Renstra Kementerian PUPR

i

RENCANA STRATEGISKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TAHUN 2015 - 2019

ii

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015–2019 telah disusun sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan,kerangka pendanaan dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019. Selain itu, penyusunan

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015–2019 juga mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 yang didalamnya juga memuat Agenda Nasional Presiden Repulik Indonesia ke-7 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005–2025 sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007.

Mengingat dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat sejak terpilihnya Presiden Repulik Indonesia ke-7 Bapak Jokowi, khususnya berkenaan dengan adanya perubahan susunan Kementerian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja yang mengamanatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta adanya penyesuaian struktur organisasi Kementerian sebagai konsekuensi dari implementasi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, yang memberikan penekanan mandat kepada keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2010–2014 harus mengalami penyesuaian yang mengakomodir perubahan tersebut.

Dengan adanya perubahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selanjutnya seluruh Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus mengacu kepada dokumen Renstra yang dimaksud terutama dalam penyusunan Rencana Strategis serta penyusunan dokumen perencanaan dan pemograman di masing-masing

Kata Pengantar

iii

Unit Organisasi Eselon I. Secara berjenjang dokumen Renstra ini juga kemudian harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Strategis atau dokumen Rencana Program masing-masing Unit Kerja Eselon II dan Balai. Dengan adanya sinkronisasi antar unit di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut, maka keseluruhan dokumen perencanaan akan dapat dipergunakan dalam penyusunan RENJA-KL dan RKA-KL Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setiap tahun sampai dengan tahun 2019.

Akhirnya, dengan segala upaya dari seluruh jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta memanjatkan doa kepada Tuhan YME, kami berharap agar seluruh target sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini akan dapat diimplementasikan untuk dapat mensukseskan program Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, membuka kesempatan kerja lebih luas lagi, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

MENTERI PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

M. BASUKI HADIMULJONO

iv

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: ..../PRT/M/2015

Tentang

RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TAHUN 2015-2019

Menimbang : a. bahwa Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan Renstra Kementerian/Lembaga ditetapkan dengan peraturan pimpinan Kementerian/Lembaga setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 2. Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan 3. Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

v

Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian 4. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan 5. Umum Dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 16);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi 6. Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 7. tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya 1. disebut Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah dokumen perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan 2019.

Rencana Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya 2. disebut Renja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penjabaran dari Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk periode 1 (satu) tahun.

Menteri adalah3. menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

vi

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan, penganggaran, (1) evaluasi kinerja, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat bagi internal dan eksternal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Peraturan Menteri ini bertujuan agar Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (2) Rakyat dapat diacu secara konsisten sehingga sasaran pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dapat terpadu, efektif, efisien dan akuntabel dalam kerangka pencapain tujuan pembangunan nasional.

Pasal 3

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi uraian tentang (1) mandat, tugas, fungsi dan kewenangan, peran, kondisi, potensi dan permasalahan, visi dan misi, tujuan, sasaran strategis (outcome/impact), arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, program, sasaran program (outcome), kegiatan dan sasaran kegiatan (output), target capaian, serta pendanaan.

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan acuan untuk (2) menyusun Renja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dijabarkan lebih lanjut oleh setiap Unit Organisasi Eselon i di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke dalam program tahunan masing-masing.

Pasal 4

Sasaran strategis dan sasaran program yang telah ditetapkan di dalam Renstra Kementerian (1) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini harus dijabarkan ke dalam sasaran kegiatan pada maing-masing Unit Kerja Eselon II atau Unit Kerja Mandiri sesuai dengan RPJMN dan RPJP.

Perwujudan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum (2) dan Perumahan Rakyat tersebut dicapai melalui pembiayaan yang bersumber dari dana pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 5

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan pemantauan dan evaluasi capaian terhadap pelaksanaan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah dituangkan dalam Renja Kementerian sesuai Unit Organisasi Eselon I masing-masing.

vii

Pasal 6

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR

viii

KATA PENGANTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii

DAFTAR ISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viii

DAFTAR TABEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii

DAFTAR GAMBAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiii

BAB 1. PENDAHULUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.1 Kondisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.1.1 Pengelolaan Sumber Daya Air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.1.2 Penyelenggaraan Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.1.3 Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.1.4 Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.1.5 Penyelenggaraan Penataan Ruang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.1.6 Pembinaan Konstruksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.1.7 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PU . . . . . 15

1.1.8 Dukungan Manajemen, Sarana dan Prasarana Kementerian . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.1.9 Penelitian dan Pengembangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.2 Postensi dan Permasalahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.2.1 Pengelolaan Sumber Daya Air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.2.2 Penyelenggaraan Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1.2.3 Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.2.4 Pembiayaan Perumahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

1.2.5 Penyediaan Perumahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Daftar Isi

ix

1.2.6 Pembinaan Industri Konstruksi Nasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

1.2.7 Penelitian dan Pengembangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

1.2.8 Pengembangan Sumber Daya Manusia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

1.2.9 Pengembangan Infrastruktur Wilayah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

1.2.10 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

1.2.11 Dukungan Manajemen, Sarana dan Prasarana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.1 Visi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.2 Misi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.3 Tujuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.4 Sasaran Strategis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN . . 43

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3.1.1 Arah Kebijakan Utama Pembangunan Wilayah Nasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3.1.2 Agenda Prioritas Nasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

3.2.1 Arah Kebijakan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

3.2.2 Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Mendukung Agenda Pembangunan Nasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

x

3.3 Kerangka Regulasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

3.4 Kerangka Kelembagaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

BAB 4. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

4.1 Program dan Kegiatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

4.2 Target Kinerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

4.3 Kerangka Pendanaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

BAB 5. PENUTUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

LAMPIRAN 1: Tabel Rangka Regulasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.1

LAMPIRAN 2: Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian PUPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.7

Tujuan 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.8

Tujuan 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.24

Tujuan 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.72

Tujuan 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.82

Tujuan 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.122

LAMPIRAN 3: Peta Sebaran Infrastruktur PUPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.162

LAMPIRAN 4: Peta Konsepsi Pengembangan (Infrastruktur) Wilayah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.167

xi

xii

Tabel 4.1 Kerangka Pendanaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Per Program Tahun 2015-2019 (Skenario -2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Daftar Tabel

xiii

Gambar 2.1 Peta Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat . . . . . 38

Gambar 3.1 Tahapan Pembangunan Nasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Gambar 3.2 Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Gambar 3.3 Sebaran pertumbuhan ekonomi pada pulau-pulau/ kepulauan . . . . . . . . . . . 51

Gambar 3.4 Wilayah Pengembangan Strategis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Gambar 3.5 Struktur Organisasi Kementerian PUPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Daftar Gambar

1BAB

PENDAHULUAN

2 BAB 1 - PENDAHULUAN

Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan.Selain itu infrastruktur juga merupakan modal sosial masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global.

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagai bagian dari bidang infrastruktur berkewajiban untuk mendukung hal tersebut melalui pelaksanaan pembangunan yang terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan, gender serta berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan adalah merupakan upaya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan secara seimbang dan sinergis dalam memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan diperlukan keterpaduan antara 3 (tiga) pilar yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan yang kemudian diperkuat dengan dimensi kelembagaan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan secara umum tercermin dalam indikator–indikator antara lain: (1) indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi dan dampak ekonomi; (2) tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan, partisipasi masyarakat marginal/minoritas (kaum miskin dan perempuan), dampak terhadap struktur sosial masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang berkembang di masyarakat; dan (3) dampak terhadap kualitas air, udara dan lahan serta ekosistem (keanekaragaman hayati).

BAB 1PENDAHULUAN

3BAB 1 - PENDAHULUAN

Dengan demikian dalam setiap penyelenggaraan pembangunan khususnya pembangunan infarstruktur pekerjaan umum an perumahan rakyat harus selalu berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung agar hasil pembangunan disamping dapat dimanfaatkan untuk generasi sekarang juga dapat diwariskan pada generasi yang akan datang.

Selanjutnya pengarusutamaan Gender (PUG) diartikan sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang orang dengan kebisaan berbeda/difable, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi), yang diperoleh dari indikator kesetaraan akses, kontrol, partisipasi dalam pembangunan dalam memperoleh manfaat hasil-hasil pembangunan. Dalam kaitan tersebut, maka diperlukan peningkatan efektifitas pelembagaan PUG ke dalam budaya internal organisasi, mewujudkan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terintegrasi dengan aspek gender; serta mewujudkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di seluruh Unit Organisasi.

Makna dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip tertentu, antara lain keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. Penerapan tatakelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan nasional. Penerapan tata kelola pemerintah yang baik harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan dan dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengendaliannya. Penerapan tatakelola pemerintahan yang baik


akan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas dan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi. Ketiganya merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan. Pemerintahan yang bersih akan meningkatkan pengelolaan sumber daya pembangunan yang akuntabel, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Selain itu pelayanan publik yang baik dapat menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang lebih aman, nyaman, dapat meningkatkan kesejahteraannya, mengekspresikan dirinya secara maksimal serta lebih jauh dapat memfasilitasi dunia usaha nasional dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat ikut memacu peningkatan kapasitas perekonomian nasional.

Untuk melaksanakan hal tersebut maka tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengacu pada Keputusan Presiden No. 121/P tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019 serta Peraturan Presiden No. 165 tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.

Pelaksanaan tugas tersebut dalam upaya untuk mendukung mewujudkan kedaulatan pangan, kedaulatan air nasional, pengembangan wilayah, penguatan konektivitas nasional, perwujudan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan termasuk pengusahaan penyediaan pembiayaan dan penyediaan rumah, industri konstruksi yang kompetitif, sinergi pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien dan akuntabel yang dituangkan dalam rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019.

1.1 KONDISI

1.1.1 Pengelolaan Sumber Daya AirSelama periode tahun 2010-2014 capaian pembangunan infrastruktur sumber daya air diarahkan untuk mendukung ketahanan air nasional yang diharapkan dapat mendukung ketahanan/kedaulatan pangan untuk peningkatan produksi padi serta ketahanan energi nasional melalui penyediaan potensi PLTA.

Adapun untukmendukung ketahanan air dan ketahanan energi pada periode tahun 2010-2014 telah dibangun 28 waduk dan 10 diantaranya telah selesai. Pencapaian ini telah menambah jumlah waduk yang berfungsi penuh sampai tahun 2014 menjadi sebanyak 294 buah.Sedangkan untuk embung/situ/bangunan penampung air lainnya sampai akhir tahun 2014 telah dibangun sebanyak 1.962 buah. Selain itu juga telah dilakukan upaya rehabilitasi pada 82 buah waduk dan 317 embung/situ/bangunan penampung air lainnya, operasi dan pemeliharaan dilakukan terhadap 1.207 waduk/embung/situ/bangunan penampung air lainnya, seta konservasi terhadap kawasan sumber air di 36 kawasan. Berbagai upaya tersebut telah meningkatkan kapasitas tampung sumber air sampai akhir tahun 2014 kapasitas tampung mencapai 15,8 miyar m³, serta memberikan dukungan bagi peningkatan ketersediaan air untuk irigasi yang bersumber dari waduk menjadi 833.930 Ha.


Sebagai contoh manfaat beberapa waduk yang telah selesai dibangun antara lain: (1) Waduk Bajulmati (sekarang disebut sebagai Bajul Permai) terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Situbondo yang diperuntukkan bagi peningkatan penyediaan irigasi dalam upaya menunjang intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian seluas 1.800 ha, penyediaan air baku untuk air bersih sebesar 50 liter/detik dan 60 liter/detik untuk pelabuhan dan pengembangan industri. Selain itu waduk juga berfungsi sebagai potensi tambahan pasokan tenaga listrik melalui Pembangkit Tenaga Listrik Mikro Hidro sebesar 340 Kilowatt; (2) Waduk Jatibarang terletak di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang memiliki kapasitas tampung 20,4 juta m³ yang ditujukan sebagai salah satu program penanganan banjir di Semarang, serta akan dimanfaatkan untuk sumber air baku dengan kapasitas 1,05 m³/detik dan untuk potensi pembangkit listrik mikro hidro dengan kapasitas 1,5 Megawatt; (3) Waduk Marangkayu terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Waduk ini akan bermanfaat untuk persediaan suplai kebutuhan air irigasi bagi 1.500 ha sawah, suplai air baku dengan kapasitas 200 liter/detik, pembangkit listrik dengan daya 135 KWH, pengendali banjir, serta sebagai objek wisata.

Selain itu untukmendukung mencapaian MDGs peningkatan akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak pada tahun 2015 sebesar 68,87 persen, pada periode 201-2014 telah dibangun prasarana dan sarana air baku dengan kapasitas mencapai 51,44 m³/detik, sehingga total kapasitas air baku yang tersedia sampai tahun 2014 sebanyak 72,71 m³/detik. Selain itu pada periode tersebut telah dilakukan rehabilitasi prasarana air baku dengan kapasitas sebanyak 34,12 m³/detik serta operasi dan pemeliharaan untuk 47,47 m³/detik. Namun demikian Kapasitas IPA PDAM sampai akhir tahun 2013 hanya sebesar 36,83 m³/detik sehingga terdapat idle capacity sebanyak 6,41 m³/detik.


Untuk mendukung ketahanan pangan pada periode 2010-2014 telah dilakukan upaya yang meliputi pembangunan jaringan irigasi seluas 429.739 Ha, jaringan rawa seluas 202.386 Ha, dan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) seluas 14.020 Ha. Selain itu juga dengan upaya rehabilitasi Irigasi seluas 2.021.439 Ha, Jaringan Rawa seluas 655.437 Ha, dan Jaringan Irigasi Air tanah (JIAT) seluas 42.131 Ha. Sedangkan melalui operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi seluas 2.479.412,37 Ha, jaringan rawa seluas 1.275.352 Ha, dan JIAT seluas 43.840 Ha. Sehingga sampai tahun 2014 total jaringan irigasi yang terbangun seluas 2.673.842 Ha. Untuk kondisi sampai awal tahun 2014 jaringan irigasi dalam kondisi baik telah mencapai 84 persen dan dalam kondisi rusak sebesar 16 persen.

Selanjutnya dalamrangka pengendalian daya rusak air pada periode 2010-2014 telah dilakukan upaya perlindungan terhadap kawasan yang berpotensi terkena dampak banjir melalui pembangunan prasarana dan sarana pengendali banjir sepanjang 1.447,94 Km, rehabilitasi sepanjang 1.131,72 Km, dan operasi dan pemeliharaan sepanjang 2.091,81 Km. Dengan demikian panjang prasarana dan sarana pengendali banjir hingga tahun 2014 telah mencapai 2.769,82 Km. Pada periode itu pula, untuk prasarana dan sarana pengendali lahar/sedimen telah dibangun sebanyak 180 buah, direhabilitasi sebanyak 352 buah serta yang dilakukan operasi dan pemeliharaan sebanyak 215 buah.

Beberapa contoh upaya pengendalian lahar/sedimen pada periode tersebut telah dilaksanakan pembangunan beberapa sarana diantaranya pembangunan pengendali sedimen yang berlokasi di Kabupaten Gowa- Sulawesi Selatan yang diperuntukan bagi pengendalian runtuhan dan longsoran dinding kaldera Gunung Bawakaraeng. Longsoran ini mengakibatkan terjadinya bencana aliran debris yang dahsyat yang berdampak pada terjadinya pendangkalan dan perubahan morfologi di Sungai Jeneberang, serta peningkatan sedimentasi di Waduk Bili-Bili. Pembangunan prasarana pengendali sedimen dibagi menjadi 3 bagian yaitu: (1) di hulu berupa prasarana pengendali sedimen berupa 7 bangunan sabo dam; (2) di tengah berupa 8 bangunan consolidation dam; dan (3) di hilir berupa sand pocket. Sabo Dam Bawakaraeng berfungsi untuk menstabilkan dasar sungai, mengurangi gerakan sedimen sekunder dari endapan sedimen, mengurangi erosi lateral, erosi dan endapan sedimen, mengendalikan erosi tebing sungai selama waktu banjir, menampung dan mengatur endapan aliran debris dari hulu serta mengarahkan aliran sedimen atau arah aliran.

Contoh lain dalam aspek pengendalian banjir pada periode 2010-2014 yaitu telah selesainya pembangunan Kanal Banjir Timur memiliki panjang kanal 23,5 Km dan kedalaman kanal 3 - 7 M yang melalui 13 Kelurahan diharapkan mampu mengalirkan debit banjir dengan periode ulang 100 tahunan dan dilengkapi dengan 3 buah Weir, 7 buah Inlet dan 4 buah Outlet. Selain itu juga diperuntukkan sebagai kawasan konservasi air untuk dijadikan proyek percontohan green infrastructure dan menciptakan nuansa waterfront city di masa depan. Selain itu juga diharapkan melayani sistem drainase pada wilayah seluas 207 Km2 (catchment area), melindungi wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara seluas 256 Km2 dari banjir akibat luapan Sungai Cipinang, Sungai Sunter, Sungai Buaran, Sungai Jati Kramat, dan Sungai Cakung, serta mengurangi 13 kawasan genangan (11 Kelurahan di Jakarta Timur dan 2 Kelurahan di Jakarta Utara).


Selanjutnya pada periode 2010-2014 juga untuk pengaman pantai telah dibangun prasarana sepanjang 279,36 Km, direhabilitasi sepanjang 18,10 Km, dan operasi dan pemeliharaan sepanjang 142,03 Km, sehingga total prasarna pantai yang dibangun sampai tahun 2014 sepanjang 452,21 Km.

Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya air di tingkat Nasional, selama kurun waktu 2010 – 2014 juga telah diterbitkan sejumlah peraturan dalam pengelolaan SDA yang terdiri dari: Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Bendungan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Rawa, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA, Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air, dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai. Sehingga total peraturan terkait pengelolaaan sumber daya air sampai tahun 2014 adalah sebanyak 7 buah Peraturan Pemerintah termasuk di dalamnya PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi; PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; dan PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.


1.1.2 Penyelenggaraan JalanDalam rangka dukungan terhadap konektivitas nasional untuk penguatan daya saing pada periode tahun 2010-2014 telah dilakukan pembangunan jalan nasional sepanjang 1.268 Km, jalan bebas hambatan sepanjang 45,59 Km, dan jembatan sepanjang 41.640 M.Dengan demikian total panjang Jalan Nasional yang telah dibangun sampai tahun 2014 adalah sepanjang 39.838 Km. Untuk capaian hasil pembangunan jembatan/fly over/underpass/terowongan sampai tahun 2014 sepanjang 62.599 M. Sebagai ilustrasi salah satu pencapaian pembangunan jembatan adalah Jembatan Kelok 9, yang terdiri dari enam jembatan dengan total panjang 943 m dan jalan sepanjang 2,089 Km.

Sedangkan total hasil pembangunan jalan bebas hambatan sampai akhir tahun 2014 total mencapai 1.030,56 Km. sebagai ilustrasi capaian pembangunan jalan Bebas Hambatan periode tahun 2010-2014 diantaranya pada ruas Kanci-Pejagan, Semarang-Ungaran, Nusa Dua-Benoa, JORR W1 (Kebon Jeruk-Penjaringan), Cinere-Jagorawi, Surabaya-Mojokerto, dan Bogor Ring Road

Selanjutnya pembangunan/pelebaran jalan dan jembatan untuk kawasan strategis, perbatasan dan wilayah terluar dan terdepan dengan total sepanjang 2.664 Km (Jalan: 2.660 Km & Jembatan: 4.341 M). Untuk kawasan perbatasan, antara lain telah dilakukan pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan (Tamajuk – Sei Ular Malinau) dan telah tersambung sepanjang 42.07 Km dari rencana sepanjang 1.755 Km, Jalan Perbatasan NTT-RDTL telah dilakukan penanganan sepanjang 54,2 Km dari rencana sepanjang 877 Km dan percepatan pembangungan Papua dan Papua Barat termasuk Jalan perbatasan Papua sepanjang 102 Km.

Capaian kondisi jalan pada periode tahun 2010-2014 adalah kondisi kemantapan jalan nasional sebesar 93,95%, serta utilitas Jalan Nasional 97,56 Milyar Kendaraan. Dengan demikian kondisi sampai tahun 2014 terjadi peningkatan yaitu terkait dengan kondisi kemantapan jalan menjadi 93,95 persen, dan utilitas Jalan Nasional menjadi 97,56 Milyar kendaraan. Kondisi Jalan Provinsi sampai tahun 2014 yaitu sepanjang 46.432,08 Km tingkat kemantapannya telah mencapai 60,65 persen dan untuk Jalan Kabupaten/Kota sepanjang 376.269,5 Km tingkat kemantapannya mencapai 55,14 59 persen.

Untuk mendukung konektivitas nasional, pada periode tahun 2010-2014 diantaranya penanganan jalan di koridor utama pada Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, antara lain telah terselesaikannya penanganan jalan Lintas Timur Sumatera, lintas Utara Jawa, Lintas Selatan Kalimantan dan Lintas Barat Sulawesi. Sedangkan dalam rangka mendorong industri dan jasa nasional, penanganan jaringan jalan dilakukan di Pulau Jawa, salah satu pencapaiannya adalah Lingkar Nagreg Jawa Barat dengan panjang 5,3 Km untuk mengatur persimpangan lalu lintas Bandung - Tasikmalaya - Garut. Jalan ini mulai dibangun tahun 2006, dan selesai dibangun serta difungsikan pada awal awal 2011. Selain itu untuk mendukung Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional, penanganan jaringan jalan dilakukan di Pulau Kalimantan. Salah satu pencapaiannya adalah Jalan Pontianak – Tayan sepanjang 104,2 Km yang ditujukan untuk memperpendek jarak tempuh Kota Pontianak dengan lima Kabupaten di sekitarnya, juga untuk membuka akses Kabupaten Ketapang ke Ibukota Pontianak yang selama ini belum tembus, sekaligus melanjutkan Jalan Trans Kalimantan poros Selatan. Sedangkan untuk


mendukung Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan serta Pertambangan Nasional, telah dilakukan penanganan jaringan jalan di Pulau Sulawesi. Salah satu pencapaiannya adalah Jalan Maros – Watampone sepanjang 164,88 Km. Selanjutnya untuk memberi dukungan wilayah pintu gerbang pariwisata, penanganan jaringan jalan dilakukan di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Salah satu pencapaiannya adalah Jalan Tol Nusa Dua – Tanjung Benoa sepanjang 10 Km. Jalan tol ini berada di atas permukaan air laut di Teluk Benoa yang menghubungkan wilayah selatan Pulau Bali. Sedangkan untuk mendukung Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi dan Pertambangan Nasional, telah dilakukan penanganan jaringan jalan di Kepulauan Maluku dan Pulau Papua, yang antara lain adalah : Pembangunan Jembatan Merah Putih sepanjang 1.060 m menyeberangi Teluk Ambon dimulai sejak tahun 2011, serta penanganan 11 ruas jalan strategis sepanjang 3.098 Km di Pulau Papua.


1.1.3 Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur PermukimanCapaian pada periode 2010-2014 pembangunan infrastruktur dasar untuk kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan dilakukan melalui peningkatan cakupan pelayanan air minum, peningkatan jumlah pelayanan sanitasi, serta pembinaan Pemda/PDAM yaitu pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di lebih dari 2.853 Kawasan yang dapat meningkatkan persentase cakupan pelayanan air minum sampai tahun 2014 menjadi 70% dengan kapasitas 167.784 l/det atau setara dengan lebih dari 160 juta jiwa yang tertangani. Selain itu peningkatan jumlah layanan air minum juga dilakukan melalui pembinaan kemampuan pemerintah daerah/PDAM yaitu untuk PDAM sehat meningkat jumlahnya dari 142 PDAM menjadi 176 PDAM, sementara untuk PDAM berstatus kurang sehat berkurang dari 129 PDAM menjadi 104 PDAM dan untuk PDAM sakit berjumlah 70 PDAM di akhir tahun 2013. Dalam upaya peningkatan cakupan pelayanan sanitasi, hingga tahun 2014 terjadi peningkatan prosentase cakupan pelayanan air limbah menjadi 62.4% dengan jumlah jiwa terlayani sebanyak 147 juta jiwa. Selanjutnya juga telah terbangun sarana dan prasarana sanitasi (sampah dan drainase) pada lebih dari 428 kab/kota (terdapat kab/kota berulang) dan 2.352 kawasan, sehingga sampai tahun 2014 telah tebangun di 2.706.Kasawan.

1.1.4 Pembangunan Perumahan dan Kawasan PermukimanUntuk capaian pembangunan perumahan 2010-2014 dalam mendukung penyediaan dan pembiayaan perumahan antara lain; (1) Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (ditetapkan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman, UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Sususn, PP No. 88/2014 tentang


Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan 88 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat); (2) Penyediaan rumah layak huni yang didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas umum (meliputi: Pembangunan rusunawa sebanyak 843 Twin Block/Tower Block atau 18.216 unit dengan total daya tampung untuk 143.072 jiwa, Fasilitasi pembangunan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang melayani sebanyak 261.768 unit rumah, Fasilitasi dan stimulasi penataan lingkungan permukiman kumuh seluas 912,5 Ha, Fasilitasi pembangunan rumah khusus sebanyak 6.384 unit, yang mencakup rumah khusus untuk pekerja, nelayan, kawasan perbatasan, warga baru di perbatasan NTT-Timor Leste, relokasi penduduk Jatigede dan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat); (3) Perluasan Program Pro-Rakyat Klaster 4 melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (meliputi: Pembangunan Baru Perumahan Swadaya dengan sebanyak 64.757 unit, Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya dengan capaian sebanyak 596.162 unit., PSU Swadaya dengan capaian sebanyak 62.909 unit, dan Fasilitasi Pra Sertipikasi dan Pasca Sertipikasi dengan capaian sebanyak 44.242 bidang); dan (4) Pengembangan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang melalui: Penyaluran kredit pembiayaan perumahan dengan capaian sebesar 370.250 unit melalui pola Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan sebesar 89.081 unit melalui pola subsidi selisih bunga/uang muka. Sampai tahun 2014 masih tersisa backlog sebanyak 7,6 juta unit rumah.


1.1.5 Penyelenggaraan Penataan RuangSecara rinci capaian pelaksanaan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang selama kurun waktu 2010 – 2014 telah menghasilkan 7 (tujuh) Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau/Kepulauan, yaitu: Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Jawa-Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Papua, dan Kepulauan Maluku. Untuk RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN) telah ditetapkan 4 (empat) RTR Kawasan Perkotaan yaitu kawasan Jabodetabekpunjur, Sarbagita, Mamminasata, dan Mebidangro. Adapun 4 RTR KSN Perkotaan lainnya masih dalam proses pembahasan dan penyusunan. Serta 4 RTR KSN Non Perkotaan telah ditetapkan yaitu Kawasan Batam-Bintan-Karimun, Kawasan Borobudur dan sekitarnya, Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan KSN Danau Toba. Selanjutnya 65 RTR KSN Non Perkotaan masih dalam proses pembahasan dan penyusunan.

Fasilitasi penyusunan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi dan Kabupaten/Kota telah diterbitkan 25 Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW Provinsi (75,8% dari 33 provinsi), 315 Perda RTRW Kabupaten (79,1% dari 398 kabupaten), dan 80 Perda RTRW Kota (86% dari 93 kota). Hingga akhir tahun 2014, ditetapkan 33 Perda RTRW Provinsi dan 491 Perda RTRW Kabupaten/Kota. Pencapaian ini akan berdampak secara signifikan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah maupun segenap elemen masyarakat di dalam pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang. Untuk provinsi dan kabupaten/kota yang belum menetapkan hasil penyesuaian RTRW menjadi Perda akan terus didorong dan diberikan fasilitasi agar dapat segera menetapkan hasil penyesuian RTRW menjadi Perda. Melalui RTRW yang telah memiliki landasan hukum diharapkan proses perencanaan, sinkronisasi pembangunan dan koordinasi di wilayah maupun antar wilayah dapat terlaksana dengan lebih baik, demikian halnya dengan pemanfaatan dan pengawasan serta pengendalian ruang akan semakin mudah dilakukan.

Untuk pengaturan penyelenggaraan penataan ruang telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan sejumlah Peraturan Menteri yang terdiri dari : (1) Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota; (2) Rencana Aksi Nasional Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2012-2020 Kementerian Pekerjaan Umum; (3) Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional; (4) Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah; (5) Pedoman Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota; (6) Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (7) Pedoman Pemanfaatan Ruang di Dalam Bumi, dan (8) Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan. Sementara 36 Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) juga telah diselesaikan untuk melengkapi NSPK penyelenggaraan Penataan Ruang. Namun demikian masih terdapat backlog NSPK antara lain: (1) Kriteria Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Sepanjang Jalan Arteri Primer Antar Kota; (2) Pedoman Pengembangan Instrumen Pemanfaatan Ruang; (3) Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang; (4) Pedoman Formulasi Perhitungan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT), Koefisien Zona Terbangun (KZB), dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dalam KSN Perkotaan; (5) Pedoman Penataan Kawasan Sekitar IPAL; (6) Pedoman Penilaian Penyelenggaraan


Penataan ruang Provinsi dan Kabupaten, serta (7) Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang

Sebagai upaya untuk mendorong diakuinya Kota Pusaka Indonesia sebagai Kota Pusaka Dunia oleh UNESCO dan sebagai bentuk implementasi RTRW yang konsisten pada tema-tema budaya/pusaka berbasis penataan ruang, telah difasilitasi 29 kota/kawasan perkotaan di kabupaten melalui Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP). Melalui program ini diharapkan Pemda akan melakukan penyusunan rencana aksi P3KP dan mengimplementasikannya sehingga kota yang bersangkutan dapat mempertahankan atau mengembalikan identitas maupun ciri khas sesuatu secara berkelanjutan yang pada gilirannya dapat di promosikan pada tingkat internasional sebagai World Heritage City.

Untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan, yang ditandai dengan terkonsentrasinya berbagai program pembangunan di perkotaan, pada tahun 2013 telah diinisiasi Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB) yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sampai akhir tahun 2014 telah dilakukan fasilitasi tehadap 28 Kawasan Perdesaan melalui Penguatan Kelembagaan dan Kebijakan, fasilitasi Penyusunan RPI2JM Pengembangan Kawasan Perdesaan, Bimtek Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan, Penguatan Peran Pemangku Kepentingan, Penyusunan Road Map, Pemantauan Pelaksanaan P2KPB, dan Pembangunan/Pengembangan Fisik yang dominan.


1.1.6 Pembinaan KonstruksiIndonesia masih mengalami fragmentasi penyelenggaraan infrastruktur antara berbagai kementerian yang bertanggung-jawab, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai tiga kementerian penyelenggara konstruksi nasional terbesar. Persoalan lain adalah belum optimalnya kebijakan dan sulitnya melakukan koordinasi ikut memberikan dampak pada peningkatan daya saing sektor konstruksi.Dari aspek tenaga ahli, belum ada sistem memadai yang mampu mendorong pengembangan kompetensi sekaligus memetakan potensi-potensi tenaga ahli di Indonesia. Namun sebagai langkah awal, billing rate tenaga ahli telah ditingkatkan.Pada saat ini terdapat beberapa rujukan dalam penetapan billing rate tenaga ahli antara lain; (1) Surat Edaran Menteri PU No. 22/SE/M/2007 yaitu dengan kisaran minimum Rp. 7,5 juta/bulan untuk yang baru bekerja sampai Rp. 22,7 juta/bulan untuk tenaga ahli utama dengan pengalaman 30 tahun; (2) Rencana Anggaran Biaya dan Pedoman Standar Minimal Biaya Langsung Personil (BLP) dan Biaya Langsung Non-Personil (BLNP) 2011, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) dengan kisaran Rp. 13,35 – 58,35 juta/bulan, dan (3) Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang pada dasarnya menyatakan dapat menggunakan harga pasar yang berlaku sepanjang dapat dibuktikan. Kedua peraturan terakhir pada kenyataannya sulit diterapkan sehingga billing rate maksimum yang digunakan sampai saat ini masih sangat rendah yaitu Rp. 22,7 juta/bulan. Keadaan ini telah berlangsung lama, dunia konsultansi bidang pekerjaan umum dipandang tidak menarik dan mulai ditinggalkan oleh lulusan perguruan tinggi teknik sipil terkemuka di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut pada bulan Maret 2013, Menteri PU mengeluarkan Surat Edaran No. 03/SE/M/2013 tentang Pedoman Besaran Remunerasi dalam Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri Jasa Konsultasi dengan kisaran Rp. 21 – 66.8 juta/bulan yang akan mulai berlaku untuk kegiatan tahun 2014.Sesuai dengan karakter industri konstruksi, tenaga kerja konstruksi didominasi oleh tenaga kerja terampil, dari 6,9 juta pekerja 60% adalah tenaga kasar, 30% tenaga terampil, dan hanya 10% tenaga ahli. Dari total tenaga kerja tersebut kurang dari 10% yang telah disertifikasi. (sumber: BPKonstruksi, 2014).


1.1.7 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUDalam aspek penyelengaraan negara, pada era reformasi birokrasi ini, publik beropini bahwa penyelenggara negara melakukan pemborosan, pelayanannya buruk, KKN dan pengawasannyamandul. Hasil survey KPK tahun 2011 terhadap 15.540 responden menunjukkan bahwa nilai dari indeks integritas nasional 6,31, indeks integritas pusat 7,07, indeks integritas vertikal 6,40, indeks integritas daerah 6,00 dan integritas total pusat (pusat + vertikal) 6,48 dan integritas total daerah (daerah + vertikal) 6,24. Untuk indeks persepsi korupsi sesuai data transparency international, Indonesia masih rendah (2,8 dari 10). Sedangkan Economic Forum menunjukkan bahwa korupsi yang menjadi penghambat kedua untuk kemudahan berusaha pada tahun 2010 – 2011 mempunyai skor 16 terhadap 30 pada ratio 0,53. Selain itu hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada instansi pusat menunjukan adanya upaya anti korupsi dan mekanisme pengaduan masyarakat yang merupakan sub indikator yang nilainya masih rendah dibawah 6. Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2011 yang masuk dalam penilaian Program Inisiatif Anti Korupsi KPK (PIAK KPK) dengan penilaian pada awal tahun 2013 mendapat nilai 6,3 sehingga tidak termasuk lagi dalam program penilaian PIAK KPK. Penilaian Inisiatif Anti Korupsi ini merupakan kegiatan KPK dalam mendorong K/L/Pemda untuk membangun sistem anti korupsi di dalam instansinya dengan cara melakukan self assessment terhadap inisiatif anti korupsi yang telah dilakukannya yang kemudian diverifikasi oleh KPK.

Namun demikian kondisi sumber daya manusia Auditor Kementerian Pekerjaan Umum saat ini adalah jumlah auditor sebanyak 148 orang yang terdiri dari 76 orang pendidikan teknik dan 72 orang non teknik yang secara kualitas kompetensinya di bidang pengawasan infrastruktur masih belum sesuai dengan yang diharapkan sehingga diperlukan terobosan diklat keteknikan dan non keteknikan dengan bekerja sama dengan BPKP dan YPIA maupun lembaga lainnya dan sekaligus melakukan assessment untuk masing-masing bidang. Sedangkan pada Kementerian Perumahan Rakyat, pengendalian dan pengawasan dilakukan secara bersinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina penyelenggaraan SPIP yang telah mengembangkan penerapan SPIP dengan menyusun peta risiko melalui kegiatan penilaian risiko (risk assessment) di 3 unit kerja, yaitu: Deputi Bidang Pembiayaan, Deputi Bidang Perumahan Swadaya dan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan.

1.1.8 Dukungan Manajemen, Sarana dan Prasarana KementerianPada tahun 2014, Kementerian PU berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan audit atas LK TA 2013. Hal ini menunjukkan ada perbaikan dalam pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan kinerja keuangan di Kementerian PU dibandingkan periode-periode sebelumnya. Yang artinya pembinaan, pendampingan dan fasilitasi penatausahaan dan pelaporan keuangan serta penataan BMN cukup berhasil. Sebagai perbandingan, opini hasil audit dari BPK-RI terhadap LK Kementerian PU pada tahun tahun 2009 - 2011 telah naik dari “Disclaimer “ menjadi ”Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”, dan tahun 2012 naik kembali menjadi “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) – Dengan Paragraf Penjelasan”.


Dalam aspek penyusunan rencana kebijakan dan strategi Kementerian Pekerjaan Umum diantaranya telah disusun 1 Renstra Kementerian, 1 Revisi Renstra Kementerian, 1 Review Renstra Kementerian tahun 2010-2014, serta 1 Renstra Sekretariat Jenderal, 1 Review Sekretariat Jenderal tahun 2010-2014, termasuk Renstra Kementerian maupun Renstra Sekretariat Jenderal 2010-2014, serta 5 LAKIP Kementerian dan 5 LAKUP Sekretariat Jenderal.

Selain itu telah disusun 5 RKP dan 5 Nota Keuangan, 140 pelaporan E-Monitoring Satker Kementerian PU, pembinan bendahara 101 angkatan, pembinaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan 90 angkatan, pembinaan BUMN Perum 35 angkatan, penyusunan peraturan perundang-undangan 129 dokumen dan penyelesaian perkara hukum 89 litigasi, pendapat hukum dan pendampingan hukum 25 Non Litigasi, pengamanan kepemilikandan pemrosesan BMN 293 dokumen, pemanfaatan pemindahtangan dan penghapusan BMN 6 laporan,sistim dan data base BMN 9 unit, pendidikan dan pelatihan prajab serta teknis dan fungsional sebanyak 903 angkatan, pembuatan 1 data center, pembuatan 2.607 peta tematik, penyusunan 150 buku informasi statistik PU, peliputan dan pemberitaan di media masa sebanyak1.365 kali, publikasi melalui media sebanyak 487 kali, peliputan kunjungan kerja dan rapat 271 kali, pembangunan dan perbaikan gedung 4 unit, Selain itu sampai tahun 2014 telah dilakukan pengadaan CPNS dan pemberian Diklat kepada 27.090 pegawai, penyusunan Standar Kompetensi sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang didasarkan pada Perka BKN No. 13 tahun 2011 jo Perka BKN no.7 tahun 2013 (Kompetensi Manajerial), Perka BKN. No.8 Tahun 2013 (Kompetensi Teknis) serta berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing jabatan. Jenis standar kompetensi tersebut meliputi: (1) seluruh Jabatan Struktural Eselon I, II, III, dan IV Kementerian Pekerjaan Umum; (2) Jabatan Fungsional Tertentu (Arsiparis, Auditor, Pranata Humas, Pustakawan, Analis Kepegawaian, Pranata Komputer & Widyaiswara); dan (3) Jabatan Ke-Satker-an. Sedangkan untuk penilaian PNS saat ini sudah berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, dan telah ditindaklanjuti dengan Perka BKN No. 1 Tahun 2013 dan Permen PU No 15/PRT/M/2013. Selanjutnya sosialisasi prinsip penilaian yang obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan kepada seluruh pegawai telah dilakukan sejak tahun 2011, namun masih banyak yang belum menerapkan amanat PP 46/2011 dan Permen PU No. 15/PRT/M/2013.

Untuk capaian target periode 2010-2014 pada Kementerian Perumahan Rakyat terkait dengan dukungan manajemen, sarana dan prasarana meliputi antara lain tersusunnya 3 RPP yang masih menunggu persetujuan para menteri dan kepala lembaga terkait, yaitu: (1) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) meliputi: RPP tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; RPP tentang Penyelenggaraan Rumah Susun; serta RPP tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman); dan (2) 2 (dua) RPP yang masih dalam tahap harmonisasi Kementerian dan Lembaga terkait yang meliputi: RPP Tentang Pengerahan dan Pemupukan Dana Serta Bantuan dan Kemudahan Pembiayaan; dan RPP Tentang Badan Pelaksana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Selain itu dalam pelaksanan SAKIP Kementerian Perumahan Rakyat telah mensejajarkan diri pada peringkat B (Baik) ditingkat Kementerian/Lembaga. Sedangkan Peningkatan Opini atas Laporan Keuangan dari BPK RI terkait Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Perumahan Rakyat sejak tahun tahun 2013 kembali meraih status predikat


WTP. Penyerahan aset hasil pembangunan Rusunawa dalam kurun waktu tahun 2005-2011 meliputi Rusunawa yang telah terbangun sebanyak 187 Twin Block (TB) melalui Alih Status Penggunaan ke Kementerian/Lembaga sebanyak 14 Twin Block dan kepada Pemerintah Daerah dengan mekanisme hibah sebanyak 2 Twin Block sehingga jumlah yang telah diserahterimakan baik kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebanyak 16 Twin Block.

Untuk pelaporan hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kementerian Perumahan Rakyat Kepada UKP4 dan Bappenas berupa Laporan Triwulan Capaian Rencana Aksi Prioritas Nasional 4 (Penanggulangan Kemiskinan) dan Prioritas Nasional 6 (Bidang Infrastruktur) dan Laporan Triwulan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Dari hasil polling Pemberitaan Program Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu II selama masa polling dari Januari hingga Mei 2014 yang dilakukan oleh Forum Jurnalis Jakarta (FJJ) tercatat telah mendapat perhatian dari pers dengan sebanyak 348 berita. Ketertarikan media pada 10 Kementerian teratas dikarenakan memiliki program-program kehumasan yang efektif dalam merangsang para jurnalis untuk melakukan peliputan pemberitaan. Penyediaan Media Center untuk memfasilitasi pemberitaan tentang Kementerian Perumahan Rakyat dengan dilengkapi 15 unit televisi yang berjaringan nasional beserta kelengkapannya.

Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap Layanan Kementerian Perumahan Rakyat sebesar 70,66% (kategori Baik) pada tahun 2013. Survey ini didasarkan pada kriteria: (1) Kesesuaian Kebijakan; (2) Sistem Prosedur; (3) Sumber Daya Manusia (SDM); dan (4) Kepuasan Total Terhadap Layanan dan Operasionalisasi Kebijakan Kementerian Perumahan Rakyat. Terkait sarana dan prasarana, telah dilakukan renovasi ruang kerja, toilet disetiap lantai, ruang serba guna (aula) pada lantai 9 sebagai sarana untuk rapat koordinasi dan sarana pengajian pegawai Kementerian Perumahan Rakyat, serta telah dibangun Poliklinik dan perlengkapannya yang telah dapat difungsikan.

1.1.9 Penelitian dan PengembanganPencapaian kinerja penelitian dan pengembangan selama kurun waktu 2010 – 2014 antara lain: (1) Menghasilkan teknologi litbang sebanyak 186 terdiri dari bidang Air 36 teknologi, bidang Jalan Jembatan 84 teknologi, bidang Permukiman 35 teknologi dan Sosekling 31 teknologi; (2) NSPM litbang sebanyak 361 terdiri dari bidang Air 123 NSPM, bidang Jalan Jembatan 177 NSPM, bidang permukiman 22 NSPM dan sosekling 9 NSPM; (3) Melayani advis teknik sebanyak 293 Terdiri dari bidang Air 115 advis teknik, bidang Jalan Jembatan 77 advis teknik, bidang permukiman 82 advis teknik dan sosekling 19 advis teknik; (4) Melayani pengujian sebanyak 3170 terdiri dari bidang Air 172 pengujian, bidang Jalan Jembatan 268 pengujian, bidang permukiman 2730 pengujian; dan (4) Melakukan joint cooperation program sebanyak 72 terdiri dari bidang Air 2 joint cooperation program, bidang Jalan Jembatan 6 joint cooperation, bidang permukiman 53 joint cooperation program dan sosekling 11 joint cooperation program. Hingga tahun 2014 pencapaian kinerja penelitian dan pengembangan terutama untuk teknologi dan NSPM adalah sebagai berikut : teknologi bidang Air 79 teknologi, bidang Jalan Jembatan 84 teknologi, bidang Permukiman 35, serta teknologi dan Sosekling 39 teknologi. Untuk NSPM litbang terdiri dari bidang Air 157 NSPM, bidang Jalan Jembatan 177 NSPM, bidang permukiman 22 NSPM dan sosekling 11 NSPM.


Beberapa hasil Litbang aplikatif yang dapat diterapkan dan diadopsi oleh masyarakat umum, institusi, swasta maupun Kementerian dan Lembaga yang terkait antara lain, Produk Teknologi Sumber Daya Air: (1) Teknologi Revitalisasi Bangunan Air Utama (Pendeteksian kerusakan bangunan air utama dengan georadar pada bendungan); (2) Pengkajian korelasi alat Dynamic Penetrometer (DP) dan alat Static Penetrometer (sondir) pada bendungan tipe urugan; (3) Pengkajian pemanfaatan tinggi tekan untuk energi pada pintu-pintu air bendung gerak. (4) Teknologi Pengendalian Banjir Perkotaan (Teknologi Pemodelan Banjir Perkotaan; (5) Teknologi Pondasi Tanggul Lepas Pantai; (6) Teknologi Banjir Perkotaan Lingkungan Keairan; dan (7) R-0 Pedoman Pengelolaan Polder). Selain itu produk Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan meliputi: (1) Teknologi Bahan Perkerasan dengan bahan lokal dan bahan sub standar (batu karang dan pasir laut) meliputi spesifikasi, pedoman perencanaan dan pelaksanaannya; (2) Teknologi preservasi jalan berupa tambalan cepat mantap, minosurfacing, slurry seal, chip seal, fog seal; (3)Teknologi Preservasi bagi Crack Filling dan Sealing; (4) Teknologi Thin Overlay; dan (5) Teknologi Perkerasan Kaku untuk Jalan Beton Konvesional. Untuk Produk Teknologi Permukimanmeliputi: (1) Prototipe Green Building di Turangga, Bandung; (2) Aplikasi Tekno Green Building berbasis hasil Litbang Permukiman di Medan; (3) Prototipe Pengembangan Teknologi Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah Sistem Mobile; (4) Pengembangan Prototipe Sistem Sambungan Rumah dan Model Daur Ulang Limbah Komunal; (5) Prototipe Penerapan Teknologi Bidang Permukiman (Tongkonan) di Toraja; (6) Penataan kawasan berbasis eco-settlement; (7) Model Fisik Daur Ulang Air Limbah Di Kawasan Pesisir; (8) Aplikasi Teknologi Bahan Bangunan Lokal Pada Model Bangunan Tradisional di Wilayah Kerja di NTB (Techno Village); (9) Penerapan Panel Struktur Risha pada Bangunan fasilitas Umum dengan Dinding Pengisi Bata Lusi di Kabupaten Sidoarjo.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Secara umum potensi dan permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat diantaranya meliputi; pertama, pembangunan infrastruktur dipandang dapat memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan jika dilakukan secara sistemik, sebagai ilustrasi persentase penduduk miskin dapat diturunkan hingga 11,37 persen (2013), walaupun Indeks Gini perlu mendapatkan perhatian mengingat perbedaan masih relatif lebar yaitu menunjuk pada angka 0,413 pada tahun 2013. Kedua, pertumbuhan penduduk Indonesia yang akan terus meningkat yaitu mencapai 271 juta jiwa di tahun 2020, menurut McKinsey memprediksi jumlah penduduk Indonesia yang masuk kategori “consuming class” akan meningkat ke angka 85 juta jiwa pada tahun 2020 sebagai golongan menengah yang berimplikasi terhadap tuntutan pelayanan publik yang jauh lebih baik serta. Disamping itu pertumbuhan penduduk juga berpengaruh terhadap eksploitasi sumber daya alam yang cenderung tidak terkendali yang pada ahirnya dapat menurunkan daya dukung. Ketiga, arus urbanisasi yang tinggi diikuti dengan berbagai persoalan klasik perkotaan, seperti kemacetan, kekumuhan, banjir, degradasi kualitas lingkungan (udara dan air), minimnya ruang terbuka hijau, kurangnya air bersih, kesenjangan pendapatan, meningkatnya sektor informal, dan terjadinya perkembangan perkotaan horizontal (urban sprawl). Sebagai ilustrasi dalam kurun 4


dekade terakhir (1970 – 2010) telah terjadi kenaikan populasi perkotaan di Indonesia sebanyak 6 kali lipat yang membawa implikasi pada belum terpenuhinya berbagai tuntutan kebutuhan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat padahal perkotaan merupakan mesin pertumbuhan dan ujung tombak daya saing. Keempat, perubahan iklim yang terjadi saat ini juga mengancam kehidupan, sebagai contoh perkotaan khususnya kota-kota di kawasan pesisir terancam rob akibat fenomena kenaikan muka air laut maupun terjadinya penurunan muka tanah seperti di Jakarta dan Semarang yang terutama disebabkan juga oleh pengambilan air tanah secara berlebihan.Kelima, secara geografis Indonesia terletak di kawasan “ring of fire” yang memiliki banyak gunung api yang aktif hingga mencapai 130 gunung. Indonesia juga terletak pada titik pertemuan empat lempeng tektonik dunia yang menyebabkan tingginya tingkat kejadian gempa bumi, contoh pada tahun 2012 terjadi 363 gempa di atas 5 skala richter, hal ini berpengaruh terhadap perencanaan, pelaksanaan, operasionalisasi serta pemeliharaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Keenam, kesenjangan wilayah timur dan barat, Bappenas 2012 mencatat fakta bahwa beberapa wilayah bahkan bertumbuh diatas pertumbuhan rata-rata nasional, tetapi KTI yang begitu kaya akan sumberdaya alam, kelautan, mineral, dan hutan selama puluhan tahun hanya menyumbang 18% dari perekonomian nasional. Hal ini bisa diakibatkan wilayah di bagian timur Indonesia sangat kurang pembangunan infrastrukturnya. Ketujuh, pengendalian pembangunan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang, yang membawa implikasi kerusakan alam, sebagai contoh terjadinya sedimentasi pada badan-badan air, terjadinya longsor, dan daya tampung reservoir yang menurun secara signifikan.

Kedelapan, permasalahan utama di bidang maritim adalah kurang terpadunya perencanaan pembangunan infrastruktur perhubungan laut dan penyeberangan maupun pengembangan kota pesisir dengan pembangunan infrastruktur PUPR, terutama jalan dan sumber daya air. Kesembilan sinergi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan ranyat yang tercermin pada pola pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan masih perlu terus dilakukan perbaikan dan penataan yang intensif karena infrastruktur merupakan urusan pemerintahan yang bersifat concurrent(dilaksanakan bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah) sesuai dengan batasan kewenangan pusat dan daerah. Sebagai ilustrasi kemampuan Pemda, terutama dalam aspek pendanaan untuk melakukan operasi dan pemeliharaan infrastruktur serta komitmen (political will) pemda yang masih harus ditingkatkan. Terkait hal ini berdasarkan data Kementerian Keuangan pada tahun 2010 dari seluruh kabupaten dan kota, realisasi belanja untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya mencapai rata-rata 14,24 persen dari seluruh total belanja Pemerintah Daerah dan pada tahun 2012 justru menurun hanya mencapai 13,95 persen, bahkan 38,57 persen diantaranya di bawah 10 persen.

1.2.1 Pengelolaan Sumber Daya AirPotensi sumber air Indonesia sangat besar yaitu 3.9 triliun m3 namun yang baru dimanfaatkan ± 13,8 milyar m3 atau ± 58 m3 perkapita yang dapat dikelola melalui reservoir. Angka ini jauh lebih rendah dari Thailand (1.277 m3 perkapita dan satu tingkat di atas Ethiopia (38 m3/Kapita).

Dalam aspek ketahanan energi, tahun 2019 diperkirakan kebutuhan tenaga listrik di Indonesia mencapai 298 GWh (Sumber: RUKN 2010-2029). Total kapasitas terpasang pembangkit nasional hingga Juni 2012 adalah sebesar 40.438 MW, 4.655 MW diantaranya terdiri Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA, PLTM dan PLTMH). Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional dalam rangka ketahanan energi tersebut, beberapa waduk yang


dapat dikembangkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) diantaranya : Waduk Karian, Jatigede, Jatibarang, Bajulmati, Bendo, Lolak, Kuwil, Karalloe, Tugu, Titab, Marangkayu.

Selanjutnya kontribusi sektor irigasi terhadap produksi padi relatif besar yaitu ±85% terhadap total produksi padi nasional, namun apabila kerusakan jaringan irigasi tahun 2014 sebesar 16 persen dapat diatasi akan lebih meningkatkan kontribusi irigasi terhadap produksi padi tersebut.

Namun demikian ke depan masih terdapat permasalahan-permasalahan diantaranya pertama, dampak negatif perubahan iklim terhadap ketersediaan dan kualitas sumber daya air yang terjadi karena dinamika masyarakat perlu dikelola dengan baik melalui upaya mitigasi dan adaptasi. Perubahan iklim global yang disebabkan emisi gas rumah kaca juga telah mengubah pola dan intensitas hujan dan menaikan permukaan laut sehingga meningkatkan kerawanan kekeringan dan banjir. Kedua, masih terjadinya kerusakan pada catchment area, perubahan pola hujan, erosi dan sedimentasi sangat tinggi, peningkatan kejadian banjir dan kekeringan, tingginya pencemaran dan rendahnya kualitas air, serta dampak perubahan iklim yang memerlukan mitigasi dan adaptasi. Sebagai ilustrasi pengaruh perubahan iklim, peningkatan muka air laut akan membawa perubahan pada garis pantai yang akan menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan perlindungan sarana dan prasarana sepanjang pantai dan batas wilayah Negara. Ketiga, jaringan irigasi masih mengalami kerusakan, sehingga perlu optimalisasi penurunan daerah irigasi dalam kondisi rusak kewenangan Pemerintah Pusat dan dorongan kepada daerah untuk menurunkan daerah irigasi dalam kondisi rusak kewenangan Pemerintah Daerah. Keempat, pembangunan waduk dan embung sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber-sumber air masih banyak hambatan, terutama disamping anggaran juga terkait dengan penanganan dampak sosial dan pengadaan tanah.


1.2.2 Penyelenggaraan JalanKualitas infrastruktur jalan di Indonesia dalam mendukung konektivitas dan daya saing saat ini berada pada tren yang cukup positif. Berdasarkan penilaian dari Global Competitiveness Index, kualitas infrastruktur jalan menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013-2014, infrastruktur jalan mencatatkan peningkatan dari nilai 3,4 pada tahun 2012-2013 menjadi 3,7 dari 7 pada tahun 2013-2014 dan berada pada urutan ke -78 dari 148 negara. Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan untuk menjaga tren positif kualitas infrastruktur jalan di Indonesia sehingga dapat mampu mencatatkan nilai yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya.

Berikutnya adalah potensi mewujudkan kawasan yang memiliki efisiensi tinggi yang tercermin antara lain dari ketersediaan dan kualitas infrastrukturnya yang akan menjadi tujuan pewujudan integrasi ekonomi kawasan yang penerapannya mengacu pada ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint yang disepakati oleh ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang akan diberlakukan mulai tahun 2015, di mana negara-negara ASEAN dengan elemen aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal akan lebih bebas. Hal ini berpotensi memberikan dorongan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja terampil dan ahli sektor konstruksi agar mampu bersaing dalam tataran global.

Selain itu peran infrastruktur juga sangat besar dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing perekonomian suatu negara, mengingat infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai barang modal yang secara langsung dapat menghasilkan produksi (Economic Directly Productive Capital) tapi juga barang modal yang menjadi landasan bagi perekonomian yang secara tidak langsung dapat menghasilkan atau meningkatkan proses produksi, seperti fasilitas transportasi dan irigasi (Economic Overhead Capital), serta sebagai sarana penting bagi pemenuhan kebutuhan


masyarakat yang secara tidak langsung bermanfaat dalam usaha menghasilkan atau meningkatkan produksi (Social Overhead Capital).

Sebagai ilustrasi, infrastruktur jalan berperan sangat penting sebagai tulang punggung (backbone) dalam pergerakan ekonomi dan daya saing nasional. Indonesia tidak mungkin dapat keluar dari negara middle income trap apabila sarana dan prasarana transportasi (termasuk jalan) sangat buruk.

Selain itu, pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, merupakan salah satu formula handal dalam percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan. Infrastruktur jalan membuka akses terhadap kesempatan kerja, pelayanan, serta investasi. Selain itu, ketersediaan infrastruktur jalan dapat menjadi pendorong perputaran/siklus kegiatan ekonomi, khususnya kegiatan ekonomi lokal.

Dukungan konektivitas nasional dalam penguatan daya saing masih menghadapai beberapa kendala. Kendala yang paling dasar adalah kualitas daya saing infrastruktur jalan yang masih rendah. Meskipun menunjukkan tren yang terus membaik, saat ini kualitas infrastruktur jalan masih dinilai belum memuaskan, dengan hanya mencapai nilai 3,7 dari 7. Rendahnya kualitas infrastruktur jalan berimbas pada trip time (jam/100 km) masih cukup tinggi yaitu 2,7 jam/100 km, jika dibandingkan dengan negara tetangga, dimana 100 km dapat dicapai kurang lebih dalam 1-1,5 jam.

Indonesia tercatat masih belum bersahabat kepada dunia usaha, menurut laporan World Bank, Posisi Indonesia dalam peringkat kemudahan berusaha (Rankings of the Ease of Doing Business) hanya mampu menempati peringkat ke-120. Penilaian ini salah satunya dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur dasar, khususnya transportasi, selain indikator lain seperti prosedur dan administrasi. Hal ini tidak lepas dari tingginya biaya logistik di Indonesia, tercapat rata-rata rasio biaya logistik terhadap PDB masih apda kisaran 27%. Berdasarkan studi World Bank, skor logistic performance index (LPI) Indonesia hanya mencapai 2,94 dan hanya menempati peringkat ke-53 pada tahun 2014.

Meskipun kondisi jalan nasional sudah mencapai tingkat kemantapan yang relatif tinggi, kondisi jalan daerah belum mampu mendukung fungsi jalan nasional. Tingkat kemantapan jalan daerah masih pada kisaran 70%. Padahal sebagai sebuah sistem jaringan, jalan daerah memegang peran yang tidak kalah penting dari jalan nasional.

Di kawasan perkotaan juga terjadi kemacetan yang diakibatkan pertumbuhan kapasitas jalan yang tidak mampu mengikuti pertumbuhan kendaraan bermotor. Mengingat pada periode 2015-2020 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, diperkirakan kegiatan ekonomi akan meningkat dan mendorong pertumbuhan pergerakan kendaraan bermotor. Tanpa adanya tindakan, hal ini dapat memperburuk kondisi kemacetan di kawasan perkotaan.

Selain itu, backlog pengembangan jaringan jalan tol masih cukup tinggi, yang berakibat pada expressway density rendah, yaitu sekitar 0,05 Km/1.000 penduduk. Pembangunan jalan tol masih terhambat masalah pengusahaan, pengadaan lahan dan kelembagaan. Disamping itu mutu dan kemantapan jalan belum seragam dan kerusakan jalan akibat beban berlebih juga masih terjadi, sementara keselamatan jalan dan kelaikan fungsi jalan dituntut untuk lebih ditingkatkan.


1.2.3 Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur PermukimanUndang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) mengamanatkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan akses air minum sebesar 100%, terwujudnya kota tanpa pemukiman kumuh pada tahun serta pemenuhan sanitasi layak tahun 2020.

Selain itu pengembangan permukiman tidak sekedar sebagai pendukung sarana kebutuhan kehidupan, tetapi merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya, dan menampakkan jati diri, memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan karena memiliki multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi dan wilayah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penciptaan lapangan kerja.

Peran dan partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah dalam hal pendataan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembanguan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman masih bisa dioptimalkan. Sebagai contoh, dukungan Pemerintah Daerah dalam pembangunan khususnya sarana dan prasarana dasar terkait pembebasan tanah sangat besar, sehingga berpotensi untuk diberdayakan dan ditingkatkan dalam kerangka sinergi pusat daerah.


Namun demikian terdapat beberapa tantangan dan permasalahan diantaranya 70% emisi gas rumah kaca berasal dari kawasan perkotaan, salah satunya berasal TPA Open Dumping yang menghasilkan gas metana (CH4). Bangunan gedung menggunakan 40% dari energi global, dan menghasilkan emisi pada tahap konstruksi dan operasi.

Selain itu dalam aspek akses air minum masih perlunya peningkatan cakupan layanan yang saat ini secara nasional sekitar 70 persen, penurunan kehilangan air, peningkatan kualitas air minum, optimalisasi potensi pendanaan swasta, penerapan tarif full cost recovery; optimalisasi penerapan Good Corporate Governance; peningkatan kualitas dan kuantitas air baku, optimalisasi potensi masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan SPAM serta pengembangan teknologi pengolahan air.

Selanjutnya terkait sanitasi, tantangan/permasalahan antara lain; (1) cakupan layanan sanitasi nasional saat ini masih rendah yaitu sekitar 59,7 persen; (2) belum seluruh masyarakat dapat menikmati akses sanitasi yang layak (sekitar 70 juta jiwa penduduk Indonesia uang air besar sembarangan); (3) rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat; daerah belum memiliki dokumen perencanaan sanitasi berkualitas; (4) perlunya peningkatan peran daerah terkait pengelolaan sanitasi; (5) kesulitan penyediaan lahan yang layak dan sesuai dengan ketentuan teknis pembangunan infrastruktur; dan (6) perlunya peningkatan manajemen aset.

