RENSTRA PENGADILAN AGAMA BREBES TAHUN 2017 · Rencana Strategis Pengadilan Agama Brebes Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan

RENSTRA

PENGADILAN AGAMA

TAHUN 2017

Jl. Ahmad Yani No. 93 Telp.

RENSTRA

PENGADILAN AGAMA BREBES

TAHUN 2017

Jl. Ahmad Yani No. 93 Telp. (0283) 671442

BREBES

(0283) 671442) Brebes

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULULAN .............................................................................................. 1

1.1. Kondisi Umum ...................................................................................... 1

1.2. Permasalahan Utama ............................................................................. 1

BAB II VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ................................................... 5

2.1. Visi dan Misi .......................................................................................... 5

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis ................................................................. 6

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ..................................................................... 11

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung ...................................... 11

3.2. Arah dan Kebijakan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Semarang ........... 11

3.3. Arah dan Kebijakan Strategi Pengadilan Agama Brebes ........................... 12

3.4. Kerangka Regulasi .................................................................................. 14

3.5. Kerangka Kelembagaan .......................................................................... 17

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ............................................. 18

BAB V PENUTUP ........................................................................................................ 21

1

RENSTRA PENGADILAN AGAMA BREBES

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi

peran Pengadilan Agama Brebes dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,

dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama

Brebes merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung

Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan

Agama Brebes bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun

secara sistematis dan berke sinambungan dengan memperhitungkan potensi,

peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Brebes.

Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan

kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran

yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang

sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan

Agama Brebesbaik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Agama Brebes dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut

adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik

Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Sasaran Strategis Pengadilan Agama Brebes dengan mengacu kepada

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan telah berupaya untuk mewujudkan

apa yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama tersebut akan tetapi tidak

2


bisa lepas dari berbagai permasalahan yang ada disamping terdapat beberapa

potensi yang ada, yang antara lain sebagai berikut:

1. Dalam upaya mewujudkan sasaran Strategis Terwujudnya Proses

Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efesiensi

penyelenggara penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Brebes Potensi

yang mendukung anatar lain:

1. Adanya Dasar Hukum tentang waktu penyelesaian perkara yaitu Surat

Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian

Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4

(empat) Lingkungan Peradilan.

2. Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi sudah bisa

dilaksanakan dengan adanya Aplikasi SIPP ( Sistem Informasi

Penelusuran Perkara )

3. Putusan Pengadilan Agama Brebes sudah bisa diunduh/ diakses oleh

masyarakat;

Permasalahan atau kendala yang terjadi

1. Masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 3 bulan

2. Aplikasi SIPP masih belum maksimal dilaksankan karena sumber

Daya Manusia yang ada.

3. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang menguasai IT.

2. Dalam upaya Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Potensi yang mendukung

1. Pengadilan Agama Brebes memiliki jumlah hakim yang cukup

memadai yaitu 21 Hakim

2. Selalu mengadakan rapat bulanan dalam rangka pengawasan terhadap

penyelesaian perkara di bawah 5 bulan.

3


3. Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi sudah bisa

dilaksanakan dengan adanya Aplikasi SIPP ( Sistem Informasi

Penelusuran Perkara )

4. Sudah adanya dan ditrapkannya SOP penyelesaian perkara.


1. Sumber Daya Manusia yang ada tidak sebanding beban pekerjaan

yang ada yaitu dengan jumlah perkara masuk setiap tahun lebih dari

5000 perkara ( Tahun 2017 5.068 perkara) jumlah Panitera

Pengganti yang membuat administrasi pernyelesaian perkara hanya

ada 9 orang terdiri dari Panitera , Wakil Panitera dan 3 (tiga )

Panitera Muda serta 4 panitera Pengganti , begitu juga dengan

Jurusita Pengganti hanya ada 4 orang terdiri dari 1 Orang Jurusita 3

orang Jurusita Pengganti dan masing-masing Jurusita Pengganti

merangkap tugas sebagai 1 orang sebagai Bendahara Penerima, 1

orang sebagai Bendahara Pengeluaran dan 1 orang lagi sebagai

Pejabat Pembuat Komitmen.

