94

RENCANA STRATEGIS LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI … Dit PJLHK 2015-2019.pdf · Berdasarkan tuntutan dinamika kebijakan nasional dan berdasarkan dokumen Renstra Direktorat KSDAE serta

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI

TAHUN 2015-2019

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi 2015

i Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019  

 

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2015-2019 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan dokumen ini mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019. Dokumen perencanaan jangka menengah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam

melaksanakan langkah-langkah strategis pencapaian sasaran Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, agar upaya pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi dapat berjalan pada arah yang benar, mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

Berdasarkan tuntutan dinamika kebijakan nasional dan berdasarkan dokumen Renstra Direktorat KSDAE serta dokumen Renstra KLHK, kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi 2015-2019 diharapkan mendukung empat sub agenda nasional yaitu ketahanan air, ketahanan energi, pariwisata dan pelestarian sumberdaya alam & lingkungan hidup dan pengelolaan bencana. Dokumen ini juga diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dari kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Rencana Strategis Direktorat PJLHK Tahun 2015-2019 menjabarkan strategi pencapaian sasaran kegiatan dan target kinerja kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dengan memperhatikan kondisi pemungkin, tahapan-tahapan, komponen kegiatan baik yang dilaksanakan di pusat maupun di UPT, target lokasi pencapaian kinerja dan verifier yang harus dipenuhi sebagai bukti capaian kinerja.

Besar harapan kami bahwa Rencana Strategis Direktorat PJLHK Tahun 2015-2019 ini dapat dipedomani dalam rancang tindak seluruh aparatur di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE dalam pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi lima tahun mendatang. Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita sekalian, untuk dapat mewujudkan era baru pemanfaatan jasa lingkungan dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc

NIP. 19631004 199004 1 001

Bogor, 23 November 2015 Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi  

ii Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019  

 

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .................................................................................. i

Daftar Isi ........................................................................................... ii

Daftar Tabel ...................................................................................... iii

Daftar Gambar ................................................................................... vi

Daftar Lampiran ................................................................................. vii

Ringkasan Eksekutif ........................................................................... viii

I. PENDAHULUAN ....................................................................... 1

A. Kondisi Umum ................................................................. 1

B. Capaian Pembangunan Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Hingga Tahun 2014...........

7

C. Potensi dan Permasalahan ................................................ 16

II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ........................ 29

III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ............................................ 34

A. Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup dan

Kehutanan ...................................................................... 35

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan KSDAE ............. 36

C. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pemanfataan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi ................

37

D. Kerangka Regulasi ........................................................... 41

E. Kerangka Kelembagaan ................................................... 44

IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ....................... 45

A. Target Kinerja .................................................................. 45

B. Kerangka Pendanaan ........................................................ 67

C. Partisipasi dan Kerjasama Para Pihak ................................. 68

V. PENUTUP ............................................................................... 70

Daftar Pustaka

Lampiran

iii Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019  

 

DAFTAR TABEL Tabel Halaman

Tabel 1 Jumlah Unit dan Luas Kawasan Konservasi ......................... 7

Tabel 2 Capaian Pengusahaan Pariwisata Alam Tahun 2010-2014... 9

Tabel 3 Capaian Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air Tahun

2010-2014..............................................................................

11

Tabel 4 Jumlah MoU Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air yang belum

dikonversi menjadi Izin sampai Akhir 2014............................

12

Tabel 5 Perkembangan Jumlah PNBP Periode 2008 – 2014 ............ 13

Tabel 6 Penyelenggaraan Karbon Hutan (DA-REDD+) di Kawasan

Konservasi...............................................................................

15

Tabel 7 Perkembangan Jumlah Mitra Bina Cinta Alam (Kader

Konservasi (KK), KPA dan KSM/KP .......................................

16

Tabel 8 Jumlah Kunjungan Wisatawan Manca Negara dan

Wisatawan Nusantara Tahun 2009-2014 ...............................

18

Tabel 9 Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Indonesia ....................... 19

Tabel 10 Potensi distribusi titik panas bumi pada kawasan hutan di

Indonesia ................................................................................

23

Tabel 11 Hubungan Keterkaitan antara Sasaran Strategis KLHK,

Sasaran Program KSDAE dan Kegiatan ................................

37

Tabel 12 Hubungan Keterkaitan antara Agenda/Sub Agenda

Nasional, Sasaran Strategis, Sasaran Program KSDAE,

Kegiatan dan IKK Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Kawasan Konservasi ..............................................................

40

Tabel 13 IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pemanfaatan Jasa

Lingkungan Kawasan Konservasi ..........................................

45

Tabel 14 Proyeksi capaian target IKK Jumlah kunjungan wisata ke

kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang

wisatawan mancanegara ........................................................

46

Tabel 15 Tahapan dan waktu pelaksanaan komponen kegiatan IKK

Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal

sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara ................

49

Tabel 16 Verifier dalam rangka pencapaian IKK Tahun 2015-2019 49

iv Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019  

 

IKK Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan oservasi

minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara

selama 5 tahun........................................................................

Tabel 17 Proyeksi capaian target IKK Jumlah kunjungan wisata ke

kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang

wisatawan nusantara ..............................................................

50

Tabel 18 Tahapan dan waktu pelaksanaan komponen kegiatan IKK

Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal

sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara .......................

52

Tabel 19 Verifier dalam rangka pencapaian IKK Tahun 2015-2019

IKK Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan konservasi

minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara

selama 5 tahun .......................................................................

53

Tabel 20 Proyeksi capaian target IKK Jumlah unit usaha pemanfaatan

pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah

sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013 ..........................

53

Tabel 21 Tahapan dalam pencapaian IKK “Jumlah unit usaha

pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi

bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013” dan

waktu pelaksanaan .................................................................

57

Tabel 22 Verifier dalam rangka pencapaian IKK Jumlah unit usaha

pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi

bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013 .......

57

Tabel 23 Proyeksi capaian target IKK Jumlah pemanfaatan jasa

lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi

bertambah sebanyak 25 unit selama 5 tahun ........................

58

Tabel 24 Tahapan dalam pencapaian IKK “Jumlah pemanfaatan jasa

lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi

bertambah sebanyak 25 unit” dan waktu pelaksanaan ..........

59

Tabel 25 Verifier dalam rangka pencapaian IKK Jumlah pemanfaatan

jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi

bertambah sebanyak 25 unit ..................................................

60

Tabel 26 Proyeksi capaian target IKK Jumlah pemanfaatan energi air

dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro

power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit selama 5

60

v Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019  Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019  

 

tahun ......................................................................................

Tabel 27 Tahapan dalam pencapaian IKK “Jumlah pemanfaatan

energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan

mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal

50 unit” dan waktu pelaksanaan ............................................

62

Tabel 28 Verifier dalam rangka pencapaian IKK Jumlah pemanfaatan

energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan

mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal

50 unit .....................................................................................

63

Tabel 29 Proyeksi capaian target IKK Jumlah Unit Usaha

pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi

di kawasan konservasi sebanyak 5 izin selama 5 tahun ........

63

Tabel 30 Tahapan dalam pencapaian IKK “Jumlah Unit Usaha

pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi

di kawasan konservasi sebanyak 5 izin” dan waktu

pelaksanaan ...........................................................................

64

Tabel 31 Verifier dalam rangka pencapaian IKK Jumlah Unit Usaha

pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi

di kawasan konservasi sebanyak 5 izin .................................

65

Tabel 32 Proyeksi capaian target IKK Jumlah registrasi atau sertifikasi

Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community

and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 unit

kawasan konservasi ...............................................................

66

Tabel 33 Tahapan dalam pencapaian IKK “Jumlah registrasi atau

sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate,

Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada

2 unit kawasan konservasi” dan waktu pelaksanaan .............

66

Tabel 34 Verifier dalam rangka pencapaian IKK Jumlah registrasi

atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau

Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA)

REDD+ pada 2 unit kawasan konservasi ...............................

67

vi Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019  

 

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Pemanfaatan Jasa

Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK) (Sumber:

Lampiran Permen LHK Nomor P.18/MenLHK-II/2015) ....

3

Gambar 2 Komposisi Pegawai Direktorat PJLHK berdasarkan

tingkat pendidikan sampai Akhir 2014...............................

4

Gambar 3 Sustainable Development Trilogy ..................................... 5

Gambar 4 Emisi dari berbagai sektor (Sumber: IPCC Fourth

Assessment Report, 2007) ...............................................

25

Gambar 5 Pemetaan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan

Ancaman ..........................................................................

27

Gambar 6 Visi dan Misi Pembangunan Nasional 2015-2019 ........... 30

Gambar 7 Sembilan Agenda Prioritas Nasional 2015-2019 ............. 31

Gambar 8 Tujuan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2015-2019 ........................................................................

32

Gambar 9 Sasaran Strategis Pembangunan Lingkungan Hidup dan

Kehutanan ........................................................................

33

vii Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019  

 

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

Lampiran 1 Target Lokasi Pelaksanaan IKK Jumlah Kunjungan

Wisata ke Kawasan oservasi minimal sebanyak 1,5 juta

orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun ..............

72

Lampiran 2 Target Lokasi Pelaksanaan IKK Jumlah Kunjungan

Wisata ke Kawasan oservasi minimal sebanyak 20 juta

orang wisatawan nusantara selama 5 tahun ....................

73

Lampiran 3 Target Lokasi Pelaksanaan IKK Jumlah unit usaha

pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi

bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013 ..

74

Lampiran 4 Target Lokasi Pelaksanaan IKK “Jumlah pemanfaatan

jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan

konservasi bertambah sebanyak 25 unit”..........................

75

Lampiran 5 Target Lokasi Pelaksanaan IKK “Jumlah pemanfaatan

energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan

mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak

minimal 50 unit” ................................................................

75

Lampiran 6 Target Lokasi Pelaksanaan IKK “Jumlah Unit Usaha

pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang

beroperasi di kawasan konservasi sebanyak 5 izin” ........

76

Lampiran 7 Target Lokasi Pelaksanaan IKK “Jumlah registrasi atau

sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate,

Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+

pada 2 unit kawasan konservasi ......................................

76

Lampiran 8 Proyeksi Pembiayaan Pencapaian Kegiatan

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

2015-2019 ........................................................................

77

viii Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019  

 

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan

konservasi menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pengelola negara

yang dalam hal ini secara teknis menjadi tugas Direktorat Pemanfaatan

Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK). Berdasarkan Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan, mengamanatkan bahwa Direktorat PJLHK mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan

supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa

lingkungan hutan konservasi.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat PJLHK

didukung dengan perangkat organisasi sesuai Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan, yang terdiri dari: (1) Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa

Lingkungan Air, (2) Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata

Alam, (3) Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan

Karbon, (4) Sub Direktorat Promosi dan Pemasaran, dan (5) Sub Bagian

Tata Usaha.

Direktorat Jenderal KSDAE telah melakukan analisis rancang tindak

untuk mewujudkan mandat pembangunan berkelanjutan dan

menghasilkan empat nilai strategis yang dapat diekstrak berdasarkan

mandat, tugas dan fungsi, obyek yang dikelola, serta fungsi dari masing-

masing obyek, yaitu 1) Pengelolaan dan Pemangkuan Kawasan Hutan; 2)

Kawasan Konservasi sebagai Benteng Terakhir; 3) Potensi Jasa

Ekosistem; 4) Konvensi dan Kesepahaman Internasional.

Nilai strategis ketiga merupakan merupakan tanggung jawab

Direktorat PJLHK. Kawasan konservasi menyediakan potensi berbagai

jenis jasa ekosistem/jasa lingkungan. Pengelolaan kawasan konservasi

ix Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019  

 

secara bijaksana akan mampu mengubah potensi jasa lingkungan

menjadi potensi ekonomi riil dan menghasilkan multiplier effect yang

sangat besar. Sampai akhir tahun 2014, unit kawasan konservasi di

Indonesia berjumlah 521 unit terdiri dari Cagar Alam (227 unit), Suaka

Margasatwa (81 unit), Taman Nasional (50 unit), Taman Wisata Alam (115

unit), Taman Buru (13), Taman Hutan Raya (23 unit), KSA-KPA (18 unit),

dengan luas total mencapai 27.108.486,54 hektar. Pada 521 unit kawasan

konservasi tersebut, menyimpan berbagai keunikan fenomena alam yang

berpotensi sebagai obyek dan daya tarik wisata alam (ecotourism),

potensi sumberdaya air, potensi panas bumi (geothermal) dan potensi

karbon hutan.

Obyek dan daya tarik wisata alam (ODTWA) di kawasan konservasi

mampu mendatangkan jumlah kunjungan wisata selama tahun 2014

sebesar 6.111.613 orang, yang terdiri dari wisatawan nusantara sebanyak

5.584.656 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 526.957 orang.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014

tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian

Kehutanan, ODTWA di kawasan konservasi tersebut mampu

menghasilkan PNBP pada tahun 2014 sebesar Rp. 68.160.229.054.

Kawasan konservasi tersebut juga menyimpan potensi sumberdaya

air sebesar ±600 Milyar M3. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan massa

airnya maupun aliran airnya untuk keperluan energi. Sejak

diberlakukannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-

II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa,

Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, maka

pemanfaatan massa air dan aliran air di kawasan konservasi dapat

dilakukan secara legal melalui mekanisme perizinan. Izin pemanfaatan air

tersebut dapat dilakukan pada areal pemanfaatan air yang telah

ditetapkan. Berdasarkan peraturan tersebut volume air yang dapat

dimanfaatkan baik untuk keperluan komersial maupun non komersial

maksimum sebesar 50% dari debit air minimal di kawasan konservasi

tersebut. Sampai akhir tahun 2014 telah diterbitkan sebanyak 64 unit izin

x Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019  Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019  

 

pemanfaatan jasa lingkungan air, terdiri dari Izin Pemanfaatan Air (IPA)

sebanyak 63 unit (49 unit berlokasi di taman nasional, 7 unit di taman

wisata alam dan 7 unit di suaka margasatwa) dan Izin Pemanfaatan

Energi Air (IPEA) sebanyak 1 unit berlokasi di taman nasional.

Kawasan konservasi juga menyimpan potensi listrik dari geothermal

sebesar kurang lebih 6,16 GW atau sebesar 22% dari potensi panas bumi

yang berada pada kawasan hutan di Indonesia. Potensi panas bumi di

kawasan konservasi tersebut tersebar di taman nasional, taman wisata

alam dan cagar alam.

Dalam konteks perubahan iklim global, keberadaan hutan berperan

sebagai penyerap dan penyimpan karbon (Carbon sink). Kawasan

konservasi di Indonesia menyimpan karbon kurang lebih 625 Giga Ton

CO2. Vegetasi dan tanah mampu menyimpan 7.500 Giga Ton CO2 (dua

kali CO2 yang ada di atmosfir). Hutan mampu menyimpan 4.500 Giga Ton

CO2 (lebih besar daripada di atmosfir). Hutan tropis dapat menyimpan

karbon sekitar 40% dari hutan dunia. Tegakan di hutan tropis dapat

menahan karbon sekitar 50% lebih besar dari kapasitas tegakan di luar

hutan tropis. Penyelenggaraan karbon hutan pada periode 2010-2014

merupakan tahap penyelenggaraan Demonstration Activities-Reducing

Emission from Deforestation and Forest Degradation (DA-REDD). Sampai

akhir tahun 2014 telah terdapat tiga kawasan konservasi yang telah

mendapatkan persetujuan DA-REDD dari Menteri Kehutanan yaitu TN

Berbak, TN Sebangau dan TN Meru Betiri.

Pada periode pembangunan menengah 2015-2019, pembangunan

bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi melanjutkan

pembangunan pada periode 2010-2014 dan mengembangkan potensi

jasa lingkungan yang lain. Berdasarkan dinamika pembangunan nasional,

isu-isu strategis, hasil identifikasi, monitoring dan evaluasi, maka

pembangunan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi dilakukan

secara berjenjang mengikuti sasaran strategis Kementerian Lingkungan

Hidup dan sasaran program konservasi sumberdaya alam dan ekosistem.

xi Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019  

 

Sasaran kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan

Konservasi adalah terjaminnya efektifitas pemanfaatan jasa lingkungan

hutan konservasi. Arah kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran

kegiatan tersebut adalah: 1) mendukung Sub agenda nasional bidang

pariwisata melalui pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dan

lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan serta meningkatkan devisa

dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi; 2)

mendukung Sub Agenda Nasional bidang Ketahanan Air melalui

pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara

lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang

berkeadilan serta meningkatkan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa

lingkungan kawasan konservasi; 3) mendukung Sub Agenda Nasional

bidang Ketahanan Energi melalui pemanfaatan potensi sumberdaya hutan

dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan serta meningkatkan devisa

dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi; dan 4)

mendukung Sub Agenda Nasional bidang pelestarian SDA, LH dan

Pengelolaan Bencana melalui pelestarian keseimbangan ekosistem dan

keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem

penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

serta peningkatan efektifitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya

konservasi keanekaragaman hayati.

Dalam upaya mewujudkan sasaran kegiatan Pemanfaatan Jasa

Lingkungan Kawasan Konservasi 2015-2019, dicapai melalui 7 (tujuh)

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:

1) Jumlah kunjungan wisata ke Kawasan Konservasi minimal 1,5 juta

orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun

2) Jumlah kunjungan wisata ke Kawasan Konservasi minimal 20 juta

orang wisatawan nusantara selama 5 tahun

3) Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan

konservasi bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013

xii Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019  

 

4) Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan

konservasi bertambah sebanyak 25 unit

5) Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk

keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal

50 unit

6) Jumlah unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang

beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit.

7) Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau

Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2

unit Kawasan Konservasi.

Secara indikatif, kebutuhan pendanaan pelaksanaan Kegiatan

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi tahun 2015-2019,

atau selama periode rencana srategis sebesar Rp.722.725.314.000,-.

Pendanaan indikatif tersebut terbagi pada Direktorat PJLHK sebesar RP

47.225.314.000,-, UPT KSDA sebesar Rp 305.500.000.000,- dan UPT

Taman Nasional sebesar Rp 370.000.000.000,-. Untuk lebih

mengoptimalkan pencapaian sasaran dan target kinerja Kegiatan

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi kebutuhan

pendanaan tersebut masih perlu ditunjang dengan kerjasama para pihak

serta investasi dari sektor swasta, LSM/NGOs dan CSOs.

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       1    

BAB I PENDAHULUAN

 

A. Kondisi Umum Tren pemanfaatan kawasan konservasi terus berkembang.

Sebelumnya konservasi hanya ditujukan untuk konservasi dan

pengembangannya diprioritaskan kepada perlindungan dan pengawetan

hidupan liar. Beberapa tahun terakhir pengembangan tersebut cenderung

ke arah pemanfaatan secara lestari dan kecenderungan tersebut semakin

menguat dari waktu ke waktu bersamaan dengan tuntutan bahwa setiap

entitas kawasan konservasi harus dapat memberikan manfaat bagi

masyarakat dan para pihak.

Paradigma baru pemanfaatan hutan yang berbasis sumberdaya

hutan (forest resource based management) telah membuka peluang bagi

pemanfaatan jasa lingkungan yang sebelumnya masih terabaikan. Hal

tersebut mendorong terjadinya pergeseran nilai jasa lingkungan hutan

yang semula merupakan barang tidak bernilai (non marketable goods)

menjadi barang bernilai (marketable goods). Perubahan apresiasi nilai

tersebut membawa konsekuensi untuk upaya pengaturan dan

pengendalian agar pemanfaatan jasa lingkungan dapat berkelanjutan.

Penyelenggaraan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan

koservasi menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pengelola negara

yang dalam hal ini secara teknis menjadi tugas Direktorat Pemanfaatan

Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK). Berdasarkan Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan, mengamanatkan bahwa Direktorat PJLHK mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan

supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa

lingkungan hutan konservasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut

Direktorat PJLHK menyelenggarakan fungsi:

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       2    

1. Penyiapan perumusan kebijakan kerjasama pemanfaatan jasa

lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata

alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan

panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran;

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan kerjasama pemanfaatan jasa

lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata

alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan

panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran;

3. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kerjasama

pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa

lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air,

pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi

dan pemasaran;

4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kerjasama

pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan cagar alam, suaka

margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya,

dan taman buru;

5. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan

teknis kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi,

pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa

lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon,

serta promosi dan pemasaran;

6. Supervisi atas pelaksanaan urusan kerjasama pemanfaatan jasa

lingkungan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional,

taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru di daerah; dan

7. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat PJLHK

didukung dengan perangkat organisasi sesuai Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan, yang terdiri dari: (1) Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa

Lingkungan Air, (2) Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       3    

Alam, (3) Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan

Karbon, (4) Sub Direktorat Promosi dan Pemasaran, dan (5) Sub Bagian

Tata Usaha. Struktur organisasi Direktorat PJLHK sebagaimana Gambar 1.

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK) (Sumber: Lampiran Permen LHK Nomor P.18/MenLHK-II/2015)

Dalam upaya mewujudkan sasaran kegiatan pemanfaatan jasa

lingkungan hutan konservasi, sampai akhir tahun 2014 Direktorat PJLHK

didukung oleh 77 pegawai. Komposisi pegawai Direktorat PJLHK

DIREKTORAT PEMANFAATAN

JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI

SUB BAGIAN TATA USAHA

 Kelompok Jabatan

Fungsional

SUB DIREKTORAT PJL

PANAS BUMI DAN KARBON

SEKSI PJL PANAS BUMI

DAN KARBON KAWASAN SUAKA ALAM DAN TAMAN

BURU  

SEKSI PJL PANAS BUMI

DAN KARBON KAWASAN

PELESTARIAN ALAM

SUB DIREKTORAT PROMOSI DAN PEMASARAN

 SEKSI  

PUBLIKASI  DAN  PROMOSI  

 SEKSI  

PEMASARAN  

SUB DIREKTORAT PJL WISATA ALAM

SEKSI

PJL WISATA ALAM KAWASAN SUAKA ALAM DAN TAMAN

BURU

SEKSI PJL WISATA ALAM

KAWASAN PELESTARIAN

ALAM

SUB DIREKTORAT

PJL AIR

SEKSI

PJL AIR KAWASAN SUAKA

ALAM DAN TAMAN BURU

SEKSI PJL AIR

KAWASAN PELESTARIAN

ALAM

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       4    

berdasarkan tingkat pendidikannya terdiri dari S3 (1 orang), S2 (20 orang),

S1 (26 orang), D3 (5 orang), SLTA (24 orang) dan SLTP (1 orang)

(Gambar 2)

Gambar 2 Komposisi Pegawai Direktorat PJLHK berdasarkan tingkat pendidikan sampai Akhir 2014

Rencana Strategis Direktorat PJLHK disusun sebagai amanat dari

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, dengan mengacu pada agenda pembangunan

nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan

merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal

Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Tahun 2015-2019

sekaligus berfungsi sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan

Ditjen KSDAE dalam menyusun perencanaan jangka menengah bidang

pemanfaatan jasa lingkungan kawasan koservasi.

Direktorat PJLHK bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi, sehingga

Rencana Strategis Direktorat PJLHK Tahun 2015-2019 menjabarkan

strategi pencapaian sasaran kegiatan melalui beberapa unit kegiatan dan

elemen kegiatan, serta indikator yang dapat menggambarkan kinerja

pencapaiannya baik pada level kegiatan, unit kegiatan dan elemen

kegiatan.

S-­‐2    (25,97  %)    

D3  (6,49  %)  

SLTA    (31,17  %)  

S-­‐3    (1,30  %)   SLTP    (1,30  %)  

S-­‐1    (33,77%)    

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       5    

Sebagaimana Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE yang

digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Direktorat PJLHK,

landasan berpikir dalam analisis perencanaan strategis Direktorat PJLHK

juga menekankan pada isu pembangunan berkelanjutan yang mulai

diwacanakan secara luas sejak pelaksanaan KTT Bumi di Rio de Janeiro

pada tahun 1992 (Rio Declaration on Environment and Development).

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan dan mutu kehidupan umat manusia, dengan

upaya-upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia secara lintas

generasi. Kata kunci untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah keserasian

dan keseimbangan dari berbagai kepentingan utama, yang kemudian

dikelompokkan secara garis besar menjadi tiga kepentingan yaitu

ekonomi, ekologi, dan sosial (Gambar 3)

Gambar 3 Sustainable Development Trilogy

Menurut Indrawan dkk (2007), prinsip dan etika konservasi yang

terus berkembang hingga saat ini setidaknya mencakup lima hal (Gambar

3), yaitu: (1) Keanekaragaman spesies dan komunitas biologis harus

dipelihara untuk kepentingan ekonomi dan sosial; (2) Percepatan

EKONOMI  EKOLOGI  

SOSIAL  

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       6    

kepunahan spesies dan populasi secara tidak wajar harus dihindari; (3)

Kompleksitas ekologis harus dipelihara di habitat alaminya; (4) Evolusi

harus terus berlanjut, sehingga aktivitas manusia yang membatasi

berkembangnya populasi dan spesies harus dihindari; (5) Nilai intrinsik keanekaragaman hayati harus dijaga karena keberadaannya merupakan perpaduan dari seluruh kepentingan yang saling terkait (ekonomi, ekologi dan sosial).

Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal KSDAE telah

melakukan analisis rancang tindak untuk mewujudkan mandat

pembangunan berkelanjutan dengan tetap mengadopsi prinsip dan etika

konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem, melalui empat upaya

sistematis (Gambar 3), yaitu: (1) preservasi ekosistem dan habitat alami;

(2) konservasi spesies dan genetik; (3) pengembangan keekonomian

pemanfaatan jasa-jasa ekosistem; serta (4) perlindungan dan

pengamanan kawasan konservasi, ekosistem alami lainnya (ekosistem

esensial dan High Conservation Value Forest), keanekaragaman spesies,

dan keanekaragaman sumberdaya genetik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat 4 nilai strategis pada

program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem yang dapat

diekstrak berdasarkan mandat, tugas dan fungsi, obyek yang dikelola

serta fungsi dari masing-masing obyek. Keempat nilai strategis tersebut

yaitu, 1) Pengelolaan dan Pemangkuan Kawasan Hutan; 2) Kawasan

Konservasi sebagai Benteng Terakhir; 3) Potensi Jasa Ekosistem; 4)

Konvensi dan Kesepahaman Internasional.

Dari keempat nilai strategis tersebut, nilai strategis ketiga merupakan

merupakan tanggung jawab Direktorat PJLHK. Kawasan konservasi

menyediakan potensi berbagai jenis jasa ekosistem/jasa lingkungan.

Pengelolaan kawasan konservasi secara bijaksana akan mampu

mengubah potensi jasa lingkungan menjadi potensi ekonomi riil dan

menghasilkan multiplier effect yang sangat besar.

Sampai akhir tahun 2014, unit kawasan konservasi di Indonesia

berjumlah 521 unit terdiri dari Cagar Alam (227 unit), Suaka Margasatwa

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       7    

(75 unit), Taman Nasional (50 unit), Taman Wisata Alam (115 unit),

Taman Buru (13 unit), Taman Hutan Raya (23 unit) dan KPA-KSA (18

unit) dengan luas total mencapai 27.108.486,54 hektar (Tabel 1).

Tabel 1 Jumlah Unit dan Luas Kawasan Konservasi

No Fungsi Kawasan Jumlah Unit Luas (Ha)

1. Cagar Alam 222 3.957.691,66 2. Cagar Alam Laut 5 152.610,00 3. Suaka Margasatwa 71 5.024.138,29 4. Suaka Margasatwa Laut 4 5.588,25 5. Taman Nasional 43 12.328.523,34 6. Taman Nasional Laut 7 4.043.541,30 7. Taman Wisata Alam 101 257.323,85 8. Taman Wisata Alam Laut 14 491.248,00 9. Taman Buru 13 220.951,44

10. Taman Hutan Raya 23 351.680,41 11. KSA-KPA 18 275.190,00

Jumlah 521 27.180.132,28

Sumber: Kementerian Kehutanan (2014)

Pada 521 unit kawasan konservasi di Indonesia tersebut, terdapat

berbagai keunikan fenomena alam yang berpotensi sebagai obyek dan

daya tarik wisata alam (ecotourism). Sejumlah kawasan tersebut juga

menyimpan potensi sumberdaya air, panas bumi dan karbon hutan.

B. Capaian Pembangunan Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Kawasan Konservasi Hingga Tahun 2014

Pada era Kementerian Kehutanan, sebelum berganti nomenklatur

menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Direktorat

Jenderal KSDAE masih bernama Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan

dan Konservasi Alam (PHKA), Direktorat PJLHK bernama Direktorat

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung

(PJLKKHL). Namun demikian, walaupun terjadi perubahan nomenklatur,

mandat, tugas, fungsi dan fokus kegiatan Direktorat PJLHK tidak banyak

berubah. Pembangunan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       8    

konservasi difokuskan pada pemanfaatan nilai keekonomian kawasan

konservasi dan keanekaragaman hayati. Nilai-nilai keekonomian tersebut

antara lain berupa pemanfaatan obyek dan daya tarik wisata alam yang

ada di dalam kawasan konservasi, intensifikasi dan optimalisasi

pemanfaatan sumberdaya air yang bersumber dari dalam kawasan

konservasi baik untuk kepentingan komersial maupun non komersial

(massa air dan energi air), perdagangan simpanan karbon pada kawasan

konservasi, pemanfaatan potensi panas bumi (geothermal) di dalam

kawasan konservasi.

Pada pelaksanaan Rencana Strategis 2010-2014, Direktorat

PJLKKHL sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung pelaksanaaan

Program Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati melalui

kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan

Konservasi dan Hutan Lindung. Sasaran kegiatan tersebut adalah

meningkatnya kualitas dan kuantitas pemanfaatan jasa lingkungan dan

wisata alam. Pelaksanaan kegiatan tersebut pada tahun 2010-2014

dicapai melalui 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

a) Pengusahaan pariwisata alam meningkat 60 % dibandingkan tahun

2008;

b) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru sebanyak 25 unit;

c) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang pengusahaan

pariwisata alam meningkat 100 % dibandingkan tahun 2008;

d) Pelaksanaan Demonstration Activities Reduction Emission from

Deforestation and Forest Degradation (DA REDD+) di 2 (dua)

kawasan konservasi (hutan gambut);

e) Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok

Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi (KSM/KP) yang dapat

diberdayakan meningkat 10 % dari tahun 2009.

Capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PJLKKHL melalui

5 IKK tersebut sampai Tahun 2014 (akhir periode Renstra 2010-2014)

adalah sebagai berikut.

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       9    

1. Pengusahaan Pariwisata Alam Meningkat 60% dibandingkan Tahun 2008

Baseline data yang digunakan dalam pengukuran capaian IKK ini

adalah jumlah kumulatif Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) yang

diterbitkan sampai dengan tahun 2008. Jumlah IPPA tersebut adalah 18

unit IPPA.

Sejak diberlakukan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.48/Menhut-II/2010 jo P.4/Menhut-II/2012 tentang Pengusahaan

Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan

Raya dan Taman Wisata Alam, izin usaha pariwisata alam terdiri dari 2

(dua) jenis yaitu Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)

dan Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA). Jumlah izin

usaha pengusahaan pariwisata alam yang diterbitkan pada tahun 2009

sampai dengan 2014 adalah 79 unit terdiri dari 11 unit IUPSWA dan 68

unit IUPJWA (Tabel 2).

Tabel 2 Capaian Pengusahaan Pariwisata Alam Tahun 2010-2014

No Jenis Izin Pemanfaatan Jasa Wisata

Alam

Baseline Data

sampai dengan

2008

Jumlah Izin Pemanfaatan Jasa Wisata Alam Pada Tahun (unit) Jumlah

2009-2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014

A. IPPA/IUPSWA 1. Taman Nasional 7       1   1     2  2. TWA 11 2   1   1   4   1   2   9  

Jumlah IPPA/IUPSWA 18 2 1 1 5 2 2 11 B. IUPJWA 1. Taman Nasional - - - 1 4 10 53 68 2. TWA - - - 0 0 0 0 0

Jumlah IUPJWA - - - 1 4 10 53 68 Jumlah IPPA/IUPSWA + IUPJWA 18 2 1 2 9 12 55 79

Sumber: Direktorat PJLKKHL, 2014

Dengan menggunakan baseline data 2008, maka capaian kinerja

IKK ini adalah 438,89%. Hasil capaian tersebut telah melampaui target

yang ditetapkan dalam Renstra 2010-2014.

Selain IPPA/IUPSWA yang telah diterbitkan pada periode 2009-

2014, sampai akhir tahun 2014 juga telah diterbitkan persetujuan prinsip

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       10    

sebanyak 20 unit yang berlokasi di taman nasional sebanyak 6 unit dan di

taman wisata alam sebanyak 14 unit.

2. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru sebanyak 25 unit

Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air, pada awalnya

merupakan kerjasama antara pemangku kawasan konservasi dengan

pihak ketiga. Dasar peraturan yang digunakan pada mulanya adalah

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2004 tentang

Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian

Alam. Berdasarkan peraturan tersebut bentuk pemanfaatan jasa

lingkungan air menggunakan dasar MoU (Memorandum of Understanding)

Pasca terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 64 tahun 2013

tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman

Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, kerjasama

dimaksud kemudian dikonversi menjadi perizinan pemanfaatan jasa

lingkungan air. Izin pemanfaatan air yang diberikan berupa pemanfaatan

massa air dan pemanfaatan energi air. Jenis-jenis Izin tersebut terdiri dari

1) Izin Pemanfaatan Air (IPA), 2) Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA), 3)

Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA), dan 4) Izin Usaha Pemanfaatan

Energi Air (IUPEA). IPA dan IPEA untuk pemanfaatan non komersial

sedangkan IUPA dan IUPEA untuk pemanfaatan komersial.

Sampai akhir tahun 2014, telah diterbitkan sebanyak 64 izin

pemanfaatan jasa lingkungan air, terdiri dari IPA sebanyak 63 unit dan

IPEA sebanyak 1 unit (Tabel 3). Lokasi 63 unit IPA berada di taman

nasional sebanyak 49 unit, di taman wisata alam dan di SM masing-

masing 7 unit. Satu unit IPEA berlokasi di taman nasional. Sedangkan

IUPA dan IUPEA sampai akhir tahun 2014 masih dalam proses

administrasi perizinan.

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       11    

Tabel 3 Capaian Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air Tahun 2010-2014

No Jenis Izin Pemanfaatan Jasa

Lingkungan Air Jumlah Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Pada

Tahun (unit)

Jumlah 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014 A. IPA

1. Taman Nasional -­‐   -­‐   -­‐   -­‐   49   49  

2. Taman Wisata Alam -­‐   -­‐   -­‐   -­‐   7   7  

3. Suaka Margasatwa -­‐   -­‐   -­‐   -­‐   7   7  

4. Hutan Suaka Alam -­‐   -­‐   -­‐   -­‐   -­‐   0  

Jumlah IPA - - - - 63 63

B. IUPA

1. Taman Nasional - - - - - 0

2. Taman Wisata Alam - - - - - 0

Jumlah IUPA - - - - - 0

Jumlah IPA + IUPA - - - - 63 63

C. IPEA

1. Taman Nasional - - - - 1 1

2. Taman Wisata Alam - - - - - 0

Jumlah IPEA - - - - 1 1

D. IUPEA

1. Taman Nasional - - - - - 0

2. Taman Wisata Alam - - - - - 0

Jumlah IUPEA - - - - - 0

Jumlah IPEA + IUPEA - - - - 1 1

Jumlah IPA + IUPA + IPEA + IUPEA - - - - 64 64

Sumber: Direktorat PJLKKHL, 2014 Keterangan: IPA : Izin Pemanfaatan Air IUPA : Izin Usaha Pemanfaatan Air IPEA : Izin Pemanfaatan Energi Air IUPEA : Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air

Dalam pencapaian IKK “Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air

baru sebanyak 25 unit” pada periode 2010-2014, baseline data yang

digunakan dalam perhitungan capaian kinerja IKK tersebut adalah pada

awal tahun 2010 adalah 0 unit izin. Dengan menggunakan baseline data

tersebut, persentase capaian kinerja IKK ini sampai akhir tahun 2014

adalah 256%.

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       12    

Selain itu, sampai akhir tahun 2014, masih terdapat 11 MoU

pemanfaatan jasa lingkungan air yang berlokasi di taman nasional yang

belum dikonversi menjadi izin (Tabel 4). Sebelas MoU tersebut terdiri dari

10 unit MoU pemanfaatan massa air dan 1 MoU pemanfaatan energi air.

Pada pembangunan bidang jasa lingkungan pada periode 2015-2019

kesebelas MoU yang belum dikonversi menjadi izin tersebut termasuk

menjadi target pencapaian IKK pemanfaatan jasa lingkungan air yang

akan dikonversi menjadi izin.

Tabel 4 Jumlah MoU Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air yang belum dikonversi menjadi Izin sampai Akhir 2014

No Jenis MoU Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air

Jumlah MoU Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Pada Tahun (unit)

Jumlah MoU yang belum dikonversi

menjadi Izin 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014

A. Pemanfaatan massa air

1. Komersial 1   3   3   -­‐   -­‐   8  

2. Non Komersial 2   1   -­‐   -­‐   -­‐   3  

Jumlah MoU Pemanfaatan Massa air 3 4 3 10

B. Pemanfaatan energi air

1. Komersial - 1 - - - 1

2. Non Komersial - - - - - 0

Jumlah MoU Pemanfaatan Energi Air 0 1 0 - - 1 Jumlah MoU Pemanfaatan massa air + MoU Pemanfaatan energi air 3 4 3 - - 11

Sumber: Direktorat PJLKKHL, 2014

Pemanfaatan air dan energi air sebagaimana ketentuan Peraturan

Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2013 dilaksanakan

berdasarkan rencana pengelolaan dan hasil inventarisasi sumber daya air.

Inventarisasi sumber daya air dilakukan untuk menentukan areal

pemanfaatan potensi air dan energi air. Sampai akhir tahun 2014, telah

ditetapkan 7 areal pemanfaatan air di 7 lokasi yaitu TWA Gunung Baung,

TWA Wera, TWA Kerandangan, TWA Bukit Tangkiling, TN Gunung

Leuser, TN Bogani Nani Wartabone, dan TN Kerinci Seblat.

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       13    

3. Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008 Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014

tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian

Kehutanan, sampai akhir tahun 2014 bidang Pemanfaatan Jasa

Lingkungan Kawasan Konservasi terutama wisata alam telah memberikan

kontribusi berupa PNBP sebesar Rp 68.160.229.054. Selama 5 tahun,

telah terjadi peningkatan PNBP per tahun (Tabel 5).

Pada Renstra 2010-2014, ditetapkan target peningkatan PNBP

adalah sebesar 100% dari PNBP tahun 2008. Pada akhir periode Renstra

2010-2014, PNBP bidang pariwisata alam sebesar pada tahun 2014

meningkat sebesar 1.045,09% dibandingkan PNBP tahun 2008. Beberapa

hal yang menyebabkan terjadinya peningkatan PNBP antara lain adanya

upaya dari UPT untuk meningkatkan PNBP di masing-masing kawasan

yang mempunyai potensi wisata, kegiatan pameran dan promosi di tingkat

daerah, nasional maupun internasional serta adanya reformasi birokrasi

melalui penyederhanaan proses perijinan pengusahaan pariwisata alam.

Tabel 5 Perkembangan Jumlah PNBP Periode 2008 – 2014

TAHUN SUMBER PNBP

JUMLAH PIPPA IHUPA KARCIS MASUK

2008 1.685.000 14.139.885 5.936.555.262 5.952.380.147

2009 192.870.566 193.493.400 7.517.956.832 7.904.320.798

2010 294.319.660 1.076.858.586 19.444.242.426 20.815.420.672

2011 102.922.500 118.212.233 26.679.137.821 26.900.272.554

2012 357.718.000 188.262.278 20.039.871.992 20.585.852.270

2013 55.788.000 241.623.598 36.073.742.293 36.371.153.891 2014

6.540.410.000 257.082.092 61.362.736.962 68.160.229.054

Sumber: Direktorat PJLKKHL, 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 selain menetapkan tarif

baru PNBP di bidang pemanfaatan jasa lingkungan, juga telah diturunkan

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       14    

beberapa aturan dibawahnya, yaitu 1) Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor P.36/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Penetapan Rayon di TN,

Tahura, TWA, dan TB dalam rangka pengenaan PNBP bidang Pariwisata

Alam; 2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2014

tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran PNBP

bidang PHKA; 3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-

II/2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan

Tarif Rp. 0,00 (Nol Rupiah) di KSA, KPA, TB dan Hutan Alam.

4. Pelaksanaan Demonstration Activities Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (DA REDD+) di 2 (dua) kawasan Konservasi (hutan gambut)

Pada periode 2010-2014 merupakan tahap penyelenggaraan DA-

REDD (Demonstration Activities-REDD). DA-REDD dimaksudkan untuk

menguji dan mengembangkan metodologi, teknologi dan institusi

pengelolaan hutan secara berkelanjutan yang berupaya untuk mengurangi

emisi karbon melalui pengendalian deforestasi dan degradasi hutan.

Penyelenggaraan karbon hutan mengacu pada peraturan Menteri

Kehutanan Nomor: 20/Menhut-II/2012 tentang Penyelenggaraan Karbon

Hutan. Sampai akhir tahun 2014, telah terdapat 3 kawasan konservasi

yang telah mendapat persetujuan DA-REDD dari Menteri Kehutanan,

yaitu:

1) TN Berbak, dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:

SK.549/Menhut-II/2013 tanggal 31 Juli 2013, tentang persetujuan DA-

REDD+ pada TN Berbak seluas ± 142.750 ha.

2) TN Sebangau dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

SK.831/Menhut-II/2013 tanggal 26 November 2013, tentang

persetujuan DA-REDD+ pada TN Berbak seluas ± 74.167 ha.

3) TN Meru Betiri dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

SK.86/Menhut-II/2014 tanggal 24 Januari 2014

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       15    

Target pembangunan pemanfaatan jasa lingkungan karbon hutan

pada periode 2010-2014 adalah pelaksanaan DA-REDD pada 2 kawasan

konservasi. Target tersebut telah terlampai dengan disetujuinya

pelaksanaan DA-REDD pada 3 lokasi sampai akhir 2014. Pelaksanaan

DA-REDD memerlukan upaya dan dana yang sangat besar. Dukugan dari

berbagai pihak sangat diperlukan untuk penyelenggaraan DA-REDD

tersebut. Demikian pula DA-REDD pada 3 kawasan konservasi tersebut

juga mendapat dukungan dari berbagai pihak (Tabel 6)

Tabel 6 Penyelenggaraan Karbon Hutan (DA-REDD+) di Kawasan

Konservasi

NO KEG. DA REDD+

LOKASI

TN SEBANGAU TN MERU BETIRI TN BERBAK

1. Kerjasama Kemenhut dengan WWF Indonesia

Kemenhut dengan ITTO Kemenhut dangan The Zoological Society of London (ZSL)

2. Nama Project Kerjasama

DA-REDD+, Sebangau Restoration Project

DA-REDD+, Tropical Forest Conservation for REDD and Enhancing Carbon Stocks in TNMB

Pelaksanaan persiapan program pengurangan emisi karbon dari Deforestasi dan degradasi hutan (Program REDD+) di TN Berbak Provinsi Jambi..

3. Executing Agency

Direktorat PJLHK Puslitbang BTN Berbak

4. Implementing Agency

BBTN Sebangau • Puslitbang Kebijakan dan Perubahan Iklim

• BTN Meru Betiri • LATIN

BTN Berbak

5. Masa berlaku Kerjasama

2011 – 2016 2010 – 2013, extention 1 tahun (2014)

2011 - 2014

6. Ruang lingkup kegiatan kerjasama

● REL/RL ● MRV ● Institusi ● Distribusi Insentif ● Peningkatan

kapasitas training and capacity building dalam methodology and monitoring

● Pelibatan masyarakat lokal

• MRV/REL • Peningkatan

Kapasitas • Pelibatan Masyarakat

• Pengembangan kegiatan konservasi satwa liar dan habitatnya melalui program pemanfaatan penyerapan/penyimpanan karbon

• Pengembangan opsi-opsi pendanaan lain untuk satwa liar dan habitatnya melalui jasa lingkungan.

5. Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok

Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi (KSM/KP) yang dapat diberdayakan meningkat 10% dari tahun 2009 Sebagai upaya penyadartahuan tentang Konservasi Sumberdaya

Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAH&E), Direktorat PJLKKHL juga

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       16    

melaksanakan upaya peningkatan peran serta dan kapasitas masyarakat

tentang KSDAH & E melalui Bina Cinta Alam. Sampai dengan tahun 2014,

Kementerian Kehutanan telah bermitra dengan 43.190 Kader Konservasi

(KK), 2.401 Kelompok Pecinta Alam (KPA) dan 84 Kelompok Swadaya

Masyarakat (KSM)/Kelompok Profesi (KP). Data KK, KPA, KSM/KP pada

tahun 2009 adalah berturut-turut sebanyak 38.834 orang Kader

Konservasi, 1.317 kelompok KPA dan 84 kelompok KSM. Hal ini berarti

capaian IKK ini adalah terjadi peningkatan KK sebesar 7,11%, jumlah KPA

yang aktif sebesar 133,72% dan KSM yang aktif 0%. Jumlah total Mitra

Bina Cinta Alam tahun 2009 adalah 39.681 Mitra, sedangkan tahun 2014

berjumlah 45.141 mitra. Jumlah mitra bina cinta alam pada tahun 2014

mengalami kenaikan sebesar 13,76% dari tahun 2009 (Tabel 7)

Tabel 7 Perkembangan Jumlah Mitra Bina Cinta Alam (Kader

Konservasi (KK), KPA dan KSM/KP

Tahun Kader Konservasi (KK) KPA KSM/KP

Pemula Madya Utama Jumlah Aktif Tdk Aktif

Jumlah Aktif Tidak Aktif

Jumlah

2009 33.285 4.922 627 38.834 780 537 1.317 67 17 84

2010 34.215 4.923 627 39.765 780 537 1.317 67 17 84

2011 35.850 4.990 627 41.467 1.823 527 2.350 67 17 84

2012 35.980 4.990 627 41.597 1.823 527 2.350 67 17 84

2013 36.828 5.131 681 42.640 1.823 527 2.350 67 17 84

2014 37.363 5.146 681 43.190 1.884 517 2.401 67 17 84

Sumber: Direktorat PJLKKHL, 2015

C. Potensi dan Permasalahan Potensi dan permasalahan dalam rangka pelaksanaan mandat, tugas

dan fungsi Direktorat PJLHK antara lain dapat diidentifikasi dan diekstraksi

dari isu-isu strategis bidang pemanfaatan jasa lingkungan kawasan

konservasi yang berkembang, baik internal maupun eksternal. Dewasa ini,

isu terkait pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi yang

berkembang sangat pesat adalah optimalisasi pemanfaatan nilai

keekonomian kawasan konservasi. Nilai-nilai keekonomian tersebut

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       17    

antara lain berupa: 1) pemanfaatan obyek dan daya tarik wisata alam

yang ada di dalam kawasan konservasi, 2) intensifikasi dan optimalisasi

pemanfaatan sumberdaya air yang bersumber dari dalam kawasan

konservasi untuk kepentingan baik komersial maupun non komersial

(massa air dan energi air), 3) perdagangan simpanan karbon pada

kawasan konservasi, pemanfaatan potensi panas bumi (geothermal) di

dalam kawasan konservasi.

1. Potensi Pemanfaatan Jasa Lingkungan a) Pemanfaatan Jasa Wisata Alam Indonesia mempunyai kekuatan pariwisata pada tiga unsur yakni

nature, culture, dan manmade. Menurut Kementerian Pariwisata (2014),

ketiga unsur kekuatan pariwisata tersebut mampu mendatangkan jumlah

kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara pada tahun

2014 masing-masing berjumlah 9,3 juta dan 250 juta. Devisa yang

dihasilkan dari kunjungan wisatawan tersebut sebesar Rp 120 Trilyun.

Berdasarkan BPS (2014) sumbangan devisa pariwisata terhadap PDB

Nasional adalah 4%, sedangkan menurut WTTC devisa tersebut

menyumbang 9% terhadap PDB Nasional. Sampai tahun 2014, indeks

daya saing pariwisata nasional menempati urutan ke 70 di dunia. Sektor

pariwisata nasional telah membuka kesempatan kerja sebanyak 11 juta

tenaga kerja.

Diantara ketiga unsur pariwisata tersebut di atas, perkembangan

pariwisata alam akhir-akhir ini sangat pesat. Enam puluh persen (60%)

kekuatan utama pariwisata alam Indonesia terletak pada potensi alam

yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, diantaranya berada pada

kawasan konservasi yang terdiri dari Taman Nasional (50 unit), Taman

Wisata Alam (115 unit), Taman Buru (13 unit) (Tabel 1)

Obyek dan daya tarik wisata alam (ODTWA) di kawasan konservasi

mampu mendatangkan jumlah kunjungan wisata selama tahun 2014

sebesar 6.111.613 orang, yang terdiri dari wisatawan nusantara sebanyak

5.584.656 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 526.957 orang

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       18    

(Direktorat Jenderal PHKA, 2014). Jumlah tersebut relatif meningkat per

tahun selama 2010-2014 (Tabel 8). Dengan diberlakukannya Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis

PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, ODTWA di kawasan

konservasi tersebut mampu menghasilkan PNBP pada tahun 2014

sebesar Rp. 68.160.229.054.

Tabel 8 Jumlah Kunjungan Wisatawan Manca Negara dan Wisatawan

Nusantara Tahun 2009-2014

Kawasan Konservasi

Jumlah Per Tahun (orang) 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Wisatawan Mancanegara (Wisman)

TN 84.640 75.638 129.089 142.031 216.846 240.505

TWA 38.897 38.540 149.604 219.369 264.409 274.711

Jumlah Wisman 123.537 114.178 278.693 361.400 481.255 515.216

Wisatawan Nusantara (Wisnus)

TN 1.020.674 1.194.083 1.532.995 1.674.376 1.748.460 2.153.099

TWA 1.050.031 2.034.125 3.280.635 2.651.171 2.508.030 3.314.774

Jumlah Wisnus 2.070.705 3.228.208 4.813.630 4.325.547 4.256.490 5.467.873

Jumlah Wisman + Wisnus

2.194.242 3.342.386 5.092.323 4.686.947 4.737.745 5.983.089

Sumber: Laporan Statistik Direktorat PJLKKHL Tahun 2014

b) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(2015), secara keseluruhan ketersediaan air nasional mencapai 3.900

Milyar m3/tahun, namun sebanyak 75% masih terbuang percuma. Seiring

dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, diperkirakan

kebutuhan air bersih akan terus meningkat sebesar 2% per tahun.

Kebutuhan air rata-rata per tahun penduduk Indonesia mencapai 111

Miliar m3/tahun. Selain itu berdasarkan informasi pengusaha air minum

kemasan, saat ini kebutuhan air minum kemasan adalah 17 juta m3/tahun

dan diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar 5%/tahun. Meskipun data menunjukkan bahwa ketersediaan air di Indonesia

sangat berlimpah, namun antara ketersediaan dan kebutuhan air pada 5

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       19    

pulau utama di Indonesia tidak sama. Pulau Jawa, Sulawesi, Bali dan

Nusa Tenggara diperkirakan akan mengalami defisit air (Tabel 9) Tabel 9 Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Indonesia

Pulau Ketersediaan Air (Juta m3/Tahun)

Kebutuhan Air (Juta m3/Tahun)

Jumlah Surplus/Defisit Surplus /Defisit

Jumlah (Juta m3/Tahun)

Sumatera 111.178 49.583 Surplus 61.494 Jawa 38.569 164.672 Defisit 42.518 Bali 1.067 28.719 Defisit 27.652 Sulawesi 34.788 77.305 Defisit 42.518 Nusa Tenggara 4.251 8.797 Defisit 4.546 Papua Surplus 349.279 Kalimantan NA NA

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat, 2015 Kawasan konservasi menyimpan potensi sumberdaya air, yang dapat

dimanfaatkan massa airnya maupun aliran airnya untuk keperluan energi.

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-

II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa,

Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, maka

pemanfaatan massa air dan aliran air di kawasan konservasi dapat

dilakukan secara legal melalui mekanisme perizinan. Izin pemanfaatan air

di kawasan konservasi dapat dilakukan pada areal pemanfaatan ait yang

telah ditetapkan. Berdasarkan peraturan tersebut, volume air yang dapat

dimanfaatkan baik untuk kegiatan komersial maupun non komersial

maksimum sebesar 50% dari debit air minimal di kawasan konservasi

tersebut. Debit air diperoleh dari hasil inventarisasi sumberdaya air.

Menurut Darusman potensi air komersial pada Taman Nasional di

Indonesia sekitar 6,5 milyar m3/tahun. Besarnya potensi air tersebut masih

bertambah dari potensi air di Taman Wisata Alam (TWA), Suaka

Margasatwa (SM) dan Cagar Alam (CA). Potensi air di kawasan

konservasi mencapai 600 Milyar M3/tahun. Potensi air tersebut mempunyai nilai ekonomi yang luar biasa apabila

dikelola dengan benar, baik air untuk pemenuhan kebutuhan air bersih (air

kemasan maupun PDAM), maupun air sebagai sumber energi pembangkit

listrik. Hasil kajian nilai ekonomi potensi air di Taman Nasional Gunung

Gede Pangrango untuk keperluan air minum masyarakat dan pertanian

sebesar Rp 4,341 Milyar/tahun. Nilai ekonomi yang hampir sama juga

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       20    

ditunjukkan dari potensi air di Taman Nasional Gunung Halimun Salak

untuk air minum masyarakat sebesar Rp 3,433 Milyar/tahun dan untuk

keperluan pertanian sebesar Rp 1,593 Milyar/tahun. Sedangkan nilai

ekonomi potensi air di Taman Wisata Alam Papandayan untuk air minum

sebesar Rp 1,623 Milyar/tahun dan untuk keperluan pertanian sebesar Rp

11,111 Milyar/tahun.

Selain pemanfaatan massa air, potensi air di kawasan konservasi juga

dimanfaatkan untuk mikrohidro (menghasilkan tenaga listrik dengan daya

kurang dari 1.000 kilowatt) dan minihidro (menghasilkan tenaga listrik

dengan daya 1.000 – 10.000 kilowatt). Kementerian ESDM menyatakan

bahwa setiap meter kubik air yang memiliki perbedaan ketinggian 2 m,

akan mampu menghasilkan energi listrik sekitar 19,6 watthour. Potensi

Tenaga Air dan gradien sungai yang dapat digunakan untuk PLTMH

tersebar hampir di seluruh bagian hulu sungai-sungai Indonesia dengan

total perkiraan sampai 75.000 MW, sementara pemanfaatannya sampai

tahun 2014 masih sekitar 9% dari total potensi  tersebut.

Energi air termasuk jenis energi baru dan terbarukan. Seiring dengan

pertumbuhan ekonomi, peningkatan taraf hidup masyarakat, terjadi pula

peningkatan konsumsi listrik. Di sisi lain, belum semua masyarakat

Indonesia dapat menikmati listrik, terutama di daerah-daerah remote area.

Sementara pasukan listrik yang bersumber dari energi fosil cenderung

menurun dan tidak adanya penambahan temuan cadangan minyak dan

gas bumi baru, sehingga pembangkit listrik tenaga minihidro dan

mikrohidro sebagai salah satu jenis energi baru dan terbarukan

berpeluang untuk dikembangkan. Dalam perencanaan nasional

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohydro (PLTMH) bersama dengan

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) direncanakan memiliki kapasitas

terpasang tahun 2015 sebesar 8.342 MW dan meningkat menjadi 10.622

MW tahun 2019, dengan rencana tambahan pembangkit sebesar 2.510,7

MW selama 5 tahun. Pada kawasan konservasi selama tahun 2015-2019

akan ditargetkan sebanyak 50 unit izin pemanfaatan energi air (IPA dan

IUPA) yang setara dengan 200 MW.

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       21    

c) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu

Lempeng tektonik Eurosia, Hindia-Australia, dan Pasifik. Sebagai

akibatnya, Indonesia memiliki ancaman bahaya geologi (geo-hazard) yang

tinggi karena merupakan wilayah cincin api (ring of fire), namun juga

menjadi negara yang kaya akan keanekaragaman energi.

Kebutuhan konsumsi listrik dalam negeri terus meningkat seiring terus

meningkatnya taraf hidup dan pertumbuhan ekonomi, di lain pihak

pasokan listrik yang tersedia terus menurun, sehingga jika antara

pertumbuhan konsumsi tidak disertai dengan pertumbuhan pasokan yang

memadai, maka Indonesia akan mengalami krisis energi. Diperkirakan

pada tahun 2020 Indonesia akan mengalami krisis energi sebesar 69 GW.

Sampai saat ini pemenuhan kebutuhan energi nasional masih

mengandalkan energi fosil, terutama minyak dan gas bumi (migas).

Minyak bumi yang telah lebih dari 100 tahun menjadi tumpuan ekonomi

Indonesia, dari waktu ke waktu cadangannya mulai menipis. Jumlah

cadangan minyak bumi Indonesia sampai akhir tahun 2014 hanya sekitar

0,20% dari cadangan minyak dunia. Sejak tahun 1995 produksi minyak

bumi Indonesia menurun, dari sekitar 1,6 juta bpd, menjadi sekitar 789

ribu bpd tahun 2014. Pada periode 2010-2013 Indonesia lebih banyak

memproduksikan minyak bumi dibandingkan menemukan cadangan

minyak. Padahal idealnya setiap 1 barel minyak yang diproduksikan harus

dikompensasi dengan penemuan cadangan sejumlah 1 barel.

Sampai akhir tahun 2014, menurut Kementerian ESDM cadangan

terbukti minyak bumi sebesar 3,6 milliar barel dan dengan tingkat produksi

saat ini maka umur cadangan tersebut hanya sekitar 13 tahun. Cadangan

terbukti gas bumi sampai akhir tahun 2014 sebesar 100,3 TCF dan akan

bertahan selama 34 tahun. Usia cadangan migas tersebut diasumsikan

apabila tidak ada penemuan cadangan migas baru. Dalam 5 tahun

terakhir, cadangan terbukti migas mengalami penurunan.

Sementara itu, masih ada potensi energi lain namun pemanfaatannya

belum optimal, yaitu energi baru dan terbarukan. Menurut Kementerian

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       22    

ESDM (2015) beberapa jenis energi baru dan terbarukan yang potensi

untuk dikembangkan antara lain energi air, panas bumi, biomassa, surya,

angin dan hybrid serta gelombang laut. Diantara potensi energi tersebut,

yang mendapat perhatian cukup besar dari banyak kalangan adalah

energi panas bumi.

Indonesia memiliki sumber panas bumi yang sangat melimpah,

tersebar sepanjang jalur sabuk gunung api mulai dari Sumatera, Jawa,

Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara, dan Maluku serta merupakan

potensi panas bumi terbesar di dunia. Potensi panas bumi Indonesia

merupakan nomor 2 terbesar di dunia (13% potensi dunia). Namun,

kapasitas terpasang PLTP di Indonesia masih rendah yaitu hanya 4,9%.

Sebagai perbandingan, Filipina meskipun potensinya lebih kecil namun

pemanfaatan potensi panas buminya mencapai 46,2%.

Mengacu pada hasil survey panas bumi di Indonesia yang telah

dilakukan oleh Badan Geologi, hingga tahun 2014 telah teridentifikasi

sebanyak 299 titik potensi panas bumi. Potensi titik tersebut tersebar di

hutan konservasi (48 titik), hutan lindung (56 titik), hutan produksi (50 titik)

dan APL (145 titik) (Tabel 8). Potensi panas bumi di kawasan konservasi

dapat menghasilkan energi listrik sebesar 6,16 GW atau 22% dari potensi

energi listrik yang bersumber dari panas bumi yang ada pada kawasan

hutan di Indonesia.

Beberapa kawasan konservasi tersebut antara lain Taman Nasional

(TN) Gunung Leuser, TN Batang Gadis, TN Kerinci Seblat, TN Bukit

Barisan Selatan, TN halimun Salak, TN Gunung Ciremai, TN Bogani Nani

Wartabone, TN Rinjani, TWA Dataran Tinggi Dieng, TWA Danau Buyan

Tamblingan, TWA Ruteng, SM Dataran Tinggi Yang, CA Malampah

Alahan Panjang, CA Gunung Simpang, CA Kawah Kamojang, CA Telaga

Bodas, CA Gunung Ambang dan CA Gunung Lokon.

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       23    

Tabel 10 Potensi distribusi titik panas bumi pada kawasan hutan di Indonesia

Pulau

Hutan Konservasi Hutan Lindung Hutan Produksi Areal

Penggunaan Lain (APL)

Total

Jml Titik Potensi

Potensi (MW)

Jml Titik Potensi

Potensi (MW)

Jml Titik Potensi

Potensi (MW)

Jml Titik Potensi

Potensi (MW)

Jml Titik Potensi

Potensi (MW)

Sumatera 23 3.258 15 2.316 6 741 46 6.445 90 12.760

Jawa & Bali 11 2.100 13 2.996 9 2.024 44 2.951 77 10.071

NTB & NTT 2 85 3 378 3 279 14 709 22 1.451

Maluku & Papua

2 165 7 155 20 599 4 227 33 1.146

Sulawesi 10 549 15 521 6 185 34 1.789 65 3.044

Kalimantan - 3 25 6 65 3 55 12 145

Jumlah 48 6.157 56 6.391 50 3.893 145 12.176 299 28.617

Persentase 16 % 22 % 19 % 22 % 17 % 14 % 48 % 43 % 100 % 100 %

Sumber: Kementerian ESDM, 2014

d) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon Pemerintah Indonesia, pada tingkat nasional dan internasional,

berkomitmen untuk mengatasi tantangan perubahan iklim dan

memanfaatkan imbalan karbon hutan. Sektor kehutanan dengan skema

REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation

Plus) merupakan salah satu cara pemenuhan harapan tersebut.

Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation

merupakan isu yang cukup mendapat perhatian dalam pembahasan isu

perubahan iklim. Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam proses

pembahasan pada pertemuan COP ke 11 di Montreal tahun 2005.

Terdapat 5 opsi kebijakan internasional terkait dengan REDD, yaitu:

1) Sistem kredit karbon sebagai kelanjutan dari Protokol Kyoto

(Compliance market), yang pelaksanaannya berbasis proyek atau

wilayah geografis (nasional atau sub nasional)

2) Sistem kredit karbon REDD yang diatur dalam protokol tersendri di

bawah UNFCCC

3) Mekanisme kompensasi REDD yang berbasis pendanaan bukan

pasar

4) Sistem pendanaan berbasis pasar sukarela (voluntary market)

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       24    

5) Sistem kredit karbon REDD yang mengikuti kerangka UNFCCC

dengan model pelaporan yang sudah diadop oleh beberapa negara.

Dari semua opsi tersebut, opsi yang dianggap paling bermanfaat bagi

negara berkembang adalah REDD yang berbasis pasar dengan aturan

yang mengikat (Compliance rules) sebagai kelanjutan dari Protokol Kyoto

atau melalui protokol tersendiri di bawah UNFCCC yang pelaksanaannya

tidak berbasis proyek tetapi pada tingkat wilayah geografis tertentu.

Implementasi penuh REDD melalui sejumlah tahapan, yaitu:

1) Tahap pelingkupan (2008). Pada tahap ini yang diperlukan adalah

dukungan politis, analisis situasi dan penyebab, membuat design

program dan hipothesis, dan mengidentifikasi mitra;

2) Tahap pengembangan (2008-2010). Pada tahap ini dibangun

skenario baseline dan pendekatan monitoring, penyempurnaan

strategi untuk REDD, legalitas REDD, dukungan para pihak, sumber

pendanaan, dan business plan.

3) Tahap demonstrasi (2010-2015) dan tahap implementasi mulai tahun

2013.

Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan merupakan

mekanisme internasional berupa pemberian insentif terhadap

keberhasilan negara berkembang dalam mengurangi emisi karbon dari

deforestasi dan degradasi hutan. REDD+ meliputi kegiatan konservasi,

pengelolaan hutan lestari dan peningkatan cadangan karbon hutan yang

dapat dilakukan melalui kegiatan penanaman.

Di Indonesia, REDD+ mulai menarik perhatian banyak pihak sejak

tahun 2007 dengan diselenggarakannya Conference of Parties (COP) 13

on Climate Change di Bali. Pada tahun 2009 dalam rangka mitigasi

perubahan iklim, Pemerintah Indonesia berkomitmen pada COP 15 untuk

mentargetkan penurunan emisi karbon sebesar 26% pada tahun 2020

apabila dilakukan dengan usaha Pemerintah Indonesia sendiri, namun

apabila ada bantuan dari luar negeri maka pengurangan emisi karbon

sebesar 41% dan disertai dengan peningkatan ekonomi sebesar 7%.

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       25    

Menurut IPCC Fourth Assessment Report (2007), sektor yang paling

besar menyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah sektor energi

yang menggunakan bahan bakar fosil sebesar 25,9%, sektor industri

sebesar 19,4%, sektor kehutanan sebesar 17,4%, sektor pertanian

sebesar 13,5%, sektor transportasi sebesar 13,1%, kegiatan pemukiman

sebesar 7,9% dan limbah sebesar 2,8% (Gambar 4)

Gambar 4 Emisi dari berbagai sektor (Sumber: IPCC Fourth Assessment

Report, 2007)

Sektor kehutanan dianggap sebagai salah satu sumber pengemisi

Gas Rumah Kaca yang cukup besar yaitu menyumbang 17,4% dari emisi

GRK global. Berdasarkan laporan tersebut, sekitar 75% dari emisi

tersebut berasal dari negara tropis dan umumnya merupakan hasil dari

konversi hutan ke penggunaan lain (deforestasi) dan degradasi hutan.

Emisi GRK yang terjadi di sektor kehutanan Indonesia bersumber dari

deforestasi (konversi hutan untuk penggunaan lain seperti pertanian,

perkebunan, pemukiman, pertambangan dan prasarana wilayah) dan

degradasi (penurunan kualitas hutan) akibat illegal logging, kebakaran,

over cutting, perladangan berpindah dan perambahan. Menurut WRI

(2002) deforestasi mengemisi 8 Giga ton CO2 per tahun.

Di sisi lain, meskipun sektor kehutanan dianggap ikut menyumbang

emisi GRK, keberadaan hutan dalam konteks perubahan iklim global juga

berperan sebagai penyerap dan penyimpan karbon (Carbon sink).

Vegetasi dan tanah mampu menyimpan 7.500 Giga Ton CO2 (dua kali

Energi  Fosil:    25,9  %  

Industri:    19,40  %  

Kehutanan:    17,40  %  

Pertanian:    13,50  %  

Transportasi:    13,50  %  

Pemukiman:    7,90  %  

Limbah:    2,80  %  

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       26    

CO2 yang ada di atmosfir). Hutan mampu menyimpan 4.500 Giga Ton

CO2 (lebih besar daripada di atmosfir). Hutan tropis dapat menyimpan

karbon sekitar 40% dari hutan dunia. Tegakan di hutan tropis dapat

menahan karbon sekitar 50% lebih besar dari kapasitas tegakan di luar

hutan tropis. Kawasan konservasi di Indonesia menyimpan karbon kurang

lebih 625 Giga Ton CO2.

Beberapa kajian menunjukkan potensi karbon carbon sink pada

beberapa kawasan konservasi. Sebagai contoh, Taman Nasional Bukit

Tiga Puluh pada zona inti dan zona pemanfaatan menyimpan potensi

karbon masing-masing sebesar 380,17 ton CO2/Ha dan 274,84 ton

CO2/Ha. Mangrove primer di Taman Nasional Sembilang menyimpan

potensi karbon sebesar 141 ton CO2/Ha. Zona Pemanfaatan di Taman

Nasional Kelimutu menyimpan potensi karbon 258,18 ton CO2/Ha. Taman

Nasional Bantimurung menyimpan potensi karbon pada zona inti, zona

rimba dan zona pemanfaatan masing-masing 89,035 ton CO2/Ha, 95,815

ton CO2/Ha dan 161,2 ton CO2/Ha. Taman Nasional Ujung Kulon

menyimpan potensi karbon 87.136 ton CO2/Ha. Taman Nasional Bukit

Baka Bukit Raya menyimpan potensi karbon sebesar 501,6 ton CO2/Ha.

Diperkirakan Kawasan konservasi di Indonesia menyimpan karbon kurang

lebih 625 Giga Ton CO2.

Berdasarkan ekstraksi dari isu-isu strategis di atas, serta hasil-hasil

identifikasi, monitoring dan evaluasi, maka lingkungan strategis Direktorat

PJLHK dapat dipetakan menurut kekuatan, kelemahan, peluang dan

ancaman yang ada (Gambar 5).

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       27    

Kekuatan: Kelemahan 1. Para pihak di lingkup internal maupun

eksternal mengharapkan diupayakannya optimalisasi pemanfaatan nilai keekonomian kawasan konservasi

2. Dukungan sejumlah peraturan perundangan.

3. Potensi jasa lingkungan (wisata alam, Air, karbon hutan dan panas bumi) yang dapat dimanfaatkan berada di 51 TN dan 115 TWA

1. Kerangka kerja pemanfaatan jasa lingkungan berkelanjutan belum lengkap  

2. Ketersediaan data dan informasi untuk mendukung promosi dan pemasaran Konservasi Alam belum optimal.  

3. Sarana dan prasarana pengelolaan jasa lingkungan belum memadai  

4. Sebagian   besar   kawasan   TN   dan   TWA  belum   memiliki   desain   tapak   dan   atau  penetapan  areal  pemanfaatan  air  

5. Kewenangan internal di Kementerian LHK dan antara Kementerian LHK dengan Pemda dan sektor lain belum sinergis di bidang pemanfaatan jasa lingkungan  

6. Masih adanya pola pikir konservatif bahwa pemanfaatan jasa lingkungan merupakan bentuk eksploitasi ekstraktif pada sumberdaya alam hayati  

Peluang Ancaman 1. Minat masyarakat untuk bergaya

hidup back to nature semakin meningkat.

2. Kesempatan masyarakat sekitar TN dan TWA untuk terlibat dalam usaha jasa lingkungan cukup tinggi.

3. Event-event internasional dan atau nasional sebagai upaya promosi dan pemasaran jasa lingkungan telah terjadwal sehingga membuka peluang investasi.  

4. Kebijakan nasional mengedepankan ketahanan pangan, air dan energi  

1. Persaingan wisata alam dengan negara lain cukup tinggi.  

2. Estimasi Indonesia menghadapi krisis air dan krisis energi pada tahun 2025  

Gambar 5 Pemetaan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

2. Permasalahan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Jasa Lingkungan telah dapat dimanfaatkan di kawasan konservasi

melalui skema perizinan, namun perizinan tersebut masih terdapat

beberapa kendala/permasalahan, yaitu:

a. Permasalahan terkait kondisi pemungkin untuk perizinan:

1) Sarana dan prasarana wisata alam di kawasan konservasi belum

memadai

2) Kawasan konservasi merupakan kawasan yang open akses,

sehingga di beberapa lokasi terjadi kebocoran pengunjung.

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       28    

3) Dokumen Rencana Pengelolaan dan Bloking/Zonasi pada

sejumlah Taman Nasional dan Taman Wisata Alam belum

disahkan dan atau belum disusun.

4) Sebagian besar Taman Nasional dan Taman Wisata Alam belum

mempunyai desain tapak dan penetapan areal pemanfaatan air.

5) Beberapa peraturan terkait pemanfaatan jasa lingkungan

menimbulkan multi tafsir dalam penerapan di lapangan.

b. Permasalahan terkait kebijakan pengelolaan

1) Sejumlah MoU bidang pemanfaatan air di kawasan konservasi

belum dikonversi menjadi Izin Pemanfaatan Air (IPA), Izin Usaha

Pemanfaatan Air (IUPA), Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA) dan

Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA).

2) Pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan geothermal di kawasan

konservasi belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu

peraturan turunan dari UU Nomor 21 Tahun 2014.

3) Kelembagaan dalam rangka pelaksanaan REDD+ di tingkat

nasional belum terbentuk.

4) Adanya harapan yang terlalu tinggi dan perbedaan persepsi pada

semua pemangku kepentingan baik di dalam negeri maupun

internasional dalam rangka pelaksanaan REDD+.

5) Panduan dan framework untuk pelaksanaan REDD+ belum ada.

6) Rendahnya kapasitas dan lemahnya pemerintahan di tingkat

daerah untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan REDD+.

7) Diperlukan konsistensi antara Rencana Aksi Perubahan Iklim di

tingkat nasional dan daerah (RAN-GRK dan RAD-GRK) dan

strategi REDD+

8) Tata batas kawasan yang belum selesai

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       29    

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

 Cita-cita pembangunan nasional bangsa Indonesia telah digariskan

dalam konstitusi negara. Tujuan tersebut termuat dalam Pembukaan

Undang Undang Dasar Tahun 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Untuk mencapai cita-cita mulia

tersebut, pembangunan Indonesia perlu dilakukan secara terencana

dengan menetapkan tahapan-tahapan pelaksanaannya berdasarkan

prioritas. Pentahapan tersebut disusun dengan bertolak dari sejarah,

karakter sumberdaya yang dimiliki, serta tantangan yang sedang dan akan

dihadapi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Tahun 2015-2019 merupakan periode ketiga dari Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005- 2025. RPJMN Tahun

2015-2019, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, menegaskan kembali bahwa

pelaksanaan pembangunan Indonesia harus sesuai dengan ideologi

bangsa, yaitu Pancasila dan Trisakti. Ideologi tersebut harus menjadi

penuntun, penggerak, pemersatu, dan sekaligus sebagai bintang

pengarah.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan

pembangunan yang dihadapi, serta capaian pembangunan selama ini,

maka Presiden Republik Indonesia menetapkan visi pembangunan

nasional tahun 2015-2019, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,

Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, pembangunan

dilaksanakan dengan 7 misi, yaitu: (1) Mewujudkan keamanan nasional

yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       30    

ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan

masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara

hukum; (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati

diri sebagai negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia

Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang

berdaya-saing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang

mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta (7)

Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Gambar 6 Visi dan Misi Pembangunan Nasional 2015-2019 Adapun norma pembangunan yang harus diperhatikan dan

diterapkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah: (1) Membangun

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019:  

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong  

MISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019:  

(1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

(2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;

(3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;

(4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;

(5) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang

mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;

(7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       31    

untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat; (2) Setiap

upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, dan produktivitas tidak

boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak

keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus diberikan pada

peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa

menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan

pelakupelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini

dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan; (3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak,

menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan

ekosistem.

Visi dan misi pembangunan tahun 2015-2019 menjadi peta jalan

seluruh kementerian dan/atau lembaga penyelenggara negara dalam

merancang arah pembangunan, sasaran, dan strategi yang akan

dilaksanakannya. Prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang

berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan

berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan dalam sembilan agenda

prioritas pembangunan tahun 2015-2019. Sembilan agenda prioritas yang

lebih dikenal dengan sebutan Nawa Cita tersebut, diuraikan sebagaimana

dalam Gambar 7.

SEMBILAN  AGENDA  PRIORITAS  NASIONAL  (NAWA  CITA)  1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah

dan desa dalam kerangka negara kesatuan 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

8. Melakukan revolusi karakter bangsa 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia  

Gambar 7 Sembilan Agenda Prioritas Nasional 2015-2019

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       32    

Berdasarkan uraian rencana pelaksanaan Nawa Cita, tugas dan

fungsi Direktorat Jenderal KSDAE terutama tertuang dalam agenda

ketujuh. Nawa Cita juga menguraikan sub agenda dan sasaran yang

menjadi amanat bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada,

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan

pembangunan tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan

berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan

sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel

meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan

sumbangan bagi perekonomian nasional.

TUJUAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2015-2019

Memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.  

Gambar 8. Tujuan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019

Berdasarkan tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan,

peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun

2015-2019, yaitu: (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya

dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman

hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi

hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan

sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna

serta endangered species; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup,

menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan

sumberdaya.

Berdasarkan tujuan tersebut pula, Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan menetapkan 3 sasaran strategis pembangunan

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gambar 9)

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       33    

SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2015-2019

1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat.

2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadailan

3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Gambar 9 Sasaran Strategis Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Direktorat Jenderal KSDAE diamanatkan untuk melaksanakan

perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan

sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati

serta keseimbangan ekosistemnya. Sasaran akhir yang ingin dicapai adalah

kekayaan keanekaragaman hayati dapat berfungsi dalam mendukung upaya

peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia, berasaskan

keserasian dan keseimbangan. Dengan demikian maka sasaran yang ingin

dicapai oleh Direktorat Jenderal KSDAE adalah kawasan konservasi dan

keanekaragaman hayati terpelihara dan terlindungi serta dimanfaatkan

secara lestari untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan

mutu kehidupan manusia.

Namun demikian, untuk menyesuaikan dengan Rencana Strategis

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka rumusan tersebut dibagi

menjadi dua bagian, yaitu dari sisi pemanfaatan nilai keekonomian kawasan

konservasi dan keanekaragaman hayati, serta dari sisi upaya perlindungan dan

pengawetan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati itu sendiri.

Dari 3 sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam mewujudkan dua sasaran

strategis, yaitu: (1) Memanfaatkan potensi SDH dan LH secara lestari untuk

meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

(sasaran strategis kedua); serta (2) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan

keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga

kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (sasaran strategis

ketiga).

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       34    

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Mandat pembangunan bidang pemanfaatan jasa lingkungan

termaktub dalam beberapa regulasi dan/atau kebijakan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya, mengamanatkan untuk melaksanakan

pengelolaan sumberdaya alam hayati beserta ekosistemnya melalui salah

satu embanan, yaitu pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati

dan ekosistemnya.

Sebagai salah satu penanggung jawab kegiatan di lingkungan

Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat PJLHK melaksanakan beberapa

mandat pembangunan nasional yang tertuang dalam agenda/sub agenda

pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Mandat tersebut harus diterjemahkan, dirinci dan dilaksanakan pada

tingkat kegiatan melalui beberapa unit kegiatan sebagai unsur

pelaksanaan teknis. Dalam perencanaan pembangunan bidang

Pemanfaatan Jasa Lingkungan di kawasan konservasi, selain kebijakan

nasional, kebijakan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan, kebijakan Direktorat Jenderal KSDAE, isu strategis baik di

tingkat internasional maupun nasional serta regional, juga selalu menjadi

acuan dalam merumuskan arah kebijakan bidang pemanfaatan jasa

lingkungan.

Kondisi umum dan capaian rencana strategis periode sebelumnya

juga turut berperan dalam menentukan strategi yang mengarahkan

pembangunan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan.

Perencanaan strategis bidang pemanfaatan jasa lingkungan juga dilandasi

oleh semangat untuk menjadikan jasa lingkungan sebagai era baru dalam

pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dimana embanan

pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       35    

akan menopang dua embanan lain yaitu perlindungan sistem penyangga

kehidupan dan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa.

A. Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kebijakan nasional

dituangkan dalam bentuk 9 (sembilan) agenda nasional (Nawa Cita).

Diantara sembilan agenda tersebut yang menjadi mandat Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setidaknya tersurat dalam tiga agenda,

yaitu:

1) agenda memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi

sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan

terpercaya;

2) agenda meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional;

3) agenda mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan

sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Ketiga agenda pembangunan nasional tersebut dibagi lagi menjadi

sembilan sub agenda, yang merupakan pengelompokan agenda-agenda

tersebut sesuai dengan bidangnya. Kesembilan sub agenda tersebut

adalah: (1) ketahanan air; (2) kesehatan; (3) ketahanan pangan; (4)

ketahanan energi; (5) pariwisata; (6) produksi dan produktivitas yang

berdaya saing; (7) pemberantasan penebangan liar; (8) pelestarian

sumberdaya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; serta (9)

tata kelola.

Dari sembilan sub agenda tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan telah menetapkan tiga sasaran strategis, yang akan

mendukung pelaksanaan tiga dari sembilan agenda pembangunan

nasional. Strategi pencapaiannya ditetapkan melalui pelaksanaan 13

program dan 69 kegiatan pada tahun 2015-2019. Tiga belas program dan

69 kegiatan dimaksud menggambarkan pelaksanaan mandat dari masing-

masing unit eselon I dan eselon II serta unit pelaksana teknis di

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       36    

lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Keterkaitan

ke-13 program tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran strategis

dan tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan KSDAE Rumusan program yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal

KSDAE adalah Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.

Program ini akan melaksanakan rangkaian upaya-upaya yang merupakan

penjabaran dari mandat, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE.

Sasaran program yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut

adalah:

1) Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya

konservasi keanekaragaman hayati; serta

2) peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa

lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati.

Upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam

dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja programnya

dilaksanakan melalui delapan kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pemolaan dan

Informasi Konservasi Alam; (2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan

Konservasi; (3) Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik; (4) Kegiatan

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; (5) Kegiatan

Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial; (6) Kegiatan

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati; (7) Kegiatan Pengelolaan Taman

Nasional; serta (8) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE.

Hubungan keterkaitan antara arah kebijakan pembangunan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan arah kebijakan

dan strategi pembangunan bidang KSDAE digambarkan dalam matriks

Tabel 9

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       37    

Tabel 11 Hubungan Keterkaitan antara Sasaran Strategis KLHK, Sasaran Program KSDAE dan Kegiatan

SASARAN

STRATEGIS KLHK

SASARAN PROGRAM KSDAE KEGIATAN

SS-1 Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat.