Dalam penanganan permukiman kumuh ada beberapa tantangan/permasalahan antara lain; (1) menurut Podes 2011 terdapat permukiman kumuh diperkotaan yang relatif besar (1.975 kelurahan/desa, 78 kota dan 158 kabupaten, 5.560 lokasi kumuh diperkotaan, serta jumlah penduduk di permukiman kumuh 27.387.677 jiwa dan jumlah penduduk miskin di permukiman kumuh perkotaan sebanyak 415.626 KK); (2) perlunya peningkatan peran daerah dalam pengentasan kawasan kumuh, saat ini sekitar 53 persen belum memiliki Perda bangunan gedung; dan (3) peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai sehingga memicu permukiman kumuh semakin meluas.


1.2.4 Pembiayaan PerumahanBeberapa peluang untuk pembiayaan perumahan antara lain: (1) sumber-sumber pembiayaan yang dapat digalang dan dimanfaatkan melalui pelembagaan yang terintegrasi masih terbuka (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, Tabungan Perumahan, Dana Jangka Panjang); (2) Bank BTN sebagai bank untuk pembiayaan perumahan; (3) Lembaga Keuangan Bank/ Lembaga Keuangan Bukan Bank (Koperasi/ Multifinance); (4) PT. SMF sebagai lembaga pembiayaan sekunder perumahan; (5) penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) pembiayaan perumahan; (6) pemanfaatan sumber dana di luar APBN/APBD; dan (7) perumahan menjadi urusan wajib pemerintahan provinsi dan pemerintahan kota/kabupaten

Namun demikian terdapat beberapa permasalahan diantaranya adalah: (1) masih terbatasnya bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR untuk memiliki Rumah Sejahtera, termasuk masih terbatasnya skema/pola bantuan pembiayaan perumahan (availability) bagi masyarakat berpenghasilan rendah; (2) masih rendahnya daya beli atau kemampuan (affordability) MBR pada sektor perumahan, baik untuk membeli rumah yang disediakan oleh pengembang maupun untuk meningkatkan kualitas rumah yang sudah tidak layak huni; (3) relatif masih terbatasnya akses MBR ke lembaga keuangan untuk mendapatkan KPR (accessibility); dan 4) terjadinya mismatch dalam pembiayaan perumahan, akibat reaalatif sedikitnya ketersediaan dana murah jangka pajang dalam pembiayaan perumahan (sustainability).


1.2.5 Penyediaan PerumahanPeran dan partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah dalam hal pendataan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman masih bisa dioptimalkan. Sebagai contoh, dukungan Pemerintah Daerah dalam pembangunan khususnya sarana dan prasarana dasar terkait pembebasan tanah sangat besar, sehingga berpotensi untuk diberdayakan dan ditingkatkan dalam kerangka sinergi pusat daerah. Disamping Pemerintah Daerah, pelaku yang juga perlu diberdayakan adalah masyarakat dan dunia usaha, termasuk BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang selama ini belum didorong secara maksimal. Peran dunia usaha mestilah dikembalikan sebagai investor yang efektif dan sebagai generator pengembangan kawasan. BUMN harus didorong untuk dapat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sekaligus membantu Pemerintah untuk menyelesaikan target-target yang telah ditetapkan Sedangkan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, perlu diberdayakan secara terorganisir dan ditempatkan sebagai aktor penting pembangunan.

Disisi lain terdapat tantangan dan permasalahan yaitu; (1) dukungan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman belum memadai; (2 koordinasi dan kelembagaan pembangunan perumahan kurang optimal ; (3) peran kontrol Pemerintah terhadap harga lahan dan harga perumahan belum optimal; (4) efisiensi proses dan mahalnya biaya perizinan untuk pembangunan perumahan kurang maksimal; (5) terbatasnya dan mahalnya harga bahan bangunan untuk pembangunan perumahan; (6) pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan masih kurang maksimal; (7) masih tingginya backlog kepemilikan rumah dan (8) pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk pembangunan perumahan perlu dikembangkan.

1.2.6 Pembinaan Industri Konstruksi NasionalMenurut data BPS kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB pada periode PDB Tahun 2007 – 2013 cukup signifikan, yaitu di tahun 2007 sebesar 7.72% sedang di tahun 2013 mencapai 9.99%. Angka pertumbuhan sektor kostruksi juga telah memberi kontribusi yang relatif lebih besar dibanding rata-rata angka pertubuhan ekonomi. Di Tahun 2013, angka pertumbuhan konstruksi sebesar 6,57 % dibanding angka rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.7%. Tahun 2013 konstribusi sektor konstruksi terhadap jumlah tenaga kerja yang diserap sebesar 6,04%. Terbesar adalah dari sektor pertanian, perkebunan, perburuan dan perikanan sebesar 35.05% dan sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi sebesar 21.75%. (Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Selain itu konsep Competency Based Training (CBT) telah dikenal dan diterima sebagai konsep pengembangan SDM ke depan. Juga telah ditandatanganinya perjanjian ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) yang menghasilkan Mutual Recognition Arrangement (MRA) di bidang Arsitektur dan Engineering yaitu saling pengakuan keprofesionalan. Hal lain, adanya MRA terbuka kesempatan TK untuk bekerja di Negara-Negara lain dalam lingkup ASEAN yang tertuang dalam perjanjian AFAS Mode 4) serta adanya kerjasama multilateral dan regional(ASEAN-EU; ASEAN-AN; IMT-GT; IMS-GT; BIMP-EAGA).


Selain itu kawasan yang memiliki efisiensi tinggi tercermin dari ketersediaan dan kualitas infrastrukturnya yang akan menjadi tujuan pewujudan integrasi ekonomi kawasan yang penerapannya mengacu pada ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint yang disepakati oleh ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang akan diberlakukan mulai tahun 2015, yaitu negara-negara ASEAN dengan elemen aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal akan lebih bebas. Hal ini berpotensi memberikan dorongan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja terampil dan ahli sektor konstruksi agar mampu bersaing dalam tataran global.

Disisi lain masih terdapat beberapa tantangan dan permasalahan antara lain; (1) masih kurangnya pengaturan, perangkat, kelembagaan maupun tata laksana pendukung penerapan konstruksi berkelanjutan; (20 penguasaan teknologi dan akses permodalan bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi kecil dan menengah belum maksimal; (3) data base peralatan dan material konstruksi di tiap-tiap provinsi secara lengkap belum dimilki; (4) meningkatnya persaingan/kompetisi pada pasar kerja dampak dari globalisasi dan pasar bebas (AFTA, ASEAN – CHINA FREE TRADE, AFEC, WTO) berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif dipasar kerja nasional dan global; (5) peningkatan dukungan sektor konstruksi terhadap hasil pembangunan infrastruktur nasional yang berkualitas (Aman, Nyaman, Tahan Lama dan Berkelanjutan; (6) kualitas sumber daya manusia Konstruksi Nasional masih kurang maksimal, antara lain diindikasikan oleh minimnya minat pengembangan kompetensi, prilaku yang tidak profesional, lemahnya komunikasi dan penguasaan Informasi dan Teknologi, dan lemahnya kemampuan kerjasama tim dan manajemen kepemimpinan); (7) tuntutan agar Standar Kompetensi Kerja Negara Indonesia (SKKNI) senantiasa disesuaikan dengan tingkat perubahan dan perkembangan teknologi dan metodologi dan tuntutan penerapan Standar Kompetensi Kerja (SKK) sebagai acuan penyusunan program pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi kerja; (8) tuntutan masyarakat agar lembaga pelatihan kerja pemerintah mampu menjadi “Centre of Excellence” untuk menghasilkan tenaga kerja kompeten; (9) belum terwujudnya link and match antara lulusan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan dengan dunia kerja; (10) fungsi unit struktural pembina jasa konstruksi daerah yang telah terbentuk belum efektif; (11) forum Jasa Konstruksi kurang efektif; (12) permasalahan pada proses sertifikasi, serta (13) masih kurangnya suplai alat berat konstruksi.


1.2.7 Penelitian dan PengembanganPenelitian dan pengembangan berperan sebagai Scientific Backbone dan sebagai leader dalam bidang teknologi infrastruktur dan bertanggung jawab untuk memberikan masukan dalam perumusan kebijakan dan penyelesaian masalah pembangunan infrastruktur bidang sumber daya air, jalan dan jembatan serta permukiman dan perumahan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Namun demikian terdapat beberapa tantangan/permasalahan diantaranya adanya tuntutan penyediaan IPTEK siap pakai untuk: (1) meningkatkan akses masyarakat terhadap upaya - upaya pengendalian pemanfaatan ruang termasuk mitigasi dan adaptasi terhadap bencana; (2) meningkatkan efisiensi dan efektifitas pendayagunaan air irigasi; (3) mengurangi kelangkaan air baku; (4) memperbaiki kualitas air baku (aplikasi UU SDA); (5) menurunkan Biaya Operasional Kendaran (Aplikasi UU Jalan); (6) meningkatkan kualitas lingkungan permukiman; (7) meningkatkan cakupan pelayanan prasarana dasar (aplikasi UU SDA, UU Sampah); (8) pemanfaatan bahan lokal dan potensi wilayah; (9) perlunya mempercepat proses standarisasi untuk menambah jumlah SNI maupun pedoman di bidang bahan konstruksi bangunan dan rekayasa sipil untuk mengantisipasi semakin meningkatnya proteksi produk dan standar oleh negara lain; (10) perlunya memperluas simpul-simpul pemasyaratkatan IPTEK PU, standar bahan konstruksi bangunan dan rekayasa sipil termasuk memperluas kontribusi perguruan tinggi, asosiasi dan media informasi; (11) perlunya memanfaatkan peluang riset insentif (kegiatan riset yang didanai oleh Depdiknas) untuk meningkatkan pengalaman dan keahlian para calon peneliti dan perekayasa sehingga dapat mengurangi kesenjangan keahlian akibat zero growth; (12) dituntut untuk melakukan kerjasama dengan lembaga-;embaga litbang internasional dalam rangka meningkatkan kompetensi lembaga maupun sumber daya manusia litbang dalam mengantisipasi dampak pemanasan dan perubahan iklim global, khususnya terhadap penyediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan (13) adanya tuntutan Reformasi Birokrasi penyelenggaraan Litbangrap IPTEK.

1.2.8 Pengembangan Sumber Daya ManusiaSumber daya manusia aparatur merupakan bagian dari administrasi publik yang berperan sangat strategis dan kritikal dalam pencapaian target-target pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kondisi ideal yang diharapkan dari SDM aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah : independen dan netral; berkompeten; produktif; berintegritas; berkesejahteraan; berorientasi pelayanan dan kinerja; dan akuntabel. Ke depan perlu ada perubahan pola pikir (mindset) dari ASN yaitu dari dilayani menjadi melayani; dari orientasi proses menjadi orientasi outcome; dari menunggu menjadi menjemput; dari inkompeten menjadi kompeten; dari rumit dan tidak fleksibel menjadi sederhana; serta dari koruptif menjadi bersih.

Terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia: (1) data kinerja yang menggambarkan hasil evaluasi kinerja pegawai sebagai dasar pengembangan karir pegawai dan perencanaan pengembangan pegawai ke belum terdata secara akurat, sangat kompleks dan belum terintegrasi secara benar;


(2) sistem merit pengembangan SDM belum dipetakan secara baik dari awal karir pegawai sampai dengan akhir menjabat. Indikasinya adalah dalam penempatan pegawai kualifikasi keahlian dan keterampilan belum sesuai dengan jabatannya, hal ini disebabkan pendidikan dan pelatihannya belum berbasis kompetensi dan belum merupakan persyaratan jabatan; (3) pegawai Kementerian PUPR yang menduduki jabatan struktural dalam 5 tahun ke depan relatif banyak yang akan pensiun yaitu pejabat Eselon I s.d IV yang usianya melebihi 51 tahun sebanyak 304 orang atau 18.55% dari seluruh pegawai; (4) potensi dan kompetensi pegawai belum terpetakan seluruhnya, sehingga penempatan aparatur belum “the right man on the right place”, yang menyebabkan kinerja SDM belum maksimal; (5) pegawai masih berpikir dan bertindak berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, belum berjiwa wirausaha sehingga kurang inovatif dan berdaya saing; (6) penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) belum sepenuhnya berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan organisasi; (7) Promosi dan Mutasi Jabatan belum berdasarkan pada Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan yang dipersyaratkan serta penilaian terhadap aparatur dengan basis kompetensi kinerja belum diterapkan untuk seluruh aparatur Kementerian; (8) sistem remunerasi pegawai berbasis penilaian kinerja dan penerapan sistem reward and punishment belum sepenuhnya diterapkan; dan (9) Kuantitas SDM yaitu 25.000 (dua puluh lima ribu) orang dianggap sudah cukup, namun banyak pejabat yang akan pensiun sedangkan staf pengganti dibawahnya belum cukup matang, sehingga ini dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi.


1.2.9 Pengembangan Infrastruktur WilayahPengembangan wilayah merupakan strategi memanfaatkan dan mengkombinasikan faktor internal berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya teknologi dengan faktor eksternal yang dapat berupa peluang dan ancaman yang muncul seiring dengan interaksinya dengan wilayah lain. Melalui konsep pengembangan wilayah dapat memberikan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yaitu memberikan kemudahan prasarana dan pelayanan logistik serta menciptakan pusat-pusat produksi. Sedangkan dalam konteks jangka panjang dapat mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal wilayah yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, serta upaya mengatasi kendala pembangunan yang ada di daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berdasarkan arahan spasial tata ruang.

Namun demikian masih terdapat permasalahan yang mengemuka diantaranya; (1) ketersedian lahan budi daya terbesar terdapat di wilayah Pulau Kalimantan dengan 31% dan terendah di wilayah Pulau Maluku dan Nusa tenggara dengan 4 % terhadap nasional; (2) konversi lahan berupa pertambahan kawasan terbangun masih lebih banyak terjadi di wilayah Jawa selama 2006-2011, yakni mencapai 194,3 ribu Ha per tahun, Sumatera 125,2 ribu Ha, Kalimantan 32 ribu Ha, Sulawesi 16 ribu Ha , Maluku 5 ribu Ha , Papua dan Nusa Tenggara dengan 7 ribu Ha per tahun; (3) kepadatan pendudduk di Pulau Jawa-Bali merupakan yang tertinggi dengan kepadatan rata-tara diatas 500 Jiwa/Km2; (4) secara spasial wilayah dengan proporsi penduduk miskin yang tinggi terdapat di wilayah Papua dan Nusa Tenggara (diatas 30%) sementara terendah di Kalimantan (dibawah 10%); (5) distribusi ekonomi wilayah Jawa Bali mendominasi hingga mencapi 58.8% terhadap nasional, Sumatera 23% dan Kalimantan 9.3% sisanya kurang dari 10%; (6) keterpaduan antar program/antar sektor yang berbeda sumber pendanaannya masih belum optimal; (7) akses ke kawasan terpencil/tertinggal/daerah perbatasan dan akses ke oulet/pemasaran masih sangat terbatas; (8) pemanfaatan Rencana Tata Ruang sebagai alat keterpaduan pembangunan (wilayah/sektoral) belum efektif digunakan; (9) pengelolaan pembangunan di daerah dalam menunjang pengembangan wilayah masih belum optimal dilakukan; serta (10) kesenjangan antar wilayah perkotaan dan perdesaan makin meningkat dengan indikasi hampir seluruh fasilitas terakumulasi di kawasan perkotaan, sehingga cenderung menimbulkan arus urbanisasi.

1.2.10 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatSaat initerdapattuntutan masyarakat untuk menghapuskan praktik KKN yang telah berlangsung lama membuat pemerintah bertekad untuk melakukan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di segala bidang pemerintahan agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penghapusan KKN tersebut apabila terpenuhi maka akan berpotensi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Selain itu adanya keiinginan mengurangi kebocoran, meningkatkan kualitas infrastruktur dan mengayomi pelaksana yang telah bekerja


dengan baik dan benar. Juga adanya dukungan Sistem Akuntansi dan IT Based System dalam mendukung pengawasan dan pengendalian di lingkungan Kementerian PU.

Beberapa tantangan dan permasalahan dalam aspek pengendalian dan pengawasan, diantaranya adalah 1) pembangunan sarana dan prasarana bidang PU dan perumahan rakyat perlu untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; 2) koordinasi penyelenggaraan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih lemah yang berdampak pada ketidak jelasan status aset; 3) belum maksimalnya pelaporan gratifikasi sebagai tindak lanjut atas komitmen penerapan gratifikasi; dan 4) perlunya seluruh unit kerja menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) melalui Manajemen Resiko sesuai Instruksi Menteri PU No. 2/IN/M/2011.

.

1.2.11 Dukungan Manajemen, Sarana dan PrasaranaProses rekrutmen PNS yang sudah mengikuti pola yang diarahkan Kemenpan RB. Selanjutnya perkembangan dan kemajuan teknologi Informasi dan komunikasi makin meningkat dan berpengaruh positif pada sistim kinerja pegawai sejalan dengan Reformasi Birokrasi sejak 2004 yang terus diperbaiki sistemnya. Selain itu adanya pengamanan dan perkuatan hak atas aset tanah di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang belum bersertifikat. Juga diterbitkannya peraturan, perundangan dan reguliasi yang terus di-update sesuai dengan konidisi kekinian pengelolaan barang milik negara termasuk juga adanya kerjasama antarkementerian antarpihak dalam pengelolaan BMN kementerian PU.

Tantangan yang dihadapi adalah perlunya peningkatan penataan aset barang milik negara, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pembangunan, keterbukaan informasi publik, pemeliharaan citra positif Kementerian, peningkatan layanan sarana dan prasarana Kementerian, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang baik.

2BAB

VISI, MISI, TUJUANDAN SASARAN STRATEGIS

34 BAB 2 - VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

BAB 2VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI

Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam visi. misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode tahun 2010-2014, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun kedepan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015 .

Oleh karena itu visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah

“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN

BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

35BAB 2 - VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal secara lebih rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional antara lain untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; serta untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara


2.2 MISI

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk 1.mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi

Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna 2.meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;

Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk 3.mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’.

Mempercepat pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara 4.terpadu dari pinggiran untuk mendukung keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;

Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi untuk mendukung fungsi manajemen meliputi 5.perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

2.3 TUJUAN

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju diakhir periode perencanaan yang merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019, secara umum adalah menyelenggarakan infrastrukutur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut di jabarkan sebagai berikut:


Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang 1.terpadu dan berkelanjutan dalam mendukung keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI

Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk 2.mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energy guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi

Menyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk 3.konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritime

Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk 4.mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’.

Menyelenggarakan tata kelola pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat 5.yang efektif, efiesien, transparan dan akuntabel untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat dan mandiri, dan berkepribadian.

2.4 SASARAN STRATEGIS

Goals Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (dampak/Impact pada level stakeholders) yang dalam hal ini merupakan kondisi yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (outcome/ impact pada level customer yang dilayani) yaitu meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Sementara sasaran strategis (outcome/Impact pada level customers) dalam hal ini merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) satu atau beberapa program. Sasaran-sasaran strategis tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan untuk mencapai visi.

Adapun peta strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat lihat pada Gambar 2.1.


Gambar 2.1Peta Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kemudian agar kebutuhan customers dapat terpenuhi maka diperlukan upaya-upaya internal proses yang harus dilakukan dengan baik, yaitu agar:

Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran 1.Meningkatnya ketahanan air. 2.Meningkatnya kehandalan jalan nasional 3.Meningkatnya cakupan pelayanan dasar dan akses permukiman yang layak 4.Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.5 Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional. 6.Meningkatnya pengendalian dan 7. pengawasan internal.

Untuk menjamin terlaksananya proses internal yang efektif dan efisien guna memenuhi harapan stakeholders dan customers tersebut diatas maka diperlukan upaya-upaya pengelolaan sumber daya organisasi melalui proses learning and growth, yang meliputi :


Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkepribadian 1.Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas, 2Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan 3.rakyat.Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana 4.dan prasarana.

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tujuan 1: Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang A. terpadu dan berkelanjutan dalam mendukung keseimbangan pembangunan an-tardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, akan dicapai melalui sasaran strategis:

Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan 1.perumahan rakyat antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan

Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan 2 penganggaran..

Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional. 3.

Tujuan 2: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan ra-2: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan ra-B. kyat untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka ke-mandirian ekonom, akan dicapai melalui sasaran strategis:

Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi 1.

Meningkatnya ketahanan air. 2.

Tujuan 3: Menyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan C. rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim, akan dicapai melalui sasaran strategis:

Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing 1.

Meningkatnya kehandalan jalan nasional2

Tujuan 4: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan D. rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’, akan dicapai melalui sasaran strategis:


Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan peruma- 1.han

Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak 2.

Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan 3.

Tujuan 5: Menyelenggarakan tata kelola pembangunan bidang pekerjaan umum dan E. perumahan rakyat yang efektif, efiesien, transparan dan akuntabel untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat dan mandiri, dan berkepribadian, akan dicapai melalui sasaran srategis:

Meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal 1.

Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkepribadian 2.

Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas 3.

Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan 4.perumahan rakyat

Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi . 5publik, serta sarana dan prasarana



3BAB

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,KERANGKA REGULASI DAN

KERANGKA KELEMBAGAAN

44 BAB 3 - ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

BAB 3ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Pembangunan jangka panjang nasional ditetapkan dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN yang saat ini telah sampai pada tahap ketiga, diarahkan untuk mempersiapkan proses tinggal landas menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yaitu dengan memantapkan pembangunan yang menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada daya saing kompetitif, perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

45BAB 3 - ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Gambar 3.1Tahapan Pembangunan Nasional

Strategi pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tetang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 berdasarkan kepada :

Norma PembangunanA. , meliputi antara lain: (1) membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat; (2) setiap upaya meningkatkan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan; (3) aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

Dimensi PembangunanB. ;

Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat1. . Pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat.

Dimensi pembangunan sektor unggulan. 2. Hal ini meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, dan pariwisata dan industri. Terkait dengan kedaulatan pangan, Indonesia mempunyai modal untuk memenuhi kebutuhannya, agar tidak tergantung kepada negara lain. Potensi sumber daya air yang besar dan terbarukan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemenuhan ketahanan energi dan ketenagalistrikan, sedangkan potensi kemaritiman dan kelautan harus dapat dimanfaatkan secara optimal. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal pengembangan pariwisata nasional, sedangkan potensi industri untuk penciptaan nilai tambah.


Dimensi pemerataan dan kewilayahan3. . Pembangunan harus meminimalkan kesenjangan, baik antar kelompok pendapatan, maupun antar wilayah, serta untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dengan prioritas pada wilayah desa, wilayah pinggiran, luar Jawa, dan Kawasan Timur.

Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil. C. Hal ini meliputi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tatakelola dan reformasi birokrasi.

Quickwins. D. Quickwins dilakukan agar ouput pembangunan segera dapat terwujud dan dirasakan hasilnya dan sekaligus dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Gambar 3.2.Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019


3.1.1 Arah Kebijakan Utama Pembangunan Wilayah NasionalArah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis adalah percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama di Luar Jawa (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Setiap wilayah akan mengembangkan potensi dan keunggulannya, melalui pengembangan industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisata.

Untuk Kawasan Strategis Nasional, sasaran pembangunan periode 2015-2019 adalah berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di masing-masing pulau dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, yaitu di antaranya: 15 KEK, 14 Kawasan Industri Baru, 4 KPBPB dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah pinggiran. Dengan demikian diharapkan secara bertahap terjadi pengurangan kesenjangan pembangunan wilayah antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini diharapkan adanya peningkatan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara dengan sasaran kontribusi PDRB KTI dari sekitar 20 persen (2014) menjadi minimal 22 persen pada tahun 2019, sehingga diharapkan kondisi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di KTI.

Upaya tersebut perlu disertai dengan pemberian captive budget APBN belanja modal untuk percepatan pembangunan KTI, sehingga pembangunan infrastruktur di kawasan timur dapat mendorong investasi lebih cepat. Selain itu untuk pemerataan pembangunan antar wilayah, pembangunan daerah diarahkan untuk: menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan pembangunan KTI melalui peningkatan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Selain itu, kerjasama ASEAN dengan negara-negara mitra, kerjasama ekonomi dalam kerangka Indian Ocean Rim Association (IORA), yang ditujukan untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional, yang antara lain dititikberatkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara yang selama ini dianggap sebagai pinggiran negara, diarahkan menjadi halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan terdiri dari: pendekatan keamanan (security approach), dan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach), yang difokuskan pada 10 Pusat


Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di 41 Kabupaten/Kota dan 13 Provinsi.

Sasaran pembangunan kawasan perbatasan pada tahun 2015-2019 adalah berkembangnya 10 PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, simpul utama transportasi wilayah, pintu gerbang internasional/pos pemeriksaan lintas batas kawasan perbatasan negara, dengan 16 PKSN lainnya sebagai tahap persiapan pengembangan;

Selanjutnya untuk pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah. Sementara itu, sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan termasuk di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, dan pulau-pulau kecil terluar adalah untuk mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

3.1.2 Agenda Prioritas NasionalUntuk menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut NAWA CITA, yaitu:

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan 1.rasa aman kepada seluruh warga negara.

Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan 2.yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan 3.desa dalam kerangka negara kesatuan.

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan 4.hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 5.

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga 6.bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis 7.ekonomi domestik.

Melakukan revolusi karakter bangsa. 8.

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 9.

Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:


Sasaran Makro: meliputi pembangunan manusia dan masyarakat serta ekonomi 1.makro.

Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat: meliputi kependudukan 2.dan keluarga berencana; pendidikan; kesehatan; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; serta perlindungan anak.

Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan: meliputi kedaulatan kangan; ketahanan 3.energi; maritim dan kelautan; pariwisata dan industri manufaktur; serta ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas.

Sasaran Dimensi Pemerataan: meliputi penurunan kesenjangan antar kelompok 4.ekonomi; seta peningkatan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu.

Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah: meliputi pemerataan 5.pembangunan antar wilayah.

Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan: meliputi politik dan demokrasi; 6.tata kelola dan reformasi birokrasi; penguatan tata kelola pemerintah daerah; serta pertahanan dan keamanan.


3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Secara umum arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 dalam rangka pencapaian kehandalan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, ketahanan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; serta keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antardaerah antar sektor dan antar tingkat pemerintahan adalah arah kebijakan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung agenda pembangunan nasioal.

3.2.1 Arah Kebijakan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatUntuk meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antarsektor dan antartingkat pemerintahan, arah kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah menterpadukan perencanaan, pemrograman dan penganggaran pembangunan infrastruktur wilayah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat baik antarsektor, antarwilayah, antartingkat pemerintahan, maupun fungsi, lokasi, waktu, besaran serta anggaran; menterpadukan pembangunan infrastruktur wilayah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dengan pengembangan berbagai kawasan strategis; serta menterpadukan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan berbagai kawasan di dalam perkotaan/metropolitan sehingga menjadi kawasan yang hijau, cerdas dan berkelanjutan, serta memiliki keterkaitan dengan pengembangan kawasan perdesaan seperti agropolitan.

Pembangunan infrastruktur wilayah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat diarahkan juga untuk mendukung kebijakan utama pembangunan wilayah nasional yaitu untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah khususnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), sehingga diharapkan dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yang meliputi Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera serta menjaga agar tidak ada kesenjangan baru pada daerah tertinggal.

Pertumbuhan ekonomi pada pulau-pulau/kepulauan di Indonesia dan kontribusinya pada PDB Nasional seperti tampak pada gambar berikut di bawah ini, menggambarkan perlunya peran pemerintah untuk menterpadukan pembangunan melalui pendekatan wilayah guna mengurangi secara signifikan disparitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.


Gambar 3.3. Sebaran pertumbuhan ekonomi pada pulau-pulau/ kepulauan

13

PULAU / KEPULAUAN

KONTRIBUSI PADA PDB NASIONAL

EKSISTING TARGET

1. SUMATERA 23,80 % 24,6%

2. JAWA- BALI 58,00 % 55,1%

3. KALIMANTAN 8,70 % 9,6%

4. SULAWESI 4,80 % 5,2%

5. NUSA TENGGARA

1,27 % 1,31%

6. MALUKU 0,28 % 0,31%

7. PAPUA 1,90 % 2,6%

6.749.8

6.40

4.50

7.804.40

6.10

PertumbuhanEkonomi

Diperlukan peran pemerintah untukmenterpadukan pembangunan melaluipendekatan wilayah guna mengurangisecara signifikan disparitas dan mendorongpertumbuhan ekonomi wilayah

Sumber : RPJMN 2015-2019

Sumber : RPJMN 2015-2019

Selaras dengan kebijakan pengembangan wilayah dalam RPJMN 2015-2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mendukung melalui keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dengan mempertimbangkan sasaran utama dan sasaran pokok Nasional untuk :

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sebagai penggerak utama 1.pertumbuhan (engine of growth) dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi di masing-masing pulau dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah terutama untuk pengembangan pangan; energi; pariwisata dan industri agar dapat meningkatkan nilai tambah; kemaritiman (kelautan) dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan jasa maritim, yaitu peningkatan produksi perikanan;pengembangan energi dan mineral kelautan; pengembangan kawasan wisata bahari, industri maritim dan perkapalan,yang antara lain meliputi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Indusri, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, serta pusat-pusat pertumbuhan sebagai penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya. Namun karena keterbatasan dana pemerintah, maka tidak semua wilayah dapat dikembangkan pada saat yang bersamaan, dipilih pusat-pusat pertumbuhan yang mempunyai komoditas prospektif (nilai tambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja tinggi), terutama yang berada


di masing-masing koridor ekonomi serta pada pengembangan kawasan pesisir yang mempunyai sumber daya kelautan dan jasa maritim.

Pengembangan Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Perkotaan dengan 2.pembangunan Kawasan Perkotaan Metropolitan baru, peningkatan efisiensi pengelolaan Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada saat ini, serta mewujudkan optimalisasi peran kota otonom berukuran sedang sebagai penyangga (buffer) urbanisasi, serta membangun kota baru publik yang mandiri dan terpadu sebagai sebagai pengendali (buffer) urbanisasi di terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan, serta Kawasan Perdesaan dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan

Peningkatan keterkaitan pembangunan kota desa, dengan perkuatan pusat 3.pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

Pengentasan daerah tertinggal dalam rangka mengurangi kesenjangan antar 4.wilayah

Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat 5.pertumbuhan dikembangkan ekonomi kawasan perbatasan Negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman

Peningkatan implementasi pelaksanaan SPM di daerah 6.

Pelaksanaan sinergitas perencanaan dan penganggaran kewenangan pusat 7.dengan kewenangan daerah

Pelaksanaan koordinasi antara pusat dan daerah 8.

Pengurangan indeks risiko bencana pada kabupaten/kota sasaran yang memiliki 9.indeks risiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai PKN, KSN, PKW, KEK, Kawasan Industri maupun kawasan pusat pertumbuhan lainnya

Keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang perlu didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut dibagi menurut wilayah Pulau/Kepulauan yang dikelompokkan ke dalam beberapa tipe wilayah pengembangan strategis yang di dalamnya melingkupi kawasan perkotaan, kawasan industri, dan kawasan maritim berdasarkan terutama tema lokal, daya dukung dan daya tampung, lingkungan fisik terbangun, serta Nawacita dan RPJMN, yang secara umum sebagai berikut :


Gambar 3.4. Wilayah Pengembangan Strategis

WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu : 1. Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-Api; Metro Medan-

Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru;Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang;Malang-Surabaya Bangkalan; Yogyakarta-Solo-Semarang; Balikpapan-Samarinda-Maloy; Manado-Bitung-Amurang; Makassar-Pare Pare-Mamuju’

WPS Pertumbuhan Terpadu : 2. Kemaritiman Ternate-Sofifi-Morotai; Ambon-Seram

WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Kemaritiman : 3. Batam-Bintan-Karimun; Jambi-Palembang-Bangka Belitung (Pangkal Pinang)

WPS Konektivitas Keseimbangan Pertumbuhan Terpadu : 4. Jakarta Bogor-Ciawi-Sukabumi;Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi

WPS Konektivitas dan Pusat Pertumbuhan Wisata : 5. Denpasar-Padang Bay

WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang : 6. Sibolga-Padang-Bengkulu;Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang;Banjarmasin-Batulicin-


Palangkaraya; Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas; Gorontalo-Bolaang Mongondow; Palu-Banggai; Sorong-Manokwari; Manokwari-Bintuni

WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang dan Hinterland : 7. Sabang-Banda Aceh-Langsa

WPS Pusat Pertumbuhan Baru, Hinterlan dan Perbatasan : 8. Jayapura-Merauke

WPS Pertumbuhan Baru : 9. Tanjung Lesung-Sukabumi-Pangandaran-Cilacap; Mamuju-Mammasa-Toraja-

Kendari;

WPS Pertumbuhan Baru dan Perbatasan : 10. Kupang-Atambua

WPS Pusat Pertumbuhan Wisata dan hinterlan : 11. Pulau Lombok

WPS Pertumbuhan Terpadu Baru dan wisata : 12. Labuan Bajo-Ende

WPS Pertumbuhan Wisata dan Hinterlan : 13. Pulau Sumbawa

WPS Perbatasan : 14. Temajuk-Sebatik

WPS Aksesabilitas Baru : 15. Nabire-Enarotali-(Ilaga-Timika)-Wamena

WPS Pulau Pulau Kecil Terluar. 16

Dari seluruh wilayah pengembangan strategis tersebut secara umum dukungan masing-masing sektor di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap pengembangan wilayah, dapat diilustrasikan sebagai berikut : Infrastruktur SDA Mendukung Ketahanan Pangan, antara lain irigasi dan waduk di kawasan MIFFE – Papua, Penyediaan Air Baku di Perkotaan dan Kawasan Industri, Penanganan Banjir, Fungsional Jalan dan Jembatan untuk mencegah sedimentasi, erosi, banjir, ekonomi domestik berbasis peternakan, antara lain di Kebar, Bintuni (Papua), NTT), Sektor Maritim, antara lain Tambak Garam di Pantura Jawa dan Madura, serta perikanan budidaya di Sulawesi Selatan, Kota Cerdas yang Produktif, terutama di kawasan perkotaan metropolitan dan kota besar, misalnya dalam penerapan sistem peringatan dini berbasis sensor &teknologi, prediksi banjir dan genangan, prediksi longsor, dll, Ketahanan Energi melalui pemanfaatan potensi hydropower (PLTA), terutama di sungai-sungai besar seperti Mamberamo , pengelolaan sumberdaya air di kawasan hulu yang terintegrasi dengan hilir berbasis penataan ruang, terutama melalui upaya pengendalian (perizinan, zoning, insentif dan sanksi/law enforcement)

Infrastruktur Bina Marga mendukung penguatan Konektivitas Nasional, terutama Konektivitas Intra Island, peningkatan Akses di Kawasan Perbatasan, Terpencil dan Terisolir dalam rangka Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Ketahanan Nasional, peningkatan akses ke/dari Daerah Tertinggal dan Pusat-Pusat Pertumbuhan di Luar


Jawa dalam rangka Pemerataan dan Pengentasan Kemiskinan, peningkatan akses ke/dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri dan Pelabuhan, peningkatan Daya Saing Ekonomi, Keterkaitan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perkotaan dalam Rangka Pemerataan Pembangunan Ekonomi, Keberhasilan Kota Hijau (Green City) dan Kota Cerdas (Smart City), Sektor Maritim dan Kelautan Terutama Ruas-Ruas Jalan pada Koridor Transportasi Darat (Pelabuhan ASDP, dan Terminal Tipe A) misalnya: Jalan Maesa (Lintas Utara Sulawesi) mendukung Terminal Tipe A Liwas, Manado; Ruas Mameh-Windesi-Ambuni-Tandia-Your (Lintas Utara Papua Barat) mendukung Pelabuhan Sorong; Lintas Flores mendukung Terminal Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) Kefamenanu.

Infrastruktur Permukiman dan Perumahan mendukung kota metropolitan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan kota besar untuk meningkatkan daya saing wilayah seperti di Jabodetabek, Mamminasata, Sarbagita, Mebidangro, Cekungan Bandung, Kedungsepur,kota pantai mendukung pengembangan sektor maritim seperti di Semarang, Ambon, Sibolga, dll, kawasan perkotaan mendukung kota cerdas dalam rangka peningkatan produktivitas, daya saing, layak huni, efektivitas dan efisiensi di 142 kota hijau, kota perbatasan (PKSN) mempercepat pembangunan dari kawasan pinggiran seperti Perbatasan Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua, Kawasan Kumuh untuk MBR yang terpadu dengan Perumahan (antara lain pembangunan Rusunawa, Rusunami, Rumah Khusus, dll), pengembangan kota baru di Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing seperti di Tanjung Selor, Sei Mangkei, Kawasan MBBPT, kawasan perdesaan untuk mengurangi kesenjangan dan mengentaskan kemiskinan, kawasan-kawasan strategis seperti kawasan industri, pariwisata, KEK, antara lain di Tanjung Lesung, Sei Mangkei, Maloy, Palu, Batam, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif pada 29 kota pusaka seperti Yogyakarta, Sawahlunto, Ternate, Banjarmasin, Karangasem.

Secara khusus dukungan per wilayah pengembangan strategis akan di laksanakan secara terpadu dan serempak, serta akan dipantau dan dievaluasi sampai sejauh mana realisasi dukungan tersebut. Adapun penjelasan wilayah pengembangan strategis per wilayah pulau/ kepulauan adalah sebagai berikut :

A. Infrastruktur Terpadu Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Pengembangan Wilayah Pulau Sumatera

Tema Besar Pengembangan Wilayah Pulau Sumatera adalah:

Pintu Gerbang Perdagangan Internasional1. Industri Berbasis Komoditas Kelapa Sawit,2. Karet, Timah, Bauksit, & Kaolin3. Lumbung Energi Nasional, Termasuk Pengembangan Energi Terbarukan 4. BiomassaHilirisasi Komoditas Batu Bara5. Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Maritim (Kelautan)6.

Kelompok wilayah pengembangan strategis (WPS) di wilayah pulau Sumatera terdiri dari WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Merak-Bakauhuni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-Api, WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Metro Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru; WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Kemaritiman Batam-Bintan-Karimun; WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Sibolga-Padang-Bengkulu; WPS Pusat Pertumbuhan dan Hinterlan Sabang-Banda Aceh-Langsa;


serta WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Kemaritiman Jambi-Palembang-Bangka Belitung (Pangkal Pinang) yang diarahkan kepada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan kepada Potensi Ekonomi Wilayahnya yang memiliki skala ekonomi dengan orientasi daya saing nasional dan internasional berbasis produksi dan pengolahan hasil bumi serta menjadi lumbung energi nasional, meliputi : Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api sebagai sentra pengolahan komoditas unggulan kelapa sawit dan karet menjadi produk bernilai tambah tinggi, serta pusat logistik; mengembangkan industri-industri pengolahan kelapa sawit, karet, serta perikanan dan sumberdaya laut menjadi produk bernilai tambah tinggi berorientasi ekspor; meningkatkan produktivitas komoditas unggulan kelapa sawit dan karet baik di dalam Kawasan Ekonomi Khusus maupun di sekitar wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (kebun rakyat); Kawasan Industri Langsa, rencana pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara, Kawasan Industri Tanggamus di Provinsi Lampung, mengembangkan industri manufaktur unggulan kawasan berorientasi ekspor di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun, dan industri pariwisata di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dengan memanfaatkan fasilitas perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dengan menyiapkan sarana dan prasarana perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Sebagai ilustrasi keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan serempak pada wilayah pengembangan strategis Pusat Pertumbuhan Terpadu Merak-Bakauhuni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-Api, antara lain: peningkatan Jalan Akses Palembang – Tanjung Api-api, pembangunan Jembatan Musi IV, ruas Jalan Tol Terbanggi Besar-Kayu Agung, ruas Jalan Tol menuju Jalan Nasional (Kaliandar, Bandar Lampung, Terbangi Besar, Kayu Agung), ruas Jalan Tol Palembang – Indralaya, ruas Jalan Tol Kayu Agung-Palembang, ruas Jalan Tol Akses Pelabuhan Merak Mas dan ruas Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar serta ruas jalan pembangunan jalan tol Batu Ampar-Muka Kuning-Hang Nadim, Pelebaran Jalan Akses Simpang Inalum-Pelabuhan Kuala Tanjung, penanganan Jalan Nasional Lima Puluh-Simpang Inalum, peningkatan kapasitas jalan akses dari Kawasan Industri Sei Mangkei ke Pelabuhan Kuala Tanjung pembangunan ruas jalan jalan penghubung kawasan-kawasan strategis baik kewenangan pusat maupun fasilitasi bimbingan/bantuan teknik untuk kewenangan daerah, sementara dukungan ketahanan pangan dan ketahanan air akan dilaksanakan pembangunan dan peningkatan bendung dan jaringan irigasi, serta pembangunan Bendungan Lausimeme, pembangunan sistem pengendalian banjir di Kawasan Industri Sei Mangkei; Penyediaan Air baku untuk Kota Baru Industri; untuk pemenuhan air bersih penanganan Permukiman Kumuh di Palembang, pengembangan SPAM dan TPA Regional di Palembang, penanganan Permukiman Kumuh, pengembangan SPAM dan TPA Regional di Bandar Lampung, pembangunan Rusunawa Mahasiswa di ITERA, penyediaan perumahan untuk MBR di Palembang, Anjungan Cerdas sebagai Stimulan Pembangunan Kawasan, Perumahan untuk Buruh (MBR), pembangunan Kota Baru beserta infrastruktur permukiman serta Fasilitasi Pengadaan Tanah untuk pembangunan infrastruktur misalnya dengan Koordinasi SP2LP..


B. Infrastruktur Terpadu Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Pengemban-gan Wilayah Pulau Jawa

Tema Besar Pengembangan Wilayah Pulau Jawa adalah:

Sebagai Lumbung pangan nasional1. Sebagai salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia2. Sebagai Pendorong sektor industri dan jasa nasional3. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan)4.

Kelompok wilayah pengembangan strategis (WPS)di wilayah pulau Jawa adalah WPS Konektivitas Keseimbangan Pertumbuhan Terpadu Jakarta-Bogor-Ciawi-Sukabumi; WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang; WPS Pertumbuhan Baru Tanjung Lesung-Sukabumi-Pangandaran-Cilacap; WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang; WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Malang-Surabaya-Bangkalan; WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Yogyakarta-Solo-Semarang; WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Semarang-Surabaya; WPS Konektivitas Keseimbangan Pertumbuhan Terpadu Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi serta WPS Konektivitas yang diarahkan kepada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi dengan orientasi daya saing nasional dan internasional berbasis sektor industri dan jasa nasional, pusat pengembangan ekonomi kreatif, serta sebagai salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia, diarahkan untuk pengembangan industri makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, telematika, kimia, alumina dan besi baja dengan fokus lokasi pengembangan kawasan strategis di Wilayah Jawaadalah Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung yang terletak di Kabupaten Pandeglang yaitu penyiapan kawasan industri jasa pariwisata berorientasi internasional, dan pengembangan Wilayah Suramadu sebagai penggerak ekonomi daerah pinggiran diarahkan untuk pengembangan industri makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, telematika, kimia, alumina dan besi baja.

Selanjutnya penyiapan kawasan industri jasa pariwisata berorientasi internasional di KEK Tanjung Lesung yang terletak di Kabupaten Pandeglang, Pengembangan pusat-pusat industri jasa pariwisata berdaya saing internasional Pengembangan industri kreatif penopang kawasan wisata Tanjung Lesung Provinsi Banten dan pengembangan Wilayah Suramadu, melalui pengembangan potensi Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura, Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya, dan Kawasan Khusus di Pulau Madura. sebagai penggerak ekonomi daerah pinggiran dengan pembangunan jalan akses kawasan industri di Madura menuju pelabuhan petikemas serta percepatan penguatan konektivitas yaitu pembangunan jalan penghubung kawasan strategis; pembangunan jaringan transmisi air baku suplai kawasan strategis;

Sebagai ilustrasi keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan serempak pada wilayah pengembangan strategis Pusat Pertumbuhan Terpadu Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang antara lain : pembangunan ruas cibitung –cilincing, akses jalan tol ke dry port, pembangunan 6 ruas jalan tol dalam kota DKI Jakarta, pembangunan Prasarana Air Baku Karian-Serpong, pembangunan Transmisi Air Baku, pembangunan Situ Rawa Kalong, penyelesaian Sudetan Ciliwung KBT, restorasi Sungai Ciliwung, pembangunan Situ Gadog, penyediaan PSU untuk menangani kawasan kumuh &


kawasan , pembangunan SPAM dan TPA Regional Nambo, pembangunan Jakarta Sawarage Zone 1, perkuatan tanggul laut phase A, pengembangan prasarana air baku, pengembangan infrastruktur pelindung longsor, peningkatan Infrastruktur Air Bersih, peningkatan Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R (penyediaan SPAM terfasilitasi)

C. Infrastruktur Terpadu Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Pengemban-gan Wilayah Pulau Papua

Tema Besar pada Renstra Pengembangan Wilayah Papua adalah:

Percepatan Pengembangan Industri Komoditas Lokal Perkebunan, Peternakan, 1. KehutananPercepatan Pengembangan Ekonomi Kemaritiman2. Percepatan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan, Migas & 3. TembagaPenguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah dan Masyarakat4. Percepatan Pengembangan Pariwisata Budaya dan Alam5. Peningkatan Kawasan Konservasi dan Daya Dukung Lingkungan6. Pengembangan Kawasan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Wilayah 7. Kampung Masyarakat Adat

Kelompok wilayah pengembangan strategis (WPS)di wilayah pulau Papua adalah WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Sorong-Manokwari; WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Manokwari-Bintun; WPS Aksesibilitas Baru Nabire-Enarotali-(Ilaga-Timika)-Wamena; WPS Pusat Pertumbuhan Baru, Hinterlan dan Perbatasan Jayapura-Merauke yang diarahkan kepada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi dengan orientasi daya saing nasional dan internasional berbasis sektor industri dan jasa nasional, pusat pengembangan ekonomi kreatif, serta sebagai salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia, diarahkan untuk Pengembangan industri/hilirisasi yang berbasis komoditas unggulan, sektor tambang dan mineral, sektor pertanian dan perkebunan yang akan dijadikan basis industri dengan mempertimbangkan potensi kekayaan alam yang menjadi komoditas unggulan daerah baik di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Sentra industri berbasis komoditas unggulan, khususnya untuk Provinsi Papua dengan fokus 5 Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) berbasis Wilayah Adat yaitu Saereri (Pengalengan, Industri Perikanan Laut, Industri Pariwisata/MICE), Mamta (Kelapa Sawit, Industri Cokelat, Industri Pariwisata Danau Sentani), Me pago( Sagu, Industri Buah Merah, Industri Ubi jalar, Industri Pariwisata), La pago (Sagu, Industri Buah Merah, Industri Ubi Jalar, Industri Pariwisata), Ha’anim (Pengalengan Ikan, Industri Pangan, Industri Peternakan).

Untuk Provinsi Papua Barat, pengembangan kawasan industri petrokimia; Industri berbasis migas dan pupuk di Teluk Bintuni; peningkatan produktivitas ekspor untuk produk minyak-gas, pengolahan pertambangan mineral, pertanian/ perkebunan, dan hasil laut; pengembangan kawasan pertanian di Karas dan Teluk Arguni;


pengembangan sentra ternak sapi Pola Ranch di Bomberai, Kebar, dan Salawati; pengembangan Pala di Fakfak; Pengembangan sagu rakyat dan investasi industri komoditas sagu di Sorong Selatan; Pengembangan kawasan wisata bahari terpadu di kawasan Raja Ampat, dan kawasan wisata religi Mansinam; Pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi terutama industri kreatif dan makanan olahan khas wilayah Sorong, Manokwari, dan Fak-fak; serta pembinaan terhadap mutu produk usaha kecil dan menengah di Kawasan Sorong, Manokwari, dan Fak-fak.

Pengembangan Kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri di lima wilayah adat yaitu Jayapura, Biak, Timika, Wamena, dan Merauke; serta pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya. Dan akan dikembangkan kawasan ekonomi khusus dengan fokus industri petrokimia, pengembangan industri pengolahan pertambangan mineral, dan kawasan industri Teluk Bintuni.;

Sebagai ilustrasi keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan serempak pada wilayah pengembangan strategis Pusat Pertumbuhan Terpadu antara lain : pengembangan ruas jalan kewenangan pusat dan fasilitasi bimbingan dan bantuan teknis untuk penyeenggaraan jalan kewenangan daerah, anayra lain: Okaba– Sanomere–Bade, Merauke-Okaba-Buraka- Wanam - Bian-Wogikel, Okaba-Kumbe-Kuprik-Jagebob- Erambu, Sumohai- Dekai-Oksibil-Iwur-Waropko, Enarotali-Tiom, Wamena-Habema-Kenyam, ruas jalan Timika- Potowaiburu-Wagete-Nabire, ruas jalan Yeti-Ubrub Ruas Jalan Depapre- Bongkrang; Warumbaim-Taja-Lereh-Tengon, Jayapura-Wamena-Mulia, jalan ring road Kota Jayapura,Jalan Lingkar Numfor dan Kota Biak, Jalan Strategis penunjang ekonomi Pulau Biak dan Yapen, termasuk penyelesaian jalan sesuai Perpres 40/2012 tentang Pembangunan Jalan Strategis Nasional Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; Akses jalan danair bersih untuk pelabuhan Seget sebagai bagian dari Tol Laut; Pembangunan bandara Segun di Kabupaten Sorong; Konektivitas Kawasan Industri Arar, Kawasan Peternakan (Salawati, Bomberai, Kebar), dan lumbung pangan Sorong Selatan, yang terhubungkan dengan Kota Sorong dan Manokwari; Jalan akses untuk ke pelabuhan Biakdan sebagai pendukung Tol Laut dan pelabuhan internasional serta dari KI Teluk Bituni menuju ke pelabuhan, akses menuju pelabuhan Arar di Sorong;; Bandara di Yapen Waropen, pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi, pengembangan air bersih, PLTA , .pembangunan long storage, pembangunan bendungan serta embung, pengamanan pantai.Peningkatan kualitas hunian.


D. Infrastruktur Terpadu Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Pengemban-gan Wilayah Pulau Kalimantan

Tema Besar pada Pengembangan Wilayah Kalimantan adalah:

Mempertahankan Fungsi Kalimantan Sebagai Paru-Paru Dunia1. Salah Satu Lumbung Pangan2. Nasional3. Pengembangan Industri Berbasis Komoditas Kelapa Sawit, Karet, 4. Lumbung Energi Nasional Dengan Pengembangan Hilirisasi5. Komoditas Batu Bara6. Bauksit, Bijih Besi, Gas Alam Cair, Pasir Zirkon & Pasir Kuarsa7.

Kelompok wilayah pengembangan strategis (WPS) di wilayah pulau Kalimantan adalah WPS Perbatasan Temanuk-Sebatik, WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Balikpapan-Samarinda-Maloy, WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Banjarmasin-Batulicin-Palangkaraya, WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas yang diarahkan kepada pusat produksi dan pengolahan hasil perkebunan, tambang, dan lumbung energi nasional yang berdaya saing. Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan; rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus di Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat; rencana pengembangan Kawasan Industri Ketapang dan Kawasan Industri Landak di Provinsi Kalimantan Barat, Kawasan Industri Batulicin dan Kawasan Industri Jorong di Kalimantan Selatan, dan rencana pengembangan kawasan industri di Kalimantan Tengah serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Kawasan pengembangan dan klaster-klaster industri pengolahan komoditas mineral, pertanian pangan, kelapa sawit, karet, dan rotan; meningkatkan produktivitas hasil olahan mineral dan kelapa sawit di dalam dan sekitar pusat industri; serta meningkatkan pembinaan dan pendampingan pengelolaan komoditas unggulan kelapa sawit, karet, dan rotan.

Sebagai ilustrasi keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan serempak pada wilayah pengembangan strategis Pusat Pertumbuhan Terpadu Sedang Berkembang Banjarmasin-Batulicin-Palangkaraya antara lain : pembangunan sarana prasarana pengembangan kawasan pertumbuhan Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), dan kawasan pertumbuhan lainnya di Kalimantan dengan kawasan pendukung di sekitarnya (hinterland); akses jalan industri Ketapang menuju pelabuhan; Jalan tembus dari kawasan industri menuju ke pelabuhan Pontianak;pelabuhan dermaga Batulicin dengan kedalaman; pembangunan dan pengembangan jaringan jalan yang meliputi pembangunan ruas jalan akses kawasan industri Batulicin ke pelabuhan Batulicin, pelebaran jalan Samarinda–Tenggarong, dan tol Samarinda–Balikpapan; Pembangunan Jalan Akses Maloy; Mempercepat pembangunan Jembatan Kembar Mahakam dan Jembatan Loa Kulu;Pembangunan Jalan Askes dan Jembatan di kawasan Pulau Balang; pembangunan dan pengembangan pelabuhan Kuala Samboja, pelabuhan Seibuku, terminal peti kemas Palaran, pelabuhan Samarinda, Pelabuhan Internasional Maloy, fasilitas pelabuhan Kariangau serta bandara


Samarinda Baru untuk meningkatkan distribusi logistik;pengembangan Distribusi Air Baku;pembangunan waduk/bendung, jaringan irigasi, dan sumber air baku penunjang kawasan strategis.

E. Infrastruktur Terpadu Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Pengemban-gan Wilayah Pulau Bali dan Nusa Tenggara

Tema Besar pada Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara adalah:

Pintu Gerbang Pariwisata Ekologis1. Pengembangan Industri Perikanan, Garam, dan Rumput Laut2. Pengembangan Industri Berbasis Peternakan Sapi dan Perkebunan Jagung3. Pengembangan Industri Mangan,dan Tembaga.4.

Tema Besar pada Pengembangan Wilayah Bali adalah:

Sebagai Lumbung pangan nasional1. Sebagai salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia2. Sebagai Pendorong sektor industri dan jasa nasional3. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan)4.

Kelompok wilayah pengembangan strategis (WPS) di wilayah pulau Bali dan Nusa Tenggara adalah WPS Konektivitas dan Pusat Pertumbuhan Wisata Gilimanuk-Denpasar-Padang Bay, WPS Pusat Pertumbuhan Wisata dan Hinterlan Pulau Lombok, WPS Pertumbuhan Wisata dan Hinterlan Pulau Sumbawa, WPS Pertumbuhan Terpadu Baru dan Wisata Labuan Bajo-Ende, WPS Pertumbuhan Baru dan Perbatasan Kupang-Atambua yang diarahkan kepada pengembangan kawasan strategis di Wilayah Bali dan Nusatenggara adalah Penyiapan kawasan industri jasa pariwisata berorientasi internasional, pengembangan pusat-pusat industri jasa pariwisata berdaya saing internasional Pengembangan industri kreatif.

Sebagai ilustrasi keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan serempak pada wilayah pengembangan strategis Konektivitas dan Pusat Pertumbuhan Wisata Gilimanuk-Denpasar-Padang Bay antara lain : Penyelenggaraan jalan kewenangan pusat maupun fasilitasi bimbingan dan bantuan teknik bagi penyelenggara jalan daerah untuk pengembangan Jalan Western Ring Road (WRR), pengembangan jaringan jalan bebas hambatan Kuta-Tanah Lot, pengembangan jaringan jalan bebas hambatan dalam kota Canggu-Beringkit-Batuan-Purnama, pengembangan jaringan jalan bebas hambatan dalam kota Kusamba-Padangbai, Pengembangan jalan baru dalam kota, Jaringan jalan bebas hambatan di wilayah Kota Denpasar, Peningkatan Status Jalan Provinsi ruas Bandara Internasional Lombok-Kuta-Awang menuju KEK Mandalika,akses jalan Senggigi-Kuta,Jalan Gerung (Patung Sapi) – Mataram, jalan tembus dari: Jl. Merdeka Raya – Situs Makam Loang Baloq; dari Jl. Arya Banjar Getas – bantaran Sungai Ancar, Pembangunan Bendungan Titab, Lambuk, pembangunan Tanggul Banjir dan Perkuatan Tebing Sungai, Jetty Muara Sungai, Sand Pocket/Dam Kontrol , Pengembangan Penyediaan air baku, pengembangan Penyediaan air baku, sistem peringatan dini bencana kota cerdas, pengembangan jaringan irigasi untuk mendukung lumbung pangan nasional, pengembangan infrastruktur pengamanan pantai, pemantapan kerjasama terpadu


pengadaan air baku antar wilayah melalui Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Sarbagitaku pembangunan SPAM sistem pengembangan air baku, pembangunan SPAM Kawasan MBR, pengembangan infrastruktur pengolahan persampahan, pengembangan infrastruktur pengolahan air limbah, saluran penampung (long storage) di Jalan By Pas Ngurah Rai dan Jalan terusan Mahendradatta,sistem penyediaan air baku Estuary Dam Pemogan peningkatan pelayanan Instalasi Pengolahan Air (IPA); Pengembangan sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat, pengembangan Jalan Arteri Prime, infrastruktur pengolahan air limbah, SPAM kawasan khusus, Pengembangan jalan akses menuju pos perbatasan, Pengembangan infrastruktur, penyediaan air baku, Pengembangan jalan akses bandara, Pengembangan SPAM terfasilitasi, pengembangan infrastruktur pengolahan persampahan,pengembangan SPAM MBR.

F. Infrastruktur Terpadu Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Pengemban-gan Wilayah Pulau Maluku

Tema Besar pada Renstra Pengembangan Wilayah Maluku adalah:

Produsen Makanan Laut dan Lumbung Ikan Nasional1. Pengembangan Industri Berbasis Komoditas Perikanan2. Pengembangan Industri Pengolahan Berbasis Nikel, dan Tembaga Pariwisata 3. Bahari

Kelompok wilayah pengembangan strategis (WPS) di wilayah pulau Maluku adalah WPS Pertumbuhan Terpadu Kemaritiman Ternate-Sofifi-Morotai, WPS Pertumbuhan Terpadu Kemaritiman Ambon-Seram yang diarahkan kepada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi dengan orientasi daya saing nasional dan internasional berbasis pengembangan produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional, diarahkan untuk pengembangan industri berbasis komoditas perikanan, pengembangan industri pengolahan berbasis nikel, dan tembaga, serta industri pariwisata bahari. Meliputi: Kawasan Ekonomi Khusus Morotai, rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Maluku, pengembangan Kawasan Industri Buli di Provinsi Maluku Utara, dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan sebagai penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya. kawasan pengembangan komoditas perikanan dan pariwisata bernilai tambah tinggi, pusat-pusat industri pengolahan produk perikanan, jasa pariwisata dan logistik berdaya saing internasional; produktivitas hasil olahan perikanan di dalam dan sekitar pusat industri. kawasan pengelolaan klaster-klaster komoditas unggulan kawasan berupa perikanan tangkap (ikan pelagis dan ikan demersal) dan perkebunan (kelapa, cengkeh, pala, cokelat, dan kopi); produktivitas produk turunan dari kelapa, kakao, cengkih, dan pala.

Sebagai ilustrasi keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan serempak pada wilayah pengembangan strategis Pertumbuhan Terpadu Kemaritiman Ternate-Sofifi-Morotai antara lain : Pengembangan akses jalan ke Bandar Udara di Ternate dan Pelabuhan Sofifi-Kaiyasa; Pelabuhan di KI Buli; Pelabuhan ke KI Buli; dan dari KI Buli menuju Kabupaten Halmahera Timur; dukungan penhyediaan air untuk air bersih pada Pelabuhan Laut Ambon, Pelabuhan Tobelo, Pelabuhan Matui-Jailolo, Pelabuhan Labuha/Babang; Pelabuhan Pengumpul Dokyar, Pelabuhan Areate,


dermaga laut di Makariki, pelabuhan kontainer di Passo, pelabuhan Areate, dermaga laut di Makariki, pelabuhan kontainer di Passo, Pelabuhan Sofifi-Kaiyasa, Pelabuhan Subaim; Pelabuhan Malbufa, Pelabuhan Tikong, Pelabuhan Wayaluar-Obi; Pelabuhan Saketa; Pelabuhan Bosua; Pengembangan dan rehabilitasi Bandar Udara Oesman Sadik Labuha. Pengembangan akses Ternate-Sofifi-Morotai, Peningkatan Struktur Jalan Bere-bere – Sofi, Pembangunan Jalan Wayabula-Sofi-Bere Bere, Pengembangan infrstruktur penyediaan air baku, Pembangunan infrastruktur pengaman pantai, Pengembangan infrastruktur pengendalian banjir dan sedimen, Pembangunan Infrastruktur Air Limbah, Pembangunan Konstruksi Pengaman Pantai Sabatai Kab. Pulau Morotai, Pengembangan jalan akses pusat kota-pelabuhan-jembatan merah putih-bandara, Pembangunan Jembatan Merah Putih Bentang Tengah, Underpass Sudirman, Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan, Infrastruktur Drainase Perkotaan, SPAM Di Kawasan MBR.

