Rencana Strategis Pusinfowas 2020 - 2024 - BPKP

Rencana Strategis Pusinfowas 2020 - 2024

i

Rencana Strategis Pusinfowas 2020 - 2024 i

KATA PENGANTAR

Sebagai unit kerja yang memungkinkan terjadinya perubahan (change enabler), Pusinfowas

harus memiliki visi yang sejalan dengan visi BPKP. Karenanya, rencana aksi Pusinfowas harus

berbasis visi BPKP, yaitu:

Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted Advisor Pemerintah

untuk Meningkatkan Good Governance Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi

Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

Dengan visi tersebut, terbentang suatu tantangan yang perlu dihadapi bersama oleh BPKP.

Tantangan tersebut dijabarkan lebih lanjut agar mendekati kenyataan yang mungkin dapat

dicapai dengan pernyataan misi berikut:

Misi 1 Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan

Misi 2 Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas

Sebagai dokumen perencanaan yang disusun setiap lima tahun sekali, Rencana Strategis

(Renstra) merupakan suatu tempat meletakkan visi, misi, nilai-nilai, tujuan, sasaran, dan juga

rencana aksi (vision, mission, values, goals, objectives, and action plans) strategis atau strategi

organisasi. Karenanya, Renstra Pusat Informasi Pengawasan (Pusinfowas) Tahun 2020-2024

harus bersesuaian dengan visi dan misi BPKP serta merupakan penjabaran lebih lanjut Renstra

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2020-2024.

Sebagaimana praktik di sektor publik, Renstra ini merupakan salah satu instrumen dalam

pengukuran kinerja (performance measurement) organisasi sektor publik. Renstra ini juga akan

menjadi sumber inspirasi dalam manajemen kinerja (performance management), yang meliputi

(1) penyusunan rencana kinerja (performance planning); (2) penyusunan rencana kerja dan

anggaran (work planning and budgeting); (3) penyusunan kontrak kinerja (performance

agreement); (4) pelaksanaan tugas, pelaporan, dan pengendalian kegiatan; dan (5) penyusunan

laporan kinerja (performance reports).

Rencana Strategis Pusinfowas 2020 - 2024 ii

Tugas pegawai Pusinfowas selanjutnya adalah merealisasikan Renstra ini ke dalam rencana

kinerja tahunan sehingga kinerja Pusinfowas dan pegawainya menjadi semakin terukur,

terkoordinasi, dan akuntabel dengan melibatkan seluruh jajaran di lingkungan Pusinfowas dan

BPKP secara keseluruhan.

Jakarta, 20 Oktober 2020

Kepala Pusinfowas,

Rudy M. Harahap

NIP 19690404 198903 1 001

Rencana Strategis Pusinfowas 2020 - 2024 iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................ i

DAFTAR ISI ......................................................................................................... iii

GLOSARIUM ....................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1

A. Tugas dan Fungsi Pusat Informasi dan Pengawasan .................... 1

B. Struktur Organisasi Pusinfowas ...................................................... 2

C. Capaian Kinerja Periode Sebelumnya ............................................ 2

BAB II TARGET KINERJA, TANTANGAN, DAN STRATEGI ....................................... 4

A. Kegiatan dan Sasaran Kegiatan ..................................................... 5

B. Tantangan dan Permasalahan ........................................................ 8

C. Strategi ............................................................................................ 12

BAB III MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN .................................................... 18

BAB IV PENUTUP .............................................................................................. 20

Rencana Strategis Pusinfowas 2020 - 2024 iv

GLOSARIUM

Istilah Definisi

Akuntabilitas Kewajiban individu atau organisasi untuk memberikan

pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja

dan tindakannya kepada pihak yang berhak atau

berkepentingan untuk meminta keterangan atau

pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas memiliki dimensi

transparancy, liability, controllability, responsibility, dan

responsiveness (Koppel, 2005)

Indikator Kinerja Kegiatan Ukuran keberhasilan pencapaian kegiatan yang menjadi

tanggung jawab Eselon II

Indikator Kinerja Program Ukuran keberhasilan pencapaian program yang menjadi

tanggung jawab Eselon I

Indikator Kinerja Utama Ukuran keberhasilan pencapaian sasaran yang menjadi

tanggung jawab Kepala/Menteri

Misi Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi

Risiko Kemungkinan kejadian di masa mendatang yang

mempengaruhi pencapaian tujuan

Tata Kelola (governance) Struktur yang dirancang untuk mendukung penerapan proses

manajemen risiko.

Visi Kondisi yang ingin dicapai di akhir masa perencanaan

Rencana Strategis Pusinfowas 2020 - 2024 1

BAB I

PENDAHULUAN

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 15 ayat (1), Kepala Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP) telah menerbitkan Renstra BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP

Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020.

Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKP yang disusun dengan mengacu pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Teknis penyusunan

Renstra ini berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024.

Renstra BPKP tersebut menjadi dokumen acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

evaluasi kegiatan pengawasan di seluruh unit kerja BPKP pada periode tahun 2020 sampai

dengan 2024. Di sisi lain, setiap unit kerja, terutama unit kerja Pusinfowas menghadapi

tantangan yang spesifik dan berbeda antara satu sama lain. Oleh karena itu, Pusinfowas perlu

mengembangkan strategi dalam sebuah Renstra dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi,

struktur, dan capaian kinerja sebelumnya.

A. Tugas dan Fungsi Pusat Informasi dan Pengawasan

Sesuai Keputusan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang

Organisasi dan Tata Kerja BPKP, maka tugas Pusinfowas adalah melaksanakan dan

mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi pengawasan atas penyelenggaraan

akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional melalui sistem

informasi berbasis elektronik.

Dalam menyelenggarakan tugasnya itu, Pusinfowas mempunyai fungsi:

1. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi pengawasan atas

penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;

2. Analisis data dan informasi pengawasan;

3. Penyusunan rencana dan perumusan tata kelola teknologi informasi serta

pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi;

4. Pengelolaan operasional dan keamanan teknologi informasi;

5. Pemeliharaan dan pemantauan penggunaan infrastruktur teknologi informasi;

6. Pembinaan pengelolaan sistem informasi berbasis elektronik;


7. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan reformasi birokrasi di

Pusinfowas; dan

8. Pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan umum di

Pusinfowas.

B. Struktur Organisasi Pusinfowas

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata

Kerja BPKP, struktur organisasi Pusinfowas terdiri dari:

1. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi;

a. Subbidang Pengumpulan dan Evaluasi Data

b. Subbidang Penyajian Hasil Pengawasan

2. Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengembangan Sistem Informasi;

a. Subbidang Tata Kelola Teknologi Informasi

b. Subbidang Pengembangan Sistem Informasi

3. Bidang Operasional dan Keamanan Teknologi Informasi;

a. Subbidang Dukungan Pengguna

b. Subbidang Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi

c. Subbidang Keamanan Teknologi Informasi

4. Subbagian Tata Usaha

5. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Jabatan Fungsional Auditor

b. Jabatan Fungsional Pranata Komputer

c. Jabatan Fungsional Arsiparis

d. Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian

C. Capaian Kinerja Periode Sebelumnya

Pada periode Renstra Tahun 2015-2019, sasaran strategis Pusinfowas adalah pada

layanan pengelolaan data dan teknologi informasi yang dibutuhkan oleh BPKP dalam

mencapai visi dan misinya, yaitu:

1. Terwujudnya sistem informasi pengawasan yang terintegrasi di lingkungan BPKP dalam

rangka pengawalan pembangunan nasional;

2. Terbangunnya sistem informasi untuk memonitor perkembangan sistem pengendalian

intern pemerintah di lingkungan BPKP;

3. Terbangunnya jaringan dan sistem informasi untuk memantau tingkat kapabilitas APIP;


4. Terwujudnya laporan hasil pengawasan BPKP yang sesuai dengan visi misi presiden;

dan

5. Terbangunnya sistem informasi dukungan manajemen internal BPKP.

Sesuai dengan kapasitasnya, Pusinfowas telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai

dengan target kinerja yang ditetapkan. Sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam

Renstra BPKP Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja periode Tahun 2015 s.d. Tahun

2019, target kinerja Pusinfowas adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Target Kinerja Pusinfowas

No. Indikator Kinerja Target (tahun)

2015 2016 2017 2018 2019

1 Jumlah paket penyajian

informasi terkait Nawacita 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket

2

Jumlah layanan pengelolaan

Sistem Informasi Pengawasan

yang mendukung Nawacita

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

3

Jumlah Sistem Informasi

manajemen akuntabilitas

(SIMA) yang terotomatisasi

1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem

Berdasarkan target kinerja tersebut, capaian kinerja Pusinfowas Tahun 2015-2019

menunjukkan bahwa secara umum Pusinfowas dapat melaksanakan kegiatan yang

menjadi tanggung jawabnya yang diindikasikan dengan tercapainya target yang telah

ditetapkan dan mendekati capaian kinerja program yang menjadi tanggung jawabnya.

Capaian kinerja output tersebut telah mendorong capaian kinerja program sebesar 100%.

Capaian kinerja output Pusinfowas tahun 2019 tercapai 100%. Berikut Capaian Kinerja

Pusinfowas tahun 2015 – 2019:

Tabel 2. Capaian Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Sasaran Program/Kegiatan Kinerja

% Target Realisasi

Pelayanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi

Tingkat pemakaian sistem informasi yang terotomatisasi 90% 90% 100

1) Jumlah paket penyajian informasi terkait Nawacita 4 Paket 4 Paket 100

2) Jumlah layanan pengelolaan Sistem Informasi

Pengawasan yang mendukung Nawacita 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100

3) Jumlah Sistem Informasi manajemen akuntabilitas

(SIMA) yang terotomatisasi 1 Sistem 1 Sistem 100


BAB II

TARGET KINERJA, TANTANGAN, DAN STRATEGI

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP sebagai APIP yang

bertanggung jawab langsung kepada Presiden bertugas menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama, yaitu fungsi

pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern serta fungsi pengawasan intern.

Fungsi tersebut diformulasikan ke dalam visi, misi, dan tujuan BPKP dalam rangka mendukung

peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan misi dan

misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024. Untuk melaksanakan amanah tersebut dan dengan

mempertimbangkan capaian kegiatan pengawasan periode sebelumnya, potensi dan

permasalahan, serta aspirasi masyarakat, maka BPKP selama periode 2020-2024 mengusung

visi berupa:

Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted Advisor Pemerintah

untuk Meningkatkan Good Governance Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi

Presiden dan Wakil Presiden ‘Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong’.

Untuk mewujudkan visi tersebut, BPKP melaksanakan misi Presiden untuk menegakkan sistem

hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; mengelola pemerintahan yang bersih,

efektif, dan terpercaya; dan mensinergikan pemerintah daerah dalam kerangka negara

kesatuan, dengan:

1. Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional; dan

2. Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.

Untuk menyelenggarakan dua misi BPKP tersebut, ditetapkan tujuan atau kondisi yang ingin

dicapai oleh BPKP pada tahun 2024, yaitu:

1. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan

2. Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel, dan Sehat.

Selanjutnya, masing-masing tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam enam sasaran

strategis dan 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai gambaran target outcome yang akan

dicapai.

Keenam sasaran strategis beserta indikator-indikatornya masing-masing adalah sebagai

berikut:


1. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan

Daerah, yang diukur dengan tiga indikator berupa Nilai Potensi Penerimaan Negara/Daerah

yang Terealisasi, Nilai Pengeluaran Negara/Daerah yang Efisien, dan Nilai Penyelamatan

Keuangan Negara.

2. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional, yang

diukur dengan empat indikator Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target,

Jumlah Kegiatan Prioritas yang Tercapai Sesuai Target, Jumlah Proyek Prioritas Strategis

yang Tercapai Sesuai Target, dan Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai

Target.

3. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha, yang diukur

dengan indikator berupa Jumlah Badan Usaha dengan Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik.

4. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi, yang

diukur dengan 3 indikator berupa Jumlah K/L dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik,

Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik, dan Jumlah Badan Usaha

dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik.

5. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/

BU, yang diukur dengan tiga indikator berupa Persentase APIP K/L/P dengan Kapabilitas

APIP ≥ Level 3, Persentase K/L/P dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3, dan Persentase

K/L/P/BU dengan MRI ≥ Level 3.

6. Meningkatnya tata kelola pengawasan yang berkualitas, yang diukur dengan tiga indikator

berupa IA-CM BPKP, Indeks kesehatan organisasi (IKO), dan Indikator Nilai Reformasi

Birokrasi.

Di dalam Renstra BPKP Tahun 2020-2024, Tujuan dan Sasaran di atas dijabarkan ke dalam

Program dan Sasaran Program. Selanjutnya, Program dan Sasaran Program dijabarkan ke

dalam Kegiatan dan Sasaran Kegiatan.

A. Kegiatan dan Sasaran Kegiatan

Merujuk pada Peraturan Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun

2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun

2020-2024, terdapat penjabaran tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan urusan

pemerintahan, khususnya pencapaian target kinerja pemerintah. Di dalam penjabaran

tersebut, ditentukan bahwa tujuan dan sasaran strategis merupakan tanggung jawab

pimpinan kementerian/lembaga. Unit kerja eselon I bertanggung jawab atas program dan

sasaran program, sedangkan unit kerja eselon II bertanggung jawab atas kegiatan dan

sasaran kegiatan.


Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat

Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa

personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,

dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai

masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Di sisi

lain, Sasaran Kegiatan merupakan Sasaran Strategis unit kerja Eselon II atau unit kerja

mandiri yang memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat dengan Sasaran Program.

Sasaran Kegiatan yang dirumuskan harus dapat mendukung tercapainya Sasaran Program.

Merujuk pada Renstra BPKP Tahun 2020-2024, kegiatan yang menjadi tanggung jawab

Pusinfowas adalah Pembinaan dan Koordinasi Layanan Informasi dan Teknologi Informasi

Pengawasan. Terdapat 2 sasaran atas kegiatan tersebut berupa:

1. Meningkatnya kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

dan

2. Meningkatnya kualitas layanan Pusinfowas.

Diagram 1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan IKK Pusinfowas 2020-2024


Penjelasan masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sasaran meningkatnya kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE) diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa Indeks SPBE. Indikator

ini digunakan untuk menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari

pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Indikator tersebut diukur melalui evaluasi

SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kondisi saat ini (baseline) yang terealisasi di BPKP adalah sebesar 2,7, sedangkan

target yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah sebesar 3,5.

Pencapaian atas sasaran kegiatan ini akan mendukung pencapaian sasaran program

01, yaitu meningkatnya kualitas tata kelola. Pencapaian Sasaran Program 01

meningkatnya Kualitas Tata Kelola tersebut akan mendukung tercapainya Sasaran

Strategis 06 meningkatnya tata kelola pengawasan yang berkualitas.

2. Meningkatnya kualitas layanan Pusinfowas

Sasaran meningkatnya kualitas layanan Pusinfowas terdiri dari dua Indikator Kinerja

Kegiatan (IKK), yaitu IKK Layanan Informasi Pengawasan yang diukur dengan

Persentase kepuasan layanan informasi pengawasan dan IKK Layanan Teknologi

Informasi yang diukur dengan Persentase kepuasan Layanan TI. Indikator ini digunakan

untuk mengukur sejauh mana peran Pusinfowas dalam mendukung kegiatan

pengawasan unit teknis. Indikator tersebut diukur dengan Survey kepuasan pengguna.

Kondisi saat ini (baseline) “meningkatnya kualitas layanan Pusinfowas” yang terealisasi

di Pusinfowas adalah sebesar 66%, dan target yang harus dicapai pada tahun 2024

adalah sebesar 82%.

Pencapaian atas sasaran kegiatan ini akan mendukung pencapaian sasaran program

01 meningkatnya kualitas tata kelola. Pencapaian Sasaran Program 01 meningkatnya

Kualitas Tata Kelola tersebut akan mendukung tercapainya Sasaran Strategis 06, yaitu

meningkatnya tata kelola pengawasan yang berkualitas.


B. Tantangan dan Permasalahan

Diagram 2. Tantangan dan Permasalahan Pusinfowas 2020-2024

Dalam usaha pencapaian sasaran-sasaran kegiatan tersebut, Pusinfowas menghadapi

tantangan dan permasalahan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

a. Score SPBE belum mencapai kategori “sangat baik”.

Score SPBE BPKP tahun 2019 adalah 2,7. Score ini ini menjadi perhatian Pimpinan

BPKP karena dirasa masih rendah dibandingkan dengan Kementerian dan Lembaga

lainnya. Aspek yang paling lemah dalam penilaian SPBE adalah “aspek strategi dan

perencanaan” dan “aspek kebijakan Internal SPBE”. Permasalahan ini akan

menimbulkan risiko rendahnya skor RB BPKP yang dapat berdampak pada

optimalisasi Tunjangan Kinerja BPKP pada level 100% sulit dicapai.

b. Belum tersedianya aplikasi mobile platform (Android/IOS) untk mengakses informasi

hasil pengawasan.

Seluruh aplikasi informasi pengawasan yang ada saat ini masih berbasis web.

Walaupun dapat diakses melalui smartphone, aplikasi yang ada tampilannya belum

teroptimalisasi dari sisi device dan pengguna. Karenanya, keberadaan aplikasi

pengawasan dalam platform Android/IOS akan mempermudah akses informasi hasil

pengawasan via smartphone.


Permasalahan ini akan menimbulkan risiko tidak fleksibelnya akses informasi

pengawasan BPKP. Dampaknya pengguna akan enggan untuk mengakses

informasi pengawasan BPKP.

c. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM Programmer.

Jumlah SDM programmer saat ini di Pusinfowas terbatas. Programmer sekarang ini

hanya tujuh orang dari kebutuhan ideal sebelas orang. Permasalahan ini akan

menimbulkan risiko tidak berjalannya secara maksimal kebutuhan pengembangan

sistem informasi BPKP.

d. Belum tersedianya sistem informasi eksekutif hasil pengawasan untuk pimpinan.

Informasi hasil pengawasan untuk pimpinan saat ini diberikan secara manual

melalui hardcopy laporan sehingga kurang mendukung pengambilan keputusan

secara cepat. Keberadaan sistem informasi eksekutif hasil pengawasan untuk

pimpinan akan mempermudah pengambilan keputusan secara cepat.

Ketidakberadaan ini akan menimbulkan risiko pimpinan tidak dapat mengambil

keputusan secara cepat berdasarkan data strategis hasil pengawsan BPKP.

e. Belum tersedia aplikasi untuk mendukung Pengawasan Intern Berbasis Elektronik

(PIBE).

Semakin rumit dan kompleksnya transaksi dan kegiatan pemerintah telah menuntut

BPKP untuk dapat memberikan respon yang cepat dan memberikan peringatan dini

atas kemungkinan terjadinya fraud dan hambatan kelancaran pelaksanaan

pembangunan. Untuk itu, diperlukan dukungan akses terhadap data-data keuangan

dan pembangunan secara elektronik yang dimiliki oleh kementerian/lembaga/

pemda/badan usaha melalui pengawasan intern berbasis elektronik. Pengumpulan

data-data untuk keperluan pengawasan yang berasal dari K/L/P/BU saat ini

dilakukan secara manual dan hanya dilakukan pada saat menjelang pelaksanaan

kegiatan pengawasan sehingga belum mendukung pelaksanaan pengawasan

secara terus menerus dan berkelanjutan. Hal ini akan menimbulkan risiko sulitnya

mencari data-data dukungan pengawasan yang up to date jika sewaktu-waktu

dibutuhkan.

f. Digital Signature (DS) belum terintegrasi ke aplikasi yang membutuhkan tanda

tangan dan aproval.

DS yang ada di BPKP saat ini baru diimplementasikan terpisah dengan aplikasi

utama. DS hanya digunakan untuk mengesahkan dokumen setelah dokumen

dicetak dalam bentuk soft file dan belum terintegrasi dengan aplikasi utama. Hal ini

akan menimbulkan risiko keengganan dalam menggunakan sistem DS yang

disediakan untuk pejabat penandatangan.


2. Meningkatnya kualitas layanan Pusinfowas

Dalam usaha meningkatkan kualitas layanan, Pusinfowas dihadapkan pada tantangan

sebagai berikut:

a. Keterbatasan kompetensi SDM analitik, penyaji informasi, dan teknologi informasi.

Penyajian kebutuhan informasi hasil pengawasan untuk pimpinan yang berkualitas

membutuhkan kompetensi SDM di bidang analitik serta kemampuan me-leverage

informasi dalam menyajikan informasi hasil pengawasan. Kemampuan tersebut

utamanya sangat dibutuhkan pada saat penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil

Pengawasan secara berkala kepada Presiden. Kualitas informasi hasil pengawasan

yang belum memenuhi harapan pimpinan BPKP yang disebabkan kurangnya

kompetensi SDM dalam hal analitik dan penyajian informasi akan menimbulkan

risiko menurunnya reputasi organisasi Pusinfowas di mata pimpinan BPKP. Selain

SDM di bidang analitik dan penyajian informasi, SDM infrastruktur, keamanan, dan

dukungan pengguna teknologi informasi saat ini juga perlu ditingkatkan jumlah dan

kompetensinya untuk menjamin agar infrastruktur TI yang ada dapat berfungsi

dengan baik, aman dari segala ancaman, dan setiap keluhan dari pengguna dapat

terlayani dan terselesaikan dengan baik.

b. Bahan ikhtisar laporan hasil pengawasan belum terkelola dengan konten yang

strategis untuk disajikan kepada stakeholder utama BPKP.

Bahan ikhtisar laporan hasil pengawasan saat ini belum berisi konten kegiatan dan

hasil pengawasan yang terkelola secara tersistematis, tematik, dan

terkomputerisasi sehingga nilai informasi strategis belum optimal untuk tersaji

dalam laporan hasil pengawasan kepada Presiden/Gubernur. Hal ini akan

menimbulkan risiko bahwa laporan hasil pengawasan yang disajikan ‘sub-standard’.

c. Keterbatasan akses data eksternal pendukung pengawasan.

Pengawasan internal yang menitikberatkan pada upaya preventif dengan

pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya membangun sistem peringatan dini

memerlukan pengawasan dan pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Untuk itu, diperlukan pemenuhan data eksternal pendukung pengawasan secara

digital yang berkesinambungan. Data eksternal tersebut diharapkan dapat menjadi

khazanah informasi tambahan dalam penyusunan laporan hasil pengawasan

kepada para stakeholder BPKP. Keterbatasan akan perolehan data eskternal

menimbulkan risiko rendahnya kualitas laporan hasil pengawasan karena

ketidaklengkapan informasi yang bersifat makro.


d. Belum tersedianya konten informasi untuk sistem informasi eksekutif hasil

pengawasan untuk pimpinan.

Pimpinan membutuhkan informasi strategis mengenai kinerja pengawasan secara

keseluruhan dalam sebuah dashboard yang juga dapat dimaknai sebagai sebuah

sistem informasi yang interaktif, yang memungkinkan pimpinan dapat mengakses

data dan informasi pengawasan. Tujuannya adalah agar pimpinan dengan mudah

melakukan pengidentifikasian masalah, pengeksplorasian solusi, dan menjadi dasar

dalam proses perencanaan. Dashboard mengintegrasikan data yang berasal dari

sumber data internal maupun eksternal, kemudian melakukan transformasi data ke

dalam bentuk rangkuman informasi guna menemukan alternatif solusi untuk

menekan permasalahan manajerial dan membuat perencanaan keputusan. Hal ini

menimbulkan risiko pimpinan terhambat dalam mengambil kebijakan strategis

dalam pelaksanaan pengawasan.

e. Keterbatasan alokasi bandwith per pegawai dan storage virtual machine (server)

yang hampir penuh.

Kapasitas bandwidth internet BPKP saat ini sekitar 320 Mbps yang terdiri atas 4 link

(masing-masing 80 Mbps). Dengan jumlah pegawai sekitar 6.000, maka rata-rata

per pegawai akan mendapatkan alokasi bandwith yang sangat kecil, yaitu sebesar

54 Kbps. Dengan kondisi di mana sebagian besar aplikasi internal BPKP saat ini

berbasis web, maka kondisi ini dirasa kurang ideal untuk memenuhi kebutuhan

akses data layanan internet, termasuk untuk kebutuhan pengembangan aplikasi

dan video conference.

Terkait ruang penyimpanan virtual, saat ini kapasitas storage virtual machine

(server) yang tersisa sudah sangat rendah (utilitas sudah mencapai 94,5 %). Hal ini

akan sangat berpengaruh kepada kinerja server. Keterbatasan bandwith storage

virtual machine yang hampir penuh akan sangat menghambat Pengembangan

Transformasi Digital Pengawasan BPKP (yaitu pengembangan mobile apps, digital

signature, dashboard pimpinan, dan lain-lain). Hal ini berpotensi menghambat

jalannya pengembangan SI/TI dalam mendukung Transformasi Digital Pengawasan

BPKP.

f. Belum terimplementasinya Digital Signature.

Di lingkungan BPKP, DS belum terimplementasi secara menyeluruh. Sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, implementasi DS mutlak harus dilaksanakan untuk

memenuhi amanah Perpres Nomor 95 Tahun 2018 pasal 40 ayat 6 yang

menyebutkan bahwa penjaminan kenirsangkalan (nonrepudiation) dilakukan

melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui

penggunaan sertifikat digital, dalam hal ini penyedia sertifikat elektronik di BPKP

adalah BSSN.


g. Aplikasi service desk belum optimal dalam hal fitur notifikasi sebagai reminder dan

belum adanya versi mobile app.

Permintaan layanan atas permasalahan SI/TI yang menggunakan media service

desk atau media komunikasi lainnya (WA, telepon, dan email) yang telah diinput ke

dalam media service desk tersebut tidak dapat di pantau progresnya karena tidak

terdapat notifikasi kepada pengguna dan agen. Selain itu, media service desk yang

ada belum memenuhi kemudahan akses penggunaan dan fleksibilitas yang tinggi

karena masih berbasis web dan belum dikembangkan versi mobile-nya. Hal ini

berisiko mengurangi tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan permasalahan

IT/SI yang ada di BPKP.

h. Keterbatasan lisensi perangkat keras dan lunak

Ada 2 jenis lisensi yang diimplementasikan di BPKP, yaitu:

1) Lisensi subscribe: berlangganan selama 12 bulan dengan status Hak Guna

(contoh Lisensi Office 365, Zoom, dan antivirus) sehingga perangkat keras/lunak

tersebut berpotensi tidak mendapatkan dukungan layanan dan berdampak

terhadap kerentanan keamanan;

2) Lisensi perpetual: Lisensi Software dengan Status Hak Milik, seperti Sistem

Operasi Windows atau perangkat dengan sistem on premise sehingga dengan

lisensi yang terbatas maka aspek legalitas tidak terpenuhi dan berdampak

terhadap kerentanan keamanan.

Hal ini berisiko terhadap legalitas dan keberlanjutan layanan perangkat keras/ lunak

yang digunakan.

C. Strategi

Memperhatikan tantangan dan permasalahan yang telah disajikan di atas, Pusinfowas akan

melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:


1. Meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Diagram 3. Strategi meningkatkan kualitas penerapan SPBE 2020-2024

Terkait peningkatan kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE), strategi yang akan diambil adalah:

a. Meningkatkan skor SPBE untuk mencapai kategori “sangat baik”:

1) Melakukan perbaikan strategi dan perencanaan dalam pelaksanaan SPBE

BPKP, yaitu:

a) Berkoordinasi dan bersinergi dengan Biro MKOT dalam penyusunan

Enterprice Architecture (EA) BPKP sebagai acuan perencanaan dan

pelaksanaan SPBE BPKP.

b) Penyusunan draft peraturan Kepala BPKP agar setiap pelaksanaan kegiatan

terkait pengembangan IT di unit-unit kerja BPKP berkoordinasi dengam

Pusinfowas sebagai upaya penyelarasan dengan EA.

c) Sosialisasi SPBE terutama tata kelola TI kepada unit-unit kerja agar

pelaksanaan kegiatan TI unit kerja selaras dengan pelaksanaan SPBE BPKP.

2) Melengkapi kebijakan internal SPBE, baik kebijakan terkait tata kelola maupun

Layanan SPBE, yaitu:

a) Inventarisasi kebijakan-kebijakan internal SPBE BPKP yang belum lengkap,

baik terhadap kebijakan tata kelola maupun layanan SPBE.

b) Berkoordinasi dengan Biro Hukum dan unit-unit kerja lain yang terlibat dalam

penerbitan kebijakan agar kebijakan yang akan disusun selaras dengan

pedoman pelaksanaan SPBE.


b. Menyajikan informasi hasil pengawasan yang dapat diakses dalam platform

android/IOS.

Pusinfowas akan melakukan pengembangan Mobile apps dengan cara:

1) Membentuk tim pengembangan yang mempunyai kompetensi pengembangan

Mobile apps.

2) Menyiapkan training Mobile apps bagi programmer yang belum mempunyai

kompetensi pemrograman Mobile apps.

3) Menginventarisir kebutuhan mobile apps yang akan dibangun.

c. Mengatasi terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM Programmer.

Pusinfowas akan melaksanakan seleksi pengembangan aplikasi dengan cara

membuat prioritas pengembangan sesuai dengan urgensi, tenaga, kebutuhan

organisasi, dan anggaran. Kemudian, Pusinfowas akan melakukan penambahan

tenaga SDM programmer dengan cara melakukan rekrutmen tenaga TI sesuai

dengan tingkat kompetensi programmer dan meningkatkan kompetensi tenaga TI di

bidang pemerograman dengan cara mengadakan pelatihan (training).

d. Menciptakan sistem informasi eksekutif hasil pengawasan untuk pimpinan:

1) Mengembangkan dashboard untuk pimpinan BPKP:

a) Menyiapkan kebijakan Kepala BPKP untuk integrasi data sebagai dasar

pengembangan dashboard pimpinan.

b) Mengintegrasikan informasi hasil pengawasan yang masih tersebar di unit-

unit kerja pengawasan.

c) Membentuk tim pengembangan dashboard.

2) Membentuk tim kerja perumus informasi strategis BPKP yang anggotanya terdiri

dari Tim Kepala BPKP, Staf Kedeputian, dan Staf Kantor Perwakilan BPKP yang

mewakili untuk merumuskan informasi yang disajikan di dashboard.

e. Mengembangan aplikasi untuk mendukung Pengawasan Intern Berbasis Elektronik

(PIBE) dengan cara:

1) Membentuk tim pengembangan PIBE; dan

2) Melakukan koordinasi dengan kedeputian tentang mekanisme perolehan data

K/L/P/BU.

f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

untuk mengintegrasikan DS dengan aplikasi-aplikasi yang membutuhkan tanda

tangan dan persetujuan (approval).


2. Meningkatkan kualitas layanan Pusinfowas

Diagram 4. Strategi meningkatkan kualitas layanan Pusinfowas 2020-2024

Terkait peningkatan kualitas layanan Pusinfowas, strategi yang akan diambil adalah:

a. Untuk mengatasi keterbatasan kompetensi SDM terkait analitik dan penyajian

informasi serta layanan TI, Pusinfowas akan melaksanakan langkah-langkah

sebagai berikut:

1) Untuk mengatasi terbatasnya keterbatasan kompetensi SDM bidang analitik dan

penyajian informasi, langkah yang akan dilakukan adalah:

a) Meningkatkan kompetensi SDM bidang analitik dan penyajian informasi

melalui diklat/training berupa penggunaan tools analysis dan peningkatan

kemampuan writer skill agar penyajian hasil pengawasan dapat di-leverage

informasinya pada level L3, atau bahkan L5.

b) Berkolaborasi dalam melakukan analitik dan penyajian informasi

pengawasan dengan melibatkan Tim Data Science sesuai dengan konsepsi

arsitektur proses bisnis BPKP, dimulai dari sejak awal (perencanaan),

pelaksanaan, sampai dengan pengkomunikasian kegiatan pengawasan

2) Untuk mengatasi keterbatasan kompetensi SDM TI, maka strategi yang akan

dilakukan adalah:

a) Mengikuti program keahlian/sertifikasi pegawai Pusinfowas tahun 2020-

2024;

b) Pengadaan tenaga ahli yang mempunyai kemampuan Teknologi Informasi di

bidang pelayanan TI, infrastruktur dan keamanan TI.


b. Untuk mengatasi keterbatasan instrumen penyusunan dan penyajian ikhtisar

laporan hasil pengawasan, maka strategi yang akan dilakukan adalah:

1) Menyusun Surat Edaran Sekretaris Utama tentang Peningkatan Kualitas Laporan

Hasil Pengawasan agar unit pengawasan dapat menyelaraskan penyajian

informasi sesuai dengan yang diharapkan oleh pimpinan.

2) Pengembangan aplikasi penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan sebagai

guide dalam penyusunan sintesa pelaporan berdasarkan kerangka penyajian

informasi yang ditetapkan oleh pimpinan.

c. Untuk mengatasi keterbatasan akses data eksternal pendukung pengawasan, maka

strategi yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan kerjasama akses data

K/L/P/BU melalui koordinasi dengan Kedeputian selaku mitra K/L/P/BU dan Biro

Hukum dan Komunikasi untuk aspek legalnya.

d. Untuk mengatasi belum tersedianya konten informasi eksekutif hasil pengawasan

untuk pimpinan, maka strategi yang dilakukan adalah:

1) Melakukan analisis kebutuhan Informasi eksekutif hasil pengawasan; dan

2) Pembuatan design dashboard.

e. Untuk meningkatkan kapasitas storage virtual machine (server) dan bandwidth,

maka strategi yang akan dilakukan adalah:

1) Menginventarisasi virtual server yang status aplikasinya sudah tidak aktif dan

mengkomunikasikan ke pemilik aplikasi tersebut sebagai pertimbangan untuk

dilakukan penghapusan;

2) Melakukan koordinasi dengan Biro Umum untuk penambahan jasa layanan

internet/bandwidth dengan kapasitas s/d 1.500 Mbps dan virtual machine

(server); dan

3) Melakukan hardening dan patching untuk web server serta berkoordinasi

dengan BSSN atau jasa ahli di bidang Keamanan TI/SI.

f. Untuk mengatasi belum terimplementasinya Digital Signature, maka strategi yang

dilakukan dengan:

1) Peluncuran implementasi penggunaan Digital Signature;

2) Penetapan Surat Edaran penerapan Digital Signature di lingkungan BPKP;

3) Penerapan Digital Signature dengan skala prioritas:

c) Prioritas I untuk Eselon I, II, dan Auditor Utama;

d) Prioritas II untuk Eselon III dan Korwas;

e) Prioritas III untuk Eselon IV; dan

f) Penggunaan panter, esign.bpkp.go.id, Sibijak MAP, SIM Diklat, ST/SKI,

Square dan aplikasi lainnya.


g. Untuk mengoptimalkan aplikasi service desk, maka strategi yang dilakukan adalah

penambahan fitur notifikasi versi web dan atau mengembangkan aplikasi service

desk dengan versi mobile.

h. Untuk meningkatkan jumlah lisensi perangkat keras dan lunak, maka strategi yang

dilakukan adalah:

1) Melakukan analisis kebutuhan yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran

yang ada untuk perpanjangan lisensi subscribe dan perpetual;

2) Mengoptimalkan penggunaan perangkat keras/lunak dengan eksplorasi secara

mandiri atau dengan pendampingan tenaga ahli; dan

3) Peningkatan anggaran perpanjangan dan pengadaan lisensi subscribe/

perpetual.


BAB III

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan dan mendukung tercapainya sasaran program

dan sasaran strategis BPKP, Pusinfowas telah menetapkan Sasaran Kegiatan dan masing-

masing indikatornya. Sasaran Kegiatan tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai secara

nyata oleh BPKP dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil pelaksanaan kegiatan

pengawasan di Pusinfowas.

Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran kegiatan diukur

dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan. Rincian sasaran kegiatan, indikator kinerja

kegiatan, beserta target dan rencana pendanaannya tersaji pada tabel matriks kinerja dan

pendanaan berikut:

Tabel 3. Matriks Kinerja dan Pendanaan Pusinfowas

Program/

Kegiatan

Sasaran Program

(Outcome)/Sasaran

Kegiatan (Output)

/Indikator

Target Alokasi (dalam juta rupiah)

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

Program B: 06

Pengawasan

Pembangunan

444.478 624.428 1.028.322 1.069.757 1.159.530

Kegiatan:

Pembinaan dan

Koordinasi

Layanan

Informasi dan

Teknologi

Informasi

Pengawasan

18.223 20.945 20.608 22.879 25.135

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya

kualitas penerapan

Sistem

Pemerintahan

Berbasis Elektronik

(SPBE)

2,7 2,9 3,1 3,3 3,5

Meningkatnya

kualitas layanan

Pusinfowas

Layanan Informasi

Pengawasan 72% 74% 76% 78% 82%

Layanan Teknologi

Informasi 72% 74% 76% 78% 82%

*) Sumber: Renstra BPKP 2020 – 2024


Sebagaimana tersaji pada Tabel 3, pada sasaran kegiatan meningkatnya kualitas penerapan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) target yang ditentukan pada tahun 2024

adalah 3,5, sedangkan untuk sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan Pusinfowas

dibagi menjadi 2 IKK, yaitu layanan informasi pengawasan dan layanan teknologi informasi

dengan masing-masing target yang ditentukan pada tahun 2024 adalah 82%, dengan biaya

total yang dibutuhkan selama 5 tahun untuk memenuhi sasaran kegiatan tersebut

Rp25.135.000.000.

Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik diperlukan adanya komitmen

menyeluruh dari pimpinan tertinggi BPKP sampai dengan pelaksana, sarana-prasarana,

regulasi, serta tentunya pendanaan yang mencukupi. Dalam melaksanakan kegiatannya,

pendanaan Pusinfowas didukung oleh APBN yang terdiri dari Rupiah Murni (APBN) dan

Penerimaan Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (PHLN). Prakiraan maju anggaran Pusinfowas

menurut sumber pendanaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Prakiraan Maju Anggaran Pusinfowas Tahun 2020 - 2024 per Sumber Pendanaan

No Program Nilai Anggaran (Rp dalam Juta)

2020 2021 2022 2023 2024

1 Rupiah Murni (RM) 16.546 17.373 20.326 22.562 24.818

2 PHLN 1.677 3.572 282 317 317

TOTAL 18.223 20.945 20.608 22.879 25.135


BAB IV

PENUTUP

Renstra BPKP periode 2020-2024 telah menetapkan program-program utama (teknis) dan

pendukung (generik) serta menjabarkan program-program tersebut ke dalam unit kerja di

lingkungan BPKP. Renstra Pusinfowas BPKP tahun 2020-2024 sudah diselaraskan dengan

Renstra BPKP Tahun 2020-2024, serta mengacu pada Tata Cara Penyusunan Rencana Strategi

Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, yang diatur dengan Peraturan Menteri Negara

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 5/BN1019/No.663 yang

diterbitkan tanggal 19 Juni 2019.

Kegiatan melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi pengawasan

atas penyelenggraan akuntabilitas keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional

melalui sistem informasi berbasis elektronik yang menjadi tugas utama Pusinfowas BPKP

termasuk ke dalam “Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-

BPKP.”

Dokumen Renstra ini merupakan panduan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara

sistematis, terencana, terkoordinasi dan berkesinambungan serta merupakan komitmen

bersama seluruh pejabat dan pegawai yang wajib ditegakkan dan dilaksanakan agar visi, misi,

dan tujuan Pusinfowas BPKP dapat tercapai. Tujuan ini untuk mendukung tercapainya visi dan

misi BPKP secara keseluruhan serta kepentingan yang lebih luas, yaitu pemerintah/Presiden

dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Agar dapat dilaksanakan, Renstra ini perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam rumusan-rumusan

yang lebih operasional, seperti kebijakan, prosedur, rencana kerja tahunan, dan perangkat

lainnya, serta langkah nyata berupa kegiatan-kegiatan pengelolaan data dan informasi

pengawasan, sesuai dengan skala prioritas kebijakan pengawasan.

Sebagai unit kerja di lingkungan BPKP yang berperan dalam penyediaan data dan informasi

pengawasan, serta pembangunan dan penyelenggaraan sistem informasi dalam rangka

otomatisasi proses bisnis pengawasan serta pembangunan sistem informasi yang mendukung

keperluan internal BPKP, Pusinfowas diharapkan dapat mendukung pelaksanaan reposisi dan

revitalisasi BPKP dengan melakukan perubahan paradigma sebagai pengawas internal

pemerintah dengan menjalankan dua jenis jasa, yaitu memberikan jasa assurance dan

consulting kepada para stakeholder-nya.

Rangkuman rencana aktivitas strategis di lingkungan Pusinfowas dalam Renstra Tahun 2020-

2024 terdapat pada diagram timeline berikut:


Diagram 5. Timeline Kegiatan Renstra Pusinfowas 2020-2024

Keberhasilan pencapaian target akan sangat tergantung pada keberhasilan pencapaian pada

tiap-tiap timeline pengembangan komponen pendukung yang saling terkait. Kemudian,

hambatan dalam pencapaian tujuan strategis perlu dirumuskan solusinya oleh berbagai pihak

terkait secara sinergi melalui koordinasi antar unit kerja di lingkungan BPKP secara terus-

menerus, keterpaduan langkah, dan koherensi.

Documents

Rencana Strategis Pusinfowas 2020 - 2024 - BPKP