RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA …...2 Jumlah pelaksanaan sosialisasi di daerah pemilihan masing-masing oleh seluruh Anggota MPR 2768 13.148 K) 3 Jumlah sekolah yang mengikuti seleksi

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

2010

1 Peraturan Tata Tertib MPR dan Kode Etik Anggota MPR 100% -

2 Terlaksananya Sidang Akhir Masa Jabatan MPR periode2009-2014

- 1 kali

3 Terlaksananya Sidang Awal Masa Jabatan Anggota periodetahun 2014-2019

- 1 kali

4 Terlaksananya Sidang Pelantikan Presiden dan WakilPresiden hasil Pemilu 2014

- 1 kali

5 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Nilai-NilaiPancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, danBhineka Tunggal Ika

100% 100%

1 Tersedianya peraturan Tata Tertib MPR 100% -2 Tersedianya kode etik anggota MPR 100% -3 Terlaksananya Sidang Akhir Masa Jabatan MPR periode

2009-2014- 100%

4 Terbentuknya MPR masa Jabatan periode tahun 2014-2019 - 100%

SASARAN INDIKATOR2014

100%5 -

1 Terlaksananya tugas konstitusional MPR dan alat kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

TOTAL ALOKASI 2010-2014

(Rp Miliar)

713,2

NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

Terumuskannya berbagai aturan dan tata cara pelaksanaan tugas-tugas konstitusional MPR sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta terlaksananya sidang MPR

TARGET

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 2014

Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya (MPR RI)

1.1 Pelaksanaan Tugas MPR 13,0

II.L.001.1


2010SASARAN INDIKATOR

2014


(Rp Miliar) NO PROGRAM/ KEGIATAN

PRIORITAS

TARGET

1.2 Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR

Terlaksananya sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika

1 Jumlah badan diklat provinsi yang telah menyelenggarakanTOT untuk masing-masing 50 widyaiswara

7 badan diklat provinsi 31 badan diklat provinsi

K) 700,2

2 Jumlah pelaksanaan sosialisasi di daerah pemilihan masing-masing oleh seluruh Anggota MPR

2768 13.148 K)

3 Jumlah sekolah yang mengikuti seleksi cerdas cermat dari 33provinsi

594 sekolah 594 sekolah

4 Jumlah sosialisasi publik melalui dialog interaktif di TVRIdan RRI

80 kali 400 kali K)

5 Jumlah organisasi/kelompok masyarakat yang bekerjasamadengan MPR menyelenggarakan Sosialisasi

25 ormas 200 ormas K)

6 Jumlah Kabupaten/Kota yang bekerjasama dengan MPRmenyelenggarakan Sosialisasi untuk aparatur PemerintahDaerah serta guru PPKN dan sejarah.

50 kab/kota 50 kab/kota

7 Jumlah baliho yang terpasang di 33 provinsi 165 buah 825 buah K)

8 Jumlah paket bahan ajar untuk sekolah tingkat dasar,menengah, dan lingkungan pendidikan agama di 33 provinsi

165.000 paket 825.000 paket K)

9 Jumlah Lomba karya tulis konstitusi untuk tingkat pelajardan mahasiswa

2 lomba 10 lomba K)

10 Jumlah paket buku yang terdistribusi ke perpustakaan sekolahdi 33 provinsi

165.000 paket 825.000 paket K)

11 Jumlah paket buku yang terdistribusi pada acara sosialisasiyang dilaksanakan oleh para trainer di daerah

10.000 paket 50.000 paket K)

12 Jumlah iklan layanan masyarakat di televisi 7.300 kali tayang 36.500 kali tayang K)

II.L.001.2



2014



PRIORITAS

TARGET

1 % Dukungan teknis dan administrasi persidangan MPR dan Alat kelengkapannya

100% 100% 213,4

2 % Dukungan teknis dan administrasi kesekretariatan pimpinan MPR

100% 100%

3 % Dukungan teknis dan administrasi Kehumasan 100% 100%4 % Dukungan teknis dan administrasi Keanggotaan dan

Kepegawaian 100% 100%

5 % Dukungan teknis dan administrasi Keuangan 100% 100%6 % Dukungan teknis dan administrasi Pengkajian 100% 100%1 %Dukungan pelaksanaan sidang MPR dan Alat

Kelengkapannya100% 100%

2 %Dukungan pelaksanaan sosialisasi 100% 100%Pelaksanaan Tugas KesekretariatanPimpinan

1 % Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pimpinan MPR

100% 100%

(Biro Sekretariat Pimpinan) 2 % Fasilitasi kegiatan Pimpinan MPR 100% 100%Penyelenggaraan Kehumasan (Biro Hubungan Masyarakat)

1 % Dukungan penyebarluasan informasi kegiatan MPR dan Alat kelengkapannya

100% 100%

2 % Pelayanan keprotokolan Pimpinan dan Anggota MPR serta Sekretariat Jenderal

100% 100%

3 % Pelayanan penerbitan naskah MPR dan Sekretariat Jenderal 90% 90%

4 % Pelayanan perpustakaan dan dokumentasi 60% 100%5 % Dukungan sistem informasi kemajelisan 60% 100%1 % Dukungan teknis dan administrasi Keanggotaan dan

Kepegawaian100% 100%

2 % Dukungan teknis dan administrasi perencanaan dan evaluasi

100% 100%

3 % Dukungan teknis dan administrasi ketatausahaan 100% 100%4 % Pelayanan kesehatan 80% 80%

2.4 Kegiatan Pengelolaan Administrasi MPR dan Sekretariat Jenderal (Biro Administrasi)

Terlaksananya dukungan kesekretariatan dan kegiatan Pimpinan MPR

2

2.1 Dukungan teknis dan administrasi persidangan MPR dan Alat kelengkapannya

Terlayaninya dukungan teknis dan administrasi persidangan MPR dan Alat kelengkapannya

2.2

2.3 Terlaksananya kegiatan pemberitaan, keprotokolan, pengolahan data dan sistem informasi, penerbitan naskah kemajelisan, serta pelayanan perpustakaan dan dokumentasi dalam lingkup MPR

Terselenggaranya administrasi keanggotaan dan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi, ketatausahaan serta pelayanan kesehatan Sekretariat Jenderal

32,6

69,0

50,0

Meningkatnya kualitas pelayanan teknis dan administrasi kepada MPR dan Alat Kelengkapannya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis MPR (Setjen MPR)

II.L.001.3



2014



PRIORITAS

TARGET

1 % Pelayanan Pembayaran gaji dan tunjangan 100% 100%2 % Pelayanan Pembukuan dan Verifikasi anggaran 100% 100%3 % Administrasi perjalanan dinas dan perbendaharaan 100% 100%

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR (Setjen MPR)

1 % Ketersediaan peralatan, perlengkapan kerja dan alat tulis kantor

80% 80%

2 % Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor 100% 100%3 % Ketersedian ruang rapat, ruang kerja, rumah dinas dan

akomodasi serta sarana mobilitas lainnya 80% 80%

4 % Pelayanan pengamanan di lingkungan kantor dan rumah dinas Pimpinan MPR dan Sekretariat Jenderal

100% 100%

990,4

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

TOTAL ALOKASI MPR 2010-2014

63,9

100%1

2.5 Pelayanan administrasi keuangan Pimpinan dan Anggota MPR serta pegawai Sekretariat Jenderal

2.6 Pelayanan pengkajian Pimpinan MPR dan Setjen

Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan MPR dan Sekretariat Jenderal (Biro Keuangan)

Pengkajian Kemajelisan (Pusat Pengkajian)

% Dukungan kegiatan pengkajian dan penyusunan naskah pidato

100%

80% 80%

3.1 Pelayanan perlengkapan dan inventarisasi dalam lingkup MPR dan Sekretariat Jenderal

3 Tersedianya sarana dan prasarana fisik Majelis dan Sekjen yang memadai

1 % Kebutuhan sarana dan prasarana terpenuhi sesuai kebutuhan

Pembangunan, Pengadaan, Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana MPR (Biro Kerumahtanggaan)

52,5

9,4

63,9

II.L.001.4

2010

1. % kajian, naskah akademis, dan draft RUU sesuai standar dan tepat waktu

80% 100%

2. % pelayanan hukum yg akuntabel dan tepat waktu 90% 100%3. % RUU yang diharmonisasi dan UU yang dilakukan pemantauan

90% 100%

% hasil analisis asumsi makro dan pembiayaan defisit sebagai referensi Anggota dalam pembahasan RAPBN dengan tepat waktu

80% 90%

% hasil analisis kebijakan negara dan belanja daerah sebagai referensi Anggota dalam pembahasan RAPBN dengan tepat waktu

80% 90%

III Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan (Deputi Bidang Pengawasan)

Terfasilitasinya Dewan dalam melaksanakan fungsi Pengawasan

% hasil analisis pengawasan pelaksanaan UU dan kebijakan pemerintah

90% 100% 2.312,9

% fasilitas pelaksanaan persidangan yang tepat waktu dan tepat administrasi

75% 90%

% fasilitas pelaksanaan tugas pimpinan yang tepat waktu 75% 90%

% kelengkapan data dan informasi yang akurat, up-to-date dan akuntabel

75% 90%

% pengelolaan SDM yang memenuhi standar 75% 90%

Terfasiltiasinya Dewan berkenaan dengan Kebijakan APBN yang tepat sasaran, transparan dan akuntabel

Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI (Deputi Bidang Legislasi)

2014

IV Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Setjen DPR RI (Deputi Bidang Dukungan Manajemen Dan Persidangan)

Seluruh kegiatan dewan memperoleh dukungan manajemen yang handal

II Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI (Deputi Bidang Anggaran)

NOTOTAL ALOKASI

2010-2014 (Rp Miliar)

I

789,2

203,5


KEMENTERIAN/LEMBAGA: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (SETJEN DPR)

1.263,0

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATORTARGET

Terfasilitasinya Dewan dalam penyusunan UU

II.L.002.1

2010 2014NO


(Rp Miliar)

KEMENTERIAN/LEMBAGA: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (SETJEN DPR)

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATORTARGET

V Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat Jenderal DPR RI (Deputi Bidang Administrasi)

Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan menerapkan manajemen yang terintegrasi dengan data yang up to date dan akurat

Kepuasan anggota DPR terhadap kinerja Setjen 75% 90% 6.900,7

Terbangunnya citra positif DPR/Indeks kepuasan masyarakat terhadap DPR% perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi 75% 90%% kelengkapan sarana dan pra sarana yang tepat guna 75% 90%% pelaporan keuangan dan pelaporan barang milik negara yang akuntabel

75% 90%

% aparatur yang kompeten dan kelengkapan administrasi Dewan

75% 90%

11.469,3TOTAL ALOKASI DPR RI 2010-2014

II.L.002.2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

2010

Skor opini laporan keuangan 2,6 4Peningkatan skor opini laporan keuangan 13% 35%Indeks penerapan GGG 4 4Persentase jumlah temuan krusial yang berulang 30% 5%Indeks kepuasan stakeholders atas hasil pemeriksaan 3 4Persentase terpenuhinya harapan penugasan Badan 80% 100%Tingkat kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan dengan SPKN, PMP dan Kode Etik 80% 100%Pelaksanaan pemeriksaan sesuai RKP 90% 100%Ketepatan waktu pemeriksaan 90% 100%Kesesuaian pemeriksaan dengan sistem pengendalian mutu pemeriksaan 90% 100%Persentase rekomendasi yang telah ditindaklanjuti auditee 50% 90%Persentase pemeriksaan kinerja 10% 30%Persentase laporan pemantauan kerugian negara yang disampaikan tepat waktu 60% 100%Cakupan pemantauan kerugian negara 60% 100%

Rasio nilai temuan yang berpengaruh terhadap keuangan negara 3 7

Persentase deviasi realisasi biaya pemeriksaan terhadap RKP 20% 5%

I PROGRAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

INDIKATORNO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS


Meningkatnya cakupan dan mutu pemeriksaan keuangan negara dan pemantauan kerugian negara


(Rp Miliar)SASARAN

3.977,0

2014

TARGET

II.L.004.1


2010INDIKATORNO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS


(Rp Miliar)SASARAN

2014

TARGET

Persentase Satker yang pencapaian skor BSC-nya minimum 80 80% 100%Ketepatan waktu penyampaian draft RKT Juni Juni

Tingkat kehandalan pengukuran dan evaluasi kinerja Satker 80% 100%Persentase pemanfataan rekomendasi hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Satker 60% 100%Tingkat pemenuhan perencanaan inisiatif strategis 90% 100%Tingkat pemenuhan pelaksanaan inisiatif strategis 80% 100%Indeks kepuasan pemilik kepentingan atas IHPS 4 4Tingkat pemenuhan kebutuhan pemeriksa dari luar BPK sesuai kebutuhan BPK 100% 100%Tingkat pemanfaatan hasil evaluasi atas LHP 100% 100%Jumlah bahan pendapat yang diterbitkan 4 30 K)

Indeks kepuasan pengguna atas produk kelitbangan yang ada 3 4Persentase PL yang disusun dan ditetapkan 70% 95%Persentase jumlah SOP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan rencana 70% 95%

Persentase penyelesaian tugas kajian yang diberikan oleh Badan 100% 100%

Persentase jumlah pertimbangan yang dapat diakomodasi Badan 70% 95%Persentase pegawai yang memenuhi standard nilai kelulusan yang dipersyaratkan 100% 100%Indeks Kepuasan Pengguna 3.5 4Jumlah komplain atas ketidakbenaran informasi kalender diklat & website Pusdiklat yang disajikan 0 0Rata - rata penilaian peserta atas penyelenggaraan diklat 3.4 3.8Persentase modul yang disempurnakan 100% 100%Jumlah jam pelatihan per instruktur 18 Jam 28 Jam

554,6II PROGRAM PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN, APARATUR DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

Meningkatnya mutu perencanaan dan pelaporan pemeriksaan, serta terpenuhinya perangkat lunak dan terselenggaranya diklat yang berbasis kompetensi

II.L.004.2




(Rp Miliar)SASARAN

2014

TARGET

Jumlah kegiatan dalam rangka melaksanakan kerjasama yang sudah disetujui 4 30

K)

Persentase penyelesaian kurikulum yang berbasis kompetensi 100% 100%Persentase jumlah komplain atas pendapat hukum 5% 2%Rata-rata waktu penyelesaian konsep pertimbangan kerugian Negara/Daerah 18 Hari 18 Hari

Persentase penyelesaian pendapat hukum atas temuan pemeriksaan 80% 100%Rata-rata waktu penyelesaian pemberian pendapat hukum 21 Hari 21 HariPersentase penyelesaian konsep/pertimbangan kerugian Negara/Daerah 80% 100%

Persentase ketepatan waktu penyampaian kompilasi laporan pemantauan kerugian Negara/Daerah kepada Direktorat EPP 100% 100%Tingkat pemenuhan penyusunan rancangan/konsep produk hukum BPK 70% 95%

Jumlah peraturan perundangan yang sudah diusulkan kepada MK/MA untuk dilakukan Judicial Review dan Fatwa 2 20

K)

Persentase tingkat penyelesaian usulan Judicial Review dan Fatwa 100% 100%Tingkat pemenuhan atas permintaan perlindungan hukum 100% 100%Tingkat efektifitas perlindungan hukum 90% 100%Jumlah komplain atas pelayanan informasi hukum 10 1Tingkat pemenuhan penyusunan peraturan BPK yang terkait dengan tugas dan wewenang BPK 70% 95%

Tingkat ketepatan waktu penyelesaian proses penyusunan rancangan peraturan BPK di bidang pemeriksaan keuangan negara 80% 100%Tingkat pemenuhan bantuan hukum 100% 100%

135,6III PROGRAM KEPANITERAAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH, PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN HUKUM DI BIDANG PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

Meningkatnya pengelolaan kepaniteraan kerugian negara/daerah serta terpenuhinya peraturan perundangan dan pelayanan hukum di bidang pemeriksaan keuangan negara

II.L.004.3




(Rp Miliar)SASARAN

2014

TARGET

Tingkat pemenuhan kebutuhan Badan 100% 100%Persentase diterimanya usulan konsep pidato 100% 100%Persentase pelayanan protokol 70% 100%

Persentase tersedianya bahan sidang Badan secara tepat waktu 60% 100%Persentase ketepatan pendistribusian hasil sidang Badan 100% 100%Persentase pelaksanaan rapat 60% 100%Indeks kepuasan pemilik kepentingan atas informasi tentang BPK dan implementasi kerjasama 4 4Persentase jumlah komplain yang ditindaklanjuti 70% 100%Tingkat ketersediaan informasi ke-BPK-an 80% 100%Jumlah peliputan pemberitaan tentang BPK oleh media 29 42Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti 50% 100%Frekuensi pertemuan dengan lembaga lain dan media 32 50Jumlah kerjasama yang disetujui 3 25 K)

Persentase pemenuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan 95% 100%Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan 60% 100%Persentase realisasi penempatan dibandingkan rencana penempatan pegawai 100% 100%Jangka waktu pengisian jabatan kosongPersentase rencana pengembangan individual yang disusun 80% 100%Jumlah jalur karir yang tersedia bagi pegawai 2 6Persentase kesalahan dalam penyajian informasi pegawai 10% 0%Persentase pegawai yang memiliki data yang tidak lengkap 0% 0%Jenis opini laporan keuangan tahunan BPK WTP WTPTingkat kepatuhan laporan keuangan terhadap SAP 100% 100%Tingkat pemenuhan anggaran BPK 90% 99%Tingkat penyerapan anggaran 85% 99%

IV PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BPK

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya dalam rangka terwujudnya organisasi prima

6.509,9

II.L.004.4




(Rp Miliar)SASARAN

2014

TARGET

Tingkat kesesuaian proses pelaksanaan anggaran dengan SOP 80% 100%

Persentase deviasi realisasi biaya pemeriksaan terhadap RKP 10% 2%Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 85% 100%Indeks Kepuasan Pemilik Kepentingan 3 4 Persentase bisnis proses yang telah memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi 70% 95%Persentase kesesuaian realisasi pengembangan aplikasi dengan rencana 70% 95%

Persentase kesesuaian rancangan aplikasi dengan kebutuhan satker 75% 95%

Persentase ketersediaan infrastruktur TI di seluruh kantor BPK 100% 100%Persentase keluhan yang dapat diselesaikan 75% 95%

Persentase penyelesaian pertimbangan dan persetujuan jadwal retensi dan penghapusan arsip keuangan negara yang diajukan oleh instansi 90% 100%Indeks kepuasan pegawai atas ketersediaan sarana dan prasarana kerja 3.5 4Opini LK tahunan WTP WTPKetepatan waktu penyelesaian jadwal penyelesaian retensi dan penghapusan arsip keuangan negara 90% 100%Tingkat pemenuhan gedung kantor, rumah dinas, Kendaraan, dan fasilitas kantor di kantor pusat 75% 95%Ketepatan waktu pencetakan IHPS 3

Kesesuaian pengelolaan SA BMN dengan peraturan yang berlaku 80% 100%Pemanfaatan BMN sesuai dengan kebutuhan 80% 100%

3.521,7Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sarana dan prasarana, teknologi informasi dan komunikasi serta arsip

V PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BPK

II.L.004.5




(Rp Miliar)SASARAN

2014

TARGET

Tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) 80% 100%Tingkat kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan dengan SPKN dan PMP 80% 100%

Tingkat kesesuaian antara rekomendasi dengan tindak lanjut 80% 100%

Pertimbangan yang dimanfaatkan untuk penyempurnaan sisdur 100% 100%Tingkat pemanfaatan hasil review untuk penyempurnaan konsep laporan keuangan BPK 100% 100%Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan review konsep laporan keuangan 25 Hari 25 HariTenggang waktu antara diterimanya pengaduan sampai dengan penyerahan ke MKKE 5 Hari 5 HariPersentase pemberkasan terhadap pelanggaran disiplin pegawai yang diserahkan ke Biro SDM 100% 100%Tenggang waktu diterimanya data pelanggaran sampai dengan penyerahan hasil 35 Hari 25 HariPersentase penyerapan anggaran satker 80% 100%

14.794,4


95,7VI PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BPK

Terlaksananya sistem pengendalian mutu, serta meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai

TOTAL ALOKASI BPK 2010-2014

II.L.004.6


KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

2010

1 · Penyelesaian tunggakan perkara dapat dilakukan dengan cepat.· Penyelesaian minutasi perkara yg tepat waktu.· Penurunan tunggakan perkara· Terwujudnya lembaga peradilan yang dihormati dandisegani oleh setiap warga negara dengan diterapkannyasistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan danakuntabel

Kegiatan : Percepatan peningkatan penyelesaian perkara

· Jumlah penyelesaian perkara termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat (perkara KKN danHAM) · Jumlah penyelesaian minutasi perkara yg tepat waktu.

· Terselenggaranya pengelolaan informasi administrasi perkara secara akurat, efektif dan efisien

· Tersedianya biaya penyelesaian perkara yang memadai

2 · Peningkatan jumlah penyelesaian perkara· Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara

· Penyediaan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskindan Terpinggirkan· Penyediaan Zitting Plaatz dan pelaksanaan sidangkeliling untuk memberikan akses kepada masyarakatterhadap keadilan

NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR

Percepatan peningkatan penyelesaian perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan PK.

TARGET

2014


(Rp Miliar)

51.400 pkr K)

Program Penyelesaian Perkara

Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

146,91.1 Terselesaikannya penyelesaian perkara yangsederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

10.000 pkr

450,7

799,3

II.L.005.1


2010NO PROGRAM/ KEGIATAN

PRIORITAS SASARAN INDIKATORTARGET

2014


(Rp Miliar)

Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

· Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yangsederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama danBanding di lingkungan Peradilan Umum

746.250 pkr

· Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6(enam) bulan · Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK danGrasi yang lengkap dan tepat waktu· Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tatalaksana di lingkungan Peradilan Umum

· Jumlah Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Tingkat Pertama· Kebijakan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan· Jumlah Pembangunan atau perbaikan fungsi operasionalisasi Zitting Plaatz dan pelaksanaan sidang keliling untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat

Kegiatan: Pengembangan kebijakan PeradilanTipikor

· Peningkatan jumlah penyelesaian perkara· Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara

· Penyediaan Zitting Plaatz dan pelaksanaan sidangkeliling untuk memberikan akses kepada masyarakatterhadap keadilan

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

33.960 pkrKegiatan:Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Tingkat Pertama

2.1 Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara

2.2 Penyelesaian perkara pidana bagi Masyarakat Miskindan Terpinggirkan

2.3 Terlaksananya peradilan Tipikor di tiap provinsi dilingkungan peradilan umum

Tersusunnya kebijakan mengenai penyelenggaraan/tata laksana peradilan Tipikor

6 lokasi

3 Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Agama

274,1

3,0

174,7

320,2

K)

K)

K)174.785 pkr

145.000 pkr

30 lokasi

II.L.005.2




2014


(Rp Miliar)

Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

· Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Agama

· Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan

411.600 pkr K)

· Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Kesyariahan yang lengkap dan tepat waktu

· Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan Umum

Kegiatan:Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Agama

· Penyediaan dana prodeo di Pengadilan Tingkat Pertama

· Mengoptimalisasikan fungsi pelaksanaan sidang keliling untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat

4 · Peningkatan jumlah penyelesaian perkara· Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara

· Penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling (hakim terbang) untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan

Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN

· Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Peradilan Militer dan TUN · Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan · Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu· Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan Umum

80.000 pkr

102,7

26,0


3.2 Penyelesaian perkara peradilan agama bagiMasyarakat Miskin dan Terpinggirkan

372 satker


Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN

Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Militer dan TUN

81,7

K)

102,8

1.924 satker

25.731 pkr5,000 pkr K)

II.L.005.3




2014


(Rp Miliar)

Kegiatan:

5 Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA-RI

Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan

Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan

21.687,0

Kegiatan:Pembinaan Administrasi pengelolaan kepegawaian dan pengembangan SDM.

· Jumlah kebijakan/pedoman tentang sistem rekruitmen, pola karir, sistem promosi dan mutasi, aparat penegak hukum yang berbasis merit, transparan dan akuntabel

· Jumlah rekrutmen yang transparan, adil, akuntabel danberdasarkan kompetensi

· Tersedianya data informasi terpusat mengenai sumber daya manusia aparat penegak hukum yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan mutasi, promosi dan sebagainya

· Jumlah rekrutmen Hakim Adhoc Tipikor

· Tersedianya informasi seleksi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat

· Persentase Database kepegawaian kesekretariatan,diklat, dan pengawasan terintergrasi.

· Jumlah dokumen rencana kerja pengelolaan rekrutmenyang berisi proses, metode dan tahap rekrutmen.

· Tersedianya dokumen rancangan pola karir · Tersedianya dokumen rekomendasi perbaikan polakarir · Tersedianya dokumen rencana kerja pelaksanaanperbaikan pola karir.

6 Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara MA-RI

· Persentase penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan· Penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi informasi

Penyelesaian perkara peradilan Militer dan TUN di wilayah yang belum terjangkau peradilan Militer dan TUN

· Kebijakan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat di wilayah yang belum terjangkau peradilan Militer dan TUN

· Pelaksanaan sidang keliling (hakim terbang) untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat

639

26,0

25,75.1 802 satker

4.2

5.273,8

Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Militer dan TUN

639,0

23 satker 115

K)124 pkr

K)

4058 satker

II.L.005.4




2014


(Rp Miliar)

Kegiatan : Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana dilingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

Kegiatan :Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan MA

6.3 Kegiatan : Tersedianya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana teknis dan umum peradilan tingkat banding dan tingkat daerah.

Pengad.tanah 100.000 m2

Penga.tanah 500.000 m2

K)

Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama

Pemb.ged baru 25 unit Pemb.ged. Baru 175 unit

K)

Pemb.lanjutan 48 unit Pemb.lanjutan 298 unit

K)

Pemb.rumah dinas 19 unit

Pemb.rumah dinas 149 unit

K)

Rehab ged 90 unit Rehab ged 450 unit K)

Reha rumah dinas 43 unit Reha rumah dinas 265 unit

K)

Sarana dan prasarana 795 satker

Sarana dan prasarana 795 satker

6.1 • Tersedianya dokumentasi analisa data pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

· Dokumen analisa data pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

802 satker 23,0

6.2 Tersedianya sarana dan prasarana dalampenyelenggaraan peradilan di lingkungan MA

Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan MA Pusat

7 satker 566,3

4.270,5

-

814 satker

7 satker

Pengad kend roda empat utk 1.800 unit utk wkl dan pansek pengadilan tkt

K)

II.L.005.5




2014


(Rp Miliar)

Penyediaan sarana dan prasarana pengadilan tipikortermasuk tunjangan hakim adhoc Tipikor (di dalamnyatermasuk tunjangan kesehatan dan keamanan)

Penyediaan Sarana prasarana dan tunjangan hakim adhoc di 7 PN di ibukota propinsi

Penyediaan Sarana prasarana dan tunjangan hakim adhoc di 340 PN di ibukota kabupaten/kota

K)

Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukungpenyelenggaraan Zitting Plaatz

64 lokasi 320 lokasi K)

7 Program Pendidikan dan Pelatihan Tersedianya sumber daya aparatur hukum yang profesional dan kompeten dalam melaksanakan penyelenggaraan peradilan

Terlaksananya sistem Diklat dan Litbang sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan peradilan

369,1

Kegiatan: Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan di bidang Manajemen dan Kepemimpinan

· Jumlah SDM yang sudah mendapatkan pelatihan teknis peradilan dan Manajemen dan Kepemimpinan yang memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja

· Jumlah pelatihan bagi Hakim/Hakim Adhoc dan tenaga teknis lainnya mengenai Tipikor, asset recovery dll· Jumlah kurikulum, silabus, materi ajar yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan pelatihan (needs-based curriculum)· Jumlah pengembangan sistem diklat yang terhubung dengan sistem rekruitmen, sistim pengawasan dan sistim karir bagi hakim dan aparatur peradilan

7.2 Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Hukumdan Peradilan

· Jumlah kegiatan-kegiatan penelitian danpengembangan hukum dan peradilan denganmempertimbangkan kebutuhan lembaga peradilan danrekomendasi unit kerja lainnya.

6 wil prop 50 wil prop K) 25,8

203,57.1 Tersedianya sumber daya aparatur hukum yangprofesional dan kompeten dalam melaksanakanpenyelenggaraan peradilan

3826 org 34.306 org K)

II.L.005.6




2014


(Rp Miliar)

· Jumlah sistim penelitian dan pengembangan 30 audience 150 audience K)

· Jumlah asessment keterkaitan antara sistim diklat,dengan sistim rekruitmen, sistim karir bagi hakim danaparatur pengadilan dan sistim pengawasan

9 kajian 45 kajian K)

8 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara MA-RI

Terlaksananya mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan

Penyelenggaraan peradilan yang bebas dari praktek-praktek KKN

123,5

Pengawasan pelaksanaan teknis, administrasi peradilan, administrasi umum, penanganan pengaduan

· Jumlah penanganan pengawasan teknis, administrasi peradilan dan administrasi umum, serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya· Jumlah sosialisasi Sistem pengelolaan pengaduan kepada aparat pengadilan dan masyarakat.

8.2 Pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku aparat Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Meningkatnya kualitas kinerja hakim dan aparatperadilan dan kepercayaan publik kepada lembagaperadilan.

Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan.

100 laporan 500 laporan K) 10,5

29.059,2


66,88.1 Penanganan pengaduan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien

204 laporan

TOTAL ALOKASI MAHKAMAH AGUNG 2010-2014

1.049 laporan K)

II.L.005.7


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEJAKSAAN AGUNG

2010

1. Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Kejaksaan RI

Meningkatnya kemampuan profesional di bidang SDM, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan

Tercapainya dukungan manajemen SDM, keuangan,informasi, data peraturan perundang-undangan

7.562,5

1.1 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan Meningkatnya kemampuan profesional, integritaskepribadian dan disiplin di lingkungan Kejaksaan.

Jumlah pendidikan dan pelatihan baik penjenjanganmaupun fungsional

35 185 K) 420,1

Jumlah dokumen Blue Print mengenai rekruitmenpegawai, pola jenjang karier dan mutasi pegawai.

- 3 dok blueprint

Jumlah kegiatan manajemen kepegawaian 6 keg 6 keg

Jumlah kegiatan pendataan perkara yang disajikan berdasarkan jenis penanganan perkara termasuk jenisperkara KDRT, perkara anak dan perkara lainnya (statistik kriminal).

1 keg 1 keg

Jumlah Kegiatan Penunjang Operasional Simkari-2 4 keg 22 keg K)

1.4 Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan dan kerjasama hukum

Meningkatnya Pemberian pertimbangan hukum kepadasatuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, sertaturut melakukan penelaahan dan penyusunan perumusanperaturan perundang-undangan dan pembinaan hubungandengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan lembagalain baik di dalam maupun di luar negeri.

Jumlah kegiatan kerja sama hukum untukpenyusunan kesepakatan MLA rangka penelusurandan pengembalian aset negara hasil tindak pidanakorupsi yang disembunyikan diluar negeri.

7 keg 45 keg K) 8,6

NO. PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR

1.3 Sistem Informasi Manajemen

Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian, di Kejagung, Kejati, Kejari dan Cabjari.

1.2


(Rp. Miliar)

TARGET

Meningkatnya kualitas Pembinaan kepegawaian meliputirekruitmen pegawai, jenjang karier dan mutasi pegawai;

2014

8,6

Tersedianya basis data yang dapat menyajikan informasi data perkara secara akurat, cepat dan lengkap dalam rangka mewujudkan penanganan perkara secara cepat dan akuntabel serta dapat diakses oleh masyarakat;

151,9

II.L.006.1


2010NO. PROGRAM /

KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATORTOTAL ALOKASI

2010-2014 (Rp. Miliar)

TARGET

2014

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturKejaksaan

Terpenuhinya dukungan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI

Persentase penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI

3.074,2

3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan

Meningkatnya kinerja aparatur Kejaksaan Terlaksananya pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang aparatur Kejaksaan

79,6

3.1 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Bidang Tindak Pidana Umum

Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugasrutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaanberdasarkan peraturan perundang-undangan dankebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana umum yang ditindaklanjuti

100 lapdu 2100 lapdu K) 33,1

3.2 Peningkatan Pengawasan Bidang Intelijen Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugasrutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaanberdasarkan peraturan perundang-undangan dankebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan operasi intelijen yang ditindaklanjuti

30 lapdu 830 lapdu K) 13,0

3.3 Peningkatan Pengawasan Bidang Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara


Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan perkara perdata dan tata usaha negara yang ditindaklanjuti


3.4 Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejati dan jajaran pengawasan di daerah


Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seluruh aparat Kejaksaan, baik di Kejati dan jajaran pengawas di daerah yang ditindaklanjuti


4. Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Meningkatnya penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Terselesaikannya penanganan Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel

989,8

II.L.006.2


2010NO. PROGRAM /

KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATORTOTAL ALOKASI

2010-2014 (Rp. Miliar)

TARGET

2014

4.1 Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel.

Jumlah Penyidikan perkara tindak pidana Korupsiyang diselesaikan

145 pkr 725 pkr K) 53,3

4.2 Penanganan Penyidikan Pelanggaran HAM yang Berat

Meningkatnya penyelesaian penanganan perkarapelanggaran HAM yang berat secara cepat, tepat danakuntabel.

Jumlah penyidikan perkara pelanggaran HAM yangberat yang diselesaikan

10 pkr 30 pkr K) 0,8

- Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan.

145 pkr 545 pkr K)

- Jumlah perkara pelanggaran HAM yang beratyang diselesaikan dalam tahap Penuntutan.

5 pkr 25 pkr K)

4.4 Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari.

Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus, dan tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan di daerah.

- Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari.

1700 pkr 7300 pkr K) 736,8

5. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum

Meningkatnya penyelesaian Perkara Pidana Umum Terselesaikannya penanganan Perkara Pidana Umumsecara cepat, tepat dan akuntabel

1.835,3

6. Program Penyelidikan / Pengamanan / PenggalanganKasus Intelijen

Meningkatnya penyelesaian Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Kasus Intelijen

Terselesaikannya penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Kasus Intelijen secara cepat, tepat dan akuntabel

124,1

7. Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Meningkatnya penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Terselesaikannya penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara cepat, tepat dan akuntabel

148,7

13.814,2


TOTAL ALOKASI KEJAKSAAN AGUNG 2010-2014

4.3 Peningkatan Penuntutan Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel.

19,5

II.L.006.3

2010

I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEKRETARIAT NEGARA

7.429,8

1 Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang disusun sesuai dengan standar pelayanan

100% 100%

2 Persentase ketepatan dalam pelayanan pelaksanaan anggaran sesuai standar pelayanan

100% 100%

3 Persentase pelayanan penatausahaan surat kepada Presiden dan Mensesneg sesuai dengan standar pelayanan

100% 100%

4 Persentase penyelesaian pencetakan dokumen Sekretariat Negara sesuai dengan standar pelayanan

100% 100%

1 Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Negara dan administrasi pejabat negara sesuai dengan standar pelayanan

100% 100%

2 Persentase pegawai/pejabat Sekretariat Negara yang menempati jabatan sesuai dengan standar kompetensi jabatan

30% 100%

3 Persentase penyelesaian pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta penyelenggaraan pelayanan kehumasan sesuai dengan standar pelayanan

100% 100%

4 Persentase pejabat/pegawai yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompentensi

100% 100%

3 Terwujudnya dukungan manajemen dan pelayanan kerumahtanggaan yang prima

1 Persentase pelayanan kerumahtanggaan yang telah distandarisasi 100% 100%

KEMENTERIAN/LEMBAGA: SEKRETARIAT NEGARA


1

2

2014

Terselenggaranya perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara transparan dan akuntabel serta pelayanan ketatausahaan dan kearsipan Sekretariat Negara

Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan SDM Sekretariat Negara, pelayanan administrasi pejabat negara, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta pelayanan kehumasan di lingkungan Sekretariat Negara

TARGETPROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR


(Rp. Miliar)

II.L.007.1

2010


2014



(Rp. Miliar)

2 Persentase pelaksanaan pelayanan kerumahtanggaan yang sesuai dengan standar

100% 100%

4 1 Persentase pelayanan keprotokolan yang telah distandarisasi 100% 100%

2 Persentase pelaksanaan pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan standar

100% 100%

5 Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan administrasi dankerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang efektif

80% 90%

6 Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan bidang administrasi umum di lingkungan Sekretariat Militer

85% 100%

7 1 Sarana Prasarana olahraga maupun non olahraga yang memenuhi kualitas standar

5 VNU 9 VNU

2 jumlah penyewa sarana dan prasarana di lingkungan PPKGBK 80% 90%

3 Pelayanan yang diberikan PPKGBK 80% 90%8 Beroperasinya fungsi operasional dan pemeliharaan

perkantoran100% 100%

9 Kesiapan bahan wicara sidang kabinet 1 Kecepatan penyiapan bahan wicara sidang kabinet 2 hari 2 hari

2 Ketepatan penyiapan bahan wicara sidang kabinet 90% 90%3 Kecepatan distribusi risalah sidang kabinet 3 hari 3 hari4 Ketepatan distribusi risalah sidang kabinet 90% 90%

Persentase beroperasinya pemeliharaan perkantoran dan pemeliharaan kawasan Kemayoran

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam bidang olahraga maupun non olah raga kepada seluruh stakeholder PPKGBK

Persentase pelayanan bidang administrasi umum di lingkungan Sekretariat Militer yang dilaksanakan secara efektif dan efisien

Terwujudnya dukungan manajemen dan pelayanan kerumahtanggaan yang prima

Persentase Penyelenggaraan bidang keprotokolan, media massa, penerjemahan, pengelolaan naskah pidato dan notulen, administrasi umum dan ketatausahaan sesuai standar

Kelancaran distribusi hasil sidang kabinet10

II.L.007.2

2010


2014



(Rp. Miliar)

11 Akurasi dan proses penyelesaian Keputusan Presiden mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatanpemerintah dan kepangkatan pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menjadi wewenang Presiden

1 Kecepatan penyelesaian pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan dan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi wewenang Presiden

30 hari 12 hari

12 Kecepatan penyediaan data/informasi dan aksesibilitas stakeholders

2 Ketepatan penyelesaian pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan dan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi wewenang Presiden

95% 98%

3 Kecepatan penyediaan data dan aksesibilitas stakeholders terhadap informasi yang dihasilkan Sekretariat Kabinet

1 hari 1 hari

13 Peningkatan kualtas bidang intelejen, operasi, personil, dan dukungan umum logistik

85% 100%

1 Persentase data dan informasi yang ditindaklanjuti oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden

100% 100%

2 Persentase pelayanan keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden sesuai Standar Pelayanan

100% 100%

15 Seluruh kegiatan operasional ORI dapat berjalan lancar

16 Terselenggaranya dukungan manajeman dan pelaksanaan tugas teknis Sekretariat Negara

Adanya rekomendasi kebijakan pembaharuan hukum yang ditujukan kepada Presiden

100% 100%

17 Tersusunnya pendapat, saran, dan pertimbangan atas prakarsa sendiri atau permintaan mengenai penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan iptek kepada pemerintah serta masyarakat untuk mencapai tujuan nasional

100% 100%

18 Terlaksananya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Sekretariat Negara

100% 100%

Seluruh kebutuhan pendanaan bagi ORI dapat terpenuhi sesuai jadwal

Rekomendasi, memorandum, fatwa, pandangan, pendapat, saran, pertimbangan, atas prakarsa sendiri dan atau permintaan mengenai penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu pengetahuan dasar, ilmu kedokteran, ilmu rekayasa, ilmu sosial, dan kebudayaan kepada pemerintah & masyarakat

Jumlah kegiatan dan kekuatan personel

Meningkatkan hasil pemantauan dan evaluasi

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dicapai

14

II.L.007.3

2010


2014



(Rp. Miliar)

II. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR SEKRETARIAT NEGARA

3.249,4

1 1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor, rumah jabatan pejabat tinggi negara serta wisma sesuai dengan standar yang ditetapkan

100% 100%

2. Persentase BMN yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan 100% 100%

2 Tersedianya sarana dan prasaran yang berkualitas 100% 100%

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden

1 Persentase Sarana dan Prasarana yang berkualitas sesuai standar pelayanan

80% 90%

2 Persentase Pelayanan kerumahtanggaan yang berkualitas sesuai standar pelayanan

80% 90%

4 Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan Sekretariat Militer

80% 80%

5 peningkatan kualitas dukungan sarana prasarana penunjang tupoksi

85% 100%

III. PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DUKUNGAN KEBIJAKAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

404,8

1 1. Persentase dokumen kerjasama teknik luar negeri yang dapat diselesaikan tepat waktu

100% 100%

2. Persentase dokumen penugasan pejabat/pegawai/tenaga Indonesiake luar negeri dalam rangka dinas dan belajar atas tanggungan negara dan perorangan yang dapat diselesaikan tepat waktu

100% 100%

3. Persentase pelatihan yang dilaksanakan dalam kerangka kerjasama teknik selatan-selatan sesuai dengan dokumen kerjasama

100% 100%

Persentase fasilitas kerja yang siap pakai

Terselenggaranya dukungan pelayanan umum kepada pejabat negara dan aparatur Setneg yang berstandar kualitas baik serta perawatan dan pengelolaan aset/BMN Sekretariat Negara

Persentase sarana & prasarana dilingkungan Rumah Tangga Kepresidenan yang dapat di operasikan/dimanfaatkan

Terselenggaranya kerjasama teknik luar negeri yang cepat, tepat dan aman serta terselenggaranya program kerjasama teknik selatan-selatan

3

terselenggaranya pengadaan alat peralatan, sarana/prasarana fisik lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan tupoksi

II.L.007.4

2010


2014



(Rp. Miliar)

2 1. Persentase rekomendasi kebijakan dalam dan luar negeri kepada Presiden yang diselesaikan secara akurat dan tepat waktu sesuai standar

100% 100%

2. Persentase rekomendasi kebijakan atas kelayakan permohonan kegiatan/acara-acara Kepresidenan di dalam dan luar negeri secara akurat dan tepat waktu sesuai standar

100% 100%

3. Persentase surat/naskah letter of recall (LR) dan letter of credential (LC) Dubes RI, letter of commission (LC) Konsul/Konjen/Konsul Kehormatan RI, dan penerjemahan naskah/surat resmi kepresidenan/kenegaraan yang diselesaikan secara akurat dan tepat waktu

100% 100%

4. Persentase ketersediaan transkrip dan pointers pidato presiden yang dapat dijadikan sebagai dokumen negara

100% 100%

5. Persentase ketersediaan aplikasi sistem, layanan infrastruktur jaringan, serta layanan data dan informasi dukungan kebijakan yang diselesaikan secara akurat dan tepat waktu sesuai standar

100% 100%

3 1. Persentase laporan hasil pertemuan yang difasilitasi dalam hubungan antara Presiden/Mensesneg dengan Lembaga Negara, Lembaga Daerah, Orpol, LSM, dan Ormas sesuai standar pelayanan

100% 100%

2. Persentase rekomendasi berkaitan dengan hubungan kelembagaan yang ditindaklanjuti oleh Presiden/Mensesneg

100% 100%

3. Persentase ketersediaan profil lembaga negara, lembaga daerah, organisasi politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan

24% 100%

Meningkatnya kualitas analisis dan kecepatan dalam memberikan dukungan kebijakan dalam dan luar negeri, penyiapan bahan dan data dukungan kebijakan, serta dukungan informatika

Terselenggaranya hubungan kelembagaan yang harmonis dan sinergis antara Presiden/Mensesneg dengan lembaga negara, lembaga daerah, organisasi politik, LSM dan organisasi kemasyarakatan

II.L.007.5

2010


2014



(Rp. Miliar)

1. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis RUU, RPerpu, RPP dan pertimbangan Rperpres sesuai dengan standar pelayanan

100% 100%

2. Persentase penyelesaian administratif RUU, RPerpu, dan RPP yang akan disampaikan/disahkan/ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan standar pelayanan

100% 100%

3. Persentase penyelesaian laporan hasil evaluasi dan penyusunan pendapat hukum pelaksanaan RUU, R Perpu, dan RPP sesuai dengan standar pelayanan

100% 100%

4. Persentase penyelesaian gugatan dan permohonan hak uji materiil serta permohonan perlindungan hukum yang ditindaklanjuti

100% 100%

5. Persentase permasalahan dan permohonan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan remisi perubahan pidana penjara serta naturalisasi yang ditelaah dan diselesaikan

100% 100%

5 Tersedianya rekomendasi kebijakan di bidang Politik, Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, dan Dukungan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan kepada Wakil Presiden yang ditindaklanjuti

1 Persentase Rekomendasi kebijakan bidang hubungan internasional, pemerintahan dan politik dalam negeri, pertanan negara, keamanan dan ketertiban, kehakiman, hukum dan HAM, kewilayahan dan wawasan kepada Wakil Presiden yang ditindaklanjuti sesuai standar

80% 90%

2 Persentase Rekomendasi kebijakan bidang moneter dan keuanganperdagangan dan kerjasama internasional, produksi serta prasarana dasar dan energi kepada Wakil Presiden yang ditindaklanjuti sesuai standar

80% 90%

3 Persentase Rekomendasi kebijakan bidang agama dan sosial, pendidikan, kebudayaan dan olahraga, kesehatan, lingkungan hidup dan perumahan rakyat, pemberdayaan perempuan, usaha mikro kecil dan masalah ketenagakerjaan kepada Wakil Presiden yang ditindaklanj

80% 90%

Terselenggaranya ijin prakarsa, dan analisa RUU, RPerpu, RPP, penyiapan pertimbangan rancangan Perpres, otentifikasi UU, Perpu, PP, evaluasi pelaksanaan UU, Perpu, PP, dan pendapat hukum serta analisis dan administrasi permasalahan hukum, ratifikasi, prerogratif, naturalisasi, dan perundang-undangan

4

II.L.007.6

2010


2014



(Rp. Miliar)

4 Persentase Rekomendasi kebijakan bidang dukungan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah, dukungan pengawasan pembangunan dan pengelolaan kekayaan negara, pemantauan pemberantasan korupsi serta pengelolaan data dan pengaduan

90% 90%

6 1 Persentase kegiatan VVIP yang terlaksana dengan tertib dan aman

100% 100%

2 Persentase pemberian dukungan administrasi personel TNI dan POLRI secara efektif

90% 90%

3 Persentase WNI dan WNA yang akan dianugerahi gelar tanda jasa dan tanda kehormatan sesuai kriteria

100% 100%

7 Saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti

1 Kecepatan penyelesaian laporan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat

10 hari 10 hari

2 Persentase penyelesaian laporan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat

70% 90%

8 Saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum yang ditindaklanjuti

1 Kecepatan penyelesaian penyiapan saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan

11 hari 11 hari

9 Penyelesaian permasalahan hukum yang ditindaklanjuti 2 Ketepatan penyelesaian penyiapan saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan

85% 90%

Terselenggaranya kegiatan VVIP, dukungan administrasi personel TNI dan Polri, dan penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan

II.L.007.7

2010


2014



(Rp. Miliar)

10 Rancangan Perpres, Keppres, dan Inpres yang ditindaklanjuti

3 Kecepatan penyelesaian permasalahan hukum 11 hari 11 hari

4 Ketepatan penyelesaian permasalahan hukum 85% 90%5 Kecepatan penyelesaian penyiapan rancangan Peraturan Presiden,

Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden11 hari 11 hari

6 Ketepatan penyelesaian penyiapan rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden

85% 90%

1 Kecepatan penyelesaian laporan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat

10 hari 10 hari

2 Persentase penyelesaian laporan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat

70% 90%

11.084,1TOTAL ALOKASI SETNEG 2010-2014

11 Saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti

II.L.007.8


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2010

1. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH

1.300,0

a. Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah

Jumlah PP tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat.

1 PP 1 PP K)

Jumlah Penyusunan NSPM Penataan Ruang Daerah. 3 Permendagri 13 Permendagri K)

Tersusunnya Perda Sesuai Amanat UU 26/2007 dan Undang-Undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah :

Meningkatnya (Persentase) Penyelesaian Perda Sesuai Amanat UU 26/2007 dan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

30% daerah 100% daerah

Bantuan Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah Pemekaran.

Jumlah RTR Daerah Pemekaran yang sudah disempurnakan.

2 daerah 14 K)

Jumlah BKPRD yang terbentuk. 30% daerah 90% daerah

Terselenggaranya Rakernas BKPRN. - 2 kegiatan K)

Terselenggaranya Raker BKPRD. 2 kegiatan 6 kegiatan K)

Terselenggaranya Peningkatan SDM dalam Penataan Ruang (Pemda, BKPRD dan DPRD).

1 kegiatan 5 kegiatan K)

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penataan Ruang.


Monitoring dan Evaluasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang di Daerah.

Jumlah kegiatan evaluasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang.


No PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR

Tersusunnya PP Sesuai Amanat UU 26/2007

Meningkatnya keterpaduan dalam penataan ruang

Meningkatnya Pemahaman Aparat Daerah dalam Penataan Ruang.

40,8


(Rp Miliar)

TARGET

2014

II.L.010.1


2010No PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR


(Rp Miliar)

TARGET

2014

b. Fasilitasi pembangunan kawasan perkotaan Jumlah naskah akademis 1 K) 100,5

Jumlah rancangan UU ttg Perkotaan 1 K)

Jumlah uji publik RUU Perkotaan 1 K)

Jumlah UU 1 K)

Jumlah pedoman 1 K)

Jumlah forum koordinasi pembangunan perkotaan tingkat provinsi di 5 wilayah pulau besar

15

K)

Tersedianya Peraturan Daerah tentang penyediaan perumahan untuk MBR.

Jumlah Peraturan Daerah berkaitan dgn penyediaan perumahan bagi MBR di kawasan perkotaan.

40 K)

Jumlah kebijakan/pedoman 1 rancangan pedoman 1 K)

Jumlah personil Pemda dan masy yang mengikuti training .

400 K)

Jumlah kebijakan/pedoman 1 ranc. pedoman 1 K)

Jumlah prov, kab/kota yang mendapat fasilitasi Pemda dalam mengoptimalkan pengendalian masalah sosial dan penyakit menular.

28 provinsi dan 120 kab/kota

K)

Jumlah pedoman. 1 rancangan pedoman 1 K)

Jumlah kelembagaan masyarakat (LKM) yangdifasilitasi

200 K)

Jumlah naskah akademis 1 1 K)

Jumlah pedoman 1 K)

Tersusunnya UU ttg Perkotaan

Tersusunnya kebijakan Kemendagri terkait dgn pengendalian masalah sosial dan penyakit menular di kawasan perkotaan.

Tersusunnya pedoman dalam rangka penguatan peran lembaga masyarakat perkotaan dalam peran sertanya bagi percepatan pemb.perkotaan.

Tersusunnya pedoman pengelolaan dan pelestarian bangunan warisan budaya di perkotaan

Terbentuknya forum koordinasi pembangunan perkotaan ditingkat provinsi

Tersusunnya pedoman peningkatan peran PKL dan peremajaan kawasan kumuh perkotaan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di perkotaan.

II.L.010.2




(Rp Miliar)

TARGET

2014

Terfasilitasinya pemda dalam penyusunan kebijakan daerahtentang pengelolaan dan pelestarian bangunan warisanbudaya

Jumlah kota yang memiliki perda tentang pengelolaandan pelestarian bangunan warisan budaya

25 K)

Jumlah data tipologi kawasan perkotaan seluruhIndonesia.

1 1 K)

Jumlah aplikasi data base sistem informasi kawasanperkotaan

1 1 K)

Jumlah kab/kota, provinsi yang memiliki data base danterintegrasi dalam satu sistem informasi kawasanperkotaan

140 K)

Tersusunnya pedoman pembentukan lembaga/badanpengelola kawasan perkotaan

1 ranc. pedoman 1 K)

Jumlah kota yang difasilitasi dalam untuk penyiapanpola pengelolaan kawasan perkotaan

15 K)

Jumlah kab/kota yang terfasilitasi dalam pembentukanPokja.

49 365 K)

Jumlah kebijakan/pedoman 1 K)

Jumlah Best Practices Perkotaan Unggulan 4 20 K)

Jumlah Kerjasama City Sharing 10 50 K)

Jumlah kerjasama sister city 4 20 K)

Jumlah Kerjasama Sister City yang berjalan (terlaksana) 10 50 K)

Jumlah Badan Kerjasama Kawasan Metropolitan yangterbentuk.

1 9 K)

Jumlah Rencana Objek Kerjasama yang tersusun scrmemadai

2 22 K)

Terbangunnya sistem informasi dan data base perkotaanyang terintegrasi mulai dari kab/kota, provinsi dan pusat.

Terbentuknya lembaga dan badan pengelola kawasanperkotaan

Terlaksananya kerjasama city sharing

Terlaksananya kerjasama sister city

Terlaksanannya Kerjasama Pembangunan PerkotaanKawasan Metropolitan

Terumuskannya kebijakan Kemendagri terkait dengan percepatan pembangunan sanitasi perkotaan

II.L.010.3




(Rp Miliar)

TARGET

2014

Jumlah pedoman pembentukan, batas, fungsi dan luaskawasan perkotaan

1 1 K)

Jumlah supervisi dan fasilitasi pembentukan, batas,fungsi dan luas kawasan perkotaan

80 K)

Terlaksananya fasilitasi pemda dalam penyusunan perda pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana

Jumlah kota terfasilitasi. 45 K)

Jumlah kebijakan 1 K)

Jumlah kota yang memiliki kebijakan tentang pengelolaan pasar tradisional

15 K)

Jumlah evaluasi kota yang telah menerapkan modernisasi pengelolaan pasar tradisional

10 K)

Jumlah kebijakan/pedoman 1 1 K)

Jumlah prov, kab/kota yang difasilitasi dan penyiapan kebutuhan perencanaan pembangunan perkotaan sesuai SPP

10 kab/kota di 3 provinsi

Jumlah penghargaan IMP 15 45 K)

Jumlah dokumen evaluasi dan penyempurnaan sistempenilaian IMP Award

2 K)

Jumlah Prov, kab/kota yamg terfasilitasi dan tersupervisi dalam penyelenggaraan penyerahan aset PSU dari pengembang ke Pemda

5 prov, 10 kab/kota 25 prov, 50 kab/kota K)

Jumlah prov, kab/kota yang terfasilitasi dalampenyusunan Perda terkait PSU di daerah

10 kab/kota dari 3 provinsi

Jumlah kebijakan/dokumen 1 konsep rancangan dokumen.

1 K)

Jumlah Kabupaten/kota yang terfasilitasi 28 K)

Tersusun dan terlaksananya kebijakan tentang pengelolaan pasar tradisional

Terlaksananya penilaian terhadap daerah yang mengikuti IMP Award

Tersusunnya standar pengukuran besaran RTH kawasan perkotaan dan perda terkait RTH di kawasan perkotaan.

Tertatanya batas, fungsi, nama dan luas kawasan perkotaannon otonom

Terfasilitasi dan tersupervisinya penyelenggaraan penyerahan aset PSU dari pengembang ke Pemda

Tersusunnya Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan ( kebijakan mengenai jenis-jenis pelayanan yang harus tersedia dalam suatu kawasan perkotaan)

II.L.010.4




(Rp Miliar)

TARGET

2014

Jumlah daerah terfasilitasi. 31 K)

Jumlah daerah yang memiliki perda ttg Pemberian IMB 31 K)

Jumlah daerah yg terfasilitasi dalam penyelenggaraanperencanaan di kawasan perkotaan

10 50 K)

Jumlah pedoman koordinasi pengawasan danpengendalian pembangunan perkotaan

1 K)

Jumlah kegiatan koordinasi pengawasan danpengendalian provinsi (5 wilayah)

15 K)

Jumlah hasil evaluasi kinerja pemda dalam pengawasandan pengendalian pembangunan perkotaan

3 K)

c. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah Tersusunnya regulasi/ kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan daerah terkait dengan Optimalisasi Potensi, Promosi, Sarana dan Prasarana, Kerjasama serta Kelembagaan Ekonomi Daerah

Jumlah regulasi/kebijakan yang disusun dan disahkan, terkait dengan optimalisasi potensi, promosi, sarana danprasarana, kerjasama serta kelembagaan ekonomi daerah.

1 pkt 5 pkt K) 221,2

Berkembangnya lembaga usaha ekonomi daerah terutama di bidang permodalan dan perijinan usaha

Jumlah SOP/Institusi/Unit Pelayanan Terpadu (UPT) untuk pelaksanaan OSS (One Stop Services), termasuk di kawasan transmigrasi, agropolitan/minapolitan, kawasan sentra produksi, klaster industri, dan kawasan khusus lainnya.

1 paket 5 paket k)

Mempercepatproses perijinan di daerah jumlah daerah yang membentuk PTSP 5% 70%

PTSP yang siap menerapkan SPIPISE 5% 60%

Pembatalan Perda bermasalah 100% 100%

Daerah yang mengurangi biaya untuk berusaha 30% 70%

Terlaksananya fasilitasi pemda dalam penyusunan perda berkaitan dengan pemberian IMB

Meningkatnya kinerja pemerintah daerah dalam perencanaan perkotaan dan melaksanakan tertib ruang

II.L.010.5




(Rp Miliar)

TARGET

2014

Tesedianya data dan info terkait dengan Potensi, Promosi, Sarana, Kerjasama dan Kelembagaan Ekonomi Daerah.

1 pkt 5pkt K)

Terlaksananya desiminasi/sosialisasi hasil pengembangan data dan info terkait dengan potensi, promosi, sarana dan prasarana, kerjasama serta kelembagaan ekonomi daerah

1 pkt 5 pkt K)

Terfasilitasinya Daerah dalam memecahkan permasalahan implementasi kebijakan yang terkait dengan Potensi, Promosi, Sarana dan Prasarana, Kerjasama serta Kelembagaan Ekonomi Daerah

Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam upaya memecahkan permasalahan implementasi kebijakan yang terkait dengan Potensi, Promosi, Sarana dan Prasarana, Kerjasama serta Kelembagaan Ekonomi Daerah

15 prov/kab/ kota 25 prov/kab/kota

Terlaksananya peningkatan wawasan aparatur dlm bidang pengembangan ekonomi lokal dan daerah.

Jumlah workshop Diseminasi/ studi Banding mengenai pengembangan ekonomi lokal dan daerah.

1 pkt 5 pkt K)

Terbentuknya forum lintas stakeholder terkait perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah

Jumlah forum lintas stakeholder yang aktif 1 pkt 5 pkt K)

§ Jumlah tenaga fasilitator, baik di pusat maupun daerah, termasuk di kawasan transmigrasi, agropolitan/minapolitan, kawasan sentra produksi, klaster industri, dan kawasan strategis lainnya

1 pkt 5 pkt K)

§ Jumlah lembaga fasilitasi di daerah 1 unit 5 unit K)

§ Jangka waktu penyelenggaraan fasilitasi di daerah, termasuk di kawasan transmigrasi, agropolitan/minapolitan, kawasan sentra produksi, klaster industri dan kawasan strategi lainnya.

10 bln 10 bln

Meningkatnya ketersediaan tenaga fasilitasi dan jangka waktu fasilitasi kepada pelaku usaha ekonomi daerah mengenai kualitas produksi, pengolahan dan pemasaran

Tersedianya data dan informasi tentang terkait dengan potensi, sarana dan prasarana, kerjasama dan kelembagaan ekonomi daerah

II.L.010.6




(Rp Miliar)

TARGET

2014

Jumlah forum kerjasama antar daerah/wilayah - 1 pkt evaluasi hasil kinerja forum

kerjasama/kemitraan

Jumlah sektor / bidang ekonomi yang dikerjasamakan - 1 pkt evaluasi hasil kerjasama kemitraan

dibid eklok antar daerah/ swasta

Jumlah MoU PPP - 1 pkt evaluasi potensi eklok yang dapat di kerjasama

kan.- Optimalisasi pelaksanaan

kerjasama dlm rangka mendorong

pengembangan eklok dan daerah (Care, Plan, CHF

dan AusAID)

Evaluasi hasil kerjasama

pengembangan eklok dan daerah (Care, Plan, CHF

dan AusAID)

Meningkatnya kualitas kerja sama antar daerah dan kemitraan pemerintah swasta dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal dan daerah

Jumlah forum kerjasama antar daerah/wilayah - 1 pkt evaluasi hasil kinerja forum

kerjasama/kemitraan

Meningkatnya kualitas kerja sama antar daerah dan kemitraan pemerintah swasta dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal dan daerah

II.L.010.7




(Rp Miliar)

TARGET

2014

Finalisasi pedum pengembangan model

kerjsama ekonomi daerah

Evaluasi pelaksanaan pedum

pengembangan model kerjasama ekonomi daerah

Penyusunan instrumen kerjasama ekonomi

daerah

Evaluasi pelaksa naan instrumen

kerjasama ekonomi daerah

Terlaksananya koordinasi pengelolaan dan pengembangan kawasan

Persentase daerah yang menerapkan pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan potensi perekonomian daerah

50% 100%

Jumlah pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil

1 1

Persentase wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil, yang mengimplementasikan pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil

20% 90%

Terwujudnya optimalisasi pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir, dan pulau kecil, dan kawasan strategis cepat tumbuh

% Pemerintah Daerah yang melaksanakan kebijakan terkait dengan PNPM PISEW di 9 Provinsi

20% 90%

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan Persentase terfasilitasinya wilayah perbatasan untuk mendorong pertumbuhan Ekonomi.

5% 100%

d. Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu

Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil

438,6

II.L.010.8




(Rp Miliar)

TARGET

2014

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

50.547,8

Cakupan penerapan PNPM-MP dan penguatan PNPM 4.791 kec 32 provinsi 2.133 kec, (termasuk 95

Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, khususnya di Kab. Nias dan Nias Selatan

2 Kab,/9 Kec. 2 Kab/9 Kec. K)

b. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

· Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan melalui Bintek konsulidasi , inventarisasi serta penyusunan UU tentang Desa.

33 Prov 33 Prov 134,5

86 Kab 100 Kab

1 Produk Hukum 2 Produk Hukum K)

· Mengembangkan manajemen pemerintahan desa yang efektif, dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat.

· Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek, inventarisasi dan pendataan keuangan dan asset desa, pengembangan desa wisata sebagai sumber PAD

15 Provinsi 30 Kabupaten 32 Provinsi 192 Kab

· Memperkuat kemampuan Perangkat Desa dan anggota Badan Perwakilan Desa, agar mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara demokratis dan efektif.

· Jumlah fasilitasi pengembangan desa dan kelurahan melalui penetapan indikator keberhasilan pemdes, penetapan dan penegasan, pemetaan batas wilayah desa, penyusunan data based desa dan kelurahan, bimtek, dan koordinasi.

8 Provinsi, 10 Kabupaten, 20 Desa

32 Provinsi 64 Kabupaten 128 Desa

· Meningkatnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

· Jumlah fasilitasi peningkatan kapasitas melalui TOT, Bimtek peningkatan kapasitas aparat desa dan kelurahan

600 Orang dari 32 Provinsi, 18 Kab/Kota

1000 Orang dari 32 Provinsi, 32 Kab/Kota

a. Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP)

Pelayanan percepatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran di kecamatan dan desa/ (PNPM-Perdesaan); PNPM-RISE (PISEW); DAN PNPM-LMP sesuai standar.

· Mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis dan efektif dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat.

48.782,0

II.L.010.9




(Rp Miliar)

TARGET

2014

· Jumlah fasilitasi pemantapan Badan Permusyawaratan Desa melalui Bintek, Orientasi, Koordinasi, Monitoring dan evalusasi

15 Provinsi 30 Kabupaten 60 BPD

32 Provinsi 192 Kab 384 BPD

· Jumlah pelatihan di bidang pemberdayaan aparatur desa/kelurahan sesuai standar

27 Angkt 147 Angkt K)

· Jumlah pelatihan di bidang pemberdayaan lembaga masyarakat desa/kelurahan sesuai standar

30 Angkt 174 Angkt K)

· Biaya rata-rata pelayanan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, administrasi umum, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga.

100% 1

d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Pelatihan Masyarakat

311,3

■ Pelayanan pengembangan kelembagaan dan pelatihan masyarakat sesuai standar.

■ Jumlah pelatihan yang diberikan bagi masyarakat perdesaan melalui penyusunan kurikulum dan modul, pelatihan, sinkronisasi, TOT;

12 Angkt 480 orang dari 32 Prov

25 Angkt 1000 orang dari 32 Prov

■ Jumlah fasilitasi pendataan potensi desa melalui Pedataan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan, Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan

33 prov, 394 Kab 5 Kelurahan dan 5 Desa

33 prov, 468 Kab 5 Kelurahan dan 5

Desa■ Jumlah Program dan Kegiatan masuk desa dan peningkatan system perencanaan partisipatif melalui Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan Monitoring dan evaluasi.

12 Kegiatan di 32 Provinsi, 12 Kabupaten

32 Kegiatan di 32 Provinsi, 32 Kabupaten

c. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Dan Desa Lingkup Regional

· Meningkatkan kapasitas Aparat dan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

137,0

II.L.010.10




(Rp Miliar)

TARGET

2014

■ Jumlah penataan ruangan kawasan pedesaan melalui fasilitasi Pemda dalam penyusunan perda tentang tata ruang kawasan perdesaan, pengembangan Pusat pertumbuhan antar desa (PPTAD), bimtek, dan koordinasi.

10 Kab. di 10 Provinsi 50 Kab di 25 Provinsi

■ Menata kembali peranan dan fungsi lembaga masyarakat, khususnya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain.

33 prov 33 prov

468 kab 468 kab

12 lkeg 48 lkeg

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelatihan masyarakat

Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat untukberpartisipasi dalam pembangunan

Jumlah daerah tertinggal yang memperoleh

fasilitasi peningkatan kelembagaan dan

pelatihan masyarakat (provinsi)

32 prov

e. Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

216,5

33 Prov. 33 Prov.

15 Kab 36 Kab

6 Keg. 10 Keg.

33 prov 33 prov

468 kab 468 kab

■ Jumlah Fasilitasi penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di desa melalui Bimtek, pelatihan, pendataan

· Jumlah fasilitasi kesejahteraan sosial melalui Sosialisasi, Bimtek dan Identifikasi pendataan serta penguatan kelembagaan di daerah.

· Jumlah fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelemb. Posyandu, Pendataan Posyandu, peningkt. Peran posyandu dlm kesehatan keluarga, pelaks. Bangdesmadu.

· Pelayanan pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat sesuai standar.

II.L.010.11




(Rp Miliar)

TARGET

2014

33 Prov 33 Prov

50 Kab 50 Kab

7 Keg. 10 Keg.

15 Kab 50Kab

13 Keg 7 Keg

· Jumlah dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan pemberdayaan perempuan melalui pendataan, bintek, dan pemberantasan buta aksara;

10 Kab. di 10 Provinsi 50 Kab di 25 Provinsi

f. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 287,8

· Terwujudnya usaha masyarakat di perdesaan yang maju, mandiri dan berorientasi pada pemenuhan permintaan pasar, dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional

Jumlah Fasilitasi Pemda dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat tertinggal termasuk PNPM-PISEW

33 Prov. 32 Kab 33 Prov. 32 Kab

· Terwujudnya usaha ekonomi masyarakat di perdesaan yang maju, mandiri dan berorientasi pada pemenuhan permintaan pasar, dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

· Jumlah fasilitasi pelaksanaan peningkatan usaha ekonomi keluarga melalui TOT dan pelatihan kewirausahaan, pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat pesisir dan penguatan kelembagaan BUMKEL.

15 Kab 50Kab

13 Keg 7 Keg

· Jumlah fasilitasi tenaga kerja perdesaan yang memperoleh pembinaan dan perlindungan keselamatan kerja perdesaan melalui peningkatan kemampuan tenaga kerja pedesaan di wilayah perbatasan antar Negara, penyusunan permendagri, pelatihan dan orientasi.

· Jumlah pelaksanaan pembinaan budaya nusantara melalui inventarisai KAT, pelestarian Adat dan Budaya Nusantara dengan pemberian stimulant kepada pemerhati adat dan budaya

II.L.010.12




(Rp Miliar)

TARGET

2014

· Jumlah fasilitasi usaha ekonomi masyarakat tertinggal melalui pelatihan, pemetaan/identifikasi, koordinasi, sosialisasi, penyusunan proksi kemiskinan serta pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat tertinggal; (termasuk PNPM-PISEW) .

33 Prov. 33 Prov.

15 Kab 36 Kab

· Jumlah fasilitasi pelaksanaan usaha perkreditan dan simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro pedesaan melalui Bintek, koordinasi, dan pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat,

33 Prov 33 Prov

6 Keg. 8 Keg.

· Persentase Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan/UED-SP yang berfungsi

20% 0,7

· Jumlah fasilitasi pengembangan dan pengelolaan pasar desa/ pasar lokal dan pengembangan informasi pasar melalui Bintek Pengelolaan Pasar Desa bagi aparat pemerintah Desa, Pengelola Pasar dan BPD, memberikan Stimulan kepada Pasar Desa;

33 Prop 33 Prop

10 Kab, 20 Desa 10 Kab, 60 Desa

· Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdesaan terutama sarana prasarana pemasaran hasil produksi masyarakat desa

· Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi masyarakat desa

20 pasar 235 pasar K)

· Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdesaan terutama sarana prasarana pemasaran hasil produksi masyarakat desa

· Tingkat pelayanan dan akses masyarakat terhadap sarpras perdesaan

- 80 Kab

II.L.010.13




(Rp Miliar)

TARGET

2014

· Tersusunnya RTR desa oleh Kab/Kota · Tersusunnya RTR desa oleh kab/kota - 120 Kab.

· Pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat sesuai standar.

· Jumlah fasilitasi usaha di bidang pertanian dan pangan yang berada di perdesaan melalui Bintek CPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, koordinasi, serta pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD).

33 Prov. 33 Prov.

15 Kab 36 Kab

6 Keg 10 Keg

g. Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna

165,8

· Pelayanan pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai standar.

· Jumlah fasilitasi pelaksanaan pengelolaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan melalui pelatihan, rakor, supervisi, BLM dan evaluasi dengan kegiatan:

(a) pemanfaatan lahan kritis sebagai pilot project DME

14 desa di 13 provinsi 20 desa di 20 provinsi

(b) Pengelolaan Desa Hutan 4 desa, 4 provinsi 5 desa, 5 provinsi

(c) Pengelolaan Hutan Mangrove 1 desa 1 provinsi 2 desa, 2 provinsi

· Jumlah fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana perdesaan melalui orientasi, pelatihan, koordinasi, bintek AMPL (PAMSIMAS).

33 Prov. 33 Prov.

32 Kab 10 Keg.

II.L.010.14




(Rp Miliar)

TARGET

2014

· Jumlah hasil kajian dan pemetaan kebutuhan teknologi perdesaan yang diterapkan termasuk di wilayah perbatasan.

32 provinsi 32 provinsi

50 kab. tertinggal 50 kab. tertinggal

· 33 Provinsi · 33 Provinsi

· 35 Kab/Kota · 35 Kab/Kota

· 4 Pokmas 20 Pokmas K)

· 20 Posyantekdes 100 Posyantekdes K)

· 8 Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

40 UMK K)

3. PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

731,2

a. Penataan Urusan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Terselenggaranya penguatan dan pemantapan urusan pemerintahan daerah pada aspek pelaksanaan dan pengembangan urusan pemerintahan daerah, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan.

Jumlah Kebijakan penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan dalam revisi UU No. 32 Tahun 2004.

1 Kebijakan 1 Kebijakan K) 62,9

Jumlah Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai turunan dari revisi UU No. 32 Tahun 2004.

1 Peraturan Pemerintah

K)

Jumlah Sosialisasi penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan kepada K/L dan Pemerintah Daerah.

1 Paket K)

· Jumlah fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi tepat guna melalui Pelatihan, Bintek Posyantekdes, BLM, Gelar TTG, Koordinasi, dan Monev

II.L.010.15




(Rp Miliar)

TARGET

2014

Persentase pelaksanaan urusan yang telah menjadi kewenangan pemerintahan daerah

- 100%

Persentase daerah yang sudah menyelesaikan perda mengenai kewenangan/urusan (wajib dan pilihan) pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.

30% 100%

Persentase Perda kewenangan/urusan pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yang telah

30% 100%

Jumlah bidang urusan yang telah disusun Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) oleh K/L dan fasilitasi implementasi

5 bidang urusan 31 bidang urusan

Terwujudnya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan peraturan perundang-undangan desentralisasi dan otonomi daerah, baik di Pusat maupun antara Pusat dan Daerah dalam rangka reformasi regulasi secara bertahap.

Persentase peraturan perundang-undangan sektoral yang diinventarisasi yang belum sejalan dengan peraturan perundang-undangan desentralisasi dan otonomi daerah di pusat dan di daerah

100% 100%

Persentase harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral dengan peraturan perundang-undangan desentralisasi dan otonomi daerah di pusat

20% 60%

Terevaluasinya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Persentase daerah yang dievaluasi kinerja penyelenggaranan pemerintahan

100% 100% 60,5

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai tindaklanjut dari pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah

Persentase daerah yang meningkat kinerja pemerintahan daerahnya dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah

60% 90%

c Penetapan Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Tersusunnya SPM Bidang lainnya yang belum diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2009

Jumlah SPM yang ditetapkan 13 SPM 17 SPM 7,5

b Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah

II.L.010.16




(Rp Miliar)

TARGET

2014

Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diterapkan oleh Daerah

5 SPM 17 SPM 20,0

Jumlah bidang SPM yang dimonitor penerapannya - 17 bidang SPM K)

Jumlah bidang SPM yang dievaluasi penerapannya - 17 bidang SPM K)

Terbitnya UU Keistimewaan DIY Jumlah undang-undang 1 UU 1 UU K) 25,0

Tersusunnya dan terimplementasinya peraturan pelaksana seluruh UU yang mengatur otonomi khusus

Jumlah peraturan pelaksana turunan UU yang mengatur daerah dengan otonomi khusus

3 RPP dan 2 Perpres 3 RPP dan 2 Perpres K)

Terevaluasinya perkembangan Daerah Otonom Baru Persentase daerah otonom baru (< 3 th) yang dievaluasi 100% 100%

Jumlah Strategi Dasar Penataan Daerah 1 paket 1 paket K) 20,0

Persentase evaluasi setiap usulan pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah sesuai dengan PP No 78 tahun 2007

- 100%

Jumlah daerah otonom baru yang terbentuk berdasarkanusulan Pemerintah

- 0 (nol)

g. Pembinaan administrasi pejabat negara di daerah dan DPRD

Kapasitas kepala daerah dan pimpinan DPRD yang memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kepala daerah 5 kabupaten/kota terpilih di

setiap provinsi pada 33 provinsi.

Kepala daerah di 478 kabupaten/kota

otonom.

K) 18,7

Pimpinan DPRD 5 kabupaten/kota terpilih di

setiap provinsi pada 33 provinsi.

Pimpinan DPRD di 491 kabupaten/kota

otonom

K)

f. Penghentian/pembatasan pemekaran wilayah

e. Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus

Terlaksananya seluruh mekanisme pengusulan pemekaran dan penggabungan daerah sesuai dengan PP No 78 tahun 2007, dalam rangka penghentian/pembatasan pemekaran wilayah/pembentukan daerah otonom baru.

Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik di Daerah

Meningkatnya Implementasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah.

d

Jumlah kepala daerah dan pimpinan DPRD yang mengikuti kegiatan orientasi bagi peningkatan kemampuan dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan daerah, legislasi, penganggaran, dan pengawasan, serta inovasi pemerintahan dan pembangunan.

II.L.010.17




(Rp Miliar)

TARGET

2014

Kepala daerah provinsi pada 33 provinsi.

Kepala daerah provinsi pada 33

provinsi.

K)

Pimpinan DPRD provinsi pada 33 provinsi.

Kepala daerah dan pimpinan DPRD provinsi pada 33

i i

K)

Jumlah laporan evaluasi terhadap peningkatan kapasitas kepala daerah dan DPRD

1 paket K)

Jumlah perwakilan dari masing-masing komisi DPRD yang mengikuti diklat Regulatory Impact Assesment (RIA) atau harmonisasi peraturan perundangan.

Perwakilan dari masing-masing komisi DPRD di 5 kabupaten/kota terpilih di setiap provinsi pada 33

provinsi.

Perwakilan dari masing-masing

komisi DPRD di 491 Kab/Kota

K)

Jumlah laporan evaluasi kualitas Perda yang berasal dari usul inisiatif DPRD

1 paket K)

Persentase revisi terbatas UU No. 32 tahun 2004 terkait dengan efisiensi pelaksanaan Pilkada

100% 100% 3,0

Jumlah UU tentang PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1 UU 1 UU K)

Jumlah penetapan UU tentang pemerintahan daerah sebagai revisi UU No. 32 Tahun 2004

1 UU 1 UU K) 9,5

Persentase penyelesaian penyusunan peraturan pelaksanaan UU hasil revisi UU No. 32 Tahun 2004

100%

Jumlah sosialisasi peraturan bidang otonomi daerah 1 paket 5 paket K)

Terselenggaranya dukungan pelayanan teknis dan administrasi berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah

Penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah

Tersusunnya UU tentang PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan terselenggaranya Pilkada yang efisien.

Meningkatnya kualitas Perda yang berasal dari usul inisiatif DPRD

h

i Penyusunan Peraturan Perundangan Pemerintahan Daerah

II.L.010.18




(Rp Miliar)

TARGET

2014

4. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

1.655,0

a. Pengembangan Kawasan dan Otorita Meningkatnya pengembangan kawasan dan otorita di daerah Persentase fasilitasi kawasan otorita, kawasan industri dan perdagangan bebas, dan kawasan kepentingan umum yang dikelola dan dikembangkan

65% 90% 105,8

Meningkatnya sarpras Pemerintahan Pasca Bencana/pengurangan resiko bencana

Persentase sarpras yang diberikan kepada daerah 40% 75%

Meningkatnya kapasitas aparat dalam upaya penanggulanganbencana daerah dan bahaya kebakaran

Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran

75% 75%

c. Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah

Persentase peningkatan jumlah daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik.

10% 20% dari jumlah di tahun 2013

141,4

Persentase jumlah daerah yang menerima manfaat dari kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik.

50% 75%

Jumlah sistem database dan sistem monev kerja sama daerah yang disusun

1 paket K)

Jumlah pemetaan pelaksanaan Kerjasama Daerah baik yang sukses maupun yang gagal

1 paket K)

Jumlah pemutakhiran pemetaan pelaksanaan kerja sama daerah baik yang sukses maupun yang gagal

2 paket K)

b. Pengembangan Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

211,7

Meningkatnya daerah yang menerima manfaat dari kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik

II.L.010.19




(Rp Miliar)

TARGET

2014

Meningkatnya kerjasama antar daerah Persentase jumlah kegiatan fasilisasi kerjasama antar daerah yang diusulkan

75% 75%

Tersusunnya regulasi Pusat tentang administrasi pelayanan terpadu di tingkat kecamatan

Jumlah Permendagri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

1 Permendagri 1 Permendagri K)

Terlaksananya administrasi pelayanan terpadu di tingkat kecamatan.

Persentase kabupaten/kota yang telah melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan

10% kabupaten/kota telah memiliki dan menerapkan

regulasi pelayanan terpadu di tingkat

kecamatan

50% kabupaten/kota telah memiliki dan

menerapkan regulasi pelayanan terpadu di tingkat kecamatan

d. Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan

Persentase jumlah rumusan kebijakan dan produk hukum penataan wilayah administrasi dan penegasan batas daerah, pengembangan wilayah perbatasan, toponimi, dan pertanahan.

75% 95% 977,2

Jumlah segmen penataan dan penegasan batas wilayah administrasi perbatasan antar daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundangan

15 segmen 15 segmen

Persentase pemetaan rupabumi (toponimi) 15% 100%

Meningkatnya kemampuan pengelolaan Pos Lintas Batas (PLB) internasional dan tradisional secara terpadu yang telahdisepakati antar negara

Jumlah Pos lintas Batas tradisional dan internasional dengan kualitas manajemen pengelolaan serta fasilitas pendukung yang memadai

3 3

Terfasilitasinya pengembangan dan penataan wilayah administrasi, penegasan batas daerah, perbatasan antar negara, toponimi, dan pertanahan

II.L.010.20




(Rp Miliar)

TARGET

2014

Terfasilitasinya penguatan kelembagaan wilayah perbatasan antar negara

Prosentase penguatan kelembagaan di pusat dan daerah dalam rangka penanganan perbatasan antar negara.

25% 100%

Meningkatnya sarpras perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar dalam rangka pelayanan umum pemerintahan

Prosentase jumlah kab/kota di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar yang mendapat sarpras perbatasan antar negara

25% 100%

Meningkatnya kerjasama perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG)

Jumlah provinsi yang termasuk ke dalam perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG

6 6

5. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

949,0

a. Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen

Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan.

Jumlah perda yang dikaji 3.000 perda 20.000 perda K) 12,5

b. Jumlah evaluasi pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007 1 paket 1 paket 6,0

Jumlah PP pengganti PP No. 41 Tahun 2007 yang disahkan

1 PP K)

Persentase daerah yang melaksanakan PP pengganti PP No. 41 Tahun 2007

100%

Jumlah laporan monitoring pelaksanaan PP pengganti PP No. 41 Tahun 2007

2 laporan K)

Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja

Tersusunnya peraturan pemerintah pengganti PP No 41 tahun 2007 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya agar organisasi perangkat daerah dapat efektif dan efisien dalam melaksanakan seluruh SPM yang telah ditetapkan serta mengharmoniskan dengan amanat perundang-undangan sektor dalam pembentukan organisasi sektor di daerah.

II.L.010.21




(Rp Miliar)

TARGET

2014

Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan PP pengganti PP No. 41 Tahun 2007

1 laporan K)

6. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

350,0

a. Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan Peningkatan efektifitas pemanfaatan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan

Persentase Provinsi, kabupaten/kota yang telah memanfaatkan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan

70% 90% 15,1

Optimalisasi penyerapan DAK oleh daerah Persentase daerah yang telah Optimal (100%) menyerapDAK

70% 90%

Terwujudnya tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan

Jumlah rekomendasi kebijakan untuk dukungan materi sebagai masukan terhadap revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

1 paket rekomendasi kebijakan

1 paket rekomendasi kebijakan

K)

Jumlah Permendagri 6 18 K)

Jumlah Surat Edaran Mendagri 2 SE 6 SE K)

b. Pembinaan Administrasi Anggaran Daerah Persentase kabupaten/kota yang proporsi belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung

30% 60% 37,6

Persentase rata-rata belanja modal terhadap total belanja daerah (Propinsi)

26% 30%

Tersusunnya kebijakan/regulasi di bidang fasilitasi dana perimbangan yang dapat diimplementasikan di daerah

Peningkatan kualitas belanja daerah dalam APBD

II.L.010.22




(Rp Miliar)

TARGET

2014

Penetapan APBD secara tepat waktu Persentase jumlah APBD yang disahkan secara tepat waktu.

60% 90%

Meningkatnya pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah

Persentase rata-rata perolehan pajak dan retribusi daerah terhadap APBD Kab/Kota

4,60% 11,80%

Persentase rata-rata perolehan pajak dan retribusi daerah terhadap APBD Provinsi

44,50% 48%

Meningkatnya Optimalisasi investasi daerah dan pengelolaanbarang milik daerah

Persentase rata-rata hasil penerimaan Investasi dan barang milik daerah terhadap PAD

3% 7%

Meningkatnya kemampuan administrasi pendapatan dan investasi daerah

Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi peningkatan kemampuan administrasi pendapatan dan investasi daerah

0% 50%

Provinsi dan kabupaten/ kota memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Persentase daerah provinsi, Kab/Kota ber-LKPD dengan status WTP.

15% 100%

Penetapan dan penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu

Persentase penetapan dan penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu.

40% 90%

7. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN

718,0

a. Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemerintahan dan Politik

Terintegrasinya seluruh diklat bagi PNS Daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, politik dan penerapan SPM di daerah

Jumlah Grand Strategy penyelenggaraan diklat 1 1 K) 42,3

Jumlah sosialisasi Grand Strategy penyelenggaraan diklat

1 paket K)

Jumlah daerah pelaksana Grand Strategy penyelenggaraan diklat

33 provinsi

21,0

30,7 Pembinaan Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah

Pembinaan dan Fasilitasi Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah

c.

d.

II.L.010.23




(Rp Miliar)

TARGET

2014

Jumlah camat peserta diklat teknis pemerintahan 150 510 K)

Jumlah provinsi/angkatan diklat penguatan pemerintahan dan politik bagi anggota DPRD, pejabat pemerintahan Provinsi dan Kabupaten dan Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, politik dan SPM

33 Provinsi (52 Angkatan)

K)

Jumlah peserta orientasi pengenalan tugas bagi anggota DPRD hasil Pemilu 2014

3,000 K)

Jumlah angkatan diklat calon camat 3 K)

8. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

6.900,0

Jumlah kabupaten/kota yang memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk.

497 497

Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari

4,2 juta jiwa di 6 kab/kota 172 juta jiwa di 497 kab/kota

K)

b. Pengelolaan Informasi Manajemen Kependudukan

Terlaksananya penataan sistem koneksi SIAK yang berbasis NIK dengan sistem informasi Kementerian/Lembaga melaluipembangunan dan pengembangan data warehouse berbasis data kependudukan dengan NIK Nasional

Jumlah koneksitas Kementerian/ Lembaga yang telah mengembangkan data warehouse berbasis data kependudukan dengan data warehouse NIK Nasional.

4 K/L 15 K/L K) 148,8

a. 6.600 (Angka sementara untuk 5 tahun. Kepastian alokasi dana pertahun menunggu penyelesaian Grand Design )

Pengembangan Sistem Adminstrasi Kependudukan (SAK) Terpadu

Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu.

II.L.010.24




(Rp Miliar)

TARGET

2014

Jumlah smart card atau dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian/ Lembaga yang telah mengembangkan data warehouse berbasis data kependudukan dengan NIK Nasional untuk peningkatan pelayanan publik

- 23 K)

Jumlah daerah yang telah menetapkan perda sebagai amanat UU No. 23 tahun 2006 dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan

127 Kab/Kota 497 Kab/kota

Jumlah peraturan pelaksana UU No. 23 Tahun 2006 dan peraturan tentang penyelenggaraan registrasi penduduk dan catatan sipil

4 Permendagri 18 permendagri

Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi 52,3* 70

Indeks Kesehatan Masyarakat Sipil - 3

Indeks Kebebasan Sipil 75,7* 80

Indeks Hak-Hak Politik 53* 70

Prosentase kebijakan/peraturan perundangan yang dilaksanakan oleh pemda dan para pemangku kepentingan

- 80%

Prosentase forum dialog publik yang efektif - 80%

a. Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyaratan

Terlaksananya penyusunan kebijakan, fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran organisasi politik dan kemasyarakatan

1. Prosentase kemajuan rancangan revisi terbatas UU Parpol

55% 100% 184,5

2. Jumlah parpol yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas

- 9 parpol

15,4 c. Penataan Kebijakan Perkembangan Kependudukan

Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan yang baik sebagai upaya reformasi pelayanan registrasi penduduk dan pencatatan sipil.

625,8 9. PROGRAM PEMBINAAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Meningkatnya komitmen dan dukungan pemangku kepentingan terhadap berjalannya proses demokratisasi dan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

II.L.010.25




(Rp Miliar)

TARGET

2014

3. Jumlah dokumen Indeks Kesehatan Masyarakat Sipil

- 1 Dokumen K)

4. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas

580 Ormas, LSM dan LNL

2.580 Ormas, LSM dan LNL

K)

5. Prosentase kemajuan rancangan revisi UU No. 8 tahun 1985 tentang Ormas

55% 100%

6. Prosentase kemajuan penyusunan rumusan kebijakan, perbaikan mekanisme dan prosedur penyelenggaraan kebijakan publik yang melibatkan masyarakat

- 100%

7. Prosentase kemajuan pengembangan Democracy Trust Fund

- 85%

8. Jumlah laporan fasilitasi pertemuan, forum dan uji publik untuk masukan penyusunan naskah akademis dan draft RPP Insentif Perpajakan.

- 3 laporan (1 laporan masukan hasil

pertemuan/forum, 1 laporan masukan hasil uji publik, 1

laporan sosialisasi)

K)

9. Prosentase kumulatif provinsi/ kabupaten/kota yang mendapatkan sosialisasi dan fasilitasi peningkatan peran FKUB

50% 85%

10. Jumlah dokumen evaluasi UU No 9 Tahun 1961 mengenai Pengumpulan Uang atau Barang

- 2 K)

II.L.010.26




(Rp Miliar)

TARGET

2014

11. Jumlah publikasi best practices dan inovasi praktek demokrasi

- 200 K)

12. Prosentase kumulatif wilayah Indonesia yang mendapatkan fasilitasi peningkatan peran forum publik

- 65%

Kajian PP tentang Partai Lokal di Aceh

PP tentang Partai Lokal di Aceh

Permendagri tentang Pelaksanaan Koordinasi

Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing

Permendagri tentang Pelaksanaan Koordinasi

Pemantauan Orang Asing dan Lembaga

Asing

Permendagri tentang Fasilitasi Pelayanan dan

Pemantauan Tenaga Kerja Orang Asing

Permendagri tentang Fasilitasi Pelayanan

dan Pemantauan Tenaga Kerja Orang

Asing

25% pemda bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil

70 % pemda bekerja sama dengan

organisasi masyarakat sipil

13. Tahapan perumusan kebijakan yang mendorong peran dan keberlanjutan organisasi politik dan kemasyarakatan dan mendorong kerja sama organisasi kemasyarakatan dengan pemda

II.L.010.27




(Rp Miliar)

TARGET

2014

- PP tentang Bantuan Keuangan Parpol

- Permendagri tentang Pedoman

pelaksanaan Bantuan Keuangan

Parpol

18. Tingkat kepuasan pelayanan organisasi kemasyarakatan, termasuk data basenya.

50% 75%

b. Fasilitasi Penanganan Konflik Terlaksananya penyusunan kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik

1. Prosentase kemajuan penetapan UU Penanganan Konflik

- 100% 88,1

2. Prosentase kumulatif provinsi/ kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi pembentukan dan fasilitasi pelembagaan penguatan forum dialog penyelesaian konflik

40% 75%

3. Jumlah angkatan aparatur pemda yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan manajemen konflik dan negosiasi

8 48 K)

4. Jumlah wilayah yang mendapatkan fasilitasi penanganan konflik berkaitan dengan aspek pemerintahan dan keamanan

6 wilayah pasca konflik (NAD, Kalteng, Sulteng, Maluku, Maluku Utara

dan Papua Barat)

· 8 wilayah pasca konflik (NAD,

Kalteng, Sulteng, Maluku, Maluku

Utara, Papua, Papua Barat dan NTT)

II.L.010.28




(Rp Miliar)

TARGET

2014

- · 16 wilayah rawan konflik

- · 10 wilayah potensi konflik

5. Jumlah dokumen laporan situasi daerah 1 laporan puskomin 5 laporan puskomin K)

6. Jumlah paket kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dalam penanganan konflik

- 400 paket kerjasama di 33 provinsi

K)

c. Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan

1. Prosentase jumlah penyelesaian rumusan kebijakan pengembangan nilai kebangsaan Indonesia yang tepat waktu

- 87% 50,4

2. Jumlah modul pengembangan nilai kebangsaan - · 4 Modul (3 Modul Wawasan

Kebangsaan dan 1 Modul Bingkai Kebangsaan)

K)

II.L.010.29




(Rp Miliar)

TARGET

2014

- · 3 Modul ( 1 Modul Pembauran

Kebangsaan, 1 Modul Pancasila

sebagai Dasar Negara dan Ideologi

Bangsa, 1 Modul Ketahanan Bangsa)

K)

- · 3 Modul Bela Negara

K)

- · 2 Modul (1 Modul

Pengembangan Nilai-Nilai Pranata Sosial,

1 Modul Pengembangan Nilai-

Nilai Budaya)

K)

II.L.010.30




(Rp Miliar)

TARGET

2014

3. Jumlah forum sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan, aparatur pemerintah

- 85 K)

4. Jumlah peserta TOT/peningkatan kapasitas kader pembauran

- 196 orang dari 28 provinsi

K)

d. Pembinaan dan Pengembangan Budaya Politik

Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan budaya politik yang berdasarkan pada 4 pilar negara (Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI)

1. Prosentase penyusunan rumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan budaya politik yang akuntabel dan tepat waktu

- 90% 98,1

2. Prosentase penyusunan rumusan kebijakan pendidikan perdamaian yang akuntabel dan tepat waktu

- 82,50%

3. Jumlah paket kerja sama pembinaan dan pengembangan budaya politik di wilayah miskin, terisolasi, perbatasan dan kaum marjinal

- 536 K)

4. Jumlah paket kerja sama sosialisasi perundang-undangan dan cinta tanah air

- 536 paket kerjasama di 33 provinsi

K)

5. Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kelompok kerja demokrasi dan pendampingan pusat pendidikan kewarganegaraan


6. Jumlah akumulasi provinsi yang membangun dan memperkuat pusat pendidikan kewarganegaraan/politik rakyat

- 25 provinsi

II.L.010.31




(Rp Miliar)

TARGET

2014

7. Jumlah materi/modul pendidikan politik bagi calon pemilih pemula

3 Modul tentang Pendidikan Politik bagi calon pemilih Pemula

15 Modul tentang Pendidikan Politik bagi calon pemilih

Pemula

K)

e. Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik

1. Prosentase penyusunan rumusan kebijakan fasilitasi lembaga perwakilan dan pengembangan partisipasi politik yang akuntabel dan tepat waktu

50% 90% 68,5

2. Prosentase penyusunan mekanisme partisipasi politik rakyat dalam keterlibatan penyusunan kebijakan publik dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan tepat waktu

50% 90%

3. Prosentase pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja antar pemerintah dengan lembaga perwakilan

50% 90%

4. Jumlah forum komunikasi politik - 12 K)

5. Prosentase laporan pemantauan dan pelaporan perkembangan politik yang tepat waktu

75% 95%

6. Jumlah dokumen evaluasi sistem dan pelaksanaan pemilihan umum

1 5 K)

7. Prosentase kemajuan penetapan rancangan revisi UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

100% 100%

9. Prosentase kemajuan penyusunan rancangan revisiterbatas UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

50% 100%

II.L.010.32




(Rp Miliar)

TARGET

2014

10. Prosentase kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

50% 100%

11. Prosentase kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

50% 100%

12. Jumlah paket kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam peningkatan partisipasi politik perempuan

- 400 K)

Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi Sekretariat Jenderal dan Kementerian Dalam Negeri untuk kategori fasilitas tertentu.Persentase pembangunan sarana dan prasarana kampus IPDN Daerah.

25% (4 daerah) 100%

11. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan.

Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti.

45% 65% 181,0

12. PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Persentase tingkat ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja lingkup Kemendagri

80% 90% 200,0

Persentase tingkat ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di provinsi

80% 90%

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana kementerian.

1.735,0 10.

II.L.010.33




(Rp Miliar)

TARGET

2014

Persentase tingkat penyelesaian kasus-kasus dan pengaduan khusus atas Petunjuk Menteri di unit kerja lingkup Kemendagri dan Provinsi serta Kabupaten/Kota tertentu.

80% 80%

Peningkatan jumlah lulusan pendidikan kader dengan predikat “Dengan Pujian” dan atau “cum laude”.

4% dari jumlah praja 5% dari jumlah praja

Naik 2,5% (0,1 dari skala 4)

Naik 2,5% (0,1 dari skala 4) dari kondisi tahun 2013

Nilai rata-rata > 2 Nilai rata-rata > 2

67.155,4

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014) * indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2007

1.262,6 PENDIDIKAN KEPAMONGPRAJAAN Tersedianya kader aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang professional dan berkualitas pada derajat program vokasi, akademik dan profesi.

Peningkatan rata-rata nilai pendidikan (pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan)

TOTAL ALOKASI KEMENDAGRI 2010-2014

13.

II.L.010.34

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

2010

1. % prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diadopsi 80% 80%

2. % dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN 2015

100% 100%

1.1 Kerjasama ASEAN bidang Politik dan Keamanan

1. Jumlah pertemuan/kegiatan/seminar/sidang yang diikuti oleh Indonesia

68 350 K) 43,9

2. Terlaksananya grand design nasional pelaksanaan Cetak Biru Politik-Keamanan ASEAN

Penjabaran kerangka implementasi Cetak Biru

Politik-Keamanan ASEAN

80% terlaksana

3. Jumlah provinsi/wilayah daerah yang telah memperoleh sosialisasi tentang Cetak Biru ASEAN bidang Politik dan Keamanan

7 33 K)

4. Jumlah pelaksanaan kegiatan terkait dengan dukungan RI kepada Timor Leste dalam upaya menjadi anggota ASEAN.

10 38 K)

5. Jumlah kegiatan terkait pelaksanaan Pertemuan Resmi ASEAN dan Persiapan Indonesia menjadi Ketua ASEAN pada 2013.

2 11 K)

SASARAN INDIKATOR

Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN

1.

No PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS

TARGET

2014

200,1


Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan Komunitas ASEAN di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.


(Rp. Miliar)

Terlaksananya peran Indonesia dalam mewujudkan komunitas ASEAN di bidang Politik dan Keamanan

II.L.011.1


2010

SASARAN INDIKATORNo PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS

TARGET

2014


(Rp. Miliar)

1. % partisipasi Indonesia dalam pertemuan/kegiatan/seminar/sidang

100 % keikutsertaan dalam sidang, dan 76 kertas posisi

100 % keikutsertaan dalam sidang,dan 407

kertas posisi

K)

2. % partisipasi dalam upaya menjaga sentralitas ASEAN dalam hubungan ekonomi dengan mitra wicara (sidang dengan mitra wicara)

100 % keikutsertaan dalam sidang, dan 20 kertas posisi

100 % keikutsertaan dalam sidang, dan 100

kertas posisi

K)

3. Jumlah kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman publik mengenai integrasi ekonomi ASEAN

8 kegiatan, di Pulau Jawa 40 kegiatan di Pulau Jawa, Sumatera,

Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

K)

1. Jumlah pertemuan/kegiatan/seminar/sidang yang diikuti oleh Indonesia

38 195 K)

2. Jumlah pertemuan koordinasi kerjasama Fungsional/Sosial-Budaya ASEAN dalam rangka ASEAN Senior Official Committee mengenai ASCC di luar negeri

2 11 K)

3. Jumlah rapat koordinasi teknis dengan instansi teknis terkait dalam rangka persiapan sidang terkait kebijakan politik luar negeri

4 22 K)

4. Jumlah kegiatan sosialisasi perkembangan isu-isu di bidang Sosial-Budaya dalam kerangka ASEAN kepada masyarakat

5 kali kegiatan sosialisasi dan 1 kali event internasional

22 kali kegiatan sosialisasi dan 7 kali event internasional

K)

5. % provinsi yang telah memperoleh sosialisasi mengenai Cetak Biru Sosial-Budaya ASEAN kepada masyarakat dan guru SMP/SMA

20% (7 propinsi dari 33 propinsi)

100% (33 provinsi) K)

Terlaksananya peran Indonesia dalam mewujudkan komunitas ASEAN di bidang Sosial Budaya

Terlaksananya peran Indonesia dalam mewujudkan komunitas ASEAN di bidang ekonomi dengan karakteristik utama pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global

1.2

Kerjasama ASEAN bidang Fungsional1.3

Kerjasama ASEAN bidang Ekonomi 21,7

22,0

II.L.011.2


2010


TARGET

2014


(Rp. Miliar)

1. Jumlah pertemuan/sidang dalam rangka implementasi kesepakatan kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial budaya

60 300 K)

2. Jumlah kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman publik mengenai hubungan ASEAN dengan Mitra Wicara serta perkembangan dan tindak lanjut implementasi Plan of Action kerjasama ASEAN dengan Mitra Wicara

4 22 K)

1. Tingkat keberhasilan rekomendasi/ gagasan Pemri yang diterima dalam sidang terkait penanganan isu-isu multilateral dan pemajuan kerjasama multilateral

70% 70%

2. Tingkat dukungan lintas sektoral dalam penanganan isu-isu multilateral dan implementasi kesepakatan multilateral

80% 80%

3. Tingkat keberhasilan pencalonan pemerintah/ individu dalam keanggotaan/jabatan pada badan di berbagai fora internasional

60% 60%

1. Jumlah prakarsa Indonesia untuk mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB.

4 20 K)

2. Jumlah posisi pemri yang disampaikan dalam sidang internasional

10 50 K)

3. Jumlah koordinasi teknis 19 119 K)

4. Jumlah partisipasi Indonesia pada sidang internasional 7 35 K)

5. Jumlah penyelenggaraan pertemuan internasional (Indonesia sebagai tuan rumah)

- 3 K)

Terlaksananya partisipasi Indonesia dalam forum kerja sama multilateral

Kerjasama Multilateral terkait Isu Keamanan Internasional, Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional, Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme

Terlaksananya peran Indonesia dalam mewujudkan Kawasan ASEAN yang Dinamis dan Outward-Looking (kerjasama ASEAN-Australia, China, Canada, Uni Eropa, India, Jepang, Selandia Baru, Republik Korea, Rusia, Amerika Serikat, ASEAN+3, negara-negara East Asia Summit, PBB, Gulf Cooperation Council, MERCOSUR, dan Pakistan

Kerjasama ASEAN dengan Mitra Wicara dan Antar Kawasan

Meningkatnya peran dan diplomasi Indonesia dalam penanganan isu multilateral

2.1

1.787,5

14,61.4

2.

20,6

Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral

II.L.011.3


2010


TARGET

2014


(Rp. Miliar)


2. Jumlah penyelenggaraan pertemuan/kerjasama internasional

12 60 K)

3. Jumlah partisipasi Indonesia pada sidang internasional 4 226 K)

4. Jumlah posisi Pemri yang disampaikan dalam sidang internasional

5 227 K)


17 107 K)



2 10 K)

4. Jumlah partisipasi Indonesia dalam sidang internasional 10 60 K)

1. Jumlah Posisi pemri yang disampaikan dalam sidang internasional

8 40 K)



2 6 K)

4. Jumlah partisipasi Indonesia dalam sidang regional dan multilateral

27 135 K)


22 107 K)



- 2 K)

4. Jumlah partisipasi Indonesia dalam sidang internasional 23 133 K)

2.5

Terlaksananya partisipasi Indonesia dalam forum kerja sama multilateral tentang pemajuan dan perlindungan HAM serta penanganan isu kemanusiaan termasuk penanganan isu residual Timor-Timur, dan penanganan isu kemanusiaan pada tingkat nasional

Kerjasama Multilateral Dalam Rangka Pemajuan dan Perlindungan HAM serta Penanganan Isu Kemanusiaan

Terlaksananya partisipasi Indonesia dalam setiap forum kerja sama multilateral tentang Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HAKI

Kerjasama Multilateral Terkait Isu Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HAKI

Terlaksananya partisipasi Indonesia dalam setiap forum kerja sama multilateral tentang pembangunan ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup serta pembangunan sektoral

Kerjasama Multilateral Terkait Isu Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup

2.2

2.3

2.4

22,8

26,3

40,0

32,7Kerjasama Multilateral Terkait Isu Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang

Terlaksananya partisipasi Indonesia dalam setiap forum kerja sama multilateral tentang sosial budaya dan organisasi internasional negara berkembang

II.L.011.4


2010


TARGET

2014


(Rp. Miliar)

5. Jumlah pertemuan tentang LSM Asing 20 106 K)

6. Tersusunnya grand design kerjasama Selatan-Selatan - Tersusunnya grand design kerjasama Selatan-Selatan


2. Tingkat kelancaran hubungan dan kerjasama bilateral di berbagai bidang.

80% 80%

1. % fasilitasi penyelenggaraan kerjasama 100% 100%

2. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan 15 82 K)

3. Jumlah kunjungan/pernyataan dukungan Kepala Negara/Pemerintahan dan Pejabat Tinggi dari/ke negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik

4 51 K)

4. Jumlah rekomendasi/prakarsa Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan Asia Timur dan Pasifik

5 14 K)

5. % fasilitasi untuk sidang/pameran/forum bisnis (Trade, Tourism and Investment )

100% 100%

6. Tingkat penanganan isu illegal migrant dan human traficking serta isu-isu lainnya

25% 25%

7. Jumlah pelaksanaan koordinasi teknis 30 200 K)

3.2 1. % fasilitasi penyelenggaraan kerjasama 100% 100% 18,8


3. Jumlah kunjungan/pernyataan dukungan Kepala Negara/Pemerintahan dan Pejabat Tinggi dari/ke negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah

8 46 K)

Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

Meningkatnya kerjasama RI dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika

Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik

3.

3.1 27,8

215,7

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah

Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah

II.L.011.5


2010


TARGET

2014


(Rp. Miliar)

4. Jumlah rekomendasi/prakarsa Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan Asia Selatan dan Tengah

2 16 K)


100% 100%

6. Tingkat penanganan isu illegal migrant dan human traficking serta isu-isu lainnya

25% 25%


1. % fasilitasi penyelenggaraan kerjasama 100% 100%


3. Jumlah kunjungan/pernyataan dukungan Kepala Negara/Pemerintahan dan Pejabat Tinggi dari negara-negara di kawasan Sub Sahara Afrika dan pernyataan dukungan resmi dari negara-negara kawasan Sub Sahara Afrika terhadap NKRI

17 92 K)

4. Jumlah rekomendasi/prakarsa Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan Sub Sahara Afrika

4 24 K)


100% 100%


3.4. 1. % fasilitasi penyelenggaraan kerjasama 100% 100% 18,4


3. Jumlah kunjungan/pernyataan dukungan Kepala Negara/Pemerintahan dan Pejabat Tinggi dari negara-negara di kawasan Timur Tengah dan pernyataan dukungan resmi dari negara-negara kawasan Timur Tengah terhadap NKRI

12 63 K)

Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Sub Sahara Afrika

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Sub Sahara Afrika

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Timur Tengah

Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah

3.3 22,4

II.L.011.6


2010


TARGET

2014


(Rp. Miliar)

4. Jumlah rekomendasi/prakarsa Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah (Palestina, Irak, Lebanon dan Sudan)

6 38 K)


100% 100%


1. Jumlah partisipasi Indonesia pada sidang/pertemuan 68 372 K)

2. Tingkat penyampaian posisi Delri dalam mencegah pencantuman isu separatisme di Indonesia dalam dokumen akhir sidang

100% 100%


4. Jumlah penyelenggaraan sidang/sosialisasi/seminar mengenai kebijakan luar negeri RI

10 60 K)

5. Jumlah prakarsa/inisiatif/rekomendasi Indonesia yang diterima

11 61 K)


1. Tingkat kemajuan perundingan yang terkait dengan masalah perbatasan (kualitatif)

20% 100%

2. Tingkat kepastian perumusan perjanjian internasional yang melindungi kepentingan nasional

100% 100%

4.1 1. Jumlah telaahan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri

14 70 K) 64,2

2. Jumlah telaahan terhadap persoalan-persoalan hukum internasional

13 65 K)

3. Jumlah pelaksanaan ratifikasi, penerapan hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan perjanjian internasional

6 30 K)

3.5

Program Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional

Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya di berbagai forum Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (APEC, ARF, ACD, NAASP, AMED, SwPD, PIF, IOR-ARC, CTI, BIMP-EAGA, IMT-GT, dll)

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

Meningkatnya diplomasi bidang hukum dan perjanjian internasional

166,2

41,0

4.

Terselenggaranya penguatan diplomasi melalui optimalisasi perjanjian politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan

Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan

II.L.011.7


2010


TARGET

2014


(Rp. Miliar)

4. Jumlah standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi pembuatan perjanjian internasional

49 245 K)

5. Jumlah pelaksanaan perundingan yang terkait dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral antara RI-Malaysia, Filipina, Singapura, Timor Leste, Vietnam, dan Palau

12 60 K)

6. Tersusunnya dokumen tentang Ocean Policy Penyusunan Rancangan Dokumen tentang Ocean

Policy

Tersedianya dokumen tentang Ocean Policy


2.Tingkat kelancaran hubungan dan kerjasama bilateral di berbagai bidang.

80% 80%

1. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di Indonesia 12 74 K)

2. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di negara-negara kawasan Amerika Utara dan Tengah

19 99 K)

3. Jumlah kunjungan pejabat tinggi dan senior dari/ke negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah

6 40 K)


5. % fasilitasi untuk pameran/forum bisnis di bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata

100% 100%

6. Jumlah koordinasi teknis (interdep) 90 482 K)

7. Jumlah keikut sertaan dalam pameran dan kegiatan kebudayaan di negara-negara Amerika Utara dan Tengah

- 32 K)

Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di Kawasan Amerika Utara dan Tengah

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Utara dan Tengah

5.1

Meningkatnya kerjasama di berbagai bidang antara RI dengan negara-negara dan organisasi intrakawasan di kawasan Amerop

Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di kawasan Amerika dan Eropa

5 163,7

11,6

II.L.011.8


2010


TARGET

2014


(Rp. Miliar)


2. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di negara-negara kawasan Amerika Selatan dan Karibia

6 32 K)

3. Jumlah kunjungan pejabat tinggi dari/ke negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia

5 31 K)



100% 100%


7. Jumlah keikut sertaan dalam pameran dan kegiatan kebudayaan di negara-negara Amerika Selatan dan Karibia

1 25 K)


2. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di negara-negara kawasan Eropa Barat

7 42 K)

3. Jumlah kunjungan tingkat pejabat tinggi dari/ke negara-negara di kawasan Eropa Barat

10 55 K)



100% 100%


7. Jumlah keikut sertaan dalam pameran dan kegiatan kebudayaan di negara-negara Eropa Barat

2 26 K)

Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Selatan dan Karibia

Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Eropa Barat

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Barat

5.2

5.3 10,9

10,9

II.L.011.9


2010


TARGET

2014


(Rp. Miliar)


2. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di negara-negara kawasan Eropa Tengah dan Timur

5 33 K)

3. Jumlah kunjungan tingkat pejabat tinggi dari/ke negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur

2 13 K)



100% 100%


1. Jumlah kerjasama yang disepakati antara RI melalui kerjasama intrakawasan Amerika dan Eropa

11 64 K)

2. Jumlah prakarsa/rekomendasi Indonesia dalam kerjasama FEALAC

6 34 K)

3. Jumlah prakarsa/rekomendasi Indonesia dalam kerjasama ASEM

4 20 K)

4. Jumlah penyelenggaraan sidang/pertemuan dalam rangka optimalisasi diplomasi intrakawasan Amerika dan Eropa

12 65 K)

5. Jumlah sidang/pertemuan yang dihadiri dalam rangka optimalisasi diplomasi intrakawasan Amerika dan Eropa

37 195 K)

6. % fasilitasi untuk pameran/forum bisnis di bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata dalam kerjasama intra kawasan

100% 100%


8. Jumlah keikutsertaan dalam pameran dan kegiatan kebudayaan di kawasan Amerika dan Eropa

2 12 K)

5.5 24,4

Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di Kawasan Eropa Tengah dan Timur

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama Intrakawasan Amerika dan Eropa

Terlaksananya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya di Organisasi Intrakawasan Amerika dan Eropa

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Tengah dan Timur

5.4 10,7

II.L.011.10


2010


TARGET

2014


(Rp. Miliar)

6 Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri

Meningkatnya Kualitas Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan di Bidang Hubungan dan Politik Luar Negeri RI

% rekomendasi kebijakan politik luar negeri yang ditindaklanjuti sebagai kebijakan Kementerian Luar Negeri

70% 100% 108,2

7 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran

Meningkatnya kualitas pelayanan keprotokolan dan kekonsuleran

Tingkat pelayanan keprotokolan, kekonsuleran, fasilitas diplomatik dan perlindungan WNI/BHI yang memadai dan tepat waktu

100% 100% 1.249,4

7.1 1. Jumlah pertemuan dengan negara sahabat terkait perlindungan WNI/BHI dengan negara lain

5 35 K)

2. Jumlah Citizen Services yang diperkuat 24 120 K)

3. Jumlah WNI/TKI yang memperoleh fasilitas di penampungan

- 14998

4. Jumlah WNI/TKI yang direpatriasi - 14998 K)

5. Jumlah WNI/TKI yang dideportasi - 24020 K)

6. % pemberian bantuan hukum (advokasi dan lawyer) bagi WNI terutama tenaga kerja wanita

- 100%

7. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelayanan dan perlindungan WNI/TKI

- 96 K)

8. Jumlah sosialisasi untuk PJTKI tentang pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

3 15 K)

9. Jumlah koordinasi dengan instansi terkait baik di dalam maupun di luar negeri

65 390 K)

10. Tersedianya database mengenai penyebaran WNI terdaftar di seluruh perwakilan di luar negeri

Database WNI/BHI di seluruh perwakilan

Database WNI/BHI di seluruh perwakilan

11. Jumlah buku saku/leaflet tentang informasi pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

1 9 K)

12. Jumlah kota yang menjadi program diseminasi perlindungan WNI melalui media elektronik

15 125 K)

13. Jumlah tayangan iklan tentang pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri

6 76 K)

Peningkatan perlindungan dan pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri

Terlaksananya pelayanan dan perlindungan WNI/BHI

1.120,3

II.L.011.11


2010


TARGET

2014


(Rp. Miliar)

1. Tingkat keandalan konten dan metode penyebaran informasi tentang Indonesia

100% 100%

2. Tingkat persepsi positif masyarakat internasional terhadap Indonesia

Baik Baik

3. Tingkat pemahaman publik Indonesia tentang pentingnya diplomasi

Baik Baik

1. Jumlah koordinasi dalam rangka meningkatkan kualitas diplomasi publik

3 kali Updates from the Regions

22 kali Updates from the Regions

K)

2. Tingkat penyelesaian legal matters Museum KAA 50 % Penyelesaian Legal Matters MKAA Bandung

100 % Penyelesaian Legal Matters MKAA

Bandung3. Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam rangka diplomasi publik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri khususnya terkait isu demokrasi, interfaith dialogue, global media dialogue, dan cultural exchange

21 120 K)

4. Jumlah penyelenggaraan pertemuan internasional di bidang diplomasi publik

1 kali penyelenggaraan BDF (3 rangkaian kegiatan Bali

Democracy Forum : workshop, BDF EGPM, BDF , operasionalisasi

Sekretariat IDP, Publikasi)

5 kali penyelenggaraan BDF(48 rangkaian

kegiatan Bali Democracy Forum :

workshop, BDF EGPM, BDF, operasionalisasi

Sekretariat IDP, Publikasi)

K)

Penguatan Citra Indonesia Melalui Diplomasi Publik

Terselenggaranya kegiatan pemberian dukungan publik di dalam dan luar negeri bagi pelaksanaan politik luar negeri RI

8.1

Meningkatnya kualitas informasi dan diplomasi publik

Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik

8. 311,8

115,9

II.L.011.12


2010


TARGET

2014


(Rp. Miliar)

5. Jumlah diseminasi informasi mengenai kebijakan luar negeri dan pelaksanaan tugas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri kepada publik dalam dan luar negeri.