G. Infrastruktur Terpadu Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Pengemban-gan Wilayah Pulau Sulawesi

Tema Besar pada Pengembangan Wilayah Sulawesi adalah:

Pengembangan Industri Berbasis1. Rotan, Aspal, Nikel, Bijih Besi & Gas Bumi2. Pintu Gerbang Perdagangan Internasional & Kawasan Timur3. Lumbung Pangan Nasional Dengan4. Pengembangan Industri Kakao, Padi, Jagung5. Pengembangan Industri Berbasis Logistik6. Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Maritim (kelautan) Melalui 7. Pengembangan Industri Perikanan & Pariwisata Bahari.

Kelompok wilayah pengembangan strategis (WPS) di wilayah pulau Papua adalah WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Manado-Bitung-Amurang, WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Gorontalo-Bolaang Mongondow, WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Palu-Banggai, WPS Pertumbuhan Baru Mamuju-Mammasa-Toraja-Kendari, WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Makassar-Pare Pare-Mamuju yang diarahkan kepada Pengembangan industri berbasis logistik, serta pengembangan industri berbasis komoditas kakao, rotan, perikanan, aspal, nikel, dan bijih besi, serta pengembangan pariwisata bahari yang miliki daya saing nasional dan internasional. meliputi: Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri Palu, Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri Bitung, rencana pengembangan Kawasan Ekonomi khusus di Provinsi Sulawesi Selatan, pengembangan Kawasan Industri Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan, Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah, dan Kawasan Industri Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Pengembangan kawasan industri KEK Palu sebagai sentra industri pengolahan komoditas ungguian pertambangan mineral nikel, biji besi dan emas; agroindustri kakao, karet, rumput laut, rotan; industri manufaktur alat berat, otomotif dan elektrik; serta logistic serta KEK Bitung sebagai sentra pengolahan perikanan,angroindustri, dan logistik; klaster-klaster industri pengolahan pertambangan, pertanian,


perkebunan dan perikanan yang berorientasi ekspor; produktivitas hasil olahan pertambangan,pertanian, perkebunan dan perikanan di dalam dan sekitar kawasan industri; tempat penyimpanan/pembekuan ikan yang berteknologi tinggi; kawasan pengelolaan klaster-klaster komoditas unggulan kakao, rotan, peternakan dan perikanan secara terpadu; komoditas unggulan kakao, rotan,peternakan dan perikanan untuk meningkatkan produktivitas. kawasan industri KEK Palu sebagai sentra industri pengolahan komoditas ungguian pertambangan mineral nikel, biji besi dan emas; agroindustri kakao, karet, rumput laut, rotan; industri manufaktur alat berat, oto motif da nelektrik; serta logistik serta KEK Bitung sebagai sentra pengolahan perikanan,angroindustri, dan logistik; klaster-klaster industri pengolahan pertambangan, pertanian, perkebunan dan perikanan yang berorientasi ekspor; produktivitas hasil olahan pertambangan,pertanian, perkebunan dan perikanan di dalam dan sekitar kawasan industri; tempat penyimpanan/pembekuan ikan yang berteknologi tinggi. kawasan pengelolaan klaster-klaster komoditas unggulan kakao, rotan, peternakan dan perikanan secara terpadu; komoditas unggulan kakao, rotan, peternakan dan perikanan untuk meningkatkan produktivitas.

Sebagai ilustrasi keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan serempak pada wilayah pengembangan strategis Pusat Pertumbuhan Terpadu antara lain : Pengembangan akses jalan menuju Pel. Bitung, Pengembangan Jalan Tol Manado-Bitung, Pengembangan akses jalan Manado-Inobonto, Pembangunan Jalan Manado By Pass, Pembangunan Jembatan Soekarno, Tambulinas, Sangkup, dan Tiran, Pembangunan Jalan Manado By Pass Pembangunan Jembatan Soekarno, Tambulinas, Sangkup, dan Tiran


3.2.2 Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Mendukung Agenda Pembangunan NasionalStrategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung pencapaiaan agenda pembangunan Nasional adalah mengacu kepada RPJMN 2015-2019 dan berbasiskan kepada keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :

A. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan dalam mendukung keseimbangan pem-bangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.

Peningkatan Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.1.

Pengembangan wilayah pada tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah antara KBI dan KTI melalui percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus. Untuk mendorong pengembangan wilayah tersebut perlu adanya keterpaduan pembangunan baik antar sektor, antarwilayah, antar kawasan, maupun antar pemerintahan.

Sebagai ilustrasi, upaya keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah dengan kawasannya terlihat pada aspek kedaulatan pangan, dimana koordinasi antar sektor yang membidangi infrastruktur, pertanian, perhubungan, dan perdagangan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan 5 bahan pokok (beras, gula, garam, kedele, dan jagung) belum berjalan dengan baik. Di sisi lain hilirisasi hasil produksi pangan yang diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah memerlukan keterpaduan dengan sektor industri dan infrastruktur wilayah. Selain itu, sinergitas antar sektor yang terlibat untuk membangun ketahanan energi belum efektif, misalnya terlihat dari masih terbatasnya pemanfaatan potensi air untuk pembangkit listrik tenaga air, yaitu dari total potensi sekitar 75.000 MW yang telah diproduksi baru sekitar 4000 MW .

Untuk mewujudkan keterpaduan sektor, antarwilayah, antar kawasan, maupun antar pemerintahan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, adalah:

Meningkatnya kinerja keterpaduan pembangunan infrastruktur Pekerjaan a. Umum dan Perumahan Rakyat untuk keseimbangan pembangunan antarsektor, antarwilayah, dan antartingkat pemerintahan, dengan sasaran program: Meningkatnya pengembangan Kawasan Strategis, Perkotaan dan Perdesaan, serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat .

Meningkatnya keterpaduan kebijakan, perencanaan, pemrograman, dan b. penganggaran pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan


rakyat, dengan sasaran program (1) meningkatnya keterpaduan kebijakan dengan perencanaan; (2) meningkatnya keterpaduan pemograman pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Sedangkan strateginya dilakukan melalui:

Peningkatan keterpaduan perencanaan dan pemrograman (1) pembangunan pengembangan wilayah dengan infrastruktur PUPR:

Perencanaan jangka panjang dan jangka menengah dan jangka • pendek

Penyusunan NSPK keterpaduan perencanaan dan -pemrograman pembangunan pengembangan wilayah dengan infrastruktur PUPR

Penyusunan strategi nasional pengembangan perkotaan -

Penyusunan Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur -PUPR 7 Pulau/Kepulauan

Penyusunan Skema pembiayaan infrastruktur PUPR -

Penyusunan indeks rasio infrastruktur -

Evaluasi dampak manfaat keterpaduan infrastruktur -

Perumusan rekomendasi dukungan infrastruktur pada sektor -yang terkait PUPR

Pemrograman jangka menengah dan jangka pendek•

Sinkronisasi program jangka pendek dalam entitas wilayah -(pulau/kepulauan, kawasan strategis, kawasan perkotaan)

Evaluasi kinerja keterpaduan -

Evaluasi kelayakan/kesiapan program dan kegiatan -

Perencanaan penguatan kelembagaan dalam rangka • keterpaduan

Peningkatan pengembangan Kawasan Strategis dan Kawasan (2) Perkotaan, serta keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR, dengan:

Perencanaan pengembangan kawasan dan koridor •

Pengembangan infrastruktur untuk keterpaduan kawasan•

Pelaksanaan percontohan/Inkubasi pengembangan kawasan -

Pengembangan kota baru dan cerdas (smart cities) -

Peremajaan perkotaan melalui urban redevelopment/urban -renewal


Pelaksanaan NSPK pengembangan kawasan strategis dan • kawasan perkotaan

Pelaksanaan dan fasilitasi percepatan pengadaan tanah•

Peningkatan Penelitian dan Pengembangan2.

Sasaran strategis lainnya untuk mewujudkan keterpaduan sektor, antarwilayah, antar kawasan, maupun antar pemerintahan yang ingin dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah meningkatnya inovasi teknis terapan bidang Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dengan output strategis: Inovasi teknis terapan bidang Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat yang aplikatif. Sasaran tersebut akan dilaksanakan melalui sasaran program, yang pertama meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders, dengan output program: Hasil IPTEK yang termanfaatkan, serta kedua, sasaran program meningkatnya Kualitas layanan teknis terapan bidang Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, dengan output program: Layanan rekomtek dan masukan kebijakan terapan bidang PUPR yang dirumuskan dan ditetapkan. Sedangkan strateginya dilakukan melalui:

Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mampu menghasilkan a. inovasi pada Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang mencakup:

Penerapan IPTEK melalui uji coba skala lapangan secara terbatas yang (1) menghasilkan informasi tentang kemamputerapan teknologi.

Inovasi IPTEK untuk meminimalkan terjadinya perubahan iklim dan (2) pemanasan global serta mengantisipasi dampak perubahan iklim dan pemanasan global khususnya pada aspek tata kelola air dan pencemaran udara.

Melaksanakan litbangrap yang menghasilkan IPTEK untuk mencapai (3) MDG’s, MP3EI, MP3KI termasuk Cluster IV.

Diseminasi, sosialisasi dan pelatihan kepada pelatih (Training of trainer), (4) yang menghasilkan umpan balik tentang kebutuhan SPMK.

Menjadikan Balitbang tidak hanya sebagai research institute tetapi (5) juga menjadi knowledge institute.

Pemberian layanan keahlian untuk membantu memecahkan masalah b. masalah lapangan yang menghasilkan umpan balik tentang jenis persoalan lapangan dan kemamputerapan teknologi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, yang mencakup:

Optimalisasi pemanfaatan pilihan-pilihan IPTEK infrastruktur PU dan (1) permukiman siap pakai oleh para stakeholders.

Pemanfaatan potensi perguruan tinggi dan asosiasi profesi/tenaga ahli (2) untuk mempercepat penyusunan, pemasyarakatan dan penerapan


serta pengawasan pemanfaatan standar bahan konstruksi bangunan dan rekayasa sipil.

Mendorong stakholder untuk memperhatikan aspek sosial, ekonomi, (3) dan lingkungan secara proporsional dalam setiap pembangunan infrastruktur PU, serta perhatian khusus dalam pembebasan lahan.

Meningkatkan pelayanan PULSA dan kelaikan/ kelayakan bangunan.(4)

B. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan en-ergi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi

Peningkatan Pengelolaan SDA Terpadu1.

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air adalah agenda nomor 7 yaitu Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Untuk pengelolaan sumber daya air terpadu guna mewujudkan Ketahanan Air, Kedaulatan Pangan, dan Ketahanan Energi sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang pertama adalah: 1. Meningkatnya kinerja infrastruktur SDA untuk dukungan kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi dengan output strategis: (1). Infrastruktur tampungan air yang ditingkatkan kinerjanya, (2). Infrastruktur pengelolaan air yang ditingkatkan kinerjanya, (3). Infrastruktur jaringan irigasi kewenangan pusat ditingkatkan kinerjanya, (4). Infrastruktur pengendali daya rusak air yang ditingkatkan kinerjanya, (5).Tata kelola pengelolaan sumber daya air yang ditingkatkan keterpaduannya Sasaran strategis tersebut akan dilaksanakan melalui, yang pertama adalah sasaran program: 1). Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku, dengan output program: (1). Sarana dan prasarana penyediaan air baku yang ditingkatkan kinerjanya, (2). Bimbingan dan bantuan teknis kepada penyelenggara penyediaan dan pengelolan air baku kewenangan daerah, kemudian, yang kedua adalah sasaran program: 2). Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air, dengan output program: (1). tampungan sumber air buatan yang ditingkakan kinerjanya, (2). Bimbingan dan bantuan teknis kepada penyelenggara peningkatan kapasitas tampung kewenangan daerah, selanjutnya sasaran program yang ketiga adalah 3) Meningkatnya kinerja layanan irigasi, dengan output program: (1). Layanan jaringan irigasi kewenangan pusat yang ditingkatkan kinerjanya dan (2). Bimbingan dan bantuan teknis kepada penyelenggara layanan jaringan irigasi kewenangan daerah, kemudian sasaran program keempat adalah; 4). Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air, dengan output program: (1). Sarana prasarana pengelolaan banjir yang ditingkatkan kinerjanya, (2). Sarana prasarana pengendalian aliran lahar gunung berapi dan debris yang ditingkatkan kinerjanya, (3). Sarana prasarana pengamanan pantai yang ditingkatkan kinerjanya, dan (4). Bimbingan/bantuan


teknis peningkatan kinerja pengendali daya rusak air dan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian daya rusak air yang diberikan. Berikutnya sasaran program yang kelima adalah: 5). Meningkatnya upaya konservasi SDA, dengan output proram: (1). Kawasan yang dikonservasi pada kawasan prioritas, Dan sasaran program terakhir adalah 6). Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA terpadu, dengan output program: (1). Pola dan Rencana PSDA yang ditetapkan dan diterapkan, (2). Benchmarking RBO yang dilaksanakan, (3). Bimbingan/bantuan teknis peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat dalam PSDA yang diberikan. Sedangkan strateginya dilakukan melalui:

Kebijakan a. konservasi sumber daya air yang ditujukan agar terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber-sumber air alami dan buatan serta peningkatan kapasitas sumber-sumber air buatan, yang akan dicapai melalui strategi:

Pembangunan 65 waduk (1) on going dengan 29 waduk diantaranya selesai dibangun, dan pembangunan 1.893 buah embung/bangunan penampung air lainnya

Rehabilitasi/peningkatan bendungan/waduk sebanyak 46 buah serta (2) embung dan bangunan penampung air lainnya sebanyak 1.175 buah

Restorasi sungai 55 buah, revitalisasi danau 17 buah dan konservasi (3) rawa 29 buah.

Pembangunan pengendali sedimen (check dam) sebanyak 180 (4) buah.

Kebijakan b. pendayagunaan sumber daya air yang ditujukan agar terpenuhinya kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari masyarakat serta untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, yaitu:

Untuk pemenuhan kebutuhan air bagi kehidupan sehari-hari, dicapai (1) melalui strategi:

Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi sarana • prasarana pengelolaan air baku dari 51,44 m3/detik menjadi 118,17 m3/detik atau peningkatan sebesar 67,52 m3/detik.

Rehabilitasi fungsi dan kondisi sarana prasarana pengelolaan air • baku sebesar 21,76 m3/detik.

Untuk pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, dicapai (2) melalui strategi:

Peningkatan suplai irigasi waduk dari 11% menjadi 13% (cakupan • dari total area irigasi).

Peningkatan layanan jaringan irigasi seluas 1 juta Ha (Jaringan • irigasi kewenangan pusat yang dibangun sepanjang 10,40 Km, jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun


sepanjang 26,68 Km, jaringan irigasi rawa yang dibangun 22,82 Km, jaringan irigasi tambak sepanjang 1,58 Ha, jaringan irigasi air tanah 0,197 Km).

Pengembalian fungsi dan layanan (rehabilitasi) jaringan irigasi • seluas 3 juta Ha (rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan kewenangan pusat sepanjang 50,41 Km, jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah sepanjang 53,22 Km, Jaringan irigasi rawa sepanjang 80,93 Km, jaringan irigasi tambak sepanjang 8,38 Km, jaringan irigasi air tanah sepanjang 0,343 Km).

Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi (Operasi dan • Pemeliharaan) jaringan irigasi 3,9 juta Ha (OP Jaringan Irigasi Permukaan 128,28 Km, OP Jaringan Irigasi Air Tanah 0,68 Km, OP Jaringan Irigasi Rawa 112,35 Km, OP Jaringan Irigasi Tambak 14,88 KM).

Kebijakan c. pengendalian daya rusak air yang ditujukan untuk peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim, melalui penanganan kawasan yang terkena dampak banjir, sedimen/lahar gunung berapi, dan abrasi pantai, yang akan dicapai melalui strategi:

Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi sarana dan (1) prasarana pengamanan pantai sepanjang 530 Km.

Normalisasi sungai dan pembangunan/peningkatan tanggul sepanjang (2) 3.080 Km.

Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air seluas (3) 200 ribu Ha

Kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan d. keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi, akan difokuskan pada penataan kelembagaan, yang akan dicapai melalui strategi:

Penyusunan dan penerapan pola dan rencana pengelolaan SDA (1) terpadu yang berbasis wilayah sungai

Pengelolaan data dan informasi hidrologi wilayah sungai dan (2) pengelolaan kualitas air pada sumber air

Penyusunan dan penerapan pola dan sistem investasi kerjasama (3) pengelolaan SDA

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA(4)

Penataan kelembagaan dan benchmarking antar lembaga PSDA(5)

Pemberian bimbingan/bantuan teknis peningkatan kapasitas (6) kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat dalam PSDA


Penerbitan rekomendasi teknis terkait perijinan pemanfaatan SDA(7)

C. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan

Peningkatan penyelenggaraan jalan 1. untuk konektivitas nasional guna mendukung Daya Saing Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dalam rangka meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dicapai salah satunya dengan membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan. Selain itu untuk mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional mendukung sislognas dan konektivitas nasional serta membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi.

Untuk mewujudkan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah: 1. Meningkatnya kinerja infrastruktur jalan untuk konektivitas bagi penguatan daya saing dengan output strategis: Infrastruktur Jalan nasional yang mendukung konektivitas nasional.

Sasaran strategis tersebut akan dilaksanakan melalui sasaran program adalah: 1). Meningkatnya kemantapan jalan nasional, dengan output program: (1) Infrastruktur jalan pada Koridor Utama yang dapat dikurangi waktu tempuhnya, (2) Infrastruktur jalan nasional yang mantap, (3) Bimbingan dan bantuan teknis kepada penyelenggara jalan daerah untuk kemantapan jalan daerah. Sedangkan strateginya dilakukan melalui:

Peningkatan kemantapan jalan nasional menjadi 98 persen a.

Pengurangan waktu tempuh menjadi 2,2 jam per 100 km terutama pada b. koridor utama,

Pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 km (Kawasan Perbatasan c. Kalimantan, penuntasan missing link di Aceh, Kalimantan, Papua, dll.),

Peningkatan kapasitas jalan nasional sepanjang 3.073 Km d.

Pembangunan jembatan, sepanjang 29.859 Me.

Penggantian Jembatan sepanjang 19.951 m.f.

Pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 km (Pulau Jawa 862 Km dan di g. Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi 138 km),


Peningkatan pemberian bimbingan dan bantuan teknis kepada h. penyelenggara jalan daerah untuk kemantapan jalan daerah

Pembinaan Penyelenggara dan Penyedia Jasa Konstruksi Nasional untuk 2. Penguatan Daya Saing Infrastruktur Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat

Kebijakan pembinaan industri konstruksi nasional dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, adalah untuk peningkatkan kualitas dan produktifitas jasa konstruksi yang diarahkan pada pembinaan kepada empat stakeholder utama yaitu: (1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan konstruksi; (2) Jasa konstruksi dalam rangka mewujudkan struktur usaha/pelaku konstruksi yang kokoh, andal dan berday a saing; (3) Industri konstruksi dalam rangka mewujudkan rantai pasok konstruksi yang kuat; dan (4) Masyarakat konstruksi dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan peningkatkan kualitas dan produktifitas jasa konstruksi guna mencapai Penguatan Daya Saing Infrastruktur Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah: 1. Meningkatnya pengendalian dan penga-wasan konstruksi nasional bidang Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, dengan output strategis: badan usaha jasa konstrukssi yng berkualitas dan produktif.

Sasaran strategis tersebut akan dilaksanakan melalui sasaran program: 1). Meningkatnya realisasi kapitalisasi infrastruktur oleh BUJK Nasional, dengan output program: (1) BUJK Nasional yang mengkapitalisasi infrastruktur , (2) BUJK Nasional berkualifikasi besar. Sedangkan strateginya dilakukan mealui:

Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem, sumber daya, dan tata kelola a. dalam menghasilkan kebijakan dan rencana pembinan konstruksi agar efektif, terintegrasi dan berkelanjutan.

Peningkatan pembinaan penyelenggaraan dan investasi konstruksi agar b. tercipta tertib penyelenggaraan konstruksi yang produktif, efisien dan efektif, serta berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas BUJK, sumber daya manusia (SDM), dan masyarakat konstruksi

Peningkatan pembinaan untuk mewujudkan BUJK yang berkualifikasi besar, c. sumber daya manusia (SDM), dan masyarakat konstruksi yang unggul, mandiri, profesional, berdaya saing tinggi.

Peningkatan penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan d. konstruksi infrastruktur

Peningkatan pengembangan informasi konstruksi dan penyediaan sumber e. daya konstruksi


Peningkatan pengkajian, penyebarluasan, dan penerapan inovasi f. teknologi, investasi, dan ekonomi konstruksi yang berkelanjutan

D. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujud-kan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk se-mua’.

Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Dasar Permukiman1.

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan penyediaan infrastruktur dasar adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Untuk mewujudkan peningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruma-han Rakyat adalah: 1. Meningkatnya kinerja infrastruktur permukiman dan pe-rumahan rakyat untuk layanan infrastruktur dasar, dengan output strategis: In-frastruktur dasar permukiman yang ditingkatkan kinerjanya.

Sasaran strategis tersebut akan dilaksanakan melalui sasaran program yang pertama yaitu: 1).Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat; 2) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak; 3) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat. Sedangkan strateginya dilakukan melalui:

Pencapaian target 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk a. Indonesia pada akhir periode pereancaan strategi utama melalui :

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional sebesar (1) 3.500 liter/detik. SPAM Perkotaan 13.330 liter/detik, SPAM berbasis masyarakat 7.274 liter/detik, SPAM khusus 1,501 liter/detik.

Pengembangan SPAM PDAM terfasilitasi untuk 174 PDAM dan 522 (2) kawasan MBR, dan pengembangan SPAM non PDAM terfasilitasi untuk 50 Non PDAM dan 106 kawasan MBR.

Pembinaan penyelenggaraan SPAM/penyehatan sebanyak 13 (3) laporan.

Pendampingan restrukturisasi utang pada 75 PDAM.(4)

Fasilitasi Opsi pembiayaan SPAM (perbankan) sebanyak 113 laporan. (5)

Fasilitasi kepengusahaan SPAM (pendampingan KPS dan (6) B to B) sebanyak 112 laporan.

Pengentasan permukiman kumuh perkotaan b.


Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, c. sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 persen pada tingkat kebutuhan dasar, melalui strategi:

Pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik, (1) yaitu dengan penambahan infrastruktur air limbah sistem terpusat di 12 kota/kab, penambahan pengolahan air limbah komunal di 5.200 kawasan, penambahan IPAL skala kawasan sebanyak 200 kawasan, serta peningkatan pengelolaan lumpur tinja melalui pembangunan IPLT di 222 kota/kab.

Pembangunan sarana prasarana pengelolaan persampahan, yaitu (2) dengan pembangunan TPA di 163 kawasan, penyediaan fasilitas 3R komunal di 850 kawasan, fasilitas pengolahan sementara sampah di 45 kawasan.

Pembangunan sarana prasarana drainase, yaitu dengan pembangunan (3) infrastruktur drainase perkotaan di 170 kota/kab.

Peningkatanan keamanan dan keselamatan bangunan gedung di d. kawasan perkotaan, melalui strategi: Penyusunan peraturan penataan bangunan dan lingkungan sebanyak 18 NSPK.

Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan kawasan (1) permukiman strategis melalui 276 NSPK RTBL.

Pendampingan penyusunan Ranperda BG sebanyak 22 Ranperda. (2)

Peningkatan pemberian bimbingan dan bantuan teknis pembangunan (3) dan pengembangan kawasan permukiman kepada penyelenggara di daerah, dunia usaha dan masyarakat

Penyediaan Perumahan2.

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan penyediaan infrastruktur dasar perumahan adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Untuk mewujudkan peningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui penyediaan perumahan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kemente-rian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah: 1. Meningkatnya kinerja infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk layanan infrastruktur dasar, dengan output strategis: Rumah yang layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah yang disediakan.

Sasaran strategis tersebut akan dilaksanakan melalui sasaran program: 1). Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui pendanaan penyediaan perumahan dengan output program: (1). Rumah layak huni bagi RT MBR melalui fasilitasi dan pendanaan penyediaan perumahan, (2). Rumah swadaya yang difasilitasi peningkatan kualitasnya menjadi layak huni.


Sedangkan strateginya dilakukan mealui:

Peningkatan akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang yang meliputi (1) Pengendalian Perumahan Komersial, (2) Penguatan Perumahan Umum, (3) Pemberdayaan Perumahan Swadaya, (4) Fasilitasi Perumahan Khusus, dan (5) Pengelolaan Rumah Negara.. Adapun kebijakan di atas akan diimplementasikan diantaranya melalui:

Pembangunan Rumah layak huni, yang diantaranya Umum Tapak Layak a. Huni yang Difasilitasi Melalui Bantuan Rumah Umum sebanyak 676.950 unit.

Peningkatan fasilitasi pembangunan rumah dan peningkatan kualitas b. rumah swadaya sebanyak 1.750.000 unit.

Pembangunan rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim c. dan perbatasan negara yang dilengkapi dengan PSU Pendukung sebanyak 50.000 unit.

Pembangun Rumah Susun untuk MBR yang dilengkapi dengan PSU d. pendukungnya sebanyak 550.000 unit.

Pembiayaan Perumahan3.

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan fasilitasi penyediaan pembiayaan infrastruktur dasar perumahan adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Untuk mewujudkan peningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui fasil-itasi penyediaan pembiayaan perumahan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah: 1. Menin-gkatnya kinerja infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk layanan infrastruktur dasar, dengan output strategis: Rumah yang layak huni bagi rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah (RT MBR) yang disediakan melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan.

Sasaran strategis tersebut akan dilaksanakan melalui sasaran program yang pertama yaitu : 1). Meningkatnya rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan, dengan output program: (1). Bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan layak huni bagi RT MBR yang tersedia, dan (2). Bimbingan dan bantuan teknis peningkatan pembiayaan bagi MBR selanjutnya sasaran program yang kedua adalah 2) Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan (BA 999.03 dan BA 999.07) dengan output program: Rumah layak huni bagi RT MBR melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan. Sedangkan strateginya dilakukan mealui:


Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang a. kondusif, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat daerah, yang akan dicapai melalui :

Penyusunan RUU terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) atau (1) mengintegrasikan Tapera dalam sistem SJSN.

Penyusunan RPP dan Raperpres turunana RUU Tapera.(2)

Penyusunan RPP turunan UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan (3) kawasan Permukiman.

Penyusunan Peraturan Menteri terkait fasilitasi bantuan pembiayaan (4) perumahan;

Penyusunan NSPK terkait pembiayaan perumahan.(5)

Peningkatan jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang b. menghuni rumah layak melalui fasilitasi bantuan pembiayaan perumahan yang akan dicapai melalui :

Penyaluran bantuan pembiayaan perumahan untuk memfasilitasi (1) pembangunan 900.000 unit rumah umum (rumah tapak, sarunami, dan sewa beli).

Penyaluran bantuan pembiayaan perumahan untuk memfasilitasi (2) pembangunan 450.000 unit rumah swadaya.

Perluasan kerjasama dengn lembaga jasa keuangan dan instansi terkait (3) untuk meningkatkan penerbitan KPR Rumah Umum.

Pengembangan skema pembiayaan perumahan baik dari sisi (4) demand maupun supply (kredit konstruksi)

Pengembangan skema pembiayaan perumahan untuk MBR sektor (5) formal.

Pengembangan skema pemberian bantuan uang muka sebanyak (6) 476.000 unit untuk kelompok MBR tertentu.

Mendorong pembentukan lembaga Multifinace khusus KPR program.(7)

Penyusunan segmentasi kebijakan bantuan pembiayaan perumahan (8) bagi MBR;

Peningkatan kegiatan sosialisasi dan bimtek kepada Lembaga (9) Keuangan Bank/ Bukan Bank dan Badan Usaha (pengembang).

Pengembangan kelembagaan yang mendukung bantuan pembiayaan (10) perumahan untuk MBR sektor formal.

Pengembangan skema penjaminan KPR-FLPP Rumah Swadaya.(11)


Fasilitasi linkage prograam antara LKB dan LKBB.(12)

Pemberdayaan lembaga keuangan bank/bukan bank(13)

Peningkatan Peran Bank Pemerintah yang lebih besar dalam penyaluran c. bantuan pembiayaan perumahan

Peningkatan peran perusahaan pembiayaan sekunder perumahan d.

Penyiapan infrastruktur operasionalisasi Tapera atau integrasi tabungan e. perumahan rakyat ke dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN )

Penempatan dana jangka panjang pada instrumen keuangan yang f. mendukung pembiayaan perumahan,

Peningkatan peran serta pemda, dunia usaha dan kelompok masyarakat g. dalam pembiayaan perumahan melalui Pemberian bimbingan dan bantuan teknis peningkatan pembiayaan bagi RT MBR

E. Menyelenggarakan tata kelola pembangunan bidang pekerjaan umum dan peru-mahan rakyat yang efektif, efiesien, transparan dan akuntabel untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat dan mandiri, dan berkepribadian

Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Internal1.

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan peningkatan pengendalian dan pengawasan adalah membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya., sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah: 1. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan pelaksanan kebijakan dan rencana program dan anggaran pembangunan bidang PUPR, dengan output strategis: (1). Hasil audit BPK yang meningkat dan (2). SPIP yang diterapkan serta (3) Hasil pengendalian program dan anggaran yang taat, efisien dan efektif.

Sasaran strategis tersebut akan dilaksanakan melalui sasaran program yang pertama : 1). Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, dengan output program: (1). Hasil audit BPK masing-masing unit eselon 1, dan (2). SPIP yang diterapkan dimasing-masing unit eselon 1, selanjutnya sasaran program yang kedua adalah 2) Meningkatnya ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dengan output program: (1). Administrasi pengelolaan keuangan negara yang tertib, (2).Nominal TGR yang turun serta (3). APIP yang ditingkatkan kapabilitasnya. Sedangkan strateginya dilakukan melalui:

Peningkatan peran Inspektorat Jenderal sebagai a. quality assurer sehingga dapat menjadi agent of change untuk meningkatkan kapasitas manajemen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui:


Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di (1) lingkungan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.

Peningkatan integritas dalam pelaksanaan tugas.(2)

Peningkatan kualitas sistem pelaksanaan pengawasan aparatur (3) negara yang transparan dan akuntabel.

Peningkatan kompetensi dan integritas APIP (4)

Peningkatan koordinasi antar aparat pengawasan fungsional menuju (5) tatanan pengawasan yang efektif dan efisien serta pemberdayaan pengawasan masyarakat.

Peningkatan transparansi dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan b. pembangunan dan terselenggaranya pembangunan dan infrastruktur bidang pekerjaan Umum dan permukiman yang bebas KKN, melalui:

Pelaksanaan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu secara (1) efektif, dalam penyelenggaraan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum permukiman di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pelaksanaan reviu laporan keuangan kementerian dengan benar (2) untuk mencapai kualifikasi wajar tanpa persyaratan.

Peningkatan kualitas hasil pengawasan, melalui:c.

Pelaksanaan kode etik PNS dan kode etik auditor di lingkungan (1) Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penyelenggaraan asistensi, sosialisasi/deseminasi peraturan-peraturan (2) kepada para auditi dan stakeholder dalam rangka penerapan good governance dan good corporate governace, serta fungsi konsultansi.

Peningkatan penerapan zona integritas/ wilayah bebas korupsi d.

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Sarana Prasarana2.

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan peningkatan pengendalian dan pengawasan adalah membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Untuk peningkatan kapasitas kelembagaan aparatur dan peran dukungan sarana dan prasarana bagi terwujudnya sistem perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan kegiatan yang optimal, dan responsibilitas evaluasi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, sasaran strategis


pertama yang ingin dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah: 1. Terbangunnya Budaya Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Berkinerja Tinggi dan Berintegritas, dengan output strategis: (1). Sistem Manajemen Kinerja yang diterapkan, (2). Kepatuhan SDM Aparatur terhdap peraturan perundang-undangan

Sasaran strategis tersebut akan dilaksanakan melalui sasaran program yang pertama : 1). Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan output program: (1). Sistem Manajemen yang diterapkan di masing-masing unit eselon 1, dan (2). Nilai Lakip dimasing-masing unit eselon 1, (3) SAKIP yang diterapkan ,selanjutnya sasaran program yang kedua adalah 2) Meningkatnya integritas organisasi, dengan output program: (1). Administrasi pengelolaan keuangan negara yang tertib, (2). Zona integritas/ wilayah bebas korupsi yang diterapkan serta selanjutnya sasaran program 3). Meningkatnya kinerja pelayanan public, dengan output program: Layanan publik yang diterapkan.

Sasaran strategis kedua yang ingin dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah: 1. Meningkatnya dukungan sarana prasarana dan Teknologi informasi, dengan output strategis: 1). Data informasi dan teknologinya yang terkini dan akurat yang disediakan Kementerian PUPR, dan 2) Sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan.

Sasaran strategis tersebut akan dilaksanakan melalui sasaran program yang pertama yaitu: 1). Meningkatnya pengelolaan teknologi informasi, dengan output program: (1). Data informasi dan teknologi yang terkini dan akurat yang disediakan unit eselon 1, dan sasaran program berikutnya 2). Sarana prasarana pendukung yang disediakan unit eselon 1.

Kemudian sasaran strategis ketiga yang ingin dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah: 1. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan bantuan hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan output strategis: 1). Produk dan layanan hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sasaran strategis tersebut akan dilaksanakan melalui sasaran program: 1). Meningkatnya pengelolaan regulasi dan bantuan hukum pada unit eselon 1, dengan output program yang pertama : (1). Produk dan layanan hukum unit kerja eselon 1, dan sasaan program yang kedua adalah 2). Sarana prasarana pendukung yang disediakan unit eselon 1. g

Selanjutnya sasaran strategis yang keempat adalah .4. Meningkatnya pelaksanan kebijakan dan rencana program dan anggaran pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan output strategis: (1). Kebijakan serta program dan anggaran yang dilaksanakan sesuai NSPK dan target.

Sasaran strategis tersebut akan dilaksanakan melalui sasaran program: 1). Meningkatnya penerapan NSPK, dengan output program: (1). NSPK yang diterapkan di semua unit eselon 1dan 2). Meningkatnya pencapaian


pelaksanaan program, dengan output program: (1). Pecapaian pelaksanaan program yang sesuai target.

Sedangkan strateginya dilakukan melalui:

Peningkatan kualitas dukungan kesekretariatan dalam mendukung a. implementasi program pembangunan bidang pekerjaanumum dan perumahan rakyat melalui penerapan prinsip-prinsip good governance dicapai melalui strategi:

Peningkatan kualitas penyelenggaraan adminsitrasi dan (1) pemberdayaan aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Peningkatan kualitas pembinaan pengelolaan dan pengolahan (2) kearsipan, pengembangan Sistim Aplikasi Tata Naskah Elektronis Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, dan Sistim Kearsipan Elektronik.

Revitalisasi Pelayanan administrasi publik melalui tata laksana (3) administrasi yang baik.

Optimalisasi peran Setjen sebagai unit terdepan dalam mendukung (4) implementasi program pembangunan infarstruktur PU dan perumahan rakyat.

Peningkatan citra positif pengelolaan bidang keuangan kementerian, b. dicapai melalui strategi:

Peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan.(1)

Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan keuangan.(2)

Peningkatan kualitas penatausahaan PNBP melalui penetapan NSPK.(3)

Peningkatan kualitas Pembinaan Pengusahaan BUMN dan Perum di (4) lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peningkatan citra positif kementerian di mata publik, dicapai melalui c. strategi:

Pengembangan dan penguatan komunikasi publik. (1)

Inovasi (2) campaign dan strategi komunikasi dan publikasi.

Peningkatan kualitas pengelolaan BMN, dicapai melalui strategi:d.

Penetapan kegiatan penatausahaan dan pengelolaan.(1)

Identifikasi peraturan perundangan yang perlu ditindaklanjuti dengan (2) juklak/juknis operasional.

Pembinaan kapasitas SDM dan institusi pengelola BMN. (3)


Pemrosesan penghapusan, pemanfaatan dan pemindahtanganan (4) BMN.

Peningkatan pelayanan administrasi dan pembentukan peraturan e. perundangan serta bantuan hukum, dicapai melalui strategi:

Peningkatan koordinasi dan harmonisasi penyusunan peraturan (1) perundangan,

Pengembangan SDM bidang hukum, (2)

Penyebarluasan peraturan perundangan. (3)

Penanganan perkara/masalah hukum.(4)

Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum(5)

Pengelolaan rumah negara yang tertib dan berkepastian hukum. (6)

Pembinaan pengelolaan dan penyediaan data spasial/peta dan data f. literal/numerik bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta penyelenggaraan sistem informasi mendukung manajemen Kementerian, dicapai melalui strateg:

Peningkatan penyediaan Infrastruktur teknologi informasi yang handal (1) dalam mendukung proses bisnis Kementerian,

Penyediaan Data dan Informasi Spasial dan Statistik dalam mendukung (2) TUSI unit kerja di lingkungan Kementerian.

Penyediaan aplikasi sistem informasi yang dapat menyediakan informasi (3) kepada pimpinan (Decision Support System (DSS).

Penciptaan kelembagaan kementerian pekerjaan umum dan perumahan g. rakyat yang efektif, efisien, dan sinergis, dicapai melalui strategi:

Penyempurnaan desain struktur organisasi;(1)

Penataan tugas, fungsi dan kewenangan, dan penyederhanakan (2) struktur;

Penguatan sinergisitas unit kerja/perangkat di pusat maupun di (3) daerah.

Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi, dicapai melalui h. strategi:

Penguatan kelembagaan dan tatakelola pengelolaan reformasi (1) birokrasi nasional;

Penyempurnaan kebijakan reformasi birokrasi nasional ((2) Grand Design dan Road Map);

Penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; (3)


Penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN. (4)

Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, i. kompetitif, dan berbasis merit, dicapai melalui strategi:

Pengendalian jumlah dan distribusi pegawai; (1)

Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, (2) kompetitif, berbasis merit dan ICT;

Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaran diklat; (3)

Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis (4) kompetensi didukung oleh efektifnya KASN;

Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan (5)

Penguatan sistem informasi kepegawaian.(6)

Peningkatan kualitas pelayanan publik, dicapai melalui strategi:j.

Penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam (1) rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta;

Peningkatan pelayanan publik yang lebih terintergrasi;(2)

Memastikan implementasi kebijakan secara konsisten sebagaimana (3) diamanatkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan (4) publik, penetapan quick wins pelayanan publik;

Penyempurnaan kebijakan reformasi birokrasi (menyelaraskan (5) road map dengan Renstra);

Pelaksanaan inovasi pelayanan publik;(6)

Pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan (7) dan penganggaran; serta

Penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang (8) meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk pengawasan oleh masyarakat;

Penerapan k. e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi, dicapai melalui strategi:

Penguatan kebijakan (1) e-government;

Penguatan sistem dan infrastruktur (2) e-government yang terintegrasi;

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan dan kompetensi SDM; (3)


Penetapan (4) quick wins penerapan e-government; dan

Pengendalian pegembangan sistem dan pengadaan infrastruktur (5) e-governmen

Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia3.

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan peningkatan pengembangan SDM adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Untuk Pengembangan sumber daya manusia untuk mewujudkan ASN Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat yang kompeten, profesional, qualified, dan berintegritas melalui pengembangan karir dan kompetensi, profesionalisme, kualifikasi, dan integritas guna mewujudkan peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah: 1. Meningkatnya SDM yang kompeten dan berkepribadian, dengan output strategis: (1). SDM yang kompeten dalam bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sasaran strategis tersebut akan dilaksanakan melalui sasaran program yang pertama yaitu : 1). Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Persyaratan Jabatan, dengan output program: (1). Layanan Pendidikan dan Pelatihan, (2) Sistem Pengembangan SDM berbasis kompetensi yang tersedia dan diterapkan, (3). Layanan Penilaian Kompetensi, Assessment dan Pemantauan Kinerja Sedangkan strateginya dilakukan melalui:

Penilaian Kompetensi, Pemetaan Karir dan Pemantauan Kinerja dalam a. rangka pelaksanaan sistem manajemen SDM aparatur, yang dicapai melalui strategi:

Penilaian Kompetensi dan Evaluasi, untuk mendapatkan peta (1) kompetensi SDM PUPR, yang meliputi:

Penilaian potensi dan kompetensi serta Unjuk Kerja bagi pejabat • struktural, pejabat fungsional tertentu, PPK Satker Mandiri, dan pejabat fungsional umum;

Pemetaan kompetensi melalui • Asessment Center bagi pejabat struktural/fungsional;

Penyusunan dan Review Standar Kompetensi, Kamus Kompetensi • Teknis dan Kualifikasi Kompetensi untuk seluruh Unit Kerja di Kementerian PUPR;

Penyusunan Instrumen Teknis (Unjuk Kerja);•


Penyusunan Instrumen Penilaian Potensi dan Kompetensi, serta • Sosialisasi Pemanfaatan Instrumen Untuk Asesor;

Penyusunan Bahan Substantif Kebijakan Penilaian Potensi dan • Kompetensi;

Evaluasi Penilaian Potensi dan Kompetensi serta Unjuk Kerja;•

Penyusunan Database Kompetensi.•

Pemetaan Karir dan Evaluasi, untuk pengembangan karir SDM PU-PR, (2) yang meliputi:

Penyusunan Program Akselerasi dan Program Reguler SDM PU-PR;•

Penyusunan Road Map Karir SDM dan Proyeksi Kebutuhan Pegawai • dan Pejabat;

Penyusunan • Master Plan/Grand Design SDM Unggulan dan Materi Program SDM Unggulan;

Penyusunan Bahan Substantif Kebijakan Peta Karir Individu SDM • PUPR;

Evaluasi Implementasi Perencanaan dan Pelaksanaan • Pengembangan Karir, serta Evaluasi Kesesuaian Jabatan dan Penempatan SDM PU-PR;

Proyeksi Peta Karir Individu SDM PU-PR dan Pemutakhiran Data Karir • SDM PU-PR;

Penyusunan Pedoman Konseling Karir Individu SDM PU-PR.•

Pemantauan Kinerja dan Evaluasi, untuk menilai kinerja individu (3) khususnya terhadap kinerja organisasi, yang meliputi :

Penyusunan Konsep Kebijakan Pengaturan Penilaian Kinerja serta • Juklak, Juknis dan SOP Operasional Penilaian Prestasi Kerja PNS;

Bimbingan Teknis Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Aplikasi, serta • pemantauan atas Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja;

Evaluasi dan Pemutakhiran Data SKP Pada Aplikasi Sistem Informasi • Prestasi Kerja Pegawai (SIPK);

Penyusunan Standar Minimal Kerja Jabatan Pegawai Bidang Teknis • dan Jabatan Fungsional Tertentu;

Pemutakhiran Data Kinerja Pegawai;•

Evaluasi Kinerja Individu terhadap Kinerja Organisasi.•

Peningkatan kapasitas dan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, b. seminar, kursus dan penataran untuk mendukung pencapaian kinerja


pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat , dicapai melalui strategi :

Penyusunan rencana, strategi, program pengembangan kompetensi (1) jangka menengah – tahunan, kebutuhan akan pendidikan kedinasan dan pelatihan berbasis kompetensi disertai peningkatan pengembangan koordinasi dengan satminkal terkait education dan traning plan

Penyusunan pola, kurikulum dan modul, pengembangan teknologi (2) dan teknik pendidikan pelatihan SDM PUPR berbasis kompetensi berikut sistem evaluasinya

Pengembangan pola pelatihan yang berbasis kompetensi, program (3) pelatihan khusus, dan berbasis IT (E-Learning) dan kerjasama dengan pembina jabatan fungsional

Peningkatan kapasitas, profesionalisame, tenaga pengajar dan (4) manajemen penyelenggara/pengelola pelatihan serta kapasitas pemerintah daerah dalam menangani bidang PUPR

Peningkatan dan pengembangan kerjasama pendidikan kedinasan/(5) tugas belajar dengan mitra lembaga pendidikan tinggi dalam dan luar negeri, kerjasama penyelenggaraan pelatihan dengan pemerintah daerah dan lembaga kementerian lain atau non kementerian, dan kerjasama dengan balai-balai diklat

Peningkatan dan pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana (6) pendidikan dan pelatihan, dan keterkaitan atau kesetaraan sertifikat pelatihan dengan sertifikaf profesi untuk keahlian dan keterampilan.

Pemanfaatan hasil penelitian, lokasi proses pelaksanaan pekerjaan fisik (7) sebagai sarana peningkatan kompetensi

Pelaksanaan akreditasi lembaga-lembaga diklat PUPR untuk Diklat (8) Kepemimpinan dan pengadaan barang dan jasa, dan akreditasi bagi lembaga diklat yang akan melaksanakan pelatihan bidang PUPR

Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) pada setiap program (9) pelatihan PUPR

Pengusulan penetapan program pelatihan tertentu sebagai persyaratan (10) jabatan di bidang PUPR

Pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM PUPR (11) sebagai hal ASN untuk mendapatkan pelatihan 2 kali dalam 1 tahun secara bertahap

Pengembangan secara terus menerus mengenai data base system (12) informasi manajemen pendidikan dan pelatihan (SIMD).


Pembinaan dan Pengembangan karir dan kompetensi Jabatan Fungsional c. Kementerian PUPR, dicapai melalui strategi :

Penyusunan dan penetapan pedoman teknis formasi, sosialisasi atau (1) penyebarluasan informasi jabatan fungsional

Pelaksanaan seleksi dan penempatan, review butir-butir angka kredit (2) pejabat fungsional dan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis

Peningkatan kompetensi pejabat fungsional PUPR dan non PUPR (3) melalui pendidikan lanjutan, pelathan teknis dan fungsional, lokakarya, seminar, magang dan kerjasama baik edngan Pembina jabatan fungsional non PUPR

Pelaksanaan pembinaan terhadap Tim Penilai Jabatan Fungsional di (4) Pusat dan Instansi/Daerah

Penyusunan organisasi dan etika profesi jabatan fungsional PUPR dan (5) evaluasi penugasan jabatan fungsional

Pengkajian tunjangan jabatan fungsional PUPR(6)

Pengembangan system informasi jabatan fungsional PUPR dan non (7) PUPR.

3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi dalam hal ini berarti arah regulasi dan/atau kebutuhan regulasi yang bentuknya dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden atau Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat. Kerangka regulasi diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan/atau mengatur perilaku penyelenggara pembangunan serta masyarakat termasuk swasta dalam rangka pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kerangka Regulasi juga disusun sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan merniliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dari hasil evaluasi penataan regulasi terkait pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, efektivitas regulasi yang ada, keselarasan dengan Kerangka Regulasi pada Prolegnas Pemerintah serta banyaknya permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu, maka penyusunan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 menjadi momentum yang sangat menentukan untuk melaksanakan penataan regulasi untuk mengurangi tumpang tindih terhadap regulasi yang ada, memenuhi regulasi yang belum dirumuskan sesuai kebutuhan serta mengantisipasi berbagai perkembangan sejalan dengan upaya mewujudkan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pada tingkat pusat kurangnya pemenuhan regulasi Undang-undang dan turunan Undang-undang yang diberlakukan terkait pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


terpadu untuk melaksanakan operasionalisasi pengelolaan mengakibatkan kejelasan peran, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan menjadi permasalahan saat berkoordinasi antar sektor demikian pula terkait pemahaman/ terminologi masing-masing sektor. Untuk mengatasi permasalahan terkait regulasi, perlu penguatan peran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai regulator disamping peran sebagai operator. Sebagai regulator, kewenangan dan tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mengatur meliputi ha-hal seperti kejelasan peran, tugas fungsi, tanggung jawab dan kewenangan, proses dan prosedur, tujuan, dan lain sebagainya termasuk dalam penyelenggaraan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu.

Regulasi yang telah ada belum dapat menghilangkan disharmoni dan inkosistensi kebijakan, serta belum dapat meningkatkan kualitas regulasi karena proses penyusunannya belum sepeuhnya melalui proses pengkajian dan penelitian yang sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan, disertai dengan banyaknya perilaku sarat kepentingan penyelenggara pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terpadu baik di pusat maupun daerah dengan memanfaatkan kesenjangan antara kebijakan dengan regulasi tersebut, menjadikan penyusunan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 sebagai momentum untuk memantapkan sinergi antara kebijakan dan kerangka regulasi serta pelaksanaan kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan yang tepat serta efisien.

Permasalahan saat ini adalah kerangka regulasi yang selama ini ada belum sepenuhnya dikelola dengan baik sehingga belum sepenuhnya mampu mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara optimal dan terpadu. Demikian pula, regulasi yang seharusnya menjadi ‘faktor peng-integrasi’ yang mengemas kebijakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara utuh dan menyeluruh masih ada yang menjadi alat bagi masing-masing sektor untuk memperjuangkan kepentingan sektoralnya. Akibatnya, regulasi dalam rangka mendukung penyelenggaraaan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak mampu secara optimal memaksimalkan penyelenggaraan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) telah mengamanatkan penanganan kerangka regulasi yang sejalan dengan kerangka pendanaan sejak proses perencanaan. UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 18 merupakan langkah terobosan untuk mensinergikan antara kebijakan dan regulasi.

Integrasi kerangka regulasi terkait pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan yang terkait bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam dokumen perencanaan sangatlah penting serta sangat dibutuhkan karena dapat digunakan untuk:

Mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai A. kebutuhan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu;

Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian B. tujuan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu, dan

Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran (pendanaan) untuk keperluan pembentukan C. peraturan perundang-undangan yang diperlukan terkait pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu.

Dalam konteks rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kerangka regulasi disiapkan untuk mendukung program legislasi nasional diantaranya adalah:


Keterpaduan Pengembangan Wilayah :A.

Dengan adanya mandat keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang 1. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka diperlukan regulasi terkait hal tersebut.

Pemenuhan Peraturan Pemerintah terkait pembangunan infrastruktur wilayah bidang 2. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pemenuhan Peraturan Menteri/ pedoman turunan dari Peraturan Pemerintah terkait bidang 3. Pengembangan Wilayah yang sudah ada

Pengelolaan Sumber Daya Air :B.

Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 85/PUU-XI/2015 terkait pembatalan 1. UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menjadikan pentingnya pemenuhan peraturan turunan UU No. 11 tahun 1974 karena ketiadaan perangkat / payung hukum yang lengkap bagi pelaksanaan pengelolaan SDA akan menjadi kendala bagi terlaksananya pengelolaan SDA ke depan. Untuk itu, perlu disusun sebuah roadmap peningkatan kinerja Direktorat Jenderal SDA sebagai acuan akan hal-hal apa yang akan dilakukan, baik pada jangka pendek, menengah, maupun panjangPeraturan turunan UU 11 tahun sebagai pengganti UU nomer 7 tahun 2004 yang sudah tidak berlaku berlakunya.

Pemenuhan Peraturan Pemerintah sesuai dengan target Prolegnas Pemerintah 2. diantaranya:

Pemenuhan Peraturan Menteri/ pedoman turunan dari Peraturan Pemerintah bidang SDA 3. yang sudah ada

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Danaua. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Sumber daya Air.b. Turunan dari Peraturan Pemerintah bidang SDA yang sudah adac.

Penyelenggaraan Jalan :C.

Pemenuhan Peraturan Pemerintah sesuai dengan target Prolegnas Pemerintah 1.

Pemenuhan Peraturan Menteri/ pedoman turunan dari Peraturan Pemerintah bidang 2. Penyelenggaraan Jalan yang sudah ada

Penyelenggaraan Permukiman dan Perumahan :D.


Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perumahan.b.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kawasan Permukiman baik 2. air bersih untuk air minum, sanitasi, maupun

Pemenuhan Peraturan Menteri/ pedoman turunan dari Peraturan Pemerintah bidang 3. permukiman dan perumahan yang sudah ada


Pembinaan Jasa Konstruksi :E.


Rancangan Pemerintah Pemerintah tentang Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan serta 2. Pelaksanaan Kemudahan Bantuan Pembiayaan Dalam Sistem Pembangunan Perumahan dan kawasan Permukiman.

Pemenuhan Peraturan Menteri/ pedoman turunan dari Peraturan Pemerintah bidang 3. Pembinaan Jasa Konstruksi yang sudah ada

Inovasi Teknis Terapan :F.

Pemenuhan Peraturan Menteri/ pedoman turunan dari Peraturan Pemerintah terkait inovasi 1. teknis terapan

Pengendalian dan pengawasan :G.

Pemenuhan peraturan menteri/ pedoman turunan dari Peraturan Pemerintah terkait 1. pengendalian, pengawasan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan program dan anggaran, serta penerapan zona integritas/ anti korupsi

Layanan Manajemen dan layanan teknis lainnya : H.

Pemenuhan peraturan menteri/ pedoman turunan dari Peraturan Pemerintah terkait 1. Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Data dan Informasi, Informasi publik, Pelayanan Publik, Pengelolaan BMN, dan yang lain yang terkait

Pemenuhan peraturan menteri/ pedoman turunan dari Peraturan Pemerintah terkait 2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi


3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian dan disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan penggabungan (merger) dua Kementerian yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat, oleh karena itu dalam penyusunan kelembagaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selain memperhatikan hal tersebut diatas juga mengacu pada Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden No. 165 tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, dan Keputusan Presiden No. 121/P tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019. Berdasarkan amanat tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditugaskan untuk mendukung dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan, kedaulatan air nasional, penguatan konektivitas nasional, permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, penyediaan jasa konstruksi dan sistim investasi infrastruktur yang memadai, fasilitas penyediaan rumah, pengusahaan penyediaan pembiayaan, membina SDM konstruksi dan aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta pemberdayaan organisasi dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terpadu memerlukan kerangka kelembagaan yang efektif dan akuntabel sebagai pelaksana dari beberapa program sektor dan lintas sektor yang telah ditetapkan. Kelembagaan merujuk kepada Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan lembaga lain yang terkait dalam pembangunan bidang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pengaturan hubungan internal dan antar lembaga, serta sumber daya manusia aparaturnya. Lembaga mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur. Pengaturan hubungan internal dan eksternal antar-lembaga mencakup peran tanggung jawab dan/ atau tata hubungan kerja internal dan eksternal antar lembaga pengelola bidang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau bidang terkait Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sedangkan sumber daya manusia aparatur negara mencakup para pejabat negara dan aparatur sipil negara yang menjalankan lembaga tersebut. Aspek sumber daya manusia aparatur di dalam isu kerangka kelembagaan mencakup jumlah dan kualitas, yang meliputi manajerial maupun teknis.

Pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan yang terkait bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan kerja bersama beberapa sektor dalam kabinet pemerintahan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi motor dalam pengelolaan sektor terkait bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terpadu yang melibatkan berbagai stakeholders serta berbagai latar belakang yang berbeda. Pelaksanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terpadu harus dapat menjawab tantangan yang besar serta kompleksitas permasalahan yang tinggi.

Penguatan Kerangka kelembagaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan dilakukan dengan koordinasi yang sangat intensif dan efektif di antara berbagai lembaga yang terkait dengan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan memperhatikan:


Sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan 1. Rakyat terpadu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Peraturan perundangan yang berlaku, termasuk kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah2.

Prinsip-prinsip kelembagaan yang modern; serta3.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola lembaga yang baik, seperti transparansi, partisipasi, 4. efektivitas dan efisiensi pengaturan, pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pelaksanaan dan penyesuaian dengan ketersediaan anggaran pemerintah.

Dengan demikian diharapkan dapat terwujud kerangka kelembagaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang efektif, efisien dan akuntabel yang dapat melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Oleh karena itu struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dirancang untuk mampu mengemban amanat penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam membantu Presiden, terutama untuk mencapai output strategis dan outcome kementerian dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi organisasi.

Adapun untuk menjalankan organisasi tersebut didukung oleh fungsi-fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang diselenggarakan oleh 6 (enam) Direktorat Jenderal, serta fungsi-fungsi unsur pembantu pimpinan, unsur pengawas, dan unsur pendukung dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat, Badan Pengembangan Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Badan Penelitian dan Pengembangan. Sedangkan tugas-tugas lainnya untuk mendukung pimpinan dilakukan oleh Staf Ahli Menteri dan Sekretariat Jenderal. Struktur Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana terlihat pada Gambar 3.1.


Gam

bar 3

.5 S

trukt

ur O

rgan

isasi

Kem

ente

rian

PUPR


Sasaran penguatan kerangka kelembagaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimaksudkan untuk mewujudkan kelembagaan pengelola pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terpadu yang efektif, efisien, akuntabel, dan sinergis agar mampu meningkatkan capaian sasaran-sasaran program pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Untuk mencapai sasaran penguatan kerangka kelembagaan tersebut arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

Penguatan koordinasi, sinkronisasi dan konsolidasi pelaksanaan program dan kegiatan A. pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bersifat lintas sektor dari berbagai sektor agar semua sektor saling mengetahui kemajuan masing-masing sektor secara berkala.

Peningkatan penguatan kelembagaan pengelola pembangunan bidang Pekerjaan Umum B. dan Perumahan Rakyat akan melalui:

Penguatan koordinasi antar lembaga yang terkait dengan fungsi penataan kelembagaan 1. pengelola pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan yang terkait Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar ada kejelasan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing lembaga untuk menghindari multi-tafsir dan duplikasi fungsi, serta benturan kewenangan;

Penataan struktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat baik secara 2. horizontal maupun vertikal tertutama dengan adanya penggabungan dua Kementerian untuk mengurangi fragmentasi organisasi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dalam hal ini dibentuk Badan Pengembangan Wilayah yang akan memeiliki peran dan fungsi menterpadukan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta memberikan rekomendasi bagi keterpaduan pembangunan bidang lain yang terkait Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penyempurnaan tata laksana/ hubungan tata kerja internal maupun antar lembaga agar 3. tercipta tata laksana pengelolaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif, dan efisien;

Penyempurnaan semua sistem manajemen/ tata kelola di Kementerian Pekerjaan Umum 4. dan Perumahan Rakyat terkait pengaturan, pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pelaksanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terpadu

Penyediaan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja sehingga 5. dapat melaksanakan visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan baik;

Peningkatan koordinasi dan pemanfaatan hasil riset terkait pembangunan bidang PUPR 6. oleh lembaga riset baik internal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun eksternal agar lebih efektif dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan riset untuk meningkatkan kapasitas inovasi dalam rangka pembangunan bidang PUPR.

Penguatan kelembagaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga dilakukan C. dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:


Kebijakan-kebijakan sektor pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 1. yang meliputi sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terpadu, untuk memastikan bahwa kelembagaan pengelola pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terutama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diperkuat dan/ dibentuk sejalan dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel;

Peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan tentang 2. desentralisasi dan otonomi daerah, untuk memastikan keserasian antara tugas, fungsi, dan kewenangan setiap lembaga pengelola pembangunan bidang PUPR dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah;

Transparansi, efektivitas, dan efisiensi untuk memastikan bahwa hasil penataan kelembagaan 3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, analisis biaya dan manfaat dalam penataan kelembagaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu dilakukan dengan cermat


4BAB

TARGET, KINERJADAN KERANGKA PENDANAAN

98 BAB 4 - TARGET, KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program didefinisikan sebagai instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan / atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan.

Nomenklatur program-program di kementerian PU dan Perumahan Rakyat secara umum dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis program.

Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, da n / atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Nomenklatur program dan kegiatan untuk kementerian PU dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

BAB 4TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

99BAB 4 - TARGET, KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Program Teknis, A. merupakan program-program Kementerian PU dan Perumahan Rakyat yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran / masyarakat (pelayanan eksternal), yaitu:

Program Pengelolaan Sumber Daya Air 1. meliputi kegiatan-kegiatan:

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya a.

Pembinaan Penatagunaan SDA b.

Pembinaan Program dan Anggaranc.

Pembinaan Waduk, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnyad.

Pembinaan Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan e. Pantai

Pembinaan Irigasi, Rawa, dan Tambakf.

Pembinaan Pengelolaan Air Baku dan Air Tanahg.

Pembinaan Operasi Ddan Pemeliharaan Sumber Daya Air serta Penanggulangan h. Darurat Akibat Bencana

Dukungan Manajemen DSDANi.

Pembinaan Keamanan Bendunganj.

Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan Penampung k. Air Lainnya

Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantail.

Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan Air Tanah m.

embangunan Dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rawa dan Tambakn.

Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDAo.

Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadup.

Program Penyelenggaraan Jalan,2. meliputi kegiatan-kegiatan:

Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasionala.

Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasanb.

Pengaturan, Pembinaan, Perencanaan, Pemograman Dan Pembiayaan c. Penyelenggaraan Jalan

Penyusunan, Pembinaan, Pelaksanaan Standar dan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja d. Jalan


Penyusunan, Pembinaan, Pelaksanaan Standar dan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja e. Preservasi Jalan

Penyusunan, Pembinaan, Pelaksanaan Standar dan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja f. Preservasi Jembatan

Penyusunan, Pembinaan, Pelaksanaan Standar dan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Jalan g. Daerah, Metropolitan, Kota Besar dan Bebas Hambatan

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tolh.

Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman3.

Pengaturan, Pembinaan, dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman a.

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan b. Gedung

Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, c. serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola d. Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Dukungan Manajemen Bidang Permukimane.

Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi f. Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman

Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Sanitasi dan Persampahang.

Program Pembinaan Konstruksi4. , meliputi kegiatan-kegiatan:

Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Jasa Konstruksi a.

Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksib.

Pembinaan Investasi Infrastrukturc.

Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksid.

Pembinaan Kerjasama dan Pemberdayaane.

Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksif.

Program Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman5. , meliputi kegiatan-kegiatan:

Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahana.


Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta Evaluasi b. Kinerja Pembiayaan Perumahan

Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahanc.

Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahand.

Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahane.

Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahanf.

Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU dari PNBP)g.

Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (BA 999)h.

Program Penyediaan Perumahan6. , meliputi kegiatan-kegiatan:

Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahana.

Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahanb.

Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersialc.

P Penyediaan Rumah Khusus dan Pembinaan Rumah Negara d.

Pemberdayaan Perumahan Swadayae.

Penyediaan Rumah Susunf.

Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah7. , meliputi kegiatan-kegiatan:

Dukungan Manajemen Pengembangan Wilayah a.

Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan b. Rakyat

Pengembangan Kawasan Strategisc.

Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan d.

Pengembangan Perkotaane.

Program GenerikB. , merupakan program-program kementerian PU dan Perumahan Rakyat yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan / atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal), yaitu:

Program Dukungan Manajemen dan Pelakasanaan Tugas Lainnya Kementerian Pekerjaan 1. Umum dan Perumahan Rakyat, meliputikegiatan-kegiatan:


Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, a. serta Pembinaan PHLN;

Pengelolaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi Tatalaksana;b.

Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian;c.

Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan d. serta Bantuan Hukum;

Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian PUDAN Perumahan e. Rakyat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan 2. Perumahan Rakyat, meliputi kegiatan-kegiatan:

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PU dan a. Perumahan Rakyat ;

Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Kementerian PU b. dan Perumahan Rakyat Lainnya;

Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Kementerian c. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan dan PembinaanInformasi Publikd.

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 3. Rakyat, meliputi kegiatan-kegiatan:

Penelitiandan Pengembangan Sub Bidang SumberDaya Air;a.

Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Jalan dan Jembatan;b.

Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Permukiman;c.

Pengkajian Kebijakan dan Penerapan Teknologid.

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang.e.

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan 4. Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi kegiatan-kegiatan:

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi Bidang Pengawasan & Pembinaan a. Penyelenggaraan SPIP

Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang b. PU dan PR di Inspektorat I


Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang c. PU dan PR di Inspektorat II

Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang d. PU dan PR di Inspektorat III

Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang e. PU dan PR di Inspektorat IV .

Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang f. PU dan PR di Inspektorat V

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan 5. Rakyat, meliputi kegiatan-kegiatan:

Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Pembinaan, Monev serta SIM.a.

Perencanaan Pengembangan, Pembinaan dan Monev kompetensi dan kinerja SDM b. PUPR

Perencanaan Pengembangan, Penyelenggaraan dan Monev Kompetensi Teknis SDA c. dan Konstruksi

Perencanaan Pengembangan, Penyelenggaraan dan Monev Kompetensi Teknis Jalan, d. Perumahan Permukiman dan Pengembangan Wilayah

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Manajemen dan Pengembangan e. Jabatan Fungsional

4.2 TARGET KINERJA

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh kementerian yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan

Dalam penyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan, program maupun kementerian didasarkan pada kriteria-kriteria diantaranya:

Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator A. kinerja sasaran;

Penetapan target relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan B. baseline data yang jelas. Dalam hal ini base line capaian pada tahun 2014 yang merupakan jumlah dari rencana target baru ditambah dengan sisa yang belum tercapai pada periode 2010-2014.

Target sasaran strategis Kementerian (outcome-impact), sasaran program (outcome), dan sasaran kegiatan (output) adalah sebagaimana pada tabel terlampir.


4.3 KERANGKA PENDANAAN

Untuk melaksanakan arah, kebijakan, strategi, program dan kegiatan utama pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat diperlukan dukungan keragka pendanaan yang maksimal. Perhitungan pendanaan memperhatikan antara lain 1) Aokasi Program adalah penjumlahan dari alokasi kegiatan; 2) Alokasi Kegiatan merupakan penjumlahan dari alokasi Output; dan 3) Alokasi Output merupakan hasil proyeksi berdasarkan volume target.

Terdapat 2 (dua) skenario penganggaran untuk pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yaitu:

Skenario-1: merupakan pagu anggaran sesuai RPJMN untuk mencapai target pembangunan A. infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yaitu sebesar Rp. 659,2 Triliun (tidak termasuk anggaran untuk dukungan manajemen).

Skenario-2: merupakan usulan optimis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat B. sebesar Rp. 930,6 Triliun (termasuk anggaran untuk dukungan manajemen), dengan asumsi kemampuan dukungan sumber daya mencukupi untuk mencapai sasaran/target RJMN secara penuh (Tabel 4.1).


Tabel 4.1.Kerangka Pendanaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Per Program

Tahun 2015-2019(Skenario -2)

NO PROGRAMALOKASI (MILIAR RUPIAH)

TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019

01 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PU DAN PERUMAHAN RAKYAT

198 218 237 261 291 1.204

02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PU-PR

393 471 486 328 354 2.031

03 PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

105 113 120 129 142 609

04 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

520 537 555 574 586 2.772

05PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

569 625 688 757 832 3.471

06 PEMBINAAN KONSTRUKSI 723 924 1.144 1.365 1.587 5.743

07 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN 15.997 24.179 26.982 29.608 31.503 128.268

08 PENYELENGGARAAN JALAN 57.051 69.948 52.105 55.121 43.952 278.177

09 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH 526 841 1.084 1.289 1.524 5.263

10 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 30.813 62.025 73.667 75.556 74.500 316.562

11 PENYEDIAAN PERUMAHAN 7.768 44.193 58.775 44.048 29.878 184.663

12PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN *)

342 362 383 406 430 1.924

TOTAL 115.002 204.435 216.228 209.442 185.579 930.686

Catatan : *) diluar BA 999


5BAB

PENUTUP

108 BAB 5 - PENUTUP

BAB 5PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 merupakan arahan yang akan dijabarkan ke dalam pelaksanan program dan kegiatan bagi setiap satminkal di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat untuk mencapai sasaran-sasaran strategis Kementerian yag pada pada ahirnya untuk pencapaian sasaran nasional.

Proses pencapaian sasaran-sasaran dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah serta antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata dan berkelanjutan. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam mencapai target-target yang telah disepakati perlu dilandasi dengan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan yang optimal.

Dalam rangka sinergi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah akan memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek peningkatan kapasitas daerah (local capacity building) sehingga kompetensi dan kemandirian Pemerintah Daerah dapat dicapai dalam tempo yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu, merupakan tugas Pemerintah untuk menyusun lebih lanjut peraturan-peraturan pelaksanaan berupa Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) termasuk peraturan daerah serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kampanye/sosialisasi, pertukaran pengalaman, dan penyebarluasan NSPK.

109BAB 5 - PENUTUP

Pencapaian saran target rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015 - 2015 sangat memerlukan pendanaan yang relatif bersar, sehingga diperlukan dorongan untuk meningkatkan kemitraan pemerintah dan swasta yang lebih besar dalam rangka mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dalam hal ini tugas pemerintah adalah menciptakan regulasi yang sehat, membangun iklim yang semakin kondusif dan kompetitif (seperti pemeliharaan stabilitas politik dan keamanan, penataan sistem perizinan, perbaikan sistem hukum dan kelembagaan, perluasan akses ke pasar, dan pemberian insentif pajak bagi kawasan-kawasan yang memiliki prospek baik), mengurangi risiko investasi, mendorong pengembangan inovasi dan teknologi, serta mendorong kompetisi antara lain dengan menciptakan tender yang kompetitif guna memperkuat perkembangan sektor swasta.

Tantangan pembangunan ke depan dalam konteks otonomi daerah adalah bagaimana menemukan formula pembiayaan investasi infrastruktur yang tepat, melalui skema-skema kreatif atau non-konvensional. Berbagai insentif untuk menarik investasi dapat dilakukan terkait kelayakan proyek dan pembiayaan melalui penerapan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) berupa pemberian dukungan Pemerintah, seperti pembebasan tanah atau pembangunan yang sebagian dibangun oleh Pemerintah.

Melalui pelaksanaan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 secara konsisten serta keterlibatan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, diharapkan dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat dalam penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sangat diperlukan.

Ahir kata, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 perlu untuk dijabarkan ke dalam rencana program dan rencana kegiatan unit organisasi dan unit kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

LAMPIRAN 1Kerangka Regulasi

L.2 LAMPIRAN 1

TABEL KERANGKA REGULASI

NO ARAH KERANGKA DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI

URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN

DAN PENELITIAN

UNIT PENANGGUNG JAWAB

UNIT TERKAIT/ INSTITUSI TARGET

1. Penyiapan RPP tentang Danau Penguat /turunan dari UU 7/2004, materi yg diatur :

Pengelolaan Danau- Perizinan pada Danau- Sanksi Administrasi-

Kemkoekonomi, •Bappenas, Kemen PUPR,

KemenLH•Kemen.ESDM•

2015

2 Penyiapan RPP tentang Pengusahaan Sumber Daya Air

Penguat /turunan dari UU 7/2004, materi yg diatur :

Subyek dan obyek pengusahaan - sumber daya airIzin pengusahaan sumber daya air;- sanksi administrasi-

Kemkoekonomi, •Bappenas, Kemen PUPR,

KemenLH•Kemen.ESDM•Kemen.BUMN•

2015

3 RPP tentang Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun

Penguat /turunan dari UU No.20/ 2011 dan UU No. 28/2002 Ruang Lingkup pengaturan :

Bentuk;a. Tata cara penerbitan;b. Kelembagaan; danc.

Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan

Kemkoekonomi, Bappenas, Kemen PUPR,

KemenLH•Kemen.ESDM•Kemen.BUMN

2015

4 RPP tentang Penyelenggaraan Rumah Susun

Penguat /turunan dari UU No.20/ 2011Dan UU No. 28/2002 Ruang Lingkup pengaturan :

Pembinaan;a. Pelaksanaan pembangunan;b. Pelaksanaan pasca pembangunan;c. Pengendalian;d. Kelembagaan;e. Pemberian bantuan dan f. kemudahan; dansanksig.


2015

5 RPP tentang Rumah Negara Penguat /turunan dari UU No 1 / /2011 dan UU No.72/1957 dan UU No.17 /2003


Kemenkeu• 2015

6 RPP tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Penguat /turunan dari UU No.1/2011 dan UU No.20/ 2011 dan UU No. 28/ 2002 Ruang lingkup :

Pencegahan;a. Peningkatan kualitas;b. Pengadaan tanah; dan c. Pendanaan.


KemenLH•Kemen.ESDM•Kemen.BUMN Kementerian Perumahan Rakyat

2015

8 RUU Sanitasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Mandiri

Kementerian PUPR Bappenas, Kemendagri, Kemenkes

2016

10 RPP Sertifikat Kepemilikan Bangunan Satuan Rumah Susun

Amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Kementerian PUPR 2015

13 Raperpres Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung


15 Rapermen PU Tentang Petunjuk Teknis Indikator Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum

Permen Mandiri Kementerian PUPR Kemendagri 2015

16 Rapermen PU tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyeleng-garaan SPAM

Permen Mandiri Kementerian PUPR 2015

17 Rapermen PU tentang Rencana Induk SPAM

Amanat Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Kementerian PUPR Kemendagri 2017

L.3LAMPIRAN 1



DAN PENELITIAN



18 Rapermen PU tentang Rencana Pengamanan Air Minum

Amanat Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum


19 Rapermen PU tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) bagi PDAM

Permen Mandiri Kementerian PUPR Kemendagri 2015

20 Rapermen PU Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;

Permen Mandiri Kementerian PUPR KemenLH

21 Rapermen PU Tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah

Permen Mandiri Kementerian PUPR KemenLH, Kemenkes

2017

22 Rapermen PU tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kementerian PUPR Kemenko Kesra, 2016

23 Rapermen PU tentang Pedoman Teknis Penghunian Sementara dan Penghunian Kembali dalam Peningkatan Kualitas Rumah Susun



24 Rapermen PU tentang Pedoman Teknis Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Permukiman

Amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman


25 Rapermen PU tentang Pedoman Teknis Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perdesaan

Permen Mandiri Kementerian PUPR Bappenas 2016

26 Rapermen PU tentang RP2KP Amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman


27 Rapermen Pedoman Teknis Rumah dan Bangunan Gedung Tahan Gempa;

Amanat Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Kementerian PUPR BNPB 2018

28 Rapermen Pedoman Umum Bangunan Gedung Hijau;


Kementerian PUPR KemenLH, Kemen ESDM

2018

29 Rapermen Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan Gedung dan Persilnya

Permen Mandiri Kementerian PUPR 2018

30 Rapermen Pedoman Teknis Kemudahan pada Bangunan Gedung



31 Revisi Permen Nomor 45 tahun 2007 tentang Pengelolaan Bangunan Gedung Negara

Amanat Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara


32 RPP tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Penguat /turunan dari UU No. 1/2011 dan UU No. 20/2011 dan UU No. 28/2008Ruang Lingkup :

Pencegahan;a. Peningkatan kualitas;b. Pengadaan tanah; dan Pendanaan.c.


KemenLH•Kemen.ESDM•Kemen. BUMNKementerian Perumahan Rakyat

2015

33 RPP tentang Sertfikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun

Penguat/turunan dari UU No. 20/2011 dan UU No. 28/2002Ruang Lingkup pengaturan :

Bentuk;a. Tata cara penerbitan;b. Kelembagaan; dan Pembinaan, c. pengendalian, dan pengawasan


KemenLH•Kemen.ESDM•

Kemen.BUMN

2015

L.4 LAMPIRAN 1



DAN PENELITIAN



34 RPP tentang Penyelenggaraan Rumah Susun

Penguat /turunan dari UU No.20/ 2011Dan UU No. 28/2002 Ruang Lingkup pengaturan :

Pembinaan;a. Pelaksanaan pembangunan;b. Pelaksanaan pasca pembangunan;c. Pengendalian;d. Kelembagaan;e. Pemberian bantuan dan f. kemudahan; dansanksig.


2015

35 RPP tentang Rumah Negara Penguat /turunan dari UU No 1 / /2011 dan UU No.72/1957 dan UU No.17 /2003


Kemenkeu• 2015

36 Perubahan PP No 15 Tahun 2004 tentang Perum Perumnas

Turunan dari UU No 1 Tahun 2011a. Dukungan Program Pembangunan b. Sejuta Rumah

Kemen PUPR PERUMNAS

37 Perubahan PP No 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Ketenagakerjaan

Dukungan Program Pembangunan Sejuta Rumah

Kemen PUPR BPJS Ketenagakerjaan

38 RPP tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman

Penguat/turunan dari UU nomor 1 tahun 2011

Penyelenggaraan Perumahan;a. Penyelenggaraan Kawasan b. Permukiman;Pemeliharaan dan perbaikan;c. Konsolidasi Tanah; dand. Jenis, besaran, denda, tata cara, e. dan mekanisme pengenaan sanksi administratif

Kemenko ekonomi, Bappenas, Kemenhukham, Kemen PUPR

Kemenkeu, BPN 2015

39 Perubahan Keppres No 46 Tahun 1994 tentang Bapertarum PNS

Dukungan Program Pembangunan Sejuta Rumah

Kemen PUPR BAPERTARUM PNS

40 Repermen PUPR tentang Pedoman Teknis Penghunian Sementara dan Penghunian Kembali dalam Peningkatan Kualitas Rumah Susun


Kemen PUPR 2016

41 Rapermen PUPR tentang Pengikatan Jual Beli, termasuk juga PPJB Rumah Susun

2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

42 Rapermen PUPR tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Rumah Susun


Kemen PUPR 2016

43 Rapermen PUPR tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sewa

Revisi Permenpera No. 21 Tahun 2011 Kemen PUPR 2015

44 Rapermen PUPR tentang Standar Pelayanan Minimal Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Rumah Susun


Kemen PUPR 2016

45 Rapermen PUPR tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun


Kemen PUPR 2016

46 Rapermen PUPR tentang Pedoman Permohonan Izin Rencana fungsi dan Pemanfaatan serta Pengubahan Rumah Susun


Kemen PUPR 2017

L.5LAMPIRAN 1



DAN PENELITIAN



47 Repermen PUPR tentang Perubahan Permenpera No. 18 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rusuna yang Dibiayai APBN dan APBD


Kemen PUPR 2018

48 Repermen PUPR tentang Perubahan Permenpera No. 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Rusunawa


Kemen PUPR 2019

49 Repermen PUPR Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Revisi Permenpera No. 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (disesuaikan dengan Kebijakan Kemen PUPR)

Kemen PUPR Kemendagri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota

2015

50 Repermen PUPR tentang Pemberian Kemudahan Perizinan dan Tatacara Pencabutan Izin Pembangunan Terhadap Badan Hukum Oleh Pemerintah Daerah.

Penguat/turunan dari UU nomor 1 tahun 2011, Pasal 33 ayat (3). Ruang Linngkup pengaturan :Bentuk kemudahan perizinanTatacara Pencabutan Izin Pembangunan

Kemen PUPR Kemendagri, Kemenkumham

2016

51 Repermen PUPR tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah

Penguat . turunan dari UU nomor 1 tahun 2011, Pasal 42 ayat (3). Ruang Lingkup pengaturan:Subyek dan obyek jula beli rumahSistem perjanjian pendahuluan jual beli rumahHak, kewajiban, dan laranganPembinaan

Kemen PUPR Kemendagri, Kemenkumham, Kemenkeu, Bank Indonesia

2017

52 Rapermen PUPR tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Skala Besar

Penguat / Turunan dari UU nomor 1 tahun 2011 Pasal 37. Ruang Lingkup pengaturan:Penyelenggaraan PerumahanKriteria Hunian Berimbang

Kemen PUPR Kemendagri,Kemenkumham

2018

53 Rapermen PUPR tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraab Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penguat / turunan dari UU Nomor 1 tahun 2011 Pasal 133 dan UU nomor 20 tahun 2011 Pasal 96 ayat (6). Ruang Lingkup pengaturan :Pelibatan peran masyarakat.Pembentukan Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kemen PUPR Kemendagri, Kemenkumham

2018

54 Rapermen PUPR tentang Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Perumahan

Dukungan Pencapaian Renstra Bidang Penyediaan Perumahan

Kemen PUPR Kemendagri

55 Rapermen PUPR tentang Pedoman Pelaksanaan DAK Bidang Perumahan

Dukungan Pencapaian Renstra Bidang Penyediaan Perumahan

Kemen PUPR Kemendagri

LAMPIRAN 2Matriks Kinerja dan Pendanaan

Kementerian PUPR

L.8 LAMPIRAN 2

LAMPIRAN II : MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TUJUAN 1 : Menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR yang terpadu dan berkelanjutan dalam mendukung keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI

SASARAN/INDIKATOR KINERJA SATUAN LOKASI

TARGET ANGGARAN (JUTA)

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SASARAN STRATEGIS

1 Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan

(1) Indeks rasio dukungan infrastruktur PUPR terhadap keterpaduan pengembangan kawasan

% 35 WPS 80 85 90 95 100 100

2 Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.

(1) Tingkat keterpaduan kebijakan, perencanaan,pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang PUPR

% 7 Pulau 80 85 90 95 100 100

4 Meningkatnya kapasitas dan kualitas konstruksi nasional

(1) Tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional

% 75 78 82 86 90 90

PROGRAM 1 : PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

SASARAN PROGRAM 525.550 841.105 1.084.206 1.288.655 1.523.652 5.263.167

1 Meningkatnya pengembangan Kawasan Strategi, Perkotaan dan Perdesaan, serta keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR

525.550 948.840 1.260.668 1.517.766 1.814.360 6.067.183

1) Tingkat dukungan infrastruktur terhadap kawasan strategis, perkotaan, perdesaan

% 80 85 90 95 100 100

2) Tingkat keterpaduan infrastruktur antar sektor PUPR

% 80 85 90 95 100 100

2 Meningkatnya keterpaduan kebijakan dengan perencanaan

1) Tingkat keterpaduan kebijakan dengan perencanaan

% 80 85 90 95 100 100

3 Meningkatnya keterpaduan pemrograman dan penganggaran pembangunan infrastruktur PUPR

1) Tingkat kesesuaian antara rencana dengan kapasitas pendanaan pembangunan bidang Unit eselon

% 80 85 90 95 100 100

L.9LAMPIRAN 2


TUJUAN 1 : Menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR yang terpadu dan berkelanjutan dalam mendukung keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SASARAN STRATEGIS

1 Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan

(1) Indeks rasio dukungan infrastruktur PUPR terhadap keterpaduan pengembangan kawasan

% 35 WPS 80 85 90 95 100 100

2 Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.

(1) Tingkat keterpaduan kebijakan, perencanaan,pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang PUPR

% 7 Pulau 80 85 90 95 100 100


(1) Tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional

% 75 78 82 86 90 90

PROGRAM 1 : PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

SASARAN PROGRAM 525.550 841.105 1.084.206 1.288.655 1.523.652 5.263.167

1 Meningkatnya pengembangan Kawasan Strategi, Perkotaan dan Perdesaan, serta keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR

525.550 948.840 1.260.668 1.517.766 1.814.360 6.067.183

1) Tingkat dukungan infrastruktur terhadap kawasan strategis, perkotaan, perdesaan

% 80 85 90 95 100 100

2) Tingkat keterpaduan infrastruktur antar sektor PUPR

% 80 85 90 95 100 100

2 Meningkatnya keterpaduan kebijakan dengan perencanaan

1) Tingkat keterpaduan kebijakan dengan perencanaan

% 80 85 90 95 100 100

3 Meningkatnya keterpaduan pemrograman dan penganggaran pembangunan infrastruktur PUPR

1) Tingkat kesesuaian antara rencana dengan kapasitas pendanaan pembangunan bidang Unit eselon

% 80 85 90 95 100 100

L.10 LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 1.1: DUKUNGAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN WILAYAH

UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT BADAN

SASARAN KEGIATAN 140.392 145.732 160.305 176.336 193.969 816.735

1 Dukungan manajemen pengembangan infrastruktur wilayah

Laporan 41 49 49 49 49 237 140.392 145.732 160.305 176.336 193.969 816.735

1) Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

Laporan Jakarta 9 11 11 11 11 53 11.475

2) Jumlah laporan perencanaan anggaran, evaluasi kinerja, serta pengelolaan data dan informasi

Laporan Jakarta 8 10 10 10 10 48 10.400

3) Jumlah laporan pelayanan umum, pengelolaan keuangan dan BMN

Laporan Jakarta 14 16 16 16 16 78 10.060

4) Jumlah laporan penyelenggaran bantuan hukum, kerjasama dan komunikasi publik

Laporan Jakarta 10 12 12 12 12 58 21.463

KEGIATAN 1.2: PERENCANAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

UNIT ORGANISASI: PUSAT PERENCANAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH


1 Kebijakan dan strategi jangka menengah dan panjang bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Dokumen/ Laporan

5 11

5 12

5 12

5 12

5 12

25 99

34.000 61.384 81.558 98.191 117.378 392.511

1) Jumlah dokumen NSPK Kebijakan dan Strategi jangka menengah dan panjang bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Dokumen Jakarta 5 5 5 5 5 25 8.000

2) Jumlah laporan kajian kebijakan, pembiayaan, dan analisa manfaat pembangunan bidang perkerjaan umum dan perumahan rakyat

Laporan Jakarta 7 7 7 7 7 35 18.500

3) Jumlah laporan fasilitasi dan koordinasi perencanaan, kerjasama dan pembinaan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat


4) Jumlah laporan pengelolaan data dan informasi perencanaan Infrastruktur Wilayah

Laporan Jakarta - 1 1 1 1 4 0

2 Keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah jangka menengah dan jangka panjang

Dokumen/ Laporan

17 5

17 5

17 5

17 5

17 5

85 25

32.600 58.857 78.200 94.147 112.545 376.349

1) Jumlah dokumen rencana pengembangan infrastruktur terpadu antar wilayah


2) Jumlah dokumen rencana pengembangan infrastruktur terpadu antar sektor


3 Pengelolaan administrasi perkantoran Laporan 5 5 5 5 5 25 5.780 10.435 13.865 16.692 19.954 66.727

1) Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran

Laporan Jakarta 5 5 5 5 5 25

L.11LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 1.1: DUKUNGAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN WILAYAH

UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT BADAN


1 Dukungan manajemen pengembangan infrastruktur wilayah

Laporan 41 49 49 49 49 237 140.392 145.732 160.305 176.336 193.969 816.735

1) Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

Laporan Jakarta 9 11 11 11 11 53 11.475

2) Jumlah laporan perencanaan anggaran, evaluasi kinerja, serta pengelolaan data dan informasi

Laporan Jakarta 8 10 10 10 10 48 10.400

3) Jumlah laporan pelayanan umum, pengelolaan keuangan dan BMN

Laporan Jakarta 14 16 16 16 16 78 10.060

4) Jumlah laporan penyelenggaran bantuan hukum, kerjasama dan komunikasi publik

Laporan Jakarta 10 12 12 12 12 58 21.463

KEGIATAN 1.2: PERENCANAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

UNIT ORGANISASI: PUSAT PERENCANAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH


1 Kebijakan dan strategi jangka menengah dan panjang bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Dokumen/ Laporan

5 11

5 12

5 12

5 12

5 12

25 99

34.000 61.384 81.558 98.191 117.378 392.511

1) Jumlah dokumen NSPK Kebijakan dan Strategi jangka menengah dan panjang bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat


2) Jumlah laporan kajian kebijakan, pembiayaan, dan analisa manfaat pembangunan bidang perkerjaan umum dan perumahan rakyat


3) Jumlah laporan fasilitasi dan koordinasi perencanaan, kerjasama dan pembinaan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat


4) Jumlah laporan pengelolaan data dan informasi perencanaan Infrastruktur Wilayah

Laporan Jakarta - 1 1 1 1 4 0

2 Keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah jangka menengah dan jangka panjang

Dokumen/ Laporan

17 5

17 5

17 5

17 5

17 5

85 25

32.600 58.857 78.200 94.147 112.545 376.349

1) Jumlah dokumen rencana pengembangan infrastruktur terpadu antar wilayah


2) Jumlah dokumen rencana pengembangan infrastruktur terpadu antar sektor


3 Pengelolaan administrasi perkantoran Laporan 5 5 5 5 5 25 5.780 10.435 13.865 16.692 19.954 66.727



L.12 LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 1.3: PEMROGRAMAN DAN EVALUASI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

UNIT ORGANISASI : PUSAT PEMROGRAMAN DAN EVALUASI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN KEGIATAN 89.664 161.882 215.083 258.947 309.549 1.035.126

1 Program pembangunan jangka pendek keterpaduan pengembangan kawasan

Dokumen 20 20 20 20 20 100 34.070 61.511 81.726 98.393 117.620 393.319

1) Jumlah dokumen rumusan keterpaduan program jangka pendek pembangunan bidang infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Dokumen Jakarta 12 12 12 12 12 60

2) Jumlah dokumen keterpaduan program dan rencana alokasi anggaran tahunan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat


2 Evaluasi kinerja dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan

Laporan 10 10 10 10 10 50 15.750 28.435 37.780 45.485 54.374 181.825

1) Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR


3 Data dan informasi pemograman dan evaluasi keterpaduan pembangunan

Laporan 14 14 14 14 14 70 21.014 37.940 50.409 60.689 72.548 242.600

1) Jumlah Laporan pengelolaan data dan informasi program dan evaluasi keterpaduan pembangunan


4 Naskah Teknis dan Pedoman dan Kriteria perumusan dan evaluasi program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Dokumen 1 1 1 1 1 5 1.250 2.257 2.998 3.610 4.315 14.431

1 Jumlah Naskah Teknis dan Pedoman dan Kriteria perumusan dan evaluasi program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat


5 Pengelolaan administrasi Perkantoran Laporan 25 25 25 25 25 125 17.580 31.739 42.170 50.770 60.692 202.951

1 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran


L.13LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 1.3: PEMROGRAMAN DAN EVALUASI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

UNIT ORGANISASI : PUSAT PEMROGRAMAN DAN EVALUASI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


1 Program pembangunan jangka pendek keterpaduan pengembangan kawasan

Dokumen 20 20 20 20 20 100 34.070 61.511 81.726 98.393 117.620 393.319

1) Jumlah dokumen rumusan keterpaduan program jangka pendek pembangunan bidang infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat


2) Jumlah dokumen keterpaduan program dan rencana alokasi anggaran tahunan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat


2 Evaluasi kinerja dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan

Laporan 10 10 10 10 10 50 15.750 28.435 37.780 45.485 54.374 181.825

1) Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR


3 Data dan informasi pemograman dan evaluasi keterpaduan pembangunan

Laporan 14 14 14 14 14 70 21.014 37.940 50.409 60.689 72.548 242.600

1) Jumlah Laporan pengelolaan data dan informasi program dan evaluasi keterpaduan pembangunan


4 Naskah Teknis dan Pedoman dan Kriteria perumusan dan evaluasi program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Dokumen 1 1 1 1 1 5 1.250 2.257 2.998 3.610 4.315 14.431

1 Jumlah Naskah Teknis dan Pedoman dan Kriteria perumusan dan evaluasi program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat



1 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran


L.14 LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 1.4: PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS

UNIT ORGANISASI : PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS


1 Rencana pengembangan dan rencana teknis keterpaduan infrastruktur wilayah di kawasan strategis

Dokumen/ Laporan

19 2

19 2

19 2

19 2

19 2

95 10

50.828 91.765 121.923 146.788 175.472 586.775

1) Jumlah Dokumen NSPK, rencana pengembangan, dan rencana teknis infrastruktur wilayah di kawasan strategis

Dokumen Jakarta 19 19 19 19 19 95 47.828

2) Jumlah laporan koordinasi program, evaluasi keterpaduan, serta pengolahan data dan informasi di Kawasan Strategis


2 Rencana pengembangan dan rencana teknis keterpaduan infrastruktur wilayah antar kawasan strategis

Dokumen/ Laporan

112

112

112

112

112

5510

36.500 65.898 87.555 105.410 126.009 421.372

1) Jumlah Dokumen NSPK, rencana pengembangan, dan rencana teknis infrastruktur wilayah di antar kawasan strategis

Dokumen Jakarta 11 11 11 11 11 55 33.000

2) Jumlah laporan koordinasi program, evaluasi keterpaduan, serta pengolahan data dan informasi antar Kawasan Strategis


3 Fasilitasi dan pelaksanaan pengadaan tanah di kawasan strategis dan antar kawasan strategis untuk pembangunan infrastruktur wilayah

Laporan 8 8 8 8 8 40 14.800 26.720 35.502 42.742 51.094 170.858

1) Jumlah laporan penyusunan panduan, fasilitasi, dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk infrastruktur wilayah di kawasan strategis dan antar kawasan strategis

Laporan Jakarta 7 7 7 7 7 35 13.300,00

2) Jumlah laporan pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah di kawasan strategis dan antar kawasan strategis

Laporan Jakarta 1 1 1 1 1 5 1.500,00




L.15LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 1.4: PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS

UNIT ORGANISASI : PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS


1 Rencana pengembangan dan rencana teknis keterpaduan infrastruktur wilayah di kawasan strategis

Dokumen/ Laporan

19 2

19 2

19 2

19 2

19 2

95 10

50.828 91.765 121.923 146.788 175.472 586.775

1) Jumlah Dokumen NSPK, rencana pengembangan, dan rencana teknis infrastruktur wilayah di kawasan strategis

Dokumen Jakarta 19 19 19 19 19 95 47.828

2) Jumlah laporan koordinasi program, evaluasi keterpaduan, serta pengolahan data dan informasi di Kawasan Strategis


2 Rencana pengembangan dan rencana teknis keterpaduan infrastruktur wilayah antar kawasan strategis

Dokumen/ Laporan

112

112

112

112

112

5510

36.500 65.898 87.555 105.410 126.009 421.372

1) Jumlah Dokumen NSPK, rencana pengembangan, dan rencana teknis infrastruktur wilayah di antar kawasan strategis

Dokumen Jakarta 11 11 11 11 11 55 33.000

2) Jumlah laporan koordinasi program, evaluasi keterpaduan, serta pengolahan data dan informasi antar Kawasan Strategis


3 Fasilitasi dan pelaksanaan pengadaan tanah di kawasan strategis dan antar kawasan strategis untuk pembangunan infrastruktur wilayah

Laporan 8 8 8 8 8 40 14.800 26.720 35.502 42.742 51.094 170.858

1) Jumlah laporan penyusunan panduan, fasilitasi, dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk infrastruktur wilayah di kawasan strategis dan antar kawasan strategis

Laporan Jakarta 7 7 7 7 7 35 13.300,00

2) Jumlah laporan pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah di kawasan strategis dan antar kawasan strategis

Laporan Jakarta 1 1 1 1 1 5 1.500,00




L.16 LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 1.5: PENGEMBANGAN PERKOTAAN

UNIT ORGANISASI : PUSAT PENGEMBANGAN PERKOTAAN


1 NSPK, rencana pengembangan dan rencana teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan

Dokumen/ Laporan

203

203

203

203

203

10015

61.313 110.695 147.074 177.068 211.670 707.820

1) Jumlah dokumen NSPK, rencana pengembangan kawasan, dan rencana teknis keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di kawasan perkotaan dan perdesaan

Dokumen Jakarta 20 20 20 20 20 100 57.766

2) Jumlah laporan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan


2 Data dan informasi pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan

Laporan 1 1 1 1 1 5 1.933 3.489 4.636 5.581 6.672 22.311

1) Jumlah laporan pengelolaan data dan informasi kawasan perkotaan dan perdesaan


3 Keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan

Laporan Jakarta 15 15 15 15 15 75 38.416 69.357 92.150 110.943 132.623 443.488

1) Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas pengembangan kawasan perkotan dan perdesaan

Laporan Jakarta 15 15 15 15 15 75 38.416

4 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis, rencana dan program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan, dan perdesaan

Laporan - 1 1 1 1 4 -

1) Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis, rencana dan program keterpaduan pengembangan Kawasan perkotaan dan perdesaan

Laporan Jakarta - 1 1 1 1 4




L.17LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 1.5: PENGEMBANGAN PERKOTAAN

UNIT ORGANISASI : PUSAT PENGEMBANGAN PERKOTAAN


1 NSPK, rencana pengembangan dan rencana teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan

Dokumen/ Laporan

203

203

203

203

203

10015

61.313 110.695 147.074 177.068 211.670 707.820

1) Jumlah dokumen NSPK, rencana pengembangan kawasan, dan rencana teknis keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di kawasan perkotaan dan perdesaan

Dokumen Jakarta 20 20 20 20 20 100 57.766

2) Jumlah laporan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan


2 Data dan informasi pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan

Laporan 1 1 1 1 1 5 1.933 3.489 4.636 5.581 6.672 22.311

1) Jumlah laporan pengelolaan data dan informasi kawasan perkotaan dan perdesaan


3 Keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan

Laporan Jakarta 15 15 15 15 15 75 38.416 69.357 92.150 110.943 132.623 443.488

1) Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas pengembangan kawasan perkotan dan perdesaan

Laporan Jakarta 15 15 15 15 15 75 38.416

4 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis, rencana dan program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan, dan perdesaan

Laporan - 1 1 1 1 4 -

1) Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis, rencana dan program keterpaduan pengembangan Kawasan perkotaan dan perdesaan

Laporan Jakarta - 1 1 1 1 4




L.18 LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PROGRAM 2: PEMBINAAN KONSTRUKSI

SASARAN STRATEGIS 722.900 923.769 1.143.958 1.365.155 1.587.413 5.743.195


1) Tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional

% 75 78 82 86 90 90

PROGRAM 3 PEMBINAAN KONSTRUKSI

SASARAN PROGRAM

1 Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh badan usaha nasional

1) Rasio kapitalisasi konstruksi oleh badan usaha nasional

% 3 3 3 3 3 15

2 Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar

1) Tingkat BUJK yang berkualifikasi besar BUJK Kualifikasi Besar

25 25 25 25 25 125

3 Meningkatnya penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi

1) Tingkat penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi

% 8 8 8 8 8 40

4 Meningkatnya produktivitas industri konstruksi

1) Persentase SDM konstruksi yang kompeten

% 8 12 17 24 34 34

2) Tingkat penggunaan teknologi inovatif

% 20 25 30 35 40 40

3) Tingkat utilisasi produk unggulan % 17 20 23 26 30 30

KEGIATAN 3.1: PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBERDAYA JASA KONSTRUKSI

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBERDAYA JASA KONSTRUKSI


1 Kelembagaan pembinaan jasa konstruksi Profil 1 1 1 1 1 5

1) Jumlah profil kelembagaan pembinaan jasa konstruksi

Profil Jakarta 1 1 1 1 1 5

2 Pembinaan penerapan teknologi inovatif Profil 1 1 1 1 1 5

1) Jumlah profil pembinaan penerapan teknologi inovatif


3 Informasi rantai pasok konstruksi Dokumen 2 2 2 2 2 10

1) Jumlah layanan informasi rantai pasok konstruksi


4 Pengelolaan administrasi perkantoran Laporan 13 13 13 13 13 65

1) Jumlah Layanan Perkantoran Laporan Jakarta 13 13 13 13 13 65

L.19LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PROGRAM 2: PEMBINAAN KONSTRUKSI

SASARAN STRATEGIS 722.900 923.769 1.143.958 1.365.155 1.587.413 5.743.195


1) Tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional

% 75 78 82 86 90 90

PROGRAM 3 PEMBINAAN KONSTRUKSI

SASARAN PROGRAM

1 Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh badan usaha nasional

1) Rasio kapitalisasi konstruksi oleh badan usaha nasional

% 3 3 3 3 3 15

2 Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar

1) Tingkat BUJK yang berkualifikasi besar BUJK Kualifikasi Besar

25 25 25 25 25 125

3 Meningkatnya penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi

1) Tingkat penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi

% 8 8 8 8 8 40

4 Meningkatnya produktivitas industri konstruksi

1) Persentase SDM konstruksi yang kompeten

% 8 12 17 24 34 34

2) Tingkat penggunaan teknologi inovatif

% 20 25 30 35 40 40

3) Tingkat utilisasi produk unggulan % 17 20 23 26 30 30

KEGIATAN 3.1: PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBERDAYA JASA KONSTRUKSI

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBERDAYA JASA KONSTRUKSI


1 Kelembagaan pembinaan jasa konstruksi Profil 1 1 1 1 1 5

1) Jumlah profil kelembagaan pembinaan jasa konstruksi


2 Pembinaan penerapan teknologi inovatif Profil 1 1 1 1 1 5

1) Jumlah profil pembinaan penerapan teknologi inovatif


3 Informasi rantai pasok konstruksi Dokumen 2 2 2 2 2 10

1) Jumlah layanan informasi rantai pasok konstruksi




L.20 LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 3.2 : PEMBINAAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI


1 Pembinaan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi

Profil 1 1 1 1 1 5

1) Jumlah profil pembinaan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi




KEGIATAN 3.3: PEMBINAAN INVESTASI INFRASTRUKTUR

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR


1 Kebijakan dan Strategi kapitalisasi konstruksi dan pengusahaan infrastruktur oleh badan usaha nasional

Draft NSPK 2 2 2 2 2 10

1) Jumlah Draft NSPK Draft NSPK Jakarta 2 2 2 2 2 10

2 Fasilitasi kapitalisasi dan pengusahaan infrastruktur oleh badan usaha nasional

Profil 1 1 1 1 1 5

1) Jumlah profil fasilitasi kapitalisasi dan pengusahaan infrastruktur



1 Jumlah Layanan Perkantoran Laporan Jakarta 13 13 13 13 13 65

KEGIATAN 3.4: PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI


1 Standar dan Pedoman peningkatan kompetensi SDM konstruksi

Draft NSPK 16 16 16 16 16 80

1) Jumlah standar dan pedoman kompetensi dan produktivitas kerja konstruksi

Draft NSPK Jakarta 16 16 16 16 16 80



KEGIATAN 3.5: PEMBINAAN KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN

SASARAN KEGIATAN 367.965 551.087 752.641 954.273 1.155.987 3.781.953

1 Kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi

Profil 1 1 1 1 1 5

1) Jumlah profil kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi




L.21LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 3.2 : PEMBINAAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI


1 Pembinaan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi

Profil 1 1 1 1 1 5

1) Jumlah profil pembinaan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi




KEGIATAN 3.3: PEMBINAAN INVESTASI INFRASTRUKTUR

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR


1 Kebijakan dan Strategi kapitalisasi konstruksi dan pengusahaan infrastruktur oleh badan usaha nasional

Draft NSPK 2 2 2 2 2 10

1) Jumlah Draft NSPK Draft NSPK Jakarta 2 2 2 2 2 10

2 Fasilitasi kapitalisasi dan pengusahaan infrastruktur oleh badan usaha nasional

Profil 1 1 1 1 1 5

1) Jumlah profil fasilitasi kapitalisasi dan pengusahaan infrastruktur



1 Jumlah Layanan Perkantoran Laporan Jakarta 13 13 13 13 13 65

KEGIATAN 3.4: PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI


1 Standar dan Pedoman peningkatan kompetensi SDM konstruksi

Draft NSPK 16 16 16 16 16 80

1) Jumlah standar dan pedoman kompetensi dan produktivitas kerja konstruksi

Draft NSPK Jakarta 16 16 16 16 16 80



KEGIATAN 3.5: PEMBINAAN KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN

SASARAN KEGIATAN 367.965 551.087 752.641 954.273 1.155.987 3.781.953

1 Kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi

Profil 1 1 1 1 1 5

1) Jumlah profil kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi




L.22 LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 3.6: PENYELENGGARAAN PELAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI


1 Layanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi

Dokumen/ Laporan

5 5 5 5 5 25

1) Jumlah layanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi

Dokumen/ Laporan

Jakarta 5 5 5 5 5 25

2 Pengelolaan adminstrasi perkantoran Laporan 13 13 13 13 13 65


L.23LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 3.6: PENYELENGGARAAN PELAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI


1 Layanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi

Dokumen/ Laporan

5 5 5 5 5 25

1) Jumlah layanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi

Dokumen/ Laporan

Jakarta 5 5 5 5 5 25

2 Pengelolaan adminstrasi perkantoran Laporan 13 13 13 13 13 65


L.24 LAMPIRAN 2


TUJUAN 2 : Menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi

SASARAN/INDIKATOR KINERJA

SATUAN LOKASI TARGET ANGGARAN (JUTA)

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SASARAN STRATEGIS

1 Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi

% 52 63 75 86 97 97

1 Tingkat dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi

% 52 63 75 86 97 97

2 Meningkatnya ketahanan air % 60 65 65 87 87 87

1 Tingkat dukungan ketahanan air % 60 65 65 87 87 87

SASARAN PROGRAM 30.812.502 62.025.168 73.667.428 75.556.287 74.500.395 6.561.780

1 Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku

m3/detik 57,88 69,88 81,75 94,75 116,75 162,26

1 Peningkatan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku

m3/detik 8,65 12,00 11,87 13,00 22,00

67,52

2 Pengembalian fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku seperti semula

m3/detik 8,20 1,70 2,29 2,72 6,84

21,76

3 Terjaganya fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku

m3/detik 49,23 57,88 69,88 81,75 94,75

94,75

2 Meningkatnya kinerja layanan irigasi Hektar 3.681.878 3.892.438 3.976.786 4.033.630 4.087.748 4.910.820

1 Peningkatan layanan jaringan irigasi

Hektar 181.283 210.561 228.783 202.446 182.303 1.005.376

2 Pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi

Hektar 477.961 691.490 676.103 644.548 509.899 3.000.000

3 Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi

Hektar 3.500.595 3.681.878 3.748.003 3.831.184 3.905.445 3.905.445

3 Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air

juta m3 16.408 15.465 15.598 16.192 17.062 18.238

1 Peningkatan kapasitas tampung sumber air

juta m3 1.012 2 12 149 492 1.668

Status 20 Maret 2015 Payaseunara, Rajui, Jatigede,

Bajulmati, Nipah, Titab

Teritip Marangkayu Kuningan, Bendo, Gongseng, Tukul,Tugu,

Karalloe

Pidekso, Gondang,

Keureuto, Logung, Raknamo, Bintang Bano, Tanju dan

Mila, Rotiklod, Sei Gong, Ciawi,

Sukamahi,Kolhua, lolak, telagawaja,

tapin

2 Pengembalian fungsi dan kapasitas tampung sumber air

juta m3 377 859 793 778 786 3.593

3 Terjaganya kapasitas tampung sumber air

juta m3 15.396 15.463 15.585 16.044 16.570 16.570

L.25LAMPIRAN 2


TUJUAN 2 : Menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SASARAN STRATEGIS

1 Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi

% 52 63 75 86 97 97

1 Tingkat dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi

% 52 63 75 86 97 97

2 Meningkatnya ketahanan air % 60 65 65 87 87 87

1 Tingkat dukungan ketahanan air % 60 65 65 87 87 87

SASARAN PROGRAM 30.812.502 62.025.168 73.667.428 75.556.287 74.500.395 6.561.780

1 Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku

m3/detik 57,88 69,88 81,75 94,75 116,75 162,26

1 Peningkatan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku

m3/detik 8,65 12,00 11,87 13,00 22,00

67,52

2 Pengembalian fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku seperti semula

m3/detik 8,20 1,70 2,29 2,72 6,84

21,76

3 Terjaganya fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku

m3/detik 49,23 57,88 69,88 81,75 94,75

94,75

2 Meningkatnya kinerja layanan irigasi Hektar 3.681.878 3.892.438 3.976.786 4.033.630 4.087.748 4.910.820

1 Peningkatan layanan jaringan irigasi

Hektar 181.283 210.561 228.783 202.446 182.303 1.005.376

2 Pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi

Hektar 477.961 691.490 676.103 644.548 509.899 3.000.000

3 Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi

Hektar 3.500.595 3.681.878 3.748.003 3.831.184 3.905.445 3.905.445

3 Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air

juta m3 16.408 15.465 15.598 16.192 17.062 18.238

1 Peningkatan kapasitas tampung sumber air

juta m3 1.012 2 12 149 492 1.668




Karalloe

Pidekso, Gondang,




tapin

2 Pengembalian fungsi dan kapasitas tampung sumber air

juta m3 377 859 793 778 786 3.593

3 Terjaganya kapasitas tampung sumber air

juta m3 15.396 15.463 15.585 16.044 16.570 16.570

L.26 LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air

Hektar 18.458 43.117 44.481 45.844 48.100 200.000

1 Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air

Hektar 18.458 43.117 44.481 45.844 48.100 200.000

5 Meningkatnya upaya konservasi sumber daya air % 20 20 20 20 20 100

1 Peningkatan persentase kawasan / lokasi yang dikonservasi pada kawasan prioritas

% 20 20 20 20 20 100

6 Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA

indeks 2 3 3 3 4 4

1 Peningkatan indeks RBO (indeks) indeks 2 3 3 3 4 4

KEGIATAN 1: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA

UNIT ORGANISASI: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SDA


1 NSPK administrasi pengelolaan SDM, BMN, keuangan, informasi publik, dan lahan

N/S/P/K 6 6 6 6 6 30 479 1.000 1.100 1.210 1.331 5.120

1 Jumlah NSPK dukungan administrasi dan pengelolaan SDM dan organisasi tatalaksana/mekanisme kerja internal

N/S/P/K 1 1 1 1 1

5

2 Jumlah NSPK dukungan administrasi dan pengelolaan BMN

N/S/P/K 1 1 1 1 1

5

3 Jumlah NSPK dukungan administrasi pengelolaan keuangan dan kerumahtanggaan

N/S/P/K 1 1 1 1 1

5

4 Jumlah NSPK dukungan administrasi dan pengelolaan regulasi/pendampingan hukum

N/S/P/K 1 1 1 1 1

5

5 Jumlah NSPK dukungan administrasi dan pengelolaan hubungan masyarakat/informasi publik

N/S/P/K 1 1 1 1 1

5

6 Jumlah NSPK dukungan administrasi dan fasilitasi lahan

N/S/P/K 1 1 1 1 1

5

L.27LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air

Hektar 18.458 43.117 44.481 45.844 48.100 200.000

1 Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air

Hektar 18.458 43.117 44.481 45.844 48.100 200.000

5 Meningkatnya upaya konservasi sumber daya air % 20 20 20 20 20 100

1 Peningkatan persentase kawasan / lokasi yang dikonservasi pada kawasan prioritas

% 20 20 20 20 20 100

6 Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA

indeks 2 3 3 3 4 4

1 Peningkatan indeks RBO (indeks) indeks 2 3 3 3 4 4

KEGIATAN 1: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA

UNIT ORGANISASI: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SDA


1 NSPK administrasi pengelolaan SDM, BMN, keuangan, informasi publik, dan lahan

N/S/P/K 6 6 6 6 6 30 479 1.000 1.100 1.210 1.331 5.120

1 Jumlah NSPK dukungan administrasi dan pengelolaan SDM dan organisasi tatalaksana/mekanisme kerja internal

N/S/P/K 1 1 1 1 1

5

2 Jumlah NSPK dukungan administrasi dan pengelolaan BMN

N/S/P/K 1 1 1 1 1

5

3 Jumlah NSPK dukungan administrasi pengelolaan keuangan dan kerumahtanggaan

N/S/P/K 1 1 1 1 1

5

4 Jumlah NSPK dukungan administrasi dan pengelolaan regulasi/pendampingan hukum

N/S/P/K 1 1 1 1 1

5

5 Jumlah NSPK dukungan administrasi dan pengelolaan hubungan masyarakat/informasi publik

N/S/P/K 1 1 1 1 1

5

6 Jumlah NSPK dukungan administrasi dan fasilitasi lahan

N/S/P/K 1 1 1 1 1

5

L.28 LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 Layanan manajemen administrasi pengelolaan SDM, BMN, keuangan, informasi publik, dan lahan

%

Fasilitasi pengadaan

tanah

Indeks

20

0

20

5

20

5

20

5

20

5

20

20

564.828 403.879 432.129 462.355 494.695 2.357.887

1 Persentase peningkatan layanan administrasi dan pengelolaan perumusan regulasi, urusan hukum dan perjanjian/pendampingan hukum

% 20 20 20 20 20 20

2 Persentase peningkatan kinerja pegawai (SKP dan prestasi kerja)

% 20 20 20 20 20 20

3 Persentase peningkatan layanan administrasi dan pengelolaan keuangan dan kerumahtanggaan

% 20 20 20 20 20 20

4 Persentase peningkatan layanan administrasi dan pengelolaan kepegawaian dan Ortala

% 20 20 20 20 20 20

5 Persentase peningkatan penyelenggaraan komunikasi dan layanan publik

% 20 20 20 20 20 20

6 Jumlah fasilitasi administrasi dan pengadaan tanah yang dilaksanakan

fasilitasi pengadaan

tanah

5 5 5 5 20

7 Persentase peningkatan kompetensi SDM aparatur

% 20 20 20 20 20 20

8 Persentase peningkatan layanan administrasi dan pengelolaan BMN

% 20 20 20 20 20 20

9 Indeks survei dan evaluasi kepuasan pegawai

indeks

3 Layanan teknis administrasi pengelolaan SDM, BMN, keuangan, informasi publik, dan lahan

Pemda/masyarakat/dunia usaha

10 10 10 10 40 -

173.091 185.198 198.152 212.012 768.454

1 Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis dukungan administrasi dan pengelolaan BMN dan Keuangan


5 5 5 5 20

2 Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis dukungan administrasi dan pengelolaan SDM dan organisasi tatalaksana/mekanisme kerja internal


5 5 5 5 20

L.29LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


%

Fasilitasi pengadaan

tanah

Indeks

20

0

20

5

20

5

20

5

20

5

20

20

564.828 403.879 432.129 462.355 494.695 2.357.887


% 20 20 20 20 20 20


% 20 20 20 20 20 20


% 20 20 20 20 20 20


% 20 20 20 20 20 20


% 20 20 20 20 20 20

6 Jumlah fasilitasi administrasi dan pengadaan tanah yang dilaksanakan

fasilitasi pengadaan

tanah

5 5 5 5 20

7 Persentase peningkatan kompetensi SDM aparatur

% 20 20 20 20 20 20


% 20 20 20 20 20 20

9 Indeks survei dan evaluasi kepuasan pegawai

indeks



10 10 10 10 40 -

173.091 185.198 198.152 212.012 768.454

1 Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis dukungan administrasi dan pengelolaan BMN dan Keuangan


5 5 5 5 20

2 Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis dukungan administrasi dan pengelolaan SDM dan organisasi tatalaksana/mekanisme kerja internal


5 5 5 5 20

L.30 LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 2: PEMBINAAN PENATAGUNAAN SDA

UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT BINA PENATAGUNAAN SDA


1 NSPK tata kelola pengelolaan SDA terpadu N/S/P/K 1 1 1 1 1 5 9.144 10.058 11.064 12.170 13.387 55.823

1 Jumlah NSPK dukungan tata kelola pengelolaan SDA terpadu

N/S/P/K 1 1 1 1 1 5

2 Layanan manajemen tata kelola pengelolaan SDA terpadu

BBWS/BWS %

Kajian

33 60

1

33 60

1

33 60

1

33 60

1

33 60

1

33 60

5

97.515 62.475 30.099 46.871 51.955 288.915

1 Jumlah BBWS/BWS yang diberikan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan pola dan rencana pengelolaan SDA kewenangan pusat

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33

2 Jumlah BBWS/BWS yang diberikan bimbingan teknis pengendalian pemanfaatan SDA

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33

3 Persentase peningkatan layanan perizinan dan kerjasama penggunaan dan pemanfatan SDA

% 20 20 20 20 20

20

4 Jumlah kajian lingkungan strategis SDA dan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Kajian 1 1 1 1 1

5

5 Jumlah BBWS/BWS yang diberikan bimbingan teknis pengelolaan hidrologi WS dan kualitas air pada sumber air

BBWS/BWS 33 33 33 33 33

33

6 Jumlah BBWS/BWS yang diberikan bimbingan teknis peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga PSDA

BBWS/BWS 33 33 33 33 33

33

7 Persentase penyusunan peraturan perundang-undangan bidang SDA

% 100 100 100 100 100 100

3 Layanan teknis tata kelola pengelolaan SDA terpadu


5 5 5 5 20 -

28.380 26.955 16.784 18.732 90.851

1 Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan pengelolaan SDA WS, pengelolaan hidrologi WS dan kualitas air sumber air, pembinaan kelembagaan, penyusunan sistem pola investasi serta pembinaan pengendalian pemanfaatan SDA


5 5 5 5 20

L.31LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 2: PEMBINAAN PENATAGUNAAN SDA

UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT BINA PENATAGUNAAN SDA


1 NSPK tata kelola pengelolaan SDA terpadu N/S/P/K 1 1 1 1 1 5 9.144 10.058 11.064 12.170 13.387 55.823

1 Jumlah NSPK dukungan tata kelola pengelolaan SDA terpadu

N/S/P/K 1 1 1 1 1 5


BBWS/BWS %

Kajian

33 60

1

33 60

1

33 60

1

33 60

1

33 60

1

33 60

5

97.515 62.475 30.099 46.871 51.955 288.915

1 Jumlah BBWS/BWS yang diberikan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan pola dan rencana pengelolaan SDA kewenangan pusat

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33

2 Jumlah BBWS/BWS yang diberikan bimbingan teknis pengendalian pemanfaatan SDA

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33

3 Persentase peningkatan layanan perizinan dan kerjasama penggunaan dan pemanfatan SDA

% 20 20 20 20 20

20

4 Jumlah kajian lingkungan strategis SDA dan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Kajian 1 1 1 1 1

5

5 Jumlah BBWS/BWS yang diberikan bimbingan teknis pengelolaan hidrologi WS dan kualitas air pada sumber air

BBWS/BWS 33 33 33 33 33

33

6 Jumlah BBWS/BWS yang diberikan bimbingan teknis peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga PSDA

BBWS/BWS 33 33 33 33 33

33

7 Persentase penyusunan peraturan perundang-undangan bidang SDA

% 100 100 100 100 100 100

3 Layanan teknis tata kelola pengelolaan SDA terpadu


5 5 5 5 20 -

28.380 26.955 16.784 18.732 90.851

1 Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan pengelolaan SDA WS, pengelolaan hidrologi WS dan kualitas air sumber air, pembinaan kelembagaan, penyusunan sistem pola investasi serta pembinaan pengendalian pemanfaatan SDA


5 5 5 5 20

L.32 LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Dukungan teknis pengelolaan sistem data dan informasi banjir (Flood Forecasting Warning System)

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33 -

2.000 2.000 2.000

2.000

8.000

1 Jumlah BBWS/BWS yang memiliki sistem data dan informasi banjir (Flood Forecasting Warning System)

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33

KEGIATAN 3: PEMBINAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT PENGEMBANGAN JARINGAN SDA


1 NSPK perencanaan dan pemrograman SDA N/S/P/K 1 1 1 1 1 5 534 1.000 1.100 1.210 1.331 5.175

1 Jumlah NSPK dukungan perencanaan dan pemrograman SDA

N/S/P/K 1 1 1 1 1 5

2 Layanan manajemen perencanaan dan pemrograman SDA

% kebijakan

strategi

28 1

30 1

33 1

34 1

35 1

35 5

73.937 52.598 56.259 60.174 64.361 307.329

1 Kesesuaian program dan anggaran dengan perencanaannya

% 50 60 70 75 80

80

2 Persentase peningkatan pengendalian program dan anggaran

% 20 20 20 20 20

20

3 Jumlah kebijakan strategi pengelolaan SDA

kebijakan strategi

1 1 1 1 1

5

4 Persentase peningkatan layanan administrasi dan pengelolaan KLN

% 20 20 20 20 20

20

5 Persentase peningkatan layanan sistem data dan informasi SDA

% 20 20 20 20 20

20

3 Layanan teknis perencanaan dan pemrograman SDA

Pemda/masyarakat/

dunia

5 5 5 5

20

-

22.542 24.111 25.789 27.583 100.025

1 Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan pemrograman dan penganggaran

Pemda/masyarakat/

dunia

5 5 5 5

20

KEGIATAN 4: PEMBINAAN WADUK, EMBUNG, DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA

UNIT ORGANISASI: PUSAT BENDUNGAN

SASARAN KEGIATAN - 42.899 55.604 59.496 63.661 221.660

1 NSPK bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya

N/S/P/K 1 1 1 1 1 5 -

2.000 2.200 2.420 2.662 9.282

1 Jumlah NSPK bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya

N/S/P/K 1 1 1 1 1 5

2 Layanan teknis bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya


5 5 5 5 20 -

12.270 16.021 17.123 18.300 63.713

L.33LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Dukungan teknis pengelolaan sistem data dan informasi banjir (Flood Forecasting Warning System)

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33 -

2.000 2.000 2.000

2.000

8.000


BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33

KEGIATAN 3: PEMBINAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT PENGEMBANGAN JARINGAN SDA


1 NSPK perencanaan dan pemrograman SDA N/S/P/K 1 1 1 1 1 5 534 1.000 1.100 1.210 1.331 5.175

1 Jumlah NSPK dukungan perencanaan dan pemrograman SDA

N/S/P/K 1 1 1 1 1 5

2 Layanan manajemen perencanaan dan pemrograman SDA

% kebijakan

strategi

28 1

30 1

33 1

34 1

35 1

35 5

73.937 52.598 56.259 60.174 64.361 307.329

1 Kesesuaian program dan anggaran dengan perencanaannya

% 50 60 70 75 80

80

2 Persentase peningkatan pengendalian program dan anggaran

% 20 20 20 20 20

20

3 Jumlah kebijakan strategi pengelolaan SDA

kebijakan strategi

1 1 1 1 1

5

4 Persentase peningkatan layanan administrasi dan pengelolaan KLN

% 20 20 20 20 20

20


% 20 20 20 20 20

20

3 Layanan teknis perencanaan dan pemrograman SDA

Pemda/masyarakat/

dunia

5 5 5 5

20

-

22.542 24.111 25.789 27.583 100.025

1 Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan pemrograman dan penganggaran

Pemda/masyarakat/

dunia

5 5 5 5

20

KEGIATAN 4: PEMBINAAN WADUK, EMBUNG, DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA

UNIT ORGANISASI: PUSAT BENDUNGAN


1 NSPK bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya

N/S/P/K 1 1 1 1 1 5 -

2.000 2.200 2.420 2.662 9.282

1 Jumlah NSPK bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya

N/S/P/K 1 1 1 1 1 5



5 5 5 5 20 -

12.270 16.021 17.123 18.300 63.713

L.34 LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya


5 5 5 5

20

3 Dukungan bimbingan teknis waduk, embung, dan bangunan penampung air lainnya

BBWS/BWS 33 33 33 33 33

33

-

28.629 37.383 39.953 42.699 148.665

1 Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis pembangunan, persiapan OP dan rehabilitasi waduk, embung, dan bangunan penampung air lainnya

