RENCANA STRATEGIS (REVISI) - mitrakab.go.id · visi,misi,tujuan dan sasaran Jangka menengah serta strategis dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ... Sekretariat dipimpin

RENCANA STRATEGIS (REVISI)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TAHUN 2013-2018

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa,

yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat

menyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis Satuan Polisi ini merupakan kerangka acuan

penyelenggaraan administrasi kependudukan selama 5 (lima) tahun, yang

setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja SKPD yang merupakan

pedoman penyelenggaraan administrasi tahunan.

Dengan disusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan dapat

memberikan gambaran penyelenggaraan administrasi kependudukan

sebagai tahapan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Minahasa Tenggara , yaitu “Garda Terdepan

Menuju Terwujudnya Kabupaten Minahasa Tenggara Yang Aman,

Nyaman, Tentram Dan Tertib Dalam Masyarakat Yang Berakhlak Mulia’’

Kami menyadari penyusunan Rencana Strategis ini masih banyak

kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan

masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Ratahan, ……………………….. 2017

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

JANI ROLOS, S.Sos, ME PEMBINA TKT. I

NIP. 196606291987031008

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ….............................................................................. i

DAFTAR ISI .................................................................................... BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ..............................................................

1.2 Landasan Hukum ...........................................................

1.3 Maksud dan Tujuan .........................................................

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi SKPD …………….

2.2 Sumber Daya SKPD ……………………………………..

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD …………………………………

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan SKPD ............................................

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan WAkil

Kepala Daerah Terpilih .................................................

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Kabupaten .............................

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis ..................................

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ............................................

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD ........................................................

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .........................

4.3 Strategi dan Kebijakan .................................................

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan perencanaan

yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1

s/d 5 tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi

instansi/lembaga, disusun dengan memperhitungkan perkembangan

lingkungan strategis. Renstra merupakan mandat dan penjabaran

suatu undang - undang, sehingga perlu ditetapkan oleh peraturan dari

kepala SKPD. Dengan penetapan tersebut Renstra menjadi terbuka

dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik oleh masing-masing

SKPD. Renstra berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan

rencana program dan kegiatan SKPD selama lima tahun.

Adapun yang melatarbelakangi pembuatan Rencana Strategis

(RENSTRA) ialah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang

mana pada DIKTUM kedua menyatakan setiap Instansi Pemerintah

sampai Eselon II diharapkan mempunyai Rencana Strategis

(RENSTRA) tentang program-program utama yang akan dicapai

selama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang.

1.2. LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum dalam Penyusunan Rencana

Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Minahasa Tenggara adalah :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20072tentang Pembentukan

Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman

Satuan Polisi Pamong Praja;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang

Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong

Praja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi

Pamong Praja;

7. Peraturan Daerah Nomor 43Tahun 20112 Perubahan kedua atas

Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2007 tentang Susunan dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara ;

8. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 6d Tahun 2011

tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Minahasa Tenggara;

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD )

Kabupaten Minahasa Tenggara;

10. Visi dan Misi Bupati Minahasa Tenggara Periode 2013 – 2018

11. Peraturan Pemerintah Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud pembuatan Rencana Strategis ( Renstra ) Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 –

2018, tidak lain adalah sebagai upaya atau usaha untuk mengarahkan

seluruh potensi yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan cara mengintegrasi antara

kemampuan dari potensi sumber daya manusia yang ada dengan

sumber daya lainnya, agar SKPD Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Minahasa Tenggara mampu berkiprah dalam

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

serta meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah untuk menjawab

tuntutan perkembangan strategis dalam tatanan regional maupun

nasional.

1.3.2 Tujuan

Tujuannya pembuatan Rencana Strategis (RENSTRA) agar

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Tenggara dapat

proaktif mengantisipasi secara dini berbagai kegiatan yang timbul di

masyarakat sehingga terciptanya ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat serta perlindungan masyarakat dengan sebaik – baiknya

sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang

telah ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara periode

2013 s.d 2018.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 – 2018

adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang,landasan

hukum,maksud dan tujuan dan sistimatika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Pada Bab ini menjelaskan mengenai struktur

organisasi,Tugas Pokok dan Fungsi,Sumber Daya

Disdukcapil, dan tantangan dan peluang pengembangan

pelayanan Disdukcapil.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

Pada Bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi

permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Pelayanan Disdukcapil,Telaahan visi,misi dan Program

Kepala Daerah dan Wakil.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan

visi,misi,tujuan dan sasaran Jangka menengah serta strategis

dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupeten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan

SKPD,program lintas SKPD dan program kewilayahan

disertai indikator kinerja,kelompok sasasran dan pendanaan

indikatif yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil untuk periode Tahun 2013-2018.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang

secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai

SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Dalam pelaksanaan kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Minahasa Tenggara diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi

Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara periode 2013-2018 melalui

serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah

Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja berhubungan langsung dengan

Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Sesuai dengan

wewenangnya pengawasan dalam upaya penciptaan keamanan dan

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Hal ini dilakukan mengingat

masih tingginya pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala

Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.

2.1 TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN TATA KERJA SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA

2.1.1. Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B mempunyai tugas membantu

Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan di

bidang Satuan Polisi Pamong Praja.

2.1.2. Fungsi SKPD

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Polisi

Pamong Praja mempunyai Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis;

2. Pelaksanaan kebijakan teknis;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;

4. Pelayanan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang

berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Minahasa Tenggara sebagai berikut :

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :

1. Perumusan kebijakan teknis;

2. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan

pembinaan pelaksanaan tugas;

3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah di bidang satuan polisi pamong

praja;

4. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan;

5. Penyelenggaraan urusan di bidang ketentraman,

ketertiban umum dan perlindungan masyrakat;

6. Penyelenggaraan urusan di bidang penegak peraturan

dan produk hukum daerah;

7. Penyelenggaraan urusan di bidang pemadam

kebakaran;

8. Penyelenggaraan urusan kelompok jabatan fungsional;

9. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah; dan

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai

tugas penyelengaraan pelayanan administrasi umum,

kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta tugas lain

yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi

umum, perencanaan program, dan anggaran dan

ketatausahan;

2. Pengkoordinasian, singkronisasi dan integrasi

pelayanan administrasi kepegawaian;

3. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan

program dan anggaran.

4. Membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sekretariat

dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam

melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan

kepegawian Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

fungsi:

1. Mengelola administrasi umum, perlengkapan dan

kepegawaian dengan cara menyusun program,

mengendalikan dan mengkoordinasikan serta

memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan

ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan

dapat berjalan sebagaimana mestinya;

2. Menerima, memeriksa dan mengumpulkan bahan dan

data barang milik negara serta mengklasifikasikan dan

menyimpan sesuai prosedur dan ketentuan yang

berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang

diharapkan;

3. Menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan

sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku, serta

membersihkan dan merawat peralatan yang digunakan

agar tetap terawat;

4. Mengadministrasikan setiap kegiatan pimpinan,

menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen

lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang

berlaku, agar pelaksanaan tugas pimpinan berjalan

lancar;

5. Menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen

lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang

berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;

6. Melaksanakan tugas protokol sesuai dengan prosedur

dan ketentuan yang berlaku;

7. Menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan

sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku, serta

membersihkan dan merawat peralatan yang digunakan

agar tetap terawat, mengadministrasikan dan mengatur

pengelolaan gudang dan peralatan kantor;

8. Menyusun program, mengendalikan dan

mengkoordinasikan serta mengevaluasi kebutuhan

perlengkapan rumah tangga sesuai prosedur dan

ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan

dapat berjalan sebagaimana mestinya;

9. mengkoordinasikan usulan pensiun dan pembuatan

SKP Aparatur Sipil Negara;

10. mengkoordinasikan pembuatan Anjab dan ABK

Aparatur Sipil Negara;

11. Mengkoordinasikan surat masuk keluar dan pengusulan

cuti Aparatr Sipil Negara;

12. Mengkoordinasikan usulan Kenaikan Pangkat dan Ijin

belajar Aparatur Sipil Negara;

13. Mengkoordinasikan pembuatan laporan dan surat

teguran disiplin Aparatur Sipil Negara;

14. Mengkoordinasikan Data Aparatur Sipil Negara;

15. Mengkoordinasikan absensi Aparatur Sipil Negara;

16. mengawasi pengarsipan data-data;

17. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan gaji berkala

Aparatur Sipil Negara;


19. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana anggaran dan pelaporan keuangan;

2. Menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan

pelaksanaan program kegiatan;

3. Menganalisa laporan akuntabilitas keuangan;

4. Meneliti pelaksanaan administrasi keuangan;

5. Mengkordinasikan pengendalian anggaran, penerimaan

kas dan pengeluaran kas;

6. Evaluasi monitoring penatausahaan pengelolaan

keuangan;

7. Menyiapkan, menyusun rencana pengembangan sistem

dan prosedur akuntansi;


9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 3. Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan

Perlindungan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosesdur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di

bidang Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan

Perlindungan Masyarakat.

Kepala Bidang Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan

Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

penyelenggara program kegiatan pembinaan ketentraman

dan ketertiban di daerah;

1. Penyelenggara pedoman dan petunjuk teknis dalam

menyelesaikan sengketa masyarakat;

2. Penyelenggara pedoman dan petunjuk teknis

pembinaan operasional dan penertiban di bidang

penggunaan sarana dan prasarana umum serta sarana

social lainnya;

3. Penyusun program,dan petunjuk teknis pelaksanaan

penertiban perijinan undang-undang gangguan,ijin

mendirikan bangunan,usaha dagang tempat

usaha,tempat hiburan dan tempat rekreasi;

4. Pengadaan pengawasan dan penertiban peraturan

daerah;

5. Penyusun rencana dan program kegiatan pembinaan

ketentraman dan ketertiban serta perumusan kebijakan

dan pelaksanaan kesiapan terhadap ancaman dan

perlindungan masyarakat di daerah;

6. Memberikan saran dan masukan kepada kepala satuan

terhadap langkah-langkah yang perlu diambil dalam

bidang tugasnya;

7. Pelaksana tugas-tugas kedinasan lainnya yang di

berikan kepala satuan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala Bidang dan

dibantu oleh :

a. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian

ketentraman dan penertiban umum;

2. Menyiapkan bahan kerja;

3. Menyusun kebijakan teknis pembinaan ketentraman dan

ketertiban umum;

4. Menyusun program penyuluhan dalam rangka

penegakan ketentraman, ketertiban dan pelaksanaan

pembinaan trantib serta sosialisasi segala perundangan

yang memuat ketentuan larangan, peringatan dan

ancaman pelanggaran pidana di wilayah dan lingkungan

pemerintah daerah;

5. Menyusun prosedur tetap kegiatan operasional

ketentraman dan ketertiban;

6. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap

pelanggaran peraturan daerah;

7. Melaksanakan tindakan refresif non yustisial terhadap

warga masyarakat dan badan hukum yang melakukan

pelanggaran atas produk hukum daerah;

8. Melaksanakan penyelesaian dibidang penegakan

hukum

9. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan ketentraman

dan ketertiban;

10. Memelihara situasi dan kondisi dalam rangka

terwujudnya stabilitas ekonomi dan sosial budaya di

kabupaten;

11. Membuat rincin tugas bawahan sesuai dengan

jabatanya;

12. Membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan

mengkoordinir laporan harian bawahan;

13. Membuat penilaian SKP pada bawahan;

14. Membuat laporan triwulan/tahunan berdasarkan hasil

pelaksanaan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi

kepala sub bagian ketentraman dan ketertiban umum;

15. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada

atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil

sesuai bidang tugasnya; dan

16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai bidang tugas.

b. Seksi Perlindungan Masyarakat

Mempunyai tugas:


perlindungan masyarakat;


3. Memberikan pelayanan administrasi dan

pengkoordinasian pelaksanaan tugas;

4. Mempelajari peratura perundang-undangan, kebijakan

teknis, pedoman teknis, maupun pedoman pelaksanaan

lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;

5. Menyusun kebijakan penyelenggaraan urusan dan

kewenangan daerah di bidang perlindungan

masyarakat;

6. Menetapkan rencana strategis jangka panjang,

menengah maupun jangka pendek;

7. Mencermati setiap segala gejala yang timbul yang

berpotensi terjadinya konflik pada masyarakat, dan

melakukan upaya tindakan pencegahan dan

penangkalan;

8. Melakukan upaya pencegahan gangguan keamanan

dengan mengatur kegiatan penjagaan, pengawasan dan

patroli/ perondaan serta kegiatan lain yang disesuaikan

dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang

aman, tertib dan teratur;

9. Melakukan upaya dalam bentuk tindakan yang

didasarkan cara yang diatur dalam undang-undang

guna mencari serta menyimpulkan barang bukti atas

dilanggar atau tidak ditaatinya peraturan perundang-

undangan sehingga menimbulkan/ berpotensi

menimbulkan gangguan keamanan;

10. Melaksanakan koordinasi dengan aparat keamanan dan

instansi terkait untuk mengetahui situasi kemanan dan

dapat meningkatkan pengamanan dalam keadaan/

situasi tertentu.

11. Membuat rincian tugas bawahan sesuai dengan

jabatannya;



13. Membuat penilaian dp3 pada bawahan;

14. Membuat laporan triwulan/ tahunan berdasarkan hasil


kepala seksi perlindungan masyarakat;



sesuai bidang tugasnya;


sesuai bidang tugas.

c. Seksi Bina Potensi Masyarakat

Mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian bina

potensi masyarakat.




4. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan



5. Menyusun program penyuluhan dalam rangka

pembinaan potensi pada masyarakat di wilayah dan

lingkungan pemerintah daerah.


jabatannya;



8. Membuat penilaian dp3 pada bawahan;



kepala sub bagian bina potensi masyarakat;





sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Penegakkan Peraturan Dan Produk Hukum

Daerah

Mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan


prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan

supervisi,serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di

bidang penegakkan peraturan dan produk hukum daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Penegakkan

Peraturan Dan Produk Hukum Daerah mempunyai fungsi:

1. Menyusun rencana dan program kerja bidang

penegakkan peraturan dan produk hukum daerah

2. Menyusun pedoman, petunjuk dan program kerja dalam

rangka penegakkan peraturan daerah, keputusan

kepala daerah serta peraturan perundangan lainnya;

3. Melaksanakan operasi dan pengendalian dalam rangka

penegakkan peraturan daerah, keputusan kepala

daerah serta peraturan perundangan lainnya;

4. Mengadakan komunikasi konsultasi dan kerjasama

dengan aparat terkait dalam penegakkan peraturan dan

produk hukum daerah

5. Menyusun rencana perda beserta rencana

pengendalian kegiatan;

6. Melaksanakan penegakkan peraturan dengan

menggunakan satuan polisi pamong praja atas perintah

kepala satuan;


jabatannya;

8. Membuat laporan pelaksanaan tugas hatian dan

mengkoordinir lapora harian bawahan;

9. Pemberi saran dan masukan kepada kepala satuan

terhadap langkah-langkah yang perlu diambil dalam

bidang tugasnya

10. pelaksana tugas-tugas kedinasan lainnya yang di

berikan kepala satuan


Penegakkan Peraturan dan Produk Hukum Daerah dipimpin

oleh seorang kepala Bidang dan dibantu oleh :

a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Mempunyai tugas:


pembinaan,pengawasan dan penyuluhan




4. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan



5. Memberikan penyuluhan dan pelatihan mengenai

pembinaan,pengawasan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.



7. Mengawasi pelaksanaan peraturan perundangan

daerah;

8. Memberikaan pembinaan sesuai dengan peraturan

daerah yang berlaku


jabatannya;






sub bagian pembinaan,pengawasa,dan penyuluhan.




14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan


b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Mempunyai tugas:


penyelidikan dan penyidikan


3. memberikan pelayanan administrasi dan


4. Melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus yang

melanggar peraturan daerah serta peraturan

perundang-undangan lainnya.




jabatannya;






kepala sub bagian penyelidikan dan penyidikan

10. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada





c. Seksi Advokasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas:


advokasi dan pelaporan




4. Menegakkan peraturan daerah,keputusan kepala

daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya

5. Melakukan upaya dalam bentuk tindakan yang

didasarkan cara yang diatur dalam undang-undang

guna mencari,serta menyimpulkan barang bukti atas

dilanggar atau tidak ditaatinya peraturan perundang-

undangan sehingga menimbulkan gangguan keamanan;

6. Melaporkan pada pihak yang berwenang apabila

terdapat penyimpangan atas pelaksanaan peraturan

daerah;




jabatannya;



10. membuat penilaian SKP pada bawahan;



sub bagian advokasi dan pelaporan






5. Bidang Pemadam Kebakaran

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan


prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kebijakan di bidang pemadam kebakaran.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pemadam

Kebakaran mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusankebijakan di bidang

pemadam kebakaran;

2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang

Pemadam Kebakaran;

3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur

dan kriteria di bidang pemadam kebakaran;

4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi di bidang pemadam kebakaran; dan

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kebijakan di bidang pemadam kebakaran.


Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang kepala Bidang

dan dibantu oleh :

a. Seksi Pencegahan, Penyuluhan dan pelatihan

Mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan identifikasi dan penguatan

kapasitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

2. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di

bidang pencegahan,penyuluhan dan pelatihan.

3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang

pencegahan,penyuluhan dan pelatihan;

4. Menyiapkan bahan koordinasi bidang pencegahan,

penyuluhan dan pelatihan dengan unit/instansi terkait.

5. Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar,

prosedur, dan kriteria seksi pencegahan, penyuluhan

dan pelatihan;

6. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis,

supervisi dan pemantauan di bidang pencegahan,

penyuluhan dan pelatihan;

7. Membimbing, membagi tugas, memeriksa dan

mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan

pelaksanaan tugas seksi pencegahan,penyuluhan dan

pelatihan;

8. Melaksanakan penilaian kinerja pegawaipada seksi

identifikasi dan penguatan kapasitas sesuai tugas dan

kewenangannya.

9. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan

terkait dengan tugas seksi pencegahan,penyuluhan dan

pelatihan;

10. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.

11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh atasan.

b. Seksi Sarana dan Prasarana

Mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan sarana dan prasarana

sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

2. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di

bidang sarana dan prasarana;


sarana dan prasarana;

4. Menyiapkan bahan koordinasi bidang sarana dan

prasarana;


prosedur, dan kriteria seksi sarana dan prasarana;


supervisi dan pemantauan di bidang sarana dan

prasarana;

7. Membimbing, membagi tugas, memeriksa dan


pelaksanaan tugas seksi sarana dan prasarana;

8. melaksanakan penilaian kinerja pegawaipada seksi

sarana dan prasarana; sesuai tugas dan

kewenangannya.

9. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan

terkait dengan tugas seksi sarana dan prasarana;

10. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan;


oleh atasan.

c. Seksi Pengendalian Operasional

mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan pengendalian operasional

sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

2. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di

bidang pengendalian operasional.


pengendalian operasional;

3. Menyiapkan bahan koordinasi bidang pengendalian

operasional;


prosedur, dan kriteria seksi pengendalian operasional;


supervisi dan pemantauan di bidang pengendalian

operasional;

6. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan


pelaksanaan tugas seksi pengendalian operasional;

7. Melaksanakan penilaian kinerja pegawaipada seksi

pengendalian operasional; sesuai tugas dan

kewenangannya.

8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;

9. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.


oleh atasan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional adalah

Kelompok pegawai negeri sipil yang di beri tugas,wewenang

dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi dalam

rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

Nama dan jumlah jabatan funsional ditentukan berdasarkan

sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja, yang diatur lebih

lanjut dengan peraturan bupati.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukkan Dinas Daerah. Satuan

Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah, dipimpin oleh

kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati.

Adapun Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas membawahi : a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan. 3. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyrakat membawahkan: a. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; b. Seksi Perlindungan Masyarakat; c. Seksi Bina Potensi Masyarakat. 4. Bidang Penegak Peraturan dan Produk Hukum Daerah

membawahkan: a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; c. Seksi Advokasi dan Pelaporan.

5. Bidang Pemadam Kebakaran membawahkan: a. Seksi Pencegahan, Penyuluhan dan Pelatihan; b. Seksi Sarana dan Prasarana; c. Seksi Pengendalian Operasional. Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai

berikut :

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


KEPALA SATUAN

JANI ROLOS, S.Sos, ME

Pembina Tkt.I/IV.b

NIP. 196606291987031008

SEKRETARIS

Drs. BERTI WARIKI

Pembina Tkt. I/IV.b

NIP. 195907271984031013

Pem

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

MARCEL Th. B. MOKALU, S.Sos

Penata Muda Tkt. I/IIIb

NIP. 197703022011021001

KEPALA BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN

UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENNY TAMBARITJI, S.Pd

Pembina/IV.a

NIP. 195905061986031018

KEPALA BIDANG PENEGAK PERATURAN DAN

PRODUK HUKUM DAERAH

BERT J. RONDONUWU, SP

Pembina/IV.a

NIP. 196112021983031011

KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

NOVRY LANGI, SE

Penata Tkt. I/III.d

NIP. 196211191989091001

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

JEVIE J. TOLU, S.Pd

Penata/III.c

NIP. 197701092010012005

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

UMUM

HARLEY D. KUMENDONG, S.IP

Penata Tkt. I/III.d

NIP. 196707161990101002

KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT

HENRY ERWIN KOROMPIS, SE

Penata Tkt. I/III.d

NIP. 197410082000122002

KEPALA SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT

CHRESTIAN A. OROH, SE

Penata/III.c

NIP. 197712252011021001

KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN

PENYULUHAN

BRURY LALOAN, SH

Penata/III.c

NIP. 198202072010011007

KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

ROBY TEDY TANGIAN, S.IP

Penata/III.c

NIP. 197403192010011002

KEPALA SEKSI ADVOKASI DAN PELAPORAN

DENNY D. LUMOPA, S.IP

Penata Tkt. I/III.d

NIP. 197812222006041008

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN, PENYULUHAN DAN

PELATIHAN

STENLY LENSUN, S.AB

Penata/III.c

NIP. 198109042009021002

KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA

Dra. IRENE E. TANGIAN

Penata Tkt. I/IIId

NIP. 196204061992032009

KEPALA SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL

ROY R. SIGARLAKI, SE

Penata Muda Tkt. I/III.b

NIP. 197610122011021001

2.2 Sumber Daya

Pembagian Tugas dan Kewenangan masing – masing unsur

Pejabat Esselonnering pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Tenggara, keadaan Pegawai

Negeri Sipil berdasarkan Jabatan dan keadaan Pegawai Negeri Sipil

berdasarkan Pendidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Minahasa Tenggara.

Susunan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa

Tenggara sampai saat ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

Data Pegawai berdasarkan klasifikasi pendidikan :

NO. KLASIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH

1. 2. 3. 4. 5.

S-2 S-1 SARJANA MUDA / D III SLTA SLTP

1 14 - 3 1

JUMLAH

19

Tabel 2.2.2

Data pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan :

NO KLASIFIKASI JABATAN JUMLAH

1.

2.

3.

Jabatan Struktural

Jabatan Fungsional Khusus

Jabatan Fungsional Umum

15

-

4

JUMLAH 19

Tabel 2.2.3

Data pegawai berdasarkan klasifikasi golongan :

NO KLASIFIKASI GOLONGAN JUMLAH

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Golongan IV / c

IV / b

IV / a

III / d

III / c

III / b

III / a

II / d

II / c

-

2

2

1

4

5

-

-

-

10.

11.

12.

II / b

II / a

I / c

-

4

1

JUMLAH 19

Jumlah personil Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa

Tenggara saat ini

sebanyak 152 (Seratus lima puluh dua) orang, sebagaimana tabel berikut :

