RENCANA STRATEGIS - disnak.jatimprov.go.iddisnak.jatimprov.go.id/web/upload_data/files/2014/A. RENSTRA 2009... · RENCANA STRATEGIS 2009-2014 1 ... Renstra memperhatikan Rencana Tata

RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

2009 - 2014

RENCANA STRATEGIS 2009-2014

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Peternakan Provinsi Jawa Timur selama ini memegang

peranan penting dan strategis dalam membangun sektor pertanian, khususnya dalam

upaya perluasan kesempatan kerja, pemasukan devisa negara, peningkatan

pendapatan dan kesejahteraan petani peternak dan keluarga petani peternak serta

peningkatan konsumsi protein hewani dalam rangka peningkatan kecerdasan bangsa,

baik sumbangan langsung berupa kontribusi PDRB, penyerapan tenaga kerja,

peningkatan pendapatan masyarakat, perolehan devisa melaui ekspor maupun

sumbangan tidak langsung seperti penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan

pembangunan dan hubungan sinergis dengan subsektor dan sektor lainnya.

Dalam memenuhi kebutuhan daging untuk masyarakat Jawa Timur sudah

tercukupi dari daging beberapa komoditas yaitu bahan asal ternak berupa daging sapi,

kambing, domba, itik dan ayam (ras dan buras); sedangkan untuk kalangan tertentu

(hotel berbintang dan restoran) yang membutuhkan daging kualitas tinggi masih

dipenuhi dengan daging impor. Program jangka pendek diperlukan impor sapi potong

sedangkan program jangka panjang perlu dilakukan impor bibit ternak berkualitas,

pelestarian plasma nutfah ternak Jawa Timur seperti sapi madura, sapi Jawa, domba

ekor gemuk, kambing Peranakan Ettawa (PE), itik Mojosari, dan Perbaikan kualitas

sapi Madura dilakukan melalui inseminasi buatan, perbaikan managemen reproduksi,

kualitas pakan dan sistem pemeliharaan; pengembangan kemitraan ayam pedaging

serta meningkatkan pengkajian-pengkajian bidang peternakan untuk memperoleh

teknologi tepat guna bagi peternak pedesaan.

Komoditas unggas merupakan penyumbang produksi daging terbesar

diantara komoditas lain, dengan adanya wabah penyakit flu burung kondisi ternak

tersebut sangat kritis baik populasi, pemasaran maupun lingkungan. Secara menyebar

unggas –unggas ini berada disekitar lingkungan penduduk, untuk mencegah semakin

meluasnya penularan flu burung kepada manusia selain dilaksanakan vaksinasi,

biosekuriti perlu dilakukan penataan ulang kawasan peternakan, dan tempat

pemotongan unggas (TPU).

Sementara itu, untuk kebutuhan susu akan dilakukan langkah-langkah

strategi dalam bidang persusuan yaitu meningkatkan keinginan masyarakat Jawa

Timur untuk mengkonsumsi susu segar produksi lokal melalui promosi Gerakan Minum

Susu bagi anak-anak sekolah SD yang dilaksanakan setiap tahun dan diharapkan

pemerintah kabupaten/kota ikut berperan dalam promosi tersebut baik dalam


2

pelaksanaan maupun pendanaan sehingga dapat menciptakan kebutuhan masyarakat

untuk mengkonsumsi susu segar atau pasturisasi produk lokal.

Untuk meningkatkan jumlah produksi susu yang sehat dan berkualitas

dilaksanakan penambahan kepemilikan ternak sapi perah per Rumah Tangga Peternak

dengan sapi-sapi impor yang berkualitas tinggi, disamping pelayanan kesehatan hewan

serta meningkatan kepemilikan peralatan panen (milk cane, alat pemerah) dan pasca

panen seperti cooling unit. Rencana Strategis SKPD Peternakan Provinsi Jawa Timur

Tahun2009-2014 merupakan penjabaran rencana strategi pembangunan peternakan

dan sebagai acuan teknis dalam penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan

peternakan di Jawa Timur, sehingga dituntut lebih optimal dalam upaya untuk

mendekatkan pelayanan secara prima kepada masyarakat peternakan dipedesaan.

Untuk itu peranan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Jawa Timur tetap

eksis menjadi andalan dalam mendukung perekonomian sektor pertanian di Provinsi

Jawa Timur.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi

Jawa Timuradalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Dan

Tata Kerja Perangkat Daerah;


3

8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas

Pembantuan;

10) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;

11) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 - 2031;

13) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014;

14) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud penyusunan Renstra

Dokumen Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur disusun sebagai

penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 dan sebagai acuan

bagi stakeholder dalam melaksanakan pembangunan subsektor peternakan yang

akan dilaksanakan secara bertahap tiap tahun untuk lima tahun kedepan.

b. Tujuan penyusunan Renstra

Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur adalah dokumen perencanaan

pembangunan subsektor peternakan dalam periode 2009 - 2014, ditetapkan dengan

tujuan memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku

pembangunan peternakan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan

daerah yang terintegrasi dengan tujuan pembangunan nasional. Pembangunan

peternakan diharapkan akan lebih efektif, efisien, terpadu dan berkesinambungan.

c. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur merupakan sub sistem dari sistem

perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan Peraturan

Gubernur Nomor 38 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014.


4

Agar dalam pelaksanaan pembangunan subsektor peternakan di Jawa Timur Tahun

2009-2014 tidak bertentangan dengan pemanfaatan ruang, maka dalam penyusunan

Renstra memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur.

Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan peternakan, penyusunan

Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Timur 2009-2014 berdasarkan hasil

analisis lingkungan strategis internal dan eksternal dengan mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Kementrian

Pertanian serta Rencana Strategis Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 juga menjadi

acuan dalam penyusunan Renstra SKPD yang membidangi peternakan dan

kesehatan hewan di Kabupaten/Kota. Selanjutnya Renstra Dinas Peternakan

sebagai bentuk perencanaan lima tahunan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang merupakan perencanaan

tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tahun

2009 – 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan.