BBWS/BWS 33 33 33 33 33

33

KEGIATAN 5: PEMBINAAN KONSERVASI, PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR GUNUNG BERAPI, DAN PENGAMANAN PANTAI

UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT SUNGAI DAN PANTAI


1 NSPK pengelolaan banjir, pengendalian lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai

N/S/P/K 1 1 1 1 1

5

-

2.000 2.200 2.420 2.662 9.282

1 Jumlah NSPK pengelolaan banjir, pengendalian lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai

N/S/P/K 1 1 1 1 1

5

2 Layanan teknis pengelolaan banjir, pengendalian lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai

Pemda/ masyarakat/ dunia usaha

5 5 5 5

20

-

18.705 24.362 26.047 27.849 96.962

1 Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi pengelolaan banjir, pengendalian lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai


5 5 5 5

20

2 Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan restorasi, revitalisasi, konservasi sumber daya air


5 5 5 5 20

3 Dukungan bimbingan teknis konservasi, pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan pengamanan pantai

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33 108.148 43.644 56.844 60.777 64.981 334.393

1 Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis pembangunan, persiapan OP, dan rehabilitasi sarana prasarana konservasi, pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan pengamanan pantai

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33

L.35LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



5 5 5 5

20

3 Dukungan bimbingan teknis waduk, embung, dan bangunan penampung air lainnya

BBWS/BWS 33 33 33 33 33

33

-

28.629 37.383 39.953 42.699 148.665

1 Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis pembangunan, persiapan OP dan rehabilitasi waduk, embung, dan bangunan penampung air lainnya

BBWS/BWS 33 33 33 33 33

33

KEGIATAN 5: PEMBINAAN KONSERVASI, PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR GUNUNG BERAPI, DAN PENGAMANAN PANTAI

UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT SUNGAI DAN PANTAI


1 NSPK pengelolaan banjir, pengendalian lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai

N/S/P/K 1 1 1 1 1

5

-

2.000 2.200 2.420 2.662 9.282


N/S/P/K 1 1 1 1 1

5



5 5 5 5

20

-

18.705 24.362 26.047 27.849 96.962



5 5 5 5

20



5 5 5 5 20

3 Dukungan bimbingan teknis konservasi, pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan pengamanan pantai

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33 108.148 43.644 56.844 60.777 64.981 334.393

1 Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis pembangunan, persiapan OP, dan rehabilitasi sarana prasarana konservasi, pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan pengamanan pantai

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33

L.36 LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 6: PEMBINAAN IRIGASI, RAWA, DAN TAMBAK

UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA


1 NSPK irigasi, irigasi rawa, dan irigasi tambak N/S/P/K 1 1 1 1 1 5 3.944 2.000 2.200 2.420 2.662 13.226

1 Jumlah NSPK irigasi, irigasi rawa, dan irigasi tambak

N/S/P/K 1 1 1 1 1 5

2 Layanan teknis irigasi, irigasi rawa, dan irigasi tambak


- 10 10 10 10 40 -

35.703 43.642 46.677

49.922

175.944

1 Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi irigasi, irigasi rawa, dan irigasi tambak


5 5 5 5

20

2 Jumlah Pemda yang diberi bimbingan/bantuan teknis dalam pemenuhan SPM irigasi di daerah

Pemda 5 5 5 5

20

3 Dukungan bimbingan teknis irigasi, rawa dan tambak

BBWS/BWS Pemda

33 0

33 5

33 5

33 5

33 5

33 20

168.169 83.307 101.831 108.913 116.486 578.706

1 Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis pembangunan, persiapan OP dan rehabilitasi irigasi, rawa dan tambak

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33

2 Jumlah pemda yang diberi bimbingan teknis pelaksanaan SPM irigasi

Pemda 5 5 5 5 20

KEGIATAN 7: PEMBINAAN PENGELOLAAN AIR BAKU DAN AIR TANAH

UNIT ORGANISASI: PUSAT AIR BAKU DAN AIR TANAH


1 NSPK sarana dan prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku dan air tanah

N/S/P/K 1 1 1 1 1 5 -

2.000 2.200 2.420 2.662 9.282

1 Jumlah NSPK sarana dan prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku dan air tanah

N/S/P/K 1 1 1 1 1 5

2 Layanan teknis sarana dan prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku dan air tanah

pemda/masyarakat/

dunia

5 5 5 5 20 -

11.501 14.107 15.075 16.108 56.792

1 Jumlah pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku dan air tanah

pemda/masyarakat/

dunia

5 5 5 5 20

L.37LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 6: PEMBINAAN IRIGASI, RAWA, DAN TAMBAK

UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA


1 NSPK irigasi, irigasi rawa, dan irigasi tambak N/S/P/K 1 1 1 1 1 5 3.944 2.000 2.200 2.420 2.662 13.226

1 Jumlah NSPK irigasi, irigasi rawa, dan irigasi tambak

N/S/P/K 1 1 1 1 1 5

2 Layanan teknis irigasi, irigasi rawa, dan irigasi tambak


- 10 10 10 10 40 -

35.703 43.642 46.677

49.922

175.944

1 Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi irigasi, irigasi rawa, dan irigasi tambak


5 5 5 5

20

2 Jumlah Pemda yang diberi bimbingan/bantuan teknis dalam pemenuhan SPM irigasi di daerah

Pemda 5 5 5 5

20

3 Dukungan bimbingan teknis irigasi, rawa dan tambak

BBWS/BWS Pemda

33 0

33 5

33 5

33 5

33 5

33 20

168.169 83.307 101.831 108.913 116.486 578.706

1 Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis pembangunan, persiapan OP dan rehabilitasi irigasi, rawa dan tambak

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33

2 Jumlah pemda yang diberi bimbingan teknis pelaksanaan SPM irigasi

Pemda 5 5 5 5 20

KEGIATAN 7: PEMBINAAN PENGELOLAAN AIR BAKU DAN AIR TANAH

UNIT ORGANISASI: PUSAT AIR BAKU DAN AIR TANAH


1 NSPK sarana dan prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku dan air tanah

N/S/P/K 1 1 1 1 1 5 -

2.000 2.200 2.420 2.662 9.282

1 Jumlah NSPK sarana dan prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku dan air tanah

N/S/P/K 1 1 1 1 1 5


pemda/masyarakat/

dunia

5 5 5 5 20 -

11.501 14.107 15.075 16.108 56.792

1 Jumlah pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku dan air tanah

pemda/masyarakat/

dunia

5 5 5 5 20

L.38 LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 Dukungan bimbingan teknis pengelolaan air baku dan air tanah

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33 -

26.836 32.917 35.175 37.586 132.514

1 Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis pembangunan, persiapan OP dan rehabilitasi penyediaan dan pengelolaan air baku dan air tanah

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33

KEGIATAN 8: PEMBINAAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SERTA PENANGGULANGAN DARURAT AKIBAT BENCANA

UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN


1 NSPK OP sarana prasarana SDA N/S/P/K 5 5 5 5 5 25 12.557 13.813 15.194 16.714 18.385 76.664


N/S/P/K 1 1 1 1 1 5

2 Jumlah NSPK OP sarana dan prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku dan air tanah

N/S/P/K 1 1 1 1 1 5

3 Jumlah NSPK OP sarana prasarana pengelolaan banjir, pengendalian lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai

N/S/P/K 1 1 1 1 1 5

4 Jumlah NSPK OP irigasi, irigasi rawa dan Irigasi tambak

N/S/P/K 1 1 1 1 1 5

5 Jumlah NSPK OP sarana prasarana konservasi sumber daya air

N/S/P/K 1 1 1 1 1 5



- 25 25 25 25 100 -

232.110 248.233 265.473 283.906 1.029.722

1 Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan OP bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya


5 5 5 5 20

2 Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi pemberian bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan OP sarana prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku


5 5 5 5 20

3 Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan OP pengelolaan banjir, pengendalian lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai


5 5 5 5 20

4 Jumlah pemda / masyarakat / dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan OP irigasi, irigasi air tanah, irigasi rawa dan irigasi tambak


5 5 5 5 20

L.39LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 Dukungan bimbingan teknis pengelolaan air baku dan air tanah

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33 -

26.836 32.917 35.175 37.586 132.514

1 Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis pembangunan, persiapan OP dan rehabilitasi penyediaan dan pengelolaan air baku dan air tanah

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33

KEGIATAN 8: PEMBINAAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SERTA PENANGGULANGAN DARURAT AKIBAT BENCANA

UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN


1 NSPK OP sarana prasarana SDA N/S/P/K 5 5 5 5 5 25 12.557 13.813 15.194 16.714 18.385 76.664


N/S/P/K 1 1 1 1 1 5

2 Jumlah NSPK OP sarana dan prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku dan air tanah

N/S/P/K 1 1 1 1 1 5

3 Jumlah NSPK OP sarana prasarana pengelolaan banjir, pengendalian lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai

N/S/P/K 1 1 1 1 1 5

4 Jumlah NSPK OP irigasi, irigasi rawa dan Irigasi tambak

N/S/P/K 1 1 1 1 1 5

5 Jumlah NSPK OP sarana prasarana konservasi sumber daya air

N/S/P/K 1 1 1 1 1 5



- 25 25 25 25 100 -

232.110 248.233 265.473 283.906 1.029.722



5 5 5 5 20

2 Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi pemberian bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan OP sarana prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku


5 5 5 5 20



5 5 5 5 20

4 Jumlah pemda / masyarakat / dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan OP irigasi, irigasi air tanah, irigasi rawa dan irigasi tambak


5 5 5 5 20

L.40 LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5 Jumlah pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan OP sarana prasarana konservasi sumber daya air


5 5 5 5 20

3 Dukungan bimbingan teknis OP sarana dan prasarana SDA

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33 367.068 239.590 277.011 317.017 359.784 1.560.470

1 Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis OP bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33

2 Jumlah BBWS/BWS yang menyusun Angka Kebutuhan Nyata OP bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33

3 Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis OP sarana prasarana penyediaan air baku

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33

4 Jumlah BBWS/BWS yang menyusun Angka Kebutuhan Nyata OP sarana prasarana penyediaan air baku

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33

5 Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis OP sarana prasarana pengendali banjir, pengendali lahar gunung berapi, dan pengaman pantai

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33

6 Jumlah BBWS/BWS yang menyusun Angka Kebutuhan Nyata OP pengendali banjir, pengendali lahar gunung berapi, dan pengaman pantai

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33

7 Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis OP irigasi, rawa, dan tambak

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33

8 Jumlah BBWS/BWS yang menyusun Angka Kebutuhan Nyata OP irigasi, rawa, dan tambak

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33

9 Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis OP sarana prasarana konservasi SDA

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33

10 Jumlah BBWS/BWS yang menyusun Angka Kebutuhan Nyata OP sarana prasarana konservasi SDA

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33

4 Dukungan teknis penyusunan peta kawasan rawan bencana yang ditetapkan

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33 - 2.000 2.200 2.420 2.662 9.282

1 Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis penyusunan peta kawasan rawan bencana

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33

5 Layanan tanggap darurat bencana BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33 559.162 300.000 300.000 300.000 300.000 1.759.162

1 Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis tanggap darurat bencana

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33

L.41LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5 Jumlah pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan OP sarana prasarana konservasi sumber daya air


5 5 5 5 20

3 Dukungan bimbingan teknis OP sarana dan prasarana SDA

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33 367.068 239.590 277.011 317.017 359.784 1.560.470

1 Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis OP bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33

2 Jumlah BBWS/BWS yang menyusun Angka Kebutuhan Nyata OP bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33

3 Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis OP sarana prasarana penyediaan air baku

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33

4 Jumlah BBWS/BWS yang menyusun Angka Kebutuhan Nyata OP sarana prasarana penyediaan air baku

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33

5 Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis OP sarana prasarana pengendali banjir, pengendali lahar gunung berapi, dan pengaman pantai

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33

6 Jumlah BBWS/BWS yang menyusun Angka Kebutuhan Nyata OP pengendali banjir, pengendali lahar gunung berapi, dan pengaman pantai

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33

7 Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis OP irigasi, rawa, dan tambak

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33

8 Jumlah BBWS/BWS yang menyusun Angka Kebutuhan Nyata OP irigasi, rawa, dan tambak

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33

9 Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis OP sarana prasarana konservasi SDA

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33

10 Jumlah BBWS/BWS yang menyusun Angka Kebutuhan Nyata OP sarana prasarana konservasi SDA

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33

4 Dukungan teknis penyusunan peta kawasan rawan bencana yang ditetapkan

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33 - 2.000 2.200 2.420 2.662 9.282

1 Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis penyusunan peta kawasan rawan bencana

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33

5 Layanan tanggap darurat bencana BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33 559.162 300.000 300.000 300.000 300.000 1.759.162

1 Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis tanggap darurat bencana

BBWS/BWS 33 33 33 33 33 33

L.42 LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 9: DUKUNGAN MANAJEMEN DSDAN

UNIT ORGANISASI: SEKRETARIAT HARIAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL


1 NSPK pelaksanaan tugas Dewan SDAN N/S/P/K 1 1 1 1 1

5

-

1.000 1.100 1.210 1.331 4.641

1 Jumlah NSPK dukungan pelaksanaan tugas Dewan SDAN

N/S/P/K 1 1 1 1 1

5

2 Layanan manajemen pelaksanaan tugas Dewan SDAN

anggota dewan

%

22

40

22

40

22

40

22

40

22

40

110

40

12.906 12.195 13.019 13.897 14.834 66.850

1 Jumlah anggota dewan dari unsur non pemerintah yang terpilih untuk periode berikutnya

anggota dewan

22 22 22 22 22

110

2 Peningkatan pelaksanaan fasilitasi tugas DSDAN

% 20 20 20 20 20

20

3 Peningkatan penyediaan sarana prasarana pelaksanaan tugas dan fungsi dewan

% 20 20 20 20 20

20

4 Persentase pengelolaan Data dan Informasi

% 100 100 100 100 100

100

5 Persentase peningkatan layanan administrasi anggota Dewan

% 20 20 20 20 20

20

KEGIATAN 10: PEMBINAAN KEAMANAN BENDUNGAN

UNIT ORGANISASI: BALAI BESAR BENDUNGAN


1 Kebijakan NSPK keamanan bendungan N/S/P/K 1 1 1 1 1 5 2.262 2.488 2.737 3.011 3.312 13.810

1 Jumlah NSPK keamanan bendungan

N/S/P/K 1 1 1 1 1 5

2 Layanan manajemen keamanan bendungan % sertifikat kajian

48 2

20

48 2

20

48 2

20

48 2

20

48 2

20

48 10 20

16.718 16.317 17.426 18.606 19.860 88.928

1 Peningkatan pelaksanaan kajian keamanan bendungan

% 20 20 20 20 20

20

2 Peningkatan penyelenggaraan inspeksi keamanan bendungan

% 20 20 20 20 20

20

3 Jumlah fasilitasi sertifikasi keamanan bendungan

Sertifikat 2 2 2 2 2

10

4 Peningkatan pelaksanaan fasilitasi tugas Komisi Keselamatan Bendungan

Kajian 20 20 20 20 20

20

5 Peningkatan pelaksanaan pelatihan keamanan bendungan

% 20 20 20 20 20

20

6 Persentase pengelolaan data dan komunikasi

% 100 100 100 100 100

100

7 Persentase peningkatan layanan administrasi

% 100 100 100 100 100

100

L.43LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 9: DUKUNGAN MANAJEMEN DSDAN

UNIT ORGANISASI: SEKRETARIAT HARIAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL


1 NSPK pelaksanaan tugas Dewan SDAN N/S/P/K 1 1 1 1 1

5

-

1.000 1.100 1.210 1.331 4.641

1 Jumlah NSPK dukungan pelaksanaan tugas Dewan SDAN

N/S/P/K 1 1 1 1 1

5

2 Layanan manajemen pelaksanaan tugas Dewan SDAN

anggota dewan

%

22

40

22

40

22

40

22

40

22

40

110

40

12.906 12.195 13.019 13.897 14.834 66.850

1 Jumlah anggota dewan dari unsur non pemerintah yang terpilih untuk periode berikutnya

anggota dewan

22 22 22 22 22

110

2 Peningkatan pelaksanaan fasilitasi tugas DSDAN

% 20 20 20 20 20

20

3 Peningkatan penyediaan sarana prasarana pelaksanaan tugas dan fungsi dewan

% 20 20 20 20 20

20

4 Persentase pengelolaan Data dan Informasi

% 100 100 100 100 100

100

5 Persentase peningkatan layanan administrasi anggota Dewan

% 20 20 20 20 20

20

KEGIATAN 10: PEMBINAAN KEAMANAN BENDUNGAN

UNIT ORGANISASI: BALAI BESAR BENDUNGAN


1 Kebijakan NSPK keamanan bendungan N/S/P/K 1 1 1 1 1 5 2.262 2.488 2.737 3.011 3.312 13.810

1 Jumlah NSPK keamanan bendungan

N/S/P/K 1 1 1 1 1 5

2 Layanan manajemen keamanan bendungan % sertifikat kajian

48 2

20

48 2

20

48 2

20

48 2

20

48 2

20

48 10 20

16.718 16.317 17.426 18.606 19.860 88.928

1 Peningkatan pelaksanaan kajian keamanan bendungan

% 20 20 20 20 20

20

2 Peningkatan penyelenggaraan inspeksi keamanan bendungan

% 20 20 20 20 20

20

3 Jumlah fasilitasi sertifikasi keamanan bendungan

Sertifikat 2 2 2 2 2

10

4 Peningkatan pelaksanaan fasilitasi tugas Komisi Keselamatan Bendungan

Kajian 20 20 20 20 20

20

5 Peningkatan pelaksanaan pelatihan keamanan bendungan

% 20 20 20 20 20

20

6 Persentase pengelolaan data dan komunikasi

% 100 100 100 100 100

100

7 Persentase peningkatan layanan administrasi

% 100 100 100 100 100

100

L.44 LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 Layanan teknis keamanan bendungan

Pemda/masyarakat/

dunia

5 5 5 5 20 -

100 100 100 100 400

1 Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan pembangunan bendungan

Pemda/masyarakat/

dunia

5 5 5 5 20

4 Bendungan yang dibangun

Sertifikat 1 1 1 1 1 5 -

500 500 500 500 2.000

1 Jumlah sertifikasi keamanan bendungan

Sertifikat 1 1 1 1 1 5

KEGIATAN 11: PENGELOLAAN WADUK, EMBUNG, SITU, SERTA BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA

UNIT ORGANISASI: BBWS/BWS

SASARAN KEGIATAN 5.640.262 11.303.842 19.965.291 19.924.728 19.676.753 6.510.875



- 5 5 5 5 20 -

10.000 10.000 10.000 10.000 40.000



- 5 5 5 5 20


Bendungan

16 on going/ 13 baru/6 selesai

23 on going/8 baru /1 selesai



43 on going/9 baru

/15 selesai

65 On Going/50 Baru/ 29 Selesai

4.604.947 8.032.915 14.420.334 14.624.728 14.426.753 6.109.676

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan bidang bendungan

dokumen 30 20 13 6 5 74

Status 20 Maret 2015 Telagawaja, Tanju dan Mila, Rotiklod, Tapin, Sei Gong,

Ciawi, Sukamahi, Sukoharjo, Cipanas,

Leuwikeris,Tiga diHaji, Semantok,

Pamukulu, Tiro, Lausimeme,

Ladongi, Pelosika, Jenelata,

Matenggeng, Bagong, Rokan

Kiri, Nagunggete, Meninting,

Bonehulu, Way Apu, Riam Kiwa, Lesti III, Bolango

Hulu, Marangkayu, Teritip

Ciawi, Sukamahi, Sukoharjo, Pamukkulu,Sadawarna,

Ladongi, Pelosika, Bagong,

Rokan Kiri, Loea,Mbay,

Napunggete, Menintin, Bonehulu, Way Apu,

Lambakan,Rian Kanan,

Lesti III, Jragung,

Bolango Hulu

Sukaraja, Segalamider,

Rokan Kiri, Loea, Mbay, Napunggete,

Bonehulu, Way Apu, Lambakan, Riam Kiwa, Lesti

III, Jragung, Bolango Hulu


Randugunting, Napunggete,

Bonehulu, Bolango Hulu

3 Jumlah konstruksi bendungan yang selesai dilaksanakan

bendungan 6 1 1 6 15

29

L.45LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 Layanan teknis keamanan bendungan

Pemda/masyarakat/

dunia

5 5 5 5 20 -

100 100 100 100 400

1 Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan pembangunan bendungan

Pemda/masyarakat/

dunia

5 5 5 5 20


Sertifikat 1 1 1 1 1 5 -

500 500 500 500 2.000

1 Jumlah sertifikasi keamanan bendungan

Sertifikat 1 1 1 1 1 5

KEGIATAN 11: PENGELOLAAN WADUK, EMBUNG, SITU, SERTA BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA





- 5 5 5 5 20 -

10.000 10.000 10.000 10.000 40.000



- 5 5 5 5 20


Bendungan

16 on going/ 13 baru/6 selesai




43 on going/9 baru

/15 selesai

65 On Going/50 Baru/ 29 Selesai

4.604.947 8.032.915 14.420.334 14.624.728 14.426.753 6.109.676

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan bidang bendungan

dokumen 30 20 13 6 5 74

Status 20 Maret 2015 Telagawaja, Tanju dan Mila, Rotiklod, Tapin, Sei Gong,

Ciawi, Sukamahi, Sukoharjo, Cipanas,

Leuwikeris,Tiga diHaji, Semantok,

Pamukulu, Tiro, Lausimeme,

Ladongi, Pelosika, Jenelata,

Matenggeng, Bagong, Rokan

Kiri, Nagunggete, Meninting,

Bonehulu, Way Apu, Riam Kiwa, Lesti III, Bolango

Hulu, Marangkayu, Teritip

Ciawi, Sukamahi, Sukoharjo, Pamukkulu,Sadawarna,

Ladongi, Pelosika, Bagong,

Rokan Kiri, Loea,Mbay,

Napunggete, Menintin, Bonehulu, Way Apu,

Lambakan,Rian Kanan,

Lesti III, Jragung,

Bolango Hulu


Rokan Kiri, Loea, Mbay, Napunggete,

Bonehulu, Way Apu, Lambakan, Riam Kiwa, Lesti

III, Jragung, Bolango Hulu


Randugunting, Napunggete,

Bonehulu, Bolango Hulu

3 Jumlah konstruksi bendungan yang selesai dilaksanakan

bendungan 6 1 1 6 15

29

L.46 LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




Karalloe

Pidekso, Gondang,




tapin

3 Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun/ditingkatkan

buah 309 247 466 440 431 1.893 734.076 2.470.000 4.660.000 4.400.000 4.310.000 16.574.076

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun/ditingkatkan

dokumen 10 10 10 10 10 50

2 Luas tanah yang dibebaskan hektar 100 100 100 100 100 500

3 Jumlah konstruksi embung dan bangunan penampung air lainnya yang selesai dilaksanakan

buah 309 247 466 440 431 1.893

4 Jumlah manual OP embung dan bangunan penampung air lainnya

dokumen 309 227 446 420 411 1.813

4 Bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi

buah 64 293 324 250 290 1.221 301.239 790.927 874.957 890.000 930.000 3.787.123

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi

dokumen 5 5 5 5 5 25

2 Jumlah konstruksi bendungan yang selesai direhabilitasi

bendungan 5 11 10 10 10 46

3 Jumlah konstruksi embung dan bangunan penampung air lainnya yang selesai direhabilitasi

buah 59 282 314 240 280 1.175

4 Jumlah manual OP bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya

dokumen 64 293 324 250 290 1.221

L.47LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




Karalloe

Pidekso, Gondang,




tapin

3 Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun/ditingkatkan

buah 309 247 466 440 431 1.893 734.076 2.470.000 4.660.000 4.400.000 4.310.000 16.574.076

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun/ditingkatkan

dokumen 10 10 10 10 10 50


3 Jumlah konstruksi embung dan bangunan penampung air lainnya yang selesai dilaksanakan

buah 309 247 466 440 431 1.893

4 Jumlah manual OP embung dan bangunan penampung air lainnya

dokumen 309 227 446 420 411 1.813

4 Bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi

buah 64 293 324 250 290 1.221 301.239 790.927 874.957 890.000 930.000 3.787.123

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi

dokumen 5 5 5 5 5 25

2 Jumlah konstruksi bendungan yang selesai direhabilitasi

bendungan 5 11 10 10 10 46

3 Jumlah konstruksi embung dan bangunan penampung air lainnya yang selesai direhabilitasi

buah 59 282 314 240 280 1.175

4 Jumlah manual OP bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya

dokumen 64 293 324 250 290 1.221

L.48 LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 12: KONSERVASI, PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR GUNUNG BERAPI, DAN PENGAMANAN PANTAI





- 5 5 5 5 20 -

10.000 10.000 10.000 10.000 40.000



- 5 5 5 5 20



- 5 5 5 5 20

2 Pengendali banjir yang dibangun

km 286 666 687 708 743 3.090 4.846.429 6.858.948 8.933.677 8.679.182 11.546.983 0.865.220

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan pengendalian banjir

dokumen 10 10 10 10 10 50

2 Luas tanah yang dibebaskan hektar 505 1.000 1.500 1.500 1.495 6.000

3 Panjang konstruksi kanal banjir yang dibangun/ditingkatkan (km)

km 2 2 2 2 2 10

4 Panjang normalisasi sungai dan pembuatan tanggul yang dibangun/ditingkatkan (km)

km 284 496 511 527 494 2.312

5 Panjang bangunan perlindungan dan perkuatan tebing yang dibangun/ditingkatkan (km)

km - 168 174 179 247 768

6 Jumlah stasiun pompa yang dibangun

buah 1 2 2 2 2 9

7 Jumlah manual OP pengendali banjir

dokumen 10 10 10 10 10 50

3 Pengendali lahar gunung berapi yang dibangun/ditingkatkan

buah 60 55 63 64 64 306 410.503 617.394 434.424 455.549 522.713 2.440.584

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan pengendali lahar gunung berapi

dokumen 5 5 5 5 5 25

2 Jumlah konstruksi sabo dam yang dilaksanakan

buah 60 55 63 64 64 306

3 Jumlah manual OP pengendali lahar gunung berapi

dokumen 10 10 10 10 10 50

L.49LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 12: KONSERVASI, PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR GUNUNG BERAPI, DAN PENGAMANAN PANTAI





- 5 5 5 5 20 -

10.000 10.000 10.000 10.000 40.000



- 5 5 5 5 20



- 5 5 5 5 20

2 Pengendali banjir yang dibangun

km 286 666 687 708 743 3.090 4.846.429 6.858.948 8.933.677 8.679.182 11.546.983 0.865.220

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan pengendalian banjir

dokumen 10 10 10 10 10 50

2 Luas tanah yang dibebaskan hektar 505 1.000 1.500 1.500 1.495 6.000

3 Panjang konstruksi kanal banjir yang dibangun/ditingkatkan (km)

km 2 2 2 2 2 10

4 Panjang normalisasi sungai dan pembuatan tanggul yang dibangun/ditingkatkan (km)

km 284 496 511 527 494 2.312

5 Panjang bangunan perlindungan dan perkuatan tebing yang dibangun/ditingkatkan (km)

km - 168 174 179 247 768

6 Jumlah stasiun pompa yang dibangun

buah 1 2 2 2 2 9


dokumen 10 10 10 10 10 50

3 Pengendali lahar gunung berapi yang dibangun/ditingkatkan

buah 60 55 63 64 64 306 410.503 617.394 434.424 455.549 522.713 2.440.584

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan pengendali lahar gunung berapi

dokumen 5 5 5 5 5 25

2 Jumlah konstruksi sabo dam yang dilaksanakan

buah 60 55 63 64 64 306


dokumen 10 10 10 10 10 50

L.50 LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Pengaman pantai yang dibangun/ditingkatkan km 62 86 90 157 135 530 1.817.699 1.189.839 1.356.711 2.545.211 1.964.688 8.874.150

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan pengaman pantai

dokumen 10 10 10 10 10 50

2 Panjang bangunan pemecah gelombang (break water) yang dibangun (km)

km 61 85 89 156 134 525

3 Panjang tembok penahan gelombang (sea wall) yang dibangun (km)

km 1 1 1 1 1 5

4 Jumlah manual OP pengaman pantai

dokumen 5 5 5 5 5 25

5 Pengendali banjir yang direhabilitasi

km 128 197 302 211 225 1.063 539.206 1.585.630 1.637.909 1.339.210 1.191.771 6.293.727

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan pengendali banjir yang direhabilitasi

dokumen - 3 3 3 3 12

2 Peningkatan kapasitas desain rencana pengendali banjir yang direhabilitasi

Q10-25 tahun

3 Panjang konstruksi tanggul sungai yang direhabilitasi

km 126 135 225 149 158 794

4 Panjang bangunan perlindungan dan perkuatan tebing yang direhabilitasi (Km)

km - 60 75 60 65 260

5 Panjang kanal banjir yang direhabilitasi (km)

km 2 2 2 2 2 10

6 Jumlah stasiun pompa yang direhabilitasi

buah 1 2 2 2 2 9


dokumen 90 93 110 120 413

6 Pengendali lahar gunung berapi yang direhabilitasi

buah 21 55 63 74 64 277 249.518 164.900 102.400 101.100 96.600 714.518

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan pengendali lahar gunung berapi yang direhabilitasi

dokumen 1 3 3 3 3 13

2 Jumlah konstruksi sabo dam yang direhabilitasi

buah 21 55 63 74 64 277


dokumen 3 3 3 3 3 15

7 Pengaman pantai yang direhabilitasi km 1 3 3 3 3 12 8.816 29.000 124.723 66.473 42.525 271.537

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan pengaman pantai yang direhabilitasi

dokumen - 3 3 3 3 12

2 Panjang konstruksi bangunan pemecah gelombang (break water) yang ditingkatkan/direhabilitasi (km)

km 1 3 3 3 2 12

L.51LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Pengaman pantai yang dibangun/ditingkatkan km 62 86 90 157 135 530 1.817.699 1.189.839 1.356.711 2.545.211 1.964.688 8.874.150

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan pengaman pantai

dokumen 10 10 10 10 10 50

2 Panjang bangunan pemecah gelombang (break water) yang dibangun (km)

km 61 85 89 156 134 525

3 Panjang tembok penahan gelombang (sea wall) yang dibangun (km)

km 1 1 1 1 1 5


dokumen 5 5 5 5 5 25

5 Pengendali banjir yang direhabilitasi

km 128 197 302 211 225 1.063 539.206 1.585.630 1.637.909 1.339.210 1.191.771 6.293.727

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan pengendali banjir yang direhabilitasi

dokumen - 3 3 3 3 12

2 Peningkatan kapasitas desain rencana pengendali banjir yang direhabilitasi

Q10-25 tahun

3 Panjang konstruksi tanggul sungai yang direhabilitasi

km 126 135 225 149 158 794

4 Panjang bangunan perlindungan dan perkuatan tebing yang direhabilitasi (Km)

km - 60 75 60 65 260

5 Panjang kanal banjir yang direhabilitasi (km)

km 2 2 2 2 2 10

6 Jumlah stasiun pompa yang direhabilitasi

buah 1 2 2 2 2 9


dokumen 90 93 110 120 413

6 Pengendali lahar gunung berapi yang direhabilitasi

buah 21 55 63 74 64 277 249.518 164.900 102.400 101.100 96.600 714.518

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan pengendali lahar gunung berapi yang direhabilitasi

dokumen 1 3 3 3 3 13

2 Jumlah konstruksi sabo dam yang direhabilitasi

buah 21 55 63 74 64 277


dokumen 3 3 3 3 3 15

7 Pengaman pantai yang direhabilitasi km 1 3 3 3 3 12 8.816 29.000 124.723 66.473 42.525 271.537

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan pengaman pantai yang direhabilitasi

dokumen - 3 3 3 3 12

2 Panjang konstruksi bangunan pemecah gelombang (break water) yang ditingkatkan/direhabilitasi (km)

km 1 3 3 3 2 12

L.52 LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 Panjang tembok penahan gelombang (sea wall) yang ditingkatkan/direhabilitasi (km)

km - 0 0 0 0 0


dokumen 2 2 2 2 2 10

8 Desain pengendalian banjir yang ditingkatkan dokumen - 1 1 1 1 4 - 10.000 11.000 12.100 13.310 46.410

1 Jumlah dokumen desain pengendalian banjir

dokumen - 1 1 1 1

4

9 Kawasan sumber air yang dikonservasi kawasan 15 20 20 22 24 101 209.584 1.869.437 1.989.288 1.957.989 1.738.709 7.765.007

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan bidang sungai yang direstorasi, danau yang direvitalisasi, dan rawa yang dikonservasi

dokumen 5 5 5 5 5 25


3 Jumlah sungai yang direstorasi buah 13 10 10 11 11 55

4 Jumlah danau yang direvitalisasi buah 2 3 3 4 5 17

5 Jumlah rawa yang dikonservasi buah - 7 7 7 8 29

6 Jumlah manual OP sungai yang direstorasi, danau yang direvitalisasi, dan rawa yang dikonservasi

dokumen 2 2 2 2 2 10

10 Bangunan pengendali sedimen (check dam) yang dibangun

buah 100 20 20 20 20 180 28.815 20.000 23.000 26.000 29.000 126.815

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan bangunan pengendali sedimen (check dam)

dokumen 5 5 5 5 5 25

2 Jumlah konstruksi bangunan pengendali sedimen (check dam) yang dilaksanakan

buah 100 20 20 20 20 180

3 Jumlah manual pemeliharaan bangunan pengendali sedimen (check dam)

dokumen 2 2 2 2 2 10

11 Bangunan pengendali sedimen (check dam) yang direhabilitasi

buah 5 5 5 5 5 25 11.365 25.000 27.500 30.250 33.275 127.390

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan bangunan pengendali sedimen (check dam) yang direhabilitasi

dokumen 5 5 5 5 5 25

2 Jumlah rehabilitasi bangunan pengendali sedimen (check dam) yang dilaksanakan

buah 5 5 5 5 5 25

3 Jumlah manual OP bangunan pengendali sedimen (check dam)

dokumen 5 5 5 5 5 25

L.53LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 Panjang tembok penahan gelombang (sea wall) yang ditingkatkan/direhabilitasi (km)

km - 0 0 0 0 0


dokumen 2 2 2 2 2 10

8 Desain pengendalian banjir yang ditingkatkan dokumen - 1 1 1 1 4 - 10.000 11.000 12.100 13.310 46.410

1 Jumlah dokumen desain pengendalian banjir

dokumen - 1 1 1 1

4

9 Kawasan sumber air yang dikonservasi kawasan 15 20 20 22 24 101 209.584 1.869.437 1.989.288 1.957.989 1.738.709 7.765.007

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan bidang sungai yang direstorasi, danau yang direvitalisasi, dan rawa yang dikonservasi

dokumen 5 5 5 5 5 25


3 Jumlah sungai yang direstorasi buah 13 10 10 11 11 55

4 Jumlah danau yang direvitalisasi buah 2 3 3 4 5 17

5 Jumlah rawa yang dikonservasi buah - 7 7 7 8 29

6 Jumlah manual OP sungai yang direstorasi, danau yang direvitalisasi, dan rawa yang dikonservasi

dokumen 2 2 2 2 2 10

10 Bangunan pengendali sedimen (check dam) yang dibangun

buah 100 20 20 20 20 180 28.815 20.000 23.000 26.000 29.000 126.815

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan bangunan pengendali sedimen (check dam)

dokumen 5 5 5 5 5 25

2 Jumlah konstruksi bangunan pengendali sedimen (check dam) yang dilaksanakan

buah 100 20 20 20 20 180

3 Jumlah manual pemeliharaan bangunan pengendali sedimen (check dam)

dokumen 2 2 2 2 2 10

11 Bangunan pengendali sedimen (check dam) yang direhabilitasi

buah 5 5 5 5 5 25 11.365 25.000 27.500 30.250 33.275 127.390

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan bangunan pengendali sedimen (check dam) yang direhabilitasi

dokumen 5 5 5 5 5 25

2 Jumlah rehabilitasi bangunan pengendali sedimen (check dam) yang dilaksanakan

buah 5 5 5 5 5 25

3 Jumlah manual OP bangunan pengendali sedimen (check dam)

dokumen 5 5 5 5 5 25

L.54 LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 13: PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN TAMBAK



1 Layanan teknis irigasi, irigasi rawa dan irigasi tambak


- 5 5 5 5 20 -

10.000 10.000 10.000 10.000 40.000

1 Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi irigasi, irigasi rawa dan irigasi tambak


- 5 5 5 5 20

2 Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dibangun

km 7 1 1 1 1 10 3.864.787 1.386.336 1.091.748 1.382.231 845.559 8.570.661

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan jaringan irigasi yang dibangun

dokumen 5 5 5 5 5 20

2 Luas tanah yang dibebaskan hektar 4.903 5.635 5.012 4.404 3.738 23.691

3 Panjang jaringan irigasi yang dilaksanakan

km 7 1 1 1 1 10

4 Peningkatan cakupan jaringan irigasi yang diairi waduk dilaksanakan

% 11 12 12 13 13 13

5 Jumlah manual OP jaringan irigasi

dokumen 20 20 20 20 20 100

8 Jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat yang ditingkatkan/direhabilitasi

km 16 10 9 9 7 50 3.088.974 1.754.864 1.831.594 1.720.805 1.499.937 9.896.173

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan jaringan irigasi yang direhabilitasi

dokumen 5 5 5 5 5 25

2 Panjang rehabilitasi jaringan irigasi yang dilaksanakan

km 16 10 9 9 7 50


dokumen 10 10 10 10 10 50

9 Bendung irigasi kewenangan pusat yang direhabilitasi

bendung 4 11 8 9 7 39 - 22.000 16.000 18.000 14.000 70.000

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan bendung irigasi yang direhabilitasi

dokumen 3 3 3 3 3 15

2 Jumlah rehabilitasi bendung irigasi yang dilaksanakan

bendung 4 11 8 9 7 39

3 Jumlah manual OP bendung irigasi

dokumen 2 5 5 5 5 22

10 Jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang ditingkatkan/direhabilitasi

km - 14 15 15 10 53 -

1.779.723 2.669.584 2.669.584 1.779.723 8.898.615


dokumen - 3 3 3 3 12


km - 14 15 15 10 53

L.55LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 13: PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN TAMBAK



1 Layanan teknis irigasi, irigasi rawa dan irigasi tambak


- 5 5 5 5 20 -

10.000 10.000 10.000 10.000 40.000

1 Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi irigasi, irigasi rawa dan irigasi tambak


- 5 5 5 5 20

2 Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dibangun

km 7 1 1 1 1 10 3.864.787 1.386.336 1.091.748 1.382.231 845.559 8.570.661

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan jaringan irigasi yang dibangun

dokumen 5 5 5 5 5 20

2 Luas tanah yang dibebaskan hektar 4.903 5.635 5.012 4.404 3.738 23.691

3 Panjang jaringan irigasi yang dilaksanakan

km 7 1 1 1 1 10

4 Peningkatan cakupan jaringan irigasi yang diairi waduk dilaksanakan

% 11 12 12 13 13 13


dokumen 20 20 20 20 20 100

8 Jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat yang ditingkatkan/direhabilitasi

km 16 10 9 9 7 50 3.088.974 1.754.864 1.831.594 1.720.805 1.499.937 9.896.173


dokumen 5 5 5 5 5 25


km 16 10 9 9 7 50


dokumen 10 10 10 10 10 50

9 Bendung irigasi kewenangan pusat yang direhabilitasi

bendung 4 11 8 9 7 39 - 22.000 16.000 18.000 14.000 70.000


dokumen 3 3 3 3 3 15


bendung 4 11 8 9 7 39


dokumen 2 5 5 5 5 22

10 Jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang ditingkatkan/direhabilitasi

km - 14 15 15 10 53 -

1.779.723 2.669.584 2.669.584 1.779.723 8.898.615


dokumen - 3 3 3 3 12


km - 14 15 15 10 53

L.56 LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 Peningkatan cakupan jaringan irigasi diairi waduk yang ditingkatkan/direhabilitasi

%


dokumen - 3 3 3 3 12

11 Bendung irigasi kewenangan daerah yang direhabilitasi

bendung - 11 9 6 8 34 -

22.000 18.000 12.000 16.000 68.000


dokumen - 3 3 3 3 12


bendung - 11 9 6 8 34


dokumen - 3 3 3 3 12

12 Jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi

km 12 20 17 16 15 81 665.917 2.430.386 2.662.813 2.617.348 1.869.699 0.246.163

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi

dokumen 5 5 5 5 5 25

2 Panjang rehabilitasi jaringan irigasi rawa yang dilaksanakan

km 12 20 17 16 15 81

3 Jumlah manual OP jaringan irigasi rawa

dokumen 5 5 5 5 5 25

13 Jaringan irigasi tambak yang direhabilitasi km 3 2 1 1 1 8 201.636 203.081 186.541 188.508 164.766 944.531

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan jaringan irigasi tambak yang direhabilitasi

dokumen 1 1 1 1 1 5

2 Panjang rehabilitasi jaringan irigasi tambak yang dilaksanakan

km 3 2 1 1 1 8

3 Jumlah manual OP jaringan irigasi tambak

dokumen 3 3 3 3 3 15

L.57LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 Peningkatan cakupan jaringan irigasi diairi waduk yang ditingkatkan/direhabilitasi

%


dokumen - 3 3 3 3 12

11 Bendung irigasi kewenangan daerah yang direhabilitasi

bendung - 11 9 6 8 34 -

22.000 18.000 12.000 16.000 68.000


dokumen - 3 3 3 3 12


bendung - 11 9 6 8 34


dokumen - 3 3 3 3 12

12 Jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi

km 12 20 17 16 15 81 665.917 2.430.386 2.662.813 2.617.348 1.869.699 0.246.163

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi

dokumen 5 5 5 5 5 25

2 Panjang rehabilitasi jaringan irigasi rawa yang dilaksanakan

km 12 20 17 16 15 81

3 Jumlah manual OP jaringan irigasi rawa

dokumen 5 5 5 5 5 25

13 Jaringan irigasi tambak yang direhabilitasi km 3 2 1 1 1 8 201.636 203.081 186.541 188.508 164.766 944.531

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan jaringan irigasi tambak yang direhabilitasi

dokumen 1 1 1 1 1 5

2 Panjang rehabilitasi jaringan irigasi tambak yang dilaksanakan

km 3 2 1 1 1 8

3 Jumlah manual OP jaringan irigasi tambak

dokumen 3 3 3 3 3 15

L.58 LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 14: PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU DAN AIR TANAH





- 5 5 5 5 20 -

10.000 10.000 10.000 10.000 40.000

1 Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku dan air tanah


- 5 5 5 5 20

2 Sumur air tanah untuk air baku yang dibangun titik 5 5 5 5 5 25 2.334.444 2.500 2.500 2.500 2.500 2.344.444

1 Jumlah konstruksi sumur air tanah untuk air baku yang selesai dilaksanakan

titik 5 5 5 5 5

25

2 Jumlah manual OP sumur air tanah untuk air baku

dokumen 2 2 2 2 2 10

3 Embung untuk air baku yang dibangun

buah 18 20 20 20 20 98 -

200.000 200.000 200.000 200.000 800.000

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan embung air baku yang dibangun/ditingkatkan

dokumen 5 5 5 5 5 25


3 Jumlah konstruksi embung untuk air baku yang selesai dilaksanakan

buah 18 20 20 20 20 98

4 Jumlah manual OP embung untuk air baku

manual 3 3 3 3 3 15

3 Saluran pembawa yang dibangun/ditingkatkan km 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 - 4.376.270 4.382.236 4.689.030 4.108.628 7.556.164

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan sumur dan saluran pembawa yang dibangun/ditingkatkan

dokumen 10 10 10 10 10 50

2 Panjang konstruksi saluran pembawa yang selesai dilaksanakan

km 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000

3 Jumlah manual OP saluran pembawa

dokumen 5 5 5 5 5 25

4 Intake air baku yang dibangun/ditingkatkan buah 100 100 100 100 100 500 - 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan intake air baku yang dibangun/ditingkatkan

dokumen 5 5 5 5 5 25

2 Jumlah konstruksi intake air baku yang selesai dilaksanakan

buah 100 100 100 100 100 500

3 Jumlah manual OP intake air baku

dokumen 5 5 5 5 5 25

L.59LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 14: PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU DAN AIR TANAH





- 5 5 5 5 20 -

10.000 10.000 10.000 10.000 40.000

1 Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku dan air tanah


- 5 5 5 5 20

2 Sumur air tanah untuk air baku yang dibangun titik 5 5 5 5 5 25 2.334.444 2.500 2.500 2.500 2.500 2.344.444

1 Jumlah konstruksi sumur air tanah untuk air baku yang selesai dilaksanakan

titik 5 5 5 5 5

25


dokumen 2 2 2 2 2 10

3 Embung untuk air baku yang dibangun

buah 18 20 20 20 20 98 -

200.000 200.000 200.000 200.000 800.000

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan embung air baku yang dibangun/ditingkatkan

dokumen 5 5 5 5 5 25


3 Jumlah konstruksi embung untuk air baku yang selesai dilaksanakan

buah 18 20 20 20 20 98


manual 3 3 3 3 3 15

3 Saluran pembawa yang dibangun/ditingkatkan km 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 - 4.376.270 4.382.236 4.689.030 4.108.628 7.556.164

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan sumur dan saluran pembawa yang dibangun/ditingkatkan

dokumen 10 10 10 10 10 50

2 Panjang konstruksi saluran pembawa yang selesai dilaksanakan

km 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000


dokumen 5 5 5 5 5 25

4 Intake air baku yang dibangun/ditingkatkan buah 100 100 100 100 100 500 - 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan intake air baku yang dibangun/ditingkatkan

dokumen 5 5 5 5 5 25

2 Jumlah konstruksi intake air baku yang selesai dilaksanakan

buah 100 100 100 100 100 500


dokumen 5 5 5 5 5 25

L.60 LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5 Sumur JIAT yang dibangun

titik 106 164 174 116 104 664 -

82.000 87.000 58.000 52.000 279.000

1 Jumlah konstruksi sumur JIAT yang dilaksanakan

titik 106 164 174 116 104 664

2 Jumlah manual OP sumur JIAT dokumen 5 5 5 5 5 25

6 Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun Km 0 0 0 0 0 0 203.836 296.700 293.955 208.920 188.520 1.191.931

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen sumur dan Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun/ditingkatkan

dokumen 5 5 5 5 5 25

2 Luas tanah yang dibebaskan hektar - 5 5 5 5 20

3 Panjang konstruksi Jaringan Irigasi Air Tanah yang dilaksanakan

km 0 0 0 0 0 0

4 Jumlah manual OP Jaringan Irigasi Air Tanah

dokumen 5 5 5 5 5 25

7 Sumur air tanah untuk air baku yang direhabilitasi titik - 15 15 15 15 60 - 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000

1 Jumlah rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku yang dilaksanakan

titik - 15 15 15 15 60


dokumen - 3 3 3 3 12

3 Embung untuk air baku yang direhabilitasi

buah 6 5 5 5 5

26

-

7.500 7.500 7.500 7.500 30.000

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan embung air baku yang direhabilitasi

dokumen - 3 3 3 3

12

2 Jumlah rehabilitasi embung untuk air baku yang selesai dilaksanakan

buah 6 5 5 5 5

26


manual 2 3 3 3 3

14

8 Saluran pembawa yang direhabilitasi

km 1.616 147 240 463 1.425 3.891 402.890 148.595 131.088 39.719 56.130 778.421

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan sumur dan saluran pembawa yang direhabilitasi

dokumen 3 3 3 3 3 15

2 Panjang rehabilitasi saluran pembawa yang selesai dilaksanakan

km 1.616 147 240 463 1.425 3.891


dokumen 3 3 3 3 3 15

L.61LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5 Sumur JIAT yang dibangun

titik 106 164 174 116 104 664 -

82.000 87.000 58.000 52.000 279.000

1 Jumlah konstruksi sumur JIAT yang dilaksanakan

titik 106 164 174 116 104 664


6 Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun Km 0 0 0 0 0 0 203.836 296.700 293.955 208.920 188.520 1.191.931

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen sumur dan Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun/ditingkatkan

dokumen 5 5 5 5 5 25

2 Luas tanah yang dibebaskan hektar - 5 5 5 5 20

3 Panjang konstruksi Jaringan Irigasi Air Tanah yang dilaksanakan

km 0 0 0 0 0 0


dokumen 5 5 5 5 5 25

7 Sumur air tanah untuk air baku yang direhabilitasi titik - 15 15 15 15 60 - 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000

1 Jumlah rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku yang dilaksanakan

titik - 15 15 15 15 60


dokumen - 3 3 3 3 12

3 Embung untuk air baku yang direhabilitasi

buah 6 5 5 5 5

26

-

7.500 7.500 7.500 7.500 30.000

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan embung air baku yang direhabilitasi

dokumen - 3 3 3 3

12

2 Jumlah rehabilitasi embung untuk air baku yang selesai dilaksanakan

buah 6 5 5 5 5

26


manual 2 3 3 3 3

14

8 Saluran pembawa yang direhabilitasi

km 1.616 147 240 463 1.425 3.891 402.890 148.595 131.088 39.719 56.130 778.421

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan sumur dan saluran pembawa yang direhabilitasi

dokumen 3 3 3 3 3 15

2 Panjang rehabilitasi saluran pembawa yang selesai dilaksanakan

km 1.616 147 240 463 1.425 3.891


dokumen 3 3 3 3 3 15

L.62 LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9 Intake air baku yang direhabilitasi

buah 226 20 31 64 215 557 -

40.160 62.168 128.800 429.680 660.808

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan intake air baku yang direhabilitasi

dokumen - 3 3 3 3 12

2 Jumlah rehabilitasi intake air baku yang selesai dilaksanakan

buah 226 20 31 64 215 557


dokumen 3 3 3 3 3 15

10 Sumur JIAT yang direhabilitasi

titik 306 328 308 263 238 1.443 -

117.870 110.926 95.190 86.412 410.398

1 Jumlah rehabilitasi sumur JIAT yang dilaksanakan

titik 306 328 308 263 238 1.443


11 Jaringan irigasi air tanah yang direhabilitasi km 0 0 0 0 0 0 136.287 50.516 47.540 40.796 37.034 312.172

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan sumur dan Jaringan Irigasi Air Tanah yang direhabilitasi

dokumen 2 2 2 2 2 10

2 Panjang rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah yang dilaksanakan

km 0 0 0 0 0 0


dokumen 5 5 5 5 5 25

KEGIATAN 15: OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA SDA



1 Layanan teknis OP sarana dan prasarana SDA Pemda/masyarakat/dunia usaha

- 5 5 5 5 20 - 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000



- 5 5 5 5 20

2 Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi pemberian bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan OP sarana prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku dan air tanah


- 5 5 5 5 20



- 5 5 5 5 20

L.63LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9 Intake air baku yang direhabilitasi

buah 226 20 31 64 215 557 -

40.160 62.168 128.800 429.680 660.808

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan intake air baku yang direhabilitasi

dokumen - 3 3 3 3 12

2 Jumlah rehabilitasi intake air baku yang selesai dilaksanakan

buah 226 20 31 64 215 557


dokumen 3 3 3 3 3 15

10 Sumur JIAT yang direhabilitasi

titik 306 328 308 263 238 1.443 -

117.870 110.926 95.190 86.412 410.398

1 Jumlah rehabilitasi sumur JIAT yang dilaksanakan

titik 306 328 308 263 238 1.443


11 Jaringan irigasi air tanah yang direhabilitasi km 0 0 0 0 0 0 136.287 50.516 47.540 40.796 37.034 312.172

1 Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan sumur dan Jaringan Irigasi Air Tanah yang direhabilitasi

dokumen 2 2 2 2 2 10

2 Panjang rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah yang dilaksanakan

km 0 0 0 0 0 0


dokumen 5 5 5 5 5 25

KEGIATAN 15: OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA SDA



1 Layanan teknis OP sarana dan prasarana SDA Pemda/masyarakat/dunia usaha

- 5 5 5 5 20 - 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000



- 5 5 5 5 20

2 Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi pemberian bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan OP sarana prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku dan air tanah


- 5 5 5 5 20



- 5 5 5 5 20

L.64 LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan OP irigasi, irigasi rawa dan irigasi tambak


- 5 5 5 5 20

5 Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan OP


- 5 5 5 5 20

6 Bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya yang dioperasi dan dipelihara

buah 1.269 1.603 1.851 2.322 2.768 2.768 387.863 1.271.870 1.385.642 1.609.970 1.821.727 6.477.071

1 Jumlah rencana OP bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya

rencana - 20 20 20 20 80

2 Jumlah bendungan yang dioperasi dan dipelihara

bendungan 208 208 209 214 220 220

3 Jumlah embung dan bangunan penampung air lainnya yang dioperasi dan dipelihara

buah 1.061 1.395 1.642 2.108 2.548

2.548

4 Operasionalisasi unit pengelola bendungan

%

7 Sumur air tanah untuk air baku yang dioperasi dan dipelihara

titik - 5 10 15 20 20 25.151 327.396 426.644 489.941 547.963 1.817.096

1 Jumlah rencana OP sumur air tanah untuk air baku

Rencana - 1 1 1 1 4

2 Jumlah konstruksi sumur air tanah untuk air baku yang dioperasi dan dipelihara

titik - 5 10 15 20 20

8 Embung untuk air baku yang dioperasi dan dipelihara

buah - 18 38 58 78 78 25.151 327.396 426.644 489.941 547.963 1.817.096

1 Jumlah rencana OP embung untuk air baku

rencana OP - 3 3 3 3 12

2 Jumlah konstruksi embung untuk air baku yang dioperasi dan dipelihara

buah - 18 38 58 78

78

9 Intake air baku yang dioperasi dan dipelihara buah - 100 200 300 400 400 25.151 327.396 426.644 489.941 547.963 1.817.096

1 Jumlah rencana OP intake air baku

rencana Op - 3 3 3 3 3

2 Jumlah konstruksi intake air baku yang dioperasi dan dipelihara

buah - 100 200 300 400 400

10 Pengendali banjir, pengendali lahar gunung berapi, dan pengaman pantai yang dioperasi dan dipelihara

km 3.131 3.478 4.285 5.126 6.057 6.057 470.811 1.649.804 2.036.334 2.524.556 3.324.316 0.005.822

1 Jumlah rencana OP pengendali banjir, pengendali lahar gunung berapi, dan pengaman pantai

rencana OP 5 5 5 5 5 25

3 Panjang tanggul sungai yang dipelihara (km)

km 2.728 2.213 2.709 3.220 3.747 3.747

4 Panjang bangunan perlindungan dan perkuatan tebing yang dipelihara (Km)

km - 738 906 1.080 1.259 1.259

L.65LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan OP irigasi, irigasi rawa dan irigasi tambak


- 5 5 5 5 20

5 Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan OP


- 5 5 5 5 20

6 Bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya yang dioperasi dan dipelihara

buah 1.269 1.603 1.851 2.322 2.768 2.768 387.863 1.271.870 1.385.642 1.609.970 1.821.727 6.477.071

1 Jumlah rencana OP bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya

rencana - 20 20 20 20 80

2 Jumlah bendungan yang dioperasi dan dipelihara

bendungan 208 208 209 214 220 220

3 Jumlah embung dan bangunan penampung air lainnya yang dioperasi dan dipelihara

buah 1.061 1.395 1.642 2.108 2.548

2.548

4 Operasionalisasi unit pengelola bendungan

%

7 Sumur air tanah untuk air baku yang dioperasi dan dipelihara

titik - 5 10 15 20 20 25.151 327.396 426.644 489.941 547.963 1.817.096

1 Jumlah rencana OP sumur air tanah untuk air baku

Rencana - 1 1 1 1 4

2 Jumlah konstruksi sumur air tanah untuk air baku yang dioperasi dan dipelihara

titik - 5 10 15 20 20

8 Embung untuk air baku yang dioperasi dan dipelihara

buah - 18 38 58 78 78 25.151 327.396 426.644 489.941 547.963 1.817.096

1 Jumlah rencana OP embung untuk air baku

rencana OP - 3 3 3 3 12

2 Jumlah konstruksi embung untuk air baku yang dioperasi dan dipelihara

buah - 18 38 58 78

78

9 Intake air baku yang dioperasi dan dipelihara buah - 100 200 300 400 400 25.151 327.396 426.644 489.941 547.963 1.817.096

1 Jumlah rencana OP intake air baku

rencana Op - 3 3 3 3 3

2 Jumlah konstruksi intake air baku yang dioperasi dan dipelihara

buah - 100 200 300 400 400

10 Pengendali banjir, pengendali lahar gunung berapi, dan pengaman pantai yang dioperasi dan dipelihara

km 3.131 3.478 4.285 5.126 6.057 6.057 470.811 1.649.804 2.036.334 2.524.556 3.324.316 0.005.822

1 Jumlah rencana OP pengendali banjir, pengendali lahar gunung berapi, dan pengaman pantai

rencana OP 5 5 5 5 5 25

3 Panjang tanggul sungai yang dipelihara (km)

km 2.728 2.213 2.709 3.220 3.747 3.747

4 Panjang bangunan perlindungan dan perkuatan tebing yang dipelihara (Km)

km - 738 906 1.080 1.259 1.259

L.66 LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5 Panjang kanal banjir yang dioperasi dan dipelihara (km)

km 2 4 6 8 8

6 Jumlah stasiun pompa yang dioperasi dan dipelihara

buah - 1 3 5 7 7

7 Jumlah sabo dam yang dipelihara (Buah)

km 267 327 382 445 509 509

8 Panjang bangunan pemecah gelombang (break water) yang dipelihara (km)

km 136 198 283 373 531 531

9 Panjang tembok penahan gelombang (sea wall) yang dipelihara (km)

km - 1 2 3 4 4

11 Sistem data dan informasi banjir (Flood Forecasting Warning System)

- 10 20 20 33 33 -

3.770.609 2.000.000 2.000.000 2.000.000 9.770.609


BBWS/BWS - 10 20 20 33 33

12 Peta kawasan rawan bencana yang ditetapkan WS - 16 16 16 15 63 -

160.000 160.000 160.000 150.000 630.000

Jumlah WS yang memiliki peta kawasan rawan bencana

WS 16 16 16 15

63

13 Jaringan irigasi, irigasi air tanah, irigasi rawa dan irigasi tambak yang dioperasi dan dipelihara

km 227 238 243 250 256 1.214 1.281.767 4.514.130 4.707.623 4.892.218 4.965.189 0.360.926

1 Jumlah rencana OP jaringan irigasi, irigasi air tanah, irigasi rawa dan irigasi tambak

rencana teknis dan dokumen

lingkungan

10 10 10 10 10 50

3 Panjang konstruksi jaringan irigasi yang dioperasi dan dipelihara

km 119 125 126 127 128 128

4 Panjang konstruksi jaringan irigasi air tanah yang dioperasi dan dipelihara

km 1 1 1 1 1 1

5 Panjang konstruksi jaringan irigasi rawa yang dioperasi dan dipelihara

km 94 98 102 107 112

112

6 Panjang konstruksi jaringan irigasi tambak yang dioperasi dan dipelihara

km 13 14 14 15 15 15

14 Tampungan air alami yang dipelihara

- 15 35 55 77 77 - 418.500 462.000 567.600 657.000 2.105.100

1 Jumlah rencana pemeliharaan tampungan air alami


lingkungan

- 2 2 2 2 8

3 Jumlah sungai yang dipelihara sungai - 13 23 33 44 44

4 Jumlah danau yang dipelihara danau - 2 5 8 12 12

5 Jumlah rawa yang dipelihara rawa - - 7 14 21

21

L.67LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5 Panjang kanal banjir yang dioperasi dan dipelihara (km)

km 2 4 6 8 8

6 Jumlah stasiun pompa yang dioperasi dan dipelihara

buah - 1 3 5 7 7

7 Jumlah sabo dam yang dipelihara (Buah)

km 267 327 382 445 509 509

8 Panjang bangunan pemecah gelombang (break water) yang dipelihara (km)

km 136 198 283 373 531 531

9 Panjang tembok penahan gelombang (sea wall) yang dipelihara (km)

km - 1 2 3 4 4

11 Sistem data dan informasi banjir (Flood Forecasting Warning System)

- 10 20 20 33 33 -

3.770.609 2.000.000 2.000.000 2.000.000 9.770.609


BBWS/BWS - 10 20 20 33 33

12 Peta kawasan rawan bencana yang ditetapkan WS - 16 16 16 15 63 -

160.000 160.000 160.000 150.000 630.000

Jumlah WS yang memiliki peta kawasan rawan bencana

WS 16 16 16 15

63

13 Jaringan irigasi, irigasi air tanah, irigasi rawa dan irigasi tambak yang dioperasi dan dipelihara

km 227 238 243 250 256 1.214 1.281.767 4.514.130 4.707.623 4.892.218 4.965.189 0.360.926