3. Dalam UPaya Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan

Potensi yang mendukung :

1. Adanya Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Perkara

berupa kegiatan Bantuan Pembebasan Biaya Perkara bagi , Penyelesaian

perkara /persidangan di luar Gedung Pengadilan dan Jasa Layanan

Bantuan Hukum .


1. Anggaran yang tersedia tidak sebesar jumlah masyarakat tidak mampu

yang ada di Kabupaten Brebes.

4


4. Dalam upaya mewujudkan Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan

Pengadilan

Potensi yang mendukung :

1. Sebagian dari Hakim yang ada sudah mengikuti Diklat Spesialisai

dalam penanganan Perkara contoh Diklat Hakim Mediator, Diklat

Perkara Ekonomi Syariah .dll.

2. Adanya Web site Pengadilan Agama Brebes yang memberikan

informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara;

3. Adanya Pelatihan dan diskusi Hakim secara berkala yang dilaksanakan

oleh Pengadilan Agama Brebes guna untuk meningkatkan kualitas

Sumber Daya Manusia (SDM).

Permasalahn :

1. Belum adanya/tersedianya suatu alat pengukuran terhadap kepatuhan

terhadap Putusan Pengadilan

2. Sebagian besar masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Brebes

ekonomi lemah, sehingga Banyak pihak- pihak yang mengabaikan

terhadap putusan hakim, terutama terhadap pembebanan yang berupa

finansial.

5


BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Brebes Tahun 2015 – 2019

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan

yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,

perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan

perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai

pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Brebesdiselaraskan dengan arah

kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana

pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam

pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta

tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan

untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Brebes

Visi Pengadilan Agama Brebesmengacu pada Visi Mahkamah Agung RI

adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BREBES YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Brebesadalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka

peningkatan pelayanan pada masyarakat

6


3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif

dan efisien

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku

2.2 . TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Brebes.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Brebes adalah

sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat Pencari keadilan.

2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan kepada masyarakat miskin dan

terpinggirkan.

3. Meningkatnya kepastian hukum.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun

2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan

Agama Brebes adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putsan Pengadilan.

indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan

sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator

kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

7


Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan

sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator

kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

8


o Tujuan Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Utama Penjelasan Indikator Kinerja

Utama Memenuhi

kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan

Terwujud

nya proses

peradilan yang

pasti, tranparan

dan akuntabel.

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan .

Perbandingan antara jumlah sisa perkara yang

diselesiakan dengan jumlah sisa perkara yang harus

diselesaikan .

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Perbandingan antara jumlah perkara yang

diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang

ada.

c. Persentase penurunan sisa perkara

Perbandingan antara sisa perkara

tahunsebelumnya setelah dikurangi sisa perkara tahun

berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya

d. Perbandingan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Kasasi PK

Perbandingan antara jumlah perkara yang tida

kmengajukan Upaya Hukum dengan jumlah putusan

perkara

e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Berdasarkan hasil survey.

Peningka a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat

Perbandingan antara jumlah isi putusan yang

9


tan Efektifitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Perkara

waktu. diterima tepat waktu dengan jumlah putusan

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.


diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang

dilakukan mediasi

c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Perbandingan antara jumlah berkas perkara yang

dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap

dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan Upaya

Hukum

d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat ( ekonomi syariah)yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

Perbandingan antara jumlah putusan perkara

Ekonomi Syari’ah yang diupload dalam website dengan

jumlah putusan perkara.

.

Keterjangkauan

Pelayanan Badan Peradilan

pada Masyarkata Miskin dan

Terpinggirkan.

Meningk

atnya Akses

Peradilan bagi

Masyarakat

Miskin dan

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Perbandingan antara jumlah Perkara Prodeo yang

diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo

10


Terpinggirkan

b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan


diselesaikan di luar gedung Pengadilan dengan jumlah

perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung

Pengadilan

c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Perbandingan antara jumlah Perkara Voluntair

Identitas Hukum yang diselesaikan dengan jumlah

Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diajukan

d. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum ( Posbakum)

Perbandingan antara Jumlah Pencari Keadilan

Golongan tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan

Hukum dengan Jumlah Pencari Keadilan Golngan

Tertentu.