20 117 K)

6. Jumlah Promosi dan Community Outreach Museum KAA

8 40 K)

7. Revitalisasi Museum KAA (tergantung dari penyelesaian legal matters MKAA)

100 % Revitalisasi Museum KAA

100 % Revitalisasi Museum KAA

1. Jumlah koordinasi dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerjasama teknik

- 28 K)

2. Jumlah pelaksanaan kegiatan kerjasama teknis di berbagai bidang dengan negara-negara sahabat.

2 10 K)

3. Jumlah pelaksanaan kegiatan kerjasama teknik yang diberikan Indonesia dalam rangka kerjasama Selatan-Selatan

7 27 K)

4. % Penguatan entitas untuk melakukan koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam melaksanakan kerjasama Selatan-Selatan

100% 100%

1. Opini audit BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

2. % pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana 75% 90%

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian Luar Negeri

Terlaksananya kebijakan di bidang kerjasama teknik yang berkualitas

Penguatan Citra Indonesia Melalui Kerjasama Teknik

8.2

9 Meningkatnya Kualitas Pengawasan pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI

124,2

32,0

II.L.011.13


2010


TARGET

2014


(Rp. Miliar)

10 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri

Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis pelaksanaan diplomasi Indonesia

% penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional, akuntabel (sesuai peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran) dan efektif (tepat guna)

70% 90% 24.455,9

11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Luar Negeri

Meningkatnya kualitas dukungan sarana dan prasarana Kementerian Luar Negeri

Tingkat dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Luar Negeri

100% 100% 2.072,8

30.855,6


TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2010-2014

II.L.011.14

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

2010

279.862,51. Program dukungan Manajemen dan pelak-

sanaan tugas teknis lainnya UO. DephanMeningkatnya pelaksanaan manajemen yang terintegrasidan akuntabel berdasarkan data yang up-to-date dan akuratdi lingkungan Dephan

Persentase manajemen yang terintegrasi dan akuntabelberdasarkan data yang up-to-date dan akurat di lingkunganDephan

80% 80% 5.750,4

2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Dephan

Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Dephan Persentase satuan kerja mencapai target kinerjanya dgnadministrasi yg akuntabel sesuai SOP

90% 90% 78,5

3. Program Penelitian dan Pengembangan Dephan Mewujudkan teknologi dan sumber daya pertahanan sesuaikemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secaramandiri

Persentase sarana dan prasarana pertahanan memenuhikebutuhan dan standar mutu, sesuai kemajuan IPTEK sertadikem-bangkan secara mandiri

25% 25% 111,9

a Penelitian, dan pengembangan alat peralatanpertahanan

Terwujudnya model dan/ atau prototype alat pera-latanpertahanan matra darat, matra laut dan matra udara yangsesuai kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secaramandiri

Persentase prototype alat peralatan pertahanan matra darat,matra laut dan matra udara yang mampu dikembangkan secaramandiri

30% 30% 19,3

4. Program Pendidikan dan Pelatihan Dephan/TNI Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Dephan/TNImemenuhi standar mutu, menerapkan kemajuan IPTEKserta mampu menjawab tantangan tugas untukmenghasilkan lulusan yang profesional

Persentase lulusan yang profesional melalui Diklat yangmemenuhi standar mutu dan menerapkan kemajuan IPTEK

75% 75% 456,8

a Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badiklat Dephan

Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian danpelaporan berdasarkan data yang up-to-date dan akuratsecara terintegrasi akuntabel dan tepat waktu dilingkunganBadiklat Dephan

Presentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian danpelaporan berdasarkan data yang up-to-date dan akurat secaraterintegrasi, akuntabel dan tepat waktu dilingkungan BadiklatDephan

90% 90% 95,7

b. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertahanan Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi bidang pertahanan Persentase lulusan yang menguasai pengetahuan bidangpertahanan

40% 43% 230,1

5. Program Strategi Pertahanan Terwujudnya kebijakan strategi pertahanan negara yangterintegrasi dalam menghadapi ancaman, gangguan,hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regionaldan global

Persentase rumusan kebijakan strategi pertahanan negara yangterintegrasi dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan,tantangan dan peluang baik nasional, regional dan global

50% 50% 219,3


2014NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR

TARGET TOTAL ALOKASI 2010-2014

(Rp Miliar)

A. DEPHAN

II.L.012.1


2010 2014NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR


(Rp Miliar)

a Analisa Strategis Terlaksananya prediksi ancaman, gangguan, hambatan,tantangan dan peluang baik nasional, regional dan globalsecara tepat waktu dengan data yang up-to-date dan akurat

Persentase cakupan prediksi ancaman, gangguan, hambatan,tantangan dan peluang baik nasional, regional dan globalsecara tepat waktu dengan data yang up-to-date dan akurat

40% 40% 40,2

b. Perumusan Kebijakan Strategis dan Kebijakan Implementatif

Tersusunnya kelengkapan kebijakan pertahanan negarayang mampu memenuhi kebutuhan nasional dantantangan global serta diimplementasikan secara sinergislintas sektor

Presentase kelengkapan kebijakan pertahanan negara yangmampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan globalserta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor

45% 45% 40,2

6. Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan

Terwujudnya perencanaan umum dan penganggaranpertahanan yang terintegrasi, akuntabel, tepat waktu danmampu memenuhi kebutuhan

Persentase perencanaan umum dan penganggaran pertahananyang terintegrasi, akuntabel, tepat waktu dan mampumemenuhi kebutuhan

50% 50% 2.020,3

7. Program Potensi Pertahanan Meningkatnya masyarakat, sumber daya alam/ buatan dansarana prasarana nasional berdaya guna secara optimaldalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara

Persentase seluruh masyarakat, sumber daya alam/buatan dansarana prasarana nasional berdaya guna secara optimal dalamrangka penyelenggaraan pertahanan negara

50% 50% 162,6

a Pembinaan kesadaran bela negara Terlaksananya penerapan nilai-nilai bela negara padamasyarakat

Indeks penerapan nilai-nilai bela negara pada masyarakat 25% 25% 19,7

b. Pembentukan dan pembinaan komponen cadangan

Terbentuknya komponen cadangan sesuai posturpertahanan secara akuntabel

Persentase terbentuknya komponen cadangan sesuai posturperta-hanan secara akuntabel

20% 20% 17,6

c. Penataan dan Pembinaan Komponen Pendukung Tertata dan terbinanya komponen pendukung secaraterintegrasi dengan data yang up-to-date, akurat dan siapdigunakan

Jumlah komponen pendukung secara terintegrasi dengan datayang up-to-date, akurat dan siap digunakan

20% 20% 20,1

8. Program Kekuatan Pertahanan Terwujudnya kekuatan pertahanan negara yang mampumengidentifikasi, menangkal, menindak ancaman secaraterintegrasi dan tepat waktu

Persentase kekuatan pertahanan negara yang mampumengidentifikasi, menangkal, menindak ancaman secaraterintegrasi dan tepat waktu

30% 30% 251,7

9. Program Manajemen pembangunan sarana prasarana pertahanan

Meningkatnya industri, sarana dan prasarana pertahananyang memenuhi kebutuhan dan standar mutu, sesuaikemajuan IPTEK serta dikembangkan secara mandiri

Presentase industri, sarana dan prasarana pertahanan yangmemenuhi kebutuhan dan standar mutu, sesuai kemajuanIPTEK serta dikembangkan secara mandiri

40% 40% 1.134,2

a Pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan

Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pertahanan diwilayah perbatasan

Persentase kecukupan jumlah sarana dan prasarana kebijakanpertahanan di wilayah perbatasan

10% 14% 12,9

II.L.012.2




(Rp Miliar)

10. Program Pengembangan teknologi dan industri pertahanan

Meningkatnya jumlah kebutuhan Alutsista produksi dalamnegeri terpenuhi secara bertahap

Persentase penggunaan potensi kebutuhan Alutsista produksidalam negeri terpenuhi secara bertahap

20% 22% 7.100,0

b. Konsolidasi RPJMN 2010-2014 beserta RKP, Penguatan basis pendanaan, dan Perumusan Kerangka Pendanaan 5 tahun

Tersusunnya mekanisme pendanaan Industri Pertahanan dalam negeri yang bersifat multiyears

Rumusan pendanaan Industri Pertahanan Dalam Negeri yang bersifat multiyears

100% 100% K) 0,0

c. Revisi Keppres 80 Tahun 2003 untuk mendukung revitalisasi industri pertahanan

Tersedianya payung hukum untuk mendukung revitalisasi industri pertahanan

Ditetapkannya Keppres Pengadaan barang dan jasa 100% 100% K) 0,0

d. Identifikasi teknologi – Alutsista TNI dan Alut POLRI yang dibutuhkan dalam PJP I

Tersedianya data kemampuan produksi alutsista TNI dan Alut Polri oleh Industri Pertahanan dalam Negeri

Jumlah item produk alutsista TNI dan Alut Polri yang mampu diproduksi oleh Industri Pertahanan dalam Negeri

25% 100% K) 0,0

e. Pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan sebagai Clearing House

Tersedianya badan Clearing House lintas bidang dan lintas KL

Efisiensi dan Efektivitas pengadaan Alutsista TNI dan Alut POLRI

100% 100% K) 0,0

f. Refocusing, intensifikasi dan kolaborasi R & D Terwujudnya model dan/atau prototype alat peralatan pertahanan matra darat, laut, dan udara yang sesuai dengan kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri

Jumlah model dan /atau prototype alat peralatan pertahanan matra darat, laut, dan udara yang sesuai dengan kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri

30% 30% 0,0

g. Produksi Alutsista Industri dalam negeri Meningkatnya produksi Alutsista industri dalam negeri Jumlah produksi Alutsista industri dalam negeri 20% 25% 7.100,0

0,0a. Penyusunan Rencana induk, master plan dan road map revitalisasi industri pertahanan

Tersusunnya rencana pengembangan & pengadaan alutsista TNI dan Alut Polri 2010 – 2014

Dokumen rencana pengembangan dan pengadaan 50% K)100%

II.L.012.3




(Rp Miliar)

I. MABES TNIa. Prosentase kualitas dan kuantitas penyelenggaraan administrasi dan perawatan personel.

100% 100% 14.432,0

b. Prosentase kualitas dan kuantitas penyelenggaraan fungsi.

70% 73%

c. Prosentase kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemelihara/perawatan perkantoran integratif.

60% 62%

d. Prosentase kualitas dan kuantitas operasional perkantoran integratif.

70% 72%

e. Prosentase kualitas dan kuantitas pengembangan sistem dan evaluasi kinerja integratif.

60% 62%

a. Penyelenggaraan administrasi dan perawatan personel integratif

Melaksanakan pemenuhan hak-hak prajurit dan PNS TNI berupa pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan serta lembur yang dapat diterima secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Prosentase pemenuhan hak-hak prajurit dan PNS TNI berupa pembayaran gaji, honorarium, dan tunjangan serta lembur yang dapat diterima secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

100% 100% 3.599,7

a. Prosentase kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Operasi Militer untuk Perang (OMP).

50% 52% 8.328,7

b. Prosentase kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

50% 52%

47%

47%

47%e. Prosentase kualitas dan kuantitas pemberdayaan potensi nasional menjadi kekuatan wilayah pertahanan.

45%

Terlaksananya fungsi dukungan manajemen dan tugas teknis dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan menuju Minimum Essential Force (MEF).

d. Prosentase kualitas data intelijen dan pelaksanaan pengamanan.

45%

2. Program penggunaan kekuatan pertahanan integratif

Tercapainya tingkat kesiapan Alutsista, non Alutsista, organisasi, doktrin, fasilitas dan sarana prasarana serta kekuatan pendukung, tegaknya hukum dan terjaganya keamanan wilayah laut yurisdiksi nasional.

45%

Program dukungan manajemen dan pelaksaan tugas teknis lainnya integratif

c. Prosentase kualitas dan kuantitas penyelenggaraan operasi Gaktib Yustisi.

1.

II.L.012.4




(Rp Miliar)

a. Operasi Militer untuk Perang (OMP). Terlaksananya tugas OMP secara efektif Jumlah dan cakupan wilayah penyelenggaraan OMP 90% 92% 6.132,0b. Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Terlaksananya tugas OMSP secara efektif Jumlah dan cakupan wilayah penyelenggaraan OMSP 30% 32% 1.485,0c. Ops Gaktib dan Ops Yustisi. Meningkatnya kondisi ketertiban di daerah rawan. Prosentase kualitas dan kuantitas operasi Gaktib. 45% 47% 95,6d. Operasi intelijen Setrategis Dapat ditangkalnya ATHG pertahanan negara. Prosentase kualitas dan kuantitas data intelijen dan

pengamanan yang dibutukan45% 47% 267,6

e. Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Terselenggaranya operasi wilayah pertahanan Prosentase kualitas dan kuantitas pembinaan wilayah pertahanan nasional

45% 47% 54,7

a. Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Alutsista.

10% 13%

b. Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Non-Alutsista.

23% 26%

c. Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Amunisi.

20% 23%

d. Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Alat Khusus/ Fungsional.

30% 33%

e. Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Alkom/Matsus Komlek.

25% 28%

f. Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Fasilitas dan Sarpras.

20% 23%

a Pengadaan MKK Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah munisi. Prosentase kecukupan Bekal Pokok MKK. 36% 38% 194,0

b. Pengadaan Munisi Khusus Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah munisi khusus

Prosentase kecukupan Munisi Khusus 36% 38% 356,3

c. Pengadaan MKB Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah MKB Prosentase kecukupan Bekal Pokok MKB 63% 65% 679,8

d. Pengadaan Alutsista Strategis Integratif Percepatan peningkatan kemampuan Alutsista Integratif. Prosentase pencapaian MEF Integratif 10% 14% 5.872,6

9.159,03 Meningkatnya modernisasi dan peningkatan Alutsista dan fasilitas/Sarpras dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI menuju MEF

Program Modernisasi Alutsista/ Non-Alutsista/Sarpras Integratif

II.L.012.5




(Rp Miliar)

a. Prosentase kualitas dan kuantitas latihan. 30% 32%b. Prosentase kualitas dan kuantitas hasil latihan bersama dengan negara sahabat.

30% 32%

c. Prosentase kualitas dan kuantitas hasil kerja sama militer internasional.

25% 27%

d. Prosentase kualitas dan kuantitas pendaftaran dan seleksi. 30% 32%

e. Prosentase kualitas dan kuantitas pendidikan pertama. 50% 52%

f. Prosentase kualitas dan kuantitas pendidikan pengembangan umum.

40% 42%

g. Prosentase kualitas dan kuantitas pendidikan umum. 40% 42%

h. Prosentase kualitas dan kuantitas pendidikan spesialisasi/profesi & latihan.

45% 47%

a Latihan kesiapsiagaan Ops Menguji kemampuan unsur-unsur TNI dan diarahkan untuk menyiapkan unsur TNI dalam rangka tugas OMP dan OMSP.

Prosentase kecukupan porsi dan jenis latihan kesiapsiagaan. 20% 22% 47,9

b. Latihan Pembinaan Balakpus TNI Memelihara serta meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan satuan untuk mendukung tugas pokok satuan.

Prosentase kecukupan porsi dan jenis latihan Balakpus 20% 22% 37,2

c. Latihan Pratugas Operasi Meningkatkan dan menguji kemampuan unsur-unsur TNI yang akan melaksanakan tugas ke daerah rawan dan perbatasan dalam bentuk latihan Pratugas Operasi.

Prosentase kecukupan porsi dan jenis latihan pratugas 20% 22% 7,8

d. Pembangunan Sarana Prasarana Profesionalisme Personel Integratif.

Tercukupinya fasilitas profesionalisme personel secara minimum.

Prosentase jumlah kecukupan fasilitas pendidikan kesehatan perumahan sarana prajurit.

15% 17% 265,8

1.434,94 Program Profesionalisme Prajurit Integratif. Terwujudnya profesionalisme dan satuan dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan menuju MEF

II.L.012.6




(Rp Miliar)

C. TNI ADa. % Peningkatan kinerja dan profesionalitas personel Matra Darat.

60% 62%

b. % Peningkatan kemampuan operasional perkantoran. 60% 62%

c. % Terwujudnya akuntabilitas dan optimalisasi kinerja serta laporan keuangan

45% 47%

2 Program Dukungan Kesiapan Matra Darat Tercapainya tingkat kesiapan Alutsista dan Fasilitas/Sarpras dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF

% Kesiapan kekuatan dan kemampuan Matra Darat 30% 32% 15.035,6

a. Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Darat

Kesiapan kekuatan dan kemampuan matra darat % Kecukupan Operasi Pengamanan Personel, Material dan Dokumen serta Efektifitas dan Efesiensi Deteksi Dini

40% 45% 731,9

3 Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat

Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista dan Fasilitas/ Sarpras dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI Angkatan Darat menuju MEF

% Peningkatan / penambahan alutsista, non alutsista, fasilitas serta sarpras Matra Darat terhadap MEF

20% 22% 19.956,7

a. Pengadaan / Penggantian Kendaraan Tempur Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista Ranpur dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI Angkatan Darat menuju MEF

% Prosentase peningkatan dan penambahan Ranpur terhadap MEF.

20% 25% 491,1

b. Pengadaan / Penggantian Pesawat Terbang (Sabang)

Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista Pesud/Rotary Wing dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI Angkatan Darat menuju MEF

% Prosentase peningkatan dan penambahan Sabang terhadap MEF.

20% 25% 217,2

c. Pengadaan / Penggantian Senjata dan Munisi Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Senjata Berat dan Senjata Ringan dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI Angkatan Darat menuju MEF

% Prosentase peningkatan dan penambahan Senjata dan munisi terhadap MEF.

20% 25% 567,6

d. Pengadaan Alutsista Strategis Matra Darat Percepatan Modernisasi Alutsista melaui PLN % Pencapaian MEF matra Darat 15% 23% 16.357,0

80.269,51 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Matra Darat

Terwujudnya kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju Minimum Essetial Force (MEF)

II.L.012.7




(Rp Miliar)

4 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat

Terwujudnya profesionalisme personel dan satuan dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF

% Pemenuhan kebutuhan personel sesuai TOP/DSPP/DSP. 30% 35% 3.246,9

a. Latihan Matra Darat Terwujudnya profesionalisme personel dan satuan dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF

% Ketepatan Frekuensi Latihan perorangan dan satuan secara rutin dan terjdawal.

25% 30% 681,9

b. Pembangunan Sarana-Prasarana Profesionalisme Personel Matra Darat

Tercukupinya fasilitas profesionalisme personel secara minimum

% jumlah kecukupan fasilitas pendidikan-kesehatan-perumahan-asrama prajurit

10% 15% 389,6

C. TNI AL 41% 49%Persentase pemenuhan dan peningkatan dukungan umum dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, meliputi : Administrasi perawatan personel.Pelayanan kesehatan.Fungsi Kepolisian Militer.Pembinaan dan dukungan hukum.Administrasi Personel.Fasilitas dan sarana prasarana Pangkal-an.Administrasi perbekalan dan dukungan bekal.Penerangan Pasukan dan Penerangan Umum.Administrasi Umum.Pengelolaan Keuangan serta Adminis-trasi Perencanaan danPenganggaran.Pengawasan dan Pemeriksaan.

2. Dukungan Kesiapan Matra Laut Kemampuan dan kekuatan TNI AL meningkat dan siapoperasional mendukung pelaksanaan tugas, sertameningkatnya daya tangkal dan daya gentar pertahanannegara di laut

32% 41% 8.793,8

23.423,254%44%1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Matra Laut

Meningkatnya kedisiplinan dan profesionalitas Personel TNI AL, kelancaran penyelenggaraan operasional perkantoran, serta akuntabilitas dan optimalisasi kinerja

II.L.012.8




(Rp Miliar)

a. Penyelenggaraan Intelijen dan PengamananMatra Laut

Meningkatnya produk/data intelijen baik secara kualitasmaupun kuantitas serta meningkatnya pengamanan sesuaistandar

Persentase keakurasian dan kelengkapan deteksi dan analisisAGHT secara akuntable dan tepat waktu.

65% 84% 94,9

b. Penyelenggaraan Operasi Matra Laut danPenegakan Hukum serta Penjagaan Keamanan diwilayah Laut Yuridiksi Nasional

Peningkatan penegakan hukum dan penjagaan keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional serta kesiapsiagaan operasiTNI AL.

Persentase wilayah laut yurisdiksi nasional yang bebaspelanggaran hukum dan gangguan keamanan sertakesiapsiagaan operasi TNI AL secara akuntabel dan tepatwaktu.

48% 65% 200,8

c. Penyelenggaraan Surta Hidros Peningkatan penyelenggaraan Surta Hidros Matra LautPersentase kesiapan dan kelengkapan data dan informasi Hidro-oseanografi secara akuntabel dan tepat waktu.

40% 54% 26,5

3. Modernisasi Alutsista dan non Alutsista sertaPengembangan Fasilitas dan Sarana PrasaranaPertahanan Negara Matra Laut

Kemampuan dan kekuatan TNI AL meningkat dan siap operasional mendukung pelaksanaan tugas, serta meningkatnya daya tangkal dan/atau daya gentar sistem pertahanan negara di laut

Persentase kesiapan dan penambahan material/bekal alutsista dan non alutsista serta fasilitas dan sarana prasarana pertahanan negara matra laut.

30% 38% 25.745,4

a. Peningkatan / pengadaan Alpung, KRI, KAL,Ranpur dan Rantis

Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Alpung,KRI, KAL, Ranpur dan Rantis

Persentase kesiapan dan penambahan Alpung, KRI, KAL,Ranpur dan Rantis secara akuntabel dan tepat waktu.

40% 45% 657,3

b. Peningkatan / pengadaan Pesud dan saranaprasarana Penerbangan TNI AL.

Peningkatan kesiapan dan penambahan Pesud besertasarana prasarana Penerbangan TNI AL.

Persentase kesiapan dan penambahan Pesawat Udara TNI ALbeserta sarana prasarana Penerbangan TNI AL dalammendukung tugas operasi secara akuntabel dan tepat waktu.

40% 45% 159,7

c. Pengadaan Alutsista Strategis Matra Laut Percepatan pengadaan Alut-sista Strategis Matra Laut Persentase penambahan material Alutsista strategis TNI ALsecara akuntabel dan tepat waktu.

14% 22% 20.315,9

4. Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut

Kinerja organisasi semakin meningkat dan diawaki olehpersonel yang berkualitas, profesional sesuai SKP dandengan jumlah yang mencukupi sesuai DSP

Persentase kesiapan personel dan satuan TNI AL dalam melaksanakan tugas.

58% 62% 2.116,4

a. Penyelenggaraan Latihan Operasi Matra Laut Peningkatan kemampuan personel dan satuan TNI ALdalam melaksanakan tugas operasi TNI AL.

Persentase kesiapan dan keberhasilan operasi TNI AL secaramandiri, gabungan dan bersama secara akuntable dan tepatwaktu.

70% 75% 345,5

b. Pembangunan Fasilitas dan sarana prasaranaprofesionalisme Matra Laut

Tercukupinya Fasilitas dan sarana prasaranaprofesionalisme Matra Laut.

Persentase kesiapan fasilitas dan sarana prasaranaprofesionalisme matra laut secara akuntabel dan tepat waktu.

40% 45% 318,9

II.L.012.9




(Rp Miliar)

D. TNI AUa. Meningkatnya kedisiplinan dan sikap profesionalitas personel matra udara

55% 57% 11.982,1

b. Kelancaran penyelenggaraan operasional perkantoran. 70% 72%

c. Akuntabilitas dan optimalisasi kinerja serta laporan keuangan

50% 52%

a. % tingkat kesiapan kekuatan dan kemampuan tni angkatan udara

20% 22%

b. Menurunnya angka pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di udara.

30% 32%

a. Penyelenggaraan OMSP Matra Udara Peningkatan penyelenggaraan operasi militer selain perang Matra Udara dan penegakan hukum serta penjagaan keamanan di wilayah yuridiksi nasional

Jumlah dan cakupan wilayah penyelenggaraan OMSP Matra Udara

30% 35% 5,6

b. Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Udara

Peningkatan penyelenggaraan intelijan dan pengamanan matra udara

% kualitas dan kuantitas data intelijen dan pengamanan yang dibutuhkan

35% 40% 21,8

c. Penyelenggaraan Surta Peningkatan penyelenggaraan Surta % kualitas dan kuantitas produk Surta untuk kepentingan Militer

30% 35% 12,5

3 Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara

Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista dan Fasilitas/Sarpras dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AU menuju MEF

Prosentase peningkatan/ penambahan alutsista, non alutsista, fasilitas serta sarpras matra udara

15% 17% 34.823,7

a. Peningkatan/pengadaan Pesawat udara Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Pesawat udara

% Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Pesawat udara terhadap MEF.

15% 46% 7.796,9

b. Peningkatan/pengadaan Radar dan Alat Komlek Lainnya

Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Radar dan Alat Komlek Lainnya

% Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Radar dan Alat Komlek Lainnya terhadap MEF.

10% 40% 4.616,8

c. Pengadaan Alutsista Strategis Matra Udara Percepan peningkatan alutsista strategis matra udara % peningkatan total alutista strateis matra udara terhadap MEF. 10% 32% 19.996,4

Dukungan Kesiapan Matra Udara2

1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Matra Udara

Meningkatnya kedisiplinan dan profesionalisme, kelancaran operasional perkantoran, akuntabilitas, dan optimalisasi kinerja/laporan

2.776,4Tercapainya tingkat kesiapan alutsista, non alutsista, organisasi, doktrin, fasilitas dan sarana presarana serta kekuatan pendukung matra udara

II.L.012.10




(Rp Miliar)

4 Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara

Terpenuhinya profesionalisem personel matra udara sesuai DSP, peningkatan, dan kesiapan personel

% kualitas dan kuantitas latihan tingkat L.U.M.P-1 s.d. L.U.M.P-4 Matra Udara

30% 32% 1.052,7

a. Latihan Matra Udara Terlaksananya kegiatan latihan operasi Matra Udara % kualitas dan kuantitas latihan tingkat L.U.M.P-1 s.d. L.U.M.P-4 Matra Udara

30% 35% 232,2

b. Pembangunan Sarana-Prasarana Kesejahteraan Personel Matra Udara

Tercukupinya fasilitas kesejahteraan personel secara minimum

% jumlah kecukupan fasilitas perumahan-asrama prajurit 20% 25% 261,3

279.862,5


TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN PERTAHANAN 2010-2014

II.L.012.11


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

2010

Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum.

Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel.

Persentase target kinerja yang terpenuhi

Persentase Kebijakan pemberian paspor RI yang memenuhi standar dengan data akurat.

Persentase Pemberian paspor TKI Timur Tengah yang memiliki standar.Jumlah dan jenis fasilitas keimigrasian yang diberikan memenuhi standar.Persentase Kebijakan pemberian izin keimigrasian yang memenuhi standar dengan data akurat.

Persentase Penerbitan persetujuan visa yang memenuhi standar dengan data akurat.

35,01.1. Kegiatan pelayanan dokumen perjalanan visa dan fasilitas keimigrasian.

Peningkatan pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian.

80%


(Rp Miliar)PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

TARGET

2014NO SASARAN INDIKATOR

1. 2.081,0Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian.

85%

II.L.013.1


2010



TARGET


Persentase Persetujuan alih status yang diterbitkan sesuai standar.Jumlah persetujuan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) dan penelaahan status kewarganegaraan yang diterbitkan sesuai standar.

2 Program Administrasi Hukum Umum. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel.

Persentase target kinerja yang terpenuhi 80% 95% 381,6

2.1 Kegiatan administrasi badan hukum. 127,0

Persentase adm pelayanan jasa hukum PT, Lembaga Keuangan dan fasilitas penanaman modal yang sesuai standar dan akuntabel.

80% 95%

Persentase adm pelayanan jasa hukum badan hukum sosial yang sesuai standar dan akuntabel.

80% 94%

Persentase pengumuman dlm (tambahan Berita Negara (TBN) secara tepat waktu dan persentase layanan permohonan badan hukum berbasis IT dengan data yang lengkap dan akurat.

80% 95%

Persentase persetujuan izin tinggal yang diterbitkan.

Persentase adm pelayanan jasa hukum Perseroan Tertutup yang sesuai standar dan akuntabel.

80% 95%Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan jasa badan hukum PT dan badan hukum sosial yang sesuai standar dan akuntabel serta berbasis IT dengan waktu yang lebih singkat dan berbiaya rendah.

2,91.2. Persetujuan izin tinggal dan status keimigrasian. Peningkatan pelayanan pemberian izin tinggal dan status keimigrasian dengan waktu yang lebih singkat dan berbiaya rendah.

85% 90%

II.L.013.2


2010



TARGET


Persentase penyelesaian gugatan masy dan pemberian pendapat hukum secara akuntabel.

69% 83%

3 Program Pembinaan/Penyelenggaraan HKI. Terselenggaranya pembinaan dan penyelenggaraan HKI

Persentase target kinerja yang terpenuhi 400,9

Persentase administrasi kelengkapan dokumen permohonan, mutasi dan lisensi Hak Cipta, Hak Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Industri dan Rahasia Dagang yang sesuai standar.

20% 100%

Persentase administrasi klasifikasi dan penyelesaian pemeriksaan substantif Desain Industri yang sesuai standar.

20% 100%

Persentase pengumuman desain industri dan penerbitan surat pendaftaran ciptaan, sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta sertifikat dan perpanjangan Desain Industri yang sesuai standar.

20% 100%

Persentase pelayanan hukum di bidang Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang yang sesuai standar.

20% 100%

3.2 Penyelenggaraan Sistem Paten. 14,0

Persentase administrasi penerbitan sertfikat Paten dan pemeliharaan sesuai standar

20% 100%

Peningkatan kualitas system paten yang memperoleh perlindungan hukum dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah.

100%Persentase administrasi pemeriksaan substantif sesuai standar.

20%

8,6Presentasi pendaftaran hak cipta Desain Industri, Desaign Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang.

20% 100%3.1 Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang.

Peningkatan kualitas system Hak Cipta, Desain Industri, Desain tata letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang yang memperoleh perlindungan hukum dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah.

II.L.013.3


2010



TARGET


Persentase pelayanan hukum di bidang Paten sesuai standar.

20% 100%

Persentase administrasi kelengkapan dokumen permohonan Merek dan Indikasi Geografis, perpanjangan, mutasi dan lisensi serta pengklasifikasian Merek sesuai standar.

Persentase administrasi pemeriksaan substantif Merek.Persentase administrasi pemeriksaan substantif Indikasi Geografis sesuai standar.

Persentase penerbitan sertifikat merek dan Indikasi Geografis serta perpanjangan Merek sesuai standar.Persentase pelayanan hukum di bidang Merek.

Persentase unit kerja HKI yang terintegrasi dalam aplikasi sistem informasi HKI yang terjamin keamanannya.

20% 100%

Persentase unit kerja HKI dan kantor wilayah yang terintegrasi melalui sistem jaringan terintegrasi Kemenkumham.

20% 100%

Persentase informasi HKI yang dapat diakses masyarakat secara on line 24 jam dengan data yang up to date.

20% 100%

Persentase kelengkapan dokumentasi HKI secara manual dan digital.

20% 100%

Presentasi pendaftaran Hak Merek dan Indikasi Geografis.

100%

57,7

17,4

3.4 Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi HKI

Peningkatan jumlah layanan HKI yang bisa diakses masyarakat secara on line dengan sistem aplikasi dan basis data yang akurat.

3.3 Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis.

Peningkatan kualitas system Merek dan Indikasi Geografis dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah.

20%

II.L.013.4


2010



TARGET


4 Program Pembentukan Hukum. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu.

236,0

Persentase rancangan peraturan perundang-undangan dibawah UU yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan.

Persentase penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang di DPR secara tepat waktu.

Persentase tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan kualifikasi dan promosi sesuai standar secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel. Persentase kelengkapan dokumentasi dan pustaka bidang peraturan perundang-undangan secara akurat dan up to date.Persentase Pembenahan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan, tata ruang, dan Lingkungan Hidup.

20% 100%

Persentase Peraturan perundang-undangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor.

20% 100%

Persentase Peraturan Perundang-undangan yang mendorong pemberantasan korupsi.

20% 100%

75,0100%4.1 Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang- undangan.

Peningkatan kualitas RUU dan perat perundang-undangan di bawah UU di DPR serta tenaga fungsional Perancang PerUUan.

20%

II.L.013.5


2010



TARGET


Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum dan keamanan yang harmonis.

Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang keuangan dan perbankan yang harmonis.Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang industri dan perdagangan yang harmonis. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang kesejahteraan rakyat yang harmonis.Persentase Pembenahan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan, tata ruang, dan Lingkungan Hidup.

Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor.Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang yang mendorong pemberantasan korupsi.

38,5100%4.2 Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.

Meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yang harmonis.

20%

II.L.013.6


2010



TARGET


Persentase pemerintahan daerah (provinsi,kab/kota) yang dipetakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan up to date .Persentase pemerintahan daerah di wilayah I yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah.Persentase pemerintahan daerah di wilayah II yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah.Persentase pemerintahan daerah di wilayah III yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah.

5 Program Pembinaan Hukum Nasional. Tersusunnya hasil pengkajian; penelitian dan naskah akademik peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung efektifitas peraturan per-undang-undangan.


5.1 Tersusunnya analisa, evaluasi, dan naskah akademik dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem hukum nasional.

Persentase Pemetaan kebutuhan hukum baik ditingkat nasional maupun daerah secara terintegrasi dan tepat waktu untuk jangka panjang, menengah dan tahunan.

50% 85% 30,0

Tersusunnya Daftar RUU Prioritas Prolegnas Pemerintah sejumlah 247 dan 50 % inventarisasi Prolegda.

Persentase penyusunan mekanisme Prolegnas dan Prolegda yang mendukung perencanaan pembangunan nasional.

Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Perencanaan Pembangunan Hukum, Analisa dan Evaluasi dan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan serta Kerjasama Bidang Hukum dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem hukum nasional.

4,3 Kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah.

Meningkatkan pemerintahan daerah (provinsi, kab/kota) yang di petakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan up to date.

20% 9,0100%

II.L.013.7


2010



TARGET


Persentase kesesuaian RUU yang dibahas dengan prioritas dalam Prolegnas.

Tersusunnya rekomendasi hasil: - 60 kajian hukum.- 4 kajian konstitusi- 40 penelitian hukum.- 75 naskah akade-mik

Persentase keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses pembentukan peraturan perundangan-undangan dan pemahaman dalam pelaksanaannya.

6 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Terselenggaranya pembinaan dan penyelenggaraan Permasyarakatan


6.1 Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan barang Rampasan Negara.

Terkelolanya benda sitaan negara dan barang rampasan perkara

Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang dikelola secara tepat waktu dan akuntabel.

70% 90% 2,0

6.2 Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Keamanan dan Ketertiban.

Persentase Lapas Rutan yang memenuhi standar hunian dan keamanan.

10% 30% 5,8

Persentase penanganan kasus penyebaran NAPZA kejahatan terorganisir dan pelanggaran kode etik petugas pemasyarakatan di UPT PAS.

Penyelenggaraan kegiatan di bidang keamanan dan kertertiban yang berkualitas serta pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara.

Tersusunnya rekomendasi hasil penelitian di bidang substansi hukum kelembagaan hukum dan budaya hukum dalam rangka pengembangan system hukum nasional.

100%

100%

Adanya forum komunikasi dan konsultasi penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan.

5.3

5.2 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengkajian dan Penelitian serta Pertemuan Ilmiah dalam rangka pengem-bangan Sistem Hukum Nasional.

100% 40,9

41,7Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengembangan Penyuluhan Hukum dan Pembudayaan Kesadaran Hukum Nasional.

Meningkatnya peran masyarakat dalam proses penyusunan peraturan perUUan.

100%

II.L.013.8


2010



TARGET


Persentase pengaduan masyarakt maupun tahanna dan warga binaan pemasyarakatan yang ditidaklanjuti secara cepat dan tepat.

Persentase tahanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang memperoleh perawatan dan pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan.Penurunan jumlah penyakit menular.Persentase bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan kelompok resiko tinggi yang memperoleh perlindungan secara tepat waktu dan akuntabel.

Persentase tahanan dan narapidana yang teregistrasi dan terklasifikasi secara tepat dan akuntabel.

62% 82%

Persentase narapidana yang terserap di kegiatan kerja secara tepat dan akuntabel.

60% 80%

Persentase narapidana yang memperoleh pembinaan kepribadian secara tepat dan akuntabel.

60% 90%

6.5 Pembinaan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Anak.

Penyeleggaraan kegiatan Bimbingan Kemasyarakatan dan Anak yang berkualitas.

Persentasi anak didik pemasyarakatan yang memperoleh pendidikan dan reintegrasi secara tepat waktu dan akuntabel.

62% 82% 7,1

Persentase anak didik pemasyarakatan yang memperloleh pendampingan dan pembimbingan secara tepat dan akuntabel.

Terlakasananya pembinaan terhadap tahanan dan narapidana yang tepat dan akuntabel.

6.3 Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Kesehatan dan Perawatan warga binaan Pemasyarakatan.

Penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan dan perawatan yang berkualitas.

6.4 Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana.

30%

3,4

9,850%

II.L.013.9


2010



TARGET


Persentase klien pemasyarakatan yang memperoleh pembimbingan dan pengawasan secara tepat dan akuntabel.Persentase anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarkatan yang mendapatkan litmas secara tepat dan akuntabel.

7 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM.

Seluruh aparatur Hukum dan HAM memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas.


7.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen.

Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM Peningkatan kenerja lulusan diklat kepemimpinan dan manajemen pada unit kerja.

92% 97% 38,0

7.2 Kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis.

Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang teknis pada unit kerjanya.

92% 97% 37,0

7.3 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional HAM.

Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang fungsional dan HAM pada unit kerjanya.

92% 97% 40,6

Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan.

92% 97%

Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian.

92% 97%

8 Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang berperspektif HAM dan Penyusunan kebijakan terkait pemajuan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Persentase peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berperspektif HAM

150,9

8.1 Kegiatan Kerjasama HAM. Peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri dlm rangka pemajuan HAM dan harmonisasi rangcangan peraturan perundang-undanganan

Persentase harmonisasi rancangan peraturan peruundang-undangan dalam perspektif HAM

100% 100% 9,0

7.4 Kegiatan Pendidikan Kedinasan. 50,2

II.L.013.10


2010



TARGET


dalam perspektif HAM serta Naskah Akademik instrumen HAM internasional.

Jumlah analisis laporan pelaksanaan instrument HAM Internasional dan Naskah Akademik instrumen HAM Internasional.

6 Inst. HAM Internasional dan 2 N.A

6 Inst. HAM Internasional dan 2 N.A

Jumlah kerjasama luar negeri dalam rangka pemajuan HAM

10 Negara/ NGO; 10 Negara/ NGO;

Jumlah kerjasama dalam negeri dalam rangka implementsi HAM/RAN HAM.

440 pusat dan daerah 440 pusat dan daerah

Tersusunnya pedoman dan standarisasikebijakan di semua bidang pembangunan yangberperspektif HAM.

10 50 K)

Persentase Kementerian/ Lembaga yang telahmelaksanakan kebijakan yang berperspektifHAM.

10% 10%

Jumlah program pembelajaran HAM. 40 200 K)

Jumlah bahan ajar HAM. 10 50 K)

Jumlah fasilitator pelatihan HAM.Jumlah pelatihan HAM.Jumlah K/L atau daerah yang telah melaksanakan RAN HAM.


Jumlah penyuluh HAM. 136 penyuluh 680 K)

Jumlah evaluasi dan pengembangan diseminasi HAM.


8.4 Kegiatan Informasi HAM. Jumlah data HAM yang diolah dari KL Propinsi dan Kabupaten/Kota.

156 850 K) 7,0

Jumlah evaluasi dan laporan tentang HAM. 156 850 K)

Jumlah akses jalur informasi HAM melalui penyediaan koneksi internet.

156 850 K)

Informasi yang dapat diakses dari K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang HAM.

10,0

8.3 Kegiatan Diseminasi HAM. Meningkatnya Kementerian/Lembaga, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memperoleh diseminasi HAM.

8.2 Kegiatan Penguatan HAM. Presentasi KL pemerinta propinsi dan kabupaten/ kotamadya telah mengikuti pelatihan HAM.

8,0

II.L.013.11


2010



TARGET


Jumlah layanan informasi melalui media cetak dan elektronik.

156 850 K)

Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat.

Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel.

9.1 Kegiatan pengawasan Inspektorat khusus. Terlaksananya mekanisme pebgaduan masyarakat yang responsif terhadap kinerja aparat Kemenkumham

Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu.

20% 100% 19,0

10 Program Penelitian dan Pengembangan HAM Kemenkumham




Seluruh unit kerja memiliki sumberdaya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan.

145,584%

11 Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kemenkumham.

Persentase target kinerja yang terpenuhi 17.847,2

9 Program Peningkatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham.

Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I, Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II, Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III, Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV, Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V dan Pengawasan Kinerja Inspektorat Khusus, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

92%

II.L.013.12


2010



TARGET


11.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kemenkumham.

Peningkatan kualitas SDM Kemenkumham 100% dari formasi Penyesuaian ijazah S1,S2;

100% 108,2

100% dari formasi pim tk III dan IV.

100%

100% dari formasi ujian dinas TK I dan II.

100%

100% dari formasi yang mengikuti pendidikan dasar keimigrasian dan teknis keimigrasian.

100%

100% data daftar kebutuhan pegawai untuk penyusunan formasi.

100%

80% Pengadaan CPNS pusat dan kanwil.

100%

Seluruh Unit Kerja memiliki SDM profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan.

100% dari jumlah formasi yang mengikuti fit and proper test dalam rangka usulan promosi jabatan.

100%

12 Program Sarana dan Prasarana Kemenkumham. Terpenuhingan sarana dan prasarana yang menunjang tupoksi Kemenkumham.

Prosentase kebutuhan sarana dan prasarana dari unit kerja yang terpenuhi secara tepat waktu dan akuntabel sesuai anggaran.

3.892,0

26.113,0


TOTAL ALOKASI KEMENKUMHAM 2010-2014

Persentase unit kerja yang memiliki kaderisasi berkesinambungan dan pegawai yang memperoleh pengembangan karir.

II.L.013.13

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN

2010

1. Pengelolaan Anggaran Negara Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah

Terwujudnya pengelolaan anggaran negara yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel

100% 100% 498,0

a. - Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) (Prioritas Nasional)

Tersusunnya Laporan Keuangan BSBL yang transparan dan akuntabel

Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Lain-lain (BSBL) yang lengkap dan tepat waktu

100% 100% 17,6

b. - Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) (Prioritas

Terlaksananya kebijakan penganggaran yang transparan dan akuntabel

1. Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang tepat waktu dan efisien

100% 100%

2. Penyediaan anggaran secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk menunjang program di bidang pangan, pertanian, dan industri perdesaan sesuai dengan persetujuan

100% 100%

3. PMK No. 261/2008 tentang tatacara penyediaan anggaran, perhitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi pupuk

- 100%

4. Dokumen RAPBN-P 2010 tentang perubahan sistem pengelolaan pendanaan BLU Tanah dan Land Capping untuk ditampung dalam APBN-P 2010

100% -

5. Peraturan pelaksanaan anggaran R&D berdasarkan program prioritas K/L yang bersangkutan sesuai dengan alokasi anggaran dalam APBN

100% -

INDIKATOR

35,5

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014

PER KEMENTERIAN/LEMBAGA


(Rp Miliar)No PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN

2014

II.L.015.1


2010INDIKATOR



2014

c. - Pengembangan Sistem Penganggaran (Prioritas Bidang)

Terlaksananya penerapan sistem penganggaran berorientasi kinerja dan penerapan MTEF

1. Tersedianya norma penganggaran berbasis kinerja dan penerapan MTEF yang kredibel dan tepat waktu

100% 100%

2. Revisi Keppres 80/2003, usulan mengenai percepatan proses pengadaan barang dan jasa, termasuk dalam angka pinjaman luar negeri

100% -

1. Tersusunnya Draft NK, RAPBN, & RUU APBN (APBN-P) dengan besaran yang akurat dan tepat waktu

100% 100%

2. Peraturan pelaksanaan anggaran R&D berdasarkan program prioritas K/L yang bersangkutan sesuai dengan alokasi anggaran dalam APBN

100% -

3. Road Map rasionalisasi subsidi listrik 100% -

4. Roap Map rasionalisasi subsidi BBM 100% -

5. RPP tentang penghapusan PNBP - 100%

e - Pengelolaan PNBP dan subsidi (Prioritas Bidang)

Mengoptimalkan keuangan negara di bidang PNBP dengan tetap menjaga pelayanan kepada masyarakat

1. Tercapainya target penerimaan SDA Migas dan Laba BUMN dalam APBN atau APBN-P

95% 100% 38,8

2. Tersusunnya target dan pagu penggunaan PNBP untuk APBN dan atau APBN-P

100% 100%

47,4

26,1d - Penyusunan Rancangan APBN (Prioritas Bidang)

Tersusunnya APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan

II.L.015.2


2010INDIKATOR



2014

3. Terlaksananya pembayaran subsidi energi yang tepat waktu dan jumlah

100% 100%

4. Road Map rasioalisasi subsidi listrik 100%

5. Roap Map rasionalisasi subsidi BBM 100% -

6. RPP tentang penghapusan PNBP - 100%

7. Melaksanakan penyempurnaan kebijakan dan peraturan subsidi SOP verifikasi perhitungan subsidi BBM, listrik, dan Pupuk agar lebih cepat dan efisien

- 100%

1. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

1. Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah

100% 100%

2. Ketepatan waktu penyelesaian dokumen pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah

4 hari 3 hari

3. Indeks kepuasan Pemda terhadap norma, standar, dan pengelolaan belanja transfer daerah ke pihak eksternal

3 3

4. Realisasi janji pelayanan evaluasi Perda/Raperda PDRD ke pihak eksternal dalam bentuk rekomendasi Menteri Keuangan

15 hari 12 hari

5. Kajian revisi UU 33/2004 dan PP 54/2005 100% -

a. 1. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Transfer

1. Persentase ketepatan jumlah penyaluran jumlah dana transfer ke daerah

100% 100% 86,4

2. Terciptanya Tata Kelola yang Tertib Sesuai Peraturan Perundang-undangan, Transparan, adil, proporsional, Kredibel, Akuntabel, dan Profesional dalam Pelaksanaan Transfer ke Daerah

2. Ketepatan waktu penyelesaian dokumen pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah

4 hari 3 hari

603,02. Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

2. Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan pengelolaan transfer ke Daerah (Prioritas Nasional)

II.L.015.3


2010INDIKATOR



2014

b. - Perumusan kebijakan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi di bidang PDRD

1. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1. Persentase jumlah kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat diimplementasikan

80% 85%

2. Mewujudkan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendukung Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

2. Realisasi janji pelayanan evaluasi Perda/Raperda PDRD ke pihak eksternal dalam bentuk rekomendasi Menteri Keuangan

15 hari 12 hari

3. Evaluasi dan rekomendasi Perda dan Raperda PDRD bermasalah

75% 100%

4. Program transisi/pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah - 100%

5. Pengalihan BPHTB menjadi Pajak Daerah - 100%

6. Penerapan Pajak Rokok menjadi Pajak Daerah - 100%

7. RPP tentang sistem pemungutan pajak daerah 100% -

8. RPMK pemberian sanksi terhadap daerah yang melanggar ketentuan PDRD

100% -

9. Mengkaji penerapan PBBKB di daerah berkaitan dengan harga dan subsidi BBM

100% -

1. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Pinjaman Daerah, Hibah Daerah, Obligasi Daerah, dan Investasi Daerah

1. Persentase jumlah kebijakan Pembiayaan dan Kapasitas Daerah yang dapat diimplementasikan

100% 100% 153,4

2. PeningkatanEfektifitas dan Efisiensi Penataan Daerah

2. Persentase jumlah konsep kebijakan pembiayaan dan kapasitas daerah sesuai dengan rencana

100% 100%

3. Peningkatan Kapasitas Aparat Pengelola Keuangan Daerah

3. Persentase kepatuhan dan penegakan ketentuan/peraturan dibidang hibah ke daerah

80% 85%

c.

68,7

- Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah (Prioritas Bidang)

II.L.015.4


2010INDIKATOR



2014

1. Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desentralisasi, Dana Dekonsentrasi, dan Dana Tugas Pembantuan

1. Persentase jumlah kebijakan Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah sesuai rencana

100% 100% 84,0

2. Terkendalinya Defisit Anggaran Daerah 2. Persentase penyelesaian laporan hasil evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta perekonomian daerah sesuai rencana

100% 100%

3. Terselenggaranya SIKD Nasional yang TRUST (Complete, Reliable, Up to date, Secure, and Accurate )

3. Persentase tersedianya layanan informasi yang lengkap dan terkini pada website dan Mofisda sesuai yang disampaikan oleh penyaji data

80% 90%

1. Persentase ketepatan penarikan dana 50% 80%

2. Jumlah penerimaan remunerasi atas penyimpanan, penempatan, dan investasi jangka pendek (Idle Cash KUN)

3 triliun 16,9 triliun K)

3. Persentase ketepatan penyediaan dana untuk membiayai pengeluaran negara

98% 98%

4. Persentase realisasi kontribusi RDI/RPD kepada APBN 100% 100%

5. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat WDP WTP

6. Jumlah LK K/L dan LK BUN yang mendapat opini WTP/WDP dari BPK

78 K/L& PA BUN WTP:50 WDP:28

83K/L& PA BUN WTP:81

1. Optimalisasi Idle Cash Pemerintah 1. Jumlah penerimaan remunerasi atas penyimpanan, penempatan, dan investasi jangka pendek (Idle Cash KUN)

3 triliun 16,9 triliun K)

2. Menutup cost of fund pemerintah dalam pembiayaan defisit APBN

2. Persentase ketepatan penyediaan dana untuk membiayai pengeluaran Negara

98% 98%

3. Mengukur kinerja pengelolaan kas terkait pelayanan dalam penyaluran dana APBN

96,9

6.833,73.

- Peningkatan Pengelolaan Kas Negara (Prioritas Bidang)

- Perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang pendanaan daerah dan ekonomi daerah, penyusunan laporan keuangan transfer ke daerah, serta pengembangan sistem informasi keuangan daerah (Prioritas Bidang)

d.

Meningkatkan pengelolaan keuangan negara secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan

a.

Pengelolaan Perbendaharaan Negara

II.L.015.5


2010INDIKATOR



2014

b - Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman (Prioritas Bidang)

Mengoptimalkan penerimaan APBN hasil penerusan pinjaman sehingga mampu mendukung pengelolaan keuangan negara yang berkelanjutan

Persentase realisasi kontribusi RDI/RPD kepada APBN 100% 100% 107,6

1. Menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara

1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat WDP WTP

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara

2. Jumlah LK K/L dan LK BUN yang mendapat opini WTP dan WDP dari BPK

78 K/L& PA BUN WTP:50 WDP:28

83K/L& PA BUN WTP:81

3. Pengelolaan Keuangan Kementerian memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK

WDP WTP

d. - Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Prioritas Bidang)

Agar pelaksanaan kegiatan dan pencairan dana dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan

Persentase ketepatan penarikan dana 50% 80% 80,2

4. 1. Jumlah Penerimaan Negara dan penerimaan kembali yang berasal dari pembiayaan APBN

3.246,9

- Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 67,7 Miliar 413,33 Miliar K)

- Bea Lelang 44,04 Miliar 260,01 Miliar K)

- Penerimaan pembiayaan APBN 350 Miliar 1105 Miliar K)

2. Jumlah penyelesaian piutang Negara dan pelayanan lelang- Piutang negara yang dapat diselesaikan 770 Miliar 7109,76 Miliar K)

- Pokok lelang 3, 15 Triliun 18,57 Triliun K)

3. Persentase penyelesaian permohononan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan asset idle

68% 87,80%

154,9- Penyelenggaraan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (Prioritas Bidang)

c

Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang

Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan Piutang Negara dan pelayanan Lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder

II.L.015.6


2010INDIKATOR



2014

4. Persentase BMN yang disertifikasi - 90%

1. Persentase formulasi / pembaruan peraturan perundangan di bidang pengelolaan BMN

80% 100%

2. Persentase penyelesaian permohonan pengelolaan kekayaan Negara, termasuk pemanfaatan aset idle .

70% 82,50%

3. Persentase BMN yang akan disertifikasi - 90%

4. Penyelesaian inventarisasi dan penilaian terhadap Barang Milik Negara serta koreksi neraca

- 100%

1. Persentase formulasi / pembaruan peraturan perundangan di bidang pengelolaan BMN

55% 100%

2. Persentase penyelesaian permohonan pengelolaan kekayaan Negara, termasuk pemanfaatan aset idle .

66% 93%

3. Persentase BMN yang akan disertifikasi - 90%

4. Persentase penyelesaian pengelolaan dan penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan

60% 100%


- 100%

1. Jumlah formulasi / pembaharuan peraturan perundangan di bidang pengelolaan kekayaan negara lain-lain\

6 20 K)

2. Jumlah penyelesaian berkas kekayaan negara lain-lain 1770 3970 K)

3. Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN

350 Miliar 1105 Miliar K)


- 100%

57,0

39,4

289,0

b. Terselenggaranya pengelolaan barang milik negara dan kekayaan negara yang dipisahkan yang professional, tertib, optimal serta akuntabel

a

- Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan pengelolaan Barang Milik Negara dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (Prioritas Bidang)

- Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan pengelolaan Barang Milik Negara (Prioritas Bidang)

Terselenggaranya pengelolaan Barang Milik Negara yang professional, tertib, optimal, serta akuntabel

Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara lain-lain secara professional, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus mampu mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari kekayaan negara lain-lain

c. - Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain (Prioritas Bidang)

II.L.015.7


2010INDIKATOR



2014

1. Tingkat akurasi kebijakan fiskal

- Rata-rata persentase deviasi asumsi makro 10% 5%

- Persentase deviasi target defisit APBN 10% 8%

- Persentase deviasi proyeksi pendapatan Negara 4,50% 4%

2. Persentase efektivitas kebijakan pendapatan Negara 75% 85%

a. - Perumusan Kebijakan APBN (Prioritas Bidang)

1. Persentase deviasi target defisit APBN 10% 8%

2. Persentase deviasi proyeksi penerimaan perpajakan 4,50% 4%

3. Penyempurnaan PMK no.261/2008 tentang tata cara penyediaan anggaran, perhitungan, pembayaran, dan

- 100%

4. Penyempurnaan kebijakan subsidi BBM, listrik dan pupuk agar lebih cepat dan efisien

100% -

5. Kajian penerapan PBBKB di daerah berkaitan dengan harga dan subsdi BBM

100% -

6. Kajian tentang rasionalisasi subsidi listrik dan subsidi BBM 100% -

68,1

569,9

Tersedianya rekomendasi kebijakan APBN yang sustainable untuk mendukung pembangunan nasional

Terwujudnya kebijakan fiskal yang sustainable dengan beban risiko fiskal yang terukur dalam rangka stabilisasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian

5. Program Perumusan Kebijakan Fiskal

II.L.015.8


2010INDIKATOR



2014

b. - Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan (Prioritas Bidang)

1. Terwujudnya pengelolaan risiko fiskal yang antisipatif dan responsif yang dapat mendukung

1. Jumlah risiko fiskal teridentifikasi yang terukur 4 21 K)

2. Tersedianya rekomendasi dan pernyataan risiko fiskal

2. Perubahan sistem pengelolaan pendanaan BLU Tanah dan Land Capping untuk ditampung dalam APBN-P 2010

100% -

c. - Perumusan Kebijakan Ekonomi (Prioritas Bidang)

Terwujudnya kebijakan ekonomi makro yang antisipatif dan responsif yang dapat mendukung stabilisasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian

Persentase rata rata deviasi proyeksi asumsi makro 10% 5% 93,3

d. - Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNBP (Prioritas Bidang)

Tersedianya rekomendasi dan rumusan kebijakan pendapatan negara yang mendukung terwujudnya kebijakan fiskal

1. Persentase efektifitas kebijakan pendapatan negara 75% 85% 68,0

1. Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak

100% 100%

2. Persentase realisasi waktu pelayanan terhadap janji waktu pelayanan (quick win)

100% 100%

1. Persentase penyelesaian usulan pembuatan / Revisi peraturan perundangan terhadap peraturan perundangan yang harus dibuat / direvisi

100% 100%

2. Tersedianya PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

- 100%

b. Peningkatan efektifitas pembuatan peraturan 1. Persentase penyelesaian usulan pembuatan / Revisi peraturan perundangan terhadap peraturan perundangan yang harus dibuat / direvisi

100% 100% 13,3

2. Tersedianya PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

- 100%

66,6

20.817,9

12,1

6.

a. Peningkatan efektifitas pembuatan peraturan

Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak

Peningkatan penerimaan pajak negara yang optimal

- Perumusan kebijakan di bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Materai (Prioritas Nasional)

- Perumusan kebijakan di bidang PPh dan perjanjian kerjasama perpajakan internasional (Prioritas Nasional)

II.L.015.9


2010INDIKATOR



2014

3. Peraturan pelaksanaan mengenai insentif potongan PPh 5% bagi perusahaan yang melakukan R&D

100% -

c. - Peningkatan efektivitas pemeriksaan, optimalisasi pelaksanaan penagihan (Prioritas Bidang)

Pemeriksaan dan Penagihan yang optimal untuk peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan Peningkatan Penerimaan Pajak

Persentase jumlah Refund Discrepancy dan Penerimaan Pajak dari Pemeriksaan dan Penagihan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak

4% 3% 17,1

d. - Peningkatan kualitas pelayanan serta efektivitas penyuluhan dan kehumasan (Prioritas Bidang)

Tingkat Kepuasan yang Tinggi atas Pelayanan Perpajakan

Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dan penyuluhan 72 76 344,8

e. - Perencanaan, pengembangan, dan evaluasi di bidang teknologi, komunikasi dan informasi (Prioritas Bidang)

Teknologi informasi dan komunikasi yang handal dan tepat guna

Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan sistem informasi terhadap target

100% 100% 772,6

1. Persentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus dibuat

100% 100%

2. Persentase penyelesaian proses bisnis/ SOP terhadap proses bisnis/SOP yang harus disempurnakan

100% 100%

g. - Pengelolaan data dan dokumen Perpajakan (Prioritas Bidang)

Kepuasan yang tinggi dari pengguna data dan dokumen perpajakan

Persentase penyelesaian pemindaian berkas SPT 71% 79% 146,2

7. Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai

1. Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi terbaik kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan

1. Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai 100% 100% 9.758,2

2. Terwujudnya profesionalisme SDM kepabeanan dan cukai

2. Persentase jumlah kasus tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke Kejaksaan

40% 50%

3. Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif

3. Persentase penyelesaian rancangan PMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkait sistem pelayanan kepabeanan yang menunjang Sistem Logistik Nasional (Customs Advance Trade Systems)

- 100%

1.397,2f. - Pelaksanaan reformasi proses bisnis (Prioritas Bidang)

Proses Bisnis yang efektif dan efisien

II.L.015.10


2010INDIKATOR



2014

4. Persentase kantor pabean di perbatasan dengan kondisi sarana dan prasarana yang memadai

10% 50%

a. - Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai (Prioritas Nasional)

1. Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi terbaik berbasis teknologi informasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan

1. Persentase sistem aplikasi dan infrastruktur TI yang sesuai dengan proses bisnis DJBC

100% 100% 675,4

2. Persentase penyelesaian aplikasi sistem kepabeanan yang terintegrasi dengan portal NSW

- 100%

3. PMK untuk pengembangan sistem elektronik terkait dengan perijinan investasi di bidang kepabeanan dan perpajakan

- 100%

4. PMK tentang Authorized Economic Operator (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional

- 100%

5. PMK tentang Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dalam rangka pengembangan sistem logistik

- 100%

6. PMK-PMK tentang pemberian fasilitas fiskal sesuai peraturan perundang-undangan dan skema pembiayaan infrastruktur ke dan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

- 100%

7. PMK untuk memadukan Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 5 lokasi (di Jawa dan Sumatra)

- 100%

2.Terwujudnya tingkat pelayanan yang efisien kepada pemangku kepentingan berkaitan dengan layanan berbasis teknologi informasi

II.L.015.11


2010INDIKATOR



2014

1. Terciptanya administrator di bidang fasilitas kepabeanan yang dapat memberikan dukungan industry, perdagangan dan masyarakat serta optimalisasi pendapatan

1. Persentase realisasi janji layanan publik terkait pemberian fasilitas pembebasan dan keriganan bea masuk

70% 80%

2. Persentase realisasi janji layanan public terkait pemberian fasilitas pertambangan

70% 80%

3. Persentase realisasi janji layanan public terkait pemberian tempat penimbunan berikat (TPB).

70% 80%

4. Persentase penyelesaian rancangan PMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkait sistem pelayanan kepabeanan yang menunjang Sistem Logistik Nasional (Customs Advance Trade Systems)

- 100%

5. Persentase penyelesaian peraturan terkait sistem pelayanan kepabeanan dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

- 100%


- 100%


- 100%

8. PMK-PMK tentang pemberian fasilitas fiskal sesuai peraturan perundang-undangan dan skema pembiayaan

- 100%

9. PMK untuk memadukan Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 5

- 100%

c. 1. Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi terbaik kepada i d t i d d k t t

1. Persentase tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke kejaksaaan

40% 50% 596,8

2. Terciptanya institusi kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat


- 100%

133,0b. - Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan (Prioritas Nasional)

2. Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan efektif

- Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai (Prioritas Bidang)

II.L.015.12


2010INDIKATOR



2014

Kepabeanan dan Cukai (Prioritas Bidang) 3. Terwujudnya profesionalisme SDM di bidang intelijen, penindakan dan penyidikan yang handal

4. Terwujudnya pengawasan efektif dan pelayanan yang efisien

1. Terciptanya administrasi penerimaan kepabeanan dan cukai yang tertib dan dapat memberikan fasilitasi terbaik kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan

1. Jumlah penerimaan bea dan cukai 100% 100%

2. Terwujudnya profesionalisme SDM di bidang penerimaan dan peraturan kepabeanan dan cukai

2. Persentase penyelesaian evaluasi dan rekomendasi, penyempurnaan perancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai

70% 80%

3. Tercapainya perumusan peraturan di bidang kepabeanan dan cukai

3. Persentase peraturan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai yang selaras (tidak bertentangan) dengan perundang-undangan

75% 90%

4. Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif


- 100%

5. PMK-PMK tentang pemberian fasilitas fiskal sesuai peraturan perundang-undangan dan skema pembiayaan infrastruktur ke dan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

- 100%

e. 1. Terwujudnya professional SDM di bidang Teknis Kepabeanan

1. Frekuensi pemutahiran Database harga I 12x 60x K) 6,6

2. Terciptanya pelayanan yang pasti di bidang kepabeanan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)

2. Presentase ketepatan waktu penyelesaian penetapan nilai pabean dan klasifikasi barang

75% 80%

3. Persentase rumusan peraturan yang menjadi keputusan di bidang teknis kepabeanan

75% 80%

19,6d. - Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai (Prioritas Bidang)

- Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan (Prioritas Bidang)

II.L.015.13


2010INDIKATOR



2014


- 100%


- 100%

6. PMK tentang Kawasan Pelayanan Kepabeanan Terpadu (KPPT) dalam rangka pengembangan Sistem Logistik

- 100%

7. PMK-PMK tentang Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai peraturan perundang-undangan dan skema pembiayaan infrastruktur ke dan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

- 100%

8.PMK dan Perdirjen mengenai prosedur penetapan nilai pabean termasuk prosedur pengaduan dan keberatan

100% -

9. Penerapan secara konsisten dan pemberian penjelasan kepada pengguna jasa kepabeanan mengenai SOP tentang penetapan nilai pabean

100% -

10. sistem penanganan pengaduan masyarakat khusus mengenai penetapan nilai pabean

100% -

1. Pemenuhan target pembiayaan melalui utang 100% 100%

2. Pembayaran utang secara tepat waktu, jumlah, dan sasaran

100% 100%

3. Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang

100% 100%

4. Terpenuhinya struktur portofolio utang sesuai dengan strategi yang ditetapkan

100% 100%

1. Pemenuhan target pembiayaan melalui pinjaman program 100% 100%

2. Penyelesaian perjanjian pinjaman dan hibah 100% 100%

47,9

360,9

a. - Pengelolaan Pinjaman (Prioritas Bidang) Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan APBN yang aman melalui pengadaan pinjaman

8. Pengelolaan dan Pembiayaan Utang Mengoptimalkan pengelolaan utang pemerintah, baik yang berasal dari Surat Berharga Negara maupun pinjaman dengan biaya dan tingkat risiko yang terkelola dengan baik untuk mendukung kesinambungan fiskal

II.L.015.14


2010INDIKATOR



2014

1. Pemenuhan target pembiayaan melalui SUN 100% 100%

2. Terpenuhinya struktur portofolio SUN sesuai dengan strategi yang ditetapkan

100% 100%

1. Pemenuhan target pembiayaan melalui SBSN 100% 100%

2. Terpenuhinya struktur portofolio SBSN sesuai dengan strategi yang ditetapkan

100% 100%

1. Tersedianya dokumen Strategi pengelolaan utang 1 6 K)

2. Pencapaian target effective cost yang kredibel 100% 100%

1. Pembayaran utang secara tepat waktu, jumlah, dan sasaran 100% 100% 30,0

2. Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang

100% 100%

1. Terwujudnya tata kelola yang baik dan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua Eselon I di Kementerian Keuangan

Tingkat kompetensi karyawan untuk jabatan tematik 82,5% (JPM 70%) 85% (JPM 75%)

2. Tingkat kepercayaan stakesholders (internal dan eksternal) yang tinggi

33.806,4

44,1

34,0

17,7

b. - Pengelolaan Surat Utang Negara (Prioritas Bidang)

Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan APBN yang aman bagi kesinambungan fiskal melalui pengelolaan Surat Utang Negara (SUN)

c. - Pengelolaan Pembiayaan Syariah (Prioritas Bidang)

d.

e.

9. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Departemen Keuangan

- Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang (Prioritas Bidang)

- Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen Utang (Prioritas Bidang)

Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan APBN yang aman bagi kesinambungan fiskal melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Penyediaan strategi pengelolaan utang yang mempertimbangkan aspek biaya dan risiko

Terwujudnya pelaksanaan penyelesaian transaksi, pencatatan, dan pelaporan utang pemerintah yang profesional, efektif, transparan, dan akuntabel

II.L.015.15


2010INDIKATOR



2014

1. Jumlah Policy Recommendations 14 buah 82 buah K)

2. Indeks kualitas laporan keuangan kementerian keuangan (BA 15)

3 4

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan penyelenggaraan pengelolaan Keuangan Negara

1. Jumlah peserta edukasi publik tentang Keuangan Negara

9.595 49.967 K)

2. Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi

2. Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja 3% 3.5%

12. Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank

1. Terwujudnya Bapepam-LK sebagai lembaga yang memegang teguh prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan integritas

1. Persentase pertumbuhan nilai transaksi saham harian 2,50% 3% 814,6

2. Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh lembaga pembiayaan dan penjaminan

10% 10%

3. Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri perasuransian

6% 10%

4. Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri dana pensiun

5% 15%

5. Persentase pertumbuhan unit penyertaan Reksa Dana 36% 36%

6. Indeks Kepuasan Stakeholders Bappepam-LK 77 82

462,7

2.565,6

2. Terwujudnya industri Pasar Modal dan Jasa Keuangan Non Bank sebagai penggerak perekonomian nasional dan berdaya saing global

Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Keuangan

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Keuangan

11. Pengembangan SDM Keuangan dan Kekayaan Negara yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan

10.

II.L.015.16


2010INDIKATOR



2014

1. Terciptanya regulasi di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank yang mampu menjamin kepastian hukum, adil, dan transparan

1. Persentase jumlah regulasi di bidang pasar modal dan LKNB yang memenuhi asas peraturan perundang-undangan yang baik.

90% 90%

2. Terwujudnya penegakan hukum di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank yang obyektif dan efektif

2.Persentase jumlah sanksi administrasi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Jasa Keuangan yang obyektif.

97% 97%

3. Terjaganya kredibilitas Bapepam dan LK dengan mengamankan seluruh kebijakan yang telah diambil melalui pelaksanaan Litigasi yang taktis dan efektif.

3. Persentase jumlah perkara/litigasi yang diselesaikan dengan baik.

50% 50%

1. Terwujudnya kebijakan berbasis riset dan sistem pengawasan yang berbasis teknologi informasi terhadap industri pasar modal dan jasa keuangan non bank

1. Persentase penyelesaian jumlah laporan hasil riset yang tepat dan akurat di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai rencana.

100% 100%

2. Terwujudnya industri pasar modal dan jasa keuangan non bank yang kredibel sebagai penggerak perekonomian nasional dan berdaya saing global

2. Persentase jumlah sistem yang terimplementasi sesuai dengan rencana.

60% 80%

c. Pemeriksaan dan penyidikan di bidang Pasar Modal

1. Terciptanya penegakan hukum di bidang pasar modal yang kredibel

1. Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan yang dapat diterima oleh Ketua atau Komite Penetapan Sanksi dan Keberatan (KPSK).

80% 90% 34,0

2. Penyelesaian perilaku pelaku Pasar Modal yang menyimpang:a. Persentase penyelesaian pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan, baik berkala maupun insidentil sesuai target waktu (keterlambatan penyampaian pelaporan)

90% 98%

b. Penyelesaian pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang memerlukan Surat Perintah Pemeriksaan sesuai target waktu.

70% 90%

27,2

25,7

Perumusan Peraturan, Penetapan Sanksi dan Pemberian Bantuan Hukum

b. Riset Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank serta Pengembangan Teknologi Informasi

a.

2. Terwujudnya kepastian hukum di bidang Pasar Modal dan memberikan perlindungan bagi pemodal dan masyarakat

II.L.015.17


2010INDIKATOR



2014

c. Penyelesaiam pelanggaran terhadap ketentuan pidana di bidang Pasar Modal yang memerlukan Surat Perintah Penyidikan sesuai target waktu

50% 70%

1. Terwujudnya Biro Pengelolaan Investasi sebagai salah satu biro yang kredibel, akuntabel dan transparan

1. Capaian pelaksanaan pemeriksaan dalam satu tahun:

a. Persentase pemeriksaan kepatuhan terhadap Manajer Investasi sesuai rencana

100% 100%

b. Persentase pemeriksaan kepatuhan terhadap Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai rencana

100% 100%

2. Persentase layanan yang memenuhi target SOP:

a. Layanan Pendaftaran Reksa Dana yang memenuhi target SOP

100% 100%

b. Layanan Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang memenuhi target SOP

90% 90%

1. Terwujudnya Biro Transaksi dan Lembaga Efek sebagai salah satu biro di Bapepam-LK yang kredibel, akuntabel dan transparan

1. Persentase lama proses perijinan yang sesuai dengan target SOP.

a. Proses perijinan Wakil Perantara Pedagang Efek. 90% 100%

b. Proses perijinan Wakil Penjamin Emisi Efek 90% 100%

2. Persentase jumlah pemeriksaan Lembaga Efek yang dilaksanakan dbandingkan dengan yang direncanakan.

100% 100%

3. Persentase tingkat penyelesaian penelaahan hasil pengawasan transaksi efek yang dindikasikan tidak wajar

67% 70%

f. - Penelaahan dan Pemantauan Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa

1. Meningkatnya tata kelola Perusahaan yang baik atas Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa

1. Persentase jumlah Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Tengah Tahunan, dan Laporan Tahunan yang ditelaah sesuai dengan rencana

100% 100% 14,4

28,1

20,8

2. Terwujudnya industri pengelolaan investasi yang tangguh dan berdaya saing global

e. - Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Transaksi dan Lembaga Efek

2. Terwujudnya Lembaga Efek yang berkualitas dan berdaya saing global serta Transaksi Efek yang teratur, wajar dan efisien

d. - Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pengelolaan Investasi

II.L.015.18


2010INDIKATOR



2014

2. Persentase jumlah pemrosesan Penyataan Pendaftaran sesuai SOP

100% 100%

3. Diterbitkannya produk regulasi terkait penyederhanaan proses dan persyaratan Penawaran Umum

100% -

1. Meningkatnya tata kelola perusahaan yang baik atas Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil

1. Persentase jumlah Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan yang ditelaah sesuai dengan rencana

100% 100%

2. Meningkatnya jumlah Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil

2. Persentase jumlah pemrosesan Pernyataan Pendaftaran sesuai SOP

100% 100%

3. Diterbitkannya produk regulasi terkait penyederhanaan proses dan persyaratan Penawaran Umum

100% -

1. Membangun otoritas Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan yang profesional yang mampu mewujudkan industri jasa pembiayaan dan penjaminan sebagai penggerak ekonomi nasional yang tangguh dan berdaya saing tinggi

1. Persentase jumlah kebijakan di bidang pembiayaan dan penjaminan yang dihasilkan

100% 100%

2. Persentase jumlah peraturan di bidang pembiayaan dan penjaminan yang dihasilkan

100% 100%

3. Persentase perizinan perusahaan pembiayaan dan penjaminan sesuai SOP

100% 100%

1. Terwujudnya Biro Perasuransian yang memegang teguh prinsip akuntabilitas dan integritas

1. Persentase jumlah rumusan peraturan di bidang perasuransian sesuai rencana

100% 100%

2. Meningkatnya peran dan kualitas pelaku industri perasuransian

2. Persentase layanan pemberian izin usaha asuransi dan reasuransi yang memenuhi target SOP

100% 100%

3. Persentase jumlah laporan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah dianalisis sesuai dengan target waktu

100% 100%

39,0

14,8

23,5

2. Meningkatnya jumlah Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa

g. - Penelaahan dan Pemantauan Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil

h. - Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan di bidang Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan

- Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan bidang Perasuransian

2. Terwujudnya industri jasa pembiayaan dan penjaminan yang sehat, kuat dan kompetitif dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat

i.

II.L.015.19


2010INDIKATOR



2014

1. Terwujudnya Biro Dana Pensiun sebagai lembaga yang memegang teguh prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good goverment governance )

1. Persentase pengesahan pembentukan dana pensiun yang sesuai dengan SOP

100% 100%

2. Terwujudnya industri dana pensiun sebagai penopang pembangunan ekonomi nasional dan sarana untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat di hari tua

2. Persentase jumlah laporan hasil analisis sesuai rencana 100% 100%

3. Persentase jumlah pemeriksaan langsung sesuai rencana 100% 100%

80.337,7


TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN KEUANGAN 2010-2014

34,8j. - Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Bidang Dana Pensiun

II.L.015.20

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

2010

1 Jumlah dokumen perencanaan, keuangan & perlengkapan, 24 paket 24 paket 7.832,0

2014

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN Peningkatan pelaksanaan kegiatan Kementerian


NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATORTARGET TOTAL ALOKASI

2010-2014 (Rp Miliar)

hukum & humas, kerjasama luar negeri, organisasi dan kepegawaian, statistik dan sistem informasi pertanian

Jumlah ijin usaha pertanian, ijon pemasukan/pengeluaran benih/bibit, obat hewan dan pakan ternak, produk ternak dan agensia hayati, serta rekomendasi produk pangan

2500 5000

Realisasi penyaluran kredit program untuk pertanian (KKP-E, KUR)

1,5 trilyun 2,5 trilyun

Realisasi penyaluran pembiayaan Syariah dan pembiayaan komersial untuk sektor pertanian

4 trilyun 8 trilyun

Jumlah sentra-sentra usaha pertanian di perdesaan 200 200Jumlah Gapoktan PUAP (unit) 10.000,00 10.000,00

1.6 Pelayanan perizinan dan investasi pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

Jumlah ijin usaha pertanian, ijon pemasukan/pengeluaran benih/bibit, obat hewan dan pakan ternak, produk ternak dan agensia hayati, serta rekomendasi produk pangan

2500 5000 64,1

Bahan informasi dan bahan kebijakan pengembangan investasi pertanian (publikasi, pameran, bahan analisis untuk kebijakan pertanian) (PAKET)

1 1

PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERTANIAN

Pertanian melalui dukungan koordinasi, pembinaan dan pelayanan administrasi

Peningkatan penerimaan penyiapan bahan analisa, fasilitas proses teknis permohonan ijin, pendaftaran di bidang pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian, benih/bibit, produk ternak dan pangan segr serta penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi

II.L.018.1

2010 2014NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR


(Rp Miliar)

Realisasi penyaluran kredit program untuk pertanian (KKP-E, KUR) (Trilyun)

1,5 2,5 5.621,6

Realisasi penyaluran pembiayaan Syariah dan pembiayaan komersial untuk sektor pertanian (Trilyun)

4 8

Jumlah sentra-sentra usaha pertanian di perdesaan 200 200Jumlah Gapoktan PUAP (unit) 10.000 10.000

1.7 Pelayanan pembiayaan Pertanian, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan Melalui LM3 (Prioritas Nasional dan Bidang)

Peningkatan realisasi penyaluran kredit program (KKP-E dan KUR) pembiayaan komersial, pembiayaan syariah, pengembangan sentra usaha pertanian perdesaan, dan pengembangan Gapoktan PUAP

p ( )1.9 Pengembangan perlindungan dan pendaftaran

varietas tanaman (Prioritas Bidang)Peningkatan kinerja pelayanan teknis, hukum dan administrasi perlindungan varietas tanaman

Jumlah pelayanan teknis, hukum dan administrasi perlindungan varietas tanaman (buah)

300 700 38,7

Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Kementerian Pertanian

Jumlah pelaksanaan kegiatan pengawasan intern pada unsur Kementerian Pertanian untuk mewujudkan good governance dan clean government (Kinerja/Satker)

384 384 345,2

% proses administrasi dan dukungan teknis Itjen tepat waktu 100% 100%

% temuan laporan audit internal Kementerian Pertanian ditindaklanjuti

- Tahun Tunggal (awal) '- Tahun Tunggal (awal) 65% 90%- Rata-rata 5 tahun '- Rata-rata 5 tahun 79% 79%

3 Luas areal penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat (ribu ha)

2.969,49 4.493,31 6.656,2

Jumlah sarana produksi yang disediakan dan disalurkan serta lembaga perbenihan tanaman pangan yang dibina di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat :

- -

- Sarana Produksi (Unit) 13.836,00 18.354,00 - Lembaga perbenihan (Balai) 63 63

2 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERTANIAN

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PANGAN UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN

Perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat yang didukung oleh sistem penyediaan sarana produksi dan benih serta pengamanan produksi yang efisien untuk mewujudkan produksi tanaman pangan yang cukup dan berkelanjutan

II.L.018.2



(Rp Miliar)

Jumlah subsidi pupuk dan benih : - - - Pupuk (Juta ton) 11,06 12,2 - Benih (ribu ton) 178,18 226,92Luas areal yang aman dari serangan OPT dan DFI pada pertanaman pangan yang menerapkan budidaya tanaman yang tepat (ribu ha)

147,5 223,75

Luas Areal :Luas Areal : - Padi non hibrida (ribu ton) 12.544,00 15.680,00 Padi hibrida (ribu ton) 1.509,20 3.773,00 Padi lahan kering (ribu ton) 1.234,80 2.058,00 - Jagung (ribu ton) 926,25 1.543,75 - Kedelai (ribu ton) 356,25 712,5 - Kacang tanah (ribu ton ) 59,23 236,93 - Kacang hijau (ribu ton) 3,3 25,72 - Ubi kayu (ribu ton) 115,63 117,07 - Ubi jalar (ribu ton) 103,05 121,49Produktivitas : - Padi non hibrida (ku/ha) 64 64 Padi hibrida (ku/ha) 77 77 Padi lahan kering (ku/ha) 42 42 - Jagung (ku/ha) 65 65 - Kedelai (ku/ha) 15 15 - Kacang tanah (ku/ha) 12,47 12,47 - Kacang hijau (ku/ha) 10,83 10,83 - Ubi kayu (ku/ha) 186,54 186,54

II.L.018.3



(Rp Miliar)

- Ubi jalar (ku/ha) 110,69 110,69Luas Panen : - Padi non hibrida (ribu ha) 2.000,00 2.500,00 Padi hibrida (ribu ha) 200 500 Padi lahan kering (ribu ha) 300 500 - Jagung (ribu ha) 150 250- Kedelai (ribu ha) 250 500 - Kacang tanah (ribu ha) 50 200 - Kacang hijau (ribu ha) 3,21 25 - Ubi kayu (ribu ha) 6,53 6,61 - Ubi jalar (ribu ha) 9,5 11,2 - Padi non hibrida (ribu ha) 1.960,00 2.450,00 Padi hibrida (ribu ha) 196 490 Padi lahan kering (ribu ha) 294 490 - Jagung (ribu ha) 142,5 237,5 - Kedelai (ribu ha) 237,5 475 - Kacang tanah (ribu ha) 47,5 190 - Kacang hijau (ribu ha) 3,05 23,75 - Ubi kayu (ribu ha) 6,2 6,28 - Ubi jalar (ribu ha) 9,31 10,98

3.1 Pengelolaan produksi tanaman serealia (Prioritas Nasional dan Bidang)

Meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman serealia yang tepat dan berkelanjutan untuk

Luas areal penerapan budidaya serealia yang tepat dan berkelanjutan (ribu ha) :

2.650,20 3.750,40 2.259,0

SLPTT padi non hibrida (ribu ha) 2.000,00 2.500,00SLPTT padi hibrida (ribu ha) 200 500SLPTT Padi lahan kering (ribu ha) 300 500

II.L.018.4



(Rp Miliar)

SLPTT Jagung hibrida (ribu ha) 150 250Pengembangan peningkatan produksi gandum (ribu ha) 0,1 0,2

Pengembangan peningkatan produksi sorghum (ribu ha) 0,1 0,2

Peta sentra produksi komoditas serealia (paket) 1,00 1,00Data luas tanam komoditas serealia 1 00 1 00Data luas tanam komoditas serealia 1,00 1,00

3.2 Pengelolaan produksi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian (Prioritas Nasional dan Bidang)

Luas areal penerapan budidaya tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian yang tepat dan berkelanjutan (ribu ha) :

319,29 742,91 1.256,5

SLPTT kedelai (ribu ha) 250 500SLPTT kacang tanah (ribu ha) 50 200SLPTT kacang hijau (ribu ha) - 25PTT kacang hijau (ribu ha) 3,21PTT ubi kayu (ribu ha) 6,53 6,61PTT ubi jalar (ribu ha) 9,5 11,2PTT pangan lokal (ribu ha) 0,05 0,1Peta sentra produksi beberapa komoditas Kabi (paket) 1,00 1,00

Data luas tanam beberapa komoditas Kabi (paket) 1,00 1,003.3 Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman

pangan (Prioritas Bidang)Lembaga perbenihan tanaman pangan yang dibina di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat :

334,0

Tersusunnya roadmap kebutuhan & ketersediaan benih (paket) 1,00 1,00

Tersusunnya kebijakan sistem subsidi benih (paket) 1,00 1,00

Meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian yang tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas.

Terselenggaranya sistem pembinaan lembaga perbenihan tanaman pangan yang efisien dan berkelanjutan di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat

II.L.018.5



(Rp Miliar)

Tersusunnya rancangan revitalisasi perbenihan (paket) 1,00 1,00

BPSBTPH (Balai) 32 32BBI (Balai) 31 31

3.4 Penyaluran subsidi benih tanaman pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)

Tersalurnya benih tanaman pangan bersubsidi Jumlah benih tanaman pangan bersubsidi (ribu ton) 178,18 226,92

3 5 Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan Sarana produksi tersedia dan terawasi di lokasi penerapan 13 836 00 18 354 00 735 7Terselenggaranya sistem penyediaan dan pengawasan3.5 Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan sarana produksi tanaman pangan (Prioritas Bidang)

Sarana produksi tersedia dan terawasi di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat (unit) :

13.836,00 18.354,00 735,7

Bantuan RPPPO (unit) 200 1.200,00Bantuan Traktor R-2 (unit) 623 912Bantuan Traktor R-4 (unit) 7 10Bantuan pompa air (unit) 350 512Penguatan UPJA pemula (unit) 8.747,00 8.071,00Penguatan UPJA berkembang (unit) 2.864,00 4.313,00Penguatan UPJA profesional (unit) 585 2.792,00Penguatan KP3 (unit) 430 514Penguatan PPNS Pupes (orang) 30 30Skrening pestisida (unit) 30 30Tersusunnya roadmap kebutuhan & penyediaan pupuk & alsintan (paket)

1,00 1,00

3.6 Penyaluran pupuk bersubsidi (Prioritas Nasional dan Bidang)

Tersalurnya pupuk bersubsidi Jumlah pupuk bersubsidi (juta ton) 11,06 12,2

3.7 Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DFI (Prioritas Bidang)

Terkendalinya serangan OPT dan DFI di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat

Jumlah luas areal tanaman pangan yang terserang OPT (ribu ha) dan

59 89,5 526,3

Terselenggaranya sistem penyediaan dan pengawasan sarana produksi tanaman pangan yang efisien dan berkelanjutan di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat.

II.L.018.6



(Rp Miliar)

Jumlah luas areal tanaman pangan yang terkena DFI (ribu ha) 88,5 134,25

3.8 Pengembangan metode pengujian mutu benih dan penerapan sistem mutu laboratorium pengujian benih (Prioritas Bidang)

Berkembangnya metode pengujian mutu benih dan penerapan sistem mutu laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura

Jumlah metode pengujian mutu benih yang dikembangkan, divalidasi dan disyahkan (metode),

8 8 37,2

Jumlah laboratorium yang menerapkan sistem mutu 8 8y g p(laboratorium),Jumlah laboratorium peserta uji profisiensi (laboratorium), dan 30 30

Jumlah pelaksanaan uji petik mutu benih yang beredar (contoh benih)

15 25

3.9 Pengembangan peramalan serangan Organisme Penganggu Tumbuhan (Prioritas Bidang)

Jumlah informasi peramalan serangan OPT (unit), 5 5 44,6

Jumlah teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT (model), dan

8 8

Jumlah propinsi yang menerapkan teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT (propinsi)

6 18

4. Produksi Hortikultura : (Ton) 2.239,5 buah 19.216.575 23.805.903Sayuran 10.483.440 12.264.052Tanaman Hias 216.675.019 278.745.121

Biofarmaka 511.416.046 598.284.439

Tersedianya informasi dan model peramalan Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) sebagai rujukan dalam pengamanan produksi tanaman pangan dan hortikultura

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK TANAMAN HORTIKULTURA BERKELANJUTAN

Terwujudnya agribisnis hortikultura yang berdaya saing dan berkelanjutan

II.L.018.7



(Rp Miliar)

Laju Pertumbuhan Produksi : (%)buah 5 5,6Sayuran 3,5 4,2Tanaman Hias 6 6,5Biofarmaka 3,5 4Volume dan nilai perdagangan dalam negeri dan ekspor Buah : 5 %,

T Hi 5 %Buah : 5 %,

T HiTanaman Hias 5 % Tanaman Hias 5 %

PDB Sub Sektor Hortikultura (Milyar) 88,86 108,28Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan (Prioritas Nasional dan Bidang)

Laju pertumbuhan produksi tanaman buah 5% 5,60% 429,9

Proporsi produk buah bermutu di pasar 20% 50% Laju pertumbuhan produksi Tanaman Sayuran dan Biofarmaka (kenaikan terhadap tahun sebelumnya)

3,50% 4,20% 442,0

Laju pertumbuhan luas panen Tanaman sayuran dan biofarmaka (Kenaikan terhadap tahun sebelumnya)

2,50% 2,50%

Laju pertumbuhan produksi Tanaman Hias 6,5 6,5 447,8 Proporsi tanaman hias segar bermutu di pasar 10 20

4.5 % jumlah usaha/produsen benih hortikultura 312,9 * buah (%) 3 3* Sayuran (%) 2 2* Tanaman Hias (%0 1 1* Biofarmaka (%) 2 2 % penggunaan benih bermutu

4.3 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produ Tanaman Sayuran dan Biofarmaka Berkelanjutan (Prioritas Nasional dan Bidang)

Berkembangnya sistem agribisnis yang efisien dan berkelanjutan yang mampu menyediakan produk sayuran dan biofarmaka yang cukup, bermutu dan aman konsumsi

4.4 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produ Tanaman Hias Berkelanjutan (Prioritas Bid )Pengembangan sistem perbenihan, pupuk dan sarana produksi lainnya (Prioritas Nasional dan Bidang)

Peningkatan usaha/produsen benih, pupuk dan sarana produksi lainnya guna mendukung keberlanjutan ketersediaan produk hortikultura yang berdaya saing.

Berkembangnya sistem agribisnis yang efisien dan berkelanjutan yang mampu menyediakan produk t hi k b t d k i

4.2 Berkembangnya sistem agribisinis yang efisien dan berkelanjutan yang mampu menyediakan produk buah yang cukup, bermutu dan aman konsumsi

II.L.018.8



(Rp Miliar)

* buah (%) 60 80* Sayur umbi (%) 17 30* Sayur biji (%) 75,2 80,9

4.6 Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura (Prioritas Bidang)

Berkembangnya sistem perlindungan tanaman dalam mendukung pengembangan agribisnis hortikultura

Proporsi luas serangan OPT utama hortikultura terhadap total luas panen. (maksimal terhadap luas panen)

5% 5% 281,1

5 · Capaian produksi (ribu ton) komoditi unggulan perkebunan 3 527 3PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI Peningkatan produksi produktivitas dan mutu5. · Capaian produksi (ribu ton) komoditi unggulan perkebunan (tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, jambu mete dan jarak pagar);

3.527,3

- Swasembada gula nasionalTebu (hablur) 2.996 4.806- Koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pemantauan ketersediaan dan distribusi pangan di 33 Provinsi

- Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeriKapas 26 63

Cengkeh 78 86

- Pengembangan komoditas ekspor Tembakau 181 184

Nilam 91 124

Kopi 698 738

Teh 168 182

Kakao 988 1.648

Lada 83 92

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan melalui upaya pengembangan tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi, perlindungan perkebunan serta dukungan manajemen dan teknis lainnya

II.L.018.9



(Rp Miliar)

Jambu mete 145 159

Karet 2681 2801- Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bioenergi)Jarak pagar 15 35

Kelapa 3.266 3.380

K l S i 23 200 28 439Kelapa Sawit 23.200 28.439

Kemiri sunan 0 0● Peningkatan produktivitas (kg/ha) tanaman unggulan perkebunan (tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, jambu mete dan jarak pagar);

- Swasembada gula nasionalTebu 6450 7230- Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeriKapas 1750 2500

Cengkeh 266 300

- Pengembangan komoditas ekspor Tembakau 885 893

Nilam 6300 6600

Kopi 780 900

Teh 1520 1780

Kakao 1000 1500

Lada 694 760

Karet 999 1019

II.L.018.10



(Rp Miliar)

Jambu Mete 537 640- Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bioenergi)Jarak Pagar 1000 2000

Kelapa 1105 1200

Kelapa Sawit 3888 4344

K i i S 0 0Kemiri Sunan 0 076 80

45 65

- Jumlah kelembagaan perbenihan (unit) 210 270

- Jumlah kelembagaan UPJA (unit usaha) 59 114● Jumlah kelembagaan perlindungan tanaman

SL-PHT 500 563

Jumlah penurunan titik api 2500 1640

● Jumlah areal pengendalian OPT (hektar) dan penurunan titik api (hot spot) serta penanganan gangguan usaha perkebunan

● Peningkatan mutu (% populasi standar) tanaman unggulan perkebunan (tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, jambu mete dan jarak pagar);

● Penggunaan benih unggul bermutu, sarana produksi serta sumber benih bina perkebunan

- Jumlah penggunaan sarana produksi (%) ( Revitalisasi perbenihan dan pembibitan)

● Penguatan kelembagaan pengawas dan kelembagaan usaha perbenihan (Revitalisasi perbenihan dan perbibitan)

II.L.018.11



(Rp Miliar)

Ø Jumlah kelembagaan perbenihan (unit) 210 270Ø Jumlah kelembagaan UPJA (unit usaha) 59 114· Jumlah kelembagaan perlindungan tanaman 500 563Ø SL-PHT· Jumlah areal pengendalian OPT (hektar) dan penurunan titik api (hot spot) serta penanganan gangguan usaha perkebunan;

2.500 1.640

Ø Jumlah penurunan titik api 36 44Jumlah penanganan kasus GUP· Capaian luas areal (ribu hektar) pembinaan dan pengembangan tanaman semusim :

- - 251,8

- Swasembada Gula NasionalØ Tebu 465 641- Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam NegeriØ Kapas 15 25

- Pengembangan Komoditas EksporØ Tembakau 205 205Ø Nilam 14 18

5.2 · Peningkatan luas areal (ribu hektar) pembinaan dan pengembangan tanaman rempah dan penyegar :

1.254,6

- Pengembangan Komoditas EksporØ Kopi 1.291 1.354Ø Teh 129 130Ø Kakao 1.655 2.020Ø Lada 192 196

· Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman rempah dan penyegar (kopi, teh, kakao, lada, cengkeh)

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar (Prioritas Nasional dan Bidang)

5.1 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim (Prioritas Nasional dan Bidang)

· Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman semusim (tebu,kapas, tembakau dan nilam)

II.L.018.12



(Rp Miliar)

- Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam NegeriØ Cengkeh 465 484- Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (ribu ha)Rehabilitasi 81,85 10,00

Intensifikasi 30 55 20 00Intensifikasi 30,55 20,00

Peremajaan 22,60 5,00

Pengendalian OPT 135,00 35,00

Pemberdayaam petani (kelompok Tani) 6.750,00 1.750,005.3 · Peningkatan luas areal (ribu hektar) pembinaan dan

pengembangan tanaman tahunan - - 437,4

- Pengembangan Komoditas EksporKaret 3.445 3.487

Jambu Mete 573 577- Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio energi)Jarak Pagar 10 21

Kelapa 3.807 3.833

Kelapa Sawit 8.127 8.987

Kemiri sunan 1 10

- Revitalisasi perkebunanKelapa sawit 125 148

Karet 10 51

Kakao 0 32

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman Tahunan (Prioritas Nasional dan Bidang)

· Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman tahunan (kelapa, kelapa sawit, karet, jambu mete, jarak pagar)

II.L.018.13



(Rp Miliar)

- Penyusunan kebijakan Pengembangan bio energi

√ Pengembangan Desa Mandiri Energi (DME)√ Koordinasi dengan pihak terkait dalam menyediakan insentif pajak untuk mendorong pemantapan energy terbarukan

√ Berpartisipasi aktif dalam Tim Koordinasi Interdept pengembangan bio-fuelpengembangan bio fuel√ Pengembangan integrasi kebun-ternak (paket) 27 31· Jumlah penggunaan benih unggul bermutu dan sarana produksi perkebunan (%)

- - 169,4

- Revitalisasi PerbenihanJumlah penggunaan benih unggul bermutu 45 60

· Revitalisasi Perlindungan Perkebunan - 127,3 - Areal pengendalian OPT dan intensitas serangan OPT (ha)

51.467 54.841

Ø Penanganan gangguan usaha perkebunan 36 44( dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan)

· Jumlah luas areal perkebunan yang terkena dampak perubahan iklim (ha)

- 8.000

5.4 Dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi perkebunan (Prioritas nasional dan Bidang)

· Terfasilitasinya penyediaan benih unggul bermutu dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas dan mutu tanaman perkebunan

5.5 Dukungan perlindungan perkebunan dan penanganan gangguan usaha perkebunan (Prioritas Bidang)

Terfasilitasinya pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan pada 13 komoditas perkebunan

II.L.018.14



(Rp Miliar)

· Terlaksananya pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan

Jumlah bibit yang tersertifikasi (dalam 1.000 batang) 201.542 255.869 352,8

Pelaksanaan analisadata serangan, situasi dan identifikasi OPT, koleksi OPT penting, pengembangan metode pengamatan, teknik survailance, model peramalan, teknik survailance, model peramalan OPT, fenomena iklim dan ganguan usaha serta taksasi kehilangan hasil, teknik pengendalian OPT dengan PHT

- -

5.6 Dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan (Prioritas Bidang) Terlaksananya penerapan teknologi proteksi tanaman

perkebunan

Ø Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (paket) 19 25

Meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging, telur, susu)

Produksi daging meningkat 4,10% per tahun (ton) 2.201.214 2.584.432 6.571,3

· Produksi telur meningkat 4,42% per tahun (ton) 1.506.837 1.791.609· Produksi susu meningkat 15,56% per tahun (ton) 727.539 1.297.034

Meningkatnya kontribusi ternak domestik dalam penyediaan pangan hewani (daging dan telur)

· Kontribusi daging sapi domestik terhadap total produksi daging sapi nasional meningkat (%)

- -

· Kontribusi daging ayam buras terhadap total produksi daging ayam nasional meningkat (%)

- -

Meningkatnya ketersediaan protein hewani asal ternak · Ketersediaan protein hewani asal ternak per kapita meningkat 0,03% per tahun (g/kapita/hr)

- -

6.1 Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal (Prioritas nasional dan Bidang)

Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit ternak (sapi potong, sapi perah, domba, kambing, ayam buras, itik) yang bersertifikat melalui:

· Peningkatan kuantitas semen (dosis) 2.700 4.000 1.021,0

· Penguatan kelembagaan perbibitan yang menerapkan Good Breeding Practices

· Peningkatan produksi embrio 400 700

6. PROGRAM PENCAPAIAN SWASEMBADA DAGING SAPI DAN PENINGKATAN PENYEDIAAN PANGAN HEWANI YANG AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL

II.L.018.15



(Rp Miliar)

· Peningkatan penerapan standar mutu benih dan bibit ternak

· Bibit sapi 2.625 4.150

· Peningkatan penerapan teknologi perbibitan · Bibit unggas lokal 60.000 84.800

· Pengembangan usaha dan investasi perbibitan · Bibit Kambing/domba 2.000 2.820

6.2 Peningkatan produksi dan produktivitas ternak (sapi ekor) 21.000 31.625 2.418,7 Peningkatan produksi ternak ruminansia dengan Meningkatnya populasi dan produksi ternak g p p ( p )

Swasembada daging sapi (share produk dalam negeri %) 76 90

Pemanfaatan kotoran ternak menjadi pupuk organik dan pemberian paket bantuan sosial pupuk organik (rumah kompos) (Dampak Perubahan Iklim)

0 10.000

Pengembangan dan pembinaan Biogas Asal Ternak Bersama Masyrakat (BATAMAS) terutama di sentra terpencil dan padat ternak (unit) (Dampak Perubahan Iklim)

100 300

Pengembangan integrasi ternak dan tanaman melalui pengelolaan kotoran ternak (padat & cair) menjadi pupuk organik dan pengolahan limbah tanaman untuk ternak terutama di sentra perkebunan, tanaman pangan dan holti kulture (klp) (Dampak Perubahan Iklim)

75 110

6.3 Pengembangan kelompok unggas lokal 230 470 611,4 Pengembangan kelompok non unggas 28 72Pengembangan pakan ternak 25 70Pengembangan alsin ternak 50 45

Peningkatan produksi ternak non ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal (Prioritas Nasional dan Bidang)

Meningkatnya populasi dan produksi, serta meningkatnya pendayagunaan sumber daya lokal ternak non ruminansia

g p gpendayagunaan sumber daya lokal (Prioritas Nasional dan Bidang)

g y p p pruminansia

II.L.018.16



(Rp Miliar)

6.4 · Penguatan kelembagaan kesehatan hewan Penguatan otoritas veteriner melalui Puskeswan dan lab (unit) 110 140 1.148,2

· Perlindungan hewan terhadap penyakit eksotik Terlaksananya vaksinasi dan pengobatan thd penyakit hewan (juta dosis)

100 140

· Terjaminnya mutu obat hewan Terlaksananya pengambilan dan pemeriksaan sampel dlm rangka survailance PHMSZE (ribu sampel)

200 280

Terlaksananya produksi dan pendaftaran dan pengawasan obat 250 350

Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis (Prioritas Bidang)

y p p p ghewan yang beredar di Indonesia (produk/merek)

6.5 · Penguatan peran dan fungsi lembaga otoritas veteriner

Jumlah kebijaka kesmavet (pedoman) 25 31 1.059,7

· Peningkatan jaminan produk hewan ASUH dan daya saing produk hewan

- -

· Tersosialisasikannya resiko residu dan cemaran pada produk hewan serta zoonosis kepada masyarakat dan tersedianya profil keamanan produk hewan nasional serta peta zoonosis

Pertumbuhan terpenuhinya persyaratan dan standar keamanan dan mutu produk hewan pangan dan non pangan (RPU,RPH,RPB,TPU,KIOS DAGING,TPS) Unit

169 400

· Peningkatan penerapan kesrawan di RPH/RPU Jumlah lab yang dibina (unit) 35 41

7. PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN DAN EKSPOR HASIL PERTANIAN

Meningkatnya usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertaian berkelanjutan

% penurunan kehilangan/kerusakan hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan / tahun

0,2 – 5% 0,2 – 5% 2.104,0

% peningkatan produk dan jenis olahan hasil pertanian yang bermutu untuk ekspor dan substitusi impor/tahun

5% 5%

Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)

II.L.018.17



(Rp Miliar)

% peningkatan jumlah lembaga pemasaran petani da npenyerapan pasar hasil pertanian di pasar domestik/tahun

5% 5%

% peningkatan ekspor dan surplus neraca perdagangan hasil pertanian /tahun

15% 15%

7.1 Pengembangan penangangan pasca panen pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

Meningkatnya penanganan pasca panen hasil pertanian Jumlah kelompok tani yang menerapkan penangnan pasca panen sesuai GHP dan standar mutu (poktan/gapoktan)

1800 2520 328,8

7.2 Pengembangan pengolahan hasil pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

Berkembangnya pengolahan hasil pertanian yang berkelanjutan

Jumlah usaha pengolahan hasil pertanian yang bernilai tambah dan berdaya saing (unit)

11200 4000 777,5

7.3 Meningkatnya mutu dan keamanan pangan hasil pertanian

Jumlah usaha pasca panen dan pengolahan yang menerapkan sistem jaminan mutu.

330 unit + 54 unit organik

330 unit + 54 unit organik

303,0

Jumlah pengujian mutu alat mesin pertanian (sertifikat) 42 42

7.4 Jumlah kelembagaan pemasaran bagi petan (pasar) 186 223 386,9 Jumlah hasil pertanian yang diserap pasar dalam negeri 0% 5%

7.5 Pengembangan pemasaran internasional (Prioritas Nasional dan Bidang)

Meningkatnya pemasaran internasional hasil pertanian Jumlah ekspor dan surplus neraca perdagangan hasil pertanian Meningkat 15% dan 30%

Meningkat 15% dan 30%

278,5

· Terlaksananya 2.000.000 (ha), 25.884unit kegiatan pengelolaan air irigasi

19.725,2

· Terlaksananya 2.000.000 (Ha) perluasan areal lahan Pertanian· Terlaksananya 1.000.000 Ha optimasi lahan pertanian (pupuk organik), dan 12.500 Km JUT/Jalan produ ksi

8.1 Perluasan areal pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

Meningkatnya luasan areal baru lahan pertanian dalam mendukung peningkatan produksi pertanian

Luasan (Ha) perluasan areal Tanaman pangan (saawah dan lahan Kering), hortikultura, perkebunan Dan kawasan peternakan

32.505 2.000.000 K) 13.085,8

8. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Terlaksananya pengembangan fasilitasi dalam pengelolaan lahan dan air melalui upaya pemberdayaan lahan pertanian, pengelolaan air irigasi pertanian dan perluasan areal pertanian

Pengembangan mutu dan standardisasi pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

Pengembangan pemasaran domestik (Prioritas Bidang)

Meningkatnya pemasaran hasil pertanian

II.L.018.18



(Rp Miliar)

8.2 Pengelolaan air untuk pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk pertanian Tersedianya (unit) pengembangan sumber air alternatif skala kecil (melalui irigasi pedesaan, pengembangan sumber air tanah, pompanisasi air permukaan) yang berfungsi.

1.005 7.085 K) 3.649,7

Tersedianya optimasi pemanfaata Air irigasi (melalui perbaikan JITUT/JIDES dan pengembangan TAM) yang berfungsi (ha)

108.486 2.000.000 K)

Tersedianya (unit) pengembangan Konservasi air (melalui pengembangan Embung, chek dam, sumur resapan, Antisipasi kekeringan dan banjir) yang berfungsi

464 18.799 K)

8.3 Pengembangan pengelolaan lahan pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

Terlaksananya Lahan yang dioptimasi, dikonservasi, direhabilitasi dan direklamasi

25.709 74.648 2.979,7

Konservasi DAS Hulu 160.000 Ha (Adaptasi Iklim) 9.600 160.000 K)

Terbangunnya Rumha Kompos 6.500 unit 235 6.500 K)

Terlaksananya Pengembangan Systeme of Rice Intensificaion 2000 paket (adaptasi iklim)

62 2.000 K)

Tersedianya data bidang tanah petani yang disertifikasi 200.000 persil

726 200.000 K)

Tersedianya jalan sepanjang 12.500 km untuk JUT dan jalan produksi, serta tersedianya data bidang tanah petani yang layak disertifikasi

952 12.500 K)

Meningkatnya produktivitas lahan pertanian, dan prasarana Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi serta pengendalian lahan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian

II.L.018.19



(Rp Miliar)

Inovasi teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan tanaman, alsintan, dan produk olahan (paket)

98 200 5.456,5

Inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya pertanian (paket) 35 35

Rekomendasi kebijakan pertanian (paket) 33 33Adopsi inovasi teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan tanaman, alsintan dan produk olahan (propinsi)

32 32

9. PROGRAM PENCIPTAAN TEKNOLOGI DAN VARIETAS UNGGUL BERDAYA SAING

Peningkatan inovasi dan adopsi teknologi pertanian

, p (p p )

9.2 Jumlah varietas unggul baru padi, serealia, kacang-kacangan & umbi-umbian

5 - 6 14 - 15 657,3

Jumlah teknologi budidaya, panen dan pasca panen primer 5 8

Jumlah aksesi sumberdaya genetik (SDG) padi, serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian terkoleksi, teridentifikasi dan terkonservasi untuk perbaikan sifat varietas

800 800

Jumlah produksi benih sumber (BS, FS) padi, serealia, kacang-kacangan & umbi-umbian dengan SMM ISO 9001-2000

BS 10 ton FS 20 ton BS 15 ton FS 20 ton

9.3 Jml VUB yg diminati knsumen 40 1032 377,3 Jumlah PN yang terkonservasi dan terkarakterisasi 20 Bw, 455 acc,

3925600 acc 4100

Jml benih sumber :Sayuran 20.000 GO 20 ton 28.000 GO 40

ton14335 batang 18700 batang

VUB buah trop dan sub trop 960 960

Penelitian Dan Pengembangan Tanaman Hortikultura (Prioritas Nasional dan Bidang)

Meningkatnya inovasi teknologi tan.hortikultura mendukung pengembangan kawasan hortikutura

Penelitian Dan Pengembangan Tanaman Pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)

Peningkatan inovasi teknologi tanaman pangan mendukung ketahanan dan kemandirian pangan

II.L.018.20



(Rp Miliar)

Aksesi mutasi buah trop 151800 254000Planlet, benih, stek tan hias- Jumlah benih bt bwh dan bt atas hsl SE 100000 5000000Jumlah teknologi prod hortikultura ramah lingkungan 12 12

9.4 Jumlah varietas/klon unggul tanaman perkebunan 10 15 579,8 Jumlah teknologi untuk peningkatan produtivitas tanaman

k b42 52

Penelitian Dan Pengembangan Tanaman Perkebunan (Prioritas Nasional dan Bidang)

Peningkatan inovasi tek. tan. perkebu-nan untuk mening-katkan produk-tivitas, diversifikasi dan nilai tambah tan perkebunan perkebunan

Jumlah produk olahan tanaman perkebunan 20 339.5 Penelitian Dan Pengembangan Peternakan Dan

Veteriner (Prioritas Nasional dan Bidang)Jumlah rekomendari pembangunan peternakan dan veteriner, diseminasi, promosi, publikasi hasil penelitian dan koordinasi dengan stakeholders

10 10 511,3

Jumlah SDG peternakan, TPT dan veteriner yang dikonservasi dan dikarakterisasi

112 112

Jumlah galur baru ternak dan TPT yang dihasilkan 6 8Jumlah inovasi peternakan, TPT dan veteriner yang dihasilkan dan dialihkan/didesiminasikan kepada pengguna

22 25

9.6 Penelitian/Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian (Prioritas Bidang)

Hasil penelitian/ analisis sosial ekonomi dan rekomendasi kebijakan pertanian

Jumlah rekomendasi kebijakan tentang Penguatan daya saing dan perlindungan usaha pertanian; Pengelolaan sumberdaya pert. & pembangunan infrastruktur pert.; Pengembangan kelembagaan dan paraturan medorong iklim usaha yg kondusif; Makro ekonomi mendorong pertumbuhan sektor pertanian; Pembangunan pert.& perdesaan

12 12 98,7

tambah tan. perkebunan

Meningkatkan Inovasi Teknologi Peternakan dan Veteriner Mendukung Program Percepatan Produksi Swasembada Daging Sapi (P2SDS)

II.L.018.21



(Rp Miliar)

9.7 Jumlah judul jurnal primer dan publikasi bibliografis (judul) 13 13 78,1

Jumlah perpustakaan yang dibina dan ditata (UK/UOT) 65 65

Jumlah tambahan koleksi 30 jdl/3 dtbase 50 jdl/ 4 dtbase

Jumlah kegiatan diseminasi dan perpustakaan (Keg) 8 8

Pengembangan Perpustakaan Dan Penyebaran Teknologi Pertanian (Priorita Bidang)

Meningkatnyapenyebaran teknologi hasil litbang pertanan mendukung ketahanan dan kemandirian pangan

g p p ( g)9.8 Penelitian/Perekayasaan dan Pengembangan

Mekanisasi Pertanian (Prioritas Bidang)Inovasi teknologi dan sistem mekanisasi pertanian untuk peningkatan; produktivitas, efisiensi, kualitas, nilai tambah komoditas utama pertanian dan limbahnya

4 4 82,2

Kerjasama litbang mektan serta bahan rekomendasi kebijakan (paket)

3 3

Prototipe alsin yang didiseminasikan (Paket) 1 19.9 Penelitian Dan Pengembangan Sumberdaya

Lahan Pertanian(Prioritas Nasional dan Bidang)Tersedianya peta potensi sumberdya lahan pertanian 2,5 juta ha di

Sulawesi dan daerah lainnya

15,5 juta Ha K) 295,1

Jumlah informasi, paket komponen teknologi pengelolaan SDL (tanah, air, perubahan iklim, pupuk dan lingkungan pertanian) (paket)

12 11

Meningkatnya inovasi dan adopsi teknologi mekanisasi pertanian untuk peningkatan produktiifitas, efisiensi dan nilai tambah produk pertanian dan limbahnya

Tersedianya data, informasi dan peningkatan inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya lahan pertanian

II.L.018.22



(Rp Miliar)

9.10 Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi Dan Sumber Daya Genetik Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

Jumlah aksesi SDGP dan database yang dikonservasi atau diremajakan

2250 aksesi; 4 dtbase

2250 aksesi; 4 dtbase

173,1

Jumlah varietas atau galur harapan padi, kedelai, dan jagung berproduktivitas tinggi dan berumur genjah

51 galur kedelai dan padi; 3 populasi

baru padi; 6 galur transgenik

5 Galur transgenik

(LUT)

Peningkatan inovasi dan adopsi hasil bioteknologi dan pemanfaatan sumberdaya genetik pertanian (SDGP) untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing produk pertanian

Jumlah galur harapan gandum tropis Galur gandum adaptif iklim

LUT

Jumlah galur padi dan jagung efisien penggunaan pupuk sintetik

125 galur calon hibrida jagung

unggul

2-4 varietas unggul hibrida jagung Galur

padi transgenik

Jumlah biofertilizer untuk padi dan tebu 20 isolat potensial biofertilizer

1 biofertilizer tebu

Jumlah tanaman manggis dan durian tanpa biji 2 metode regenerasi dan transformasi

Bahan sambungan

Jumlah peta gen sifat-sifat penting pada kelapa sawit, jarak pagar dan sapi

7 sekuens whole genom

-

II.L.018.23



(Rp Miliar)

9.11 Jumlah teknologi penanganan segar produk hortikultura 5 2 93,3

Jumlah produk diversifikasi pangan dan substitusi pangan impor

6 8

Jumlah produk pengembangan/ product development untuk peningkatan nilai tambah

2 10

9.12 Pengkajian Dan Percepatan Diseminasi Inovasi Jumlah koordinasi penyusunan penganggaran, pelaksanaan dan 10 10 1.934,7

Penelitian Dan Pengembangan Pascapanen Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

Meningkatnya inovasi teknologi pascapanen dan pengembangan produk hasil pertanian

Pengembangan teknologi perta-nian serta pembinaan g j pTeknologi Pertanian (Prioritas Bidang)

p y p g gg pmonev kegiatan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (koordinasi)Jumlah advokasi teknis dan kebijakan operasional pembangunan pertanian wilayah, regional, dan nasional (advokasi)

34 69

Jumlah adaptasi teknologi spesifik lokasi (teknologi) 64 96Jumlah aparatur di sektor pertanian yang diberdayakan dan dikembangkan kapasitasnya melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi profesi SDM pertanian (orang)

48.853 102.983 6.852,1

Jumlah non aparatur di sektor pertanian yang diberdayakan dan dikembangkan kapasitasnya melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi profesi SDM pertanian (orang)

19.091 29.278

Jumlah kelembagaan Petani yang ditumbuhkembangkan dan diberdayakan kapasitasnya melalui penyuluhan dan pelatihan pertanian (unit)

28.344 72.880

10.1 Persentase jumlah kegiatan pendidikan pertanian yang dirancang dan dianggarkan(%)

80 80 497,5

Jumlah jenis profesi SDM Pertanian yang terstandarisasi dan tersertifikasi (jenis)

3 3

10. PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN KELEMBAGAAN PETANI

Pengembangan SDM pertanian, melalui pemberdayaan SDM dan kelembagaan petani

Pengembangan reorientasi pendidikan pertanian (Prioritas Bidang)

Mengembangkan progam pendidikan pertanian

g g g p pdan koordinasi kegiatan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian

II.L.018.24



(Rp Miliar)

Mengembangkan kelembagaan pendidikan pertanian Jumlah kelembagaan pendidikan yang ditingkatkan kualitasnya (lembaga)

25 25

Jumlah tenaga fungsional dan profesi yang sesuai dengan standar kompetensi (orang)

600 600

Jumlah SDM Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui Diklat Fungsional dan Diklat Profesi yang sesuai dengan standar kompetensi(orang)

3.000 3.000

Mengembangkan ketenagaan pendidikan pertanian

Jumlah aparatur yang meningkat jenjang pendidikan formal 100 100

Jumlah lulusan DIV di bidang RIHP 750 600Jumlah SDM Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan SPP(orang)

4.000 4.000

Jumlah lulusan yang mengikuti retooling di bidang pertanian 600 600

Peningkatan kerjasama pendidikan pertanian di dalam dan luar negeri

Persentase Jumlah kegiatan kerjasama pendidikan di dalam dan di luar negeri yang dirancang dan dilaksanakan (%)

60 60

10.2 Pemantapan sistem pelatihan pertanian (Prioiritas Bidang)

Menumbuh kembangkan kelembagaan pelatihan dan kelembagaan petani

jumlah kelembagaan UPT Pusat dan P4S yang terakreditasi 40 880 968,1

Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketenagaan pelatihan pertanian- Mengembangkan pelatihan aparatur pertanian Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya

melalui pelatihan (orang) 17.010 27.983

- Mengembangkan pelatihan non aparatur pertanian Jumlah non aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan(orang)

14.491 24.678

II.L.018.25



(Rp Miliar)

Meningkatkan penyelenggaraan pelatihan pertanian Persentase jumlah kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pelatihan pertanian yang dirancang dan dianggarkan (%)

60 90

Mengembangkan kerjasama pelatihan pertanian Jumlah kegiatan kerjasama pelatihan dan prosentase jumlah jenis pelatihan yang dirancang dan dilaksanakan (paket)

15 15

10.3 Pemantapan sistem penyuluhan pertanian Menata dan menguatkan kelembagaan penyuluhan Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang terbentuk 245 491 4.202,4 p p y p(Prioritas Nasional dan Bidang)

g g p ypertanian

g p y p y gsesuai UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K(Bakorluh dan Bapeluh)

Menumbuhkembangkan kelembagaan petani jumlah kelembagaan petani (gapoktan) 28304 72000Meningkatnya BPP model Jumlah BPP model 336 458Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketenagaan penyuluh pertanian

Jumlah Ketenagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya(orang)

27.393 72.000

Meningkatkan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian

Persentase jumlah kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dirancang dan dianggarkan (%)

30 100

11. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

· % Realisasi koordinasi analisis dan rumusan kebijakan ketahanan pangan;

90 100 3.184,3

· % Realisasi pengembangan Desa Mandiri Pangan dalam mengurangi jumlah penduduk rawan pangan;

95 100

· % Realisasi Penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat dalam stabilisasi harga dan cadangan pangan masyarakat;

95 100

· % Realisasi Gerakan percepatan penganekeragaman konsumsi dan keamanan pangan segar dalam peningkatan konsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang.