1 Jumlah rencana OP jaringan irigasi, irigasi air tanah, irigasi rawa dan irigasi tambak


lingkungan

10 10 10 10 10 50

3 Panjang konstruksi jaringan irigasi yang dioperasi dan dipelihara

km 119 125 126 127 128 128

4 Panjang konstruksi jaringan irigasi air tanah yang dioperasi dan dipelihara

km 1 1 1 1 1 1

5 Panjang konstruksi jaringan irigasi rawa yang dioperasi dan dipelihara

km 94 98 102 107 112

112

6 Panjang konstruksi jaringan irigasi tambak yang dioperasi dan dipelihara

km 13 14 14 15 15 15

14 Tampungan air alami yang dipelihara

- 15 35 55 77 77 - 418.500 462.000 567.600 657.000 2.105.100

1 Jumlah rencana pemeliharaan tampungan air alami


lingkungan

- 2 2 2 2 8

3 Jumlah sungai yang dipelihara sungai - 13 23 33 44 44

4 Jumlah danau yang dipelihara danau - 2 5 8 12 12

5 Jumlah rawa yang dipelihara rawa - - 7 14 21

21

L.68 LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15 Bangunan pengendali sedimen (check dam) dipelihara

buah - 100 120 140 160 160 - 20.000 24.000 28.000 32.000 104.000

1 Jumlah rencana pemeliharaan bangunan pengendali sedimen (check dam) dipelihara

rencana pemeliharaan

- 1 1 1 1 4

Jumlah konstruksi bangunan pengendali sedimen (check dam) dipelihara

buah - 100 120 140 160 160

16 Layanan tanggap darurat bencana % 100 100 100 100 100 100 -

340.000 350.000 360.000 370.000 1.420.000

Tanggap darurat bencana yang dilaksanakan terhadap kejadian

% 100 100 100 100 100 100

KEGIATAN 16: PENINGKATAN TATA KELOLA PENGELOLAAN SDA TERPADU





- 5 5 5 5 20 - 75.240 81.675 89.843 97.837 344.594

- Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis dukungan administrasi dan pengelolaan BMN dan Keuangan


- 5 5 5 5 20

- Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis dukungan administrasi dan pengelolaan SDM dan organisasi tatalaksana/mekanisme kerja internal


- 5 5 5 5 20


% - 20 20 20 20 20 175.560 190.575 209.633 228.286 804.053


% - 20 20 20 20 20


% - 20 20 20 20 20


% - 20 20 20 20 20


% - 20 20 20 20 20


% - 20 20 20 20 20


% - 20 20 20 20 20


- 20 20 20 20 20

L.69LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15 Bangunan pengendali sedimen (check dam) dipelihara

buah - 100 120 140 160 160 - 20.000 24.000 28.000 32.000 104.000

1 Jumlah rencana pemeliharaan bangunan pengendali sedimen (check dam) dipelihara

rencana pemeliharaan

- 1 1 1 1 4

Jumlah konstruksi bangunan pengendali sedimen (check dam) dipelihara

buah - 100 120 140 160 160

16 Layanan tanggap darurat bencana % 100 100 100 100 100 100 -

340.000 350.000 360.000 370.000 1.420.000

Tanggap darurat bencana yang dilaksanakan terhadap kejadian

% 100 100 100 100 100 100

KEGIATAN 16: PENINGKATAN TATA KELOLA PENGELOLAAN SDA TERPADU





- 5 5 5 5 20 - 75.240 81.675 89.843 97.837 344.594

- Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis dukungan administrasi dan pengelolaan BMN dan Keuangan


- 5 5 5 5 20

- Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis dukungan administrasi dan pengelolaan SDM dan organisasi tatalaksana/mekanisme kerja internal


- 5 5 5 5 20


% - 20 20 20 20 20 175.560 190.575 209.633 228.286 804.053


% - 20 20 20 20 20


% - 20 20 20 20 20


% - 20 20 20 20 20


% - 20 20 20 20 20


% - 20 20 20 20 20


% - 20 20 20 20 20


- 20 20 20 20 20

L.70 LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


% 100 100 100 100 100 100 1.300.756 999.481 1.000.296 1.020.543 1.034.739 5.355.815

Jumlah pola dan rencana pengelolaan SDA kewenangan pusat yang disusun/direview

pola/rencana 14 15 7 7 7 50

Persentase peningkatan pengendalian pemanfaatan SDA

% - 20 20 20 20 20

Persentase penyusunan Rekomendasi Teknis bidang SDA

% - 20 20 20 20 20

Persentase peningkatan pengelolaan hidrologi WS dan kualitas air pada sumber air

% - 20 20 20 20 20

Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga PSDA

% - 20 20 20 20 20

Persentase peningkatan layanan sistem data dan informasi SDA

% - 20 20 20 20 20

L.71LAMPIRAN 2



2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


% 100 100 100 100 100 100 1.300.756 999.481 1.000.296 1.020.543 1.034.739 5.355.815

Jumlah pola dan rencana pengelolaan SDA kewenangan pusat yang disusun/direview

pola/rencana 14 15 7 7 7 50

Persentase peningkatan pengendalian pemanfaatan SDA

% - 20 20 20 20 20

Persentase penyusunan Rekomendasi Teknis bidang SDA

% - 20 20 20 20 20

Persentase peningkatan pengelolaan hidrologi WS dan kualitas air pada sumber air

% - 20 20 20 20 20

Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga PSDA

% - 20 20 20 20 20

Persentase peningkatan layanan sistem data dan informasi SDA

% - 20 20 20 20 20

L.72 LAMPIRAN 2


TUJUAN 3 : Menyelenggaraan pembangunan bidang PUPR untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim

SASARAN/

INDIKATOR KINERJA


2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SASARAN STRATEGIS

1 Meningkatnya kinerja infrastruktur jalan untuk konektivitas bagi penguatan daya saing

1 Tingkat Konektivitas Jalan Nasional Indeks Konektivitas

1,29 1,4 1,45 1,5 1,55 1,55

SASARAN PROGRAM 57.050.911 69.947.949 52.105.273 55.121.016 43.951.850 278.177.000

1 Meningkatnya kehandalan jalan nasional

1 Waktu Tempuh Pada Koridor utama (jam/100km)

Jam/100 Km Lintas Timur Sumatera dan

Pantai Utara Jawa

2,7 2,6 2,5 2,4 2,2 2,2

2 Tingkat kemantapan jalan nasional (%)

% 86* 91 94 97 98 98

3 Tingkat penggunaan jalan (milyar kend Km)

milyar Kendaraan

Km

101 116 122 127 133 133

4 Tingkat fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan

% 0 25 50 75 100 100

KEGIATAN 1: PELAKSANAAN PRESERVASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS JALAN NASIONAL

UNIT ORGANISASI : BALAI PELAKSANA JALAN


1 Perencanaan, pengendalian dan pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Dokumen 61 61 61 61 61 305 4.266.088 4.120.000 4.120.000 4.120.000 4.120.000 20.746.088

1 Jumlah Dokumen Perencanaan Penyelenggaraan jaringan jalan dan jembatan

Dokumen 19 19 19 19 19 95

2 Jumlah dokumen pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan jembatan

Dokumen 25 25 25 25 25 125

3 Jumlah dokumen pengendalian sistem pelaksanaan pengujian dan peralatan

Dokumen 17 17 17 17 17 85

2 Pengelolaan administrasi Perkantoran Laporan 12 12 12 12 12 60

1 Jumlah Laporan pengelolaan administrasi Perkantoran

Laporan 12 12 12 12 12 60

L.73LAMPIRAN 2


TUJUAN 3 : Menyelenggaraan pembangunan bidang PUPR untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim

SASARAN/

INDIKATOR KINERJA


2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SASARAN STRATEGIS

1 Meningkatnya kinerja infrastruktur jalan untuk konektivitas bagi penguatan daya saing

1 Tingkat Konektivitas Jalan Nasional Indeks Konektivitas

1,29 1,4 1,45 1,5 1,55 1,55

SASARAN PROGRAM 57.050.911 69.947.949 52.105.273 55.121.016 43.951.850 278.177.000

1 Meningkatnya kehandalan jalan nasional

1 Waktu Tempuh Pada Koridor utama (jam/100km)

Jam/100 Km Lintas Timur Sumatera dan

Pantai Utara Jawa

2,7 2,6 2,5 2,4 2,2 2,2

2 Tingkat kemantapan jalan nasional (%)

% 86* 91 94 97 98 98

3 Tingkat penggunaan jalan (milyar kend Km)

milyar Kendaraan

Km

101 116 122 127 133 133

4 Tingkat fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan

% 0 25 50 75 100 100

KEGIATAN 1: PELAKSANAAN PRESERVASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS JALAN NASIONAL

UNIT ORGANISASI : BALAI PELAKSANA JALAN


1 Perencanaan, pengendalian dan pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Dokumen 61 61 61 61 61 305 4.266.088 4.120.000 4.120.000 4.120.000 4.120.000 20.746.088

1 Jumlah Dokumen Perencanaan Penyelenggaraan jaringan jalan dan jembatan

Dokumen 19 19 19 19 19 95

2 Jumlah dokumen pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan jembatan

Dokumen 25 25 25 25 25 125

3 Jumlah dokumen pengendalian sistem pelaksanaan pengujian dan peralatan

Dokumen 17 17 17 17 17 85



Laporan 12 12 12 12 12 60

L.74 LAMPIRAN 2

SASARAN/

INDIKATOR KINERJA


2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 Peningkatan dan pembangunan jalan nasional

KM M

38.292 355.980

47.669 453.263

47.831 454.195

47.982 454.837

47.843 456.108

53.365 495.719

46.450.498 55.704.346 39.537.286 44.905.314 34.670.146 221.267.591

1 Panjang jalan yang terpelihara KM 35.744 47.003 47.003 47.003 47.003 47.003 19.210.600,46 38.709.515,27 19.301.917,02 21.075.671,64 12.569.838,28 110.867.542,68

2 Panjang jembatan yang terpelihara M 340.934 445.910 445.910 445.910 445.910 445.910 864.545 687.772 717.546 745.902 772.908 3.788.673

3 Panjang jalan yang ditingkatkan KM 2.016 213 271 309 264 3.073 12.868.180 3.513.463 5.081.758 5.862.598 5.117.948 32.443.946

4 Panjang jembatan yang ditingkatkan

M 7.777 3.044 3.044 3.044 3.044 19.951 2.477.902 797.108 831.615 864.478 895.777 5.866.880

5 Panjang jalan yang dibangun KM 493 415 536 650 556 2.650 4.264.939 6.515.511 8.792.452 11.076.989 9.855.188 40.505.079

6 Panjang jembatan yang dibangun M 7.269 4.310 5.241 5.884 7.155 29.859 2.831.227 1.641.978 2.202.805 2.638.098 2.809.568 12.123.674

7 Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun

KM 38 39 22 21 20 140 3.933.105 3.053.286 1.789.466 1.789.456 1.765.946 12.331.259

8 Dukungan jalan daerah KM 500 785.714 819.728 852.122 882.973 3.340.537

KEGIATAN 2: DUKUNGAN MANAJEMEN, KOORDINASI, PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL


1 Pelayanan teknis, pelayanan publik dan administratif di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga

Dokumen 12 12 12 12 12 60

1 Jumlah laporan kepegawaian dan ortala

Dokumen 3 3 3 3 3 15

2 Jumlah laporan keuangan dan umum

Dokumen 3 3 3 3 3 15

3 Jumlah Dokumen penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum dan pemberian bantuan hukum

Dokumen 3 3 3 3 3 15

4 Jumlah dokumenPengelolaan Barang Milik Negara

Dokumen 3 3 3 3 3 15



Laporan 12 12 12 12 12 60

2 Jumlah Laporan layanan publik (PNBP)

Laporan 12 12 12 12 12 60

3 Penanggulangan bencana alam Paket Bantuan

33 33 33 33 33 165

1 Jumlah bantuan tanggap darurat/kebutuhan mendesak yang disalurkan

Paket Bantuan

33 33 33 33 33 165

L.75LAMPIRAN 2

SASARAN/

INDIKATOR KINERJA


2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 Peningkatan dan pembangunan jalan nasional

KM M

38.292 355.980

47.669 453.263

47.831 454.195

47.982 454.837

47.843 456.108

53.365 495.719

46.450.498 55.704.346 39.537.286 44.905.314 34.670.146 221.267.591

1 Panjang jalan yang terpelihara KM 35.744 47.003 47.003 47.003 47.003 47.003 19.210.600,46 38.709.515,27 19.301.917,02 21.075.671,64 12.569.838,28 110.867.542,68

2 Panjang jembatan yang terpelihara M 340.934 445.910 445.910 445.910 445.910 445.910 864.545 687.772 717.546 745.902 772.908 3.788.673

3 Panjang jalan yang ditingkatkan KM 2.016 213 271 309 264 3.073 12.868.180 3.513.463 5.081.758 5.862.598 5.117.948 32.443.946

4 Panjang jembatan yang ditingkatkan

M 7.777 3.044 3.044 3.044 3.044 19.951 2.477.902 797.108 831.615 864.478 895.777 5.866.880

5 Panjang jalan yang dibangun KM 493 415 536 650 556 2.650 4.264.939 6.515.511 8.792.452 11.076.989 9.855.188 40.505.079

6 Panjang jembatan yang dibangun M 7.269 4.310 5.241 5.884 7.155 29.859 2.831.227 1.641.978 2.202.805 2.638.098 2.809.568 12.123.674

7 Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun

KM 38 39 22 21 20 140 3.933.105 3.053.286 1.789.466 1.789.456 1.765.946 12.331.259

8 Dukungan jalan daerah KM 500 785.714 819.728 852.122 882.973 3.340.537

KEGIATAN 2: DUKUNGAN MANAJEMEN, KOORDINASI, PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL


1 Pelayanan teknis, pelayanan publik dan administratif di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga

Dokumen 12 12 12 12 12 60

1 Jumlah laporan kepegawaian dan ortala

Dokumen 3 3 3 3 3 15

2 Jumlah laporan keuangan dan umum

Dokumen 3 3 3 3 3 15

3 Jumlah Dokumen penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum dan pemberian bantuan hukum

Dokumen 3 3 3 3 3 15

4 Jumlah dokumenPengelolaan Barang Milik Negara

Dokumen 3 3 3 3 3 15



Laporan 12 12 12 12 12 60

2 Jumlah Laporan layanan publik (PNBP)

Laporan 12 12 12 12 12 60

3 Penanggulangan bencana alam Paket Bantuan

33 33 33 33 33 165

1 Jumlah bantuan tanggap darurat/kebutuhan mendesak yang disalurkan

Paket Bantuan

33 33 33 33 33 165

L.76 LAMPIRAN 2

SASARAN/

INDIKATOR KINERJA


2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 3: PENGATURAN, PEMBINAAN, PERENCANAAN, PEMROGRAMAN DAN PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN JALAN

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN


1 Pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemrograman, pembiayaan dan evaluasi kinerja

Dokumen 9 9 9 9 9 45

1 Jumlah Dokumen Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan

Dokumen 2 2 2 2 2 10

2 Jumlah Dokumen Pemrograman Dokumen 1 1 1 1 1 5

3 Jumlah Dokumen Analisa Data dan Pengembangan Sistem

Dokumen 2 2 2 2 2 10

4 Jumlah Dokumen Lingkungan dan Keselamatan Jalan

Dokumen 2 2 2 2 2 10

5 Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi

Dokumen 2 2 2 2 2 10



Laporan 12 12 12 12 12 60

KEGIATAN 4: PENYUSUNAN, PEMBINAAN, PELAKSANAAN STANDAR DAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA JALAN

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT PEMBANGUNAN JALAN


1 Pengaturan, Pembinaan Manajemen konstruksi, Teknik geometrik, perkerasan, drainase, geoteknik dan manajemen lereng jalan

Dokumen 10 10 10 10 10 50

1 Jumlah Dokumen Standar dan Pedoman

Dokumen 2 2 2 2 2 10

2 Jumlah Dokumen Manajemen Konstruksi

Dokumen 2 2 2 2 2 10

3 Jumlah Dokumen Geometrik, Perkerasan dan Drainase

Dokumen 2 2 2 2 2 10

4 Jumlah Dokumen Geoteknik dan Manajemen Lereng

Dokumen 2 2 2 2 2 10


Dokumen 2 2 2 2 2 10



Laporan 12 12 12 12 12 60

L.77LAMPIRAN 2

SASARAN/

INDIKATOR KINERJA


2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 3: PENGATURAN, PEMBINAAN, PERENCANAAN, PEMROGRAMAN DAN PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN JALAN

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN


1 Pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemrograman, pembiayaan dan evaluasi kinerja

Dokumen 9 9 9 9 9 45

1 Jumlah Dokumen Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan

Dokumen 2 2 2 2 2 10

2 Jumlah Dokumen Pemrograman Dokumen 1 1 1 1 1 5

3 Jumlah Dokumen Analisa Data dan Pengembangan Sistem

Dokumen 2 2 2 2 2 10

4 Jumlah Dokumen Lingkungan dan Keselamatan Jalan

Dokumen 2 2 2 2 2 10


Dokumen 2 2 2 2 2 10



Laporan 12 12 12 12 12 60

KEGIATAN 4: PENYUSUNAN, PEMBINAAN, PELAKSANAAN STANDAR DAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA JALAN

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT PEMBANGUNAN JALAN


1 Pengaturan, Pembinaan Manajemen konstruksi, Teknik geometrik, perkerasan, drainase, geoteknik dan manajemen lereng jalan

Dokumen 10 10 10 10 10 50


Dokumen 2 2 2 2 2 10

2 Jumlah Dokumen Manajemen Konstruksi

Dokumen 2 2 2 2 2 10

3 Jumlah Dokumen Geometrik, Perkerasan dan Drainase

Dokumen 2 2 2 2 2 10

4 Jumlah Dokumen Geoteknik dan Manajemen Lereng

Dokumen 2 2 2 2 2 10


Dokumen 2 2 2 2 2 10



Laporan 12 12 12 12 12 60

L.78 LAMPIRAN 2

SASARAN/

INDIKATOR KINERJA


2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 5: PENYUSUNAN, PEMBINAAN, PELAKSANAAN STANDAR DAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PRESERVASI JALAN

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT PRESERVASI JALAN


1 Pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemprograman, teknik rekonstruksi, pemeliharaan jalan

Dokumen 10 10 10 10 10 50


Dokumen 2 2 2 2 2 10

2 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pemrograman

Dokumen 2 2 2 2 2 10

3 Jumlah Dokumen Teknik Rekonstruksi Dokumen 2 2 2 2 2 10

4 Jumlah Dokumen Teknik Pemeliharaan

Dokumen 2 2 2 2 2 10


Dokumen 2 2 2 2 2 10



Laporan 12 12 12 12 12 60

KEGIATAN 6: PENYUSUNAN, PEMBINAAN, PELAKSANAAN STANDAR DAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PRESERVASI JEMBATAN

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JEMBATAN

SASARAN KEGIATAN 85.000 85.000 85.000 85.000 340.000

1 Pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemprograman, teknik terowongan dan jembatan khusus

Dokumen - 10 10 10 10 40


Dokumen - 2 2 2 2 8


Dokumen - 2 2 2 2 8

3 Jumlah Dokumen teknik jembatan Dokumen - 2 2 2 2 8

4 Jumlah Dokumen teknik terowongan dan jembatan khusus

Dokumen - 2 2 2 2 8


Dokumen - 2 2 2 2 8

2 Pengelolaan administrasi Perkantoran Laporan - 12 12 12 12 48


Laporan - 12 12 12 12 48

L.79LAMPIRAN 2

SASARAN/

INDIKATOR KINERJA


2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 5: PENYUSUNAN, PEMBINAAN, PELAKSANAAN STANDAR DAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PRESERVASI JALAN

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT PRESERVASI JALAN


1 Pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemprograman, teknik rekonstruksi, pemeliharaan jalan

Dokumen 10 10 10 10 10 50


Dokumen 2 2 2 2 2 10


Dokumen 2 2 2 2 2 10

3 Jumlah Dokumen Teknik Rekonstruksi Dokumen 2 2 2 2 2 10

4 Jumlah Dokumen Teknik Pemeliharaan

Dokumen 2 2 2 2 2 10


Dokumen 2 2 2 2 2 10



Laporan 12 12 12 12 12 60

KEGIATAN 6: PENYUSUNAN, PEMBINAAN, PELAKSANAAN STANDAR DAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PRESERVASI JEMBATAN

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JEMBATAN

SASARAN KEGIATAN 85.000 85.000 85.000 85.000 340.000

1 Pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemprograman, teknik terowongan dan jembatan khusus

Dokumen - 10 10 10 10 40


Dokumen - 2 2 2 2 8


Dokumen - 2 2 2 2 8

3 Jumlah Dokumen teknik jembatan Dokumen - 2 2 2 2 8

4 Jumlah Dokumen teknik terowongan dan jembatan khusus

Dokumen - 2 2 2 2 8


Dokumen - 2 2 2 2 8



Laporan - 12 12 12 12 48

L.80 LAMPIRAN 2

SASARAN/

INDIKATOR KINERJA


2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 7: PENYUSUNAN, PEMBINAAN, PELAKSANAAN STANDAR DAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA JALAN DAERAH, METROPOLITAN, KOTA BESAR DAN BEBAS HAMBATAN

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT FASILITASI JALAN DAERAH


1 Pembinaan Teknik Penyelenggaraan Jalan daerah, metropolitan, kota besar dan jalan bebas hambatan serta pengadaan tanah

Dokumen Ha

- 8 8 8 8 32 15.000

85.000

85.000 85.000 85.000 340.000

1 Jumlah dokumen manajemen dan evaluasi jalan daerah

Dokumen - 2 2 2 2 8

2 Jumlah dokumen teknik jalan daerah

Dokumen - 2 2 2 2 8

3 Jumlah Dokumen pelaksanaan jalan metropolitan dan kota besar

Dokumen - 2 2 2 2 8

4 Jumlah Dokumen Pembinaan jalan bebas hambatan

Dokumen - 2 2 2 2 8

5 Jumlah Hektar Pembebasan Tanah Ha - 15.000 4942949,5 8713602,831 7037987,01 4685702,587 3751704,474 29131946,4



Laporan - 12 12 12 12 48

KEGIATAN 8: PENGATURAN, PENGUSAHAAN, PENGAWASAN JALAN TOL

UNIT ORGANISASI :BADAN PENGARTURAN JALAN TOL


1 Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol

Dokumen 13 13 13 13 13 65 ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................

1 Jumlah Dokumen Kajian dan Evaluasi Penyiapan Pengusahaan Jalan Tol

Dokumen 2 2 2 2 2 10

2 Jumlah Dokumen Pengaturan, Penyiapan, Pelayanan dan Pengendalian Pengusahaan Jalan Tol

Dokumen 2 2 2 2 2 10

3 Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemantauan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol

Dokumen 2 2 2 2 2 10

4 Jumlah Laporan Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Hukum dan Humas

Dokumen 3 3 3 3 3 15

5 Jumlah Dokumen Perjanjian Layanan Dana Bergulir untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol (BLU)

Dokumen 1 1 1 1 1 5

6 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Layanan Dana Bergulir untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol (BLU)

Dokumen 1 1 1 1 1 5

7 Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Hasil Pengusahaan Jalan Tol (BLU)

Dokumen 1 1 1 1 1 5

8 Jumlah Laporan Layanan Perkantoran (BLU)

Dokumen 1 1 1 1 1 5

L.81LAMPIRAN 2

SASARAN/

INDIKATOR KINERJA


2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 7: PENYUSUNAN, PEMBINAAN, PELAKSANAAN STANDAR DAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA JALAN DAERAH, METROPOLITAN, KOTA BESAR DAN BEBAS HAMBATAN

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT FASILITASI JALAN DAERAH


1 Pembinaan Teknik Penyelenggaraan Jalan daerah, metropolitan, kota besar dan jalan bebas hambatan serta pengadaan tanah

Dokumen Ha

- 8 8 8 8 32 15.000

85.000

85.000 85.000 85.000 340.000

1 Jumlah dokumen manajemen dan evaluasi jalan daerah

Dokumen - 2 2 2 2 8

2 Jumlah dokumen teknik jalan daerah

Dokumen - 2 2 2 2 8

3 Jumlah Dokumen pelaksanaan jalan metropolitan dan kota besar

Dokumen - 2 2 2 2 8

4 Jumlah Dokumen Pembinaan jalan bebas hambatan

Dokumen - 2 2 2 2 8

5 Jumlah Hektar Pembebasan Tanah Ha - 15.000 4942949,5 8713602,831 7037987,01 4685702,587 3751704,474 29131946,4



Laporan - 12 12 12 12 48

KEGIATAN 8: PENGATURAN, PENGUSAHAAN, PENGAWASAN JALAN TOL

UNIT ORGANISASI :BADAN PENGARTURAN JALAN TOL


1 Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol

Dokumen 13 13 13 13 13 65 ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................

1 Jumlah Dokumen Kajian dan Evaluasi Penyiapan Pengusahaan Jalan Tol

Dokumen 2 2 2 2 2 10

2 Jumlah Dokumen Pengaturan, Penyiapan, Pelayanan dan Pengendalian Pengusahaan Jalan Tol

Dokumen 2 2 2 2 2 10

3 Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemantauan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol

Dokumen 2 2 2 2 2 10

4 Jumlah Laporan Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Hukum dan Humas

Dokumen 3 3 3 3 3 15

5 Jumlah Dokumen Perjanjian Layanan Dana Bergulir untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol (BLU)

Dokumen 1 1 1 1 1 5

6 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Layanan Dana Bergulir untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol (BLU)

Dokumen 1 1 1 1 1 5

7 Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Hasil Pengusahaan Jalan Tol (BLU)

Dokumen 1 1 1 1 1 5

8 Jumlah Laporan Layanan Perkantoran (BLU)

Dokumen 1 1 1 1 1 5

L.82 LAMPIRAN 2


TUJUAN 4 : Menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’

SASARAN/SATUAN LOKASI

TARGET ANGGARAN (X Rp. Juta)

INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15SASARAN STRATEGIS

1 Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan

1) Tingkat layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan

% 56 59 65 68 66 83

2 Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak

1) Tingkat cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak

% 77 83 90 95 100 100

3 Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

1) Tingkat pemenuhan perumahan yang layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah

% 84 85 87 88 89 89

2) Tingkat pemenuhan perumahan yang layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah (Kontribusi dari Ditjen Pembiayaan Perumahan/belum termasuk dari Ditjen Penyediaan Perumahan)

% 6 10 17 20 8 61

PROGRAM 1 : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

SASARAN PROGRAM 15,996,817 24,178,640 26,981,689 29,607,916 31,502,782 128,267,843

1 Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat

1 Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum

% 76 82 88 94 100 100

2 Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak

92 94 96 98 100 100

1 Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan

% 8 6 4 2 0 0

3 Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat

1 Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi

% 64 72 85 92 100 100

KEGIATAN 1.1 : PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

UNIT KERJA: DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

SASARAN KEGIATAN 4,863,151 10,604,752 10,835,752 10,275,752 9,868,593 46,448,000

1 Pengelolaan Administrasi Perkantoran Laporan 12 12 12 12 12 60 91,252 91,252 91,252 91,252 91,252 456,261

2 Peraturan Pengembangan Permukiman NSPK 2 2 2 2 2 10 8,600 9,000 9,000 9,000 9,000 44,600

1 Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria

NSPK 2 2 2 2 2 10

L.83LAMPIRAN 2


TUJUAN 4 : Menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15SASARAN STRATEGIS

1 Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan

1) Tingkat layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan

% 56 59 65 68 66 83

2 Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak

1) Tingkat cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak

% 77 83 90 95 100 100

3 Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

1) Tingkat pemenuhan perumahan yang layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah

% 84 85 87 88 89 89

2) Tingkat pemenuhan perumahan yang layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah (Kontribusi dari Ditjen Pembiayaan Perumahan/belum termasuk dari Ditjen Penyediaan Perumahan)

% 6 10 17 20 8 61

PROGRAM 1 : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

SASARAN PROGRAM 15,996,817 24,178,640 26,981,689 29,607,916 31,502,782 128,267,843

1 Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat

1 Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum

% 76 82 88 94 100 100

2 Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak

92 94 96 98 100 100

1 Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan

% 8 6 4 2 0 0

3 Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat

1 Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi

% 64 72 85 92 100 100

KEGIATAN 1.1 : PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

UNIT KERJA: DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN


1 Pengelolaan Administrasi Perkantoran Laporan 12 12 12 12 12 60 91,252 91,252 91,252 91,252 91,252 456,261

2 Peraturan Pengembangan Permukiman NSPK 2 2 2 2 2 10 8,600 9,000 9,000 9,000 9,000 44,600

1 Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria

NSPK 2 2 2 2 2 10

L.84 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 153 Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan

PermukimanLaporan 157 263 263 263 258 1,204 219,550 245,000 245,000 245,000 242,200 1,196,750

1 Pendampingan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)

Laporan 9 125 125 125 123 507 2,500

25,000

25,000

25,000

24,600

102,100

2 Penyusunan Kebijakan, Strategi, dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman

Laporan 110 100 100 100 97 507 88,000

80,000

80,000

80,000

77,600

405,600

3 Pembinaan dan pengawasan kelembagaan serta kemitraan di bidang penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman

Laporan 38 38 38 38 38 190 129,050

140,000

140,000

140,000

140,000

689,050

4 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan

Hektar 2,680 9,300 9,500 8,900 8,051 38,431 1,805,355 8,835,000 9,025,000 8,455,000 8,144,036 36,264,391

1 Peningkatan kualitas permukiman kumuh Hektar 2,680 9,300 9,500 8,900 8,051 38,431

5 Pengembangan Kota Baru dan Fasilitas Perkotaan Kota Kawasan Perkotaan

- 2 177

3 196

3 202

2 199

10 774

- 316,500 266,500 272,500 270,500 1,126,000

1 Dukungan Perintisan inkubasi kota baru Kota - 2 3 3 2 10

2 Dukungan Pengembangan kota layak huni, kota hijau, dan kota cerdas

Kawasan Perkotaan

- 177 196 202 199 774

6 Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/ Desa 11,066 11,066 11,066 11,066 11,066 11,066 1,109,808 200,000 200,000 200,000 200,000 1,909,808

7 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan 4,644 145 155 155 139 5,238 1,528,395 725,000 775,000 775,000 696,605 4,500,000

1 Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan potensial dan berkelanjutan

Kawasan 204 120 130 130 114 698 740,381

600,000

650,000

650,000

571,605

3,211,986

2 Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan tertinggal, terpencil, dan pulau-pulau kecil

Kawasan 4,440 25 25 25 25 4,540 788,014

125,000

125,000

125,000

125,000

1,288,014

8 Pembangunan Kawasan Permukiman Khusus Kawasan 46 23 28 27 25 149 100,191 183,000 224,000 228,000 215,000 950,191

1 Pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar

Kawasan 35 13 16 12 10 86 74,587

83,000

104,000

78,000

65,000

404,587

2 Pembangunan dan pengembangan kawasan rawan bencana, paska bencana, dan kawasan tertentu

Kawasan 11 10 12 15 15 63 25,604

100,000

120,000

150,000

150,000

545,604

L.85LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 153 Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan

PermukimanLaporan 157 263 263 263 258 1,204 219,550 245,000 245,000 245,000 242,200 1,196,750

1 Pendampingan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)

Laporan 9 125 125 125 123 507 2,500

25,000

25,000

25,000

24,600

102,100

2 Penyusunan Kebijakan, Strategi, dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman

Laporan 110 100 100 100 97 507 88,000

80,000

80,000

80,000

77,600

405,600

3 Pembinaan dan pengawasan kelembagaan serta kemitraan di bidang penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman

Laporan 38 38 38 38 38 190 129,050

140,000

140,000

140,000

140,000

689,050

4 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan

Hektar 2,680 9,300 9,500 8,900 8,051 38,431 1,805,355 8,835,000 9,025,000 8,455,000 8,144,036 36,264,391

1 Peningkatan kualitas permukiman kumuh Hektar 2,680 9,300 9,500 8,900 8,051 38,431

5 Pengembangan Kota Baru dan Fasilitas Perkotaan Kota Kawasan Perkotaan

- 2 177

3 196

3 202

2 199

10 774

- 316,500 266,500 272,500 270,500 1,126,000

1 Dukungan Perintisan inkubasi kota baru Kota - 2 3 3 2 10

2 Dukungan Pengembangan kota layak huni, kota hijau, dan kota cerdas

Kawasan Perkotaan

- 177 196 202 199 774

6 Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/ Desa 11,066 11,066 11,066 11,066 11,066 11,066 1,109,808 200,000 200,000 200,000 200,000 1,909,808

7 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan 4,644 145 155 155 139 5,238 1,528,395 725,000 775,000 775,000 696,605 4,500,000

1 Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan potensial dan berkelanjutan

Kawasan 204 120 130 130 114 698 740,381

600,000

650,000

650,000

571,605

3,211,986

2 Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan tertinggal, terpencil, dan pulau-pulau kecil

Kawasan 4,440 25 25 25 25 4,540 788,014

125,000

125,000

125,000

125,000

1,288,014

8 Pembangunan Kawasan Permukiman Khusus Kawasan 46 23 28 27 25 149 100,191 183,000 224,000 228,000 215,000 950,191

1 Pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar

Kawasan 35 13 16 12 10 86 74,587

83,000

104,000

78,000

65,000

404,587

2 Pembangunan dan pengembangan kawasan rawan bencana, paska bencana, dan kawasan tertentu

Kawasan 11 10 12 15 15 63 25,604

100,000

120,000

150,000

150,000

545,604

L.86 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15KEGIATAN 1.2: PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

UNIT KERJA: DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN


1 Pengelolaan Administrasi Perkantoran laporan 12 12 12 12 12 60 74,840 82,324 90,557 99,613 114,241 461,575

2 Peraturan Penataan Bangunan NSPK 10 2 2 2 2 18 14,400 4,400 3,282 3,282 3,282 28,646

1 NSPK Pusat PBL NSPK 10 2 2 2 2 18

3 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Kab/KotaRanperdaLaporan

10522

637

22-

638

12-

638

--

638

--

638

13922

3189

348,286

336,706

381,516

431,883

492,814

1,991,205

1 Legalisasi Perda BG Kab/Kota 105 22 12 0 0 139

2 Pendampingan Penyusunan Ranperda BG Ranperda 22 0 0 0 0 22

3 Monev Implementasi Perda BG Laporan 32 33 33 33 33 164

4 Pendampingan implementasi IMB-SLF-TABG Laporan 32 32 32 32 32 160

5 Penyusunan & Legalisasi IMB-SLF-TABG Laporan 32 32 32 32 32 160

6 Advokasi/Kampanye Bangunan Gedung Hijau Laporan 33 33 33 33 33 165

7 Pemeliharaan Gedung PIP2B Laporan 32 32 32 32 32 160

8 Wasdal & Monev Pelaksanaan Konstruksi BG Laporan 33 33 33 33 33 165

9 Pembinaan Teknis Bangunan Gedung Laporan 33 33 33 33 33 165

10 Sosialisasi Penyelenggaraan BGN Laporan 33 33 33 33 33 165

11 Hibah/Alih Status BMN/Neraca Keuangan P2B Laporan 32 32 32 32 32 160

12 Laporan Tahunan Kegiatan PBL Laporan 33 33 33 33 33 165

13 Penyebarluasan Informasi P2B Laporan 33 33 33 33 33 165

14 Pendampingan Penyusunan HSBGN Laporan 33 33 33 33 33 165

15 Workshop HSBGN Laporan 33 33 33 33 33 165

16 Pendataan Bangunan Gedung Laporan 33 33 33 33 33 165

17 Administrasi Kegiatan Pembinaan Laporan 64 64 64 64 64 320

18 Pembinaan Direktorat P2B Laporan 66 66 66 66 66 330

19 Pembinaan P2B Strategis Laporan 28 28 28 28 28 140

20 Pembinaan P2B Khusus Laporan 22 22 22 22 22 110

4 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Laporan BG

- 10

29 12

31 29

34 30

27 34

121 115

49,073 139,589 347,636 525,974 838,707 1,900,979

1 Perencanaan Bangunan Gedung Pusaka Laporan 0 14 14 14 12 54

2 Perencanaan Bangunan Gedung Hijau Laporan 0 15 17 20 15 67

3 Bangunan Gedung Pusaka BG 2 4 14 14 14 48

4 Bangunan Gedung Hijau BG 8 8 15 16 20 67

L.87LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15KEGIATAN 1.2: PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

UNIT KERJA: DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN


1 Pengelolaan Administrasi Perkantoran laporan 12 12 12 12 12 60 74,840 82,324 90,557 99,613 114,241 461,575

2 Peraturan Penataan Bangunan NSPK 10 2 2 2 2 18 14,400 4,400 3,282 3,282 3,282 28,646

1 NSPK Pusat PBL NSPK 10 2 2 2 2 18

3 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Kab/KotaRanperdaLaporan

10522

637

22-

638

12-

638

--

638

--

638

13922

3189

348,286

336,706

381,516

431,883

492,814

1,991,205

1 Legalisasi Perda BG Kab/Kota 105 22 12 0 0 139

2 Pendampingan Penyusunan Ranperda BG Ranperda 22 0 0 0 0 22

3 Monev Implementasi Perda BG Laporan 32 33 33 33 33 164

4 Pendampingan implementasi IMB-SLF-TABG Laporan 32 32 32 32 32 160

5 Penyusunan & Legalisasi IMB-SLF-TABG Laporan 32 32 32 32 32 160

6 Advokasi/Kampanye Bangunan Gedung Hijau Laporan 33 33 33 33 33 165

7 Pemeliharaan Gedung PIP2B Laporan 32 32 32 32 32 160

8 Wasdal & Monev Pelaksanaan Konstruksi BG Laporan 33 33 33 33 33 165

9 Pembinaan Teknis Bangunan Gedung Laporan 33 33 33 33 33 165

10 Sosialisasi Penyelenggaraan BGN Laporan 33 33 33 33 33 165

11 Hibah/Alih Status BMN/Neraca Keuangan P2B Laporan 32 32 32 32 32 160

12 Laporan Tahunan Kegiatan PBL Laporan 33 33 33 33 33 165

13 Penyebarluasan Informasi P2B Laporan 33 33 33 33 33 165

14 Pendampingan Penyusunan HSBGN Laporan 33 33 33 33 33 165

15 Workshop HSBGN Laporan 33 33 33 33 33 165

16 Pendataan Bangunan Gedung Laporan 33 33 33 33 33 165

17 Administrasi Kegiatan Pembinaan Laporan 64 64 64 64 64 320

18 Pembinaan Direktorat P2B Laporan 66 66 66 66 66 330

19 Pembinaan P2B Strategis Laporan 28 28 28 28 28 140

20 Pembinaan P2B Khusus Laporan 22 22 22 22 22 110

4 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Laporan BG

- 10

29 12

31 29

34 30

27 34

121 115

49,073 139,589 347,636 525,974 838,707 1,900,979

1 Perencanaan Bangunan Gedung Pusaka Laporan 0 14 14 14 12 54

2 Perencanaan Bangunan Gedung Hijau Laporan 0 15 17 20 15 67

3 Bangunan Gedung Pusaka BG 2 4 14 14 14 48

4 Bangunan Gedung Hijau BG 8 8 15 16 20 67

L.88 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 155 Penyelenggaraan Penataan Bangunan Kawasan 248 120 128 105 79 680 933,582 616,713 809,634 849,032 841,004 4,049,965

1 Penataan Bangunan Kawasan Strategis Nasional Kawasan 47 40 40 30 21 178

2 Penataan Bangunan Kawasan Pusaka Kawasan 27 8 8 6 5 54

3 Penataan Bangunan Kawasan Hijau Kawasan 114 20 28 27 20 209

4 Penataan Bangunan Kebun Raya Kawasan 13 12 12 12 12 61


KEGIATAN 1.3: PENGATURAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI, SERTA PENGELOLAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SANITASI DAN PERSAMPAHAN

UNIT KERJA: DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN


1 Layanan Perkantoran Bulan 12 12 12 12 12 60 80,909 82,527 84,177 85,861 85,578 419,052

2 Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan PPLP NSPK 2 2 2 2 2 10 685,432 743,406 617,027 582,985 539,098 3,167,948

3 Infrastruktur air limbah sistem terpusat Kab/Kota Kawasan

7 987

12 1.486

12 1.390

12 860

12 677

12 5.400

1,318,940 1,558,393 1,845,578 4,060,746 6,557,343 15,341,000

1 Infrastruktur air limbah sistem terpusat Skala Kota Kab/Kota 7 12 12 12 12 12

2 Infrastruktur air limbah sistem terpusat skala komunal

Kawasan 920 1,460 1,350 820 650 5,200

3 Infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kawasan

Kawasan 67 26 40 40 27 200

4 Infrastruktur air limbah sistem setempat Kab/Kota 32 30 57 57 46 222 199,281 450,000 855,000 855,000 710,719 3,070,000

1 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kab/Kota 32 30 57 57 46 222

5 Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kab/Kota 56 22 32 32 21 163 765,333 1,650,000 2,400,000 2,400,000 1,384,667 8,600,000

6 Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R Kawasan 306 140 140 140 124 850 154,075 77,000 77,000 77,000 124,925 510,000

7 Infrastruktur Fasilitas Pengolahan Sementara Sampah Kawasan 4 5 15 15 6 45 45,000 55,000 165,000 165,000 66,000 496,000

8 Infrastruktur Drainase Kab/Kota 36 34 34 34 32 170 586,433 850,000 850,000 850,000 904,567 4,041,000

L.89LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 155 Penyelenggaraan Penataan Bangunan Kawasan 248 120 128 105 79 680 933,582 616,713 809,634 849,032 841,004 4,049,965


2 Penataan Bangunan Kawasan Pusaka Kawasan 27 8 8 6 5 54

3 Penataan Bangunan Kawasan Hijau Kawasan 114 20 28 27 20 209

4 Penataan Bangunan Kebun Raya Kawasan 13 12 12 12 12 61


KEGIATAN 1.3: PENGATURAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI, SERTA PENGELOLAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SANITASI DAN PERSAMPAHAN

UNIT KERJA: DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN


1 Layanan Perkantoran Bulan 12 12 12 12 12 60 80,909 82,527 84,177 85,861 85,578 419,052

2 Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan PPLP NSPK 2 2 2 2 2 10 685,432 743,406 617,027 582,985 539,098 3,167,948

3 Infrastruktur air limbah sistem terpusat Kab/Kota Kawasan

7 987

12 1.486

12 1.390

12 860

12 677

12 5.400

1,318,940 1,558,393 1,845,578 4,060,746 6,557,343 15,341,000

1 Infrastruktur air limbah sistem terpusat Skala Kota Kab/Kota 7 12 12 12 12 12

2 Infrastruktur air limbah sistem terpusat skala komunal

Kawasan 920 1,460 1,350 820 650 5,200

3 Infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kawasan

Kawasan 67 26 40 40 27 200

4 Infrastruktur air limbah sistem setempat Kab/Kota 32 30 57 57 46 222 199,281 450,000 855,000 855,000 710,719 3,070,000

1 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kab/Kota 32 30 57 57 46 222

5 Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kab/Kota 56 22 32 32 21 163 765,333 1,650,000 2,400,000 2,400,000 1,384,667 8,600,000

6 Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R Kawasan 306 140 140 140 124 850 154,075 77,000 77,000 77,000 124,925 510,000

7 Infrastruktur Fasilitas Pengolahan Sementara Sampah Kawasan 4 5 15 15 6 45 45,000 55,000 165,000 165,000 66,000 496,000

8 Infrastruktur Drainase Kab/Kota 36 34 34 34 32 170 586,433 850,000 850,000 850,000 904,567 4,041,000

L.90 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15KEGIATAN 1.4: PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI, SERTA PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

UNIT KERJA: DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM


1 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Layanan Perkantoran Penyediaan Air Minum

NSPK Provinsi

Kab/Kota PDAM

Laporan Lokasi

3 33

101 29

3 -

3 33

157 29

5 2

3 33

157 29

5 2

3 33

157 29

5 2

3 33

156 29

5 2

15 33

157 145

23 8

423,000 499,000 553,000 615,000 661,000 2,751,000

1 Penyusunan NSPK Pengembangan SPAM NSPK 3 3 3 3 3 15 423,000

499,000

553,000

615,000

661,000

2,751,000

2 Sosialisasi dan Diseminasi NSPK Pengembangan SPAM di daerah

Provinsi 33 33 33 33 33 165

3 Fasilitasi Penerapan NSPK Pengembangan SPAM di daerah

Kab/Kota 20 20 20 20 20 20

4 Monev penerapan NSPK pengembangan SPAM Kab/Kota 0 50 50 50 50 50

5 Fasilitasi kerjasama pengembangan SPAM Kab/Kota 0 6 6 6 6 6

6 Pembinaan PDAM PDAM 25 25 25 25 25 125

7 Pembinaan Non-PDAM Kab/Kota 10 10 10 10 10 10

8 Pengembangan SDM Air Minum Provinsi 32 32 32 32 32 32

9 Fasilitasi penyusunan pra studi kelayakan SPAM Regional

Laporan 3 5 5 5 5 23

10 Pendampingan penyusunan RISPAM Kab/Kota 71 71 71 71 70 71

11 Pendampingan penyusunan Dokumen RPAM PDAM 4 4 4 4 4 20

12 Percontohan efisiensi konsumsi air dan bauran air domestik

Lokasi 0 2 2 2 2 8

2 SPAM Regional Ltr/Dt 700 700 350 700 1,050 3,500 415,000 442,000 235,000 501,000 801,000 2,394,000

3 SPAM Perkotaan Ltr/Dt 2,100 2,910 2,900 2,830 2,590 13,330 1,245,000 1,828,000 1,937,000 2,010,000 1,962,000 8,982,000

1 SPAM IKK Ltr/Dt 2,100 2,100 2,160 1,980 1,860 10,200

2 SPAM Ibu Kota Pemekaran/Perluasan Perkotaan Ltr/Dt 0 810 740 850 730 3,130

- SPAM Ibukota Pemekaran Ltr/Dt 0 120 60 120 120 420

- SPAM penambahan kapasitas eksisting Ltr/Dt 0 420 420 420 390 1,650

- SPAM pemanfaatan IDLE Ltr/Dt 0 190 160 190 130 670

- SPAM penurunan NRW Ltr/Dt 0 80 100 120 90 390

4 SPAM Berbasis Masyarakat Ltr/Dt 1,278 1,274 1,536 1,588 1,598 7,274 2,364,000 2,509,000 3,222,000 3,548,000 3,802,000 15,445,000

1 PAMSIMAS Ltr/Dt 1,278 1,274 1,536 1,588 1,598 7,274

5 SPAM Khusus Ltr/Dt 332 331 314 279 245 1,501 306,000 343,000 375,000 356,000 358,000 1,738,000

1 SPAM Kawasan Kumuh Perkotaan Ltr/Dt 180 180 160 140 110 770

2 SPAM Kawasan Nelayan Ltr/Dt 68 55 43 40 33 239

3 SPAM Desa Rawan Air Ltr/Dt 84 96 111 99 102 492

L.91LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15KEGIATAN 1.4: PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI, SERTA PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

UNIT KERJA: DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM


1 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Layanan Perkantoran Penyediaan Air Minum

NSPK Provinsi

Kab/Kota PDAM

Laporan Lokasi

3 33

101 29

3 -

3 33

157 29

5 2

3 33

157 29

5 2

3 33

157 29

5 2

3 33

156 29

5 2

15 33

157 145

23 8

423,000 499,000 553,000 615,000 661,000 2,751,000

1 Penyusunan NSPK Pengembangan SPAM NSPK 3 3 3 3 3 15 423,000

499,000

553,000

615,000

661,000

2,751,000

2 Sosialisasi dan Diseminasi NSPK Pengembangan SPAM di daerah

Provinsi 33 33 33 33 33 165

3 Fasilitasi Penerapan NSPK Pengembangan SPAM di daerah

Kab/Kota 20 20 20 20 20 20

4 Monev penerapan NSPK pengembangan SPAM Kab/Kota 0 50 50 50 50 50

5 Fasilitasi kerjasama pengembangan SPAM Kab/Kota 0 6 6 6 6 6

6 Pembinaan PDAM PDAM 25 25 25 25 25 125

7 Pembinaan Non-PDAM Kab/Kota 10 10 10 10 10 10

8 Pengembangan SDM Air Minum Provinsi 32 32 32 32 32 32

9 Fasilitasi penyusunan pra studi kelayakan SPAM Regional

Laporan 3 5 5 5 5 23

10 Pendampingan penyusunan RISPAM Kab/Kota 71 71 71 71 70 71

11 Pendampingan penyusunan Dokumen RPAM PDAM 4 4 4 4 4 20

12 Percontohan efisiensi konsumsi air dan bauran air domestik

Lokasi 0 2 2 2 2 8

2 SPAM Regional Ltr/Dt 700 700 350 700 1,050 3,500 415,000 442,000 235,000 501,000 801,000 2,394,000

3 SPAM Perkotaan Ltr/Dt 2,100 2,910 2,900 2,830 2,590 13,330 1,245,000 1,828,000 1,937,000 2,010,000 1,962,000 8,982,000

1 SPAM IKK Ltr/Dt 2,100 2,100 2,160 1,980 1,860 10,200

2 SPAM Ibu Kota Pemekaran/Perluasan Perkotaan Ltr/Dt 0 810 740 850 730 3,130

- SPAM Ibukota Pemekaran Ltr/Dt 0 120 60 120 120 420

- SPAM penambahan kapasitas eksisting Ltr/Dt 0 420 420 420 390 1,650

- SPAM pemanfaatan IDLE Ltr/Dt 0 190 160 190 130 670

- SPAM penurunan NRW Ltr/Dt 0 80 100 120 90 390

4 SPAM Berbasis Masyarakat Ltr/Dt 1,278 1,274 1,536 1,588 1,598 7,274 2,364,000 2,509,000 3,222,000 3,548,000 3,802,000 15,445,000

1 PAMSIMAS Ltr/Dt 1,278 1,274 1,536 1,588 1,598 7,274

5 SPAM Khusus Ltr/Dt 332 331 314 279 245 1,501 306,000 343,000 375,000 356,000 358,000 1,738,000

1 SPAM Kawasan Kumuh Perkotaan Ltr/Dt 180 180 160 140 110 770

2 SPAM Kawasan Nelayan Ltr/Dt 68 55 43 40 33 239

3 SPAM Desa Rawan Air Ltr/Dt 84 96 111 99 102 492

L.92 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 156 SPAM PDAM Terfasilitasi PDAM

Kawasan 122

94 70

118 50

110 30

106 20 94

174 522

512,500 476,640 409,280 395,430 408,540 2,202,390

1 Bantuan Program PDAM PDAM 122 70 50 30 20 174

2 Pengembangan Jaringan SPAM MBR Kawasan 94 118 110 106 94 522

7 SPAM Non PDAM Terfasilitasi Non-PDAM Kawasan

- -

5 29

15 27

20 27

12 23

50 106

- 71,330 95,660 116,690 103,910 387,590

1 Bantuan Program Non-PDAM/UPTD Non-PDAM 0 5 15 20 12 50


KEGIATAN 1.5: DUKUNGAN MANAJEMEN BIDANG PERMUKIMAN

UNIT KERJA: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

SASARAN KEGIATAN 274,809 326,491 338,239 324,883 337,716 1,602,138

1 Pengelolaan administrasi perkantoran Bulan 12 12 12 12 12 60 61,612 55,752 61,252 66,753 72,253 317,622

2 Pengelolaan kepegawaian dan ortala, keuangan, perlengkapan dan SiMAK-BMN, dan hukum

Laporan Dokumen

Bulan

59 11 12

59 11 12

59 11 12

59 11 12

59 11 12

295 55 12

66,169 66,044 69,392 72,404 76,487 350,496

1 Jumlah laporan kepegawaian dan ortala Laporan 23 23 23 23 23 115

2 Jumlah laporan keuangan dan umum Laporan 15 15 15 15 15 75

3 Jumlah dokumen Sistem Akuntansi Barang Milik Negara

Dokumen 11 11 11 11 11 55

4 Jumlah Laporan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum dan pemberian bantuan hukum

Laporan 21 21 21 21 21 105

5 Jumlah layanan PNBP Bulan 12 12 12 12 12 12

3 Pengelolaan Habitat Laporan 3 3 3 3 3 15 3,700 4,450 4,850 5,100 5,550 23,650

4 Penyediaan sarana dan prasarana Gedung/Kantor Paket Bulan

9 12

9 12

9 12

9 12

9 12

54 12

9,000 15,500 18,000 20,700 23,500 86,700

5 Bantuan tanggap darurat/kebutuhan mendesak Paket Bantuan 20 20 20 20 20 100 76,565 129,600 129,600 104,781 104,781 545,327

6 Bimbingan Teknis Bidang Cipta Karya Angkatan 80 85 85 85 85 420 57,763 55,145 55,145 55,145 55,145 278,343

KEGIATAN 1.6: PENYUSUNAN KEBIJAKAN PROGRAM DAN ANGGARAN, KERJASAMA LUAR NEGERI, DATA INFORMASI SERTA EVALUASI KINERJA INFRASTRUKTUR BIDANG PERMUKIMAN

UNIT KERJA: DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN



1 Jumlah pengelolaan administrasi Perkantoran Bulan 12 12 12 12 12 60

2 Kebijakan dan strategi Bidang permukiman Dokumen 6 6 6 6 6 30 12,000 15,750 16,540 17,360 18,230 79,880

1 Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang permukiman jangka panjang dan jangka menengah

Dokumen 6 6 6 6 6 30

L.93LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 156 SPAM PDAM Terfasilitasi PDAM

Kawasan 122

94 70

118 50

110 30

106 20 94

174 522

512,500 476,640 409,280 395,430 408,540 2,202,390

1 Bantuan Program PDAM PDAM 122 70 50 30 20 174


7 SPAM Non PDAM Terfasilitasi Non-PDAM Kawasan

- -

5 29

15 27

20 27

12 23

50 106

- 71,330 95,660 116,690 103,910 387,590

1 Bantuan Program Non-PDAM/UPTD Non-PDAM 0 5 15 20 12 50


KEGIATAN 1.5: DUKUNGAN MANAJEMEN BIDANG PERMUKIMAN

UNIT KERJA: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA



2 Pengelolaan kepegawaian dan ortala, keuangan, perlengkapan dan SiMAK-BMN, dan hukum

Laporan Dokumen

Bulan

59 11 12

59 11 12

59 11 12

59 11 12

59 11 12

295 55 12

66,169 66,044 69,392 72,404 76,487 350,496

1 Jumlah laporan kepegawaian dan ortala Laporan 23 23 23 23 23 115

2 Jumlah laporan keuangan dan umum Laporan 15 15 15 15 15 75

3 Jumlah dokumen Sistem Akuntansi Barang Milik Negara

Dokumen 11 11 11 11 11 55

4 Jumlah Laporan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum dan pemberian bantuan hukum

Laporan 21 21 21 21 21 105

5 Jumlah layanan PNBP Bulan 12 12 12 12 12 12

3 Pengelolaan Habitat Laporan 3 3 3 3 3 15 3,700 4,450 4,850 5,100 5,550 23,650

4 Penyediaan sarana dan prasarana Gedung/Kantor Paket Bulan

9 12

9 12

9 12

9 12

9 12

54 12

9,000 15,500 18,000 20,700 23,500 86,700

5 Bantuan tanggap darurat/kebutuhan mendesak Paket Bantuan 20 20 20 20 20 100 76,565 129,600 129,600 104,781 104,781 545,327

6 Bimbingan Teknis Bidang Cipta Karya Angkatan 80 85 85 85 85 420 57,763 55,145 55,145 55,145 55,145 278,343

KEGIATAN 1.6: PENYUSUNAN KEBIJAKAN PROGRAM DAN ANGGARAN, KERJASAMA LUAR NEGERI, DATA INFORMASI SERTA EVALUASI KINERJA INFRASTRUKTUR BIDANG PERMUKIMAN

UNIT KERJA: DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN



1 Jumlah pengelolaan administrasi Perkantoran Bulan 12 12 12 12 12 60

2 Kebijakan dan strategi Bidang permukiman Dokumen 6 6 6 6 6 30 12,000 15,750 16,540 17,360 18,230 79,880

1 Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang permukiman jangka panjang dan jangka menengah

Dokumen 6 6 6 6 6 30

L.94 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 153 Program dan anggaran Bidang permukiman Laporan 7 7 7 7 7 35 82,555 68,345 70,985 73,735 76,625 372,246

1 Jumlah dokumen penyusunan program dan anggaran tahunan Bidang permukiman

Dokumen

2 Jumlah laporan pengendalian penggunaan anggaran

Laporan

4 Administrasi penyelenggaraan pinjaman, hibah, dan kerja sama internasional

Laporan 8 8 8 8 8 40 11,800 15,750 17,360 18,230 79,680

1 Jumlah laporan kerja sama dan penyiapan administrasi pinjaman/hibah luar negeri

Laporan 2 2 2 2 2 10

2 Jumlah dokumen penyiapan administrasi pinjaman, hibah, dan kerjasama international

Laporan 3 3 3 3 3 15

3 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pinjaman, hibah, dan kerjasama internasional

Laporan 3 3 3 3 3 15

5 Evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Bidang permukiman

Laporan 9 9 9 9 9 45 11,918 15,490 16,260 17,070 17,930 78,668

1 Jumlah laporan evaluasi dampak dan manfaat serta kelayakan Bidang permukiman

Laporan 5 5 5 5 5 25

2 Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program bidang permukiman

Laporan 4 4 4 4 4 20

6 Pengelolaan data dan informasi serta komunikasi publik Bidang permukiman

Laporan 7 7 7 7 7 35 13,108 16,800 17,640 18,520 19,450 85,518

7 Laporan Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman

Laporan 64 64 64 64 64 320 97,679 152,250 159,860 167,860 176,250 753,899

KEGIATAN 1.7: DUKUNGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM SANITASI DAN PERSAMPAHAN

UNIT KERJA: BADAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

SASARAN KEGIATAN 61,994 101,398 108,590 117,524 159,518 549,024

1 Pengelolaan adminsitrasi perkantoran Laporan 12 12 12 12 12 60 3,136 4,077 5,300 6,891 8,958 28,362

2 Peraturan Pengembangan SPAM, Sanitasi, dan Persampahan

SPK Laporan

5 7

5 7

5 7

5 7

5 7

25 35

7,794 9,353 11,223 13,468 16,161 57,999

1 Penyusunan Konsep Standar/Pedoman/ Kriteria SPK 5 5 5 5 5 25

2 Kajian Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM

Laporan 6 6 6 6 6 30

3 Fasilitasi Penerapan NSPK Laporan 1 1 1 1 1 5

3 Pemantauan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPAM Laporan 3 4 5 5 5 22 19,820 53,975 55,475 57,555 57,555 244,380

1 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara SPAM dan Sanitasi

Laporan 1 2 2 2 2 9

2 Pembinaan Penyelenggaraan SPAM dan Sanitasi Laporan 2 2 3 3 3 13

4 Fasilitasi Pengembangan Sumber Pembiayaan, Pola Investasi Penyelenggara SPAM, Promosi Investasi

Laporan 45 45 46 47 42 225 22,500 23,500 24,000 24,500 58,500 153,000

1 Fasilitasi Opsi Pembiayaan SPAM dan Sanitasi (Perbankan)

Laporan 26 23 23 23 18 113 13,500

13,000

13,000

13,000

9,500

62,000

2 Fasilitasi Kepengusahaan SPAM dan Sanitasi (Pendampingan KPS dan B to B)

Laporan 19 22 23 24 24 112 9,000

10,500

11,000

11,500

49,000

91,000

5 Dukungan Pelaksanaan Pengembangan SPAM Laporan 4 4 4 4 4 4 8,744 10,493 12,592 15,110 18,344 65,283

L.95LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 153 Program dan anggaran Bidang permukiman Laporan 7 7 7 7 7 35 82,555 68,345 70,985 73,735 76,625 372,246

1 Jumlah dokumen penyusunan program dan anggaran tahunan Bidang permukiman

Dokumen

2 Jumlah laporan pengendalian penggunaan anggaran

Laporan

4 Administrasi penyelenggaraan pinjaman, hibah, dan kerja sama internasional

Laporan 8 8 8 8 8 40 11,800 15,750 17,360 18,230 79,680

1 Jumlah laporan kerja sama dan penyiapan administrasi pinjaman/hibah luar negeri

Laporan 2 2 2 2 2 10

2 Jumlah dokumen penyiapan administrasi pinjaman, hibah, dan kerjasama international

Laporan 3 3 3 3 3 15

3 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pinjaman, hibah, dan kerjasama internasional