.

Meningkatnya

Kepastian Hukum

Meningk

atnya Kepatuhan

Terhadap Putusan

Pengadilan

a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Perbandingan antara Jumlah putusan perkara

yang ditindaklunjuti dengan Jumlah Putusan Perkara

yang sudah BHT

11


BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1.Arah Kebijakan dan strategi Mahkamah Agung

1. Pembatasan perkara kasasi di Mahkamah Agung;

2. Pemberlakuan Sistem Kamar Perkara dan perubahan manajemen perkara;

3. Restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung dan badan peradilan di

bawahnya;

4. kualitas sumber daya manusia peradilan melalui pembenahan sistem dan

manajemen sumber daya manusi;

5. Peningkatan akses masyarakat atas keadilan.

3.2.Arah Kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tujuan serta sasaran yang

ditetapkan ,Pengadilan Tinggi Agama Semarang dituntut menetapkan arah,

kebijakan dan strategi yang bisa membawa Pengadilan Tinggi Agama Semarang

meraih “ Goal Setting” yang telah dirancang .oleh karena itu Penngadilan Tinggi

Agama Semarang telah menetukan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem

manajemen perkara yang akuntabel dan tranparan sehingga masyarakat

pencari keadilan dapat memperolah kepastian Hukum,kinerja sangat

memperngaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara,proses

peradilan yang pasti,transparan dan akuntabel ,peningkatan kinerja bertujuan

untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan

strategi peningkatan kinerja:

12


1. 1. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi

dan mutasi Sesuai dengan kompetensi.

1.2. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk

menjamin berjalannyaproses penegakanhukum yang akuntabel,dan

memenuhi rasa keadilan masyarakat.

1.3. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme dan mutasi

sesuai dengan kompetensi ;

1.4. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan(SOP) sesuai bidangnya

1.5. Disampingitu, perlu adanya dukungan sarana dan prasaranadan

teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan

publik,diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagaiberikut:

2.1. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur

denganj elas hak

Dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan

2.2. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan

2.3. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk

pelayanan publik

3.3.Arah Kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Brebes

Pengadilan Agama Brebes dalam mendukung kebijakan

Mahkamah Agung RI dalam mebcapai sasaran pembangunan di bidang hukum

telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga, Pengadilan Agama

Brebes menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang terdiri dari :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, tranparan dan akuntabel.

13


2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan

Agama Brebes untukmewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan .untuk

mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis Pengadilan Agama Brebes

membuat kebijakan disesuaikan dengan Program kegiatan yang telah ditetapkan

oleh Mahkamah Agung yang antara lain terdiri dari

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program ini dari Unit eselon I Direktirat Jenderal Badan Peradilan

Agama ,Program ini yang krgiatannya langsung ke peningkatan pelayanan teknis

masyrakat pencari keadilan untukmemberikan pelayanan prima kepada

masyarakat yang kegiatannya antara lain sebagai berikut :

1. Bantuan Pembebasan Biaya Perkara

2. Biaya Penyelesaian perkara di luar gedung Pengadilan

3. Jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya

Mahkamah Agung .

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tujuan serta sasaran

yang ditetapkan ditetapkan program yang telah ditetpkan oleh Badan Urusan

Administrasi Mahkamah Agung RI yaitu Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan TUgas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI, dalam program ini

kegiatan yang dilaksanakan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

Badan Urusan Administrasi . yang terdiri dari beberapa komponen antara lain:

1. Layanan dukungan Manajemen satker

2. Gaji dan Tunjanagn

3. Operasional dan Pemeliharaan kantor

14


3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya

Mahkamah Agung .