95 100

Meningkatnya ketahanan pangan melalui pemberdayaan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan segar ditingkat masyarakat serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan.

II.L.018.26



(Rp Miliar)

11.1 Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan. (Prioritas Nasional dan Bidang)

Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan.

· Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dikembangkan. (desa) 1.750 5.00 982,6

· Jumlah Lumbung Pangan yang dikembangkan. (Lumbung) 800 2.500

· Lokasi Rawan Pangan. Kab) 350 450· Tersedianya Data dan Informasi tentang ketersediaan, 33 33y g ,cadangan dan daerah rawan pangan. (prop)

· Terlaksananya pemantauan dan pemantapan ketersediaan dan kerawanan pangan. (prop)

33 33

11.2 Meningkatnya pemantapan distribusi dan harga pangan.

· Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) (gap) 750 2.000 798,7

· Tersedianya data dan informasi tentang distribusi, harga dan akses pangan. (prop)

33 33

· Terlaksananya pemantauan dan pemantapan distribusi, harga dan akses pangan. (prop)

33 33

11.3 · Desa P2KP (Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. (desa)

2.000 10.000 994,3

· Promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan

383 Pusat/ Prop/ Kab

484 Pusat/ Prop/ Kab

· Penanganan keamanan pangan tingkat produsen dan konsumen

33 Prop 429 Prop/ Kab

· Terlaksananya pemantauan dan pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan (prop)

33 33

Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan. (Prioritas Nasional dan Bidang)

Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar (Prioritas Nasional dan Bidang)

Meningkatnya pemantapan penganekara-gaman konsumsi pangan dan keamanan pangan

II.L.018.27



(Rp Miliar)

· Tersedianya data dan informasi tentang pola konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan.(prop)

33 33

12. Meningkatnya efektifitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati

Efektifitas pengendalian resiko masuk dan menyebarnya HPHK dan OPTK, serta pangan yang tidak sesuai standar keamanan pangan

50% 90% 2.754,7

Efektifitas pelayanan ekspor komoditas pertanian dan produk 90% 95%

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGKARANTINAAN PERTANIAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI

p y p p ptertentu.Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian

75% 95%

12.1 Peningkatan Sistem Karantina Hewan (Prioritas Bidang)

Kebijakan teknis Karantina Hewan yang efektif dalam operasional pencegahan masuk, menyebar dan keluarnya HPHK.

Jml Rumusan Kebijakan teknis operasional karantina hewan yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi (paket)

3 3 39,5

12.2 Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan (Prioritas Bidang)

Kebijakan teknis Karantina Tumbuhan yang efektif dalam operasional pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK

Jml Rumusan Kebijakan teknis operasional karantina tumbuhan yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi (paket)

3 3 39,5

12.3 Pengembangan Sistem Informasi dan Peningkatan sistem Pengawasan Keamanan Hayati (prioritas Bidang)

Jml Rumusan Kebijakan teknis operasional pengawasan keamanan hayati yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi

2 2 70,0

Tingkat kesiapan infrastruktur sistem informasi Barantan 40% 90%

Prosentase peningkatan akses informasi melalui jaringan ke pusat data Barantan oleh instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup Barantan

25% 25%

Kebijakan teknis pengawasan keamanan hayati yang efektif dalam operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan Nabati; dan sistim informasi yang optimal dalam mendukung operasional Program Barantan

II.L.018.28



(Rp Miliar)

12.4 Pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang efektif

Vol. dan frek. operasional tindakan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati (sertifikasi karantina)

350 rb 450 rb 1.476,4

Prosentase peningkatan indeks kesesuaian operasional tindakan karantina dan pengawasan terhadap kebijakan, standar, teknik dan metoda yang diberlakukan

10% 5%

Prosentase penolakan kiriman barang ekspor yang disertifikasi 0% 0%

Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.(Prioritas Nasional dan Bidang)

p g p y gkarantina pertanian

Peningkatan Indeks kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa15% 10%

Jml teknik dan metoda tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati yang diujicobakan dan dikembangkan

4 2 99,3

Jumlah sampel lab. yang diperiksa sesuai ruang lingkup pengujian (Uji Standar, rujukan, konfirmasi dan profisiensi)

5000 8000

Jumlah laboratorium karantina yang diakreditasi 4 2

67.248,3 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN PERTANIAN 2010-2014

12.5 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan laboratorium Uji Standar Karantina Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

Penyelenggaraan laboratorium yang berkualitas dalam mendukung efektifitas penilaian dan pengendalian resiko ditempat pemasukkan dan pengeluaran

II.L.018.29

2010

I PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

Tumbuh dan kuatnya basis industri manufaktur 5.069,7

Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 100%

40% 100%

Nilai tambah produk kimia dasar 20% 50%

a. Revitalisasi Industri Pupuk (Prioritas Nasional 5) Fasilitasi pembangunan restrukturisasi 5 pabrik pupuk urea baru dan 5 pabrik pupuk NPK

Persen kemajuan 20% 100%

2 Lokasi (Jawa Timur dan Kalimantan) 2 2

Entitas Kolaborasi Klaster 152 152


40% 100%

Meningkatnya jumlah populasi industri material dasar dan permesinan

9 37

a. Pengembangan Klaster Industri Material Dasar Permesinan Berkembangnya klaster industri baja, listrik, TPT, mesin dan peralatan umum

Jumlah entitas kolaborasi klaster baja, listrik, TPT, mesin dan peralatan umum

123 528

b. Restrukturisasi Permesinan Industri Terwujudnya peremajaan permesinan industri Jumlah perusahaan yang menerima fasilitasi restrukturisasi

158 968 K)


40% 100% 45,7

Meningkatnya jumlah populasi industri bahan bangunan dan konstruksi

100% 105%

PROGRAM/KEGIATAN PRIORITASNo

Pengembangan klaster industri berbasis migas, kondesat di Jawa Timur dan Kalimantan Timur (Prioritas Nasional 8)

2

3

1

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar dan Permesinan


(Rp Miliar)SASARAN INDIKATOR

1.831,9

TARGET

Tumbuh dan kuatnya struktur industri kimia dasar

2014


KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

128,0

b.

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar

Berkembangnya klaster industri berbasis migas dan petrokimia

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Bahan Bangunan dan Konstruksi

Tumbuh dan kuatnya struktur industri bahan bangunan dan konstruksi

Tumbuh dan kuat struktur industri material dasar permesinan

II.L.019.1

2010PROGRAM/

KEGIATAN PRIORITASNoTOTAL ALOKASI

2010-2014 (Rp Miliar)

SASARAN INDIKATOR

TARGET

2014


a. Pengembangan Klaster Industri Bahan Bangunan Konstruksi

Berkembangnya klaster industri semen dan industri keramik

Jumlah entitas kolaborasi klaster industri semen dan industri keramik

42 324


40% 100%

Nilai tambah produk industri aneka dan alat pertanian

100% 120%

a. Pengembangan Klaster Industri Alas Kaki Berkembangnya klaster industri Alas Kaki Jumlah entitas kolaborasi klaster 46 226

II PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO

Tumbuh dan kuatnya basis industri manufaktur 2.532,1

1 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan Tumbuhnya industri Makanan Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 85% sebagaimana sebelum krisis

85% 39,2

- Terlaksananya restrukturisasi 3 perusahaan industri permesinan dalam negeri pendukung PG

Jumlah Pabrik 3 3

Fasilitasi pembangunan pabrik gula baru Jumlah Pabrik 10 10

Jumlah instansi dan perusahaan terkait industri kelapa, kakao, dan gula

160 160

Beroperasinya masing-masing 1 unit peralatan pengolahah kelapa dan kakao

2 2

2 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

Tumbuh industri Hasil Hutan dan Perkebunan Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 85% sebagaimana sebelum krisis

85% 216,1

Jumlah Perusahaan di 3 kawasan 40 100

kawasan 3

unit pilot project berbasis hasil samping / limbah sawit

1 2

4

a. Revitalisasi Industri Gula (Prioritas Nasional / P5)

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Aneka dan Alat Pertanian

Tumbuh dan kuat struktur industri aneka dan alat pertanian

b. Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Kelapa, Kakao, dan Gula

Berkembangnya klaster industri pengolahan kelapa, kakao, dan gula

23,0

a. Pengembangan klaster industri berbasis pertanian, oleochemical di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Riau (Prioritas Nasional Lainnya 2)

Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Sawit

II.L.019.2

2010PROGRAM/


2010-2014 (Rp Miliar)

SASARAN INDIKATOR

TARGET

2014


Jumlah instansi dan perusahaan terkait 140 145

Mesin peralatan dalam rangka meningkatkan mutu produk karet

2 2

Terminal Kayu & Rotan 2 9 K)

Peralatan pensortir kertas bekas 4 K)

c. Pengembangan Industri Bahan Bakar Nabati Teknologi dan pemanfaatan bahan bakar nabati Unit Peralatan 4 12 K)

3 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Laut Tumbuhnya industri Hasil Laut Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 75% sebagaimana sebelum krisis

75%


Peralatan pengolahan ikan 1 5 K)

b. Pengembangan Industri Berbasis Rumput Laut Berkembangnya industri berbasis rumput laut Wilayah 3 3

4 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau

Tumbuhnya industri Minuman dan Tembakau Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 87,5% sebagaimana sebelum krisis

87,50%


Peralatan peningkatan efisiensi pengolahan tembakau (tungku)

40 50

Mesin dan peralatan pengolahan buah 2 6 K)

Mesin dan peralatan pengolahan kopi 2 18 K)

Unit peralatan utk peningkatan mutu susu 5 5

Pabrik susu 0 1

33,7

a. Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Ikan Berkembangnya klaster industri pengolahan ikan

b. Pengembangan Klaster Industri Karet, Kelapa Sawit, Furniture, dan Kertas

Berkembangnya klaster industri karet, kelapa sawit, furniture dan kertas

71,5

a. Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Tembakau, Buah, Kopi, dan Susu

Berkembangnya klaster industri pengolahan tembakau,buah, kopi, dan susu

II.L.019.3

2010PROGRAM/


2010-2014 (Rp Miliar)

SASARAN INDIKATOR

TARGET

2014


III PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS IPTEK

640,0

1 Pengembangan Industri Alat Angkut (Kendaraan Bermotor, Perkapalan, Kedirgantaraan dan perkeretaapian.

Jumlah Perusahaan klaster industri kendaraan bermotor

100 200

Jumlah Perusahaan klaster industri perkapalan 75 122

Jumlah Perusahaan klaster industri kedirgantaraan 1 1

Jumlah Perusahaan klaster industri perkeretaapiaan 1 1

Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika Tercapainya penguasaan dan pengembangan teknologi di Bidang Telematika secara berkesinambungan

Jumlah Perusahaan dalam klaster industri elektronika

60 100

Jumlah Perusahaan dalam klaster indstri telekomunikasi

3 7

Jumlah Perusahaan dalam klaster indstri komputer 3 7

Jumlah Perusahaan dalam klaster indstri konten multimedia

5 9

127,7

Pengembangan Klaster Industri Kendaraan Bermotor, Perkapalan, Kedirgantaraan, perkerataapian

Berkembangnya klaster industri

107,9

Pengembangan Klaster Industri Elektronika, Telekomunikasi, Komputer dan Peralatannya, Perangkat Lunak dan Konten Multimedia

Berkembangnya klaster industri

2

II.L.019.4

2010PROGRAM/


2010-2014 (Rp Miliar)

SASARAN INDIKATOR

TARGET

2014


IV PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN IKM

1.900,0

Terlaksananya implementasi kolaborasi dan kelembagaan klaster industri garam, fashion dan batik, batu mulia dan perhiasan, gerabah dan keramik hias, minyak atsiri dan makanan ringan yang semakin kuat.

22 39 lokasi

Terbentuknya jaringan kerjasama bisnis dan pengembangan Industri Kreatif

lokasi

16 Prov 16 Prov

32 Kab/ Kota 32 Kab/ Kota

Terbinanya Produk IKM Pangan, Sandang, KBB dan Kerajinan melalui pendekatan OVOP

18 Kab/ Kota di 6 Pro-pinsi


12 Prop 12 Prop

28 Kab /Kota 28 Kab /Kota




Meningkatnya Unit Usaha dan Tenaga Kerja 5 Prop 5 Prop


8 Kab/ Kota 8 Kab/ Kota

4 Penyebaran dan Pengembangan IKM di Kawasan Timur Indonesia

1 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui pendekatan Klaster

Meningkatnya kemampuan desain, manajemen dan kreatifitas perajin

82,9

Meningkatnya Unit Usaha dan Tenaga Kerja 775,8

3 Penyebaran dan Pengembangan IKM di Kawasan Tengah Indonesia

Terbinanya Pengembangan IKM di Kawasan Tengah Indonesia

Meningkatnya Unit Usaha dan Tenaga Kerja

2 Penyebaran dan Pengembangan IKM di Kawasan Barat Indonesia

Terbinanya Pengembangan IKM di Kawasan Barat Indonesia

Terbinanya Pengembangan IKM di Kawasan Timur Indonesia

562,3

247,7

II.L.019.5

2010PROGRAM/


2010-2014 (Rp Miliar)

SASARAN INDIKATOR

TARGET

2014


V PROGRAM PERWILAYAHAN INDUSTRI 259,0

1 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (PN7)

Meningkatnya fasilitasi pengembangan kawasan zona industri di 5 kawasan ekonomi khusus (KEK)

Dokumen fasilitasi (AMDAL, engineering design/DED, dan kelembagaan) di 5 kawasan

5 5 32,40

VI PROGRAM KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL

1 Peningkatan Promosi Investasi dan Pemasaran Industri Meningkatnya fasilitasi promosi investasi dan pemasaran industri

Jumlah paket promosi investasi (temubisnis, eksibisi, dll)

2 11 23,3

VII PROGRAM KEBIJAKAN, IKLIM USAHA, MUTU, DAN INDUSTRI HIJAU

352,0

Meningkatnya RSNI Jumlah RSNI 100 500 K) 64,0

Meningkatnya hasil litbang yang dipatenkan Hasil litbang yang dipatenkan 5 25 K)

Dokumen Kebijakan/Peraturan 1 5 K)

Tingkat pengurangan emisi CO2 2%/tahun 3%/tahun

VIII PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

1.405,0

1 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik 21,7

a. Reformasi Birokrasi di Bidang Pelayanan Umum (Prioritas Nasional 1)

Meningkatkan profesionalisme aparatur Meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan dengan lebih cepat, singkat dan transparan

95%

Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku SDM industri

Jumlah SDM industrial telah mengikuti diklat sebanyak 14.330 orang

1930 orang 14.330 orang K) 1.067,6

Terwujudnya pendidikan untuk mendukung pengembangan kompetensi inti daerah

Jumlah penyelenggaraan pendidikan sesuai kompetensi inti daerah 9 unit

1 unit 2 unit

Penguatan kelembagaan pelatihan dan pendidikan Peningkatan sarana dan prasarana lembaga diklat dan tata kelola manajemen yang baik

3 unit 6 unit

1 Pengembangan Standardisasi Industri dan Manajemen HAKI

2 Pengembangan SDM Industri

2 Pengembangan Lingkungan Industri Meningkatnya industri berwawasan lingkungan

II.L.019.6

2010PROGRAM/


2010-2014 (Rp Miliar)

SASARAN INDIKATOR

TARGET

2014


3 Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri Terciptanya SDM industri terampil siap kerja Jumlah lulusan SDM terampil sebanyak 7.150 orang

1100 orang 7150 orang K) 718,0

Terciptanya ahli madya sesuai dengan kebutuhan industri

Jumlah lulusan ahli madya sebanyak 7.670 orang 1360 orang 7670 orang K)

IX PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

148,5

X PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR

131,3

12.613,6


TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2010-2014

II.L.019.7

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2010

I 3.524,5 II 288,1 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR DESDM

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DESDM

TARGET

2014


(Rp Miliar)



III 679,6 IV 3.935,3 A. 2.657,5 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Ditjen MigasMeningkatkan pembinan, koordinasi dan dukungan teknis bagi Ditjen Migas secara optimal

Penggunaan Gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan di Palembang Surabaya dan Balikpapan

1 kajian 3 kajian / 21 SPBG K) 367,2

Penambahan jaringan gas kota (kota/sambungan rumah) 3/16000 19/80000 K) 1.370,8

Pembangunan kilang mini plant LPG 1 Kajian 2 kajian / 1 kilang miniplant LPG

K) 382,0

Pembangunan unit pengolahan Biofuel dalam rangka pembentukan DME di desa terpilih (desa)

8 40 K) 40,0

Jumlah Kontrak Kerja Sama Minyak dan gas Bumi dan CBMyang ditawarkan dan ditandatangani

40 KKS Migas dan 10 KKS GMB ditawarkan

120 KKKS Migas dan 50 KKS GMB

ditawarkan

K) 117,4

· Pengolahan data seismik 2 D 2000km 10000 km K) - Jumlah produksi migas dan CBM 1 lap 5 lap K) 58,0 Jumlah investasi sub sektor minyak dan gas bumi dan CBM 554 Juta USD dan 150

Juta USD dari komitmen 3 tahun pertama

3047 Juta USD dan 830 Juta USD dari komitmen 3 tahun

pertama

K) 7,3

3 Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Meningkatnya pengelolaan,pengusahaan dan pembinaan usaha hulu minyak dan gas bumi dan CBM

KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL

2 Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN MINYAK DAN GAS BUMI PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Peningkatan Kapasitas, kehandalan dan efisiensi infrastruktur sistem penyediaan bahan bakar dan bahan baku industri

II.L.020.1


2010

TARGET

2014


(Rp Miliar)NO PROGRAM/ KEGIATAN

PRIORITAS SASARAN INDIKATOR

Jumlah kegiatan eksplorasi dalam upaya mencari cadangan migas baru

Survei Seismik 2D 14.700 km, Survei Seismik 3D

7.975 km2, Pemboran 63 sumur

Survei Seismik 2D 36.790 km, Survei Seismik 3D 23545

km2, Pemboran 299 sumur

K) 59,9

J l h l k S i U di Wil h T b k D t i ik 2D d h il D t i ik 2D d K) 213 7Jumlah pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka Data seismik 2D dan hasil pengolahannya di Lepas Pantai Sulawesi Selatan

sepanjang 2000 km

Data seismik 2D dan hasil pengolahannya

10000 km

K) 213,7

Jumlah kegiatan penyiapan, promosi dan penawaran Wilayah Kerja Baru Migas

8 (delapan) event 50 event K) 28,7

Menyiapkan Rencana Induk Petrokimia (DME) 1,8% dari produksi nasional

2% produksi nasional 2,2

Prosentasi pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri.

50% 67% 6,2

4 Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Migas

Pembinaan dan Pengawasan Kehandalan Infrastruktur,K3, Keselamatan Operasi, dan Lingkungan, serta Usaha Penunjang dan Teknis serta Standardisasi

Prosentase pengurangan volume pembakaran gas flare (%) 60 100 4,1

B. 829,3 Jumlah kejadian kelangkaan pasokan BBM dan LPG 3 12 K) 2,8

· Jumlah laporan monitoring dan pengawasan pendistribusian BBM dan LPG

1 lap 5 lap K) -

Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan baku pupuk dan petrokimia dalam negeri

100% 100% 9,0

Peningkatan kapasitas infrastruktur 4 lap 20 lap K) 15,4

1. Penyiapan Kebijakan dan Peningkatan Kerja Sama Bilateral/Multilateral, Peningkatan Investasi Kegiatan Usaha Migas, dan Pemberdayaan Kapasitas Nasional

Pengembangan program, peningkatan penerimaan negara, investasi, kerjasama, dan kapasitas nasional bidang migas

KEGIATAN PRIORITAS BIDANG

II.L.020.2


2010

TARGET

2014




Roadmap rasionalisasi subsidi BBM 2 lap 2 lap K) 1,0 Jaminan pasokan gas untuk industri, transportasi, pembangkit listrik

70% 70% 5,5

Jumlah realisasi Investasi subsektor migas (US$) 15,415 88.021 K) 40,5 Transparansi dan akuntabilitas pencatatan pendapatan negara 100% 100% 75,3

Ratio tenaga kerja asing dengan tenaga kerja nasional 3 lap 15 lap K) 13,9 Persentase pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada usaha minyak dan gas bumi

55 65 16,1

Jumlah Pelaksanaan Pertemuan Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Regional, dan Multilateral, Minyak dan Gas Bumi

3 20 K) 52,1

Jumlah Laporan Potensi Cadangan Minyak dan Gas Bumi dan CBM

1 lap 5 lap K) 3,5

Jumlah Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi dan CBM 1 lap 5 lap K) 6,2 Jumlah persetujuan Plan of Development (POD) I 2 37 K) 6,6 Jumlah persetujuan harga gas bumi 15 78 K) 7,7 Jumlah persetujuan amandemen dan atau perpanjangan kontrak 3 15 K) 2,0

Jumlah persetujuan Participating Interest (PI) kepada BUMD atau perusahaan nasional terkait dengan POD I.

2 21 K) 2,4

Prosentase pengembangan dan pemanfaatan gas bumi. 97% 99% 4,5 Prosentase penyerahan data minyak dan gas bumi dan CBM. 90% 95% 4,4

Prosentase pengelolaan data dan informasi bidang eksplorasi dan eksploitasi migas.

90% 95% 5,8

2. Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Meningkatnya pengelolaan,pengusahaan dan pembinaan usaha hulu minyak dan gas bumi dan CBM

II.L.020.3


2010

TARGET

2014




Prosentase perkembangan penanganan tumpang tindih lahan. 20% 60% 1,3

Prosentase Pengelolaan, Pembahasan dan Evaluasi Laporan Kegiatan KKKS dari BPMIGAS.

100% 100% 5,5

Jumlah laporan pengembangan kapasitas dalam negeri (infrastruktur cadangan strategis minyak bumi dan BBM)

1 lap 5 lap K) 7,5 3. Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Peningkatan Kapasitas, kehandalan dan efisiensi infrastruktur sistem penyediaan bahan bakar dan (infrastruktur cadangan strategis minyak bumi dan BBM)

Jumlah laporan pemutakhiran kapasitas penyimpanan dalam negeri (peta dan data fasilitas pengangkutan dan penyimpanan migas)

2 lap 10 lap K) 2,8

Jumlah laporan kapasitas pengangkutan (pemetaan kapasitas infrastruktur dan kebutuhan fasilitas pendistribusian bahan bakar minyak dan gas)

1 lap 5 lap K) 2,8

Jumlah laporan produksi (monitoring dan evaluasi kegiatan operasi kilang migas)

1 lap 5 lap K) 3,6

Pemenuhan BBM dalam negeri untuk Indonesia bagian timur 73,36% 73,60% 15,4

Laporan penggunaan BBN dalam pemakaian Bahan Bakar total 6 lap 30 lap K) 115,5

Jumlah laporan Desa Mandiri Energi berbasis BBN (pengawasan, pembinaan dan pengembangan DME)

2 lap 10 lap K) 16,6

Jumlah laporan penjualan hasil olahan migas 3 lap 15 lap K) 15,6 Jumlah laporan kelangkaan pendistribusian LPG 3 kg (PSO) ke seluruh Indonesia

3 lap 9 lap K) 11,1

Jumlah laporan penambahan kapasitas Depot 4 lap 20 lap K) 12,7 Jumlah laporan Indeks kepuasan konsumen bahan bakar 4 lap 20 lap K) 35,5

Jumlah laporan usaha pengolahan minyak bumi 1 lap 5 lap K) 3,6

Hilir Minyak dan Gas Bumi infrastruktur sistem penyediaan bahan bakar dan bahan baku industri

II.L.020.4


2010

TARGET

2014




Jumlah laporan usaha pengolahan gas bumi 1 lap 5 lap K) 3,6 Jumlah laporan usaha pengolahan Hasil Olahan 1 lap 5 lap K) 3,6 Jumlah laporan usaha pengangkutan 1 lap 5 lap K) 3,6 Jumlah laporan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa 1 lap 5 lap K) 6,6

J mlah laporan saha pen impanan 1 lap 5 lap K) 2 2Jumlah laporan usaha penyimpanan 1 lap 5 lap K) 2,2 Jumlah laporan usaha niaga minyak bumi, Bahan Bakar Minyak, LPG, LNG, CNG serta hasil Olahan

1 lap 5 lap K) 3,4

Jumlah usaha niaga gas bumi melalui pipa 1 lap 5 lap K) 3,4 Jumlah rekomendasi pemantauan realisasi ekspor minyak dan evaluasi stok minyak mentah

2 lap 10 lap K) 8,5

Jumlah pelanggaran regulasi usaha hilir (Sosialisasi dan menyusun peraturan, pameran)

1 pkt 5 pkt K) 10,6

Laporan prosentase penghematan BBM Bersubsidi 2 lap 10 lap K) 15,7 Laporan prosentase pengalihan pemakaian minyak tanah ke LPG

1 lap 5 lap K) 20,1

Prosentase pengurangan volume pembuangan air limbah ke lingkungan (%)

20 75 35,1

Prosentase pengurangan volume limbah pada sumbernya (%) 20 75 6,5

Prosentase peningkatan jumlah penggunaan bahan, bahan kimia dan lumpur bor yang ramah lingkungan

50 100 2,8

Prosentase Penurunan Jumlah tingkat kegagalan operasi infrastruktur kegiatan usaha hilir Migas

Pada 50 BU Pada 75 BU 26,6

Prosentase penurunan jumlah tingkat kecelakaan kerja operasi kegiatan usaha hulu migas

70% 80% 22,5

Prosentase peningkatan pemahaman peraturan keselamatan operasi kegiatan usaha migas (%)

20 100 6,9

Pembinaan dan Pengawasan Kehandalan Infrastruktur,K3, Keselamatan Operasi, dan Lingkungan, serta Usaha Penunjang dan Teknis serta Standardisasi

4. Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Migas

II.L.020.5


2010

TARGET

2014




Prosentase peningkatan penggunaan sistem basis data usaha penunjang migas dalam operasi internal (%)

0 5 4,5

Jumlah tersedianya Rancangan Standar Nasional Indonesia untuk kegiatan usaha migas (buah)

5 25 K) 29,9

Jumlah tersedianya Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) untuk kegiatan usaha migas

3 15 K) 29,9 Nasional Indonesia (RSKKNI) untuk kegiatan usaha migas

Prosentase tingkat kegagalan operasi kegiatanhilir migas (%) 30% 24% 13,5

Prosentase penurunan angka kecelakaan kerja kegiatan usaha migas

20% 100% 1,6

Prosentase peningkatan kemampuan nasional dalam merancang dan merakit instalasi peralatan migas

60% 80% 43,8

C. 448,5 Prosentase peningkatan pengunjung website 10% 10% 19,4 Jumlah laporan RKAKL yang disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja dalam kerangka pengeluaran berjangka menengah

1 5 3,7

Jumlah buku LAKIP Ditjen Migas 1 5 3,3 Jumlah draft Peraturan Perundang-undangan migas yang telah diselesaikan

15 60 5,7

Jumlah draft Kontrak Kerjasama Migas dan Gas Metana Batubara yang disusun

40 Kontrak Migas dan 10 Kontrak CBM

210 Kontrak Migas dan 50 Kontrak CBM

8,4

Jumlah penyidikan pelanggaran pidana bidang migas 17 97 4,0 Transformasi dan konsolidasi BUMN bidang energi dimulai dari PLN dan Pertamina yang selesai selambat-lambatnya 2010 (SDM)

1 rumusan kebijakan 1 rumusan kebijakan 7,6

KEGIATAN PENUNJANG1. Meningkatkan pembinan, koordinasi dan

dukungan teknis bagi Ditjen Migas secara optimalKegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Migas

II.L.020.6


2010

TARGET

2014




Prosentase penempatan pegawai dalam jabatan sesuai dengan kompetensi personil

70% 100% 148,9

Prosentase pemenuhan pelayanan pimpinan 100% 100% 34,4 Prosentase sarana dan prasarana yang berada dalam kondisi baik (layak pakai)

100% 100% 20,3

P t i li i 100% 100% 12 0Prosentase pencapaian realisasi anggaran 100% 100% 12,0 Hasil Opini Pemeriksaan BPK WDP WTP 3,7 Prosentase target realisasi PNBP Migas 100% 100% 7,4 Prosentase BMN Ditjen Migas yang tercatat 100% 100% 32,2 Prosentase BMN Migas yang dihapuskan 100% 100% 6,4 Prosentase pemenuhan gaji pegawai 100% 100% 130,9

V 55.922,4 A. 54.873,6 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi

Pelayanan yang optimal baik administratif maupun teknis untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Ditjen LPE

Jumlah aturan pendukung peraturan perundang-undangan bidang listrik dan pemanfaatan energi

3 PP, 3 RPP 6 PP, 3 RPP, 21 peraturan lainnya

K) 50,0

Jumlah Kapasitas pembangkit (MW) 22 60 K) 595,0 Transmisi (kms) 3.381 19.462 K) 16.094,7 Gardu Induk (MVA) 2.159 12.858 K) 9.631,0 Panjang jaringan dan gardu distribusi (kms/MVA)/satker Lisdes 18004/1266 95551/7109 K) 27.483,0

Kapasitas terpasang pembangkit listrikdari sumber energi mikro hidro (MW) 1,53

46 K) 69,0

Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari sumber energi surya (MWp) 3,55

102 K) 492,6

Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari sumber energi angin (MW) 0,00

22 K) -

Terwujudnya penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi

KEGIATAN PRIORITAS NASIONALPROGRAM PENGELOLAAN LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI

2. Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan

Terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik dan meningkatnya ratio elektrifikasi.

3. Penyediaan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Pelaksanaan Konservasi Energi

ditambah DAK

ditambah DAK

dari DAK

II.L.020.7


2010

TARGET

2014




Kapasitas pembangkit dari sumber energi biomassa (MW)0

0,40 K) -

Jumlah desa mandiri energi (desa) 50 250 K) 300,0 Jumlah studi kelayakan dan pilot project energi laut (studi & pilot)

1 studi 5 studi & 10 pilot K) 30,0

J l h d d i d t i i l dit 185 1 003 K) 115 4

dari DAK

Jumlah gedung dan industri yang menerima layanan audit energi (objek)

185 1.003 K) 115,4

Jumlah regulasi di bidang energi baru terbarukan (buah) 4 10 K) 9,3 Jumlah regulasi di bidang efisiensi energi (buah) 3 12 K) 3,8

B. K) 685,8 Jumlah rekomendasi pembinaan dan pengawasan kepada PKUK dan PIUKU (buah)

10 60 K) 4,5

Rata-rata pelayanan permohonan daerah usaha atau ekspansi daerah usaha (hari)

30 25 2,4

Jumlah konsep persetujuan harga beli tenaga listrik yang disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (buah)

24 120 K) 2,5

Rata-rata waktu penyelesaian evaluasi permohonan persetujuan harga beli tenaga listrik (hari)

20 20 5,0

Jumlah penetapan/penyesuaian harga jual tenaga listrik oleh Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) (buah)

4 20 K) 3,8

Rata-rata waktu penetapan besar susut jaringan PT PLN (Persero) setiap triwulan (hari)

15 15 2,7

Jumlah perhitungan biaya pokok penyediaan tenaga listrik PT PLN (Persero) (buah)

10 50 K) 2,5

1 Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik

Meningkatnya pelayanan usaha penyediaan tenaga listrik, meningkatnya pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik, dan meningkatnya mutu usaha penyediaan tenaga listrik


II.L.020.8


2010

TARGET

2014




Jumlah perhitungan subsidi listrik PT PLN (Persero) (buah) 10 50 K) 3,3

Jumlah pelaksanaan fasilitasi perselisihan konsumen listrik dengan penyedia listrik (buah)

80 340 K) 3,0

Jumlah pelaksanaan sosialisasi peningkatan usaha (kali) 6 28 K) 6,3

Prosentase penyempurnaan dan penyederhanaan aturan usaha(%)

20 30 3,0

Prosentase penyelesaian permohonan daerah usaha dan ekspansi nya (%)

100 100 6,0

Prosentase izin usaha yang diterbitkan (%) 20 25 6,1 Prosentase pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha yang diterbitkan

20 25 3,8

Prosentase persetujuan dan penandasahan Rencana Impor Barang Modal (%)

20 25 4,1

Prosentase pengawasan terhadap pelaksanaan Impor Barang Modal

20 25 4,1

Tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan pengaduan (indeks)

100 100 3,8

Prosentase penyelesaian pengaduan konsumen listrik (%) 100 100 2,5

Prosentase pencapaian indikator Tingkat Mutu Pelayanan tenaga listrik (%)

25 80 8,3

Prosentase penyelesaian fasilitasi perselisihan (%) 90 100 2,7 Tingkat pemahaman sosialisasi peningkatan usaha (indeks) 70 90 2,8

II.L.020.9


2010

TARGET

2014




Jumlah kebijakan investasi listrik (laporan) 6 34 K) 30,8 Jumlah Perencanaan dan Program Ketenagalistrikan (Laporan) 7 36 K) 172,4

Tingkat kepedulian masyarakat terhadap pemanfaatan sumber energi baru terbarukan (indeks)

50 50 125,0

J l h t bi bi t k i i b t b k ( ) 180 900 K) 5 0

3 Penyediaan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Pelaksanaan Konservasi Energi

Terwujudnya penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi

2 Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan

Terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik dan meningkatnya ratio elektrifikasi.

Jumlah peserta bimbingan teknis energi baru terbarukan (orang) 180 900 K) 5,0

Jumlah fasilitas energi baru terbarukan yang sudah dikembangkan secara komersial (unit)

10 50 K) 5,0

Jumlah jenis peralatan pemanfaat tenaga listrik yang menerapkan labelisasi hemat energi (buah)

3 11 K) 1,8

Jumlah manager energi dan auditor energi yang bersertifikat (orang)

- 350 K) 2,1

Jumlah peserta bimbingan teknis konservasi energi 170 850 K) 5,0 Tingkat kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan konservasi energi (indeks)

50 70 3,2

Jumlah pemanfaatan biomassa untuk rumah tangga (laporan) 1 5 K) 17,0

Jumlah perumusan SNI 45 225 K) 17,5 Jumlah pemberlakuan SNI sebagai standard wajib 10 50 K) 1,0 Jumlah sertifikasi peralatan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik

40 250 K) 3,1

Jumlah lokasi pengawasan dan sosialisasi SNI 8 40 K) 1,3 Jumlah lokasi sidang dalam rangka kerjasama internasional standardisasi

8 40 K) 1,8

Jumlah pembangkit tenaga listrik yang bersertifikat 25 145 K) 5,2 Jumlah instalasi transmisi dan distribusi yang bersertifikat 75 395 K) 4,3

4

Energi

Pembinaan keselamatan dan lindungan lingkungan ketenagalistrikan serta usaha jasa penunjang tenaga listrik

Meningkatnya pembinaan keselamatan dan lindungan lingkungan ketenagalistrikan

II.L.020.10


2010

TARGET

2014




Jumlah instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang bersertifikat 300 1.500 K) 5,4

Jumlah sosialisasi regulasi teknik dan lingkungan ketenagalistrikan

2 16 K) 6,4

Instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang aman andal dan akrab lingkungan

50% 75% 8,3 tenaga listrik yang aman, andal, dan akrab lingkungan

Tingkat mutu dan keandalan pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik

70% 80% 4,8

Jumlah Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang tersertifikasi di bidangnya

5 25 K) 3,5

Jumlah Lembaga Sertifikasi Produk Yang Terakreditasi 2 35 K) 12,3

Jumlah IMJ (Ijin Menggunakan Jaringan) Badan Usaha Pemanfaat jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika

3 78 K) 20,8

Tingkat Tertib administrasi dan teknis di bidang sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik

60% 80% 1,9

Tingkat tertib administrasi dan teknis di bidang sertifikasi produk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik

60% 80% 2,3

Jumlah Lembaga Inspeksi Teknik yang terakreditasi 2 67 K) 26,8 Penggunaan Barang dan Jasa Produksi dalam negeri dalam pembangunan sektor ketenagalistrikan

60% 80% 4,1

Jumlah standar kompetensi ketenagalistrikan (buah) 350 1.750 K) 12,6 Jumlah penetapan dan pemberlakuan standar kompetensi (buah) 3 15 K) 2,5

Jumlah sertifikat kompetensi (buah) 560 3.100 K) 4,0

II.L.020.11


2010

TARGET

2014




Jumlah sosialisasi tentang standar kompetensi ketenagalistrikan (buah)

3 17 K) 2,0

Jumlah rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing 40 250 K) 2,8

Jumlah Tenaga Teknik yang tersertifikasi (orang) 2180 12.040 K) 2,5 J l h d ti f k t i i Cl D l t M h i 1 id k k i 25 id k k i K) 33 9Jumlah updating fakotr emisi Clean Development Mechanism (CDM) sistem grid koneksi ketenagalistrikan

1 grid koneksi 25 grid koneksi K) 33,9

Jumlah data analisis medan magnit dan medan listrik di bawah jaringan SUTET 500 KV serta kesehatan masyarakat yang terpajan medan magnit dan medan listrik di bawah jaringan SUTET

400 responden, 2000 responden, K) 4,0

Jumlah fasilitasi penyelesaian kasus-kasus lingkungan ketenagalistrikan (SUTET 500 kV, Pembangkitan dll)

10 kasus 72 kasus K) 5,0

Jumlah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Community Development Sektor Ketenagalistrikan

13 unit usaha 95 unit K) 5,9

Jumlah pembinaan dan pengawasan teknis bidang lingkungan sektor ketenagalistrikan baik pada ijin usaha (AMDAL dan atau UKL/UPL) maupun kelaikan teknis bidang lingkungan ketenagalistrikan

13 sektor 95 sektor K) 4,8

Jumlah mitigasi teknologi strategi penurunan emisi CO2 di sektor ketenagalistrikan

1 teknologi 25 teknologi K) 25,0

C. 362,9 Jumlah SOP pelayanan administratif dan teknis 50 SOP 250 SOP 50,0 Jumlah kumulatif aset pembangunan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi yang dapat dilaporkan sebagai barang milik negara

3 Triliun 45 triliun 100,0

Jumlah kasus administratif kepegawaian 5 Kasus 25 kasus 30,0

KEGIATAN PENUNJANGPelayanan yang optimal baik administratif maupun teknis untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Ditjen LPE

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi

1.

II.L.020.12


2010

TARGET

2014




Jumlah laporan perencanaan program dan kegiatan bidang listrik dan pemanfaatan energi

5 Laporan 25 laporan 85,0

Pemutakhiran sistem dan jaringan informasi 4 Paket 20 paket 97,9

VI 2.434,4 A 364 2

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL. BATUBARA. PANAS BUMI DAN AIR TANAHKEGIATAN PRIORITAS NASIONALA. 364,2

Tercapainya target kontribusi PLTP pada program 10.000 MW tahap II

Jumlah kapasitas PLTP terpasang sebesar 5795 MW di tahun 2014

1.261 5.795 K) 296,4

Jumlah regulasi panas bumi dan air tanah 20 50 K) 25,0 Jumlah PNBP dari sektor panas bumi (ribu USD) 63.961 188.867 K) -

- Penyusunan klasifikasi data potensi dan cadangan panas bumi untuk ketenagalistrikan dan pemanfaatan langsung energi panas bumi

2 keg 10 keg K) 13,9

Jumlah lokasi penugasan survei pendahuluan untuk meningkatan status potensi

6 K) -

Tersedianya informasi investasi produksi industri minuman berbahan baku air tanah dari 33 provinsi

- Perencanaan produksi listrik dari panas bumi (MWh) 9.712.224 45.061.920 K) 22,7

Prosentasi penjaminan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan

100 100 3,6

Kualitas baku mutu air limbah tambang pada kegiatan usaha pertambangan

100% 100% 2,7

B. 1.224,6 1. Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan

Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Mineral. Batubara dan Panas Bumi

Tersedianya pelayanan data dan informasi Mineral, Batubara, Panas Bumi dan air tanah secara lengkap, aktual dan on line;

· Jumlah Pedoman/NSPK untuk aplikasi pengelolaan kegiatan pertambangan di Provinsi/Kabupaten/ Kota

8 35 K) 22,6

Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Mineral. Batubara. Panas Bumi dan Air Tanah


2. Meningkatnya kompetensi KTT dan penanggung jawab kegiatan di lapangan pada IUP (KP)

1. Pembinaan dan Pengusahaan Panas Bumi dan Air Tanah

Tersedianya regulasi bidang panas bumi dan air tanahTercapainya target produksi listrik panas bumi


II.L.020.13


2010

TARGET

2014




- verifikasi/ inventarisasi/ rekonsiliasi/ sosialisasi kajian PNBP bidang pertambangan mineral, batubara dan panas bumi

7 keg 35 keg K) 115,2

- Pelaksanaan otonomi daerah dalam pengelolaan kegiatan pertambangan di pemerintah provinsi/ kabupaten/kota

50 kab/kota 90 kab/kota K) 44,5

Terinventarisirnya potensi PNBP dari KP/IUP seluruh Indonesia; Tersedianya data on line PNBP, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; Terlaksananya dekonsentrasi penagihan PNBP KP terbitan daerah; Tersedianya data mineral, batubara panas bumi dan air tanah secara on line

- Penyusunan kajian investasi di sektor mineral. batubara dan panas bumi

8 keg 40 keg K) 45,0

- Pelaksanaan pengelolaan kerja sama sub sektor mineral. batubara dan panas bumi

8 keg 48 keg K) 17,5

- Penyusunan perumusan sistem prosedur teknis (inventarisasi, evaluasi, pemantauan, pembinaan aparat, identifikasi) perencanaan produksi

12 keg 60 keg K) 42,1

Jumlah rencana pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (juta ton)

75 110 K) 7,0

-Pengembangan pemanfaatan briket batubara, pengembangan daerah percontohan dan optimalisasi nilai tambah mineral dan batubara

3 keg 15 keg K) 74,4

Jumlah penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP), Wilayah pencadangan negara (WPN), dan Wilayah ijin usaha Pertambangan (WIUP) mineral dan batubara

3 15 keg K) 64,8

Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi 6 30 K) 3,3

Jumlah buku data informasi mineral. batubara. panas bumi dan air tanah

1 5 K) 6,2

Evaluasi Penggunaan Lahan Pertambangan 1 5 K) 5,0

batubara, panas bumi dan air tanah secara on line antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;Tersosialisasinya UU Nomor 4 Tahun 2009;Tumbuhnya perijinan IUP; Tersedianya data dan informasi peluang investasi pembangunan smelter mineral logam utama (Ni, Au, Cu, Al, Sn); Tersedianya data dan informasi infrastruktur penunjang pelabuhan angkut batubara; Meningkatnya pemanfaatan briket batubara; Terlaksananya pengembangan; Meningkatnya pemahaman aparat daerah dan pelaku tambang rakyat dalam pengelolaan/ pemahaman Pedoman Teknis Pertambangan Rakyat pertambangan skala kecil;

II.L.020.14


2010

TARGET

2014




Jumlah TKA yang sesuai dengan standar kompetensi 6 wilayah dan 20 Perusahaan

8 wilayah dan 30 Perusahaan

-

- Evaluasi dan veifikasi ketenagakerjaan sub sector mineral, batubara dan panas bumi

2 keg 6 keg K) 26,2

Terlaksananya program dalam rangka meningkatkan investasi dan penerimaan negara

Jumlah evaluasi pelaksanaan Community Development 25 Wilayah dan 20 Perusahaan KK dan

25 wilayah dan 30 Perusahaan KK dan

-

Terciptanya optimalisasi penerimaan negara khususnya dari sektor batubara diperlukan pengumpulan dan evaluasi data biaya penjualan dalam kaitannya dengan penetapan DHPB secara

2. Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara

meningkatkan investasi dan penerimaan negara dari sektor pertambangan secara berkelanjutan

Perusahaan KK dan PKP2B

Perusahaan KK dan PKP2B

- Evaluasi pelaksanaan Community Development 4 keg 20 keg K) 30,3 Peningkatan Nilai Tambah Bahan Galian Tambang 6 Wilayah 34 wilayah K) - - Kajian (verifikasi dan inventarisasi) nilai tambah bahan galian tambang

6 Wilayah 34 wilayah K) 5,5

Jumlah terselesaikannya konflik tumpang tindih dalam wilayah PKP2B

10 Wilayah 52 wilayah K) -

- Terselesaikannya konflik tumpang tindih dalam wilayah PKP2B


Jumlah penagihan PNBP bidang Minerba 34% 30% - - Terlaksananya penagihan PNBP bidang Minerba 34% 30% 7,5 Persentase Realisasi Masterlist (pembelian dalam negeri dan impor) perusahaan KK dan PKP2B

33%:67% 42%:58% -

- Evaluasi masterlist 1 lap 5 lap K) 20,9 Jumlah Divestasi dan Perubahan Saham Bidang Mineral dan Batubara

33 Perusahaan K) -

- Evaluasi Divestasi dan Perubahan Saham Bidang Mineral dan Batubara (pembuatan buku susunan

1 keg 5 keg K) 10,3

Terlaksananya inventarisasi batubara mutu rendah dan cara peningkatan nilai tambahnya

Persentase penggunaan kandungan lokal (local content) untuk menunjang pembangunan berkelanjutan

Naik 2 % -

Terciptanya pengembangan batubara sebagai energi alternatif utama melalui peningkatan produksi, pemanfaatan dalam negeri, dll.

Terciptanya pengusahaan mineral dan batubara yang kondusif

Terciptanya penanggulangan PETI melalui program verifikasi terhadap perusahaan tambang

Terciptanya bank data mineral dan batubara nasional yang komprehensif, sehingga dapat

Terciptanya penguatan kelembagaan daerah dalam sektor pertambangan dalam rangka OTDA dan dekosentrasi, serta terlaksananya kertasama

II.L.020.15


2010

TARGET

2014




- Penyusunan peningkatan penggunaan kandungan lokal (local content) untuk menunjang pembangunan berkelanjutan

1 pkt 5 paket K) 17,2

Sistem yang terintegrasi, mudah digunakan, handal dan pelayanan publik yang lebih baik.

6 sistem 6 sistem K) -

P b t Si t t i t i d h di k h d l 6 i t 6 i t K) 3 3

Terlaksananya promosi kepentingan nasional dalam rangka pelaksanaan dan pembinaan usaha jasa mineral dan batubara dan peningkatan local - Pembuatan Sistem yang terintegrasi, mudah digunakan, handal

dan pelayanan publik yang lebih baik6 sistem 6 sistem K) 3,3

Jumlah Perusahaan yang diawasi kegiatan usaha pertambangannya

42 KK dan 76 PKP2B 210 KK dan 380 PKP2PB

K) -

- Pelaksanaan pengawasan Perusahaan terhadap perusahaan tambang


K) 12,5

Tersusunnya laporan akuntabilitas Kinerja DBM 1 LAKIP 5 LAKIP K) 2,3 Jumlah perusahaan KK dan PKP2B Eksplorasi dan FS yang dievaluasi RKAB nya


K) -

- Evaluasi terhadap perusahaan KK dan PKP2B Eksplorasi dan FS yang dievaluasi RKAB nya


K) 5,0

Jumlah laporan kegiatan perusahaan KK dan PKP2B yang dievaluasi

20 provinsi dan 30 perusahaan KK/PKP2B


K) -

- Penyusunan laporan kegiatan perusahaan KK dan PKP2B yang dievaluasi



K) 10,0

Jumlah Neraca cadangan, sumberdaya dan cadangan Izin usaha, KK dan PKP2B yang dievaluasi

5 cadangan Izin Usaha dan 20 KK


K) -

- Evaluasi terhadap Neraca cadangan, sumberdaya dan cadangan Izin usaha, KK dan PKP2B yang dievaluasi



K) 13,2

jasa mineral dan batubara dan peningkatan local content

II.L.020.16


2010

TARGET

2014




Jumlah Kebijakan eksplorasi perusahaan induk (principal ) dari perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia yang dievaluasi

40 KK/20 PKP2B 40 KK/20 PKP2B K) -

- Penyusunan Kebijakan eksplorasi perusahaan induk (principal ) dari perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia yang dievaluasi

40 KK/20 PKP2B 40 KK/20 PKP2B K) 12,5

Indonesia yang dievaluasi Jumlah laporan rencana kerja dalam amandemen kontrak/perjanjian Minerba yang dievaluasi

42 KK dan 76 PKP2B K) -

- Penyusunan laporan rencana kerja dalam amandemen kontrak/perjanjian Minerba yang dievaluasi

42 KK dan 76 PKP2B 42 KK dan 76 PKP2B K) 3,9

Jumlah Pengadaan alat-alat software, sistem pengawasan eksplorasi dan penyampaian laporan kegiatan eksplorasi perusahaan

1 software, 2 sistem dan 5 unit


K) -

- Terencananya Pengadaan alat-alat software, sistem pengawasan eksplorasi dan penyampaian laporan kegiatan eksplorasi perusahaan



K) 26,5

Jumlah seminar prospek eksplorasi Sumber Daya Mineral batubara di Indonesia

1 provinsi 5 propinsi K) -

- Pelaksanaan seminar prospek eksplorasi Sumber Daya Mineral batubara di Indonesia

1 provinsi 5 propinsi K) 5,5

Jumlah Pedoman untuk perusahaan KK/PKP2B dan Kajian tahap Produksi Mineral

1 Pedoman dan 10 KK 3 pedoman dan 30 KK K) -

- Tersusunnya Pedoman untuk perusahaan KK/PKP2B dan Kajian tahap Produksi Mineral

1 Pedoman dan 10 KK 3 pedoman dan 30 KK K) 23,1

II.L.020.17


2010

TARGET

2014




Jumlah pengawasan produksi kepada perusahaan KK dan PKP2B

Produksi: 10KK/ 45PKP2B Konstruksi: 5

KK/ 15 PKP2B

Produksi: 50KK/ 225PKP2B Konstruksi:

25 KK/ 75 PKP2B

K) 52,8

Evaluasi Rencana dan Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan KK dan PKP2B

Produksi: 10KK/45PKP2B Konstr ksi: 5 KK/ 15

Produksi: 50KK/ 225PKP2B Konstr ksi:

K) 7,7 dan PKP2B Konstruksi: 5 KK/ 15

PKP2B225PKP2B Konstruksi:

25 KK/75 PKP2B

Jumlah invoice/kontrak penjualan KK/PKP2B yang dievaluasi 10 KK/ 45 PKP2B 70 KK/225 PKP2B K) -

- Terevaluasinya invoice/kontrak penjualan KK/PKP2B yang dievaluasi

10 KK/ 45 PKP2B 70 KK/225 PKP2B K) 60,3

Jumlah KP Mineral di Sulteng dan Sultra & batubara di Kalsel dan Kaltim yang diinventarisir

700 2200 K) -

- Inventarisir jumlah KP Mineral di Sulteng dan Sultra & batubara di Kalsel dan Kaltim yang diinventarisir

100 200 K) 3,5

Jumlah daerah yang terkait dengan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

3 Prov. 25 Kab 3 prov 25 kab K) -

- Inventarisasi daerah yang terkait dengan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

3 Prov. 25 Kab 3 prov 25 kab K) 20,2

Jumlah proses Persetujuan Prinsip. Peningkatan Tahap dan Perubahan Luas Wilayah KK dan PKP2B

42 KK 76 PKP2B 210 KK 370 PKP2B K) -

- Evaluasi proses Persetujuan Prinsip. Peningkatan Tahap dan Perubahan Luas Wilayah KK dan PKP2B

42 KK 76 PKP2B 210 KK 370 PKP2B K) 5,4

Jumlah dokumen elektronik berupa rekapitulasi data perizinan IUP. IUPK. KK dan PKP2B

500 3100 K) -

- Terdatanya dokumen elektronik berupa rekapitulasi data perizinan IUP. IUPK. KK dan PKP2B

500 3100 K) 4,6

II.L.020.18


2010

TARGET

2014




Jumlah lokasi pelaksanaan pembinaan perizinan pengusahaan mineral dan batubara

3 Provinsi 25 Kab 15 Provinsi1 25 Kab K) -

- Pelaksanaan pembinaan perizinan pengusahaan mineral dan batubara

3 Provinsi 25 Kab 15 Provinsi1 25 Kab K) 20,3

Jumlah lokasi pelaksanaan sosialisasi PP tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba Sebagai Pelaksanaan UU No 4 Tahun

5 Provinsi 25 provinsi K) - Pertambangan Minerba Sebagai Pelaksanaan UU No.4 Tahun 2009- Pelaksanaan sosialisasi PP tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba Sebagai Pelaksanaan UU No.4 Tahun 2009

5 Provinsi 25 provinsi K) 10,3

Peningkatan mutu serta kinerja pelayanan Pelayanan Usaha Minerba dalam menjalankan tugas dan fungsinya

1 PKT 1 pkt K) 3,8

Persentase Pelaksanaan Pedoman 1 pedoman 5 pedoman K) 3,8 Jumlah kontrak KK dan PKP2B yang sudah di amandemen 42 KK 76 PKP2B 42 KK 76 PKP2B K) -

- Evaluasi Jumlah kontrak KK dan PKP2B yang sudah di amandemen

42 KK 76 PKP2B 42 KK 76 PKP2B K) 9,9

3. - Verifikasi/ inventarisasi/ rekonsiliasi/ sosialisasi kajian PNBP bidang pertambangan panas bumi

1 pkt 5 pkt K) 19,3

Jumlah pemanfaatan langsung energi panas bumi 0 5 K) - Tercapainya target pemanfaatan langsung panas bumi

- Pelaksanaan penugasan survei pendahuluan untuk meningkatan status potensi

6 30 K) 4,6

- Inventarisasi pajak air tanah (provinsi) 6 33 K) 10,5 Jumlah inventarisasi pajak air tanah (provinsi) 6 33 K) - - Penetapan Zona Pemanfaatan Air Tanah (CAT) 6 33 K) 34,3 Jumlah Penetapan Zona Pemanfaatan Air Tanah (CAT) 6 33 K) -

Tercapainya target PNBP dari sektor panas bumi

Tersedianya data potensi panas bumi yang menarik bagi investorTersedianya informasi yang lengkap tentang pajak air tanah di daerah dari 33 provinsi

Pembinaan dan Pengusahaan Panas Bumi dan Air Tanah

II.L.020.19


2010

TARGET

2014




Inventarisasi investasi produksi industri minuman berbahan baku air tanah (Provinsi)

1 5 K) 7,7

Jumlah inventarisasi investasi produksi industri minuman berbahan baku air tanah (Provinsi)

1 5 K) -

Jumlah rancangan SNI dan SKKNI bidang pertambangan Minerbapabum

5 SNI & 4 SKKNI 25 SNI dan 20 SKKNI K) - 4. Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang

Tersedianya sebanyak 200 standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang

Tersedianya zona pemanfaatan air tanah dari 33 provinsi

Minerbapabum- Penyusunan rancangan SNI dan SKKNI bidang pertambangan Minerbapabum

5 SNI & 4 SKKNI 25 SNI dan 20 SKKNI K) 16,2

Jumlah kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang taat melakukan pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang

60 312 K) -

- Pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang taat melakukan pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang

60 312 K) 8,3

Jumlah kompetensi tenaga kerja industri pertambangan minerbapabum melalui sertifikasi

100 750 K) -

- Pelaksanaan kompetensi tenaga kerja industri pertambangan minerbapabum melalui sertifikasi

100 750 K) 7,6

Persentase recovery penambangan dan pengolahan terkait konservasi bahan galian pada kegiatan usaha pertambangan

85 95 8,5

Tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaaan pertambangan 0.74 0.66 -

- Evaluasi kekerapan kecelakaan pada perusahaaan pertambangan

0,74 0.66 3,5

Luas lahan kegiatan usaha pertambangan yang reklamasi oleh pemegang usaha pertambangan

6000 ha 31400 ha K) -

Lingkungan dan Usaha Penunjang Mineral. Batubara. Panas Bumi dan Air Tanah

pedoman, kriteria dan prosedur di bidang lindungan lingkungan, keselamatan pertambangan, standardisasi, teknik pertambangan serta usaha Terciptanya kegiatan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi yang memenuhi kaidah good mining practice

Tersedianya 1000 orang inspektur tambang di seluruh Indonesia dan peningkatan kemampuan teknis melalui diklat pusat maupun daerah

Meningkatnya kompetensi KTT dan penanggung jawab kegiatan di lapangan pada IUP (KP)

II.L.020.20


2010

TARGET

2014




- Pengawasan luas lahan kegiatan usaha pertambangan yang reklamasi oleh pemegang usaha pertambangan

6000 ha 31400 ha K) 9,1

Jumlah peraturan menteri tentang pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan

6 23 K) -

- Penyusunan peraturan menteri tentang pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan

6 23 K) 9,5 pengawasan kegiatan usaha pertambanganJumlah norma/pedoman teknis/juknis/kriteria aspek K3. keselamatan operasi. teknis pertambangan. lindungan lingkungan. usaha jasa dan standardisasi

14 146 K) -

- Penyusunan norma/pedoman teknis/juknis/kriteria aspek K3. keselamatan operasi. teknis pertambangan. lindungan lingkungan. usaha jasa dan standardisasi

14 146 K) 27,3

Jumlah usaha jasa lokal dan nasional yang berusaha di bidang usaha jasa pertambangan

600 3550 K) -

- Evaluasi usaha jasa lokal dan nasional yang berusaha di bidang usaha jasa pertambangan

600 3550 K) 20,7

Jumlah SNI/SKKNI hasil kaji ulang 6 36 K) - - Penyusunan SNI/SKKNI hasil kaji ulang 6 36 K) 3,8 Jumlah Propinsi/perguruan tinggi/perusahaan yang memahami dengan baik system kompetensi dan SNI

3 15 K) -

- Sinkronisasi dan sosialisasi mengenai sistem kompetensi dan SNI

3 15 K) 4,0

Jumlah Perusahaan yang menerapkan standar 15 95 K) - - Pengawasan terhadap Perusahaan yang menerapkan standar 15 95 K) 4,0

Jumlah Pemda yg melaksanakan pengelolaan usaha pertambangan yg benar

20 100 K) -

II.L.020.21


2010

TARGET

2014




- Evaluasi Pemda yg melaksanakan pengelolaan usaha pertambangan yg benar

20 100 K) 11,5

Jumlah perusahaan yang laik secara teknik 60 300 K) - - Evaluasi perusahaan yang laik secara teknik 60 300 K) 16,9 Jumlah Inventarisasi daerah yg terkena dampak pengolahan emas menggunakan bahan kimia

3 15 K) - emas menggunakan bahan kimia- Inventarisasi daerah yg terkena dampak pengolahan emas menggunakan bahan kimia

3 15 K) 3,0

Jumlah perusahaan tambang yg melakukan perencanaan pasca tambang sesuai dengan tata guna lahan

15 75 K) -

Evaluasi perusahaan tambang yg melakukan perencanaan pasca tambang sesuai dengan tata guna lahan

15 75 K) 3,3

Jumlah Inventarisasi Penguasaan dan penetapan teknologi perusahaan

3 15 K) -

Inventarisasi Penguasaan dan penetapan teknologi perusahaan 3 15 K) 2,0

Jumlah pengawasan perusahaan usaha jasa 40 200 K) - Pengawasan perusahaan usaha jasa 40 200 K) 8,7 Jumlah perusahaan yang dinilai dlm rangka penilaian prestasi K3

60 300 K) -

Pengawasan perusahaan yang dinilai dlm rangka penilaian prestasi K3

60 300 K) 3,3

Jumlah tim yg berperan dlm fire & rescue challenge regional 19 99 K) -

Pengawasan tim yg berperan dlm fire & rescue challenge regional

19 99 K) 4,0

II.L.020.22


2010

TARGET

2014




Jumlah pemda yg berperan aktif dlm pengawasan K3 40 200 K) - Monitoring pemda yg berperan aktif dlm pengawasan K3 40 200 K) 5,6

Jumlah perusahaan yg dinilai dlm rangka prestasi pengelolaan lingkungan

45 225 K) -

P il i t h d h dl k t i l l 45 225 K) 6 3Penilaian terhadap perusahaan dlm rangka prestasi pengelolaan lingkungan

45 225 K) 6,3

Penyelesaian kasus lingkungan 100% 100% 3,9 Jumlah perusahaan yg berperan dlm meningkatkan nilai tambah, pegelolaan pertambangan dengan baik

15 75 K) -

Evaluasi terhadap perusahaan yg berperan dlm meningkatkan nilai tambah, pegelolaan pertambangan dengan baik

15 75 K) 23,4

Jumlah Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 1 5 K) -

Penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 1 5 K) 1,6

Jumlah kepala dinas dan aparat yang meningkat memahaminya dalam GMP

50 250 K) -

Penilaian terhadap kepala dinas dan aparat yang meningkat memahaminya dalam GMP

50 250 K) 23,0

Jumlah SDM yg meningkat kemampuan keteknikan dan lingkungan

50 250 K) -

Penilaian terhadap SDM yg meningkat kemampuan keteknikan dan lingkungan

50 250 K) 18,6

II.L.020.23


2010

TARGET

2014




C. 845,6 Jumlah SOP yang akan dibuat dan direvisi dalam penyempurnaan tata laksana organisasi

108 598

- Penyusunan SOP DJMBP 1 dokumen 5 dokumen 3,2 Jumlah publik yang mengunjungi situs informasi bidang mineral batubara dan panas bumi

20000 139000 -

Terintegrasinya informasi pertambangan se-Indonesia

Tersusunnya Rancangan Peraturan Perundang-undangan Mineral Batubara dan Panas Bumi

1. Dukungan Manajemen dan Teknis Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi

KEGIATAN PENDUKUNG

mineral. batubara dan panas bumi- Pelaksanaan integrasi jaringan DJMBP 1 paket 5 paket 34,0 Jumlah regulasi bidang pertambangan mineral. batubara dan panas bumi

16 90 -

- Penyusunan konsep rancangan PP dan Permen ESDM bidang mineral, batubara dan panas bumi

22 keg 142 keg 71,0

Persentase realisasi pelaksanaan anggaran di lingkungan DJMBP

100 100 -

- Pembinaan dan evaluasi hasil pemeriksaan dan tindak lanjut 1 laporan 5 laporan 11,0

- Pembukuan verifikasi dan pelaksanaan anggaran 1 laporan 5 laporan - - Pembinaan Pengelolaan keuangan dan akuntansi pemerintah 13 laporan 65 laporan -

Persentase pelaksanaan koordinasi bidang mineral. batubara. panas bumi dan air tanah dengan instansi terkait

100 100 -

- Pelaksanaan koordinasi bidang mineral, batubara dan panas bumi

1 paket 5 paket 59,9

Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran berbasis kinerja yang disusun dan disempurnakan

6 30 -

- Penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran berbasis kinerja

6 30 9,8

undangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi (sebanyak 28 pedoman dan 4 RPP);Terlaksananya sinkronisasi kebijakan usaha pertambangan umum, panas bumi, dan air tanah dengan sektor lain dapat dilaksanakan;

Tercapainya sistem dan mekanisme perencanaan dan pelaporan efisien dan efektif

Tercapainya peningkatan SDM yang berkualitas

Terkelolanya sarana dan prasarana secara optimal dalam mendukung pelaksanaan kebijakan;

II.L.020.24


2010

TARGET

2014




Jumlah pelaporan hasil pemeriksaan (LHP) 13 65 - - Penyusunan pelaporan hasil pemeriksaan (LHP) 10 50 5,5 Jumlah dan jenis layanan informasi bidang mineral. batubara. panas bumi dan air tanah

15 100 -

- Pelaksanaan dan pembuatan jenis dan layanan informasi bidang mineral batuabara dan panas bumi

15 100 17,6

Terlaksananya koordinasi internal yang optimal dan pelayanan publik yang prima.

bidang mineral, batuabara dan panas bumi Jumlah penyelenggaraan inspektur tambang 23 507 6,0 Persentase PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai spesifikasi bidang mineral. batubara. panas bumi dan air tanah

29 329 -

- Pembinaan terhadap PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai spesifikasi bidang mineral. batubara. panas bumi dan air tanah

135 1485 6,8

Kualitas data yang mutakhir untuk periode triwulan dan tahunan 5 dok 0 -

- Penyusunan data yang mutakhir untuk periode triwulan dan tahunan

5 dok 0 4,1

Prosentasi Pengumpulan dan evaluasi laporan di DJMBP yang akurat dan tepat waktu.

100 500 -

- Pelaksanaan Pengumpulan dan evaluasi laporan di DJMBP yang akurat dan tepat waktu.

7 keg 35 keg 15,3

Prosentasi Pelaksanaan program dan kegiatan di DJMBP sesuai dengan rencana dan tepat waktu

100 100 -

- Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di DJMBP sesuai dengan rencana dan tepat waktu

6 lap 30 lap 13,7

Persentase tingkat pengelolaan administrasi perbendaharaan dan barang milik negara

100 100 -

II.L.020.25


2010

TARGET

2014




- Penyusunan pengelolaan administrasi perbendaharaan dan barang milik Negara

3 lap 15 keg 85,8

Tingkat tertib administrasi pengelolaan ketatausahaan. kearsipan dan rumah tangga

80 100 -

- Penyusunan administrasi pengelolaan ketatausahaan. kearsipan dan rumah tangga

17 keg 85 104,0 dan rumah tangga Persentase tingkat pengelolaan administrasi kepegawaian 99 99 -

- Pembinaan pengelolaan kepegawaian 11 lap 55 lap 31,6 Persentase Terbayarnya gaji/honor/tunjangan pegawai 100 100 - - Terbayarnya gaji/honor/tunjangan pegawai 453 org 2265 org 144,2 Persentase Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran dengan baik

100 100 -

- Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran dengan baik

13 pkt 65 136,0

- Persentase Terselenggaranya pelayanan publik/birokrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing saker

100 500 -

- Terlaksananya pelayanan publik/birokrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing saker

1 pkt 5 pkt 86,4

VII 3.970,5 A. 1.871,8

Jumlah wilayah/kawasan pemetaan geologi bersistem dan bertema

2 10 K) 348,7

Jumlah peta geofisika bersistem dan bertema yang dihasilkan 2 14 K) 432,1

Jumlah peta geokimia yang dihasilkan, 6 30 K) 34,7

PROGRAM PENELITIAN, MITIGASI DAN PELAYANAN GEOLOGI

1. Survei dan Pelayanan Geologi Meningkatnya pemanfaatan hasil survei penelitian, penyelidikan dan pelayanan geologi


II.L.020.26


2010

TARGET

2014




Jumlah peta seismotektonik yang dihasilkan , 2 10 K) 15,4 Jumlah peta geomorfologi yang dihasilkan 2 10 K) 15,4 Jumlah peta geologi kuarter yang dihasilkan 2 10 K) 21,8 Jumlah perolehan / pendaftaran sistim mutu 7 35 K) 11,1 Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber daya Panas bumi

22 110 K) 154,7 2. Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Geologi

Meningkatnya pemanfaatan wilayah keprospekaan sumber daya geologi Panas bumi

Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber daya Batubara dan CBM

18 90 K) 480,7

Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber daya Gambut dan Bitumen Padat

5 25 K) 16,6

Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber daya mineral

28 144 K) 88,4

Jumlah kegiatan kajian/evaluasi WKP dan WP 8 40 K) 57,5 Jumlah Peta Geologi Gunungapi Aktif 2 10 K) 17,7 Jumlah Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Aktif Skala 1:50,000

1 5 K) 8,3

Jumlah peta yang diterbitkan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah

5 25 K) 34,4

Jumlah peta yang diterbitkan Peta Kawasan Rawan Bencana Gempabumi dan Tsunami

3 15 K) 15,1

Jumlah gunung api yang dipantau untuk kegiatan gunungapi aktif tipe A dari Pos Pengamatan Gunungapi

10 66 K) 50,2

Jumlah kegiatan pemahaman masyarakat tentang kebencanaan geologi melalui pelatihan kebencanaan, pameran, dan pembuatan film yang lebih intensif

7 35 K) 3,9

Daya Geologi sumber daya geologi

3. Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan penyelidikan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi

II.L.020.27


2010

TARGET

2014




Jumlah Pedoman/peraturan/norma Mitigasi Bencana Gunungapi dan Pedoman Gerakan Tanah, Gempabumi dan Tsunami

2 10 K) 8,1

Jumlah perangkat sistem monitoring kegunungapian hasil rancang bangun sendiri di 20 gunung api

4 20 K) 13,8

J l h d t ki i i di 25 i 4 25 K) 19 3

4. Riset dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi

Meningkatnya pemanfaatan hasil pengembangan metoda dan teknologi dalam mendukung upaya mitigasi bencana geologi Jumlah data geokimia gunungapi di 25 gunungapi 4 25 K) 19,3

Jumlah kegiatan mitigasi di kawasan Bencana G. Merapi 15 80 K) 24,0

B. 0 K) 577,2 1. Survei dan Pelayanan Geologi Meningkatnya pemanfaatan hasil survei penelitian,

penyelidikan dan pelayanan geologi · Terwujudnya museum tsunami NAD yang terpelihara 1 2 K) 82,5

· Kegiatan Pengelolaan Museum Geologi untuk meningkatkan pelayanan pengunjung

2 10 K) 4,1

· Jumlah survei, kajian dan penelitian geologi yang dihasilkan

12 60 K) 3,6

· Peningkatan jumlah koleksi 1 5 K) 3,5 · Jumlah koleksi geologi yang dipelihara 5 25 K) 1,1 · Jumlah koleksi geologi yang terdata 30.000 150000 K) 6,1 · Jumlah sarana dan prasarana peragaan Museum Geologi 7 Corner/Sudut 74 corner/sudut K) 22,1

· Jumlah peta geologi teknik bersistem 1:100,000 6 30 K) 7,5

· Jumlah peta geologi teknik untuk Infrastruktur 6 33 K) 7,5 · Jumlah lokasi yang telah dilakukan penyelidikan kondisi geologi teknik geodinamik dan infra struktur kawasan andalan pertambangan

9 42 K) 11,2

2. Dokumentasi Koleksi dan Pelayanan Museum Geologi

Meningkatnya pemanfaatan informasi geologi bagi masyarakat

mitigasi bencana geologi


3. Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan dan Air Tanah

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian, penyelidikan, dan pemetaan bidang lingkungan geologi dan air tanah

II.L.020.28


2010

TARGET

2014




· Jumlah informasi hasil penelitian geologi teknik 1 5 K) 1,2

· Jumlah kawasan karst terpetakan pada skala 1:50,000 2 10 K) 2,5

· Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan geologi lingkungan untuk tata ruang pada skala 1:100 000

17 85 K) 21,1 lingkungan untuk tata ruang pada skala 1:100,000· Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan geologi lingkungan kawasan pertambangan untuk tata ruang pada skala 1:100,000

7 35 K) 8,7

· Jumlah sumur bor sumber air bersih penduduk di desa tertinggal dan daerah sulit air

100 500 K) 334,3

· Jumlah rekomendasi konservasi kawasan lindung geologi dan air tanah, dan pengelolaan tata ruang

19 96 K) 23,6

· Jumlah peta hidro geologi bersistem skala 1:250.000 5 25 K) 7,5

· Jumlah peta potensi cekungan air tanah skala 1:100.000 2 14 K) 7,5

· Jumlah peta konservasi air tanah 5 15 K) 11,2 4. Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan

Geologi Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan penyelidikan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi

· Jumlah layanan pemberian rekomendasi teknis hasil mitigasi bencana geologi;

1 5 K) 10,5

C. 1.521,5 1. Manajemen, Dukungan Teknis, dan

Pelayanan Sekretariat Badan Geologi Meningkatnya manajemen, dukungan teknis, dan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan Geologi

· Jumlah kegiatan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran; laporan dan evaluasi Badan Geologi

8 41 16,1 KEGIATAN PENUNJANG

II.L.020.29


2010

TARGET

2014




· Terpenuhinya kebutuhan pegawai, sarana parasarana dan lancarnya kegiatan sehari hari perkantoran (bulan)

12 60 50,7

· Pengembangan organisasi dan kelembagaan Badan Geologi Indonesia

1 1 2,5

J l h k i t b j i i t i f i 1 5 3 0· Jumlah kegiatan pengembangan jaringan sistem informasi 1 5 3,0

· Jumlah kegiatan pengelolaan data dan informasi Geologi 4 20 12,5

· Jumlah kegiatan pembinaan aparatur, pola karier dan administrasi kepegawaian

17 85 41,4

· Jumlah PNS Badan Geologi yang dikembangkan kompetensinya

15 90 10,1

· Jumlah kegiatan publikasi dan diseminasi informasi 7 35 14,4

· Jumlah kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan Badan Geologi menuju kesesuaian dengan dengan standar yang ditetapkan

17 87 45,3

· Jumlah usulan peraturan bidang geologi 4 16 14,9 · Jumlah kegiatan pengembangan hukum dan kehumasan Badan Geologi

15 75 19,3

· Jumlah kegiatan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, kearsipan, tatausaha, dan rumah tangga Badan Geologi menuju kesesuaian dengan standar yang ditetapkan Geologi dengan standar yang ditetapkan

7 35 48,5

· Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Konsolidasi Badan Geologi yang dilaksanakan (Bulan)

12 60 43,4

II.L.020.30


2010

TARGET

2014




2 Survei dan Pelayanan Geologi Meningkatnya pemanfaatan hasil survei penelitian, penyelidikan dan pelayanan geologi


12 60 368,1

3 Dokumentasi Koleksi dan Pelayanan Museum Geologi

Meningkatnya pemanfaatan informasi geologi bagi masyarakat


12 60 55,0

4 Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Geologi

Meningkatnya pemanfaatan wilayah keprospekaan sumber daya geologi

· Terpenuhinya kebutuhan pegawai, sarana parasarana dan lancarnya kegiatan sehari hari perkantoran

12 60 239,3

5 Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan dan Air Tanah

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian, penyelidikan, dan pemetaan bidang lingkungan geologi dan air tanah


12 60 242,4

6 Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan penyelidikan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi


12 60 294,3

VIII 4.064,6 A. 618,9 1. Penelitian dan Pengembangan Teknologi

Minyak dan Gas BumiMeningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi minyak dan gas bumi.

Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan 47 3 pedoman dan 30 KK K) 359,9

2. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistikan dan Energi Baru Terbarukan

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi ketenagalistrikkan dan energi baru terbarukan.

Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan 22 90 K) 133,7

3. Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan geologi kelautan

Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan 13 75 K) 125,3

KEGIATAN PRIORITAS NASIONALPROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

II.L.020.31


2010

TARGET

2014




B. K) 501,0 1. Penelitian dan Pengembangan Teknologi

Mineral dan BatubaraMeningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi mineral dan batubara.

o Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan 44 216 K) 142,3

o Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kegiatan Jasa Penelitian dan Pengembangan terhadap target

3.028 17518 K) 17,5


kegiatan Jasa Penelitian dan Pengembangan terhadap target yang ditetapkan (Dalam Juta Rp)o Jumlah Kontrak Pelayanan Jasa Teknologi 40 244 K) - o Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kegiatan Jasa Penelitian dan Pengembangan terhadap target yang ditetapkan (Dalam Juta Rp)

45.495 338.557 K) 336,4

o Jumlah Kontrak Pelayanan Jasa Teknologi 1 5 K) - o Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kegiatan Jasa Penelitian dan Pengembangan terhadap target yang ditetapkan (Dalam Juta Rp)

200 1.000 K) 0,8

o Jumlah Kontrak Pelayanan Jasa Teknologi 2 10 K) - o Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kegiatan Jasa Penelitian dan Pengembangan terhadap target yang ditetapkan (Dalam Juta Rp)

1.000 5.000 K) 4,0

C. 2.944,7 o Jumlah Koordinasi Perencanaan Kebijakan Program 3 19 7,4

o Jumlah Kegiatan Pengelolaan Administratif Kepegawaian 13 65 13,3

o Jumlah Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan 6 30 8,5

o Jumlah Pengelolaan Aset Barang Milik Negara yang Dilaporkan Sebagai Kekayaan Negara

5 25 9,6

Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan

KEGIATAN PENUNJANG

2. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi minyak dan gas bumi.


Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

4.

Meningkatnya pembinaan. koordinasi dan dukungan teknis bagi Badan Penelitian dan Pengembangan secara optimal.

3. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistikan dan Energi Baru Terbarukan


1.

II.L.020.32


2010

TARGET

2014




o Jumlah Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi 6 30 17,1 o Jumlah Penilaian Jabatan Struktural dan Fungsional 3 15 7,1 o Jumlah Koordinasi Kerjasama Litbang 3 15 7,1 o Jumlah Penyelenggaraan Diseminasi Hasil Litbang 4 20 8,2 o Jumlah Pengelolaan Ketatausahaan, Kearsipan dan Rumah Tangga

5 25 8,4 Tanggao Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Dibangun/Direhab/Ditingkatkan

2 10 9,5

o Jumlah Pembayaran Gaji, Operasional Perkantoran dan Pelayanan Publik

3 15 69,7

o Jumlah Kegiatan Yang Didanai oleh PNBP 2 10 19,1 o Jumlah Pembayaran Gaji, Operasional Perkantoran dan Pelayanan Publik

3 15 212,2

o Jumlah Kegiatan Penunjang Kelitbangan Lainnya 36 180 168,8 o Jumlah Kegiatan Yang Didanai oleh PNBP 30 150 150,0 o Jumlah Pembayaran Gaji, Operasional Perkantoran dan Pelayanan Publik

3 15 648,8


3 15 60,7


3 15 158,5

o Jumlah Kegiatan Penunjang Kelitbangan Lainnya 49 245 194,2 o Jumlah Kegiatan Yang Didanai oleh PNBP 85 425 428,9

2 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi mineral dan batubara.

3 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi minyak dan gas bumi.

5 Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan


4 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistikan dan Energi Baru Terbarukan


II.L.020.33


2010

TARGET

2014




IX 4.343,1 A. 1.486,6

· Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun 139 718 K) 137,2 · Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan 260 1308 K) 9,2

J mlah SDM Aparat r ang ditingkatkan kemamp ann a 103 559 K) 7 1

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Terwujudnya sumberdaya manusia sub sektor minyak dan gas bumi yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan

Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi

1.KEGIATAN PRIORITAS BIDANG

· Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan kemampuannya 103 559 K) 7,1

· Prosentase tingkat kinerja organisasi 90 95 0,4 · Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan 1 48 K) 1,6 · Jumlah dokumen perencanaan 2 10 K) 1,0 · Jumlah sarana diklat yang terakreditasi standar mutu 8 40 K) 9,9

· Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana, keahlian, dan sertifikasi

27 149 K) 545,6

· Jumlah sistem informasi yang diimplementasikan 2 23 K) 0,8



· Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis

3 29 K) 0,7

· Prosentase tingkat kinerja organisasi 100 100 2,3 · Jumlah karya ilmiah 10 59 K) 0,9 · Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan 3 15 K) 4,1 · Jumlah dokumen perencanaan 3 12 K) 2,4

dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan

2. Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan

Terwujudnya sumberdaya manusia sub sektor ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan

II.L.020.34


2010

TARGET

2014




· Jumlah kerjasama diklat yang diimplementasikan 3 15 K) 8,8

· Jumlah kegiatan promosi diklat 4 28 K) 1,6 · Jumlah sistem informasi yang diimplementasikan 1 pkt 5 paket K) 0,8

J l h l dikl t d l t h 40 297 K) 149 23 P didik d P l tih G l i T j d b d i bid · Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun 40 297 K) 149,2 · Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan 110 641 K) 37,6


· Prosentase tingkat kinerja organisasi 90 95 2,8 · Jumlah publikasi karya ilmiah 2 10 K) 1,9 · Jumlah karya ilmiah 20 120 K) 7,2 · Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan 40 200 K) 9,9 · Jumlah dokumen perencanaan 3 15 K) 5,5 · Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana, keahlian, dan sertifikasi

6 57 K) 2,2


· Jumlah kegiatan promosi diklat 2 10 K) 2,8 · Jumlah sistem informasi yang diimplementasikan 4 22 K) 4,4



4. Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral, Batubara dan Panas Bumi

Terwujudnya sumberdaya manusia sub sektor mineral, batubara, dan panas bumi yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan

3. Pendidikan dan Pelatihan Geologi Terwujudnya sumberdaya manusia bidang kegeologian yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan

II.L.020.35


2010

TARGET

2014





1 5 K) 0,6

· Prosentase tingkat kinerja organisasi 100 100 2,5 · Jumlah publikasi karya ilmiah 1 5 K) 0,9 · Jumlah kegiatan penyempurnaan organisasi 2 10 K) 1,2

J mlah kar a ilmiah 3 15 K) 0 7· Jumlah karya ilmiah 3 15 K) 0,7 · Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan 5 25 K) 3,0 · Jumlah dokumen perencanaan 2 10 K) 1,3 · Jumlah kerjasama diklat yang diimplementasikan 10 70 K) 5,4


· Jumlah lulusan pendidikan formal tingkat Diploma I, II, III, dan IV.

241 1.626 K) 106,4

· Jumlah NSPK yang ditetapkan dan diberlakukan 5 35 K) 4,0


· Prosentase tingkat kinerja organisasi 90 95 0,4 · Jumlah publikasi karya ilmiah 3 20 K) 0,4 · Jumlah karya ilmiah 20 134 K) 3,3 · Jumlah kerjasama pendidikan yang diimplementasikan 15 101 K) 1,1


5. Pendidikan Tinggi Energi dan Mineral Terwujudnya peningkatan kegiatan pelaksanaan pendidikan formal Diploma I, II, III, IV dan pengembangan pendidikan tinggi energi dan sumber daya mineral

II.L.020.36


2010

TARGET

2014






J l h L b Dikl t P f i/LDP t k dit i 1 15 K) 0 9

6. Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah

Terwujudnya peningkatan kegiatan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang tambang bawah tanah


1 15 K) 0,9

· Prosentase tingkat kinerja organisasi 90 95 0,9 · Jumlah publikasi karya ilmiah 10 K) 1,1 · Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan 2 10 K) 4,9 · Jumlah dokumen perencanaan 4 17 K) 5,8 · Jumlah sarana diklat yang terakreditasi standar mutu - 10 K) 0,9

· Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana, keahlian, dan sertifikasi

- 6 K) 0,8



C. K) 2.856,5 1. · Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun 1 paket 5 paket K) 7,6

· Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan 42 170 K) 31,0

· Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan kemampuannya 1.355 7.255 K) 105,3


11 101 K) 7,2

KEGIATAN PENUNJANGDukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM

Terwujudnya peningkatan pembinaan, koordinasi pelayanan administrasi dan dukungan teknis bagi Badan Pendidikan dan Pelatihan secara optimal

II.L.020.37


2010

TARGET

2014




· Prosentase tingkat kinerja organisasi 90 95 K) 8,8 · Jumlah kegiatan administrasi pengelolaan kepegawaian, umum dan keuangan

15 75 K) 105,1

· Jumlah kegiatan penyempurnaan organisasi 3 15 K) 27,2 · Jumlah dokumen perencanaan 34 170 K) 27,4

J mlah kegiatan pengadaan pembang nan dan reno asi 4 20 K) 110 5· Jumlah kegiatan pengadaan pembangunan dan renovasi sarana dan prasarana

4 20 K) 110,5



· Jumlah kegiatan administrasi pengelolaan kepegawaian, umum dan keuangan

30 154 K) 332,1

· Jumlah kegiatan pengadaan pembangunan dan renovasi sarana dan prasarana

18 150 K) 816,2


9 45 K) 65,4


3 15 K) 200,0


22 117 K) 60,5


3 15 K) 121,6


21 105 K) 81,8


9 45 K) 212,6

Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan

Terwujudnya sumberdaya manusia sub sektor ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan

2 Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi

Terwujudnya sumberdaya manusia sub sektor minyak dan gas bumi yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan

3

Terwujudnya sumberdaya manusia sub sektor mineral, batubara, dan panas bumi yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas

5 Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral. Batubara. dan Panas Bumi

4 Pendidikan dan Pelatihan Geologi Terwujudnya sumberdaya manusia bidang kegeologian yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan

II.L.020.38


2010

TARGET

2014





11 75 K) 86,8


16 107 K) 127,3


16 94 K) 26,1

6 Pendidikan Tinggi Energi dan Mineral Terwujudnya peningkatan kegiatan pelaksanaan pendidikan formal Diploma I, II, III, IV dan pengembangan pendidikan tinggi energi dan sumber daya mineralTerwujudnya peningkatan kegiatan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan

7 Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah umum dan keuangan


6 22 K) 240,9

X 1.346,2 A. 859,1

Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Nomor Registrasi Usaha (NRU) dari BPH Migas

60 Badan usaha 320 Badan Usah K) 61,2

1 Badan Usaha Pengangkutan

11 BU Pengangkutan K) 71,3

1 Badan Usaha Penyimpanan

11 BU Penyimpanan K) -

Jumlah Penetapan Wilayah Distribusi Niaga (WDN)jenis BBM tertentu

4 Badan usaha 66 Badan Usaha K) 61,1

Jumlah pengawasan infrastruktur penyediaan BBM Nasional 4 pengawasan 20 pengawasan K) 51,0

Pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM Jumlah MoU BPH Migas dengan Pemda 10 MoU 70 MoU K) 489,8

Jumlah pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM

1.KEGIATAN PRIORITAS BIDANGPengaturan, penetapan dan pelaksanaan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM

PROGRAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI

dan pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang tambang bawah tanah

Pengaturan penyediaan dan pendistribusian BBM

Penetapan Cadangan BBM

Bawah Tanah

II.L.020.39


2010

TARGET

2014




2. Jumlah peraturan Pengaturan Akses (Access Arrangement) pada Ruas Transmisi dan/ atau Wilayah Jaringan Distribusi Milik Badan Usaha

3 Jumlah peraturan 25 peraturan K) 17,2

Jumlah Lelang Ruas Transmisi Dan Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) Gas Bumi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus

2 Ruas 4 WJD 20 ruas 30 WJD K) 19,4

Pengaturan, penetapan dan pengawasan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa

Pengaturan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa

Jumlah Kajian Keekonomian Pembentukan Kota Gas 9 Kota/Kabupaten 55 kota/kab K) 16,8 Jumlah ketetapan tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang wajar dan efisien untuk pengguna pipa (Shipper) ruas transmisi

2 ruas transmisi 20 ruas transmisi K) 12,8

Jumlah wilayah untuk penetapan harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan pelanggan kecil


Jumlah Pemberian HK Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi

2 Ruas Transmisi 4 WJD 20 ruas transmisi 30 WJD

K) 12,1

Pengawasan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi untuk RT dan PK

Jumlah Pelanggaran Penerapan Harga Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil

0 Pelanggaran terhadap Penerapan Harga Gas

Bumi untuk RT dan PK

0 pelanggaran K) 10,2

Jumlah Pelanggaran Akun Pengaturan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

0 Pelanggaran Akun Pengaturan Kegiatan

Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa


Jumlah Pelanggaran Penerapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

0 Pelanggaran Penerapan Tarif Pengangkutan Gas

Bumi Melalui Pipa


Penetapan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa

II.L.020.40


2010

TARGET

2014




Jumlah Pelaksanaan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi dan Jaringan Distribusi Gas Bumi melalui pipa

2 Badan Usaha 20 Badan usaha K) 9,7

C. K) 487,1 · Jumlah laporan pertanggungjawaban administratif 9 Laporan 51 laporan K) 307,2

J l h R l i di 2 R l i 10 l i K) 14 51. Dukungan Manajemen dan dukungan

pelaksanaan tugas tekhnis BPH Migasa. Meningkatnya kelancaran pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan

KEGIATAN PENUNJANG

· Jumlah Regulasi yang disusun 2 Regulasi 10 regulasi K) 14,5 · Jumlah sarana dan prasarana yang memenuhi standar 1 Paket 5 paket K) 117,6 · Jumlah penarikan iuran dari Badan Usaha 433 Milyar 444 milyar K) 47,8

XI 312,3 A. 120,6

1 Jumlah koordinasi dengan stakeholders dalam penyusunan bahan persidangan kebijakan energi

1 LK 5 LK K) 5,9

2 Jumlah kajian untuk perancangan kebijakan energi; 2 LK 10 LK K) 15,3

3 Jumlah bahan untuk perancangan kebijakan energi 3 LK 15 LK K) 17,4

4 Jumlah persidangan anggota Dewan Energi Nasional yang dilaksanakan

1 LK 5 LK K) 6,4

1. Jumlah koordinasi dengan stakeholders dalam penyusunan bahan persidangan perencanaan energi

2 LK 6 LK K) 1,4

2. Jumlah kajian untuk perencanaan energi nasional dan daerah; - 4 LK K) 4,6

3. Jumlah bahan penyusunan RUEN 1 LK 5 LK K) 5,9 4. Jumlah bahan untuk penelaahan neraca energi; 1 LK 5 LK K) 5,4 5. Jumlah bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan penyiapan bahan persidangan perencanaan energi.

- 4 LK K) 0,9

2. Tersedianya bahan perencanaan energi;

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEWAN ENERGI NASIONALKEGIATAN PRIORITAS BIDANG

1. Fasilitasi dalam rangka perumusan Kebijakan Energi Nasional dan penetapan Rencana Umum Energi Nasional, serta Penyelenggaraan persidangan

1. Tersedianya bahan perancangan kebijakan energi;

pelaksanaan tugas tekhnis BPH Migas administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan Pengatur

II.L.020.41


2010

TARGET

2014




1. Jumlah koordinasi kegiatan hubungan masyarakat dan persidangan

2 LK 10 LK K) 9,0

2. Jumlah pelaksanaan keprotokolan dan fasilitas sidang 2 LK 10 LK K) 8,2

3. Jumlah pelaksanaan hubungan masyarakat dan kelembagaan

2 LK 10 LK K) 2,8

3. Terlaksananya tugas urusan hubungan masyarakat, keprotokolan dan persidangan Dewan Energi Nasional

kelembagaan 4. Jumlah dokumentasi dan bahan persidangan 1 LK 5 LK K) 2,5 5. Jumlah notulen dalam persidangan 1 LK 5 LK K) 2,3 6. Jumlah hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan hubungan masyarakat, keprotokolan, dan persidangan.

1 LK 5 LK K) 2,3

2. 1 Jumlah data dan informasi untuk identifikasi daerah krisis. 6 prov. 33 prov. K) 6,1

2 Jumlah data dan informai dalam penyusunan kriteria pedoman penanggulangan krisis dan darurat energi.

1 pkt 5 pkt K) 5,9

3 Jumlah data dan informasi dalam penyusunan skenario penanggulangan krisis dan darurat energi.

1 pkt 5 pkt K) 6,1

1 Meningkatnya data dan informasi dalam rangka meng-identifikasi daerah rawan krisis.

Fasilitasi dalam rangka penetapan langkah-langkah penanggulangan krisis dan darurat energi, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan energi lintas sektor

II.L.020.42


2010

TARGET

2014




4 Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan KEN. 1 pkt 5 pkt K) 0,9 5.Jumlah laporan pengawasan implementasi EBT 1 pkt 5 pkt K) 2,4 6. Jumlah data dan informasi teknis dalam mendukung pengawasan pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pemanfaatan energi

1 pkt 5 pkt K) 6,1

7 P l k d l i 1 kt 5 kt K) 0 93 M i k t k di i d l k

2 Meningkatnya pengawasan pelaksanaan kebijakan energi

7. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 1 pkt 5 pkt K) 0,9

8. Laporan hasil evaluasi Kegiatan fasilitasi penanggulangan krisis dan darurat energi.

-- 4 pkt K) 0,9

9.Jumlah rapat rapat dalam rangka penyusunan pedoman dan rapat koordinasi evaluasi dalam rangka fasilitasi penanggulangan krisis dan darurat energi.

4 pkt K) 0,9

80.821,0


Pagu Ditjen LPE dengan Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi, termasuk tambahan untuk usulan alokasi kegiatan Lisdes EBT sebesar Rp. 10 Triliun dari DAKCatatan:

3 Meningkatnya koordinasi dalam rangka penyusunan perumusan pedoman penanggulangan krisis energi dan darurat energi.

TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN ESDM 2010-2014

II.L.020.43

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2010

II KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 117.763,7

11.851,0

I PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT

Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat

11.851,0

Rencana Induk Keselamatan Lalu lintas Jalan; Rencana Induk Keselamatan Lalu Lintas SDP

1 Paket 5 Paket K) 100,4

Terselenggaranya kegiatan keselamatan transportasi darat (sosialisasi; penyusunan pedoman teknis keselamatan transportasi darat; monitoring & evaluasi keselamatan transportasi darat; )


2 Pembangunan & Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

Tersusunnya 100% Road Map to Zero Accident

Terpasangnya fasilitas keselamatan LLAJ Marka; guardrail; Rambu Lalu Lintas,RPPJ Tiang F, RPPJ Portal , Trafffic Light ; warning light ; delineator; paku jalan ; cermin tikungan ; Rubber Cone ; Rubber Strip , VMS, LPJU dan fasilitas keselamatan LLAJ lainnya

Marka; guardrail; Rambu Lalu Lintas,RPPJ Tiang F, RPPJ Portal , Trafffic Light ; warning light ; delineator; paku jalan ; cermin tikungan ; Rubber Cone ; Rubber Strip , VMS, LPJU dan fasilitas keselamatan LLAJ lainnya

1.489,6

Pembangunan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

11 Mekanis 60 buah mekanis & 20 mobile 167,0


No. PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan) INDIKATOR

TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)

TARGET

2014

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

1 Manajemen & Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat

Tersusunnya 100% Road Map to Zero Accident

II.L.022.1


2010No. PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN

(Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan) INDIKATORTOTAL ALOKASI

2010-2014 (Rp Miliar)

TARGET

2014

Pengembangan Sistem Uji Sertifikasi / Tipe 1 paket 5 Paket K) 312,5

Implementasi Teknologi Lalu Lintas Angkutan Jalan

Paket pengembangan Sistem Informasi Angkutan Jalan 1 Pkt, Prasarana Fasilitas Pengendalian OPerasional 1 Paket, RTTMC 1 aket, Stiker Pelayanan Angkutan 1 Paket; Driving Simulator 1 paket; Pengembangan Data & Informasi Perhubungan Darat 1 Paket; Pembangunan Sistem Informasi Perhubungan Darat 1 Paket

Sistem Informasi Angkutan Jalan 5 Pkt, Prasarana Fasilitas Pengendalian Operasional 5 Pkt, RTTMC 5 Pkt, Stiker Pelayanan Angkutan 5 Pkt; Driving Simulator 5 Pkt; Pengemb Data & Informasi Hubdat 5 Pkt; Pembangunan Sistem Informasi Hubdat 5 Pkt

K) 201,5

Penataan Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas 26 Paket 550 paket K) 258,6

Prasarana LLAJ Daerah/Kawasan Perbatasan - 250 paket K) 13,0

Jumlah pembangunan terminal transportasi jalan 15 Lokasi 117 Lokasi K) 609,6

Jumlah pembangunan jembatan timbang - 40 Lokasi K) 155,0

Peningkatan Prasarana/Sarana Angkutan Jalan Jumlah Rehabilitasi Simpul LLAJ 1 Paket 5 Paket K) 200,0

Jumlah Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan LLAJ - 3 Paket K) 21,4

Jumlah Peningkatan Fasilitas Pendukung LLAJ - 4 Paket K) 5,0

Kontingensi Bencana Alam 1 Paket 5 Paket K) 12,7

Jumlah Alat Kinerja Angkutan Jalan - 240 paket K) 13,7

Terbangunnya Simpul Transportasi Jalan

II.L.022.2




2010-2014 (Rp Miliar)

TARGET

2014

Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Jalan yang terlayani

175 lintas 190 lintas 284,9

Jumlah Bus Perintis 37 unit 577 unit K) 200,3

Jumlah Paket Penunjang Operasional Keperintisan

- 240 paket K) 13,7

3 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan

Tersusunnya 100% rencana dan program sistem transportasi dan evaluasi pelaksanaan program

Jumlah Rencana Induk angkutan perkotaan, rencana induk sistem informasi lalu lintas perkotaan, Laporan evaluasi, Terselenggarannya ATCS, Jumlah Fasilitas Keselamatan Transportasi Perkotaan,


Terselenggaranya Transportasi Perkotaan Jumlah Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT), Kota Percontohan, Kawasan Percontohan


Transportasi Ramah lingkungan Jumlah Penyelenggaraan Transportasi Ramah Lingkungan


4 Jumlah Prasarana Dermaga Penyeberangan 56 dermaga 258 dermaga K) 2.791,0

Jumlah Prasarana Dermaga Sungai & Danau 10 dermaga 236 dermaga K) 390,3

Jumlah Break Water Dermaga Penyeberangan 4 paket 20 paket K) 351,0

Terbangunnya Sarana transportasi Sungai Danau & Penyeberangan

Pembangunan Bus Air 4 Unit 18 Unit K) 51,6

Terbangunnya Fasilitas Keselamatan transportasi Sungai Danau & Penyeberangan

Jumlah Fasilitas Keselamatan terbangun 6 paket 175 paket K) 36,2

Peningkatan Dermaga Penyeberangan Jumlah Dermaga Penyeberangan yang mengalampeningkatan

5 unit 92 unit K) 111,5

Peningkatan Dermaga Sungai Danau Jumlah Dermaga Sungai Danau yang mengalami peningkatan


Peningkatan Rambu Sungai & Danau Jumlah Rambu Sungai Danau yang mengalami peningkatan

16 lokasi 80 lokasi K) 78,0

Peningkatan Alur Pelayaran Jumlah Alur Pelayaran yang mengalami peningkatan

7 paket 35 paket K) 200,0

Pembangunan Sarana Keperintisan Jumlah Sarana Keperintisan yang mengalami peningkatan

4 Unit 20 unit K) 1.264,9

Pembangunan Sarana & Prasarana Transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalulintas SDP

Terbangunnya prasarana transportasi Sungai Danau & Penyeberangan

II.L.022.3




2010-2014 (Rp Miliar)

TARGET

2014

Pelayanan Keperintisan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang terlayani

85 Lintas 120 Lintas 775,9

Terselenggaranya kegiatan penunjang penyelenggaraan SDP

Kegiatan penunjang penyelenggaraan SDP 1 Paket 5 paket K) 235,6

5 Dukungan Manjemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat

Terselenggaranya Pemerintahan yang Baik Terlaksananya kegiatan rutin/tugas pokok dan fungsi

1 Paket 5 paket K) 406,5

33.792,5

II PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian

33.792,5

110 unit kereta ekonomi (termasuk KPM3) Jumlah lokomotif, KRD, KRL, KRDE yang dibangun

22 unit 110 unit kereta ekonomi K) 321,8

72 paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapian

Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapian

11 paket 72 paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapian

K) 391,6

238,65 km jalur KA Panjang km jalur KA yang direhabilitasi 13,06 km 238,65 km jalur KA K) 525,7

53 Jembatan KA Jumlah unit jembatan KA yang direhabilitasi - 53 Jembatan KA K) 123,7

128 paket peningkatan persinyalan Jumlah paket pekerjaan peningkatan persinyalan 16 Paket 128 paket peningkatan persinyalan K) 2.446,6

49 paket peningkatan telekomunikasi Jumlah paket pekerjaan peningkatan telekomunikasi

- 49 paket peningkatan telekomunikasi

K) 450,0

206 unit peningkatan fasilitas pintu perlintasansebidang

Jumlah unit peningkatan fasilitas pintu perlintasan sebidang

13 unit 206 unit peningkatan fasilitas pintu perlintasan sebidang

K) 359,0

73 paket Pembangunan/rehabilitasi bangunan operasional

Jumlah paket Pembangunan/rehabilitasi bangunan operasional

19 paket 73 paket Pembangunan/rehabilitasi bangunan operasional

K) 455,8

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

2 Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api

1 Pembangunan dan pengelolaan bidang keselamatan dan teknik sarana

II.L.022.4




2010-2014 (Rp Miliar)

TARGET

2014

1.396,19 km jalur KA Panjang km jalur KA yang ditingkatkan kondisinya/keandalannya

371,48 km 1.396,19 km jalur KA K) 3.234,5

534,32 km jalur KA Panjang km jalur KA yang diaktifkan kembali (reaktivasi)

15,00 km 534,32 km jalur KA K) 1.791,1

295 unit jembatan KA Jumlah unit jembatan KA yang ditingkatkan 67 unit 295 unit jembatan KA K) 1.318,0

954,43 km jalur KA baru/jalur ganda, termasuk pembangunan MRT dan Monorail

Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda

68,67 km 954,43 km jalur KA baru/jalur ganda, termasuk pembangunanMRT dan Monorail

K) 14.751,7

2.457 km'sp material rel Jumlah km'sp pengadaan rel 157 km 2.457 km'sp material rel K) 2.847,6

1.364 unit wesel Jumlah unit pengadaan wesel 164 unit 1.364 unit wesel K) 1.247,5

71 paket peningkatan pelistrikan (diantaranya elektrifikasi sepanjang 289 km)

Jumlah paket pekerjaan peningkatan pelistrikan 13 Paket 71 paket peningkatan pelistrikan K) 2.088,4

148 paket pengadaan peralatan/fasilitas prasarana perkeretaapian

Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas prasarana perkeretaapian

14 paket 148 paket pengadaan peralatan/fasilitas prasarana perkeretaapian

K) 474,9

4 Pembangunan dan pengelolaan bidang keselamatan dan teknis sarana

186 unit Sarana KA (Lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram, Railbus)

Jumlah unit pengadaan lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram, Railbus

7 paket 186 unit Sarana KA K) 880,8

25 unit modifikasi Sarana KA (KRL menjadi KRDE)

Jumlah unit modifikasi sarana KA 5 unit 25 unit modifikasi Sarana KA K) 84,0

33.044,7

III PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI LAUT

Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut

33.044,7

1 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di Bidang Kenavigasian

Terbangunnya sarana bantu navigasi pelayaran terdiri 93 menara suar; 185 rambu suar; 153 pelampung suar;

unit (menara suar; rambu suar; pelampung suar)

18; 23 ; 30 SBNP terdiri 93 menara suar; 185 rambu suar; 153 pelampung suar;

K) 1.127,6

3 Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

II.L.022.5




2010-2014 (Rp Miliar)

TARGET

2014

Terbangunnya dan Meningkatnya SBNP di wilayah Indonesia sebanyak 71 tower mensu, 215 unit lampu suar, 50 unit buoy melalui kegiatam Improvement and Development of Indonesia Aids to Navigation

unit (menara suar; lampu suar; bouy) - SBNP sebanyak 71 tower mensu, 215 unit lampu suar, 50 unit buoy

K) 567,8

Tersedianya 922 unit suku cadang SBNP unit suku cadang 170 922 unit suku cadang SBNP K) 154,0

Terbangunnya gedung SROP dan sistem telekomunikasi pelayaran sebanyak 188 SROPmelalui Maritime Telecomunication System Development Project (Phase IV) IP-520

unit SROP 42 188 SROP K) 588,1

Tersedianya 600 unit perangkat radio unit Perangkat Radio 200 600 unit radio K) 54,0

Terbangunnya 3 unit receiving station, 18 report sub center; di Selat Sunda and Lombok melalui kegiatan Indonesia Ship Reporting System

PAKET - 3 VTS 204,0

Terpasangnya 7 unit VTIS unit VTIS 3 7 VTS K) 59,0

Terbangunnya 9 VTIS di Selat Malaka - wilayah Tengah melalui Grant JICA

unit VTIS 6 9 VTS K) 218,9

Terbangunnya 4 unit VTS di Selat Malaka Bagian Utara

unit VTIS - 4 VTS K) 288,1

Terbangunnya 9 unit VTS di Selat Malaka Bagian Selatan

unit VTIS - 9 VTS K) 255,0

22 unit Suku Cadang SROP unit 5 22 unit K) 44,0

10 unit CCTV unit 5 10 unit CCTV K) 18,0

15 unit AIS unit AIS 7 15 unit AIS K) 11,3

Terbangunnya 7 dermaga kapal kenavigasian Dermaga 2 7 dermaga K) 55,0

II.L.022.6




2010-2014 (Rp Miliar)

TARGET

2014

Tersedianya 15 unit Kapal Inspeksi Navigasi unit 1 15 unit K) 120,0

Tersedianya 72 unit kapal patroli KPLP unit 22 72 unit K) 900,0

Terlaksananya retrofit 9 unit kapal patroli unit - 9 unit 466,0

Tersedianya 12 unit kapal patroli cepat unit - 12 unit K) 150,0

3 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidangPerkapalan dan Kepelautan

Tersedianya 29 unit kapal Marine Surveyor unit 9 29 unit K) 23,9

4 Tersedianya 32 unit kapal perintis Unit 2 32 unit kapal K) 1.493,8

Tersedianya 2 unit kapal penumpang unit - 2 unit kapal K) 1.300,0

Tersedianya angkutan laut di 17 Provinsi 76 Trayek yang mendapatkan subsidi perintisdi wilayah terpencil

Trayek 60 76 trayek 2.135,0

Terselenggaranya National Single Window pada 14 lokasi

lokasi pelabuhan 1 Lokasi (Kantor Pusat) 14 lokasi K) 151,0

Meningkatnya armada niaga pelayaran nasional melalui kegiatan Development of Domestic Shipping Industry Phase I (1 paket)

jumlah kapal niaga 1 Paket 1.200,0

Tersedianya Master Plan peningkatan perdagangan melalui laut dengan kegiatan PortDevelopment and Logistics in Greater Jakarta Metropolitan Area

laporan master Plan - 1 Paket 15,0

Terselenggaranya Cargo Information System 14 Paket

Paket 1 14 Paket K) 54,0

2 Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di BidangPenjagaan Laut dan Pantai

Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut

II.L.022.7




2010-2014 (Rp Miliar)

TARGET

2014

Terwujudnya Tatanan Pelabuhan,Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan, serta Peraturan Perundangan Pelaksanaan

Jumlah Peraturan Perundangan, peraturan pelaksanaan teknis, dan laporan kajian

2 15 (peraturan perundangan, laporan kajian)

K) 148,0

Terjaganya alur pelayaran melalui pengerukan 61,7 juta m3 sedimen

volume lumpur/sedimen yang dikeruk (juta m3) 6,3 61,7 juta m3 sedimen K) 880,0

Optimalnya fungsi Sarana dan fasilitas 23 pelabuhan strategis Lhoksemawe, Teluk Bayur,Dumai, Pekan Baru, Palembang, Panjang, Batan, Tg.Pinang, Tg.Emas, Tg.Perak, Cigading, Benoa, Kupang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan,Bitung,Makasar, Sorong, Ambon, Biak dan Jayapura.

Jumlah lokasi yang dibangun dan di rehab 5 Lokasi 23 lokasi K) 4.792,0

Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok lokasi - 1 lokasi 1.500,0

Pengembangan Pelabuhan Belawan-Medan lokasi - 1 lokasi 2.000,0

Meningkatnya kapasitas 125 pelabuhan non perintis

Jumlah pelabuhan ynag direhabilitasi/ditingkatkan/dibangun

25 Lokasi 125 lokasi K) 1.750,0

Meningkatnya jumlah dan kapasitas pelabuhan perintis

Jumlah pelabuhan ynag direhabilitasi/ditingkatkan/dibangun

30 Lokasi 150 lokasi K) 1.750,0

Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan

5

II.L.022.8




2010-2014 (Rp Miliar)

TARGET

2014

6 Dukungan Manjemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Laut

Terselenggaranya dukungan administrasi dan manajemen

Paket studi, kajian, seminar, sosialisasi dan rapat koordinasi

30 paket 150 paket K) 8.571,2

19.535,6

IV PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UDARA

19.535,6

115 rute perintis Jumlah rute perintis yang terlayani 118 115 rute perintis� 892,4

19.006 drum BBM 3.766 19.006 drum BBM� K) 39,7

2 Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara

2.496 paket Jumlah audit 399� 2.496 paket K) 36,4

3.170 paket Jumlah surveillance 496 3.170 paket K) 40,0

1.170 paket Jumlah inspection 189 1.170 paket K) 14,7

205 paket Bandara Jumlah bandar udara yang dikembangkan, direhabilitasi

205 205 paket Bandara 6.976,3

28 paket bandara Jumlah Bandar udara yang dikembangkan didaerah perbatasan dan rawan bencana

4 28 paket bandara K) 1.066,1

1 paket bandara Jumlah bandar udara baru yang dibangun 1 1 paket bandara 1.861,7

412 Paket 124 412 Paket K) 1.677,0

53 Unit 13 53 Unit K) 398,5

304 Set 69 304 Set K) 156,0

Jumlah fasilitas navigasi yang dibangun dan yang direhabilitasi

1 Pelayanan Angkutan Udara Perintis

3 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Bandar Udara

4 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

II.L.022.9




2010-2014 (Rp Miliar)

TARGET

2014

5 1.423 Paket 473 1.423 Paket K) 865,3

522 Unit 165 522 Unit K) 174,7

1020 Set 300 1020 Set K) 12,7

57.000 Kg 11000 57.000 Kg K) 1,2

193.000 Liter 48000 193.000 Liter K) 3,4

6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

3 unit pesawat udara kalibrasi termasuk console (FIS) kalibrasi

Jumlah pesawat udara kalibrasi termasuk console (FIS) kalibrasi yang dibangun

1 3 unit K) 443,3

7 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Terselenggaranya 100% dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

Jumlah peraturan, rapat dan sosialisasi, evaluasi dan pelaporan, studi, pengawasan, sispro teknis, sertifikasi, diklat, prasarana dan sarana penunjang teknis dan kegiatan penunjang lainnya

973 paket 5314 paket K) 4.876,1

V PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

2.332,4

VI PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

188,5

Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan

Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi

II.L.022.10




2010-2014 (Rp Miliar)

TARGET

2014

VII PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA

458,5

VIII PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERHUBUNGAN

15.938,0

IX PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

622,6


TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2010-2014

II.L.022.11


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

2010

Menguatnya Tata Kelola dan Sistem Pengendalian Manajemen Kementerian Pendidikan Nasional

Persentase mata pelajaran pendidikan dasar dan menengah yang hak cipta buku teksnya telah dibeli (N total= 885 jilid mapel)

52% 100% 7.696,0

Tersedianya dan Berdayagunanya Buku Ajar, Kebahasaan, Serta Pengembangan Sekolah Sehat, TIK, dan Informasi Pendidikan

Persentase satuan pendidikan formal dan unit kerja terkoneksi ke sistem pembelajaran daring (online)

28% 76%

Persentase mata pelajaran SD yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 78 jilid mapel)

100% 100% k) 610,2

Persentase mata pelajaran SMP yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 47 jilid mapel)

100% 100% k)

Persentase mata pelajaran SMA yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 93 jilid mapel)

100% 100% k)

Persentase mata pelajaran SMK yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 493 jilid mapel)

52% 100%

Persentase mata pelajaran SLB yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 174 jilid mapel)

10% 50%

Jumlah titik terkoneksi Jardiknas 33.140 200.000 3.088,8

Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan e-Pembelajaran 41.020 185.000

Jumlah satuan kerja yang memanfaatkan e-Administrasi 34.623 107.939


(Rp Miliar)

TARGET

2014

1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KEMENDIKNAS

1.1 Penyediaan Buku Ajar yang Bermutu dan Murah serta Pembinaan, Pengembangan, Kegrafikaan dan Pendidikan

Tersedianya Buku Ajar yang Bermutu dan Murah

NO. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR

1.2 Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendayagunaan e-Pembelajaran Dan e-Administrasi Pada Semua Satuan Pendidikan Dan Satuan Kerja

Tersedianya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendayagunaan e-Pembelajaran dan e-Administrasi pada Semua Satuan Pendidikan dan Satuan Kerja

II.L.023.1


2010


(Rp Miliar)

TARGET

2014NO. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR

Persentase satker di lingkungan KEMENDIKNAS memiliki SPI 45% 100% 1.201,1

Persentase penyelesaian temuan audit 73,3% 80,7%

APM SD/SDLB 84,65% 85,36% 119.769,6

APM SMP/SMPLB 59,46% 61,07%

APK TK/TKLB 30,60% 36,6%

APK SD/SDLB 103,76% 105,44%

APK SMP/SMPLB 79,98% 88,59%

APS usia 7-12 tahun 97,90% >99%

APS usia 13-15 tahun 87,90% >95%

Jumlah siswa SD/SDLB sasaran BOS 27.672.820 28.211.000

Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran BOS 9.660.639 10.870.000

Jumlah siswa SD/SDLB sasaran beasiswa miskin 2.767.282 3.103.210

Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran beasiswa miskin 966.064 1.195.700

Persentase SD menerapkan e-Pembelajaran 16% 40%

Persentase SMP yang menerapkan pembelajaran dengan pendekatan CTL berbasis TIK

21,40% 75,00%

Persentase TK berakreditasi 55,6% 85,0%

Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B 9,60% 15,00%

Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B 20,60% 27,00%

Persentase peserta didik SD/SDLB putus sekolah 1,5% 0,7%

Persentase peserta didik SMP/SMPLB putus sekolah 1,80% 1,00%

Rasio APK peserta didik TK/TKLB perempuan: laki-laki >0,98 1

Rasio APM peserta didik perempuan: laki-laki pada SD/SDLB >0,98 1

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KEMENDIKNAS

Menguatnya Sistem Pengendalian Manajemen dan Sistem Pengawasan Internal KEMENDIKNAS

3 Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses TK/TKLB, SD/SDLB dan SMP/SMPLB Bermutu, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, Berkesetaraan Gender, di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota

Program Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar

2

II.L.023.2


2010


(Rp Miliar)

TARGET


Rasio APM peserta didik perempuan:laki-laki pada SMP/SMPLB >0,97 1

Persentase SD memiliki perpustakaan 43,20% 85,00%

Persentase SMP yang memiliki lab. MIPA 77,50% 97,50%

Persentase SMP yang memiliki perpustakaan 83,60% 100,00%

Penyediaan Layanan Pendidikan TK APK TK/TKLB 30,60% 36,60%

Persentase TK berakreditasi 55,60% 85,00%

Rasio APK peserta didik TK/TKLB perempuan: laki-laki >0,98 1

APM SD/SDLB 84,65% 85,36% 11.633,4

APK SD/SDLB 103,76% 105,44%

Provinsi ber-APM > 83,57% 82,50% 85,00%

Persentase SD memiliki sarana komputer 28% 90%

Persentase SD menerapkan e-Pembelajaran 16% 40%

Persentase SD yang memiliki fasilitas internet 10% 30%

Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B 9,60% 15,00%

Persentase peserta didik SD putus sekolah 1,50% 0,70%

Rasio APM peserta didik perempuan: laki-laki pada SD/SDLB >0,98 1

Persentase SD memiliki perpustakaan 43,20% 85%

Persentase SD melaksanakan MBS dengan baik 55% 90%

Jumlah siswa SD/SDLB sasaran BOS 27.672.820 28.211.000 59.599,1

Jumlah siswa SD/SDLB sasaran beasiswa miskin 2.767.282 3.103.210

2.322,4 3.1

3.2 Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD

Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses SD Bermutu dan Berkesetaraan Gender di Semua Kabupaten dan Kota

Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses TK Bermutu dan Berkesetaraan Gender di Semua Kabupaten dan Kota

3.3 Penyediaan subsidi Pendidikan SD/SDLB berkualitas

Tersalurkannya subsidi pendidikan bagi siswa SD/SDLB

II.L.023.3


2010


(Rp Miliar)

TARGET


APM SMP/SMPLB 59,46% 61,07% 12.684,6

APK SMP/SMPLB 79,98% 88,59%

Provinsi ber-APM > 58,17% 20,42% 90,00%

Persentase SMP yang menerapkan pembelajaran dengan pendekatan CTL berbasis TIK

21,40% 75,00%

Persentase SMP yang memiliki lab. Komputer 45,50% 73,70%

Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B 20,60% 27,00%

Persentase peserta didik SMP putus sekolah 1,80% 1,00%

Rasio APM peserta didik perempuan:laki-laki pada SMP/SMPLB >0,97 1

Rata-rata nasional nilai UN SMP 7 7

Perolehan medali dalam IJSO (emas; perak; perunggu) 2;5;2 14;26;15 k)

Persentase SMP yang memiliki ruang dan alat lab. Bahasa 21,30% 70,90%

Persentase SMP yang memiliki lab. MIPA 77,50% 97,50%

Persentase SMP yang memiliki perpustakaan 83,60% 100,00%

Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran BOS 9.660.639 10.870.000 31.512,3

Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran beasiswa miskin 966.064 1.195.700

3.6 Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK Persentase anak cacat tertampung pada TKLB dan SDLB 29,60% 34,40% 697,3

Persentase peserta didik SDLB putus sekolah 1,50% 0,70%

Persentase anak kebutuhan khusus yang tertampung pada pendidikan SD PLK

1,40% 3,10%

Persentase anak luar biasa tertampung pada SMPKH/SMPLB 15,70% 18,90%

Persentase anak kebutuhan khusus yang tertampung pada pendidikan SMP PLK

2,20% 6,60%

Penjaminan Kepastian Pendidikan SMP Tercapainya Keluasan dan kemerataan Akses SMP Bermutu dan Berkesetaraan Gender di Semua Kabupaten dan Kota

3.5 Penyediaan subsidi Pendidikan SMP/SMPLB berkualitas

Tersalurkannya subsidi pendidikan bagi siswa SMP/SMPLB

Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan PK dan PLK yang Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota

3.4

II.L.023.4


2010


(Rp Miliar)

TARGET


Persentase anak kebutuhan khusus yang tertampung pada pendidikan TK pendidikan layanan khusus (TK PLK).