Laporan 3 3 3 3 3 15

5 Evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Bidang permukiman

Laporan 9 9 9 9 9 45 11,918 15,490 16,260 17,070 17,930 78,668

1 Jumlah laporan evaluasi dampak dan manfaat serta kelayakan Bidang permukiman

Laporan 5 5 5 5 5 25

2 Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program bidang permukiman

Laporan 4 4 4 4 4 20

6 Pengelolaan data dan informasi serta komunikasi publik Bidang permukiman

Laporan 7 7 7 7 7 35 13,108 16,800 17,640 18,520 19,450 85,518

7 Laporan Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman

Laporan 64 64 64 64 64 320 97,679 152,250 159,860 167,860 176,250 753,899

KEGIATAN 1.7: DUKUNGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM SANITASI DAN PERSAMPAHAN

UNIT KERJA: BADAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM



2 Peraturan Pengembangan SPAM, Sanitasi, dan Persampahan

SPK Laporan

5 7

5 7

5 7

5 7

5 7

25 35

7,794 9,353 11,223 13,468 16,161 57,999

1 Penyusunan Konsep Standar/Pedoman/ Kriteria SPK 5 5 5 5 5 25

2 Kajian Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM

Laporan 6 6 6 6 6 30

3 Fasilitasi Penerapan NSPK Laporan 1 1 1 1 1 5

3 Pemantauan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPAM Laporan 3 4 5 5 5 22 19,820 53,975 55,475 57,555 57,555 244,380

1 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara SPAM dan Sanitasi

Laporan 1 2 2 2 2 9

2 Pembinaan Penyelenggaraan SPAM dan Sanitasi Laporan 2 2 3 3 3 13

4 Fasilitasi Pengembangan Sumber Pembiayaan, Pola Investasi Penyelenggara SPAM, Promosi Investasi

Laporan 45 45 46 47 42 225 22,500 23,500 24,000 24,500 58,500 153,000

1 Fasilitasi Opsi Pembiayaan SPAM dan Sanitasi (Perbankan)

Laporan 26 23 23 23 18 113 13,500

13,000

13,000

13,000

9,500

62,000

2 Fasilitasi Kepengusahaan SPAM dan Sanitasi (Pendampingan KPS dan B to B)

Laporan 19 22 23 24 24 112 9,000

10,500

11,000

11,500

49,000

91,000

5 Dukungan Pelaksanaan Pengembangan SPAM Laporan 4 4 4 4 4 4 8,744 10,493 12,592 15,110 18,344 65,283

L.96 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15PROGRAM : PENGEMBANGAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM 7,373,688 43,023,827 57,329,293 42,218,991 27,665,227 177,611,026

1 Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) dan menurunnya rumah tidak layak huni

1 Persentase penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni

% 0.64 2.98 0.39 2.42 1.33 11.27

2 Persentase peningkatan kualitas rumah layak huni % 1.49 11.89 14.86 8.92 7.43 44.58

KEGIATAN 2.1 : DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN

UNIT ORGANISASI :


1 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan

Laporan 52 24

53 24

52 24

53 24

52 24

262 24

220,141 278,493 351,955 450,268 585,348 1,886,204

1 Jumlah Laporan Pengembangan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi

Laporan Pusat 5 5 5 5 5 25

2 Jumlah Laporan Perencanaan, Pembinaan dan Manajemen Kepegawaian


3 Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Laporan Pusat 4 4 4 4 4 20

4 Jumlah Laporan Pembinaan dan Fasilitasi Harmonisasi dan Sinkronisasi peraturan perundang-undangan bidang Perumahan


5 Jumlah Laporan Pelayanan Pertimbangan/Opini hukum dan Pendampingan hukum


6 Jumlah Laporan Pembinaan Administrasi Keuangan


7 Jumlah Laporan Keuangan Laporan Pusat 3 3 3 3 3 15

8 Jumlah Laporan Pelayanan Administrasi, Umum dan Pengelolaan BMN, Laporan pelayanan Perlengkapan dan Kerumahtanggaan


9 Jumlah Laporan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan ditjen perumahan


10 Jumlah Laporan Pengelolaan Arsip dan Tata Persuratan


11 Jumlah Laporan Tata Usaha Pimpinan Laporan Pusat 1 1 1 1 1 5

12 Jumlah Laporan Layanan Kehumasan, Publikasi dan Dokumentasi


13 Jumlah Laporan fasilitasi Pelaporan Pimpinan Laporan Pusat 3 3 3 3 3 15

14 Jumlah Laporan Tanggap Darurat Bencana Bidang Penyediaan Perumahan


15 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Laporan Pusat 1 1 1 1 1 5

16 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Laporan Pusat 1 1 1 1 1 5

17 Kendaraan Bermotor Laporan Pusat 0 1 0 1 0 2

18 Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Laporan Pusat 12 12 12 12 12 12

19 Laporan Layanan Perkantoran Laporan Pusat 12 12 12 12 12 12

L.97LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15PROGRAM : PENGEMBANGAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM 7,373,688 43,023,827 57,329,293 42,218,991 27,665,227 177,611,026

1 Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) dan menurunnya rumah tidak layak huni

1 Persentase penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni

% 0.64 2.98 0.39 2.42 1.33 11.27

2 Persentase peningkatan kualitas rumah layak huni % 1.49 11.89 14.86 8.92 7.43 44.58

KEGIATAN 2.1 : DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN

UNIT ORGANISASI :


1 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan

Laporan 52 24

53 24

52 24

53 24

52 24

262 24

220,141 278,493 351,955 450,268 585,348 1,886,204

1 Jumlah Laporan Pengembangan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi


2 Jumlah Laporan Perencanaan, Pembinaan dan Manajemen Kepegawaian


3 Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Laporan Pusat 4 4 4 4 4 20

4 Jumlah Laporan Pembinaan dan Fasilitasi Harmonisasi dan Sinkronisasi peraturan perundang-undangan bidang Perumahan


5 Jumlah Laporan Pelayanan Pertimbangan/Opini hukum dan Pendampingan hukum


6 Jumlah Laporan Pembinaan Administrasi Keuangan


7 Jumlah Laporan Keuangan Laporan Pusat 3 3 3 3 3 15

8 Jumlah Laporan Pelayanan Administrasi, Umum dan Pengelolaan BMN, Laporan pelayanan Perlengkapan dan Kerumahtanggaan


9 Jumlah Laporan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan ditjen perumahan


10 Jumlah Laporan Pengelolaan Arsip dan Tata Persuratan


11 Jumlah Laporan Tata Usaha Pimpinan Laporan Pusat 1 1 1 1 1 5

12 Jumlah Laporan Layanan Kehumasan, Publikasi dan Dokumentasi


13 Jumlah Laporan fasilitasi Pelaporan Pimpinan Laporan Pusat 3 3 3 3 3 15

14 Jumlah Laporan Tanggap Darurat Bencana Bidang Penyediaan Perumahan


15 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Laporan Pusat 1 1 1 1 1 5

16 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Laporan Pusat 1 1 1 1 1 5

17 Kendaraan Bermotor Laporan Pusat 0 1 0 1 0 2

18 Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Laporan Pusat 12 12 12 12 12 12


L.98 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15KEGIATAN 2.2 : PENYUSUNAN PERENCANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN

UNIT ORGANISASI :


1

Perencanaan dan Pembinaan Penyediaan Perumahan Dokumen/ Laporan

36 18 12

35 19 12

34 19 12

33 19 12

34 21 12

172 96 12

103,507

137,200

176,140

212,788

250,927

880,562

1 Jumlah Dokumen Perencanaan Strategis Penyediaan Perumahan

Dokumen Pusat 6 6 4 4 4 24

2 Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Penyediaan Perumahan


3 Jumlah Dokumen RP3KP Dokumen Pusat 8 8 8 8 8 40

4 Laporan Fasilitasi Keterpaduan Perencanaan Rumah Susun dan Rumah Khusus


5 Laporan Fasilitasi Keterpaduan Perencanaan Rumah Swadaya dan Rumah Umum dan Komersial


6 Jumlah Laporan Kemitraan Penyediaan Perumahan


7 Jumlah Laporan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelaku Penyediaan Perumahan


8 Jumlah Dokumen Pedoman dan Kriteria Evaluasi Penyediaan Perumahan


9 Jumlah Laporan Pemantauan Kegiatan Penyediaan Perumahan


10 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Penyediaan Perumahan


11 Jumlah Laporan Pendataan Penyediaan Perumahan


12 Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi


13 Jumlah Laporan Pengembangan Informasi Perumahan


14 Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hunian Skala Besar


15 Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hunian Bukan Skala Besar



L.99LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15KEGIATAN 2.2 : PENYUSUNAN PERENCANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN

UNIT ORGANISASI :


1

Perencanaan dan Pembinaan Penyediaan Perumahan Dokumen/ Laporan

36 18 12

35 19 12

34 19 12

33 19 12

34 21 12

172 96 12

103,507

137,200

176,140

212,788

250,927

880,562

1 Jumlah Dokumen Perencanaan Strategis Penyediaan Perumahan


2 Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Penyediaan Perumahan


3 Jumlah Dokumen RP3KP Dokumen Pusat 8 8 8 8 8 40

4 Laporan Fasilitasi Keterpaduan Perencanaan Rumah Susun dan Rumah Khusus


5 Laporan Fasilitasi Keterpaduan Perencanaan Rumah Swadaya dan Rumah Umum dan Komersial


6 Jumlah Laporan Kemitraan Penyediaan Perumahan


7 Jumlah Laporan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelaku Penyediaan Perumahan


8 Jumlah Dokumen Pedoman dan Kriteria Evaluasi Penyediaan Perumahan


9 Jumlah Laporan Pemantauan Kegiatan Penyediaan Perumahan


10 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Penyediaan Perumahan


11 Jumlah Laporan Pendataan Penyediaan Perumahan


12 Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi


13 Jumlah Laporan Pengembangan Informasi Perumahan


14 Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hunian Skala Besar


15 Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hunian Bukan Skala Besar



L.100 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15KEGIATAN 2.3 : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL

UNIT ORGANISASI :

SASARAN KEGIATAN 0 0 0 0 0 0

1

Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial

Dokumen/ Laporan

35 12

35 12

35 12

35 12

35 12

175 12

1 Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis, Pendataan, Evaluasi, dan Pelaporan Rumah Umum dan Komersial


2 Jumlah Dokumen Pengaturan dan Pelaksanaan Pembinaan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial


3 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Bantuan Rumah Umum


4 Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Pelaksanaan Hunian Berimbang


5 Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama, Pendataan, dan Pemantauan Penyediaan Tanah



2 Rumah Umum Tapak Layak Huni yang Difasilitasi Melalui Bantuan Rumah Umum

Unit/ Laporan

41.700 12

165.000 12

170.000 12

165.000 12

135.250 12

676.950 12

1 Jumlah Rumah Umum Tapak Layak Huni yang Terfasilitasi Melalui Bantuan Rumah Umum

Unit Tersebar di 34 Provinsi

41,700 165,000 170,000 165,000 135,250 676,950

2 Laporan Layanan Perkantoran Laporan 12 12 12 12 12 12

KEGIATAN 2.4 : PEMBERDAYAAN PERUMAHAN SWADAYA

UNIT ORGANISASI :


1

Keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi MBR dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur dan serasi

Dokumen / Laporan

9 6

12

9 6

12

10 6

12

9 6

12

10 6

12

47 30 12

1,515,800

6,267,000

9,374,000

5,925,000

4,570,950

27,652,750

1 Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pengembangan Perumahan Swadaya


2 Jumlah Dokumen Pembinaan Pendataan Rumah Swadaya


3 Jumlah Dokumen Pembinaan Pemberdayaan MBR dalam Penyediaan Rumah Swadaya


4 Jumlah Laporan Pembinaan Pelaksanaan Pengembangan Perumahan Swadaya


5 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Rumah Swadaya



2 Pembangunan rumah dan peningkatan kualitas rumah swadaya

Rumah Tangga Bulan

70.000 12

455.000 12

600.000 12

350.000 12

275.000 12

1.750.000 12

1 Jumlah Rumah Tangga yang terfasilitasi Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya

Rumah Tangga Tersebar di 34 Provinsi

20,000 55,000 100,000 50,000 25,000 250,000

2 Jumlah Rumah Tangga yang terfasilitasi Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya


50,000 400,000 500,000 300,000 250,000 1,500,000


L.101LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15KEGIATAN 2.3 : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL

UNIT ORGANISASI :

SASARAN KEGIATAN 0 0 0 0 0 0

1

Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial

Dokumen/ Laporan

35 12

35 12

35 12

35 12

35 12

175 12

1 Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis, Pendataan, Evaluasi, dan Pelaporan Rumah Umum dan Komersial


2 Jumlah Dokumen Pengaturan dan Pelaksanaan Pembinaan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial


3 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Bantuan Rumah Umum


4 Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Pelaksanaan Hunian Berimbang


5 Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama, Pendataan, dan Pemantauan Penyediaan Tanah



2 Rumah Umum Tapak Layak Huni yang Difasilitasi Melalui Bantuan Rumah Umum

Unit/ Laporan

41.700 12

165.000 12

170.000 12

165.000 12

135.250 12

676.950 12

1 Jumlah Rumah Umum Tapak Layak Huni yang Terfasilitasi Melalui Bantuan Rumah Umum


41,700 165,000 170,000 165,000 135,250 676,950


KEGIATAN 2.4 : PEMBERDAYAAN PERUMAHAN SWADAYA

UNIT ORGANISASI :


1

Keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi MBR dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur dan serasi

Dokumen / Laporan

9 6

12

9 6

12

10 6

12

9 6

12

10 6

12

47 30 12

1,515,800

6,267,000

9,374,000

5,925,000

4,570,950

27,652,750

1 Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pengembangan Perumahan Swadaya


2 Jumlah Dokumen Pembinaan Pendataan Rumah Swadaya


3 Jumlah Dokumen Pembinaan Pemberdayaan MBR dalam Penyediaan Rumah Swadaya


4 Jumlah Laporan Pembinaan Pelaksanaan Pengembangan Perumahan Swadaya


5 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Rumah Swadaya



2 Pembangunan rumah dan peningkatan kualitas rumah swadaya

Rumah Tangga Bulan

70.000 12

455.000 12

600.000 12

350.000 12

275.000 12

1.750.000 12

1 Jumlah Rumah Tangga yang terfasilitasi Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya


20,000 55,000 100,000 50,000 25,000 250,000

2 Jumlah Rumah Tangga yang terfasilitasi Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya


50,000 400,000 500,000 300,000 250,000 1,500,000


L.102 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15KEGIATAN 2.5 : PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS DAN PEMBINAAN RUMAH NEGARA

UNIT ORGANISASI :


1 Perencanaan, Pembinaan, dan Penyediaan Rumah Khusus dan Rumah Negara

Dokumen/ Laporan

40 12

34 12

35 12

35 12

36 12

180 12

1,499,240

2,180,676

3,566,379

3,467,104

1,590,111

12,303,510

1 Jumlah Dokumen Perencanaan Rumah Khusus dan Negara


2 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja dan Pengendalian Kebijakan Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Negara


3 Jumlah Laporan Pembinaan Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Khusus dan Rumah Negara


4 Jumlah Dokumen Pengaturan Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Khusus dan Rumah Negara


5 Jumlah Dokumen Pengaturan Pendaftaran dan Penghunian Rumah Negara


6 Jumlah Dokumen Pendaftaran Penghunian Rumah Negara


7 Jumlah Laporan Penghunian Rumah Negara Dokumen Pusat 3 3 3 3 3 15

8 Jumlah Laporan Pengelolaan Rumah Negara Dokumen Pusat 2 2 2 2 2 10

9 Jumlah Dokumen Pengelolaan Rumah Negara Dokumen Pusat 5 5 5 5 5 25


2 Rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara yang dilengkapi dengan PSU Pendukung

Unit/ Laporan 8.800 12

11.000 12

16.000 12

13.200 12

6.000 12

55.000 12

1 Jumlah Rumah Khusus Terbangun beserta PSU dan Meubelair

Unit 1. Kawasan Perbatasan

Negara 2. Pasca Bencana

dan Konflik 3. Maritim 4. Daerah Tertinggal

7,800 10,000 15,000 12,200 5,000 50,000

2 Jumlah Rumah Khusus yang direvitalisasi Unit 1. Kawasan Perbatasan



1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000


L.103LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15KEGIATAN 2.5 : PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS DAN PEMBINAAN RUMAH NEGARA

UNIT ORGANISASI :


1 Perencanaan, Pembinaan, dan Penyediaan Rumah Khusus dan Rumah Negara

Dokumen/ Laporan

40 12

34 12

35 12

35 12

36 12

180 12

1,499,240

2,180,676

3,566,379

3,467,104

1,590,111

12,303,510

1 Jumlah Dokumen Perencanaan Rumah Khusus dan Negara


2 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja dan Pengendalian Kebijakan Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Negara


3 Jumlah Laporan Pembinaan Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Khusus dan Rumah Negara


4 Jumlah Dokumen Pengaturan Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Khusus dan Rumah Negara


5 Jumlah Dokumen Pengaturan Pendaftaran dan Penghunian Rumah Negara


6 Jumlah Dokumen Pendaftaran Penghunian Rumah Negara


7 Jumlah Laporan Penghunian Rumah Negara Dokumen Pusat 3 3 3 3 3 15

8 Jumlah Laporan Pengelolaan Rumah Negara Dokumen Pusat 2 2 2 2 2 10

9 Jumlah Dokumen Pengelolaan Rumah Negara Dokumen Pusat 5 5 5 5 5 25


2 Rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara yang dilengkapi dengan PSU Pendukung

Unit/ Laporan 8.800 12

11.000 12

16.000 12

13.200 12

6.000 12

55.000 12

1 Jumlah Rumah Khusus Terbangun beserta PSU dan Meubelair

Unit 1. Kawasan Perbatasan



7,800 10,000 15,000 12,200 5,000 50,000

2 Jumlah Rumah Khusus yang direvitalisasi Unit 1. Kawasan Perbatasan



1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000


L.104 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15KEGIATAN 2.6 : PENYEDIAAN RUMAH SUSUN

UNIT ORGANISASI :


1 Perencanaan, Pembinaan, Bantuan, dan Penyediaan Rumah Susun

Dokumen Laporan

Bulan

7 6

12

7 6

12

7 6

12

7 6

12

7 6

12

35 30 12

-

1 Jumlah Dokumen Analisa Teknis Penyediaan Rumah Susun


2 Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan Rumah Susun


3 Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Standar Penyediaan Rumah Susun


4 Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyediaan Rumah Susun


5 Jumlah Laporan Pendampingan Penyediaan Rumah Susun


6 Jumlah Dokumen Penghunian dan Pengelolaan Rumah Susun


7 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Rumah Susun


8 Layanan Perkantoran Bulan Pusat 12 12 12 12 12 12

2 Rumah Susun untuk MBR yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya

Unit Laporan

40.300 12

173.000 12

193.500 12

133.500 12

83.500 12

623.800 12

1 Jumlah Satuan Rumah Susun Terbangun beserta PSU dan Meubelair


20,500 159,500 180,000 120,000 70,000 550,000

2 Jumlah Satuan Rumah Susun Terpelihara Unit Tersebar di 34 Provinsi

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 60,000

3 Jumlah Rumah Susun yang direvitalisasi Unit Tersebar di 34 Provinsi

7,800 1,500 1,500 1,500 1,500 13,800


BAGIAN ANGGARAN 999

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

SASARAN KEGIATAN

1 Pencadangan tanah dan pembangunan rumah susun melalui penyertaan modal negara untuk Perum Perumnas

Kegiatan 1 1 1 1 1 5 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000

1 Jumlah Modal yang Disertakan Kegiatan Kota Metropolitan/

Besar dan Kawasan Strategis/

Pusat Pertumbuhan

1 1 1 1 1 5

2 Pengelolaan Rumah Susun Sewa bagi MBR yang Dilaksanakan oleh BUMN

Unit 0 25,000 50,000 75,000 100,000 250,000 0 120,000 240,000 360,000 480,000 1,200,000

1 Penyediaan PSO Selisih Tarif Sewa Unit Kota Metropolitan/

Besar

0 25,000 50,000 75,000 100,000 250,000

L.105LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15KEGIATAN 2.6 : PENYEDIAAN RUMAH SUSUN

UNIT ORGANISASI :


1 Perencanaan, Pembinaan, Bantuan, dan Penyediaan Rumah Susun

Dokumen Laporan

Bulan

7 6

12

7 6

12

7 6

12

7 6

12

7 6

12

35 30 12

-

1 Jumlah Dokumen Analisa Teknis Penyediaan Rumah Susun


2 Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan Rumah Susun


3 Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Standar Penyediaan Rumah Susun


4 Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyediaan Rumah Susun


5 Jumlah Laporan Pendampingan Penyediaan Rumah Susun


6 Jumlah Dokumen Penghunian dan Pengelolaan Rumah Susun


7 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Rumah Susun


8 Layanan Perkantoran Bulan Pusat 12 12 12 12 12 12

2 Rumah Susun untuk MBR yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya

Unit Laporan

40.300 12

173.000 12

193.500 12

133.500 12

83.500 12

623.800 12

1 Jumlah Satuan Rumah Susun Terbangun beserta PSU dan Meubelair


20,500 159,500 180,000 120,000 70,000 550,000

2 Jumlah Satuan Rumah Susun Terpelihara Unit Tersebar di 34 Provinsi

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 60,000

3 Jumlah Rumah Susun yang direvitalisasi Unit Tersebar di 34 Provinsi

7,800 1,500 1,500 1,500 1,500 13,800


BAGIAN ANGGARAN 999


SASARAN KEGIATAN

1 Pencadangan tanah dan pembangunan rumah susun melalui penyertaan modal negara untuk Perum Perumnas

Kegiatan 1 1 1 1 1 5 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000

1 Jumlah Modal yang Disertakan Kegiatan Kota Metropolitan/

Besar dan Kawasan Strategis/

Pusat Pertumbuhan

1 1 1 1 1 5

2 Pengelolaan Rumah Susun Sewa bagi MBR yang Dilaksanakan oleh BUMN

Unit 0 25,000 50,000 75,000 100,000 250,000 0 120,000 240,000 360,000 480,000 1,200,000

1 Penyediaan PSO Selisih Tarif Sewa Unit Kota Metropolitan/

Besar

0 25,000 50,000 75,000 100,000 250,000

L.106 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 153 Suplai Bahan Bangunan yang Terjangkau untuk

Pembangunan Rumah Umum bagi MBR yang Disediakan oleh BUMN

Kegiatan 0 0 1 1 1 3 0 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000

1 Penyediaan Bahan Bangunan Murah Kegiatan Diutamakan untuk Kawasan dengan biaya transportasi

tinggi

0 0 1 1 1 3

DAK BIDANG PERUMAHAN


SASARAN KEGIATAN

1 DAK Bidang Perumahan Unit 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 750,000 250,000 500,000 750,000 1,000,000 1,250,000 3,750,000

1 Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan PSU Perumahan


50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 750,000

PROGRAM 3: PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SASARAN PROGRAM (Alokasi Anggaran Diluar BA 999.03 dan BA 999.07) 341,517

361,852

383,461

406,367

430,499

1,923,695

1 Meningkatnya rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan

% 2 4 6 8 3 23 341,517

361,852

383,461

406,367

430,499

1,923,696

1 Tingkat aksesibiltas terhadap bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah

% 2 4 6 8 3 23

2 Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan (BA 999.03 dan BA 999.07)

% 6 10 17 20 8 61 10,335,391

25,550,143

43,360,134

58,820,664

26,426,115

164,492,447

1 Persentase penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan

% 6 10 17 20 8 61

KEGIATAN 3.1 : DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN


1 Layanan manajemen administrasi pengelolaan SDM, BMN, keuangan, hukum, penganggaran, evaluasi kinerja dan informasi publik

% 34 38 43 48 53 53 19,183 19,183 19,183 19,183 19,183 95,916

1 Persentase peningkatan layanan dukungan administrasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi

% Jakarta 20 25 30 35 40 40

2 Persentase peningkatan layanan dukungan administrasi perencanaan, pembinaan dan manajemen kepegawaian

% Jakarta 20 25 30 35 40 40

3 Persentase peningkatan layanan dukungan administrasi pengelolaan keuangan dan kerumahtanggaan

% Jakarta 30 35 40 45 50 50

4 Persentase peningkatan layanan dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pembinaan

% Jakarta 30 35 40 45 50 50

L.107LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 153 Suplai Bahan Bangunan yang Terjangkau untuk

Pembangunan Rumah Umum bagi MBR yang Disediakan oleh BUMN

Kegiatan 0 0 1 1 1 3 0 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000

1 Penyediaan Bahan Bangunan Murah Kegiatan Diutamakan untuk Kawasan dengan biaya transportasi

tinggi

0 0 1 1 1 3

DAK BIDANG PERUMAHAN


SASARAN KEGIATAN

1 DAK Bidang Perumahan Unit 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 750,000 250,000 500,000 750,000 1,000,000 1,250,000 3,750,000

1 Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan PSU Perumahan


50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 750,000

PROGRAM 3: PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SASARAN PROGRAM (Alokasi Anggaran Diluar BA 999.03 dan BA 999.07) 341,517

361,852

383,461

406,367

430,499

1,923,695

1 Meningkatnya rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan

% 2 4 6 8 3 23 341,517

361,852

383,461

406,367

430,499

1,923,696

1 Tingkat aksesibiltas terhadap bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah

% 2 4 6 8 3 23

2 Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan (BA 999.03 dan BA 999.07)

% 6 10 17 20 8 61 10,335,391

25,550,143

43,360,134

58,820,664

26,426,115

164,492,447

1 Persentase penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan

% 6 10 17 20 8 61

KEGIATAN 3.1 : DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN


1 Layanan manajemen administrasi pengelolaan SDM, BMN, keuangan, hukum, penganggaran, evaluasi kinerja dan informasi publik

% 34 38 43 48 53 53 19,183 19,183 19,183 19,183 19,183 95,916

1 Persentase peningkatan layanan dukungan administrasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi

% Jakarta 20 25 30 35 40 40

2 Persentase peningkatan layanan dukungan administrasi perencanaan, pembinaan dan manajemen kepegawaian

% Jakarta 20 25 30 35 40 40

3 Persentase peningkatan layanan dukungan administrasi pengelolaan keuangan dan kerumahtanggaan

% Jakarta 30 35 40 45 50 50

4 Persentase peningkatan layanan dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pembinaan

% Jakarta 30 35 40 45 50 50

L.108 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 Persentase peningkatan layanan dukungan

administrasi pertimbangan/ opini hukum dan pendampingan hukum

% Jakarta 30 35 40 45 50 50

6 Persentase peningkatan layanan dukungan administrasi pengelolaan kehumasan dan keprotokolan

% Jakarta 30 35 40 45 50 50

7 Persentase peningkatan layanan dukungan administrasi penganggaran bidang pembiayaan perumahan

% Jakarta 30 35 40 45 50 50

8 Tingkat akurasi evaluasi kinerja Setditjen % Jakarta 80 80 85 85 90 90

2 Pengelolaan administrasi perkantoran Laporaan 12 12 12 12 12 60 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 310,000

1 Jumlah laporan adinsitrasi perkantoran Laporan Jakarta 12 12 12 12 12 60

KEGIATAN 3.2 : PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN ANGGARAN, KERJASAMA, DATA INFORMASI SERTA EVALUASI KINERJA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT PERENCANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

SASARAN KEGIATAN 11,057

14,121

16,346

17,799

19,327

78,651

1 Materi Teknis dan NSPK pengembangan kebijakan dan strategi pembiayaan

Materi Teknis Kajian NSPK

%

3 1 1

70

3 1 1

75

3 1 1

75

3 1 1

80

3 1 1

80

15 5 5

80

4,900

6,360

8,137

9,116

10,200

38,713

1 Jumlah materi teknis pengembangan kebijakan dan strategi bidang pembiayaan perumahan

Materi Teknis Jakarta 3 3 3 3 3 15

2 Jumlah kajian analisis makro bidang pembiayaan perumahan

Kajian Jakarta 1 1 1 1 1 5

3 Jumlah rumusan standar dan kriteria bantuan dan kemudahan

N/S/P/K Jakarta 1 1 1 1 1 5

4 Tingkat kesesuaian program dan anggaran sesuai perencanaan bidang pembiayaan perumahan

% Jakarta 70 75 75 80 80 80

2 Sistem informasi % 70 75 75 80 80 80 3,000 3,180 3,371 3,573 3,787 16,911

1 Tingkat kehandalan sistem informasi bidang pembiayaan perumahan

% Jakarta 70 75 75 80 80 80

3 Hasil evaluasi kinerja, dan layanan administrasi perkantoran yang tersedia tepat waktu

% Laporan

80 12

80 12

85 12

85 12

90 12

90 60

1,697 1,781 1,870 1,964 2,064 9,378

1 Tingkat akurasi evaluasi kinerja pembiayaan perumahan

% Jakarta 80 80 85 85 90 90

2 Jumlah laporan layanan perkantoran Laporan Jakarta 12 12 12 12 12 60

4 MOU kerjasama pembiayaan perumahan MOU 29 41 51 69 84 93 1,460 2,800 2,968 3,146 3,275 13,649

1 Jumlah MOU kerjasama dengan lembaga keuangan, pemerintah dan pemerintah daerah

MOU Jakarta 29 39 49 64 79 79

2 Jumlah MOU kerjasama luar negeri bidang pembiayaan perumahan

MOU Jakarta - 2 2 5 5 14

L.109LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 Persentase peningkatan layanan dukungan

administrasi pertimbangan/ opini hukum dan pendampingan hukum

% Jakarta 30 35 40 45 50 50

6 Persentase peningkatan layanan dukungan administrasi pengelolaan kehumasan dan keprotokolan

% Jakarta 30 35 40 45 50 50

7 Persentase peningkatan layanan dukungan administrasi penganggaran bidang pembiayaan perumahan

% Jakarta 30 35 40 45 50 50

8 Tingkat akurasi evaluasi kinerja Setditjen % Jakarta 80 80 85 85 90 90

2 Pengelolaan administrasi perkantoran Laporaan 12 12 12 12 12 60 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 310,000

1 Jumlah laporan adinsitrasi perkantoran Laporan Jakarta 12 12 12 12 12 60

KEGIATAN 3.2 : PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN ANGGARAN, KERJASAMA, DATA INFORMASI SERTA EVALUASI KINERJA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT PERENCANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN


14,121

16,346

17,799

19,327

78,651

1 Materi Teknis dan NSPK pengembangan kebijakan dan strategi pembiayaan

Materi Teknis Kajian NSPK

%

3 1 1

70

3 1 1

75

3 1 1

75

3 1 1

80

3 1 1

80

15 5 5

80

4,900

6,360

8,137

9,116

10,200

38,713

1 Jumlah materi teknis pengembangan kebijakan dan strategi bidang pembiayaan perumahan


2 Jumlah kajian analisis makro bidang pembiayaan perumahan

Kajian Jakarta 1 1 1 1 1 5

3 Jumlah rumusan standar dan kriteria bantuan dan kemudahan

N/S/P/K Jakarta 1 1 1 1 1 5

4 Tingkat kesesuaian program dan anggaran sesuai perencanaan bidang pembiayaan perumahan

% Jakarta 70 75 75 80 80 80

2 Sistem informasi % 70 75 75 80 80 80 3,000 3,180 3,371 3,573 3,787 16,911

1 Tingkat kehandalan sistem informasi bidang pembiayaan perumahan

% Jakarta 70 75 75 80 80 80

3 Hasil evaluasi kinerja, dan layanan administrasi perkantoran yang tersedia tepat waktu

% Laporan

80 12

80 12

85 12

85 12

90 12

90 60

1,697 1,781 1,870 1,964 2,064 9,378

1 Tingkat akurasi evaluasi kinerja pembiayaan perumahan

% Jakarta 80 80 85 85 90 90


4 MOU kerjasama pembiayaan perumahan MOU 29 41 51 69 84 93 1,460 2,800 2,968 3,146 3,275 13,649

1 Jumlah MOU kerjasama dengan lembaga keuangan, pemerintah dan pemerintah daerah

MOU Jakarta 29 39 49 64 79 79

2 Jumlah MOU kerjasama luar negeri bidang pembiayaan perumahan

MOU Jakarta - 2 2 5 5 14

L.110 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15KEGIATAN 3.3 : PENGEMBANGAN POLA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT POLA PEMBIAYAAN PERUMAHAN


1 Materi teknis dan NSPK pengembangan pola pembiayaan perumahan

Materi Teknis Rumusan NSPK

9 1

10 1

10 1

10 1

11 1

50 5

6,000

6,600

7,260

7,986

9,574

37,420

1 Jumlah materi teknis rencana dan strategi pengembangan pola pembiayaan perumahan


2 Jumlah rumusan NSPK pola pembiayaan perumahan


Rumusan NSPK Jakarta 1 1 1 1 1 5

3 Jumlah materi teknis pengembangan pola pembiayaan rumah tapak dan rumah susun


4 Jumlah materi teknis pengembangan pola pembiayaan rumah swadaya


5 Jumlah materi teknis pengembangan pola pembiayaan mikro


6 Jumlah materi teknis pengembangan pola investasi perumahan


2 Rumusan Rapermen pola pembiayaan mikro, investasi, rumah tapak dan rumah susun, dan rumah swadaya

Rumusan Rapermen

4 4 4 4 4 20 1,800

2,160

2,808

3,650

4,380

14,799

1 Jumlah rumusan rapermen pola pembiayaan rumah tapak dan rumah susun

Rumusan Rapermen

Jakarta 1 1 1 1 1 5

2 Jumlah rumusan rapermen pola pembiayaan rumah swadaya

Rumusan Rapermen

Jakarta 1 1 1 1 1 5

3 Jumlah rumusan Rapermen pola pembiayaan mikro

Rumusan Rapermen

Jakarta 1 1 1 1 1 5

4 Jumlah rumusan rapermen pola investasi perumahan

Rumusan Rapermen

Jakarta 1 1 1 1 1 5

3 Hasil evaluasi kinerja dan layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu

% Laporan

80 12

80 12

85 12

85 12

90 12

90 60

1,105

1,171

1,241

1,316

1,395

6,227

1 Tingkat akurasi evaluasi kinerja direktorat % Jakarta 80 80 85 85 90 90

2 Jumlah laporan layanan perkantoran laporan Jakarta 12 12 12 12 12 60

4 Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah Yang Mendapatkan Bantuan Uang Muka yang terfasilitasi (BA 999.07)

Rumah Tangga 55,000 106,500 124,250 124,370 65,880 476,000 220,000

479,250

621,250

684,035

395,280

2,399,815

1 Jumlah Rumah Tangga yang mendapat fasilitas bantuan uang muka (BA 999.07)

Rumah Tangga Tersebar 55,000 106,500 124,250 124,370 65,880 476,000

L.111LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15KEGIATAN 3.3 : PENGEMBANGAN POLA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT POLA PEMBIAYAAN PERUMAHAN


1 Materi teknis dan NSPK pengembangan pola pembiayaan perumahan

Materi Teknis Rumusan NSPK

9 1

10 1

10 1

10 1

11 1

50 5

6,000

6,600

7,260

7,986

9,574

37,420

1 Jumlah materi teknis rencana dan strategi pengembangan pola pembiayaan perumahan


2 Jumlah rumusan NSPK pola pembiayaan perumahan



3 Jumlah materi teknis pengembangan pola pembiayaan rumah tapak dan rumah susun


4 Jumlah materi teknis pengembangan pola pembiayaan rumah swadaya


5 Jumlah materi teknis pengembangan pola pembiayaan mikro


6 Jumlah materi teknis pengembangan pola investasi perumahan


2 Rumusan Rapermen pola pembiayaan mikro, investasi, rumah tapak dan rumah susun, dan rumah swadaya

Rumusan Rapermen

4 4 4 4 4 20 1,800

2,160

2,808

3,650

4,380

14,799

1 Jumlah rumusan rapermen pola pembiayaan rumah tapak dan rumah susun

Rumusan Rapermen

Jakarta 1 1 1 1 1 5

2 Jumlah rumusan rapermen pola pembiayaan rumah swadaya

Rumusan Rapermen

Jakarta 1 1 1 1 1 5

3 Jumlah rumusan Rapermen pola pembiayaan mikro

Rumusan Rapermen

Jakarta 1 1 1 1 1 5

4 Jumlah rumusan rapermen pola investasi perumahan

Rumusan Rapermen

Jakarta 1 1 1 1 1 5

3 Hasil evaluasi kinerja dan layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu

% Laporan

80 12

80 12

85 12

85 12

90 12

90 60

1,105

1,171

1,241

1,316

1,395

6,227


2 Jumlah laporan layanan perkantoran laporan Jakarta 12 12 12 12 12 60

4 Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah Yang Mendapatkan Bantuan Uang Muka yang terfasilitasi (BA 999.07)

Rumah Tangga 55,000 106,500 124,250 124,370 65,880 476,000 220,000

479,250

621,250

684,035

395,280

2,399,815

1 Jumlah Rumah Tangga yang mendapat fasilitas bantuan uang muka (BA 999.07)

Rumah Tangga Tersebar 55,000 106,500 124,250 124,370 65,880 476,000

L.112 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15KEGIATAN 3.4 : PEMBINAAN SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT BINA SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN


1 Hasil evaluasi kinerja dan layanan administrasi perkantoran yang tersedia tepat waktu

Laporan %

12 80

12 80

12 85

12 85

12 90

60 90

1,355

1,395

1,437

1,480

1,525

7,192



2 Materi teknis dan NSPK pembinaan sistem pembiayaan Materi Teknis NSPK

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

10 10

3,750

3,975

4,214

4,778

5,618

22,335

1 Jumlah materi teknis rencana pelaksanaan

pembinaan sistem pembiayaan perumahanMateri Teknis Jakarta 2 2 2 2 2 10

2 Jumlah materi teknis/pedoman pembinaan sistem pembiayaan perumahan

NSPK Jakarta 2 2 2 2 2 10

3 Lembaga jasa keuangan, pemerintah, pemerintah daerah yang memperoleh diseminasi NSPK, pembinaan dan bantuan teknis

6,400

7,505

9,579

12,017

14,700

50,201

1 Jumlah provinsi yang mendapatkan diseminasi NSPK pembiayaan perumahan di wilayah I

Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel,

Bengkulu, Jambi, Babel,

Kepri, Lampung, Riau, Jabar, DKI Jakarta, Banten

13 13 13 13 13 13

2 Jumlah provinsi yang mendapatkan diseminasi NSPK pembiayaan perumahan di wilayah II

Provinsi Jateng, Jatim, Yogyakarta,

Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim,

Kaltara, Bali, NTB, NTT

11 11 11 11 11 11

3 Jumlah provinsi yang mendapatkan diseminasi NSPK pembiayaan perumahan di wilayah III

Provinsi Sulbar, Sulsel, Sulteng, Sulut,

Gorontalo, Sultra, Maluku. Malut, Papua, Papua

Barat

10 10 10 10 10 10

4 Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah I yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis

LKB/LKBB/ Provinsi/ Kab/

Kota

Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel,



10 LKB/LKBB, 13 Provinsi

dan 98 Kab/Kota

10 LKB/LKBB, 13 Provinsi dan 98

Kab/Kota


Kab/Kota

10 LKB/LKBB, 13 Provinsi dan 195 Kab/Kota, 6 kota yang mendirikan BLUD dan

menerapkan sistem

pembiayaan swadaya mikro


menerapkan sistem



menerapkan sistem


L.113LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15KEGIATAN 3.4 : PEMBINAAN SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT BINA SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN



Laporan %

12 80

12 80

12 85

12 85

12 90

60 90

1,355

1,395

1,437

1,480

1,525

7,192



2 Materi teknis dan NSPK pembinaan sistem pembiayaan Materi Teknis NSPK

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

10 10

3,750

3,975

4,214

4,778

5,618

22,335

1 Jumlah materi teknis rencana pelaksanaan

pembinaan sistem pembiayaan perumahanMateri Teknis Jakarta 2 2 2 2 2 10

2 Jumlah materi teknis/pedoman pembinaan sistem pembiayaan perumahan

NSPK Jakarta 2 2 2 2 2 10

3 Lembaga jasa keuangan, pemerintah, pemerintah daerah yang memperoleh diseminasi NSPK, pembinaan dan bantuan teknis

6,400

7,505

9,579

12,017

14,700

50,201

1 Jumlah provinsi yang mendapatkan diseminasi NSPK pembiayaan perumahan di wilayah I

Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel,



13 13 13 13 13 13

2 Jumlah provinsi yang mendapatkan diseminasi NSPK pembiayaan perumahan di wilayah II

Provinsi Jateng, Jatim, Yogyakarta,



11 11 11 11 11 11

3 Jumlah provinsi yang mendapatkan diseminasi NSPK pembiayaan perumahan di wilayah III

Provinsi Sulbar, Sulsel, Sulteng, Sulut,


Barat

10 10 10 10 10 10

4 Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah I yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis


Kota

Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel,




dan 98 Kab/Kota


Kab/Kota


Kab/Kota


menerapkan sistem



menerapkan sistem



menerapkan sistem


L.114 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah

provinsi, pemerintah daerah di wilayah II yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis


Kota

Jateng, Jatim, Yogyakarta,




dan 88 Kab/Kota


Kab/Kota


Kab/Kota


menerapkan sistem



menerapkan sistem



menerapkan sistem


6 Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah III yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis


Kota

Sulbar, Sulsel, Sulteng, Sulut,


Barat


dan 72 Kab/Kota


Kab/Kota


Kab/Kota

6 LKB/LKBB, 10 Provinsi dan

144 Kab/Kota, 5 kota yang mendirikan BLUD dan

menerapkan sistem




menerapkan sistem




menerapkan sistem


KEGIATAN 3.5 : PENDAYAGUNAAN SUMBER PEMBIAYAAN PERUMAHAN

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN SUMBER PEMBIAYAAN PERUMAHAN


12,936

14,183

15,551

17,054

71,523


Bulan Layanan %

12 80

12 80

12 85

12 85

12 90

60 90

1,105

1,171

1,241

1,316

1,395

6,227

1 Jumlah layanan perkantoran Bulan Layanan Jakarta 12 12 12 12 12 60


2 Materi teknis, NSPK dan rancangan peraturan pendayagunaan sumber pembiayaan

5,770

5,943

6,122

6,305

6,495

30,636

1 Jumlah rencana program pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan

Rencana Program

Jakarta 2 2 2 2 2 10

2 Rumusan NSPK pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan


3 Jumlah rancangan peraturan terkait perusahaan pembiayaan sekunder perumahan

Rancangan Peraturan (quick

wins)

Jakarta 1 - - - - 1

4 Jumlah rancangan kebijakan terkait tabungan perumahan

RUU/ RPP/ RaPerpres/

Rancagan Inpres

Jakarta 1 rancangan peraturan

1 RUU 2 RPP dan 2 Raperpres

1 rancangan peraturan


3 rancangan peraturan, 1

RUU, 2 RPP dan 2 Raperpres

3 Lembaga jasa keuangan/perusahaan yang terlibat pembiayaan perumahan hasil dari pendayagunaan sumber pembiayaan

4,925

5,821

6,820

7,930

9,164

34,661

1 Jumlah lembaga jasa keuangan yang memiliki portofolio pembiayaan perumahan

LKB/LKBB Tersebar 5 20 25 25 35 35

2 Jumlah lembaga jasa keuangan lainnya yang memiliki portofolio pembiayaan perumahan

LKB/LKBB Tersebar - 10 15 15 20 20

L.115LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah

provinsi, pemerintah daerah di wilayah II yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis


Kota

Jateng, Jatim, Yogyakarta,




dan 88 Kab/Kota


Kab/Kota


Kab/Kota


menerapkan sistem



menerapkan sistem



menerapkan sistem


6 Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah III yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis


Kota

Sulbar, Sulsel, Sulteng, Sulut,


Barat


dan 72 Kab/Kota


Kab/Kota


Kab/Kota



menerapkan sistem




menerapkan sistem




menerapkan sistem


KEGIATAN 3.5 : PENDAYAGUNAAN SUMBER PEMBIAYAAN PERUMAHAN

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN SUMBER PEMBIAYAAN PERUMAHAN


12,936

14,183

15,551

17,054

71,523


Bulan Layanan %

12 80

12 80

12 85

12 85

12 90

60 90

1,105

1,171

1,241

1,316

1,395

6,227

1 Jumlah layanan perkantoran Bulan Layanan Jakarta 12 12 12 12 12 60


2 Materi teknis, NSPK dan rancangan peraturan pendayagunaan sumber pembiayaan

5,770

5,943

6,122

6,305

6,495

30,636

1 Jumlah rencana program pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan

Rencana Program

Jakarta 2 2 2 2 2 10

2 Rumusan NSPK pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan


3 Jumlah rancangan peraturan terkait perusahaan pembiayaan sekunder perumahan

Rancangan Peraturan (quick

wins)

Jakarta 1 - - - - 1

4 Jumlah rancangan kebijakan terkait tabungan perumahan

RUU/ RPP/ RaPerpres/

Rancagan Inpres

Jakarta 1 rancangan peraturan

1 RUU 2 RPP dan 2 Raperpres



3 rancangan peraturan, 1

RUU, 2 RPP dan 2 Raperpres

3 Lembaga jasa keuangan/perusahaan yang terlibat pembiayaan perumahan hasil dari pendayagunaan sumber pembiayaan

4,925

5,821

6,820

7,930

9,164

34,661

1 Jumlah lembaga jasa keuangan yang memiliki portofolio pembiayaan perumahan


2 Jumlah lembaga jasa keuangan lainnya yang memiliki portofolio pembiayaan perumahan

LKB/LKBB Tersebar - 10 15 15 20 20

L.116 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 Jumlah prosentase portofolio dana jangka

panjang BPJS, tabungan haji, dana pensiun, asuransi, bapertarum PNS, dan TWP TNI/ Polri untuk pembiayaan pembangunan perumahan (quick wins/progam lanjutan)

Jumlah % Jakarta 1 5 7 9 10 10

4 Jumlah prosentase peningkatan pembiayaan sekunder perumahan untuk pembiayaan perumahan

% peningkatan dana pinjaman

likuidasi

Jakarta 8 8 8 8 8 38

% peningkatan sekuritisasi

Jakarta 15 15 15 15 15 75

5 Jumlah Lembaga jasa keuangan yang memiliki tabungan perumahan

LKB/LKBB Jakarta - 5 10 15 20 20

6 Jumlah Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki produk/program pembiayaan swadaya masyarakat

LKB/LKBB Jakarta 1 2 4 7 10 10

7 Jumlah perusahaan yang mengalokasikan dana CSR untuk pembiayaan perumahan

Perusahaan Tersebar - 15 20 20 25 25

KEGIATAN 3.6 : PENGENDALIAN KEMUDAHAN DAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT EVALUASI BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN


17,939

19,572

21,429

22,215

97,405

1 Layanan administrasi perkantoran, hasil evaluasi kinerja, dan rencana peksanaan pengendalian bantuan pembiayaan

Laporan %

12 80

12 80

12 85

12 85

12 90

60 90

3,800

4,028

4,270

4,526

4,797

21,421



3 Tingkat kesesuaian program dengan rencana pengendalian bantuan pembiayaan perumahan

% Jakarta 80 80 85 85 90 90

2 Rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah

Rekomendasi 4 4 4 4 4 20 12,450 13,911 15,302 16,903 17,418 75,985

1 Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan wilayah I

Rekomendasi SUMATERA 1 1 1 1 1 5

2 Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan wilayah II

Rekomendasi JAWA-BALI 1 1 1 1 1 5

3 Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan wilayah III

Rekomendasi KALIMANTAN-SULAWESI

1 1 1 1 1 5

4 Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan wilayah IV

Rekomendasi MALUKU, MALUT, PAPUA, PAPUA BARAT, NTT, NTB

1 1 1 1 1 5

L.117LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 Jumlah prosentase portofolio dana jangka

panjang BPJS, tabungan haji, dana pensiun, asuransi, bapertarum PNS, dan TWP TNI/ Polri untuk pembiayaan pembangunan perumahan (quick wins/progam lanjutan)

Jumlah % Jakarta 1 5 7 9 10 10

4 Jumlah prosentase peningkatan pembiayaan sekunder perumahan untuk pembiayaan perumahan

% peningkatan dana pinjaman

likuidasi

Jakarta 8 8 8 8 8 38

% peningkatan sekuritisasi

Jakarta 15 15 15 15 15 75

5 Jumlah Lembaga jasa keuangan yang memiliki tabungan perumahan

LKB/LKBB Jakarta - 5 10 15 20 20

6 Jumlah Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki produk/program pembiayaan swadaya masyarakat

LKB/LKBB Jakarta 1 2 4 7 10 10

7 Jumlah perusahaan yang mengalokasikan dana CSR untuk pembiayaan perumahan

Perusahaan Tersebar - 15 20 20 25 25

KEGIATAN 3.6 : PENGENDALIAN KEMUDAHAN DAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT EVALUASI BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN


17,939

19,572

21,429

22,215

97,405

1 Layanan administrasi perkantoran, hasil evaluasi kinerja, dan rencana peksanaan pengendalian bantuan pembiayaan

Laporan %

12 80

12 80

12 85

12 85

12 90

60 90

3,800

4,028

4,270

4,526

4,797

21,421



3 Tingkat kesesuaian program dengan rencana pengendalian bantuan pembiayaan perumahan

% Jakarta 80 80 85 85 90 90

2 Rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah

Rekomendasi 4 4 4 4 4 20 12,450 13,911 15,302 16,903 17,418 75,985

1 Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan wilayah I

Rekomendasi SUMATERA 1 1 1 1 1 5

2 Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan wilayah II

Rekomendasi JAWA-BALI 1 1 1 1 1 5

3 Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan wilayah III

Rekomendasi KALIMANTAN-SULAWESI

1 1 1 1 1 5

4 Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan wilayah IV

Rekomendasi MALUKU, MALUT, PAPUA, PAPUA BARAT, NTT, NTB

1 1 1 1 1 5

L.118 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15KEGIATAN 3.7 (PNBP) : DUKUNGAN PENYALURAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

UNIT ORGANISASI : PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN (BLU)


1 Layanan manajemen administrasi pengelolaan SDM, BMN, keuangan, hukum, dan penganggaran

3,900 4,134 4,382 4,645 4,924 21,985


% Jakarta 20 20 20 20 20 20

2 Jumlah Peralatan dan fasilitas perkantoran unit Jakarta 25 25 25 25 25 125

3 Persentase peningkatan kompetensi SDM aparatur % Jakarta 20 20 20 20 20 20

4 Tingkat layanan dukungan administrasi pengelolaan keuangan

% Jakarta 30 35 40 45 50 50

5 Tingkat kesesuaian program dengan perencanaan anggaran PPP (BLU)

% Jakarta 50 55 60 65 70 70 400

424

449

476

505

2,255

6 Tingkat layanan dukungan bantuan hukum dan legal

% Jakarta 30 35 40 45 50 50 1,000

1,060

1,124

1,191

1,262

5,637

7 Tingkat kehandalan pemeliharaan database dan teknologi informasi yang terintegrasi

% Jakarta 50 50 50 50 50 50 500

530

562

596

631

2,819

2 Promosi, publikasi, dan pemantauan bantuan yang tepat sasaran

Pameran %

Paket Publikasi

15 50

1

15 60

1

15 65

1

15 70

1

15 70

1

75 70

1

31,000

32,860

34,832

36,921

39,137

174,750

1 Jumlah pelaksanaan promosi dan sosialisasi Pameran Jakarta 15 15 15 15 15 75

2 Tingkat akurasi hasil pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan

% Jakarta 50 60 65 70 70 70

3 Jumlah publikasi kegiatan BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan

Paket Publikasi Jakarta 1 1 1 1 1 5

3 LJK hasil kerjasama dan rekonsiliasi LKB/LKBB Rumah Tangga

49 130.000

70 225.000

88 375.000

115 450.000

142 170.000

283 1.350.000

900

954

1,011

1,072

1,136

5,073

1 Jumlah lembaga jasa keuangan yang bekerjasama dengan PPP (BLU)


2 Jumlah rekonsiliasi dengan LJK LKB/LKBB Jakarta 20 31 39 51 63 204

3 Jumlah verifikasi permohonan pencairan dana dari LJK pelaksana

Rumah Tangga Jakarta 130,000 225,000 375,000 450,000 170,000 1,350,000



5 Output Cadangan 129,940 137,737 146,001 154,761 164,047 732,485

L.119LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15KEGIATAN 3.7 (PNBP) : DUKUNGAN PENYALURAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN



1 Layanan manajemen administrasi pengelolaan SDM, BMN, keuangan, hukum, dan penganggaran

3,900 4,134 4,382 4,645 4,924 21,985


% Jakarta 20 20 20 20 20 20

2 Jumlah Peralatan dan fasilitas perkantoran unit Jakarta 25 25 25 25 25 125

3 Persentase peningkatan kompetensi SDM aparatur % Jakarta 20 20 20 20 20 20

4 Tingkat layanan dukungan administrasi pengelolaan keuangan

% Jakarta 30 35 40 45 50 50

5 Tingkat kesesuaian program dengan perencanaan anggaran PPP (BLU)

% Jakarta 50 55 60 65 70 70 400

424

449

476

505

2,255

6 Tingkat layanan dukungan bantuan hukum dan legal

% Jakarta 30 35 40 45 50 50 1,000

1,060

1,124

1,191

1,262

5,637

7 Tingkat kehandalan pemeliharaan database dan teknologi informasi yang terintegrasi

% Jakarta 50 50 50 50 50 50 500

530

562

596

631

2,819

2 Promosi, publikasi, dan pemantauan bantuan yang tepat sasaran

Pameran %

Paket Publikasi

15 50

1

15 60

1

15 65

1

15 70

1

15 70

1

75 70

1

31,000

32,860

34,832

36,921

39,137

174,750

1 Jumlah pelaksanaan promosi dan sosialisasi Pameran Jakarta 15 15 15 15 15 75

2 Tingkat akurasi hasil pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan

% Jakarta 50 60 65 70 70 70

3 Jumlah publikasi kegiatan BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan

Paket Publikasi Jakarta 1 1 1 1 1 5

3 LJK hasil kerjasama dan rekonsiliasi LKB/LKBB Rumah Tangga

49 130.000

70 225.000

88 375.000

115 450.000

142 170.000

283 1.350.000

900

954

1,011

1,072

1,136

5,073

1 Jumlah lembaga jasa keuangan yang bekerjasama dengan PPP (BLU)


2 Jumlah rekonsiliasi dengan LJK LKB/LKBB Jakarta 20 31 39 51 63 204

3 Jumlah verifikasi permohonan pencairan dana dari LJK pelaksana

Rumah Tangga Jakarta 130,000 225,000 375,000 450,000 170,000 1,350,000



5 Output Cadangan 129,940 137,737 146,001 154,761 164,047 732,485

L.120 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15KEGIATAN 3.8 (BA 999.03) : PENYALURAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN



1 Rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan melalui Bank Pelaksana

Unit Rumah Unit Sarusun

130.000 -

201.000 25.000

326.500 50.000

375.500 76.500

143.000 28.500

1.176.000 180.000

10,115,391

25,070,893

42,738,884

58,136,629

26,030,835

162,092,632

1 Jumlah unit KPR sejahtera tapak yang difasilitasi bantuan pembiayaan

Unit Rumah Tersebar 130,000 150,000 175,000 173,500 91,500 720,000

2 Jumlah unit KPR sarusun yang difasilitasi bantuan pembiayaan

Unit Sarusun Tersebar - 25,000 50,000 75,000 26,500 176,500

3 Jumlah unit KPR sewa beli untuk sarusun yang difasilitasi bantuan pembiayaan

Unit Sarusun Tersebar - - - 1,500 2,000 3,500

4 Jumlah unit Kredit Konstruksi yang difasilitasi bantuan pembiayaan

Unit Rumah Tersebar - 1,000 1,500 2,000 1,500 6,000

5 Jumlah unit KPR Swadaya yang difasilitasi bantuan pembiayaan


L.121LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15KEGIATAN 3.8 (BA 999.03) : PENYALURAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN



1 Rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan melalui Bank Pelaksana

Unit Rumah Unit Sarusun

130.000 -

201.000 25.000

326.500 50.000

375.500 76.500

143.000 28.500

1.176.000 180.000

10,115,391

25,070,893

42,738,884

58,136,629

26,030,835

162,092,632

1 Jumlah unit KPR sejahtera tapak yang difasilitasi bantuan pembiayaan

Unit Rumah Tersebar 130,000 150,000 175,000 173,500 91,500 720,000

2 Jumlah unit KPR sarusun yang difasilitasi bantuan pembiayaan

Unit Sarusun Tersebar - 25,000 50,000 75,000 26,500 176,500

3 Jumlah unit KPR sewa beli untuk sarusun yang difasilitasi bantuan pembiayaan

Unit Sarusun Tersebar - - - 1,500 2,000 3,500

4 Jumlah unit Kredit Konstruksi yang difasilitasi bantuan pembiayaan


5 Jumlah unit KPR Swadaya yang difasilitasi bantuan pembiayaan


L.122 LAMPIRAN 2


TUJUAN 5 : Menyelenggarakan tata kelola pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efiesien, transparan dan akuntabel untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat dan mandiri, dan berkepribadian.’

SASARAN / SATUAN LOKASI



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SASARAN STRATEGIS

1 Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas

1 Tingkat kinerja dan integritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

%

72.25 77.5 82.75 88 94.5 94.5

2 Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana

1 Tingkat pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana

%

80 85 89.5 94 100 100

3 Meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal

1) Tingkat pengendalian pelaksanan program dan anggaran pembangunan bidang PUPR

% 51 54 57 60 63 63

4 Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkepribadian

1) Prosentase sumber daya manusia yang kompeten dan berkepribadian

% 10 25 40 55 75 75

5 Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang PUPR

1) Tingkat penyediaan dan pemanfaatan hasil inovasi teknis terapan bidang PUPR

%

67 69 71 73 75 75

PROGRAM 1: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN PROGRAM 198,116 217,557 237,352 260,750 290,699 1,204,475

1 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR

1 Nilai Laporan Kinerja Pemerintah Nilai 74 75 76 77 78 78

2 Opini WTP hasil audit BPK Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP

3 Transparansi pelaksanaan program Publikasi 55% 65% 75% 85% 100% 100%

4 Tingkat pengelolaan dan pengadministrasian pegawai Layanan 60% 70% 80% 90% 100% 100%

5 Tingkat fasilitasi produk hukum dan bantuan hukum Fasilitasi 85% 90% 93% 96% 100% 100%

L.123LAMPIRAN 2


TUJUAN 5 : Menyelenggarakan tata kelola pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efiesien, transparan dan akuntabel untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat dan mandiri, dan berkepribadian.’