Berisi : Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum,

HubunganRenstra –SKPD dengan RPJMD, dan

Sistematika Penulisan

Bab II. Gambaran Pelayanan SKPD

Berisi : Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumberdaya SKPD,

dan Kinerja Pelayanan SKPD

Bab III. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisi : Identifikasi Permasalahan, Telaahan Visi, Misi dan Program

Kepala Daerah, dan Penentuan isu-isu strategis.

Bab IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

Berisi : Visi dan Misi SKPD, Tujuan danSasaran Jangka Menengah,

serta Startegi dan Kebijakan SKPD.

Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,

dan Pendanaan indikatif

Berisi : Program dan Kegiatan SKPD Lima Tahun Ke depan, Indikator

Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.


5

Bab VI. Keterkaitan Renstra SKPD dan RPJMD

Berisi : Keterkaitan Program dan Kegiatan Renstra SKPD

dengan RPJMD.


6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi SKPD

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan tugas melaksanakan urusan pemerintahan

daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang peternakan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas DaerahProvinsi Jawa Timur, Dinas

Peternakan Provinsi Jawa Timur mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai

berikut :

a) Kedudukan

Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

b) Tugas

Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang peternakan.

c) Fungsi

1) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Peternakan.

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

peternakan.

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

4) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Struktur organisasi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana pasal

31 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur adalah :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Tata Usaha

b. Sub Bagian Penyusunan Program

c. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi :


7

a. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner

b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

c. Seksi Pengawasan Obat Hewan

4. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi :

a. Seksi Produk Pangan Asal Hewan

b. Seksi Produk Non Pangan Asal Hewan

c. Seksi Hygiene Sanitasi dan Kesejahteraan Hewan

5. Bidang Budidaya, Pengembangan Ternak dan hewan Lainnya, membawahi :

a. Seksi Kawasan dan Pembibitan

b. Seksi Pakan dan Teknologi

c. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya

6. Bidang Agribisnis, membawahi

a. Seksi Pelayanan Keahlian, Informasi dan Perijinan

b. Seksi Kelembagaan SDM dan Penyuluhan

c. Seksi Bina Usaha dan Pembiayaan

7. Unit Pelaksana Teknis

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Gubernur Jawa Timur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur, terdiri dari :

1. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Jember

2. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Malang

3. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Batu

4. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Kediri

5. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Magetan

6. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Tuban

7. UPT Inseminasi Buatan di Surabaya

8. UPT Laboratorium Kesehatan Hewan di Tuban

9. UPT Laboratorium Kesehatan Hewan di Malang

10. UPT Pembibitan dan Kesehatan Hewan di Madura


8

2.2. Sumber Daya SKPD

a. Sumberdaya Manusia

Pegawai Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009berjumlah

330 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 327 orang dan Tenaga Harian Lepas

sebanyak 3orang. Berdasarkan struktur organisasi perinciannya adalah 1 orang

Kepala Dinas (Eselon IIa), 1 orang Sekretaris (Eselon III), 4 orang Kepala Bidang

(Eselon III), 9 orang Kepala UPTD (Eselon III), 42 orang Kasubbid/Kasubbag

(Eselon) IV, dan 273 orang staf/pelaksana. Komposisi berdasarkan jenis kelamin

adalah laki-laki sebanyak 239 orang dan perempuan sebanyak 88 orang.

Komposisi PNS menurut pangkat/golongan, jenis kelamin, usia dan

pendidikan dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

PNS BERDASARKANGOLONGAN

No Golongan Jumlah

1. Golongan I 7

2. Golongan II 116

3. Golongan III 174

4. Golongan IV 30

J U M L A H 327

Tabel 2.2

PNS MENURUT PENDIDIKAN FORMAL

No

Pendidikan Formal

Jumlah

1 Sekolah Dasar (SD) 26

2 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 51

3 Sekolah Menengah Umum/Kejuruan 129

4 D III/ Sarmud 5

5 Strata 1 109

6 Strata 2 10

7 Strata 3 -

Jumlah

327


9

b. Sarana dan Prasarana

Prasarana dan sarana perkantoran yang secara langsung mendukung

terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

antara lain tanah perkantoran yang terdiri dari :

1. Perkantoran di Jl. Ahmad Yani no 202 Surabaya seluas 40.800 m²; yang terdiri

dari kantor utama, halaman parkir, asrama, Rumah Sakit Hewan, perumahan

dinas, dan kantor UPTD Inseminasi Buatan.

2. UPTD PT dan HMT di Batu seluas 130.090 m²;

3. UPTD PT dan HMT di Singosari Malang seluas 8.314 m²;

4. UPTD PT dan HMT di Tuban 4.910 m²;

5. UPTD PT dan HMT di Kediri seluas 55.820 m²;

6. UPTD PT dan HMT di Jember seluas 60.802 m²;

7. UPTD PT dan HMT di Magetan seluas 51.750 m²;

8. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan di Malang seluas 12.606 m²

9. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan di Tuban seluas 12.770 m²

10. UPTD Pembibitan dan Kesehatan Hewan di Pamekasan seluas 3.807 m²

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Hasil pencapaian pembangunan peternakan di Jawa Timur kurun waktu 2004

s/d 2008 dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Secara teknis, pembangunan peternakan di Provinsi Jawa Timur merupakan

perwujudan sinergi program antara Pemerintah Pusat (Dirjen Peternakan

Departemen Pertanian), Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, dan SKPD

Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan.

b. Data PDRB suatu daerah mempunyai manfaat untuk mengetahui tingkat produk

bruto yang di hasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan

ekonomi dan struktur perekonomian daerah pada kurun waktu tertentu. Dengan

demikian PDRB yang berasal dari subsektor peternakan akan menjadi indikator

sampai berapa besar peranan subsektor peternakan mewarnai perekonomian

daerah. Kondisi umum pembangunan peternakan tahun 2004-2008 menunjukkan

arah yang positif. Dari aspek perekonomian, perbandingan antara realisasi

PDRBatas dasar harga berlakuProvinsi Jawa Timur, sektor pertanian dengan

subsektor peternakan dari tahun 2004 s/d 2008 (tabel 2.1)menunjukkan bahwa

pertumbuhan subsektor peternakan menujukkan capaian yang positif dan berada


10

diatas pertumbuhan sektor pertanian maupun Provinsi Jawa Timur secara

Keseluruhan.

Tabel 2.1

Realisasi PDRB (atas dasar harga berlaku) Provinsi Jawa Timur, Sektor Pertanian,

dan Subsektor Peternakan 2004 – 2008 (dalam miliar Rp.)

Uraian 2004 2005 2006 2007 2008 R (%)

Provinsi Jawa Timur

341.065 403.392 271.798 288.404 305.539 -10%

Sektor Pertanian

59.949 69.536 69.599 76.574 88.036 47%

Subsektor Peternakan

10.163 11.892 13.951 15.871 19.081 88%

Sumber : Badan Pusat Statistik

c. Populasi ternak yang telah ada merupakan modal dasar bagi pengembangan

peternakan di Jawa Timur. Dari populasi yang ada tersebut ternak dikembangbiakan

dan dibudidayakan untuk kepentingan konsumsi lokal, konsumsi Provinsi lain, dan

untuk kebutuhan pembibitan. Secara umum populasi ternak menunjukkan trend

peningkatan yang positif. Kinerja populasi ternak selama tahun 2004-2008 di Provinsi

Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Populasi Ternak Jawa Timur 2004 -2008 (dalam satuan ekor)

Jenis Ternak 2004 2005 2006 2007 2008

Sapi Potong 2.519.030 2.524.476 2.584.441 2.705.605 2.801.272

Sapi Perah 132.789 134.043 136.497 139.277 146.925

Kerbau 110.685 54.688 54.198 53.364 52.944

Kambing 2.359.375 2.384.973 2.414.350 2.450.835 2.485.797

Domba 1.380.366 1.399.054 1.414.939 1.435.188 1.465.290

Babi 36.773 36.199 34.704 33.425 33.328

Kuda 24.741 18.333 18.228 18.052 17.763

Ayam Buras 38.715.183 39.331.891 40.058.279 40.819.911 41.424.953

Ayam Petelur 24.121.152 21.570.818 30.364.215 34.926.134 31.472.181

Ayam Ras Pedaging

32.556.200 28.520.480 19.632.212 22.900.741 17.500.746

Itik 2.376.860 2.402.113 2.430.767 2.464.623 2.498.881

Entok - - 537.919 564.437 592.263

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

d. Dari segi kemanfaatan, pembangunan peternakan berperan penting dalam

pemenuhan kebutuhan pangan hewani asal ternak. Perbandingan produksidan

konsumsi protein hewani komoditas daging, telur, dan susu tahun 2004 -2008dapat

dilihat pada tabel 2.3 dan tabel 2.4 berikut ini :


11

Tabel 2.3

Produksi Hasil Ternak Jawa Timur Tahun 2004-2008 (dalam satuan ton)

Komoditas 2004 2005 2006 2007 2008

Daging 334.105 301.727 319.676 332.262 305.124

Telur 267.889 248.502 331.053 276.607 345.413

Susu 237.663 239.907 244.299 298.854 361.173

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 2.4

Konsumsi Hasil Ternak Jawa Timur Tahun 2004-2008 (dalam satuan kg/kapita/tahun)

Komoditas 2004 2005 2006 2007 2008

Daging 9 8,01 8,15 9,22 8,32

Telur 5,83 5,31 5,64 7,19 6,88

Susu 5,86 5,95 5,97 10,59 9,01

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Peternakan

Pencapaian kinerja pembangunan peternakan tidak lepas dari peranan fungsi

perbibitan, pakan, budidaya, kemavet, keswan dan agribisnis yang merupakan bidang-

bidang tugas dan fungsi pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.


12

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

A. Sekretariat

1. Belum sempurnanya peraturan pembagian kewenangan pada tingkat

pemerintahan (Pusat, propinsi dan kabupaten) sebagai akibat sistem otonomi

(desentralisasi).

2. Alur pelaporan kegiatan pembangunan peternakan di daerah yang belum tertib,

dan semakin berkurang aktivitasnya.

3. Pembiayaan Kegiatan Pembangunan Peternakan di Jawa Timur yang masih

terbatas.

B. Bidang Budidaya dan Hewan Lainnya

1. Ancaman penurunan populasi ternak sapi karena tingginya angka pemotongan

ternak sapi betina produktif dan meningkatnya pengeluaran ternak keluar

propinsi.

2. Terjadinya importasi sapi bakalan dan daging beku merupakan ancaman

pengurangan minat budidaya peternakan.

3. Penataan ternak pemerintah melalui pola bergulir dan gaduhan yang belum

optimal.

4. UPT sebagai tempat kajian, penelitian teknologi peternakan, sebagai tempat

kawasan sesuai spesifik ternak perlu dikembangkan.

C. Bidang Kesehatan Hewan

1. Munculnya penyakit hewan menular yang bersifat emergency seperti Flu Burung

(Avian Influenza) pada unggas, Penyakit keluron menular (Brucellosis) pada sapi

perah, Anthrax,dan Rabies.

D. Bidang Kesmavet

1. Terjadinya importasi sapi bakalan dan daging beku merupakan ancaman

pengurangan minat budidaya peternakan.

2. Masih adanya penyelundupan obat hewan gelap (illegal), bahan asal hewan dan

hasil bahan asal hewan yaitu daging impor, telur, bulu.

3. Tempat Penampungan Susu di Jawa Timur kurang lebih 70 % sudah memenuhi

standar Nilai Kesehatan Veteriner (NKV).

4. Belum optimalnya pemanfaatan rumah pemotongan hewan dan pasar hewan

sebagai public service.


13

5. Adanya daging impor dipasaran tradisional, sehingga berpengaruh terhadap

harga komoditas ternak.

E. Bidang Agribisnis

1. Kesadaran pihak swasta (usaha bidang peternakan) terhadap peraturan

perundangan yang masih rendah.

2. Rendahnya nilai tukar hasil produksi petani peternak, sehingga menyebabkan

posisi tawar peternak semakin rendah.

3. Rendahnya teknologi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan di pedesaan

3.2. Telaah Visi, Misi, dan program Kepala Daerah

Pembangunan peternakan di Jawa Timur tidak lepas dari visi, misi dan

program Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah periode 2009-2014. Subsektor peternakan tercakup didalam agenda

prioritas pembangunan “Meningkatkan percepatan pemerataan dan pertumbuhan

ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan

agroindustri/agrobisnis, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur, terutama

pertanian dan pedesaan.” Karena itu program-program subsektor peternakan adalah

mengarah untuk pemerataaan pembangunan/ mengurangi disparitas wilayah,

pengurangan angka kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

a. Kekuatan

1) Undang-undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

2) Perda No.9 tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah

3) Adanya organisasi profesi (PDHI/ISPI)

4) Tersedianya fakultas peternakan atau fakultas kedokteran hewan di PTN dan

PTS

5) Teknologi inseminasi buatan

6) Jawa Timur bebas penyakit hewan menular : Rabies; Penyakit Mullut dan Kuku;

Anthrax; Hog Cholera; Sapi Gila.

b. Kelemahan

1) Kurangnya SDM tenaga ahli dan teknis bidang peternakan dan kesehatan

hewan


14

2) Terbatasnya fasilitas untuk penerapan teknologi peternakan dan kesehatan

hewan

3) Pembiayaan masih terbatas

4) Terbatasnya tenaga teknis peternakan di masyarakat

c. Peluang

1) Tingkat konsumsi protein hewani masih dibawah standar nasional

2) Kemitraan dengan stakeholder

3) Tersedianya skim kredit bunga rendah dan adanya lembaga penjaminan kredit

4) Meningkatnya permintaan pasar terhadap produk-produk peternakan Jawa

Timur, misalnya supplai sapi potong ke luar Provinsi

5) Surplus produksi peternakan di Jawa Timur

6) Nilai ekonomis produk peternakan cukup tinggi

7) Kapasitas wilayah peternakan masih luas

e. Penghambat

1) Kebijakan Pemerintah Pusat masih belum berpihak kepada kepentingan

peternak di Jawa Timur

2) Fluktuasi harga pasar komoditas ternak

3) Rantai tata niaga masih panjang

4) Penegakan hukum belum memberi efek jera bagi pelanggar

5) Ancaman penyakit hewan menular

f. Isu Strategis berdasarkan Analisa SWOT

1) Perlu penyediaan SDM yang andal dengan peningkatan ketrampilan dan

keahlian SDM

2) Memperkuat kesadaran hukum pelaku subsektor peternakan

3) Integrasi dan sinkronisasi program dan kegiatan

4) Kerjasama kelembagaan yang berkesinambungan dengan instansi terkait

5) Memberikan kemudahan kepada investor dan peternak

6) Perlu penggunaan teknologi tepat guna agar produksi menjadi efisien dan efektif

7) Menciptakan peluang pasar

8) Intensif pemasaran produk lokal

9) Perlu pengawasan dan penanggulangan masalah kesehatan hewan

10) Menciptakan jaminan keamanan produk asal hewan


15

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja

dan peranan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur serta untuk memberikan gambaran

tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Peternakan Provinsi

Jawa Timur, maka perlu dirumuskan visi SKPD yang mencerminkan keadaan yang ingin

dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi dimaksud juga diperlukan untuk

menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan serta acuan dalam menjalankan

tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi yang

dirumuskan tentunya harus selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan

daerah yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Jawa Timur 2009 – 2014.

“Terwujudnya peningkatan kontribusi subsektor peternakan terhadap perekonomian

Jawa Timur”.

Sejalan dengan visi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, maka diperlukan

rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang

mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana

mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang

dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya misi diharapkan dapat menjadi

pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1) Menjamin pemenuhan kebutuhan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

2) Mengendalikan dan menanggulangi penyakit hewan.

3) Memberdayakan peternak lokal agar dapat mengembangkan produk pertenakan

unggulan yang berdaya saing

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Peternakan

Provinsi Jawa Timur pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras

dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang

akan diberikan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Dengan berdasarkan pada


16

hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis Dinas Peternakan

Provinsi Jawa Timur dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan

1. Meningkatkan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal.

2. Meningkatkan unit usaha produk hewan yang memenuhi syarat kesmavet dan

kesrawan.

3. Meningkatkan status kesehatan hewan.

4. Meningkatkan nilai tambah hasil peternakan melalui penanganan pasca panen.

Tabel 4.1 Matrik Hubungan antara Misi dan Tujuan

MISI

TUJUAN

INDIKATOR

Menjamin pemenuhan kebutuhan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

1 Meningkatkan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal.

1.1 Persentase peningkatan populasi ternak : Sapi potong Sapi perah Kambing Domba Ayam buras Ayam ras petelur Ayam ras pedaging Itik Entok

1.2 Persentase peningkatan produksi hasil ternak : Daging Telur Susu

2 Meningkatkan unit usaha produk hewan yang memenuhi syarat kesmavet dan kesrawan.

2.1 Persentase peningkatan unit usaha produk hewan yang memperoleh sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner.

Mengendalikan dan menanggulangi penyakit hewan.

3 Meningkatkan status kesehatan hewan

3.1 Persentase penurunan kasus penyakit Brucellosis pada sapi perah

3.2 Persentase penurunan kasus penyakit Avian Influenza pada unggas.

Memberdayakan peternak lokal agar dapat mengembangkan produk pertenakan unggulan yang berdaya saing.

4 Meningkatkan pendapatan peternak melalui penanganan pasca panen.

4.1 Persentase peningkatan pendapatan peternak

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Peternakan Provinsi

Jawa Timur dalam kurun waktu 5 tahun (2009 – 2014) , dapat dirumuskan berdasarkan

tujuan yang ada, yaitu :


17

Tujuan 1: Meningkatkan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya

lokal.

Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, maka sasaran strategisnya adalah:

a. Meningkatnya populasi ternak dan produksi hasil peternakan.

Tujuan 2: Meningkatkan unit usaha produk hewan yang memenuhi syarat

kesmavet dan kesrawan.


a. Meningkatnya unit usaha produk hewan yang memenuhi standar hygiene sanitasi.

Tujuan 3: Meningkatkan status kesehatan hewan.


a. Menurunnya kasus penyakit Brucellosis pada Sapi Perah.

b. Menurunnya kasus penyakit Avian Influenza pada unggas.

Tujuan 4: Meningkatkan nilai tambah hasil peternakan melalui penanganan pasca

panen.


a. Meningkatnya pendapatan peternak.

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran. Strategi pembangunan

peternakan dan kesehatan hewan adalah sebagi berikut :

a. Ketrampilan dari Sumberdaya Manusia yang siap pakai;

b. Sinkronisasi dan simplifikasi program kerja dan faktor pendukungnya;

c. Kekuatan dan kesadaran hukum dan keadilan bagi pengguna maupun penyedia

program;

d. Koordinasi dan kerjasama kelembagaan yang berkesinambungan antar instansi

terkait;

e. Mempunyai daya tarik terhadap investor untuk menanamkan modalnya;

f. Digunakannya teknologi tepat guna yang menghasilkan efisiensi dan efektifitas

produksi;

g. Terciptanya kepastian pemasaran produk peternakan.

h. Intensifnya pemasaran produk lokal dan regional

i. Tersedianya lembaga keuangan yang mampu membiayai investasi yang

dibutuhkan

j. Terdapatnya potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya

buatan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi yang masih belum termanfaatkan


18

k. Terbukanya peluang pembangunan kewilayahan terutama di wilayah kepulauan

serta Kawasan Selatan Jawa Timur.

l. Tersedianya potensi Agribisnis yang cukup menonjol di Jawa Timur

m. Tersedianya Potensi dan Kemampuan industri bidang peternakan yang cukup

besar.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang

berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan

ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan

pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Jawa Timur adalah sebagai berikut

a. Memanfaatkan semua ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai ”alat” untuk

mempermudah mencapai tujuan;

b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik petani maupun aparat

pendukungnya sebagai ”subyek”, dan ternak sebagai ”obyek” untuk keberhasilan

pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;

c. Mengembangkan fungsi kelembagaan dan tata kerja organisasi sebagai ”status”

untuk menjalin jejaring kerja;

d. Memberikan kepastian hukum melalui penegakan peraturan sebagai bentuk

pelayanan publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan untuk keamanan

berusaha;

e. Menciptakan mekanisme pasar sebagai ”iklim” niaga yang dapat menumbuhkan

minat investasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

f. Memperluas potensi kapasitas tampung lahan sebagai basis ekologi untuk

persiapan proses produksi dan reproduksi.

g. Peningkatan ”pemberdayaan ekonomi rakyat peternakan” untuk meningkatkan

produksi ternak dalam rangka swasembada daging tahun 2014;

h. Peningkatan lanjutan program INTAN SEJATI menjadi SAPI BERLIAN;

i. Peningkatan pengamanan ternak dari ”penyakit hewan” menular yang mewabah;

j. Peningkatan pengendalian pemotongan ”hewan betina” produktif;

k. Pengembangan ”standarisasi” tata niaga hewan, bahan asal hewan dan hasil

bahan asal hewan;

l. Pengembangan usaha perbaikan ”gizi” keluarga dengan gerakan ”TELAGA

SURGA” (Telur untuk Keluarga dan Susu untuk keluarga)

m. Peningkatan pemberdayaan ”Iptek” bidang peternakan dan kesehatan hewan;


19

n. Pengembangan ”privatisasi” unit-unit usaha dan asosiasi di bidang peternakan dan

kesehatan hewan;

o. Peningkatan ”investasi dan promosi” produk unggulan bidang peternakan dan

kesehatan hewan.


20

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program untuk tahun 2009–2014 kedepan penyusunan program

pembangunan peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Jawa Timur, akan terus

berlanjut dan diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Jawa Timur yaitu dengan 5 (lima) program prioritas, yaitu (1)

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, (2) Program Peningkatan Ketahanan

Pangan, (3) Program Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis, (4) Program

Pengembangan Kawasan Agropolitan, (5) Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan dan Hewan Lainnya.

Dalam rangka mengoptimalkan program-program tersebut diatas tentu

kegiatan-kegiatannya tetap sebagai kelanjutan dari kebijakan percepatan pemulihan

ekonomi dan peningkatan produktifitas melalui pengembangan ekonomi kerakyatan,

penguatan unit-unit usaha yang difokuskan dengan mengakomodir icon-icon sebagai

produk unggulan dibidang peternakan. Program diuraikan lebih lanjut atas kegiatan-

kegiatan sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peternak, dengan kegiatannya, yaitu :

a. Peningkatan prestasi kelompok tani ternak, Sumber daya Manusia dan

Gemarampai.

b. Pengembangan kawasan peternakan dan pembibitan.

c. Pengembangan kemitraan, peningkatan gizi masyarakat dan peningkatan

kualitas hasil peternakan.

d. Peningkatan populasi ternak (Integrasi ternak dan komoditas pertanian

lainnya).

e. Pengembangan budidaya ternak

f. Penguatan kelembagaan petani tembakau

g. Peningkatan Populasi Sapi di Madura

h. Jalinkesra Penanganan Rumah Tangga Sangat Miskin

i. Pendidikan kemasyarakatan dalam rangka mendukung pengembangan

budidaya ternak dan hewan lainnya.

2) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dengan kegiatannya,

yaitu :

a. Pengumpulan, pengolahan data peternakan

b. Pengawasan obat hewan dan residu

c. Pemberdayaan Lab Keswan Type B Malang.


21

d. Pemberdayaan Lab Keswan Type B Tuban.

e. Pengamatan Penyakit Hewan Menular.

f. Pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan Menular

g. Pemberdayaan Rumah Sakit Hewan

h. Pengawasan peredaran produk pangan asal hewan.

i. Pengawasan peredaran produk hewan non pangan

j. Pengawasan dan pengendalian kesejahteraan hewan

3) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan kegiatannya, yaitu :

a. Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB)

b. Pemberdayaan laboratorium dan pengembangan alsin peternakan

c. Pemberdayaan UPT BPT dan HMT Batu

d. Pemberdayaan UPT BPT dan HMT Branggahan-Kediri

e. Pemberdayaan UPT BPT dan HMT Garahan-Jember

f. Pemberdayaan UPT BPT dan HMT Karangwaru-Tuban

g. Pemberdayaan UPT BPT dan HMT Prampelan-Magetan

h. Pemberdayaan UPT BPT dan HMT Singosari-Malang

i. Pemberdayaan UPT Pembibitan dan Kesehatan Hewan Madura

4) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan dengan

kegiatannya, yaitu :

a. Sinkronisasi program perencanaan dan evaluasi pembangunan peternakan

dan kesehatan hewan

b. Promosi pemasaran hasil gerdu taskin dan koordinasi asosiasi peternakan.

5) Program Pengembangan Agribisnis, yaitu :

a. Pengembangan Kawasan Sentra Perbibitan Ternak di perdesaan

b. Fasilitasi pengembangan kawasan agropolitan

5.2. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif

yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah

ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur

dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun nelihat tingkat

kinerja suatu program yang dijalankan SKPD. Indikator Kinerja Dinas Peternakan dapat

dilihat pada tabel berikut,


22

Tabel 5.1 Matrik Hubungan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

TUJUAN

SASARAN

URAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR 1. Meningkatkan

produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal.

Persentase peningkatan populasi ternak :

Meningkatnya populasi ternak dan produksi hasil peternakan.

Persentase peningkatan populasi ternak :

-Sapi potong -Sapi potong -Sapi perah -Sapi perah -Kambing -Kambing -Domba -Domba -Ayam buras -Ayam buras -Ayam ras petelur -Ayam ras petelur -Ayam ras pedaging -Ayam ras pedaging -Itik -Itik -Entok Entok Persentase peningkatan produksi hasil ternak :

Persentase peningkatan produksi hasil ternak :

-Daging -Daging -Telur -Telur -Susu -Susu

2. Meningkatkan unit usaha produk hewan yang memenuhi syarat kesmavet dan kesrawan.

Persentase peningkatan unit usaha produk hewan yang memperoleh sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner.

Meningkatnya unit usaha produk hewan yang memenuhi standar hygiene sanitasi.

Persentase peningkatan unit usaha produk hewan yang memperoleh sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner.

3 Meningkatkan

status kesehatan hewan

Persentase penurunan kasus penyakit Brucellosis pada sapi perah

Menurunnya kasus penyakit Brucellosis pada Sapi Perah.

Persentase penurunan kasus penyakit Brucellosis pada sapi perah

Persentase penurunan kasus penyakit Avian Influenza pada unggas

Menurunnya kasus penyakit Avian Influenza pada unggas.

Persentase penurunan kasus penyakit Avian Influenza pada unggas

4 Meningkatkan nilai tambah hasil peternakan melalui penanganan pasca panen.

Persentase peningkatan pendapatan peternak

Meningkatnya pendapatan peternak

Persentase peningkatan pendapatan peternak

5.3. Pendanaan Indikatif

Dari perhitungan secara ekonomi bahwa sebagaimana Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur yang

dituangkan melalui 5 (lima) program prioritas, yaitu (1) Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani, (2)Program Peningkatan Ketahanan Pangan, (3) Program

Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis, (4).Program Pengembangan Kawasan

Agropolitas, (5) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Hewan

Lainnya.Pendanaan indikatif dari APBD diperkirakan sebesar Rp. 900 Milyar dan APBN

Rp.600 Milyar akan diperuntukkan agar hasil pembangunan peternakan dan kesehatan

hewan di Jawa Timur lebih meningkat.


23

BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Pembangunan peternakan di Jawa Timur tidak lepas dari visi, misi dan program

Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah periode 2009-2014. Subsektor peternakan tercakup didalam agenda prioritas

pembangunan “Meningkatkan percepatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang

berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri/agrobisnis,

serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur, terutama pertanian dan pedesaan.” Karena

itu program-program subsektor peternakan adalah mengarah untuk pemerataaan

pembangunan/ mengurangi disparitas wilayah, pengurangan angka kemiskinan, dan

pertumbuhan ekonomi.

Indikator kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sangat terkait dengan tujuan

dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur. Dalam hal pengurangan angka kemiskinan,

indikator kinerja yang sesuai adalah peningkatan pendapatan petani dan jumlah penyerapan

tenaga kerja subsektor peternakan. Pemerataaan pembangunan/ mengurangi disparitas

wilayah difasilitasi dengan indikator kinerja peningkatan populasi ternak yang dilaksanakan

melalui kegiatan-kegiatan pengembangan kawasan peternakan. Sedangkan pertumbuhan

ekonomi didukung dengan indikator kinerja peningkatan produksi hasil peternakan.


24

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009–

2014 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan, merupakan penjabaran

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun

2009–2014.Renstra hendaknya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

Dinas Peternakan dan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan pembangungan

peternakan di tingkat Kabupaten/Kota.

Keberhasilan dalam mewujudkan amanat Renstra membutuhkan dukungan dan

tanggung jawab dari seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.

Karena itu, seluruh unit kerja di linkungan Dinas peternakan Provinsi Jawa Timur

berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang tercantum dalam Renstra secara

konsekuen dan menjaga keterkaitan program dan kegiatan Dinas dengan prioritas

pembangunan sesuai dengan RPJMD Jawa Timur.

Tantangan dalam mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Renstra tidak hanya

dari internal tapi juga eksternal, terutamanya mengenai tuntutan akuntabilitas publik. Untuk

itu seluruh unit kerja berkewajiban menggunakan sumber daya organisasi secara efektif,

efisien dan ekonomis melalui manajemen organisasi yang berkualitas. Mengingat tugas yang

tidak mudah ini, maka diperlukan tekad dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.

1. INSTANSI :

2. VISI :

3. MISI : 1. Menjamin pemenuhan kebutuhan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

2. Mengendalikan dan menanggulangi penyakit hewan.

4. TUJUAN : 1.



5. TUGAS :

6. FUNGSI : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan.

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan.

c.

d. Pelaksanaan tugas lain yang dberikan oleh Gubernur.

(4) (5)

1) Persentase

peningkatan populasi

ternak :

- sapi potong Populasi ternak (t) - Populasi ternak (t-1) x 100%

- sapi perah Populasi ternak (t-1)

- kambing

- domba

- ayam buras

- ayam ras petelur

- ayam ras pedaging

- itik

- entok

PENANGGUNG

JAWAB

Kepala Dinas

Peternakan

Provinsi Jawa

Timur

1) Meningkatnya populasi

ternak dan produksi hasil

peternakan.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Terwujudnya peningkatan kontribusi subsektor peternakan terhadap perekonomian Jawa Timur.

Meningkatkan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal.

Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang peternakan.

SASARAN STRATEGIS PENJELASAN FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA

(2)(1) (3)

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

Dinas Peternakan

Provinsi Jawa Timur :

Bidang Budidaya;

Bidang Agribisnis;

UPT Inseminasi

Buatan; UPT

Pembibitan Ternak

dan Hijauan Makanan

Ternak

Badan Pusat Statistik

(4) (5)

PENANGGUNG

JAWABSASARAN STRATEGIS PENJELASAN FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA

(2)(1) (3)

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

2)

- Daging Produksi hasil ternak (t) - Produksi hasil ternak (t-1) x 100%

- Telur Produksi hasil ternak (t-1)

- Susu

3)

unit usaha NKV (t) - unit usaha NKV (t-1) x 100%

unit usaha NKV (t-1)

4)

Sapi Perah terjangkit (t-1)

5)desa endemi AI (t-1) - desa endemi AI (t) x 100%

desa endemi AI (t-1)

6)

x 100%

- sapi potong

- sapi perah

- kambing

- domba

- ayam buras

- ayam ras petelur

- ayam ras pedaging

- itik

4) Meningkatnya

pendapatan peternak

Dinas Peternakan


Bidang Agribisnis

Persentase

peningkatan produksi

hasil ternak terhadap

tahun dasar :

Persentase penurunan

kasus penyakit

Brucellosis pada sapi

perah

3) Meningkatnya status

kesehatan hewan100%

Dinas Peternakan


Bidang Kesehatan

Masyarakat veteriner

Dinas Peternakan


Bidang Kesehatan

Hewan

2) Meningkatnya unit

usaha produk hewan yang

memenuhi standar

hygiene sanitasi.

Persentase

peningkatan unit usaha

produk hewan yang

memperoleh sertifikasi

Nomor Kontrol

Veteriner

x


kasus penyakit Avian

Influenza pada unggas

Persentase

peningkatan

pendapatan peternak : Pendapatan peternak (t-1)

Pendapatan peternak (t) - Pendapatan peternak (t-1)

Sapi Perah terjangkit (t-1) - Sapi Perah terjangkit (t)

1. VISI :

2. MISI : 1. Menjamin pemenuhan kebutuhan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

2. Mengendalikan dan menanggulangi penyakit hewan.

3. Memberdayakan peternak lokal agar dapat mengembangkan produk pertenakan unggulan yang berdaya saing.

3. TUJUAN : 1.



4. Meningkatkan pendapatan peternak melalui penanganan pasca panen.

4. TUGAS :

5. FUNGSI : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan.

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan.

c.

d. Pelaksanaan tugas lain yang dberikan oleh Gubernur.

Tujuan 1 :

Indikator Kinerja :

Tujuan No Indikator Target Satuan

1.

x 100%

- sapi potong 6,18 %/th

- sapi perah 4,53 %/th

- kambing 1,50 %/th

- domba 1,50 %/th

- ayam buras 1,50 %/th

- ayam ras petelur 2,50 %/th

- ayam ras pedaging 2,50 %/th

- itik 1,50 %/th

- entok 1,50 %/th

x 100%

- daging 4,39 %/th

- telur 3,35 %/th

- susu 3,28 %/th

MATRIK RENSTRA

DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2009 - 2014


Rumus

Persentase peningkatan

populasi ternak :

Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang peternakan.

Populasi (t) - Populasi (t-1)

Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Persentase peningkatan

produksi hasil ternak :

Populasi (t-1)


Populasi (t-1)

Terwujudnya peningkatan kontribusi subsektor peternakan terhadap perekonomian Jawa Timur.


1

TAHUN DASAR

2009 2013 2014

Target Target Target Target Target

1 5 6 7 8 9 10 11 13

1. 1) 1.

2.

- sapi potong x 100% 3.558.948 ekor 6,18% 6,18% 6,18% 6,18% 6,18%

- sapi perah 221.743 ekor 4,53% 4,53% 4,53% 4,53% 4,53%

- kambing 2.779.542 ekor 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 3.

- domba 740.269 ekor 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

- ayam buras 23.596.465 ekor 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

- ayam ras petelur 21.396.783 ekor 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

- ayam ras pedaging 55.634.580 ekor 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

- itik 3.632.813 ekor 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

- entok 772.951 ekor 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

2) x 100%

- Daging 316.713 ton 4,39% 4,39% 4,39% 4,39% 4,39%

- Telur 251.412 ton 3,35% 3,35% 3,35% 3,35% 3,35%

- Susu 516.443 ton 3,28% 3,28% 3,28% 3,28% 3,28%

Tujuan 2 :

Indikator Kinerja : No Indikator Target Satuan

Tujuan

x 100% 20 %/th

TAHUN DASAR

2009 2013 2014


1 5 6 7 8 9 10 11 13

1. 1) x 100% 8 unit usaha 1.

produk hewan 20% 20% 20% 20% 20%

unit usaha NKV (t) - unit usaha NKV(t-1)

unit usaha NKV (t) - unit usaha NKV (t-1)



produksi hasil ternak :

STRATEGI PENCAPAIAN

Badan Pusat

Statistik

KEBIJAK

AN


PROGRAM/KEGIATAN

NO

SASARAN STRATEGIS

DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN

TARGET TAHUNAN SUMBER

DATA /

PENJABURAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA2010 2011 2012 KEBIJAK

AN

STRATEGI PENCAPAIAN

PROGRAM/KEGIATAN

2 3 4 12

Meningkatnya populasi ternak dan

produksi hasil peternakan


populasi ternak :


Program Peningkatan

kesejahteraan petani

Rumus

1. Persentase peningkatan unit



Nomor Kontrol Veteriner.

Meningkatkan unit usaha produk hewan yang memenuhi syarat kesmavet dan kesrawan.

2012

TARGET TAHUNAN

URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA2010 2011

12

NO

SASARAN STRATEGIS


2 3

Meningkatnya unit usaha produk

hewan yang memenuhi standar

hygiene sanitasi.

Persentase peningkatan unit



Nomor Kontrol Veteriner.

Dinas

Peternakan

Provinsi

Jawa Timur

Program pencegahan

dan penanggulangan

penyakit ternak

Dinas

Peternakan

Provinsi

Jawa Timur

Program

Pengembangan

Agribisnis

Populasi (t-1)

Program Peningkatan

Produksi Hasil

Peternakan


SUMBER

DATA /

PENJAB

4

Populasi (t-1)

SKPD

Peternakan/

Keswan Kab/

Kota di Jawa

Timur

2

Tujuan 3 :

Indikator Kinerja :


10 %/th

x 100% 10 %/th

TAHUN DASAR

2009 2013 2014


1 5 6 7 8 9 10 11 13

1. 1) 139 ekor 10% 10% 10% 10% 10% 1.

2. 2) x 100% 143 desa 10% 10% 10% 10% 10%

Sapi Perah terjangkit (t-1) - Sapi Perah terjangkit (t) x 100%

Sapi Perah terjangkit (t-1) - Sapi Perah terjangkit (t) x 100%


desa endemi AI (t-1) - desa endemi AI (t)


4

Dinas

Peternakan

Provinsi

Jawa Timur

Rumus

SUMBER

DATA /

PENJAB

1. Persentase penurunan

kasus penyakit Brucellosis

pada sapi perah

Meningkatkan status kesehatan hewan.

2. Persentase penurunan

kasus penyakit Avian



12

NO

SASARAN STRATEGIS


TARGET TAHUNAN STRATEGI PENCAPAIAN

2012 KEBIJAK

ANPROGRAM/KEGIATAN

Menurunnya kasus penyakit

Brucellosis pada Sapi Perah.

Menurunnya kasus penyakit Aviant

Influenza pada unggas.


kasus penyakit Aviant


2 3


kasus penyakit Brucellosis

pada sapi perah

Program pencegahan

dan penanggulangan

penyakit ternak


desa endemi AI (t-1) - desa endemi AI (t)


3

Tujuan 4 : Meningkatkan pendapatan peternak melalui penanganan pasca panen.

Indikator Kinerja :


1.

Pendapatan peternak (t) - Pendapatan peternak (t-1) x 100%

- sapi potong 19,36 %/th

- sapi perah 5,46 %/th

- kambing 2,56 %/th

- domba 2,60 %/th

- ayam buras 2,02 %/th

- ayam ras petelur 21,82 %/th

- ayam ras pedaging 12,21 %/th

- itik 1,68 %/th

- entok

TAHUN DASAR

2009 2013 2014


1 5 6 7 8 9 10 11 13

1. 1) 1.

2.

- sapi potong Pendapatan peternak (t) - Pendapatan peternak (t-1) x 100% Rp.3.636.349/kapita/th 19,36% 19,36% 19,36% 19,36% 19,36%

- sapi perah Rp.3.942.832/kapita/th 5,46% 5,46% 5,46% 5,46% 5,46%

- kambing Rp.2.370.839/kapita/th 2,56% 2,56% 2,56% 2,56% 2,56%

- domba Rp.2.234.139/kapita/th 2,60% 2,60% 2,60% 2,60% 2,60%

- ayam buras Rp.1.823.596/kapita/th 2,02% 2,02% 2,02% 2,02% 2,02%

- ayam ras petelur Rp.4.796.460/kapita/th 21,82% 21,82% 21,82% 21,82% 21,82%

- ayam ras pedaging Rp.4.886.125/kapita/th 12,21% 12,21% 12,21% 12,21% 12,21%

- itik Rp.1.386.034/kapita/th 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68%

8,46%

Pendapatan peternak (t-1)

NIP. 19560720 198303 1 015

Surabaya, 30 Januari 2014

KEPALA DINAS PETERNAKAN

PROVINSI JAWA TIMUR

Ir. MASKUR, MM

Pembina Utama Muda

STRATEGI PENCAPAIAN SUMBER

DATA /

PENJAB2012 KEBIJAK

AN

Rumus


pendapatan peternak :

NO

SASARAN STRATEGIS


TARGET TAHUNAN


Dinas

Peternakan

Provinsi

Jawa TimurProgram Peningkatan

Pemasaran Hasil

PeternakanPendapatan peternak (t-1)

PROGRAM/KEGIATAN

4 12

Program Peningkatan

kesejahteraan petani

2 3

Meningkatnya pendapatan peternak Persentase peningkatan

pendapatan peternak :

4

`

5

Documents

RENCANA STRATEGIS - disnak.jatimprov.go.iddisnak.jatimprov.go.id/web/upload_data/files/2014/A. RENSTRA 2009... · RENCANA STRATEGIS 2009-2014 1 ... Renstra memperhatikan Rencana Tata