3,30% 7,30%

Jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) yang menerima beasiswa penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus 99.754 100.154Jumlah SLB (SDLB dan SMPLB) yang memiliki perpustakaan (e-Perpustakaan)

75 145

Persentase satker yang telah menerapkan sistem penilaian berbasis kinerja 45% 100%

1.319,6

Persentase satker menerapkan e-Pengadaan > 50% Paket PBJ 5% 75%

Persentase komite sekolah yang berfungsi efektif 75% 95%

Peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pendanaan pendidikan melalui dewan pendidikan

meningkat meningkat

4 Program Pendidikan Menengah APK SMA/SMLB/SMK 65,60% 76,40% 16.918,3

Jumlah siswa SMK penerima BOMM 3.000.000 3.400.000

Jumlah siswa SMA penerima BOMM 2.700.000 3.100.000

Jumlah siswa SMK sasaran beasiswa miskin 305.535 645.298

Jumlah siswa SMA sasaran beasiswa miskin 378.783 800.000

Persentase SMK menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis TIK

50% 100%

Persentase SMA yang menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis TIK

40,00% 80,00%

Persentase SMK bersertifikat ISO 9001:2000/ 9001:2008 25,60% 100,00%

Jumlah SMA/SMLB bersertifikat ISO 9001:2008 316 1.500

3.7 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan TK dan Pendidikan Dasar

Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Ditjen MPDM

Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses SMA/SMLB/SMK Bermutu, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, Berkesetaraan Gender, di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota

II.L.023.5


2010


(Rp Miliar)

TARGET


Persentase SMK berakreditasi minimal B. 22% 30%

Persentase SMA berakreditasi minimal B 23,40% 40,00%

Persentase lulusan SMK yang bekerja pada tahun ke-2 kelulusan 39% 52%

Rasio APK peserta didik perempuan:laki-laki pada SMA/SMK/SMLB

>0,80 1

Persentase SMA/SMLB yang memiliki e-Perpustakaan 10,00% 30,00%

Persentase SMA/SMLB yang memiliki laboratorium fisika, kimia, dan biologi.

50,9% 100%

Persentase SMA/SMLB yang memiliki laboratorium multimedia 10,00% 75,00%

Persentase kab/kota memiliki SMA berbasis keunggulan lokal 12,0% 40,0%

Persentase SMK memiliki perpustakaan yang berbasis multimedia.

20% 100%

Persentase SMK memiliki bengkel kerja sesuai dengan standar sarana prasarana SMK

68% 100%

Persentase SMK memiliki laboratorium sains yang relevan sesuai standard sarana prasarana SMK

47% 100%

Persentase SMK memiliki laboratorium bahasa sesuai standard sarana prasarana SMK

54,4% 100%

Persentase SMK memiliki laboratorium multimedia sesuai standard sarana prasarana SMK

70% 100%

II.L.023.6


2010


(Rp Miliar)

TARGET


Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK

APK SMK 30,06% 35,56%

Provinsi ber-APK > 32,88% 32,54% 90,00%

Jumlah siswa SMK penerima BOMM 3.000.000 3.400.000

Jumlah siswa SMK sasaran beasiswa miskin 305.535 645.298

Persentase SMK menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis TIK

50% 100%

Persentase SMK bersertifikat ISO 9001:2000/ 9001:2008 25,60% 100,00%

Persentase SMK berakreditasi minimal B. 22% 30%

Persentase lulusan SMK yang bekerja pada tahun ke-2 kelulusan 39% 52%

Persentase SMK memiliki perpustakaan dengan koleksi buku yang memadai

20% 100%

Persentase SMK memiliki perpustakaan yang berbasis multimedia.

20% 100%

Persentase SMK memiliki bengkel kerja sesuai dengan standar sarana prasarana SMK

68% 100%

Persentase SMK memiliki laboratoirum sains yang relevan sesuai standard sarana prasarana SMK

47% 100%

Persentase SMK memiliki laboratorium bahasa sesuai standard sarana prasarana SMK

54,4% 100%

Persentase lulusan SMK bersertifikat kompetensi 82% 92%

Persentase SMK memiliki laboratorium multimedia sesuai standard sarana prasarana SMK

70,40% 100%

9.242,9 Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota

4.1

II.L.023.7


2010


(Rp Miliar)

TARGET


Jumlah medali dari kompetisi internasional 4 5

Persentase SMK berpasangan dengan minimal 1 (satu) perusahaan yang relevan

65% 100%

Persentase SMK menerapkan konsep pendidikan untuk pengembangan yang berkelanjutan Education For Sustainable Development (EFSD)

50% 100%

4.2 APK SMA/SMLB nasional 35,59% 40,88% 6.530,5

Provinsi ber-APK > 37,79% 54,36% 90,00%

Jumlah siswa SMA penerima BOMM 2.700.000 3.100.000

Jumlah siswa SMA sasaran beasiswa miskin 378.783 800.000

Persentase SMA yang menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis TIK

40,00% 80,00%

Jumlah SMA bersertifikat ISO 9001:2008 316 1.500

Persentase SMA berakreditasi minimal B 23,40% 40,00%

Rasio APK peserta didik perempuan:laki-laki pada SMA/SMK/SMLB

>0,80 1

Persentase kab./kota memiliki SMA berkeunggulan lokal 12,00% 40,00%

Persentase SMA memiliki perpustakaan 80,60% 100,00%

Persentase SMA memiliki e-Perpustakaan 10,00% 30,00%

Persentase SMA memiliki lab. MIPA (kimia, fisika, biologi) 50,90% 100,00%

Persentase SMA memiliki lab. Komputer 60,20% 100,00%

Persentase SMA memiliki lab. Multimedia 20,70% 80,00%

Rasio komputer pembelajaran terhadap jumlah siswa 60 20

Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA

Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota

II.L.023.8


2010


(Rp Miliar)

TARGET


Persentase SMA menerapkan pembelajaran berwawasan kebangsaan, lingkungan hidup , dan kesehatan sekolah

60,00% 100,00%

Perolehan medali emas pada kompetisi internasional 22 103 k)

Persentase anak cacat tertampung pada SMAKH/SMLB 7,41% 11% 579,3

Persentase anak kebutuhan khusus yang tertampung pada SMA PLK

2,20% 6,90%

Jumlah SMLB penyelenggara e-Learning 37 57


565,5

Persentase satker menerapkan e-Keuangan 100% 100%

Persentase satker menerapkan e-Pengadaan > 50% Paket PBJ 5% 75%5 Program Pendidikan Tinggi APK PT usia 19-23 tahun 21,91% 26,50% 110.645,8

Rasio APK peserta didik perempuan:laki-laki di PT 1,12 1,04

Jumlah mahasiswa penerima beasiswa miskin 65.000 70.000

Jumlah beasiswa bagi mahasiswa lulusan SMA/SMK berprestasi 20.000 20.000

Persentase PTN/BHMN menjadi BHPP 30% 100%

Persentase PTS menjadi BHPM 10% 75%

Persentase PTN bersertifikat ISO 9001:2008 33% 100%

Persentase PTS bersertifikat ISO 9001:2008 15% 50%

Persentase prodi PT berakreditasi minimal B 67,80% 80,00%

Jumlah prodi berakreditasi internasional 3 23 k)

4.3 Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMLB/SMA Inklusif dan SMA PLK Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota

4.4 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Pendidikan Menengah

Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Ditjen MPDM

Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses Pendidikan Tinggi Bermutu, Berdaya Saing Internasional, Berkesetaraan Gender dan Relevan dengan Kebutuhan Bangsa dan Negara

II.L.023.9


2010


(Rp Miliar)

TARGET


Jumlah PT 300 terbaik dunia versi THES 1 3


Jumlah PT 200 terbaik asia versi THES 8 12

Jumlah PT masuk dalam QS Star 1-2 14 50


Persentase dosen program S1/diploma berkualifikasi minimal S2 62,5% 90,0%

Persentase dosen program pasca berkualifikasi S3 60,0% 90,0%

Persentase dosen PT bersertifikat 23,0% 75,0%

Persentase PT yang memberikan akses internet dan e- journal 35,0% 75,0%

Persentase dosen dengan publikasi nasional 14,8% 50,0%

Persentase dosen pasca dengan publikasi internasional 1,20% 6,50%

Jumlah HAKI yang dihasilkan 75 150

5.1 APK PT usia 19-23 thn *) 21,91% 26,50% 16.079,1

Jumlah program studi baru per tahun 500 2.000 k)

Rasio APK peserta didik perempuan/laki-laki di PT 1,12 1,04

Persentase prodi PT berakreditasi 73,70% 90%

Persentase prodi vokasi berakreditasi minimal B 22,00% 30,67%

Persentase prodi profesi berakreditasi minimal B 0,43% 0,59%

Persentase prodi akademik berakreditasi minimal B 43,27% 58,72%

Jumlah prodi berakreditasi internasional 3 23 k)

Jumlah lab sains yang bersertifikat ISO 17025 10 50

Jumlah PT 200 terbaik asia versi THES 8 12


Penyediaan Layanan Akademik Program Studi

Tersedianya Prodi yang Bermutu, Berdaya Saing Internasional, dan Relevan

II.L.023.10


2010


(Rp Miliar)

TARGET



Jumlah PT berperingkat top 1000 versi webomatrics 3 5

Jumlah PT berperingkat top 1000-4000 versi webomatrics 24 30

Jumlah prodi yang mengimplementasikan KBK 178 500

Persentase dosen PTN/BHPP program S1/diploma yang berkualifikasi S2/SP1

73,00% 100,00% 15.211,6

Persentase dosen PTS/BHPM program S1/diploma yang berkualifikasi S2/SP1

45,00% 85,00%

Persentase dosen PTN/BHPP program pascasarjana/spesialis yang berkualifikasi S3/SP2

68,00% 90,00%

Persentase dosen PTS/BHPM program pascasarjana/spesialis yang berkualifikasi S3/SP2

48,00% 85,00%

Persentase dosen PTN/BHPP bersertifikat 35,00% 100,00%

Persentase dosen PTS/BHPM bersertifikat 20,00% 90,00%

Persentase mahasiswa S3 dalam negeri yang melaksanakan sandwich ke luar negeri

11% 25%

Persentase dosen yang melaksanakan academic recharging (dalam dan luar negeri)

0,40% 0,80%

5.3 Penyediaan Layanan Kelembagaan Jumlah mahasiswa penerima beasiswa miskin 65.000 70.000 5.211,3

Jumlah beasiswa bagi mahasiswa lulusan SMA/SMK berprestasi 20.000 20.000



Persentase PTN/BHMN menjadi BHPP 30% 100%

Persentase PTS menjadi BHP penyelenggara/BHPM 10% 75%

Jumlah mahasiswa peraih medali dalam olimpiade sains yang menerima beasiswa

60 70

Tersedianya Dosen yang Bermutu dan Berdaya Saing Internasional

5.2 Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu

Tersedianya Keluasan dan Kemerataan Akses PT yang Bermutu dan Berdaya saing Internasional

II.L.023.11


2010


(Rp Miliar)

TARGET


Jumlah PT mengembangkan kerjasama kelembagaan dalam dan luar negeri

40 72

Persentase dosen melakukan penelitian 35% 55% 3.303,9

Persentase dosen dengan publikasi nasional 14,8% 50,0%

Persentase dosen pasca dengan publikasi internasional 1,20% 6,50%

Jumlah HAKI yang dihasilkan 75 150

Persentase PT yang memberikan akses internet dan e- journal 35% 75%

Persentase dosen yang melakukan pengabdian masyarakat 5% 9%

Jumlah PT yang mempunyai inkubator bisnis/industri 15 25

Persentase PT yang mempunyai kerjasama dengan industri berbasis penelitian dan pengembangan

1% 5%

Persentase PT yang mempunyai kerjasama dengan pemerintah dan pemerintah daerah berbasis penelitian dan kebijakan

1% 8%

Persentase mahasiswa yang melaksanakan program kreativitas mahasiswa

1,00% 5,00%

5.5 Persentase satker yang telah menerapkan sistem penilaian berbasis kinerja 45% 100%

70.839,9


Persentase satker menerapkan e-Pengadaan > 50% Paket PBJ 5% 75%Persentase PT BHMN bersertifikat ISO 9001:2008 100% 100%Persentase PTN (institut/universitas/sekolah tinggi) bersertifikat ISO 9001:2008

28,6% 100,0%

Persentase politeknik negeri bersertifikat ISO 9001:2008 25,9% 100,0%

Persentase PTS (institut/universitas/sekolah tinggi) bersertifikat ISO 9001:2008

17,9% 52,9%

5.4

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dikti

Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tersedianya Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Ditjen Dikti

Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian di lingkungan Ditjen Dikti dan di Perguruan Tinggi (PT)

II.L.023.12


2010


(Rp Miliar)

TARGET


Persentase PTS (politeknik/akademi) bersertifikat ISO 9001:2008 10,7% 45,7%

6 Program Pendidikan Nonformal dan Informal Persentase buta aksara usia ≥ 15 tahun 5,44% 4,18% 15.441,0

APK PAUD non formal 11,31% 13,83%

APK Paket A 0,56% 0,57%

APK Paket B 3,75% 3,75%

APK Paket C 1,99% 2,22%

Persentase satuan PAUD nonformal berakreditasi 0,0% 15,0%

Disparitas gender penduduk berkeaksaraan usia ≥ 15 tahun 3,00% 2,00%

Persentase kab/kota yang memiliki SKB 78,9% 90,0%

Persentase kecamatan yang telah memiliki PKBM 48,0% 80,0%

Persentase kecamatan yang telah memiliki TBM 48,0% 80,0%

Persentase kab/ kota yang telah menerapkan pengarusutamaan gender bidang pendidikan

14,0% 50,0%

Persentase kab/kota yang telah menyelenggarakan parenting education

0% 50%

APK PAUD nonformal 11,31% 13,83% 5.761,3

Persentase PAUD non formal berakreditasi - 15%

6.2 Penyediaan Layanan Pendidikan Kesetaraan APK Paket A 0,56% 0,57% 4.147,6

APK Paket B 3,75% 3,75%

APK Paket C 1,99% 2,22%

Persentase peserta didik Paket A dari putus sekolah SD/MI 1,93% 1,69%

6.1 Penyediaan Layanan PAUD Nonformal Terciptanya Keluasan dan kemerataan Akses PAUD Non Formal Bermutu dan Berkesetaraan Gender di Kabupaten dan Kota

Terciptanya Keluasan dan kemerataan Akses PAUD Non Formal, Pendidikan Kesetaraan, dan Orang Dewasa Bermutu dan Berkesetaraan Gender di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota

Terciptanya Perluasan dan pemerataan akses pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C dan bagi orang Dewasa bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua kabupaten/kota untuk bekerja pada dunia usaha dan dunia industri terkait dan atau

II.L.023.13


2010


(Rp Miliar)

TARGET


usaha mandiri (wirausaha) Persentase peserta didik Paket B dari putus sekolah SMP/MTs 1,93% 1,69%

Persentase peserta didik Paket C dari putus sekolah SMA/SMK/MA

1,93% 1,69%

Persentase program Paket A yang berakreditasi minimal B 0% 40%

Persentase program Paket B yang berakreditasi minimal B 0% 40%

Persentase Paket C kejuruan berkareditasi minimal B 0% 25%

Persentase program Paket C yang berakreditasi minimal B 5% 50%

Rasio jumlah peserta didik orang dewasa laki-laki:perempuan menurut kabupaten/kota

0,7 0,7

Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat Persentase buta aksara usia ≥ 15 tahun 5,44% 4,18% 2.182,2

Persentase provinsi dengan tingkat buta aksara < 4,2% 74,8% 95,0%

Jumlah penduduk usia ≥ 15 tahun yang menjadi sasaran pengentasan buta aksara

9.078.444 7.353.450

Disparitas gender penduduk berkeaksaraan usia ≥ 15 tahun 3,0% 2,0%

Persentase kab/kota yang telah menyelenggarakan parenting education

0,0% 50,0%

Persentase kab/ kota yang memiliki SKB 78,9% 90,0%

Persentase kecamatan yang memiliki PKBM 48,0% 80,0%

Persentase pemegang sukma penempuh PKH 5,0% 20,0%

Persentase penduduk perempuan berkeaksaraan dasar yang memperoleh layanan kecakapan hidup

7,0% 20,0%

Persentase kecamatan yang telah memiliki TBM 48,0% 80,0%

Persentase kab/ kota yang telah menerapkan pengarusutamaan gender bidang pendidikan

14,0% 50,0%

6.3 Meningkatnya tingkat literasi yang berkesetaraan Gender di Kabupaten dan Kota

II.L.023.14


2010


(Rp Miliar)

TARGET


Persentase kabupaten/kota memiliki 10 PKBM 48,0% 80,0%

Persentase PKBM berakreditasi 5,0% 25,0%

Persentase anak putus sekolah dan lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan pendidikan keterampilan berbasis kecakapan hidup, bersertifikat dan bekerja

5% 30% 1.847,1

Jumlah peserta didik kursus dan warga masyarakat yang mengikuti uji kompetensi

65.000 380.000 k)

Persentase lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi 6% 30%

Persentase jenis keterampilan/keahlian yang dapat dilayani uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi kompetensi (LSK)

10% 30%

Persentase lulusan PKH bersertifikat kompetensi 5% 25%

Jumlah lembaga sertifikasi kompetensi (LSK) yang dibentuk 20 40

Persentase lulusan lembaga kursus pelatihan (LKP) bekerja atau usaha mandiri

60% 77%


1.503,4


Persentase satker menerapkan e-Pengadaan > 50% Paket PBJ 5% 75%Jumlah Model Program Pembelajaran PNFI 16 96 k)

Jumlah Direktorat dan UPT Ditjen PNFI bersertifikat ISO 9001-2008

- 13

7 Persentase guru SD/SDLB berkualifikasi akademik S1/D4 35,60% 88,00% 86.992,6

Persentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi akademik S1/D4 77,10% 98,00%

6.4 Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan Terciptanya Perluasan dan Pemerataan Akses Kursus dan pendidikan life skill Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten/ Kota

6.5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Nonformal dan Informal

Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Ditjen PNFI

Meningkatnya kemampuan/kapasitas dan mutu dukungan teknis Ditjen PNFI dan UPT/Balai

Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Bermutu yang merata di Provinsi, Kabupaten dan Kota

II.L.023.15


2010


(Rp Miliar)

TARGET


Persentase guru SMA/SMLB berkualifikasi akademik S1/D4 92,20% 98,00%

Persentase guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4 87,60% 98,00%

Persentase guru SD/SDLB bersertifikat pendidik 26,30% 80,00%

Persentase guru SMP/SMPLB bersertifikat pendidik 44,00% 90,00%

Persentase guru SMA/SMLB bersertifikat pendidik 51,00% 90,00%

Persentase guru SMK bersertifikat pendidik 44,00% 90,00%

Persentase guru SMK bersertifikat kompetensi 18,00% 30,00%

Persentase guru SD/SDLB mengikuti PPB 25,30% 80,00%

Persentase tutor Paket A mengikuti PPB 15,80% 55,00%

Persentase kepala SD/SDLB mengikuti PPB menurut kab/kota 10% 90%

Persentase pengawas SD/SDLB mengikuti PPB menurut kab/kota 10% 95%

Persentase guru SMP/SMPLB mengikuti PPB 44,00% 90,00%

Persentase tutor Paket B mengikuti PPB 16,60% 55,00%

Persentase kepala SMP/SMPLB mengikuti PPB menurut kab/kota

10% 90%

Persentase pengawas SMP/SMPLB mengikuti PPB menurut kab/kota

10% 90%

Persentase guru SMA /SMLB yang mengikuti PPB 51,00% 90,00%

Persentase tutor Paket C yang mengikuti PPB 14,00% 50,00%

Persentase kepala SMA/SMLB mengikuti PPB menurut kab/kota

10% 90%

Persentase pengawas SMA/SMLB mengikuti PPB menurut kab/kota

10% 90%

Persentase guru SMK yang mengikuti PPB 44,00% 90,00%

II.L.023.16


2010


(Rp Miliar)

TARGET


Persentase kepala SMK mengikuti PPB menurut kab/kota 10% 90%

Persentase pengawas SMK mengikuti PPB menurut kab/kota 10% 95%

Persentase tutor Paket C kejuruan yang mengikuti PPB 0,00% 25,00%

Persentase guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme di berbagai bidang

20% 100%

Persentase tutor pendidikan keaksaraan mengikuti PPB 38% 70%

Persentase pendidik kursus mengikuti diklat kompetensi 19% 55%

Persentase pamong belajar mengikuti PPB 52% 60%

Persentase penilik yang mengikuti PPB 47% 55%

Persentase tenaga kependidikan satuan pendidikan non formal yang mengikuti diklat kompetensi

8% 21%

7.1 Penyediaan Guru untuk Seluruh Jenjang Pendidikan

Persentase guru SD/SDLB berkualifikasi akademik S1/D435,60% 88,00%

65.101,5

Persentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi akademik S1/D477,10% 98,00%

Persentase guru SMA/SMALB berkualifikasi akademik S1/D4 92,20% 98,00%

Persentase guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4 87,60% 98,00%

Tersedianya Guru Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang Bermutu yang merata antar Provinsi, Kabupaten dan Kota

II.L.023.17


2010


(Rp Miliar)

TARGET


Persentase guru SD/SDLB bersertifikat pendidik 26,30% 80,00%Persentase guru SMP/SMPLB bersertifikat pendidik 44,00% 90,00%Persentase guru SMA/SMALB bersertifikat pendidik 51,00% 90,00%Persentase guru SMK bersertifikat pendidik 44,00% 90,00%Persentase guru SMK bersertifikat kompetensi 18,00% 30,00%Rasio guru perempuan:laki-laki yang bersertifikat pendidik

60,00% 95,00%Jumlah guru SD/SDLB penerima tunjangan profesi 120.000 816.167

Jumlah guru SMP yang menerima tunjangan profesi 75.000 369.496

Jumlah guru SMA yang menerima tunjangan profesi 75.000 194.766

Jumlah guru SMK yang memperoleh tunjangan profesi 45.000 178.774

Persentase guru SD/SDLB mengikuti PPB 25,30% 85,00%Persentase guru SMP/SMPLB mengikuti PPB 44,00% 90,00%Persentase guru SMA /SMALB yang mengikuti PPB 51,00% 90,00%Persentase guru SMK yang mengikuti PPB 44,00% 90,00%Persentase kab/kota yang telah memiliki rasio pendidik dan peserta didik TK 1:24 1,50% 6,50%Persentase kab/kota yang telah memiliki rasio pendidik dan peserta didik SD 1:32 48,00% 100,00%Persentase kab/kota yang telah memiliki rasio pendidik dan peserta didik SMP 1:40 47,40% 100,00%Persentase kab/kota yang telah memiliki rasio pendidik dan peserta didik SMA 1:40 21,70% 34,30%Persentase kab/kota yang telah memiliki rasio pendidik dan peserta didik SMK 1:40 38,70% 51,40%Jumlah guru yang menerima tunjangan khusus 30.000 30.000

II.L.023.18


2010


(Rp Miliar)

TARGET


Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal

Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD non formal, Paket B, Paket B, Paket C dan

Persentase tutor pendidikan keaksaraan berkualifikasi S1/D4 60% 100% 974,3

Persentase penilik berkualifikasi S1/D4 48% 70%

Persentase tutor PAUD non formal mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan (PPB)

15,00% 55,00%

Persentase tutor Paket A mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan

15,80% 55,00%

Persentase tutor Paket B mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan

16,60% 55%

Persentase tutor Paket C mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan (PPB)

14% 50%

Persentase tutor Paket C kejuruan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan (PPB)

0% 25%

Persentase tutor pendidikan keaksaraan mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan (PPB)

38% 70%

Persentase pamong belajar mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan (PPB)

19% 55%

Persentase penilik mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan (PPB)

15% 55%

Rasio tutor dan peserta didik Paket A 2:20 2:20

Rasio tutor dan peserta didik Paket B 7:30 7:30

Rasio tutor dan peserta didik Paket C 7:40 7:40

Rasio jumlah tutor pendidikan keaksaraan dan peserta didik 1:25 1:20

Persentase pendidik kursus mengikuti diklat kompetensi 19% 55%

Rasio jumlah tutor pendidikan keaksaraan dan peserta didik 1:25 1:20

7.3 Peningkatan mutu dan Pembinaan lembaga diklat dan penjaminan mutu

Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK, PAUD, SD, SMP,

Jumlah pengembangan standar, sistem, program, bahan dan model diklat bagi guru per tahun 20 100

k) 1.051,2

7.2

II.L.023.19


2010


(Rp Miliar)

TARGET


pendidikan SMA dan SMK Bermutu yang merata antar Provinsi, Kabupaten dan Kota

Jumlah pengembangan standar, sistem, program, bahan dan model diklat bagi tenaga kependidikan per tahun 20 100

k)

Jumlah pengembangan standar, sistem, program, bahan dan model diklat bagi PTK-PNF per tahun 20 100

k)

Jumlah lembaga diklat dan penjaminan mutu yang sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

12 42Jumlah LPMP dan P4TK yang berstandar nasional dan internasional 8 20

Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Persentase guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme bidang pertanian dan perikanan

20% 100%

4.431,8

Persentase guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme bidang rekayasa dan teknologi

20% 100%Persentase guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme bidang bisnis dan pariwisata

20% 100%Persentase guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme bidang seni dan budaya 20% 100%Persentase guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme bidang MIPA 20% 100%Persentase guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme bidang IPS dan kewarganegaraan

20% 100%Persentase guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme bidang matematika 20% 100%Persentase guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme bidang penjaskes dan BK

20% 100%Persentase guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme bidang bahasa 20% 100%

7.4

II.L.023.20


2010


(Rp Miliar)

TARGET


Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme sesuai bidangnya

10% 50%Persentase guru TK/TKLB yang terpetakan kompetensinya

10% 70%14.587,6

Persentase guru SD/SDLB yang terpetakan kompetensinya10% 70%

Persentase guru SMP/SMPLB yang terpetakan kompetensinya10% 90%

Persentase guru SMA/SMALB yang terpetakan kompetensinya10% 90%

Persentase guru SMK yang terpetakan kompetensinya 10% 90%Persentase satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya di tiap provinsi 20% 100%

Persentase pengawas SD yang berkualifikasi S1/D4 28% 100% 435,9

Persentase pengawas SMP yang berkualifikasi S2 28% 77%

Persentase pengawas SMA/SMK yang berkualifikasi S2 28% 77%

Persentase kepala SD yang sudah mengikuti training kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota 15% 90%

Persentase pengawas SD yang sudah mengikuti training pengawas terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota 10% 90%

Persentase kepala SMP yang sudah mengikuti training kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota 15% 100%

Persentase pengawas SMP yang sudah mengikuti training pengawas terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota 35% 90%

7.6 Penyediaan Tenaga Kependidikan Formal untuk Seluruh Jenjang Pendidikan

Tersedianya Tenaga Kependidikan PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK Bermutu yang merata di Kabupaten dan Kota

7.5 Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan

II.L.023.21


2010


(Rp Miliar)

TARGET


Persentase kepala SMA/SMK yang sudah mengikuti training kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota 15% 100%

Persentase pengawas SMA/SMK yang sudah mengikuti training pengawas terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota 35% 90%Persentase satker yang telah menerapkan sistem penilaian berbasis kinerja 45% 100%

410,4


Persentase satker menerapkan e-Pengadaan > 50% Paket PBJ 5% 75%Rata-rata lama sekolah (tahun) 7,6 8,25 6.492,2

Persentase satuan PAUD formal diakreditasi 55,6% 85,0%

Persentase satuan PAUD nonformal diakreditasi 0,0% 15,0%

Persentase SD/SDLB diakreditasi 70% 100%

Persentase program Paket A diakreditasi 0% 40%

Persentase SMP/SMPLB diakreditasi 67% 100%

Persentase program Paket B diakreditasi 0% 40%

Persentase SMA/SMLB/SMK diakreditasi 71% 100%

Persentase program Paket C diakreditasi 5% 50%

Persentase program Paket C kejuruan diakreditasi 0% 25%

Persentase prodi PT diakreditasi 73,7% 95,0%

Jumlah prodi diakreditasi internasional 47 312 k)

Persentase program keahlian LKP diakreditasi 6% 30%

Persentase PKBM diakreditasi 5% 25%

Jumlah model pembelajaran PAUD 2 14 k)

8

7.7 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMPTK

Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Ditjen PMPTK

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional

Tersedianya Model Pembelajaran, Data, dan Informasi, serta Standar Mutu PAUD, Pendidikan Dasar, Menengah, Tinggi, dan Pendidikan Orang Dewasa dan Akreditasinya serta Pembaruan Pendidikan

II.L.023.22


2010


(Rp Miliar)

TARGET


Jumlah model kurikulum dikdas 19 99 k)

Jumlah model kurikulum dikmen 11 59 k)

Persentase PAUD yang mengembangkan pembelajaran secara mandiri

31% 60%

Persentase satuan dikdas yang mengembangkan kurikulum secara mandiri

39% 67%

Persentase satuan pendidikan menengah yang mengembangkan kurikulum secara mandiri

46% 90%

Persentase satuan PAUD formal diakreditasi 55,6% 85,0% 4.672,9

Persentase satuan PAUD nonformal diakreditasi 0% 15%

Persentase SD/SDLB diakreditasi 70% 100%

Persentase program Paket A diakreditasi 0% 40%

Persentase SMP/SMPLB diakreditasi 67% 100%

Persentase program Paket B diakreditasi 0% 40%

Persentase SMA/SMLB/SMK diakreditasi 71% 100%

Persentase program Paket C diakreditasi 5% 50%

Persentase program Paket C kejuruan diakreditasi 0% 25%

Persentase prodi PT diakreditasi 73,7% 95,0%

Jumlah prodi diakreditasi internasional 47 312 k)

Persentase program keahlian LKP diakreditasi 6% 30%

Persentase PKBM diakreditasi 5% 25%

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penelitian dan


413,0


Persentase satker menerapkan e-Pengadaan > 50% Paket PBJ 5% 75%

Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen Penelitian dan Pengembangan KEMENDIKNAS

8.2

8.1 Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi

Tersedianya Standar Mutu serta Terlaksananya Akreditasi Pendidikan

II.L.023.23


2010


(Rp Miliar)

TARGET


Jumlah SNP yang dikembangkan 5 5

Jumlah pemantauan dan evaluasi SNP 6 8

Jumlah penyempurnaan SNP - 2

Jumlah kabupaten/kota yang membentuk jaringan kerjasama penelitian

60 61

8.3 Jumlah model pembelajaran TK yang dihasilkan 2 14 k) 328,5

Jumlah model kurikulum SD/MI yang dihasilkan 1 17 k)

Jumlah model kurikulum SDLB dan SMPLB 2 26 k)

Jumlah model kurikulum Paket A 1 17 k)

Jumlah model kurikulum SMP/MTs yang dihasilkan 1 13 k)

Jumlah model kurikulum Paket B 1 9 k)

Jumlah model kurikulum SMA/MA yang dihasilkan 1 3

Jumlah model kurikulum SMK yang dihasilkan 1 5

Jumlah model kurikulum SMLB 1 2

Jumlah model kurikulum Paket C 1 1

Persentase TK yang mengembangkan program pembelajaran aktif yang menghasilkan lulusan yang kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa

31% 100%

Persentase TKLB yang mengembangkan program pembelajaran aktif yang menghasilkan lulusan yang kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa

31% 100%

Persentase PAUD non formal yang mengembangkan program pembelajaran aktif yang menghasilkan lulusan yang kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa

31% 100%

Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian Balitbang

Penyediaan Sistem Pembelajaran, Penyempurnaan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pembelajaran

Tersedianya Model Kurikulum dan Pembelajaran serta Kurikulum dan Pembelajaran PAUD, DIKDAS, DIKMEN, dan Pendidikan orang dewasa.

II.L.023.24


2010


(Rp Miliar)

TARGET


Persentase SD/SDLB/Paket A yang mengembangkan kurikulum dengan pembelajaran aktif yang menghasilkan lulusan yang kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa

39% 100%

Persentase SMP/SMPLB/Paket B yang mengembangkan kurikulum dengan pembelajaran aktif yang menghasilkan lulusan yang kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa

42% 100%

Persentase SMA/MA yang mengembangkan kurikulum dengan pembelajaran aktif yang menghasilkan lulusan yang kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa

42% 100%

Persentase SMK yang mengembangkan kurikulum dengan pembelajaran aktif yang menghasilkan lulusan yang kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa

46% 100%

Persentase Paket C yang mengembangkan kurikulum dengan pembelajaran aktif yang menghasilkan lulusan yang kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa

18% 100%

Persentase SMLB yang mengembangkan kurikulum dengan pembelajaran secara aktif yang menghasilkan lulusan yang kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa mandiri minimal 90%

18% 100%

Persentase kabupaten/kota yang menyusun kurikulum orang dewasa berkelanjutan secara mandiri

25% 100%

Jumlah model kurikulum untuk pendidikan orang dewasa berkelanjutan

1 5 k)

Jumlah standar kompetensi pendidikan kewirausahaan, budaya dan karakter bangsa pada tingkat nasional, daerah dan sekolah

- 2 k)

II.L.023.25


2010


(Rp Miliar)

TARGET


Persentase penerapan kurikulum sekolah dasar-menengah yang disempurnakan

10% 100%

Persentase TK/TKLB/PAUD non formal yang jumlah datanya teremajakan dalam padati-web dirinci menurut kab/kota

61% 92% 724,4

Persentase data SD/SDLB/MI yang jumlah datanya teremajakan dalam padati-web dirinci menurut kabupaten/kota

62% 92%

Persentase data SMP/SMPLB/MTs yang jumlah datanya teremajakan dalam padati-web dirinci menurut kabupaten/kota

42% 94%

Persentase data Paket A/Paket B yang jumlah datanya teremajakan dalam padati-web dirinci menurut kabupaten/kota

25% 95%

Persentase SMA/SMK/SMLB/MA/ MAK/Paket C yang jumlah (entitas) datanya teremajakan (up to date ) dalam padati-web dirinci menurut kab/kota

41% 90%

Persentase penduduk melek huruf usia ≥ 15 tahun yang jumlah datanya teremajakan dalam padati-web dirinci berdasarkan jenis kelamin dan jenis keaksaraan yang dikuasai per kabupaten/kota

20% 80%

Persentase data pelaksana program pengarusutamaan gender yang jumlah datanya teremajakan (up to date ) dalam padati-web dirinci menurut kabupaten/kota

20% 80%

Persentase lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi yang jumlah datanya teremajakan dalam padati-web dirinci menurut bidang keterampilan per kabupaten/kota

20% 80%

Persentase peserta uji kompetensi pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang jumlah datanya teremajakan dalam padati-web dirinci menurut jenis kompetensi per kabupaten/kota

20% 60%

8.4 Penyediaan Data Pendidikan untuk Perumusan Kebijakan Nasional

Tersedianya Data PAUD, DIKDAS, DIKMEN dan Pendidikan Orang Dewasa

II.L.023.26


2010


(Rp Miliar)

TARGET


Jumlah laporan riset kebijakan tentang PAUD 2 10 k) 115,4

Jumlah laporan riset kebijakan tentang SD/MI/Paket A 2 10 k)

Jumlah laporan riset kebijakan tentang SMP/MTs/Paket B 2 10 k)

Jumlah laporan riset kebijakan tentang SMA/MA/Paket C 2 11 k)

Jumlah laporan riset kebijakan tentang SMK 3 18 k)

Jumlah laporan riset kebijakan tentang politeknik - 7 k)

Jumlah laporan riset kebijakan tentang universitas 2 10 k)

Jumlah laporan riset kebijakan tentang kursus dan pendidikan orang dewasa

2 17 k)

Jumlah laporan riset kebijakan tentang lintas jenjang pendidikan 5 25 k)

Jumlah laporan inovasi pendidikan 5 25 k)

8.6 Penyediaan Informasi Hasil Penilaian Pendidikan

Tersedianya Informasi Penilaian Kualitas PAUD, DIKDAS, DIKMEN, dan Pendidikan Orang Dewasa

Kesesuaian sistem ujian akhir nasional dengan memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa indonesia

80% 100% 238,0

Jumlah soal UASBN + Paket A (Bahasa indonesia, MIPA, matematika)

5.100 5.100

Jumlah soal untuk bank soal UN SMP dan Paket B 8.000 8.000

Jumlah bank soal UN SMA/SMLB, SMK dan Paket C 16.300 16.300

Jumlah soal non kognitif 2.000 2.000

Persentase PAUD formal yang terpetakan kesiapan belajarnya 5% 30%

Persentase PAUD nonformal yang terpetakan kesiapan belajarnya 5% 30%

Persentase guru SD/SDLB yang terpetakan kompetensinya 10% 30%

Persentase bantuan profesional penilaian di kab/kota 25% 100%

8.5 Penyediaan Informasi untuk Perumusan Kebijakan Nasional

Tersedianya Informasi untuk Perumusan Kebijakan Nasional PAUD, DIKDAS, DIKMEN, DIKTI, dan Pendidikan Orang Dewasa

II.L.023.27


2010


(Rp Miliar)

TARGET


Persentase guru SMP/SMPLB yang terpetakan kompetensinya 20% 60%

Persentase guru dikmen yang dipetakan kompetensinya 40% 90%

Jumlah laporan survei nasional dan internasional tentang hasil belajar

4 20 k)

365.156,6

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 2010-2014

II.L.023.28

2010

1. Jumlah Kab/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana

105 300

2. Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

50 70

1.1 Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan kepada masyarakat

Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS 50 70 895,8

1.2 Penanggulangan Krisis Kesehatan Meningkatnya penanggulangan krisis secara cepat Jumlah Kab/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana

105 300 651,0

1.3 Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Terumuskannya kebijakan pembiayaan dan jaminan kesehatan

Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan

59 100 842,4

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Kesehatan

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Kementerian Kesehatan

Persentase pengelolaan sarana prasarana aparatur Kementerian Kesehatan sesuai standar

3 3 284,2

3 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan

Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan

Persentase unit kerja yang menerapkan administrasi yang akuntabel

60 100 443,0

4 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan di bidang kesehatan

Jumlah penelitian yang diproses dalam HAKI 2 10 k) 2.409,3

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2010-2014PER KEMENTERIAN/LEMBAGA


13.823,0

SASARAN INDIKATOR2014

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN


(Rp Milyar)

1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan

TARGET

II.L.024.1


2014



(Rp Milyar)

TARGET

1. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN))

84 90

2. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) 84 90

3. Persentase balita ditimbang berat badannya (jumlah balita ditimbang/seluruh balita (D/S))

65 85

1. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN)

84 90

2. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4))

84 95

3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar

10 100

1. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) 84 90

2. Cakupan pelayanan kesehatan bayi 84 903. Cakupan pelayanan kesehatan balita 78 85

5.2 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan anak

2.194,0

1.723,0

5.1 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi

11.216,15 Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat

II.L.024.2


2014



(Rp Milyar)

TARGET

1. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan

100 100

2. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) 65 85

5.4 Pembinaan Keperawatan dan Kebidanan Meningkatnya Pembinaan Keperawatan dan Kebidanan Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan kebidanan sesuai standar dan pedoman

70 350 68,0

5.5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Jumlah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) beroperasi 70.000 78.000 3.994,6

1. Jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia (world class )

1 5

2. Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk

76 96

1. Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk

76 96

2. Persentase puskesmas rawat inap yang mampu PONED

60 100

78.647,2

6.1 Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat

1.252,0

6 Pembinaan Upaya Kesehatan Meningkatkan upaya Kesehatan dasar, rujukan, tradisional, alternatif dan komplementer, kesehatan kerja, olah raga dan matra serta standarisasi, akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan

2.804,2 5.3 Pembinaan Gizi Masyarakat Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat

II.L.024.3


2014



(Rp Milyar)

TARGET

1. Jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia (world class )

1 5

2. Persentase RS kab/kota yang melaksanakan PONEK

80 100

3. Persentase RS Pemerintah menyelenggarakan pelayanan rujukan bagi Orang dengan HIV dan AIDS(ODHA)

60 100

4. Jumlah Kab/Kota yang dilayani oleh RS bergerak di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK)

14 18

6.3 Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin di RS

Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas

75 95 24.782,7

6.4 Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas

Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin

8.481 9.000 6.447,2

6.5 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk puskesmas

Jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

300 9.000 4.940,0

434,5 6.2 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Meningkatnya pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat

II.L.024.4


2014



(Rp Milyar)

TARGET

6.6 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarananya

34 34 40.320,8

1. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

80 90

2. Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk

2 1

3. Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk 235 2244. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan

73 90

5. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan

85 88

6. Angka kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk

55 51

7. Prevalensi kasus HIV 0,2 <0,58. Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk 350 2859. Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

2.500 20.000 K)

7.1 Pembinaan Imunisasi dan Karantina Kesehatan Meningkatnya pembinaan di bidang imunisasi dan karantina kesehatan

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

80 90 1.205,9

7 Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit

11.263,4

II.L.024.5


2014



(Rp Milyar)

TARGET

1. Prevalensi kasus HIV 0,2 <0,5

2. Jumlah kasus TB per100.000 penduduk 235 2243. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan

73 90

4. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan

85 88

5. Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk 350 2856. Persentase ODHA yang mendapatkan Anti Retroviral Treatment (ART)

30 50

7. Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS

65 95

1. Angka kesakitan penderita DBD per100.000 penduduk

55 51

2. Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk

2 1

1. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas

62 67

2. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat

85 100

3. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat

64 75

2.054,5

1.254,0

Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan

1.237,3

7.3 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang

7.4 Penyehatan Lingkungan

7.2 Pengendalian Penyakit Menular Langsung Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung

II.L.024.6


2014



(Rp Milyar)

TARGET

7.5 Pengendalian Penyakit Tidak Menular Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular

Persentase provinsi yang memiliki Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok

40 100 1.084,4

7.6 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pengendalian Penyakitdan Penyehatan Lingkungan

Jumlah UPT vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarananya

59 59 4.427,3

8 Kefarmasian dan Alat Kesehatan Meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar, dan terjangkau oleh masyarakat

Persentase ketersediaan obat dan vaksin 80 100 8.139,4

8.1 Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Meningkatnya ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar

Persentase ketersediaan obat dan vaksin 80 100 7.473,2

8.2 Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian Meningkatnya produksi bahan baku dan obat lokal serta mutu sarana produksi dan distribusi kefarmasian

Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri

5 45 k) 125,0

8.3 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Persentase dokumen anggaran yang diselesaikan 80 100 421,1

9 Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)

Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan

Persentase tenaga kesehatan yang profesional dan memenuhi standar kompetensi

60 80 15.536,2

II.L.024.7


2014



(Rp Milyar)

TARGET

1. Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK

1.200 7.020 k)

2. Jumlah residen senior yang didayagunakan dan diberi insentif

700 4.850 k)

9.2 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Meningkatnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan

Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang ditingkatkan kemampuannya

2.350 13.000 k) 908,1

1. Jumlah SDM kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan

7.530 42.530 k)

2. Persentase profesi tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi

30 90

1. Jumlah UPT yang ditingkatkan sarana dan prasarananya

30 60

2. Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari lembaga pendidikan pemerintah

13.000 75.000 k)

141.761,9


2.316,0

9.4 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

7.823,2

2.884,9

TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN KESEHATAN 2010-2014

9.3 Sertifikasi, Standardisasi, dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

Terselenggaranya sertifikasi, standardisasi, dan peningkatan mutu SDM kesehatan

9.1 Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan

II.L.024.8

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN AGAMA

2010

1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

1.Menguatnya tatakelola dan sistem pengendalian manajemen Departemen Agama.

1.Terlaksananya Penyusunan Program dan Anggaran

1 5 K) 12.771,1

2. Meningkatnya kerukunan umat beragama melalui pembentukan dan efektifitas FKUB

1. Operasional FKUB 183 1.645 K)

2.Jumlah FKUB 15 100 K)

1.1 Pembinaan Administrasi Perencanaan 1.Terlaksananya Penyusunan Program dan AnggaranDIPA (Dokumen) 1 5 K) 208,8

2. Terlaksananya Penyusunan Bahan Nota Keuangan Bahan Nota Keuangan (Draft) 1 5 K)

1.2 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Diklat Pra Jabatan Pegawai aparatur, Guru dan Dosen yang mengikuti diklat (orang)

33.834 101.642 K) 918,8

1.3 Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN serta Pendampingan Pengelolaan Laporan Keuangan di daerah

Laporan Keuangan dan BMN (Provinsi) 33 33 324,0

1.4 Pembinaan Administrasi Organisasi dan TatalaksanaTerlaksananya Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Departemen Agama

Struktur Organisasi Departemen Agama (Provinsi)

33 33 128,8

1.5 Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN 1. Terlaksananya Penyuluhan Hukum bagi Aparatur Dep. Agama dan Konsultansi Hukum untuk Penyelesaian Kasus-Kasus Gugatan Hukum di Pengadilan

Penyuluhan Hukum dan Konsultansi Hukum (Kegiatan)

2 10 K) 138,7

TARGETNO INDIKATORSASARANPROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2010-2014PER KEMENTERIAN/LEMBAGA


(Rp Miliar)2014

II.L.025.1


2010



(Rp Miliar)2014

2. Terlaksananya Kajian Peraturan Perundang-Undangan, Orientasi dan penyusunan Data Base Peraturan Per-UU-an

Peraturan Perundang-Undangan dan Data Base Peraturan Per-UU-an (Kegiatan)

3 15 K)

1.6 Pembinaan Administrasi Umum Tersedianya Biaya pemeliharaan Sarana/Prasarana danBiaya Langganan Daya dan Jasa Kantor Dep.Agama Pusat

Pemeliharaan Sarana/Prasa rana dan Biaya Langganan Daya dan Jasa (Tahun)

1 5 K) 469,9

1.7 Pembinaan Administrasi PKUB Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi PKUB

Pelaksanaan Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi PKUB (Paket)

1 5 K) 112,1

1.8 Pembinaan Pendidikan Agama & Keagamaan Konghucu dan Multikultural

Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan

Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (Kegiatan)

2 10 K) 11,1

1.9 Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 1. Tersedianya dana operasional FKUB Operasional FKUB Tk.Provinsi (FKUB) 33 33 322,4

Operasional FKUB TK. Kabupaten (FKUB) 150 440

2. Terlaksananya Pembangunan Sekber FKUB Sekber FKUB Tk.Kab/Kota (Unit) 15 30 3. Terlaksananya Pemulihan Pasca Konflik Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik

(Kegiatan)1 5 K)

1.10 Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan

Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Online dan sewa jaringan telekomunikasi satelit

Infrastruktur Jaringan Online dan jaringan telekomunikasi satelit (Kegiatan)

2 2 145,5

1.11 Pembinaan Administrasi KORPRI Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi Korpri

Pelaksanaan Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi Korpri (Paket)

1 5 K) 14,1

1.12 Pembinaan Administrasi TEKNIS URUSAN HAJI (ATASE)

Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi Atase Haji

Pelaksanaan Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi Atase Haji (Paket)

1 5 K) 36,1

1.13 Pembinaan Administrasi Kanwil Terlaksananya Pembayaran Gaji, Uang makan, dan Tunjangan serta Biaya pemeliharaan Sarana/Prasarana dan Biaya Langganan Daya dan Jasa Kantor Dep.Agama Daerah

Gaji, Uang makan, dan Tunjangan serta Pemeliharaan Sarana/Prasarana dan Biaya Langganan Daya dan Jasa (Paket)

1 5 K) 9.941,0

II.L.025.2


2010



(Rp Miliar)2014

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama

Terlaksananya Penyediaan Sarana Aparatur Sarana Aparatur (Paket) 1 5 K) 475,0

2.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Departemen Agama

Terlaksananya Penyediaan Sarana Aparatur Sarana Aparatur (Paket) 1 5 K) 475,0

3 Program Pengawasan dan Peningkatan AkuntabilitasAparatur Kementerian Agama

Menguatnya sistem pengendalian manajemen dan sistem pengawasan internal Departemen Agama.

Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan (Satker)

76 415 K) 573,4

3.1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Itjen

Terlaksananya tata kelola dan manajemen pada Itjen Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalianpada Itjen (kegiatan)

3 15 K) 192,4

3.2 Pengawasan Fungsional Wilayah I Terlaksananya Audit Kinerja dan Audit Khusus Keuangan


76 464 K) 76,3

3.3 Pengawasan Fungsional Wilayah II Terlaksananya Audit Kinerja dan Audit Khusus Keuangan


81 495 K) 76,3

3.4 Pengawasan Fungsional Wilayah III Terlaksananya Audit Kinerja dan Audit Khusus Keuangan


85 519 K) 76,2

3.5 Pengawasan Fungsional Wilayah IV Terlaksananya Audit Kinerja dan Audit Khusus Keuangan


72 439 K) 76,2

3.6 Pengawasan Fungsional Wilayah V Terlaksananya Audit Kinerja dan Audit Khusus Keuangan


66 404 K) 76,0

4 Program Bimbingan Masyarakat Islam Meningkatnya pelayanan agama Islam Pelayanan Nikah 5.025 5.025 6.860,7 Penyuluh Agama Islam Non PNS (Orang) 74.821 74.821

Pengelolaan Zakat (Provinsi) 33 33 Pengelolaan Wakaf (Provinsi) 33 33

4.1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bimas Islam

Terlaksananya tata kelola dan manajemen Bimas IslamPerencanaan, pelaksanaan, dan pengendalianBimas Islam (kegiatan)

3 15 K) 168,7

4.2 Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah

1.Tersedianya dana operasional KUA Terselenggaranya Pelayanan Nikah (Unit) 5.025 5.025 5.169,4

II.L.025.3


2010



(Rp Miliar)2014

2.Terehabilitasinya KUA Kualitas Gedung KUA (Unit) 500 3.300 K)

3.Terlaksananya bantuan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan

Lembaga Sosial Keagamaan (Paket) 3 38 K)

4.3 Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam

Tersedianya Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non PNS/PPPN Islam

Penyuluh Agama Islam Non PNS (Orang) 74.821 74.821 1.045,8

4.4 Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat Terlaksananya pengelolaan zakat dan pembinaan pemberdayaan lembaga-lembaga zakat

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat (Provinsi)

33 33 279,7

4.5 Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf Terlaksananya pengelolaan wakaf dan pembinaan pemberdayaan lembaga-lembaga wakaf

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf (Provinsi)

33 33 197,1

5 Program Pendidikan Islam Tercapainya Akses dan Mutu Pendidikan Islam APM MI 10,55% 10,64% 150.005,8 APK MI 13,44% 13,66%APM MTs 14,54% 14,93%APK MTs 19,32% 21,41%APK MA 7,35% 8,56%APK PTA 2,89 3,50 Rasio APM peserta didik perempuan:laki laki pada MI

>0,98 1

Rasio APM peserta didik perempuan:laki laki pada MTs

>0,97 1

Rasio APM peserta didik perempuan:laki laki pada MA

>0,8 1

Rasio APM peserta didik perempuan:laki laki pada PTA

1,12 1,04

5.1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam

Terlaksananya tata kelola dan manajemen pendidikan Islam

Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalianpendidikan Islam (kegiatan)

3 15 K) 43.701,0

5.2 Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah Meningkatnya APM MI APM MI 10,55% 10,64% 12.651,7

II.L.025.4


2010



(Rp Miliar)2014

Meningkatnya APK MI APK MI 13,44% 13,66%Rasio APM peserta didik perempuan:laki laki pada MI

>0,98 1

Terlaksananya Rehab Ruang Kelas MI Ruang Kelas MI yang direhab (Ruang) 2.165 8.805 K)

Terlaksananya Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah MI

Mutu Madrasah MIN (Lokasi) 80 580 K)

Mutu Madrasah MIS (Lokasi) 80 1.080 K)

Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan MI Perpustakaan MI (Ruang) 500 2.000 K)

Terselenggaranya Ujian Nasional MI/MTs Bidang Studi Keagamaan

Penyelenggaraan Ujian Nasional MI/MTs Bidang Studi Keagamaan (Orang)

1.300.000 1.300.000

5.3 Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah

Meningkatnya APM MTs APM MTs 14,54% 14,93%

Meningkatnya APK MTs APK MTs 19,32% 21,41%Rasio APM peserta didik perempuan:laki laki pada MTs

>0,97 1

Terlaksananya Rehab Ruang Kelas MTs Ruang Kelas MTs yang direhab (Ruang) 6.350 18.526 K)

Terlaksananya Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah MTs

Mutu Madrasah MTsN (Lokasi) 80 580 K)

Mutu Madrasah MTsS (Lokasi) 80 1.080 K)

Terlaksananya Pembangunan Laboratorium IPA di MTS

Laboratorium IPA di MTS (Ruang) 500 2.000 K)

Tersedianya Peralatan Laboratorium IPA di MTS Peralatan Laboratorium IPA di MTS (Set) 500 2.000 K)

Terlaksananya Pembangunan RKB MTS RKB MTS (Ruang) 950 5.702 K)

5.4 Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah Meningkatnya APK MA APK MA 7,35% 8,56% 6.341,4 Rasio APK peserta didik perempuan:laki laki pada MA

>0,8 1

II.L.025.5


2010



(Rp Miliar)2014

Terlaksananya Rehab Ruang Kelas MA Ruang Kelas MA yang direhab (Ruang) 2.121 10.021 K)

Terlaksananya Pengembangan Mutu MA melalui Kontrak Prestasi

Mutu MA melalui Kontrak Prestasi (Lokasi) 48 288 K)

Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Ketrampilan MA

Pendidikan Ketrampilan MA (Lokasi) 58 350 K)

Terlaksananya Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah MA

Mutu MAN (Lokasi) 113 565 K)

Mutu MAS (Lokasi) 188 940 K)

Terlaksananya Pengembangan MAN Insan Cendekia MAN Insan Cendekia (Lokasi) 2 3

Terlaksananya Pembangunan Madrasah Bertaraf Internasional

Madrasah Bertaraf Internasional (Lokasi) 16 46 K)

Terselenggaranya Ujian Nasional MA Bidang Studi Keagamaan

Penyelenggaraan Ujian Nasional MA Bidang Studi Keagamaan (Orang)

270.000 270.000

Terlaksananya Pembangunan USB MA USB MA (Unit) 243 503 K)

Terlaksananya Pembangunan RKB MA RKB MA (Unit) 500 2.500 K)

Terlaksananya Pembangunan Laboratorium dan Perpustakaan MA

Laboratorium dan Perpustakaan MA (Unit) 450 2.250 K)

5.5 Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah

Terlaksananya Sertifikasi Guru Guru yang tersertifikasi (Orang) 90.000 480.000 K) 46.747,7

Terlaksananya Beasiswa guru Program S1 Guru madrasah yang S1 (Guru) 3.500 21.000 K)

Terlaksananya Kualifikasi Guru Program S2 Guru madrasah yang S2 (Guru) 2.000 12.000 K)

Terlaksananya Bantuan Peningkatan Kualifikasi Guru Program S1

Guru madrasah yang S1 (Guru) 10.800 57.000 K)

Terlaksananya Kualifikasi Guru melalui Dual Mode Kualifikasi Guru madrasah (Guru) 10.000 53.000 K)

Terlaksananya Beasiswa kompetensi ganda guru dalam jabatan

Beasiswa guru kompetensi ganda (Guru) 2.800 14.000 K)

II.L.025.6


2010



(Rp Miliar)2014

Terlaksananya Sertifikasi Guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan

Sertifikasi guru melalui beasiswa (Guru) 2.400 13.500 K)

Terlaksananya subsidi tunjangan fungsional Guru Non - PNS

Tunjangan fungsional Guru Non - PNS (Orang) Sudah S1

184.311 184.311

Tunjangan fungsional Guru Non - PNS Belum S1 (Orang)

275.037 275.037

Terlaksananaya Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Non PNS

Tunjangan Profesi Guru non PNS (Orang) 52.144 294.144

Terlaksananaya Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNS

Tunjangan Profesi Guru PNS (Orang) 87.691 235.691

Terlaksananaya Pembayaran Tunjangan Khusus Guru Tunjangan Khusus Guru (Orang) 3.500 3.500

Rasio Guru Perempuan-Laki-laki yang bersertifikat pendidik

rasio 50% 85%

5.6 Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu Tersedianya anggaran BOS MI dan MTs Siswa MI, MTs penerima BOS (Siswa) 6.184.150 6.595.965 23.780,8

MI 3.364.009 3.588.025 - Kota - Kota 494.245 527.158 - Kabupaten - Kabupaten 2.869.764 3.060.867

MTs 2.820.141 3.007.940 - Kota - Kota 355.239 378.895 - Kabupaten - Kabupaten 2.464.902 2.629.045

Tersedianya Beasiswa Miskin MI Siswa Miskin MI Penerima Beasiswa (Siswa)

640.000 640.000

Tersedianya Beasiswa Miskin MTs Siswa Miskin MTs Penerima Beasiswa (Siswa)

540.000 540.000

Tersedianya Beasiswa Miskin MA Siswa Miskin MA Penerima Beasiswa (Siswa)

320.000 320.000

II.L.025.7


2010



(Rp Miliar)2014

5.7 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Keagamaan Islam

Terlaksananya Operasional Penyelenggaraan Paket A dan B

Penyelenggaraan Paket A dan B (Lembaga) 928 1.160 1.244,0

Terlaksananya Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada Pontren Syalafiyyah

Penyelenggaraan PPS Program Wajar Dikdas pada Pontren (Lembaga)

8.027 8.027

Terselenggaranya Life Skills dan Short Course Pendidikan Non Formal

Life Skills dan Short Course Pendidikan Non Formal (Lembaga)

100 125

Terselenggaranya Pembelajaran Paket C Pontren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

Paket C pada Pontren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan (Lokasi)

300 350


Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lokasi)

34 34

5.8 Penyediaan Subsidi Pendidikan Agama Islam Bermutu

610.366 651.011 1.628,8

a. BOS Siswa Diniyah Ula a. BOS Siswa Diniyah Ula 191.794 204.566 - Kota - Kota 11.599 12.371 - Kabupaten - Kabupaten 180.195 192.195

b. BOS Siswa Diniyah Wustha b. BOS Siswa Diniyah Wustha 418.572 446.445 - Kota - Kota 24.617 26.256 - Kabupaten - Kabupaten 393.955 420.189

5.9 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam

Meningkatnya APK PTA APK PTA 2,89 3,50 10.009,1

Rasio APK peserta didik perempuan:laki laki pada PTA

1,12 1,04

Terlaksananaya Peningkatan Sarana Prasarana Perti Termasuk Pasca Bencana

Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi (Lembaga)

53 68

Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan dan ICT Perpustakaan dan ICT (Unit) 62

Terlaksananya Penelitian pada PTAN Lembaga Peneliti (Lembaga) 53 53

II.L.025.8


2010



(Rp Miliar)2014

Terlaksananya Pembangunan Gedung PTAN Gedung Pendidikan Tinggi Agama (Lembaga)

4 4

Terlaksananya Pengabdian Masyarakat Berbasis Program

Pengabdian Masyarakat Berbasis Program (Lembaga)

53 53

5.10 Penyediaan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam Tersedianya Beasiswa Mahasiswa Miskin Mahasiswa Miskin Penerima Beasiswa (Orang)

59.538 59.538 788,5

Terlaksananya Beasiswa S1 santri berprestasi Beasiswa S1 santri berprestasi (Orang) 2.035 2.535 5.11 Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Dosen dan

Tenaga Kependidikan Pendidikan Tinggi Islam Tersedianya Tunjangan Profesi Dosen Non PNS Profesi Dosen Non PNS (Orang) 400 600 2.021,4

Tersedianya Tunjangan Profesi Dosen PNS Profesi Dosen PNS (Orang) 3.864 13.864 Tersedianya Tunjangan Profesi Dosen Non PNS Guru Besar

Profesi Dosen Non PNS Guru Besar (Orang)

430 430

Terlaksananya Beasiswa Dosen Program S2 Dosen PTAI yang S2 (Orang) 600 2.900 K)

Terlaksananya Beasiswa Dosen Program S3 Dosen PTAI yang S3 on Going (Orang) 200 450 Dosen PTAI yang S3 Baru (Orang) 250 1.000 K)

Terlaksananya Kualifikasi Dosen Program S2/S3 Dosen Program S2/S3 (Dosen) 1.250 6.250 K)

Terlaksananya Percepatan Sertifikasi Dosen Dosen yang tersertifikasi (Dosen) 4.000 17.000 K)

Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Dosen (short course)

Dosen yang mengikuti Short Course (Orang) 100 400 K)

5.12 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama Islam pada Sekolah



34 34 1.015,5

5.13 Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Pengawas Pendidikan Agama Islam

Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Pengawas Pendidikan Agama Islam

Kualitas dan kesejahteraan Pendidik dan Pengawas (Provinsi)

33 33 75,9

6 Program Bimbingan Masyarakat Kristen Terselenggaranya urusan dan pendidikan agama Kristen

Kinerja Penyuluh Agama Kristen Non PNS (Orang)

6.697 6.697 1.646,1


34 34

II.L.025.9


2010



(Rp Miliar)2014

6.1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bimas Kristen

Terlaksananya tata kelola dan manajemen pendidikan Kristen

Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalianpendidikan Kristen (kegiatan)

3 15 K) 93,1

6.2 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 1.Tersedianya Tunjangan Penyuluh Agama Kristen Non PNS/PPPN

Kinerja Penyuluh Agama Kristen Non PNS (Orang)

6.697 6.697 248,7

2.Terlaksananya bantuan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan


6.3 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Kristen 1.Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan


34 34 1.304,3

2.Terlaksananaya Peningkatan Sarana Prasarana Perti Termasuk Pasca Bencana


7 7

3.Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan dan ICT

Perpustakaan dan ICT (Lembaga) 4 6

4.Terlaksananya Penelitian pada PTAN Lembaga Peneliti (Lembaga) 6 6 5.Terlaksananya Pengabdian Masyarakat Berbasis Program

Pengabdian Masyarakat Berbasis Program (Lembaga)

6 6

7 Program Bimbingan Masyarakat Katolik Terselenggaranya urusan dan pendidikan agama Katolik

Penyuluh Agama Katolik Non PNS (Orang) 4.406 4.405 K) 790,0


34 34

7.1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bimas Katolik

Terlaksananya tata kelola dan manajemen pendidikan Katolik

Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalianpendidikan Katolik (kegiatan)

3 15 K) 71,8

7.2 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 1. Tersedianya Tunjangan Penyuluh Agama Katolik Non PNS/PPPN

Penyuluh Agama Katolik Non PNS (Orang) 4.406 4.406 182,9

2. Terlaksananya bantuan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan


II.L.025.10


2010



(Rp Miliar)2014

7.3 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Katolik 1. Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan


34 34 535,3

2. Terlaksananaya Peningkatan Sarana Prasarana Perti Termasuk Pasca Bencana


1 1

8 Program Bimbingan Masyarakat Hindu Terselenggaranya urusan dan pendidikan agama HinduPenyuluh Agama Hindu Non PNS (Orang) 3.088 3.088 1.003,8


34 34

8.1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bimas Hindu

Terlaksananya tata kelola dan manajemen Bimas Hindu

Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalianBimas Hindu (kegiatan)

3 15 K) 40,7

8.2 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu 1. Tersedianya Tunjangan Penyuluh Agama Hindu Non PNS/PPPN

Penyuluh Agama Hindu Non PNS (Orang) 3.088 3.088 144,7



8.3 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Hindu 1. Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan


34 34 818,4


Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi (lembaga)

3 3

3. Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan dan ICT

Perpustakaan dan ICT (lembaga) 2 3

4. Terlaksananya Penelitian pada PTAN Lembaga Peneliti (lembaga) 3 3 5. Terlaksananya Pengabdian Masyarakat Berbasis Program

Pengabdian Masyarakat Berbasis Program (lembaga)

3 3

9 Program Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah

Terlaksananya Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang tertib dan lancar

Pelaksanaan Ibadah Haji serta Pengawasan Haji yang Tertib dan Lancar (Jamaah)

210.000 1.050.000 K) 1.117,5

II.L.025.11


2010



(Rp Miliar)2014

9.1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Setditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Terlaksananya tata kelola dan manajemen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalianPenyelenggaraan Haji dan Umrah (kegiatan)

3 15 K) 98,1

9.2 Pembinaan Haji dan Umrah Terlaksananya Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah Pelaksanaan Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah (Provinsi)

33 33 170,5

9.3 Pelayanan Haji dan Umrah Terlaksananya Pelayanan Ibadah Haji dan Umrah sertaPengawasan Haji

Pelaksanaan Ibadah Haji serta Pengawasan Haji yang Tertib dan Lancar (Jamaah)

210.000 1.050.000 K) 775,4

9.4 Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Terlaksananya Pengelolaan biaya penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Pelaksanaan Pengelolaan biaya penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (kegiatan)

34 34 73,5

10 Program Bimbingan Masyarakat Budha Terselenggaranya urusan dan pendidikan agama Budha

Penyuluh Agama Buddha Non PNS (orang) 1.498 1.498 561,2

Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (lokasi)

34 34

10.1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bimas Buddha

Terlaksananya tata kelola dan manajemen pendidikan Agama Budha

Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalianpendidikan Agama Budha (kegiatan)

3 15 K) 99,7

10.2 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan dan Urusan Agama Budha

1. Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan

Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (lokasi)

34 34 461,5

2. Tersedianya Tunjangan Penyuluh Agama Buddha Non PNS/PPPN

Penyuluh Agama Buddha Non PNS (orang) 1.498 1.498



4. Tersedianya Beasiswa Mahasiswa Miskin Mahasiswa Miskin Penerima Beasiswa (orang)

503 503


Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi (lembaga)

2 2

II.L.025.12


2010



(Rp Miliar)2014

6. Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan dan ICT

Perpustakaan dan ICT (lembaga) 1 1

7. Terlaksananya Penelitian pada PTAN Lembaga Peneliti (lembaga) 1 1 8. Terlaksananya Pengabdian Masyarakat Berbasis Program

Pengabdian Masyarakat Berbasis Program (lembaga)

1 1

11 Program Penelitian dan Pengembangan Serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama

Terlaksananya penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Departemen Agama

Penelitian dan Pengembangan Agama (kegiatan)

9 53 K) 2.743,0

Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan (kegiatan)

10 55 K)

Diklat Struktural dan Diklat Fungsional (kegiatan)

22 118 K)

11.1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Badan Litbang dan Diklat

Terlaksananya tata kelola dan manajemen Litbang dan Diklat

Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalianLitbang dan Diklat (kegiatan)

3 15 K) 678,6

11.2 Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan

Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lektur kehidupan Keagamaan

Lektur Kehidupan Keagamaan (kegiatan) 3 23 K) 194,9

11.3 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan

Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama dan Keagamaan

Lektur Pendidikan Agama dan Keagamaan (kegiatan)

10 59 K) 115,0

11.4 Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan

Lektur Keagamaan (kegiatan) 6 38 K) 169,2

11.5 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi Terlaksananya Diklat Struktural dan Diklat Fungsional Diklat Struktural dan Diklat Fungsional (kegiatan)

10 57 K) 808,7

11.6 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan

Terlaksananya Diklat Struktural dan Diklat Fungsional Diklat Struktural dan Diklat Fungsional (kegiatan)

12 71 K) 692,1

11.7 Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Terlaksananya Pentashihan Mushaf Al-Quran Pentashihan AlQuran (kegiatan) 2 30 K) 84,6

178.547,4


TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN AGAMA 2010-2014

II.L.025.13

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2010

I PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS

4.059,9

1. Pengembangan Standar Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan

Peta kompetensi industri sesuai kebutuhan pengguna; Survey dan pemetaan sektor manufaktur dan non manufaktur

K) 458,7

Jumlah Asosiaso profesi yang terlibat penyusunan SKKNI - 40% asosiasi profesi

Jumlah penetapan SKKNI sesuai peta kompetensi industri - 50% SKKNI

Jumlah Penetapan SKKNI sesuai peta kompetensi non manufaktur termasuk jasa logistik

30% SKKNI

Jumlah ketetapan SKKNI yang diterapkan oleh diklat profesi;

- 40% SKKNI

Tersusunnya harmonisasi peraturan tentang sertifikasi kompetensi tenaga kerja.

peraturan kerangka kualifikasi nasional

peraturan kerangka kualifikasi nasional

K)

Jumlah penetapan standar kompetensi dalam kerangka MRA

6 K)

Jumlah program pelatihan berbasis kompetensi 50 500 K)


Tersusunnya standar kompetensi kerja nasional yang sesuai dengan kebutuhan pengguna sektor industri manufaktur dan sektor non-industri manufaktur.

INDIKATORTOTAL ALOKASI

2010-2014 (Rp Miliar)2014

TARGETNo PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN

II.L.026.1


2010INDIKATOR

TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)2014


Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi

25.000 370.000 K)

2. Pelatihan Kewirausahaan Terlaksananya pelatihan calon wirausaha baru Jumlah calon wirausaha baru yang dilatih 40.000 K) 417,5

3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sarana dan Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas

Diterapkannya tata kelola manajemen yang baik oleh lembaga pelatihan berbasis kompetensi

Tersusunnya standar baku yang memenuhi kriteria sebagai lembaga pelatihan berbasis kompetensi

Rancangan standar baku Penetapan standar baku dan sosialisasi di 33 provinsi

K) 696,7

Tersusunnya panduan tata pengelolaan dan pengembangan manajemen lembaga pelatihan

Pedoman manajemen lembaga pelatihan yang berlaku secara nasional

Pedoman manajemen lembaga pelatihan dan sosialisasi di 33 provinsi

K)

Jumlah lembaga pelatihan kerja yang menerapkan pedoman tata pengelolaan dan pengembangan manajemen lembaga pelatihan

65 K)

Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan komitmen kesepakatan dan kesepahaman untuk pengembangan lembaga pelatihan berbasis kompetensi

40 65 K)

Jumlah BLK yang menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi;

11 43 K)

Jumlah BLK yang menerapkan ISO 3 20 K)

Jumlah BLK yang diakreditasi sebagai TUK 8 11 K)

Jumlah BLK yang diakreditasi sebagai BLU 4 11 K)

Jumlah lembaga pelatihan yang terakreditasi 40 120 K)

Jumlah BLK yang ditingkatkan kualitasnya 40 65 K)

II.L.026.2


2010INDIKATOR



Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan di perusahaan 10.000 50.000 K) 247,6

Jumlah peserta pemagangan yang mendapat sertifikat kompetensi

2.500 22.500 K)

Jumlah instruktur pelatihan berbasis kompetensi yang memiliki sertifikat

% instruktur berbasis kompetensi naik 30%

% instruktur berbasis kompetensi naik 60%

209,5

Jumlah manajer BLK berbasis kompetensi yang dilatih 20% manajer BLK 100% manajer BLK K)

Jumlah Tenaga kerja yang ditingkatkan produktivitasnya 47.500 K) 163,4

Jumlah Kabupaten/kota yang melaksanakan pengukuran produktivitas

110 kab/kota

II PROGRAM PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

3.267,6

Ratifikasi konvensi buruh migran dan keluarganya Penyiapan ratifikasi konvensi buruh migran

Ratifikasi konvensi buruh migran

488,1

Amandemen UU 39/2004; Persiapan amandemen UU Amandemen UU K)

Persentase peraturan turunan amandemen UU 100% peraturan turunan tersusun

K)

Jumlah perjanjian penempatan MoU dengan negara tujuan 10 MOU 17 MOU K)

%Calon pekerja migran yang terlayani dan tercatat pada dinas tenaga kerja provinsi dan kabupaten

100% calon pekerja migran terlayani

100% calon pekerja migran terlayani

Tersedianya sistem komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (Sisko TKLN)

14 embarkasi 14 embarkasi

Jumlah atase ketenagakerjaan yang memberi perlindungan pekerja migran

13 Atase 13 Atase

4 Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri

Terselenggaranya pelatihan melalui pemagangan bersertifikat kompetensi yang berbasis pengguna di dalam dan luar negeri

5 Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kepelatihan

Meningkatnya kompetensi instruktur dan tenaga kepelatihan

6 Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan perusahaan

1 Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran Melalui Perbaikan Regulasi

Tersedianya regulasi yang melindungi pekerja migran.

II.L.026.3


2010INDIKATOR



(a) Jumlah penganggur yang memperoleh pekerjaan sementara; (b) Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara

24.000 orang, 231 Kab/Kota

384.000 Orang; 360 Kab/kota

K) 856,7

Jumlah wirausaha baru yang tercipta 5.396 Orang, 270 Paket 45.000 Orang K) 763,8

Jumlah pendamping wirausaha baru 7000 Orang Pendamping wirausaha

K)

Jumlah Tenaga Kerja Sukarela yang melakukan pendampingan dalam Program perluasan Kesempatan Kerja

1.000 Orang TKS 6.400 Orang TKS K)

Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan sinergi program APBN untuk perluasan kesempatan kerja

231 Kab / Kota 200 Kab/ Kota

3 Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja Terbangunnya layanan sistem informasi pasar kerja.

Adanya sistem informasi pasar kerja on-line a. Electronic form Sistem Informasi Pasar kerja online Operasional dan pemeliharaan

K) 269,8

b. Document management

c. Job order management

d. Recruitment management

2 Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja

Tersedianya peluang kerja produktif di berbagai bidang usaha produktif

II.L.026.4


2010INDIKATOR



e. Selection management

f. Security

g. Interoperability

h. Placement management

i. Campaign management

j. Operasional6 Provinsi menerapkan model bisnis layanan IPK

33 Provinsi menerapkan model bisnis layanan IPK

20 Kab/Kota menerapkan model bisnis layanan IPK

60 Kab/Kota menerapkan model bisnis layanan IPK

Tersedianya infrastruktur SIM pasar kerja (33 provinsi, 200 kab/kota)

server, network, koneksi internet

server, network, koneksi internet

Tersedianya infrastruktur SIM pasar kerja (33 provinsi, 200 kab/kota)

Server, network, koneksi internet

Koneksi internet

Jumlah pencari kerja yang memanfaatkan jasa pusat layanan informasi pasar kerja

100.000 1.500.000 K)

Jumlah bursa kerja yang memenuhi standar pelayanan umum

33 provinsi, 146 Kab/kota 33 provinsi, 456 Kab/Kota

Terwujudnya pusat-pusat pelayanan informasi pasar kerja berkualitas yang dibutuhkan oleh pencari kerja dan pengguna tenaga kerja.

Jumlah pusat layanan informasi pasar kerja tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang terhubung dengan sistem dengan sistem bursa kerja on-line dan menerapkan standar layanan sesuai ”model bisnis layanan” yang baik

II.L.026.5


2010INDIKATOR



III PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

1.346,5

1 Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan Tersusunnya Peraturan yang dapat mendorong penciptaan kesempatan kerja dan memperkuat lembaga HI

Tersusunnya peraturan bidang HI yang meliputi pengaturan ttg kompensasi & penetapan PHK, Hubungan kerja (PKWT&Outsourcing), pengupahan (UM, KHLm,upah selama skorsing), perlindungan pekerja, mogok kerja

Naskah akademik Amandemen, UU, Peraturan pelaksanaan, Sosialisasi, konsolidasi

K) 182,0

Tersusunnya peraturan tentang organisasi pekerja/buruh Amandemen, UU, Peraturan pelaksanaan, Sosialisasi, konsolidasi

K)

Tersusunnya peraturan tentang penyelesaian perselisihan HI Amandemen, UU, Peraturan pelaksanaan, Sosialisasi, konsolidasi

K)

Terbangunnya kebijakan ketenagakerjaan pusat dengan kebijakan/peraturan daerah secara sinergis

Harmonisasi kebijakan jaminan sosial 4 rancangan naskah K) 5,0

Selarasnya peraturan bidang HI Inventarisasi perda HI Inventarisasi Perda HI & assessment, Sosialisasi dan konsolidasi dengan Pemda

K) 145,0

II.L.026.6


2010INDIKATOR



1 Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial

Tercapainya kesepakatan dalam hubungan kerja. Tersusunnya mekanisme perundingan secara bipartit, pencatatan, keterwakilan dan verifikasi SP/SB

2 naskah 4 naskah K) 368,5

Jumlah lembaga kerjasama (LKS) bipartit di perusahaan naik 5% % LKS Bipartit di perusahaan naik 20% dari 2010

K)

Jumlah perwakilan pekerja, SP/SB dan pengusaha yang mendapat pendidikan teknik bernegosiasi

500 5.000 K)

Jumlah pembentukan LKS tripartit kabupaten/kota 49 LKS 242 LKS K)

Jumlah anggota LKS bipartit dan tripartit yang diberdayakan

160 LKS 1800 LKS K)

Jumlah SDM yang memahami Hl 3000 30.000 K)

Tersusunnya SKKNI ahli HI Inventarisasi kompetensi Inventarisasi kompetensi, pemetaan dan penerapan SKKNI AHI

IV PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

1.000,8

1 Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak

Memfasilitasi pekerja anak untuk kembali ke dunia pendidikan atau memperoleh pelatihan keterampilan

Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA 3.000 28.200 K) 212,0

Berkurangnya jumlah anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

Persentase pekerja anak yang ditarik dari BPTA yang dikembalikan ke dunia pendidikan dan/atau memperoleh pelatihan keterampilan

100% 100%

Meningkatnya perlindungan kepada pekerja perempuan

Persentase perusahaan yang memenuhi norma kerja perempuan dan anak

10% 40% 58,8

II.L.026.7


2010INDIKATOR



Tersedianya kebijakan dalam upaya perlindungan pekerja perempuan dan anak

Draft RPP Penanggulangan Anak yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja

PP Penanggulangan Anak yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja dan aturan pelaksanaan

K)

Pedoman Pengawasan Norma Kerja Perempuan

Pedoman Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Sosialisasi

K)

Jumlah pengawas ketenagakerjaan dalam pengawasan norma kerja perempuan dan anak yang ditingkatkan kapasitasnya

120 990 K)

2 Peningkatan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Diterapkannya manajemen dan standar K3. Jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen K3 % perusahaan naik 10% % perusahaan naik 50% dari 2010

460,0

Menurunnya jumlah kecelakaan dan penyakit akibat kerja

Jumlah tenaga pengawas yang memenuhi standar kompetensi.

20% tenaga pengawas K3 bersertifikat kompetensi

65 % tenaga pengawas K3 bersertifikat kompetensi

Persentase tenaga pengawas yang ditingkatkan kapasitasnya 100% tenaga pengawas ditingkatkan kapasitasnya

II.L.026.8


2010INDIKATOR



V PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEPNEKERTRANS

1.423,3

VI PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR DEPNAKERTRANS

228,7

VII PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DEPNAKERTRANS

286,7

VIII PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI

3.399,6

■ Tersusunnya Program dan Anggaran Satuan Kerja (Pusat, Provinsi dan Kabupaten)

170 Pkt 873 Pkt K)

■ Terwujudnya pelaksana Anggaran dan Pelaporan berbasis Kinerja secara optimal sesuai dengan ketentuan APBN

12 Pkt 60 Pkt K)

■ Tersedianya sarana dan prasara-na kerja pada 6 Satuan Kerja sesuai kebutuhan organisasi

12 Pkt 60 Pkt K)

■ Meningkatnya kompetensi pegawai sebanyak 490 orang yang sesuai dengan kebutuhan organisasi

450 org 2.410 org K)

■ Tersedianya bahan rumusan Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur (NSPK)

12 Pkt 60 Pkt K)

a. Dukungan Teknis dan Manajemen Ditjen P2MKT

■ Tersedianya dukungan manajemen dan teknis terhadap pelaksanaan pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)

259,7

II.L.026.9


2010INDIKATOR



b. ■ Meningkatnya penguatan kelemba-gaan perdesaan di permukiman transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)

■ Jumlah kelembagaan masyarakat yang mandiri 10 127 Lembaga K) 1.107,0

743 kimtrans K)

■ Jumlah fasilitasi kegiatan yang dilakukan; 12 bln 60 bln K)

■ Jumlah pelatihan dan pendampingan yang diberikan

12 kali 60 kali K)

■ Jumlah lintas sector yang berperan 5 LS 36 LS K)

■ Jumlah swasta / investor yang berperan 9 59 K)

■ Jumlah masyarakat transmigrasi yang berperan 34.861 Kel 197.550 Kel K)

■ Bantuan Pangan 13.876 Kel 87.433 Kel K)

■ Bantuan Pendidikan 27.925 Kel 165.904 Kel K)

■ Bantuan Kesehatan 36.861 Kel 200.052 Kel K)

131 735 Kel K)

Kel■ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Daerah Tertinggal)

■ Jumlah pelatihan /Bintek/ Diseminasi/ studi Banding mengenai pengembangan ekonomi lokal dan daerah untuk aparatur pengelola kawasan transmigrasi

3 kali 12 kali K)

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi

■ Meningkatnya kapasitas aparat dalam pengelolaan dan pelayanan bagi masyarakat di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)

■ Jumlah aparat yang memiliki kapasitas pengelolaan dan pelayanan di Kawasan Transmigrasi

144 kimtrans

■ Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam proses pengembangan di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)

■ Meningkatnya peran serta lintas sector, swasta dan masyarakat di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)■ Terciptanya peningkatan kualitas dasar masyarakat di Kawasan Transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal) ■ Pelayanan Mental spiritual

II.L.026.10


2010INDIKATOR



■ Terlaksananya pelatihan BDS bagi masyarakat dan pengusaha lokal/ daerah di kawasan transmigrasi (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Daerah Tertinggal)

■ Jumlah pelatihan BDS bagi masyarakat dan pengusaha lokal/daerah di kawasan transmigrasi

3 kali 17 kali K)

■ Jumlah forum lintas stakeholder yang aktif. 5 43 K)

■ % jumlah stakeholder non pemerintah yang terlibat di dalam forum lintas stakeholder.

20% 50%

■ Meningkatnya penguatan kelem-bagaan perdesaan di permukiman transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan)

■ Jumlah kelembagaan masyarakat yang mandiri 10 lembaga 28 lembaga K)

26 107 kimtrans K)

kimtrans

12 bln 60 bln K)


12 bln 60 bln K)

■ Jumlah lintas sector yg berperan 1 LS 33 LS K)






■ Pelayanan Mental spiritual 23 Kel 105 Kel K)

■ Meningkatnya peran serta lintas sector, swasta dan masyarakat di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan)■ Terciptanya pe-ningkatan kualitas dasar masyarakat di Kawasan Transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan)

■ Terbentuknya forum lintas stakeholder terkait perencanaan dan penga-nggaran program/ kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah di kawasan transmigrasi (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Daerah Tertinggal)

■ Meningkatnya kapasitas aparat dalam pengelolaan dan pelayanan bagi masyarakat di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan)


■ Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam proses pengembangan di kawasan transmigrasi (Pemba-ngunan Perdesaan di Daerah Perbatasan)

■ Jumlah fasilitasi kegiatan yang dilakukan;

II.L.026.11


2010INDIKATOR



■ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Daerah Perbatasan)


1 kali 5 kali K)

■ Terlaksananya pelatihan BDS bagi masyarakat dan pengusaha lokal/ daerah di kawasan transmigrasi (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Daerah Perbatasan)


1 kali 5 kali K)

■ Jumlah forum lintas stakeholder yang aktif. 1 11 K)


20% 50%

6 43 lembaga K)

lembaga

77 385 UPT K)

UPT

60 kali K)

■ Terbentuknya forum lintas stakeholder terkait perencanaan dan pengangga-ran program/ kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah di kawasan transmigrasi (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Daerah Perbatasan)

■ Meningkatnya kapasitas aparat dalam pengelolaan dan pelayanan bagi masyarakat di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)


■ Meningkatnya penguatan kelembaga-an perdesaan di permukiman transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)

■ Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam proses pengembangan di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)


12 kali

■ Jumlah kelembagaan masyarakat yang mandiri

II.L.026.12


2010INDIKATOR



■ Jumlah lintas sector yang berperan 6 Ls 43 Ls K)






■ Meningktanya partisipasi masyarakat dalam pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Wilayah Strategis)


1 Kali 5 kali K)

■ Terlaksananya pelatihan BDS bagi masyarakat dan pengusaha lokal/daerah di kawasan transmigrasi (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Wilayah Strategis)


1 Kali 5 kali K)

■ Jumlah forum lintas stakeholder yang aktif. 2 Forum 11 Forum K)


20% 50%

■ Terciptanya peningkatan kualitas dasar masyarakat di Kawasan Transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)

■ Meningkatnya peran serta lintas sector, swasta dan masyarakat di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)

207 Kel K)

■ Terbentuknya forum lintas stakeholder terkait perencanaan dan penganggaran program/ kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah di kawasan transmigrasi (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Wilayah Strategis)

■ Pelayanan Mental spiritual 35 Kel

II.L.026.13


2010INDIKATOR



c. Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

■ Meningkatnya kualitas dan kese-suaian perencanaan teknis pe-ngembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi (Pembangunan

■ Jumlah sosialisasi perencanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi

7 prov 16 prov 133,7

10 114 kimtrans K)

kimtrans■ Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi

6 Kws 23 Kws K)

■ Rencana Teknis Pengembangan Kawasan Transmigrasi

5 Kws 23 Kws K)

■ Jumlah MasterPlan, ActionPlan, dan Business Plan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT)

1 Kws 5 Kws K)

■ Prosentase MasterPlan, Action Plan, dan Business Plan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT) yang disahkan.

100% 100%

■ Jumlah SDM Aparatur yang mampu mengelola kawasan perkotaan baru/KTM

70 org 545 org K)


1 prov 10 prov K)

2 16 kimtrans K)

kimtrans■ Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi

1 Kws 3 Kws K)


1 Kws 3 Kws K)

■ Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi dan regu-lasi yang mendukung pengembangan kawasan transmigrasi sebagai kawasan Perkotaan Baru (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Daerah Tertinggal)

■ Meningkatnya kualitas dan kesesuaian perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan)

■ Rencana Teknis Pembinaan Permukiman Transmigrasi


II.L.026.14


2010INDIKATOR



■ Jumlah MasterPlan, ActionPlan, dan Business Plan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT)

1 Kws 5 Kws K)

■ Prosentase MasterPlan, Action Plan, dan Business Plan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT) yang disahkan.

100,00% 100,00%

65 org K)


2 kali 10 kali K)


3 kimtrans 26 kimtrans K)

■ Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi

1 Kws 5 Kws K)


2 Kws 6 Kws K)

5.654 23.576 Ha K) 534,0Ha

■ Meningkatnya produktivitas desa dalam pengem-bangan pangan/ komoditas unggulan di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)

■ Jumlah produktivitas lahan di permukiman kawasan transmi-grasi.

8.934 Ton 43.384 Ton K)

■ Jumlah usaha Pengolahan hasil 13 Unit 91 Unit K)

■ Jumlah pasar desa 11 bh 94 bh K)

■ Jumlah jaringan Pemasaran 11 bh 95 bh K)

■ Jumlah kelompok usaha peternakan - 561 kel K)

■ Jumlah Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) 1 unit 5 unit K)

■ Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penerapan tekno-logi tepat guna dan penyerapan informasi pasar di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)

■ Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi dan regulasi yang mendukung pengembangan kawasan transmigrasi sebagai kawasan Perkotaan Baru (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Daerah Perbatasan)

15 org

■ Meningkatnya kualitas dan kesesuaian perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)

■ Jumlah SDM Aparatur yang mampu mengelola kawasan perkotaan baru/KTM

■ jumlah lahan produktif di permukiman/kawasan transmigrasi

d. Pengembangan Usaha di kawasan transmigrasi ■ Berkembangnya lahan usaha produksi pertanian di permukiman/kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)

II.L.026.15


2010INDIKATOR



■ Jumlah bantuan skim kredit mikro di kawasan transmigrasi

1 SKIM 5 SKIM K)

■ Jumlah Lembaga ekonomi (koperasi /LKM-BMT Trans di permukiman transmigrasi)

32 Unit 279 unit K)

306 Kel K)

■ Jumlah fasilitasi peningkatan iklim investasi kondusif yang menstimulasi peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam pembangunan perdesaan di kawasan transmigrasi

6 Kws 48 Kws K)

■ Jumlah Skim Kredit untuk investasi 1 SKIM 15 SKIM K)

16 95 Kws K)

Kws

■ Jumlah lembaga Perbankan/ keuangan di kawasan transmigrasi

2 Kws 9 Kws K)

■ Jumlah koperasi 2 unit 9 unit K)

■ Meningkatnya pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil menengah di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)

■ Meningkatnya penciptaan usaha melalui iklim investasi yang kondusif di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)

■ jumlah kelompok tani di kawasan Transmigrasi

■ Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pemenuhan pangan baik untuk produksi/ketersediaan, konsumsi pribadi maupun dijual kembali (pemasaran dan distribusi) di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)

■ Jumlah bimbingan, pendampingan, dan pelatihan kepada masyarakat dan pengembangan lahan di kawasan transmigrasi

23 Kel

■ Berkembangnya lembaga usaha ekonomi daerah, terutama di bidang permodalan dan perizinan usaha, di kawasan transmigrasi (Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal)

II.L.026.16


2010INDIKATOR



■ Jumlah tenaga fasilitator di kawasan transmigrasi 328 org 1.983 org K)

■ Jangka waktu penyelenggaraan fasilitasi di kawasan transmigrasi

12 Bln 60 Bln K)

■ Jumlah pendampingan Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan

3 Unit 15 Unit K)

■ Agrocenter - 10 Kws K)

■ Pengembangan Investasi swasta 2 Kws 13 Kws K)

■ Jumlah Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) 2 Kws 11 Kws K)

3 16 Forum K)

Forum3 16 Sektor K)

Sektor■ Jumlah MoU sektor terkait 3 16 K)

■ Berkembangnya lahan usaha produksi pertanian di permukiman/kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan)

■ jumlah lahan produktif di permukiman/kawasan transmigrasi

998 Ha 3.256 Ha K)

■ Meningkatnya produktivitas desa dalam pengembangan pangan/ komoditas unggulan di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan)

■ Jumlah produktivitas lahan di permukiman kawasan transmi-grasi.

1.577 Ton 5.979 Ton K)

■ Jumlah usaha Pengolahan hasil 3 Unit 12 Unit K)



■ Jumlah kelompok usaha peternakan - 79 kel K)

0 0 SKIM K)

SKIM■ Jumlah Lembaga ekonomi (koperasi /LKM-BMT Trans di permukiman transmigrasi)

6 Unit 39 unit K)

■ Meningkatnya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kawasan transmigrasi sebagai kawasan perkotaan baru (Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal)

■ Meningkatnya pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil menengah di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan)


■ jumlah forum kerja sama antar daerah/wilayah

■ jumlah sektor/bidang ekonomi yang dikerjasamakan

■ Meningkatnya kualitas kerja sama antar daerah dan kemitraan pemerin-tah swasta dalam men-dukung pengembangan ekonomi kawasan (Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal)

■ Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penerapan tekno-logi tepat guna dan penyerapan informasi pasar di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di

II.L.026.17


2010INDIKATOR



■ jumlah kelompok tani di kawasan Transmigrasi

5 Kel 42 Kel K)

■ Jumlah fasilitasi peningkatan iklim investasi kondusif yang menstimulasi peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam pembangunan perdesaan di kawasan transmigrasi

2 Kws 12 Kws K)

0 4 SKIM K)

SKIM■ Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pemenuhan pangan baik untuk produksi/ketersediaan, konsumsi pribadi maupun dijual kembali (pemasaran dan distribusi) di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan)


2 Kws 11 Kws K)

■ Jumlah lembaga Perbankan/ keuangan di kawasan transmigrasi

1 Kws 5 Kws K)

■ Jumlah koperasi 2 unit 7 unit K)

■ Jumlah tenaga fasilitator di kawasan transmigrasi 80 org 425 org K)


12 Bln 60 Bln K)


1 Unit 5 Unit K)

■ Agrocenter - 4 Kws K)

■ Pengembangan Investasi swasta 1 Kws 5 Kws K)


■ Meningkatnya penciptaan usaha melalui iklim investasi yang kondusif di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan)

■ Jumlah Skim Kredit untuk investasi

■ Berkembangnya lembaga usaha ekonomi daerah, terutama di bidang permodalan dan perizinan usaha, di kawasan transmigrasi (Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Perbatasan)

■ Meningkatnya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kawasan transmigrasi sebagai kawasan perkotaan baru (Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Perbatasan)

II.L.026.18


2010INDIKATOR



1 5 Forum K)

Forum1 5 Sektor K)

Sektor■ Jumlah MoU sektor terkait 1 5 K)

■ Berkembangnya lahan usaha produksi pertanian di permukiman/ kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)

■ Jumlah lahan produktif di permukiman/kawasan transmigrasi

2.778 Ha 7.792 Ha K)

■ Meningkatnya produktivitas desa dalam pengem-bangan pangan/ komoditas ung-gulan di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)

■ Produktivitas lahan di permukiman/ kawasan transmigrasi

3.878 Ton 13.666 Ton K)

■ jumlah usaha Pengolahan hasil 4 unit 26 unit K)



16 kel K)


1 Kws 5 Kws K)

■ Jumlah Lembaga ekonomi (koperasi /LKM-BMT Trans di permukiman transmigrasi)

10 Unit 82 unit K)

■ jumlah kelompok tani di kawasan Transmigrasi 35 Kel 435 Kel K)

■ Meningkatnya penciptaan usaha melalui iklim investasi yang kondusif di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)

■ Jumlah fasilitasi peningkatan iklim investasi kondusif yang menstimulasi peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam pembangunan perdesaan termasuk di daerah transmigrasi

2 Kws 15 Kws K)

■ jumlah forum kerja sama antar daerah/wilayah

■ jumlah sektor/bidang ekonomi yang dikerjasamakan

■ Meningkatnya kualitas kerja sama antar daerah dan kemitraan pemerin-tah swasta dalam mendukung pengembangan ekonomi kawasan (Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Perbatasan)

■ Jumlah kelompok usaha peternakan -

■ Meningkatnya pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil menengah di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)

■ Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penerapan tekno-logi tepat guna dan penyerapan informasi pasar di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)

II.L.026.19


2010INDIKATOR



■ Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pemenuhan pangan baik untuk produksi/keter-sediaan, konsumsi pribadi maupun dijual kembali (pemasaran dan distribusi) di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)


4 kali 23 kali K)

· Jumlah lembaga 5 unit K)

Perbankan/keuangan· Jumlah koperasi 1 unit 5 unit K)

■ Jumlah tenaga fasilitator di kawasan transmigrasi 146 org 699 org K)


12 Bln 60 Bln K)


4 Unit 20 Unit K)

■ Agrocenter 1 Kws 3 Kws K)


■ jumlah forum kerja sama antar daerah/wilayah 2 7 K)

■ jumlah sektor/ bidang ekonomi yang dikerja samakan

1 Sektor 8 Sektor K)

8 K)

e. Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi

■ Pengembangan Jalan 120 Km 483,56 Km K) 899,4

■ Pengembangan Drainase 14,4 Km 47,84 Km K)

■ Pengembangan Sarana Air Bersih 3.150.000 liter 13.446.361 liter K)

■ Pengembangan Energi Terbarukan - 71.200 Watt K)

■ Pengembangan Bangunan Fasiitas Umum 32 Unit 190 Unit K)

■ Rehabilitasi Rumah Transmigran 700 Unit 1.680 Unit K)

■ Meningkatnya fungsi dan ketersediaan sarana prasarana di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)

■ Berkembangnya lembaga usaha ekonomi daerah, terutama di bidang permodalan dan perizinan usaha, di kawasan transmigrasi

1 unit

■ Jumlah MoU sektor terkait 1

■ Meningkatnya kualitas kerja sama antar daerah dan kemitraan pemerintah swasta dalam mendukung pengembangan ekonomi kawasan (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Wilayah Strategis)

■ Meningkatnya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kawasan transmigrasi sebagai kawasan perkotaan baru (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Wilayah Strategis)

II.L.026.20


2010INDIKATOR



■ Pengembangan jalan 9.2 km 62,65 km K)

■ Pengembangan drainase 13 km 47 km K)

■ Pengembangan Sarana Air Bersih 5.555.556 liter 29.042.735 liter K)

■ Pengembangan Energi Terbarukan 176.457 watt 486.906 watt K)

■ Pengembangan Fasilitas Umum 3 unit 56 unit K)

■ Pengembangan Jalan 12 Km 54 Km K)

■ Pengembangan Drainase 2 Km 6,4 Km K)

787.500 2.326.430 Liter K)

Liter■ Pengembangan Energi Terbarukan - 8.152 Watt K)

■ Pengembangan Bangunan Fasiitas Umum 29 Unit 48 Unit K)

■ Pengembangan jalan 4 km 10,1 km K)

■ Pengembangan drainase 7 km K)

■ Pengembangan Sarana Air Bersih 3.333.334 liter K)

■ Pengembangan Energi Terbarukan 23.810 watt K)


120,894 Km K)

11,96 Km K)

787.500 2.326.430 Liter K)

Liter■ Pengembangan Energi Terbarukan - 17.800 Watt K)

■ Pengembangan Bangunan Fasilitas Umum 48 Unit 88 Unit K)

■ Pengembangan jalan 21,38 km 36,28 km K)

■ Pengembangan drainase 9 km K)

■ Pengembangan Sarana Air Bersih 4.666.667 liter K)

■ Pengembangan Energi Terbarukan 23.810 watt K)


■ Meningkatnya akses terhadap sarana dan prasarana kawasan transmigrasi pada kawasan tertinggal (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Daerah Tertinggal)

■ Meningkatnya fungsi dan ketersediaan sarana prasarana di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan)

■ Pengembangan Jalan

■ Pengembangan Sarana Air Bersih

■ Meningkatnya akses terhadap sarana dan prasarana kawasan transmigrasi pada kawasan perbatasan (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Daerah Perbatasan)

30 Km

■ Pengembangan Drainase 3,6 Km

■ Meningkatnya fungsi dan ketersediaan sarana prasarana di kawasan transmigrasi pada kawasan strategis (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)

■ Pengembangan Sarana Air Bersih

■ Meningkatnya akses terhadap sarana dan prasarana kawasan transmigrasi pada kawasan strategis (Pengembangan Ekonomi Lokal dan

II.L.026.21


2010INDIKATOR



f. ■ Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup di kawasan transmigrasi

24 Dok 112 Dok K) 465,8

13 94 kimtrans K)

kimtrans■ Jumlah fasilitasi dan advokasi penyerasian lingkungan

5 Pkt 20 Pkt K)

132 kimtrans K)

1 5 kimtrans K)

kimtrans

■ Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan 1 Dok 8 Dok K)

■ Jumlah Evaluasi Perkembangan Kawasan Transmigrasi

- 44 Kws K)

■ Jumlah mitigasi lingkungan 7 Kws 22 Kws K)

■ Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup di kawasan transmigrasi

4 Dok 26 Dok K)

2 16 Kimtrans K)

Kimtrans■ Jumlah fasilitasi dan advokasi penyerasian lingkungan

1 Pkt 5 Pkt K)

2 21 Kimtrans K)

Kimtrans

1 5 Kimtrans K)

Kimtrans

■ Meningkatnya kemandirian masyarakat di permukiman transmigrasi pada kawasan tertinggal (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)

■ Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri 12 kimtrans

■ Meningkatnya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)

Penyerasian Lingkungan di kawasan transmigrasi ■ Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dalam mendukung kelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)

■ Meningkatnya Desa Mandiri Energi dikawasan Transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)

■ Jumlah permukiman transmigrasi yang akan berkembang menjadi Desa Mandiri Energi

■ Jumlah mitigasi lingkungan

■ Meningkatnya kemandirian masyarakat di permukiman transmigrasi pada kawasan tertinggal (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan)

■ Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri


■ Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dalam mendukung kelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan)

■ Meningkatnya Desa Mandiri Energi dikawasan Transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan)

■ Jumlah permukiman transmigrasi yang akan berkembang menjadi Desa Mandiri Energi

II.L.026.22


2010INDIKATOR





- 12 Kws K)


■ Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup di kawasan transmigrasi

6 Dok 28 Dok K)

3 25 Kimtrans K)

Kimtrans

4 38 Kimtrans K)

Kimtrans



- 12 Kws K)


■ Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dalam mendukung kelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)


■ Meningkatnya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan)

■ Meningkatnya kemandirian masyarakat di permukiman transmigrasi pada kawasan tertinggal (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)

■ Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri

■ Meningkatnya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)

II.L.026.23


2010INDIKATOR



IX Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 3.816,2

1. Tersusunnya Program dan anggaran pd setiap satuan kerja

K)

2. Terwujudnya pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan3. Tersedianya sarana dan prasana kerja bagi 6 satker

4. Peningkatan kompetensi pegawai sesuai dgn kebutuhan organisasi5. Tersedianya Norma, standar, Kriteria dan prosedur (NSPK)

16 80 lembaga K) 130,4lembaga

■ Kabupaten/Kota yang bersedia melaksanakan pembangunan transmigrasi

96 kab 104 kab

■ Minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi

19.600 kel 106.030 kel K)

■ Kesepakatan bersama antar Prov dan Perjanjian KSAD antar Kab/Kota

23 kab 26 kab

■ Nilai rencana investasi yang akan dikembangkan oleh Badan Usaha

1,4 trilyun 8,8 trilyun K)

80 lembaga K)

■ Kabupaten/Kota yang bersedia melaksanakan pembangunan transmigrasi

96 kab 104 kab


19.600 kel 106.030 kel K)


23 kab 26 kab

■ Nilai rencana investasi yang akan dikembangkan oleh Badan Usaha

1,4 trilyun 8,8 trilyun K)

Tersedianya dukungan manajemen dan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan transmigrasi dan perpindahan transmigrasi

12 60 bulan 426,9

b. Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam pembangunan transmigrasi

Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pembangunan transmigrasi dalam rangka pembangunan perdesaan di daerah tertinggal

■ Instansi yang bekerjasama mendukung program transmigrasi

a. Dukungan teknis dan manajemen Ditjen P4Trans

16 lembagaMeningkatnya peranserta masyarakat dalam pembangunan transmigrasi dalam rangka


II.L.026.24


2010INDIKATOR



Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pembangunan transmigrasi dalam rangka pembangunan perdesaan di

4 20 lembaga K)

wilayah strategis lembaga■ Kabupaten/Kota yang bersedia melaksanakan pembangunan transmigrasi

24 kab 26 kab


4.900 kel 26.530 kel K)


6 kab 7 kab

2,7 trilyun K)

240.000 Ha K) 192,7

84.316 Ha K)

42.420 Ha K)

137 lok K)

■ Jumlah dan jenis dokumen pertanahan 2 dok 10 dok K)

■ Prosentase penyelesaian kasus pertanahan 15% 20%160.000 Ha K)

55.984 Ha K)

28.280 Ha K)

91 lok K)


■ Prosentase penyelesaian kasus pertanahan 15% 20%

■ Tersedianya lahan untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam rangka pembangunan perdesaan di daerah perbatasan

5240 Ha

17 lok

7860 Ha

26 lok

32000 Ha

10240 Ha

48000 Ha

15360 Ha


0,4 trilyun■ Nilai rencana investasi yang akan dikembangkan oleh Badan Usaha

Penyediaan Tanah Transmigrasi Tersedianya lahan untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam rangka pembangunan perdesaan di daerah tertinggal

■ Luas lahan yang tersedia (Ha)

■ Luas lahan yang didukung oleh legalitas

■ Luas lahan yang dibagikan

■ Data tentang bidang tanah yang dibagikan transmigran



c.



II.L.026.25


2010INDIKATOR



35.240 Ha K)

17646 Ha K)

75 Lok K)


■ Prosentase penyelesaian kasus pertanahan 15% 15%■ Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Rencana Detail Pusat WPT

3 WPT 18 WPT K) 111,6

■ Rencana Kawasan Pengembangan Transmigrasi (SKP) 4 SKP 39 SKP K)

■ Rencana Teknis Permukiman/redesain tata ruang perdesaan terintegrasi dengan Kawasan Transmigrasi

13 SP 122 SP K)

2 23 RT SARPRAS K)

RT SAPRAS■ Rencana Teknis Pengembangan SDM dan Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi

4 SKP 40 SKP K)

■ Rencana Teknis Detail Desain Sarana dan Prasarana Pusat Kawasan Perkotaan Baru

3 DED 20 DED K)

■ Data Potensi sasaran pengarahan dan perpindahan transmigrasi

12 Kab 12 Kab

■ Tersedianya lahan untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam rangka pembangunan perdesaan di wilayah Strategis

15 lok

20000 Ha

6400 Ha

3226 Ha



100.000 Ha K)



Tersedianya rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi dan rencana penataan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi dalam rangka pembangunan perdesaan di daerah tertinggal

■ Rencana Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi

d. Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penempatan Transmigrasi

II.L.026.26


2010INDIKATOR



■ Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Rencana Detail Pusat WPT

2 WPT 12 WPT K)



9 SP 81 SP K)

14 RT SARPRAS K)

■ Rencana Teknis Pengembangan SDM dan Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi

3 SKP 28 SKP K)


2 DED 13 DED K)


12 Kab 12 Kab K)

Tersedianya rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi dan rencana penataan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi dalam rangka pembangunan perdesaan di kawasan strategis

■ Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Rencana Detail Pusat WPT

1 WPT 7 WPT K)



5 SP 50 SP K)

9 RT SARPRAS K)

■ Rencana Teknis Pengembangan SDM dan Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi

1 SKP 16 SKP K)

1 RT SARPRAS


Tersedianya rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi dan rencana penataan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi dalam rangka pembangunan perdesaan di daerah perbatasan

1 RT SAPRAS


II.L.026.27


2010INDIKATOR




1 DED 7 DED K)


3 Kab 3 Kab

■ Lahan yang dibuka (Ha) 3.571 ha 28.087 ha K) 2.572,4■ Jalan antar SKP, antar permukiman dan jalan lingkungan permukiman transmigrasi

7,99 km 505,05 km K)

■ Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dibangun (Unit)

3.926 unit 24.230 unit K)

■ Rumah penduduk setempat yang dipugar/dikembang-kan (Unit)

576 unit 3.199 unit K)

■ Fasilitas Umum/ Fasilitas Sosial yang dibangun/dikem-bangkan (Unit)

12 unit 84 unit K)

■ Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang dibangun (Paket)


9 57 SARPRAS K)

SAPRAS■ Luas Lahan Siap Bangun di Pusat Kawasan Perkotaan Baru

180 ha 1.140 ha K)

18.725 ha K)

■ Jalan antar SKP, antar permukiman dan jalan lingkungan permukiman transmigrasi

5,33 km 336,71 km K)


2.480 unit 12.964 unit K)




8 unit 56 unit K)



36 SARPRAS K)

760 ha K)

Termanfaatkan dan terkelolanya sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam bentuk WPT atau LPT yang layak dalam rangka pembangunan perdesaan di daerah perbatasan

e. Pembangunan Permukiman di Kawasan Transmigrasi

Termanfaatkan dan terkelolanya sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam bentuk WPT atau LPT yang layak dalam rangka pembangunan perdesaan di daerah tertinggal

6 SAPRAS

■ Sarana dan Prasarana Kawasan Perkotaan Baru Yang di siapkan

■ Lahan yang dibuka (Ha) 2.381 ha

■ Sarana dan Prasarana Kawasan Perkotaan Baru Yang di siapkan■ Luas Lahan Siap Bangun di Pusat Kawasan Perkotaan Baru

120 ha

II.L.026.28


2010INDIKATOR



■ Lahan yang dibuka (Ha) 3.225,6 ha 15.696,4 Ha K)

■ Jalan antar SKP dalam Kawasan Transmigrasi 0 km 64,2 km K)

§ Jalan antar Permu-kiman dalam SKP 0 km 116,8 K)

§ Jalan lingkungan dalam Permukiman (Km) 34,68 km 359,12 km K)


1.448 unit 8.038 unit K)




5 unit 30 unit K)



■ Sarana dan Prasarana Kawasan Perkotaan Baru Yang di siapkan

1.898 pkt 11.346 pkt K)

182 Ha K)

f. ■ Jumlah keluarga yang difasilitasi perpindahannya ke Kawasan Transmigrasi

3.926 kel 21.230 kel K) 382,1

■ Jumlah keluarga penduduk yang tertata terintegrasi dalam Kawasan Transmigrasi

11.615 kel 63.527 kel K)

■ Data administrasi kependudukan masyarakat di Kawasan Transmigrasi

3.926 kel 21.230 kel K)

■ Jumlah bantuan perbekalan yang diberikan kepada calon transmigran

3.926 kel 21.230 kel K)

■ Jumlah fasilitasi pelatihan calon transmigran 131 Aktn 708 Aktn K)

14.153 kel K)


7.744 kel 42.352 kel K)


2.617 kel 14.153 kel K)

■ Luas Lahan Siap Bangun di Pusat Kawasan Perkotaan Baru

30 ha

Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi

Termanfaatkan dan terkelolanya sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam bentuk WPT atau LPT yang layak dalam rangka pembangunan perdesaan di kawasan strategis

Terwujudnya persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup di Kawasan Transmigrasi dalam rangka pembangunan perdesaan di daerah tertinggal

2.617 kel■ Jumlah keluarga yang difasilitasi perpindahannya ke Kawasan Transmigrasi

Terwujudnya persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup di Kawasan Transmigrasi dalam rangka pembangunan perdesaan di daerah perbatasan

II.L.026.29


2010INDIKATOR




2.617 kel 14.149 kel K)

472 Aktn K)

8.850 kel K)


5.141 kel 26.771 kel K)

8.850 kel K)

8.850 kel K)

52 291 Aktn K)

Aktn

18.829,2


Terwujudnya persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup di Kawasan Transmigrasi dalam rangka pembangunan perdesaan di daerah strategis

TOTAL ALOKASI KEMENNAKERTRANS 2010-2014

87 Aktn

■ Jumlah keluarga yang difasilitasi perpindahannya ke Kawasan Transmigrasi

1.640 kel



1.640 kel

■ Jumlah fasilitasi pelatihan calon transmigran

1.640 kel

■ Jumlah fasilitasi pelatihan calon transmigran

II.L.026.30

2010

Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran, dokumen kepegawaian dan administrasi tata laksana, dokumen keuangan, dan dokumen perundangan yang tepat waktu dan tepat guna

85 100

Persentase peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan umum, humas dan penyuluhan sosial

85 100

II. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Menurunnya penyimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Persentase temuan penyimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ditindaklanjuti

50 100 111,0

III. Program Pemberdayaan Sosial Meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui pemberdayaan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial

50 100 4.547,6

Tersedianya akses kesempatan kerja dan berusaha, pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan dasar melalui KUBE (kelompok)

12.793 80.028 K)

Tersedianya akses perumahan dan permukiman melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (unit)

6.150 38.420 K)

Tersedianya permukiman dan infrastruktur (unit) 2.300 3.720

Pemberian jaminan hidup (KK) 4.270 7.010

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN SOSIAL


PROGRAM/KEGIATAN PRIORITASTOTAL ALOKASI

2010-2014 (Rp Miliar)

I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial


No SASARAN

Peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan manajemen yang efisien, efektif dan akuntabel.

2.981,3

2014INDIKATOR

TARGET

Penanggulangan Kemiskinan Tersalurkannya bantuan pemberdayaan masyarakat bagi fakir miskin dalam bentuk KUBE dan stimulan UEP.

738,2

1.

2. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial dasar bagi warga KAT

2.701,2

II.L.027.1

2010

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN SOSIAL

PROGRAM/KEGIATAN PRIORITASTOTAL ALOKASI

2010-2014 (Rp Miliar)

No SASARAN2014

INDIKATORTARGET

IV. Program Rehabilitasi Sosial Meningkatnya fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) penerima manfaat melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial.

Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial

50 100 4.054,3

1. Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak dan balita telantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Jumlah anak dan balita telantar, anak jalanan, anak cacat, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)

159.500 263.000 1.717,1

2. Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia telantar.

Jumlah lanjut usia telantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)

22.040 51.420 635,1

3. Rehabilitasi dan Perlindungan Penyandang Cacat

Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat.

Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)

34.900 75.640 1.293,7

V. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial.

Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial

50 100 13.490,8

1. Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Terpenuhinya kebutuhan darurat dan pelayanan sosial bagikorban bencana alam.

Jumlah korban bencana alam yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa)

40.000 247.900 K) 2.340,2

2. Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial Terpenuhinya kebutuhan darurat dan pelayanan sosial bagikorban bencana sosial.

Jumlah korban bencana sosial yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa)

43.000 266.900 K) 945,1

3. Bantuan Tunai Bersyarat Terlaksananya pemberian Bantuan Tunai Bersyarat bagi RTSM (PKH);

Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH (RTSM)

816.000 1.170.000 8.985,0

Peningkatan jumlah pekerja sosial dan tenaga kerja kesejahteraan sosial yang kompeten.

Persentase pekerja sosial dan tenaga kerja kesejahteraan sosial yang kompeten/ terlatih secara profesional

50 100

Peningkatan pemanfaatan data, informasi, hasil kajian, hasil penelitian sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program.

Persentase pemanfaatan data, informasi, hasil kajian, hasil penelitian sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program

50 100

25.608,2


Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembang-an Kesejahteraan Sosial

423,3

TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN SOSIAL 2010-2014

VI.