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SASARAN STRATEGIS

1 Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas

1 Tingkat kinerja dan integritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

%

72.25 77.5 82.75 88 94.5 94.5

2 Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana

1 Tingkat pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana

%

80 85 89.5 94 100 100

3 Meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal

1) Tingkat pengendalian pelaksanan program dan anggaran pembangunan bidang PUPR

% 51 54 57 60 63 63

4 Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkepribadian

1) Prosentase sumber daya manusia yang kompeten dan berkepribadian

% 10 25 40 55 75 75

5 Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang PUPR

1) Tingkat penyediaan dan pemanfaatan hasil inovasi teknis terapan bidang PUPR

%

67 69 71 73 75 75

PROGRAM 1: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN PROGRAM 198,116 217,557 237,352 260,750 290,699 1,204,475

1 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR

1 Nilai Laporan Kinerja Pemerintah Nilai 74 75 76 77 78 78

2 Opini WTP hasil audit BPK Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP

3 Transparansi pelaksanaan program Publikasi 55% 65% 75% 85% 100% 100%

4 Tingkat pengelolaan dan pengadministrasian pegawai Layanan 60% 70% 80% 90% 100% 100%

5 Tingkat fasilitasi produk hukum dan bantuan hukum Fasilitasi 85% 90% 93% 96% 100% 100%

L.124 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 1 : PENYUSUNAN PERENCANAAN, PEMROGRAMAN, PENGANGGARAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, SERTA PEMBINAAN PHLN

UNIT ORGANISASI : BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI


1Fasilitasi pendanaan infrastruktur daerah Dokumen 11 11 11 11 11 55 8,900 11,125 13,906 17,383 21,729 73,043

1 Jumlah dokumen fasilitasi pendanaan infrastruktur daerah Dokumen 11 11 11 11 11 55

2Pengelolaan administrasi anggaran Dokumen 13 13 13 13 13 65 7,282 9,102 11,378 14,222 17,778 59,762

1 Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Penganggaran Dokumen 13 13 13 13 13 65

3

Koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama luar negeri Dokumen 12 12 12 12 12 60 4,450 5,562 6,953 8,691 10,864 36,520

1 Jumlah Dokumen Kerjasama Luar Negeri Dokumen 12 12 12 12 12 60

4 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program

Kualitas Data Nilai

60% 74

65% 75

70% 76

75% 77

80% 78

80% 78

13,375 13,950 15,200 15,850 17,000 75,375

1 Tingkat kualitas data pelaporan Kualitas Data 60% 65% 70% 75% 80% 80%

2 Tingkat akuntabilitas kinerja biro PKLN Nilai 74 75 76 77 78 78

5 Pengelolaan administrasi Perkantoran Laporan 2 2 2 2 2 10 16,543 20,678 25,848 32,310 40,388 135,767

1 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran Laporan 2 2 2 2 2 10

KEGIATAN 2 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAN ORGANISASI TATALAKSANA

UNIT ORGANISASI : BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORTALA


1 Organisasi, Tata Laksana dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi

Dokumen 3 3 3 3 3 15 5,500 5,550 5,600 5,650 5,700 28,000

1 Jumlah dokumen pengelolaan Organisasi, Tata Laksana dan Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dokumen 3 3 3 3 3 15

2 Perencanaan, Pembinaan dan Manajemen dan Kepegawaian

Dokumen Orang

10 1.000

10 1.000

10 1.000

10 1.000

10 1.000

50 5.000

20,606 20,900 21,150 21,350 21,600 105,606

1 Jumlah Dokumen administrasi mutasi kepegawaian dan jabatan struktural

Dokumen 2 2 2 2 2 10

2 Jumlah Dokumen administrasi pembinaan jabatan fungsional, kebutuhan akan diklat dan perencanaan pengembangan pegawai

Dokumen 3 3 3 3 3 15

3 Jumlah Dokumen administrasi ketatausahaan dan informasi kepegawaian serta penghargaan dan disiplin

Dokumen 5 5 5 5 5 25

4 Jumlah SDM aparatur yang ditingkatkan kompetensinya dan Jumlah pegawai yang direkrut

Orang 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000

L.125LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 1 : PENYUSUNAN PERENCANAAN, PEMROGRAMAN, PENGANGGARAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, SERTA PEMBINAAN PHLN

UNIT ORGANISASI : BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI


1Fasilitasi pendanaan infrastruktur daerah Dokumen 11 11 11 11 11 55 8,900 11,125 13,906 17,383 21,729 73,043

1 Jumlah dokumen fasilitasi pendanaan infrastruktur daerah Dokumen 11 11 11 11 11 55

2Pengelolaan administrasi anggaran Dokumen 13 13 13 13 13 65 7,282 9,102 11,378 14,222 17,778 59,762

1 Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Penganggaran Dokumen 13 13 13 13 13 65

3

Koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama luar negeri Dokumen 12 12 12 12 12 60 4,450 5,562 6,953 8,691 10,864 36,520

1 Jumlah Dokumen Kerjasama Luar Negeri Dokumen 12 12 12 12 12 60

4 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program

Kualitas Data Nilai

60% 74

65% 75

70% 76

75% 77

80% 78

80% 78

13,375 13,950 15,200 15,850 17,000 75,375

1 Tingkat kualitas data pelaporan Kualitas Data 60% 65% 70% 75% 80% 80%

2 Tingkat akuntabilitas kinerja biro PKLN Nilai 74 75 76 77 78 78


1 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran Laporan 2 2 2 2 2 10

KEGIATAN 2 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAN ORGANISASI TATALAKSANA

UNIT ORGANISASI : BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORTALA


1 Organisasi, Tata Laksana dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi

Dokumen 3 3 3 3 3 15 5,500 5,550 5,600 5,650 5,700 28,000

1 Jumlah dokumen pengelolaan Organisasi, Tata Laksana dan Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dokumen 3 3 3 3 3 15

2 Perencanaan, Pembinaan dan Manajemen dan Kepegawaian

Dokumen Orang

10 1.000

10 1.000

10 1.000

10 1.000

10 1.000

50 5.000

20,606 20,900 21,150 21,350 21,600 105,606

1 Jumlah Dokumen administrasi mutasi kepegawaian dan jabatan struktural

Dokumen 2 2 2 2 2 10

2 Jumlah Dokumen administrasi pembinaan jabatan fungsional, kebutuhan akan diklat dan perencanaan pengembangan pegawai

Dokumen 3 3 3 3 3 15

3 Jumlah Dokumen administrasi ketatausahaan dan informasi kepegawaian serta penghargaan dan disiplin

Dokumen 5 5 5 5 5 25

4 Jumlah SDM aparatur yang ditingkatkan kompetensinya dan Jumlah pegawai yang direkrut

Orang 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000

L.126 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 Pengelolaan administrasi Perkantoran Laporan Dokumen 1

31 3

1 3

1 3

1 3

5 15

19,560 20,550 21,250 22,000 22,700 106,060

1 Jumlah laporan pengelolaan administrasi Perkantoran Laporan 1 1 1 1 1 5

2 Jumlah dokumen perencanaan, penyusunan dan pengelolaan anggaran

Dokumen 3 3 3 3 3 15

KEGIATAN 3 : PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KEMENTERIAN

UNIT ORGANISASI : BIRO KEUANGAN


1 Pengelolaan keuangan yang berkualitas Layanan Peraturan

Bulan

1.116 7

12

1.116 2

12

1.116 2

12

1.116 2

12

1.116 2

12

5.580 15 60

32,000 35,000 37,000 40,000 45,000 189,000

1 Jumlah layanan pembinaan aspek keuangan Layanan 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 5,500

2 Jumlah layanan perbendaharaan Layanan 6 6 6 6 6 30

3 Jumlah layanan penyusunan laporan keuangan Layanan 10 10 10 10 10 50

4 Jumlah peraturan bidang keuangan Peraturan 7 2 2 2 2 15

5 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran Bulan 12 12 12 12 12 60

KEGIATAN 4 : PEMBINAAN, PERENCANAAN, HARMONISASI DAN PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA BANTUAN HUKUM

UNIT ORGANISASI : BIRO HUKUM


1 Penyusunan produk hukum dan pembinaan hukum

Dokumen Orang

Jakarta 30 320

30 320

30 320

30 320

30 320

150 1.600

12,350 13,585 14,944 16,438 18,082 75,399

1 Jumlah produk hukum yang diproses Dokumen Jakarta 30 30 30 30 30 150

2 Jumlah SDM yang dibina Orang Jakarta 320 320 320 320 320 1,600

2 Bantuan hukum, opini hukum, pendampingan dan pembinaan hukum

Dokumen Orang

Jakarta 65 315

65 315

65 315

65 315

65 315

325 1575

12,350 13,585 14,944 16,438 18,082 75,399

1 Jumlah perkara di Kementerian PUPR yang ditangani


2 Jumlah opini hukum, MoU, dan perjanjian kerjasama yang disusun



3 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum

Dokumen Jakarta 60 60 60 60 60 300 1,300 1,430 1,573 1,730 1,903 7,936

1 Jumlah dokumen hukum yang ditayangkan dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum

Dokumen Jakarta 60 60 6060 60 300

L.127LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 Pengelolaan administrasi Perkantoran Laporan Dokumen 1

31 3

1 3

1 3

1 3

5 15

19,560 20,550 21,250 22,000 22,700 106,060


2 Jumlah dokumen perencanaan, penyusunan dan pengelolaan anggaran

Dokumen 3 3 3 3 3 15

KEGIATAN 3 : PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KEMENTERIAN

UNIT ORGANISASI : BIRO KEUANGAN


1 Pengelolaan keuangan yang berkualitas Layanan Peraturan

Bulan

1.116 7

12

1.116 2

12

1.116 2

12

1.116 2

12

1.116 2

12

5.580 15 60

32,000 35,000 37,000 40,000 45,000 189,000

1 Jumlah layanan pembinaan aspek keuangan Layanan 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 5,500

2 Jumlah layanan perbendaharaan Layanan 6 6 6 6 6 30

3 Jumlah layanan penyusunan laporan keuangan Layanan 10 10 10 10 10 50

4 Jumlah peraturan bidang keuangan Peraturan 7 2 2 2 2 15

5 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran Bulan 12 12 12 12 12 60

KEGIATAN 4 : PEMBINAAN, PERENCANAAN, HARMONISASI DAN PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA BANTUAN HUKUM

UNIT ORGANISASI : BIRO HUKUM


1 Penyusunan produk hukum dan pembinaan hukum

Dokumen Orang

Jakarta 30 320

30 320

30 320

30 320

30 320

150 1.600

12,350 13,585 14,944 16,438 18,082 75,399

1 Jumlah produk hukum yang diproses Dokumen Jakarta 30 30 30 30 30 150


2 Bantuan hukum, opini hukum, pendampingan dan pembinaan hukum

Dokumen Orang

Jakarta 65 315

65 315

65 315

65 315

65 315

325 1575

12,350 13,585 14,944 16,438 18,082 75,399

1 Jumlah perkara di Kementerian PUPR yang ditangani


2 Jumlah opini hukum, MoU, dan perjanjian kerjasama yang disusun



3 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum

Dokumen Jakarta 60 60 60 60 60 300 1,300 1,430 1,573 1,730 1,903 7,936

1 Jumlah dokumen hukum yang ditayangkan dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum


L.128 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Proses penetapan rumah negara serta usulan pengalihan status rumah negara

Dokumen Jakarta 80 80 80 80 80 400 700 770 847 932 1,025 4,274

1 Jumlah dokumen penetapan status rumah negara dan usulan pengalihan status rumah negara


5 Pengelolaan administrasi perkantoran Laporan Jakarta 12 12 12 12 12 60 8,200 9,020 9,922 10,914 12,006 50,062

1 Jumlah laporan pengelolaan administrasi Perkantoran


KEGIATAN 5 : PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAYANAN PENGADAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

UNIT ORGANISASI : BIRO BMN DAN LAYANAN PENGADAAN


1 Pengelolaan, penatausahaan dan pembinaan BMN

Laporan Unit

Konsep NSPK

36 1 -

36 1 3

39 1 3

39 1 3

43 1 3

193 1 3

21,000 22,050 22,103 22,105 22,105 109,363

1 Jumlah laporan pengelolaan dan penatausahaan BMN

Laporan 12 12 13 13 14 64

2 Jumlah laporan pengawasan, Pengamanan, dan Pengendalian BMN

Laporan 6 6 6 6 6 30

3 Jumlah aplikasi pengembangan Sistem

Unit 1 1 1 1 1 5

4 Jumlah konsep NSPK pengaturan BMN Konsep NSPK 3 3 3 3 12

5 Jumlah laporan pemantauan, Evaluasi,dan Perencanaan Pengelolaan BMN

Laporan 9 9 1010 13 51

6 Jumlah laporan sosialisasi BMN Laporan 9 9 10 10 10 48

2 Pengadaan barang dan jasa Kementerian PU PERA yang akuntabel

Laporan 3 3 4 4 4 18 6,000 6,300 6,315 6,316 6,316 31,247

1 Penyelenggaraan, Penyiapan, Pelaksanaan, dan Pengadaan Layanan Pengadaan Barang / Jasa

Laporan 3 3 44 4 18

6,000

6,300

6,315

6,316

6,316

6,316

3 Pengelolaan administrasi Perkantoran Dokumen 4 4 4 4 4 20 8,000 8,400 8,420 8,421 8,421 41,662


Dokumen 4 4 4 4 4 20 8,000

8,400

8,420

8,421

8,421

8,421

PROGRAM 2 : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN PROGRAM 392,641 470,742 486,149 327,584 353,592 2,030,709

1 Tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PUPR

1 Tingkat kenyamanan bekerja % Jakarta 55% 65% 75% 85% 100% 100%

2 Tingkat layanan data dan teknologi informasi

% Jakarta 80% 85% 90% 95% 100% 100%

3 Tingkat layanan informasi publik Layanan 365 365 365 365 365 1825

L.129LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Proses penetapan rumah negara serta usulan pengalihan status rumah negara

Dokumen Jakarta 80 80 80 80 80 400 700 770 847 932 1,025 4,274

1 Jumlah dokumen penetapan status rumah negara dan usulan pengalihan status rumah negara


5 Pengelolaan administrasi perkantoran Laporan Jakarta 12 12 12 12 12 60 8,200 9,020 9,922 10,914 12,006 50,062



KEGIATAN 5 : PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAYANAN PENGADAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

UNIT ORGANISASI : BIRO BMN DAN LAYANAN PENGADAAN


1 Pengelolaan, penatausahaan dan pembinaan BMN

Laporan Unit

Konsep NSPK

36 1 -

36 1 3

39 1 3

39 1 3

43 1 3

193 1 3

21,000 22,050 22,103 22,105 22,105 109,363

1 Jumlah laporan pengelolaan dan penatausahaan BMN

Laporan 12 12 13 13 14 64

2 Jumlah laporan pengawasan, Pengamanan, dan Pengendalian BMN

Laporan 6 6 6 6 6 30

3 Jumlah aplikasi pengembangan Sistem

Unit 1 1 1 1 1 5

4 Jumlah konsep NSPK pengaturan BMN Konsep NSPK 3 3 3 3 12

5 Jumlah laporan pemantauan, Evaluasi,dan Perencanaan Pengelolaan BMN

Laporan 9 9 1010 13 51

6 Jumlah laporan sosialisasi BMN Laporan 9 9 10 10 10 48

2 Pengadaan barang dan jasa Kementerian PU PERA yang akuntabel

Laporan 3 3 4 4 4 18 6,000 6,300 6,315 6,316 6,316 31,247

1 Penyelenggaraan, Penyiapan, Pelaksanaan, dan Pengadaan Layanan Pengadaan Barang / Jasa

Laporan 3 3 44 4 18

6,000

6,300

6,315

6,316

6,316

6,316

3 Pengelolaan administrasi Perkantoran Dokumen 4 4 4 4 4 20 8,000 8,400 8,420 8,421 8,421 41,662


Dokumen 4 4 4 4 4 20 8,000

8,400

8,420

8,421

8,421

8,421

PROGRAM 2 : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN PROGRAM 392,641 470,742 486,149 327,584 353,592 2,030,709

1 Tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PUPR

1 Tingkat kenyamanan bekerja % Jakarta 55% 65% 75% 85% 100% 100%

2 Tingkat layanan data dan teknologi informasi

% Jakarta 80% 85% 90% 95% 100% 100%

3 Tingkat layanan informasi publik Layanan 365 365 365 365 365 1825

L.130 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 1: PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN, DAN PELAKSANA PEKERJAAN STRATEGIS BIDANG PU LAINNYA

UNIT ORGANISASI : BIRO PERENCANAAN DAN KLN (PMU)


1 Pekerjaan strategis bidang PU dan lainnya Dokumen Unit 40

140

140

140

-40

-200

3172,670 231,470 225,300 44,000 45,000 718,440

1 Jumlah Dokumen Pelaksanaan pekerjaan strategis bidang PUPR dan lainnya

Dokumen 4040 40 40 40 200

2 Jumlah unit gedung yang dibangun Unit 1 1 1 - - 3

KEGIATAN 2: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PUPR

UNIT ORGANISASI : BIRO UMUM


1 Pelayanan umum, Kerumahtanggaan dan Perlengkapan

Laporan Bulan Layanan

Jakarta 19 12

19 12

19 12

19 12

19 12

95 20

105,247

44

115,772

127,349

140,084

154,092

642,545

1 Laporan pembinaan tata usaha, program kerja dan laporan kinerja serta pembinaan pengelolaan BMN Biro Umum


2 Laporan pembinaan dan pengelolaan kearsipan dan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian PUPR serta pembinaan dan pengelolaan BMN tingkat Sekretariat Jenderal


3 Laporan pembinaan pelayanan, pengamanan, dan kesehatan di lingkungan Kementerian PUPR


4 Laporan pengelolaan prasarana dan sarana gedung kantor pusat Kementerian PUPR


5 Layanan perkantoran Bulan Layanan Jakarta 12 12 12 12 12 60

L.131LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 1: PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN, DAN PELAKSANA PEKERJAAN STRATEGIS BIDANG PU LAINNYA

UNIT ORGANISASI : BIRO PERENCANAAN DAN KLN (PMU)


1 Pekerjaan strategis bidang PU dan lainnya Dokumen Unit 40

140

140

140

-40

-200

3172,670 231,470 225,300 44,000 45,000 718,440

1 Jumlah Dokumen Pelaksanaan pekerjaan strategis bidang PUPR dan lainnya

Dokumen 4040 40 40 40 200

2 Jumlah unit gedung yang dibangun Unit 1 1 1 - - 3

KEGIATAN 2: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PUPR

UNIT ORGANISASI : BIRO UMUM


1 Pelayanan umum, Kerumahtanggaan dan Perlengkapan

Laporan Bulan Layanan

Jakarta 19 12

19 12

19 12

19 12

19 12

95 20

105,247

44

115,772

127,349

140,084

154,092

642,545

1 Laporan pembinaan tata usaha, program kerja dan laporan kinerja serta pembinaan pengelolaan BMN Biro Umum


2 Laporan pembinaan dan pengelolaan kearsipan dan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian PUPR serta pembinaan dan pengelolaan BMN tingkat Sekretariat Jenderal


3 Laporan pembinaan pelayanan, pengamanan, dan kesehatan di lingkungan Kementerian PUPR


4 Laporan pengelolaan prasarana dan sarana gedung kantor pusat Kementerian PUPR


5 Layanan perkantoran Bulan Layanan Jakarta 12 12 12 12 12 60

L.132 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 3: PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN SISTEM INFORMASI BIDANG PUPR DAN PERMUKIMAN

UNIT ORGANISASI : PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI


1 Pembinaan dan pengelolaan data dan TIK NSPK Orang Sistem Peta Buku

5 450

15 3 5

5 450

15 3 5

5 450

16 3 5

5 450

16 3 5

5 450

16 3 5

25 2.250

78 15 25

49,017 51,500 53,500 57,000 61,500 272,517

1 Jumlah NSPK pengembangan dan pelaksanaan TIK di Kemen.PUPR yang disusun

NSPK 5 5 5 5 5 25

1,200

1,500

1,500

2,000

2,500

8,700

2 Jumlah Sumber Daya Manusia TIK yang dibina Orang

450 450 450 450 450 2,250 28,617

30,000

31,500

32,500

34,000

156,617

3 Jumlah sistem informasi yang terintegrasi Sistem 3 3 3 3 3 15

6,000

6,500

6,500

7,000

7,500

33,500

4 Jumlah Peta Tematik Bidang PUPR yang dihasilkan dan dipublikasikan Peta 3 3 3 3 3 15

5,000

5,000

5,000

5,500

6,000

26,500

5 Jumlah buku informasi Infrastruktur ke-PUPR-an yang disusun Buku 5 5 5 5 5 25

5,000

5,000

5,000

6,000

6,500

27,500

6 Jumlah Sistem Aplikasi yang telah Memanfaatkan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian PUPR

Sistem

12 12 13 13 13 63

3,200

3,500

4,000

4,000

5,000

19,700



22,000 24,000

27,000

28,500

29,000

130,500

KEGIATAN 6: PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK

UNIT ORGANISASI :BIRO KOMUNIKASI PUBLIK


1 Penyelenggaraan dan pembinaan informasi publik

Liputan Publikasi

Buku Permintaan

Informasi

Jakarta 365 60

300 330

365 60

300 310

365 60

300 280

365 60

300 250

365 60

300 220

1.825 300

1.500 1.390

23,755 28,000 32,500 37,000 42,000 163,255

1 Jumlah peliputan kegiatan kementerian

Liputan Jakarta 365 365 365 365 365 1,825

2 Jumlah publikasi Publikasi Jakarta 60 60 60 60 60 300

3 Jumlah bahan informasi pimpinan Buku Jakarta 300 300 300 300 300 1,500

4 Jumlah permintaan informasi Permintaan Informasi

Jakarta 330 310 280 250 220 1,390

2 Pengelolaan administrasi perkantoran Bulan Jakarta 12 12 12 12 12 60 19,952 20,000 20,500 21,000 22,000 103,452

1 Jumlah bulan layanan perkantoran Bulan Jakarta 12 12 12 12 12 60

L.133LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 3: PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN SISTEM INFORMASI BIDANG PUPR DAN PERMUKIMAN

UNIT ORGANISASI : PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI


1 Pembinaan dan pengelolaan data dan TIK NSPK Orang Sistem Peta Buku

5 450

15 3 5

5 450

15 3 5

5 450

16 3 5

5 450

16 3 5

5 450

16 3 5

25 2.250

78 15 25

49,017 51,500 53,500 57,000 61,500 272,517

1 Jumlah NSPK pengembangan dan pelaksanaan TIK di Kemen.PUPR yang disusun

NSPK 5 5 5 5 5 25

1,200

1,500

1,500

2,000

2,500

8,700

2 Jumlah Sumber Daya Manusia TIK yang dibina Orang

450 450 450 450 450 2,250 28,617

30,000

31,500

32,500

34,000

156,617

3 Jumlah sistem informasi yang terintegrasi Sistem 3 3 3 3 3 15

6,000

6,500

6,500

7,000

7,500

33,500

4 Jumlah Peta Tematik Bidang PUPR yang dihasilkan dan dipublikasikan Peta 3 3 3 3 3 15

5,000

5,000

5,000

5,500

6,000

26,500

5 Jumlah buku informasi Infrastruktur ke-PUPR-an yang disusun Buku 5 5 5 5 5 25

5,000

5,000

5,000

6,000

6,500

27,500

6 Jumlah Sistem Aplikasi yang telah Memanfaatkan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian PUPR

Sistem

12 12 13 13 13 63

3,200

3,500

4,000

4,000

5,000

19,700



22,000 24,000

27,000

28,500

29,000

130,500

KEGIATAN 6: PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK

UNIT ORGANISASI :BIRO KOMUNIKASI PUBLIK


1 Penyelenggaraan dan pembinaan informasi publik

Liputan Publikasi

Buku Permintaan

Informasi

Jakarta 365 60

300 330

365 60

300 310

365 60

300 280

365 60

300 250

365 60

300 220

1.825 300

1.500 1.390

23,755 28,000 32,500 37,000 42,000 163,255

1 Jumlah peliputan kegiatan kementerian

Liputan Jakarta 365 365 365 365 365 1,825

2 Jumlah publikasi Publikasi Jakarta 60 60 60 60 60 300

3 Jumlah bahan informasi pimpinan Buku Jakarta 300 300 300 300 300 1,500

4 Jumlah permintaan informasi Permintaan Informasi

Jakarta 330 310 280 250 220 1,390

2 Pengelolaan administrasi perkantoran Bulan Jakarta 12 12 12 12 12 60 19,952 20,000 20,500 21,000 22,000 103,452

1 Jumlah bulan layanan perkantoran Bulan Jakarta 12 12 12 12 12 60

L.134 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PROGRAM 3: PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN PROGRAM 105,200 112,564 120,443 128,875 141,738 608,820

1 Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1 Tingkat Penerapan Kepatuhan SPIP % JAKARTA 10 15 20 25 30 30

2 Penurunan Temuan Administratif Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

% JAKARTA 50 55 60 65 70 70

3 Penurunan Nominal TGR % JAKARTA 50 55 60 65 70 70

KEGIATAN 1 : PENGEMBANGAN KEBIJAKAN, KOORDINASI, EVALUASI BIDANG PENGAWASAN & PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP

UNIT ORGANISASI: SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL


68,563

73,363

78,498

86,348

370,851

1 Rencana, Program dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Jenderal

Laporan JAKARTA 8 8 8 8 9 41 4,281 4,581 4,902 5,245 5,769 24,778

1 Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Laporan JAKARTA 4 4 4 4 5 21

2 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Itjen Kemen. PU dan PR


3 Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kementerian PU dan PR


2 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Laporan JAKARTA 7 7 7 7 7 35 3,400 3,639 3,893 4,166 4,582 19,680

1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan Tindak lanjut LHP


2 Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan


3 Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan


3 Pembinaan Auditor dan Auditee Laporan Keg. JAKARTA 13 13 13 13 13 65 30,124 32,233 34,489 36,904 40,594 174,344

1 Jumlah Laporan Kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/Bimtek/ Workshop/Raker/ FGD/ Kegiatan Sejenis bidang pengawasan

Laporan Keg. JAKARTA 10 10 10 10 10 50

2 Jumlah Laporan Kegiatan Penyempurnaan/Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Bidang Pengawasan


L.135LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PROGRAM 3: PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN PROGRAM 105,200 112,564 120,443 128,875 141,738 608,820

1 Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1 Tingkat Penerapan Kepatuhan SPIP % JAKARTA 10 15 20 25 30 30

2 Penurunan Temuan Administratif Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

% JAKARTA 50 55 60 65 70 70

3 Penurunan Nominal TGR % JAKARTA 50 55 60 65 70 70

KEGIATAN 1 : PENGEMBANGAN KEBIJAKAN, KOORDINASI, EVALUASI BIDANG PENGAWASAN & PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP

UNIT ORGANISASI: SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL


68,563

73,363

78,498

86,348

370,851

1 Rencana, Program dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Jenderal

Laporan JAKARTA 8 8 8 8 9 41 4,281 4,581 4,902 5,245 5,769 24,778

1 Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran


2 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Itjen Kemen. PU dan PR


3 Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kementerian PU dan PR


2 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Laporan JAKARTA 7 7 7 7 7 35 3,400 3,639 3,893 4,166 4,582 19,680

1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan Tindak lanjut LHP


2 Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan


3 Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan


3 Pembinaan Auditor dan Auditee Laporan Keg. JAKARTA 13 13 13 13 13 65 30,124 32,233 34,489 36,904 40,594 174,344

1 Jumlah Laporan Kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/Bimtek/ Workshop/Raker/ FGD/ Kegiatan Sejenis bidang pengawasan


2 Jumlah Laporan Kegiatan Penyempurnaan/Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Bidang Pengawasan


L.136 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Pengelolaan Layanan Administrasi Perkantoran, Kepegawaian & Ketatalaksanaan

Laporan/ Laporan Keg.

JAKARTA 18 18 18 18 18 90 26,272 28,111 30,079 32,184 35,403 152,049

1 Jumlah laporan pengelolaan adminsitrasi Perkantoran


2 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu


3 Jumlah Laporan Kegiatan Diklat / Pelatihan


KEGIATAN 2 : PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR BIDANG PU DAN PR DI INSPEKTORAT I

UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT I


1 Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat I

LHP JAKARTA 140 140 140 140 140 700 9,282 9,932 10,627 11,371 12,508 53,721

1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat I

LHP JAKARTA 140 140 140 140 140 700

KEGIATAN 3 : PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR BIDANG PU DAN PR DI INSPEKTORAT II

UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT II


1 Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat II

LHP JAKARTA 84 84 84 84 84 420 7,398 7,916 8,470 9,063 9,969 42,817

1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat II

LHP JAKARTA 84 84 84 84 84 420

KEGIATAN 4 : PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR BIDANG PU DAN PR DI INSPEKTORAT III

UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT III


1 Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat III

LHP JAKARTA 140 140 140 140 140 700 11,151 11,932 12,767 13,661 15,027 64,537

1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat III

LHP JAKARTA 140 140 140 140 140 700

KEGIATAN 5 : PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR BIDANG PU DAN PR DI INSPEKTORAT IV

UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT IV


1 Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat IV

LHP JAKARTA 98 98 98 98 98 490 8,829 9,447 10,109 10,816 11,898 51,099

1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat IV

LHP JAKARTA 98 98 98 98 98 490

L.137LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Pengelolaan Layanan Administrasi Perkantoran, Kepegawaian & Ketatalaksanaan

Laporan/ Laporan Keg.

JAKARTA 18 18 18 18 18 90 26,272 28,111 30,079 32,184 35,403 152,049

1 Jumlah laporan pengelolaan adminsitrasi Perkantoran


2 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu


3 Jumlah Laporan Kegiatan Diklat / Pelatihan


KEGIATAN 2 : PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR BIDANG PU DAN PR DI INSPEKTORAT I

UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT I


1 Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat I

LHP JAKARTA 140 140 140 140 140 700 9,282 9,932 10,627 11,371 12,508 53,721

1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat I

LHP JAKARTA 140 140 140 140 140 700

KEGIATAN 3 : PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR BIDANG PU DAN PR DI INSPEKTORAT II

UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT II


1 Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat II

LHP JAKARTA 84 84 84 84 84 420 7,398 7,916 8,470 9,063 9,969 42,817

1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat II

LHP JAKARTA 84 84 84 84 84 420

KEGIATAN 4 : PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR BIDANG PU DAN PR DI INSPEKTORAT III

UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT III


1 Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat III

LHP JAKARTA 140 140 140 140 140 700 11,151 11,932 12,767 13,661 15,027 64,537

1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat III

LHP JAKARTA 140 140 140 140 140 700

KEGIATAN 5 : PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR BIDANG PU DAN PR DI INSPEKTORAT IV

UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT IV


1 Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat IV

LHP JAKARTA 98 98 98 98 98 490 8,829 9,447 10,109 10,816 11,898 51,099

1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat IV

LHP JAKARTA 98 98 98 98 98 490

L.138 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 6 : PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR BIDANG PU DAN PR DI INSPEKTORAT V

UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT V


1 Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat V

LHP JAKARTA 16 16 16 16 16 80 3,807 4,074 4,359 4,664 5,130 22,034

1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat V

LHP JAKARTA 16 16 16 16 16 80

2 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus LHP JAKARTA 17 17 17 17 17 85 654

700

749

801

857

3,761

1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus

LHP JAKARTA 17 17 17 17 17 85

PROGRAM 4 : PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SASARAN PROGRAM 568,543 625,397 687,937 756,731 832,404 3,471,012

1 Pengembangan Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

% 10 25 40 55 75 75

1) Prosentase Kompetensi Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Persyaratan Jabatan

% 10 25 40 55 75 75

KEGIATAN 1: PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM, PENGANGGARAN, PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PELATIHAN, PEMBINAAN, PENGENDALIAN, MONEV SERTA SIM

UNIT ORGANISASI : SEKRETARIS BADAN


1 Dukungan Manajemen Laporan 50 51 51 52 51 255 102,150

134,420

146,669

161,761

177,497

722,497

1 Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran


2 Jumlah Laporan Kerjasama Laporan Jakarta 13 15 15 15 15 73

3 Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan dan Umum


4 Jumlah Laporan Produk Hukum dan Kepegawaian Bidang SDM


5 Jumlah Laporan Layanan PNBP Laporan Jakarta 11 11 11 11 11 55

6 Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengelolaan data dan informasi


7 Jumlah Laporan Sosialisasi/Penyebaran Luasan Informasi


8 Jumlah Laporan Pembinaan Program dan Penyelenggaraan


9 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi


10 Jumlah Laporan Pasca Pendidikan Laporan Jakarta 1 0 0 1 0 2

L.139LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 6 : PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR BIDANG PU DAN PR DI INSPEKTORAT V

UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT V


1 Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat V

LHP JAKARTA 16 16 16 16 16 80 3,807 4,074 4,359 4,664 5,130 22,034

1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat V

LHP JAKARTA 16 16 16 16 16 80

2 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus LHP JAKARTA 17 17 17 17 17 85 654

700

749

801

857

3,761

1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus

LHP JAKARTA 17 17 17 17 17 85

PROGRAM 4 : PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SASARAN PROGRAM 568,543 625,397 687,937 756,731 832,404 3,471,012

1 Pengembangan Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

% 10 25 40 55 75 75

1) Prosentase Kompetensi Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Persyaratan Jabatan

% 10 25 40 55 75 75

KEGIATAN 1: PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM, PENGANGGARAN, PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PELATIHAN, PEMBINAAN, PENGENDALIAN, MONEV SERTA SIM

UNIT ORGANISASI : SEKRETARIS BADAN



134,420

146,669

161,761

177,497

722,497



2 Jumlah Laporan Kerjasama Laporan Jakarta 13 15 15 15 15 73

3 Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan dan Umum


4 Jumlah Laporan Produk Hukum dan Kepegawaian Bidang SDM


5 Jumlah Laporan Layanan PNBP Laporan Jakarta 11 11 11 11 11 55

6 Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengelolaan data dan informasi


7 Jumlah Laporan Sosialisasi/Penyebaran Luasan Informasi


8 Jumlah Laporan Pembinaan Program dan Penyelenggaraan


9 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi


10 Jumlah Laporan Pasca Pendidikan Laporan Jakarta 1 0 0 1 0 2

L.140 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 Pendidikan dan Pelatihan Orang 277 276 220 300 250 1,323 27,293 23,664 20,900 28,500 23,750 124,107

1 Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan/Pelatihan/Sort Course (Dalam Negeri/Luar Negeri)

Orang Jakarta 277 276 220 300 250 1,323

3 Hasil Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Dokumen 4 4 4 4 4 20 4,000 3,200 2,400 2,000 2,000 13,600

1 Jumlah Dokumen Pengembangan dan pengelolaan SIM


4 Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana

M² 6,700 4,200 3,000 2,000 2,000 17,900 40,200 25,200 18,000 12,000 12,000 107,400

1 Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana

M² Jakarta 6,700 4,200 3,000 2,000 2,000 17,900

5 Peralatan dan Perlengkapan Unit 240 110 110 110 110 680 4,800 5,500 6,050 6,050 6,050 28,450

1 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Unit Jakarta 240 110 110 110 110 680

6 Pengembangan Kompetensi Orang 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 20,000 36,000 35,321 52,386 55,823 74,215 253,745

1 Jumlah ASN Aparatur yang terlatih Orang Jakarta 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 20,000

7 Penilaian Kompetensi, Assessment dan Pemantauan Kinerja

Orang 6,620 6,620 6,620 6,620 6,620 33,100 45,000 49,500 54,450 59,895 65,885 274,730

1 Jumlah PNS yang terpetakan yang dinilai melalui assesment center dan unjuk kerja

Orang Jakarta 6,620 6,620 6,620 6,620 6,620 33,100

KEGIATAN 2: PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KINERJA

UNIT ORGANISASI : PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KINERJA


1 Dukungan Manajemen Laporan 16 16 16 16 16 80 18,000 30,800 33,880 37,268 40,994 160,942



2 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sapras


3 Jumlah Laporan Peningkatan Profesionalisme Assessor, pemantauan dan evaluasi


L.141LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Orang Jakarta 277 276 220 300 250 1,323

3 Hasil Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Dokumen 4 4 4 4 4 20 4,000 3,200 2,400 2,000 2,000 13,600

1 Jumlah Dokumen Pengembangan dan pengelolaan SIM



M² 6,700 4,200 3,000 2,000 2,000 17,900 40,200 25,200 18,000 12,000 12,000 107,400


M² Jakarta 6,700 4,200 3,000 2,000 2,000 17,900

5 Peralatan dan Perlengkapan Unit 240 110 110 110 110 680 4,800 5,500 6,050 6,050 6,050 28,450





Orang 6,620 6,620 6,620 6,620 6,620 33,100 45,000 49,500 54,450 59,895 65,885 274,730

1 Jumlah PNS yang terpetakan yang dinilai melalui assesment center dan unjuk kerja

Orang Jakarta 6,620 6,620 6,620 6,620 6,620 33,100

KEGIATAN 2: PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KINERJA

UNIT ORGANISASI : PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KINERJA







3 Jumlah Laporan Peningkatan Profesionalisme Assessor, pemantauan dan evaluasi


L.142 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 Sistem pengembangan SDM, Penyusunan Kebijakan Penilaian, Pengembangan standar kompetensi, Instrumen Penilaian Potensi dan Kompetensi, serta Instrumen Penilaian Kinerja

Dokumen 23 22 22 22 22 111 26,000 28,600 31,460 34,606 38,067 158,733

1 Jumlah Dokumen Kebijakan sistem pengembangan SDM


2 Jumlah Dokumen Standar kompetensi, instrumen penilaian kompetensi, kualifikasi serta instrumen penilaian dan indikator kinerja


3 Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Assessment


4 Jumlah Dokumen penyusunan dan pemuktahiran data base dan informasi potensi, kompetensi dan kinerja


5 Jumlah dokumen roadmap materi strategi (master plan) program unggulan/percepatan


6 Jumlah Dokumen Proyeksi Kebutuhan Pegawai dan Pejabat



Orang 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000 5,000 5,500 6,050 6,655 7,321 30,526

1 Jumlah PNS yang dipantau Kinerjanya Orang Jakarta 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000


M² 0 200 0 0 0 200 0 1,200 0 0 0 1,200


M² Jakarta 0 200 0 0 0 200

5 Peralatan dan Perlengkapan Unit 0 10 10 10 10 40 0 500 550 550 550 2,150


KEGIATAN 3: PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI

UNIT ORGANISASI : PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI




Laporan Jawa Barat 2 2 2 2 2 10



3 Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar


4 Jumlah Laporan KAD Laporan Jawa Barat 1 1 1 1 1 5

5 Jumlah Laporan Pasca Pelatihan Laporan Jawa Barat 0 1 0 0 1 2

6 Jumlah Laporan Monev Pelatihan Laporan Jawa Barat 100 100 100 100 100 500

L.143LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 Sistem pengembangan SDM, Penyusunan Kebijakan Penilaian, Pengembangan standar kompetensi, Instrumen Penilaian Potensi dan Kompetensi, serta Instrumen Penilaian Kinerja

Dokumen 23 22 22 22 22 111 26,000 28,600 31,460 34,606 38,067 158,733

1 Jumlah Dokumen Kebijakan sistem pengembangan SDM


2 Jumlah Dokumen Standar kompetensi, instrumen penilaian kompetensi, kualifikasi serta instrumen penilaian dan indikator kinerja


3 Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Assessment


4 Jumlah Dokumen penyusunan dan pemuktahiran data base dan informasi potensi, kompetensi dan kinerja


5 Jumlah dokumen roadmap materi strategi (master plan) program unggulan/percepatan


6 Jumlah Dokumen Proyeksi Kebutuhan Pegawai dan Pejabat



Orang 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000 5,000 5,500 6,050 6,655 7,321 30,526

1 Jumlah PNS yang dipantau Kinerjanya Orang Jakarta 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000


M² 0 200 0 0 0 200 0 1,200 0 0 0 1,200


M² Jakarta 0 200 0 0 0 200



KEGIATAN 3: PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI

UNIT ORGANISASI : PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI












L.144 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


1 Jumlah ASN Aparatur yang terlatih Orang Jawa Barat 1,950 2,250 2,250 2,350 2,350 11,150

3 Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan

Dokumen 12 12 12 12 12 60 8,000 8,800 9,680 10,648 11,713 48,841

1 Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan

Dokumen Jawa Barat 2 2 2 2 2 10

2 Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan




Orang Jawa Barat 450 375 375 350 350 1,900


M² 800 200 0 0 0 1,000 4,800 1,200 0 0 0 6,000


M² Jawa Barat 800 200 0 0 0 1,000


1 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Unit Jawa Barat 30 10 10 10 10 70

KEGIATAN 4: PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN PERMUKIMAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

UNIT ORGANISASI : PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH


106,161

111,929

123,759

134,864

559,213


29,600

31,460

34,606

39,367

151,033












L.145LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




Dokumen 12 12 12 12 12 60 8,000 8,800 9,680 10,648 11,713 48,841







Orang Jawa Barat 450 375 375 350 350 1,900


M² 800 200 0 0 0 1,000 4,800 1,200 0 0 0 6,000


M² Jawa Barat 800 200 0 0 0 1,000



KEGIATAN 4: PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN PERMUKIMAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

UNIT ORGANISASI : PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH


106,161

111,929

123,759

134,864

559,213


29,600

31,460

34,606

39,367

151,033












L.146 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Dokumen 12 12 12 12 12 60 8,000 8,800 9,680 10,648 11,713 48,841






1 Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan/Pelatihan/Short Course (Dalam Negeri/Luar Negeri)

Orang Jawa Barat 250 375 375 350 350 1,700


M² 500 200 0 0 0 700 3,000

1,200

- -

-

4,200


M² Jawa Barat 500 200 0 0 0 700



KEGIATAN 5: PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONALFUNGSIONAL

UNIT ORGANISASI : PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL



1 Jumlah Laporan Perencanaan Umum dan Program Anggaran




3 Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar dan Jabatan Fungsional


4 Jumlah Laporan KAD Laporan Jakarta 1 1 1 1 1 5

5 Jumlah Laporan Pasca Pelatihan Laporan Jakarta 0 1 0 0 1 2

6 Jumlah Laporan Monev Pelatihan Laporan Jakarta 100 100 100 100 100 500




Dokumen 12 12 12 12 12 60 8,000 8,800 9,680 10,648 11,713 48,841





L.147LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Dokumen 12 12 12 12 12 60 8,000 8,800 9,680 10,648 11,713 48,841






1 Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan/Pelatihan/Short Course (Dalam Negeri/Luar Negeri)

Orang Jawa Barat 250 375 375 350 350 1,700


M² 500 200 0 0 0 700 3,000

1,200

- -

-

4,200


M² Jawa Barat 500 200 0 0 0 700



KEGIATAN 5: PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONALFUNGSIONAL

UNIT ORGANISASI : PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL



1 Jumlah Laporan Perencanaan Umum dan Program Anggaran




3 Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar dan Jabatan Fungsional


4 Jumlah Laporan KAD Laporan Jakarta 1 1 1 1 1 5

5 Jumlah Laporan Pasca Pelatihan Laporan Jakarta 0 1 0 0 1 2

6 Jumlah Laporan Monev Pelatihan Laporan Jakarta 100 100 100 100 100 500




Dokumen 12 12 12 12 12 60 8,000 8,800 9,680 10,648 11,713 48,841





L.148 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Pengembangan Jabatan Fungsional Orang 50 50 50 50 50 250 2,500 2,750 3,025 3,328 3,660 15,263

1 Jumlah Jabatan Fungsional yang di evaluasi penugasannya, pembinaannya dan pengembangannya

Orang Jakarta 50 50 50 50 50 250



Orang Jakarta 70 100 300 300 300 1,070


M² 0 200 0 0 0 200 0 1,200 0 0 0 1,200


M² Jakarta 0 200 0 0 0 200



PROGRAM 5 : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SASARAN PROGRAM 519,500 537,431 554,701 574,028 585,954 2,771,614

1 Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders

1) Jumlah Teknologi yang termanfaatkan Unit Jakarta 0 0 5 5 7 17

2) Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang termanfaatkan Naskah Jakarta 5 5 5 5 5 20

2 Meningkatnya Kualitas Layanan Teknis kepada stakeholders

1) Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan advis teknis % Jakarta 72 74 76 78 80 80

2) Indeks kepuasan pelanggan terhadap proses sertifikasi yang diterbitkan % Jakarta 72 74 76 78 80 80

3) Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan uji laboratorium % Jakarta 72 74 76 78 80 80

KEGIATAN 1: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUBBIDANG SUMBER DAYA AIR

UNIT ORGANISASI : PUSLITBANG SDA


1 Hasil riset dan pengembangan, penerapan/pemanfaatan

Komponen Teknologi /

Prosiding DSP / Unit Model

37 5 1

47 2 1

42 2 1

36 2 1

85 2 1

247 13

1

35,127 40,822 36,721 35,933 19,326 167,929

1) Jumlah komponen teknologi (Naskah Ilmiah, Model Sistem, Model Fisik, Prototype, R-0) untuk menghasilkan 20 teknologi selama 5 tahun

Komponen Teknologi

Jakarta 37 47 42 36 85 247 26,441.91 33,327.96 28,727.10 27,439.36 10,331.83 126,268.16

2) Jumlah prosiding diseminasi, sosialisasi, pelatihan (TOT)

Prosiding DSP Jakarta 5 2 2 2 2 13 2,484.56 993.82 993.82 993.82 993.82 6,459.85

3) Model Dukungan NCICD Unit Model Jakarta 1 1 1 1 1 5 6,200.66 6,500.00 7,000.00 7,500.00 8,000.00 35,200.66

L.149LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Pengembangan Jabatan Fungsional Orang 50 50 50 50 50 250 2,500 2,750 3,025 3,328 3,660 15,263

1 Jumlah Jabatan Fungsional yang di evaluasi penugasannya, pembinaannya dan pengembangannya

Orang Jakarta 50 50 50 50 50 250



Orang Jakarta 70 100 300 300 300 1,070


M² 0 200 0 0 0 200 0 1,200 0 0 0 1,200


M² Jakarta 0 200 0 0 0 200



PROGRAM 5 : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SASARAN PROGRAM 519,500 537,431 554,701 574,028 585,954 2,771,614

1 Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders

1) Jumlah Teknologi yang termanfaatkan Unit Jakarta 0 0 5 5 7 17

2) Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang termanfaatkan Naskah Jakarta 5 5 5 5 5 20

2 Meningkatnya Kualitas Layanan Teknis kepada stakeholders

1) Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan advis teknis % Jakarta 72 74 76 78 80 80

2) Indeks kepuasan pelanggan terhadap proses sertifikasi yang diterbitkan % Jakarta 72 74 76 78 80 80

3) Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan uji laboratorium % Jakarta 72 74 76 78 80 80

KEGIATAN 1: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUBBIDANG SUMBER DAYA AIR

UNIT ORGANISASI : PUSLITBANG SDA





37 5 1

47 2 1

42 2 1

36 2 1

85 2 1

247 13

1

35,127 40,822 36,721 35,933 19,326 167,929


Komponen Teknologi

Jakarta 37 47 42 36 85 247 26,441.91 33,327.96 28,727.10 27,439.36 10,331.83 126,268.16


Prosiding DSP Jakarta 5 2 2 2 2 13 2,484.56 993.82 993.82 993.82 993.82 6,459.85

3) Model Dukungan NCICD Unit Model Jakarta 1 1 1 1 1 5 6,200.66 6,500.00 7,000.00 7,500.00 8,000.00 35,200.66

L.150 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 Rekomendasi dan masukan kebijakan Naskah / Dokumen /

Laporan

15 23

8

14 30

8

25 30

8

24 30

8

32 30

8

110 143

40

9,912 10,199 14,697 14,688 17,535 67,032

1) Jumlah naskah kebijakan Naskah Jakarta 5 4 10 9 12 40 2,936.14 2,348.91 5,872.27 5,285.04 7,046.73 23,489.09

2) Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis Dokumen Jakarta 23 30 30 30 30 143 1,300.00 1,695.65 1,695.65 1,695.65 1,695.65 8,082.61

3) Jumlah R-3 Naskah Jakarta 10 10 15 15 20 70 900.00 900.00 1,350.00 1,350.00 1,800.00 6,300.00

4) Jumlah laporan layanan pengujian laboratorium

Laporan Jakarta 8 8 8 8 8 40 4,776.35 5,253.98 5,779.38 6,357.32 6,993.05 29,160.08

3 Perencanaan, Monev, Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya

Dokumen /Unit

9035

90 30

90 30

90 35

90 20

450 105

101,321 107,191 116,405 124,034 132,677 581,628

1) Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan (pembinaan administrasi keuangan, SAI, dan administrasi kesatkeran)

Dokumen Jakarta 13 13 13 13 13 65 3,569.49 3,926.44 4,319.08 4,750.99 5,226.09 21,792.08

2) Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan Hukum (Administrasi umum, kearsipan, kehumasan, dan BMN)

Dokumen Jakarta 21 21 21 21 21 105 6,002.71 6,602.98 7,263.28 7,989.61 8,788.57 36,647.14

3) Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana (Seluruh kegiatan pengadaan)

Unit Jakarta 35 30 30 25 20 140 17,551.21 15,043.90 15,043.90 12,536.58 10,029.26 70,204.85

4) Jumlah Laporan Perencanaan dan Monev

Dokumen Jakarta 29 29 29 29 29 145 9,975.28 10,972.81 12,070.09 13,277.10 14,604.81 60,900.09

5) Jumlah Laporan Kerjasama Dokumen Jakarta 1 1 1 1 1 5 879.38 967.31 1,064.04 1,170.45 1,287.49 5,368.67

6) Jumlah Laporan Kepegawaian dan Ortala

Dokumen Jakarta 7 7 7 7 7 35 3,512.27 3,863.50 4,249.85 4,674.83 5,142.31 21,442.75

7) Jumlah Laporan penyelenggaraan sarana kelitbangan (Perpustakaan, Jurnal, SMM dan HAKI )

Dokumen Jakarta 7 7 7 7 7 35 1,264.11 1,390.53 1,529.58 1,682.54 1,850.79 7,717.54

8) Jumlah Laporan Layanan Perkantoran (gaji, tunjangan, operasional, dan pemeliharaan perkantoran)

Dokumen Jakarta 12 12 12 12 12 60 58,566.65 64,423.32 70,865.65 77,952.22 85,747.44 357,555.28

4 Layanan PNBP Juta Rupiah 2,139 2,353 2,588 2,847 3,132 13,060 2,139 2,353 2,589 2,847 3,132 13,061

1) Jumlah penerimaan PNBP Juta Rupiah Jakarta 2,139 2,353 2,588 2,847 3,132 13,060

KEGIATAN 2: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUBBIDANG JALAN DAN JEMBATAN

UNIT ORGANISASI : PUSLITBANG JALAN & JEMBATAN




Prosiding DSP 40

136

128

113

10 1

117 5

42,565 34,636 21,056 12,549 3,312 114,119


Komponen Teknologi Bandung 40 36 28 13 0 117

35,657.63 28,749.08 15,382.64 8,712.49 0.00 88,502

2) Jumlah prosiding diseminasi, sosialisasi, pelatihan (TOT) Prosiding DSP Bandung 1 1 1 1 1 5 6,907.84 5,886.55 5,673.79 3,836.89 3,312.07

25,617

L.151LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Laporan

15 23

8

14 30

8

25 30

8

24 30

8

32 30

8

110 143

40

9,912 10,199 14,697 14,688 17,535 67,032

1) Jumlah naskah kebijakan Naskah Jakarta 5 4 10 9 12 40 2,936.14 2,348.91 5,872.27 5,285.04 7,046.73 23,489.09

2) Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis Dokumen Jakarta 23 30 30 30 30 143 1,300.00 1,695.65 1,695.65 1,695.65 1,695.65 8,082.61

3) Jumlah R-3 Naskah Jakarta 10 10 15 15 20 70 900.00 900.00 1,350.00 1,350.00 1,800.00 6,300.00

4) Jumlah laporan layanan pengujian laboratorium

Laporan Jakarta 8 8 8 8 8 40 4,776.35 5,253.98 5,779.38 6,357.32 6,993.05 29,160.08


Dokumen /Unit

9035

90 30

90 30

90 35

90 20

450 105

101,321 107,191 116,405 124,034 132,677 581,628


Dokumen Jakarta 13 13 13 13 13 65 3,569.49 3,926.44 4,319.08 4,750.99 5,226.09 21,792.08


Dokumen Jakarta 21 21 21 21 21 105 6,002.71 6,602.98 7,263.28 7,989.61 8,788.57 36,647.14


Unit Jakarta 35 30 30 25 20 140 17,551.21 15,043.90 15,043.90 12,536.58 10,029.26 70,204.85


Dokumen Jakarta 29 29 29 29 29 145 9,975.28 10,972.81 12,070.09 13,277.10 14,604.81 60,900.09

5) Jumlah Laporan Kerjasama Dokumen Jakarta 1 1 1 1 1 5 879.38 967.31 1,064.04 1,170.45 1,287.49 5,368.67


Dokumen Jakarta 7 7 7 7 7 35 3,512.27 3,863.50 4,249.85 4,674.83 5,142.31 21,442.75


Dokumen Jakarta 7 7 7 7 7 35 1,264.11 1,390.53 1,529.58 1,682.54 1,850.79 7,717.54


Dokumen Jakarta 12 12 12 12 12 60 58,566.65 64,423.32 70,865.65 77,952.22 85,747.44 357,555.28


1) Jumlah penerimaan PNBP Juta Rupiah Jakarta 2,139 2,353 2,588 2,847 3,132 13,060

KEGIATAN 2: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUBBIDANG JALAN DAN JEMBATAN

UNIT ORGANISASI : PUSLITBANG JALAN & JEMBATAN




Prosiding DSP 40

136

128

113

10 1

117 5

42,565 34,636 21,056 12,549 3,312 114,119


Komponen Teknologi Bandung 40 36 28 13 0 117

35,657.63 28,749.08 15,382.64 8,712.49 0.00 88,502

2) Jumlah prosiding diseminasi, sosialisasi, pelatihan (TOT) Prosiding DSP Bandung 1 1 1 1 1 5 6,907.84 5,886.55 5,673.79 3,836.89 3,312.07

25,617

L.152 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Laporan

27 9 5

27 9 5

25 9 5

25 9 5

25 9 5

129 45 25

15,201 14,739 16,842 18,240 19,059 84,081

1 Jumlah naskah kebijakan Naskah Bandung 2 2 0 0 0 4

2 Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis Dokumen Bandung 9 9 9 9 9 45

3 Jumlah R-3 Naskah Bandung 25 25 25 25 25 125

4 Jumlah laporan hasil pengujian laboratorium Laporan Bandung 5 5 5 5 5 25


Dokumen /Unit 51

1851 18

51 18

5118

51 18

25590

107,364 118,100 129,910 142,901 157,191 655,465


Dokumen Bandung 10 10 10 10 10 50




Unit Bandung 18 18 18 18 18 90

4) Jumlah Laporan Perencanaan dan Monev Dokumen Bandung 14 14 14 14 14 70

5) Jumlah Laporan Kerjasama Dokumen Bandung 9 9 9 9 9 45

6) Jumlah Laporan Kepegawaian dan Ortala Dokumen Bandung 5 5 5 5 5 25




Dokumen Bandung 2 2 2 2 2 1039,889.98 43,878.98 48,266.88 53,093.56 58,402.92

243,532


1) Jumlah penerimaan PNBP Juta Rupiah Bandung 6,500 7,150 7,865 8,651 9,516 39,683

L.153LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Laporan

27 9 5

27 9 5

25 9 5

25 9 5

25 9 5

129 45 25

15,201 14,739 16,842 18,240 19,059 84,081

1 Jumlah naskah kebijakan Naskah Bandung 2 2 0 0 0 4

2 Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis Dokumen Bandung 9 9 9 9 9 45

3 Jumlah R-3 Naskah Bandung 25 25 25 25 25 125

4 Jumlah laporan hasil pengujian laboratorium Laporan Bandung 5 5 5 5 5 25


Dokumen /Unit 51

1851 18

51 18

5118

51 18

25590

107,364 118,100 129,910 142,901 157,191 655,465






Unit Bandung 18 18 18 18 18 90

4) Jumlah Laporan Perencanaan dan Monev Dokumen Bandung 14 14 14 14 14 70


6) Jumlah Laporan Kepegawaian dan Ortala Dokumen Bandung 5 5 5 5 5 25




Dokumen Bandung 2 2 2 2 2 1039,889.98 43,878.98 48,266.88 53,093.56 58,402.92

243,532



L.154 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 3 : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUBBIDANG PERMUKIMAN

UNIT ORGANISASI : PUSLITBANG PERMUKIMAN




Prosiding DSP

30 11

32 10

34 10

31 10

33 10

160 51

50,291 48,008 41,984 27,231 11,681 179,195


Komponen Teknologi

Bandung 30 32 34 31 33 160


Prosiding DSP Bandung 11 10 10 10 10 51


Laporan

21 1 7

21 1 8

21 1 8

21 1 8

21 1 8

105 5

39

5,431 5,830 6,207 6,611 7,045 31,125

1) Jumlah naskah kebijakan Naskah Bandung 1 1 1 1 1 5

2) Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis Dokumen Bandung 1 1 1 1 1 5

3) Jumlah R-3 Naskah Bandung 20 20 20 20 20 100

4) Jumlah laporan hasil pengujian laboratorium

Laporan Bandung 7 8 8 8 8 39


Dokumen / Unit 80 18

81 17

81 18

81 17

81 18

404 57

65,867 68,257 74,224 89,117 106,384 403,849






Unit Bandung 18 17 18 17 18 57












L.155LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 3 : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUBBIDANG PERMUKIMAN

UNIT ORGANISASI : PUSLITBANG PERMUKIMAN




Prosiding DSP

30 11

32 10

34 10

31 10

33 10

160 51

50,291 48,008 41,984 27,231 11,681 179,195


Komponen Teknologi

Bandung 30 32 34 31 33 160


Prosiding DSP Bandung 11 10 10 10 10 51


Laporan

21 1 7

21 1 8

21 1 8

21 1 8

21 1 8

105 5

39

5,431 5,830 6,207 6,611 7,045 31,125

1) Jumlah naskah kebijakan Naskah Bandung 1 1 1 1 1 5

2) Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis Dokumen Bandung 1 1 1 1 1 5

3) Jumlah R-3 Naskah Bandung 20 20 20 20 20 100


Laporan Bandung 7 8 8 8 8 39


Dokumen / Unit 80 18

81 17

81 18

81 17

81 18

404 57

65,867 68,257 74,224 89,117 106,384 403,849






Unit Bandung 18 17 18 17 18 57












L.156 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 4: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUBBIDANG KEBIJAKAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

UNIT ORGANISASI : PUSLITBANG KEBIJAKAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI





6 9 2

6 9 2

6 9 2

6 9 2

6 9 2

30 45 10

11,000 12,174 13,351 14,189 15,272 65,986

1 Jumlah komponen teknologi (Naskah Ilmiah, Model Sistem, Model Fisik, Prototype, R-0) untuk menghasilkan 30 teknologi selama 5 tahun

Komponen Teknologi

Jakarta 6 6 6 6 6 30

2 Jumlah Naskah Kebijakan Naskah Jakarta 9 9 9 9 9 45

3 Jumlah Prosiding Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan (TOT)

Prosiding DSP Jakarta 2 2 2 2 2 10

2 Rekomendasi dan masukan kebijakan Dokumen / Naskah / Laporan

Jakarta - - - - - - 0 0 0 0 0 0

1) Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis Dokumen Jakarta 0 0 0 0 0 0

2) Jumlah R-3 Naskah Jakarta 0 0 0 0 0 0




Dokumen /Unit

38 6

36 6

36 6

36 6

36 6

182 30

30,385 30,455 33,704 36,381 39,295 170,220






Unit Jakarta 6 6 6 6 6 30



5) Jumlah Laporan Kerjasama Dokumen Jakarta 8 8 8 8 8 40







L.157LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEGIATAN 4: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUBBIDANG KEBIJAKAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

UNIT ORGANISASI : PUSLITBANG KEBIJAKAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI





6 9 2

6 9 2

6 9 2

6 9 2

6 9 2

30 45 10

11,000 12,174 13,351 14,189 15,272 65,986

1 Jumlah komponen teknologi (Naskah Ilmiah, Model Sistem, Model Fisik, Prototype, R-0) untuk menghasilkan 30 teknologi selama 5 tahun

Komponen Teknologi

Jakarta 6 6 6 6 6 30

2 Jumlah Naskah Kebijakan Naskah Jakarta 9 9 9 9 9 45

3 Jumlah Prosiding Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan (TOT)

Prosiding DSP Jakarta 2 2 2 2 2 10

2 Rekomendasi dan masukan kebijakan Dokumen / Naskah / Laporan

Jakarta - - - - - - 0 0 0 0 0 0

1) Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis Dokumen Jakarta 0 0 0 0 0 0

2) Jumlah R-3 Naskah Jakarta 0 0 0 0 0 0




Dokumen /Unit

38 6

36 6

36 6

36 6

36 6

182 30

30,385 30,455 33,704 36,381 39,295 170,220
















L.158 LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Layanan PNBP Juta Rupiah 627,304 690,816 760,204 836,735 920,408 3,835,467 615 677 745 820 902 3,759

1) Jumlah penerimaan PNBP Juta Rupiah Jakarta 627,304 690,816 760,204 836,735 920,408 3,835,467

KEGIATAN 5: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BADAN LITBANG

UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT BALITBANG



Dokumen 8 8 8 8 8 40 5,959 6,345 5,345 5,545 5,845 29,039

1) Jumlah Diseminasi dan Sosialisasi Dokumen Jakarta 5 5 5 5 5 25

2) Jumlah Penerapan Standar Dokumen Jakarta 3 3 3 3 3 15

2 Rekomendasi dan masukan kebijakan Dokumen 2 2 2 2 2 10 1,735 1,775 1,875 1,475 1,975 8,835

1) Jumlah R-3 yang ditetapkan Dokumen Jakarta 1 1 1 1 1 5

2) Jumlah Pembinaan Lab Pusat Litbang dan Daerah



Dokumen / Unit

25 3

25 3

25 3

25 3

25 3

125 15

25,806 26,013 28,059 29,218 31,662 140,759
















L.159LAMPIRAN 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Layanan PNBP Juta Rupiah 627,304 690,816 760,204 836,735 920,408 3,835,467 615 677 745 820 902 3,759

1) Jumlah penerimaan PNBP Juta Rupiah Jakarta 627,304 690,816 760,204 836,735 920,408 3,835,467

KEGIATAN 5: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BADAN LITBANG

UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT BALITBANG



Dokumen 8 8 8 8 8 40 5,959 6,345 5,345 5,545 5,845 29,039

1) Jumlah Diseminasi dan Sosialisasi Dokumen Jakarta 5 5 5 5 5 25

2) Jumlah Penerapan Standar Dokumen Jakarta 3 3 3 3 3 15

2 Rekomendasi dan masukan kebijakan Dokumen 2 2 2 2 2 10 1,735 1,775 1,875 1,475 1,975 8,835

1) Jumlah R-3 yang ditetapkan Dokumen Jakarta 1 1 1 1 1 5

2) Jumlah Pembinaan Lab Pusat Litbang dan Daerah



Dokumen / Unit

25 3

25 3

25 3

25 3

25 3

125 15

25,806 26,013 28,059 29,218 31,662 140,759
















LAMPIRAN 3Peta Sebaran Infrastruktur PUPR

L.162 LAMPIRAN 2

L.163LAMPIRAN 2

L.164 LAMPIRAN 2

L.165LAMPIRAN 2

LAMPIRAN 4Peta Konsepsi Pengembangan

(Infrastruktur) Wilayah

L.168 LAMPIRAN 2

L.169LAMPIRAN 4

L.170 LAMPIRAN 4

L.171LAMPIRAN 4

L.172 LAMPIRAN 4

L.173LAMPIRAN 4

L.174 LAMPIRAN 4

Documents

Renstra Kementerian PUPR