No Nama / NIP. Jabatan Pendidikan /

Jurusan 1. ALBERTIN PAONGANAN ANGGOTA

2. ALDRY A RUNTURAMBI ANGGOTA

3. ALFRITS LELET ANGGOTA

4. ALFIN PONOWU ANGGOTA

5. ALFONSUS AKAY ANGGOTA

6. ANDI TENDEAN ANGGOTA

7. BEIREN F ANTOU ANGGOTA

8. BERNI TAMANDATU PROVOST

9. BILLY MAMENTU ANGGOTA

10. BOBBY LEMPOY ANGGOTA

11. BOY DALITA ANGGOTA

12. CHERLI MAMENGKO ANGGOTA

13. CHRIESTY D KAWENAS ANGGOTA

14. CHRISTIAN SUMUAL ANGGOTA

15. CHYNTIA P MARENTEK ANGGOTA

16. DAVID MOKODOMPIT ANGGOTA

17. DAVID RUNTURAMBI ANGGOTA

18. DESMLY J MANOPO PROVOST

19. DENI WARUIS ANGGOTA

20. DENNY MOMONGAN ANGGOTA

21. DESLY F UMBOH PROVOST

22. DIDI WAAS ANGGOTA

23. DINA N KASEKE ANGGOTA

24. DJONLI LONTAAN ANGGOTA

25. DOLFIE N RATELA ANGGOTA

26. DONALD J BOLUNG ANGGOTA

27. EDI R TOMPUNU ANGGOTA

28. EFFENDY G TUMBOL PROVOST

29. FALENTINO I KANDOW ANGGOTA

30. FEBE J WATANIA ANGGOTA

31. FENLY MOKOSOLANG ANGGOTA

32. FERRY C MALINGGAS ANGGOTA

33. FIKE E KOYONG ANGGOTA

34. FRANGKY MUNAISECHE ANGGOTA

35. FRITS ALEXSANDER RONDONUWU

ANGGOTA

36. GEORGE FORD KOGAAM ANGGOTA

37. GODLIEF MAMAHIT ANGGOTA

38. HASIM KOROMPOT ANGGOTA

39. HENCE MOKOSANDIB ANGGOTA

40. HENGKI KOMALIG ANGGOTA

41. IRFAN MOKODOMPIT ANGGOTA

42. ISMAIL MASLOMAN ANGGOTA

43. IWAN KOWURENG ANGGOTA

44. JAMES LOLORA ANGGOTA

45. JAMES MAYKEL KORUA ANGGOTA

46. JEFRIEN ANTOU ANGGOTA

47. JEFRI RINDORINDO ANGGOTA

48. JEFRY SUDRAJA ANGGOTA

49. JEMMY OLAR ANGGOTA

50. JENDRY LENGKONG ANGGOTA

51. JOFRY RUNTURAMBI ANGGOTA

52. JONAS ROLOS ANGGOTA

53. JONLY KAUMPUNGAN ANGGOTA

54. JONLY SUMANGANDO ANGGOTA

55. JOSUA TUMEWAN ANGGOTA

56. JOUTJE GOSAL ANGGOTA

57. JULIANA PANGERAPAN ANGGOTA

58. JUNAIDY WALALANGI ANGGOTA

59. KINDA SANDAG ANGGOTA

60. LEDIA RATULANGI ANGGOTA

61. LEMMI KANDOU ANGGOTA

62. MAIKEL RACO ANGGOTA

63. MAKSI SALU ANGGOTA

64. MARCHEL KERAP ANGGOTA

65. MARIO MARCHELLINO LOGOR ANGGOTA

66. MARIO MERUNTU ANGGOTA

67. MARKO SAMBOUW ANGGOTA

68. MARTHIN KINDANGEN ANGGOTA

69. MAXI PONOMBAN ANGGOTA

70. MELKY KEMBAU ANGGOTA

71. MELK STERI MONDOLANG ANGGOTA

72. MELKY KOTANGON ANGGOTA

73. MARLIN LENGKONG ANGGOTA

74. MICHAEL MOKOSANDIB ANGGOTA

75. MODY MOKOSOLANG ANGGOTA

76. MUSA W.MACHAENAS ANGGOTA

77. NARTO ASSA ANGGOTA

78. NATHALIA LENGKOAN ANGGOTA

79. NEFKE LOMBOAN ANGGOTA

80. NICO INDO WAWOINTANA ANGGOTA

81. NOVAL SALMON ANGGOTA

82. NOFRI K RATULANGI ANGGOTA

83. NORANDIAN PONDAAG ANGGOTA

84. NOVIANA M RAMBING ANGGOTA

85. NOVITA PANGANDAHENG ANGGOTA

86. NOVITA SAJOW ANGGOTA

87. OBRIEN MARINGKA ANGGOTA

88. OCTAFIANI MOKOSOLANG ANGGOTA

89. OKTAVIANUS KAPOJOS ANGGOTA

90. OKTAVIANUS MUNAISECHE ANGGOTA

91. OKTAVIANY M.WALELENG ANGGOTA

92. REAGEN WATUSEKE ANGGOTA

93. OLDI ROGAHANG ANGGOTA

94. POLCE MARTHEN TUMIGOLUNG ANGGOTA

95. RAFFLES S.MOKAT ANGGOTA

96. RAINOLD PONTOH ANGGOTA

97. REZA JACKY LENDOMBELA,Ama.Tm

ANGGOTA

98. RAMLY ARIKALANG ANGGOTA

99. REKSI DARIWU ANGGOTA

100. RELANDIO R.UNTU ANGGOTA

101. RICHARD JUNAYDI KONGINGI ANGGOTA

102. RICKY KAWULUSAN ANGGOTA

103. RIFAY RONDONUWU ANGGOTA

104. RINO POLUAN ANGGOTA

105. VIJAY PALILINGAN ANGGOTA

106. RISKY TAMPI ANGGOTA

107. ROBIN L. LENDEON ANGGOTA

108. RONAL SANDAG ANGGOTA

109. RONALD JANSEN LUMINTANG ANGGOTA

110. RONALD SAHENSOLAR ANGGOTA

111. ROYKE PAAT ANGGOTA

112. SALMAS RUNTURAMBI ANGGOTA

113. SANNY RORIE ANGGOTA

114. SERLY KEREH ANGGOTA

115. SHANDI AUDI LANGI ANGGOTA

116. SAFRIJAL MUNAIMBALA ANGGOTA

117. STANLY BOBBY MACHAENAS ANGGOTA

118. STENLY MANOPO ANGGOTA

119. STENLY PONDAAG ANGGOTA

120. STEVEN ABRAM ROTIE ANGGOTA

121. STEVEN RIFANI MOMUAT ANGGOTA

122. STEVEN ROMI GARA ANGGOTA

123. STEVI MAMOSEY ANGGOTA

124. SURYANTO ANGGOTA

125. TENNI KOYONG ANGGOTA

126. TONY TENDEAN ANGGOTA

127. VADLY WAAS ANGGOTA

128. VANNY SUOTH ANGGOTA

129. YENSI ALOW ANGGOTA

130. YERNI AGU ANGGOTA

131. YOPIE SUADJI ANGGOTA

132. YOPIE B.R.MONOLIMAY ANGGOTA

133. YORRY JEMMY SUMUAL ANGGOTA

134. YOUKE LUMINTANG ANGGOTA

135. YUNITA NAJOAN ANGGOTA

136. EFRAIM MANDAGI ANGGOTA

137. DRAYEN SEPANG ANGGOTA

138. WELDY SUMARAU ANGGOTA

139. JELFIE J. GINSU ANGGOTA

140. FRYSKI TAMPINONGKOL ANGGOTA

141. RENDY R. MUNAISECHE ANGGOTA

142. RULLY ANGGORONGGANG ANGGOTA

143. VERRO LANGOY ANGGOTA

144. JEFRY TONGKOTOW ANGGOTA

145. REAGEN LOMBON ANGGOTA

146. RALFI MOKOSANDI ANGGOTA

147. SESKA PAPUTUNGAN ANGGOTA

148. JELLY KOTANGON ANGGOTA

149. DONALD ANTOU ANGGOTA

150. SISKA PANDEY ANGGOTA

151. INTAN SUPIT ANGGOTA

152. MARCHEL ARING ANGGOTA

2.3. Kinerja Pelayanan

Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa

Tenggara adalah suatu pelayanan membantu Kepala Daerah yang sangat

Komprehensif dan kompleks, karena Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu perangkat daerah

dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban

umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Bentuk – bentuk Jenis pelayanan tersebut adalah :

1. Administrasi Perkantoran.

2. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta

perlindungan masyarakat.

3. Menegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan

Peraturan Bupati serta mengamankan kebijakan Pemerintah

Kabupaten Minahasa Tenggara.

4. Pengamanan dan penertiban penggunaan Asset milik Pemerintah


5. Membantu dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat

sehingga tidak mengganggu ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat.

6. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan perkantoran dan rumah

dinas Bupati/Wakil Bupati dan Pejabat Daerah Kabupaten Minahasa

Tenggara.

7. Pengawalan dan Pengamanan Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Daerah

dan Tamu Pejabat Daerah yang melakukan kegiatan di wilayah


8. Membantu keamanan dan ketertiban dilokasi kunjungan tamu – tamu

dan pejabat penting di Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

9. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Operasional.

10. Penertiban disiplin penggunaan pakaian kerja / dinas, pelaksanaan

apel pagi / siang dan pengawasan tertib absensi di lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

11. Memproses hasil penyelidikan terhadap adanya atau patut diduga

adanya pelanggaran atas Peraturan Daerah, Keputusan Kepala

Daerah dan Peraturan Bupati.

12. Menyerahkan hasil penyelidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri

Sipil (PPNS) atas ditemukannya atau dugaan adanya Pelanggaran

Perda, Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Bupati.

13. Mengkoordinasikan dan kerjasama dengan Instansi terkait lainnya

14. Penyidik PPNS dapat langsung mengadakan pemeriksaan terhadap

pelanggaran Perda dan lainnya yang dilakukan masyarakat, aparatur

dan badan hukum di daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

15. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan

Kesamaptaan bagi personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Minahasa Tenggara.

16. Melaksanakan Pelayanan terhadap masyarakat yang mendapat

musibah kebakaran

Dalam kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan

penyelenggaraan ketertiban umum di daerah harus diupayakan secara

persuasif, dimana semua personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Minahasa Tenggara dituntut kemampuannya untuk dapat menguasai

dasar hukum dan pokok permasalahan yang dihadapi serta sedapat

mungkin mengaplikasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat

umum, aparatur dan badan hukum yang berkepentingan.

2.4. Tantangan dan Permasalahan dalam Pengembangan Pelayanan

Kabupaten Minahasa Tenggara dari waktu ke waktu terus

mengalami perubahan, begitu pula tantangan dan permasalahan yang

dihadapi. Pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara masih banyak

menyisakan aneka persoalan diberbagai bidang kehidupan. Semua

masalah itu hanya dapat dicarikan solusinya dengan tepat apabila mampu

mengenalinya dengan teliti dan jeli.

Tantangan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja antara

lain adalah sebagai berikut :

1. Gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) adalah

merupakan ancaman yang sangat rawan bagi Pemerintah Daerah dan

masyarakat, karena apabila suatu daerah dianggap tidak aman, tidak

tertib, dan tidak tentram maka iklim investasi akan sulit masuk dan

berkembang, situasi dan kondisi perekonomian, sosial budaya dan

politik, serta keamanan akan terancam dan dapat dikatakan tidak

kondusif. Oleh karena itu gangguan trantibum harus diminimalisir

bahkan dapat terjaga dan terkendali dengan baik.

2. Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati merupakan

ancaman bagi Pemerintah Daerah, karena apabila Peraturan Daerah

dan Peraturan Bupati tidak dipatuhi dan tidak dilaksanakan, maka

kewibawaan Pemerintah akan menurun dan tingkat kepercayaan

masyarakat menjadi rendah. Oleh karena itu Peraturan Daerah

maupun Peraturan Bupati harus ditegakan dan dilaksanakan dengan

baik. Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang tidak

sesuai dengan tuntutan keadaan segera dilakukan evaluasi dan

disesuaikan.

3. Kemampuan Aparatur atau kapasitas SDM merupakan ancaman yang

rawan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, karena apabila

Aparatur / kapasitas SDM pada Satuan Polisi Pamong Praja

khususnya tidak memiliki kemampuan dalam mengemban tugas

pokok dan fungsinya, maka tidak akan mungkin dapat mengemban

tugas dengan baik, bahkan yang terjadi kemungkinan acuh tak acuh

dan apriori, banyak tuntutan namun hasil kinerjanya kurang.

4. Ketaatan dan keperdulian masyarakat perlu mendapatkan perhatian,

sebab sasaran utama bagi penyelenggaraan pemerintahan adalah

terciptanya masyarakat yang rukun dan perduli dengan

lingkungannya, sehingga akan terciptanya kondisi yang aman, tertib

dan terkendali. Apabila masyarakat tidak taat pada aturan dan tidak

perduli dengan aturan dan lingkungannya maka apa yang terjadi akan

menyulitkan bagi Pemerintah Daerah.

5. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait sangat diperlukan

demi keberhasilan mencapai tujuan, karena tidaklah mungkin untuk

mencapai tujuan tanpa dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan

pihak lain. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang tidak baik

dan atau tidak dapat dilakukan akan merupakan ancaman kegagalan

untuk mencapai tujuan.

6. Arus globalisasi dan Otonomi Daerah merupakan suatu ancaman,

karena dengan era globalisasi ini begitu mudahnya mengakses

informasi dan begitu mudahnya dilihat dan diterimanya budaya -

budaya luar yang ditiru dan dicontoh oleh masyarakat, yang

memungkinkan akan menimbulkan gangguan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat, dan bagi Otonomi Daerah faktor negatif

yang kemungkinan akan muncul adalah kebebasan masuknya barang

atau produk – produk luar yang tidak terkontrol langsung masuk ke

Kabupaten yang berdampak pada perkembangan Otonomi Daerah,

terjadi persaingan tidak sehat, dan bahkan mungkin terjadi

menurunnya produk – produk unggulan Pemerintah Daerah yang

memiliki potensi meningkatkan pendapatan asli daerah.

7. Siap siaga dalam waktu satu kali dua puluh empat jam menjaga

kemungkinan terjadinya peristiwa kebakaran.

Peluang yang bisa diambil dalam pengembangan pelayanan adalah :

1. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Tenggara. Jumlah

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara sangat

banyak, dan berdasarkan pemantauan di lapangan banyak Peraturan

Daerah dan Peraturan Bupati yang belum dapat dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan, sehingga perlu segera dilakukan penegakannya.

2. Adanya Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur tentang

keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja

keberadaannya sangat kuat dan strategis, karena keberadaannya

telah ditetapkan di dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 148, di samping itu

mengenai Tugas Pokok, Fungsi, Hak dan Kewajiban serta

Kewenangan telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan

Pelaksana juga telah diatur di dalam Permendagri, termasuk masalah

Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan juga telah diatur di dalam

Permendagri. Hal ini merupakan satu peluang untuk berperannya

Satuan Polisi Pamong Praja secara maksimal dalam mengemban

tugas.

3. Adanya dukungan dari DPRD dan Instansi terkait. Eksistensi Satuan

Polisi Pamong Praja diperlukan dukungan DPRD, karena tanpa

dukungan dari DPRD akan sulit operasionalnya, terutama dukungan

legeslasi dan alokasi anggaran operasional.

4. Adanya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi

Pamong Praja. Dukungan masyarakat merupakan peluang besar bagi

pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja, karena tanpa

dukungan yang positif dari masyarakat, maka keberhasilannya

pelaksanaan tugas kurang optimal dan membawa dampak yang

kurang baik.

5. Adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang perlu dikawal

dan ditegakan pelaksanaannya. Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati merupakan obyek yang harus dikawal penegakannya oleh

Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang di

harapkan.

6. Adanya dukungan program kegiatan dari instansi terkait. Untuk dapat

terlaksananya Operasional Satuan Polisi Pamong Praja perlu

dukungan dari instansi terkait, karena dengan adanya dukungan

tersebut program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja akan

dapat dilaksanakan dengan baik

BAB III

ISU–ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI



Berangkat dari Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Minahasa Tenggara didalam mengimplementasikan program dan kegiatan

bukanlah sesuatu hal yang dianggap mudah, oleh karena itu perlunya

membangun Komitmen dan Strategi yang didasarkan atas Visi, Misi, Tujuan dan

Sasaran, Strategi dan Kebijakan Organisasi yang harus dicapai.

Adapun komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa

Tenggara dalam mengemban Tugas dan Fungsinya adalah terciptanya kondisi

masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara yang tertib, aman dan tentram, taat

dan patuh terhadap Peraturan perundang – undangan yang demokratis guna

terciptanya kesejahteraan masyarakat.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat guna

terciptanya kemanan, ketertiban, ketaatan dan kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan yang berlaku, Aparatur Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Minahasa Tenggara masih terdapat beberapa

permasalahan, diantaranya :

1. Pengetahuan dan keterampilan Personil yang masih kurang.

Pengetahuan dan keterampilan Personil dirasakan sangat kurang

apabila dibanding dari segi tuntutan, tugas dan fungsi yang di emban

oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Penempatan Personil belum sesuai kebutuhan. Penempatan

Personil Satuan Polisi Pamong Praja saat ini belum sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, baik latar belakang pendidikan, tinggi

badan, dan kesehatan, serta basic kemampuan seseorang. Satuan

Polisi Pamong Praja mengemban tugas yang spesifik dan memiliki

karakter yang jauh berbeda dengan PNS pada umumnya, oleh

karena itu ke depan diperlukan pengadaan formasi khusus, dan

system penempatan dan pembinaan karier secara khusus pula. .

3. Motivasi kerja dan penguasaan bidang tugas masih rendah.

Berdasarkan pengamatan para Personil yang di tempatkan pada

Satuan Polisi Pamong Praja motivasinya sangat rendah dimana

kebanyakan diakibatkan oleh penguasaan bidang tugas yang masih

lemah. Hal itu dijumpai adanya yang cuek dan tidak mau belajar

akibatnya inisiatif dan responsifnya kurang.

4. Diklat keterampilan Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang

mendapatkan perhatian. Dibandingkan tuntutan tugas Satuan Polisi

Pamong Praja sangat besar dan mengandung resiko yang cukup

besar, oleh karenanya Personil Satuan Polisi Pamong Praja harus

dibekali dengan berbagai keterampilan dan keahlian melalui

pendidikan dan pelatihan, kursus – kursus, bimbingan teknis dan lain

sebagainya. Hal ini dirasa masih kurang mendapatkan perhatian.

5. Sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kerja masih terbatas.

Sarana prasarana dan fasilitas kerja sebagai penunjang kerja masih

seadanya sehingga hasil kinerjanya masih belum optimal

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN

WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018

telah menetapkan Visi “MITRA YANG BERDAULAT, BERDIKARI DAN

BERKEPRIBADIAN” yang mengandung makna sejahtera, berkecukupan

secara material, dan agamis secara spiritual atau suatu tatanan kehidupan

yang rakyatnya mendapat kebahagiaan jasmani dan rohani.

BERDAULAT mengandung makna Terwujudnya masyarakat

Minahasa Tenggara yang bebas dari segala macam gangguan agar dapat

menjalani kehidupan yang aman, sentosa dan makmur.

BERDIKARI mengandung makna Terwujudnya masyarakat

Minahasa Tenggara yang sejahtera, sehat dan cerdas dengan

kemampuan untuk menjadi unggul di segala bidang.

BERKEPRIBADIAN mengandung makna Terwujudnya masyarakat

Minahasa Tenggara yang berbudaya dan agamis serta

berkepribadian/jatidiri yang dinamis, kreatif, inovatif, disiplin, berdaya

tahan dan mampu ikut mewarnai proses globalisasi.

Untuk mencapai Visi, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara

telah menetapkan Misi sebagai berikut :

a. Meningkatkan kepemerintahan yang menjunjung supremasi hukum,

demokratis, professional dan melayani (Sukses Pemerintahan);

b. Meningkatkan Pelayanan pendidikan, kesehatan yang semakin

berkualitas dan Pemberdayaan Masyarakat (Sukses Pendidikan,

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat);

c. Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari,

pertanian, perkebunan (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi

dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif (Sukses

Perekonomian);

d. Mewujudkan infrastruktur publik yang berkwalitas, meningkatkan

aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih,

serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan

pesisir (Sukses Pembangunan);

e. Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari

berbagai resiko bencana (Sukses Lingkungan Hidup).

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara pada RPJMD periode

2013-2018, menetapkan kebijakan umum pembangunan daerah sebagai

berikut :

Melaksanakan Program Unggulan yang merupakan program prioritas

dalam pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dalam rangka

penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada.

1. Melaksanakan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan

urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan.

2. Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan

minimal dan operasional.

3. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang

dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang.

4. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan

ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya

pengentasan kemiskinan.

5. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat, seperti

halnya dukungan pencapian target pembangunan nasional,

pemenuhan ketentuan perundang-undangan, dan pendampingan

program-program pemerintah pusat.

6. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Desa/Kelurahan,

Kecamatan, hingga Kabupaten.

Sedangkan Program Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan

tahun 2013-2018 terbagi dalam beberapa bidang urusan wajib dan urusan

pilihan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Minahasa Tenggara turut serta mendukung

dengan program-program sesuai dengan Tupoksi.

- Program Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan

Bupati serta Produk Hukum lainnya yang sudah ditetapkan

Pemerintah Daerah.

- Program Penyuluhan atau Sosialisasi kepada masyarakat untuk

dapat diajak kerjasama dalam mendukung Misi Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah.

- Program Pengawasan terhadap Aparatur Pemerintah Daerah dalam

melaksanakan aturan kerja sesuai dengan Keputusan Kepala

Daerah.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN



4.1 VISI DAN MISI SKPD

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Tenggara

adalah ‘’GARDA TERDEPAN MENUJU TERWUJUDNYA KABUPATEN

MINAHASA TENGGARA YANG AMAN, NYAMAN, TENTRAM DAN

TERTIB DALAM MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA’’

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Minahasa Tenggara mempunyai Misi sebagai berikut :

Misi Pertama

“Menegakkan Peraturan Daerah (PERDA), Keputusan Bupati dan

Produk Hukum lainnya”.

Tujuan : Mewujudkan masyarakat, aparatur dan badan hukum di

Kabupaten Minahasa Tenggara yang patuh dan taat

pada peraturan perundang–undangan yang berlaku,

tidak melanggar Perda dan produk hukum lainnya serta

mampu menjunjung tinggi supremasi hukum.

Sasaran : Penertiban terhadap setiap pelanggaran Peraturan

Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta peraturan

perundang-undangan lainnya.

Misi Kedua

“Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum dan

ketentraman serta perlindungan, baik untuk Aparatur Pemerintah

maupun masyarakat”.

Tujuan : Menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, nyaman,

tentram menjadikan masyarakat yang berakhlak mulia.

Sasaran : - Penjagaan dan Pengamanan dilingkungan

perkantoran, rumah dinas pejabat daerah, lokasi

kegiatan acara pemerintah daerah.

- Sosialisasi atau Penyuluhan pencegahan dan

penertiban aksi premanisme.

- Mengamankan aksi anarkis atau demontrasi

massa.

- Membantu evakuasi dan bantuan logistik apabila

terjadi bencana alam.

Misi Ketiga

“Meningkatkan SDM Aparatur dalam peningkatan pengembangan

Kapasitas dan Kualitas kinerja”.

Tujuan : Meningkatkan kapasitas Aparatur, sehingga cakap dan

mampu memberikan pelayanan prima sesuai bidang

dan tugasnya.

Sasaran : - Peningkatan pengetahuan Aparatur melalui

pelatihan formal maupun non formal.

- Peningkatan Disiplin Aparatur

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahun mendatang. Tujuan strategis

ditetapkan dangan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta

didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat

mengarahakan perumusan strategis, kebijakan, program, dan kegiatan

dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan

ditetapkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa

Tenggara akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun

waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan

sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang

mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan di

capai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran

merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah

satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga

merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus

dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Satuan

Polisi Pamong Kabuapten Minahasa Tenggara yang telah dirumuskan

dalam RPJMD adalah Meningkatnya pelayanan administrasi Satuan Polisi

Pamong Praja

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH


No Tujuan Sasaran Indikator

Target Capaian Setiap Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

1. Mewujudkan masyarakat, aparatur dan badan hukum di Kabupaten Minahasa Tenggara yang patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar perda dan produk hukum lainnya serta mampu menjunjung supremasi hukum

Penertiban terhadap setiap pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya

Prosentase Penenggakkan Peraturan Daerah (PERDA), Keputusan Bupati dan Produk Hukum lainnya

60 78 88 99 100

2.

Menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, nyaman, tentram menjadikan masyarakat yang berakhlak mulia

Penjagaan dan Pengaman di lingkungan perkantoran, rumah dinas pejabat daerah, lokasi kegiatan acara pemerintah daerah dan Sosialisasi atau penyuluhan tentang produk hukum yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah daerah, Mengamankan aksi anarkis atau demonstrasi massa, serta membantu evakuasi dan bantuan logistic apabila terjadi bencana alam

Prosentase Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan, baik untuk Aparatur Pemerintah maupun masyarakat

60 78 88 99 100

3. Meningkatkan kapasitas Aparatur sehingga cakap dan mampu memberikan pelayanan prima sesuai bidang dan tugasnya

Meningkatnya pengetahuan aparatur melalui pelatihan formal maupun non formal dan meningkatnya Disiplin Aparatur

Prosentase Peningkatan SDM Aparatur dalam peningkatan pengembangan kapasitas dan kualitas kinerja

65 77 88 95 100

4.3 STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Selanjutnya misi-misi tersebut dijabarkan dalam tujuan, sasaran,

strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang ditetapkan untuk

dapat mewujudkan citacita yang ingin dicapai dari pernyataan visi.

Misi 1 : Menegakkan Peraturan Daerah (PERDA), Keputusan

Bupatidan Produk Hukum lainnya.

Strategi dan Kebijakan

Meningkatkan pengkajian dan menetapkan skala prioritas target operasi

penertiban terhadap aktivitas-aktivitas masyarakat yang melanggar

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah maupun produk hukum

lainnya.

Program dan Kegiatan :

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

Kegiatan Pelaksanaan Operasional dan Pengawasan terhadap

Pelanggaran Peraturan Daerah.

Misi 2 : Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum

danketentraman serta perlindungan, baik untuk Aparatur

Pemerintah maupun masyarakat.

Strategi dan Kebijakan :

Terciptanya keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Minahasa

Tenggara yang kondusif.


Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Kegiatan Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban aksi Premanisme

Misi 3 : Meningkatkan SDM Aparatur dalam peningkatan

pengembangan Kapasitas dan Kualitas kinerja.

Strategi dan Kebijakan :

- Mengikut sertakan Aparatur dalam Diklat formal dan non formal sesuai

kebutuhan.

- Mendisiplinkan Pegawai sesuai dengan kompetensinya.


Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA KELOMPOK

DAN SASARAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa tenggara

dalam kurun waktu 2013 –2018 memiliki rencana program yang

menjadi prioritas sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

(pekat)

2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

3. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

4. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak

Kriminal

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

10. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran

Dari program tersebut diatas maka kegiatan yang

direncanakan untuk dilaksanakan akan indikator kinerja yang ingin

dicapai adalah :

1. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

(pekat)

Indikator : Kualitas Kesadaran masyarakat tentang

Trantibmas

Kegiatan : Penyuluhan dan sosialisasi pentingnya

Trantibmas

2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Indikator : Pengetahuan masyarakat tentang peraturan

perundang-undangan

Kegiatan : Sosialisasi PERDA, Keputusan Bupati, serta

produk hukum lainnya

3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Indikator : Terciptanya keamanan dan kenyamanan di

lingkungan Kabupaten yang kondusif

Kegiatan : Pengendalian Keamanan Lingkungan

4. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminal

Indikator : Tewujudnya penegakan Peraturan Daerah dan

Keputusan Kepala Daerah dalam rangka

pemeliharaan dan penyelenggaraan

Kantrantibmas serta upaya pencegahan tindak

kriminal di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Kegiatan : . Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat

Polisi Pomong Praja dengan TNI/ POLRI dan

Kejaksaan

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator : Terwujudnya hasil analisis kebutuhan Personil,

dan hasil analisis beban kerja, serta hasil analisis

pengembangan kapasitas Personil Polisi

Pamong Praja.

Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Indikator : Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana

dalam rangka pelayanan public

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas

Operasional

7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator : Terwujudnya peningkatan disiplin Aparatur

Satuan Polisi Pamong Praja

Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas dan

Perlengkapannya

8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator : Meningkatkan pelayanan publik yang tertib dan

transparan.

9. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran

5.2 KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

1. Kelompok Sasaran.

Sesuai dengan program dan kegiatan, serta indicator kinerja

yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Minahasa Tenggara tersebut diatas, maka secara umum yang

menjadi kelompok sasaran adalah:

a. Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan

Kecamatan.

b. Masyarakat umum.

c. Badan hukum (Instansi Pemerintah, Lembaga Non

Department, LSM, Organisasi Kemasyarakatan, dan

Instansi/ Lembaga Swasta).

d. Barang / benda Aset milik Pemerintah Kabupaten Minahasa

Tenggara.

e. Pejabat Negara, Pimpinan Daerah, Tamu – tamu penting.

2. Pendanaan Indikatif

Semua atau sebagian program dan kegiatan akan dapat

terlaksana dengan baik apabila ditunjang dengan ketersediaan

dana / anggaran yang memadai / sesuai kebutuhan dan

peruntukannya. Secara umum dan normativ bahwa sebagai

konsekuensi pelaksanaan program dan kegiatan sudah barang

tentu harus diikuti oleh kesiapan adanya SDM sebagai unsur

pelaksana, sarana dan prasarana penunjang kegiatan dan dana /

anggaran yang disiapkan atau pendanaan.

Mengingat program dan rencana kegiatan ini masih merupakan

rencana untuk 5 (lima) tahun kedepan (2014 – 2018) ,maka

pendanaannya pun masih merupakan pendanaan indikatif atau

predikasi keperluan dana yang akan dialokasikan untuk

pembiyaian terlaksananya program dan kegiatan.

Adapun pendanaan indikatif yang direncanakan adalah :

1. Alokasi dana APBD Kabupaten Minahasa Tenggara minimal

setiap tahun mendapatkan kenaikan / peningkatan 10 % ,s.d 20

%, sehingga` program dan kegiatan dalam mengemban tugas

dapat berhasil sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak

dicapai.

2. Dana sharing dengan pihak instansi terkait, untuk pelaksanaan

peningkatan pengembangan personil melalui Diklat Dasar dan

Bimbingan Teknis Keterampilan Personil.

3. Dana bantuan pihak ketiga dan atau masyarakat yang tidak

mengikat untuk mengawal pelaksanaan Peraturan Daerah /

Peraturan Bupati dan berbagai kebijakan Pemerintah daerah,

serta untuk menciptakan kondisi yang tertib, aman dan damai,

sehingga kondisi ekonomi, politik, komunikasi, sosial dan

budaya dan ketentraman masyarakat di daerah lebih kondusif

Tabel 5.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Tujuan Sasaran Indikato

r

Sasaran Kode

Program

dan

Kegiata

n

Indikator

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencan

aan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit

Kerja

SKPD

Penan

g-

gung-

jawab

Loka

si

Kinerja

Program Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Kondisi Kinerja pada

akhir periode Renstra

SKPD

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

-1 -2 -3

-4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

Tertib

administr

asi

Perkantor

an

Meningkatn

ya tertib

administras

i

perkantora

n

Indeks

kepuasan

masyarakat

Program

Pelayanan

administras

i

perkantora

n

Meningkatnya Pelayanan Publik yang tertib dan transaparan

134,200,000 165,124,000

190,820,000 401,000,000

399,825,900

cakupan

tersedianya

kebutuhan

administrasi umum

1 10 1 1

Penyediaan kebutuhan administrasi umum

Tersedianya kebutuhan administrasi umum

Honorarium Non PNS 1 org,

ATK, Alat Listrik, Meterai, Listrik, Surat Kabar, Pajak Kendaraan Bermotor,

Makan Minum rapat

100,000,000

Honorarium Non PNS 1 org, ATK,

Alat Listrik, Meterai, Listrik,

Surat Kabar, Pajak Kendaraan Bermotor, Makan

Minum rapat

120,000,000


Alat Listrik, Meterai, Listrik,

Surat Kabar, Pajak Kendaraan

Bermotor, Makan Minum rapat

125,000,000



Makan Minum rapat

150,000,000



Makan Minum rapat

200,000,000


Alat Listrik, Meterai,

Listrik, Surat Kabar, Pajak Kendaraan Bermotor,

Makan Minum rapat

SATPOLP

P

RATAHA

N

Cakupan

kebutuhan

administrasi

keuangan

Penyediaan

kebutuhan

administras

i keuangan

Tersedianya kebutuhan administrasi Keuangan

Honorarium PNS (Pengelola

Keuangan), ATK, Cetak dan Penggandaan.meterai X 12

bln

10,000,000


Keuangan), ATK, Cetak dan

Penggandaan.meterai X 12 bln

11,900,000


Keuangan), ATK, Cetak dan

Penggandaan.meterai X 12 bln

20,000,000


Keuangan), ATK, Cetak dan Penggandaan

X 12 bln

24,000,000


Keuangan), ATK, Cetak dan Penggandaan

X 12 bln

30,000,000

Honorarium PNS

(Pengelola Keuangan), ATK, Cetak

dan Penggandaan X 12 bln

cakupan

kebutuhan

administrasi

barang dan

jasa

Penyediaan

kebutuhan

administras

i barang

dan jasa

Tersedianya kebutuhan administrasi Barang dan jasa

Honorarium PNS (Pengurus Barang/Jasa), ATK x 12 bln

4,200,000


Barang/Jasa), ATK,penggandaa

n x 12 bln

5,000,000


Barang/Jasa), ATK,penggandaan

x 12 bln

15,000,000

Honorarium PNS (Pengelola Barang/Jasa), ATK,penggandaan x 12 bln

27,000,000

Honorarium PNS (Pengelola Barang/Jasa), ATK,penggandaan x 12 bln

28,000,000

Honorarium PNS

(Pengelola Barang/Jasa, ATK,penggan

daan x 12 bln

cakupan

pelaksanaa

n rapat

koordinasi

dan

konsultasi

Penunjang

pelaksanaa

n rapat

koordinasi

dan

konsultasi

Tersedianya Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8 kali, Dalam Prov 10 kali, Luar Prov

6 kali

20,,520,000

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 kali, Dalam Prov 12 kali, Luar Prov

6 kali

28,224,000

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12

kali, Dalam Prov 12 kali, Luar Prov 6

kali

30,820,000

Perjalanan Dinas Dalam

Daerah, Dalam Prov, Luar Prov

200,000,000



205,000,000



SATPOLP

P

RATAHA

N

Tertib

administr

asi

Meningkatn

ya sarana

prasarana

aparatur

Prosentase

tertib

administras

i

barang/ass

et daerah

Program

peningkata

n sarana

dan

prasarana

aparatur

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional

388,500,000 388,500,000 216,782,500 428,500,000

463,000,000

cakupan

pengadaan

kendaraan

dinas

Kegiatan

pengadaan

kendaraan

dinas/oper

asional

Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas

1 Unit kendaraan roda 4,1

kendaraan 2 roda

290,000,000

1 Unit kendaraan roda 4,1

kendaraan 2 roda

290,000,000

1 Unit kendaraan roda 4,1 kendaraan

2 roda

290,000,000

1 Unit kendaraan

roda 4,3 unit kendaraan 2

roda

405,000,000

6 Unit kendaraan

roda 2

210,000,000

SATPOLP

P

RATAHA

N

cakupan

perlengkap

an kantor

Pengadaan

perlengkap

an gedung

kantor

terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1 unit Televis,

1 unit AC 18,000,000

1 unit Televis, 1 unit AC

18,000,000 1 unit Televis, 1

unit AC 18,000,000

1 unit Televis, 1 unit AC

18,000,000 1 unit Televis,

1 unit AC 18,000,000

Lemari Kayu 4 unit, Filling

Kabinet 2 unit, Laptop

3 unit, Printer 4 unit

SATPOLP

P

RATAHA

N

cakupan

pengadaan

peralatan

gedung

kantor

Pengadaan

peralatan

gedung

kantor

terlakananya Pengadaan peralatan gedung kantor


Kabinet 1 unit, Laptop 2 unit, Printer 2 unit

50,500,000


Kabinet 1 unit, Laptop 2 unit, Printer 4 unit

50,500,000

Lemari Kayu 2 unit, Filling Kabinet 1

unit, Laptop 2 unit, Printer 2 unit

50,500,000


Kabinet 1 unit, PC, Laptop 2 unit, Printer 2 unit, Handy

talky

95,000,000


Kabinet 1 unit, PC, Laptop 2 unit, Printer 2 unit, Handy

talky

115,000,000


Kabinet 2 unit, Laptop

3 unit, Printer 4 unit

cakupan

pemelihara

an

kendaraan

dinas/oper

sional

Pemelihara

an

rutin/berka

la

kendaraan

dinas/oper

asional

tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Service kendaraan,suku cadang,BBM

30,000,000

Service kendaraan,suku

cadang,BBM

30,000,000

Service kendaraan,suku

cadang,BBM

70,000,000


120,000,000


120,000,000 3 Unit motor

Rehabilitasi

sedang/ber

at gedung

kantor

Terbangunnya gedung garasi

Gedung garasi 100.000.000

Tertib

administr

asi

Meningkatn

ya kualitas

aparatur

prosentase

peningkata

n disiplin

aparatur

Program

peningkata

n disiplin

aparatur

Meningkatnya disiplin Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja

8,000,000 8,000,000 8,000,000 156,500,00 22,250,000

cakupan

pakaian

dinas

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Harian Untuk Pegawai Satpolpp

9 pasang

4,500,000 9 pasang

4,500,000 9 pasang

4,500,000 153 pasang 153,000,000 25 pasang 18.750,000

cakupan

pakaian

hari-hari

tertentu

Pengadaan

pakaian

khusus

hari-hari

tertentu

tersedianya Pakaian olahraga

9 pasang

3,500,000 9 pasang

3,500,000 9 pasang

3,500,000 9 pasang

3,500,000 9 pasang

3,500,000

Tertib

administr

asi

Meningkatn

ya tertib

administras

i

Indeks

kepuasan

masyarakat (ikm)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terwujudnya hasil analisis beban kerja, serta hasil analisis pengembangan kapasitas personil Polisi Pamong Praja

50,000,000 50,000,000 50,000,000 65,000,000 60,880,000 70,000,000

Cakupan

pelaksanaa

n

pendidikan

dan

pelatihan

formal

Penunjang

pelaksanaa

n

pendidikan

dan

pelatihan

formal

Tersedianya penunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal

Perjalanan dinas dalam

daerah,pendidikan,pelatihan

formal

50,000,000



formal

50,000,000


daerah,pendidikan,pelatihan formal

50,000,000



formal

65,000,000



formal

60,880,000 70,000,000

Melaksan

akan

pengawas

an dan

penegakk

an PERDA

serta

produk

hukum

lainnya

Meningkatn

ya Perda

untuk

menunjang

kantrantib

mas

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Program

Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal

Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dalam rangka pemeliharaan dan penyelenggaraan kantrantibmas

1,161,600,000 2,990,800,000 2,990,800,000

3,812,600,00

0

4,475,000,0

00

Cakupan

pengawasa

n

pengendali

an dan

evaluasi

kegiatan

polisi

pamong

praja

Pengawasa

n

pengendali

an dan

evaluasi

kegiatan

polisi

pamong

praja

terlaksananya pengawasan dan pengendalian evaluasi kegiatan polisi pamong praja

Honorarium Pegawai

Honorer/ Tidak tetap 121 org x

12 Bulan

1,161,600,000

Honorarium Pegawai


12 Bulan

2,980,800,000

Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap 138 org x 12 Bulan

2,980,800,000

Honorarium Pegawai


12 Bulan

3,801,600,00

0

Honorarium Pegawai


12 Bulan

4,464,000.0

00

Peningkata

n

kerjasama

dengan

aparat

keamanan

dalam

teknik

pencegaha

n kejahatan

Terlaksananya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

ATK,Perjalan Dinas dlm Daerah


5,000,000 ATK,Perjalan Dinas

dlm Daerah 5,000,000


5,500,000


5,500,000

Meningkatn

ya

kerjasama

pengemban

gan

kemampua

n aparat

polisi

pamong

praja

dengan

TNI/POLRI

Terlaksananya pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI



5,000,000 ATK,Perjalan Dinas

dlm Daerah 5,000,000


5,500,000


5,500,000

Meningkatn

ya

kapasitas

aparat

dalam

rangka

pelaksanaa

n

siskamswa

karsa di

daerah

Terlaksananya kapasitas aparat dalam pelaksanaan siskamswakarsa

ATK, pengelola barang/jasa,

cetak,penggandaan,makan dan minum


cetak,penggandaan,makan dan

minum







Penyuluh

an

(PEKAT)

dan

operasi

justisi

kependud

ukan

Terciptanya

keamanan

dan

kenyamana

n

lingkungan

g

Cakupan

pelaksanaa

n

penyuluhan

dan operasi

justisi

Program

Peningkata

n

Pemberant

asan

Penyakit

Masyarakat

(Pekat)

Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang trantibmas

48,000,000

52,000,000

70,000,000

ATK,perjalanan dinas luar dan

dalam daerah,belanja cetak,pengand

aan,belanja makan minum.

72,000,000

Meningkatn

ya

penyuluhan

pencegaha

n human

traficking

dan

penyebaran

HIV-AIDS

Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi

ATK,Cetak,Penggandaan,mak

an dan minum,Perjalan Dinas dlm

Daerah,narasumber

ATK,Cetak,Penggandaan,makan

dan minum,Perjalan

Dinas dlm Daerah,narasum

ber

24,0000,000

ATK,Cetak,Penggandaan,makan dan minum,Perjalan

Dinas dlm Daerah,narasumbe

r

26,000,000



Daerah,narasumber

35,000,000



Daerah,narasumber

36,000,000

Penyuluhan

dan

sosialisasi

pentingnya

trantibmas

Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi



Daerah,narasumber


dan minum,Perjalan


ber

24,0000,000



r

26,000,000



Daerah,narasumber

35,000,000


36,000,000

Penataan

Peraturan

Perundan

g-

undangan

Meningkatn

ya

pengetahu

an

masyarakat

tentang

Peraturan

Perundang-

undangan

Cakupan

pelaksanaa

n

sosialisasi

Perda,

keputusan

Bupati

serta

produk

hukum

lainnya

Program

Penataan

Peraturan

Perundang-

undangan

Terlaksananya Penataan Peraturan Perundang-udangan

24,000,000 30,000,000 40,000,000 55,000,000

Fasilitasi

sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan



Daerah,narasumber


dan minum,Perjalan


ber

24,0000,000



r

30,000,000



Daerah,narasumber

40,000,000



Daerah,narasumber

55,000,000

Kesiagaa

n dan

Pencegah

an

bahaya

kebakara

n

Meningkatn

ya

kesiagaan

dan

pencegaha

n bahaya

kebakaran

Cakupan

pelaksanaa

n

pencegaha

n bahaya

kebakaran

Program

peningkata

n

kesiagaan

dan

pencegaha

n bahaya

kebakaran

Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

318,600,000 381,200,000

Kegiatan

Pencegaha

n Bahaya

Kebakaran

Meningkatnya pencegahan bahaya kebakaran

- - -

Honorarium Pegawai


12 Bulan, Makan minum,

ATK, cetak, penggandaan

288,600,000

Honorarium Pegawai


12 Bulan, Makan minum,

ATK, cetak, penggandaan

346,200,000

Sosialisasi

dan

Bimbingan

Teknis

Pemadam

kebakaran

Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan teknis pemadam kebakaran

ATK, cetak, penggandaan,Narasumber,m

akan dan minum,perjala

nan dinas dalam dan luar

daerah, transport psrta

30,000,000

ATK, cetak, penggandaan,Narasumber,m

akan dan minum,perjala

nan dinas dalam dan luar

daerah, transport psrta

35,000,000

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD

YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Untuk mencapai program–program sesuai dengan tujuan dan sasaran,

maka diupayakan bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Minahasa

tenggara mampu mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif dalam arti

aman, tertib, tenteram, damai, patuh dan taat pada ketentuan peraturan

perundang–undangan yang berlaku.

Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut tidak terlepas dari

RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten

Minahasa Tenggara.

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja

Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No. Indikator

Kondisi

Kinerja

Pada

Awal

Periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi

Kinerja

pada

akhir

periode

RPJMD

Tahun

ke 1 (2014)

Tahun

ke 2 (2015)

Tahun

ke 3 (2016)

Tahun

ke 4 (2017)

Tahun

ke 5 (2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Prosentase

Penegakkan

Peraturan Daerah

(PERDA),

Keputusan Bupati

dan Produk Hukum

Lainnya

60 60 78 88 99 100 100

2 Prosentase

Penyelenggaraan

keamanan dan

ketertiban umum

dan ketentraman

serta

perlindungan,

baik untuk

Aparatur

Pemerintah

maupun

masyarakat

68.65 66.51 68.24 69.24 69.55 70.10 70.10

3 Prosentase

Peningkatan SDM

Aparatur dalam

Peningkatan

pengembangan

kapasitas dan

kualitas kinerja

39.38 39.38 20.33 45.83 91.88 99.87 99.87

BAB VII

PENUTUP

Pada Dasarnya RPJM daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun

2014-2018 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Kabupaten Minahasa Tenggara yang disusun dengan memperhatikan

kesesuaian dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara dan RPJM Nasional.

RPJM Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018 adalah

menjadi pedoman bagi SKPD Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Minahasa Tenggara berkewajiban untuk menjabarkannya dalam Rencana Kerja

(RENJA) SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai media penjabaran tentunya tidak dapat melepaskan diri dari

fungsi organisasi Pemerintah secara umum sebagai lembaga pelayanan

masyarakat karena konsekwensi dari penerapan Otonomi Daerah adalah

mendekatkan pelayanan pada masyarakat.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018 ini disusun untuk

selanjutnya dapat dipergunakan dalam menentukan arah kegiatan yang akan

dilakukan.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


JANI ROLOS, S.Sos, ME PEMBINA TKT. I

NIP. 196606291987031008

Documents

RENCANA STRATEGIS (REVISI) - mitrakab.go.id · visi,misi,tujuan dan sasaran Jangka menengah serta strategis dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ... Sekretariat dipimpin