II.L.027.2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN

2010

Areal hutan produksi tertata dalam unit-unit pengelolaan berupa KPHP dan usaha pemanfaatan (IUPHHK-HA/HT/HHBK/RE/Jasling) Produksi dan diversifikasi usaha pemanfaatan pada hutan alam produksi meningkat (sebesar 5 % terdiri dari hasil hutan kayu/HHBK/Jasling) Kinerja usaha pemanfaatan hutan tanaman dan intesitas pemanfaatan hutan produksi meningkat (luas tanaman bertambah 3 juta Ha)

Penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan berjalan tertib sesuai ketentuan (PNBP meningkat 25%)Ekspor hasil hutan meningkat (50% produk bersertifikat legalitas kayu)Penambahan areal ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 3 juta ha

450.000 ha 3.000.000 ha

Penambahan areal tanaman pada hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 2,65 juta ha.

450.000 ha 2.650.000 ha

Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada 50 unit manajemen hutan tanaman

5 unit 50 unit

Produksi hasil hutan kayu/bukan kayu/jasa lingkungan sebesar 5 % 1% 5%

Unit IUPHHK bersertifikat PHPL meningkat 50 % 10% 50%50% produksi penebangan bersertifikat Legalitas Kayu 10% 50%Pengelolaan LOA oleh IUPHHK-HA/RE seluas 2,5 juta ha 300.000 ha 2.500.000 ha

1.587,9

249,5

275,7

Peningkatan produksi hutan tanaman

1. Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi Peningkatan investasi usaha pemanfaatan hutan produksi dan industri primer hasil hutan, serta peningkatan produksidan diversifikasi hasil hutan.

a. Peningkatan Pengelolaan Hutan Tanaman

b. Peningkatan Pengelolaan Hutan Alam Produksi

Peningkatan produksi dan diversifikasi hutan alam

INDIKATORTARGET


No. PROGRAM/PRIORITAS SASARAN(Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) 2014



(Rp Miliar)

II.L.029.1


2010INDIKATOR

TARGETNo. PROGRAM/PRIORITAS SASARAN(Hasil Outcomes/Output yang

diharapkan) 2014


(Rp Miliar)

Terbentuknya KPHP pada seluruh kawasan hutan produksi 20% 100%Tersedianya areal calon/usulan pemanfaatan hutan produksi dalam bentuk unit-unit usaha pada 26 provinsi.

20% 100%

PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 10%

2% 10%

Implementasi SIM PUHH secara online di seluruh unit management IUPHHK dan IPHHK

20% 100%

Pemenuhan bahan baku dari hutan tanaman dan limbah meningkat 75%

15% 75%

Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat 50%

10% 50%

Efisiensi penggunaan bahan baku industri meningkat sebesar 10% (rata-rata 2% per tahun)

2% 10%

Data dan informasi geospasial dasar tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judulIjin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi PNBP paling tinggi 300 unitRencana makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, pemanfaat, rehabilitasi hutan dan lahan dan penataan ruang sebanyak 4 judulTata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 Km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutanPenunjukan kawasan hutan provinsi terselesaikan 100%Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) di 28 propinsi

Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan

3.400 km 25.000 km

Keputusan penunjukan kawasan hutan propinsi selesai (100%) 20% 100%

Penetapan kelompok hutan yang telah selesai tata batas temu gelang sebanyak 75%

15% 75%

Rekomendasi tentang perubahan fungsi kawasan hutan terselesaikannya sebanyak 75%

15% 75%

Penanganan berupa penerbitan Surat keputusan tentang pelepasan kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75%

15% 75%

325,5

121,7

393,4

1.798,4

100,5

2. Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan

Terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal

a. Pengukuhan Kawasan Hutan Tata batas kawasan hutan serta terkendalinya perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan

e. Peningkatan usaha industri primer kehutanan Peningkatan ekspor industri hasil hutan

d. Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan

Penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan berjalan tertib sesuai ketentuan

areal hutan produksi tertata baik dalam kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) maupun unit-unit usaha pemanfaatan hutan produksi

c. Peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi

II.L.029.2


2010INDIKATOR


diharapkan) 2014


(Rp Miliar)

Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) di 28 provinsi

4 Prov 28 Prov

Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) di seluruh Indonesia

4 Prov 28 Prov

Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) di 28 provinsi

4 Prov 28 Prov

Peraturan perundang-undangan penyelenggaraan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) sebanyak 4 judul

2 Judul 4 Judul

Peta areal kerja dan peta pencadangan (IUPHHK-HT dan HA, HKm, HTR) selesai 90%.

15% 90%

Rencana makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi SDA, pemanfaatan, rehabilitasi hutan dan lahan, dan penataan ruang sebanyak 4 judul

1 judul 4 judul

Persetujuan substansi teknis kehutanan dalam revisi RTRWP di seluruh Indonesia

50% 100%

Bahan kebijakan perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan sebanyak 3 judul dan data strategis kehutanan sebanyak 5 judul.

2 judul 8 judul

Data dan informasi geospasial dasar tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul

1 judul 5 judul

Data dan informasi potensi kayu di kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul

1 judul 5 judul

Data dan informasi pendugaan carbon kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul

1 judul 5 judul

Basis data spasial sumberdaya hutan yang terintegrasi sebanyak 5 kali update

1 kali 5 kali

189,0

298,5

378,0d. Inventarisasi dan pemantauan sumberdaya hutan

Data dan informasi sumber daya hutan yang meliputi :hasil inventarisasi, pemantauan, pemetaan dan pengelolaan jaringan data spasial

c. Penyusunan rencana makro kawasan hutan Perencanaan kawasan hutan secara optimal yang meliputi rencana makro kawasan hutan, penataan ruang, statistik dan pengemhangan jaringan komunikasi data kehutanan

b. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Terwujudnya pengelolaan kawasan hutan dalam unit-unit pengelolaan, baik kawasan hutan konservasi, hutan produksi maupun hutan lindung

II.L.029.3


2010INDIKATOR


diharapkan) 2014


(Rp Miliar)

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan kompensasi penerimaan bukan pajak (PNBP) paling tinggi 80% dari pemohon

16% 80%

Wajib bayar tertib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%

15% 80%

Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 32 provinsi

6 Prov 32 Prov

Peraturan perundangan untuk pengendalian dan penertiban penggunaan kawasan hutan tanpa ijin sebanyak 1 judul

1 Judul 1 Judul

Taman nasional dan kawasan konservasi lainnya yang potensi keanekaragaman hayatinya tinggi, terdapat spesies langka dan flagship, atau mempunyai fungsi pelindung hulu sungai, dan atau memiliki potensi wisata alam signifikan, sudah dapat mandiri dalam arti mampu menghasilkan uang untuk membiayai program pengembangan konservasi

Populasi keanekaragaman hayati dan spesies yang terancam pubah meningkat 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai kondisi biologis dan kesediaan habitatKasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar(TSL) ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran hutan ) penanganannya terselaikan minimal 75%Hotspot (titik api) di pulau Kalimantan, pulau Sumatera, dan pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahunMeningkatnya destinasi wisata alam yang dapat berperan dalam pasar wisata nasionalKonflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB, dan HL) menurun sebanyak 5%

1% 5%

Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 10%.

2% 10%

Penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng)

2 Prov 12 Prov

Restorasi ekosistem kawasan konservasi, 1 paket per tahun 1 paket 5 paket K)

53,5

1.381,3

Biodiversity dan ekosistemnya berperan signifikansebagai penyangga ketahanan ekologis danpenggerak ekonomi riil serta pengungkit martabatbangsa dalam pergaulan global

a. Pengembangan Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial

Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan 50unit taman nasional dan 477 unit kawasankonservasi lainnya (CA, SM, TB, dan HL) danekosistem esensial.

e. Pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan

terlaksananya penggunaan kawasan hutan sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan yang berlaku

3. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan

6.715,2

II.L.029.4


2010INDIKATOR


diharapkan) 2014


(Rp Miliar)

Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL,illegal, penambangan illegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 75%

15% 75%

Tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun

25% 76,30%

Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikannya sebanyak 20%

4% 20%

Populasi keanekaragaman hayati dan spesies terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai kondisi biologis dan kesediaan habitat

0% 3%

Penangkaran dan pemanfaatan jenis keanekaragaman hayati secara lestari meningkat 5%

1% 5%

Kerjasama internasional dan konvensi di bidang konservasi keanekaragaman hayati sebanyak 1 paket per tahun

1 paket 1 paket

Terselenggaranya skema DNS Kehutanan, 1 paket per tahun 1 paket 5 paket K)

Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun.

20% 67,20%

Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dibandingkan kondisi tahun 2008

10% 50%

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS

6 DAOPS 30 DAOPS

Pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 60% dibandingkan tahun 2008, dan ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru sebanyak 25 unit.

5 Unit 25 Unit

PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008.

20% 100%

Peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi tertentu meningkat menjadi minimal Rp 800.000,00 per bulan per kepala keluarga (atau sebesar 30%) melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.

6% 30%

464,7e. Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam

Meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan danwisata alam

c. Pengembangan konservasi spesies dan genetik Meningkatnya kualitas konservasikeanekaragaman hayati dan produk tumbuhan dansatwa liar

d. Pengendalian kebakaran hutan Meningkatkan sistem pencegahan pemadaman,penanggulangan, dampak kebakaran hutan danlahan

b. Penyidikan dan Perlindungan Hutan Meningkatnya pengamanan kawasan hutan, hasilhutan dan jaminan terhadap hak negara atas hutan

836,6

462,9

1.275,0

II.L.029.5


2010INDIKATOR


diharapkan) 2014


(Rp Miliar)

Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrove, gambut dan rawa pada DAS Prioritas seluas 2,5 juta ha. Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha.Fasilitasi pembangunan hutan rakyat untuk bahan baku industri pertukangan seluas 250.000 ha.Fasilitasi penetapan areal sumber benih di seluruh bioregion seluas 6.000 ha, dan pengelolaan areal sumber benih yang telah ada seluas 4.500 ha. Rencana pengelolaan DAS terpadu pada 108 unit DAS prioritas.

Fasilitasi penetapan areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha.

Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 800.000 ha.

160.000 Ha 800.000 Ha

Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500.000 ha.

100.000 Ha 500.000 Ha

Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5000 ha. 1.000 Ha 5.000 Ha

Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha

60.000 Ha 295.0006 Ha

Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha

400.000 Ha 2.000.000 Ha

Fasilitasi 500 kelompok/unit ijin usaha pengelolaan HKm 100 Klpk 500 Klpk

Fasilitasi 50 unit kemitraan usaha HKm 10 Unit 50 Unit

Fasilitasi dukungan kelembagaan ketahanan pangan di 32 provinsi 4 Prov 32 Prov

Fasilitasi pembangunan hutan rakyat Kemitraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 250.000 Ha

50.000 Ha 250.000 Ha

Fasilitasi pembentukan dan berfungsinya sentra HHBK Unggulan di 30 kabupaten

6 Kab 30 Kab

Areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha 100.000 Ha 500.000 Ha

c. Pengembangan perbenihan tanaman hutan ketersediaan materi genetik, sumber benih, dan benih berkualitas yang memadai

Areal sumber benih seluas 4.500 ha terkelola secara baik 4.500 Ha 4.500 Ha 109,5

6.239,2meningkatnya pengelolaan hutan melaluipemberdayaan masyarakat

b. Pengembangan Perhutanan Sosial

4. Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Berkurangnya lahan kritis pada DAS Prioritassehingga dapat mengurangi resiko bencana alam,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatdalam usaha komoditas kehutanan

a. Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas

berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi danreklamasi hutan

8.222,5

16.131,0

II.L.029.6


2010INDIKATOR


diharapkan) 2014


(Rp Miliar)

Fasilitasi pembangunan areal sumber benih seluas 6.000 ha 1.200 Ha 6.000 Ha

Pengembangan Seed for People 1 paket per tahun 1 paket 5 paket K)

Pengembangan sentra bibit 1 paket/tahun 1 paket 5 paket K)

Rencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas 22 DAS 108 DAS

Terbangunnya base line data pengelolaan DAS di 36 BPDAS 7 BPDAS 36 BPDAS

Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS 7 BPDAS 36 BPDAS

Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna untuk bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judulIptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan tanaman dan HHBK sebanyak 6 judulIptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judulIptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pegguna bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judulIptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul

20% 100%

Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul.

20% 100%

5. Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan

Minimal 60% hasil penelitian dan pengembangan kehutanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan ilmu pengetahuan, termasuk pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim

a. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim.

Ketersediaan dan termanfaatkan iptek dasar danterapan bidang lansekap hutan, adaptasi danmitigas perubahan iklim, dan kebijakan kehutanan

d. Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan DAS

Terselenggaranya pengelolaan DAS secaraterpadu pada DAS priorutas

721,9

113,4

1.109,2

II.L.029.7


2010INDIKATOR


diharapkan) 2014


(Rp Miliar)

Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS, 7 judul.

20% 100%

Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul.

20% 100%

Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul

20% 100%

Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul

20% 100%

Iptek dasar dan terapan bidang hutan tanaman dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebanyak 6 judul

20% 100%

Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan tanaman dan HHBK sebanyak 6 judul

20% 100%

6. Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan

2.976,7

Penyelenggaraan SMK kehutanan 1.440 siswa 285 siswa 1.440 siswa

Diklat teknis dan administrasi 15.000 orang peserta 3.000 orang 15.000 orang

Karyasiswa lulus studi S2/S3 sebanyak 325 orang siswa 65 siswa 325 siswa

Sertifikasi ISO 9001 : 2007 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan sebanyak 5 unit

0 unit 5 unit

Pembentukan 500 kelompok masyarakat produktif mandiri 100 Klpk 500 Klpk

Peningkatan kapasitas 4.500 orang penyuluh kehutanan 900 Org 4.500 Org

Kampanye Indonesia Menanam (KMI) pada 33 provinsi 33 Prov 33 Prov

Kemitraan/jejaring kerja penyuluhan kehutanan sebanyak 5 paket 1 Paket 5 Paket

7 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan

215,5

30.533,9


ketersediaan dan pemanfaatan IPTEK dasar dan terapan hutan tanaman

Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat

f. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan Lainnya

Meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM Depratemen Kehutanan serta SDM kehutanan lainnya (Pemda dan Masyarakat)

g.. Penyuluhan kehutanan

d. Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Produktivitas Hutan

c. Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan ketersediaan dan termanfaatkannya IPTEK dasardan terapan bidang pengolahan hasil hutan

b. Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Alam.

tersedia dan termanfaatkannya Iptek dasar dan terapan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam

158,2

TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN KEHUTANAN 2010 – 2014

761,2

407,2

120,2

109,7

II.L.029.8

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2010

1 Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan

Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton) 5.384.740 5.500.000 8.144,8

Jumlah pendapatan nelayan:- pendapatan nelayan pemilik/bulan (Rp) 1.769.220 2.441.550- pendapatan nelayan buruh/bulan (Rp) 601.730 1.200.000

a. Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) Meningkatnya Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang terjamin ketersediaan sumber daya ikan dengan data dan pengelolaan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.

• Jumlah lokasi pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pengkayaan SDI

· 6 prov 33 prov 354,6

• Jumlah ekosistem PUD yang teridentifikasi (8 prov per tahun)

8 prov 40 prov K)

• Jumlah peraian teritorial dan kepulauan yang teridentifikasi sumber dayanya

1 WPP 11 WPP 33 prov

• Jumlah ZEEI yang teridentifikasi sumber dayanya 11 prov 27 prov K)

b. Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan

Terwujudnya kecukupan kapal perikanan Indonesia (yang laik laut, laik tangkap dan laik simpan), alat penangkap ikan (yang sesuai SNI) dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP

Jumlah dan jenis kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan

500 unit 700 unit 384,0

2014


INDIKATORTARGET


NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TOTAL ALOKASI

2010-2014 (Rp Miliar)

II.L.032.1


2010 2014INDIKATOR

TARGETNO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN


(Rp Miliar)

Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar

600 unit 2.929 unit

Jumlah awak kapal perikanan yang memenuhi standar kompetensi

60 orang 240 orang

c. Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Meningkatnya pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima di pelabuhan perikanan dengan fasilitas penunjang produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar.

Jumlah pelabuhan perikanan dengan fokus pembangunan di lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial

968 unit 988 unit 6.084,8

Jumlah penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan sesuai dengan rencana induk

35 Lokasi 190 Lokasi K)

Jumlah pelabuhan perikanan yang mempunyai Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP)

10 50

d. Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan

Meningkatnya pelayanan prima dan ketertiban usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di setiap WPP secara akuntabel dan tepat waktu.

Jumlah keabsahan dan kelengkapan dokumen usaha perikanan tangkap

8.000 SIUP, SIPI/SIKPI 12.000 SIUP, SIPI/SIKPI

200,9

Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.500 4.500

Jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketersediaan sumber daya ikan di setiap WPP

4.900 SIPI 8.900 SIPI

II.L.032.2


2010 2014INDIKATOR



(Rp Miliar)

e. Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil

Jumlah kawasan potensi perikanan tangkap yang menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable serta realisasi investasi usaha perikanan tangkap.

Jumlah kawasan minapolitan potensi perikanan tangkap yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri.

1 PP 5 PPI 1 PP 5 PPI 454,1

Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri.

999 KUB 1.800 KUB

Jumlah usaha perikanan tangkap yang memenuhi kelayakan usaha dan bankable

999 KUB 1.800 KUB

2 Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu hasil perikanan budidaya.

Volume produksi perikanan budidaya (ton) 5.376.200 16.891.000 4.331,4

Benih ikan 36 miliar ekor Benih ikan 256 miliar ekor

K)

Bibit rumput laut 267.280 ton

Bibit Rumput laut 2,8 juta ton

K)

76 kab/kota 238 kab/kota- Payau : 45 kawasan - Payau : 145

kawasan- Tawar : 76 kawasan - Tawar : 238

kawasan- Laut : 56 kawasan - Laut : 158

kawasana Pengembangan Sistem Produksi

Pembudidayaan Ikan Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan mutu terjamin dan data akurat.

Jumlah produksi perikanan budidaya air tawar. 1,4 juta ton 4,6 juta ton 620,8

Jumlah produksi perikanan budidaya air payau. 1.137.920 ton 2.022.220 ton Jumlah produksi perikanan budidaya laut 2.846.475 ton 10.288.175 ton

Jumlah usaha perikanan budidaya yang bersertifikat dan memenuhi standar.

1.000 unit 7.000 unit

Jumlah benih dengan mutu terjamin.

Jumlah kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana sesuai kebutuhan.

II.L.032.3


2010 2014INDIKATOR



(Rp Miliar)

6,5 juta ekor induk 52,2 juta ekor induk K) 534,3

267.280 ton 2,7 juta ton K)

Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat dan benih yang memenuhi standar

51 unit 404 unit K)

Lab. Kualitas air : 25 unit Lab. Kualitas air : 48 unit

678,3

Lab. HPI (hama penyakit ikan) : 20 unit

Lab. HPI : 35 unit

Lab. Residu : 9 unit Lab. Residu : 25unit

Jumlah kawasan perikanan budidaya yang sehat serta persentasi jenis biota perairan yang dikonservasi.

350 kab 450 kab

157 kelompok 3.388 kelompok 466,4

394 orang 2.364 orang936 unit usaha 4.948 unit usaha

19 Lab uji; 3 LSSM (lembaga sertifikat sistem

mutu)

43 Lab uji

15 LSSMe. Pengembangan Sistem Prasarana dan

Sarana Pembudidayaan Ikan Kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana sesuai kebutuhan.

Luas lahan budidaya sesuai target produksi disertai data potensi yang akurat.

1.115.666 Ha, 70 potensi kawasan

1.365.416 Ha, 150 potensi kawasan

667,5

Jumlah produksi induk unggul.b. Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan Terpenuhinya kebutuhan benih untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin dan data akurat.

c. Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan

Kawasan perikanan budidaya yang sehat serta produk perikanan yang aman dikonsumsi.

Jumlah laboratorium uji yang memenuhi standar teknis.

d. Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan

Kawasan potensi perikanan budidaya menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable .

Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan dan jumlah tenagakerja yang memiliki kopetensi.

Jumlah usaha perikanan budidaya yang memperoleh SNI serta jumlah lembaga sertifikasi yang terakreditasi

II.L.032.4


2010 2014INDIKATOR



(Rp Miliar)

f. Pengawalan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya

Sentra produksi perikanan budidaya yang memiliki komoditas unggulan dan menerapkan teknologi inovatif.

Persentase unit usaha yang mendapatkan pelayanan sertifikasi sesuai standar dengan informasi yang akurat.

100% 100% 1.109,5

3,2% pangsa ekspor 3,2% pangsa ekspor 1.585,2

6 ragam produk ekspor 11 ragam produk ekspor

US$ 2,9 Milyar nilai ekspor

US$ 5 miliar nilai ekspor

1,38 juta ton volume ekspor

2,43 juta ton volume ekspor

0,28 juta ton volume impor 0,49 juta ton volume impor

a. Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan

Meningkatnya volume produk olahan hasil perikanan dengan kemasan dan mutu terjamin

Jumlah sarana prasarana pengolahan sesuai target produksi pengolahan

58 lokasi 84 lokasi 245,5

Jumlah sentra pengolahan 5 lokasi 25 lokasi K)

Volume produksi dari UKM 2,3 juta ton 2,8 juta tonb. Fasilitasi Pengembangan Jaminan Mutu dan

Keamanan Hasil PerikananMeningkatnya unit penanganan, pengolahan dan distribusi hasil perikanan yang memperoleh sertifikasi sesuai standar nasional dan internasional

Jumlah laboratorium sertifikasi yang memiliki sarana prasarana sesuai standar mutu laboratorium

17 lab 40 lab K) 233,8

Jumlah kegiatan penanganan, pengolahan, distribusi dan pengujian mutu hasil perikanan yang memperoleh SNI dan persyaratan internasional

179 SNI 1.095 SNI K)

Jumlah laboratorium uji mutu hasil perikanan yang memperoleh akreditasi dari KAN

17 lab 40 lab K)

Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan hasil perikanan yang bersertifikasi

424 UPI 1.768 UPI K)

Jumlah pangsa pasar ekspor, penambahan jumlah ragam produk ekspor, nilai ekspor atau volume ekspor, serta jumlah impor terkendali sesuai standard dan kebutuhan.

Meningkatnya produk olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, distribusi dan akses pasar hasil perikanan

3 Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

II.L.032.5


2010 2014INDIKATOR



(Rp Miliar)

18 TPI 271 TPI K) 590,9 7.061 pasar 35 ribu pasar K)

Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)


d. Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan

Meningkatnya jumlah pangsa pasar ekspor perikanan

Jumlah penambahan negara tujuan ekspor 3 5 94,1

Jumlah UKM binaan yang berpotensi ekspor 50 50e. Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan

Sistem Usaha dan Investasi Perikanan Meningkatnya jumlah nilai investasi (PMA dan PMDN) bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan jumlah unit pengolahan ikan yang memenuhi standar ketenagakerjaan

Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memenuhi standar ketenagakerjaan sesuai SKKNI

430 UPI 3.860 UPI K) 244,9

4 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Meningkatnya penataan dan pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat

Jumlah kawasan pesisir yang tahan terhadap ancaman kerusakan, memiliki infrastruktur dasar serta jumlah ragam dan volume produk kelautan yang dikembangkan

10 kawasan, 2 kapal, 50 ribu ton

140 kawasan 12 kapal

500 ribu ton

K) 3.856,0

Jumlah kawasan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini serta terkendali pemanfaatannya

23 kawasan 145 kawasan K)

800.000 usaha 2.000.000 usaha

120 unit 300 unit

c. Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan

Meningkatnya jumlah desa yang memiliki pasar yang mampu memfasilitasi penjualan hasil perikanan dan tingkat konsumsi ikan

Jumlah pelelangan ikan dan pasar ikan yang berfungsi sesuai standar

Jumlah kelompok usaha mikro yang mandiri serta jumlah usaha mikro di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

II.L.032.6


2010 2014INDIKATOR



(Rp Miliar)

a. Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis

Terkelolanya 20% kawasan ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove dan 15 jenis biota perairan yang terancam punah

kawasan konservasi laut dan kawasan konservasi perairan tawar dan payau yang dikelola secara berkelanjutan seluas 4,5 juta ha

900 ribu ha 4,5 juta ha K) 745,4

Jumlah kawasan konservasi dan jenis biota perairan dilindungi yang diidentifikasi dan dipetakan secara akurat.

9 Kawasan dan 3 jenis 9 Kawasan dan 3 jenis

b. Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Tersedianya 145 rencana zonasi nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota, 50 masterplan minapolitan, 30 masterplan kluster pulau-pulau kecil bernilai ekonomi tinggi serta 12 master plan kawasan sentra produksi kelautan

Jumlah kawasan laut dan pesisir yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini

6 kawasan 50 kawasan K) 481,1

Jumlah kawasan pulau-pulau kecil yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini

23 kawasan 145 kawasan K)

c. Pendayagunaan Pesisir dan Lautan Jumlah luasan kawasan pesisir rusak yang pulih kembali.

60 ha 5.000 ha K) 404,5

Jumlah ragam dan volume produk kelautan yang dikembangkan pada kawasan pesisir dan lautan.

- BMKT 2 kapal 12 kapal K)

- Garam 50 ribu ton 500 ribu ton K)

- Deep sea water 200 ribu liter 7,2 juta liter K)

Terkelolanya 50 Kawasan minapolitan yang tahan terhadap ancaman kerusakan dan mempunyai infrastruktur dasar, serta 3 produk kelautan

II.L.032.7


2010 2014INDIKATOR



(Rp Miliar)

d. Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Terwujudnya 200 pulau kecil yang memiliki infrastruktur mamadai, ekosistem baik, siap terhadap bencana, dan 25 di antaranya terinvestasi

Jumlah pulau kecil yang diidentifikasi dan dipetakan potensinya secara akurat termasuk pulau-pulau kecil terluar

20 pulau 205 pulau K) 578,5

Jumlah pulau kecil yang memiliki infrastuktur memadai secara terintegrasi termasuk pulau-pulau kecil terluar

20 pulau 205 pulau K)

e. Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah kelompok usaha mikro di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang bankable.

1.300,6

- Pengembangan sarana usaha Mikro LKM 100 unit 100 unit- Dana Pemberdayaan Masyarakat Desa/PNPM MK 120 kab/kota 120 kab/kota

- Tenaga pendamping 480 orang 480 orang- Kelompok Usaha Mikro 800.000 usaha 800.000 usaha

5 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Indonesia bebas Illegal, Unreported & Unregulated (IUU) Fishing serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan

Persentase wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU fishing

62% 100% 3.049,6

Persentase pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan yang divonis secara akuntabel dan tepat waktu serta persentase penurunan tindak pidana kelautan dan perikanan

55% 100%

a Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Meningkatnya usaha perikanan yang sesuai ketentuan

Jumlah usaha penangkapan ikan di wilayah bagian barat yang sesuai ketentuan

280 kapal 2.680 kapal 170,1

Jumlah usaha penangkapan ikan di wilayah bagian timur yang sesuai ketentuan

180 kapal 1.712 kapal

Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian 2 juta usaha skala mikro di seluruh kawasan minapolitan pesisir, beroperasinya sarana usaha mikro di 300 kabupaten/kota pesisir.

II.L.032.8


2010 2014INDIKATOR



(Rp Miliar)

b Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Meningkatnya wilayah perairan Indonesia yang bebas kegiatan ilegal dan merusak

Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan

4 wilayah 27 wilayah 87,0

Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran

7 wilayah perairan 40 wilayah perairan

c Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas

Meningkatnya wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU fishing

Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian barat bebas IUU Fishing

3 WPP 5 WPP 1.617,3

Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian timur bebas IUU Fishing

6 WPP 6 WPP

d Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pemantuan Kapal Perikanan

Jumlah pemenuhan sarana pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu

536,9

Kapal Pengawas 0 55 K)

Speedboat 15 137 K)

Stasiun Radar Satelit 0 0 K)

Transmitter VMS 0 1 K)

Pemenuhan prasarana pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu

Kantor dan Bangunan Pengawas 5 30 K)

Dermaga 2 27 K)

Pos Pengawas 15 70 K)

e Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan

Meningkatnya pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan yang divonis secara akuntabel dan tepat waktu serta persentase penurunan tindak pidana kelautan dan perikanan

Jumlah Kapal yang diperiksa 4000 40.164 K) 93,5

Terpenuhinya sarana dan prasarana pengawasan dengan rancang bangun dan sistem pemantauan yang terintegrasi dan tepat sasaran

II.L.032.9


2010 2014INDIKATOR



(Rp Miliar)

6 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan

Termanfaatkannya hasil riset dan inovasi IPTEK kelautan dan perikanan

Jumlah inovasi IPTEK yang : memperoleh pengakuan (HKI, SNI, dan Penghargaan), direkomendasikan dan mempunyai model penerapan

IPTEK yang memperoleh pengakuan (HKI, SNI, penghargaan) 3 buah

IPTEK yang memperoleh

pengakuan (HKI, SNI,

penghargaan)13 buah

K) 2.721,7

Hasil riset yang menjadi rekomendasi basis kebijakan dan di publikasikan

5 36 K)

a. Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Tangkap

Wilayah perairan Indonesia yang teridentifikasi potensi produksi, karakteristik, kebutuhan konservasi SDInya serta jumlah inovasi teknologi dan rekomendasi pengelolaannya.

Jumlah rekomendasi pengelolaan 6 buah 23 buah K) 413,0

K) 434,4

2 10 K) 242,8 9 45 K)

Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan

Rekomendasi dan inovasi teknologi perlindungan pantai, energy terbarukan, pengawasan, eksplorasi, eksploitasi, instrumentasi kelautan, maritim, mitigasi/adaptasi bencana dan perubahan iklim yang meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya kelautan

Jumlah rekomendasi dan inovasi teknologi perlindungan, pengawasan, eksplorasi, eksploitasi, instrumentasi kelautan, maritim, mitigasi/adaptasi bencana dan perubahan iklim yang meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan

b. Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Budidaya

Jumlah rekomendasi yang meningkatkankan efisiensi produksi, ragam varietas baru/unggul, kualitas dan keamanan komoditas unggulan

HKI (Hak Kekayaan Intelektual), rekomendasi, inovasi teknologi dan produk biologi yang meningkatkan efisiensi produksi, ragam, kualitas dan keamanan komoditas unggulan.

255

c.

II.L.032.10


2010 2014INDIKATOR



(Rp Miliar)

Rekomendasi dan/atau model pemanfaatan: 3

Rekomendasi dan/atau model pemanfaatan: 15

K) 260,7

1paket data terkait fenomena alam laut, 5

paket data terkait SDNH, pesisir, dan laut

5 paket data terkait fenomena alam laut, 25 paket data terkait SDNH, pesisir, dan

laut

K)

e. Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan

HKI, rekomendasi serta inovasi teknologi dan bioteknologi yang meningkatkan efisiensi pengolahan secara optimal, ragam, nilai tambah, kualitas dan keamanan produk unggulan/ prospektif.

Jumlah HKI (Hak Kekayaan Intelektual), rekomendasi serta inovasi teknologi dan bioteknologi yang meningkatkan efisiensi pengolahan secara optimal, ragam, nilai tambah, kualitas dan keamanan produk unggulan/ prospektif.

Paket Teknologi: 3 Paket Teknologi: 16, HKI :2

K) 241,9

Rekomendasi: 4 bh Rekomendasi: 20 bh K) 206,2

Model pengembangan: 4 bh

Model pengembangan:

20bh

K)

7 Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan

SDM KP memiliki kompetensi sesuai kebutuhan Lulusan pendidikan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dan dapat diserap untuk kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha dan dunia industri

980 orang 5.600 orang K) 2.348,2

Jumlah rekomendasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan dan model pengembangan usaha dan pemasaran berbasis minapolitan

Jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatannya, serta Jumlah paket data terkait dengan fenomena alam dan sumber daya non hayati di wilayah pesisir ,laut, serta pulau-pulau kecil

d. Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Nonhayati Pesisir dan Laut

Wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang teridentifikasi potensi, karakteristik, kebutuhan konservasi SDNHL dan fenomena alamnya serta jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatannya.

f. Penelitian dan Perekayasaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Rekomendasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan dan model pengembangan usaha dan pemasaran berbasis minapolitan.

II.L.032.11


2010 2014INDIKATOR



(Rp Miliar)

a. Pelatihan Kelautan dan Perikanan Terselenggaranya pelatihan yang sesuai standar serta persentase lulusan yang meningkat kinerjanya sesuai standar kompetensi dan kebutuhan pasar

Jumlah lulusan pelatihan yang sesuai standar serta jumlah lulusan yang meningkat kinerjanya sesuai standar kompetensi dan kebutuhan pasar

6.160 masyarakat 1.103 aparatur

15000 masyarakat 2200 aparatur

347,6

b. Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Meningkatnya kawasan potensi perikanan yang memiliki kelompok pelaku utama yang mandiri dalam mengembangkan usaha perikanan

Jumlah kelompok potensi perikanan yang disuluh 300 Kelompok di 50 kawasan

700 kelompok di 50 kawasan

447,1

c. Pendidikan Kelautan dan Perikanan Terpenuhinya tenaga terdidik kompeten sesuai standar dan kebutuhan serta prioritas nasional

Jumlah lulusan pendidikan yang kompeten sesuai standard dan kebutuhan serta prioritas nasional

1.400 orang 7000 orang K) 963,4

8 Pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur DKP

Pengelolaan administrasi, keuangan, BMN, SPIP dan Tindak Lanjut Temuan satker lingkup DKP yang akuntabel dan tepat waktu

Persentase satker lingkup DKP yang melaksanakan pengelolaan administrasi, keuangan, BMN, SPIP dan Tindak Lanjut Temuan yang akuntabel dan tepat waktu

30% 70% 278,7

9 Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DKP

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup DKP

4.105,3

a Pembinaan dan Koordinasi Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi DKP

Persentase pemenuhan peraturan perundang-undangan serta efektivitas dan kemutakhiran hukum laut, perjanian, perizinan, organisasi dan tata laksana sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global, serat pelayanan bantuan hukum yang akuntabel

50% 90% 66,0

II.L.032.12


2010 2014INDIKATOR



(Rp Miliar)

b Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan

Persentase media pembawa hama penyakit ikan impor, ekspor dan antar area yang bebas hama penyakit ikan karantina dengan laboratorium karantina yang sesuai standar OIE dan SNI

63,34% 83,4% 1.702,0

30.420,8


TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2010-2014

II.L.032.13

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

2010

I PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

59.949,6

1 Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, 15.625,5 Jumlah waduk dan embung/situ yang dibangun sebanyak 12 waduk dan 158 embung/situ

1 waduk selesai dibangun; 5 wadukdalam pelaksanaan pembangunan; 20 embung/situ selesai dibangun

11 waduk selesai dibangun; 1 waduk dalam pelaksanaan pembangunan; 158 embung/situ selesai dibangun

K))

6.481,3

Jumlah waduk, embung/situ yang direhabilitasi sebanyak 29 waduk dan 298 embung/situ

2 waduk selesai di rehabilitasi, 9 waduk dalam pelaksanaan rehabilitasi dan 37 embung/situ selesai direhabilitasi

29 waduk selesai di rehabilitasi, dan 298 embung/situ selesai direhabilitasi K))

1.845,3

Jumlah waduk/embung/situ yang dioperasikan dan dipelihara sebanyak 182 waduk/embung/situ

182 waduk/embung/situ 166 waduk/embung/situ 1.320,0

Jumlah kawasan sumber air yang di konservasi sebanyak 15 kawasan

9 kawasan 15 kawasan K)) 645,0

Jumlah waduk yang dibangun di DAS Bengawan Solo (7 waduk )

1 Waduk Bendo (Ponorogo) 900,0

1 Wadung Gondang (sragen) 306,0 Penyelesaian 1 Waduk Gonggang 1 Waduk Gonggang 20,0

1 Waduk Kresek (Madiun) 457,0


1 Waduk Bendo (Ponorogo)

1 Wadung Gondang (Sragen)

1 Waduk Kresek (Madiun)


No. PROGRAM/KEGIATAN PRIORITASSASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang

diharapkan) INDIKATORTARGET

2014

Terkendalinya bahaya banjir, meningkat dan terjaganya ketersediaan air di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo

Meningkatnya ketersediaan dan terjaganya kelestarian air dengan kapasitas 12 miliar m3

1 II.L.033.1


2010




2014

1 Waduk Kedung Bendo (Pacitan)

553,0

1 Waduk Kendang (Blora) 107,0 1 Waduk Pidekso (Wonogiri) 1.350,0

Prasarana sumber daya air di DAS Bengawan Solo yang direhabilitasi

Tertanganinya Sedimen Waduk Wonogiri dan Konservasi DAS Keduang

1.060,0

Rehabilitasi 7 Waduk (Prijetan, Cengklik, Tlogo Ngebel, Banjar Anyar, Tlego Sarangan, Kedung Uling, Gonggang)

106,0

Terehabilitasi Embung / Waduk Lapangan

105,0

terpeliharanya waduk di DAS Bengawan Solo

Terlaksananya operasi WS dan Pemeliharaan Infrastruktur SDA Bengawan Solo

180,0

terlaksananya konservasi di DAS Bengawan Solo

Terkonservasinya 2 Kali (Kali Tirtomoyo & Kali Asin)

130,0

Terkonservasinya arboretum Sumber Daya Air Bengawan Solo

60,0

1 Waduk Pidekso (Wonogiri)

1 Waduk Kedung Bendo (Pacitan)

Penanganan Sedimen Waduk Wonogiri dan Konservasi DAS KeduangRehabilitasi 7 Waduk (Prijetan, Cengklik, Tlogo Ngebel, Banjar Anyar, Tlego Sarangan, Kedung Uling, Gonggang)

Rehabilitasi Embung / Waduk LapanganOperasi WS dan Pemeliharaan Infrastruktur SDA Bengawan Solo

2 II.L.033.2


2010




2014

2 22.509,0 Luas layanan jaringan irigasi yang ditingkatkan (129,38 ribu hektar)

115 ribu hektar 129,38 ribu hektar K)) 2.924,5

Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi (1,34 juta hektar)

200 ribu hektar 1,34 juta hektar K)) 13.000,0

Luas layanan jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara (2,315 juta hektar)

2,315 juta hektar 2,315 juta hektar 2.000,0

Luas layanan jaringan rawa yang ditingkatkan (10 ribu hektar)

10 ribu hektar 10 ribu hektar 60,0

Luas layanan jaringan rawa yang direhabilitasi (450 ribu hektar)

85 ribu hektar 450 ribu hektar K)) 1.700,0

Luas layanan jaringan rawa yang dioperasikan dan dipelihara (1,2 juta hektar)

800 ribu hektar 1,2 juta hektar K))

1.000,0

Jumlah sumur air tanah yang dibangun (70 sumur air tanah)

70 sumur air tanah 70 sumur air tanah 77,0

Jumlah sumur air tanaha yang direhabilitasi (1.875 sumur air tanah) untuk mengairi areal seluas 37.500 hektar

230 sumur air tanah 1.875 sumur air tanah

K))

615,8

Jumlah sumur air tanah yang dioperasikan dan dipelihara (2.192 sumur air tanah) untuk mengairi areal seluas 43.840 hektar

425 sumur air tanah 2.192 sumur air tanah

K))

219,2

Luas layanan jaringan tata air tambak yang dibangun / ditingkatkan (seluas 1.000 hektar)

1.000 hektar 1.000 hektar 7,5

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Meningkatnya dan terjaganya kualitas dan cakupan layanan pada 2,55 juta hektar daerah irigasi, 1,21 juta daerah rawa dan pemanfaatan air tanah untuk irigasi seluas 44,89 ribu hektar

3 II.L.033.3


2010




2014

Luas layanan jaringan tata air tambak yang direhabilitasi (seluas 175 ribu hektar)

4.000 hektar 175.000 hektar K))

525,0

berkembangnya daerah irigasi dan drainase diDAS Bengawan Solo Berkembangnya DI & Drainase

Bengawan Jero / rawa Jero

380,0

6.349,4 Kapasitas air baku yang ditingkatkan sebesar 43,4 m3/det

7,6 m3/det 43,4 m3/det K)) 5.549,4

Kapasitas parasarana air baku yang direhabilitasi sebesar 12,3 m3/det

2,5 m3/det 12,3 m3/det K)) 700,0

Kapasitas prasarana air baku yang terjaga sebesar total 44,8 m3/det

5,5 m3/det 44,8 m3/det K)) 100,0

4 15.465,6 Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dibangun (216 km)

168 km 216 km K)) 2.508,6

Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang direhabilitasi (386 km)

139 km 386 km K)) 3.745,0

Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara (2.000 km) untuk mengamankan kawasan seluas 35,7 ribu hektar

700 km 2.000 km

K))

927,5

Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dibangun (28 buah) untuk mengendalikan lahar/sedimen dengan volume 16 juta m3

28 buah 28 buah 116,5

3 Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Meningkatnya layanan prasarana air baku dengan kapasitas 43.4 m3/det dan terjaganya layanan air baku dengan kapasitas 44.8 m3/det

Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi danPengamanan Pantai

Terlindunginya kawasan seluas 48,66 ribu hektar dari bahaya banjir dan terlindunginya kawasan pantai sepanjang 80 km dari abrasi pantai serta terkendalinya 16 juta m3 lahar gunung berapi/sedimen

4 II.L.033.4


2010




2014

Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang direhabilitasi (85 unit) untuk mengendalikan lahar/sedimen dengan volume 6 juta m3

4 buah 85 buah

K))

145,0

Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dioperasikan dan dipelihara (150 unit) untuk mengendalikan lahar/sedimen dengan volume 12 juta m3

10 buah 150 buah

K))

75,0

Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun (30 km)

30 km 30 km 200,0

Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang direhabilitasi (50 km)

3 km 50 km K)) 278,5

Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dipelihara (50 km )

30 km 50 km K)) 50,0

Diselesaikannya pembangunan kanal timur paket 22 s/d 29

7 Paket 7 paket 613,7

Diselesaikannya kegiatan supervisi konstruksi Banjir Kanal Timur

1 kegiatan 1 kegiatan 5,7

Terbangunnya bangunan akhir / jetty di muara Banjir Kanal Timur

800 meter 196,1

Terbangunnya jalan inspeksi 19 km 76,4 Terbangunnya perkuatan tebing 17 km 59,3 Diselesaikannya normalisasi Kali Blencong 1 km 79,5

Terbangunnya inlet Cakung 1 buah 14,2 Terbangunnya Saluran Gendong 7 km 17,8

Diselesaikannya dan berfungsinya Banjir KanaTimur untuk mengurangi daerah genangan akibat banjir di Wilayah Jakarta

5 II.L.033.5


2010




2014

Terbangunnya Utilitas (PGN Jaktim, PLN Jaktim, TPJ)

3 unit 20,2

Terbangunnya Jembatan penyeberangan orang (BKT 226)

1 buah 5,1

Terbangunnya Jembatan BKT 207 1 buah 5,1 Terbangunnya drain inlet 2 buah 2,2 Terbangunnya perkuatan bronjong 18.000 m3 41,8 Tebangunnya jalan oprit 2 buah 7,3 Diselesaikanya pekerjaan galian dan timbunan hulu Kali Sunter

100 meter 0,9

Diselesaikannya Pemasangan Grass Block 23,5 meter 28,2

pompa banjir di 5 lokasi pompa banjir di 5 lokasi 40,0 kawasan retensi di 3 Sungai di Ponorogo

50,0

1 Bendung Gerak/Bojonegoro Barrage

260,0

Jabung Ring Dike 460,0 Remaining Works LSRIP-phase I 100,0

1 Bendung Gerak Sembayat 650,0 Tanggul Kota Ngawi 61,0 Pengaturan kawasan rawan banjir Bojonegoro

40,0

Flood Forecasting Warning System (FFWS) Bengawan Solo

40,0

Tanggul Kota Ngawi

kawasan retensi di 3 Sungai di Ponorogo1 Bendung Gerak/Bojonegoro Barrage

terbangunnya prasarana pengendali banjirTerkendalinya bahaya banjir di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo

Jabung Ring DikeRemaining Works LSRIP-phase I

1 Bendung Gerak Sembayat

Pengaturan kawasan rawan banjir BojonegoroFlood Forecasting Warning System (FFWS) Bengawan Solo

6 II.L.033.6


2010




2014

Tanggul Kiri Bengawan Solo Rengel-Centini

480,0

pintu air Demangan 130,0 Normalisasi Kali 3 sungai (Mungkung, Kali Grompol dan Kali Sawur)

170,0

Perbaikan dan Pengaturan Kali Madiun (Kwadungan-Ngawi)

540,0

Normalisasi Kali Lamong 1.100,0 Perbaikan Sungai Bengawan Solo Hulu (Jurug-Sragen)

2.005,0

Rehabilitasi Pasca Banjir Kali Madiun

Rehabilitasi Pasca Banjir Kali Madiun

120,0

II PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 148.418,9

1 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional

Terjaganya kualitas jalan dan jembatan sepanjang 171.695 Km

Jumlah jalan yang dipreservasi sepanjang 171.695 Km

31.227,80 Km 171.695 Km K)) 47.545,9

Jumlah jembatan yang dipreservasi sepanjang 602.944,40 Meter

118.837,54 Meter 602.944,4 Meter K)) 5.426,1

Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan sepanjang 19.407,27 Km jalan nasional dan 26.957,83 meter jembatan

Jumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (pelebaran) sepanjang 19.370 Km

3.660,30 Km 19.370 Km K)) 67.021,5

Jumlah jalan lingkar/bypass yang dibangun sepanjang 36,65 Km

0,24 Km 36365 Km K)) 534,5

Jumlah jembatan yang bangun sepanjang 16.157,83 meter

3.170,42 Meter 16.157,83 Meter K)) 4.000,9

pintu air DemanganNormalisasi 3 Sungai (Kali Mungkung, Kali Grompol dan Kali Sawur)

Perbaikan Sungai Bengawan Solo Hulu (Jurug-Sragen)

Normalisasi Kali Lamong

terehabilitasinya prasarana pengendali banjir

7 II.L.033.7


2010




2014

Jumlah flyover/underpass yang dibangun sepanjang 10.800 meter

4.345,00 Meter 10.800 Meter K)) 2.437,0

Jumlah jalan strategis di lintas Selatan Jawa, perbatasan, terpencil dan terluar yang dibangun sepanjang 1.377,94 Km

113,43 Km 1.377,94 Km K)) 7.403,9

2 Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Fasilitasi Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan

Meningkatnya kapasitas jalan tol sepanjang 120,35 Km

Jumlah jalan tol yang dibangun sepanjang 120,35Km

5,05 Km 29,40 Km K)) 8.815,0

3 Penyusunan kebijakan, program dan anggaran serta evaluasi pelaksanaan program

Meningkatnya kualitas kebijakan, program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan jalan 100% per tahun

Jumlah kebijakan, program dan evauasi penyelenggaraan jalan

1 1 1.308,5

4 Penyiapan standar pedoman, penyusunan desain supervisi dan keselamatan jalan serta pengelolaan peralatan bahan jalan/jembatan

Meningkatnya kualitas standar dan pedoman teknis penyelenggaraan jalan 90% per tahun

Jumlah dokuen NSPK dan SPM yang disusun

0,9 0,9 785,1

5 Pembinaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan jalan dan jembatan wilayah barat

Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan jalan dan jembatan di wilayah barat 100% per tahun

Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pembnaan pelaksanaan teknis jalan daerah wilayah barat

1 1 1.046,8

6 Pembinaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan jalan dan jembatan wilayah timur

Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan jalan dan jembatan di wilayah timur 100% per tahun

Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pembnaan pelaksanaan teknis jalan daerah wilayah timur

1 1 1.046,8

7 Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga

Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan jalan 100% per tahun

Jumlah dukungan manajemen dan teknis penyelenggaraan jalan

1 1 523,4

8 Penyelenggaraan jalan tol Terlaksananya pengaturan, pengusahaan dan pengawasan penyelenggaraan jalan tol 100% per tahun

Jumlah panjang jalan tol yang dibangun oleh swasta

1 1 523,4

8 II.L.033.8


2010




2014

III PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

50.000,0

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim)

Meningkatnya jumlah kabupaten kota yang menerapkan NSPK bidang Permukiman dalam rangka perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan permukiman yang berkelanjutan

Meningkatkan kualitas lingkungan permukimandan cakupan pelayanan (dasar) bidang Pekerjaan Umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Meningkatnya jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman

1 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan

5 paket, 205 kab/kota Jumlah penyusunan NSPK bidang pengembangan permukiman

2 paket, 80 kab/kota 5 paket, 205 kab/kota K)) 83,0

207 kab/kota Jumlah Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIK)

50 207 kab/kota K)) 292,0

207 kab/kota Jumlah Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (RPKP)

30 207 kab/kota K)) 290,0

9 II.L.033.9


2010




2014

207 kawasan Jumlah rencana tindak penanganan kawasan kumuh perkotaan di kab/kota

95 207 kawasan K)) 272,0

60 paket Jumlah peningkatan kemampuan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan permukiman

0 60 paket K)) 26,0

207 kawasan Jumlah kawasan kumuh di perkotaan yang tertangani

95 207 kawasan K)) 1.358,0

26.760 unit Jumlah satuan unit hunian Rumah Susun yang terbangun dan infrastruktur pendukungnya

3960 26.760 unit K)) 3.330,0

240 kawasan Jumlah kawasan perumahan bagi MBR 104 240 kawasan K)) 837,0

15 kawasan Jumlah kawasan permukiman rawan bencana 3 15 kawasan K)) 65,0

205 kawasan Jumlah kawasan perdesaan potensial / agropolitan yang tertangani

55 205 kawasan K)) 780,0

185 kawasan Jumlah kawasan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial

50 185 kawasan K)) 1.285,0

8.803 desa Jumlah peningkatan lingkungan hunian untuk masyarakat yang tinggal di pulau kecil, desa tertinggal dan terpencil

1500 8.803 desa K)) 2.800,0

10 II.L.033.10


2010




2014

102 kawasan Jumlah kawasan yang mengalami peningkatan kualitas lingkungan di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar

39 102 kawasan K)) 259,0

2 37 NSPK Jumlah NSPK bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan

7 37 NSPK K)) 19,0

NSPK di 226 kab/kota, RTBL di 193 kab/kota, RISPK di 125 kab/kota dan 155 kawasan, RTH di 213 kab/kota, Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Permukiman Tradisional dan Bersejarah

Jumlah pendampingan penyusunan NSPK bidang penataan bangunan dan lingkungan oleh Pemda

NSPK di 32 kab/kota, RTBL di 32 kab/kota, RISPK di 41 kab/kota dan 32 kawasan, RTH di 33 kab/kota, Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Permukiman Tradisional dan Bersejarah di 33 kawasan

NSPK di 226 kab/kota, RTBL di 193 kab/kota, RISPK di 125 kab/kota dan 155 kawasan, RTH di 213 kab/kota, Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Permukiman Tradisional dan Bersejarah

K)) 496,0

33 propinsi Jumlah propinsi yang mendapatkan pembinaan peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung

33 33 propinsi 241,0

65 kab/kota Jumlah kab/kota yang mendapat pemeliharaan gedung negara yang bersejarah

5 65 kab/kota K)) 240,0

111 kab/kota Jumlah kab/kota yang mendapat manfaat pengembangan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

7 111 kab/kota K)) 329,0

128 kab/kota Jumlah kab/kota yang mendapatkan peningkatan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan kelengkapan aksesibilitas pada bangunan gedung

10 128 kab/kota K)) 43,0

Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan Dalam Penataan Bangunan Dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung Dan Rumah Negara, serta Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman

11 II.L.033.11


2010




2014

152 kawasan Jumlah kawasan yang meningkat kualitasnya 32 152 kawasan K)) 1.137,0

207 kawasan Jumlah kawasan yang mengalami peningkatan kualitas ruang terbuka hijau pada lingkungan permukiman

39 207 kawasan K)) 562,0

160 kawasan Jumlah kawasan yang mengalami peningkatan kualitas lingkungan permukimantradisional dan bersejarah

65 160 kawasan K)) 400,0

33 Propinsi Jumlah propinsi yang mendapatkan PIP2B 22 33 Propinsi K)) 160,0

21.984 kel/des Jumlah kel/des yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan masyarakat PNPM-P2KP

9556 20.293 Kel/Desa K)) 5.943,0

3 75 buah NSPK Jumlah NSPK untuk pengelolaan air limbah, drainase, dan persampahan yang tersusun

3 NSPK air limbah; 2 NSPK drainase; 3 NSPK persampahan

25 NSPK air limbah, 20 NSPK drainase, dan 30 NSPK persampahan

K)) 67,7

426 Bantek, Bintek, dan pendampingan SSK Jumlah Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) pengelolaan air limbah, drainase, dan persampahan

34 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) air limbah; 8 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) drainase; 22 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) persampahan

226 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) air limbah; 50 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) drainase; dan 150 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) persampahan

K)) 644,7

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan Dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi Dan Persampahan

12 II.L.033.12


2010




2014

65 paket diklat Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis pengelolaan sanitasi lingkungan dan persampahan

6 paket diklat pengelolaan air limbah; 2 paket diklat pengelolaan drainase; 2 paket diklat pengelolaan persampahan

35 paket diklat pengelolaan air limbah; 15 paket diklat pengelolaan drainase; dan 15 paket diklat pengelolaan persampahan

K)) 129,5

426 kegiatan monev Jumlah monev kinerja pengembangan air limbah, drainase, dan persampahan

34 kegiatan monev air limbah; 7 kegiatan monev drainase; 21 kegiatan monev persampahan

226 kegiatan monev air limbah; 50 kegiatan monev drainase; 150 kegiatan monev persampahan

K)) 54,9

15 kegiatan fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pengembangan pola ivestasi persampahan

Jumlah fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi bidang persampahan melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat

2 kegiatan fasilitasi 15 kegiatan fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pengembangan pola ivestasi persampahan

K)) 15,0

peningkatan pelayanan air limbah di 221 kab/kota

Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dengan sistem off-site dan on-site

11 kab/kota sistem off-site; 30 kab/kota sistem on-site

11 kab/kota dengan sistem off-site dan 210 kab/kota dengan sistem on-site

K)) 4.458,0

penanganan drainase di 50 kab/kota (4.600 Ha) Pembangunan drainase perkotaan 26 kab/kota 50 kab/kota K)) 3.204,0

peningkatan TPA di 210 kab/kota , sarana pengumpul sampah sebanyak 250 unit , persampahan terpadu 3R di 250 lokasi

Peningkatan/pembangunan TPA, prasarana pengumpulan sampah dan persampahan terpadu 3R

55 kab/kota peningkatan TPA dan 50 lokasi persampahan terpadu 3R

Peningkatan TPA di 210 kab/kota , 250 unit sarana pengumpul sampah, dan 250 lokasi persampahan terpadu 3R

K)) 5.500,0

13 II.L.033.13


2010




2014

peningkatan pelayanan air minum di 4.650 desa, 577 kawasan MBR perkotaan, 820 IKK, 100 kawasan khusus (pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, dan KAPET), dan 53 kawasan pelabuhan perikanan

Jumlah desa, kawasan MBR perkotaan,IKK, dan kawasan khusus (pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, dan KAPET) yang terfasilitasi

1.472 desa, 74 kawasan MBR perkotaan, 144 IKK, 18 kawasan khusus, dan 13 kawasan pelabuhan perikanan

4.650 desa, 577 kawasan MBR perkotaan, 820 IKK, 100 kawasan khusus (pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, dan KAPET), dan 53 kawasan pelabuhan perikanan

K)) 10.884,0

pembinaan bagi 185 PDAM dan 225 non-PDAM

Jumlah PDAM dan non-PDAM yang memperoleh pembinaan

pembinaan 35 PDAM dan 30 non-PDAM

Pembinaan bagi 185 PDAM dan 225 non-PDAM

K)) 996,0

Rencana Induk SPAM di 200 kab/kota Jumlah Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan

30 kab/kota 200 kab/kota K)) 209,0

diklat bagi penyelenggara air minum di 100 kab/kota dan monev di 299 kab/kota

Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis dan jumlah monev pengembangan air minum

18 kab/kota, 50 kab/kota Diklat bagi penyelenggara air minum di 100 kab/kota dan monev di 299 kab/kota

K)) 83,0

22 NSPK air minum dan NSPK dalam Perda di 100 kab/kota

Jumlah NSPK tersusun dan jumlah kab/kota yang menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai NSPK

4 NSPK 22 NSPK air minum dan NSPK dalam Perda di 100 kab/kota

K)) 104,0

fasilitasi pinjaman bank bagi 107 PDAM, prastudi KPS di 23 PDAM , dan 9 laporan studi alternatif pembiayaan pengembangan SPAM

Jumlah laporan pra studi kelayakan KPS dan studi alternatif pembiayaan

20 PDAM terfasilitasi pinjaman bank, 3 PDAM prastudi KPS

107 PDAM terfasilitasi pinjaman bank, prastudi KPS di 23 PDAM , dan 9 laporan studi alternatif pembiayaan pengembangan SPAM

K)) 71,0

kampanye hemat air di 32 provinsi dan percontohan reuse dan daur ulang air limbah di 8 lokasi

Jumlah aktivitas reuse/daur ulang air, jumlah provinsi yang melakukan kampanye

32 provinsi 32 provinsi dan 8 lokasi K)) 74,0

4 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

14 II.L.033.14


2010




2014

Pelaksanaan administrasi penggajian dan perkantoran untuk 9.500 pegawai

Jumlah pegawai dan paket pembinaan 1.900 pegawai dan 45 paket 9.500 pegawai dan 233 paket K)) 1.167,0

31 paket untuk persampahan dan drainase, 65 unit untuk air minum dan air limbah, 33 paket cadangan mendesak bidang Perkim

Penyediaan prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan dan drainase pada lokasi pasca bencana/konflik sosial

5 paket, 13 unit dan 5 paket cadangan

31 paket untuk persampahan dan drainase, 65 unit untuk air minum dan air limbah, 33 paket cadangan mendesak bidang Perkim

K)) 650,0

6 Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman

185 paket Jumlah paket penyusunan kebijakan, strategi, program dan anggaran, kerjasama luar negeri dan pola investasi, evaluasi, data dan informasi

37 paket 185 paket K)) 441,2

IV PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

2.545,1

1 Pengembangan Kapasitas dan Pelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang

Meningkatnya SDM Penataan ruang yang berkualitas

Jumlah kegiatan pelatihan bidang penataan ruang yang dilaksanakan

2 kegiatan 29 kegiatan K) 44,0

2 Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional termasuk Melakukan Koordinasi dan Fasilitasi Proses Penetapan Dokumen-dokumen yang dihasilkan

Keserasian dan keselarasan program pembangunan yaitu program dalam RTRWN, RTR Pulau, RTR KSN, RTR PKN, PKSN

Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya

33 provinsi 33 provinsi - 720,2

5 Pelayanan Manajemen Bidang Permukiman

15 II.L.033.15


2010




2014

3 Penyiapan dan Penetapan Materi Peraturan Perundangan-undangan dan NSPK Bidang

Tersusunnya PP Sesuai Amanat UU 26/2007, yaitu:• PP tentang Penyelenggaraan Pembinaan Penataan Ruang• PP tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (termasuk di dalamnya adalah PP tentang Kriteria dan Tata Cara Peninjauan Kembali RTRW• PP tentang Zonasi Sistem Nasional• PP tentang Prosedur Perolehan Izin Pemanfaatan Ruang Dan Tata Cara Penggantian Yang Layak• PP tentang Insentif dan Disinsentif• PP tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang• PP tentang Kriteria Kawasan Perkotaan• PP tentang Penataan Kawasan Perkotaan• PP tentang Penataan Kawasan Agropolitan• PP tentang Penataan Ruang Kawasan Perdesaan• PP tentang Sanksi Administratif

Meningkatnya (Presentase) Penyelesaian PP Sesuai Amanat UU 26/2007

8 NSPK 60 NSPK K) 96,0

16 II.L.033.16


2010




2014

4 Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional Termasuk Melakukan Koordinasi dan FasilitasiProses Penetapan Dokumen-dokumen yang Dihasilkan

Tersusunnya Perpres Sesuai Amanat UU 26/2007:• Perpres RTR Pulau• Perpres RTR KSN

Meningkatnya Penyelesaian Perpres sesuai Amanat UU 26/2007

4 RTR Pulau dan 4 Perpres KSN 7 RTR Pulau dan 69 Perpres KSN

K) 204,5

5 Fasilitasi Penyusunan Substansi Raperda RTRW dan Rencana Rincinya

Tersusunnya Perda Sesuai Amanat UU 26/2007:• Perda mengenai RTRW Provinsi• Perda mengenai RTRW Kabupaten

Meningkatnya Penyelesaian Perda Provinsi dan Kabupaten Amanat UU 26/2007


6 Jumlah kegiatan stock taking tata ruang provinsi

0 18 kegiatan K) 15,0

Jumlah kabupaten yang mendapatkan bantek peningkatan pelaksanaan penataan ruang kabupaten pemenang PKPD

3 kab 15 kab K) 18,8

Jumlah kabupaten yang mendapatkan bimbingan teknis penataan ruang wilayah kabupaten

44 kab 220 kab K) 103,2

Jumlah kabupaten yang mendapatkan bimbingan teknis pengembangan wilayah/kawasan perdesaan dan agropolitan


Jumlah kegiatan bimbingan teknis pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi


Peningkatan kualitas hasil penyelenggaraan penataan ruang

Terlaksananya bantek dan bintek penataan ruang di pusat dan daerah

17 II.L.033.17


2010




2014

Jumlah kawasan andalan/koridor yang mendapatkan arahan pengembangan wilayah lintas provinsi


Jumlah wilayah sungai yang mendapatkan fasilitasi penataan ruang lintas wilayah

6 ws 69 ws K) 85,7

7 Pembinaan PPNS bidang Penataan Ruang Terbinanya PPNS bidang penataan ruang Jumlah (orang) PPNS yang dibina 90 orang 500 orang K) 32,5

8 Perumusan Kebijakan, Program dan Anggaran,Kerjasama Luar Negeri serta Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Laporan kinerja penyelenggaraan penataan ruang di pusat dan daerah

Jumlah kegiatan evaluasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang


9 Perencanaan tata ruang serta koordinasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan metropolitan serta pembinaan pelaksanaan pengembangan permukiman

Tersusunnya strategi pengembangan kelembagaan inovasi perencanaan (e-planning) , penetapan zonasi kegiatan di kota dan penetapan bank lahan untuk pembangunan di perkotaan

Jumlah kajian strategi pengembangan kelembagaan inovasi perencanaan (e-planning) , penetapan zonasi kegiatan di kota dan penetapan bank lahan untuk pembangunan di perkotaan

3 kajian 15 kajian K) 24,5

Terselenggaranya penyediaan basis data dan informasi perkotaan

Jumlah pemutakhiran basis data informasi perkotaan


Meningkatnya upaya pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana alam dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan perkotaan

Jumlah kota pusaka, rawan bencana dan PKPD yang ditingkatkan kualitas pengembangan perkotaan dan kapasitas kelembagaannya

3 kota 31 kota K) 62,0

18 II.L.033.18


2010




2014

Terlaksananya pengembangan perkotaan beserta kapasitas kelembagaannya, terutama kota-kota baru dan kota-kota yang berkembang pesat

Jumlah kota yang memperoleh pembinaan teknis pelaksanaan pengembangan perkotaan dan kapasitas kelembagaannya

18 kota 109 kota K) 74,1

V Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

2.894,2

VI Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum

841,0

VII Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

739,6

VIII Penelitian dan Pengembangan Kementerian PU 2.027,0

IX Penyelenggaraan Pembinaan Konstruksi Meningkatnya kapasitas dan kinerja pembina jasa konstruksi Pusat dan daerah

Meningkatnya kapasitas dan kinerja pembina jasa konstruksi Pusat dan daerah dengan indikator Indeks pembinaan jasa konstruksi nasional dan daerah

1.389,0

268.804,3


TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN PU 2010-2014

19 II.L.033.19

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENKO POLITIK, HUKUM DAN KEAMANANTARGET

2010

1. % penyelenggaraan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya yang profesional, akuntabel, efisien dan efektif

80% 95% 406,6

2. % persiapan reformasi birokrasi oleh seluruh K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam

80% 95%

3. Jumlah K/L di bawah lingkup koordinasi Kemenko Polhukam yang melaksanakan program 100 hari tepat waktu

100% 100%

II Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

1. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan politik dalam negeri

% rekomendasi kebijakan politik dalam negeri yang dilaksanakan oleh kementerian teknis dan pemda.

60% 80% 307,6

39,9

2. Jumlah dokumen Indeks demokrasi Indonesia - 3 dok K)

3. Jumlah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 4Koordinasi Pengelolaan Pemantapan Otonomi 1. Jumlah Rapat Koordinasi Otonomi Khusus 12 35,2

2. Jumlah pemantauan dan evaluasi 4 20 K)

3. Jumlah rapat koordinasi Desk Papua 12 60 K)

4. Jumlah pemantauan perkembangan sosial politik di Papua

4 20 K)

2. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan politik luar negeri

% tindak lanjut rekomendasi kebijakan politik luar negeri yang dilaksanakan oleh kementerian teknis dan Pemda

60% 80% 14,1


I Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional KemenkoPolhukam


2.1 Koordinasi Pemantapan Demokratisasi dan Kelembagaan

Terselenggaranya koordinasi kebijakan pemantapan demokratisasi dan kelembagaan

1. Jumlah Rapat Koordinasi Pemantapan Demokratisasi dan Kelembagaan

12 60

Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Pemantapan Otonomi Khusus


K)

20 K)

60 K)2.2

II.L.034.1

TARGET



2,8


1. Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan cetak biru komunitas ASEAN dan kerjasama ASEAN

12 60 K) 2,8


2,8


1. Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan kualitas kerjasama Amerika dan Eropa

12 60 K) 2,8


1. Jumlah rapat koordinasi peningkatan kualitas hubungan multilateral

12 60 K)


3. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan hukum dan hak azasi manusia

% tindak lanjut rekomendasi kebijakan hukum dan hak azasi manusia yang dilaksanakan oleh kementerian teknis dan pemda

60% 80% 49,4

4. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pertahanan negara

Rasio tindak lanjut rekomendasi kebijakan pertahanan negara yang dilaksanakan oleh kementerian teknis

75% 90% 39,9

2.8 Koordinasi wilayah negara dan tata ruang pertahanan 1. Jumlah Rapat Koordinasi Wilayah Negara dan Tata Ruang Pertahanan

12 60 K)

2. Jumlah Rapat Koordinasi Pembentukan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan

12 12 K)

3. Jumlah koordinasi pemetaan batas wilayah RI dengan Malaysia, PNG, Timor Leste, Singapura dan Palau

12 60 K)


5. Jumlah rapat koordinasi Desk Wiltas dan PPKT 12 60 K)

6. Jumlah pemantauan perkembangan sosial politik di wiltas dan PPKT

4 20 K)

20,6

2,8

2.3 Koordinasi strategi politik luar negeri Terselenggaranya koordinasi kebijakan strategi politik luar negeri

1. Jumlah rapat koordinasi peningkatan kualitas strategi politik luar negeri

12

2.4 Koordinasi kerjasama ASEAN Terselenggaranya koordinasi kebijakan kerjasama ASEAN

60 K)

2.6 Koordinasi kerjasama Amerika dan Eropa Terselenggaranya koordinasi kebijakan kerjasama Amerika dan Eropa

2.5 Koordinasi kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika Terselenggaranya koordinasi kebijakan kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika

1. Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan kualitas kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika

12

Terselenggaranya koordinasi kebijakan hubungan multilateral

60 K)

Terselenggaranya koordinasi kebijakan wilayah negara dan tata ruang pertahanan

2.7 Koordinasi hubungan multilateral

II.L.034.2

TARGET



5. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan keamanan nasional

% rekomendasi kebijakan keamanan nasional yang ditindaklanjuti oleh kementerian teknis dan Pemda

60% 80%

1. Jumlah Rapat Koordinasi Urusan Kejahatan Transnasional dan Terorisme

12 60 K)


3. Jumlah Rapat Koordinasi Urusan Terorisme Bersama dengan DKPT

12 60 K)

4. Jumlah Rapat Koordinasi Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme

12 60 K)

5. Jumlah pemantauan dan evaluasi perkembangan terorisme termasuk modus operandi

4 20 K)

6. Jumlah Rapat Koordinasi Pengelolaan Peningkatan kapasitas DKPT menjadi BKPT

12 60 K)

1. Jumlah Rapat Koordinasi Penanganan Konflik dan Kontijensi

12 60 K)


3. Jumlah rapat koordinasi Desk Aceh 12 60 K)

4. Jumlah pemantauan perkembangan sosial politik di NAD

4 20 K)

5. Jumlah Rapat Koordinasi Desk Sulteng 12 60 K)

6. Jumlah pemantauan dan evaluasi perkembangan sosial politik di Sulteng

4 20 K)

6. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa

% tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan oleh kementerian teknis dan Pemda

60% 80% 17,1

1. Jumlah Rapat Koordinasi Pengelolaan Masyarakat Kawasan Tertinggal

12 60 K)


66,8

14,5

3,4

36,12.10 Koordinasi penanganan konflik dan kontijensi

2.9 Koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan terorisme

Terselenggaranya koordinasi kebijakan penanganan kejahatan transnasional dan terorisme

Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Penanganan Konflik dan Kontijensi

2.11 Koordinasi pengelolaan masyarakat kawasan tertinggal

Terselenggaranya koordinasi kebijakan pengelolaan masyarakat kawasan tertinggal

II.L.034.3

TARGET



1. Jumlah Rapat Koordinasi Wawasan Kebangsaaan 12 60 K) 3,4


7. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan komunikasi dan informasi di bidang politik, hukum dan keamanan

Rasio tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan oleh kementerian teknis dan Pemda

60% 80% 22,6

1. Jumlah Rapat Koordinasi penguatan Media Center dan Kehumasan

12 60 K)

2. Jumlah Rapat Koordinasi KIP 12 60 K)


III Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Memadainya sarana dan prasarana aparatur Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur 60% 80% 43,4

1. Meningkatnya dukungan administrasi dan teknis Menkopolhukam-Bakorkamla

1. Terpenuhinya kebutuhan seluruh unit organisasi Bakorkamla

30% 32%

2. Meningkatnya operasi bersama keamanan laut 2. Jumlah dan cakupan operasi bersama keamanan laut 30% 32%

4.1 Peningkatan koordinasi pengawasan keamanan laut Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pengawasan keamanan laut

Penyelesaian sistem early warning dan sea surveillance termasuk integrasinya

15% 100% 570,3

4.2 Peningkatan operasi bersama keamanan laut Menurunnya angka pelanggaran hukum di laut Menurunnya angka pelanggaran hukum di laut 30% 32% 232,0

2.004,5


1.246,9

Terselenggaranya koordinasi kebijakan wawasan kebangsaaan

Koordinasi wawasan kebangsaaan2.12

2.13 Koordinasi media center dan kehumasan Terselenggaranya koordinasi kebijakan media center dan kehumasan

Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan di Laut

IV

3,4

TOTAL ALOKASI KEMENKO POLHUKAM 2010-2014

II.L.034.4

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOORDINATOR PEREKONOMIAN

2010

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

206,4

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 117,5

3. Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian 400,6

a.

Koordinasi Kebijakan Makro Meningkatnya koordinasi kebijakan makro yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi

Persentase pelaksanaan rencana tindak kebijakan makro yang tepat waktu

50% 75% 3,0

b.

Koordinasi Kebijakan Pasar Modal, Perbankan Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Meningkatnya koordinasi kebijakan pasar modal, perbankan dan lembaga keuangan bukan bank yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi

Persentase pelaksanaan rencana tindak kebijakan pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank yang tepat waktu

60% 80% 3,5

c.

Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan KUR yang terimplementasikan

60% 80% 3,1

d.

Koordinasi Penyusunan Skim Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran

Meningkatnya Koordinasi Penyusunan Skim Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran

Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan Koordinasi Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran yang diimplementasikan

60% 80% 1,9

e.

Koordinasi Kebijakan Ketahanan Pangan Meningkatnya koordinasi urusan ketahanan pangan Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan bidang ketahanan pangan yang terimplementasikan

50% 90% 19,5



(Rp Miliar)


No SASARAN INDIKATORTARGET

PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS2014

II.L.035.1


2010


(Rp Miliar)No SASARAN INDIKATOR

TARGETPROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS

2014

f.

Koordinasi Kebijakan Bidang Perkebunan dan Hortikultura

Meningkatnya Koordinasi kebijakan di bidang Perkebunan dan Hortikultura

Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan perkebunan dan hortikultura yang diimplementasikan

85% 100% 11,6

g.

Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan

Meningkatnya Koordinasi kebijakan di bidang Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan

Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan yang diimplementasikan

85% 100% 11,8

h.

Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pengembangan Bahan Bakar Nabati

Meningkatnya koordinasi kebijakan pengembangan bahan bakar nabati

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan pengembangan bahan bakar nabati yang diimplementasikan

40% 75% 4,7

i.

Koordinasi Pengembangan Desa Mandiri Energi Meningkatnya koordinasi pengembangan Desa Mandiri Energi

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan Desa Mandiri Energi yang ditindaklanjuti

40% 70% 5,7

j.

Koordinasi Dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Percepatan Penyediaan Dan Pemanfaatan Energi Alternatif

Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi implementasi kebijakan percepatan penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif

Persentase rekomendasi hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Percepatan Penyediaan Dan Pemanfaatan Energi Alternatif yang terimplementasi

50% 90% 30,0

k.

Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Inovasi

Meningkatnya kapasitas kewirausahaan UKM berbasis innovasi

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan pengembangan UKM berbasis innovasi yang ditindaklanjuti;

70-75% 90-100% 24,7

l.

Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Meningkatnya kualitas koordinasi kebijakan peningkatan dan pengembangan ekspor

Prosentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan peningkatan dan pengembangan ekspor yang terimplementasikan

60-70% 95-100% 11,4

m.

Koordinasi Penataan Dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional

Terkoordinasinya Pelaksanaan Kebijakan Penataan dan pengembangan Sistem Logistik Nasional

Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional yang ditindaklanjuti

60% 85% 7,6

n.

Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI)

Meningkatnya Koordinasi di Bidang peningkatan Ekspor dan peningkatan Investasi

Persentase Rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di Bidang Peningkatan Ekspor dan Investasi yang terimplementasikan

65% 85% 15,8

II.L.035.2


2010



TARGETPROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS

2014

o.

Koordinasi Pengembangan dan Penerapan sistem NSW dan ASW

Meningkatnya Koordinasi di Bidang Pengembangan dan Penerapan NSW dan ASW

Persentase Rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di Bidang Pengembangan dan Penerapan NSW dan ASW yang terimplementasikan

80% 95% 16,2

p.

Koordinasi Pengembangan Urusan Infrastruktur Transportasi

· Meningkatnya Koordinasi Urusan Infrastruktur Transportasi

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan Urusan Infrastruktur Transportasi yang terimplementasi

60% 85% 19,3

a. Meningkatnya Koordinasi Urusan Penataan Ruang Dan Pengembangan Wilayah

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan Urusan Penatan Ruang dan Pengembangan Wilayah yang terimplementasi

75% 90% 22,7

Persentase peraturan pelaksana UU KEK yang terselesaikan

60% 95% -

Jumlah Lokasi KEK yang ditetapkan 1 7 K) -

r.

Koordinasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Dan Pembiayaan Eropa, Afrika Dan Timur Tengah

Meningkatnya koordinasi kerjasama ekonomi dan pembiayaan Eropa, Afrika dan Timur Tengah

Persentase hasil koordinasi kebijakan di bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang diimplementasikan

60-70% 95-100% 9,7

s.

Koordinasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Dan Pembiayaan Asia

Meningkatnya koordinasi kerjasama ekonomi dan pembiayaan Asia

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan Asia yang diimplementasikan

60-70% 95-100% 9,7

724,5


TOTAL ALOKASI KEMENKO PEREKONOMIAN 2010-2014

q.

Koordinasi Pengembangan Urusan Penataan Ruang Dan Pengembangan Wilayah (termasuk KEK, KAPET, dan Kawasan Ekonomi lainnya)

b.Terselesaikannya Peraturan Penyelenggaraan KEK dan penetapan Lokasi KEK dan pengembangan KAPET

II.L.035.3

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

2010

Persentase tersosialisasikannya kegiatan bidang kesra melalui media massa.

265,5

Jumlah LHP tepat waktu. 1 dokumen

Persentase pengelolaan keuangan tepat waktu. 100%

Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan operasional perkantoran.

100%

Jumlah pegawai yang memilik kompetensi sesuai jabatan. 400 pegawai

Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan. 4 dokumen

Jumlah kajian kebijakan bidang kesra. 7 dokumen

II. Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikankebijakan kesra dalam upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran serta Tanggap Cepat Masalah kesra dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Jumlah kegiatan koordinasi sesuai bidang yang dilaksanakan

30 kegiatan koordinasi

30 kegiatan koordinasi

475,9

I.

No

Terlaksananya seluruh kegiatan pendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya


INDIKATOR2014


(Rp Miliar)PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN

TARGET

II.L.036.1


2010No INDIKATOR

2014



TARGET

1. Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial Nasional (Dewan Jaminan Sosial Nasional)

1. Tersedianya NIK bagi setiap peserta jaminan sosial; NIK sudah terlaksana bagi seluruh masyarakat (bekerja sama dengan Depdagri).

30% 100% 50,1

1. UU BPJS 100% 100%

2. PP PBI

3. PP Jaminan Kesehatan

4. PP Kepesertaan

(bekerja sama dengan Depkes, Depnaker, Dephan, MenPAN, Depkeu)PP Pensiun; Jaminan Kecelakaan Kerja; Jaminan Hari Tua; dan Jaminan Kematian (bekerja sama dengan Depkeu)

80% 100%

PP Tata Pengelolaan dan Pengembangan Dana Jaminan Sosial (bekerja sama dengan Depkeu)

30% 100%

Unit Permodelan Keuangan SJSN(bekerja sama dengan Depkeu)

100% 100%

Studi Lansia, Pensiun, Jamkesmas, Pekerja Informal (bekerja sama dengan Bappenas).

100%

Studi Keterkaitan Pembiayaan SJSN dengan Aturan Perdagangan, Ketenagakerjaan, Perpajakan dan Investasi (bekerja sama dengan Depkeu).

100%

4. Terharmonisasinya regulasi di bidang jaminan sosial; Harmonisasi dengan UU Dana Pensiun (bekerja sama dengan Depkeu)

100%

3. Tersusunnya berbagai studi dan kajian di bidang jaminan sosial untuk memperkuat pelaksanaan SJSN.

2. Tersusunnya perangkat hukum SJSN;

II.L.036.2


2010No INDIKATOR

2014



TARGET

Harmonisasi dengan UU Jamsostek (bekerjasma dengan Depnaker)

100%

1. Rencana Transisi BPJS 100% 100%

2. Rencana detil organisasi dan anggaran pengendali BPJS

3. Memulai pendaftaran pemberi kerja dan pekerja

4. Rencana Pendataan dan Jumlah Kontribusi

5. Merancang sosialisasi pada masyarakat

6. Membangun strategi pengembangan fasilitas kesehatan

7. Negosiasi dengan penyedia layanan kesehatan dan menyusun skema monitoringnya

(bekerja sama dengan Depkeu dan Depkes)Implementasi model manajemen tabungan hari tua pada BPJS (bekerja sama dengan Depkeu)

100%

6. Meningkatnya jangkauan/cakupan jaminan sosial terhadap pekerja miskin (yang tidak mampu memberikan kontribusi/iuran);

Jumlah peserta jaminan sosial dari masyarakat/pekerja miskin (bekerja sama dengan Depnaker)

7. Meningkatnya kualitas manfaat jaminan sosial bagi pekerja; Kualitas manfaat jaminan sosial (bekerja sama dengan Depnaker).

741,4


TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 2010-2014

5. Terselenggaranya jaminan sosial berbasis asuransi bagi seluruh pekerja formal maupun informal dengan prioritas utama asuransi kesehatan; dan terciptanya sistem, prosedur, serta struktur organisasi penyelenggara jaminan sosial yang efisien dan efektif;

II.L.036.3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

2010 2.014

1. Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan administrasi serta dokumen perencanaan dan hukum

94 488 K)

2. Jumlah Publikasi informasi kebudayaan dan pariwisata 12 79 K)

3. Jumlah penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan organisasi dilingkungan Kemenbudpar

33 208 K)

4. Jumlah peserta Diklat Aparatur Negara 1.593 9.222 K)

5. Jumlah kerjasama internasional bidang kebudayaan dan pariwisata

47 260 K)

6. Jumlah informasi kebudayaan dan pariwisata dan jumlah media informasi

16 122 K)

7. Jumlah fasilitasi dan pendukungan kegiatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Pusat dan Daerah

4 30 K)

2 Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Jumlah pengadaan dan pemeliharaan Inventaris kantor 148 743 K) 188,7

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja satuan kerja/unit kerja di lingkungan Kemenbudpar

1. Persentase satuan kerja yang telah melaksanakan sistem AKIP 100 100

2. Meningkatnya keandalan SDM Pengawas didukung dengan SOP Pengawas

2. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti 100 100

3. Jumlah SOP pengawasan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan

9 27 K)


1


(Rp Miliar)

805,9

TARGET

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan, perencanaan dan pelaksanaan yang ditunjang oleh pembinaan adminstrasi dan keuangan Kemenbudpar

3 Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

137,6


II.L.040.1


2010 2.014NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR


(Rp Miliar)

TARGET

1. Meningkatnya internalisasi, revitalisasi, dan reaktualisasi nilai-nilai budaya yang mendukung pembangunan karakter dan pekerti bangsa.

1. Jumlah peserta sosialisasi dan intenalisasi nilai nilai budaya 1.200 6.900 K)

2. Meningkatnya apresiasi terhadap keragaman seni budaya dan perfilman.

2. Jumlah reaktualisasi, inventarisasi, dan dokumentasi karya budaya

220 1.100 K)

3. Meningkatnya kreatifitas, dan produktifitas 3. Jumlah produksi film nasional yang berkualitas 75 391 K)

4. Jumlah karya seni budaya yang memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual

400 2.000 K)

5. Jumlah fasilitasi pergelaran, pameran, festival karya seni budaya dan film

83 415 K)

4. Tersedianya sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibukota kabupaten/kota

6. Jumlah fasilitasi sarana pengembangan, pendalaman, dan pergelaran seni budaya

25 529 K)

1. Jumlah fasilitasi pergelaran, pameran, festival, lomba, dan pawai

20 100 K)

2. Jumlah reaktualisasi kesenian yang hampir punah 2 10 K)

3. Jumlah naskah inventarisasi karya seni budaya 25 125 K)

4. Jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pegelaran seni budaya

- 504 K)

1. Jumlah Fasilitasi Festival Film dalam dan luar negeri 11 112. Jumlah fasilitasi organisasi dan komunitas perfilman 18 18

4.3 Peningkatan Sensor Film Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan lembaga sensor film

Jumlah film/video/iklan lulus sensor 40.000 221.000 K) 133,7

1. Jumlah karya seni yang dipamerkan 1.750 2.0002. Jumlah karya seni yang diakuisisi 4 43. Jumlah karya seni rupa yang dipreservasi (konservasi dan restorasi)

75 415 K)

4. Jumlah fasilitasi prasarana pengembangan pusat kebudayaan nasional

- 1

4.5 Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Meningkatnya pemanfaatan hasil hasil kajian sejarah dan nilai tradisional

Jumlah naskah kajian pelestarian sejarah dan nilai tradisional 110 1.157 K) 256,0

Pengembangan Nilai Budaya, Seni dan Perfilman

1.542,1

4.1 Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Meningkatnya apresiasi, kreativitas, dan produktivitas para pelaku seni

4

4.2 Pengembangan Perfilman Nasional Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi film nasional

174,2

201,0

4.4 Pengembangan Galeri Nasional Meningkatnya kualitas pengelolaan Galeri Nasional 219,2

II.L.040.2




(Rp Miliar)

TARGET

1. Jumlah naskah inventarisasi nilai tradisi 50 502. Jumlah karya budaya bernilai tradisi hasil reaktualisasi 5 25 K)

1. Jumlah peserta internalisasi dan sosialisasi karakter dan pekerti bangsa

600 3.900 K)

2. Jumlah pelaku budaya penerima penghargaan 50 300 K)

1. Jumlah fasilitasi dan advokasi komunitas adat 32 322. Jumlah naskah inventarisasi komunitas adat 10 101. Jumlah fasilitasi sarana pengembangan, pendalaman, dan pergeleran seni budaya

25 25 K)

2. Jumlah fasilitasi prasarana pengembangan pusat kebudayaan nasional

1 1 K)

1. Meningkatnya internalisasi nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan yang mendukung pembangunan karakter dan jatidiri bangsa

1. Jumlah peserta internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai sejarah dan sejarah kewilayahan Indonesia

5.600 37.500 K)

2. Meningkatnya kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya, khususnya Benda Cagar Budaya/Situs/ Kawasan Cagar Budaya

2. Jumlah warisan budaya dunia dan cagar budaya nasional yang ditetapkan dan dikelola secara terpadu

1 9 K)

3. Jumlah benda cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara 2.100 7.700

4. Jumlah situs dan kawasan cagar budaya yang dilindungi, dipelihara, dan dieksplorasi

2.226 2.490

5. Jumlah museum yang memenuhi standar pelayanan dan pengelolaan

4 79 K)

6. Jumlah koleksi naskah kuno yang diselamatkan dan dikelola 3.120 4.000

1. Jumlah naskah sejarah 3 15 K)

2. Jumlah peserta internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai sejarah 5.200 33.300 K)

4.6 Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Tradisi

Meningkatnya inventarisasi, revitalisasi, dan reaktualisasi nilai-nilai tradisi

Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa Meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya yang mendukung pembangunan karakter dan pekerti bangsa

26,0

31,6

450,5

50,0

4.8 Pengembangan Masyarakat Adat Meningkatnya pemberdayaan komunitas adat

4.7

2.091,3

3. Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengelolaan museum, termasuk naskah-naskah kuno

5 Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman

4.9

5.1 Pengembangan Nilai Sejarah Meningkatnya internalisasi nilai-nilai sejarah

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film

Meningkatnya manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam rangka pengembangan nilai budaya, seni dan perfilman

28,0

II.L.040.3




(Rp Miliar)

TARGET

1. Jumlah naskah sejarah kewilayahan Indonesia 5 29 K)

2. Jumlah peta/atlas geografi sejarah 1 11 K)

3. Jumlah peserta internalisasi dan sosialisasi sejarah kewilayahan Indonesia

400 4.200 K)

1. Jumlah situs bawah air yang diidentifikasi, diinventarisasi, dipetakan, ditetapkan, dan dieksplorasi

8 73 K)

2. Jumlah BCB bawah air yang diselamatkan, diamankan, dirawat, diawetkan, dan dimanfaatkan

1.000 6.000

1. Jumlah warisan budaya dunia dan cagar budaya nasional yang ditetapkan dan dikelola secara terpadu

1 9 K)

2. Jumlah BCB/situs/kawasan yang diinventarisasi dan ditetapkan secara nasional

1.100 1.700

3. Jumlah cagar budaya nasional yang dinominasikan dan didaftarkan sebagai warisan dunia

4 4

1. Jumlah koleksi dan naskah yang dikelola 620 1.5002. Jumlah museum yang direvitalisasi 4 84 K)

3. Jumlah Museum Berskala Nasional yang dikembangkan 1 2 K)

4. Jumlah pengunjung museum. 56.500 371.000 K)

1. Jumlah koleksi dan naskah yang dikelola 2.500 2.5002. Jumlah penerbitan publikasi museum (eksemplar) 5.500 49.500 K)

3. Jumlah pengunjung museum nasional 200.000 1.500.000 K)

4. Luas pengembangan dan penataan gedung C, tempat penyimpanan (storage ) dan ruang presentasi (m2)

1.142 89.538 K)

1. Jumlah Cagar Budaya/Situs/kawasan yang dilestarikan 2.218 2.4702. Jumlah inventarisasi dan pendaftaran peninggalan purbakala 2.600 2.600

3. Jumlah kajian pelestarian peninggalan purbakala 56 346 K)

5.8 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala

Terselenggaranya kegiatan koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM

Jumlah fasilitasi sarana perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kepurbakalaan dan permuseuman

33 168 K) 269,6

5.2 Pengembangan Geografi Sejarah Meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap sejarah kewilayahan Indonesia

28,0

67,9

5.3 Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Bawah Air

Meningkatnya kualitas perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan peninggalan bawah air

395,8

5.4 Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan

Meningkatnya kualitas perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan BCB/Situs dan Kawasan kepurbakalaan secara terpadu

Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan museum, termasuk museum daerah

5.6

34,7

230,6

Meningkatnya kualitas perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan BCB/Situs dan Kawasan kepurbakalaan

Pengembangan Pengelolaan Museum Nasional Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan museum nasional

1.036,8

5.5 Pengembangan Pengelolaan Permuseuman

5.7 Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala

II.L.040.4




(Rp Miliar)

TARGET

1. Lama tinggal wisatawan (hari):1. Mancanegara 7,8 8 K)

2. Nusantara 2,1 32. Pengeluaran wisatawan harian:

1. Mancanegara (USD) 1000 2.0002. Nusantara (Rp ribu) 600 750

3. Persentase investasi bidang pariwisata terhadap investasi nasional

5,19 6,43

6.1 Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Meningkatnya kualitas dan kuantitas penataan daya tarik wisata

Jumlah daya tarik wisata alam, bahari dan budaya 7 29 101,3

1. Jumlah kelompok sadar wisata 200 1.100 K)

2. Jumlah masyarakat sadar wisata (orang) 4.000 22.000 K)

6.3 Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata Meningkatnya jumlah desa wisata Jumlah desa wisata 200 2.000 K) 406,0

1. Jumlah kebijakan usaha pariwisata (naskah) 8 48 K)

2. Jumlah industri/asosiasi pariwisata yang mendapat dukungan 4 35 K)

3. Jumlah pola perjalanan (travel pattern ) 6 37 K)

4. Jumlah profil investasi pariwisata 5 33 K)

5. Jumlah UMKM dan industri kreatif bidang pariwisata 8 48 K)

1. Jumlah standard kompetensi 8 38 K)

2. Jumlah standard usaha 6 32 K)

3. Jumlah materi uji kompetensi dan pedoman sertifikasi usaha 8 36 K)

4. Jumlah master assesor dan assesor 1.000 5.000 K)

5. Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan LSU pariwisata 7 36 K)

6. Jumlah fasilitasi sertifikasi kompetensi (ribu orang) 10 50 K)

7. Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi (ribu orang) 10 50 K)

73,0

6.5 Pengembangan Standardisasi Pariwisata Terlaksananya penyusunan dan pemutakhiran standard pariwisata, serta penerapan standard dan kompetensi pariwisata

140,0

65,0

6.4 Pengembangan Usaha, Industri dan Investasi Pariwisata

Berkembangnya usaha, industri dan investasi pariwisata

6.2 Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata

Meningkatnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan

6 Pengembangan Destinasi Pariwisata Meningkatnya destinasi pariwisata yang berdaya saing tinggi di pasar global

1.381,5

II.L.040.5




(Rp Miliar)

TARGET

1. Jumlah kegiatan pemutakhiran basis data dan informasi destinasi

7 29

2. Jumlah Organisasi Pengelolaan Destinasi (Destination Management Organization /DMO) (buah)

2 15

3. Jumlah dukungan fasilitas pariwisata (daya tarik) 7 294. Jumlah dukungan teknis pengembangan destinasi pariwisata 36 239 K)

Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara

1. Jumlah kunjungan wisman (juta orang) 6,75 8,6

2. Jumlah pergerakan wisnus (juta perjalanan) 230 2761. Jumlah partisipasi pada bursa pariwisata internasional, pelaksanaan misi penjualan (sales mission ), dan pendukungan penyelenggaraan festival (event )

72 361 K)

2. Jumlah perwakilan promosi pariwisata Indonesia ( Indonesia Tourism Promotion Representative Officers ) di luar negeri (kota)

12 65 K)

1. Jumlah penyelenggaraan promosi langsung (direct promotion ), dan event pariwisata berskala nasional dan internasional (event )

43 220 K)

2. Jumlah pendukungan event seni, budaya dan pariwisata daerah (event )

31 162 K)

1. Jumlah dokumen hasil analisis pasar dalam dan luar negeri (naskah)

23 115 K)

2. Jumlah penyebaran informasi fokus pasar pariwisata Indonesia (naskah)

640 3.200 K)

3. Jumlah peserta Perjalanan Pengenalan (Famillirization Trip /Fam Trip ) sesuai target, jadwal, fokus pasar dan pasar potensial (media atau usaha)

100 550 K)

4. Jumlah permintaan pasar untuk berkunjung ke Indonesia (transaksi)

8.000 44.000 K)

225,6

7.3 Pengembangan Informasi Pasar Pariwisata Meningkatnya pemanfaatan informasi pasar pariwisata oleh pelaku pariwisata

211,0

7.2 Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri Meningkatnya jumlah event pariwisata dalam negeri

7.1 Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri Meningkatnya partisiipasi pariwisata Indonesia pada bursa, misi penjualan (sales mission ) dan festival di tingkat internasional

544,6

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

596,2

2.437,07

6.6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata

Terselenggaranya kegiatan koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan pendukungan teknis dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan destinasi pariwisata

II.L.040.6




(Rp Miliar)

TARGET

1. Jumlah destinasi yang memiliki data dan informasi yang lengkap (daerah)

10 50 K)

2. Jumlah bahan promosi cetak, promosi elektronik, publikasi media cetak, media elektronik dan media luar ruang (ribu buah)

1.150 5.706 K)

3. Jumlah bahan promosi cetak dan promosi elektronik yang didistribusikan (ribu eksemplar)

709 3.544 K)

1. Jumlah daerah yang dikembangkan menjadi tujuan wisata MICE (daerah)

5 32 K)

2. Jumlah promosi penyelenggaraan MICE 12 60 K)

3. Jumlah pendukungan penawaran (bidding ) dan penyelenggaraan MICE

56 292 K)

7.6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemasaran

Terselenggaranya kegiatan koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan pendukungan teknis peningkatan pemasaran pariwisata

Jumlah event pengembangan kebijakan pemasaran dan promosi pariwisata oleh masyarakat dan daerah

102 476 K) 501,4

1. Jumlah sumber daya yang dilatih di bidang kebudayaan dan kepariwisataan (orang)

1.150 5.865 K)

2. Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang terserap di pasar tenaga kerja di dalam maupun luar negeri (orang)

1.241 6.831 K)

3. Jumlah penelitian dan pengembangan 165 850 K)

8.1 Pengembangan SDM Kebudayaan dan Pariwisata

Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia aparatur/industri dan masyarakat bidang kebudayaan dan pariwisata

Jumlah sumber daya yang dilatih di bidang kebudayaan dan kepariwisataan (orang)

1.150 5.865 K) 34,0

8.2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi

Meningkatnya penelitian dan pengembangan bidang arkeologi

Jumlah penelitian dan pengembangan bidang arkeologi 144 735 K) 246,1

724,7

229,77.5 Peningkatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (Meeting, Incentive Travel, Conference, and Exhibition/ MICE)

Meningkatnya penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (Meeting, Incentive Travel, Conference, and Exhibition/ MICE) nasional dan internasional di Indonesia

7.4 Peningkatan Publikasi Pariwisata Meningkatnya kelengkapan informasi tujuan pariwisata Indonesia

1.551,18 Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata

Meningkatnya kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan dan pariwisata

II.L.040.7




(Rp Miliar)

TARGET

8.3 Penelitian dan Pengembangan Bidang Kepariwisataan

Meningkatnya litbang pariwisata dalam mendukung kebijakan pembangunan kepariwisataan

Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kepariwisataan 8 50 K) 36,0

8.4 Penelitian dan Pengembangan Bidang Kebudayaan

Meningkatnya litbang kebudayaan dalam mendukung kebijakan pembangunan kebudayaan

Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan 13 65 K) 36,0

1. Jumlah program studi 34 422. Jumlah mahasiswa aktif (orang) 4.780 27.030 K)

3. Jumlah dosen (orang) 390 5004. Jumlah lulusan pendidikan kepariwisataan di lembaga pendidikan tinggi pariwisata (orang)

1.241 6.831 K)

5. Jumlah penelitian dosen (naskah laporan) 79 588 K)

8.6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisataa

Meningkatnya dukungan pelayanan manajemen sumber daya kebudayaan dan pariwisata

Jumlah pelayanan manajemen pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata

21 107 K) 110,5

10.135,2


1.088,5

TOTAL ALOKASI KEMENBUDPAR 2010-2014

8.5 Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata

Meningkatnya profesionalisme dan daya saing SDM bidang parwisata di lembaga pendidikan tinggi pariwisata

II.L.040.8

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN BUMN

2010

· Terwujudnya Penerapan Best Practices GCG dan sistem penilaian kinerja· Meningkatnya peran BUMN dalam pengelolaan SDA strategis dan pertahanan nasional· Meningkatnya Laba BUMN· Meningkatnya peran BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional· Meningkatnya kualitas pelaksanaan penugasan pemerintah untuk pelayanan umum (PSO)· Meningkatnya peran BUMN dalam keperintisan usaha, dan pengembangan UMKM· Terwujudnya sistem pengelolaan BUMN yang semakin sehat dan kompetitif· Meningkatnya peran BUMN dalam percepatan prioritas pembangunan nasionalRisalah rapat Risalah 5 5Surat persetujuan Surat 1 1Laporan hasil monitoring Laporan 5 5Kajian Restrukturisasi BUMN Laporan 1 1Pelaksanaan Restrukturisasi Laporan 10 10Monitoring dan Evaluasi Laporan 6 6

372,0

13,8

62,2

1 PROGRAM PEMBINAAN BUMN

Restrukturisasi BUMN besar / penting / strategis (Prioritas Nasional)

a. Dukungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang energi (Prioritas Nasional)

PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS

b.

2014

TARGET



(Rp Miliar)


No SASARAN INDIKATOR

II.L.041.1


2010PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS

2014



e. Penyusunan best practice GCG Tersusunnya best practice GCG paket 1 1 8,8f. Penetapan sistem remunerasi berbasis kinerja di BUMN Peraturan mengenai sistem remunerasi Peraturan 1,0

g. Penyusunan peraturan mengenai penilaian kinerja di BUMN yang mangacu pada standar internasional

Peraturan mengenai penerapam sistem penilaian yang mengacu kepada standar internasional

Peraturan 0,8

h. Kajian, evaluasi dan monitoring pendayagunaan aset BUMN Inventarisasi dokumen yang terkait dengan pendayagunaan aset

Dokumen 3 3 16,8

i. Penetapan target, monitoring, dan evaluasi kinerja BUMN Risalah rapat RUPS/RPB Risalah 282 282 93,5

j. Penetapan peraturan pelaksanaan pemisahan administrasi keuangan PSO dan Perpres tentang SOP pelaksanaan PSO

Peraturan pelaksanaan pemisahan administrasi keuangan PSO dan Perpres tentang SOP pelaksanaan PSO

Peraturan 2 0,8

k. Penyusunan peraturan perundangan yang mengarah pada perwujudan pengelolaan BUMN berbasis mekanisme korporasi murni

Terwujudnya harmonisasi peraturan perundangan yang mengarah pada perwujudan pengelolaan BUMN berbasis mekanisme korporasi murni

Peraturan 1 4,0

l. Kajian BUMN rugi dan bermasalah Berkurangnya jumlah BUMN Rugi dan Bermasalah Laporan 1 1 25,0m. Penyusunan dan pelaksanaan Program Tahunan Privatisasi Penyusunan Program Tahunan Privatisasi Laporan 1 1 10,8

n. Kajian rightsizing BUMN Hasil kajian Laporan 1 1 4,0o. Uji kepatutan dan kelayakan calon Direksi dan Dewan

KomisarisTerpilihnya Direksi dan Komisaris BUMN 20 20 25,0

Risalah rapat Risalah 5 5surat persetujuan Surat 1 1Laporan hasil monitoring Laporan 5 5Risalah rapat Risalah 5 5surat persetujuan Surat 1 1Laporan hasil monitoring Laporan 5 5

12,8

18,5p. Dukungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang ketahanan pangan

q. Dukungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang infrastruktur

II.L.041.2


2010PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS

2014



2 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA

361,6

3 PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA

12,0

4 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA

22,0

767,6


TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN BUMN 2010-2014

II.L.041.3

2010

1 PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL 1.850,0

5,0

5,0

Peningkatan kapasitas SDM iptek (PN11) 250,0

5,0

Litbang Ketahanan Pangan (PN5) 50,0

Jumlah riset bersama 4 4

Jumlah kebijakan 1 1 25,0

Jumlah riset bersama 2 2Paket Koordinasi 1 50,0

3


2014

e, Kebijakan peningkatan dukungan litbang untuk ketahanan pangan khususnya pengembangan pupuk ekologis dan benih unggul-adaptif terhadap lingkungan sub-optimal, teknologi panen, teknologi pengelolaan lahan marjinal untuk produksi pangan,

Jumlah kebijakan 3

S2 = 50, S3 = 251d, Peningkatan sarana dan prasarana litbang Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana litbang

yang memadai Jumlah lab yang telah direvitalisasi 1

c, Meningkatnya kapasitas SDM iptek Jumlah karyasiswa S2 = 50, S3 = 10

b, Pengembangan budaya iptek Terbangunnya kawasan percontohan pengembangan budaya masyarakat yang kreatif dan inovatif

Jumlah kawasan percontohan 1

1

1


(Rp Miliar)

a, Penguatan kompetensi lembaga litbang Berkembangnya pusat-pusat unggulan iptek Jumlah pusat-pusat unggulan iptek 1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

NO, PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATORTARGET

f, Dukungan iptek untuk penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan (PN 8)

Kebijakan peningkatan dukungan iptek untuk penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan, termasuk koordinasi kebijakan untuk persiapan pembangunan PLTN

II.L.042.1

2010 2014


(Rp Miliar)



g, Dukungan litbang untuk penurunan emisi gas CO2 dan adaptasi perubahan iklim (PN9)

Jumlah kebijakan5 5

49,0

Jumlah riset bersama 5 5Pendayagunaan teknologi mitigasi bencana (PN9) Kebijakan pendayagunaan teknologi mitigasi bencana Jumlah kebijakan 1 1 49,0

Tersusunnya Standard Operation Procedure (SOP) Peningkatan kapasitas respons aparatur pemerintah dalam peringatan dini dan penanganan bencana

Jumlah SOP 1

Jumlah kebijakan 1 1 5,0 Jumlah pilot pendukung teknologi untuk pembangunan daerah tertinggal

1 1

j, Fasilitasi proses perolehan hak paten dan kepemilikan HKI produk teknologi dan produk kreatif (PN11)

Kebijakan untuk fasilitasi proses perolehan hak paten dan kepemilikan HKI produk teknologi dan produk kreatif


k, Pelaksanaan Insentif Perolehan Paten dan Kepemilikan HKI

Terlaksananya insentif perolehan paten dan kepemilikan HKI

Jumlah usulan paten dan kepemilikan HKI yang difasilitasi

10 10

Peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas pemuda


Jumlah pilot peningkatan inovasi dan kreativitas pemuda

4 4

Pelaksanaan Insentif riset dasar dan terapan Jumlah paket riset dasar 44 35 150,0 Jumlah paket riset terapan 78 60

n, Peningkatan litbang iptek unggulan di bidang kesehatan, obat-obatan dan instrumentasi medis

Meningkatnya litbang iptek unggulan di bidang kesehatan, obat-obatan dan instrumentasi medis

Jumlah paket penelitian 5 5 225,0

m, Terlaksananya insentif riset dasar dan terapan

l, Kebijakan peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas pemuda

i, Dukungan pengembangan dan pendayagunaan teknologi pendukung pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik serta penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI (PN10)

Kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi pendukung pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik, penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina

Kebijakan peningkatan dukungan litbang untuk penurunan emisi gas CO2 dan adaptasi perubahan iklim

h,

II.L.042.2

2010 2014


(Rp Miliar)



o, Pelaksanaan insentif difusi iptek Terlaksananya insentif difusi iptek Jumlah paket 92 75 325,0 p, Pelaksanaan insentif peningkatan kapasitas iptek

sistem produksiTerlaksananya insentif peningkatan kapasitas iptek sistem produksi

Jumlah paket insentif 130 100 225,0

Jumlah kebijakan 1 1 25,0 Jumlah kegiatan bersama hasil koordinasi dan sinkronisasi

1 1

r, Peningkatan Efektivitas Riset secara sinergi antara Perguruan Tinggi dgn Lembaga Litbang

Kebijakan peningkatan efektivitas riset secara sinergi antara perguruan tinggi dengan lembaga riset


10,0

t, Peningkatan promosi dan diseminasi iptek Terlaksananya diseminasi iptek Jumlah paket 10 10 75,0 Jumlah standardisasi 1 1 25,0 Jumlah pilot implementasi interoperabilitas teknologi informasi dan komunikasi

5 5

2 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS LAINNYA 499,2 3 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 116,9

2.466,1

8


s, Pengembangan jaringan kerjasama penelitian internasional

Meningkatnya jaringan kerjasama penelitian internasional Jumlah kerjasama penelitian internasional

u, Peningkatan Pemanfaatan dan Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Open Source

8

q, Peningkatan dukungan teknologi bagi pemberdayaan industri strategis bidang pertahanan (PNL1)

Kebijakan dukungan teknologi untuk revitalisasi industri pertahanan

TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI 2010-2014

Meningkatnya pemanfaatan perangkat lunak berbasis open source

II.L.042.3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

2010

I. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

2.733,8

1 Pengelolaan Kualitas Air dan Kawasan Gambut Tersedianya perangkat kebijakan pengelolaan kualitas air, ekosistem gambut dan ekosistem danau yang terpadu dan bersifat lintas K/L , antara lain Kemen PU, Kemenhut, Kementan, Pemda

% penyiapan penetapan kelas air di tingkat kabupaten/kota untuk 13 sungai-sungai prioritas dari 119 kabupaten/kota, yang terkoordinasi lintas K/L dan daerah

25% 100% K) 176,5

Jumlah pembinaan teknis pengelolaan kualitas air terhadap 119 kabupaten/kota di 13 DAS, yang terkoordinasi dengan K/L terkait, termasuk DAS Citarum secara terpadu lintas K/L

20% 100% K)

% penyiapan pemetaan kesatuan hidrologi gambut yang terkoordinasi dengan K/L terkait

10% 100% K)

Jumlah provinsi dilakukannya verifikasi karakteristik ekosistemgambut yang terkoordinasi dengan K/L terkait

1 33 K)

Tersusunnya Program dan Rencana Aksi Terpadu Pengelolaan Ekosistem 15 Danau Prioritas Berkelanjutan yang terkoordinasidengan K/L terkait

15 15

Jumlah pemantauan dan evaluasi pengendalian kerusakan ekosistem situ yang terkoordinasi dengan K/L terkait

3 11



NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN


2014INDIKATOR

TARGET

II.L.043.1


2010

TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar) NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN

2014INDIKATOR

TARGET

2 Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

Jumlah kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutandan lahan yang ditetapkan/ diterbitkan (kriteria dan pedoman) yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

3 15 K) 143,3

Data sebaran hotspot di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang didiseminasi ke K/L dan daerah terkait

80% 80%

Diterapkannya mekanisme pencegahan kebakaran hutan dan lahan di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah

8 8

Data kondisi kerusakan hutan dan lahan pada 11 DAS prioritas dan berpotensi rawan longsor yang terkoordinasi antar K/L terkait

80% 80%

Data tutupan lahan dan perubahan penggunaan lahan (land use change) melalui Program Menuju Indonesia Hijau

100% 100%

Jumlah provinsi (pendekatan ekosistem) yang dipantau sesuai data potensi dan kejadian bencana

10 30

% rekomendasi kebijakan konservasi an pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang diimplementasikan daerah dari jumlah propinsi yang dipantau setiap tahunnya

50% 50%

3 Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terpadu dan bersifat lintas K/L

% penyelesaian dokumen konsep, naskah akademis, pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 12 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L

16,7% 100% 95,7

% penyelesaian dokumen pedoman kebijakan pengawasan pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 5 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antark K/L

20% 100%

Meningkatnya kualitas kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang terpadu dan bersifat lintas K/L, antara lain dengan Kemenhut, BPN dan Pemda

II.L.043.2


2010


2014INDIKATOR

TARGET

% penyelesaian kajian daya dukung 4 pulau besar yang terkoordinasi antar K/L

0 100%

% penyelesaian kajian penyimpangan pemanfaatan ruang dan dampaknya terhadap lingkungan kerusakan dan bencana [dari 20 lokasi yang direncanakan] dan didiseminasi kepada K/L dan daerah terkait

0 100%

% penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam perencanaan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang di kabupaten dan propinsi [dari 11 kabupaten dan 4 propinsi yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L dan daerah

6,7% 100%

% penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah ekoregion yang terkoordinasi antaK/L dan daerah

0 100%

Jumlah propinsi dilaksanakannya pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan/ruang dan pelaksanaan instrumen pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan lahan gambut, hutan dan DAS prioritas untuk menunjang pencapaian Prioritas Nasional 9 RPJMN 2010-2014

2 33

% PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengawasan pemanfaatan ruang [dari 250 orang PPLHD yang direncanakan]

10% 100%

4 Pengendalian Pencemaran Air Menurunnya beban pencemar air dari industri yang dipantau dan diawasi

Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dan diawasi

200 220 142,0

Jumlah agroindustri yang dipantau dan diawasi 220 245Jumlah industri manufaktur yang dipantau dan diawasi 260 330Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH 480 720Jumlah izin pembuangan air limbah ke laut yang dikeluarkan 20 100 K)

Jumlah pedoman teknis/peraturan perundang-undangan 2 26 K)

II.L.043.3


2010


2014INDIKATOR

TARGET

5 Pengendalian Pencemaran Udara Menurunnya beban pencemar udara dari industri yang dipantau dan diawasi

Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dan diawasi

200 220 120,8

Jumlah agroindustri yang dipantau dan diawasi 220 245Jumlah industri manufaktur yang dipantau dan diawasi 260 330Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH 480 720Jumlah penurunan beban pencemar udara dari industri yang dipantau dan diawasi

2,5% 12,5% K)

Jumlah pedoman teknis/peraturan perundang-undangan 2 26 K)

6 Pengendalian Pencemaran Udara Dari Emisi dan Kebisingan Kendaraan Bermotor

Menurunnya emisi dan kebisingan dari kendaraan di prioritas kota-kota yang dipantau

Jumlah peraturan perundangan yang ditetapkan 2 37 K) 104,8

Jumlah daerah (provinsi/kota) yang difasilitasi dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang pengendalian pencemaran udara khususnya sumber bergerak

4 36 K)

Jumlah kota yang difasilitasi dalam penerapan pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan bermotor (P&P)

4 36 K)

Jumlah kebijakan sektor yang difasilitasi dalam mendukung reduksi emisi (penetapan standar emisi dan kebisingan, bahan bakar, manajemen transportasi, kendaraan tidak bermotor (NMT), uji emisi bagi kendaraan pribadi, land use planning )

2 10 K)

Jumlah kota yang dievaluasi kualitas udaranya 16 36Jumlah pembinaan teknis dalam pengendalian pencemaran sumber bergerak

5 25 K)

7 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kegiatan Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas

Meningkatnya kebijakan dan penaatan pengelolaan B3 dan limbah B3 serta meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola dalam kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas

Jumlah produk perumusan kebijakan dan/atau standar dan/ataupedoman pengelolaan Bahan, Berbahaya dan Beracun (B3) & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas [Draft Permen LH]

1 5 K) 106,0

II.L.043.4


2010


2014INDIKATOR

TARGET

Jumlah kegiatan pemantauan dan/atau analisis dan/ atau evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas

1 5 K)

Jumlah perusahaan yang mendapat pengawasan kinerja penaatan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas

200 220

Jumlah daerah dan/ atau perusahaan yang mendapat bimbinganteknis pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas

5 10

Jumlah lingkup kegiatan dari seluruh ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang ada

3 19 K)

8 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Manufaktur, Agroindustri dan Jasa

Meningkatnya kebijakan dan pertimbangan teknis dalam pengawasan penaatan pengelolaan limbah B3 serta meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola dalam kegiatan manufaktur, agroindustri dan jasa

Jumlah kebijakan, pedoman teknis yang diterapkan dalam Pengelolaan Limbah B3 pada kegiatan manufaktur dan agroindustri [dalam bentuk pedoman]

2 10 K) 107,8

Jumlah pengawasan kinerja industri yang dilakukan pembinaandan pengawasan

480 575

Jumlah daerah dan/ atau perusahaan yang mendapat bimbingan teknis pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan manufaktur agroindustri dan jasa

5 45 K)

Jumlah lingkup kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 (dari seluruh ketentuan Internasional yang ada)

4 20 K)

9 Administrasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Meningkatnya penaatan pengelolaan bahan dan limbah B3

Jumlah kebijakan/ pedoman/ standar/ data base yang dihasilkandalam rangka kegiatan administrasi pengelolaan B3 & limbah B3 [Permen LH dan pedoman]

2 14 K) 88,8

II.L.043.5


2010


2014INDIKATOR

TARGET

Jumlah registrasi B3 dan rekomendasi, ijin dan notifikasi pengelolaan limbah B3

1.000 5.000 K)

Jumlah provinsi yang mendapat bimbingan teknis administrasi pengelolaan B3 & limbah B3

5 33

Jumlah kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 (dari seluruh ketentuan internasional yang ada)

4 20 K)

10 Penanganan Kasus Lingkungan Meningkatnya kualitas penanganan kasus lingkungan % pengaduan masyarakat yang dikelola melalui penerimaan, penelaahan dan klasifikasi, penerusan kepada pihak terkait yang berwenang, atau ditangani langsung

100% 100% 89,7

% dugaan tindak pidana LH yang ditindaklanjuti melalui prosespenyelidikan dan penyidikan (pulbaket) sampai proses pengadilan [perkiraan 100 kasus per tahun]

80% 100%

% penanganan kasus perdata LH yang ditindaklanjuti secara perdata di dalam maupun di luar pengadilan [perkiraan 100 kasus per tahun]

80% 100%

Jumlah kasus lingkungan yang terevaluasi dan tereksaminasi 2 18 K)

11 Peningkatan Instrumen Ekonomi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Meningkatkan kualitas kebijakan insentif dan pendanaan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup

% telaahan teknis diterima menjadi rekomendasi teknis insentif untuk peningkatan pengelolaan LH (90-100 proposal UMKM yang diajukan per tahun)

80% 80% 96,5

%jumlah UMKM yang melaksanakan peningkatan kualitas LHdengan kebijakan insentif melalu K/L atau Pemda terkait

80% 80%

% Jumlah pemantauan terhadap UMKM yang telah mendapat insentif

80% 80%

Jumlah pedoman dan fasilitas teknis yang terkait dengan valuasi ekonomi SDA dan LH

5 28 K)

Jumlah dokumen tentang bahan rumusan kebijakan insentif dan pendanaan lingkungan terpadu (lintas K/L)

4 20 K)

Bimbingan teknis pengembangan instrumen ekonomi dan perhitungan PDRB Hijau di daerah terpilih (lintas K/L)

100% 100%

II.L.043.6


2010


2014INDIKATOR

TARGET

12 Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik Jumlah kota metropolitan dan besar yang dipantau 27 27 91,1

Jumlah ibukota provinsi yang dipantau 20 20Jumlah penurunan beban pencemar dari sumber limbah cair domestik dari kegiatan apartemen dan perumahan mewah di 3 propinsi (Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat)

10% 10%

Jumlah pedoman teknis di bidang pengelolaan limbah domestik 2 10 K)

% capaian peningkatan kinerja pengelolaan sampah melalui pengawasan

50% 75%

% volume pengurangan sampah melalui 3 R (Reduce, Reuse, Recycle ) dalam skala kota untuk kota besar dan metropolitan [dari baseline data tahun 2008]

2,5% 15%

13 Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Skala Kecil

Meningkatnya pengelolaan usaha skala kecil Jumlah pedoman teknis di bidang pengendalian pencemaran limbah usaha skala kecil

1 5 K) 74,0

Jumlah sentra usaha skala kecil yang dibina 3 39 K)

Jumlah penurunan beban pencemar dari sentra usaha skala keciyang dibina

80% 80%

14 Peningkatan Konservasi Keanekaragaman Hayati Jumlah dokumen laporan dan rekomendasi kebijakan konservasi keanekaragaman hayati

3 15 K) 75,8

Jumlah rekomendasi kajian kebijakan konservasi keanekaragaman hayati diimplementasikan

1 5 K)

Jumlah hasil Rekomendasi pemantauan pelaksanaan kebijakan konservasi keanekaragaman hayati yang ditindaklanjuti

1 5 K)

Jumlah daerah kegiatan pemantauan pelaksanaan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati

10 50 K)

Terfasilitasinya pengembangan program Taman Keanekaragaman Hayati di beberapa daerah

2 10 K)

Meningkatnya kinerja pengelolaan limbah domestik (sampah) di kota-kota yang dipantau

Meningkatkan kualitas kebijakan untuk menangani konservasi keanekaragaman hayati

II.L.043.7


2010


2014INDIKATOR

TARGET

15 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Meningkatnya kapasitas kelembagaan yang menangani pengelolaan lingkungan hidup daerah

% pengembangan kebijakan kelembagaan lingkungan hidup 100% 100% 67,7

% pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang LH di daerah provinsi setiap tahun

33 33

% terlaksananya monev dan Pembinaan Penerapan SPM bidangLH terhadap pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerahkabupaten/kota di lembaga LH daerah provinsi setiap tahun

33 33

% terlaksananya Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) dalam PLH (sampai keluarnya MoU dalam pengelolaan LH di daerah) di 10 daerah provinsi dan daerah kab/kota

20% 100%

Updating basis data peta kelembagaan lingkungan hidup daerahuntuk 520 lembaga LH kab/kota, 33 provinsi setiap tahun

100% 100%

Diterapkannya pedoman monitoring dan evaluasi kapasitas kelembagaan LH daerah di 520 Kabupaten/Kota setiap tahun

5% 75% K)

Pembinaan revitalisasi kelembagaan lingkungan hidup daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) bidang lingkungan hidup di 33 provinsi setiap tahun

100% 100%

16 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Meningkatnya kualitas kebijakan, partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Terbentuknya kelompok masyarat dan lembaga kemasyarakatan (EPW, Kaukus, Ormas, OKP, Profesi/Asosiasi, pengembangan perumahan yang berwawasan lingkungan dan CSR bidang lingkungan) yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

45 246 K) 70,3

Meningkatnya keterlibatan jumlah kelompok masyarat dan lembaga kemasyarakatan (EPW, Kaukus, Ormas, OKP, Profesi/Asosiasi, pengembangan perumahan yang berwawasan lingkungan dan CSR bidang lingkungan) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah

35 195 K)

II.L.043.8


2010


2014INDIKATOR

TARGET

Jumlah kelompok masyarakat bersama dengan Pemda yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle )

200 K)

17 Peningkatan Data, Informasi dan Infrastruktur Sistem Informasi Lingkungan Hidup

Tersedianya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHdalam skala provinsi dan kabupaten/kota, dan meningkatnya kualitas data, informasi, dan sistem informasi pengelolaan lingkungan hidup

% provinsi yang menyusun SLHD dari 33 Provinsi yang direncanakan

55% 100% 77,7

% kabupaten/kota yang menyusun SLHD dari 456 Kabupaten/Kota yang direncanakan

35% 100%

% jenis data sektor terkait tingkat pusat yang terkumpul dari 80jenis data sektor yang direncanakan

60% 100%

Jumlah kajian informasi yang diimplementasikan dalam kebijakan di bidang lingkungan hidup per tahun

4 20 K)

Jumlah aplikasi e-gov di bidang lingkungan hidup 2 30 K)

18 Peningkatan Sarana Teknis Pengendalian Dampak Lingkungan

Meningkatnya kualitas pemantauan lingkungan yg didukung dgn Sarana Pengendalian Teknis Dampak Lingkungan yg berkualitas

% jumlah data pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah, kebisingan, deposisi asam, POP’s, biologi)

30% 70% 117,3

% jumlah laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan yang dibina sesuai dengan peraturan yang berlaku

30% 70%

% jumlah pelatihan/ workshop/ seminar/ lokakarya yang diikuti oleh personil Pusarpedal

30% 70%

% jumlah sarana dan prasarana teknis Pusarpedal yang memenuhi kelayakan sesuai peraturan yang berlaku

30% 70%

% jumlah metode pengujian parameter kualitas lingkungan yg dikaji

30% 70%

% jumlah baku mutu lingkungan yang dikaji 10% 50%

II.L.043.9


2010


2014INDIKATOR

TARGET

19 Jumlah konsep kebijakan di bidang perlindungan atmosfir dan pengendalian dampak perubahan iklim

3 17 K) 112,1

% penyiapan penyusunan perangkat untuk sektor yang akan mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan inventori GRK & BPO

100% 100%

Jumlah sektor yang mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan inventori GRK & BPO

- 6

% penetapan baseline untuk pengurangan konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) - HCFC

100% 100%

% pengurangan konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) - HCFC - 10%

Jumlah pemerintah daerah provinsi yang dilakukan pembinaan teknis untuk kajian kerentanan dan adaptasi perubahan iklim

3 11

Jumlah sektor dan daerah yang mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan kegiatan perlindungan atmosfir dan pengendalian dampak perubahan iklim

5 50 K)

Implementasi konsep Program Kampung Iklim 2 22 K)

20 Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut

Meningkatnya kualitas kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan laut

Jumlah kajian, rekomendasi, dan kebijakan peningkatan konservasi dan pengendalian kerusakan pesisir dan laut yan dditetapkan (per tahun)

3 19 K) 75,9

% capaian inventarisasi data kerusakan ekosistem pesisir dan laut dengan basis jumlah kabupaten yang memiliki pesisir [akumulatif]

10% 50%

Jumlah daerah yang diverifikasi tingkat kerusakan ekosistem dan kualitas lingkungan (per tahun)

5 41 K)

Jumlah model implementasi kebijakan di regional 5 25 K)

24 Pemulihan dan Penanganan Media Lingkungan (Lahan, Pesisir dan Perairan) Tercemar Limbah B3

Jumlah kebijakan/ pedoman/ standar yang dihasilkan dalam rangka pemulihan kualitas media lingkungan tercemar limbah B3 [draft kebijakan]

3 7 K) 58,2

Jumlah lokasi pemantauan media lingkungan tercemar limbah B3 [status rencana pemulihan]

30 30

Jumlah lokasi pengawasan pengelolaan limbah di pelabuhan (umum dan khusus)

5 25 K)

Jumlah pengawasan kegiatan pemulihan kualitas media lingkungan [status penanganan media lingkungan tercemar limbah B3]

8 50 K)

Tersedianya perangkat kebijakan dan terlaksananya kegiatan untuk melindungi fungsi atmosfir & mengendalikan dampak perubahan iklim

Perlindungan Atmosfir dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Meningkatnya kebijakan, pertimbangan teknis dan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dalam rangka pemulihan kualitas media lingkungan akibat pencemaran limbah B3

II.L.043.10


2010


2014INDIKATOR

TARGET

Jumlah pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan B3 dan limbah B3 [draft Permen LH]

1 5 K)

Jumlah lingkup kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan limbah B3 (dari seluruh ketentuan Internasional yang ada)

3 15 K)

Jumlah publikasi/modul informasi pengelolaan B3 dan limbah B3

2 10 K)

27 Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Lingkungan

Meningkatnya kapasitas aparat penegak hukum lingkungan

Jumlah hakim lingkungan yang meningkat kapasitasnya (green bench )

150 550 K) 59,8

Jumlah kepolisian lingkungan yang meningkat kapasitasnya 66 330 K)

Jumlah penyidik PPNS yang meningkat kapsitasnya 100 1800 K)

Jumlah JPU yang meningkat kapasitasnya 66 432 K)

Jumlah litigator yang meningkat kapasitasnya 5 245 K)

Jumlah SDM pengelola pengaduan yang meningkat kapasitasnya

50 1450 K)

Jumlah mediator, arbiter, pihak ketiga yang meningkat kapasitasnya

99 1499 K)

Teroptimalisasi PPNS dan PPLH di regional 5 25 K)

Terlaksananya koordinasi nasional dan regional di bidang penegakan hukum lingkungan

6 30 K)

II. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

1.265,0

III. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

37,0

4.035,8


TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 2010-2014

II.L.043.11

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

2010

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya

1.619,9

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KUKM

48,0

a. Produktivitas UMKM; Peningkatan 5 % Peningkatan 5 %

b. SumbanganUMKM dalam pembentukan PDB;

Peningkatan 6 % Peningkatan 6 %

c. Nilai ekspor produk UMKM; Peningkatan 15 % Peningkatan 15 %

d. Nilai investasi UMKM; Peningkatan 25% Peningkatan 25%

e. Jumlah koperasi aktif; Proporsi 70 % dari total jumlah koperasi

Proporsi 80 % dari total jumlah koperasi

f. Jumlah koperasi aktif yang melaksanakan RAT;

Proporsi 45 % dari koperasi aktif

Proporsi 55 % dari koperasi aktif

g. Volume usaha koperasi. Peningkatan 20 % Peningkatan 20 %

2.480,23. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM


TARGET

2014No PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR


(Rp Miliar)

II.L.044.1


2010

TARGET



(Rp Miliar)

RUU Koperasi; UU Koperasi; K)

Materi RUU LKM; UU LKM;RPP-UU No. 20/2008; PP untuk UU No.

20/2008; PP-Pengganti PP 9/ 95;

PP-Pengganti PP 9/ 95; Perpres Lembaga Pengembangan dan Pengawasan KSP/ KJKS;

Perpres Lembaga Pengembangan dan Pengawasan KSP/ KJKS;

Perpres Lembaga APEX; RPP-UU Koperasi; RPP-UU LKM;

Perpres Lembaga APEX; Peraturan Teknis

Peraturan Teknis

b. Peninjauan dan penghapusan berbagai pungutan dan regulasi yang merugikan koperasi dan UMKM, baik yang sektoral maupun spesifik daerah.

Terselenggaranya peninjauan pungutan yang merugikan koperasi dan UMKM, baik sektoral maupun spesifik daerah.

Laporan yang berisikan sejumlah rekomendasi penghapusan pungutan yang merugikan koperasi dan UMKM, baik sektoral maupun spesifik daerah.

40 Regulasi 200 Regulasi K) 7,5

39,5a. Penataan peraturan perundang-undangan terkait perkoperasian, lembaga keuangan mikro (LKM), pendaftaran dan perijinan usaha, lokasi usaha, penggunaan produksi dalam negeri, dan penyebarluasan teknologi tepat guna, beserta ketentuan pelaksanaannya.

Peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan terkait koperasi, UMKM dan sistem pendukungnya yang diterbitkan/disempurnakan.

Jenis peraturan perundang-undangan yang terkait koperasi, UMKM dan sistem pendukungnya yang disepakati untuk disusun, diperbaiki, ditetapkan dan dijabarkan dalam ketentuan pelaksanaannya.

II.L.044.2


2010

TARGET



(Rp Miliar)

c. Pembentukan Forum Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Berfungsinya Forum Koordinasi Pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Terbitnya landasan hukum. Konsep struktur dan fungsi Forum Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan UKM

Forum Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan UKM

K) 2,3

a. Kerja sama pembiayaan yang melibatkan bank dan lembaga keuangan/ pembiayaan lainnya.

5 Memorandum of Understanding (MOU)

25 MOU K) 8,2

b. Terfasilitasinya Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) yang melakukan co- guarantee dengan lembaga penjaminan nasional.

8 Proprinsi 33 Propinsi K) 15,7

c. Jumlah Koperasi yang dapat mengakses kredit/ pembiayaan bank melalui linkage .

100 500 K) 1,8

d. Jumlah LKM (koperasi dan BPR) yang melakukan kerjasama pembiayaan dengan bank.

100 500 K) 5,0

e . Jumlah LKPD 2 12 K) 10,0

d. Perluasan pelayanan kredit/ pembiayaan bank bagi koperasi dan UMKM, yang didukung pengembangan sinergi dan kerja sama dengan lembaga keuangan/ pembiayaan lainnya.

Meningkatnya jangkauan pelayanan kredit/ pembiayaan bank bagi koperasi dan UMKM.

II.L.044.3


2010

TARGET



(Rp Miliar)

100 KSP/KJKS 500 KSP/KJKS K)

1 Lembaga Modal Ventura Daerah (LMVD)

5 LMVD

a. Meningkatnya kapasitas kelembagaan LKM.

Jumlah LKM yang terdaftar dan terakreditasi sesuai ketentuan hukum tentang LKM.

100 LKM 500 LKM K) 2,5

Jumlah pengelola LKM yang mengikuti pelatihan.

- 4.000 pengelola LKM K) 4,0

Jumlah sumber daya manusia (SDM) pengelola KSP/KJKS yang bersertifikat.

1.200 orang 6.000 Org K) 5,0

K)

Jumlah manajer/kepala cabang KJK yang diikutkan diklat dan sertifikasi kompetensi LKM.

900 orang 4.500 orang K) 5,0

f. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM), termasuk untuk akreditasi dan sertifikasi pelayanan LKM, termasuk LKM yang berbadan hukum koperasi.

b. Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan LKM.

e. Peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), perusahaan modal ventura, anjak piutang, sewa guna usaha, dan pegadaian, dalam mendukung pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, disertai dengan pengembangan jaringan informasinya.

Meningkatnya kapasitas dan jangkauan lembaga keuangan bukan bank untuk menyediakan pembiayaan usaha bagi koperasi dan UMKM.

Jumlah lembaga pembiayaan bukan bank yang dibentuk.

8 Unit

13,1

Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) profesi (LDP) KJK dan tempat uji kompetensi (TUK) yang diperkuat.

- 6,0

II.L.044.4


2010

TARGET



(Rp Miliar)

a. Tersedianya sistem insentif bagi UMKM yang berbasis inovasi dan berorientasi ekspor.

Jenis dan jangkauan sistem insentif bagi UMKM yang berbasis inovasi dan berorientasi ekspor.

Insentif dukungan pemasaran, subsidi bunga dan peningkatan kapasitas SDM di 5 provinsi.

Insentif dukungan pemasaran, subsidi bunga dan peningkatan kapasitas SDM di 25 provinsi

K) 5,0

K)

b. Terfasilitasinya KUKM potensial mengikuti pameran di luar negeri.

Pengembangan/perluasan pasar ekspor produk KUKM melalui pameran di luar negeri.

140 KUKM 700 KUKM K) 42,5

c. Terfasilitasinya KUKM dalam Pengembangan desain produk.

Pengembangan daya saing pemasaran Industri Kreatif KUKM potensial/ ekspor.

160 KUKM 800 KUKM K) 7,0

d. Terwujudnya peningkatan kemampuan berinovasi UMKM dalam pengembangan desain produk UMKM serta memasarkannya.

Peningkatan daya saing dan pemasaran produk kriya KUMKM.

100 KUKM 500 KUKM K) 5,0

e. Meningkatnya akses pasar produk KUMKM.

Meningkatnya daya saing dan identitas produk UMKM dibidang makanan dan minuman.

200 KUKM 1.000 KUKM K) 7,0

f. Berkembangnya komoditas unggulan daerah melalui pendekatan One Village One Product (OVOP) di beberapa propinsi.

Meningkatnya budidaya, pengolahan/ industri, pemasaran dan sarana penunjang (modal, pendampingan, teknologi dll.).

4 Lokasi 20 Lokasi K) 10,0

g. Penyediaan sistem insentif dan pembinaan bagi UMKM yang berbasis inovasi dan berorientasi ekspor.

- Pelatihan 800 orang terkait manajemen ekspor, ISO, mutu

4,0

II.L.044.5


2010

TARGET



(Rp Miliar)

K)

150 UMi K)

5 koperasi

c. Meningkatnya kapasitas produksi sentra UMKM.

Bantuan sarana usaha produksi melalui koperasi .

60 koperasi 300 koperasi K) 175,0

25 koperasi 125 koperasi K)

300 UMi 1.500 UMi

180 UKM 900 UKM

i. a. Terfasilitasinya pembentukan jaringan usaha melalui koperasi.

Pengembangan jaringan usaha melalui koperasi. 300 KUMKM 1.500 KUMKM K) 5,0

b. Terfasilitasinya kemitraan pemasaran eko-produk KUMKM.

Pengembangan kemitraan eko-produk KUMKM. 100 KUMKM 500 KUMKM K) 5,0

c. Meningkatnya jumlah KUMKM yang bermitra di sektor pariwisata.

Kemitraan KUMKM di sektor pariwisata. 300 KUMKM 1.500 KUMKM K) 6,4

d. Terfasilitasinya kemitraan pola waralaba di kalangan KUMKM.

Kemitraan waralaba. 100 KUMKM 500 KUMKM K) 3,0

e. Terfasilitasinya kemitraan pemasaran produk energi biomassa KUMKM.

Kemitraan pemasaran produk energi biomassa. 110 KUMKM 550 KUMKM K) 1,5

f. Terfasilitasinya kemitraan KUMKM dengan BUMN.

Kemitraan KUMKM dengan BUMN. 200 KUMKM 1.000 KUMKM K) 3,0

a. Meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan dan pengelolaan pasar.

Dukungan pengembangan kemitraan yang melibatkan koperasi dan UMKM dalam pengembangan produk-produk unggulan yang berbasis rantai nilai, subkontrak, alih teknologi, pemasaran/ ekspor, atau investasi.

h. Pengembangan dan penguatan sentra-sentra produksi/ klaster usaha skala mikro dan kecil, terutama di daerah tertinggal dan terisolir.

Pengembangan sarana pemasaran di daerah tertinggal/perbatasan.

100 UMi

d. Tersedianya dukungan penguatan sentra-sentra produksi/ klaster usaha mikro dan kecil terutama di daerah tertinggal dan terisolir.

500 UMi

b. Terfasilitasinya sarana usaha pedagang kaki lima (PKL) yang memiliki koperasi/ kelompok.

Tertatanya sarana usaha PKL dan terbangunnya sarana pemasaran produk KUKM.

11,3

Jumlah usaha skala mikro dan kecil yang difasilitasi bantuan usahanya, pengenalan teknologi tepat guna, dan replikasi model teknologi tepat guna.

2.150 UMi, 5 koperasi 34,2

19,5

II.L.044.6


2010

TARGET



(Rp Miliar)

g. Meningkatnya mutu dan desain kemasan produk KUKM.

Pengembangan kemasan produk KUKM. 500 KUKM 2.500 KUKM K) 11,3

h. Terfasilitasinya kemitraan pola subkontrak di kalangan KUMKM.

Pengembangan kemitraan pola subkontrak. - 400 KUMKM K) 2,1

i. Terwujudnya kemitraan yang saling menguntungkan antara koperasi dengan peritel modern.

Pengembangan jaringan dengan bisnis ritel modern (SME’sCo mart).

200 KUMKM 1.000 KUMKM K) 10,0

j. Tercapainya peningkatan produktivitas UMKM.

Peningkatan produktivitas usaha mikro melalui klinik bisnis.

150 UMI 750 KUMKM K) 13,8

a. Tersedianya trading house bagi KUMKM.

Pengembangan trading house bagi KUMKM dalam rangka mengoptimalisasikan ekspansi pemasaran dan promosi produk KUMKM ke dalam maupun luar negeri, khususnya di Timur Tengah.

10 Unit 50 Unit K) 5,0

b. Terpromosinya KUKM yang memiliki produk berkualitas.

Penyelenggaraan Smesco Festival 500 KUKM 500 KUKM K) 20,0

c. Tersedianya dukungan pemasaran bagi usaha mikro.

Peningkatan akses produk usaha mikro melalui pasar rakyat

1.000 Umi 5.000 UMi K) 27,5

d. Terwujudnya pengelolaan manajemen pasar tradisional oleh Koperasi.

Pengembangan pengelolaan manajemen pasar tradisional.

- 4 paket K) 1,2

e. Pengembangan Pusat PromosI KUKM. Pusat Promosi KUKM. 5 lokasi 25 lokasi K) 2,5

f. Peningkatan fungsi dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional.

Pengembangan pasar tradisional melalui koperasi.

200 UMi 1.000 UMi K) 20,0

g. Tersebar informasi produk-produk KUKM yang berkualitas.

Terselenggaranya pameran produk-produk KUKM yang berkualitas.

720 KUKM 3.600 KUKM K) 59,8

h. Meningkatnya akses pasar produk KUKM melalui penyediaan sarana prasarana pemasaran.

Penyediaan fasilitasi sarana prasarana pemasaran produk KUKM.

255 KUKM 1.275 KUKM K) 17,5

j. Dukungan pemasaran produk dan jasa koperasi dan UMKM melalui pengembangan dan penguatan kelembagaan, informasi pasar dan jaringan pemasaran baik domestik maupun ekspor.

II.L.044.7


2010

TARGET



(Rp Miliar)

a. Tersusunnya blueprint pengembangan kewirausahaan nasional.

Dokumen blueprint pengembangan kewirausahaan nasional disusun.

Kajian blueprint pengembangan kewirausahaan nasional selesai.

Dokumen blueprint pengembangan kewirausahaan ditetapkan, dan pemasyarakatannya.

K) 4,0

a. Regulasi dan pranata kelembagaan pengembangan kewirausahaan nasional yang diselaraskan dengan dokumen blueprint .

- Gerakan Kewirausahaan Nasional dan kelembagaan pendukung

K) 3,0

b. Kurikulum dan modul pendidikan dan pelatihan kewirausahaan khususnya untuk pengusaha skala mikro, kecil dan menengah, serta pengelola koperasi diperbaiki dan diterapkan.

- Kurikulum dan modul diklat kewirausahaan bagi pengusaha skala mikro, kecil dan menengah, serta pengelola koperasi diterapkan.

K) 5,0

a. Sistem standarisasi dan sertifikasi kompetensi SDM Koperasi dan UKM.

- Sistem standarisasi dan sertifikasi SDM koperasi dan UKM dan pemasyarakatannya.

K) 4,0

b. Jumlah pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi yang mengikuti diklat keterampilan teknis dan manajerial.

450 pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi

2.250 pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi

K) 2,5

c. Jumlah modul diklat dan pendidikan vocational .

5 Modul 25 Modul K) 2,5

d. Jumlah peserta yang mengikuti diklat vocational.

1.000 orang 5.000 orang K) 25,0

b. Diperbaikinya pranata kelembagaan pengembangan kewirausahaan, terutama dalam aspek regulasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan kewirausahaan sesuai dengan blueprint pengembangan kewirausahaan.

l. Peningkatan kompetensi pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi.

Meningkatnya kompetensi pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi.

k. Penyusunan blueprint pengembangan kewirausahaan nasional yang didukung pembenahan pranata kelembagaan

II.L.044.8


2010

TARGET



(Rp Miliar)

a. Pedoman revitalisasi lembaga diklat KUMKM.

- Pedoman standarisasi diklat KUMKM

K) 2,9

b. Jumlah tenaga pengelola dan instruktur pada lembaga diklat yang dilatih.

120 orang 600 orang K) 3,0

a. Jumlah peserta peningkatan pemahaman koperasi di kalangan masyarakat kelompok strategis.

1.000 orang 5.000 orang K) 2,5

b. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan peningkatan pemahaman koperasi pada SDM koperasi.

- 7.000 orang K) 6,0

a. Materi kurikulum dan diklat pembina koperasi.

Penyempurnaan kurikulum diklat pembina koperasi

Kurikulum diklat pembina koperasi dan penerapannya.

K) 2,9

b. Jumlah pembina koperasi yang mengikuti diklat.

- 2.400 orang K) 2,0

p. Penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas yang disertai dengan pemasyarakatan contoh-contoh koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang baik.

Terselenggaranya penyuluhan perkoperasian yang menjangkau masyarakat luas dan disertai dengan contoh-contoh terbaik praktik berkoperasi.

a. Landasan hukum bagi penyelenggaraaan penyulihan perkoperasian.

Konsep landasan hukum tentang jabatan fungsional penyuluh perkoperasian

Landasan hukum tentang jabatan fungsional penyuluh perkoperasian

K) 2,0

b. Materi dan media penyuluhan 1 paket 5 paket K) 5,0

c. Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam penyuluhan perkoperasian.

120 orang di 4 propinsi 600 orang di 20 propinsi K) 2,9

d. Jumlah jabatan fungsional penyuluh koperasi.

- 2.400 orang K) 4,0

Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi.

Sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi semakin efektif.

o. Peningkatan kemampuan pembina koperasi. Meningkatnya kemampuan pembina koperasi.

m. Revitalisasi dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan koperasi dan UMKM.

Terlaksananya revitalisasi dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan koperasi dan UMKM.

n.

II.L.044.9


2010

TARGET



(Rp Miliar)

2.400 orang K)

Meningkatnya penyediaan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM yang didukung peran Pemda, BUMN dan lembaga swadaya masyarakat.

7 propinsi menyediakan dukungan pembiayaan KUMKM melalui dana APBD

33 propinsi menyediakan dukungan pembiayaan KUMKM melalui dana APBD

K) 5,0

Jumlah UMKM yang diseleksi untuk mendapatkan pembiayaan melalui sertifikasi tanah.

- 80.000 UMKM K) 14,0

Jumlah UMKM yang dibina setelah mendapatkan sertifikasi tanah.

20% 15% 1,5

50 koperasi 250 koperasi K)

500 UMKM 2.500 UMKM

5 jenis skim pembiayaan khusus bagi usaha mikro.

25 jenis skim pembiayaan khusus bagi usaha mikro.

K) 25,0

Penyediaan bantuan dana bagi 2600 pelaku usaha mikro/koperasi

Penyediaan bantuan dana bagi 7.900 pelaku usaha mikro/koperasi

K) 395,0

r. Penyediaan skim-skim pembiayaan yang sesusai dengan kebutuhan dan kapasitas usaha mikro, seperti dana bergulir, bantuan sosial, dan tanggung renteng

Tersedianya skim-skim pembiayaan khusus yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas usaha mikro.

Jenis-jenis skim pembiayaan khusus bagi usaha mikro.

2,0

b. Meningkatnya Jumlah koperasi dan UMKM yang sudah memanfaatkan pembiayaan yang disediakan melalui dukungan/ program Pemda, BUMN (PKBL), Corporate Social Responsibility (CSR), dan lembaga swadaya masyarkat.

Jumlah koperasi dan UMKM yang sudah memanfaatkan pembiayaan yang disediakan melalui dukungan/ program Pemda, BUMN (PKBL), CSR, dan lembaga swadaya masyarkat.

7,5

e. Jumlah peserta pembinaan dan pengembangan SDM Koperasi.

-

q. Peningkatan peran Pemda, BUMN dan lembaga swadaya masyarakat dalam penyediaan dukungan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, yang didukung penyelarasannya dengan program-program pembiayaan nasional bagi koperasi dan UMKM.

a. Meningkatnya penyediaan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM yang didukung peran Pemda, BUMN dan lembaga swadaya masyarakat.

II.L.044.10


2010

TARGET



(Rp Miliar)

Jumlah Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang ditingkatkan kapasitasnya.

200 orang KKMB 1.000 orang KKMB K) 2,7

200 koperasi K)

2.400 UMKM

Jumlah teknologi tepat guna yang dikenalkan kepada usaha mikro dan kecil.

- 20 paket kegiatan K) 10,0

Jumlah usaha mikro dan kecil yang menerima dukungan teknologi tepat guna.

350 UMKM 1.750 UMKM K) 11,8

b. Terpromosinya KUKM yang memiliki produk berkualitas.

Pengembangan dan pelayanan bisnis KUKM melalui trading board.

3.000 KUKM 15.000 KUKM K) 6,0

a. Jumlah peserta pemasyarakatan kewirausahaan.

2.000 orang 10.000 orang K) 13,6

b. Jumlah pelaku usaha koperasi dan UMK peserta diklat kewirausahaan

- 6.000 org K) 8,2

a. Jumlah wirausaha baru yang dikembangkan/difasilitasi melalui pola pengembangan wirausaha lainnya.

- 800 orang K) 16,0

b. Jumlah tempat pendidikan keterampilan usaha (TPKU) yang dibangun.

200 unit 1.000 unit K) 100,0

c. Jumlah calon wirausaha baru. 1.000 orang 5.000 org K) 5,0K)

c. Meningkatnya kemampuan usaha KUKM melalui inkubator.

Jumlah UKM tenant binaan inkubator yang difasilitasi.

10 Inkubator 50 Inkubator K) 2,5

a. Tersedianya dukungan pengenalan teknologi bagi usaha skala mikro dan kecil, tidak terkecuali bagi sektor informal.

u. Pemasyarakatan dan pembinaan kewirausahaan dan budaya usaha bagi masyarakat, termasuk usaha skala mikro dan kecil.

Terselenggaranya pemasyarakatan dan pembinaan kewirausahaan dan budaya usaha bagi masyarakat, termasuk usaha skala mikro dan kecil.

v. Dukungan pengembangan wirausaha baru melalui inkubator teknologi dan bisnis, serta pola-pola pengembangan lainnya sesuai blueprint pengembangan kewirausahaan.

a. Tersedianya dukungan pengembangan wirausaha baru melalui inkubator teknologi dan bisnis.

s. Dukungan sistem insentif bagi penyedia jasa pendampingan dan konsultasi keuangan yang mendukung peningkatan akses koperasi dan UMKM kepada sumber-sumber pembiayaan.

Tersedianya jasa pendampingan dan konsultasi keuangan bagi koperasi dan UMKM. Jumlah koperasi dan UMKM yang sudah

memanfaatkan jasa pendampingan dan konsultasi keuangan, baik yang disediakan pemerintah,

- 4,0

t. Dukungan pengenalan teknologi bagi usaha skala mikro dan kecil, tidak terkecuali bagi sektor informal.

b. Terfasilitasi wirausaha baru melalui pendampingan.

b. Terfasilitasi wirausaha baru melalui pendampingan.

350 KUMK 1.750 KUMK 21,5

II.L.044.11


2010

TARGET



(Rp Miliar)

w. Peningkatan kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum koperasi.

Kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum koperasi semakin meningkat.

Efisiensi proses administrasi pemberian badan hukum koperasi.

30 % koperasi sudah tertata administrasi badan hukumnya

70 % koperasi sudah tertata administrasi badan hukumnya

5,5

x. Penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha dan jaringan kerja sama usaha antar koperasi, termasuk pengembangan koperasi sekunder.

Tersedianya fasilitasi bagi pengembangan jaringan kerja sama usaha antar koperasi.

Jumlah dan jangkauan fasilitasi bagi pengembangan kerja sama usaha antar koperasi.

5 model kerja sama antara koperasi sekunder dengan anggotanya; 5 fasilitasi pengembangan usaha koperasi

25 model kerja sama antara koperasi sekunder dengan anggotanya; 25 fasilitasi pengembangan usaha koperasi

K) 3,7

a. Jumlah kebijakan dan peserta bimbingan teknis perkoperasian.

5 kebijakan dan 200 KUMKM 25 kebijakan dan 1.000 KUMKM

K) 25,0

b. Jumlah pengembangan organisasi kantor cabang KSP/unit simpan pinjam (USP).

15 kantor cabang 75 kantor cabang K) 1,3

c. Jumlah koperasi yang menerapkan prinsip akuntabilitas dan pengendalian koperasi.

1.500 koperasi 7.500 koperasi K) 3,5

d. Jumlah koperasi yang diperingkat. 1.000 koperasi, dan 75 koperasi berprestasi

5.000 koperasi, dan 375 koperasi berprestasi

K) 10,4

4.148,1


y. Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi. Meningkatnya kapasitas dan kinerja kelembagaan koperasi

TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN KUKM 2010-2014

II.L.044.12

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2010

13 352,3

Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ekonomi

15 31 K)

13 26 K)

- 100

1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

2 3 K)

K/L 1 5 K)

prov 5 19 K)

K/L - 1prov - 8 K)

4. Jumlah pedoman monev pelaksanaan PUG di bidang pendidikan dasar, menengah, tinggi, serta pendidikan budi pekerti dan karakter bangsa

1 1 K)

1.1 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pendidikan yang responsif gender

11,1

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang pendidikan

3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang pendidikan

18

Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang pendidikan

1 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang sosial, politik, dan hukum

Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan

K)Jumlah kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan PUG di bidang sosial, politik, dan hukum di tingkat nasional dan daerah

Jumlah kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan PUG di bidang ekonomi di tingkat nasional dan daerah


(Rp Miliar)


NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN

TARGET

2014INDIKATOR

1. Jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan

2. Persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan

II.L.047.1


2010


(Rp Miliar)NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN

TARGET

2014INDIKATOR

1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang kesehatan

3 4 K)

K/L 1 5 K)

prov 5 25 K)

K/L - 1prov 1 25 K)

1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang sumber daya alam dan lingkungan

3 3 K)

K/L 2 10 K)

prov 5 28 K)

K/L - 5prov - 14 K)

1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang politik dan pengambilan keputusan

2 5 K)

K/L 3 3prov 7 33 K)

K/L - 3prov - 12 K)

4. Jumlah pedoman monev pelaksanaan PUG di bidang politik

1 1 K)

18,5

12,5

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang sumber daya alam dan lingkungan

3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang sumber daya alam dan lingkungan

12,5

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang kesehatan3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang kesehatan

1.3 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang sumber daya alam dan lingkungan yang responsif gender

Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang sumber daya alam dan lingkungan

Meningkatnya jumlah kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan

1.2 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang kesehatan yang responsif gender

Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang kesehatan

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang politik dan pengambilan keputusan

3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang politik dan pengambilan keputusan

1.4 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan

II.L.047.2


2010



TARGET

2014INDIKATOR

1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang hukum 3 3 K)

K/L 1 5 K)

prov 8 8K/L 2 2prov 7 33 K)

1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ketenagakerjaan

1 3 K)

K/L 1 1prov 5 25 K)

K/L - 1prov 2 23 K)

1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan

4 4 K)

K/L 3 4prov 3 22 K)

K/L 2 2prov 4 23 K)

3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan

14,6

19,9

1.6 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsif gender

Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang ketenagakerjaan

1.7 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan yang responsif gender

Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan

36,4

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang hukum 3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang hukum

1.5 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang hukum yang responsif gender

Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang hukum

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang ketenagakerjaan3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang ketenagakerjaan

II.L.047.3


2010



TARGET

2014INDIKATOR

1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis

4 10 K)

K/L 3 3

prov 4 30 K)

K/L 3 3prov 4 27 K)

1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi

2 3 K)

K/L 1 1prov 5 25 K)

K/L 1 1prov 2 10 K)

4. Jumlah pedoman monev pelaksanaan PUG di bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi

1 1 K)

1.10 1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang infrastruktur

4 11 K) 16,8

K/L - 4prov - 18 K)

K/L - 1prov - 13 K)

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang infrastruktur 3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang infrastruktur

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang infrastruktur yang responsif gender

Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang infrastruktur

1.9 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi yang responsif gender

Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi

3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi

24,6

14,9

1.8 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis yang responsif gender

Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis

3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis

II.L.047.4


2010



TARGET

2014INDIKATOR

4. Jumlah pedoman monev pelaksanaan PUG di bidang infrastruktur

1 2 K)

1. Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan

5 9 K)

K/L 3 3

prov 6 333. Jumlah kompilasi data perlindungan perempuan dari tindak kekerasan

prov 3 23 K)

4. Persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan

- 100

5. Persentase cakupan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan

- 100

1. Jumlah kebijakan penerapan sistem data gender 2 4 K)

K/L 1 17 K)

prov 0 33 K)

3. Tersedianya sistem data gender 1 2 K)

1. Jumlah kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan

3 6 K)

K/L 1 5 K)

prov 5 24 K)

K/L 1 1prov 1 6 K)

11,1

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan

3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data perlindungan masalah sosial perempuan

62,4

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan penerapan sistem data terpilah gender

1.13 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan

Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan

1.12 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penyusunan data gender

Meningkatnya jumlah kebijakan penerapan sistem data gender

50,1

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan

1.11 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan

Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan

II.L.047.5


2010



TARGET

2014INDIKATOR

1. Jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan

1 4 K)

K/L 1 1prov 5 23 K)

K/L 1 1prov 2 7 K)

1. Jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang

2 3 K)

K/L 1 10prov 5 15

K/L - 3 K)

prov - 6 K)

8 K) 212,5

2. Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan perlindungan anak

9 21 K)

33,8

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang

3. Jumlah kompilasi data perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang

1.15 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan korban perdagangan orang

Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang

1.14 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan

Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan

2. Perlindungan Anak 1. Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan tumbuh kembang anak

Jumlah kebijakan pelaksanaan perlindungan anak

13,0

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan

3. Jumlah kompilasi data perlindungan tenaga kerja perempuan

11Jumlah kebijakan pelaksanaan tumbuh kembang anak

II.L.047.6


2010



TARGET

2014INDIKATOR

1. Jumlah kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak 1 3 K)

K/L 1 1prov 5 10K/L 1 1prov 1 33 K)

1. Jumlah kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak 2 2 K)

K/L 1 2prov 4 23 K)

K/L 1 1prov 4 19 K)

1. Jumlah kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak 1 2 K)

K/L - 1prov 2 25 K)

K/L - 3 K)

prov 1 17 K)

1. Jumlah kebijakan lingkungan yang layak untuk anak 2 2 K)

K/L 1 5 K)

prov 4 29 K)

K/L 1 5 K)

prov 1 12 K)

12,8

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam pemenuhan hak partisipasi anak3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data pemenuhan hak partisipasi anak

12,82.4 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan lingkungan yang layak untuk anak

Meningkatnya jumlah kebijakan lingkungan yang layak untuk anak

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang lingkungan yang layak untuk anak

3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data lingkungan yang layak untuk anak

2.3 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak

Meningkatnya jumlah kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak

27,5

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam pemenuhan hak pendidikan anak3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data pelaksanaan kebijakan pendidikan anak

19,12.2 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak

Meningkatnya jumlah kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam pemenuhan hak kesehatan anak3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data kesehatan anak

2.1 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak

Meningkatnya jumlah kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak

II.L.047.7


2010



TARGET

2014INDIKATOR

1. Jumlah kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA)

2 2 K)

K/L 1 10prov 10 10

K/L 1 2

prov 7 25 K)

1. Jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak 1 4 K)

K/L 1 6 K)

prov 5 26 K)

K/L 1 1prov 2 13 K)

1. Jumlah kebijakan perlindungan anak dari masalah sosial

2 4 K)

K/L 2 5

prov 5 8K/L 1 1prov 2 17 K)

20,6

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang perlindungan anak dari masalah sosial

3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data perlindungan anak dari masalah sosial

2.7 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan tentang masalah sosial anak

Meningkatnya jumlah perlindungan anak dari masalah sosial

49,0

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang kota layak anak

3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA)

11,82.6 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penghapusan kekerasan pada anak

Meningkatnya jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang penghapusan kekerasan pada anak

3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data anak korban kekerasan

2.5 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA)

Meningkatnya jumlah kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA)

II.L.047.8


2010



TARGET

2014INDIKATOR

1. Jumlah kebijakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum

3 7 K)

1 Naskah Akademik 1 RUU

K/L 2 6prov 8 7

K/L 1 3prov 3 15 K)

1. Jumlah kebijakan perlindungan bagi anak yang berkebutuhan khusus

2 3 K)

K/L 1 8 K)

prov 5 11

K/L - 5 K)

prov - 15 K)

1. Jumlah kebijakan hak sipil anak 1 3 K)

K/L 1 5 K)

prov 10 29 K)

K/L 1 5 K)

prov 3 10 K)

2. RUU Peradilan Pidana Anak

11,2

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang hak sipil anak

3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data hak sipil anak

2.10 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan hak sipil anak

Meningkatnya jumlah kebijakan hak sipil anak

30,5

17,2

3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum

4. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data anak yang berhadapan dengan hukum

2.9 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan bagi anak yang berkebutuhan khusus

Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan bagi anak yang berkebutuhan khusus

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang perlindungan anak yang berkebutuhan khusus

3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data anak yang berkebutuhan khusus

2.8 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum

Meningkatnya jumlah kebijakan untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum

II.L.047.9


2010



TARGET

2014INDIKATOR

1. Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan, pengembangan dan evaluasi SDM dan penganggaran KPP dan PA yang diselesaikan tepat waktu, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi berdasarkan tersedianya data terkini, terintegrasi, dan harmonis

100 100

2. Meningkatnya laporan evaluasi kinerja pembangunan Gender dan Anak berdasarkan data terkini, terintegrasi dan harmonis

100 100

3. Meningkatnya layanan sarana prasarana, keuangan dan pengembangan SDM yg sesuai kebutuhan dan akuntabel

100 100

1. % rencana program dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan data terkini, terintegrasi dan harmonis dengan dokumen perencanaan lainnya (RPJPN, RPJMN, Renstra)

100 100

2. Jumlah laporan rencana dan evaluasi kinerja organisasi

1 5 K)

3. % kegiatan tindak lanjut dari kerjasama Bilateral dan Multilateral

100 100

4. % laporan bahan pimpinan dan monev pelaksanaan kinerja program di lingkup KPP dan PA

100 100

45,43.1 Koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran, dan kerjasama luar negeri

Meningkatnya rencana program dan anggaran serta evaluasi kinerja organisasi yang diselesaikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi tepat waktu , terintegrasi dan harmonis dengan dokumen perencanaan lainnya (RPJPN, RPJMN, Renstra)

303,5% rencana program dan anggaran KPP dan PA yang diselesaikan tepat waktu, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi berdasarkan tersedianya data terkini, terintegrasi dan harmonis

% laporan evaluasi kinerja pembangunan Gender dan Anak berdasarkan data terkini, terintegrasi dan harmonis

% layanan sarana prasarana, keuangan dan pengembangan SDM yg sesuai kebutuhan dan akuntabel

3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

II.L.047.10


2010



TARGET

2014INDIKATOR

1. Jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak di prov (prov)

33 33

2. Jumlah rekomendasi hasil pelaksanaan perlindungan anak (laporan)

1 5 K)

3. % layanan prasarana keuangan tepat waktu, sesuai kebutuhan, dan akuntabel

100 100

868,2


43,03.5 Pengawasan pelaksanaan perlindungan anak (KPAI)

Meningkatnya jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak

TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2010-2014

II.L.047.11

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI

20101. 1. Persentase rapat-rapat koordinasi dengan instansi Pusat

dan Daerah, dalam rangka pelaksanaan program-program PAN

100% 100% 367,7

2. Persentase dokumen administrasi perencanaan, perkantoran, kepegawaian, dan keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu

100% 100%

3. Persentase pegawai Kementerian Negara PAN & RB yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan kursus lainnya

25% 85%

4. Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu

100% 100%

5. Persentase pemberitaan tentang Kementerian Negara PAN & RB di media nasional

100% 100%

6. Persentase barang milik negara yang tercatat/terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN

85% 100%

7. Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan

85% 100%

8. Tersusunnya kebijakan/pedoman tentang budaya kerja "bersih, melayani, dan kompeten" di lingkungan aparatur negara

1 Perpres K)

9 Terlaksananya kampanye budaya kerja "bersih, melayani, dan kompeten" di lingkungan aparatur negara

10% 100%


TARGET

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENEG PAN DAN RB

Terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian


(Rp Miliar)2014NO

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN INDIKATOR

II.L.048.1


2010


(Rp Miliar)2014NO


SASARAN INDIKATOR

10. Jumlah instansi pemerintah yang menjadi Pilot Project pengembangan budaya kerja

2 IP 30 IP K)

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENEG PAN DAN RB

Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana internal dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian

Rasio sarana dan prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik

85% 100% 21,0

3. 1. Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Kelembagaan 8 aturan 40 aturan K) 454,5

2. Persentase Kementerian Negara yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

20% 100%

3. Persentase LPNK yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

20% 100%

4. Persentase LNS yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

20% 100%

5. Persentase Perwakilan RI di Luar Negeri yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

20% 100%

6. Persentase Sekretariat Lembaga Negara yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

20% 100%

7. Persentase Instansi Pemerintah (PPK-BLU) yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

20% 100%

8. Persentase Konsolidasi struktural dan peningkatan Kapasitas Kemeneg PAN dan RB, BKN, dan LAN

100% 100%

2. Terwujudnya SDM Aparatur yang profesional, berkinerja, akuntabel dan sejahtera

1. Jumlah peraturan/kebijakan di bidang SDM Aparatur 11 PP, 1 Perpres, 2 aturan

1 UU, 35 PP, 2 Perpres, 8 aturan

K)

2. Persentase insansi pemerintah yang mengirimkan data usulan formasi PNS secara akurat dan benar sesuai aturan

40% 100%

PROGRAM PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

1. Terwujudnya organisasi pemerintah yang proporsional, efektif dan efisien

II.L.048.2


2010


(Rp Miliar)2014NO


SASARAN INDIKATOR

3. Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin PNS

20% 70%

4. Persentase instansi yang menerapkan kebijakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

5% 45%

5. Persentase instansi yang menyusun informasi jabatan dalam rangka penyusunan sistem remunerasi berdasarkan merit system

45% 90%

6. Persentase tenaga honorer yang telah dilakukan verifikasi dan validasi

100% 100%

7. Persentase peningkatan penghasilan PNS 5% 10%1. Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Tata Laksana 1 UU, 2 aturan 5 UU, 18 PP, 8

aturan K)

2. Persentase instansi pemerintah yg melakukan penataan ketatalaksanaan

20% 100%

1. Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Akuntabilitas Kinerja

6 aturan 1 UU, 30 aturan

K)

2. Persentase instansi yang menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja sesuai aturan

45% 60%

3. Persentase instansi yang dinilai akuntabel 40% 55%4. Persentase instansi yang menyusun RKT (Rencana Kinerja Tahunan)

20% 36%

5. Persentase LAKIP yang diterima 87% 99%6. Persentase PK yang diterima 45% 70%7. Persentase instansi peserta model Island of Integrity yang berhasil

30% 45%

5. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik

1. Jumlah Peraturan/Kebijakan di bidang Pelayanan Publik

5 PP, 1 Perpres, 3 aturan

5 PP, 1 Perpres, 1 Inpres, 14

aturan

K)

3. Terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel

4. Terwujudnya instansi pemerintan yang akuntabel dan berkinerja tinggi

II.L.048.3


2010


(Rp Miliar)2014NO


SASARAN INDIKATOR

2. Jumlah Kabupaten/Kota yang mempresentasikan kepuasan pelanggan yang disurvei berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat

33 Kab/ Kota 165 Kab/ Kota K)

3. Skor IKM unit pelayanan 60 854. Jumlah unit pelayanan yang dinilai berdasarkan usulan instansi/Pemerintah Provinsi

120 300

5. Jumlah Pemda yang dinilai berdasarkan usulan instansi/Pemerintah Provinsi

- 120

6. Persentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori terbaik sesuai penilaian

50% 90%

7. Persentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori terbaik sesuai penilaian

50% 90%

8. Persentase Pemerintah Daerah yang menerapkan OSS 75% 95%

9. Jumlah Kab/Kota yang menerapkan pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat.

10 Kab/ Kota 135 Kab/ Kota K)

10. Jumlah unit pelayanan publik yang menerapkan pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat

30 Unit 350 unit K)

6. Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemerintah yang terintegrasi, efisien dan efektif

1. Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan 7 aturan 1 UU, 1 Perpres, 35 aturan

K)

2. Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan SPI sesuai dengan ketentuan

40% 90%

3. Persentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti dalam waktu satu tahun

60% 90%

4. Persentase laporan dumas yang disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah

60% 90%

II.L.048.4


2010


(Rp Miliar)2014NO


SASARAN INDIKATOR

5. Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan dan melaporkan Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi yang dievaluasi sesuai pedoman

60% 90%

1. Jumlah K/L yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai kebijakan RB Nasional

17 K/L 75 K/L

2. Tingkat kualitas pelaksanaan RB yang terukur sesuai dengan kebijakan RB Nasional

70% 100%

3. Jumlah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diterbitkan (Grand Design RBN dan kebijakan pelaksanaannya.

100% 100%

4. Jumlah instansi yang menerima sosialisasi 100% K/L; 30% Pemda

100% K/L; 100% Pemda

5. Jumlah asistensi reformasi birokrasi kepada instansi pusat dan daerah

100% K/L; 10% Pemda

100% K/L; 20% Pemda

6. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi 4 laporan triwulanan 20 laporan triwulanan

- Tersusunnya UU tentang Sistem Pengawasan Nasional dan peraturan pelaksanaannya

Jumlah undang-undang dan peraturan pelaksanaannya - 1 UU, 3 peraturan

pelaksanaan, 1 sosialisasi

K)

- Tersusunnya kebijakan tentang Pakta Integritas bagi instansi pemerintah

Jumlah Perpres tentang kebijakan/pedoman penerapan Pakta Integritas

- 1 K)

2. - Jumlah PP tentang Disiplin PNS 1 1, 2 sosialisasi

K) 9,0

- Jumlah PP Larangan PNS menjadi anggota Parpol - 1 K)

- Jumlah PP tentang Jiwa Korps dan Kode Etik PNS - 1 K)

7. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi instansi secara terencana, sistematis, dan komprehensif

13,91. Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi pengawasan intern pemerintah

Pengembangan kebijakan penegakan integritas SDM aparatur

- Tersusunnya dan disempurnakannya aturan hukum yang mengatur penegakan integritas aparatur

II.L.048.5


2010


(Rp Miliar)2014NO


SASARAN INDIKATOR

- Jumlah PP tentang pembatasan konflik kepentingan - 1 K)

- Jumlah peraturan/kebijakan (Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi)

1 Inpres 1 Inpres K)

- Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan dan melaporkan Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi yang dievaluasi sesuai pedoman

60% 90%

Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan masyarakat

1 kebijakan

Persentase laporan pengaduan masyarakat yang disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah

60% 90%

Tersusunnya kebijakan/pedoman tentang budaya kerja “bersih, melayani, dan kompeten” di lingkungan aparatur negara;

- Jumlah kebijakan/pedoman; - 1 Perpres K)

- Persentase jumlah kampanye di media cetak dan elektronik 10% 100%

- Jumlah instansi Pemerintah yang menjadi Pilot Project Pengembangan Budaya Kerja sesuai kebijakan

2 IP 30 IP K)

- Jumlah PP 5 5 K)

- Jumlah Perpres 1 1 K)

7. - Tersusunnya instrumen penilaian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik

1 1 K) 23,9

- Laporan monev pelaksanaan penilaian pelayanan - 4 K)

18,3

- Persentase instansi yang telah mendapatkan sosialisasi 35%

Terlaksananya penilaian, monitoring dan evaluasi pelayanan publik.

6,2

5. Pelaksanaan dukungan perumusan kebijakan PAN

3,5

6. Koordinasi perencanaan dan evaluasi program pelayanan publik (Prioritas Nasional)

Tersusunnya peraturan pelaksanaan dari UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik 100%

4. Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi pengawasan masyarakat

Meningkatnya pengawasan masyarakat yang efektif dan efisien

3.

Terlaksananya kampanye budaya kerja kerja “bersih, melayani, dan kompeten” di lingkungan aparatur negara.

Tersusun dan terlaksananya kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi

Pengembangan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi

24,6

Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan di bidang kesejahteraan sosial (Prioritas Nasional)

II.L.048.6


2010


(Rp Miliar)2014NO


SASARAN INDIKATOR

Tersusunnya kebijakan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik

- Jumlah inpres tentang percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik

1 1 K)

Terlaksananya asistensi untuk mendorong penerapan OSS/PTSP

- Persentase Pemerintah Daerah yang menerapkan OSS (pelayanan terpadu satu pintu)

70% 95%

- Jumlah unit pelayanan yang dinilai berdasarkan usulan 150 unit 1250 unit K)

- Jumlah Pemda yang dinilai berdasarkan usulan Provinsi 100 Kab/ Kota 550 Kab/ Kota K)

- Persentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori terbaik sesuai penilaian

50% 90%

- Persentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori baik sesuai penilaian

50% 90%

- Terlaksananya konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kemeneg PAN dan RB, LAN, dan BKN.

- Persentase penyelesaian konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kemeneg PAN & RB, BKN, LAN.

100% 100%

- ersentase instansi pemerintah (PPK-BLU) yang telah tertata kelembagaannya

20% 100%

- Persentase LNS yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

20% 100%

- Persentase Kementerian Negara bidang Polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya (antara lain Kementerian Sekretariat Negara)

20% 100%

- Persentase LPNK bidang polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (BPN).

20% 100%

- Persentase Sekretariat Lembaga Negara yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

20% 100%

9. Koordinasi perencanaan dan evaluasi program kelembagaan (Prioritas Nasional)

5,210. Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan polhukam (Prioritas Nasional)

Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang polhukhankam

23,6

5,1

- Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya

8. Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan publik di bidang pemerintahan umum, hukum dan keamanan (Prioritas Nasional)

Terlaksananya kompetisi antar unit pelayanan publik/ antar instansi dan Pemerintah Daerah

II.L.048.7


2010


(Rp Miliar)2014NO


SASARAN INDIKATOR

- Persentase Kementerian Negara bidang perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang penguatan keberdayaan UKMK (Kemeneg UKMK, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan), pemanfaatan sumber daya kelautan (Kementerian Kelautan dan Perikanan), pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (Kementerian PU, Kementerian Kehutanan) dan Kemeneg PPN)

20% 100%

- Persentase LPNK bidang perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

20% 100%

- Persentase Perwakilan RI yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

20% 100%

- Persentase Kementerian Negara bidang Perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang pengelolaan energi (Dep. ESDM, restrukturisasi BUMN (Kemeneg BUMN), pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (Dep. Pertanian) dan Kemeneg Ristek)

20% 100%

- Persentase LPNK bidang Perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

20% 100%

- Persentase Kementerian Negara bidang kesra yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya (antara lain Kementerian Pendidikan Nasional)

20% 100%

- Persentase LPNK bidang kesra yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

20% 100%

- Persentase Pemda yang dievaluasi organisasi dan tatakerjanya

20% 100%

3,7

13. Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan kesra

Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang kesra

3,4

12. Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian II (Prioritas Nasional)

Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang perekonomian II

11. Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan perekonomian I (Prioritas Nasional)

Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang perekonomian I

12,0

II.L.048.8


2010


(Rp Miliar)2014NO


SASARAN INDIKATOR

14. Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi tata laksana perekonomian

Tersusunnya kebijakan tentang Administrasi Pemerintahan

Jumlah UU, peraturan pelaksanaan dan sosialisasinya - 1 UU, 2 PP,

2 sosialisasi

K) 18,5

15. Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi tata laksana korporatisasi

Tersusunnya kebijakan tentang Etika Penyelenggara Negara

Jumlah UU, peraturan pelaksanaan dan sosialisasinya 1 RUU 1 RUU, 1 UU, 3 PP, 3 Sosialisasi

K) 12,9

- Tersusunnya kebijakan tentang manajemen kepegawaian (UU tentang SDM Aparatur Negara ).

Jumlah UU dan peraturan pelaksanaannya - 1 RUU, 1 UU dan peraturan

pelaksanaannya, 2 sosialisasi

K)

- Tersusunnya kebijakan tentang pola dasar karir PNS

Jumlah Perpres; 1 Prepres 1 Perpres, 1 sosialisasi

K)

- Tersusunnya kebijakan tentang penilaian kinerja pegawai (SKP)

Jumlah PP 1 PP 1 PP K)

- Tersusunnya kebijakan tentang penilaian, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan jabatan struktural

Jumlah Perpres 1 Perpres 1 Perpres K)

- Tersusunnya kebijakan diklat jabatan PNS

Jumlah PP - 1 PP K)

- Tersusunnya kebijakan tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural

Jumlah PP - 1 PP K)

11,316. Pengembangan kebijakan pemantapan pengembangan SDM aparatur (Prioritas Nasional)

II.L.048.9


2010


(Rp Miliar)2014NO


SASARAN INDIKATOR

- Tersusunnya kebijakan (UU/ PP) tentang remunerasi dan tunjangan kinerja Pegawai Negeri

- Jumlah UU/PP tentang remunerasi/tunjangan kinerja Pegawai Negeri;

1 UU/ PP 1 UU/PP K)

- Tersusunnya kebijakan sistem pensiun PNS

- Jumlah UU/PP tentang Pensiun PNS - 1 UU/PP K)

- Tersusunnya kebijakan tentang sistem pengelolaan dana pensiun PNS

- Jumlah kebijakan tentang pengelolaan dana pensiun PNS 1 PP 1 PP K)

- Tersusunnya kebijakan (PP) tentang sistem pengadaan /rekruitmen dan Seleksi PNS

Jumlah PP 1 PP 1 PP, 2 sosialisasi K)

- Tersusunnya kebijakan (PP) tentang Kebutuhan Pegawai (Formasi)

Jumlah PP 1 PP 1 PP K)

19. Evaluasi akuntabilitas kinerja aparatur dan penilaian kinerja aparatur

Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Persentase Instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya baik

40% 55% 8,7

20. Pembinaan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur

Terlaksananya penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Persentase instansi yang menerapkan sistem akuntabilitas kinerja

45% 80% 9,2

21. Pengembangan Sistem akuntabilitas kinerja aparatur negara

- Tersusun dan tersosialisasikannya Undang-undang Akuntabilitas Penyelenggara Negara dan peraturan pelaksanaannya

Jumlah UU dan peraturan pelaksanaannya - 1 RUU, 1UU, 2 PP

K) 12,8

18. 20,1Penyusunan kebijakan perencanaan SDM aparatur (Prioritas Nasional)

16,317. Pengembangan kebijakan kesejahteraan SDM aparatur (Prioritas Nasional)

II.L.048.10


2010


(Rp Miliar)2014NO


SASARAN INDIKATOR

- Tersusunnya kebijakan/pedoman pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja (termasuk penerapan sistem reward and punishment bagi kinerja instansi pemerintah, penerapan kontrak kinerja pada setiap jabatan aparatur negara)

Jumlah kebijakan/pedoman - 1 kebijakan, 4 pedoman

K)

- Jumlah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterbitkan (grand design RBN dan kebijakan pelaksanaannya)

100% 100%

- Tingkat kualitas pelaksanaan RB yg terukur sesuai dg kebijakan RB Nasional

70% 100%

- Persentase instansi yang menerima sosialisasi 100% K/L; 30% Pemda

100% Pemda

- Persentase instansi pusat dan daerah yang dilakukan konsultasi asistensi reformasi birokrasi

100% K/L, 10% Pemda

100% Pemda

- Jumlah laporan monitoring dan evaluasi 4 laporan triwulanan 20 laporan triwulanan

- Persentase K/L yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi sesuai kebijakan nasional

20% 100%

843,2K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

62,722. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi (Prioritas Nasional)

Meningkatnya koordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi

ALOKASI KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI 2010-2014

II.L.048.11

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN INTELIJEN NASIONAL

2010

1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BIN

Meningkatnya dukungan pelayanan secara teknis dan administrasi intelijen negara

Meningkatnya dukungan pelayan secara teknis dan administrasi intelijen

30% 32% 1.898,76

a. Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Administrasi Operasi Intelijen

Terselenggaranya dukungan administrasi operasi intelijen Jumlah anggaran yang tersedia 30% 32% 1.055,29

2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Intelijen Negara

Meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan intelijen negara

Kualitas pemeriksaan dan pengawasan yang meningkat 30% 32% 19,85

a. Meningkatnya cakupan penyelidikan, pengamanan, 30% 32%b. Terpantaunya kegiatan intelijen pihak lain atau negara lain

30% 32%

c. Tersedianya laporan intelijen cepat, tepat dan akurat 30% 32%

d. Meningkatnya kapasitas institusi intelijen negara 30% 32%

a. Kegiatan Operasi Intelijen Luar Negeri Meningkatnya pelaksanaan penyelidikan beraspek luar negeri, Ekonomi, Sosial, Budaya

% kecukupan penggelaran pos intelijen luar negeri 30% 33% 192,00

b. Kegiatan Operasi Intelijen Dalam Negeri Meningkatnya pelaksanaan penyelidikan beraspek dalam negeri

Rasio kecukupan personil daerah terhadap jumlah kabupaten/kota

30% 33% 1.324,56

c Kegiatan Operasi Kontra Intelijen Meningkatnya upaya kontra intelijen % pemantauan intelijen lawan 30% 33% 890,32

d. Kegiatan Operasi Intelijen Ekonomi Meningkatnya pelaksanaan penyidikan beraspek Ekonomi % pemantauan intelijen beraspek ekonomi. 30% 33% 692,40

5.948,7

INDIKATOR2014


(Rp Miliar)



TOTAL ALOKASI BIN 2010-2014

TARGET

4.030,09 Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara

Meningkatnya Pelaksanaan Penyelidikan, Pengamanan dan Penanggulangan Keamanan Negara

SASARAN

3

II.L.050.1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA SANDI NEGARA

2010

a. Jumlah dokumen administrasi (paket) 211 1225 K)b. Jumlah layanan administrasi (paket) 26 130 K)c. % Kepuasan user terhadap layanan administratif dan sarana perkantoran

95% 98%

d. Jumlah lulusan pendidikan sandi dan pendukungnya (orang)

339 1895 K)

a. Jumlah dokumen kebijakan persandian (paket) 12 273 K)

b. Jumlah operasial pengamanan komunikasi rahasia (kali)

716 3580 K)

c. Jumlah kajian teknologi persandian (paket) 11 58 K)

a. Pengamanan Sinyal Meningkatnya kebijakan, penggelaran infrastruktur, dan layanan pengamanan sinyal

Jumlah Layanan pengamanan sinyal (paket) 710 3550 K) 2.184,6

b. Analisa sinyal Pengamanan persandian melalui analisis teknis sandi dan analisis kriptografi

Jumlah Layanan analisa sinyal (paket) 26 130 K) 169,8

c. Operasionalisasi Materiil Sandi Tersedianya materiil sandi guna mendukung terselenggaranya komunikasi rahasia

Distribusi Material Sandi (lokasi) 115 625 K) 179,7

d. Pengkajian dan pengembangan peralatan sandi Tersedianya kajian pengembangan peralatan sandi Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan peralatan sandi (paket)

3 13 K) 34,7

3.414,5K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

INDIKATORTARGET TOTAL ALOKASI

2010-2014 (Rp Miliar)

TOTAL ALOKASI LEMSANEG 2010-2014


NO

2.759,6

654,9

2. Program Pengembangan Persandian Nasional

2014PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN

Terselenggaranya persandian sesuai kebijakan nasional, terdukungnya komunikasi rahasia, kemandirian teknologi persandian

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Sandi Negara

Pelayanan administrasi perkantoran lemsaneg secara akuntabel dan pemenuhan kebutuhan aparatur persandian dan pendukungnya

II.L.051.1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN KETAHANAN NASIONAL

2010

a. % Pelayanan administrasi dan pelaksanaan kajian sesuai dengan kebutuhan.

30% 32%

b. Tingkat kecepatan rata-rata penyelesaian urusan tata usaha untuk Sesjen, Kedeputian dan Biro

45% 47%

c. % Laporan asset Wantannas yang dinilai wajar 80% 82%d. Laporan keuangan WTP berkelanjutan 90% 100%a. Tersedianya kajian dalam bentuk saran tindak dan rencana kontijensi bidang pengembangan pembangunan nasional untuk mengatasi permasalahan keamanan internal, keamanan eksternal dan bencana berskala besar;

15% 17%

b. Terselenggaranya hubungan kemitraan kerja dengan para pakar dari jalur aspiratif, jalur akademik, dan jalur empirik;

15% 17%

c. Terwujudnya sasaran program ditinjau dari volume, waktu dan kuantitas serta kualitas hasil kajian yang menjadi kewenangan Wantanas

15% 17%

d. Tersedianya sistem teknologi informasi yang mampu menyajikan data secara cepat, akurat, aman dan lengkap

45% 47%

a. Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Ketahanan Nasional Bidang Lingkungan Strategis Nasional, Lingkungan Strategis Regional, dan Lingkungan Strategis Internasional

Terlaksananya penyelenggaraan perumusan kebijakan Ketahanan Nasional Bidang Lingkungan Strategis Nasional, Lingkungan Strategis Regional, dan Lingkungan Strategis Internasional

Jumlah Kajian Pokja, Pokjasus, Rakertas, Ramusmat, Kirpat bidang lingkungan stategis Nasional, Lingkungan Strategis Regional, dan Lingkungan Strategis Internasional (paket)

40 200 K) 25,9

200,4


2014

TOTAL ALOKASI WANTANAS 2010-2014


NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATORTARGET TOTAL ALOKASI 2010-

2014 (Rp Miliar)

1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Wantanas

Meningkatnya kelancaran pengelolaan dan kecukupan dukungan operasional pelaksanaan tugas Wantanas

72,7

127,7 2 Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional

Terlaksananya kajian tentang Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum dan Perundang-undangan, Politik Nasional, Perencanaan Kontijensi, Lingkungan Strategis Nasional, Lingkungan Strategis Regional, dan Lingkungan Strategis Internasional

II.L.052.1

2010

1. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK

Meningkatnya penyediaan dan pelayanan data dan informasi statistik

Terlaksananya kegiatan sensus dan survei Terlaksananya Sensus Penduduk 2010

Terlaksananya statistik wilayah kecil dan PODES

8.396,1

a. Pengembangan metodologi sensus dan survei

Tersedianya Kerangka Contoh Induk Survei Rumah tangga, dan pelaksanaan Post Enumeration on Survey (PES) terhadap Sensus

Terselenggaranya Post Enumeration Survey (PES) terhadap Sensus Penduduk 2010, Sensus Pertanian 2013, serta persiapan Sensus Ekonomi 2016

Penyelenggaraan PES Sensus Penduduk 2010 serta coverage dan content error SP 2010 (Preliminary report )

Laporan coverag e dan content error Sensus Pertanian 2013; Coverage dan content error SP 2010

K) 87,9

1. Tersedianya proyeksi penduduk 2010-2020

1.Angka sementara SP: Agustus 2010

Proyeksi penduduk 2010-2025

2. Tersedianya indikator untuk perencanaan, evaluasi, dan analisis sosial seperti pendidikan, lansia, perumahan, dan kecacatan, serta pencapaian MDG’s

2. Pelaksanaan Sensus Penduduk 2010

Analisis hasil SP 2010 K)

2. Tersedianya data statistik ketenagakerjaan dan pengangguran pada tingkat nasional, propinsi, dankab/kota

Tersedianya indikator pengangguran dan kesempatan kerja

Dua kali setahun Setiap bulan di tingkat nasional

3.903,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN PUSAT STATISTIK



2014

Penyediaan dan pengembangan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan

SASARAN INDIKATORTARGET TOTAL ALOKASI 2010-

2014 (Rp Miliar)

b. 1. Tersedianya parameter demografi dan indikator-indikator MDG’s serta targeting beberapa kebijakan sosial melalui Sensus Penduduk (SP) 2010

II.L.054.1

2010





(Rp Miliar)

c. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat

Tersedianya data statistik kesejahteraan rakyat secara nasional, propinsi, kab/kota yang meliputi data karakteristik rumah tangga, perumahan, pendidikan, dan kesehatan

Cakupan dan Penyajian Hasil SUSENAS dipercepat

2 kali dalam 1 tahun di tingkat nasional dan propinsi, sekali untuk tingkat Kabupaten/Kota

Setiap Bulan untuk tingkat Nasional, triwulanan tingkat propinsi dan Bulanan Kab/Kota

946,6

d. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial

Tersedianya data jumlah dan persentase pendudukmiskin secara nasional, propinsi, dan kab/kota

Meningkatnya kualitas data statistic kemiskinan makro dan mikro

Perubahan tahun dasar Penghitungan Angka kemiskinan makro

Sensus potensi desa yang menghasilkan statistik wilayah kecil

204,4

e. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Tersedianya data base statistik pertanian tanamanpangan, holtikultura dan perkebunan 2013

Terlaksananya Sensus Pertanian 2013 Statistik produksi tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan

Statistik produksi tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan; Profil rumah tangga pertanian menurut sub sektor dan struktur ongkos usaha tanaman unggulan; Statistik pendapatan petani

1.262,0

f. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

Tersedianya data base statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan 2013

Terlaksananya Sensus Pertanian 2013 Statistik produksi tanaman perkebunan tahunan

Analisis Hasil Sensus Pertanian sektor perkebunan, perikanan dan peternakan

435,5

g. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi

Tersedianya indikator perkembangan industri nasional setiap bulan, triwulan, dan tahunan

Timelag penyajian direktori dan publikasi data statistik industri besar dan sedang, tahunan

Oktober (t-2) tingkat propinsi Agustus (t-2) tingkat propinsi

220,9

II.L.054.2

2010





(Rp Miliar)

1. Tersedianya data statistik keuangan pusat dan daerah; data direktori perusahaan komunikasi dan teknologi informasi; serta data statistik pariwisata

1. Angka/statistik keuangan daerah,BUMN/BUMD, dan lembaga keuangan, Penggunaan TI, dan statistik pariwisata tingkat: nasional dan propinsi, Publikasi: Desember (pariwisata), Agustus (Keuangan)

1. Angka/statistik keuangandaerah,BUMN/BUMD, dan lembaga keuangan, Penggunaan TI, indeks melek teknologi, dan statistik pariwisata tingkat: nasional dan propinsi, Publikasi: Desember (pariwisata), Agustus (Keuangan)

2. Tersajinya data diagram timbang NTP 2012 2. NTP Tahun Dasar 2007 dengan lag 2 bulan

2. NTP tahun dasar 2012, disajikan bulanan dengan lag 1 bulan

1. Meningkatnya kualitas data PDB, PDRB dan Tabel I-O2. Penurunan diskrepansi PDRB dengan PDB

3. Meningkatnya pemahaman terhadap SNA 2008 serta aplikasi sistem dan metodologi penyusunan neraca produksi

337,0

182,8i. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi

Tersedianya data PDB dan PDRB sektoral triwulanan dan tahunan (2010=100), tabel I-O Indonesia 2010, dan Sistem Neraca Lingkungan

Tahun dasar 2000=100, Tingkat nasional dan propinsi

Tahun dasar 2000=100, Tingkat Nasional dan propinsi dan Kabupaten/Kota

h. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga

Tersedianya data inflasi dan Nilai Tukar Petani (NTP) di seluruh propinsi setiap bulan

II.L.054.3

2010





(Rp Miliar)

1. Meningkatnya cakupan, akurasi dan relevansi data PDB/PDRB, NAD dan SNSE dengan menyesuaikan konsep SNA 2008

1. Inventasisasi data dasar & pendukung untuk penyusunan PDB/PDRB (2010=100), NAD, dan SNSE

1. Penyusunan PDB/PDRB (2010=100), NAD dan SNSE

2. Meningkatnya pemahaman terhadap SNA 2008 serta implementasinya sesuai kondisi Indonesia (SNN) Indonesia

2. Penyamaan persepsi SNA 2008 dengan unit kerja non neraca internal BPS

2. Penyusunan SNN Indonesia (aplikasi SNA 2008 menurut institusi)

2 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANA TUGAS TEKNIS BPS LAINNYA

Terwujudnya good governance dan pelayanan prima dibidang administrasi yang efektif, efisien, terpadu, dan berkualitas

Terwujudnya manajemen yang efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab, transparan serta bebas KKN melalui sistem pengawasan yang ketat berbasis teknologi informasi yang mutakhir

50% 90% 3.849,8

3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA

Terselenggaranya urusan rumah tangga, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan, dan pengadaan sarana dan prasarana

Meningkatnya persentase cakupan pelayanan menyeluruh kepada BPS, jumlah pembangunan dan rehabilitasi gedung negara serta perlengkapan sarana dan prasarana

50% 80% 1.834,3

4. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN AKUNTABILTAS APARATUR NEGARA BPS

Meningkatnya kualitas pengawasan dan pemeriksaan mencapai tertib administrasi yang wajar tanpa pengecualian

Persentase LAKIP yang sesuai ketentuan 50% 90% 26,1

14.107,0


174,3

TOTAL ALOKASI BADAN PUSAT STATISTIK 2010-2014

j. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran

Tersedianya data lebih berkualitas dari sisi pengeluaran untuk PDB/PDRB Nasional/Propinsi triwulanan dan tahunan dan PDRB Kab/kota tahunan (2010=100), Sistem neraca sosial ekonomi (SNSE), Neraca Arus Dana (NAD) serta implementasi SNA 2008

II.L.054.4


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

2010

1. Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas

1. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN dengan RPJPN

100% 100%

2. % kesesuaian antara muatan RPJMN dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih

100% 100%

3. % kesesuaian antara muatan rancangan RKP dengan RPJMN

100% 100%

4. % kesesuaian rancangan Renstra KL dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN

100% -

5. % kesesuaian rancangan Renja KL dengan target/sasaran dalam rancangan RKP

100% 100%

1. % pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia

50% 100%

2. Tingkat kepuasan stakeholder terhadap pelayanan Kementerian PPN/Bappenas

cukup baik

3. % fasilitasi dan pembinaan di bidang perencanaan pembangunan nasional dengan mitra kerja, baik di pusat maupun daerah

cukup baik

1. % ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas

100% 100%

2. Terlaksananya pembangunan gedung baru Bappenas

10% -

2014

1.416,3

1.688,0

276,2



3

1 Program Perencanaan Pembangunan Nasional

2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas

2. Terlaksananya penugasan-penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan

pembangunan nasional

TARGET

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas

Terlaksananya dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tupoksi Kementerian PPN/Bappenas


II.L.055.1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

2010 2014



TARGETNO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

1. Opini WTP dari BPK baik baik2. Standar penilaian good governance cukup baik3. Standar penilaian AKIP cukup baik

3.400,0


TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 2010-2014

19,5 4 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas

Meningkatnya akuntabilitas dan pengawasan aparatur Kementerian PPN/Bappenas

II.L.055.2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PERTANAHAN NASIONAL

2010

A 8.238,9Neraca Penatagunaan Tanah di daerah (Prioritas Nasional 6)

100 kab/kota 500 kab/kota K) 54,9

Inventarisasi P4T (Prioritas Nasional 6) 335.665 bidang 1.678.325 bidang K) 366,3

Terwujudnya pengembangan infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, yang diperlukan di seluruh Indonesia

Cakupan peta pertanahan (Prioritas Nasional 7) 2.100.000 ha 10.500.000 haK)

228,3

Terlaksananya percepatan legalisasi aset pertanahan, ketertiban administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah

Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi (Prioritas Nasional 7)

326.237 bidang 4.063.430 bidangK)

2.229,9

Terlaksananya redistribusi tanah Jumlah bidang tanah yang diredistribusi (Prioritas Nasional 4)

210.000 Bidang 1.050.000 Bidang K) 912,7

Berkurangnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan serta mencegah timbulnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan

Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan (Prioritas Nasional 7)

2.791 kasus 13.955 kasusK)

108,0

Terwujudnya pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan akses terhadap sumberekonomi

Inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar (Prioritas Nasional 8)

75.900 ha 379.500 haK)

36,3

Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)

Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (Prioritas Nasional 10)

200 SP 885 SPK)

98,8

TARGETNO PROGRAM/ KEGIATAN

PRIORITAS SASARAN

Pengelolaan Pertanahan Propinsi A.1

2014

Terlaksananya pengaturan dan penataan penguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal.


(Rp Miliar)


PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL

INDIKATOR

II.L.056.1


2010


PRIORITAS SASARAN2014


(Rp Miliar)INDIKATOR

A.4 Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Tanah Kritis (Prioritas Bidang)

Terselenggaranya pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan kritis

Jumlah analisa ketersediaan tanah untuk kepentingan masyarakat, pemerintah, dan badan usaha

20% 100% 10,8

A.5 Pengelolaan Landreform (Prioritas Bidang)

Meningkatnya jumlah tanah negara yang ditegaskan menjadi Tanah Obyek Landreform (TOL) dan atau yang dikeluarkan dari TOL

Jumlah tanah negara yang ditegaskan menjadi Tanah Obyek Landreform (TOL) dan atau yang dikeluarkan dari TOL

20% 100% 36,6

A.6 Pengembangan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Penatagunaan Tanah (Prioritas Bidang)

Bertambahnya jumlah kabupaten/kota yg telah memiliki neraca penatagunaan tanah dan mengidentifikasi ketersediaantanah untuk pembangunan

Jumlah kab/kota yang telah menyusun neraca penatagunaan tanah & mengidentifikasi ketersediaan tanah untuk pembangunan

20% 100% 51,0

5 Paket

K)

Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)

1 Paket 29,6A.2 Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (di pusat)

Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (Prioritas Nasional 10)

II.L.056.2


2010





A.7 Survey Potensi Tanah (Prioritas Bidang)

Tersedianya Peta Nilai Potensi Tanah sesuai Standar Operasi dan Prosedur (SOP) sebagai referensi dan indikator ekonomi tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat

Peta dan informasi potensi nilai tanah dan kawasan 20% 100% 67,3

A.8 Pengaturan dan pengadaan tanah dan legalisasi tanah instansi pemerintah, dan BUMN/ BUMD (Prioritas Bidang)

Terlaksananya pengaturan pengadaan tanah pemerintah, penetapan hak atas tanah dan hak pengelolaan instansi pemerintah & BUMN/BUMD

Jumlah penetapan hak atas tanah dan hak pengelolaan 20% 100% 12,2

A.9 Pengukuran Dasar (Prioritas Bidang)

Bertambahnya luas wilayah yang telah diukur di dalam sistem referensi sesuai standar

Luas wilayah Indonesia yang telah terukur di dalam sistem referensi sesuai standar

20% 100% 65,4

A.10 Pemetaan Dasar (Prioritas Bidang) Terlaksananya survei dan pemetaan dasar sesuai Standar Operasi dan Prosedur (SOP)

Jumlah peta dasar pertanahan yang dibuat sesuai standar

20% 100% 58,6

A.11 Pengelolaan Konsolidasi Tanah (Prioritas Bidang)

Meningkatnya jumlah bidang tanah yang dikonsolidasikan Jumlah obyek potensi konsolidasi tanah 20% 100% 26,6

A.12 Pengaturan dan Penetapan Hak tanah (Prioritas Bidang)

Tersedianya rumusan kebijakan teknis dibidang pengaturan dan penetapan hak tanah serta meningkatnya pelaksanaan penetapan dan perizinan hak tanah.

Jumlah penetapan dan perizinan hak atas tanah (SK) 20% 100% 9,1

A.13 Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pertanahan (Prioritas Bidang)

Terlaksananya penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan secara berkualitas

Jumlah perkara yang ditangani dan diselesaikan oleh BPN RI

20% 100% 13,6

A.14 Peningkatan Kualitas Pengukuran, Pemetaan, dan Informasi Bidang Tanah, Ruang dan Perairan (Prioritas Bidang)

Terlaksananya pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah, ruang dan perairan yang berkualitas.

Jumlah penetapan batas dan pembangunan sistem informasi atas HGU, HGB, HPL dan HP

20% 100% 170,3

II.L.056.3


2010





A.15 Peningkatan Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang (Prioritas Bidang)

Terwujudnya pembinaan dan pengelolaan pendaftaran hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, tanah wakaf, guna ruang dan perairan, serta PPAT

Pembinaan dan pengelolaan hak atas tanah dan guna ruang

20% 100% 54,4

A.16 Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Pertanahan (Prioritas Bidang)

Terselenggaranya akses masyarakat dan lembaga terhadap penguatan hak atas tanah, dan sumber permodalan dan produksi

Akses masyarakat dan lembaga terhadap penguatan hak atas tanah

20% 100% 10,8

A.17 Pengkajian, Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Prioritas Bidang)

Berkurangnya jumlah sengketa pertanahan Jumlah penyelesaian sengketa tanah 20% 100% 15,8

A.18 Pengkajian dan Penanganan Konflik Pertanahan (Prioritas Bidang)

Berkurangnya jumlah konflik pertanahan Jumlah penanganan konflik tanah 20% 100% 13,6

A.19 Pengendalian Pertanahan (Prioritas Bidang)

Menurunnya luas tanah yang terindikasi terlantar Luas tanah yang terindikasi terlantar 20% 100% 20,0

II.L.056.4


2010





B

8.335,1Jumlah paket rancangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Prioritas Nasional 5)

1 paket 5 paket

K)

19,3

Tersusunnya peraturan perundang-undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Prioritas Nasional 6)

1 paket 5 paketK)

10,4

B.2 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan

Tersedianya data dan informasi pertanahan yang terintegrasi secara nasional (Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional / SIMTANAS)

Peningkatan akses layanan pertanahan melalui Larasita (Prioritas Nasional 7)

156 kab/kota 419 kab/kota 254,3

B.3 Pembinaan Organisasi Dan Pengelolaan Kepegawaian BPN (Prioritas Bidang)

Terlaksananya penataan organisasi dan layanan kepegawaian Tersedianya konsep kelembagaan serta prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur (SPOPP)

1 paket 5 paketK)

39,1

B.4 Pendidikan dan pelatihan bidang pertanahan (Prioritas Bidang)

Terselenggaranya layanan pertanahan yang profesional Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan

2.630 orang 14.150 orangK)

47,1

B.5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Pendidikan STPN (Prioritas Bidang)

Tersedianya sumberdaya manusia lulusan program Diploma, Pendidikan khusus, spesialis, S1, S2

Jumlah lulusan program Diploma, Pendidikan khusus, spesialis, S1, S2

20% 100% 12,1

B.1 Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat (Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang)

Terlaksananya pengembangan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan dan Hubungan Masyarakat

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

II.L.056.5


2010





C522,6

C.1 Pengelolaan Sarana dan Prasarana (pusat) (Prioritas Bidang)

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana BPN RI

Pengembangan sarana prasarana pelayanan pertanahan - 1 satkerK)

3,5

C.2 Pengelolaan Sarana dan Prasarana (daerah) (Prioritas Bidang)

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Kanwil BPN Provinsi

Pengembangan sarana prasarana pelayanan pertanahan 25 satker 330 satkerK)

519,1

D 41,3

17.137,9


TOTAL ALOKASI BPN 2010-2014

PROGRAM PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BADAN PERTANAHAN NASIONAL

II.L.056.6

KEMENTERIAN/LEMBAGA : PERPUSTAKAAN NASIONAL

20101 Jumlah pengunjung perpustakaan (juta) 4,4 23,3 K) 1.345,42 Jumlah koleksi perpustakaan nasional (juta) 1,8 2,23 Jumlah perpustakaan di Indonesia yang dikelola sesuai

standar42 100

1 Jumlah peserta diklat perpustakaan 700 4.100 K) 35,42 Jumlah diklat yang diakreditasi dan dievaluasi 15 122 K)

1 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat

- 464 K) 26,1

2 Jumlah pedoman dan standar kompetensi 10 50 K)

1 Jumlah penyediaan bahan pustaka (ribu) 131 708 K) 105,72 Jumlah pengolahan bahan pustaka (ribu) 75 435 K)

3 Jumlah pedoman pengolahan bahan pustaka 14 74 K)

4 Jumlah data bibliografi dan authority (ribu) 75 435 K)

5 Jumlah perpustakaan di Indonesia yang dikelola sesuai standar

42 100

1 Jumlah terbitan nasional dan internasional yang terhimpun dan terkelola (ribu)

81,5 407,6 K) 26,1

2 Jumlah terbitan nasional yang terdata dalam Bibliografi Nasional (BNI) dan Katalog Induk Nasional (KIN) (ribu)

2,5 12,5 K)

3 Jumlah judul buku terhimpun dalam Katalog Dalam Terbitan (KDT), International Standard Book Number (ISBN) dan International Serial Music Number (ISMN) (ribu)

2,5 12,5 K)

4 Jumlah Sosialisasi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (UU No.4 Tahun 1990)

5 25 K)

1.4 Pengelolaan Deposit Terbitan Nasional Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan terbitan nasional hasil pelaksanaan UU Karya Cetak dan Karya Rekam

Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional

1 Program Pengembangan Perpustakaan Meningkatnya layanan perpustakaan, pelestarian fisik dan kandungan naskah kuno dan budaya gemar membaca di masyarakat

No

Meningkatnya koleksi Perpustakaan Nasional

Meningkatnya kompetensi SDM perpustakaan1.1 Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan

1.2 Pengembangan Pustakawan Meningkatnya kompetensi Pustakawan

INDIKATOR

1.3


(Rp Miliar)

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN


TARGET

2014

II.L.057.1


2010No INDIKATOR


(Rp Miliar)


TARGET

20141 Jumlah fisik dan kandungan informasi bahan pustaka serta

naskah kuno yang dilestarikan (ribu)157,7 230,8 55,4

2 Jumlah naskah pedoman teknis preservasi bahan pustaka 15 75 K)

3 Intensitas sosialisasi preservasi bahan pustaka 2 14 K)

1 Jumlah perpustakaan provinsi yang memiliki perangkat perpustakaan digital (e-library )

33 33 212,2

2 Jumlah Kab/Kota menjadi jejaring dan memiliki perangkat perpustakaan digital (e-library )

- 150 K)

3 Jumlah pemustaka yang memanfaatkan Perpustakaan (juta orang)

2,0 17,0 K)

4 Jumlah naskah kuno/manuskrip (di inventarisasi, di translasi, di transliterasi, dan di transmedia)-(%)

5 10

1 Jumlah perpustakaan sesuai dengan standar/tipologi perpustakaan

- 350 843,9

2 Jumlah pedoman dan standar perpustakaan 28 140 K)

3 Jumlah kajian perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca

5 36 K)

4 Jumlah promosi pembudayaan gemar membaca 10 60 K)

5 Jumlah perpustakaan keliling (mobil, dan kapal) 88 220 K)

6 Jumlah perpustakaan umum yang dikembangkan: 2.283 11.133 K)

a Provinsi 33 33b Kabupaten/Kota 250 350 K)

c Desa/Kelurahan 2.000 10.750 K)

1 Jumlah pengunjung perpustakaan Proklamator (ribu) 416,0 2.346,4 K) 40,6

2 Jumlah koleksi perpustakaan Proklamator (ribu) 100,7 568,1 K)

0

1.8 Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Meningkatnya kualitas penunjang layanan perpustakaan proklamator

1.6 Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi

Meningkatnya kegiatan layanan jasa perpustakaan dan informasi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai

1.7 Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca

Meningkatnya upaya pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca

1.5 Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno

Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelestarian fisik dan kandungan informasi bahan pustaka dan naskah kuno

II.L.057.2


2010No INDIKATOR


(Rp Miliar)


TARGET

20141 Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran 36 180 K) 531,32 Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem

Akuntansi Pemerintah (SAP) 34 170 K)

3 Jumlah Surat Keputusan dan dokumen kepegawaian 800 4.500 K)

3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional.

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana gedung dan operasional peralatan kantor di lingkungan Perpusnas

Jumlah sarana dan prasarana gedung dan operasional kantor di lingkungan Perpusnas yang terpelihara dengan baik (ribu m2)

38,8 38,8 9,9

1.886,6


TOTAL ALOKASI PERPUSTAKAAN NASIONAL 2010-2014

2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Taknis lainnya Perpustakaan Nasional

Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan, perencanaan dan pelaksanaan yang ditunjang oleh pembinaan adminstrasi dan keuangan perpustakaan nasional

II.L.057.3

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2010

Pengelolaan sumber daya informatika yang optimal untuk mendukung pencapaian tingkat penetrasi internet 50%, layanan broadband 30%, dan siaran TV digital 35%

1. % pengelolaan sumber daya spektrum dan non spektrum

40% 100%

Tumbuh kembangnya industri informatika yang layak secara teknis

2. Penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi dalam negeri

10% 30%

Tercapainya standar kelayakan teknis dan kualitas layanan bertaraf internasional

3. % compliance terhadap standar kelayakan teknis dan kualitas layanan bertaraf internasional

40% 100%

Kegiatan Prioritas Nasional:

1.1 Perencanaan dan rekayasa alokasi spektrum frekuensi

1. % jumlah penetapan pita frekuensi radio dan pemanfaatan slot orbit satelit

95% 95% 120,7

2. % utilitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio 40% 100%

3. % rencana pengalokasian spektrum frekuensi radio untuk broadband wireless access

100% (BWA 2,3 GHz nomadic)

100% (BWA 2,3 GHz nomadic) + 100% (BWA 2,3 GHz mobile) +

100% (BWA 3,3 GHz)

K)

2014


(Rp Miliar)

2.922,9I. Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika *)

NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATORTARGET


Kebijakan, regulasi, rencana pemanfaatan dan rekayasa sumber daya spektrum frekuensi radio

II.L.059.1


2010 2014


(Rp Miliar)NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR

TARGET

4. Ketersediaan spektrum frekuensi radio di 108 MHz untuk mendukung siaran TV digital

50% kota besar 100% kota besar +

50% selain kota besar

K)

1. % pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio dan orbit satelit

40% 100%

2. % pengelolaan sumber daya pos, penomoran telekomunikasi dan alamat IP

40% 100%

3. % pengembangan sarana dan prasarana perizinan 5% 100%

4. % permohonan pelayanan spektrum yang diproses tepat waktu

5% 100%

Kegiatan Prioritas Bidang:

1. % pencapaian standar kelayakan teknis perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran

40% 100%

2. % peningkatan interoperabilitas pada layanan perangkat, aplikasi dan konten

40% 100%

3. Jumlah spesifikasi teknis alat dan perangkat pos dan telekomunikasi

10 paket 50 paket K)

4. Jumlah standarisasi perangkat penyiaran 4 paket 20 paket K)

5. Jumlah sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi serta surat keterangan Uji Laik Operasi (ULO)

3750 4750 buah

1.4 Pengembangan standarisasi layanan pos dan informatika

Kebijakan, regulasi, standar, sertifikasi, interoperabilitas layanan pos, telekomunikasi dan penyiaran

Paket penyusunan kebijakan, regulasi, sertifikasi di bidang layanan pos, telekomunikasi dan penyiaran


65,41.3 Pengembangan standarisasi perangkat pos dan informatika

Kebijakan, regulasi, standar, sertifikasi, interoperabilitas perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran

519,71.2 Pelaksanaan layanan pemanfaatan sumber daya pos dan informatika

Kebijakan, regulasi, rencana optimalisasi sumber daya spektrum dan non spektrum

II.L.059.2


2010 2014



TARGET

1. % ketertiban dan kepatuhan pengguna sumber daya pos, telekomunikasi dan penyiaran

90% 90%

2. % ketertiban dan kepatuhan terhadap penggunaan perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran yang sudah disertifikasi

90% 90%

3. % peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya pos, telekomunikasi dan informatika

90% 90%

1.6 Pelaksanaan layanan pengujian dan kalibrasi perangkat pos dan informatika

Layanan pengujian dan kalibrasi perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran

% pencapaian kualitas pengujian perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran

90% 90% 145,2

1.7 Pelaksanaan monitoring, validasi dan penertiban pemanfaatan sumber daya pos dan informatika

Layanan monitor, validasi dan penertiban untuk meningkatkan kepatuhan terhadap penggunaan sumber daya spektrum frekuensi radio, orbit satelit, prangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran

% penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi dan penyelesaian gangguan di bidang spektrum frekuensi radio, orbit satelit, perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran

70% 90% 1.216,8

Ketersediaan layanan pos dan informatika % wilayah Indonesia yang dapat dilayani pos dan informatika

80% 100%

Tingkat e-literasi % e-literasi masyarakat dalam menggunakan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika

30% 50%

Keamanan jaringan internet nasional % keamanan trafik nasional termasuk titik akses ke lembaga pemerintahan dan critical infrastructure

50% 70%


2.1 Pengembangan penyelenggaraan pos Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pos

1. % penyelesaian penyusunan Peraturan Pelaksana UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos

60% 100% 57,3

2. Jumlah kebijakan dan regulasi 6 paket 18 paket K)

II. Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika *)

67,01.5 Pengendalian pemanfaatan sumber daya pos dan informatika

Kebijakan, regulasi dan penertiban dalam rangka meningkatkan kepatuhan penggunaan sumber daya spektrum dan non spektrum

9.219,1

II.L.059.3


2010 2014



TARGET

3. % verifikasi terhadap pelaksanaan program PSO 100% 100%

4. % pencapaian terhadap kuantitas dan kualitas layanan pos

60% 100%

1. Jumlah regulasi teknis infrastruktur menuju era konvergensi


2. % pencapaian terhadap kualitas penyelenggaraan telekomunikasi dan pemanfaatan aplikasi teknologi telekomunikasi, informasi dan komunikasi

60% 100%

3. % pembahasan dan perbaikan materi RUU Multimedia (Konvergensi Telematika) sebagai pengganti UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

20% 100%

4. % pencapaian terhadap kepastian hukum berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi bagi pelaku industri telekomunikasi

60% 100%

5. % penyusunan dan pembahasan ICT Fund dan optimalisasi pemanfaatan PNBP

100% 100%

1. % pencapaian terhadap pembaharuan kebijakan regulasi dan kelembagaan akibat adanya digitalisasi dan perkembangan industri

60% 100%

2. % pencapaian terhadap ketepatan penyelesaian layanan perijinan

50% 100%

3. % implementasi migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital

10% 70%

2.4 1. % desa yang dilayani akses telekomunikasi 100% 100% 7.367,1

2. % desa yang dilayani akses internet 5% 80%

3. % ibukota provinsi yang terhubung dengan jaringan serat optik

10% 100%

498,9

85,6

2.3 Pengembangan penyelenggaraan penyiaran Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan penyiaran

2.2 Pengembangan penyelenggaraan telekomunikasi Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan telekomunikasi

Pelaksanaan pemberdayaan dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana informatika

Layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial

II.L.059.4


2010 2014



TARGET

4. % ibukota kab/kota yang terhubung secara broadband

25% 75%

5. % ibukota provinsi yang memiliki regional internet exchange

10% 100%

6. % ibukota provinsi yang memiliki international internet exchange

10% 100%

7. Jumlah Desa Informasi yang dilengkapi radio komunitas

15 desa 500 desa

1. % pencapaian terhadap keamanan trafik nasional, POP penyelenggara jasa internet dan internet exchange, titik akses ke lembaga pemerintahan dan critical infrastructure

50% 70%

2. % pencapaian terhadap kemampuan data center dalam mengelola integritas, kerahasiaan dan kemanan data hasil pemantauan, pendeteksian dini, log file serta penyelenggara yang mengirimkan rekaman transaksi dan dukungan terhadap penegakan hukum

50% 70%


1. % pencapaian terhadap keterjangkauan tarif layanan telekomunikasi, penerapan interkoneksi berbasis NGN/konvergensi, dan pengembangan teknologi telekomunikasi, informasi dan komunikasi

60% 100%

2. % evaluasi dokumen interkoneksi 100% 100%

3. % persiapan migrasi jaringan teknologi berbasis protokol internet (IP)

20% 100%

62,22.6 Pengembangan pentarifan dan interkoneksi Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis dan evaluasi bidang penyelenggaraan tarif dan interkoneksi

116,22.5 Pelaksanaan pengamanan jaringan internet Keamanan terhadap jaringan internet nasional

II.L.059.5


2010 2014



TARGET

1. % penyelesaian pelanggaran kepatuhan 100% 100%

2. % pencapaian terhadap penyelenggaraan pos, telekomunikasi, penyiaran dan pengembangan dan pemerataan pembangunan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas layananan

60% 100%

Perluasan penerapan dan peningkatan kualitas layanan aplikasi e-government

Nilai rata-rata e-Government nasional 2,6 3,4

Layanan e-bisnis untuk UKM % penerapan aplikasi e-bisnis di komunitas UKM 10% 100%

Sistem pengamanan elektronik % jumlah penyelenggara sistem pengamanan elektronik yang memenuhi kebutuhan masyarakat

10% 100%

Penyelenggara layanan sistem elektronik % penyelenggara layanan sistem elektronik telah disertifikasi

10% 100%


1. % penyusunan dan pembahasan RPP Penyelenggaraan Sistem Elektronik Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (e-Government) dan Master Plan e-Government Nasional

100% 100%

2. % peningkatan penerapan dan kualitas aplikasi e-government di pemerintah kab/kota

10% 100%

3. Jumlah sekolah di 5 kab/kota DIY yang memiliki sistem e-learning (PHLN Utilization of ICT for Education Quality Enhancement )

50 sekolah 500 sekolah K)

1. % peningkatan penerapan dan kualitas aplikasi e-bisnis di komunitas UKM

10% 100%

2. Jumlah pusat layanan e-bisnis 4 paket 25 paket K)

877,9

3.2 Fasilitasip penerapan dan pengembangan e-bisnis Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi pengembangan e-bisnis

111,1

3.1 Fasilitasi penerapan dan pengembangan e-government

Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi pengembangan e-government untuk mendorong peningkatan nilai e-government nasional menjadi 3,4, pencapaian tingkat e-literasi menjadi 50%

2.7 Pengendalian penyelenggaraan pos dan informatika Kebijakan, regulasi, dan penertiban untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan penyiaran

60,4

III. Program Pengembangan Aplikasi Informatika *) 1.530,4

II.L.059.6


2010 2014



TARGET

1. % pembahasan dan perbaikan materi RUU Ratifikasi Convention of Cyber Crime

50% 100%

2. % pembahasan dan perbaikan materi RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime )

50% 100%

3. % penyusunan RPP pelaksana UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

100% 100%

4. % penyelenggara sistem pengamanan elektronik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

10% 100%

1. % pengembangan, penerapan, pemanfaatan dan penguasaan perangkat lunak open source

10% 30%

2. % penyelenggara layanan sistem elektronik telah dapat disertifikasi

10% 100%

3. Sistem informasi layanan pekerja migran 10 paket 24 paket serta operasional dan pemeliharaan

K)


Promosi TIK untuk mendorong kompetisi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya TIK dalam rangka pencapaian tingkat e-literasi sebesar 50%

Jumlah peserta bimbingan teknis sebagai agent of change untuk peningkatan e-literasi di masyarakat

1000 orang 5000 orang K)

Pemanfaatan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pemberdayaan masyarakat

1. % masyarakat yang menjadi target wilayah community access point (CAP) memanfaatkan fasilitas CAP

60% 100%

2. % komunitas komunikasi dan informatika telah mampu mengembangkan kretivitas, inovasi dan kearifan lokal

10% 100%

Pengembangan sertifikasi sistem elektronik jasa aplikasi dan konten

3.4

120,4

104,03.5 Pengembangan promosi dan kemitraan telematika

3.3 Fasilitasi penerapan dan pengembangan sistem keamanan informasi elektronik

Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi pengembangan sistem keamanan informasi elektronik

120,7Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi pengembangan sertifikasi sistem elektronik, jasa aplikasi, dan konten

II.L.059.7


2010 2014



TARGET

IV. Program Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika

Karya riset menjadi acuan penyusunan kebijakan publik bidang komunikasi dan informatika

% jumlah kebijakan publik bidang komunikasi dan informatika yang berbasis pada hasil penelitian litbang

50% 100% 1.365,1

INFRASTRUKTUR


4.1 Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

Meningkatnya e-literasi Jumlah peserta diklat Teknologi Informasi dan Komunikasi di ICT Training Center Jababeka dan UIN Syarif Hidayatullah (NICT HRD)

3000 orang 27000 orang K) 172,5

Kegiatan Prioritas KL:

4.2 Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya dan perangkat pos dan informatika

Hasil penelitian dan pengembangan sumber daya dan standarisasi informatika

% kebijakan/regulasi bidang pengelolaan sumber daya dan standarisasi pos dan informatika yang berbasis pada rekomendasi hasil litbang

50% 100% 58,5

4.3 Pelaksanaan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pos dan informatika

Hasil penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pos dan informatika

% kebijakan/regulasi bidang penyelenggaraan pos dan informatika yang berbasis pada rekomendasi hasil litbang

50% 100% 58,5

POLITIK DAN KOMUNIKASI

1. Jumlah karya riset bidang aplikasi informatika dan informasi publik


2. % pemanfaatan karya riset bidang aplikasi informatika dan informasi publik untuk penyusunan kebijakan/regulasi di bidang kominfo 15% 35%

4.5 1. Jumlah karya riset bidang literasi dan profesi 10 50 K) 331,5

2. % pemanfaatan karya riset bidang literasi dan profesi untuk penyusunan kebijakan/regulasi di bidang kominfo 15% 35%

3. Jumlah peserta Bimtek CIO 524 2524 K)

4. Jumlah peserta Bimtek Budaya dokumentasi 1048 3048 K)

5. Jumlah peserta pelatihan komunikasi publik 1025 3025 K)

4.4 50,5

Penelitian dan pengembangan literasi dan profesi Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika serta terbangunnya sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika

Penelitian dan pengembangan aplikasi informatika dan informasi publik

Terlaksananya penelitian dan pengembangan aplikasi informatika dan informasi publik

II.L.059.8


2010 2014



TARGET

6. Jumlah penerima beasiswa S2/S3 dalam dan luar negeri

198 1398 K)

7. Jumlah paket standar kompetensi kerja bidang kominfo

2 42 K)

8. Jumlah SDM Kominfo yang bersertifikasi 80 4980 K)

1. % Konten informasi yang diterima, dimanfaatkan dan dikembangkan oleh pemda dan lembaga sosial

65% 90%

2. % Akses aparatur pemda dan masyarakat terhadap media center

30% 70%

3. Indeks kebebasan pers di Indonesia 2 2

4. % Peningkatan pemanfaatan media publik oleh masyarakat

20% 40%

5. % Konten yang disediakan oleh pemerintah yang sesuai dengan kearifan lokal

75% 90%

6. % Kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien

70% 90%

1. Dokumen Grand design pengelolaan konten dan strategi penyebaran informasi

0 1

3. % Paket konten informasi publik yang siap pakai dan dimanfaatkan oleh pemda

65% 80%

4. Jumlah aktivitas untuk peningkatan citizen journalism

5 kali 25 kali K)

5.1

2. Dokumen database nasional, sektoral dan regional mengenai informasi publik

V

K)3 paket

Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

Meningkatnya penyebaran, pemerataan, dan pemanfaatan informasi publik

62,7Tersedianya konten informasi publik yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat dalam rangka NKRI

Penyediaan dan pengelolaan informasi

1.483,2

15 paket

II.L.059.9


2010 2014



TARGET

1. Jumlah dokumen Grand Design Media Centre 1 1

2. Jumlah media center yang diperkuat di provinsi/kabupaten/kota

75 bimtek 75 bimtek dan 60 penguatan media

center

K)

3. Jumlah media center lengkap dan berfungsi sesuai standar di provinsi/kabupaten/kota di daerah terluar/terdepan/pasca konflik

0 60 media center

K)

4. % Jumlah kerja sama dengan lembaga multilateral, bilateral dan regional yang efektif

65% 85%

5. % Aktivitas penyebaran informasi publik langsung ke masyarakat sesuai rencana

60% 80%

1. % Kebijakan, regulasi dan standarisasi di bidang komunikasi dan informasi publik untuk mendukung masyarakat informasi

70% 90%

1. Jumlah aktivitas penguatan lembaga/media publik 5 paket 25 paket K)

2. Jumlah koordinasi dengan lembaga penyiaran publik TVRI, RRI dan LKBN Antara

12 kali 60 kali K)

5.3

2. % Laporan pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan dan regulasi bidang komunikasi dan informasi yang tepat waktu dan dimanfaatkan oleh pimpinan

5.4

5.2 Kegiatan penyebaran/diseminasi informasi publik Terlaksananya penyebaran/diseminasi informasi publik

Peningkatan peran media publik dalam pengembangan komunikasi dan informasi Nasional

Terlaksananya peningkatan peran media publik

Pengembangan kebijakan komunikasi nasional Terselenggaranya pengembangan kebijakan komunikasi nasional

65%

69,7

20,9

85%

87,1

II.L.059.10


2010 2014



TARGET

1. % Aktivitas peningkatan peran organisasi kemasyarakatan sebagai penyebar informasi (KIM, media tradisional, media komunitas) di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal yang dilaksanakan tepat waktu

60% 80%

2. % Aktivitas yang efektif untuk mendorong media literasi

60% 80%

3. % fasilitasi penyebaran informasi publik melalui media kemasyarakatan yang tepat waktu dan akuntabel

70% 90%

1. % pengaduan perselisihan masalah informasi publik yang terselesaikan

70% 90%

2. % lembaga publik yang melaksanakan kode etik keterbukaan Informasi Publik

70% 90%

3. Jumlah kegiatan pelaksanaan program pengembangan peran Komisi Informasi Pusat


1. % rumusan renstra dan rencana kerja yang memiliki sasaran dan target yang jelas dan terukur

82,5% 90%

2. % realisasi rencana program/kegiatan yang dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai rencana

82,5% 90%

3. Tingkat kepuasan layanan teknis dan adminstrasi 60% 80%

4. % standar kompetensi jabatan/individu yang dilaksanakan

60% 80%

5. % pola karier pegawai yang dilaksanakan 60% 80%

VI

5.6

5.5 Terselenggaranya pengembangan kemitraan lembaga komunikasi

Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Komisi Informasi (KI) Pusat

Tersedianya dukungan teknis dan manajemen dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Informasi (KI) Pusat

Program Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis Lainnya

Meningkatnya kualitas pelayanan teknis dan administrasi

Pengembangan kemitraan lembaga komunikasi

1.493,5

34,5

297,5

II.L.059.11


2010 2014



TARGET

VII Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Memadainya sarana dan prasarana aparatur Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur 60% 80% 91,0

1. Opini hasil audit BPK WTP WTP

2. % Laporan yang tepat waktu 70% 90%

3. % rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

70% 90%

18.250,2

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)* CATATAN

Program inti bidang infrastruktur

Meningkatnya akuntabilitas aparatur KominfoVIII Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

145,0

TOTAL ALOKASI KEMENKOMINFO

II.L.059.12

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN RI

2010

a. Jumlah kebijakan yang dapat mengoptimalkan unit kerja pelaksana teknis (paket)

5 Paket 50 K)

b. % kebijakan yang berpihak pada masyarakat 0,55 1

c. % Jumlah aparatur yang dikelola pengembangan karirnya yang diberikan penghargaan/sanksi sesuai kinerjanya

0,6 0,95

d. % perencanaan dan penganggaran berdasarkan kerangka pengeluaran jangka menengah dengan kinerja secara terpadu

0,9 1

e. % pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu 0,8 1

f. % unit kerja yang menerapkan administrasi secara akuntabel

0,65 1

g. % peraturan Kapolri yang selaras di tingkat Mabes dan Kewilayahan.

0,75 1

a Penyelenggaraan Administrasi Perawatan Personel Polri Tercapainya tata kelola admistrasi tentang kinerja dan anggaran Polri yang akuntabel

Terselenggaranya hak gaji dan tunjangan anggota dan PNS Polri (belum TERMASUK RENUMERASI 50% MULAI 2010)

100% 100% 93.217,7 a. % hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti. 50% 52%b. % tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat. 55% 57%

c. % penurunan anggota Polri yang melakukan pelanggaran. 2% 4%

98.757,7

2 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Polri

Mewujudkan aparat Polri yang Profesional, Proporsional dan Akuntabel sebagai implementasi reformasi Polri khususnya perubahan kultur

354,0

TARGET


NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATORTOTAL ALOKASI 2010-

2014 (Rp Miliar)2014

1 Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri

Menyelenggarakan fungsi Manajemen kinerja Polri secara optimal dengan melaksanakan Kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pelaporan, Pelayanan Internal dan pembayaran gaji yang di laksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi antara

II.L.060.1


2010

TARGETNO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR


(Rp Miliar)2014

a Pembinaan Profesi Terselenggaranya disiplin internal anggota polri % tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat. 55% 58% 42,2 b Pembinaan Pengamanan Internal Terpeliharanya keamanan internal Polri %Prosentase Kegiatan Penyelidikan Dalam Pengungkapan Kasus-

Kasus Dugaan Pelanggaran Dan Pelanggaran Personel Polri.70% 73%

80,7 c Penyelenggaraan Komisi Kepolisian Nasional Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan dan partisipasi

masyarakat% Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti

20% 23% 61,9 3 Program Peningkatan Sarana Prasarana Polri. Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui

ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas.

Prosentase/jml kecukupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas guna memenuhi Standar Pelayanan Kamtibmas Prima.

60% 61% 18.553,9

a Pengembangan Alut dan Alsus Harkamtibmas Mengaplikasikan teknologi dan peralatan harkamtibmas dengan efektif dan efisien

% Kondisi ketersediaan Alut Harkamtibmas terhadap standar 60% 61% 411,0

b Pengembangan Alut dan Alsus Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

Mengaplikasikan teknologi dan peralatan penyelidikan dan penyidikan dengan efektif dan efisien

% Kondisi ketersediaan Alut Lidik Sidik terhadap standar 35% 36%

289,8 c Pengembangan Alut dan Alsus Strategi Keamanan Mengaplikasikan teknologi dan peralatan strategi keamanan

dengan efektif dan efisien% Kondisi ketersediaan Alut Strategi Keamanan terhadap standar 50% 51%

210,8 d Pengembangan Alut dan Alsus Penanggulangan

Keamanan Berkadar TinggiMengaplikasikan teknologi dan peralatan penanggulangan keamanan dalam negeri dengan efektif dan efisien

% Kondisi ketersediaan Alut Penanggulangan Kamdagri terhadap standar

60% 61%

302,5 e Pengembangaan Alut Komunikasi dan Telematika Mengaplikasikan teknologi dan peralatan komunikasi dan

telematika kepolisian dengan efektif dan efisien% Kondisi ketersediaan Alut Telekomunikasi dan Telematika terhadap standar

50% 51% 1,3

f Pengembangan Alut dan Alsus Kepolisian Strategis Percepatan modernisasi Alut Polri % Pencapain postur pelayanan kepolisian modern menurut Standar Yan Kam Prima

40% 41% 13.149,1

g Pengadaan Materiil dan Sarana Prasarana Perbatasan Mendukung pelayanan keamanan di daerah perbatasan Jumlah materiil pos Polri di daerah perbatasan dan pulau terluar (pos)

20 100 K) 15,5

h. Pengembangan Alut Kepolisian Produksi Dalam Negeri Meningkatkan kemandirian alut Polri produksi dalam negeri Jumlah dan jenis peralatan utama dan peralatan teknis Polri yang memenuhi standar keamanan internasional.

20% 25% 1.000,0

II.L.060.2


2010



(Rp Miliar)2014

Menyelenggarakan pengkajian, penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan tehnologi Kepolisian untuk mendukung tugas kepolisian agar memenuhi

a. Prosentase kebijakan penggunaan peralatan Polri yang berbasis pada nilai-nilai penegakan hukum dan HAM.

20% 22%

standar peralatan utama dan peralatan teknis Polri yang terjangkau oleh produksi dalam negeri.

b. Jumlah dan jenis peralatan utama dan peralatan teknis Polri yang memenuhi standar keamanan internasional yang dilaksanakan oleh Balai Perintis Tehnologi Kepolisian

40% 42%

a Pembuatan Prototype Meningkatkan Kemandirian Polri dalam memberikan yanmas Jumlah Prototype yang dihasilkan 5 Prot 22 Prot K) 20,0

a. Jumlah pengembangan kekuatan SDM Polri sesuai rasio Polri dengan jumlah penduduk yang ideal.

1:600 1:600

b. Berkurangnya personel Polri yang melakukan penyimpangan dalam melayani masyrakat.

2% 1%

a Pengembangan kekuatan personel Polri Menyelenggarakan pendidikan pembentukan peronsel polri baik perwira maupun bintara

Jumlah Pendidikan Pembentukan Akpol, PPSS, Brigadir (orang) 3350 41250 K) 907,8

a. Jumlah Gadik-Gadikan dan peserta Diklat POLRI yang memenuhi standar kompetensi melaui Uji kompetensi (orang)

15216 76080 K)

b. Jumlah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri terakreditasi

100% 100%

c. Standar pelayanan pendidikan dan pelatihan Polri 100% 100%

Pendidikan Pusdiklat-Polwan- 223,0

Selabrib-Intelkam-Reskrim-Gasum-Lantas-Brimob

89,2

a Mencetak personel kompeten Polri sesuai lingkup profesi-spesialisasi

Jumlah Pendidikan Pusdiklat-Polwan-Selabrib-Intelkam-Reskrim-Gasum-Lantas-Brimob

12906

555,7

K)

6 Program Pendidikan dan latihan Polri Mewujudkan aparatur Polri yang profesional baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya melalui penyelenggaraan pendidikan Polri sehingga mampu mengemban tugas Polri secara profesional proposional.

5 Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri Memberdayakan SDM Polri di bidang pengembangan karier,pembinaan rohani hingga pengakhiran dinas secara proposional sesuai standar kompetensi.

965,5

Program Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kepolisian

72,2

64530

4

II.L.060.3


2010



(Rp Miliar)2014

Mengembangkan langkah – langkah strategi, dan mencegah suatu potensi gangguan keamanan baik kualitas maupun kuantitas, sampai kepada penanggulangan sumber

a. Jumlah Kegiatan Intelijen yang dapat menurunkan potensi gangguan keamanan dalam negeri (paket gabungan)

480 2400 K)

penyebab kejahatan, ketertiban dan konflik di masyarakat dan sektor sosial, politik dan ekonomi sehingga gangguan kamtibmas menurun.

b. Jumlah masyararakat yang dijadikan jaringan informasi bidang Ipoleksusbudhankam

c. Jumlah Informasi Pencegahan kejahatan berkadar tinggi

d. Jumlah produk intelijen yang dihasilkane. Jumlah laporan potensi gangguankeamanan yang dapat diidentifikasi

a Penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban I Menurunnya potensi kejahatan berkadar ancaman tinggi Jumlah operasi pencegahan potensi kejahatan berkadar tinggi bidang Politik (paket)

30 150 K) 22,5

a. Jumlah Kerjama dengan derpatemen/instansi terpusat dan daerah (paket)

12 60 K)

b. Jumlah Kerjssama dengan lembaga kepolisian di Luar Negeri (paket)

8 40 K)

c. Jumlah kerjasama keamanan dengan komponen masyarakat. (paket)

4 20 K)

b. Jumlah masyarakat dan kelompok masyarakat yang sadar dan peduli keamanan.c. Jumlah kerjasama keamanan dengan komponen masyarakat.

a. Pembinaan forum kemitraan Polisi dan Masyarakat Meningkatny jumlah forum kemitraan Polisi dan msyarakat Jumlah Forum Kemitraan Polmas (orang) 41000 250260 K) 824,5

166,5

9 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan. Mendekatkan Polisi dengan berbagai komunitas masyarakat agar terdorong bekerja sama dengan Kepolisian secara proaktif dan saling mengandalkan untuk membantu tugas Kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bersama (Community Policing).

a. Jumlah angota Polmas yang telah mendapatkan pelatihan Polmas. (orang)

41000 894,9 K)

8 Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban Memperluas kerja sama bidang keamanan, pendidikan dan pelatihan dengan kementerian/ lembaga baik dalam maupun luar negeri.

396,9 7 Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban

250260

II.L.060.4


2010



(Rp Miliar)2014

Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cidera

a. Jumlah Kriminalitas yang dapat ditindak oleh fungsi babinkam Polri

80% 95%

kerugian serta korban akibat gangguan keamanan dimaksud. b. Jumlah kegiatan pengaturan penjagaan patroli dan pengawalan di jalan rayac. Jumlah Patroli perairan dan udara di seluruh wilayah hukum RId. Jumlah pengamanan objek vital/objek vital nasional dan VVIP.e. Julah Patroli di tempat-tempat wisata dan melibatkan satwa anjing dan kudaf. Jumlah Pengamanan pada pesta demokrasi lima tahunan pemlihan presiden / wakil, legislatif biak tingkat pusat maupun daerah

a Peningkatan Kualitas Layanan Publik LLAJ Meningkatnya pelayanan SIM, STNK, BPKB & TerbangunnyaPusat Pengendali dan Informsi LLAJ

% Kecukupan jumlah pelayanan SSB per tahun 50% 100% 4.862,6

b Pembinaaan Kepolisian Perairan Meningkatakan keamanan perairan pantai dan sungai; Terpeliharanya peralatan dan pendukungnya hingga siap pakai

Jumlah prosentase gangguan keamanan yang menurun pada jalur aktivitas masyarakat yg menggunakan moda transportasi laut .

10% 11% 71,7

c Bina Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan

Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tempat tinggalnya

% Kecukupan Jumlah operasi Kepolisian yg menjadi prioritas kebutuhan masyarakat.

45% 46% 10.019,9

18.536,2 10 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat

II.L.060.5


2010



(Rp Miliar)2014

a. Prosentase pengungkapan tindak pidana konvensional. 64,08% 66,00%

b. Prosentase pengungkapan tindak pidana transnasional. 40% 55%

c. Prosentase pengungkapan tindak pidana terhadap kekayaannegara,

40% 55%

d. Prosentase peningkatan pengungkapan tindak pidana yg berimplikasi kontinjensi.

100% 100%

e. Jumlah pembinaan teknis penyidikan dan penyelidikan yang dilaksanakan. (paket)

77 520 K)

f. Jumlah bentuk-bentuk kerjasama di bidang penyidikan danpenegakan hukum secara umum. (paket)

45 305 K)

a Penindakan Tindak Pidana Umum Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Tindak Pidana Umum

Jumlah Perkara dan Clerance Rate Tindak Pidana Umum tingkat Nasional

64% 67% 53,4

b Penindakan Tindak Pidana Terorisme Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Terorisme Jumlah Perkara dan Clerance Rate Tindak Pidana Terorisme tingkat Nasional

100% 103% 59,7

c Penindakan Tindak Pidana Narkoba Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Tindak Pidana Narkoba

Jumlah Perkara dan Clerance Rate Tindak Pidana Narkoba tingkat Nasional

85% 88% 45,5

d Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Tindak Pidana Ekonomi

Jumlah Perkara dan Clerance Rate Tindak Pidana Ekonomi Khusus tingkat Nasional

34% 37% 53,4

e Penindakan Tindak Pidana Korupsi Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Tindak Pidana Korupsi

Jumlah Perkara dan Clerance Rate Tindak Pidana Korupsi tingkat Nasional

0% 3% 8,5

f Penindakan Tindak Pidana Kontijensi Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Tindak Pidana Kontijensi

Jumlah Perkara dan Clerance Rate Tindak Pidana Kontijensi tingkat Nasional

100% 103% 26,7

g Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kewilayahan Meningkatnya Clearance Rate Tindak Pidana di tingkat masyarakat

Jumlah Perkara dan Clerance Rate Seluruh Tindak Pidana di wilayah Polda

55% 58% 2.697,6

11 Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Menanggulangi dan menurunnya penyelesaian jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontijensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara) tanpa melanggar HAM

3.072,9

II.L.060.6


2010



(Rp Miliar)2014

Menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar tinggi,

a. Jumlah Efisiensi, pelaksanaan mobilisasi pasukan bersenjata

60% 62%

kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api dan bahan peledak.

b. Prosentase kemampuan fungsi brimob merata di seluruh satuan brimob pusat dan daerah

65% 67%

c. Prosentase modernisasi sistem peralatan utama dan peralatan khusus yang mendukung penanggulangan keamanan berkadar tinggi

65% 67%

a Latihan dan Penyiapan Personil Penanggulangan Keamanan Dalam Negeri

Tersiapkannya kemampuan pemukul penanggulangan keamanan dalam negeri

Jumlah kegiatan latihan personel brimob dalam penanggulangan keamanan dalam negeri

1/hari 1/hari 4,3

Menyelenggarakan pembinaan dan advokasi hukum serta membangun landasan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri selaku pelindung, pengayoman dan pelayanan

a. Jumlah penyusunan dan pengkajian perundang-undangan (paket)

5 25 K)

masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum.

b. Jumlah Bantuan hukum/saksiPenterjemah/ biaya pengacara/penyelesaian hukum (paket)

55 275 K)

c. Jumlah pendapat dan saran hukum yang akan dibuat (paket)

14 70 K)

d. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan (paket) 30 159 K)

142.709,5


13 Program Pengembangan Hukum Kepolisian

282,1 12

100,9

Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi

TOTAL ALOKASI POLRI 2010-2014

II.L.060.7


KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)

2010

1. Persentase unit kerja yang menerapkan quality policy

10 30

2. Persentase unit kerja yang terintegrasi secara online

70 80

1.1 Pelayanan Informasi Obat dan Makanan, Informasi Keracunan dan Teknologi Informasi

Berfungsinya sistem informasi yang terintegrasi secara online dan up to date dalam pengawasan obat dan makanan

Persentase tersedianya baseline data pengawasan Obat dan Makanan

0 100 1) 80,2

1.2 Pengembangan Tenaga dan Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan

Terselenggaranya pengembangan tenaga dan manajemen pengawasan Obat dan Makanan

Jumlah pegawai Badan POM yang ditingkatkan pendidikannya S2 dan S3

0 384 k) 615,9

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Badan POM

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja

60 95 204,3

1. Proporsi Obat yang memenuhi standar (aman, manfaat dan mutu)

99,23 99,63

2. Proporsi makanan yang memenuhi syarat 75 90

TARGET

2014

Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana aparatur Badan POM

3 Program Pengawasan Obat dan Makanan

SASARAN INDIKATOR

Meningkatnya koordinasi perencanaan pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPOM sesuai dengan standar sistem manajemen mutu


(Rp Milyar)

68,8


1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM

2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM

1.780,7

k)10

2.146,3

Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan sesuai kebutuhan

2

Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka Melindungi Masyarakat

II.L.063.1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)

2010

TARGET



(Rp Milyar)NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

3.1 Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Meningkatnya Mutu Sarana Produksi Produk Terapetik dan PKRT sesuai Good Manufacturing Practice (GMP) terkini

Persentase sarana produksi obat yang memiliki sertifikasi GMP yang terkini

60 85 32,6

3.2 Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya Menurunnya makanan yang mengandung bahan berbahaya

Persentase makanan yang mengandung cemaran bahan berbahaya/dilarang

25 10 15,7

1. Jumlah sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa

15.000 76.516 k)

2. Jumlah produk Obat dan Makanan yang disampel dan diuji

97.000 494.798 k)

3.4 Pemeriksaan secara Laboratorium, Pengujian dan Penilaian Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan serta Pembinaan Laboratorium POM

Meningkatnya kemampuan uji laboratorium POM sesuai standar

Persentase Laboratorium Balai POM yang terakreditasi secara konsisten sesuai standar

84 100 194,3

3.5 Standardisasi Produk Terapetik dan PKRT Tersusunnya standar, pedoman dan kriteria Produk Terapetik dan PKRT yang mampu menjamin aman, bermanfaat dan bemutu

Persentase kecukupan standar Obat yang dimiliki dengan yang dibutuhkan

20 94 16,8

4.131,3Keterangan :1) Target tercapai pada tahun 2011

TOTAL ALOKASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 2010-2014

k) Target akumulatif 5 tahun

1.619,83.3 Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar/Balai POM

Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia

II.L.063.2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

2010

a. % terlaksananya kegiatan yang direncanakan 75% 77%b. % laporan aset Lemhannas yang dinilai wajar 100% 102%c. Tingkat kecepatan rata-rata penyelesaian urusan tata usaha untuk Gubernur, Settama, Kedeputian dan Inspektorat

80% 82%

d. Jumlah berita negatif dibanding total pemberitaan 80% 82%

e. Rasio antara jumlah PC yang terhubung dengan jaringan per jumlah pegawai

80% 82%

2. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Lemhanas

Meningkatknya akuntabilitas pelaksnaan Tugas Pokok dan Fungsi Lemhanas

% jumlah laporan pengaduan yang ditindaklanjuti 50% 52% 12,5

a. Indeks Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) Lemhannas

50% 52%

b. Indeks Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Lemhannas

50% 52%

c. Indeks Peserta Penataran Istri/Suami (PPSA/PPRA) Lemhannas

45% 47%

d. Indeks pelaksanaan konsolidasi Taja, Taji, Taprof dan pejabat struktural

50% 52%

e. Indeks pelaksanaan Forum Konsolidasi Bupati, Walikota & Ketua DPRD Kabupaten/Kota

45% 47%

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhannas

Meningkatkan kelancaran dan kecukupan dukungan pelaksanaan tugas dan operasional Lemhanas



(Rp Miliar)

3. Program Pengembangan Ketahanan Nasional Meningkatnya kualitas pelaksanaan pendidikan pimpinan tingkat nasional secara efektif dan efisien serta optimal yang dapat dipertanggung jawabkan

592,7

180,8

2014


II.L.064.1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL



(Rp Miliar)2014

a. Indeks pengkajian strategik di bidang politik 50% 52%b. Indeks pengkajian strategik di bidang ekonomi 50% 52%c. Indeks pengkajian strategik di bidang sosial budaya 50% 52%d. Indeks pengkajian strategik di bidang pertahanan keamanan 50% 52%

e. Indeks pengkajian strategik di bidang internasional 50% 52%

aPenyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pengkajian Strategik di Bidang Pertahanan Keamanan

Meningkatnya kualitas penyusunan rencana pengkajian strategik di bidang pertahanan keamanan

Indeks pengkajian strategik di bidang pertahanan keamanan 50% 52% 8,4

a. Indeks pemantapan substansi nilai-nilai Ideologi dan Kewaspadaan Nasional

50% 52%

b. Indeks pemantapan substansi nilai-nilai Konstitusi dan Sistem Nasional

50% 52%

c. Indeks pemantapan substansi nilai-nilai Semangat Bela Negara

55% 57%

d. Indeks pemantapan Transformasi Nilai-nilai Universal 55% 57%

e. Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Deputi Bidang pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan

55% 57%

868,7

46,3

5. Program Pengembangan Ketahanan Nasional Meningkatnya kualitas pelaksanaan perumusan kebijaksanaan secara konseptual serta mengembangkan konsep-konsep dibidang pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang dapat dipertanggungjawabkan

4. Program Pengembangan Ketahanan Nasional Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pengkajian yangbersifat konseptual dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional dan internasional yang dapat dipertanggungjawabkan

TOTAL ALOKASI LEMHANAS 2010-2014

36,5

II.L.064.2

2010

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKPM

838,6

a. Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) (Prioritas Nasional)

Meningkatnya kualitas pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan perijinan Investasi Secara Elektronik/ Online (SPIPISE)

Peningkatan jumlah aplikasi perijinan dan non perijinan yang menjadi wewenang BKPM, PTSP Propinsi, PTSP Kab./Kota yang terbangun dalam SPIPISE

Perijinan di 3 sektor Implementasi nasional unyuk semua sektor

100,3

Jumlah peningkatan PTSP Prop. dan Kab/Kota yang terhubung dalam SPIPISE

50 Kab/Kota dan 33 Propinsi 50 Kab/Kota dan 33 Propinsi

Terbangunnya infrastruktur dan database penanaman modal yang terintegrasi

Penambahan kapasitas dan kemampuan infrastruktur pada jaringan BKPM

Penambahan kapasitas dan kemampuan infrastruktur pada jaringan BKPM

Jumlah Propinsi dan Kab/Kota yang mengikuti sosialisasi & pelatihan

50 Kab/Kota dan 33 Propinsi 50 Kab/Kota dan 33 Propinsi

2.579 Orang 2.000 Orang 34,110 modul 19 modul

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALTOTAL ALOKASI

2010-2014 (Rp Miliar)


No PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATORTARGET

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia (Prioritas Bidang)

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pengkoordinasian pendidikan dan pelatihan bagi aparatur

Jumlah aparatur BKPM yang mengikuti Diklat Struktural, Diklat Teknis, Diklat Fungsional, dan tenaga kediklatan serta jumlah kurikulum dan modul diklat.

2014

II.L.065.1

2010


2010-2014 (Rp Miliar)


2014

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

63,0

a. Pembangunan/ pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana (Prioritas Bidang)

Meningkatnya sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan

Persentase tercapainya peningkatan sarana dan prasarana kerja di pusat dan daerah

100% 100% 63,0

3. PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL

1.340,3

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Persetujuan Penanaman Modal (prioritas bidang)

Meningkatnya kualitas pelayanan penerbitan surat persetujuan penanaman modal

1. Jumlah persetujuan yang dapat diproses dalam satu satuan waktu tertentu.

100% 100% 25,4

2. Jumlah partisipasi instansi sektoral dan daerah dalam pelaksanaan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

100% 100%

3. Jumlah kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi tentang tata cara pelayanan penerbitan surat persetujuan penanaman modal bagi aparatur pemerintah propinsi dan kabupaten atau kota serta dunia usaha

100% 100%

4. Jumlah pedoman penilaian permohonan penanaman modal 1 (satu) buah buku pedoman 5 (lima) buah buku pedoman

K)

5. Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas teknis bagi aparatur pelaksana pelayanan penanaman modal

90% 90%

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan perijinan Penanaman Modal (prioritas bidang)

Meningkatnya kapasitas pelayanan perijinan penanaman modal

1. Jumlah perijinan yang dapat diproses dalam satu satuan waktu tertentu.

100% 100% 19,3

2. Jumlah partisipasi instansi sektoral dan daerah dalam pelaksanaan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

100% 100%

II.L.065.2

2010


2010-2014 (Rp Miliar)


2014

3. Jumlah kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi tentang tata cara pelayanan perijinan penanaman modal bagi aparatur pemerintah propinsi dan kabupaten atau kota serta dunia usaha

100% 100%

4. Jumlah pedoman penilaian permohonan penanaman modal 1 (satu) buah buku pedoman 5 (lima) buah buku pedoman

K)


100% 100%

c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal (prioritas bidang)

Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas penanaman modal

1. Jumlah fasilitas penanaman modal yang dapat diproses dalam satu satuan waktu tertentu.

100% 100% 24,0

2. Jumlah partisipasi instansi sektoral dan daerah dalam pelaksanaan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu

100% 100%

3. Jumlah kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi tentang tata cara pelayanan fasilitas penanaman modal bagi aparatur pemerintah propinsi dan kabupaten atau kota serta dunia usaha

5 Propinsi 10 Propinsi

4. Jumlah pedoman penilaian permohonan penanaman modal 2 pedoman 11 pedoman K)


6 Materi 8 Materi

6. Tercapainya peningkatan jumlah komoditas yang dapat dijadikan acuan dalam proses penilaian

10 Bidang 54 Bidang K)

d. Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal (prioritas bidang)

Merealisasikan kegiatan kajian analisis kebijakan dan kegiatan sosialisasi kebijakan yang berorientasi pada peningkatan daya saing

1. Jumlah rumusan untuk bahan pertimbangan penyusunan rumusan kebijakan penanaman modal

rekomendasi 5 rekomendasi K) 92,3

II.L.065.3

2010


2010-2014 (Rp Miliar)


2014

2. Jumlah rumusan kebijakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kebijakan dan pengembangan penanaman modal yang berdaya saing

1 rumusan 5 rumusan K)

3. Jumlah kegiatan dan peserta sosialisasi kebijakan penanaman modal

55 kegiatan (15 sosialisasi di dalam negeri, 5 sosialisasi di luar negeri, 20 fasilitasi di dalam negeri, 15 fasilitasi di luar negeri)

55 kegiatan (15 sosialisasi di dalam negeri, 5 sosialisasi di luar negeri, 20 fasilitasi di dalam negeri, 15 fasilitasi di luar negeri)

e. Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah (prioritas bidang)

Merealisasikan kegiatan identifikasi pemetaan dan pengembangan potensi yang diarahkan bagi peningkatan penanaman modal di daerah

1. Jumlah Informasi data potensi daerah yang mutakhir yang didokumentasikan secara elektronik.

33 Propinsi 33 Propinsi 37,1

Workshop: Workshop:4 daerah 6 daerah400 psrta 600 psrtaSosialisasi: Sosialisasi:5 daerah 5 daerah250 org 500 org 1hasil kajian 1hasil kajian10 peta potensi daerah (mendalam) dan 23 peta potensi daerah secara umum

10 peta potensi daerah (mendalam) dan 23 peta potensi daerah secara umum

2. Jumlah kegiatan dan peserta workshop pengembangan potensi daerah dan sosialisasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)

3. Jumlah hasil Kajian dan pemetaan tentang potensi daerah serta pengembangan potensi wilayah investasi dan pengembangan industri.

II.L.065.4

2010


2010-2014 (Rp Miliar)


2014

f. Pemberdayaan Usaha Nasional (prioritas bidang)

Merealisasikan kegiatan fasilitasi kemitraan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKMK) dalam pemberdayaan usaha nasional

1. Jumlah pelaksanaan Forum Komunikasi PemberdayaanUsaha Nasional.

5 Lokasi 4 Lokasi 39,4

4 Lokasi 4 Lokasi5 Negara 4 Negara

3. Jumlah pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan UMKMK.

5 Lokasi 6 Lokasi

4. Jumlah hasil Kajian Peningkatan Partisipasi UMKM. 1 Set 5 Set K)

1. Jumlah proyek yang dipantau perkembangan realisasi penanaman modalnya di seluruh propinsi di Pulau Sumatera dan kepulauan di sekitarnya.

1.500 proyek 1.700 proyek 42,7

2. Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan dan fasilitasi penyelesaiaan masalah yang dihadapi

10 Daerah 10 Daerah

3. Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan pelaksanaan penanam modal.

200 Perusahaan 150 Perusahaan

1. Jumlah proyek yang dipantau perkembangan realisasi penanaman modalnya di propinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan seluruh propinsi di Pulau Kalimantan dan kepulauan di sekitarnya.

6.000 Proyek 7.000 Proyek 28,0

2. Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan dan fasilitasi penyelesaiaan masalah yang dihadapi penanam modal antara lain dengan instansi terkait, masyarakat sekitar lokasi proyek, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan

6 Daerah 6 Daerah

3. Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan pelaksanaan penanam modal

240 Perusahaan 480 Perusahaan

2. Jumlah pelaksanaan Matchmaking Dalam dan Luar Negeri.

g. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I (prioritas bidang)

Mendorong realisasi penanaman modal di Sumatera

h. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II (prioritas bidang)

Mendorong realisasi penanaman modal di Kalimantan , DKI Jakarta dan DI Yogyakarta

II.L.065.5

2010


2010-2014 (Rp Miliar)


2014

1. Jumlah proyek yang dipantau perkembangan realisasi penanaman modalnya di Propinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan seluruh propinsi di Pulau Sulawesi dan kepulauan di sekitarnya.

4.000 Proyek 6.000 Proyek 14,7

2. Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan dan fasilitasi penyelesaiaan masalah yang dihadapi penanaman modal antara lain dari aspek dengan instansi terkait, masyarakat sekitar lokasi proyek, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan

9 Daerah 9 Daerah

3. Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

400 perusahaan 600 perusahaan

1. Jumlah proyek yang dipantau perkembangan realisasi penanaman modalnya seluruh propinsi Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat

1.550 proyek 2.000 proyek 41,1

2. Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan dan fasilitasi penyelesaiaan masalah yang dihadapi penanaman modal antara lain dari aspek dengan instansi terkait, masyarakat sekitar lokasi proyek, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan

8 daerah 8 daerah

3. Jumlah perusahaan yang pengawasan pelaksanaan penanaman modal

200 perusahaan 150 perusahaan

4. Pemberian penghargaan investasi dan pelayanan Penanaman Modal kepada Propinsi atau Kabupaten/Kota serta perusahaan PMA/PMDN

- 4 paket K)

k. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal *) (prioritas nasional)

Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal di pusat dan di daerah

Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal

Peserta : 2.000 orang Peserta : 2.000 orang 265,7

4 jenis pelatihan: 4 jenis pelatihan:

i. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III (prioritas bidang)

Mendorong realisasi penanaman modal di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan Sulawesi

j. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV (prioritas bidang)

Mendorong realisasi penanaman modal di Direktorat Wilayah IV (Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat)

II.L.065.6

2010


2010-2014 (Rp Miliar)


2014

Dasar, Lanjutan I, Lanjutan II, & SPIPISE

Dasar, Lanjutan I, Lanjutan II, & SPIPISE

Penetapan Kualifikasi Kelembagaan PTSP di Bidang Penanaman Modal

265 PTSP 265 PTSP

Pengadaan sarana dan prasarana penunjang Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal

33 Prov + 30 kab/kota 33 Propinsi+90 kab.kota

K)

Sosialisasi perijinan dan nonperijinan di bidang penanaman modal

33 Propinsi 33 Propinsi

Fasilitasi Penghubung di BKPM 19 instansi + 33 Propinsi masing-masing 1 orang

19 instansi + 33 Propinsi masing-masing 1 orang

Penyederhanaan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (Streamlining Bisnis Proses perijinan dan Nonperijinan)

3 Instansi 3 Instansi

1. Jumlah laporan partisipasi aktif BKPM dalam fora perundingan kerjasama bilateral dan multilateral.

23 Laporan 106 Laporan K) 22,5

2.Jumlah laporan tentang jumlah dan kualitas bahan posisi perundingan dalam rangka kerjasama bilateral dan multilateral.

4 Laporan 20 Laporan K)

3.Jumlah laporan koordinasi internal dan eksternal dalam kerangka kerjasama pengembangan ekonomi wilayah tertentu.


4. Jumlah peserta sosialisasi hasil-hasil perundingan bilateral dan multilateral.

120 Orang 100 Orang

l. Kerjasama Bilateral dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal (prioritas bidang)

Meningkatnya strategi dan teknik yang berdaya saing untuk memperoleh manfaat yang optimal dari perundingan-perundingan kerjasama bilateral dan multilateral dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan di bidang penanaman modal

II.L.065.7

2010


2010-2014 (Rp Miliar)


2014

m. Kerjasama Regional di Bidang Penanaman Modal (prioritas bidang)

Meningkatnya strategi dan teknik yang berdaya saing untuk memperoleh manfaat yang optimal dari perundingan-perundingan kerjasama regional dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan di bidang penanaman modal

1. Jumlah laporan partisipasi aktif BKPM dalam fora perundingan kerjasama regional.

30 Laporan 155 Laporan K) 30,1

2. Jumlah laporan tentang jumlah dan kualitas bahan posisi perundingan dalam rangka kerjasama regional.


3. Jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan Seknas KESR. 24 Laporan 120 Laporan K)

4. Jumlah peserta sosialisasi hasil-hasil perundingan kerjasama regional

180 Orang 220 Orang

1. Jumlah partisipasi aktif BKPM dalam fora perundingan kerjasama dengan dunia usaha internasional.

35 kali 50 kali 16,9

2. Jumlah kesepakatan kerjasama dengan dunia usaha internasional

4 kesepakatan 16 kesepakatan

3. Jumlah laporan pendataan penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia dan sosialisasinya kepada instansi terkait.

Laporan pendataan dan informasi FDI Outflow Indonesia melalui 5 kali sosialisasi di KBRI/KJRI

Laporan pendataan dan informasi FDI Outflow Indonesia melalui 10 kali sosialisasi di KBRI/KJRI

o. Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Agribisnis & Sumber Daya Alam Lainnya (prioritas bidang)

Meningkatnya kualitas Pemetaan & Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Agribisnis & Sumber Daya Alam Lainnya

1. Jumlah pedoman arah kebijakan umum perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya.

1 pedoman arah kebijakan penanaman modal


K) 31,2

n. Kerjasama dengan Dunia Usaha Asing di Dalam dan di Luar Negeri di Bidang Penanaman Modal (prioritas bidang)

Meningkatnya strategi dan teknik yang berdaya saing untuk memperoleh manfaat yang optimal dari perundingan-perundingan kerjasama dunia usaha internasional

II.L.065.8

2010


2010-2014 (Rp Miliar)


2014

2. Jumlah kajian perencanaan pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya.

1 kajian sektor baru dan 1 kajian sektor Up-Dating


K)

3. Jumlah kajian perencanaan insentif penanaman modal di sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya.

1 kajian perencanaan insentif penanaman modal


K)

4. Jumlah buku pedoman tentang Norma, Standar dan Prosedur yang Baku dalam melakukan Perencanaan Penanaman Modal di Pusat dan di Daerah di Sektor Agribisnis & Sumber Daya Alam lainnya.

1 buku pedoman NSP perencanaan penanaman modal


K)

1. Jumlah pedoman arah kebijakan perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri manufaktur.



31,8

2. Jumlah kajian perencanaan pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri manufaktur.



K)

3. Jumlah kajian Perencanaan Insentif Penanaman Modal di Sektor Industri Manufaktur



K)

4. Jumlah buku tentang Norma, Standar dan Prosedur yang Baku dalam melakukan Perencanaan Penanaman Modal di Pusat dan di Daerah di Sektor Industri Manufaktur



K)

q. Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di bidang Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan (prioritas bidang)

Meningkatnya kualitas Pemetaan & Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan

1. Jumlah pedoman arah kebijakan perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor sarana prasarana, jasa dan kawasan.

1 pedoman 5 pedoman K) 27,1

p. Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur (prioritas bidang)

Meningkatnya kualitas Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur

II.L.065.9

2010


2010-2014 (Rp Miliar)


2014

2. Jumlah kajian perencanaan pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor sarana prasarana, jasa dan kawasan.

1 kajian baru dan 1 updating kajian

5 kajian baru dan 1 updating kajian

K)

3. Jumlah kajian Perencanaan Insentif Penanaman Modal di sektor Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan.

1 kajian 5 kajian K)

4. Jumlah buku tentang Norma, Standar dan Prosedur Baku dalam melakukan Perencanaan Penanaman Modal di Pusat dan di Daerah di sektor Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan.

1 buku pedoman NSP perencanaan penanaman modal/1 Updating kajian

5 buku pedoman NSP perencanaan penanaman modal/ 1 Updating kajian

K)

Persentase penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan KEK

100% 100% 18,0

Persentase penetapan institusi Sekretariat Dewan Nasional KEK 100% 100%

Persentase pengoperasian Sekretariat Dewan Nasional KEK - 100%

asistensi dan fasilitasi dalam rangka penetapan dan pengembangan KEK (a.l. verifikasi, assessment , evaluasi)

100% 100%

Hasil koordinasi masalah strategis di bidang pengembangan KEK

1 buku laporan 5 buku laporan K)

Jumlah promosi penanaman modal di KEK 2 negara & 3 daerah 7 negara & 8 daerah

Kerja sama di bidang pengembangan KEK - 5 negaras. Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di

Bidang Penanaman Modal (prioritas nasional)

Meningkatnya kualitas pengembangan strategi promosi yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal

1. Pemetaan kebijakan, insentif dan potensi penanaman modal negara pesaing dan negara target investasi yang berorientasi pada peningkatan strategi promosi penanaman modal.

180 target investor potensial 240 target investor potensial

207,3

r. Pengembangan Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (prioritas nasional)

Terbangunnya KEK di 5 lokasi

II.L.065.10

2010


2010-2014 (Rp Miliar)


2014

2. Pemetaan sektor potensial di Indonesia yang berorientasi pada pengembangan kebijakan promosi penanaman modal.

informasi iklim investasi di Indonesia dan 6 negara pesaing

informasi iklim investasi di Indonesia dan 12 negara pesaing

3. Jumlah perencanaan dan pengembangan fokus strategi promosi penanaman modal yang berbasis sektor, wilayah dan baurannya.

16 bahan masukan dalam penyusunan strategi promosi investasi

24 bahan masukan dalam penyusunan strategi promosi investasi

4. Jumlah strategi promosi penanaman modal yang efektif dan efisien dengan mengedepankan daya saing penanaman modal.

16 strategi promosi 24 strategi promosi

5. Sarana promosi penanaman modal yang efektif dengan pengembangan kantor perwakilan BKPM di luar negeri.

Mendapatkan investor asing sebanyak-banyaknya dari 6 perwakilan di luar negeri

Mendapatkan investor asing sebanyak-banyaknya dari 10 perwakilan di luar negeri

1. Penyelenggaraan promosi penanaman modal berdasarkan sektor dan negara melalui antara lain temu usaha, business forum, business match-making , dan sebagainya.

16 kegiatan 25 kegiatan 183,2

2. Jumlah Marketing Investasi Indonesia dan Rebranding penanaman modal Indonesia melalui Media Internasional yang berpijak pada daya saing penanaman modal.

5 kegiatan 3 kegiatan

3. Target partisipasi stakeholder di tingkat pusat dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal berdasarkan sektor dan negara di luar negeri.

3 media 3 media

t. Promosi Penanaman Modal Sektoral Terpadu dan Terintegrasi di Dalam dan Luar Negeri (prioritas nasional)

Meningkatnya kualitas promosi penanaman modal sektoral terpadu yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal

II.L.065.11

2010


2010-2014 (Rp Miliar)


2014

u. Fasilitasi Daerah Dalam Rangka Kegiatan Promosi Penanaman Modal (prioritas nasional)

Meningkatnya kualitas fasilitasi daerah yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal

1. Jumlah fasilitasi promosi daerah 33 Instansi Penanaman Modal Propinsi untuk ikut serta dalam kegiatan promosi investasi di dalam dan luar negeri

33 Instansi Penanaman Modal Propinsi untuk ikut serta dalam kegiatan promosi investasi di dalam dan luar negeri

91,6

2. Jumlah fasilitasi pelayanan penerimaan misi penanam modal luar negeri di pusat dan di daerah tempat tujuan rencana penanaman modal.

misi investasi 33 kali di pusat dan daerah

misi investasi 50 kali di pusat dan daerah

3. Jumlah pelayanan pendampingan misi pusat dan daerah ke negara potensial penanam modal di berbagai sektor usaha.

promosi investasi di 6 negara promosi investasi di 18 negara

4. Jumlah kegiatan promosi penanaman modal daerah di dalam negeri antara lain Talkshow , Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID), Seminar Investasi (Business Meeting, Match Making, One on One Meeting ).

6 kali TalkShow di TV Nasional, 2 kali Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) di Jawa Timur dan Sulawesi Utara, 2 kali Seminar Investasi di Jawa Timur dan Sulawesi Utara (Business Meeting, matchmaking,One-on-One Meeting )

8 kali TalkShow di TV Nasional, 3 kali Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) di Sumatera Barat, Kalimantan Selatan dan DKI Jakarta, 3 kali Seminar Investasi di Sumatera Barat, Kalimantan Selatan dan DKI Jakarta (Business Meeting, matchmaking,One-on-One Me

II.L.065.12

2010


2010-2014 (Rp Miliar)


2014

5. Jumlah kegiatan promosi penanaman modal daerah di luar negeri antara lain Marketing Investasi Indonesia (MII) dan Trade, Tourism and Investment (TTI) Forum , Joint Promotion antara Pusat dan Daerah, Joint Promotio n antar Instansi Pusat (Instansi Penanaman Moda Pusat dengan Instansi-instansi Sektor dan lembaga-lembaga terkait)

Terfasilitasinya Instansi Penanaman Modal Propinsi/Instansi Penanaman Modal Kabupaten (IPMP/IPMK) dalam kegiatan MII di 3 negara dan TTI di 6 negara

Terfasilitasinya IPMP/IPMK dalam kegiatan MII di 3 negara dan TTI di 6 negara

v. Penyelenggaraan Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal untuk Kegiatan di Dalam dan di Luar Negeri (prioritas bidang)

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pameran dan penyediaan sarana promosi penanaman modal yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal

1. Jumlah kegiatan pameran yang mengikutsertakan instansi penanaman modal di pusat dan daerah, instansi sektoral pusat dan daerah, asosiasi/ kalangan dunia usaha serta masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pameran.

150 pameran 150 pameran 51,1

2. Informasi potensi penanaman modal, antara lain profil proyek, brosur, leaflet , Indonesia Investment News , Guide for Investor , Investment Procedures , film, video, slide, CD ROM dan multimedia/situs web .

1.000 eksemplar brosur dan leaflet, 6.500 eksemplar Brief Guide for Investment , 15.000 eksemplar Investment Procedures dan buku-buku peraturan, media elektronik.

2.500 eksemplar brosur dan leaflet ,9.000 eksemplar Brief Guide for Investment , 30.000 eksemplar Investment Procedures dan buku-buku peraturan, media elektronik.

II.L.065.13

2010


2010-2014 (Rp Miliar)


2014

3. Jumlah kegiatan pameran baik di dalam maupun di luar negeri.

9 pameran di dalam negeri dan 15 pameran di luar negeri

13 pameran di dalam negeri dan 22 pameran di luar negeri

4. Jumlah kunjungan dan minat penanaman modal sebagai respon terhadap penyelenggaraan pameran serta kegiatan promosi lainnya baik di dalam dan di luar negeri

1.650 pengunjung dan 100 peminat

1.650 pengunjung dan 100 peminat

w. Peningkatan Pelayanan Hukum Penanaman Modal (Prioritas Bidang)

Meningkatnya kualitas pelayanan, pertimbangan dan bantuan hukum serta penyelesaian kasus/ sengketa di bidang penanaman modal

Jumlah pelaksanaan bantuan hukum dan penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal secara efisien efektif.

Pelayanan konsultasi hukum penanaman modal sejumlah 48 kali konsultasi

Pelayanan konsultasi hukum penanaman modal sejumlah 34kali konsultasi

33,7

Penanganan permasalahan dan bantuan hukum bidang penanaman modal di dalam/di luar pengadilan sejumlah 18 kegiatan

Penanganan permasalahan dan bantuan hukum bidang penanaman modal di dalam/di luar pengadilan sejumlah 14 kegiatan

2.241,9

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)TOTAL ALOKASI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 2010-2014

II.L.065.14

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL

2010

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BNN

Meningkatnya kinerja akuntabilitas dan keuangan BNN. Opini laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan BNN. 50 besar 10 besar 1.239,4

2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Meningkatnya sikap positif masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Prosentase peningkatan sikap positif masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

10% 10% 2.865,2

a. Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Informasi di Bidang P4GN

Meningkatnya kegiatan Diseminasi Informasi P4GN Tingkat pemahaman masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

10% 10% 92,7

b. Pelaksanaan Alternative Development Meningkatnya kegiatan Alternatif Development Jumlah penanam ganja yang beralih ke kegiatan legal produktif (orang)

50 250 K) 27,6

c. Pelaksanaan Kegiatan Penindakan dan Pengejaran

Meningkatnya Kegiatan Penindakan dan Pengejaran jaringan peredaran gelap narkoba

Jumlah penangkapan tersangka tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

10% 10% 147,0

d. Pelaksanaan Kegiatan Interdiksi Meningkatnya kegiatan interdiksi di pintu masuk (Bandara dan Pelabuhan) dan Border line

Jumlah Narkoba ilegal yang disita di Bandara, Pelabuhan, dan Border line

10% 10% 37,1

e. Pelaksanaan Pengembangan Rehabilitasi Instansi Pemerintah

Meningkatnya fasilitas rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang dikelola Instansi Pemerintah

Jumlah fasilitas rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang dikelola Instansi Pemerintah

- 3 Fasilitas TR K) 279,0

f. Pelaksanaan Pengembangan Rehabilitasi Berbasis Komponen Masyarakat

Meningkatnya fasilitas rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang dikelola Komponen Masyarakat

Jumlah fasilitas rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang dikelola Komponen Masyarakat

20 Fasilitas 100 Fasilitas K) 69,8

2014


(Rp Miliar)



TARGET

1 II.L.066.1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL

2010 2014



TARGET

1. Jumlah BNNP yang terbentuk untuk menyelenggarakanP4GN2. Jumlah BNNK yang terbentuk untuk menyelenggarakanP4GN

4.104,6


g. Peningkatan Kapasitas Pelayanan BNN di Daerah

Terselenggaranya pelayanan P4GN yang dilaksanakan oleh struktur organisasi BNN Propinsi dan Kabupaten/Kota yang vertikal

K)- 1.816,514 BNNP dan 156 BNNK

ALOKASI BNN 2010-2014

2 II.L.066.2

2010

I Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

4.624,7

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pusat produksi daerah tertinggal

1. Meningkatnya pengembangan pusat produksi di daerah tetinggal2. Terfasilitasinya pemulihan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, dengan menciptakan dan memberdayakan lingkungan pendukung bagi perbaikan kegiatan usaha dan pembangunan manusia

1. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang memiliki pusat produksi 2. (a). meningkatkan kemampuan dan keberdayaan petani skala kecil dan aparat pemerintah untuk mendukung kegiatan usaha berbasis kelompok di perdesaan, (b). Melaksanakan kegiatan perbaikan usaha pertanian dan usaha lainnya, (c). Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan belanja publik, manajemen pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program.

20%

100%

100% 309,6

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal

1. Meningkatnya pengembangan pusat pertumbuhan di Daerah Tertinggal2. Terfasilitasinya pembiayaan untuk pengembangan ekonomi

1. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang memiliki Pusat Pertumbuhan 2. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan untuk pengembangan ekonomi melalui (a) Berkembangnya sektor usaha swasta berorientasi pasar, (b) meningkatnya kualitas dan nilai tambah produksi pertanian, perikanan, dan perkebunan, (c). Meningkatkan perdagangan internasional, dan (d). Meningkatkan investasi dalam negeri maupun luar negeri

20%

100%

100% 676,6



(Rp Miliar)NO SASARAN

TARGETKEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENEG PDT

INDIKATOR 2014PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS

II.L.067.1

2010





Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi usaha mikro kecil menengah dan koperasi daerah tertinggal

Meningkatnya pengembangan usaha mikro kecil menengah dan koperasi di daerah tertinggal

Persentase daerah tertinggal yang mengembangkan usaha mikro kecil menengah dan koperasi di daerah tertinggal

20% 100% 93,0

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pendanaan dan kemitraan usaha daerah tertinggal

Meningkatnya ketersediaan sumber pendanaan dan pengembangan kemitraan usaha di daerah tertinggal

Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang telah memiliki sumber pendanaan dan melaksanakan kemitraan usaha dengan daerah lain.

20% 100% 92,0

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi investasi ekonomi daerah daerah tertinggal

Meningkatnya jumlah dan nilai investasi di daerah tertinggal

Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang telah meningkatkan jumlah dan nilai investasi

20% 100% 96,0

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan pemerintah daerah tertinggal , terdepan, terluar, dan pasca konflik.

1. Meningkatnya kemampuan sistem, organisasi, dan SDM pemerintahan daerah untuk mewujudkan good governance2. (i) Meningkatnya kemampuan kelembagaan Pemda dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lokal, (ii) Meningkatnya kegiatan ekonomi, pengembangan sumberdaya manusia, dan infrastruktur lingkungan perdesaan secara terpadu di daerah tertinggal, dan (iii) Meningkatkan mobilitas penduduk dan arus barang antara daerah tertinggal ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik, melalui PNPM Mandiri

1. Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan mengalami peningkatan indeks good governance2. (i) Persentase jumlah kabupaten tertinggal yang kemampuan kelembagaan pembangunan masyarakat dan pemda meningkat dalam pengelolaan sumberdaya lokal, (ii) Persentase jumlah kawasan pembangunan perdesaan yang terpadu dari aspek ekonomi, sumberdaya manusia, dan infratruktur lingkungan, dan (iii) Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang mengalami peningkatan mobilitas penduduk dan arus barang antara daerah tertinggal ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik

20%

64%

100%

100%

1.227,5

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal

Meningkatnya kapasitas kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal

Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal

20% 100% 89,0

II.L.067.2

2010





Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi lembaga kerjasama antar daerah daerah tertinggal

Meningkatnya kerjasama antar lembaga pemerintah di daerah tertinggal

persentase kabupaten daerah tertinggal yang menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah lain.

20% 100% 85,0

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi lembaga perekonomian d aerah tertinggal

Meningkatnya kapasitas lembaga perekonomian daerah tertinggal

persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan lembaga perekonomian di daerah tertinggal

20% 100% 77,0

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi kemitraan antar lembaga daerah tertinggal

Meningkatnya kemitraan antar lembaga pemerintahan kabupaten daerah tertinggal

persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan kemitraan antar lembaga daerah tertinggal

20% 100% 77,0

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal

Meningkatnya koordinasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal

Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal

20% 100% 70,0

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Kesehatan Dasar, Lanjutan Daerah Tertinggal

Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Kesehatan Dasar Daerah Tertinggal

Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Kesehatan Dasar Daerah Tertinggal

20% 100% 62,0

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal

Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal

Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal

20% 100% 48,0

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pendidikan Dasar, Menengah Dan Kejuruan di Daerah Tertinggal

Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan Pendidikan Dasar, Menengah Dan Kejuruan Daerah Tertinggal

Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan Pendidikan Dasar, Menengah Dan Kejuruan Daerah Tertinggal

20% 100% 48,0

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal

Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal

Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal

20% 100% 87,0

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal

Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal

Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal

20% 100% 170,0

II.L.067.3

2010





Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal

1. Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal2. Meningkatnya Pemanfaatan Energi Matahari untuk Pengembangan Infrastruktur Dasar di Wilayah Perdesaan Tertinggal Terpencil

1. Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal2. Persentase kabupetan didaerah tertinggal yang memiliki database permintaan kelistrikan dengan menggunakan teknologi GIS dan memanfaatkan energi matahari untuk pengembangan infrastruktur serta peningkatan kemampuan masyarakat yang dapat melakukan pemetaan Wilayah Rentan Perubahan Iklim dan Kegiatan Adaptasi Untuk Mengantisipasi Perubahan Iklim

20% 100% 220,5

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal

Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal

Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal

20% 100% 60,0

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Daerah Tertinggal

Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur transportasi daerah tertinggal

Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur transportasi daerah tertinggal

20% 100% 232,0

II.L.067.4

2010





Pengembangan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasidaerah tertinggal di kawasan perbatasan

Meningkatnya koordinasi antar sektor dalampengembangan daera tertinggal di kawasan perbatasan

Jumlah rapat koodinasi

Jumlah rencana aksi pengembangan daerah tertinggal dikawasan perbatasan yang dioperasionalisasikan

4

27

4

27

147,0

II Program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis KPDT

660,7

5.285,4


TOTAL ALOKASI KPDT 2010-2014

II.L.067.5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

2010

Contraceptive Prevalence Rate/CPR (%) 57,4 65 8.476,1

1. Jumlah peserta KB baru /PB (juta) 7,1 36,7 K)

2. Jumlah peserta KB aktif/PA (juta) 26,7 29,8

3. Jumlah peserta KB baru mandiri (ribu) 3,4 17,3 K)

4. Persentase peserta KB aktif mandiri 48,4 51

5. Persentase peserta KB baru MKJP 12,1 64,3 K)

6. Persentase peserta KB aktif MKJP 24,2 27,5

7. Persentase peserta KB baru Pria 3,6 5

1. Jumlah kajian/analisis kebijakan pembangunan yang kurang serasi dengan program KKB

34 34 101,9

2. Persentase kebijakan pembangunan yg diserasikan dengan Kebijakan Kependudukan dan KB

- 75

1. Jumlah kajian neraca kependudukan yang disusun 34 34 K) 101,6

2. Jumlah neraca kependudukan yang disusun 34 170 K)

3. Jumlah kajian parameter kependudukan dan KB 34 170 K)

4. Persentase parameter kependudukan yang tersedia tepat waktu

- 100

5. Indeks pemanfaatan hasil analisis parameter kebijakan penyerasian dampak kependudukan oleh stakeholders dan mitra kerja (dari skala 1-4)

- 3

2014

1.2 Penetapan parameter kependudukan Tersedianya parameter kependudukan dan KB yang disepakati oleh lintas sektor terkait dan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan sektor

1.1 Analisis dan kajian kebijakan pengendalian penduduk

Meningkatnya keserasian kebijakan pembangunan dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk

1 PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

Tercapainya penduduk tumbuh seimbang


(Rp Miliar)


NO PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATORTARGET

II.L.068.1


2010 2014


(Rp Miliar)NO PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR

TARGET

1.3 1. Persentase Stakeholders dan mitra kerja yang menerima sosialisasi

- 80 86,3

2. Persentase penentu kebijakan yang menerapkan perspektif pembangunan berwawasan kependudukan dalam kebijakan sektor

- 50

3. Jumlah modul pendidikan tentang kependudukan 1 5 K)

1. Tersedianya kebijakan kependudukan untuk kelompok penduduk rentan

1. Jumlah kajian tentang kondisi penduduk rentan 34 102 K) 99,7

2. Tersedianya kebijakan kependudukan terkait mobilitas penduduk dalam rangka peningkatan produktivitas wilayah

2. Jumlah strategi penanganan Lansia dan Penduduk Rentan 34 34 K)

3. Persentase stakeholders dan mitra kerja yang mendapat sosialisasi strategi penanganan lansia dan penduduk rentan

20 80

2)102

20

102 2)344. Jumlah kajian potensi wilayah pengirim dan penerima tenaga kerja

5. Jumlah analisis kebijakan pengarahan mobilitas 34

1.4 Pengembangan kebijakan kelompok penduduk rentan dan produktivitas penduduk

4. Persentase sekolah yang melaksanakan modul pendidikan tentang kependudukan

-

Sosialisasi kebijakan dan program kependudukan

Meningkatnya komitmen lintas sektor serta pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan

II.L.068.2


2010 2014



TARGET

1.5 1. Persentase NSPK tentang pembinaan kemandirian ber-KB 10 100 4.378,2

2. Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang melayani KB

23.500 23.500

3. Jumlah peserta KB baru miskin (KPS dan KS-1) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokon gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta (juta)

3,75 19,46 K)

4. Jumlah peserta KB aktif miskin (KPS dan KS-1) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokon gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta (juta)

11,9 62,5 K)

5. Persentase komplikasi berat yang dilayani 0,12 0,11

6. Persentase kegagalan KB yang dilayani 0,03 0,03

7. Jumlah pencabutan implant yang dilayani (kasus) 297.600 1.831.941 K)

8. Persentase kab/kota yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan KB

40 90

9. Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang mendapat dukungan sarana prasarana

4.700 23.500 K)

1. Persentase tenaga pelayanan KB terlatih di 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta

35 100 646,9

2. Persentase klinik KB yang melayani KB sesuai SOP (dari 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta)

20 85

Pengembangan kebijakan dan pembinaan kesertaan ber-KB 1)

Meningkatnya pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta

Meningkatnya kapasitas sumberdaya penyelenggara program KB di 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta dalam rangka pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB

1.6 Penguatan sumberdaya penyelenggara program KB

II.L.068.3


2010 2014



TARGET

1.7 1. Jumlah kebijakan tentang PKBR 1 5 K) 205,3

2. Persentase pengetahuan remaja tentang :

a. Kesehatan reproduksi remaja 50 62

b. HIV/AIDS 64 76

c. Perencanaan kehidupan berkeluarga 10 30

3. Jumlah pelatih PKBR dilatih - 205 *)

4. Persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan program PKBR

20 100

5. Persentase mitra kerja yang melaksanakan kegiatan PKBR 20 100

6. Jumlah center of excellent PKBR (per provinsi) 1 15 K)

7. Jumlah PIK remaja/ mahasiswa yang dibentuk dan dibina 9.373 63.977 K)

1. Jumlah kebijakan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga peserta KB

3 6 K) 135,7

2. Jumlah PUS anggota kelompok usaha ekonomi produktif yang menjadi peserta KB mandiri

22.000 110.000

3. Persentase Kab/kota yang mempunyai kebijakan pemberdayaan ekonomi keluarga peserta KB

20 75

4. Jumlah mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan kewirausahaan kepada kelompok usaha ekonomi produktif

34 170 K)

5. Jumlah tenaga pengelola kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga peserta KB yang dilatih

- 99 K)

6. Jumlah mitra kerja yang menjadi pendamping kelompok usaha ekonomi produktif

3 15 K)

Meningkatnya pembinaan dan kemandirian ber-KB keluarga Pra-S dan KS-1

1.8 Peningkatan kemandirian ber-KB keluarga Pra-S dan KS-1

Meningkatnya PSP remaja tentang PKBR Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR)

II.L.068.4


2010 2014



TARGET

1. Meningkatnya ketahanan keluarga dalam rangka peningkatan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber-KB bagi PUS anggota poktan

1. Jumlah kebijakan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga 4 8 K) 222,6

2. Meningkatnya ketrampilan keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, pembinaan remaja, serta peningkatan kualitas hidup lansia

2. Jumlah mitra kerja yang melaksanakan pembinaan dan pendampingan ketahanan keluarga

2 20 K)

3. Persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan pembinaan ketahanan keluarga

50 75

4. Jumlah tenaga pengelola pembinaan ketahanan keluarga yang dilatih

- 1.341 K)

5. Jumlah tenaga pelatih pembinaan ketahanan keluarga yang dilatih

- 1.644 K)

6. Jumlah prototype BKB-Kit yang diproduksi 1 5 K)

7. Persentase kabupaten/kota yang memperoleh dan mendayagunakan prototype BKB-Kit

20 20

1.10 1. Jumlah kebijakan tentang advokasi kepada stakeholders yang dikeluarkan

- 2 K) 281,8

2. Persentase stakeholder dan mitra kerja mempunyai kebijakan Kependudukan dan KB

20 80

1.11 1. Jumlah kebijakan tentang komunikasi, informasi, dan edukasi

- 2 K) 958,8

2. Persentase media dan materi KIE yang diproduksi - 100

3. Persentase PUS, WUS, dan remaja yg mengetahui informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang

95 95

Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan KB

Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat tentang pengendalian penduduk dan KB

Meningkatnya komitmen stakeholders terhadap pengendalian penduduk dan program KB

Peningkatan advokasi kepada stakeholder

1.9 Pembinaan ketahanan keluarga

II.L.068.5


2010 2014



TARGET

4. Persentase media cetak dan elektronik yang menayangkan informasi KKB

- 100

5. Jumlah media luar ruang yang menayangkan informasi KKB

- 328 K)

6. Persentase klinik KB dan mitra kerja yang mendapatkan media dan materi KIE

- 287 K)

7. Jumlah PLKB yang mendapatkan KIE-Kit - 1.000 K)

8. Jumlah petugas Mupen yang dilatih - 1.584 K)

9. Persentase kab/kota yang mendapatkan sarana prasarana KIE

- 100

1. Jumlah kebijakan tentang publikasi kependudukan dan KB - 2 K) 281,8

2. Jumlah prototype yang diproduksi - 3 K)

3. Persentase stakeholders mendayagunakan prototype bahan dan media advokasi dan KIE Kependudukan dan KB

- 70

4. Persentase mitra kerja mendayagunakan prototype bahan dan media advokasi dan KIE Kependudukan dan KB

- 100

5. Jumlah publikasi yang disusun 12 60 K)

6. Indeks kepuasan pelanggan terhadap publikasi (dari skala 1-4)

3 3

1.13 1. Jumlah kebijakan kemitraan lintas sektor dan pemerintah daerah

1 7 K) 266,3

2. Jumlah kab/kota yang membentuk BKKBD - 435 K)

3. Persentase kab/kota mempunyai kebijakan program KKB dalam rencana pembangunan daerah

100 100

4. Persentase kab/kota melaksanakan NSPK - 75

1.12 Pengembangan media komunikasi Tersedia dan dimanfaatkannya media dan materi KIE pengendalian penduduk dan KB

Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor dan pemerintah daerah

Meningkatnya komitmen dan peran serta lintas sektor dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program KKB

II.L.068.6


2010 2014



TARGET

1. Jumlah MOU baru 2 10 K) 269,8

2. Persentase MOU yang operasional 25 65

3. Persentase pelatih IMP yang terlatih 20 80

4. Persentase toga/toma/toda yang terlatih - 75

5. Persentase motivator swasta dan LSM yang terlatih - 75

6. Jumlah tenaga lini lapangan KB (PLKB/PKB) yang terlatih:

1. Latihan dasar umum (LDU) 1.065 3.750 K)

2. Refreshing 1.350 11.000 K)

3. Pelatihan teknis 3.018 12.875 K)

1. Jumlah kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan data dan informasi

1 4 K) 165,6

2. Persentase cakupan laporan:

1. Provinsi 100 100

2. Kab/Kota 85 85

3. Jumlah data dan informasi yang tersedia tepat waktu 918 4.590 K)

1.16 1. Jumlah kebijakan analisis dan evaluasi pengelolaan kependudukan dan KB

2 5 K) 84,7

2. Persentase hasil analisis dan evaluasi yang dimanfaatkan dalam pengelolaan kependudukan dan KB

50 100

3. Jumlah pelaporan pelaksanaan program 72 360 K)

Peningkatan kualitas analisis data dan informasi manajemen program kependudukan dan KB

Tersedia dan meningkatnya kualitas analisis data dan informasi manajemen program kependudukan dan KB

1.14 Peningkatan kemitraan dengan sektor swasta, LSM, dan masyarakat

Meningkatnya peran serta LSM, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan program KKB

1.15 Penyediaan data dan informasi Program Kependudukan dan KB

Tersedianya data dan informasi Program Kependudukan dan KB berbasis TI

II.L.068.7


2010 2014



TARGET

1. Jumlah kebijakan pelayanan informasi dan dokumentasi Program KKB berbasis TI

2 5 K) 82,3

2. Jumlah publikasi berbahasa Indonesia 6 42 K)

3. Jumlah publikasi luar negeri 2 14 K)

4. Indeks kepuasan stakeholders terhadap hasil publikasi (dari skala 1-4)

3 3

5. Frekuensi pemutakhiran data dan informasi di website 12 12

6. Persentase PKB yang mendapatkan pelatihan e-learning 7 30

7. Persentase PKB yang mendapatkan pelatihan e-learning dan mengakses e-learning

20 80

1. Jumlah kebijakan STIK Kependudukan dan KB 2 4 K) 107,0

2. Jumlah aplikasi STIK Kependudukan dan KB 4 20 K)

3. Jumlah pengembangan/ penyediaan infrastruktur TIK 1 5 K)

4. Persentase cakupan jejaring STIK Kependudukan dan KB sampai kab/kota

15 80

5. Indeks kepuasan pelanggan (dari skala 1-4) 3 3

1. Jumlah SDM aparatur yang terlatih (orang) 560 12.417 K)

2. Jumlah OST dari negara lain (orang) 40 200 K)

3. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan kependudukan - 12 K)

4. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan KB 3 15 K)

1.17 Peningkatan pelayanan informasi dan dokumentasi Program KKB berbasis TI

456,3

Tersedia dan meningkatnya sarana prasarana dan teknologi informasi komunikasi program kependudukan dan KB

1.18 Pengembangan teknologi informasi komunikasi

2 PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN BKKBN

Meningkatnya pelayanan informasi dan dokumentasi Program KKB bagi stakeholders

Meningkatnya kualitas pelaksanaan pelatihan SDM aparatur, serta penelitian Program Kependudukan dan KB

II.L.068.8


2010 2014



TARGET

1. Persentase ketersediaan peta strategi map dan score card program kependudukan dan KB yang uptodate

100 100 1.840,4

2. Persentase pegawai yang memiliki profil kompetensi 30 80

3. Persentase pegawai yang memiliki score card individu yang uptodate

75 100

4. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi dan kerumah tanggaan (dari skala 1-4)

3 3

5. Indeks kecepatan dan ketepatan pelayanan administrasi perkantoran (dari skala 1-4)

3 3

6. Status laporan keuangan - WTP

7. Jumlah peraturan perundangan tentang SOTK (struktur organisasi dan tata kerja)

1 5 K)

8. Persentase kasus bantuan hukum yang dapat diselesaikan 90 90

9. Jumlah perangkat tata laksana 10 55 K)

1. Ratio ketersediaan alokon dan sarana Klinik KB Lead time 3-3-1 Lead time 3-3-1

2. Persentase kesesuaian standar gudang alokon propinsi 20 100

1. Persentase rekomendasi pengawasan digunakan bagi pengambilan keputusan pimpinan

100 100 26,07

2. Persentase unit kerja yang menerapkan SAKIP 100 100

3. Persentase kepatuhan pejabat dalam melaporkan LHKPN 100 100

11.177,3


5 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program, SDM aparatur dan administrasi umum, serta ke-uangan dan per-bekalan Prog KB

3 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKKBN

Tersedianya dukungan manajemen dalam rangka penyelenggaraan program kependudukan dan KB

4

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BKKBN

378,5PROGRAM SARANA PRASARANA APARATUR BKKBN

Tersedianya dukungan sarana prasarana aparatur pengelola program kependudukan dan KB

TOTAL ALOKASI BKKBN 2010-2014

II.L.068.9

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMNAS HAM

2010

Jumlah rekomendasi yang terkait dengan pembentukan,perubahan & pencabutan peraturan perundang-undangan yangberhubungan dengan HAM

8 30 K)

Tingkat pelibatan dan penyikapan aparat negara dalam upayapencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasanterhadap perempuan serta perlindungan, penegakan danpemajuan HAM perempuan

30% 30%

Prosentase penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAMyang disampaikan kepada Komnas HAM

80% 90%

Prosentase kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan melaluimekanisme mediasi

40% 85%

Jumlah kesepakatan/MoU kerjasama dengan stakeholder dalamjangka waktu yang ditargetkan

12 60 K)

Jumlah rekomendasi yang terkait dengan pembentukan,perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yangberhubungan dengan HAM

8 30 K) 41,7

Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yangterkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutanperaturan perundang-undangan nasional serta ratifikasiinstrumen HAM internasional

50% 80%


(Rp Miliar)

323,8I Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM

Meningkatnya dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis Komnas HAM

TARGET

2014

TABEL 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014



1.1 Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara.

Meningkatnya kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara melalui penguatan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM

II.L.074.1


2010


(Rp Miliar)

TARGET


Tingkat tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengkajian danpenelitian yang terkait dengan pembentukan, perubahan &pencabutan peraturan perundang-undangan nasional sertaratifikasi instrumen HAM internasional

50% 75%

Tersedianya alat ukur pemenuhan HAM (hak dasar) 4 10

Meningkatnya kesadaran masyarakat dan aparatur negaraterhadap kegiatan pemajuan HAM melalui klien feedbacksurvey (jumlah survey)

2 15 K)

Prosentase kenaikan alumni pelatihan yang menjadi fasilitatorHAM

5% 25%

Prosentase kenaikan pemahaman aparatur negara terhadapketaatan atas produk perundang-undangan yang berperspektifHAM.

10% 10%

Prosentase penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAMyang disampaikan kepada Komnas HAM

80% 90%

Tersedianya sistem pengaduan online dan database pengaduan(aplikasi)

1 1

Prosentase rekomendasi terkait kasus pelanggaran HAM yangditindaklanjuti oleh pihak terkait

40% 65%

Jumlah rekomendasi hasil penyelidikan Komnas HAM terkaitkasus pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti Jaksa Agung

2 8 K)

Prosentase kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan melaluimekanisme mediasi

40% 85%

Prosentase pelaksanaan hasil mediasi kasus-kasus pelanggaranHAM

40% 75%

58,3Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

Terlaksananya penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait

1.2

II.L.074.2


2010


(Rp Miliar)

TARGET


Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban

Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban

Tingkat pelibatan dan penyikapan aparat negara dalam upayapencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasanterhadap perempuan serta perlindungan, penegakan danpemajuan HAM perempuan

30% 30% 52,4

Tingkat pelibatan dan penyikapan masyarakat dalam upayapencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasanterhadap perempuan serta perlindungan, penegakan danpemajuan HAM perempuan

50% 50%

Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkaitdengan peraturan perundang-undangan yang berlaku daninstrumen internasional yang relevan bagi perlindungan HAMperempuan

50% 50%

Jumlah pemantauan termasuk pencarian fakta danpendokumentasian pelanggaran HAM perempuan

10 50 K)

Prosentase pengaduan pelanggaran HAM perempuan yangditindaklanjuti

50% 50%

Prosentase pendampingan dan sistem pemulihan korbanpelanggaran HAM yang dikembangkan

25% 75%

Prosentase jumlah mekanisme penyelesaian alternatif yangdikembangkan

25% 45%

1.3

II.L.074.3


2010


(Rp Miliar)

TARGET


Prosentase pendokumentasian pelanggaran HAM yang terjadi 50% 90%

Presentase advokasi terhadap korban pelanggaran HAM 50% 50%

Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalamrangka menciptakan lembaga yang independen, transparan, danakuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan.

20% 40%

323,8K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

TOTAL ALOKASI KOMNAS HAM 2010-2014

II.L.074.4

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

2010

1 PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

3.127,6

a Pengelolaan Metorologi Publik BMKG Meningkatnya pelayanan data dan informasi meteorologi publik serta peringatan dini cuaca ekstrim

Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi meteorologi publik

50% 80% 899,7

Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi potensi kebakaran hutan

50% 80%

Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi cuaca ekstrim

50% 80%

c Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Tersedianya kebijakan teknis dalam penanganan penyediaan informasi gempa bumi dan tsunami

Kesinambungan (sustainabilitas) Ina-TEWS 100% 100% 515,0

Kesinambungan sistem pengamatan di bidang gempabumi dan tsunami

90% 80%

Kesinambungan sistem analisa data di bidang gempabumi dan tsunami

90% 90%

d. Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan data dan informasi di bidang iklim agroklimat dan iklim maritim

Jumlah pelayanan informasi perubahan iklim dan kualitas udara

75% 95% 151,6

Persentase pengguna informasi perubahan iklim dan kualitas udara

75% 90%

INDIKATORTARGET TOTAL ALOKASI

2010-2014 (Rp Miliar)


NO. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN


2014

II.L.075.1


2010INDIKATOR


(Rp Miliar)NO. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN

2014

e Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG Tersedianya pelayanan data dan informasi di bidang perubahan iklim dan kualitas udara, serta kerjasama di tingkat nasional dan internasional terkait kegiatan di bidang perubahan iklim dan kualitas udara

Jumlah pelayanan informasi iklim agroklimat dan iklim maritim

70% 90% 46,0

Persentase pengguna informasi perubahan iklim dan kualitas udara

65% 90%

f. Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG

Meningkatnya kualitas, kuantitas dan jangkauan pelayanan data, informasi dan jasa di bidang meteorologi penerbangan dan maritim

Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi meteorologi maritim

40% 85% 395,4

Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi meteorologi penerbangan

40% 85%

Frekuensi pelayanan informasi meteorologi maritim 365 1460Ketersediaan data meteorologi 680 890

g. Pengelolaan Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG

Tersedianya sarana dan prasarana untuk pengelolaan data dan informasi bidang seismologi teknik, geofisika potensial dan tanda waktu

Tersedianya peralatan pengamatan seismoteknik, geopotensial dan tanda waktu

40 300 K) 62,5

Kesinambungan (sustainabilitas) sistem pengamatan, analisa, dan pelayanan dalam bidang seismoteknik, geopotensial, dan tanda waktu

90% 90%

Tersedianya data dan informasi dalam bentuk peta secara kumulatif dan bulletin di bidang seismoteknik, geopotensial, dan tanda waktu

90% 90%

h Pengelolaan Instrumentasi, Rekayasa dan Kalibrasi BMKG

Tersedianya kebijakan teknis bidang instrumentasi, rekayasan dan kalibrasi

Jumlah kebijakan teknis instrumentasi, rekayasa dan kalibrasi yang disusun

17 107 K) 172,9

Persentase informasi pengelolaan instrumentasi, rekayasa dan kalibrasi secara maksimal 10% 30%

II.L.075.2


2010INDIKATOR


(Rp Miliar)NO. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN

2014

i Pengelolaan Jaringan Komunikasi BMKG Tersedianya kebijakan teknis bidang jaringan komunikasi

Jumlah kebijakan teknis jaringan komunikasi yang disusun 63% 100% 127,9

Persentase informasi pengelolaan jaringan komunikasi 90% 90%

j Pengelolaan Data Base BMKG Tersedianya mekanisme yang mengatur ketersediaan dan pengelolaan database

Jumlah kebijakan database yang disusun 11 86 K) 68,0

Persentase informasi pengelolaan database secara maksimal 20% 100%

k Pengembangan UPT BMKG Terbinanya pelaksanaan UPT BMKG Persentase pembinaan dan pengembangan UPT BMKG seluruh Indonesia

80% 90% 688,7

2 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BMKG

2.598,7

d. Penelitian dan Pengembangan BMKG Terselenggaranya penelitian dan pengembangan bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika

Jumlah penelitian dan pengembangan bidang meteorologi 0 75 K) 81,7

Jumlah penelitian dan pengembangan bidang klimatologi 0 40 K)

Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kualitas udara 0 16 K)

Jumlah penelitian dan pengembangan bidang geofisika 0 92 K)

Jumlah penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam operasional

0 51 K)

Jumlah penelitian dan pengembangan yang di publikasikan 0 30 K)

Jumlah kerjasama penelitian dan pengembangan 0 34 K)

5.726,3


TOTAL ALOKASI BMKG 2010-2014

II.L.075.3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM

2010

I Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara pemilu dan pemilihan kepala daerah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota

Prosentase penyiapan dan penyelenggaraan pemilu yang tepat waktu dan akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan).

- 85% 358,5

1. Tingkat ketepatan penyiapan analisis dan masukan rancangan verifikasi peraturan parpol, perseorangan peserta pemilu dan dana kampanye peserta pemilu, penyusunan dapil, dll

60% 85%

2. Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan regulasi penyelenggaraan pemilu 2014

- 85%

3. Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum

60% 90%

4. Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum peraturan perundangan dan pelaksanaan penyuluhan hukum

60% 90%

1. % pedoman dan petunjuk teknis bimbingan teknis penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu dan akuntabel

60% 77,50% 247,5

2. % pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAW anggota DPR, DPD, DPRD dan KPU yang diselesaikan dengan akuntabel dan tepat waktu

60% 77,50%

3. % fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) pemilu kepala daerah untuk KPU prov/kab/kota, PPK, dan PPS yang tepat waktu, sesuai rencana dan efektif

75% 85%


Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu

Terselenggaraanya penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi hukum dan penyuluhannya

Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih

Terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialiasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih


(Rp Miliar)

1.1

2014

111,0



1.2

II.L.076.1


2010


(Rp Miliar)2014



4. % fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) pemilu legislatif dan presiden untuk KPU prov/kab/kota, PPK dan PPS yang tepat waktu sesuai rencana dan efektif

- 85%

5. % kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih 35% 100%

6. Jumlah modul pendidikan pemilih untuk kelompok perempuan,miskin, cacat, pemilih pemula, lansia

5 25 K)

40 media massa K)

kerja sama dengan 1.000 OMS

K)

40 kegiatan kemasyarakatan

K)

9. Jumlah kegiatan pendidikan pemilih bagi caleg perempuan - 40 K)

10. Jumlah kader parpol perempuan yang mendapatkan pendidikan politik

- 500 K)

II Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Prosentase penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional, akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepat guna)

60% 77,5% 4.328,8

2.1 Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan

1. Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL

60% 77,50% 173,0

2. % fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain 60% 77,50%3. % laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

60% 77,50%

80%8. % kemajuan pengembangan media center 60%

7. Jumlah kerja sama dan kegiatan pendidikan pemilih yang dilaksanakan

-

II.L.076.2


2010


(Rp Miliar)2014



100%(tersusunya model dan pedoman, serta

penerapan)

5. Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh wilayah Indonesia

- 8 kali K)

1. Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan pemilu - 90%

2. Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistik pemilu - 100%

3. Tingkat ketepatan standar mutu barang/jasa administrasi pengadaan dan dokumentasi pengadaan kebutuhan Pemilu

- 95%

4. % kemajuan penyusunan peta distribusi logistik pemilu - 100%

5. Tingkat keberhasilan pemeliharaan sarana dan pra sarana pemilu

60% 77,5%

III Program Sarana dan Prasarana Aparatur

Memadainya sarana dan prasarana operasionalisasi KPU

Tingkat/ kesesuaian kebutuhan anggota dan staf KPU terhadap ketersediaan sarana dan prasarana KPU/KPU Prov/Kab/Kota dan sarana dan prasarana serta kendaraan operasional untuk daerah pemekaran

- 90% 745,0

5.432,3


150,02.2 Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan pra sarana pemilu

Terselenggaraanya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan pra sarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu.

4. % kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU

-

TOTAL ALOKASI KPU 2010-2014

II.L.076.3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI

2010

· Prosentase perkara konstitusi yang diputus· Tersedianya biaya penanganan dan penyelesaian perkara yangmemadai· Tersedianya satuan biaya penanganan perkara yang memadai

· Terlaksananya administrasi perkara · Jumlah perkara PUU/SKLN dan perkara lainnya yang diputus 60 280 K) 275,4

· Jumlah perkara pemilu legislatif/presiden/wapres yang diputus

- 660 K)

· Jumlah perkara pemilukada yang diputus 500 2.350 K)

· Penyediaan sarana dan prasarana pendukung penangananperkara konstitusi· Penyediaan informasi penanganan perkara konstitusi kepadamasyarakat

· Presentase informasi perkembangan penanganan perkara yang transparan dan akuntable

100% 100% 55,0

· Prosentase hasil putusan yang dapat diakses publik secara on line

100% 100%

2.2 Penyusunan Program, Rencana Kerja Anggaran, Pengelolaan Keuangan, dan Pengawasan

Tersusunnya rencana anggaran,pengelolaan anggaran dan pengawasaninternal kelembagaan.

· Tersusunnya rincian satuan harga penanganan perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi

1 Pkt 3 Pkt K) 0,9


605,1

2.1

91%

2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI

Tersedianya fasilitas sarana dan prasaranaberbasis TI dalam penanganan perkarakonstitusi

275,4

1.1 Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, Pilpres, Pilgub, Pilbup, Walikota dan Perkara Lainnya

Terselesaikannya penyelesaian perkarayang tepat waktu, transparan dan akuntabel


(Rp Miliar)

1 Program Penanganan Perkara Konstitusi Penyelesaian perkara konstitusi yang tepatwaktu, transparan dan akuntabel

84%

TARGET


Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Keprotokolan dan Pengelolaan Teknologi Informasi

Tersedianya fasilitas sarana prasaranadalam penanganan perkara konstitusi

II.L.077.1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI

2010


(Rp Miliar)

TARGET


· Jumlah perkara yang diregisterasi dan tidak diregisterasi 560 pkr 3.290 K) 162,2

· Jumlah persidangan dalam penyelesaian perkara 960 sidang 4.800 K)

· Jumlah risalah yang diselesaikan 960 risalah 4.800 K)

· Jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak dan masyarakat

92 putusan 497 K)

· Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani dan ditindaklanjuti

60 pengaduan 760 K)

· Jumlah peserta dan target group diklat hukum acara Mahkamah Konstitusi

500 org 2.900 K)

· Jumlah pegawai yang mengikuti diklat kepaniteraan 100 pegawai 600 K)

· Jumlah pegawai yang mengikuti program rintisan gelar 24 pegawai 161 K)

· Prosentase penyusunan analisis kebutuhan SDM 40% 100%

· Prosentase penerapan perekrutan pegawai baru sesuai dengan standar mutu organisasi internasional (ISO)

50% 100%

· Prosentase penyusunan analisa beban kerja unit kerja dan pegawai

60% 100%

· Prosentase penyempurnaan struktur organisasi 65% 100%

3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI

Tersedianya fasilitas sarana dan prasaranadalam pelaksanaan tugas MahkamahKonstitusi

· Penyediaan sarana dan prasarana penunjang penanganan perkara yang berbasis teknologi

163,6

3.1 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Pengembangan sistem informasi dalampenanganan perkara konstitusi

Jumlah pengembangan sistem informasi terkait dengan penanganan perkara

6 pkt 26 K) 18,2

4 Program Kesadaran Berkonstitusi 172,8

1.216,9K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

2.4 Pengelolaan Arsip, Pembinaan SDM dan Kerumahtanggaan

Terlaksananya manajemen arsip, SDM danpengelolaan kelembagaan.

Penyelenggaraan Adm. Perkara, Persidangan, Putusan dan Hukum

Terselenggaranya manajemen administrasiperkara konstitusi

TOTAL ALOKASI MAHKAMAH KONSTITUSI 2010-2014

2.3

II.L.077.2

2010

1. Jumlah laporan hasil analisis yang disampaikan kepada 250 Laporan 1.400 Laporan K)

PROGRAM/KEGIATAN PRIORITASNo SASARAN

1. Meningkatnya partisipasi pihak terkait dalam upaya Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak


KEMENTERIAN/LEMBAGA: PUSAT PELAPORAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANTOTAL ALOKASI 2010-

2014 (Rp Miliar)

INDIKATOR2014

TARGET

229,9 penyidik dan instansi lainnya yang tidak dimintakan klarifikasi kembali.2. Jumlah instansi dan Unit Intelejen Keuangan (Financial Intelligence Unit - FIU) yang secara formal melakukan kerjasama

4 MOU 20 MOU K)

3. Jumlah pelaksanaan audit kepatuhan terhadap Pihak Pelapor.

75 PJK 375 PJK K)

4. Jumlah pendapat dan bantuan hukum terkait masalah TPPU dan pendanaan terorisme maupun masalah terkait lainnya.

24 Dokumen 144 Dokumen K)

5. Jumlah kegiatan operasional dan infrastruktur PPATK dalam mengelola Teknologi Informasi (TI) PPATK yang sesuai dengan Jumlah Mutu Layanan yang Baku (Service Level Guarantee - SLG).

5 Kegiatan 31 Kegiatan K)

6. Tingkat pencapaian manajemen kualitas sistem TI PPATK sesuai standar internasional (standar Cobit PO8).

1.1. Level (Sesuai Maturity Model )

2 Level (Sesuai Maturity Model )

7. Jumlah pembuatan cetak biru Sistem Informasi. 1 Dokumen 5 Dokumen K)

8. Jumlah spesifikasi kebutuhan (bussines process ) aplikasi yang dilakukan peng-coding-an (STR, CTR, CBCC).

2 Aplikasi 9 Aplikasi K)

9. Jumlah piranti lunak (software) aplikasi yang dipelihara. 2 Aplikasi 12 Aplikasi K)

pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme di Indonesia.

Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme

II.L.078.1

2010PROGRAM/KEGIATAN PRIORITASNo SASARAN


2014 (Rp Miliar)

INDIKATOR2014

TARGET

a. Jumlah laporan analisis strategis dan tipologi. 4 laporan 20 laporan K)

b. Persentase informasi hasil riset yang dapat menggambarkan perkembangan, pemetaan, dan modus pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

100% 100%

a. Jumlah laporan hasil analisis yang disampaikan kepada penyidik dan instansi lainnya.

250 laporan 1.400 laporan K)

b P h il li i l h d l h LTKM 85% 90%

2. Hasil analisis yang berkualitas dan bermanfaat bagi penyidik dan instansi pengguna lainnya terkait

h d b t TPPU d d

a. Pengembangan Riset dan Analisis Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Pendanaan Terorisme

1. Hasil riset (analisis strategis, tipologi, dan statistik) yang berkualitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme.

47,4

b. Persentase hasil analisis awal terhadap seluruh LTKM yang diterima dan telah dikategorikan (high, medium, low ).

85% 90%

a. Jumlah instansi yang secara formal melakukan kerjasama dengan PPATK dalam bentuk Nota Kesepakatan (MoU).

4 MOU 20 MOU K)

b. Persentase terimplementasikannya kerjasama dengan instansi dalam negeri dalam upaya penguatan kebijakan anti pencucian uang dan pendanaan teroris di Indonesia.

70% 80%

a. Jumlah dokumen pendapat hukum terkait masalah TPPU dan pendanaan teroris maupun masalah terkait lainnya.

24 dokumen 144 dokumen K)

b. Persentase pemberian pendapat hukum terkait masalah TPPU dan pendanaan teroris maupun masalah terkait lainnya oleh internal dan ekternal PPATK.

100% 100%

b. Pelaksanaan Kerjasama Nasional dan Internasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme.

pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme.

1. Pendapat dan bantuan hukum terkait TPPU dan pendanaan terorisme.

K)2. Rancangan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana terkait masalah TPPU serta rancangan peraturan dan kebijakan internal PPATK.

Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana terkait masalah TPPU, pendanaan teroris dan masalah terkait lainnya serta rancangan peraturan dan kebijakan internal PPATK terkait implementasi UU TPPU dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya

12 dokumen 72 dokumen

35,6

c. Penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pemberian pendapat dan bantuan hukum terkait TPPU dan pendanaan terorisme.

32,9

1. Kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri sebagai upaya penguatan kebijakan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

II.L.078.2

2010PROGRAM/KEGIATAN PRIORITASNo SASARAN


2014 (Rp Miliar)

INDIKATOR2014

TARGET

a. Jumlah pelaksanaan audit kepatuhan terhadap Pihak Pelapor.

75 PJK 375 PJK K)

b. Persentase kesesuaian laporan yang diterima dari Pihak Pelapor dengan pedoman tata cara pelaporan.

99% 100%

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK

Terpenuhinya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis PPATK yang berkualitas.

349,4

d. Pengawasan Kepatuhan terhadap Pihak Pelapor dalam menyampaikan kewajiban pelaporan ke PPATK.

Kepatuhan Pihak Pelapor dalam memenuhi kewajiban penyampaian laporan ke PPATK.

12,5

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK

Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi PPATK.

77,4

656,7


TOTAL ALOKASI PPATK 2010-2014

II.L.078.3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)

2010

1 PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN, DAN PEMANFAATAN IPTEK 2.355,3 15,0

Pengembangan Pranata Inovasi Drafting paten dan pendaftaran HKI atas produk inovasi teknologi

Pendaftaran HKI 20 27 8,2

Kapitalisasi dan pemanfaatan paten serta invensi LIPI yang selama ini selama ini menjadi produk bernilai ekonomi yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat

Paket teknologi/HKI 3 4 8,7

c. dokumen Kajian substansi Teknopolis (master plan fisik)

1 34,5

paket sarana dan prasarana kawasan teknopolis kajian/publikasi iptek, 3paket portal pengetahuan dan bibliotainment 1Database journal ilmiah 1Unit usaha UMKM inovatif baru 2 3teknologi/HKI LIPI yang diinkubasi 2 4tenant 1 2


TARGETNO. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR

International training-workshops, penelitian pasca sarjana tematis internasional, twinning institution

1


(Rp Miliar)2014

a. Pengembangan Sistem Dokumentasi dan Informasi Ilmiah

Terbangunnya pusat penelitian maju dan interdisipliner bertaraf internasional

Inisiasi LIPI International Center for Interdisciplinary and Advanced Research (ICIAR)

1

b.

Pengembangan Sistem Dokumentasi dan Informasi Ilmiah

Terbangunnya teknopolis yang melibatkan kluster-kluster pengetahuan, pengembangan kawasan dan pelayanan jasa

Tumbuhnya wirausahaan baru yang berbasis inovasi teknologi

II.L.079.1


2010



(Rp Miliar)2014

Unit usaha UMKM inovatif baru 2 3teknologi/HKI LIPI yang diinkubasi 2 4tenant 1 2Lab terakreditasi, 2 2 20,0 Sistem dan metoda uji 8 8Prototip 5 5Paket interlaboratory comparison 5 5Publikasi ilmiah 40 40Paket aplikasi e-commerce 1

Litbang Benih Unggul Berbasis Biologi Molekuler (PN5)

Benih unggul berbasis biologi molekuler Jumlah varietas Benih unggul 1 4 45,0

percontohan produksi pupuk organik di tk pedesaan 1

aplikasi pupuk organik pada paket biovillage 10Litbang keanekaragaman pangan (PN5) Keaneka-ragaman pangan Jumlah varietas 2 2

Fasilitas Laboratorium dan peralatannya 2 28,0 Paket pengembangan program biotek peternakan 1

Publikasi ilmiah nasional 4 4 17,0 Publikasi ilmiah internasional 1 1Pembenahan koleksi mikroba rujukan, bank biji, bank DNA, tissue culture, dan bank extract,

1 21,0

Master plan fasilitas koleksiPenambahan koleksi, data base, sistem pengelolaan bestandart nasional

1000

d. Penelitian dan Pengembangan KIM; Penelitian dan Penguatan Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian

Terbangunnya infrastruktur system pengukuran (metrology), pengujian dan perangkat kalibrasi nasional

Litbang pupuk organic dari mikroba hayati Indonesia (PN5)

Pupuk organik dari mikroba hayati Indonesia

e.

f. Penelitian bioteknologi peternakan modern (PN5) Terbangunnya fasilitas litbang bioteknologi peternakan modern

g. Penelitian Bioteknologi Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan biologi molekuler dan bioteknologi Pengembangan Bioresource Centre dan Microbial Culture Collection

Pengembangan Inovasi Tumbuhnya wirausahaan baru yang berbasis inovasi teknologi

II.L.079.2


2010



(Rp Miliar)2014

Publikasi ilmiah 10 10 20,5 isolat mikroba 10 10prototipe 2 2paket teknologi 1 1paten 1plasma nutfah 10 10Penambahan koleksi rujukan flora dan fauna, ,data base, sistem pengelolaan berstandart internasional (spesimen)

30.000 30.000 31,5

paket fasilitas depositori 2 2i. Penelitian Molecular Farming dan Bahan Baku Obat Pengembangan bahan obat berbasis bahan alam dan biologi

molekularJenis bahan obat 3 3 26,0

Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia (Kebun Raya Bogor; Pengembangan Konservasi Kebun Raya Cibodas; Pengembangan Konservasi Kebun Raya Purwodadi;

25,0

Pengembangan Konservasi Kebun Raya Bali )k. Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia -

Kebun Raya Bogor Konservasi ex-situ dalam bentuk kebun raya daerah kebun raya (paket kawasan) 2 4 25,0

Publikasi makalah 37 58 62,0 Prototipe 7 10Konsep 6 8

Panduan dan sosialisasi kesiapsiagaan masyarakat pesisir paket 2 2 17,0

Pengembangan Sistem Informasi dan penelitian Kerusakan terumbu karang

Paket informasi dasar 3 3 70,4

Terkelolanya koleksi spesimen flora dan fauna hidup maupun awetan

j. Terlaksananya fungsi kebun raya sebagai tempat konservasi exsitu

Paket Laporan O&M kebun raya LIPI 4 4

h. Penelitian Biologi Informasi mikroorganisme dalam habitat alam dan dinamikanya, serta Pemanfaatan genetik mikroorganisme untuk mendegradasi polutan, dan Terbangunnya infrastruktur pengamanan plasma nutfah

l. Penelitian Oceanografi Data potensi bahan obat dari makro algae dan sponge; biota laut potensial, terumbu karang; abalon, dan rajungan; serta sistem informasi oseanografi.

m. Penelitian Oceanografi (PN 9)

II.L.079.3


2010



(Rp Miliar)2014

21,3

Standardisasi teknologi pengujian konversi energi paket 1 1o. Penelitian Energi Baru dan Terbarukan Peningkatan kemampuan nasional dalam mengembangkan dan

memanfaatkan sumber-sumber energi baru dan terbarukan (fuelcell, biofuel, sel surya)

Prototype pembangkit energi 1 2 54,7

40,5

metoda, prototipe 1 2 24,0 sistem uji safety reliability dan fungsi (paket) 1 1Prototype Radar (seri 0) 1 10,2 Prototype Mobile Radar (seri 0), jaringan Radar terkoneksilitbang air surveilance radarprototipe air surveilance radarpengembangan life detector radar 1

Penelitian Tenaga listrik dan mekatronik; Penelitian elektronika dan telekomunikasi;

Prototype 5 7 15,5

Penelitian Informatika, Publikasi Ilmiah 8 10Jumlah PatenTeknologi Proses 2

t. Penelitian Informatika Pengembangan produk open source untuk pelaksanaan e-government

paket 1 1 10,0

Penelitian Geoteknologi Paket pengumpulan data 1 10,0 Paket dokumen ilmiah Final

n. Penelitian Konversi Energi (PN 8) 1

p. Penelitian material maju dan nanoteknologi Pengembangan produk komponen berbasis magnet dan polimer Paket komponen

Demo pilot plant bio-gasoline dari ligno selulosa paket 1

2 4

q. Litbang Teknologi Pertahanan Keamanan Terbangunnya kemampuan di dalam negeri dalam upaya merancang, membuat dan mengoperasikan dan menguji sendiri

r. Penelitian elektronika dan telekomunikasi Pengembangan dan pemasangan radar pengintai (surveilance radar ) di perairan Indonesia

s. Membangun kemampuan perancangan dan rekayasa di dalam negeri

u. Dokumen ilmiah kontribusi Indonesia untuk perubahan iklim

II.L.079.4


2010



(Rp Miliar)2014

publikasi nasional 10 20 25,3 prosiding 20 20publikasi internasional 3konsep tataruang 4makalah ilmiah internasional 2 4 25,0 makalah ilmiah nasional 11 15rekomendasi 1 2prototipe 3 5

- Penelitian Kependudukan 46,5 - Penelitian politik- Penelitian Sumber Daya Regional- Penelitian masyarakat dan budaya- Penelitian Ekonomi

Makalah/ publikasi ilmiah 40 406,5

24,5

13,1

2 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA 393,6 Perencanaan, Penganggaran, Verifikasi dan Perbendaharaan

45,7

Penataan, Pengembangan Organisasi dan SDM Paket kebijakan reformasi birokrasi 1 1Paket sistem seleksi proposal kompetitif 1 1

1

1

3

1

Penelitian Geoteknologi Konsep pengurangan resiko bencana kebumian dan perubahan iklim

v.

w. Penelitian Limnologi (Sumber Daya Perairan Darat) Konsep pengelolaan serta mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim global pada sumber daya perairan darat

x. Terwujudnya penguasaan, pengembangan, dan penerapan iptek dalam ilmu-ilmu sosial, inovasi-ekonomi, budaya, perilaku dan kognitif, serta hukum dan politik

Kajian 17 17

y. Litbang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kebudayaan Kajian ilmu sosial & kemanusiaan untuk keutuhan NKRI paket kebijakan 1

Ketahanan dan daya saing wilayah serta masyarakat pesisir paket 1

z. Pengembangan dan perlindungan kekayaan budaya (PN11)

Pengembangan dan perlindungan kekayaan budaya (pencegahan kepunahan bahasa masyarakat lokal)

paket 1

3a. Terbangunnya tatakelola litbang yang efisien dan efektif, yang mampu mendorong kreatifitas dan profesionalisme peneliti

Paket sistem pengelolalan keuangan, perencanaan dan penganggaran,

II.L.079.5


2010



(Rp Miliar)2014

Kegiatan sosialisasi 10 10 10,8 Kegiatan pembinaan 12 12

Jejaring terbangun terkait fokal point nasional 7 10 14,0 Paket kerjasama 1 1Wilayah aplikasi TTG 5 5 82,0 Jumlah UKM terbina 40 40paket Rehabilitasi infrastruktur sarana dan prasarana Gatot Subroto

1 47,5

paket Rehabilitasi infrastruktur sarana dan prasarana LIPI, termasuk jaringan internet

1

Angkatan diklat 24 25 21,0 Paket Peraturan/kajian Peneliti 1 1

17,0

Jumlah peneliti S3 (Kumulatif) 2 530,0

3 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR LIPI 83,8 4 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 191,1 5 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LIPI 79,5 6 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABLITIAS LIPI 19,3


2

20

b. Pengembangan jaringan kerjasama penelitian dan Pemasyarakatan Iptek

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya iptek

2

c. Kerjasama Pemanfaatan Iptek Aplikasi dan diseminasi Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk peningkatan produktivitas usaha berbasis teknologi di daerah.

Kegiatan temu ilmiah

Meningkatnya kerjasama antar lembaga litbang dan antara lemlit dengan perguruan tinggi

d. Penatausahaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana

Meningkatnya kualitas fasilitas-fasilitas riset yang ada

e. Pembinaan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti

Terbangunnya sumberdaya yang kompeten dan memenuhi kebutuhan dalam perkembangan Iptek;

f. Penataan, Pengembangan Organisasi dan SDM Peneliti yang mengikuti pendidikan S2 dan S3 Jumlah Peneliti S2 (Kumulatif)

TOTAL ALOKASI LIPI 2010-2014

g. Jumlah Publikasi ilmiah, termasuk buku indikator iptek

10

Pengukuran dan Penelitian Perkembangan Iptek Tersusunnya konsep dan rancangan pembangunan kebijakan Iptek Nasional yang tepat

3 3

II.L.079.6

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)

2010

1 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA 469,6Usulan SNI bidang nuklir 3 3 6,6Jumlah Standar BATAN (SB) 1 2% akreditasi laboratorium BATAN 40 100

% sertifikasi sistem mutu 50 100

Jumlah lulusan 120 75 20,0

Jumlah makalah nasional 15 25

Jumlah makalah internasional 3 5Jumlah hasil litbang yang dikomersialisasikan 2 2 9,6

Jumlah mitra komersial 3 32 PROGRAM PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI 2.662,0

varietas padi (padi sawah, padi gogo, padi dataran tinggi dan padi hibrida)

3 21,0

varietas kedelai (jenis biji besar, genjah, produksi tinggi dan jenis biji hitam)

1 1

varietas kacang tanah dan kacang hijau 1varietas gandum tropis dan sorghum 1 2

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATORTARGET



(Rp Miliar)2014

a. Pelaksanaan Standardisasi Iptek Nuklir Diperolehnya Standardisasi, akreditasi dan sertifikasi serta jaminan mutu Iptek Nuklir

NO.

b. Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan teknologi nuklir

c. Peningkatan Kemitraan Teknologi Nuklir Diperolehnya mitra komersial yang memanfaatkan hasil litbang iptek nuklir

a. Pengembangan Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi (PN 5)

Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil peneilitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi.

1 II.L.080.1


2010PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR


(Rp Miliar)2014NO.

453,6

Diseminasi Hasil Litbang Iptek Nuklir (PN 8) Paket Sosialisasi PLTN (media), advokasi masyarakat, dunia usaha dan stakeholder yang terkait lainnya untuk persiapan implementasi program PLTN

3 3 138,0

Dokumen teknis 1 13,6Protoipe bahan unggul 1Publikasi ilmiah 7 7Prototipe Mesin Berkas Elektron 1 17,6

Dokumen teknis/metode 4 32,0

Bahan vaksin 1Prototipe sistem carbone monitoring dan sistem deteksi kontaminasi internal

2

Publikasi ilmiah 4 4Data Teknis potensi Th dan U di Indonesia, 1 1 26,5Dokumen teknis pemurnian bijih Uranium 1Paket teknologi pengolahan bijih uranium dan thorium

1

Diperolehnya paket teknologi penguasaan dan fabrikasi bahan bakar PWR serta

Dokumen Teknis 3 1 16,9

dokumen rekayasa pabrik konversi bahan bakar nuklir Paket teknologi 2Publikasi ilmiah 3 3

b. Penyusunan Pedoman Infrastruktur Dasar Pendukung Program Energi Nuklir Nasional (PN 8)

Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014 dan dimulainya produksi coal bed methane untuk membangkitkan listrik pada 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga surya, microhydro , dan nuklir secara bertahap.

Paket Penyiapan Infrastruktur Tapak PLTN dan Penyusunan Detail Desain

1 1

c. Pengembangan Teknologi Bahan Industri Nuklir Diperolehnya Bahan unggul Magnetik untuk Aplikasi Diagnostik

1 1

7

d. Pengembangan Teknologi Akselerator Diperolehnya Desain Mesin berkas elektron untuk industri berbasis lateks karet alam dan rancangan detil siklotron 13 MeV untuk pembuatan radiofarmaka dan pengembangan obat

Dokumen teknis siklotron 13 MeV

Publikasi Ilmiah 6

1e. Pengembangan Teknologi Biomedika Nuklir,

Keselamatan dan Metrologi RadiasiDiperolehnya paket teknologi penatalaksanaan kanker payudara, dan serviks, bahan vaksin malaria tropika (Plasmodium falciparum), metode standardisasi dan kalibrasi radiasi

Paket teknologi penatalaksanaan kanker payudara, dan serviks

f. Pengembangan Eksplorasi dan Teknologi Pengelolaan Bahan Galian Nuklir

Diperolehnya data sumberdaya U dan Thorium di Indonesia serta pengembangan teknologi pengolahan bijih uranium dan thorium

g. Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Nuklir

2 II.L.080.2


2010PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR


(Rp Miliar)2014NO.

20,3

Paket Teknologi 1 1Pototipe 1Publikasi ilmiah 4 4Prototipe Perangkat Nuklir untuk kesehatan 4 3 20,3

Prototipe Perangkat Nuklir untuk industri 1 1Prototipe Perangkat Nuklir untuk sistem kendali reaktor

1 1

Publikasi ilmiah 6 419,1

Desain konseptual reaktor riset dan daya 1Publikasi ilmiah 3 3Paket Teknologi 4 4 50,4Publikasi DN 10 10

Publikasi LN 2 2Paket teknologi produksi radioisotop 1 1 24,6Paket teknologi produksi radiofarmaka 1 1Paten 1Publikasi DN 10 10

Publikasi LN 2 2

3.131,5


3

2h. Pengembangan Teknologi Pengelolaan Limbah Radioaktif dan Lingkungan

Diperolehnya Paket teknologi Pengelolaan Limbah Radioaktif dan Pra rancangan instalasi pengolah limbah cair padat yang dihasilkan dari operasi PLTN.

Dokumen Teknis 4

i. Pengembangan Perekayasaan Perangkat Nuklir Diperolehnya paket pengembangan teknologi rekayasa perangkat nuklir untuk kesehatan, industri dan sistem kendali reaktor

j. Pengembangan Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir

Diperolehnya Desain konseptual reaktor riset inovatif; desain konseptual reaktor daya maju kogenerasi serta Evaluasi teknologi, keselamatan dan keandalan reaktor daya PWR

Data Teknis 3

k. Pengembangan Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi Diperolehnya Aplikasi teknologi isotop dan radiasi di bidang peternakan, kesehatan dan industri

TOTAL ALOKASI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN) 2010-2014

l. Pengembangan Teknologi Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka

Diperolehnya paket pengembangan teknologi produksi radioisotop dan radiofarmaka

3 II.L.080.3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)

2010

1 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 1.090,2 a. Pengkajian dan Penerapan Audit Teknologi (PN11) Termanfaatkannya Audit Teknologi untuk meningkatkan

efisiensi dan efektivitas litbangPaket rekomedasi, advokasi, survei dan konsultasi mengenai audit teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas litbang

3 3 26,0

b. Pengkajian dan Penerapan Inkubasi Teknologi (PN11) Termanfaatkannya inkubasi teknologi untuk terbangunnya sinergi antara lembaga litbangyasa, industri dan pemerintah

Paket rekomendasi, advokasi, sruvei dan konsultasi mengenai inkubasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas litbang dan terbangunnya sinergi antara lembaga litbangyasa, industri dan pemerintah

3 3 65,4

c. Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Termanfaatkannya kebijakan inovasi teknologi untuk untuk meningkatnya efisiensi dan efektivitas litbang

Paket rekomendasi, advokasi, sruvei dan konsultasi kebijakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas litbang

1 1 15,2

Prototipe 1Rekmondasi dan alih teknologiKajian ikanPrototipe ikanRekomendasi dan alih teknologi 1

e. Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dan Peternakan;

Termanfaatkannya teknologi pengolahan hasil ikan dan ternak untuk mendukung ketahanan pangan

Sejumlah rekomendasi, alih teknologi, prototipe, pengujian pada pengolahan hasil ikan dan ternak (paket prototype)

4 2 6,8

Kajian Bioremediasi Lahan Pertanian di Pulau JawaProto tipe, pengujian Bioremediasi Lahan Pertanian di Pulau JawaRekomendasi dan Alih teknologi Bioremediasi Lahan 3


(Rp Miliar)NO. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR

2014

6,0

TARGET

d. Pengembangan Teknologi Pembenihan Ikan Nila Unggul

Termanfaatkannya teknologi produksi benih unggul ikan nila untuk mendukung ketahanan pangan

f. Bioremediasi Lahan Pertanian di Pulau Jawa, Termanfaatkannya teknologi bioremediasi lahan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan

6,5


IIII.L.081.1


2010



2014

TARGET

g. Teknologi hyperspectral untuk pemetaan sentra produksi pertanian

Termanfaatkannya Teknologi hyperspectral untuk pemetaan sentra produksi pertanian untuk mendukung ketahanan pangan

Rekomendasi mengenai sentra-sentra produksi pertanian 1 1 5,0

rekomendasi, 1prototipe, bibit unggulRekomendasi alih teknologi dan pengujian untuk teknologi farmasi dan medikaPrototipe produk bahan farmasi (probiotik)Rekomendasi alat medis 1Survei, pilot plant 1Pilot project, peng- ujianPilot plant, biofer- tilizerPengujian, alih teknRekomendasi 1

j. Pengembangan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Tsunami Buoy dalam Program Nasional InaTEWS

Termanfaatkannya teknologi survei kelautan untuk lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, ketahanan pangan, infrastruktur dan energi kelautan.

Terlaksananya pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan Pilot Plant Tsunami Buoy dalam program nasional InaTEWS (Jumlah buoy)

9 17 36,5

k. Pengembangan PLTP Skala Kecil (PN 8) Termanfaatkannya sistem teknologi pembangkit listrik Jumlah prototype, alih teknologi sistem dan komponen 1 2 177,0 l. Teknologi Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Air (PN

10)Termanfaatkannya teknologi efisiensi pemanfaatan sumberdaya air di daerah tertinggal

Rekomendasi dan pilot plant untuk pemanfaatan sumberdaya air

1 1 6,3

alih tekno-logi 2 MW 1alih teknologi PLTP Conden- sing %MWalih teknologi, pilot plant binarycyle 100kwalih teknologi, binarycyle 1 MWpilot plant binary cycle 1 Mw dan sertifikasi 1Jumlah HAKI, prototipe, rekomendasi, pilot plant, paper, Studi Kelayakan, hasil pengujian, dan PNBP teknologi Gasifikasi Batubara/ Biomasa

1 kajian 1 FS 22,5

Jumlah kajian desain & aplikasi, prototyping, studi kelayakan, rekomendasi kebijakan danpelaksanaan, dan intermediasi teknologi energi terbarukan, energy fosil dan efisiensi energy (paket)

2 5 31,0

h. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Produksi Obat Generik dan Obat Herbal

Termanfaatkannya teknologi farmasi dan medika untuk kesehatan.

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Energi Bersih Termanfaatkannya sistem teknologi pembangkit listrik skala kecil, aplikasi teknologi kualitas daya sistem energi, serta penerapan teknologi dan sistem konservasi energi [ada peralatan dan pemanfaatan energi kandungan komponen dalam negeri semaksimal mungkin

i. Pengembangan Pupuk Berimbang (PN 5) Termanfaatkannya teknologi pupuk berimbang untuk mendukung ketahanan pangan

m.

25,5

23,0

79,0

IIII.L.081.2


2010



2014

TARGET

rekomendas pada DME untuk alternatif energi 1 1 10,5

pilot project pada DME untuk alternatif energi 1 - o. Pengembangan listrik tenaga surya Termanfaatkannya listrik tenaga surya rekomendasi dan pilot plant 1 1 9,0 p. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi untuk

Pemerintahan dan IndustriTermanfaatkannya dan Terkuasainya kemampuan rekayasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi

Prototipe, alih teknologi, pengujian untuk pendukung transportasi dan kepemrintahan pada transportasi udara, sistem informasi dan akuntasi, jaringan infostructure

2 proto tipe, 2 proto tipe, uji pakai

56,5

q. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Untuk Transportasi Masal

Termanfaatkannya teknologi transportasi untuk transportasi massal

Jumlah alih teknologi, rekomendasi, prototipe, pengujian dan jasa operasional pada perkereta-apian dan otomotif

2 rekmd 2 kon sults, rekmd, uji

coba

39,2

r. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Manufaktur untuk Teknologi Energi, Pangan, Transportasi, K h d H k

Termanfaatkannya Teknologi Manufaktur untuk Teknologi Energi, Pangan, Transportasi, Kesehatan, dan H k

Jumlah rekomndasi, alih teknologi, advokasi, konsultasi,prototipe, mini plant pada otomasi industri

3 advo kasi, rekmd 3 Proto tipe, alih tekn, advo

k i

34,5

s. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (PN11)

Terkuasainya kemampuan rekayasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang menunjang prioritas

i l

Terbangun dan termanfaatkannya prototipe Perangkat PC USG Multi Chanel, Perangkat Lunak Free-Open Source S f d K i Si l i

3 3 30,0

Prototipe untuk penerapan sistem informasi dan komunikasi untuk pertanian

1 3,5

Rekomendasi untuk penerapan sistem informasi dan 1 0u. Teknologi Pengendalian dan Mitigasi Dampak

Pemanasan Global (PN 9)Termanfaatkannya neraca karbon dan rekomendasi penurunan carbon pada sektor pertanian, kehutanan, lahan basah. Model fisik kolamkultur penyerap CO2, Penyempurnaan dan pengujian peralatan produksi flare

Rekomendasi kebijakan pengurangan emisi dan peningkatan carbon sink dan Pilot plant fotobioreaktor untuk penyerap CO2 (paket rekomendasi dan model)

1 1 14,85

Prototipe pesawat udara nir awak 1rekomendasi 1

w. Peningkatan Kemandirian daya Saing Industri dan UMKM Berbasis Teknologi

Terbangunnya keterkaitan antar lembaga litbang, antar lemlit dengan perguruan tinggi, dan antara lemlit dengan industri dan masyarakat pengguna.

Terlaksanakanya pelayanan teknologi berupa rekomendasi, alih teknologi, survei, konsultasi dan advokasi pada bidang kebijakan teknologi (paket)

1 1 18,4

n. Pemanfaatan Dimethyl Ether (DME) sebagai bahan bakar rumah tangga

Termanfaatkannya DME pada pengembangan energi alternatif

Termanfaatkannya teknologi informasi dan komunikasi pada pertanian untuk mendukung ketahanan pangan

v. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri PertahananTermanfaatkannya teknologi pertahanan, keamanan dan keselamatan

t. Teknologi Komunikasi dan Sistem Informasi (ICT) pertanian

10,0

IIII.L.081.3


2010



2014

TARGET

2 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA

2.125,5

3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR BPPT

356,6

a. Peningkatan dan Pembangunan Laboratorium BPPT Terpadu

Termafaatkannya laboratorium BPPT terpadu untuk mendukunga sistem inovasi nasional dan P3IPTEK

Laboratorium dari Klaster I s/d VI untuk : Transportasi & Produksi, Material, Proses & Konstruksi, Hankam & ICT, GeosTech, Energi serta Fasilitas lain

1 1 356,6

3.572,3


TOTAL ALOKASI BPPT 2010-2014

IIII.L.081.4

2010

1 PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA 1.470,7 1. Jumlah tipe/ jenis roket yang dikembangkan; 10 9 632,2 2. Jumlah unit roket yang diuji statik; 28 243. Jumlah roket yang diuji terbang; 31 104. Jumlah produksi amonium perklorat (AP) oleh LAPAN (ton); 2 20

5. Jumlah roket dengan bahan baku AP produk LAPAN yang diuji terbangkan

5 15

6. % Peningkatan Kapasitas Sarpras Litbang Roket untuk mencapai minimum kebutuhan

- 45

1. Jumlah Satelit yg dibuat/ diintegrasi di dalam negeri 2 1 189,9 2. Jumlah Satelit yangg akan diluncurkan - -3. Jumlah rancangan satelit baru kerjasama dengan pengguna - -

4. Jumlah pembangunan stasiun bumi utama penerima data & pengendali satelit

- -

5. Jumlah Doktek satelit (user requirement, mission definition, desain satelit, desain stasiun bumi, rancangan pengolahan data, bentuk produk data)

2 -

c Uji terbang roket dan akuisisi data ionosfer, geomag net, dan meteo

Kontinuitas operasi instalasi uji terbang, stasiun peng amat dir gantara untuk mendukung litbang dan pemanfaat an sains antariksa

% Kontinuitas operasi instalasi uji terbang dan stasiun pengamat dirgantara

100 100 25,9

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

NO. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATORTARGET

2014


(Rp Miliar)

a Pengembangan Teknologi Roket Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi roket

b Pengembangan teknologi satelit Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi satelit dan stasiun bumi


II.L.082.1

2010



2014


(Rp Miliar)

Pengembangan Teknologi Penerbangan 1. Jumlah jenis pesawat nir awak dan propulsi jet yang dikembangkan

1 - 143,3

2. Jumlah pesawat nir awak dan ramjet yang di uji terbang - 1

3. Jumlah sistem ground segment pesawat nir awak dan pesawat ramjet yang dikembangkan

1 2

4. Jumlah Doktek Spinoff Teknologi Penerbangan 2 21. Jumlah penelitian dan pengembangan teknologi penginderaan jauh

4 4 93,9

2. Jumlah doktek kajian sistem satelit multimisi (Sistem Akuisisi Data NPP/ NPOESS, LDCM, Arsitektur system Pengolahan Data Satelit Mulitimissi)

2

3. % Jumlah data yang terdistibusi 80 804. Jumlah modul Pengolahan citra berbasis Open Source 1

1. % Keberhasilan akuisisi data sa-telit penginderaan jauh multi misi

95% 95% 55,1

2. % Jumlah “ near real time” catalog metadata tepat waktu

100 100

4. % integrasi sub Sistem stasiun bumi dan Uji coba operasi Akuisisi da ta NPP/ NPOESS, Landsat 8

- 50

25,9

2. Jumlah kegiatan pelayanan teknis kepada pengguna untuk kawasan Indonesia Timur

2 2

d Rancang bangun pesawat nir awak, ramjet dan diseminasi pemanfaatan teknologi dirgantara

e Pengembangan Teknologi Dan Bank Data Penginderaan Jauh (PUSDATA)

Penguatan kemampuan akuisisi data satelit wilayah Indonesia

3. Jumlah kegiatan pelayanan teknis kepada pengguna untuk kawasan Indonesia Tengah

4

Ops. stasiun bumi penginderaan jauh cuaca, stasiun pengamat geomagnet, meteor, dan atmosfer dan Stasiun Telemetri Tracking Commands (TTC) dan pelayanan pengguna (BIAK)

Kontinuitas operasi stasiun bumi satelit peng inderaan jauh cuaca Biak untuk mendukung pelayanan kepada pengguna

1. % Kontinuitas operasi stasiun bumi penginderaan jauh cuaca, stasiun pengamat geomagnet, meteo dan atmosfer serta TTC

95

f Akuisisi dan pengo lahan data satelit penginderaan jauh sumber daya alam serta pelayanan pengguna

Kontinuitas operasi sistem stasiun bumi satelit penginderaan jauh sumber daya alam Parepare untuk mendukung pelayanan kepada pengguna

4

95g

II.L.082.2

2010



2014


(Rp Miliar)

1. Jumlah penelitian dan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh

5 6 80,4

2. % kelengkapan data satelit lingkungan dan cuaca wilayah Indonesia

96 100

3. Jumlah jenis informasi spasial penginderaan jauh yang dapat diakses terkait pemantauan dan sumber daya alam, mitigasi bencana dan hankam

7 9

4. Jumlah basis data spasial penutup dan penggunaan lahan (satuan Propinsi )

2 4

5. % Downtime Operasi Penyajian Info mitigasi bencana dan Inventarisasi SDAL

15 5

Sinkronisasi dan harmonisasi RUU Keantariksaan Nasional 2,0

UU Keantariksaan Nasional 2,0 RPP terkait UU Keantariksaan Nasional dan sinkronisasi / harmonisasi

3,0

PP terkait UU Keantariksaan Nasional dan turunannya 1 3,0 2 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA 449,3

1.920,1

h Pengembangan Pemanfaatan Penginderaan Jauh Pemanfaatan data satelit untuk pemantauan sumber daya lahan dan kondisi lingkungan

TOTAL ALOKASI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) 2010-2014


i. Pengundangan Undang-Undang Tentang Keantariksaan UU Keantariksaan Nasional dan PP turunannya

II.L.082.3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BAKOSURTANAL

2010

Meningkatnya Pemanfaatan Peta Dasar Dalam Mendukung Pembangunan Nasional.

Jumlah dokumen Kebijakan Pemetaan Dasar Rupabumi, Jumlah Peta Dasar Nasional Matra Darat, Lautan Dan Udara, Serta Batas Wilayah.

3 15 K)

Jumlah dokumen data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra darat.

3 15 K)

Jumlah dokumen data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra laut.

3 15 K)

Jumlah dokumen data dan informasi atlas serta pengembangan wilayah.

3 15 K)

Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan di bidang sistem jaringan dan standarisasi data spasial.

2 10 K)

Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan di bidang survei geodesi dan geodinamika.

2 10 K)

A Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang.

Kebijakan pemetaan dasar rupabumi dan meningkatnya jumlah cakupan peta rupabumi Indonesia.

Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) Peta Rupabumi skala 1:10.000 (Sumatera & selatan Jawa).

90 724 K) 532,6

Jumlah NLP Peta Rupabumi skala1:50.000 wilayah gap. 160 1.490 K)

Jumlah NLP Peta Rupabumi skala1:250.000 wilayah gap. 0 60 K)

Jumlah NLP Basis Data Geospasial skala 1:10.000 (Sumatera & selatan Jawa), 1:50.000, dan 1:250.000.

250 2.274 K)

Jumlah Dokumen Norma Spesifikasi Pedoman Kriteria (NSPK) 5 25 K)

Jumlah dokumen pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang.

5 25 K)

Jumlah NLP gasetir dan model penataan ruang provinsi. 400 2.000 K)

NOPROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN INDIKATORTARGET

2014


(Rp Miliar)

1 PROGRAM SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL

2.049,1

Memperluas pemanfaatan data dan informasi spasial tematik hasil survei SDA dan LH untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Tertatanya Penyelenggaraan Survei dan Pemetaan Di Bidang Sistem Jaringan dan Standardisasi data Spasial Serta Survei Geodesi dan Geodinamika.


II.L.083.1


2010NO



2014


(Rp Miliar)

Kualitas kerjasama,sinergi, koordinasi, program dan kegiatan, serta diseminasi data spasial kelautan dan kedirgantaraan nasional.

2 10 K)

Survei batimetri lepas pantai line km 13.680 68.400 K)

Jumlah liputan data spasial batimetri, Pantai (LPI) dalam ln km34.000 265.000 K)

Percepatan Survei Hidrografi pantai multibeam line km 30.000 225.000 K)

Jumlah NLP Peta LPI skala 1:25K, 1:50K, 1:250K dan LLN 1:500K 52 292 K)

Jumlah liputan peta dasar kelautan dan kedirgantaraan dan basis data kelautan dan kedirgantaraan

1 5 K)

Pemutakhiran peta dasar kelautan dan kedirgantaraan serta basis data kelautan dan kedirgantaraan

4 41 K)

Pembuatan Peta LBI 2 15 K)

Pembuatan peta navigasi udara (Aeronautical Chart) 8 51 K)

Peta Resmi tingkat peringatan tsunami 2 16 K)

C Pemetaan Batas Wilayah. Kebijakan pemetaan batas wilayah dan meningkatnya cakupan peta batas wilayah. Jumlah NLP Peta batas wilayah negara (joint Mapping) koridor

perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia skala 1:50.000

0 44 K) 89,6

Jumlah NLP pemetaan kecamatan kawasan perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia, dan RI-RDTL skala 1:50.000 serta skala 1:25.000

72 161 K)

Jumlah pulau pemetaan pulau-pulau terluar 25 58 K)

Jumlah daerah penataan batas provinsi/kab/kota 0 36 K)

Jumlah wilayah dalam pemetaan wilayah provinsi 0 33 K)

Jumlah wilayah dalam pemetaan wilayah kabupaten 40 397 K)

Jumlah wilayah dalam pemetaan wilayah kota 0 98 K)

Jumlah (Border Sign Post) BSP RI-RDTL 0 240 K)

B Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan.

Kebijakan pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan serta meningkatnya cakupan peta dasar kelautan dan kedirgantaraan.

109,7

II.L.083.2


2010NO



2014


(Rp Miliar)

Jumlah Perapatan pilar batas RI-Malaysia 22 110 K)

Jumlah Perapatan pilar batas RI-PNG 0 20 K)

Jumlah Perapatan pilar batas RI-RDTL 60 300 K)

Jumlah dokumen perundingan teknis batas darat 3 15 K)

Jumlah dokumen perundingan teknis batas maritim 3 17 K)

Jumlah dokumen kajian LKI>200 NM 1 6 K)

Jumlah dokumen pengkajian dan pemetaan batas negara dan geopolitik

1 5 K)

Jumlah NLP penyusunan dan pemeliharaan basisdata batas wilayah110 1.130 K)

Jumlah dokumen rumusan kebijakan dan NSPK survei dan pemetaan SDA dan LH tematik matra darat.

1 5 K)

Jumlah NLP produk inventarisasi, neraca, kebencanaan, kajian aplikasi tekno surta, remote sensing, dinamika geografis dan kajian wilayah, SDA dan LH matra darat yang diatur dan dikelola sebagai basis data pemetaan nasional.

25 225 K)

Jumlah dokumen database SDA darat. 1 5 K)

Jumlah akses, diseminasi dan utilitas informasi data spasial tematik SDA dan LH matra darat.

33 Prov, 6 K/L 33 Prov, 6 K/L

Jumlah dokumen rumusan kebijakan dan NSPK survei SDA dan LH tematik matra laut

1 5 K)

Jumlah produk inventarisasi, neraca, kajian aplikasi tekno surta , remote sensing/GIS, dinamika geografis SDA dan kajian wilayah LH matra laut yang diatur dan dikelola sebagai basis data pemetaan nasional

18 NLP(@5 tema) dan 4 dok

90 NLP(@5 tema) dan 20 dok

K)

Jumlah akses, diseminasi dan utilitas informasi data spasial tematik SDA dan LH matra laut

33 Prov, 6 K/L 33 Prov, 6 K/L

F Penyusunan Atlas Sumberdaya dan Kajian

Tersedianya data dan informasi atlas serta kajian pengembangan wilayah.

Jumlah dokumen rumusan kebijakan dan NSPK atlas serta kajian pengembangan wilayah.

0 4 K) 153,8

D Peningkatan Ketersediaan Data Dan Informasi Survei Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Matra Darat.

Tersedianya data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra darat.

63,8

E Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Survei Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Matra Laut.

Tersedianya data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra laut.

66,4

II.L.083.3


2010NO



2014


(Rp Miliar)

Pengembangan Wilayah. Jumlah dokumen produk atlas sumberdaya beserta basisdatanya. 18 84 K)

Jumlah dokumen kajian model spasial dinamis serta difusi, diseminasi atlas dan kajian pengembangan wilayah.

2 6 K)

Jumlah daerah (propinsi dan kabupaten) untuk pelaksanaan akses, utilitas data dan informasi atlas sumberdaya dan kajian pengembangan wilayah.