Program Peningkatan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya Mahakamh Agung RI yang kegiatannya berupa pengadaan sarana

dan Prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Brebes anatara lain

Pengadaan sarana prasarana dan fasilitas kantor, program ini juga upaya

untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

3.4. Kerangka Regulasi

3.4.1.Kerangka Regulasi Mahkamah Agung

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka

regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan

nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program

Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat

strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementrian/ lembaga

dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta

kerangka ekonomi makr o yang mencakup gambaran perekonomian secara

menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa

kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian

prioritas pembangunan nasional hususnya terwujudnya kepastian hukum maka

diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

15


Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III

tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program

pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin

mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan

Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019

adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang

makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin

mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM

tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementrian/lembaga maka

kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan

sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi

merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong

dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka

mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14

Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014.

tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen

PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang

Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi

dalam RPJMN.

a. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana stratejik tahun 2015-

2019 adalah :

b. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan

pembangunan,

c. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian

prioritas pembangunan,

d. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan

pembentukan regulasi.

16


Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam

merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-

2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi

yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan

kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi

Mahkamah Agung.

3.4.1.Kerangka Regulasi Pengadilan Agama Brebes

Pengadilan Agama Brebes sebagai Pengadilan Tingkat Pertama,

melaksankan regulasi yang telah menjadi ketetapan dari Mahkamah Agung RI dan

Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan TInggi Agama Jawa Tengah.

Namun demikian untuk regulasi yang berkaitan dengan regulasi yang mengatur

secara lebih detil di intern lingkungan Pengadilan Agama Brebes , Pengadilan Agama

Brebes telah menetapkan dan menerbitkan beberapa Surat Keputusan Ketua Pengadilan

Agama yang antara lain terdiri dari :

1. Surat Keputusan Tentang Job Discription

2. Surat Keputusan tentang Hakim Pengawas Bidang

3. Surat Keputusan tentang Penetapan Majelis Haki m

4. Surat Keputusan tentang HakimMediator

5. Surat Keputusan Tentang Pelaksana Pelayanan/Pelaksana Meja I,I,III.

6. Surat Keputusan tentang Panjar Biaya Perkara.

7. Surat Keputusan Tentang Baperjakat.

8. Surat Keputusan tentang Penunjukan Pengelola DIPA

9. Surat Keputusan Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan

Penerimaan

17


10. Surat Keputusan Tentang Pejabat Pengadaan.

11. Surat Keputusan Tentang Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa.

3.5. Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Agama Brebes sebagai salah satu lembaga peradilan dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung oleh struktur organisasi yang kuat

Dalam melaksankan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Agama

Brebes dilaksanakan oleh Pimpinan Pengadilan Agama Brebse (Ketua dan Wakil

Ketua) dengan dibatu oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dan

Kesekretariatan Pengadilan Agama Brebes.

Mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Mahakamah Agung

RI Nomor.7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan.

Berdasar kan Perma Nomor 7 tahun 2015. “Kepaniteraan peradilan

adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan

Agama.”

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA dipimpin oleh seorang panitera.

Sususnan organisasi Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA terdiri dari

1. Panitera Muda Permohonan

2. Panitera Muda Gugatan dan

3. Panitera Muda Hukum

Dalam melaksanakan tugasfungsi administrasimkeperkaraan pada Kepaniteraan

terdapat pejabat fungsional Panitera Pengganti , Jurusita dan jurusita Pengganti.

Dan ” Kesekretariatan peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Ketua Pengadilan Agama.”

18


Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA di pimpin oleh seorang

Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan Agama kelas IA terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan.

2. Sub Bagian Kepegawaian ,organisasi dan Tata Laksana

3. Sub Bagian Umum dan Keuangan.

19


21


BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Brebes tahun 2015-2019 diarahkan untuk

merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan

strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan

upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan,

program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima

tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Brebes harus terus disempurnakan dari waktu

kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan.

Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam

melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan

Agama Brebesmemiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah,

tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi

Pengadilan Agama Brebes dapat terwujud dengan baik.

Documents

RENSTRA PENGADILAN AGAMA BREBES TAHUN 2017 · Rencana Strategis Pengadilan Agama Brebes Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan