RENCANA STRATEGIS (REVISI) DINAS KOMUNIKASI DAN ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/156973...memudahkan masyarakat dalam mengakses internet secara gratis ... Hal

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2015

RENCANA STRATEGIS (REVISI)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN 2014-2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada urusan Komunikasi dan informatika

memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang efektivitas,

efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pembangunan daerah.

Teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat

akan membuka peluang dan tantangan untuk menciptakan,

mengakses, mengolah, dan memanfaatkan informasi secara tepat

dan akurat. Informasi menjadi suatu komiditi yang sangat

berharga bagi suatu daerah untuk dikuasai dalam rangka

meningkatkan daya saing suatu organisasi (termasuk pemerintah

daerah) secara berkelanjutan di era globalisasi.

Pemerintah Kota Tangerang telah memanfaatkan teknologi

informasi untuk menunjang pelayanan publik dengan

mengembangkan e-government agar informasi dan layanan publik

dapat secara mudah diakses secara online; mengoptimalkan e-

procurement; dan pelayanan multimedia center untuk

memudahkan masyarakat dalam mengakses internet secara gratis

pada lokasi-lokasi tertentu. Beberapa capaian selama ini telah

dihasilkan, namun terdapat beberapa permasalahan/kendala dan

tantangan yang harus dihadapi, sehingga perlu merencanakan

pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dan informasi di

Kota Tangerang dalam rangka meningkatkan pelayanan publik

kepada masyarakat.

Bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang

perubahan ke arah perbaikan bukan saja untuk meningkatkan

efektifitas dan efisiensinya programnya saja tetapi lebih jauh untuk

meningkatkan eksistensinya di dalam lingkungan perubahan yang

cepat dengan persaingan global yang sangat ketat, oleh karena itu

perlu selalu dilakukan penataan dan penyempurnaan tata laksana

di bidang informasi dan komunikasi untuk menciptakan birokrasi

yang kuat, efektif dan berdaya teknologi tinggi. Perencanaan

Strategis (Renstra) menjadi kebutuhan nyata bagi Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang untuk mengatasi

berbagai permasalahan yang dihadapi. Perencanaan strategis

merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar

yang dibuat untuk dimplementasikan oleh jajaran organisasi dalam

rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan

sebelumnya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13

Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di

bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan

tugas pembantuan. Dalam rangka meningkatkan kinerja

pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika, maka Dinas

Komunikasi dan Informatika perlu menyusun Rencana Strategis

(Renstra) tahun 2014-2018. Hal ini sekaligus menjalankan amanat

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diamanatkan untuk menyiapkan

Rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya, yang penyusunannya berpedoman pada rancangan awal

RPJMD.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan

Informatika tahun 2014-2018 adalah dokumen perencanaan

Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode

lima tahun ke depan. Fungsi Renstra SKPD adalah sebagai acuan

dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam

pembangunan daerah. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan,

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan

tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Program Jangka

Menengah Daerah (RJPMD) yang bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah. Renstra Dinas Informasi dan Komunikasi disusun melalui

beberapa tahapan, meliputi: (1) Persiapan penyusunan Renstra;

(2) Penyusunan rancangan Renstra dengan berpedoman pada

rancangan awal RPJMD Kota Tangerang; (3) Verifikasi Rancangan

Renstra dengan rancangan awal RPJMD; (4) Penyusunan

rancangan akhir Renstra yang penyusunannya berpedoman pada

Peraturan Daerah RPJMD; dan (5) Verifikasi kesesuaian Rancangan

Akhir Renstra dengan RPJMD. Penyusunan Renstra memperhatikan

beberapa dokumen perencanaan, seperti Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kota Tangerang, Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) Kota Tangerang; Renstra Kementerian

Komunikasi dan Informatika RI tahun 2010-2014, Renstra Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten;

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan

Informatika yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi

dan Informasi Nomor 22/PERM/M.KOMINFO/12/2010.

Renstra Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang

tahun 2014-2018 akan memberikan pedoman, arah dan tujuan

yang jelas bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang

dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan tahunan

selama lima tahun mendatang. Renstra selanjutnya akan

dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan

Informatika sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD yang

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik

yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Diharapkan

seluruh aparatur dapat mendukung pencapaian visi dan misi

jangka menengah Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang

tahun 2014-2018.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Informasi dan

Komunikasi Kota Tangerang tahun 2014-2018 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1993

tentang Pembentukan Kotamadya Daerah TK. II Tangerang;


Tentang Telekomunikasi;


tentang Keuangan Negara;


tentang Perbendaharaan Negara;


tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;


tentang Pemerintahan Daerah;


tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun

2005-2025;

9. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik;


Tentang Pos;


Tentang Penyiaran.


Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Kewenangan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang

Organisasi Perangkat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik.

18. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 Tentang

Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;

19. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan

dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

20. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor:

41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 Tentang Panduan Umum Tata

Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor

22/PERM/M.KOMINFO/12/2010 tentang SPM bidang Informasi

dan Komunikasi;

22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor

57/PERM/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Penyusunan

Pengembangan Masterplan E-Government Lembaga;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan

Daerah;

25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pedoman

Penataan Tatalaksana (Business Process);

26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

27. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang

Standar Layanan Informasi Publik;

28. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

29. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Banten Tahun 2005-2025;

30. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun

2010-2030;

31. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008

Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang;


Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Tangerang;


Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;

34. Peraturan Daerah Kota Tangerang No.6 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang 2012-2032;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota

Tangerang Tahun 2005-2025;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Tangerang Tahun 2014-2018;


Tentang Organisasi Perangkat Daerah;


tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Tangerang Tahun Anggaran 2015;

39. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 67 Tahun 2014 Tentang

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan

Informatika;

40. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 93 Tahun 2014 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Tangerang Tahun Anggaran 2015.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rancangan Rencana Strategis

(Renstra) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang

tahun 2014-2018 adalah sebagai pedoman dan acuan Dinas

Komunikasi dan Informatika dalam rangka penyelenggaraan

Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika yang

mengacu kepada RPJMD Kota Tangerang dan akan menjadi

Pedoman dalam penyususunan Rencana Kerja SKPD. Renstra ini

memuat ketentuan tatalaksana Komunikasi dan Informatika Kota

Tangerang agar lebih memerankan fungsinya dalam memberikan

Komunikasi dan Informatika pembangunan kepada masyarakat.

Berdasarkan maksud di atas, maka penyusunan Rancangan

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Tangerang tahun 2014-2018 bertujuan sebagai

berikut :

1. Menetapkan Visi, Misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,

program dan indikasi kegiatan Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Tangerang dalam penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsinya selama periode 2014-2018.

2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

(Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang

dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama

periode tahun 2014-2018.

3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencanan pembangunan bidang informasi dan

komunikasi baik tahunan maupun lima tahunan pada periode

2014-2018.

4. Sebagai dasar demi tercapainya penggunaan sumber daya

yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Tangerang 2014-2018 disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab I ini menguraikan tentang latar belakang, landasan

hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

penyusunan Rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Tangerang.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan

Informatika

Pada bab II ini menguraikan tentang Tugas, Fungsi dan

Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang.

Bab III Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Pada bab III ini menguraikan tentang identifikasi

permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas

Komunikasi dan Informatika, telaah visi, misi, dan penentuan

isu strategis.

Bab IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

Pada bab IV ini menguraikan tentang visi dan misi, tujuan dan

sasaran jangka menengah, serta strategi dan kebijakan Dinas

Komunikasi dan Informatika.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Pada bab V ini menguraikan tentang penjelasan/uraian

tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan,

dengan dilengkapi oleh indikator kinerja, kelompok sasaran

dan sumber pendanaan indikatif.

Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan

dan Sasaran RPJMD

Pada bab VI ini menguraikan tentang program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan, yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup

Pada bab VII ini memuat, harapan terhadap hasil

yang diinginkan serta kaidah pelaksanaan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

41. Tugas pokok dan fungsi Dinas urusan Komunikasi dan

Informatika, disusun berdasarkan kewenangan urusan yang

diamanatkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten/Kota

berdasarakan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007

Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota. Terkait dengan kewenangan urusan tersebut

Pemerintah Kota Tangerang telah menetapkan dalam bentuk

Peraturan Daerah dengan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang

Organisasi Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti Peraturan

Walikota Tangerang Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kewenangan urusan pemerintah kabupaten/kota dalam

bidang komunikasi dan informatika dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 2.1 Kewenangan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota

Dalam Bidang Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007

No Sub Bidang dan Sub-Sub Bidang

Kewenangan Pemerintah

Kabupaten/Kota

A. Pos Dan Telekomunikasi

1. Pos 1. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan.



Kabupaten/Kota

2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan.

3. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen.

4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.

2.

Telekomunikasi

1. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten/kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.

2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan kabupaten/kota.

3. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi.

4. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G).

5. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten/kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya.

6. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator

7. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.

3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)

1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.



Kabupaten/Kota

2. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten/kota.

3. Pemberian izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan).

4. Pemberian izin instalansi penangkal petir.

5. Pemberian izin instalansi genset.

4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi

1. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi.

2. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi

3. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.

B. Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi

1. Penyiaran 1. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.

2. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.

2. Kelembagaan Komunikasi Sosial

1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten/kota

3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah

1. -

4. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah

1. Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.

5. Kemitraan Media 2. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten/kota.

Sumber: Lampiran PP No. 38 Tahun 2007

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Tangerang berpedoman pada Peraturan Daerah

Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Organisasi

Perangkat Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai

tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang

Komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan sesuai dengan visi, misi dan program Walikota

sebagimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menegah Daerah.

Susunan organisasi Dinas adalah :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, membawahkan:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Perencanaan.

3. Bidang Bidang Data, Dokumentasi dan Diseminasi Informasi,

membawahkan :

a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;

b. Seksi Dokumentasi Informasi;

c. Seksi Pengembangan Multimedia dan Kelembagaan

Komunikasi.

4. Bidang Telematika, Pos dan Telekomunikasi, membawahkan:

a. Seksi Pengembangan E-Government;

b. Seksi Sarana dan Prasarana Telematika;

c. Seksi Pos, Sandi dan Telekomunikasi.;

5. Bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik,

membawahkan:

a. Seksi Administrasi Sistem Elektronik;

b. Seksi Registrasi dan Verifikasi;

c. Seksi Layanan dan Dukungan.;

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun rincian tugas pokok, fungsi dan rincian tugas dari

mulai Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan

Diseminasi Informasi, Bidang Pos dan Telekomunikasi, Bidang

Telematika dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagai

berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai

dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana

dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas

mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang

komunikasi dan informatika;

2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika;

3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi

dan informatika;

4. pelaksanaan ketatausahaan Dinas;

6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai

dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian

pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas

serta menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi

umum, keuangan, kepegawaian, dan perencanaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat

mempunyai fungsi:

a. penatausahaan urusan umum;

b. penatausahaan urusan keuangan;

c. penatausahaan urusan kepegawaian; dan

d. pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Dinas;

e. dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Bidang-Bidang dan

UPT-UPT di lingkungan Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

3. Bidang Data, Dokumentasi dan Diseminasi Informasi

Bidang Pengolahan Data Dan Diseminasi Informasi dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup

pengelolaan data, dokumentasi dan diseminasi informasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang

Pengolahan Data dan Diseminasi Informasi mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan pengolahan data dan penyiapan informasi

bagi masyarakat mengenai kegiatan dan hasil

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan

pembinaan kemasyarakatan di Daerah;

2. penyelenggaraan penyebarluasan informasi dan promosi

Daerah melalui multi media;

3. penyelenggaraan pengembangan di bidang multimedia; dan

4. penyelenggaraan pembinaan di bidang lembaga informasi.

4. Bidang Telematika, Pos Dan Telekomunikasi

Bidang Telematika, Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas

pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup

fasilitasi, dan pengembangan telematika, pos dan

telekomunikasi, pengendalian penggunaan frekuensi radio;

serta perijinan di bidang pos dan telekomunikasi.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang

Telematika, Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pengembangan E-Government;

b. penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan aplikasi

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);

c. penyelenggaraan fasilitasi akses internet dan

telekomunikasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;

d. penyelenggaraan pemeliharaan jaringan internet; dan

e. penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan di bidang

intranet.

Bidang Telematika, Pos dan Telekomunikasi dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

5. Bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Bidang Telematika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

mempunyai tugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas

Dinas dalam lingkup fasilitasi di bidang layanan pengadaan

secara elektronik (LPSE).