14 70 K)

G Jumlah simpul jaringan di pusat. 14 14 K) 948,2

Jumlah simpul jaringan di provinsi 6 28 K)

Jumlah simpul jaringan di kabupaten/kota. 50 480 K)

Jumlah dokumen SNI 12 60 K)

Jumlah metadata simpul jaringan pusat. 3 13 K)

Jumlah metadata simpul jaringan provinsi. 3 15 K)

Jumlah metadata simpul jaringan kabupaten/kota 4 19 K)

Jumlah pembangunan dan pengembangan penghubung simpul. 1 5 K)

Jumlah dokumen pembangunan dan pengembangan IDSN. 1 5 K)

Jumlah tenaga terampil melalui Diklat Teknis Surta 70 430 K)

Jumlah tenaga terampil melalui Diklat Fungsional Surveyor Pemetaan

140 1.160 K)

Jumlah Dokumen NSPK tentang Pedoman, Standardisasi Kurikulum dan Silabus Diklat Surta

5 34 K)

Jumlah kegiatan peningkatan Kapabilitas Personil, Infrastruktur dan Administrasi Kediklatan

5 30 K)

Jumlah rasio jumlah penelitian per peneliti. 1:03 1:02

Pembangunan Infrastruktur Data Spasial.

Rancangan rumusan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembangunan Infrastruktur Data Spasial.

II.L.083.4


2010NO



2014


(Rp Miliar)

Jumlah peraturan per-UU-an dan jumlah dokumen penyelenggaraan reformasi birokrasi.

1 UU 1 UU, 4 PP, 2 Perpres, 3 Kep

KA-BAKOSURTANAL, 2 dokumen

reformasi birokrasi

K)

Jumlah dokumen penegakan Sertifikasi SDM surta non-PNS dan fungsionalisasi SDM surta PNS.

0 2 K)

Jumlah dokumen kegiatan promosi, humas, administrasi kerjasama dan publikasi surta.

4 20 K)

Jumlah jaring kontrol geodesi dan geodinamika yang dirawat 150 950 K)

Jumlah stasiun tetap GPS dan perawatan sistem 78 458 K)

Jumlah Pembangunan stasiun tetap GPS 12 22 K)

Jumlah stasiun pasang surut laut yang dirawat 88 468 K)

Jumlah pembangunan stasiun pasang surut laut 7 7 K)

Jumlah stasiun permanen gayaberat yang dirawat 0 4 K)

Jumlah dokumen kebijakan teknis di bidang data dan informasi geodesi dan geodinamika.

1 5 K)

Jumlah basis data geodesi dan geodinamika. 1 5 K)

2 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAKOSURTANAL

462,7

2.511,8


H Pembangunan Data Dan Informasi Geodesi Dan Geodinamika.

Rancangan rumusan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembangunan data dan informasi geodesi dan geodinamika.

84,9

TOTAL ALOKASI BAKOSURTANAL 2010-2014

II.L.083.5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)

2010

1 PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL 299,4Draft RUU Standardi-sasi 1 11,3UU Standardi-sasiPP Standardi-sasiLaporan sosialisasi UU dan PP Standardi-sasi 1

b. Perumusan Standar Meningkatnya jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar dan tata cara perumusan standar

SNI 200 200 24,2

c. Peningkatan Penerapan Standar Meningkatnya penerapan standar/SNI oleh pemangku kepentingan standardisasi

Laporan fasilitasi penerapan SNI kepada LPK dan industri/ organisasi

1 1 55,0

d. Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi Meningkatnya persepsi dan partisipasi pemangku kepentingan dalam kegiatan standardisasi

Laporan promosi dan diklat standardi-sasi 1 1 54,8

2 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TEKNIS LAINNYA 178,53 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA FISIK 5,1

483,0


TOTAL ALOKASI BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN) 2010-2014


(Rp Miliar)

a. Pengembangan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian

Tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian

2014



1 II.L.084.1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

2010

1 PENGAWASAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR 122,5a Pengkajian Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (IBN) Tersedianya hasil kajian IBN Dokumen kajian bidang IBN Terkait PLTN 8 8 7,6

b Perumusan dan Pengembangan Peraturan Perundangan Instalasi dan Bahan Nuklir (IBN)

Tersedianya rancangan peraturan perundangan IBN Dokumen Rancangan Peraturan bidang IBN Terkait PLTN

6 7 8,0

c Pengembangan dan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (IBN)

Terselenggaranya pelayanan perizinan IBN Dokumen Perizinan Terkait PLTN 3 3 6,9

d Penyelenggaraan dan Pengembangan Inspeksi Keselamatan, Keamanan dan Safeguards Instalasi dan Bahan Nuklir (IBN)

Terselenggaranya inspeksi keselamatan instalasi nuklir, safeguard dan proteksi fisik yang efektif dan efisien

Laporan Hasil Inspeksi 54 54 15,2

e Penyelenggaraan dan Pengembangan Keteknikan, Sistem Manajemen dan Kesiapsiagaan Nuklir

Terselenggaranya pengembangan keteknikan, sistem manajemen dan kesiapsiagaan nuklir

Dokumen Pengembangan Keteknikan, Sistem Manajemen dan Kesiapsiagaan Nuklir

6 6 28,7

2 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA 306,93 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 19,6

449,0



TARGET

2014


(Rp Miliar)

TOTAL ALOKASI BADAN PENGAWASAN TENAGA NUKLIR (BAPETEN) 2010-2014


1 II.L.085.1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

2010

- Persentase terlaksananya program dan kegiatan yang direncanakan.

100% 100%

- Jumlah laporan kegiatan yang sesuai dengan sistem aplikasi pelaporan

1 Lap 5 Lap K)

- Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Publik (SAP).

1 Lap 5 Lap K)

- Jumlah peraturan perundang- undangan yang disusun. 1 paket 5 paket K)

- Persentase pelaksanaan kegiatan kerjasama luar negeri di bidang administrasi negara.

80% 80%

- Persentase ketersediaan arsip dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan keuangan.

100% 100%

- Jumlah pegawai yang dikembangkan kapasitas dan kompetensinya.

100 orang 825 orang K)

- Jumlah publikasi hasil pelaksanaan tupoksi LAN. 1 paket 5 paket K)

- Persentase dukungan pelayanan yang dilakukan 100% 100%- Terlaksananya pembangunan, pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana di LAN

Persentase kelengkapan sarana dan prasarana layak pakai dan sesuai standar

70% 100%

- Terlaksanya penyelesaian pembangunan gedung B Jakarta

Luas bangunan gedung B (10.000 m2/7 lantai) 30% 100%


TARGET

2014


(Rp Miliar)

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA LAN

Meningkatnya koordinasi perencanaan pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama dalam lingkup LAN

649,5

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR LAN

207,7


II.L.086.1




2014


(Rp Miliar)

3. PROGRAM PENGKAJIAN ADMINISTRASI NEGARA DAN DIKLAT APARATUR NEGARA

- Persentase kelengkapan bahan pengembangan kurikulum dan bahan ajar pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim) dan program pengembangan eksekutif nasional.

90% 100% 151,6

- Persentase kelengkapan dan bahan ajar pendidikan dan pelatihan SPIMNAS bidang teknik manajemen, fungsional dan kebijakan pembangunan.

100% 100%

- Tingkat kepuasan pengguna terhadap hasil telaahan, penyusunan agenda dan sistem yang terkait dengan perumusan implementasi dan evaluasi serta monitoring kebijakan.

50% 70%

- Tingkat pemanfaatan hasil telaahan, penyusunan agenda dan pengembangan sistem yang terkait dengan perumusan, implementasi dan evaluasi serta monitoring kebijakan.

10% 25%

- Tingkat kepuasan pengguna terhadap hasil telaahan dan pengembangan sistem yang terkait dengan manajemen pelayanan publik.

60% 80%

- Tingkat pemanfaatan hasil telaahan dan pengembangan sistem yang terkait dengan manajemen pelayanan publik.

20% 30%

- Indeks data penyusunan telaahan kebijakan. 60% 80%- Indeks data pengembangan hukum administrasi negara 60% 80%- Indeks data penyusunan agenda pengembangan administrasi negara.

40% 65%

- Indeks data pengembangan kerjasama dan administrasi pembangunan sosial ekonomi.

30% 50%

- Indeks data pengembangan sistem informasi dan otomasi administrasi negara.

30% 50%

- Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan sekolah pimpinan administrasi nasional secara optimal dan terukur.

- Meningkatnya kualitas pelaksanaan kajian dan penelitian dan pengembangan dibidang pengembangan administrasi pembangunan negara, pengembangan sistem informasi administrasi negara dan pengembangan hukum administrasi negara.

- Meningkatnya kualitas perumusan, kualitas manajemen pelayanan publik, implementasi dan evaluasi serta monitoring kebijakan.

II.L.086.2




2014


(Rp Miliar)

- Indeks implementasi rekomendasi kajian di bidang administrasi pembangunan, hukum administrasi negara dan sistem informasi dan otomasi administrasi negara.

20% 40%

- Meningkatnya kualitas pembinaan diklat aparatur dan widyaiswara.

Standar kualitas diklat dan widyaiswara 70% 100%

- Jumlah juknis dan pedoman kediklatan - 1 SK Kepala LAN

K)

- Jumlah modul diklat 1 modul 1 modul K)

- Laporan sosialiasi pembaharuan sistem diklat pola baru 2 laporan K)

- Laporan hasil revitalisasi SIDA 1 laporan 2 laporan K)

- Laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat 1 laporan 2 laporan K)

- Jumlah Peraturan Kepala LAN tentang Metode dan Modul Diklat Pelayanan Publik

- 1 K)

- Jumlah peserta diklat TOT pelayanan publik berbasis kinerja

- 400 org K)

3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat I , II , III dan IV

Terselenggaranya diklat kepemimpinan tingkat I Jumlah peserta diklat kepemimpinan tingkat I 60 org 300 org K)

11,7- Jumlah kebijakan tentang magang bagi calon pemimpin aparatur negara

- 1 kebijakan K)

- Jumlah laporan review kebijakan magang - 1 laporan K)

5. Pengkajian manajemen kebijakan Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan diklat bagi upaya penanganan dampak reformasi birokrasi instansi

Jumlah petunjuk teknis tentang penyelenggaraan diklat bagi upaya penanganan dampak reformasi birokrasi instansi

- 1 Kajian, 1 Perka LAN

K)

1,8

1.008,8


TOTAL ALOKASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 2010-2014

2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknik manajemen dan kebijakan publik

Tersusunnya modul dan terselenggaranya diklat pelayanan publik

4.

1. Peningkatan kualitas pembinaan pendidikan dan pelatihan aparatur

Terbangunnya sistem diklat aparatur pola baru

Pengkajian kinerja sumber daya aparatur Tersusunnya kebijakan magang bagi calon pemimpin aparatur negara pada institusi bertaraf internasional

1,9

1,2

9,0

II.L.086.3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2010

I 1. Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu

100% 100% 322,3

2. Persentase berkurangnya revisi kegiatan yang diajukan unit kerja

20% 20%

3. Jumlah pengunjung ANRI 2.900 org 37.245 org4. Persentase dokumen administrasi perkantoran yang dapat diselesaikan tepat waktu

90% 90%

5. Persentase layanan di bidang hukum dan kerjasama yang tepat sasaran

90% 90%

6. Persentase penyelesaian peraturan di bidang kearsipan 100% 100%

7. Persentase penyelesaian peraturan tentang tugas dan fungsi unit kerja

100% 100%

8. Persentase penyelesaian SOP unit kerja 100% 100%9. Persentase penyelesaian adminstrasi kepegawaian terkait dengan kenaikan pangkat dan usulan pensiun pegawai

100% 100%

10. Persentase penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi

100% 100%

11. Persentase peningkatan kualitas pengelolaan, penatausahaan anggaran/barang dan pertanggung jawaban serta pelaporannya

100% 100%

12. Persentase ketersedian pedoman pengelolaan/data base arsip dinamis dan ketersedian program/daftar arsip vital serta ketepatan waktu pendistribusian surat/barang cetakan

100% 100%


(Rp Miliar)PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA ANRI

Meningkatnya efektifitas koordinasi perencanaan program dan kegiatan serta pengelolaan administrasi di lingkungan ANRI



TARGET

2014

II.L.087.1


2010




2014

13. Jumlah laporan hasil pengawasan dan rekomendasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kearsipan


14. Jumlah instansi/perusahaan yang memanfaatkan jasa kearsipan

8 Instansi 40 Instansi K)

- 4 PP tentang: · Sistem Kearsipan Nasional (SKN), Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN), Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);

· Pengelola-an Arsip Dinamis; · Pengelola-an Arsip Statis; dan · Penyusu-tan Arsip- 1 Inpres, dan - 1 Perka ANRI

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR ANRI

Meningkatnya efektifitas pemenuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung layanan arsip

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung layanan arsip

100% 100% 85,6

1. Peningkatan layanan hukum, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, dan pengelolaan pegawai di lingkungan ANRI

Tersusunnya peraturan pelaksanaan dari UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

- Jumlah PP- Jumlah Inpres- Jumlah Perka. ANRI

7 PP, 1 Inpres,

52 Perka ANRI

K) 7,0

II.L.087.2


2010




2014

1. Persentase lembaga dan unit kearsipan yang sudah terakreditasi

5% 25%

2. Persentase lembaga Negara dan badan pemerintah pusat yang memiliki pedoman kearsipan secara terpadu

5% 75%

3. Persentase lembaga Negara dan badan pemerintah pusat yang memiliki Jadwal Retensi Arsip (JRA)

5% 25%

4. Persentase hasil rekomendasi evaluasi yang digunakan sebagai input penyempurnaan sistem kearsipan bagi lembaga kearsipan daerah provinsi dan kabupaten/Kota

80% 80%

2 angkatan diklat penciptaan Arsiparis

2 6 angkatan diklat penciptaan Arsipa-ris

K)

- 1500 peserta diklat teknis

K)

750 peserta diklat teknis 2250 peserta diklat teknis

K)

1. Pembinaan kearsipan pusat Terlaksananya penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKD-TIK)

Jumlah instansi pusat dan Lembaga Kearsipan Pusat yang sudah menerapkan SIKD-TIK

10 instansi pusat 30 instansi pusat K) 11,4

615,2


207,3

TOTAL ALOKASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 2010-2014

5. Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan

III PROGRAM PENYELENGGARA-AN KEARSIPAN NASIONAL

Meningkatnya kualitas pembinaan kearsipan secara efektif dan efisien

II.L.087.3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

2010

- Persentase monev yang digunakan sebagai bahan perbaikan proses perencanaan pada periode selanjutnya

50% 80%

- Persentase terlaksananya program dan kegiatan yang direncanakan

100% 100%

- Persentase penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi

50% 80%

- Persentase laporan asset BKN yang dinilai wajar 60% 95%- Opini BPK tentang laporan keuangan BKN WDP WTP- Lamanya waktu merespon berita negatif 10 hari 1 hari- Jumlah dokumentasi, informasi dan publikasi kegiatan BKN

40 95

- Persentase gedung kantor yang dimiliki dengan gedung kantor yang dibutuhkan

100% 100%

- Persentase gedung pusdiklat BKN yang dimiliki dengan gedung pusdiklat yang dibutuhkan

0% 100%

- Persentase gedung arsip yang dimiliki dengan gedung arsip yang dibutuhkan

63% 100%

- Persentase perbandingan rumah dinas yang dimiliki dengan kebutuhan

60% 100%

- Persentase sarana penunjang yang dimiliki dengan sarana penunjang yang dibutuhkan

70% 90%

2014

1.382,3

413,0

TARGET

- Terlaksananya pembangunan, pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana di BKN

SASARAN INDIKATOR

I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKN

- Meningkatnya efektifitas koordinasi perencanaan program dan kegiatan, sumber daya serta pengelolaan administrasi di lingkungan BKN

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BKN




PRIORITAS

II.L.088.1


2010 2014

TARGET

SASARAN INDIKATORTOTAL ALOKASI

2010-2014 (Rp Miliar)


III. PROGRAM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN NEGARA

- Presentase instansi pemerintah yang mengusulkan formasi PNS berdasarkan pedoman perencanaan kebutuhan pegawaii

30% 100% 514,7

- Persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan standar kompetensi jabatan di lingkungannya

20% 100%

- Persentase hasil kajian/penelitian yang digunakan dalam penyusunan kebijakan nasional bidang kepegawaian

10% 40%

- Persentase lulusan diklat teknis manajemen PNS yang telah menempati posisi sesuai dengan bidangnya

40% 80%

- Persentase instansi pemerintah yang menerapkan penilaian kompetensi PNS dalam pengembangan karir kepegawaian di lingkungannya

20% 100%

- Persentase PNS memiliki kompetensi jabatan sesuai bidangnya

- 75%

- Persentase produk peraturan perundang-undangan kepegawaian mengacu pada UU Nomor 43 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya

50% 90%

- Jumlah kebijakan kepegawaian baru yang ditetapkan 2 Naskah 7 Naskah K)

- Persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan reward & punishment sesuai kinerjanya serta pola pengembangan karier yang jelas

50% 75%

- Persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan employee benefit program

50% 75%

- Persentase PNS yang memiliki kompetensi jabatan sesuai dengan bidangnya

40% 100%

- Terwujudnya rumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan kepegawaian

- Terwujudnya rumusan kebijakan pembinaan kinerja dan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian

II.L.088.2


2010 2014

TARGET


2010-2014 (Rp Miliar)


- Persentase percepatan durasi penyelesaian penetapan SK, persetujuan, pertimbangan teknis kenaikan pangkat dan mutasi lainnya serta pensiun PNS dan pejabat negara

80% 90%

- Persentase percepatan durasi penyelesaian penetapan NIP, Karpeg dan Karis/Karsu

80% 90%

- Persentase percepatan durasi penyelesaian penetapan persetujuan / pertimbangan status dan kedudukan kepegawaian

80% 90%

- Persentase tindak lanjut evaluasi kinerja/pelayanan kepegawaian

80% 90%

- Lamanya waktu pelayanan kepegawaian yang telah disempurnakan

30 hari 20 hari

- Persentase instansi yang menerapkan sistem aplikasi kepegawaian secara online

10% 90%

- Persentase data PNS yang up to date dan akurat 30% 90%- Jumlah jenis pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan secara online sesuai standar pelayanan mutu

2 Paket 4 Paket

- Jumlah stakehoulder menggunakan sistem KPE 31 Instansi 150 Instansi K)

- Persentase dokumen/arsip fisik yang mudah diakses secara cepat lengkap dan benar

20% 80%

- Meningkatnya efektifitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepegawaian

- Persentase ketersediaan kebijakan-kebijakan pelaksanaan wasdal/bimtek di bidang kepegawaian

50% 90%

- Persentase penurunan pelanggaran norma, standar dan prosedur (sengketa bidang kepegawaian )

20% 60%

- Persentase lulusan Diklatfung yang diangkat dalam jabatan fungsional sesuai dengan kompetensi jabatan masing-masing

20% 80%

- Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan di bidang pengadaan, kepangkatan, dan mutasi lainnya, pelayanan pensiun PNS dan Pejabat Negara serta penetapan pertimbangan status dan kedudukan kepegawaian

- Terwujudnya layanan kepegawaian dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan mudah, berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan dukungan database PNS yang akurat yang dapat dipakai sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang kepegawaian

II.L.088.3


2010 2014

TARGET


2010-2014 (Rp Miliar)


- Persentase jumlah PNS yang diangkat dalam jabatan struktural/fungsional sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang diterapkan (the right man on the right place )

20% 80%

- Persentase berfungsinya sistem informasi kepegawaian nasional

25% 100%

- Persentase SAPK online di semua instansi pusat dan daerah 25% 100%

- Terbangunnya database kepegawaian yang lengkap, akurat, dan terkini

- Persentase tingkat keakuratan data kepegawaian yang disajikan BKN

30% 100%

- Jumlah petunjuk teknis penataan kepegawaian sebagai dampak pelaksanaan reformasi birokrasi

- 1 Perka BKN K)

- Persentase jumlah pegawai yang telah tertangani statusnya sebagai dampai reformasi birokrasi

- 80%

- Tersusunnya kebijakan right sizing kepegawaian - Jumlah kebijakan tentang right sizing kepegawaian - 1 Perka BKN K)

2.310,1


TOTAL ALOKASI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 2010-2014

1. Pembangunan, pengembangan sistem informasi dan pengolahan data kepegawaian

- Terbangunnya sistem informasi kepegawaian yang terpadu

2. Perencanaan kepegawaian dan formasi - Tersusunnya kebijakan realokasi/distribusi pegawai dan pelaksanaannya

4,8

174,9

II.L.088.4

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

2010

1. - Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

70% 90% 1.573,7

- Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan

50% 90%

- Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden 60% 60%- Persentase Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

60% 95%

- Tingkat opini BPK terhadap LKPP 60% 80%- Persentase peningkatan penerimaan negara dari hasil pengawasan

70% 85%

- Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

50% 90%

- Persentase K/L dan Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

20% 70%


NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATORTARGET TOTAL ALOKASI

2010-2014 (Rp Miliar)

- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/ Lembaga Bidang Perekonomian

2014

PROGRAM PENGAWASAN INTERN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

II.L.089.1




(Rp Miliar)2014

- Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

50% 90%


50% 90%


60% 95%

- Persentase peningkatan penerimaan negara dari hasil pengawasan

50% 90%


50% 90%


50% 90%


50% 90%


75% 95%


100% 100%

- Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima

50 300

- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/ Lembaga Bidang Polsoskam

- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada instansi Pemerintah Daerah

II.L.089.2




(Rp Miliar)2014

- Persentase BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik

35% 75%

- BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik 30% 70%


0% 75%


0% 75%

- Persentase BUMN yang kinerja PSO-nya baik 0% 80%- Persentase BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

40% 60%

- Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden 75% 75%- Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi

70% 80%

- IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP

10 60 K)

- IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan

10 35 K)

- Persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim, dan ekskalasi

80% 84%

- Persentase penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum

85% 85%

- Persentase hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh instansi berwenang

20% 50%

- Persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi standar

80% 90%

- Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti

10% 10%

- Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden 70% 70%

- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah

- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP terkait kegiatan investigasi

II.L.089.3




(Rp Miliar)2014

- Jumlah Keputusan Kepala BPKP tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP

26 46 K)

- Jumlah peserta diklat SPIP 1.650 5.700 K)

- Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP 575 1035 K)

- Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP

116 655 K)

2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BPKP

Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

- Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi

70% 90% 2.298,3

- Persentase jumlah pegawai BPKP yang kompeten dan profesional di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan

70% 90%

- Persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelola kepegawaian dan organisasi

7,2 skala likert 8 skala likert

- Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur

7,5 skala likert 8,50 skala likert

- Tingkat opini BPK terhadap laporan keuangan BPKP 100% 100%

- Persepsi kepuasan pegawai/satuan kerja atas pembinaan dan bantuan hukum

7,5 skala likert 8,5 skala likert

- Persepsi publik yang positif terhadap BPKP 75% 83%- Indeks efektivitas pengelolaan aset 100% 100%- Persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan sarpras 7,5 skala likert 8,3 skala likert

- Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat BPKP

70% 80%

61,6Pengendalian/pelaksanaan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga bidang fiskal dan investasi

- Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

1.

II.L.089.4




(Rp Miliar)2014

- Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan

82% 90%

- Persentase Pemanfaatan hasil Litbang 70% 80%- Tingkat penerapan Jabatan Fungsional Auditor 60% 80%- Pencapaian tatakelola APIP yang baik 20% 60%- Tingkat persepsi kepuasan Instansi Pemerintah atas auditor bersertifikat

7 skala likert 8 skala likert

- Terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal (manajemen BPKP)

46% 70%

- Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASS)

49% 100%

3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BPKP

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP

Tingkat kepuasan penerimaan layanan (skala likert 1-10) 7,5 8,3 107,1

3.979,1


TOTAL ALOKASI BPKP 2010-2014

II.L.089.5

2010

1.Presentase penyelesaian SOP 100% 100% 2.364,0

2.Tercapainya implementasi pengadaan barang-jasa secara - 60%


(Rp Miliar)

Terwujudnya tatakelola yang baik dan kualitas layanan serta dukungan yang tinggi terhadap unit

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS

No SASARAN INDIKATOR

1.


PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS


KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN

2014

TARGET

p y p p g g jelektronik

%

3.Prosentase penyelesaian Peraturan Menteri Perdagangan/ Keputusan Menteri Perdagangan

95% 95%

4.Presentasi penyelesaian penataan/modernisasi organisasi dilingkungan Kementerian Perdagangan

100% 100%

5.Kualitas laporan keuangan Kementerian Perdagangan (opini) dari BPK

WDP WTP

1. Jumlah kebijakan dan pedoman untuk pengembangan usaha UKM mitra binaan (bahan)

4 24 K)

2. Jumlah UKM mitra binaan yang diberikan bimbingan teknis, promosi/pemasaran, kemitraan usaha, sarana dagang/sarana usaha produktif, sertifikasi, fasilitasi, pendaftaran serta akses jaringan pembiayaan

1.000 1.200

3. Jumlah UKM yang tercantum pada database PDKM 200 1000 k)

4. Jumlah wirausaha baru dalam rangka pemberdayaan masyarakat madani melalui program Bantuan Sarana Usaha Mandiri (BSUM)-(UKM)

50 50

5. Jumlah kegiatan verifikasi dan evaluasi 6 6

a. 110,0Meningkatnya, kreatifitas, kapasitas, dan kompetensi UMKM sektor perdagangan

Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah (Prioritas Bidang)

kerja dilingkungan Kementerian Perdagangan

Tingkat kepercayaan stakeholders (internal maupun eksternal) yang tinggi.

LAINNYA KEMENTERIAN PERDAGANGAN

II.L.090.1

2010


(Rp Miliar)No SASARAN INDIKATORPROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS


2014

TARGET

1. Persentase PDB ekonomi kreatif terhadap PDB Nasional 2% 4%2. Persentase UKM Kreatif yang mendapat transaksi bisnis di pameran DN dan LN

90% 90%

3. Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang diberikan promosi/pemasaran, kemitraan, fasilitasi, penghargaan, dan akses pembiayaan

400 900

4 Persentase pelak ekonomi kreatif di Indonesia ang 20% 20%

b. Pengembangan Ekonomi Kreatif (Prioritas Bidang)

Meningkatnya kontribusi pelaku kreatif (UKM Kreatif dan Insan Kreatif) terhadap PDB

217,5

4. Persentase pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang tercantum dalam database online

20% 20%

5. Jumlah brand produk ekonomi kreatif yang dihasilkan 26 93

1. Jumlah rumusan standar barang dan jasa perdagangan 2 2

2. Jumlah negosiasi pada sidang internasional yang terjadwal (sidang)

18 21

3. Jumlah penyusunan regulasi teknis standardisasi dalam bidang perdagangan

1 5 K)

4. Pembuatan buku standar contoh karet konvensional (sesuai amanat International Rubber Asosiation - IRA - setiap 2 tahun)

- 800

5. Penyelesaian pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) (hari)

5 3

6. Persentasi dukungan dan pemahaman publik terhadap Kebijakan Standardisasi Bidang Perdagangan (indeks persepsi stakeholder)

NA 80%

c. Pengembangan Standardisasi Bidang Perdagangan (Prioritas Bidang)

73,0Terlaksananya standardisasi bidang perdagangan yang mengacu pada standar internasional

II.L.090.2

2010




2014

TARGET

2. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APRATUR KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Perdagangan

1.% Jumlah Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan yang menerima manfaat berupa fasilitas sarana dan prasarana kantor guna menunjang kegiatan kelancaran operasional perkantoran.

100% 100% 302,1

1.Persentase penurunan jumlah temuan atas penyimpangan peraturan perundang-undangan. 25% 75%

167,73. PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah terhadap peningkatan kinerja unit, akuntabilitas Laporan Keuangan dan tertib

2.Persentase jumlah pelaksanaan rekomendasi kebijakan 25% 75%

3.Peningkatan kualitas reviu Laporan Keuangan Kementerian 9 keg 9 keg

4.Peningkatan kualitas Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Kementerian. 60 keg 60 keg

5.Jumlah unit yang memperoleh WTA (Wilayah Tertib Administrasi) 4 unit 28 unit

1.Jumlah kegiatan kajian kebijakan dan pengembangan yang dihasilkan dalam bidang perdagangan.

12 15 317,2

2.Persentase hasil kajian kebijakan dan pengembangan dalam bidang perdagangan yang dijadikan sebagai bahan masukan perumusan kebijakan

20 30

3. Persentase hasil kajian kebijakan dan pengembangan perdagangan yang diterbitkan dalam publikasi ilmiah

80 95

4.Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan 2 3

5.Jumlah sistem dan pelayanan data/informasi perdagangan yang akurat dan mudah diakses

6.600 7.800

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN

4.

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan bidang perdagangan

akuntabilitas Laporan Keuangan dan tertib administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.

II.L.090.3

2010




2014

TARGET

5. PENGEMBANGAN EKSPOR Meningkatnya diversifikasi pasar ekspor 1. Menurunnya pangsa ekspor di pasar ekspor utama (%)47 41

1.425,9

2. Meningkatnya pangsa ekspor di pasar ekspor lainnya (%)53 59

3.Meningkatnya pelayanan promosi dan hubungan dagang :

a Jumlah kantor ITPC 20 30a. Jumlah kantor ITPC 20 30b. Jumlah pameran internasional & misi dagang 57 113c. Jumlah transaksi dagang (USD juta) 650 850d. Jumlah Inquiry 1800 42604.Jumlah informasi pasar dan produk (ditinjau dari negara tujuan ekspor) 53 73

5.Jumlah informasi produk dan produsen produk ekspor (ditinjau dari komoditi ekspor) 27 47

6.Jumlah pelatihan bagi eksportir dan calon eksportir 120 140Peningkatan kualitas promosi dan kelembagaan ekspor (Prioritas Bidang)

Meningkatnya peran lembaga promosi dan nilai tambah produk ekspor non migas

1.Jumlah pameran dagang dalam negeri 21 30

2.Jumlah kerjasama dengan instansi terkait/asosiasi/dunia usaha

8 11

3.Jumlah penyelenggaraan kantor ITPC 20 30

4.Persentase penyerapan anggaran Dekon Pengembangan Ekspor Daerah

100 100

a. 726,1

II.L.090.4

2010




2014

TARGET

1.Jumlah promosi dagang internasional yang diikuti 20 42

2.Jumlah inquiry yang dihasilkan dari pameran dagang 600 1.350

3.Jumlah peserta yang mengikuti pameran dagang 160 275

4.Jumlah buku petunjuk pasar, profil produk, analisa pasar dan katalog produk yang disusun

27 48

5 Jumlah kerjasama dengan instansi terkait dalam 5 9

b. 66,6Pengembangan Pasar dan Produk Ekspor di Wilayah Afrika dan Timur Tengah (Prioritas Bidang)

Berkembangnya informasi pasar dan produk ekspor bagi dunia usaha, serta meningkatnya kerjasama dengan instansi terkait di wilayah Afrika dan Timur Tengah

5.Jumlah kerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan produk dan pasar di wilayah Afrika dan Timur Tengah

5 9

c. Pengembangan Pasar dan Produk Wilayah Asia, Australia, dan Selandia Baru (Prioritas

Berkembangnya informasi pasar dan produk ekspor bagi dunia usaha, serta meningkatnya kerjasama

1. Jumlah promosi dagang internasional yang diikuti 18 35 95,4

2. Jumlah inquiry yang dihasilkan dari pameran dagang 600 1.350

3. Jumlah peserta yang mengikuti pameran dagang 230 530

4. Jumlah buku petunjuk pasar, profil produk, analisa pasar dan katalog produk yang disusun

19 32

5. Jumlah kerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan produk dan pasar di wilayah Asia, Australia, dan Selandia Baru

7 15

1.Jumlah pelatihan yang berorientasi ekspor 120 140

2.Jumlah pelayanan prima terhadap peserta diklat 50 70

3.Jumlah pengembangan kurikulum dan metode diklat 9 10

4.Jumlah laporan monitoring dan evaluasi diklat ekspor 120 140

5.Jumlah kegiatan promosi kegiatan PPEI 25 50

6.Jumlah kerjasama diklat ekspor di dalam dan luar negeri 55 65

7.Jumlah peserta kegiatan temu alumni 100 100

8.Jumlah kegiatan partisipasi pameran bersama bagi alumni sebagai layanan program pascadiklat

4 12

d. 131,5Pengembangan SDM Bidang Ekspor (Prioritas Bidang)

Meningkatnya jumlah dan kualitas pelatihan eksportir dan calon eksportir

II.L.090.5

2010




2014

TARGET

e. Pengembangan Pasar dan Produk Wilayah Amerika dan Eropa (Prioritas Bidang)

Berkembangnya informasi pasar dan produk ekspor bagi dunia usaha, serta meningkatnya kerjasama dengan instansi terkait di wilayah Amerika dan Eropa

1. Jumlah promosi dagang internasional yang diikuti 19 36 107,2

2. Jumlah inquiry yang dihasilkan dari pameran dagang 600 1.560

3 J l h ik i d 195 3503. Jumlah peserta yang mengikuti pameran dagang 195 350

4. Jumlah buku petunjuk pasar, profil produk, analisa pasar dan katalog produk yang disusun

19 33

5. Jumlah kerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan produk dan pasar di wilayah Amerika dan Eropa

4 9

1.Jumlah Rumusan kebijakan di bidang perdagangan luar negeri (peraturan)

24 25

2.Waktu penyelesaian perijinan ekspor dan impor (hari) 4 1

3.Jumlah Pengawasan dan pengendalian mutu barang (komoditi)

3 10

4.Jumlah Pembinaan pelaku usaha dan pemangku kepentingan di bidang perdagangan luar negeri (kegiatan)

24 24

5.Persentase penyelesaian SOP pelayanan ekspor dan impor 100% 100%

6.Jumlah Perizinan ekspor dan impor yang dapat dilayani secara Online

40 93

1. Jumlah PP tentang Kawasan Ekonomi Khusus (peraturan) 1 2

2. Jumlah kebijakan perdagangan yang dilimpahkan ke KEK (peraturan)

1 5 k)

a.

6. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan perdagangan luar negeri

PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Meningkatnya peranan sektor perdagangan di kawasan ekonomi khusus

Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Prioritas Nasional)

1.044,7

10,9

II.L.090.6

2010




2014

TARGET

b. Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor (Prioritas Nasional)

Tersedianya kebijakan, Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di bidang fasilitasi ekspor dan impor

1.Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor (Peraturan)

4 4 100,8

2.Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik (Kegiatan)

2 2

3.Jumlah pengguna perijinan ekspor/impor online melalui INATRADE (Perusahaan)

1.500 7.500INATRADE (Perusahaan)4.Jumlah bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan (Kegiatan)

5 5

5.Jumlah koordinasi bidang fasilitasi perdagangan (Kegiatan) 60 60

6.Jumlah partisipasi sidang - sidang fasilitasi perdagangan didalam dan luar negeri (Kegiatan)

17 17

7.Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan monitoring fasilitasi perdagangan (Bahan)

5 5

c. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang (Prioritas Bidang)

Tersedianya kebijakan dan bimbingan teknis pengawasan dan pengendalian mutu

PEDULI MUTU : 1.1 Jumlah bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring untuk meningkatkan mutu produk ekspor (komoditi)

3 10 111,6

1.2 Jumlah bimtek, sosialisasi untuk meningkatkan kepedulian mutu produk impor (daerah)

8 8

KENDALI MUTU: 2.1Pengawasan mutu barang ekspor melalui preshipment inspection (komoditi)

3 10

2.2 Pengawasan mutu barang impor melalui pengawasan pra-pasar dengan mekanisme pendaftaran Nomor Pendaftaran Barang (NPB)

650 3400

II.L.090.7

2010




2014

TARGET

2.3 Pengawasan mutu barang produk dalam negeri setara dengan mutu produk impor melalui mekanisme pendaftaran Nomor Regristrasi Produk (NRP)

100 500 k)

JEJARING KERJA MUTU 3.1 Road map kerjasama lembaga penilaian kesesuaian (LPK) baik dalam maupun luar negeri

1 5 k)

3 2 Jumlah kemampuan Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) 20 1003.2 Jumlah kemampuan Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) yang dipantau

20 100

3.3 Jumlah pejabat fungsional Penguji Mutu Barang (PMB) (orang)

65 325

3.4 Jumlah Penetapan Angka Kredit (PAK) Penguji Mutu Barang (PMB) yang diterbitkan

95 495

d. Pengelolaan Impor (Prioritas Bidang) Tersedianya kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang impor

1. Jumlah rumusan kebijakan/peraturan di bidang impor (peraturan)

5 5 48,0

2. Jumlah data dan informasi importasi barang yang diatur tataniaga impornya (jenis)

3 15 K)

3. Jumlah penerbitan penetapan importir terdaftar(IT), 4.000 5.000

4. Jumlah penerbitan pengakuan sebagai Importir Produsen (IP)

2.000 2.800

5. Jumlah penerbitan surat persetujuan Impor (SPI) 3.000 4.000

6. Jumlah bimbingan teknis di bidang impor (kegiatan) 5 9

7. Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan impor (dokumen)

5 25 K)

II.L.090.8

2010




2014

TARGET

1.Pemenuhan Asean Economic Community (AEC) Blue Print berdasarkan Scorecard (%)

70 90

2.Jumlah profil kasus tuduhan dumping, tuduhan subsidi, dan tindakan safeguard

19 20

3.Jumlah partisipasi dalam for a perundingan dan kerjasama perdagangan internasional

174 311

4 Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional 140 192

7. Meningkatnya kerja sama perdagangan internasional dalam rangka peningkatan dan pengamanan akses pasar

494,6PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

4.Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional (Agreement, kesepakatan kerjasama komoditi, MRA, MoU,agreement, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report)

140 192

5.Jumlah kesepakatan kerjasama perdagangan yang diratifikasi

7 1

a. Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional (Prioritas Nasional)

Meningkatnya peran dan kemampuan Indonesia dibidang diplomasi perdagangan internasional guna pembukaan, peningkatan, dan pengamanan akses pasar

1.Jumlah partisipasi dalam perundingan perdagangan internasional

40 55 179,9

2.Jumlah posisi runding yang disusun 40 55

3.Jumlah penyelenggaraan sidang internasional di Dalam Negeri

8 8

4.Jumlah hasil perundingan Perdagangan Internasional (MRA, MoU, Agreement, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report)

34 34

5.Jumlah forum konsultasi teknis kesepakatan perundingan internasional

6 8

b. Peningkatan Kerjasama dan Perundingan Bilateral di Kawasan Asia, Amerika dan Australia (Prioritas Bidang)

Meningkatnya hasil kerjasama dan perundingan perdagangan bilateral di kawasan Asia, Amerika dan Australia

1.Jumlah partisipasi dalam perundingan kerjasama bilateral di kawasan Asia, Amerika dan Australia

20 42 26,0

2.Jumlah hasil perundingan kerjasama perdagangan bilateral di kawasan Asia, Amerika dan Australia

5 2

II.L.090.9

2010




2014

TARGET

3.Jumlah kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral di kawasan Asia, Amerika dan Australia yang diratifikasi

1 2 K)

c. Peningkatan Kerjasama dan Perundingan Bilateral di Kawasan Afrika, Eropa, dan Timur Tengah (Prioritas Bidang)

Meningkatnya hasil kerjasama dan perundingan perdagangan bilateral di Kawasan Afrika, Eropa, dan Tmur Tengah

1.Jumlah partisipasi dalam perundingan kerjasama bilateral di Kawasan Afrika, Eropa, dan Timur Tengah

12 12 26,0

2.Jumlah hasil perundingan kerjasama perdagangan bilateral di Kawasan Afrika, Eropa, dan Timur Tengah

6 20 K)

3.Jumlah kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral di Kawasan Afrika, Eropa, dan Tmur Tengah yang diratifikasi

0 1

1. Jumlah perundingan bidang jasa yang diikuti 10 30 20,4

2. Jumlah hasil perundingan bidang jasa di forum internasional

3 2

Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar (Prioritas Bidang)

Meningkatnya hasil pengamanan dan perlindungan akses pasar

1.Jumlah submisi/sanggahan atas tuduhan dumping/tuduhan subsidi/tuduhan safeguard

28 30 34,3

2.Jumlah abstraksi atas non confidential complaint tuduhan dumping, tuduhan subsidi, dan tindakan safeguard

19 20

3.Jumlah profil kasus tuduhan dumping, tuduhan subsidi dan tindakan safeguard

19 20

8. 1.Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat

90% 98% 2.425,5

2.Persentase rata-rata perbedaan tingkat harga Bahan Pokok antar provinsi di Indonesia

15% 9%

3.Jumlah Perizinan di bidang Perdagangan Dalam Negeri yang dilayani secara online 12 21

4.Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan dibidang perdagangan dalam negeri (hari) 6 2

5.Persentase masyarakat yang memahami perlindungan konsumen

2,5 % 12,5 %

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Meningkatnya efektivitas kebijakan yang menunjang pengembangan dan pengamanan perdagangan dalam negeri

Meningkatnya Kerjasama di Bidang Perdagangan Jasa

e.

d. Peningkatan Kerjasama di Bidang Perdagangan Jasa (Prioritas Bidang)

II.L.090.10

2010




2014

TARGET

6.Jenis barang beredar ber-SNI Wajib yang diawasi (notifikasi WTO)

14 46

1. Jumlah rumusan kebijakan dan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan pasar dan distribusi (jenis)

6 25 K) 226,8

2 Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pembinaan 1 920 3 000

Terlaksananya kebijakan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kelancaran distribusi dan stabilisasi harga bahan pokok

Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok (Prioritas Nasional)

a.

2. Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis (orang)

1.920 3.000

3. Persentase rata-rata perbedaan tingkat harga Bahan Pokok antar provinsi di Indonesia

15% 9%

4. Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat

90% 98%

5. Jumlah perizinan di bidang pembinaan pasar dan distribusi yang dilayani secara online

6 11

6. Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan di bidang pembinaan pasar dan distribusi (hari)

6 2

1. Jumlah pengembangan pasar percontohan (unit) 13 26 875,5

2. Jumlah pembangunan pusat distribusi (unit) - 4 K)

3. Jumlah rekomendasi penataan sistem distribusi (rekomendasi)

2 6

c. Pengembangan Kelembagaan dan Pelaku Usaha Perdagangan (Prioritas Bidang)

Terlaksananya kebijakan dan bimbingan teknis di bidang pembinaan kelembagaan dan pelaku usaha di bidang perdagangan dalam negeri

1.Jumlah rumusan kebijakan pembinaan usaha, lembaga perdagangan dan pendaftaran perusahaan yang disusun (kebijakan)

10 10 85,7

2. Jumlah perizinan di bidang usaha perdagangan yang dilayani secara online

6 7

b. Terbangunnya sarana distribusi dalam rangka kelancaran distribusi barang pokok

Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Prioritas Nasional)

II.L.090.11

2010




2014

TARGET

3. Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan di bidang usaha perdagangan(hari)

6 2

4.Jumlah data dan informasi perusahaan (perusahaan) 27.500 27.500

5.Jumlah pelaku usaha mengikuti pembinaan, pelatihan dan 150 300bimbingan teknis (orang)6.Jumlah waralaba asing yang terdaftar (berdasarkan jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba-STPW yang dikeluarkan oleh kementerian perdagangan)

126 165

7.Jumlah waralabalokal/UKM yang terdaftar (berdasarkan jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba-STPW yang dikeluarkan oleh Disperindag Kabupaten/Kota)

51 89

d. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Prioritas Bidang)

Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri Jumlah promosi produk dalam negeri (kegiatan) 4 6 221,8

Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen (Prioritas Bidang)

Terlaksananya kebijakan pemberdayaan perlindungan konsumen

1.Jumlah rumusan kebijakan dan standar norma, kriteria dan prosedur di bidang perlindungan konsumen (rumusan)

5 20 K) 72,5

2.Jumlah peserta pelatihan Perlindungan Konsumen yang mengikuti pelatihan (orang)

562 872

3.Jumlah Layanan Klinik Konsumen 48 96

4.Jumlah forum-forum koordinasi perlindungan konsumen 59 65

5.Jumlah sosialisasi Perlindungan Konsumen 43 60

6.Jumlah evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Konsumen (laporan)

32 34

f. Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (Prioritas Bidang)

Meningkatnya saran dan pertimbangan kepada Pemerintah terkait dengan upaya perlindungan konsumen di Indonesia

1.Jumlah rekomendasi kebijakan dan bahan pertimbangan kepada Pemerintah

6 42 K) 84,0

e.

II.L.090.12

2010




2014

TARGET

2..Persentase masyarakat yang memahami perlindungan konsumen

2,50% 12,50%

3.Prosentase kajian dan telaahan yang dipublikasikan - 60%

4.Prosentase isu/pengaduan yang ditangani 70% 80%

5.Jumlah supervisi kepada LPKSM dalam aspek pengawasan barang dan advokasi konsumen

- 20 kl

6.Jumlah jenis dan pemutakhiran database perlindungan konsumen

- 40

7.Jumlah kegiatan fasilitasi, pelatihan dan edukasi serta penyebaran informasi perlindungan konsumen

9 21

g. Peningkatan Tertib Ukur (Prioritas Bidang) Meningkatnya pelayanan dan pengawasan di bidang metrologi legal

1.Jumlah rumusan kebijakan metrologi legal yang disusun (kebijakan)

8 40 K) 350,6

2.Jumlah UTTP yang memerlukan penanganan khusus yang dapat ditangani untuk ditera dan tera ulang (unit)

8.100 8.100

3.Jumlah SDM metrologi legal yang melaksanakan kegiatan metrologi legal seperti tenaga pengamat tera, tenaga penera, tenaga pranata laboratorium, tenaga penguji, PPNS, dan tenaga penyuluh. (orang)

705 1.000

4.Jumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dinilai dan dibina

20 20

5.Jumlah standar milik Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang telah ditelusur secara nasional

20 20

6.Pengadaan Standar dan Peralatan standar BSML di Medan, Makassar, Yogyakarta, dan Banjarmasin (unit)

10 50 K)

7. Jumlah perizinan di bidang kemetrologian yang dilayani secara online

- 3

II.L.090.13

2010




2014

TARGET

8. Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan di bidang kemetrologian (hari)

- 2

h. Peningkatan Efektifitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa (Prioritas Bidang)

Meningkatnya efektivitas pengawasan barang dan jasa

1.Jumlah rumusan kebijakan, standar, norma dan pedoman pengawasan barang dan jasa (kebijakan)

11 55 K) 117,0

2.Jumlah kegiatan pengawasan barang dan jasa 7 7

3. Jenis barang beredar ber-SNI wajib yang diawasi (notifikasi WTO)

14 46WTO)4.Jumlah kegiatan sosialisasi, serta publikasi peraturan dan hasil pengawasan

5 5

5.Jumlah diklat dan bimbingan teknis PPNS-PK dan PPBJ (orang)

180 300

1.Jumlah kebijakan teknis dalam bentuk peraturan-peraturan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang yang dihasilkan (peraturan)

15 15 409,2

2.Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dan Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang (PL) setelah dokumen lengkap

32 20

3.Persentase penyelesaian kasus di bidang PBK, SRG dan PL 90% 90%

4.Jumlah hari pemrosesan persetujuan kontrak komoditi yang diajukan oleh bursa

32 20

5.Jumlah jenis publikasi dan informasi di bidang PBK, SRG dan PL

8 8

6.Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan edukasi di bidang PBK, SRG dan PL

12 14

Meningkatnya pembinaan, pengaturan dan pengawasan bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang

9. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PASAR KOMODITI

II.L.090.14

2010




2014

TARGET

1.Presentase kepatuhan penyampaian laporan kegiatan pelaku usaha PBK

85% 95% 37,5

2.Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap

32 20

3 Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK (orang) 120 250

Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Prioritas Bidang)

Meningkatnya hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dibidang perdagangan berjangka komoditi

a.

3.Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK (orang) 120 250

4.Persentase kepatuhan pelaksanaan transaksi 85% 95%

5.Jumlah pelaku usaha PBK yang diaudit (perusahaan) 12 20

1.Jumlah pengelola SRG 45 95 100,7

2.Persentase penanganan masalah PL dan SRG 90% 90%

3.Jumlah peserta pelatihan teknis penyelenggara PL dan SRG (orang)

150 150

4.Jumlah pemantauan dan evaluasi PL dan SRG(kali) 65 100

5.Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha SRG setelah dokumen lengkap

32 20

8.950,8


Pembinaan dan Pengawasan Pasar Lelang (PL) dan Sistem Resi Gudang (SRG)-(Prioritas Bidang)

Meningkatnya hasil pembinaan dan pengawasan pasar lelang dan sistem resi gudang

b.

TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2010-2014

II.L.090.15

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

2010

I PROGRAM DUKUNGAN DAN MANAJEMEN TUGAS TEKNIS LAINNYA

1.171,4

II PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

12.111,1

1 Pembangunan rumah susun sederhana sewa 380 twin block Jumlah rusunawa terbangun 100 380 K) 4.560,0

2 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya 50.000 unit Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya

7.500 50.000 K) 536,3

3 Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya 50.000 unit Jumlah fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya

7.500 50.000 K) 286,3

4 Fasilitasi pembangunan PSU kawasan perumahan dan permukiman

700.000 unit Jumlah fasilitasi dan stimulasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan swadaya

90.374 700.000 K) 4.375,0

5 Fasilitasi pembangunan PSU perumahan swadaya 50.000 unit Jumlah fasilitasi dan stimulasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan swadaya

7.500 50.000 K) 236,3

6 Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh

655 Ha Jumlah permukiman kumuh yang terfasilitasi 50 655 K) 1.043,0

7 Fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca-sertifikasi 30.000 unit Jumlah unit lahan dan bangunan rumah yang terfasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi

- 30.000 K) 12,0

8 Fasilitasi pembangunan rumah khusus 5.000 unit Jumlah rumah khusus terbangun 250 5.000 K) 259,7

9 Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan dan Permukiman

20 peraturan perundangan Jumlah revisi peraturan perundangan 4 20 K) 802,6

III PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

412,0


No. PROGRAM/KEGIATAN PRIORITASSASARAN

(Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)

INDIKATORTOTAL ALOKASI

2010-2014 (Rp Miliar)

TARGET

2014

1 II.L.091.1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

2010No. PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang

diharapkan)INDIKATOR


TARGET

2014

1 Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman

10 peraturan perundangan Jumlah revisi peraturan perundangan 2 10 K) 412,0

13.694,5


TOTAL ALOKASI KEMENPERA 2010-2014

2 II.L.091.2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

2010

1. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan, pengawasan internal, yang dihasilkan secara akurat dan tepat waktu.

35 175 K) 2.260,6

2. Jumlah layanan kemasyarakatan, media massa, kelembagaan, pimpinan, operasional, administrasi, dan perpustakaan, serta layanan hukum yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel.

4 32 K)

2 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Meningkatnya kualitas pengelolaan sarana dan prasarana aparatur.

Persentase operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.

100 100 1.241,3

1. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program.

6.000 40.000 K) 896,4

2. Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan serta kapasitas di bidang seni budaya, iptek, dan imtaq.

8.680 48.400 K)

3. Jumlah pemuda kader kepemimpinan. 4.500 38.500 K)

4. Jumlah pemuda kader kewirausahaan. 3.175 16.575 K)

5. Jumlah pembina pramuka, penegak, dan pandega yang mendapat fasilitasi pelayanan kepemudaan.

2.600 19.000 K)

1. Jumlah koordinasi dan kemitraan kepemudaan lintas sektor tingkat pusat.

25 25 34,2

2. Jumlah koordinasi dan kemitraan kepemudaan antar tingkat pemerintahan.

6 33 K)


NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATORTOTAL ALOKASI

2010-2014 (Rp Miliar)

TARGET

2014

1 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan, administrasi keuangan dan kepegawaian, serta pelayanan umum di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

3 Program Pelayanan Kepemudaan Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan

3.1 Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Kepemudaan

Meningkatnya kemitraan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pelayanan kepemudaan

II.L.092.1




(Rp Miliar)

TARGET

2014

3.2 Peningkatan Wawasan Pemuda Meningkatnya wawasan pemuda kader di bidang kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup

1. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup.

5.500 32.500 K) 40,4

3.3 Peningkatan Kapasitas Pemuda Meningkatnya kapasitas pemuda kader di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta iman dan taqwa

1. Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang iptek dan imtaq.

3.180 15.900 K) 41,5

1. Jumlah fasilitasi inventarisasi potensi sumber daya kepemudaan,

66 330 K) 34,0

2. Jumlah naskah analisa potensi sumberdaya kepemudaan, 7 35 K)

1. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program,

6.000 40.000 K) 30,4

2. Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan,

98 140

1. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepemudaan,

250 2.200 K) 412,0

2. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepanduan 3.100 24.000 K)

3.7 Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Meningkatnya kapasitas dan potensi kepemimpinan pemuda

1. Jumlah pemuda kader kepemimpinan, 4.500 38.500 K) 44,4

1. Jumlah sarjana kader pembangunan perdesaan; 3.000 3.000 39,5

2. Jumlah pemuda kader kesukarelawanan di daerah tertinggal, daerah bencana, dan daerah konflik;

299 2.649 K)

1. Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan, 3.175 16.575 K) 46,0

2. Jumlah fasilitasi sentra-sentra kewirausahaan pemuda, 66 66

3.4 Peningkatan Potensi Sumber Daya Pemuda Meningkatnya inventarisasi potensi sumber daya kepemudaan

3.5 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Meningkatnya kapasitas pengelolaan organisasi kepemudaan

3.6 Pengembangan Kepanduan Terlaksananya pendidikan, pengembangan, dan pemasyarakatan kepanduan

3.8 Pengembangan Kepedulian Pemuda Meningkatnya kepedulian dan kepekaan sosial pemuda terhadap masyarakat dan lingkungan hidup

3.9 Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Meningkatnya kapasitas dan potensi kewirausahaan pemuda

II.L.092.2




(Rp Miliar)

TARGET

2014

3.10 Pengembangan Kreativitas dan Kualitas Pemuda

Meningkatnya kreativitas pemuda kader di bidang seni, budaya, dan industri kreatif.

1. Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang seni, budaya, dan industri kreatif.

3.180 15.900 K) 34,4

3.11 Pengembangan Kepeloporan Pemuda Meningkatnya kapasitas dan potensi kepeloporan pemuda

1. Jumlah pemuda kader pelopor, 1.000 10.000 K) 68,4

1. Jumlah fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan, 300 1.750 K) 43,4

2. Jumlah fasilitasi sentra pemberdayaan pemuda, 33 33 3.13 Peningkatan Pelayanan Sentra Pemberdayaan

PemudaMeningkatnya pelayanan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan (PP-PON).

Jumlah fasilitasi pelayanan pendidikan dan pelatihan. 33 33 27,9

1. Jumlah pelatih olahraga pendidikan yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan,

240 1.240 K) 962,6

2. Jumlah peserta perlombaan/ festival/invitasi/kompetisi olahraga rekreasi,

7.000 95.000 K)

3. Jumlah peserta pendidikan sekolah olahraga. 200 200

1. Jumlah pelatih olahraga pendidikan yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan,

240 1.240 K) 147,4

2. Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga pendidikan, 7 35 K)

3. Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan. 66 330 K)

4. Jumlah peserta pendidikan sekolah olahraga, 200 200 1. Jumlah peserta perlombaan olahraga massal, 7.000 45.000 K) 56,12. Jumlah peserta festival dan invitasi olahraga tradisional, 660 4.410 K)

3. Jumlah fasilitasi kompetisi olahraga rekreasi. 20 152 K)

1. Jumlah naskah kebijakan penetapan prasarana olahraga nasional,

1 9 K) 451,1

2. Jumlah fasilitasi penyediaan prasarana olahraga, 4 24 K)

3. Jumlah penyediaan sarana olahraga. 44 274 K)

3.12 Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Meningkatnya pemanfaatan dan penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan

4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga

4.1 Pengembangan Olahraga Pendidikan Meningkatnya kapasitas pelatih olahraga, sarana olahraga dan penyelenggaraan kompetisi olahraga pendidikan

4.2 Pengembangan Olahraga Rekreasi Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi.

4.3 Peningkatan Prasarana dan Sarana Keolahragaan

Meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana keolahragaan yang memenuhi standar kelayakan

II.L.092.3




(Rp Miliar)

TARGET

2014

1. Jumlah naskah standar nasional keolahragaan, 21 109 K) 94,42. Jumlah pedoman pelaksanaan akreditasi keolahragaan, 20 94 K)

3. Jumlah pedoman pelaksanaan sertifikasi keolahragaan. 16 87 K)

1. Jumlah penerima penghargaan keolahragaan, 350 2.250 K) 107,62. Jumlah koordinasi dan kemitraan keolahragaan lintas sektor tingkat pusat,

16 16

3. Jumlah koordinasi dan kemitraan keolahragaan antar tingkat pemerintahan dalam rangka sosialisasi dan promosi.

33 165 K)

1. Persentase kepuasan pelanggan, 75 95 2. Jumlah fasilitasi pelayanan, pengujian dan pemeriksanaan kesehatan olahragawan di daerah.

33 33

1. Jumlah PPLP dan PPLM yang difasilitasi, 54 54 38,42. Jumlah pelaku industri olahraga yang memperoleh fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen,

60 480 K)

3. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan seni pertunjukkan olahraga. 7 35 K)

1. Jumlah pelatih/instruktur/pembina olahraga khusus. 100 500 K)

2. Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga khusus. 10 50 K)

1. Jumlah organisasi keolahragaan yang memenuhi standar kelayakan,

9 49 K) 2.336,6

2. Jumlah tenaga keolahragaan pada cabang olahraga unggulan yang memperoleh fasilitasi peningkatan kompetensi,

388 1.988 K)

3. Jumlah fasilitasi kejuaraan cabang olahraga unggulan bertaraf internasional.

125 665 K)

5.1 Pengembangan Produk Industri Olahraga Meningkatnya fasilitasi pengembangan produk industri olahraga

1. Jumlah pelaku industri olahraga yang memperoleh fasilitasi peningkatan kapasitas teknik produksi,

458 2.058 K) 36,4

4.4 Pengembangan Standardisasi Keolahragaan Tersedianya standar nasional keolahragaan.

4.5 Pengembangan Promosi, dan Penghargaan Keolahragaan

Meningkatnya promosi, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengelolaan, serta penghargaan keolahragaan

4.7 Pengembangan Sentra Keolahragaan Meningkatnya kapasitas pelaku industry olahraga

4.6 Peningkatan Pelayanan Iptek, Kesehatan, dan Informasi Olahraga

Meningkatnya pelayanan, pengujian, dan pemeriksaan kesehatan olahragawan

17,7

50,0

5 Pembinaan Olahraga Prestasi Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional

4.8 Pengembangan Olahraga Khusus Meningkatnya kapasitas pelatih/instruktur/pembina olahraga khusus dan penyelenggaraan kompetisi l h kh

II.L.092.4




(Rp Miliar)

TARGET

2014

2. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga dirgantara, bahari, dan lintas alam.

3 15 K)

1. Jumlah olahragawan andalan nasional, 520 520 1.993,12. Jumlah fasilitasi pembinaan cabang olahraga unggulan nasional,

25 27

3. Jumlah fasilitasi kejuaraan cabang olahraga unggulan bertaraf internasional,

125 135

4. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan SEA Games dan Para Games pada tahun 2011

- 2 K)

5. Jumlah fasilitasi keikutsertaan pada Asian Games, SEA Games, Olympic Games, Asian Para Games, Para Games, dan Paralympic Games

2 10 K)

1. Jumlah riset penerapan teknologi olahraga modern pada metode pembinaan olahragawan,

7 47 K) 71,9

2. Persentase pemanfaatan iptek olahraga modern pada metode pembinaan olahragawan andalan nasional.

75 95

1. Jumlah pembina induk organisasi cabang olahraga yang dilatih manajemen, dan perencanaan program pelatihan,

66 466 K) 59,0

2. Jumlah fasilitasi pembinaan induk organisasi cabang olahraga. 10 10

5.5 Pengembangan dan Pembibitan Olahraga Prestasi

Meningkatnya pembibitan olahragawan dan pengembangan olahraga

1. Jumlah peserta pemanduan bakat cabang olahraga unggulan, 400 400 104,7

2. Jumlah fasilitasi keikutsertaan cabang olahraga unggulan pada kejuaraan bertaraf internasional,

12 60 K)

3. Jumlah fasilitasi pemusatan latihan cabang olahraga unggulan, 11 11

4. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan junior cabang olahraga unggulan bertaraf internasional.

1 5 K)

5.2 Pembinaan Olahraga Prestasi Meningkatnya pembinaan olahraga prestasi

5.3 Pengembangan Iptek Olahraga Meningkatnya penerapan iptek olahraga dalam upaya peningkatan prestasi

5.4 Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan Meningkatnya kapasitas pengelolaan organisasi keolahragaan

II.L.092.5




(Rp Miliar)

TARGET

2014

5.6 Pengembangan Tenaga Keolahragaan Meningkatnya kapasitas tenaga keolahragaan dan kualitas pembinaan

Jumlah tenaga keolahragaan pada cabang olahraga unggulan yang memperoleh fasilitasi peningkatan kompetensi

388 1.988 K) 71,5

7.697,5


TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2010-2014

II.L.092.6


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

2010

Efektivitas Penindakan TPK Putusan Inkracht Pengadilan Tipikor yang MenyatakanTerdakwa Bersalah (Persentase)

80% 90%

Penindakan TPK yang Kuat dan Proaktif Hasil Pengembalian/ Penyelamatan Kerugian Negara dariEksekusi Perkara yang Telah Inkracht (Persentase)

50% 50%

Efektivitas Koordinasi dan Supervisi bidang Penindakan Keberhasilan Penanganan Perkara TPK oleh Apgakum yangDisupervisi KPK (Persentase)

100% 100%

Berkurangnya Korupsi di Indonesia Indeks Integritas Nasional (Indeks) 6,7 7.8

Pencegahan TPK yang Komperehensif Penyelamatan Aset/Kekayaan Negara dari Pencegahan (MiliarRupiah)

500 2500 K)

Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Rekomendasi yang Diimplementasikan oleh Instansi/Lembaga Terkait (Persentase)

30% 30%

Efektivitas Penanganan Pengaduan Masyarakat Hasil Pemeriksaan Dumas yang Dilimpahkan ke Bidang Penindakan (Jumlah)Kasus Potensial (Kasus) 60 350 K)

Kasus Solid (Kasus) 28 185 K)

Penyidikan (Perkara) 55 325 K)

Penyidikan Lengkap (Perkara) 38 212 K)

Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi

Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

TARGET

Penyelidikan

0

1.2

Organisasi yang Bebas dari Korupsi dan Mafia Hukum

56 392

2014

Penyidikan

1.1


1 Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


(Rp Miliar)

Kasus korupsi dan mafia hukum yang melibatkan personilKPK (Jumlah)

0

949,3

K)

45,2

44,9

II.L.093.1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

2010

TARGET



(Rp Miliar)

Berkas Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negari (Perkara)

38 212 K)

Eksekusi Pelaksanaan Pidana Badan (Persen) 100% 100%

Peningkatan Perkara yang Disupervisi KPK (Persen) 100% 100%

Peningkatan Jumlah Penerimaan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Persen)

100% 100%

LHKPN yang Diumumkan dalam TBN (Jumlah Penyelenggara Negara)

21.000 89.000 K)

Klarifikasi kepada Penyelenggara Negara 330 2.160 K)

Kasus Diserahkan kepada Dit.Lidik (Jumlah) 3 21 K)

Jumlah SK Penetapan Status Gratifikasi 300 1.800 K)

Kasus Dserahkan kepada Dit.Lidik (Jumlah) 6 42 K)

Jumlah Instansi/Lembaga (Pemerintah, BUMN dan Swasta) yang melaksanakan Program Pengendalian Anti Gratifikasi

2 30 K)

Jumlah Sekolah/Lembaga pendidikan yang menerapkan Modul Anti Korupsi

60 460 K)

Peningkatan Komunitas Anti Korupsi 15 100 K)

Instansi/Lembaga (Pemerintah, Swasta, Masyarakat) yang Melaks. Zona Anti Korupsi (Jumlah)

10 95 K)

1.8 Penanganan Pengaduan Masyarakat Penanganan Dumas Kasus siap LIDIK (Jumlah) 56 392 K) 25,0

2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK

Efektivitas Dukungan Manajemen dan Teknis Lain Tingkat Kepuasaan Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya (Indeks, Skala 1-5))

3 3,5 2.102,7

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Tingkat Layanan (SLA Biro SDM) dan Kepuasan Pegawai (Indeks, Skala 1-5)

3,25 3,29 1.973,0

3.052,0


1.3 Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi

Penuntutan

22,5

50,5

45,8

Koordinasi dan Supervisi Penindakan TPK Korsup Penindakan

1.5 Pengelolaan LHKPN Penanganan LHKPN

1.4

1.6 Pengelolaan Gratifikasi Penanganan Gratifikasi 15,4

TOTAL ALOKASI KPK 2010-2014

57,8 1.7 Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi

Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye

II.L.093.2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN DAERAH

2010

1 Program Penguatan Kelembagaan DPD dalam Sistem Demokrasi

1. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dalam lingkup penyusunan Program Legislasi Nasional;

1.062,4

2. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dalam lingkup penyusunan RUU usul DPD RI;

3. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dalam lingkup penyusunan Pandangan/ Pendapat DPD RI atas RUU tertentu;

4. Terselenggaranya pelaksanaan dalam penyusunan Pertimbangan DPD tentang APBN;

5. Terselenggaranya pelaksanaan penyusunan Pertimbangan DPD terhadap Hapsem BPK;

6. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dalam lingkup penyusunan pertimbangan DPD RI atas RUU Tertentu;7. Terselenggaranya kegiatan penyusunan pertimbangan PAW Anggota BPK;

8. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dalam lingkup penyusunan Pengawasan DPD RI atas UU tertentu;

2014


TARGET

Terselenggara-nya pelaksanaan fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan DPD serta penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah dan akuntabilitas kinerja Anggota DPD



II.L.095.1


2010 2014



9. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dalam lingkup penguatan fungsi kelembagaan DPD RI;

10. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah dan akuntabilitas kinerja DPD RI;11. Kesesuaian program dan kegiatan DPD di dalam Renja dengan RKP.

100% 100%

1. % Jumlah Penyusunan Pandangan/ Pendapat DPD atas RUU Tertentu yang diterima dari DPR;

100% 100%

2. % jumlah penyusunan Pertimbangan DPD atas RUU Tertentu yang diterima dari DPR;

100% 100%

3. % tindak lanjut oleh DPR terhadap hasil Pengawasan DPD atas UU Tertentu;

100% 100%

4. % jumlah RUU Usul DPD yang ditindaklanjuti oleh DPR (terhadap jumlah RUU yang diajukan);

100% 100%

5. % jumlah aspirasi masyarakat dan daerah yang diperjuangkan oleh Anggota DPD;

100% 100%

6. Jumlah rapat KOMITE I, KOMITE III, PPUU, Pansus/Kelompok DPD di MPR, dan PKALP dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan DPD;

7. Tersedianya materi sesuai dengan lingkup tugas KOMITE I, KOMITE III, PPUU, Pansus/Kelompok DPD di MPR, dan PKALP secara komprehensif.

1.1 Kegiatan Dukungan Penyelenggara-an Fungsi legislasi, Pertimbangan. Pengawasan DPD dan pengembangan kerja sama DPD (Biro Persidangan I)

§ Terselenggaranya dukungan Persidangan Komite I, Komite III, PPUU, Pansus/ kelompok DPD di MPR, dan PKALP untuk pelaksana-an fungsi legislasi, pertimbang-an dan pengawas-an DPD.

472,0

II.L.095.2


2010 2014



Dukungan Penyelenggara-an Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD dan Fungsi Badan Kehormatan

292,1

(Biro Persidangan II) 2. % Jumlah Penyusunan Pandangan/ Pendapat DPD atas RUU Tertentu yang diterima dari DPR;


4. % tindak lanjut oleh DPR terhadap hasil Pengawasan DPD atas UU Tertentu;5. % jumlah RUU Usul DPD yang ditindaklanjuti oleh DPR (terhadap jumlah RUU yang diajukan);

6. Jumlah set risalah persidangan dan rapat;

7. Tersedianya materi sesuai dengan lingkup tugas KOMITE II, KOMITE IV, Persidangan Paripurna/panmus, dan BK secara komprehensif;

1.3 Kegiatan Dukungan Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Anggota DPD

Terselenggara-nya kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah dan akuntabilitas kinerja DPD di 33 provinsi

1. Jumlah rapat dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah yang dilaksanakan di 33 Provinsi

33 165 K) 130,9

1.2 Terselenggara-nya dukungan Persidangan KOMITE II, KOMITE IV, persidangan paripurna/panmus, dan Badan Kehormatan dalam lingkup pelaksanaan legislasi, pertimbangan, pengawasan DPD serta penegakan kode etik.

1. Jumlah rapat KOMITE II, KOMITE IV, Persidangan Paripurna/ Panmus, dan Badan Kehormatan dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, pertimbangan, pengawasan, dan fungsi badan kehormatan,

8. Terselenggaranya penyusunan risalah secara tepat waktu .

II.L.095.3


2010 2014



(Pusat Kajian Daerah) 2. Jumlah rapat dengan pemda, DPRD, dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat daerah (asmasda) dan tindak lanjut asmasda yang dilanjutkan di 33 provinsi.

33 165 K)

3. Jumlah kegiatan temu konstituen dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja anggota DPD yang dilaksanakan di 33 provinsi

66 330 K)

8. % Anggota DPD yang melakukan kegiatan komunikasi dan konsultasi publik dalam rangka akuntabilitas kinerja

100% 100%

2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya DPD RI (Sekretariat Jenderal DPD RI)

Terselenggara-nya pelaksana-an kinerja Biro Administrasi,Biro Sekretariat Pimpinan, Biro Perencanaan dan keuangan, Pusat Data dan Informasi, Pusat Kajian Daerah, Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum Setjen DPD RI

1. Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan pengelolaan keuangan DPD RI

100% 100% 1.356,1

Meningkatnya kualitas dukungan administratif dan keahlian kepada DPD.

2. Terselenggaranya kegiatan pelayanan kesekratariatan Pimpinan DPD RI

12 bulan 12 bulan

3. Terselenggaranya kegiatan administrasi keanggotaan dan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana, pelayanan tata usaha dan pengawasan internal Setjen DPD RI

12 bulan 12 bulan

4. Terselenggaranya kegiatan penyediaan data dan teknologi informasi

12 bulan 12 bulan

5. Terselenggaranya kegiatan pengkajian aspirasi masyarakat dan daerah

100% aspirasi masyarakat dan daerah

dikaji

100% aspirasi masyarakat dan

daerah dikaji

II.L.095.4


2010 2014



6. Terselenggaranya kegiatan pengkajian kebijakan dan hukum

100% kebijakan dan hukum dapat dikaji


2.1 Terselenggara-nya dukungan perencanaan dan pengelolaan keuangan DPD RI sesuai dengan SOP

1. % kesesuaian kegiatan dan program di Renja dengan RKP;

100% 100% 736,8

2. Jumlah set penyusunan perencanaan program dan anggaran DPD RI;3. Jumlah dokumen anggaran kegiatan yang direalisasikan;

100% 100%

4. Jumlah dokumen pertanggung-jawaban anggaran kegiatan DPD yang diverifikasi;

100% 100%

5. % gaji dan tunjangan bagi anggota dan pegawai yang dibayarkan dengan tepat waktu ;

100% 100%

6. Jumlah perjanjian kerja sama antara DPD RI dan lembaga/negara donor dalam kerangka peningkatan kapasitas kelembagaan DPD RI dan Setjen DPD RI.

3 15 K)

7. Terselenggaranya dukungan perencanaan secara komprehensif untuk menghimpun seluruh usulan kegiatan DPD RI;

100% 100%

8. Tersedianya dukungan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan DPD RI secara optimal;

100% 100%

9. Terselenggaranya dukungan pengelolaan gaji dan tunjangan bagi anggota DPD RI dan tunjangan bagi anggota DPD RI dan pegawai Setjen DPD RI;

100% 100%

Kegiatan Administrasi perencanaan dan pengelolaan keuangan DPD RI (Biro Perencanaan dan Keuangan)

II.L.095.5


2010 2014



10. Terselenggaranya kerja sama DPD RI dan negara/lembaga donor dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan DPD RI dan Setjen DPD RI;

100% 100%

11. Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan DPD dan Setjen DPD.

1 1 WTP

1. Jumlah penerimaan tamu/delegasi Pimpinan DPD RI selama 12 bulan

100% 100%

2. Jumlah kegiatan rapat musyawarah Pimpinan DPD RI selama 12 bulan 3. Jumlah penatausahaan surat bagi Pimpinan DPD RI selama 12 bulan 4. Terselenggaranya dukungan keprotokolan bagi Pimpinan DPD RI secara optimal

100% 100%

5. Terselenggaranya kegiatan penerimaan tamu/delegasi pimpinan DPD RI secara optimal

100% 100%

6. Terselenggaranya kegiatan rapat musyawarah Pimpinan secara optimal

100% 100%

1. Jumlah aspirasi masyarakat dan daerah yang dihimpun selama 12 bulan 2. Jumlah kajian aspirasi masyarakat dan daerah selama 12 bulan

34 136 K)

3. Jumlah kantor DPD di daerah yang terbentuk selama 12 bulan

16 33 K)

2.4 1. Frekuensi peliputan media visual kegiatan DPD RI

100% 100% 10,5

2. Jumlah pencetakan bahan-bahan untuk mendukung kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan tugas fungsi DPD RI selama 12 bulan

100% 100%

2.3 Pengelolaan dan pengkajian aspirasi masyarakat dan daerah (Pusat Kajian Daerah)

Terselenggaranya kegiatan penyerapan, penghimpunan, pengolahan dan pengkajian aspirasi masyarakat dan daerah.

Terselenggaranya pelayanan penerimaan tamu/delegasi, penatausaha-an rapat dan administrasi serta keprotokolan bagi pimpinan DPD RI

45,9

125,0

2.2 Kegiatan Pengelolaan Kesekretariatan dan Keprotokolan Pimpinan DPD (Biro Sekretariat Pimpinan)

Kegiatan Pengolahan Data dan Teknologi Informasi (Pusat Data dan Informasi)

Terselenggaranya pengolahan data dan teknologi informasi dalam mendukung tugas dan fungsi DPD RI.

II.L.095.6


2010 2014



3. Jumlah pengadaan buku perpustakaan 100% 100%4. Frekuensi sosialisasi kegiatan DPD RI melalui website dan web blog DPD RI

100% 100%

1. Jumlah kajian kebijakan dalam mendukung tupoksi DPD RI

3 15 K)

2. Jumlah kajian hukum dalam mendukung tupoksi DPD RI

3 15 K)

3. Jumlah naskah pidato dan sambutan DPD RI 10 50 K)

1. Jumlah dokumentasi arsip dan surat-surat DPD RI 2. Jumlah bahan-bahan DPD RI yang digandakan

3. Jumlah set SOP pelaksanaan tugas Setjen DPD RI 4. Jumlah set LAKIP 1 5 K)

5. Jumlah set laporan pengawasan internal

6. Jumlah set review laporan keuangan DPD RI

7. Jumlah diklat struktural dan, teknis, pra jabatan, dan rintisan gelar bagi pegawai setjen DPD RI

8. Terselenggaranya kegiatan dokumentasi kearsipan DPD RI secara optimal

Kegiatan Penyelenggara-an Pengkajian Kebijakan dan Hukum (Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum)

2.6 Kegiatan Penatausahaan Organisasi, Keanggotaan, SDM dan Pengawasan Internal (Biro Administrasi)

Penyelenggaraan kegiatan ketatausaha-an, organisasi, dan tata laksana, pengadministrasian keanggotaan dan kepegawaian serta pengawasan internal

347,32.5 Terselenggara-nya kegiatan pengkajian kebijakan dan hukum untuk mendukung Tupoksi DPD RI

90,6

II.L.095.7


2010 2014



1. Terselenggaranya kegiatan pemiliharaan gedung dan perkantoran

12 bulan 12 bulan

2. Tersedianya dukungan pengadaan sarana dan prasarana peralatan kantor

12 bulan 12 bulan

3. Tersedianya dukungan pembangunan gedung perkantoran DPD RI

12 bulan 12 bulan

4. Terselenggaranya kegiatan pengamanan gedung dan kegiatan DPD RI

12 bulan 12 bulan

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, baik di lingkup DPD maupun Setjen DPD

% pemenuhan kebutuhan bagi pimpinan, anggota DPD maupun Sekretariat DPD

1. Jumlah pemeliharaan gedung dan peralatan perkantoran DPD RI

12 bulan 12 bulan

2. Jumlah pengadaan sarana dan pra sarana perkantoran serta kegiatan penatausahaan barang milik negara selama 12 bulan

12 bulan 12 bulan

3. Jumlah dukungan penyelenggara-an rapat-rapat di luar gedung DPD RI

12 bulan 12 bulan

4. Jumlah dukungan pengamanan gedung DPD RI dan kegiatan-kegiatan DPD RI

12 bulan 12 bulan

2.611,7


3.1 Kegiatan Penyelenggara-an Pelayanan Umum Sarana dan Pra Sarana DPD RI (Biro Umum)

Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan gedung, pengadaan dan inventarisasi barang milik negara, kegiatan akomodasi dan angkutan serta pengamanan DPD RI

Terselenggaranya pelaksanaan kinerja Biro Umum 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI (Setjen DPD RI)

193,2

193,2

TOTAL ALOKASI DPD 2010-2014

II.L.095.8


2010

1 Program Penguatan Kelembagaan DPD dalam Sistem Demokrasi

1. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dalam lingkup penyusunan Program Legislasi Nasional;

1.062,4

2. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dalam lingkup penyusunan RUU usul DPD RI;

3. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dalam lingkup penyusunan Pandangan/ Pendapat DPD RI atas RUU tertentu;

4. Terselenggaranya pelaksanaan dalam penyusunan Pertimbangan DPD tentang APBN;

5. Terselenggaranya pelaksanaan penyusunan Pertimbangan DPD terhadap Hapsem BPK;

6. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dalam lingkup penyusunan pertimbangan DPD RI atas RUU Tertentu;7. Terselenggaranya kegiatan penyusunan pertimbangan PAW Anggota BPK;

8. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dalam lingkup penyusunan Pengawasan DPD RI atas UU tertentu;

2014


TARGET

Terselenggara-nya pelaksanaan fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan DPD serta penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah dan akuntabilitas kinerja Anggota DPD



II.L.095.1


2010 2014



9. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dalam lingkup penguatan fungsi kelembagaan DPD RI;

10. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah dan akuntabilitas kinerja DPD RI;11. Kesesuaian program dan kegiatan DPD di dalam Renja dengan RKP.

100% 100%

1. % Jumlah Penyusunan Pandangan/ Pendapat DPD atas RUU Tertentu yang diterima dari DPR;

100% 100%


100% 100%

3. % tindak lanjut oleh DPR terhadap hasil Pengawasan DPD atas UU Tertentu;

100% 100%

4. % jumlah RUU Usul DPD yang ditindaklanjuti oleh DPR (terhadap jumlah RUU yang diajukan);

100% 100%

5. % jumlah aspirasi masyarakat dan daerah yang diperjuangkan oleh Anggota DPD;

100% 100%

6. Jumlah rapat KOMITE I, KOMITE III, PPUU, Pansus/Kelompok DPD di MPR, dan PKALP dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan DPD;

7. Tersedianya materi sesuai dengan lingkup tugas KOMITE I, KOMITE III, PPUU, Pansus/Kelompok DPD di MPR, dan PKALP secara komprehensif.

1.1 Kegiatan Dukungan Penyelenggara-an Fungsi legislasi, Pertimbangan. Pengawasan DPD dan pengembangan kerja sama DPD (Biro Persidangan I)

§ Terselenggaranya dukungan Persidangan Komite I, Komite III, PPUU, Pansus/ kelompok DPD di MPR, dan PKALP untuk pelaksana-an fungsi legislasi, pertimbang-an dan pengawas-an DPD.

472,0

II.L.095.2


2010 2014



Dukungan Penyelenggara-an Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD dan Fungsi Badan Kehormatan

292,1

(Biro Persidangan II) 2. % Jumlah Penyusunan Pandangan/ Pendapat DPD atas RUU Tertentu yang diterima dari DPR;


4. % tindak lanjut oleh DPR terhadap hasil Pengawasan DPD atas UU Tertentu;5. % jumlah RUU Usul DPD yang ditindaklanjuti oleh DPR (terhadap jumlah RUU yang diajukan);

6. Jumlah set risalah persidangan dan rapat;

7. Tersedianya materi sesuai dengan lingkup tugas KOMITE II, KOMITE IV, Persidangan Paripurna/panmus, dan BK secara komprehensif;

1.3 Kegiatan Dukungan Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Anggota DPD

Terselenggara-nya kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah dan akuntabilitas kinerja DPD di 33 provinsi

1. Jumlah rapat dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah yang dilaksanakan di 33 Provinsi

33 165 K) 130,9

1.2 Terselenggara-nya dukungan Persidangan KOMITE II, KOMITE IV, persidangan paripurna/panmus, dan Badan Kehormatan dalam lingkup pelaksanaan legislasi, pertimbangan, pengawasan DPD serta penegakan kode etik.

1. Jumlah rapat KOMITE II, KOMITE IV, Persidangan Paripurna/ Panmus, dan Badan Kehormatan dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, pertimbangan, pengawasan, dan fungsi badan kehormatan,

8. Terselenggaranya penyusunan risalah secara tepat waktu .

II.L.095.3


2010 2014



(Pusat Kajian Daerah) 2. Jumlah rapat dengan pemda, DPRD, dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat daerah (asmasda) dan tindak lanjut asmasda yang dilanjutkan di 33 provinsi.

33 165 K)

3. Jumlah kegiatan temu konstituen dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja anggota DPD yang dilaksanakan di 33 provinsi

66 330 K)

8. % Anggota DPD yang melakukan kegiatan komunikasi dan konsultasi publik dalam rangka akuntabilitas kinerja

100% 100%

2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya DPD RI (Sekretariat Jenderal DPD RI)

Terselenggara-nya pelaksana-an kinerja Biro Administrasi,Biro Sekretariat Pimpinan, Biro Perencanaan dan keuangan, Pusat Data dan Informasi, Pusat Kajian Daerah, Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum Setjen DPD RI

1. Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan pengelolaan keuangan DPD RI

100% 100% 1.356,1

Meningkatnya kualitas dukungan administratif dan keahlian kepada DPD.

2. Terselenggaranya kegiatan pelayanan kesekratariatan Pimpinan DPD RI

12 bulan 12 bulan

3. Terselenggaranya kegiatan administrasi keanggotaan dan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana, pelayanan tata usaha dan pengawasan internal Setjen DPD RI

12 bulan 12 bulan

4. Terselenggaranya kegiatan penyediaan data dan teknologi informasi

12 bulan 12 bulan

5. Terselenggaranya kegiatan pengkajian aspirasi masyarakat dan daerah

100% aspirasi masyarakat dan daerah

dikaji

100% aspirasi masyarakat dan

daerah dikaji

II.L.095.4


2010 2014



6. Terselenggaranya kegiatan pengkajian kebijakan dan hukum



2.1 Terselenggara-nya dukungan perencanaan dan pengelolaan keuangan DPD RI sesuai dengan SOP

1. % kesesuaian kegiatan dan program di Renja dengan RKP;

100% 100% 736,8

2. Jumlah set penyusunan perencanaan program dan anggaran DPD RI;3. Jumlah dokumen anggaran kegiatan yang direalisasikan;

100% 100%

4. Jumlah dokumen pertanggung-jawaban anggaran kegiatan DPD yang diverifikasi;

100% 100%

5. % gaji dan tunjangan bagi anggota dan pegawai yang dibayarkan dengan tepat waktu ;

100% 100%

6. Jumlah perjanjian kerja sama antara DPD RI dan lembaga/negara donor dalam kerangka peningkatan kapasitas kelembagaan DPD RI dan Setjen DPD RI.

3 15 K)

7. Terselenggaranya dukungan perencanaan secara komprehensif untuk menghimpun seluruh usulan kegiatan DPD RI;

100% 100%

8. Tersedianya dukungan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan DPD RI secara optimal;

100% 100%

9. Terselenggaranya dukungan pengelolaan gaji dan tunjangan bagi anggota DPD RI dan tunjangan bagi anggota DPD RI dan pegawai Setjen DPD RI;

100% 100%

Kegiatan Administrasi perencanaan dan pengelolaan keuangan DPD RI (Biro Perencanaan dan Keuangan)

II.L.095.5


2010 2014



10. Terselenggaranya kerja sama DPD RI dan negara/lembaga donor dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan DPD RI dan Setjen DPD RI;

100% 100%

11. Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan DPD dan Setjen DPD.

1 1 WTP

1. Jumlah penerimaan tamu/delegasi Pimpinan DPD RI selama 12 bulan

100% 100%

2. Jumlah kegiatan rapat musyawarah Pimpinan DPD RI selama 12 bulan 3. Jumlah penatausahaan surat bagi Pimpinan DPD RI selama 12 bulan 4. Terselenggaranya dukungan keprotokolan bagi Pimpinan DPD RI secara optimal

100% 100%

5. Terselenggaranya kegiatan penerimaan tamu/delegasi pimpinan DPD RI secara optimal

100% 100%

6. Terselenggaranya kegiatan rapat musyawarah Pimpinan secara optimal

100% 100%

1. Jumlah aspirasi masyarakat dan daerah yang dihimpun selama 12 bulan 2. Jumlah kajian aspirasi masyarakat dan daerah selama 12 bulan

34 136 K)

3. Jumlah kantor DPD di daerah yang terbentuk selama 12 bulan

16 33 K)

2.4 1. Frekuensi peliputan media visual kegiatan DPD RI

100% 100% 10,5

2. Jumlah pencetakan bahan-bahan untuk mendukung kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan tugas fungsi DPD RI selama 12 bulan

100% 100%

2.3 Pengelolaan dan pengkajian aspirasi masyarakat dan daerah (Pusat Kajian Daerah)

Terselenggaranya kegiatan penyerapan, penghimpunan, pengolahan dan pengkajian aspirasi masyarakat dan daerah.

Terselenggaranya pelayanan penerimaan tamu/delegasi, penatausaha-an rapat dan administrasi serta keprotokolan bagi pimpinan DPD RI

45,9

125,0

2.2 Kegiatan Pengelolaan Kesekretariatan dan Keprotokolan Pimpinan DPD (Biro Sekretariat Pimpinan)

Kegiatan Pengolahan Data dan Teknologi Informasi (Pusat Data dan Informasi)

Terselenggaranya pengolahan data dan teknologi informasi dalam mendukung tugas dan fungsi DPD RI.

II.L.095.6


2010 2014



3. Jumlah pengadaan buku perpustakaan 100% 100%4. Frekuensi sosialisasi kegiatan DPD RI melalui website dan web blog DPD RI

100% 100%

1. Jumlah kajian kebijakan dalam mendukung tupoksi DPD RI

3 15 K)

2. Jumlah kajian hukum dalam mendukung tupoksi DPD RI

3 15 K)

3. Jumlah naskah pidato dan sambutan DPD RI 10 50 K)

1. Jumlah dokumentasi arsip dan surat-surat DPD RI 2. Jumlah bahan-bahan DPD RI yang digandakan

3. Jumlah set SOP pelaksanaan tugas Setjen DPD RI 4. Jumlah set LAKIP 1 5 K)

5. Jumlah set laporan pengawasan internal

6. Jumlah set review laporan keuangan DPD RI

7. Jumlah diklat struktural dan, teknis, pra jabatan, dan rintisan gelar bagi pegawai setjen DPD RI

8. Terselenggaranya kegiatan dokumentasi kearsipan DPD RI secara optimal

Kegiatan Penyelenggara-an Pengkajian Kebijakan dan Hukum (Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum)

2.6 Kegiatan Penatausahaan Organisasi, Keanggotaan, SDM dan Pengawasan Internal (Biro Administrasi)

Penyelenggaraan kegiatan ketatausaha-an, organisasi, dan tata laksana, pengadministrasian keanggotaan dan kepegawaian serta pengawasan internal

347,32.5 Terselenggara-nya kegiatan pengkajian kebijakan dan hukum untuk mendukung Tupoksi DPD RI

90,6

II.L.095.7


2010 2014



1. Terselenggaranya kegiatan pemiliharaan gedung dan perkantoran

12 bulan 12 bulan

2. Tersedianya dukungan pengadaan sarana dan prasarana peralatan kantor

12 bulan 12 bulan

3. Tersedianya dukungan pembangunan gedung perkantoran DPD RI

12 bulan 12 bulan

4. Terselenggaranya kegiatan pengamanan gedung dan kegiatan DPD RI

12 bulan 12 bulan

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, baik di lingkup DPD maupun Setjen DPD

% pemenuhan kebutuhan bagi pimpinan, anggota DPD maupun Sekretariat DPD

1. Jumlah pemeliharaan gedung dan peralatan perkantoran DPD RI

12 bulan 12 bulan

2. Jumlah pengadaan sarana dan pra sarana perkantoran serta kegiatan penatausahaan barang milik negara selama 12 bulan

12 bulan 12 bulan

3. Jumlah dukungan penyelenggara-an rapat-rapat di luar gedung DPD RI

12 bulan 12 bulan

4. Jumlah dukungan pengamanan gedung DPD RI dan kegiatan-kegiatan DPD RI

12 bulan 12 bulan

2.611,7


3.1 Kegiatan Penyelenggara-an Pelayanan Umum Sarana dan Pra Sarana DPD RI (Biro Umum)

Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan gedung, pengadaan dan inventarisasi barang milik negara, kegiatan akomodasi dan angkutan serta pengamanan DPD RI

Terselenggaranya pelaksanaan kinerja Biro Umum 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI (Setjen DPD RI)

193,2

193,2

TOTAL ALOKASI DPD 2010-2014

II.L.095.8


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI YUDISIAL

2010

1. Program Dukungan manajemen & pelaksanaan tugas teknis lainnya Komisi Yudisial

Meningkatnya dukungan teknis administratif kepada Komisi Yudisial di bidang pembiayaan kegiatan, peningkatan SDM, akuntabilitas serta pelayanan publik

Mewujudkan pemberian pelayanan yang handal oleh Komisi Yudisial bagi publik pencari keadilan

314,7

- Jumlah dokumen anggaran yang disusun 10 50 K)

- Jumlah MoU Komisi Yudisial yang ditindaklanjuti 10 50 K)

- Jumlah penelaahan dan bantuan hukum yang ditangani hingga tuntas

20 100 K)

- % laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah

100% 100%

- % ketersediaan arsip dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan keuangan

100% 100%

- Pendapat yang dikeluarkan oleh eksternal auditor atas laporan keuangan

Opini BPK WTP Opini BPK WTP

- % sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai bidangnya

70% 90%

- Biaya rata-rata pelaksanaan administrasi umum Penghematan 20% Penghematan 20%

2. Program peningkatan kinerja seleksi Hakim Agung dan pengawasan perilaku hakim

Mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bersih dan berwibawa

1. Menurunnya jumlah laporan pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim

2. Terciptanya sumber daya hakim menjadi insan yang mengabdi dan menegakkan hukum dan keadilan

2014



1.1 Penyelenggaraan perencanaan dan pengelolaan keuangan perlengkapan rumah tangga serta tata usaha dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Komisi Yudisial

Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga, serta tata usaha dan pengembangan SDM di lingkungan Komisi Yudisial

295,7

93,3

II.L.100.1


2010 2014



2.1 Seleksi Hakim Agung, seleksi hakim dan PemberianPenghargaan Hakim

Memperoleh calon Hakim Agung kompeten untuk diajukan ke DPR, serta pemberian apresiasi terhadap kinerja para hakim, serta hakim yang kompeten untuk bertugas dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara

- Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar 80 333 K) 45,8

- Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi 6 72 K)

- Jumlah hakim berprestasi yang diusulkan menerima penghargaan

4 20 K)

- Jumlah pelaksanaan monitoring profesionalisme Hakim Agung

1 9 K)

- Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa

200 1000 K)

- % putusan hakim yang amar putusannya sesuai dengan pertimbangan hukum serta fakta hukum

100% 100%

- Biaya maksimal kegiatan penelitian putusan hakim (dlm ribu)

Rp 50.000

- % peserta yang mendaftar dalam seleksi calon Hakim Agung

75% 85%

- % Hakim Agung yang profesional hasil seleksi 75% 85%

- % calon Hakim Agung yang lulus seleksi 75% 85%

- % calon hakim yang lolos pemberian penghargaan 75% 90%

- Jumlah peserta seleksi calon hakim yang mendaftar 1000 5700 K)

- Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi 500 2850 K)

- % peserta seleksi calon hakim yang lulus sesuai kompetensi

80% 80%

Rp 50.000

II.L.100.2


2010 2014



- Biaya rata-rata seleksi calon hakim Penghematan 20% Penghematan 20%

- Biaya rata-rata kegiatan seleksi Hakim Agung per pendaftar (dlm ribu)

Rp 32.500

- Biaya rata-rata kegiatan usulan pemberian penghargaanhakim (dlm ribu)

Rp 1.000.000

- Jumlah pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim

1719 7029 K)

- Jumlah sidang pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diproses melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

15 105 K)

- % pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas

70% 75%

- % hasil putusan Majelis Kehormatan Hakim yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim

100% 100%

- Jumlah pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan

5 33 K)

- % Peningkatan kemampuan dan profesionalisme hakim

80% 90%

- Biaya rata-rata pelaksanaan pelatihan Penghematan 20% Penghematan 20%

- Biaya rata-rata penanganan laporan pengaduan masyarakat hingga tuntas

Penghematan 20% Penghematan 20%

3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Komisi Yudisial

Meningkatnya sarana dan prasarana kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial

Meningkatnya penyelesaian pelaksanaan tugas oleh Komisi Yudisial secara cepat dan efisien dengan sarana dan prasarana yang memadai

9,4

417,4


47,5

TOTAL ALOKASI KOMISI YUDISIAL 2010-2014

Rp 51.240

Rp 1.200.000

2.2 Pelayanan pengawasan perilaku hakim danpeningkatan kompetensi hakim

Penyelesaian laporan pengaduan hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta meningkatnya kemampuan dan profesionalisme hakim

II.L.100.3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BNPB

2010

I 1.826,8

1. Tersusunnya dokumen rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana

1. Jumlah rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana yang tersusun (Provinsi & kab/Kota)

2. Terlaksananya dukungan pembentukan kelembagaan penanggulangan bencana daerah

2. Terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana daerah (Provinsi & kab/Kota)

2 Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana

Meningkatnya kapasitas aparatur dan terlaksananya pembinaan kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana di daerah

Terlaksananya pelatihan dan pembinaan aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana di daerah (Provinsi & kab/Kota)

23 & 48 33 (s/d 2011) & 275

34,5

1. Pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan 1. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan (Provinsi & kab/Kota)

2. Pendistribusian logistik kebencanaan pada derah bencana

2. Terlaksananya pendistribusian logistik kebencanaan pada derah bencana (Provinsi & kab/Kota)

1. Pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan 1. Terlaksananya Pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan (Provinsi & kab/Kota)

2. Pendistribusian peralatan kebencanaan pada daerah bencana

2. Terlaksananya pendistribusian peralatan kebencanaan pada daerah bencana V

1. Tersedianya data spasial kebencanaan 1. Tersedianya data spasial kebencanaan 2. Tersedianya sistem informasi penanggulangan bencana

2. Tersedianya sistem informasi penanggulangan bencana


16 & 0

INDIKATORNO.

Program Penanggulangan Bencana

2014

TARGETPROGRAM/KEGIATAN

1 33 (s/d 2011) &

275

17 (s/d 2012) & 77

SASARAN

3 Penyiapan peralatan dan logistik dikawasan rawan bencana

Pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk pengurangan risiko dan mitigasi bencana alam

4 Penyiapan peralatan dan logistik dikawasan rawan bencana

16 & 0

Pencegahan dan pengurangan risiko bencana 23 & 48

289,6

5


(Rp Miliar)

148,6

5 K)33 148,3

460,4

17 (s/d 2012) & 77

II.L.103.1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BNPB

2010INDIKATORNO.

2014

TARGETPROGRAM/KEGIATAN SASARAN


(Rp Miliar)

1. Terlaksananya pendampingan dalam penyusunan rencana kontijensi

1. Jumlah rencana kontijensi yang tersusun dan

2. Terlaksananya kesiapsiagaan dengan pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana (SRC-PB)

2. Terbentuknya satuan reaksi cepat (SRC-PB) yang terbentuk

7 Tanggap darurat di daerah terkena bencana Koordinasi dan pelaksanaan penanganan tanggap darurat dipusat dan daerah

Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan penanganan tanggap darurat dipusat dan daerah

55 175 137,9

8 Penanganan pengungsi akibat bencana Penanganan pengungsi akibat bencana secara efektif dan terpadu

Terlaksananya penanganan pengungsi akibat bencana secara efektif dan terpadu

55 175 12,9

9 Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana

Koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruki bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana (Jawa Barat, Sumatera Barat dan Wilayah Pasca Bencana lainnya)

Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruki bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana (Jawa Barat, Sumatera Barat dan Wilayah Pasca Bencana lainnya)

15 30 13,4

10 Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana

Koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruki bidang prasarana sosial ekonomi di wilayah pasca bencana (Jawa Barat, Sumatera Barat dan Wilayah Pasca Bencana lainnya)

Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruki bidang prasarana sosial ekonomi di wilayah pasca bencana (Jawa Barat, Sumatera Barat dan Wilayah Pasca Bencana lainnya)

15 30 19,2

II 53,0III 339,8IV 19,5

2.239,1


Dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya.Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur BNPBPengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB

6 Kesiapasiagaan dalam menghadapi bencana 5

TOTAL ALOKASI BNPB 2010-2014

1.915,38

II.L.103.2


KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

2010

a. Terlaksananya peningkatan pelayanan dokumen calon pekerja migran

b. Jumlah calon pekerja migran yang Terlayani KTKLN yang dikeluarkan oleh BNP2TKI sesuai dengan NIK c. Kemudahan penyampaian pengaduan

- Kegiatan Prioritas Bidang 706,0a. Fasilitasi Pelayanan Dokumen Calon TKI Meningkatnya kualitas pelayanan

penempatan calon pekerja migran Jumlah calon pekerja migran yang mendapat layanan dokumen sesuai standar

500 ribu pekerja migran 4,5 juta pekerja migran

K) 19,4

a. persentase jumlah calon pekerja migran yang ditempatkan sesuai dengan job order

100% pekerja migran ditempatkan sesuai dengan job order

100% pekerja migran ditempatkan sesuai dengan job order

110,0

b. Jumlah calon pekerja migran yang terlayani KTKLN yang dikeluarkan oleh BNP2TKI sesuai dengan NIK


K) 174,0

c. Jumlah pekerja migran yang diberi pembekalan akhir pemberangkatan dengan silabus yang memenuhi standar perlindungan dan prinsip-prinsip HAM.


K) 244,0

1.225,8


(Rp Miliar)

b. Penyiapan Pemberangkatan

No PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR

1. PROGRAM PENINGKATAN FASILITASI PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI

Meningkatnya kualitas penempatan dan perlindungan pekerja migran

Meningkatnya pemahaman hak dan kewajiban pekerja migran

2014

II.L.104.1

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

2010


(Rp Miliar)No PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR

2014

a. Kemudahan penyampaian pengaduan 1 hotline service 24 jam (bebas pulsa)

20,0

b. Jumlah pengaduan yang ditangani 100% pengaduan tertangani 100% pengaduan tertangani

15,0

c. Kualitas pelayanan hotline service 100% pekerja migran yang diproses melalui hotline service dalam waktu 24 jam

30,0

d. Persentase calon pekerja migran yang mendapat advokasi

100% orang yang berminat menjadi pekerja migran teradvokasi

30,0

e. Persentase pekerja migran purna bermasalah yang direhabilitasi

60% pekerja migran bermasalah ditangani

100% pekerja migran bermasalah ditangani

40,0

2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS BNP2TKI

294,3

1.520,1


Presentase pekerja migran yang memiliki dokumen resmi bekerja ke luar negeri

100% pekerja migran bekerja dengan dokumen resmi

c. Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Hukum

Terlaksananya pelayanan advokasi dan perlindungan hukum pekerja migran

d. Pengamanan Keberangkatan Pencegahan keberangkatan pekerja migran non prosedural

17.000 pekerja migran K)e. Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna Kesadaran pengelolaan remitansi untuk kegiatan produktif

Jumlah pekerja calon migran/ purna yang mendapat edukasi pengelolaan remitansi

2000 pekerja migran

15,0

8,6

TOTAL ALOKASI BNP2TKI 2010-2014

100% pekerja migran bekerja dengan dokumen resmi

II.L.104.2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

2010

I Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo

1) Memberikan rasa aman kepada penduduk yang bermukim di wilayah pengaruh bencana lumpur Sidoarjo; 2) Terpenuhinya hak-hak dasar warga terdampak sesuai dengan ketentuan dalam Perpres; 3) Terjaganya kemampuan dan keamanan Kali Porong dalam mengalirkan luapan lumpur dan banjir; 4) Terjaganya kemampuan tanggul dalam menahan lumpur; 5) Berfungsinya infrastruktur jalan alternatif dan jalan relokasi

7.120,0

16,3 Survey Geologi 3 laporan 7laporan K) 4,5 Pemantauan bawah permukaan 1 laporan 5 laporan K) 3,1


No PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan) INDIKATOR



TARGET

2014

1 Perencanaan operasi luapan lumpur Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong

1 II.L.105.1


2010No PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITASSASARAN


2010-2014 (Rp Miliar)

TARGET

2014

800,4 Penanganan pengaliran luapan lumpur

beroperasinya 6 unit kapal keruk,27 juta m3

beroperasinya 12 unit kapal keruk,48 juta m3

K) 800,4

8,5 Pemantauan dan penanganan mitigasi

1 laporan 5 laporan K) 8,3

14,1 Pendidikan dan pelatihan teknis/keterampilan.

10 angkatan (400 orang)

50 angkatan (2.000 orang)

K) 8,9

5 97,8 Bantuan sosial yang berupa bantuan kontrak rumaha) warga 3 desa (Besuki, Kedungcangkring, Pejarakan)

1.666 KK/6.094 jiwa

6.664 KK/24.376 jiwa

K) 17,9

b) warga 9 RT (Jatirejo, Siring, Mindi)

900 KK/2.970 jiwa

3.600 KK/11.880 jiwa

K) 9,4

c) warga di luar PAT 10.412 KK/37.510 jiwa

K) 62,4

Pengelolaan penanganan bantuan sosial

4 Perencanaan dan pengelolaan pemulihan sosial

Meningkatnya kualitas penyusunan rencana di bidang sosial kemasyarakatan

2 Penanganan luapan lumpur Terlaksananya pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong

3 Mitigasi dan penanganan bencana geologi dan monitoring lingkungan

Meningkatnya kemampuan penyediaan data dan informasi fenomena geologi dan penanganan bencana geologi.

Terselenggaranya bantuan sosial kemasyarakatan warga terdampak akibat semburan dan luapan lumpur Sidoarjo

2 II.L.105.2



PRIORITASSASARAN


2010-2014 (Rp Miliar)

TARGET

2014

4.064,9 Pembayaran jual beli tanah dan bangunan di 3 desa

1,800 bidang 5.400 bidang K) 340,9

Pembayaran jual beli tanah dan bangunan diluar peta area terdampak

535 ha K) 3.723,3

7 27,0 Disain dan Supervisi Pembangunan Jalan Arteri dan PDAM KMS


Disain dan Supervisi Pembangunan Infrastruktur Luapan Lumpur


8 1.352,2 Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur luapan lumpur

532,4

a) terbangun tanggul luar 3 desa dan Gempolsari panjang total sekurang-kurangnya 3.500 m

3.500 m 3.500 m

6 Peningkatan dan pengelolaan perlindungan sosial

Terlaksananya perlindungan sosial terhadap warga terdampak akibat semburan dan luapan lumpur Sidoarjo

Meningkatkan kualitas penyusunan rencana penanganan infrastruktur dan relokasi infrastruktur

Perencanaan pembangunan infrastruktur

Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan pembangunan/pemeliharaan penanganan infrastruktur akibat luapan lumpur Sidoarjo

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur luapan lumpur

3 II.L.105.3



PRIORITASSASARAN


2010-2014 (Rp Miliar)

TARGET

2014

b) selesainya perbaikan saluran irigasi dan drainase dengan panjang masing-masing sekurang-kurangnya 1.500 m

1.500 m 1.500 m

c) perbaikan sistem drainase dan Kali Ketapang sepanjang 22 km dan saluran irigasi

22 km K)

d) selesainya normalisasi alur Kali Porong di muara melalui pengerukan endapan sebesar 500.000 m3

500.000 m3 500.000 m3

e) selesainya peningkatan/pemeliharaan jalan dengan panjang total jalan lingkungan Mindi 1,5 km

1,5 km 1,5 km

Penataan dan pengembangan wilayah berdekatan PAT

14 paket K) 181,6

Revitalisasi Kali Ketapang 544,3 a) pembebasan tanah 53,25 ha 53,25 hab) normalisasi Kali Ketapang 24 km

24 km K)

4 II.L.105.4



PRIORITASSASARAN


2010-2014 (Rp Miliar)

TARGET

2014

c) pembuatan jalan inspeksi Kali Ketapang 20 km

20 km K)

d) normalisasi Kali Jatianom, Kali Datar dan Kali Bunyuk total 21 km

21 km

Penataan dan pengembangan muara Kali Porong

94,0

a) pembuatan dermaga beserta fasilitasnya

1 paket

b) perbaikan/peningkatan jalan Porong ke muara Kali Porong total 17 km

17 km K)

9 738,9 Melanjutkan pengadaan tanah 24,76 ha 24,76 ha 174,8 Pembangunanrelokasi jalan arteri 9,9 km 9,9 km 199,1

Pembangunan simpang susun Kesambi

1 paket 150,0

Pembangunan relokasi pipa PDAM

2 pipa diameter 450 mm @ 7,1 km

75,0

Pelapisan aspal beton jalan arteri 2 x 7,1 km 30,0

Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan pembangunan/ pemeliharaan penanganan infrastruktur pengganti akibat luapan lumpur Sidoarjo

Pembangunan relokasi Infrastruktur

5 II.L.105.5



PRIORITASSASARAN


2010-2014 (Rp Miliar)

TARGET

2014

Pembuatan landscaping di kiri – kanan jalan Relokasi Arteri Porong

2 x 7,1 km 20,0

Pembangunan relokasi ruas di desa Pamotan

1.5 km 90,0

II Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

90,8

7.210,8


TOTAL ALOKASI BPLS 2010-2014

6 II.L.105.6


KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

2010

Terlaksananya penyempurnaan fungsi dan struktur organisasi LKPP

- Reorganisasi yang dilakukan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan LKPP

- 2 K)

- Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai 60% 100%- Persentase pegawai LKPP yang kompetensinya sesuai dengan penugasan

100% 100%

- Persentase pengurangan jumlah tenaga outsourcing - 30%- Persentase kegiatan kantor yang telah ada SOP-nya 70% 100%- Persentase implementasi pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan SOP

40% 100%

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR LKPP

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana LKPP Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana 70% 100% 214,4

3. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Terwujudnya pelaksanaan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya

Persentase jumlah Kementerian/ Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya yang sudah diberikan bimbingan teknis di bidang pengadaan barang/jasa

10% 50% 355,0

Terwujudnya pelaksanaan advokasi pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Daerah/Instansi lainnya

Persentase peningkatan jumlah Kementerian/ Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya yang sudah diberikan advokasi di bidang pengadaan barang/jasa

60% 100%

Terwujudnya pembinaan dalam penanganan pengaduan dan pemberian rekomendasi penyelesaian sanggah banding pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/ Instansi Lainnya

Persentase Peningkatan jumlah pengaduan dan sanggah banding pengadaan barang/jasa di Kementerian/ Lembaga/Daerah/Instansi lainnya yang terselesaikan

60% 100%


(Rp Miliar)

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA LKPP


TARGET

2014

244,5

Terpenuhinya SDM yang kompeten

Terlaksananya sistem kerja di lingkungan LKPP yang efektif

II.L.106.1


2010




2014

Terselesaikannya sengketa kontrak dan sengketa audit pengadaan barang/ jasa pemerintah di seluruh Kementerian/ Lembaga/Daerah/ Instansi lainnya

Persentase Peningkatan jumlah sengketa kontrak dan sengketa audit pengadaan barang/jasa yang terselesaikan

60% 100%

Terselesaikannya kasus korupsi, perdata, persaingan usaha dan tata usaha negara di bidang pengadaan barang/jasa.

Persentase Peningkatan jumlah pendapat hukum dan kesaksian ahli di bidang pengadaan barang/jasa yang dipedomani aparat penyelidik dan penyidik, serta hakim pengadilan/persaingan usaha

60% 100%

Terwujudnya koordinasidan sinkronisasi perencanaan pengadaan barang/ jasa dalam rangka penyusunan Renja-KL dan RKA-KL yang akurat

Jumlah instansi pemerintah yang melaksanakan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

6 81 K)

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi monitoring-evaluasi pelaksanaan pengadaan berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa

Jumlah instansi yang mengimplementasikan pedoman monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah

33 400

- Jumlah layanan pengadaan secara elektronik 500 500- Jumlah LPSE yang memenuhi standar 50 500

Terciptanya sistem karir dan pembinaan profesi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Persentase pelayanan dalam pengembangan profesi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah

10% 100%

Terciptanya sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi

Persentase dukungan pelayanan dalam pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah

20% 100%

Terciptanya sistem jaminan mutu kompetensi melalui penyelenggaraan sertifikasi profesi yang independen dan kredibel

Persentase pelayanan penyelenggaraan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah

25% 100%

Jumlah peraturan perundangan yang dihasilkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah• UU - 1 K)

• PP - 3 K)

• Perpres 1 1 K)

• SE/Peraturan Kepala LKPP - 8 K)

Terwujudnya pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik menuju satu pasar nasional

Terciptanya kebijakan pengadaan barang/jasa yang transparan, konsisten, efisien dan akuntabel, serta mendukung prinsipprinsip persaingan usaha, dapat meningkatkan peran Usaha Kecil Menengah dan Produk dalam Negeri

II.L.106.2


2010




2014

Jumlah peraturan perundangan pengadaan badan usaha/swasta dalam kerangka kerjasama pemerintah-swasta

• PP - 1 K)

• Perpres 1 1 K)

Jumlah peraturan perundangan di bidang pengadaan umum:

- UU - 1 K)

- PP - 4 K)

- Perpres 2 2 K)

- SK Kepala LKPP 3 5 K)

- Tersosialisasinya strategi, kebijakan dan regulasi di bidang pengadaan umum

- Jumlah pihak yang mendapatkan sosialisasi 5 25 K)

- Jumlah instansi pemerintah yang difasilitasi e-procurement 25 165 K)

- Persentase layanan e-procurement yang memenuhi standar - 95%

813,9


ALOKASI LKPP 2010-2014

Terciptanya kebijakan pengadaan badan usaha/swasta dalam kerangka kerjasama pemerintah-swasta

3.1 Penyusunan strategi, kebijakan serta regulasi di bidang pengadaan umum

- Tersedianya strategi, kebijakan dan regulasi di bidang pengadaan umum

3.2 Pengembangan sistem e-procurement nasional

Terfasilitasinya kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah dalam penerapan e-procurement

II.L.106.3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SAR NASIONAL

2010

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SERTA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BADAN SAR NASIONAL

Meningkatnya dukungan manajemen dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam rangka pelaksanaan program SAR

1.917,6

1 Kegiatan penyusunan rencana dan program serta kerjasama teknik luar negeri

11,5

2 Kegiatan penyusunan produk hukum dan pengaturan organisasi, tatlaksana dan kepegawaian

28,0

3 Kegiatan pembinaan administrasi keuangan dan pengelolaan perlengkapan

1.869,1

4 Kegiatan pengembangan sistem informasi serta penyediaan data dan informasi SAR

9,0

PROGRAM PENGELOLAAN PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN PENYELAMATAN

Meningkatnya pengaturan, pengawasan dan pengendalian potensi SAR

2.560,1

1 Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR 2.241,9 Optimalnya pengoperasian 7 unit BO-105 paket 1 paket 1 paket 291,2 Tersedianya Helikopter type medium, 4 unit unit 4 unit K) 500,0 Tersedianya Rubber Boat 104 unit unit 19 104 unit K) 20,8 Tersedianya Rigid Inflatable Boat 50 unit unit 10 50 unit K) 100,0 Tersedianya Rescue Boat type 36, 27 unit unit 5 27 unit K) 514,5 Tersedianya Rescue Boat type40m, 10 unit unit 10 unit K) 418,0 Tersedianya Hovercraft 12 Unit unit 12unit K) 18,0


TARGET

2014


No. PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR

1 II.L.107.1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SAR NASIONAL

2010


TARGET

2014No. PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR

Tersedianya Rescue Truck type 2, 8 unit unit 8 unit K) 4,0 Tersedianya Rescue Car / Rescue Jeep unit 4 27 unit K) 25,5 Tersedianya Rapid Deployment Vehicle 99 unit unit 99 unit K) 19,8 Tersedianya lahan tanah dan dermaga kapal SAR, 5 paket paket 1 paket 5 paket K) 87,4

2 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta Pemasyarakatan SAR Terselenggaranya Pelatihan, pendidikan dan permasyarakatan SAR 12 Paket

paket 12 60 Paket K) 18,5

3 Kegiatan Pengelolaan Operasi dan Latihan SAR Terselenggaranya Operasi dan Latihan SAR paket 12 65 Paket K) 281,5 4 Kegiatan Pengelolaan Komunikasi SAR Terselenggaranya Pengelolaan Komunikasi SAR paket 11 55 Paket K) 18,2

4.477,7

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)TOTAL ALOKASI BASARNAS 2010-2014

2 II.L.107.2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA

2010

2. Jumlah kegiatan pengembangan dan harmonisasi kebijakan persaingan usaha

67 88

1. Jumlah kegiatan penanganan pelaporan 60 80

2. Jumlah kegiatan pemberkasan dan penanganan perkarapersaingan usaha

140 160

3. Jumlah kegiatan litigasi dan monitoring pelaksanaan putusan KPPU

50 60

4. Jumlah kegiatan penilaian dan notifikasi terhadap rencana merger, akuisisi, dan konsolidasi

2 5

b. Pengembangan dan harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha

47,4

2. Jumlah kajian sektor industri dan perdagangan 5 6

3. Jumlah kegiatan evaluasi kebijakan pemerintah dari perspektif persaingan usaha

16 20

562,4



(Rp Miliar)PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS

PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA

2014

1.

Meningkatnya jumlah kegiatan penegakan hukum persaingan usaha sehingga mampu menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang lebih kondusif

1. Jumlah kegiatan monitoring pelaku usaha 30

Penegakan Hukum Persaingan Usahaa.

Meningkatnya jumlah kegiatan pengembangan dan harmonisasi kebijakan persaingan usaha yang sehat dalam berbagai kebijakan/ peraturan/regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah guna mendorong efisiensi kinerja perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat

Berjalannya Kegiatan Pengawasan Persaingan Usaha secara efektif dan kredibel dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat

252

40

1. Jumlah kegiatan penegakan hukum persaingan usaha 305

No SASARAN INDIKATORTARGET

70,1

II.L.108.1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA

2010


(Rp Miliar)PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS

2014No SASARAN INDIKATOR

TARGET

4. Jumlah saran/ pertimbangan yang disampaikan kepada pemerintah/stakeholder

10 14

5. Jumlah perangkat aturan hukum persaingan usaha yang diterbitkan/disahkan

6 32 K)

562,4


TOTAL ALOKASI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 2010-2014

II.L.108.2

Documents

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA …...2 Jumlah pelaksanaan sosialisasi di daerah pemilihan masing-masing oleh seluruh Anggota MPR 2768 13.148 K) 3 Jumlah sekolah yang mengikuti seleksi