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang

Telematika mempunyai fungsi:

a. pengelolaan administrasi sistem elektronik;

b. pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna; dan

c. penyelenggaraan layanan dan dukungan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Tangerang berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2014 Tentang

Organisasi Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti Peraturan

Walikota Tangerang Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. adalah sebagai

berikut :

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL BIDANG

DATA, DOKUMENTASI DAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN

KEUANGAN

SUB BAGIAN

PERENCANAAN

BIDANG TELEMATIKA,

POS DAN TELEMUNIKASI

BIDANG LAYANAN PENGADAAN SECARA

ELEKTRONIK

SEKSI

PENGOLAHAN DATA DAN

SEKSI

DOKUMENTASI INFORMASI

SEKSI PENGEMBANGAN MULTEMEDIA

DAN KELEMBAGAAN KOMUNIKASI

SEKSI

PENEGMBANGAN E-GOVENRMENT

SEKSI

SARANA DAN PRASARANA

TELEMATIKA

SEKSI

POS, SANDI DAN TELEKOMUNIKASI

SEKSI ADMINISTRASISISTEM

ELEKTRONI TELEMATIKA

SEKSI REGISTRASI DAN

VERIFIKASI

SEKSI

LAYANAN DAN DUKUNGAN

KEPALA DINAS

UPT

UPT

2.2. Sumber Daya

Sumber daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Tangerang terdiri dari sumber daya manusia (pegawai) dan

sumber daya asset. Masing-masing sumber daya tersebut

dijelaskan melalui uraian di bawah ini.

2.2.1. Sumber Daya Pegawai

Jumlah sumber daya pegawai Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Tangerang sampai pada tahun 2014 sebanyak 42

orang. Dilihat berdasarkan kualifikasi pendidikan pegawai, paling

tinggi sumber daya pegawai Dinas Komunikasi dan Informatik Kota

Tangerang adalah S3 sebanyak 1 (satu) orang; S2 sebanyak 8

orang dan Sarjana (S1)/D4 yaitu sebanyak 23 orang, D3

sebanyak 6 orang dan tingkat pendidikan setara SLTA sebanyak 4

orang, seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini.

Sementara itu dilihat dari golongan kepegawaian, pada

Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu golongan II sebanyak 8

orang, Golongan III sebanyak 24 orang, sedangkan Golongan IV

16

7

23

6

1

0

5

10

15

20

25

SD/MI SMP/MTS SMA/MA D3 D4/Sarjana (S1)

S2 S3

Gambar 2.2 : Jumlah Pegawai BerdasarkanKualifikasi Pendidikan

∑ Pegawai

sebanyak 7 orang sedangkan yang berstatus non PNS sebanyak 12

orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

2.3. Kinerja Pelayanan

2.3.1 Perkembangan Komunikasi dan Informatika di Kota

Tangerang

Penggunaan teknologi informasi (seperti: wide area

network, internet, dan komunikasi bergerak) oleh lembaga

pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk

mentransformasikan hubungan Pemerintah dengan warganya,

pelaku dunia usaha (bisnis), dan lembaga pemerintah lainnya

disebut e-governance. Teknologi ini dapat mempunyai tujuan yang

beragam, antara lain: pemberian layanan pemerintahan yang lebih

baik kepada warganya, peningkatan interaksi dengan dunia usaha

dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi,

atau manajemen pemerintahan yang lebih efisien. Hasil yang

diharapkan dapat berupa pengurangan korupsi, peningkatan

transparansi, peningkatan kenyamanan, (Sumber: Situs Web

Bank Dunia).

8

24

7

12

0

5

10

15

20

25

30

Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Non PNS

Gambar 2.3 : Jumlah Pegawai BerdasarkanGolongan Kepegawaian

∑ Pegawai

Pengembangan e-government di suatu lembaga

pemerintah, dilandasi oleh 4 (empat) infrastruktur utama,

meliputi :

1. Supra struktur e-government yang memuat antara lain

kepemimpinan manajemen lembaga (e-leadeship),

sumberdaya manusia (human resources) dan peraturan di

tingkat lembaga yang terkait dengan pengembangan e-

Government (regulation),

2. Infrastruktur jaringan yang memuat antara lain protokol

komunikasi, topologi, teknologi dan keamanan,

3. Infrastruktur informasi yang memuat antara lain struktur data,

format data, metoda berbagi data (data sharing), dan sistem

pengamanannya,

4. Infrastruktur aplikasi yang memuat antara lain aplikasi layanan

publik, aplikasi antar muka (interface), dan aplikasi back

office.

Dalam rangka melayani kebutuhan akan data dan

informasi yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan di

Kota Tangerang yang meliputi seluruh aktivitas pembangunan,

sumber daya dan kelembagaan serta data administrasi, termasuk

informasi yang terkini (up to date) mengenai peraturan

pemerintah daerah yang berlaku di Kota Tangerang, data

tersebut tersedia dalam media elektronik yang dapat diakses

melelaui website Kota Tangerang.

Untuk terus meningkatkan pelayanan terutama kepada

masyarakat dalam memperoleh data dan informasi, upaya yang

dilakukan Pemerintah kota Tangerang adalah dengan

melaksanakan pembinaan dan pengembangan jaringan

komunikasi dan informasi, pengembangan pusat data dan

informasi Pemkot Tangerang, serta pembangunan infrastruktur

jaringan LAN-WAN di 41 gedung pemerintahan 13 Kecamatan,

30 Puskesmas dan 104 Kelurahan. Pada tahun 2014 capaian

tingkat pelayanan data dan informasi sebesar 100% (Sumber

data LKIP Kota Tangerang Tahun 2014).

Penerapan e-government di Pemerintah Kota Tangerang

masih pada Tahap Kedua walaupun beberapa Satuan Kerja

Perangkat Daerah (OPD) telah mulai masuk pada tahap ketiga.

Hal ini ditandai dengan adanya Website Pemerintah Kota

Tangerang yang di dalamnya terdapat informasi dan adanya buku

tamu yang dapat dijadikan sarana komunikasi masyarakat.

Memang belum bersifat “live chat”, namun hal ini menunjukkan

bahwa ada komitmen dari Pemerintah Kota Tangerang untuk

membuka ruang komunikasi. Dari segi kuantitas informasi,

website yang ada belum dapat menyampaikan informasi yang

komprehensif dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

ada di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Informasi yang

tersedia hanya bersifat “common informations” yang belum

menyentuh pada kebutuhan layanan masyarakat. Hal ini terjadi

karena kurangnya kontribusi informasi yang signifikan dari setiap

Dinas.

Salah satu OPD yang telah memasuki tahap ketiga adalah

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang.

OPD ini telah memiliki situs tersendiri namun linknya dapat

diakses dari situs Pemerintah Kota Tangerang. Dalam Situs ini

terdapat informasi seputar kepegawaian yang berguna bagi para

pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang serta

masyarakat secara umum. Dalam situs tersebut telah ada fasilitas

layanan komunikasi yang digunakan untuk layanan konsultasi

kepegawaian serta pendaftaran CPNS online. Layanan konsultasi

kepegawaian dilaksanakan melalui sarana buku tamu, email

maupun melalui “live chat” yang disediakan dengan

menggunakan aplikasi yahoo messenger. Sedangkan layanan

Pendaftaran CPNS Online dibangun dengan bahasa pemrograman

PHP dan data base MySql.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola Teknologi

Komunikasi dan Informatika perlu terus diupgrade agar tidak

tertinggal dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat

pesat, maka diperlukan pendidikan dan pelatihan yang sering

disesuaikan kebutuhan Pemerintah Daerah Kota Tangerang. Pada

tahun 2014 terjadi peningkatan Pengetahuan aparatur Pemda

bidang TIK dan sarana dan prasarana komunikasi online sebanyak

285 orang yang tersebar di 41 OPD (Sumber data LKIP Kota

Tangerang Tahun 2014).

Seiring dengan semakin meningkatnya perkembangan

teknologi informatika yang dapat dimanfaatkan guna mendukung

penyelenggaraan pembangunan di Kota Tangerang, perlu adanya

pendampingan sehingga pemanfaatannya dapat lebih optimal

antara lain dengan melaksanakan kegiatan penyusunan pedoman

petunjuk teknis dan peraturan system komunikasi online antar

OPD, serta fasilitasi dan pendampingan koordinasi, rapat,

pertemuan komunikasi antar OPD dengan metode komunikasi on-

line, termasuk pelaksanaan dan pengembangan e-procurement.

Pada tahun 2013 capaian atas tingkat pemanfaatan teknologi

komunikasi dan informasi pegawai Kota Tangerang sebesar 100%

(Sumber data LKIP Kota Tangerang Tahun 2014).

Pelayanan media center kota dilaksanakan dengan membuat area

hotspot pada beberapa lokasi perkantoran Pemerintah Kota

Tangerang serta mobil penyebarluasan informasi, yang

memungkinkan pegawai, masyarakat dapat mengakses informasi-

informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui internet

dengan gratis. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut,

dilaksanakan kegiatan antara lain pengembangan multimedia

melalui pemasangan CCTV serta penambahan kapasitas koneksi

internet menjadi 7,2 mbps. Pada tahun 2014 capaian tingkat

pelayanan media center sebesar 60% (Sumber data LKIP Kota

Tangerang Tahun 2014).

Penyebarluasan informasi mengenai semua aktivitas yang

terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah Kota

Tangerang kepada masyarakat secara langsung maka

dilaksanakan kegiatan antara lain Pengelolaan Community Access

Point (CAP), penerbitan media internal Koran Benteng,

penyebarluasan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui

media luar ruang, baligho, spanduk, folder, leaflet dan pameran

pelayanan publik (expo). Pada tahun 2014 capaian tingkat

penyebarluasan penyelenggaraan pemerintah daerah sebesar

100% (Sumber data LKIP Kota Tangerang Tahun 2014).

Situs website Pemerintah Kota Tangerang juga

menyediakan modul aspirasi warga Kota Tangerang sebagai

wahana untuk menyampaikan antara lain aspirasi, keluhan dan

layanan pengaduan terkait dengan proses penyelenggaraan

pembangunan di Kota Tangerang. Upaya yang dilakukan adalah

dengan melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas dan

daya jangkau system pengaduan on-line melalui buku tamu

website Kota Tangerang (www.tangerangkota.go.id), SMS

gateway serta penyebarluasan informasi kebijakan pemerintah

daerah. Pada tahun 2014 capaian tingkat pengaduan masyarakat

secara on-line yang dapat ditindaklanjuti sebesar 80%.

Perkembangan teknologi informatika di samping

memberikan manfaat kepada masyarakat, memiliki peluang

terjadi penyalahgunaan teknologi tersebut untuk kepentingan

kelompok atau perorangan. Guna meminimalisir tingkat

pelanggaran di bidang komunikasi dan informasi maka upaya

yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang antara lain

dengan melaksanakan sosialisasi terhadap para pemanfaat.

Pembinaan dilakukan dengan mengadakan sosialisasi

mengenai peraturan dibidang informasi dan komunikasi kepada

http://www.tangerangkota.go.id/

para stakeholder diantara para pengelola warnet dan jasa titipan,

pada tahun 2014 telah dibina sebanyak 304 orang (Sumber :

data LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2014).

2.3.2 Kinerja Pencapaian Indikator SPM dan IKK-LPPD

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan informatika Kota

Tangerang dapat dilihat dari tingkat capaian kinerja beberapa

indikator yang diamanatkan dalam beberapa peraturan

perundang-undangan, seperti Indikator Kinerja Kunci

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKK-LPPD), Standar

Pelayanan Minimal (SPM), Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Otonomi Daerah (EKPOD). Kinerja seluruh indikator tersebut

dapat dirinci pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang

No

Indikator Kinerja sesuai Tugas

dan Fungsi OPD

Target SPM

Realisasi Capaian Tahun ke Keterangan

2009 2010 2011 2012 2013

IKK

1 Website milik pemerintah daerah - Ada Ada Ada Ada Ada www.tangerangkota.go.id

2 Sistim Informasi Manajemen Pemda (buah)

- 1 11 11 11 11

3 Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik ( Website kota, pos, biro humas, leaflet /brosur)

- ada ada ada ada ada Website: www. tangerangkota.go.id

4 Keberadaan E-procurement - 0 Ada Ada Ada Ada Diatur dalam Peraturan Walikota Tangerang No. 4 Tahun 2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara elektronik (e-procurement) dilingkungan Pemkot Tangerang

5 Penyelengaraan warung internet - 0 0 466 466 477 Diatur dalam Peraturan Walikota Tangerang No. 10 Tahun 2012 tanggal 31 Februari 2012 tentang Penyelenggaraan Warung Internet

6 Penyelengaraan Jasa titipan - 0 0 0 107 304 Diatur dalam Peraturan Walikota Tangerang No. 19 Tahun 2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang

No


dan Fungsi OPD

Target SPM


2009 2010 2011 2012 2013

Penyelenggaraan jasa titipan

IKK LPPD

Web site milik pemerintah daerah

- Ada Ada Ada Ada Ada

SPM

Diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.14 Tahun 2010 Tentang SPM bidang Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan Desiminasi dan Pedistribusian Informasi Nasional melalui:

1 Media masa seperti Koran majalah, Radio dan televisi (kali/ tahun)

12 10

10

10 10 10

2 Media Baru seperti Website (media online)

setiap hari

setiap hari setiap hari

setiap hari setiap hari

setiap hari

3 Media Tradisional seperti pertunjukan rakyat (kali/tahun Tiap Kecamatan)

12 - - - - -

4 Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah, diskusi dan lokakarya (kali/tahun)

12 4

Lokakarya

10

Press tour

2 Lokakarya

5 Lokakarya

4 Lokakarya

5 Media luar ruang seperti media bulletin, leaflet, booklet, brosur,

12 6 10 10 10 10

No


dan Fungsi OPD

Target SPM


2009 2010 2011 2012 2013

spanduk, dan baliho (kali/tahun)

6 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

50% 16% 16% 16% 16% 16%

EKPOD

1 Jumlah jaringan komunikasi - 135.553 76.599 59.068

2 Web site milik pemerintah daerah - Ada Ada Ada Ada Ada

3 Rasio wartel/warnet - 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 %

4 Jumlah surat kabar nasional/lokal - 24 24 24 24 24

5 Jumlah penyiaran radio/TV - 5 5 5 5 5

Sumber: Dinas Infokom 2013 dan Tangerang dalam Angka 2013

Kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan informatika Kota

Tangerang berdasarkan hasil evaluasi masing-masing program pada

Renstra Tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran alokasi

anggaran terbesar adalah pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp.

624.906.550, meningkat dibandingkan empat tahun sebelumnya

sebesar Rp. 371.610.600, pada tahun 2009. Rata-rata

pertumbuhan anggaran pada program pelayanan administrasi

perkantoran sebesar 14,60% per tahun. Tingkat capaian realisasi

anggaran antara 91,89% - 96,25%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Alokasi anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur tertinggi pada tahun 2009 sebesar Rp. 10.46.865.000,-.

Sedangkan alokasi paling rendah pada tahun 2013 yaitu sebesar

Rp. 341.250.000. Realisasi anggaran tertinggi terjadi pada tahun

2012 mencapai 97,23% Rata-rata pertumbuhan anggaran pada

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar

14,82%. Tingkat capaian realisasi anggaran program berada di

atas 90% setiap tahunnya.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

pada Dinas Komunikasi dan InformatikaKota Tangerang hanya

dialokasikan pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp.75.000.000,-

dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 89,53%.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Alokasi anggaran pada Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan menunjukkan tren

meningkat dalam lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2009

sebesar Rp. 143.721.800,- meningkat menjadi Rp. 286.746.000,-

pada tahun 2013. Rata-rata pertumbuhan anggaran pada

program tersebut sebesar 20,44%. Realiasi anggaran setiap

tahunnya cukup baik berada pada kisaran 89,43% - 98,53%.

5. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media

Massa

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

dalam lima tahun terakhir (2009-2013) anggaran kegiatan setiap

tahunnya terpenuhi. Alokasi anggaran tertinggi pada tahun 2013

sebesar Rp. 8.299.339.000,- dengan realisasi anggaran antara

85,95% - 95,86%.

6. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan

Informasi

Untuk Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan

Informasi pada Dinas Komunikasi dan InformatikaKota Tangerang

hanya dialokasikan pada tahun 2009 sebesar Rp.3.000.0000,-

dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 96,6%.

7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi

dan Informasi

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan

Informasi dilaksanakan pada tahun 2010, 2011 dan 2013. Tren

meningkat paling tinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar Rp.

491.832.000,- dibandingkan 2 tahun sebelumnya yaitu tahun

2010 sebesar Rp.25.000.000,- dan tahun 2011 sebesar

Rp.75.000.000,-. Realisasi anggaran berada pada kisaran 83,2%

- 93,33%.

8. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Alokasi anggaran pada Program Kerjasama Informasi dan Media

Massa trennya mengalami peningkatan yang sangat tajam dalam

lima tahun terakhir. Alokasi anggaran tertinggi pada tahun 2013

sebesar Rp. 3.192.225.034,-. Rata-rata pertumbuhan anggaran

pada Program Kerjasama Informasi dan Media Massa sebesar

29,45%, dengan tingkat realisasi antara 83,3% - 94,18%.

Rincian kinerja anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Tangerang selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada

tabel di bawah ini :

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang

No Uraian Anggaran (Rp.000) Tahun Realisasi Anggaran (Rp.000) Tahun

Rasio (%) Antara Anggaran dengan Realisasi Tahun

Rata-Rata Pertumbuhan (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Anggaran Realisasi

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

371.610 484.432 482.037 465.150 614.106 341.488 464.392 454.557 431.831 591.077 91,89 95,86 94,30 92,84 96,25 14,60 16,44

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

10.46.865 2.047.991 418.874 1.242.087 341.250 546.680 1.926.475 403.937 1.207.632 330.305 52,22 94,07 96,43 97,23 96,79 14,82 74,92

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- - - - 75.000 - - - - 67.150 - - - - 89,53 - -

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

143.721 153.900 193.541 190.667 286.746 137.450 153.900 191.616 187.855 259.289 95,64 100,00 99,01 98,53 90,42 20,44 18,13

5 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

1.751.305 3.802.062 4.323.246 5.713.252 8.299.339 1.499.012 3.410.202 4.110.936 5.109.499 7.955.691 85,59 89,69 95,09 89,43 95,86 52,06 57,01

6 Program Pengkajian dan Penilitan Bidang Komunikasi dan Informasi

3.000 - - - - 28.979 - - - - 96,60 - - - - - -

7 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

- 25.000 75.000 - 491.832 - 22.000 70.000 - 409.206 - 88,00 93,33 - 83,20 - -

8 Program Kerjasama Informasi dan Media

324.990 173.7487 1.517.114 2.893.346 3.192.225 270.725 1.636.389 1.348.635 2.721.411 3.192.225 83,30 94,18 88,89 94,06 90,53 130,75 151,49

No Uraian Anggaran (Rp.000) Tahun Realisasi Anggaran (Rp.000) Tahun

Rasio (%) Antara Anggaran dengan Realisasi Tahun

Rata-Rata Pertumbuhan (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Anggaran Realisasi

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Massa

Sumber: Dinas Infokom 2009 - 2013

Hal - 59

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi

dan Informatikasebagaimana tersebut di atas, terdapat

beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sebagai faktor

peluang maupun tantangan berdasarkan hasil analisis SWOT

bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pembangunan

sistem informasi dan komunikasi Kota Tangerang.

2.4.1 Tantangan

Beberapa kondisi yang menjadi tantangan bagi Dinas

Komunikasi dan InformatikaKota Tangerang adalah sebagai

berikut :

1. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

bergerak sangat pesat yang akan memperbesar tingkat

kompleksitas dalam manajemen pengelolaannya. Oleh

karena itu diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas

sumberdaya manusia, kemampuan perangkat keras dan

perangkat lunak yang dapat beradaptasi dengan

perkembangan, kemampuan penyediaan dana, dan

kesiapan kultur kerja organisasi.

2. Perkembangan pesat konvergensi di bidang TIK yaitu

konvergensi dari teknologi telekomunikasi, multimedia dan

informatika atau konvergensi 3 “C” (Communications,

Computing dan Content) secara signifikan mempengaruhi

perkembangan industri terkait dalam memenuhi

kebutuhan masyarakat agar mampu meningkatkan daya

saing pada tatanan lokal, regional dan global.

3. Meningkatnya tuntutan masyarakat kepada pemerintah

dalam menciptakan suatu sistem tata pemerintahan yang

tertata baik (good governance) yang transparan dan

akuntabel berbasis e-government, sehingga masyarakat

dapat mengakses informasi pembangunan secara mudah.

4. Berlakunya perdagangan bebas antar negara (ASEAN–

China Free Trade Area (ACFTA) tahun 2010, ASEAN

Economic Community (AEC) 2015, dan Pasar bebas asia

Pasifik (APEC) 2020) menyebabkan pengurangan

hambatan dalam perdagangan antar negara. Untuk dapat

berperan serta dalam kompetisi tersebut, salah satu

strategi perlu digunakan adalah melalui peningkatan peran

(pengembangan dan pendayagunaan) Teknologi Informasi

dan Komunikasi (TIK).

5. Meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana TIK bagi

penduduk Kota Tangerang untuk mewujudkan hak warga

sesuai dengan Deklarasi Prinsip-prinsip, Rencana Aksi,

Komitmen dan Agenda untuk membangun masyarakat

informasi dunia yang inklusif dan sejahtera berbasis

pengetahuan (Information and Knowledge Based Society)

sebagaimana disepakati dalam pertemuan tingkat tinggi

Kepala Negara sedunia (World Summit on the Information

Society - WSIS I tahun 2003 dan WSIS II tahun 2005).

Dokumen tersebut mengharuskan pada tahun 2015

seluruh sekolah mulai SD sampai universitas,

perpustakaan, rumah sakit, pusat ilmu dan pengetahuan,

pusat kebudayaan, museum, kantor pos dan kearsipan,

seluruh desa harus sudah terhubung dengan fasilitas

telekomunikasi dan informasi, dan memastikan bahwa

lebih dari separuh jumlah penduduk dunia harus sudah

mempunyai akses terhadap informasi dengan

memberdayakan TIK.

6. Semakin meningkatnya kejahatan dengan menggunakan

teknologi berbasis infromasi yang menuntut pemerintah

termasuk Kota Tangerang untuk dapat melakukan kontrol

melalui sistem pengawasan berbasis teknologi informasi

dan komunikasi (IT) untuk mengatasi perkembangan

masalah cyber crime di Kota Tangerang;

7. Adanya amanat afirmatif tentang Keterbukaan Informasi

Publik dan adanya kewajiban bagi seluruh Badan Publik

untuk memberikan tata cara pelayanan informasi publik

sesuai dengan standar pelayanan.

2.4.1 Peluang

Beberapa kondisi yang menjadi peluang bagi Dinas

Komunikasi dan Informatikaadalah sebagai beriikut :

1. Komitmen tinggi dalam penerapan sistem pelayanan digital

(e-government) dan pengembangan Teknologi Informasi

dan Komunikasi, baik Pemerintah Daerah Kota Tangerang,

Pemerintah Provinsi Banten, maupun pemerintah pusat. Hal

ini menjadi peluang bagi Dinas Informasi dan Komunikasi

dalam penyediaan jaringan media informasi dan

komunikasi untuk masyarakat secara merata (internet,

radio, pos, telepon dan lainnya);

2. Kebijakan pengembangan cyber city di Kota Tangerang,

memberikan peluang bagi Dinas Komunikasi dan

Informatikauntuk melayani masyarakat lebih optimal agar

memiliki kemudahan dalam mengakses fasilitasi informasi

komunikasi berbasis IT;

3. Tingginya animo masyarakat Kota Tangerang dalam

menggunakan media informasi dan komunikasi internet

dan telepon. Hal ini menjadi peluang bagi pemerintah

daerah untuk mengembangkan teknologi informasi dan

komunikasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kota

Tangerang.

4. Kedekatan lokasi Kota Tangerang dengan Ibu kota Jakarta.

Hal ini mendorong kemudahan akses terhadap

perkembangan teknologi dan informatika di Kota

Tangerang.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Permasalahan berkaitan dengan pelayanan Komunikasi

dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah

sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kerjasama bidang informasi komunikasi

yang dilaksanakan oleh Pemda dengan media cetak;

2. Belum optimalnya pengelolaan website Kota Tangerang,

e-mail resmi, Call Center melalui akses internet sebagai

sarana interaksi antara pemerintah dengan pemerintah,

pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha secara

elektronik;

3. Belum optimalnya bimbingan teknis tata cara penggunaan

aplikasi atau sistem informasi yang sudah terbangun atau

dikembangkan;

4. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat dalam

hal penyediaan sarana Teknologi Informasi dan

Komunikasi yang cepat, tepat dan mudah diakses;

5. Belum optimalnya integrasi aplikasi/sistem informasi

layanan aparatur dan layanan publik berbasis web;

6. Kurangnya sarana dan prasarana kantor terutama yang

mendukung bagi kegiatan penerapan teknologi informasi

dan komunikasi;

7. Belum optimalnya aparatur dalam memanfaatkan aplikasi

yang sudah dibangun dan dikembangkan untuk menunjang

pelaksanaan administrasi perkantoran melalui jaringan

Local Area Network (LAN) maupun internet;

8. Belum optimalnya pengelolaan sistem database Kota

Tangerang yang berbasis teknologi informatika dan

komunikasi yang dapat di akses oleh pihak-pihak yang

membutuhkan;

9. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas jaringan media

informasi dan komunikasi untuk masyarakat (internet,

radio, pos, telepon);

10. Belum optimalnya kondisi infrastruktur teknologi

informatika untuk mendukung pelayanan elektronik

kepada pengambil kebijakan;

11. Rendahnya cakupan pengembangan dan pemberdayaan

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat

kecamatan;

12. Kurang optimalnya sistem pengawasan berbasis teknologi

informatika dan komunikasi (IT) untuk mengatasi

pelanggaran dan penyalahgunaan dalam penggunaan

aplikasi elektronik dan kerusakan jaringan di Kota

Tangerang;

13. Belum optimalnya pelayanan tindak lanjut Pengaduan

Masyarakat secara Online;

14. Terbatasnya kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam

Bidang teknologi dan informasi untuk mendukung

pengembangan e-government;

15. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan

multimedia center pada lokasi-lokasi tertentu (jaringan

LAN/WAN);

16. Belum adanya hubungan dan kerjasama bidang

pengembangan telematika dengan kota-kota yang sudah

menerapkan teknologi informatika dan komunikasi secara

maksimal;

17. Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Pengadaan secara

Elektronik;

18. Masih kurangnya fasilitas pelayanan pengadaan secara

elektronik;

19. Belum terstandarnya layanan Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK);

20. Belum tersedianya peraturan daerah yang mendukung

terlaksananya tertib penggunaan media informasi dan

komunikasi elektronik;

21. Belum terpenuhinya sarana prasarana, sumber daya

manusia serta software dan hardware Teknologi

informatika (TI) sesuai dengan Masterplan Teknologi

informatika yang telah ada.

Tabel 3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi

Aspek Capaian/Kondi

si saat ini Standar yang

digunakan

Faktor yang mempengauhi Permasalahan Pelayanan

SKPD

Internal (kewenangan SKPD)

Eksternal

(diluar kewenangan

SKPD)

Partisipasi Stakeholder dalam hal Informasi & Komunikasi

Integrasi Aplikasi

1. Pelaksanaan masih dikelola masing-masing SKPD;

2. Penyerapan di dalam dokumen RKA dan APBD sesuai kebutuhan pengguna;

3. Pengintegrasian database kurang diperhatikan.

1. Tersedianya Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

2. Integrasi dan Interportabilitas;

3. Tersedianya atau dukungan Regulasi Integrasi aplikasi dan Rencana Induk.

1. Usulan

kebutuhan data; 2. Akses dari

berbagai SKPD; 3. Jumlah

kebutuhan usulan anggaran;

1. Integrasi dan Interoperabilitas antar aplikasi;

2. Regulasi Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Kapasitas kelembagaan dan aparatur

1. Kapasitas kelebagaan sebagai Chief Of Information Officer (CIO);

3. Regulator Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Tingkat kepedulian masyarakat rendah

E-Leadership Walikota dalam implementasi

Pelaksanaan aspirasi integrasi database belum maksimal

1. Sistem Informasi yang belum terintegrasi dan interopabilitas;

2. Lemahnya koordinasi teknis antar pemilik aplikasi.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah terpilih

1. Visi

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa

depan yang ingin dicapai (Clarity of direction) berdasarkan

situasi dan kondisi saat ini. Pemerintah Kota Tangerang

telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka

menengah daerah tahun 2014-2018 yang merupakan

penjabaran dari Visi Walikota Tangerang, yaitu sebagai

berikut:

Pengelolaan data dan Website

Pengelolaan, Akurasi dan validasi update website belum maksimal.

Pengelolaaan, pendampingan dan evaluasi informasi website.

Jumlah aparatur atau administrator dan penulis terbatas.

Koordinasi dan kerjasama antar SKPD

Ketersediaan dan dan Tingkat akurasi penulisan.

Kapasitas SDM TIK

1. Ketidakmerataan jumlah SDM TIK;

2. Kompetensi berbasis TIK kurang memadai.

1. Latar belakang pendidikan berbasis TIK;

2. Kemampuan TIK.

1. Peningkatan kapasitas SDM TIK;

2. Kesempatan Diklat/bintek TIK.

1. Penempatan pegawai kewenangan BKPP;

2. Kesesuaian diklat.

Kapasitas aparatur SDM TIK

Tatakelola Kelembagaan TIK

1. Penyusunan & pelaporan keuangan belum optimal;

2. Tingkat kedisiplinan aparatur;

3. Ketersediaan SOP Infrastruktur dan Aplikasi TIK;

4. Ketersediaan standar sarana dan prasarana.

1. Laporan Keuangan;

2. Absensi pegawai;

3. Realisasi anggaran;

4. Surat Keputusan SOP.

1. Penegakan disiplin pegawai;

2. Tatakelola Infrastruktur dan Aplikasi TIK,

Peran bagian Organisasi dan Tata Kelola dalam pendampingan

Sarana dan prasarana

“TERWUJUDNYA KOTA TANGERANG YANG MAJU, MANDIRI, DINAMIS DAN SEJAHTERA, DENGAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAKUL KARIMAH”

Penjelasan dari Visi Kota Tangerang adalah sebagai

berikut:

a) Kota Tangerang Maju

Keberhasilan pembangunan di Kota Tangerang

sebelumnya di bawah kepemimpinan Walikota

H. Wahidin Halim dan Wakil Walikota H. Arief

Wismanysah telah menorehkan prestasi dan

penghargaan di tingkat nasional. Hasil karya

pembangunan ini pun telah dirasakan langsung oleh

warga masyarakat Kota Tangerang. Pemerintah Kota

Tangerang sudah mampu memberikan pelayanan

terbaik dalam memenuhi kebutuhan dasar

masyarakatnya. Keberhasilan ini telah menjadi teladan

dan rujukan pemerintah daerah lain di Indonesia,

bahkan sebagian diantaranya menjadikan Kota

Tangerang percontohan dan tempat studi banding.

Fasilitas infrastruktur dan pelayanan publik yang

meliputi kebutuhan dasar yakni pendidikan, kesehatan

yang dimiliki Kota Tangerang setara dengan kota-kota

maju di Indonesia. Kedepan proyeksi pembangunan

tata kelola perkotaan yang berorientasi lingkungan

Kota Tangerang bisa sejajar dengan kota-kota maju di

kawasan Asia Tenggara.

b) Mandiri, Dinamis, Sejahtera

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah,

Kota Tangerang mandiri bermakna bahwa

pembangunan yang dilakukan dengan memaksimalkan

segenap potensi daerah yang dimiliki maka akan

mendorong bertumbuhnya rasa percaya diri dalam diri

segenap masyarakat dan seluruh stakeholders-nya.

Bahkan mentalitas kemandirian yang tumbuh dalam

setiap orang akan menjadi semangat pemicu bagi

kemandirian daerah.

Rasa cinta dan rasa memiliki kepada kota yang menjadi

tempat bermukim dan berhuni semakin besar sehingga

bersama-sama menjaga dan ikut bertanggung jawab

dalam kelangsungan pelaksanaan pembangunan.

Semangat kemandirian ini pun akan mendorong warga

Kota Tangerang selalu menjaga harkat dan martabat

daerahnya. Kota Tangerang yang Dinamis adalah

cermin kehidupan warga Kota Tangerang. Meski

berbeda latar belakang etnis dan budaya serta

perbedaan kultur, namun di kota ini muncul semangat

kebersamaan dan rasa nasionalisme berbasis

kedaerahan. Sebuah perbedaan bukan suatu rintangan

tapi sebaliknya menjadi pengikat dan jalinan tenggang

rasa dan tanggung jawab, sikap tolerasi yang universal

tercermin dari nilai-nilai Akhlakul Karimah yang

menjadi moto Kota Tangerang. Kehidupan yang

dinamis dan berkesinambungan dengan mengikuti era

perkembangan zaman harus terus berjalan sinergi dan

linier.

Kota Tangerang yang Sejahtera tentu menjadi harapan

dan cita-cita dari semua masyarakat. Kehidupan yang

baik itu akan menumbuhkan nilai, derajat dan

martabat hidup seseorang. Jika masyarakatnya

sejahtera tatanan kehidupan manusia pun akan

semakin baik dan berkualitas, dan jika rakyat sejahtera

maka masyarakat tidak lagi menjadi objek tapi subjek

yang menerima kehidupan yang makmur dan

berkeadilan sesuai amanat Undang-Undang Dasar

1945.

c) Masyarakat Akhlakul Karimah

Akhlakul Karimah adalah simbol dari masyarakat Kota

Tangerang. Aspek ini bersumber dari sikap dan perilaku

akhlak mulia yang dicerminkan melalui kualitas

hubungan antara manusia dengan Tuhan dan

hubungan antara manusia itu sendiri. Akhlak mulia

menjadi landasan moral dan etika dalam

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pemahaman dan pengamalan agama secara benar

diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat

yang religius, demokratis, mandiri, berkualitas sehat

jasmani rohani, serta tercukupi kebutuhan material

spiritual, sehingga mampu mewujudkan sebuah

masyarakat madaniyyah dan hidup menuju negeri yang

baldatun toyibatun warabun ghafur.

Visi ini tentu tidak akan merombak total apa yang

sudah dicanangkan sebelumnya, melainkan akan

melanjutkan, menambahkan dan memperkuat aspek-

aspek yang belum disentuh atau belum dilaksanakan

secara paripurna, baik karena keterbatasan waktu

maupun keterbatasan anggaran. Sehingga dalam 5

(lima) tahun yang akan datang, dapat terwujud suatu

tatanan masyarakat kota yang disegani.

2. Misi

Secara umum, Misi dapat diartikan sebagai suatu

rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan

untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pada rumusan Visi

Kota Tangerang 2014 - 2018 tersebut, maka misi yang

akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel

dan transparan didukung dengan struktur birokrasi

yang berintegritas, kompeten dan profesional.

b) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya

saing tinggi.

c) Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan dan

kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat

yang berdaya saing di era globalisasi.

d) Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang

memadai dan berkualitas.

e) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan yang bersih, sehat dan

nyaman.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di

bidang informasi dan komunikasi berdasarkan azas otonomi

dan tugas pembantuan. Berdasarkan tugas pokok tersebut,

Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung pencapaian

Misi ke-1 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel

dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang

berintegritas, kompeten dan profesional; dan Misi ke-4

Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai

dan berkualitas.

Keterkaitan antara misi Kota Tangerang dengan tugas

pokok dan fungsi SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Keterkaitan Visi dan Misi Kota Tangerang dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Misi Keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi

SKPD

Misi ke-1 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten dan profesional

a. Mendorong terwujudnya sistem kinerja administrasi dan koordinasi pemerintahan yang optimal melalui dukungan teknologi informatikadan komunikasi.

b. Perumusan kebijakan teknis urusan informasi dan komunikasi;

c. Penyelenggaraan pengendalian dan operasional informasi dan komunikasi;

d. Pelaksanaan tugas teknis pengolahan data dan pengembangan multi media;

e. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan perijinan bidang informasi dan komunikasi;

f. Pelaksanaan pemberian pelayanan Komunikasi dan Informatika pembangunan kepada masyarakat;

g. Pelaksanaan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, dan administrasi perlengkapan;

h. Pengoordinasian lintas sektor; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Misi ke-4 Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan

j. Pelaksanaan tugas teknis pembangunan prasarana dan sarana dan pemeliharaan teknologi jaringan informasi dan komunikasi;

Misi Keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi

SKPD

berkualitas

Adapun permasalahan yang diperkirakan dapat

menghambat ketercapaian misi ke 1 dan juga beberapa

pendorong untuk tercapainya misi ke 1 dapat dilihat pada

tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Misi, Permasalahan Layanan Dinas Kominfo dan Faktor

Penghambat maupun Pendorong

Misi Permasalahan

Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

Misi ke-1 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten dan profesional

1. Belum optimalnya kerjasama bidang informasi komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemda dengan media cetak

2. Belum optimalnya pengelolaan website Kota Tangerang, e-mail resmi, Call Center melalui akses internet sebagai sarana interaksi antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha secara elektronik

3. Belum optimalnya bimbingan teknis tata cara penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang sudah terbangun atau dikembangkan

4. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyediaan sarana Teknologi Informasi dan komunikasi yang cepat, tepat dan

1. Belum adanya kesiapan SDM untuk penerapan TIK pada seluruh tatanan instansi pemerintah Kota Tangerang.

2. Masih lemahnya kebijakan penerapan TIK untuk seluruh komponen instansi pemerintah di Kota Tangerang.

3. Prasarana untuk pengembangan TIK masih terbatas di masing-masing SKPD;

4. Belum optimalnya kesadaran informasi

1. Kualitas SDM apartaur yang memadai untuk dikembangkan dalam penerapan TIK.

2. Dukungan finansial baik melalui APBD Kota, Provinsi maupun melalui pendanaan nasional.

3. Pada sebagian wilayah sudah terbangun infrastruktur jaringan TIK.

4. Tren era globalisasi yang tidak dapat ditolak.

5. Perkembangan layanan internet semakin meluas di masyarakat.

6. TIK mempermudah dalam menyampaikan berbagai

Misi Permasalahan

Pelayanan SKPD

Faktor


mudah diakses 5. Belum optimalnya

integrasi aplikasi/ sistem informasi layanan aparatur dan layanan publik berbasis web

6. Kurangnya sarana dan prasarana kantor terutama yang mendukung bagi kegiatan penerapan teknologi informatika dan komunikasi.

7. Belum optimalnya aparatur dalam memanfaatkan aplikasi yang sudah dibangun dan dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran melalui jaringan Local Area Network (LAN). maupun internet

8. Belum optimalnya pengelolaan sistem database Kota Tangerang yang berbasis teknologi informatika dan komunikasi yang dapat di akses oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

9. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas jaringan media informasi dan komunikasi untuk masyarakat (internet, radio, pos, telepon).

10. Belum optimalnya kondisi infrastruktur teknologi informatika untuk mendukung pelayanan elektronik kepada pengambil kebijakan.

yang dimiliki masyarakat dalam penggunaan TIK.

5. Penggunaan teknologi informatika dan komunikasi belum merata dan luasannya masih terbatas.

6. Harga perangkat pengembangan TIK masih relatif mahal.

7. Belum adanya perencanaan yang memadai dalam pengembangan TIK.

infromasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Misi Permasalahan

Pelayanan SKPD

Faktor


11. Rendahnya Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Di Tingkat Kecamatan.

12. Kurang optimalnya sistem pengawasan berbasis teknologi informatikadan komunikasi (IT) untuk mengatasi pelanggaran dan penyalahgunaan dalam penggunaan aplikasi elektronik dan kerusakan jaringan di Kota Tangerang.

13. Belum optimalnya pelayanan tindak lanjut Pengaduan Masyarakat secara Online.

14. Terbatasnya kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam Bidang teknologi dan informasi untuk mendukung pengembangan e-government.

15. Belum adanya hubungan dan kerjasama bidang pengembangan telematika dengan kota-kota yang sudah menerapkan teknologi informatikadan komunikasi secara maksimal.

16. Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Pengadaan secara Elektronik.

17. Masih kurangnya fasilitas pelayanan pengadaan secara elektronik.

18. Belum terstandarnya layanan Teknologi Iinformasi dan Komunikasi (TIK).

Misi Permasalahan

Pelayanan SKPD

Faktor


19. Belum tersedianya peraturan daerah yang mendukung terlaksananya tertib penggunaan media informasi dan komunikasi elektronik.

20. Belum terpenuhinya sarana prasarana, sumber daya manusia serta software dan hardware Teknologi informatika (TI) sesuai dengan Masterplan Teknologi informatika yang telah ada.

Misi ke-4 Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas

Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan media center pada lokasi-lokasi tertentu (jaringan LAN /WAN).

Keterbatasan anggaran untuk penyediaan sarana teknologi informatika dan komunikasi

Dukungan kebijakan penyediaan sarana teknologi informatika dan komunikasi

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan

Informasi

Dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan

Informasi telah ditetapkan sebuah visi yang diarahkan untuk

mencapai pembangunan bidang komunikasi dan informasi

untuk tahun 2014. Visi tersebut yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Informatif menuju Masyarakat

Sejahtera Melalui Pembangunan Kominfo

Berkelanjutan, yang Merakyat dan Ramah Lingkungan,

dalam Kerangka NKRI”

Untuk mencapai perwujudan visi di atas, telah

dirumuskan 5 misi yaitu:

1. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan

karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar

menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka

NKRI;

2. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika

yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi;

3. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif

untuk mendukung pembangunan karakter bangsa;

4. Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis

kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah

lingkungan;

5. Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam

sistem pasar global.

Tujuan yang akan di capai dalam rangka pencapaian Visi

dan Misi Renstra Kementerian Kominfo waktu 2010-2014

adalah sebagai berikut:

1. Bidang Infrastruktur Informasi dan Komunikasi

Tujuan yang ingin dicapai untuk pembangunan bidang

Infrastruktur Informasi dan Komunikasi adalah:

a. Tersedianya akses komunikasi dan informatika yang

merata di seluruh Indonesia (mengecilnya kesenjangan

digital);

b. Tersedianya sarana, prasarana, dan layanan

komunikasi dan informatika di seluruh desa, daerah

perbatasan negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan

wilayah non komersial lain untuk mengurangi daerah

blank spot;

c. Tersedianya akses dan layanan komunikasi dan

informatika yang modern;

d. Tersedianya layanan akses informasi dan komunikasi di

wilayah non komersial;

e. Kebijakan, regulasi, rencana pemanfaatan dan

rekayasa sumber daya spektrum frekuensi radio;

f. Kebijakan, regulasi, rencana optimalisasi sumber daya

spektrum dan non spektrum;

g. Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan

kuantitas dan kualitas layanan pos;

h. Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan

kuantitas dan kualitas layanan telekomunikasi;

i. Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan

kuantitas dan kualitas penyelenggaraan penyiaran;

j. Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi

sertifikasi sistem elektronik, jasa aplikasi dan konten;

k. Kebijakan, regulasi, standar, sertifikasi,

interoperabilitas perangkat pos, telekomunikasi dan

penyiaran;

l. Tercapainya tingkat e-literasi masyarakat Indonesia

menjadi 50 persen pada tahun 2014;

m. Tersedianya informasi dan layanan publik yang dapat

diakses secara online;

n. Berkembangnya industri (manufaktur) penunjang TIK.

2. Bidang Komunikasi dan Informatika

a. Pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi

publik yang beragam dan berkualitas yang bersifat

mendidik, mencerahkan masyarakat dalam kerangka

NKRI, dengan indikator dan capaian target tahun 2014

antara lain: (a) penguatan media center di

provinsi/kabupaten kota untuk 15 media center; (b)

aktivitas penyebaran informasi publik langsung kepada

masyarakat mencapai 80 %;

b. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan

kemitraan dalam penyebaran informasi publik, dengan

indikator dan capaian target tahun 2014 antara lain:

(a) peningkatan peran organisasi kemasyarakatan

sebagai penyebar informasi (Kelompok Informasi

Masyarakat-KIM, media tradisional, dan media

komunitas) di wilayah perbatasan yang dilaksanakan

tepat waktu mencapai 80%; (b) fasilitasi penyebaran

informasi publik melalui media kemasyarakatan yang

tepat waktu dan akuntabel mencapai 90%;

c. Penyediaan dan peningkatan SDM bidang komunikasi

dan informasi sebagai agen penyedia, pengelola dan

penyebar infomasi publik, dengan indikator dan

capaian target tahun 2014 antara lain: (a) pelaksanaan

bimbingan teknik CIO untuk 2500 orang peserta; (b)

pelaksanaan bimbingan teknis Budaya Dokumentasi

dalam rangka mendukung pelaksanaan UU Nomor 14

tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

mencapai 2500 orang; (c) pelaksanaan program

pemberian bea siswa bidang komunikasi dan informasi

untuk 1398 mahasiswa; (d) peningkatan standar

kompetensi kerja bidang komunikasi dan informasi

sejumlah 40 paket; dan (e) sertifikasi SDM komunikasi

dan informasi mencapai 4980 orang.

Sementara itu sasaran strategis yang mendukung visi

dan misi yang ingin dicapai ialah sebagai berikut:

1) Misi 1 : meningkatkan kecukupan informasi masyarakat

dengan karakteristik komunikasi lancar informasi benar

menuju terbentuknya indonesia informatif dalam kerangka

NKRI:

a. Meratanya pembangunan sarana dan prasarana pos,

komunikasi dan informatika di seluruh Indonesia;

b. Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan

informatika yang efektif dan efisien;

c. Tersedia dan tersebarnya informasi yang faktual dan

berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat

Indonesia dalam kerangka NKRI.

2) Misi 2 : Mewujudkan birokrasi layanan pos, komunikasi

dan informatika yang profesional dan memiliki integritas

moral yang tinggi:

a. Terselenggaranya pengelolaan sumber daya

komunikasi dan informatika yang optimal;

b. Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan

informatika yang profesional dan memiliki integritas

moral yang tinggi;

c. Tersedianya standar alat dan standar mutu layanan

serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada

layanan pos, komunikasi dan informatika.

3) Misi 3 : Mendorong peningkatan tayangan dan informasi

edukatif untuk mendukung pembangunan karakter

bangsa:

a. Tersedianya layanan konten informasi yang edukatif,

mencerahkan dan memberdayakan masyarakat;

b. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk

memanfaatkan konten informasi edukatif,

mencerahkan dan memberdayakan masyarakat;

c. Tercapainya peran-serta aktif masyarakat dan lembaga

komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan

pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan dan

memberdayakan masyarakat;

d. Terwujudnya masyarakat informasi yang kritis,

produktif, beradab, berdaya saing dan cinta tanah air.

4) Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang

berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan

ramah lingkungan:

a. Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan

pengembangan di bidang komunikasi dan informatika;

b. Mendorong penciptaan sumber daya manusia unggul di

bidang komunikasi dan informatika;

c. Mendorong berkembangnya industri komunikasi dan

informatika yang berdaya saing tinggi dan ramah

lingkungan;

d. Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika

yang mendorong tumbuh-kembangnya kreatifitas dan

inovasi berdasarkan kearifan lokal.

5) Memperjuangkan kepentingan nasional komunikasi dan

informatika dalam sistem pasar global:

a. Mendorong penguatan kapasitas produksi industri

komunikasi dan informatika nasional agar mampu

bersaing di dunia internasional;

b. Mendorong rasa cinta tanah air melalui penggunaan

produk dalam negeri bidang komunikasi dan

informatika;

c. Meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perjanjian

internasional di bidang komunikasi dan informatika;

d. Membangun pencitraan positif negara Indonesia di

mata Internasional.

Sasaran pembangunan pada akhir periode 2010-2014

yang telah dirumuskan akan dicapai melalui program-program

pembangunan sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika;

2) Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika;

3) Program Pengembangan Aplikasi Informatika;

4) Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik;

5) Program Penelitian dan Pengembangan SDM Kominfo.

Dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran

Renstra Kementerian Kominfo tahun 2010-2014, sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan

Informatika mengarah dan ikut mendukung pencapaian misi

Kementerian, meliputi misi-misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan

karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar

menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka

NKRI;

2. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika

yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi;

3. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif

untuk mendukung pembangunan karakter bangsa;

4. Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis

kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah

lingkungan;

5. Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam

sistem pasar global.

3.4. Telaahan Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informasi Provinsi Banten

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

sebagai Perangkat Daerah Provinsi Banten merupakan salah

satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu

berkontribusi nyata dalam pencapaian harapan terhadap

terwujudnya ”Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan

Iman Dan Taqwa”. Harapan tersebut merupakan puncak

ukuran keberhasilan yang dicita-citakan dalam

penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Provinsi

Banten pada periode 2012-2017. Rakyat Banten Sejahtera

diantaranya ditekankan pada meningkatnya keberdayaan

pemerintah daerah, yang dalam penafsiran diantaranya dapat

artikan sebagai harapan terhadap semakin meningkatnya

kemampuan pelayanan pemerintah daerah kepada

masyarakat pada seluruh lini yang pada akhirnya diharapkan

dapat memenuhi kecukupan lahir dan batin masyarakat

Banten.

Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten dituntut untuk

mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Banten 2012-

2017, melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran

keberhasilan (keadaan) yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang

dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten

pada periode 2012-2017 selain dijiwai oleh harapan

terwujudnya Banten Sejahtera, tentunya juga dilandasi oleh

‘Isu Strategis’ sebagai fokus pembangunan yang dihadapi

dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya di masa

mendatang. Isu strategis yang dihadapi terorientasi pada

kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Dinas


serta upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas dalam

bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kepada

masyarakat.

Untuk itu, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Provinsi Banten menetapkan Visi 2012-2017

sebagai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan, yaitu: “Terwujudnya Penyelenggaraan

Pelayanan Perhubungan,Komunikasi dan Informatika

yang Handal”. Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas


2012-2017 maka perlu ditetapkan misi sebagai upaya-upaya

umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Berkaitan dengan penetapan misi tersebut, maka perlu

diperhatikan Misi Pembangunan Banten 2012-2017 yang

terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten.

Untuk itu, dalam mengapresiasikan upaya mendukung

pelaksanaan misi pembangunan Provinsi Banten 2012-2017,

maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Provinsi Banten menetapkan Misi 2012-2017 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya

manusia aparatur menuju tata pemerintahan yang baik,

bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan

publik;

2. Meningkatkan pelayanan perhubungan yang handal, aman,

nyaman, terjangkau dan ramah lingkungan;

3. Meningkatkan pelayanan komunikasi dan informatika yang

handal, aman, terjangkau dan ramah lingkungan.

Rumusan kebijakan makro Dinas Perhubungan


yang tercermin dalam visi dan misi tersebut diatas, perlu

diacu atau setidaknya perlu dipertimbangkan dalam

penyusunan Renstra Dinas Informatika dan Komunikasi Kota

Tangerang 5 (lima) tahun mendatang.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

RTRW Kota Tangerang merupakan penjabaran dari

dokumen RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Banten.

Dokumen RRW ini hanya berlaku wilayah administratif Kota

Tangerang. RTRW Kota Tangerang menjadi acuan bagi

pemerintah dalam menerbitkan Izin Prinsip dan Izin Lokasi

bagi investor atau masyarakat pengguna ruang. Berkaitan

dengan Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi, Pasal 19

menyebutkan bahwa sistem jaringan telekomunikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d

meliputi:

a. Pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi sistem

kabel dan sistem nirkabel;

b. Arahan pengembangan prasarana telekomunikasi

sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai kebutuhan

informasi tersebar di seluruh kecamatan;

c. Pengembangan jaringan telekomunikasi sistem kabel

sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa jaringan

bawah tanah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas

ruang kota;

d. Pengembangan jaringan telekomunikasi sistem nirkabel

sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa

pembangunan, penataan dan pengendalian menara

telekomunikasi/base transceiver station (BTS) dengan

sistem penggunaan menara bersama telekomunikasi untuk

mendukung efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang

yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota; dan

e. Ketentuan penggunaan frekuensi pemancar radio untuk

menjamin kelancaran dan keamanan arus penerbangan

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Berkaitan dengan prioritas pembangunan dalam

pembangunan bidang komunikasi dan informatika, diatur

bahwa Indikasi program utama perwujudan struktur ruang

sebagaimana pada tahap pertama (2013–2017) diprioritaskan

pada pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi

jaringan tetap dan bergerak; selanjutnya perwujudan struktur

ruang pada tahap kedua (2018–2022) diprioritaskan pada:

peningkatan jaringan telekomunikasi, meliputi pembangunan

jaringan telekomunikasi, peningkatan kualitas pelayanan, dan

pembangunan telekomunikasi.

Dengan mendasarkan pada arahan rencana tata ruang

yang diatur dalam Perda Nomor 6 tahun 2012 tentang RTRW

Kota Tangerang, maka dalam kurun waktu tahun 2014-2018

Dinas Komunikasi dan Informatika perlu memprioritaskan

pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan

tetap dan bergerak, dan peningkatan jaringan telekomunikasi,

meliputi pembangunan jaringan telekomunikasi, peningkatan

kualitas pelayanan, dan pembangunan telekomunikasi. Hal ini

perlu dilakukan secara berkesinambungan, sehingga

pelayanan pada bidang komunikasi dan informasi dapat

berjalan secara optimal.

3.6. Penentuan Isu –Isu Strategis

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan

pembangunan yang terkait bidang informasi dan komunikasi,

dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat

pelayanan SKPD berdasarkan hasil hasil review terhadap visi-

misi kepala daerah, renstra Kementerian Komunikasi dan

Informatika, maka dapat dirumuskan isu strategis yang

dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Tangerang sebagai berikut:

1. Pelayanan informasi dan komunikasi;

2. Pengelolaan website Kota Tangerang sebagai sarana

interaksi antara pemerintah dengan pemerintah,

masyarakat dan dunia usaha secara elektronik;

3. Bimbingan teknis tata cara penggunaan aplikasi yang

sudah terbangun atau dikembangkan;

4. Pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan sarana

TIK yang cepat, tepat dan mudah diakses;

5. Integrasi interoperabilitas aplikasi/sistem informasi

layanan aparatur dan layanan publik berbasis web;

6. Optimalisasi sarana prasarana, sumber daya manusia serta

software dan hardware yang sesuai dengan Masterplan

TIK, standar dan regulasi TIK.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI

DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Dalam rangka mengarahkan pembangunan dalam

bidang komunikasi dan Informatika, perlu dirumuskan sebuah

visi. Visi yang dimaksud disini adalah gambaran arah

pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai

Dinas Komunikasi dan Informatika melalui penyelenggaraan

tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan

datang. Visi ini merupakan cita-cita layanan terbaik Dinas

Komunikasi dan Informatika baik dalam upaya mewujudkan

visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai

kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan,

layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan

mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang

dihadapi.

Berdasarkan analisis situasi kondisi dan lingkungan

strategis Dinas Komunikasi dan Informatika serta berdasarkan

analisis tantangan dan peluang, dapat dirumuskan Visi Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang tahun 2014-2018

sebagai berikut:

“Pelopor Pengembangan Teknologi Informasi dan

Komunikasi Yang Maju Dalam Tata Laksana

Pemerintahan dan Komunikasi Publik yang Baik”

Penjabaran atas makna dari visi tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Pelopor Pengembangan Teknologi Informasi dan

Komunikasi yang Maju, maksudnya adalah Dinas

Komunikasi dan Informatika diharapkan mampu menjadi

institusi yang mempelopori penerapan teknologi informasi

dan komunikasi yang maju di lingkungan Pemerintah

Daerah kota Tangerang.

2. Tata Laksana Pemerintahan; maksudnya adalah Dinas

Komunikasi dan Informatika diharapkan mampu

memfasilitasi terselenggaranya kegiatan administrasi

yang efektif dan efisien melalui penerapan aplikasi

teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung

aktivitas administrasi pemerintah daerah dan mampu

menjadi institusi yang dapat membuat jejaring koordinasi

lintas dinas dalam lingkup Pemerintah Daerah Kota

Tangerang menjadi lebih baik, optimal dan mudah,

melalui penerapan sistem koordinasi berbasis teknologi

informasi dan komunikasi.

3. Komunikasi Publik yang Baik, maksudnya adalah

Dinas Komunikasi dan Informatika mampu menjadi

institusi yang dapat memfasilitasi komunikasi antara

pemerintah daerah dengan masyarakat.

Menginformasikan dan mensosialisasikan berbagai

aktivitas pemerintah berikut kebijakan dan programnya,

sekaligus menampung dan menyampaikan aspirasi

masyarakat terkait dengan kebutuhan pelayanan dari

Pemerintah Daerah Kota Tangerang.

Dalam rangka mewujudkan visi di atas, Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang menetapkan 5

misi, yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang handal guna

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

2. Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai baik

perangkat keras maupun lunak dalam mencapai kinerja

yang tinggi.

3. Mendorong terwujudnya sistem kinerja administrasi dan

koordinasi pemerintahan yang optimal melalui dukungan

teknologi informasi dan komunikasi

4. Mengembangkan dan mengelola database dan informasi

daerah secara optimal untuk Kota Tangerang yang

informatif

5. Mengembangkan aplikasi teknologi informasi dan

komunikasi bagi peningkatan pelayanan publik.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah dalam rangka

mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Tangerang tahun 2014-2018 yang dirumuskan

berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang handal guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

Tujuan : Meningkatkan kualitas sumberdaya

manusia dan kelembagan Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Tangerang, dengan sasaran :

Meningkatnya kemampuan dan kapasitas SDM

aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Tangerang.

Misi 2 : Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai baik perangkat keras maupun lunak dalam mencapai kinerja yang tinggi.

Tujuan : Meningkatkan ketersediaan perangkat

keras dan perangkat lunak dalam pelayanan

informasi dan komunikasi, dengan sasaran :

Meningkatnya ketersediaan perangkat keras

dan perangkat lunak IT serta sarana-prasarana

pendukung lainnya dalam pelayanan informasi

dan komunikasi.

Meningkatnya OPD yang memiliki sarana

informasi dan komunikasi berbasis internet

yang memadai.

Misi 3 : Mendorong terwujudnya sistem kinerja

administrasi dan koordinasi pemerintahan

yang optimal melalui dukungan teknologi

informasi dan komunikasi.

Tujuan : Meningkatkan fungsi pelayanan

administrasi pemerintahan yang optimal dengan

dukungan teknologi informasi dan komunikasi,

dengan sasaran :

Terselenggaranya sistem administrasi

pemerintah Kota Tangerang yang cepat, tepat,

akurat dan maju.

Terwujudnya publikasi informasi advertorial

pelayanan OPD kepada masyarakat pada media

massa

Misi 4 : Mengembangkan dan mengelola database dan

informasi daerah secara optimal untuk kota

Tangerang yang informatif.

Tujuan : Meningkatkan fungsi database dan

informasi dalam penyebarluasan informasi

pembangunan daerah Kota Tangerang, dengan

sasaran :

a) Terwujudnya sistem database yang informatif

dan akurat bagi kepentingan stakeholder

dalam pembangunan;

b) Terwujudnya kelancaran komunikasi dan

pertukaran informasi pemerintah dan

masyarakat.

Misi 5 : Meningkatkan peran Dinas Komunikasi dan

Informatika sebagai sentral dalam

manajemen bidang informatika dan

komunikasi di Kota Tangerang.

Tujuan : Meningkatkan pelaksanaan fungsi Dinas

Komunikasi dan Informatika dalam pengelolaan

teknologi informasi dan komunikasi, dengan

sasaran :

Meningkatnya manajemen dan kinerja OPD

dalam pengelolaan informasi dan komunikasi di

Kota Tangerang.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas

Komunikasi dan Informatika beserta indikator kinerjanya

disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Hal - 91

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang

No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi

Awal

Target Indikator Kinerja Sasaran

2014 2015 2016 2017 2018

Misi 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang handal guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

1 Meningkatkan kualitas

sumberdaya manusia

dan kelembagan Dinas

Komunikasi dan

Informatika Kota

Tangerang

Meningkatnya

kemampuan dan

kapasitas SDM

aparatur Dinas

Komunikasi dan

Informatika Kota

Tangerang.

Tingkat fasilitasi peningkatan

SDM Bidang Komunikasi dan

Informasi (%)

41,18 52,94 64,71 76,47 88,24 100,00

Misi 2. Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai baik perangkat keras maupun lunak dalam mencapai kinerja yang

tinggi.

2 Meningkatkan

ketersediaan

perangkat keras dan

perangkat lunak dalam

pelayanan informasi

dan komunikasi

Meningkatnya

ketersediaan

perangkat keras dan

perangkat lunak IT

serta sarana-prasarana

pendukung lainnya

dalam pelayanan

informasi dan

komunikasi

Tingkat pengembangan

komunikasi, informasi, dan

media massa (%)

17,24 34,48 51,72 68,97 86,21 100,00

Meningkatnya OPD

yang memiliki sarana

informasi dan

Tingkat ketersediaan sistem

dan jaringan komunikasi dan

informasi OPD (%)

100 100 100 100 100 100


Awal


2014 2015 2016 2017 2018

komunikasi berbasis

internet secara

memadai.

Misi 3. Mendorong terwujudnya sistem kinerja administrasi dan koordinasi pemerintahan yang optimal melalui dukungan

teknologi informasi dan komunikasi

3 Meningkatkan fungsi

pelayanan administrasi

pemerintahan yang

optimal dengan

dukungan teknologi

informasi dan

komunikasi

Terselenggaranya

sistem administrasi

pemerintah Kota

Tangerang yang

cepat, tepat, akurat

dan maju

Tingkat Pelayanan Publik

yang menggunakan media

informasi berbasis Informasi

Teknologi (%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Tingkat Integrasi Sistem

Informasi dan Aplikasi

Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (%)

14,48 28,28 45,52 62,76 81,72 100,00

4 Misi 4 Mengembangkan dan mengelola database dan informasi daerah secara optimal untuk kota Tangerang yang informatif

Meningkatkan fungsi

database dan

informasi dalam

penyebarluasan

informasi

Tersedianya sistem

database yang

informatif dan akurat

bagi kepentingan

stakeholder dalam

Tingkat Standarisasi Sistem

Informasi dan Aplikasi

Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Awal


2014 2015 2016 2017 2018

pembangunan daerah

kota Tangerang

pembangunan

Tersedianya

kelancaran

komunikasi dan

pertukaran informasi

pemerintah dan

masyarakat

Tingkat Kerjasama Informasi

dan Media Massa (%)

13,00 27,00 44,00 63,00 81,00 100,00

5 Misi 5. Meningkatkan peran Dinas Infokom sebagai sentral dalam manajemen bidang informasi dan komunikasi di Kota

Tangerang

Meningkatkan

pelaksanaan fungsi

Dinas Komunikasi dan

Informatika dalam

pengelolaan teknologi

informasi dan

Meningkatnya

manajemen dan

kinerja OPD dalam

pengelolaan informasi

dan komunikasi di

Kota Tangerang.

Tingkat Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

11,24 25,84 42,70 61,80 80,90 100,00

Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan keuangan OPD

100 100 100 100 100 100


Awal


2014 2015 2016 2017 2018

komunikasi Tersedianya aparatur OPD yang mampu mematuhi peraturan kepemerintahan daerah yang berlaku

100 100 100 100 100 100

Tersedianya aparatur OPD yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas

100 100 100 100 100 100

Tersedianya pelayanan terhadap pemenuhan sarana-prasarana teknis dan keadministrasian perkantoran (peralatan dan perleng-kapan kerja/kantor)

100 100 100 100 100 100

Tersedianya Dokumen Perencanaan-Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi- Pelaporan Pemb. Daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif

100 100 100 100 100 100

Tersedianya Data/Informasi Perencanaan Pemb. Daerah yang lengkap, valid,

100

100

100

100

100

100


Awal


2014 2015 2016 2017 2018

terbaharui, terstandar, serta terpublikasi dalam jaringan internet yang mudah diakses oleh publik

Terwujudnya peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai stakeholder dalam perencanaan pembangunan daerah

100 100 100 100 100 100

Tersedianya pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai

100 100 100 100 100 100

Hal - 96

4.3. Strategi dan kebijakan OPD

4.3.1. Strategi

Untuk mewujudkan visi di atas, telah ditetapkan strategi yang

akan ditempuh oleh Dinas Infromasi dan Komunikasi Kota Tangerang

berdasarkan masing-masing misi, yaitu :

Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang handal guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

Dengan Strategi ;

1. Meningkatkan kualitas pegawai Dinas Komunikasi

dan Informatika Kota Tangerang melalui

pembinaan, pelatihan, pengawasan dan sistem

penilaian, dan sistem manajemen internal.

Misi 2 : Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai baik perangkat keras maupun lunak dalam mencapai kinerja yang tinggi.

Dengan Strategi;

1. Meningkatkan ketersediaan perangkat keras dan lunak

IT melalui pengadaan barang dan jasa.

2. Mendorong penyediaan sarana dan prasarana teknologi

informasi dan komunikasi pada seluruh OPD untuk

mendukung penyebarluasan informasi pembangunan di

masing-masing OPD.

Misi 3 : Mendorong terwujudnya sistem kinerja

administrasi dan koordinasi pemerintahan yang

optimal melalui dukungan teknologi informasi

dan komunikasi.

Dengan Strategi;

1. Meningkatkan penerapan teknologi Informasi dan

Komunikasi dalam sistem pelayanan administrasi

Pemerintah Kota Tangerang melalui pengintegrasian

Sistem Informasi dan Aplikasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah.

2. Meningkatkan koordinasi pemanfaatan teknologi

informasi dan komunikasi dalam mendukung

koordinasi antar OPD Pemerintah kota Tangerang.



Tangerang yang informatif.

Dengan Strategi;

1. Mengembangkan sistem pengelolaan database yang

bersifat user friendly dan informatif melalui

Standarisasi Sistem Informasi dan Aplikasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Meningkatkan kualitas, variasi dan jangkauan media

informasi yang menghubungkan pemerintah dengan

masyarakat melalui kerjasama dengan media massa.

Misi 5 : Meningkatkan peran Dinas Infokom sebagai

sentral dalam manajemen bidang informasi dan

komunikasi di Kota Tangerang.

Dengan Strategi;

1. Meningkatkan manajemen kinerja Dinas Komunikasi

dan Informatika melalui pengkajian dan penelitian

bidang komunikasi dan informasi, penyediaan sarana

dan prasarana teknis dan keadministrasian, serta

penerapan disiplin aparatur.

4.3.2. Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh dalam mewujudkan visi Dinas

Komunikasi dan Informatika berdasarkan masing-masing misi adalah

sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang handal

guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

dinas.

Dengan Kebijakan;

1. Peningkatan kapasitas SDM aparatur Dinas Komunikasi dan

Informatika.

Misi 2 : Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai

baik perangkat keras maupun lunak dalam mencapai

kinerja yang tinggi.

Dengan Kebijakan;

1. Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak

secara bertahap dengan urutan prioritas sesuai

kebutuhan tuntutan kinerja.

2. Peningkatan sistem dan jaringan komunikasi dan

informasi di seluruh OPD.

Misi 3 : Mendorong terwujudnya sistem kinerja administrasi

dan koordinasi pemerintahan yang optimal melalui

dukungan teknologi informasi dan komunikasi

Dengan Kebijakan;

1. Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan

menggunakan Sistem Informasi dan Aplikasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.



Tangerang yang informatif

Dengan Kebijakan;

1. Pengembangan model pengelolaan database berbasis

teknologi informasi dan komunikasi.

2. Peningkatan kerjasama dibidang informasi dan media

massa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Misi 5 : Meningkatkan peran Dinas Infokom sebagai sentral

dalam manajemen bidang informasi dan komunikasi

di Kota Tangerang

Dengan Kebijakan;

1. Peningkatan pengkajian dan penelitian bidang

komunikasi dan informasi, penyediaan sarana dan

prasarana teknis dan keadministrasian, serta

penerapan disiplin aparatur di Dinas Komunikasi dan

Informatika.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan

kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang dapat

dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2

Matriks Penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang

Visi: “Pelopor Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Maju Dalam Tata Laksana Pemerintahan dan Komunikasi Publik yang Baik”

No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1 Misi 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang handal guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang

Meningkatnya kemampuan dan kapasitas SDM aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang.

Meningkatkan kualitas pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika melalui pembinaan, pelatihan, pengawasan dan sistem penilaian, dan sistem manajemen internal

Peningkatan kapasitas SDM aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika

2 Misi 2. Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai baik perangkat keras maupun lunak dalam mencapai kinerja yang tinggi.

Meningkatkan ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam pelayanan informasi dan komunikasi

Meningkatnya ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak IT serta sarana-prasarana pendukung lainnya dalam pelayanan informasi dan komunikasi.

Meningkatkan ketersediaan perangkat keras dan lunak IT melalui pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak secara bertahap dengan urutan prioritas sesuai kebutuhan tuntutan kinerja.

Meningkatnya OPD yang memiliki sarana informasi dan komunikasi

Mendorong penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi pada seluruh OPD

Peningkatan sistem dan jaringan komunikasi dan informasi di


berbasis internet secara memadai.

untuk mendukung penyebarluasan informasi pembangunan di masing-masing OPD

seluruh OPD.

3 Misi 3. Mendorong terwujudnya sistem kinerja administrasi dan koordinasi pemerintahan yang optimal melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi

Meningkatkan fungsi pelayanan administrasi pemerintahan yang optimal dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi

Terselenggaranya sistem administrasi pemerintah Kota Tangerang yang cepat, tepat, akurat dan maju

Meningkatkan penerapan teknologi Informasi dan Komunikasi dalam sistem pelayanan administrasi Pemerintah Kota Tangerang melalui pengintegrasian Sistem Informasi dan Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan menggunakan Sistem Informasi dan Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

4 Misi 4 Mengembangkan dan mengelola database dan informasi daerah secara optimal untuk kota Tangerang yang informatif

Meningkatkan fungsi database dan informasi dalam penyebarluasan informasi pembangunan

Teredianya sistem database yang informatif dan akurat bagi kepentingan stakeholder dalam pembangunan

Mengembangkan sistem pengelolaan database yang bersifat user friendly dan informatif melalui Standarisasi Sistem Informasi dan Aplikasi

Pengembangan model pengelolaan database berbasis teknologi informasi dan komunikasi.


daerah kota Tangerang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tersedianya kelancaran komunikasi dan pertukaran informasi pemerintah daerah dengan masyarakat.

Meningkatkan kualitas, variasi dan jangkauan media informasi yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat melalui kerjasama dengan media massa.

Peningkatan kerjasama dibidang informasi dan media massa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

5 Misi 5. Meningkatkan peran Dinas Infokom sebagai sentral dalam manajemen bidang informasi dan komunikasi di Kota Tangerang

Meningkatkan pelaksanaan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi

Meningkatnya manajemen dan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pengelolaan informasi dan komunikasi di Kota Tangerang.

Meningkatkan manajemen kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika melalui pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi, penyediaan sarana dan prasarana teknis dan keadministrasian, serta penerapan disiplin aparatur

Peningkatan pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi, penyediaan sarana dan prasarana teknis dan keadministrasian, serta penerapan disiplin aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika.

Hal - 76

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN

PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan Renstra Dinas Komunikasi

dan Informatika Kota Tangerang untuk periode 2014-2018 adalah

sebagai berikut :

5.1. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

5.1.1. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang

Komunikasi dan Informasi, dengan kegiatan :

1. Pembinaan bagi Pengguna Frekuensi Radio Komunikasi

2. Pelatihan penerapan dan pemanfaatan TIK

3. Pelatihan SPSE

4. Pembinaan & Pengembangan Kelompok Informasi

Masyarakat

5. Rapat Koordinasi Pelayanan Informasi Pemerintah Kota

Tangerang

5.1.2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa, dengan kegiatan :

1. Pengadaan akses internet

2. Pelayanan Penyebaran Informasi melalui Mobil Wawaran

Keliling

3. Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan LAN-WAN

4. Operasional UPTD LPSE Kota Tangerang

5. Pengelolaan Website Terpadu Kota Tangerang

6. Pengelolaan Call Center Pemerintah Kota Tangerang

7. Integrasi Aplikasi dan Datase E-Goverment dan Layanan

Publik

8. Standarisasi Data Center Pemerintah Kota Tangeran

9. Pengembangan Aplikasi Layanan Publik

10. Pemeliharaan Aplikasi eGovernment

11. Pengendalian Warung Internet di Kota Tangerang

12. Layanan radio telekomunikasi, radiogram, faximili dan

PABX

13. Penyediaan Sarana Media Tatap Muka (Tele Conference)

14. Rehabilitasi Infrastruktur Jaringan LAN WAN

15. Operasional Pelaksanaan Standarisasi LPSE Kota

Tangerang

5.1.3.Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi

dan Informasi.

16. Penyusunan Raperwal Tentang Penyelenggaraan,

Penempatan dan Pengendalian Perangkat

Telekomunikasi Microcell di Kota Tangerang

17.Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Bersama di Kota Tangerang

18.Penyusunan Regulasi TIK.

5.2. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Adminstrasi Keuangan Daaerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan persandian

5.2.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(Program Rutin)

1. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung

administrasi perkantoran.

2. Pengembangan layanan administrasi perkantoran

berbasis teknologi informasi (LAN).

3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

5.2.2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Program

Rutin), dengan kegiatan :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

2. Penyusunan laporan keuangan semesteran

3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

4. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

5. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

6. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

7. Penyediaan jasa kebersihan kantor

8. Penyediaan alat tulis kantor

9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

11. Penyediaan Peralatan rumah tangga

12. Penyedian Bahan Bacaan dan Perundangan

13. Penyediaan Makanan dan Minuman

14. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

5.2.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(Program Rutin), dengan kegiatan :

a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional;

b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

5.3. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

5.3.1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan

kegiatan :

a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana

Kerja (Renja) OPD;

b. Penyusunan perjanjian Kinerja (Jarkin);

c. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP);

d. Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja;

e. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) OPD

f. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Standar Pelayanan

OPD

g. Pengelolaan PPID OPD

5.3.2. Program Pengembangan Data/Informasi,

dengan kegiatan :

a. Penyusunan Profil Pelayanan OPD

Secara rinci, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator

Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Renstra Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang untuk periode 2014-

2018 dapat dilihat pada tabel 5.1.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi

kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci

dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai

ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi

ukuran keberhasilan visi dan misi, tujuan dan sasaran

pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan

dalam dokumen perencanaan. Penyusunan indikator disusun

dengan mengacu berbagai peraturan yang mengatur mengenai

indikator kinerja daerah, diantaranya Indikator Standar Pelayanan

Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (IKK-LPPD), Indikator Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD).

Dalam Renstra ini, indikator kinerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Tangerang tahun 2014-2018 yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018

adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan

kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Tangerang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tangerang

Tahun 2014-2018.

Target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tangerang

Tahun 2014-2018 ini akan diukur dalam evaluasi kinerja

pembangunan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Tangerang. Pencapaian kinerja indikator yang

termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas

Komunikasi dan Informatika selama lima tahun, sehingga perlu

dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Tangerang.

Rincian indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tangerang

Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

Hal - 76

TABEL RENCANA PROGRAM PELAYANAN SKPD DAN INDIKATOR KINERJA BESERTA PERKIRAAN/TARGET CAPAIANNYA TAHUN 2014-2018

KODE

SASARAN (MISI) KOTA / URUSAN /

PROGRAM / PEMB. DAERAH

INDIKATOR OUTCOME (SASARAN DAN PROGRAM)

BASELINE DATA S.D. TH

2013

PERKIRAAN RENCANA/TARGET KINERJA PROGRAM PEMB. DAERAH LOKASI

SKPD

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

S.D. TH 2018

TAHUN

2019

URAIAN SAT

. PEMBILANG PENYEBUT

PENGALI

1 25 17 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

1.

Tingkat pemahaman SDM bidang komunikasi dan informas

(%) Banyaknya kegiatan peningkatan pemahaman SDM yang dilaksanakan

Banyaknya kegiatan peningkatan pemahaman SDM yang seharusnya dilaksanakan

100% 100,00% 9,09% 31,82% 54,55% 77,27% 100,00% 100,00%

122,73%

Kota

Tangerang

Disinfokom

1.1.4.3 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Manajemen dan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah secara Transparan dan Akuntabel

1.

Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD

(%) Banyaknya laporan kinerja dan keuangan SKPD yang tersedia

Banyaknya dokumen dan sistem pengelolaan anggaran, belanja dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang tersedia

100% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00%

120,00%

Kota Tangerang

Semua SKPD

1 20 Urusan OtDa, RintahUm, AdminKeuDa, RangkatDa, Kepeg. dan Sandi

1 20 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Program Rutin)

1.

Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD

(%) Banyaknya laporan kinerja dan keuangan SKPD yang tersedia

Banyaknya dokumen dan sistem pengelolaan anggaran, belanja dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang tersedia

100% 100,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00%

120,00%

Kota

Tangerang

Semua SKPD

1 Urusan Wajib

1 20 Urusan OtDa, RintahUm, AdminKeuDa, RangkatDa, Kepeg. dan Sandi

KODE




BASELINE

DATA S.D. TH

2013

PERKIRAAN RENCANA/TARGET KINERJA PROGRAM PEMB. DAERAH

LOKASI

SKPD URAIAN SAT

. PEMBILANG PENYEBUT

PENGALI

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

S.D. TH 2018

TAHUN 2019

1.1.7.6 Terwujudnya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Cerdas, Bermoral, Inovatif, dan Profesional

1.

Tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah daerah

(%) per tahun

Banyaknya aparatur pemerintah daerah yang sanggup mematuhi peraturan yang berlaku

Banyaknya aparatur pemerintah daerah

100% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

100,00% 100,00%

100,00%

100,00

%

Kota Tangerang

Semua SKPD

2.

Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan aparatur pemerintah daerah

(%) per tahun

Banyaknya peralatan dan perlengkapan terkait kedisiplinan aparatur yang tersedia

Banyaknya peralatan dan perlengkapan terkait kedisiplinan aparatur yang seharusnya tersedia

100% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

100,00% 100,00%

100,00%

100,00

%

Kota Tangerang

Semua SKPD

6.

Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah

(%) per tahun

Banyaknya aparatur pemerintah daerah yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/operasional terkait dengan tugasnya

Banyaknya aparatur pemerintah daerah yang seharusnya mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/operasional terkait dengan tugasnya

100% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

100,00% 100,00%

100,00%

100,00

%

Kota Tangerang

Semua SKPD

KODE




BASELINE

DATA S.D. TH

2013

PERKIRAAN RENCANA/TARGET KINERJA PROGRAM PEMB. DAERAH

LOKASI

SKPD

URAIAN SAT. PEMBILANG PENYEBUT PENGALI

TAHUN

2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

S.D. TH 2018

TAHUN 2019

1 Urusan Wajib

1 20

Urusan OtDa, RintahUm, AdminKeuDa, RangkatDa, Kepeg. dan Sandi

1 2 03 Program Peningkatan

1 Tingkat kedisiplinan

(%) per Banyaknya aparatur pemerintah daerah

Banyaknya aparatur 100% 100,00% 100, 100,00 100,00% 100,00% 100,00 100,00% 100,00% Kota Tang

Semua SKPD

0 Disiplin Aparatur (Program Rutin)

. aparatur pemerintah daerah

tahun yang sanggup mematuhi peraturan yang berlaku

pemerintah daerah 00% % % erang

1.

Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan aparatur pemerintah daerah

(%) per tahun

Banyaknya peralatan dan perlengkapan terkait kedisiplinan aparatur yang tersedia

Banyaknya peralatan dan perlengkapan terkait kedisiplinan aparatur yang seharusnya tersedia

100%

100,00% 100,00%

100,00%

100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% Kota Tangerang

Semua SKPD

1 20

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (Program Rutin)

1.

Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah

(%) per tahun

Banyaknya aparatur pemerintah daerah yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/operasional terkait dengan

tugasnya

Banyaknya aparatur pemerintah daerah yang seharusnya mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/operasional terkait dengan tugasnya

100% 100,00% 100,00%

100,00%

100,00% 100,00% 100,00%


Semua SKPD

1.1.8.6 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan pemenuhan peralatan dan perlengkapan keadministrasian perkantoran

1. Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran

(%) per

tahun

Banyaknya pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran yang tersedia

Banyaknya pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran yang seharusnya tersedia

100% 100% 100,00%

100,00%

100,00% 100,00% 100,00%


Semua SKPD

2. Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran

(%) per

tahun

Banyaknya pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran yang tersedia

Banyaknya pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran yang seharusnya tersedia

100% 100,00% 100,00%

100,00%

100,00% 100,00% 100,00%


Semua SKPD

1 Urusan Wajib

1 20


1 20

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program Rutin)

1. Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran

(%) per tahun

Banyaknya pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran yang tersedia

Banyaknya pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran yang seharusnya tersedia

100% 100,00% 100,00%

100,00%

100,00% 100,00% 100,00%


Semua SKPD

2. Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran

(%) per tahun

Banyaknya pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran yang tersedia

Banyaknya pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran yang seharusnya tersedia

100% 100,00% 100,00%

100,00%

100,00% 100,00% 100,00%


Semua SKPD

1.1.13.6 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Daerah

1. Tingkat ketersediaan sistem dan jaringan komunikasi dan informasi SKPD

(%) per

tahun

Banyaknya sistem dan jaringan komunikasi dan informasi SKPD yang tersedia

Banyaknya sistem dan jaringan komunikasi dan informasi SKPD yang seharusnya tersedia

100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

100,00% 100,00% 100,00%


Diskominfo

2. Tingkat Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

(%) Banyaknya Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi yang dilakukan

Banyaknya Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi yang seharusnya dilakukan

100% 11,24% 25,84%

42,70%

61,80% 80,90% 100,00%


Diskominfo

3. Tingkat Kerjasama Informasi dan Media Massa

(%) Banyaknya kerjasama informasi dan media massa yang dilakukan

Banyaknya kerjasama informasi dan media massa yang seharusnya dilakukan

100% 12,75% 27,45%

44,12%

62,75% 81,37% 100,00%

100% 119% Kota Tangerang

Diskominfo

1 Urusan Wajib

1 2. Urusan Komunikasi dan Informatika

1 25 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa

1. Tingkat pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa

(%) Banyaknya pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa yang dilakukan

Banyaknya pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa yang seharusnya dilakukan

100% 17,24% 34,48%

51,72%

68,97% 86,21% 100,00%


Diskominfo

2. Tingkat ketersediaan sistem dan jaringan komunikasi dan informasi SKPD

(%) per tahun

Banyaknya sistem dan jaringan komunikasi dan informasi SKPD yang tersedia

Banyaknya sistem dan jaringan komunikasi dan informasi SKPD yang seharusnya tersedia

100% 100,00% 100,00%

100,00%

100,00% 100,00% 100,00%


Diskominfo

1 25 16 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

1. Tingkat Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

(%) Banyaknya Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi yang dilakukan

Banyaknya Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi yang seharusnya dilakukan

100% 11,24% 25,84%

42,70%

61,80% 80,90% 100,00%


Diskominfo

1 25 17 Program Fasilitasi

1. Tingkat fasilitasi peningkatan

(%) Banyaknya Aparatur yang dibina Bidang

Banyaknya Aparatur di Bidang pelayanan

100% 41,18% 52,9 64,71 76,47% 88,24% 100,00 100,00% 111,76% Kota Tang

Diskominfo

Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

pelayanan publik berbasis pada teknologi

publik 4% % % erang

1 25 18 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

1. Tingkat Kerjasama Informasi dan Media Massa

(%) Banyaknya kerjasama informasi dan media massa yang dilakukan

Banyaknya kerjasama informasi dan media massa yang seharusnya dilakukan

100% 12,75% 27,45%

44,12%

62,75% 81,37% 100,00%


Diskominfo

2. Tingkat publikasi advertorial informasi pelayanan SKPD pada media massa

(%) Frekuensi publikasi advertorial informasi pelayanan SKPD pada media massa yang dilakukan

Frekuensi publikasi advertorial informasi pelayanan SKPD pada media massa yang seharusnya dilakukan

100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

100,00% 100,00% 100,00%


Semua SKPD

1.2.1.2 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan pelayanan publik dan pelayanan aparatur pemerintahan daerah secara profesional, cepat, tepat, dan akurat, dengan berbasis pada teknologi informasi yang efektif dan efisien

1. Tingkat Pelayanan Publik yang menggunakan media informasi berbasis Informasi Teknologi

(%) per

tahun

Banyaknya pelayanan kepada publik/masy. yang sudah menggunakan media informasi berbasis Informasi teknologi

Banyaknya pelayanan kepada publik/masyarakat

100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100% Kota Tangerang

Diskominfo

1 Urusan Wajib

1 2 Urusan Komunikasi dan

5 Informatika

1 25

15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa

1.

Tingkat Pelayanan Publik yang menggunakan media informasi berbasis Informasi Teknologi

(%) per

tahun

Banyaknya pelayanan kepada publik/masy. yang sudah menggunakan media informasi berbasis Informasi teknologi

Banyaknya pelayanan kepada publik/masyarakat

100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% Kota Tangerang

Diskominfo

1.2.2.2 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang terintegrasi, terstandarisasi, serta memadai (berkemampuan/ berkapasitas tinggi, cepat, mudah diakses, praktis, dan aman)

1. Tingkat Integrasi Sistem Informasi dan Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(%) Banyaknya Aplikasi Sistem Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sudah diintegrasikan

Banyaknya Aplikasi Sistem Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tersedia

100% 14,48% 28,28% 45,52% 62,76% 81,72% 100,69% 100,69% 119,66%

Kota Tangera

ng

Diskominfo

2. Tingkat Standarisasi Sistem Informasi dan Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(%) per tahun

Banyaknya Aplikasi Sistem Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sudah distandarisasi


100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Kota Tangera

ng

Diskominfo

1 Urusan Wajib

1 25

Urusan Komunikasi dan Informatika

1 25

15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.

Tingkat Integrasi Sistem Informasi dan Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(%) Banyaknya Aplikasi Sistem Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sudah diintegrasikan


100% 14,48% 28,28% 45,52% 62,76% 81,72% 100,69% 100,69%


Diskominfo

1.

Tingkat Standarisasi Sistem Informasi dan Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(%) per

tahun

Banyaknya Aplikasi Sistem Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sudah distandarisasi


100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


Diskominfo

4. Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan-penganggaran dan

(%) Banyaknya dokumen utama perencanaan-penganggaran dan evaluasi-pelaporan pelaksanaan

Banyaknya dokumen utama perencanaan-penganggaran dan evaluasi-pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang tersedia

100% 21,27% 21,27% 40,39% 59,51% 78,63% 100,00% 100,00% 121,27%

Kota Tangera

ng

Bappeda d

evaluasi-pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang didukung kajian teknokratis serta dipublikasikan

pembangunan daerah yang didukung berbagai kajian teknokratis serta dipublikasikan

an

Semua SKPD

6. Tingkat peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah

(%) per tahun

Banyaknya kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan pemb. daerah yang terlibat dalam perenc. pemb. Daerah

Banyaknya kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentinganpemb. Daerah

100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Kota Tangera

ng

Semua SKPD

1 Urusan Wajib

1 06

Urusan Perencanaan Pembangunan

1 06

15 Program Pengembangan Data/Informasi

1.

Tingkat ketersediaan dan kelengkapan data/informasi perencanaan pembangunan daerah

(%) Banyaknya jenis/elemen data/informasi perencanaan pemb. Daerah yang lengkap dan tersedia

Banyaknya jenis/elemen data/informasi perencanaan pemb. Daerah yang lengkap dan seharusnya tersedia

100% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 100,00%

100,00% Kota Tangera

Bappeda dan

ng

Semua SKPD

1 06

21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.

Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan dan penganggaran pemb. daerah

(%) Banyaknya dokumen utama perencanaan dan penganggaran pemb. daerah yang tersedia

Banyaknya dokumen utama perencanaan dan penganggaran pemb. daerah yang seharusnya tersedia

100% 22,27% 22,27% 41,70% 61,14% 80,57% 100,00% 100,00%


Bappeda dan Semua SKPD

2.

Tingkat ketersediaan dokumen utama pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

(%) Banyaknya dokumen pengendalian, serta Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan keg. pemb. Daerah yang

Banyaknya dokumen pengendalian, serta Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan keg. pemb. Daerah yang seharusnya tersedia

100% 18,15% 18,15% 36,29% 54,44% 72,58% 100,00% 100,00%

118,15% Kota Ta

Bappeda

keg. pemb. Daerah

tersedia ngerang

dan Semua SKPD

5.

Tingkat peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah

(%) per

tahun

Banyaknya kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan pemb. daerah yang terlibat dalam perenc. pemb. Daerah

Banyaknya kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentinganpemb. Daerah

100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


Semua SKPD

4.1.7.7 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan

1. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai

(%) per tahun

Banyaknya sarana dan prasarana aparatur pemerintahan daerah yang tersedia

Banyaknya sarana dan prasarana aparatur pemerintahan daerah yang seharusnya tersedia

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Kota Tangera

ng

Semua SKPD

memadai 2. Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur

(%) per tahun

Banyaknya pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur yang tersedia

Banyaknya pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur yang seharusnya tersedia

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Kota Tangera

ng

Semua SKPD

1 Urusan Wajib

1 20


1 20

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Program Rutin)

1.

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai

(%) per

tahun

Banyaknya sarana dan prasarana aparatur pemerintahan daerah yang tersedia

Banyaknya sarana dan prasarana aparatur pemerintahan daerah yang seharusnya tersedia

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

Kota Tangeran

g

Semua SKPD

2.

Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur

(%) per

tahun

Banyaknya pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur yang tersedia

Banyaknya pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur yang seharusnya tersedia

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

100,0%

Kota Tangeran

g

Semua SKPD

Hal - 76

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Tangerang tahun 2014-2018 dimaksudkan untuk

memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika untuk kurun waktu lima tahun. Renstra ini disusun

dengan mendasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi

dan Informatika Sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2014 Tentang

Organisasi Perangkat Daerah. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan,

strategi kebijakan, program dan kegiatan jangka menengah Dinas

Komunikasi dan Informatika yang penyusunannya berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Tangerang Tahun 2014–2018.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2014–2018

dalam pelaksanaannya agar dapat berjalan dengan memerlukan

dukungan dari seluruh komponen di OPD. Oleh karena itu Sekretariat,

Bidang, UPT dan jabatan fungsional pada Dinas Komunikasi dan

Informatika agar mendukung pencapaian apa yang telah ditargetkan,

dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dengan sebaik-baiknya.

Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat, bidang, dan

jabatan fungsional dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang

baik, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra ini

dapat tercapai.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2014–2018

akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk

menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan

kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi

dan Informatika Kota Tangerang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

wajib berpedoman pada Renstra Tahun 2014–2018.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efektivitas dan

efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta

memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Komunikasi dan

Informatika Tahun 2014–2018, maka perlu dilakukan pengendalian

dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan

kegiatan Renstra secara berkala. Kemudian, apabila terjadi perubahan

kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan

kebijakan Kota Tangerang, maka dapat dilakukan perubahan Renstra

Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2014–2018 sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Tangerang Tahun 2014–2018 adalah sesuai dengan

masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Tangerang yaitu tahun 2014–2018 dan juga

berpedoman pada RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005 - 2025.

Documents

RENCANA STRATEGIS (REVISI) DINAS KOMUNIKASI DAN ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/156973...memudahkan masyarakat dalam mengakses internet secara gratis ... Hal