---- ----

SS-2 Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadailan

SP-2 Peningkatan Devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati

K4

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

K6 Konservasi Sumberdaya Alam Hayati

K7 Pengelolaan Taman Nasional

SS-3 Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

SP-1 Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati

K1

Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

K2

Pengelolaan Kawasan Konservasi

K3

Konservasi Spesies dan genetik

K4 Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

K5

Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial

K6 Konservasi Sumberdaya Alam Hayati

K7 Pengelolaan Taman Nasional

K8 Dukungan Manajemen

Sumber: Renstra KLHK, 2015 dan Renstra Ditjen KSDAE, 2015

C. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengamanatkan bahwa

Direktorat PJLHK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       38    

dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan

bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang

pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi. Sejalan dengan uraian

arah kebijakan dan strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan dan Direktorat Jenderal KSDAE, dan berdasarkan mandat,

tugas dan fungsi, Direktorat PJLHK bertanggungjawab terhadap

pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan

Konservasi (Tabel 9)

Sasaran Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan

Konservasi adalah terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan

hutan konservasi. Dalam upaya mewujudkan sasaran kegiatan

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi 2015-2019, dicapai

melalui 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

SASARAN KEGIATAN PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI 2015-2019

Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi  

Direktorat PJLHK akan mendukung agenda pembangunan nasional,

mendukung tercapainya tujuan pembangunan lingkungan hidup dan

kehutanan dan mendukung program KSDAE melalui 7 (tujuh) Indikator

Kinerja Kegiatan, yaitu:

1) Jumlah kunjungan wisata ke Kawasan Konservasi minmal 1,5 juta

orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun

2) Jumlah kunjungan wisata ke Kawasan Konservasi minimal 20 juta

orang wisatawan nusantara selama 5 tahun

3) Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di Kawasan

Konservasi bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013

4) Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan

konservasi bertambah sebanyak 25 unit 5) Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan

mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       39    

6) Jumlah unit usaha pemanfaatan jasling panas bumi yang beroperasi di

Kawasan Konservasi sebanyak minimal 5 unit

7) Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau

Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 unit

Kawasan Konservasi. Hubungan keterkaitan antara Agenda/Sub Agenda Nasional, Sasara

Strategis, Sasaran Program KSDAE, Kegiatan dan IKK Bidang Pemanfaatan

Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi digambarkan pada Tabel 10.

Berdasarkan Tabel 12 tersebut, arah kebijakan pembangunan bidang

pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi periode 2015-2019 adalah

sebagai berikut.

1. Mendukung Sub agenda nasional bidang pariwisata melalui pemanfaatan

potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk

meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

serta meningkatkan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan

kawasan konservasi.

2. Mendukung Sub Agenda Nasional bidang Ketahanan Air melalui

pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari

untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang

berkeadilan serta meningkatkan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa

lingkungan kawasan konservasi.

3. Mendukung Sub Agenda Nasional bidang Ketahanan Energi melalui

pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari

untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang

berkeadilan serta meningkatkan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa

lingkungan kawasan konservasi.

4. Mendukung Sub Agenda Nasional bidang pelestarian SDA, LH dan

Pengelolaan Bencana melalui pelestarian keseimbangan ekosistem dan

keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga

kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta peningkatan

efektifitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi

keanekaragaman hayati

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       40    

Tabel 12 Hubungan Keterkaitan antara Agenda/Sub Agenda Nasional, Sasaran Strategis, Sasaran Program KSDAE, Kegiatan dan IKK Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

No Agenda/Sub Agenda Sasaran Strategis Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

A. Agenda Nasional ke-7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestis (A2) 1. Sub Agenda:

Ketahanan Air (A2.SA1)

Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (SS2)

Peningkatan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dari keanekaragaman hayati (SP2)

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (K4)

• Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 unit

2. Sub Agenda: Ketahanan Energi (A2.SA3)

• Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit.

• Jumlah unit usaha pemanfaatan jasling panas bumi yang beroperasi di KK sebanyak minimal 5 unit

3. Sub Agenda:

Pariwisata (A2.SA4)

• Jumlah kunjungan wisata ke KK minmal 1,5 juta orang wisman selama 5 tahun

• Jumlah kunjungan wisata ke KK minimal 20 juta orang wisnus selama 5 tahun

• Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di KK bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013

4. Sub Agenda:

Pelestarian SDA. LH dan Pengelolaan Bencana (A2.SA5)

Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (SS3)

Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati (SP1)

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (K4)

• Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 unit KK

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       41    

D. Kerangka Regulasi Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan

Konservasi ditopang oleh sejumlah regulasi yang diperlukan untuk

mencapai sasaran kegiatan yang telah dirumuskan. Berdasarkan

dinamika perkembangan pembangunan nasional dan penggabungan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, maka

regulasi yang menjadi mandat yang harus dilaksanakan oleh Direktorat

PJLHK dengan sendirinya bertambah. Adapun identifikasi regulasi yang

berhubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Jasa

Lingkungan Kawasan Konservasi antara lain terdiri atas: 1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010

tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa,

Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan

Pelestarian Alam;

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014

tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan;

5) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan 2006-2015;

6) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang

Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman

Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam yang Berlaku

pada Kementerian Kehutanan jo. Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor P.4/Menhut-II/2012;

7) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012 tentang

Penyelenggaraan Karbon Hutan;

8) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2013 tentang

Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman

Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       42    

9) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2014 tentang

Tata Cara Penetapan Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan

Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dalam Pengenaan

Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Pariwisata Alam;

10) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2014 tentang

Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan

Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi

Alam;

11) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2014 tentang

Tata cara dan Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp

0,00 (Nol rupiah) di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian

Alam, Taman Buru dan Hutan Alam;

12) Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor

SK.633/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Tingkat Acuan Emisi

Karbon hutan (Forest Reference Emission Level);

13) Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P.02/IV-Set/2011 tentang

Pedoman Pemberian Tanda Batas Areal Pengusahaan Pariwisata

Alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata

Alam;

14) Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P.3/IV-Set/2011 tentang

Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam

di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan

Taman Wisata Alam;

15) Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P.11/IV-Set/2011 tentang

Pedoman Pelaporan Kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam;

16) Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P.12/IV-Set/2011 tentang

Pedoman Persyaratan Administrasi dan Teknis Permohonan Izin

Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman

Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;

17) Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P.01/IV-Set/2012 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam,

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       43    

Rencana Karya Lima Tahun dan Rencana Karya Tahunan Usaha

Penyediaan Sarana Wisata Alam;

18) Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P.02/IV-Set/2012 tentang

Pembangunan Sarana Pariwisata Alam di Taman Nasional, Taman

Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;

19) Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P.6/IV-Set/2012 tentang

Pedoman Pengawasan dan Evaluasi Pengusahaan Pariwisata Alam

di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan

Taman Wisata Alam;

20) Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P.7/IV-SET/2012 tentang

Tata Cara Permohonan dan Penilaian Registrasi serta

Penyelenggaraan Demontration Activities REDD+ di Hutan

Konservasi;

21) Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P. 06/IV-Set/2014 tentang

Tata cara Penilaian Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Air dan

Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan

Raya dan Taman Wisata Alam;

22) Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P. 07/IV-Set/2014 tentang

Pedoman Inventarisasi Sumberdaya Air di Suaka Margasatwa,

Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam serta

Hutan Lindung;

23) Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P. 12/IV-Set/2014 tentang

Tata Cara Penyelenggaraan Promosi dan Pemanfaatan Jasa

Lingkungan di Kawasan Konservasi;

24) Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P. 22/IV-Set/2014 tentang

Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pembinaan Pemanfaatan

Air dan Energi Air Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman

Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;

25) Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan

Ekosistem Nomor P.7/KSDAE-SET/2015 tentang Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

Tahun 2015-2019;

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       44    

26) Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor SK.133/IV-SET/2014

tentang Penetapan Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya,

Taman Wisata Alam dan Taman Buru dalam rangka Penerimaan

Negara Bukan Pajak.

Terkait dengan kerangka regulasi dalam rangka pelaksanaan Kegiatan

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, sejumlah regulasi

mendesak untuk ditindaklanjuti antara lain revisi Undang-Undang Nomor 5

tahun 1990 dan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011. Kedua

revisi peraturan tersebut berhubungan dengan pemanfaatan jasa lingkungan

wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan

panas bumi dari kawasan konservasi dan pemanfaatan jasa lingkungan

karbon hutan. Hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah penyusunan

pedoman teknis dan operasional (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria).

E. Kerangka Kelembagaan

Kelembagaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Jasa

Lingkungan Kawasan Konservasi mengacu pada kelembagaan Direktorat

Jenderal KSDAE sebagai pelaksana program Konservasi Sumber Daya Alam

dan Ekosistem. Struktur kelembagaan yang menjadi acuan saat ini,

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun kelembagaan unit

pelaksana teknis bidang KSDAE, sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata

Kerja UPT Konservasi Sumber Daya Alam, serta Peraturan Menteri

Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja

UPT Taman Nasional.

Direktorat Jenderal KSDAE memandang perlu untuk mengatur kembali

kelembagaan sesuai dengan paradigma pengelolaan kawasan konservasi

yang telah berkembang saat ini. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Kawasan Konservasi ke depan akan menyesuaikan dengan perkembangan

paradigma pengelolaan kawasan konservasi tersebut dan perkembangan

pengaturan kelembagaan tersebut.

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       45    

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi menjadi

penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Kawasan Konservasi. Kegiatan ini melaksanakan rangkaian upaya yang

merupakan penjabaran dari mandat, tugas dan fungsi Direktorat PJLHK.

Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terjaminnya efektivitas

pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi. Sasaran kegiatan

tersebut akan dicapai melalui 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Tahapan pencapaian ketujuh IKK tersebut diuraikan pada Tabel 13

Tabel 13 IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

No   IKK   Satuan  

Target  Kumulatif    2015   2016   2017   2018   2019  

1 Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun

Orang Wisatawan Mancanegara (X 1.000)

250 500 800 1.250 1.500

2 Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun

Orang Wisatawan Nusantara (X 1.000)

3.500 7.500 11.500 15.500 20.000

3 Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013

Unit IUPSWA dan IUPJWA

20 40 60 80 100

4 Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit

Unit IPA dan IUPA 5 10 15 20 25

5 Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit

Unit IPEA dan IUPEA 5 15 25 35 50

6 Jumlah unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit

Unit IPJLPB - 1 2 3 5

7 Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK

Kawasan Konservasi - - - 1 2

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       46    

Setiap IKK menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari

masing-masing Sub Direktorat lingkup Direktorat PJLHK. Target capaian

masing-masing IKK diuraikan sebagai berikut:

1. IKK Jumlah Kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun

Keluaran (output) IKK ini adalah Jumlah Pengunjung Wisatawan

Mancanegara (Wisman) sebanyak 1,5 juta pada tahun 2019. Proyeksi

capaian target IKK ini selama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut

(Tabel 14)

Tabel 14 Proyeksi capaian target IKK Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara

Satker

Target Pencapaian Per Tahun (orang wisatawan mancanegara)

Capaian Komulatif

(2015-2019) 2015 2016 2017 2018 2019

UPT BKSDA 100.000 100.000 100.000 200.000 100.000 600.000 UPT TN 150.000 150.000 200.000 250.000 150.000 900.000

JUMLAH 250.000 250.000 300.000 450.000 250.000 1.500.000

Sumber: Analisis data pengunjung kawasan konservasi 2010-2014

Strategi yang digunakan untuk mencapai proyeksi target tersebut

adalah:

1) Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

wisata di seluruh Taman nasional dan Taman Wisata Alam,

2) Peningkatan standar pelayanan pengunjung,

3) Untuk memperoleh multiplier effect yang lebih tinggi dilakukan

dengan menawarkan pelayanan, kenyamanan dan kemewahan

kepada pengunjung dengan tetap mengedepankan faktor

konservasinya

4) Membangun destinasi baru melalui konsep cluster “high end nature

based destination”,

5) Membangun show window wisata alam,

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       47    

6) Menyiapkan dan memantapkan regulasi, SOP dan dokumen

pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi antara lain

desain tapak, SOP pendakian gunung yang aman

7) Meningkatkan efektifitas promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa

lingkungan melalui pameran, media cetak dan elektronik

8) Meningkatkan sosialisasi, sinkronisasi, koordinasi dan pembinaan

teknis bidang jasa lingkungan kawasan konservasi.

9) Membangun kerjasama dengan lembaga atau institusi lain dalam

rangka pencapaian target jumlah kunjungan wisatawan

mancanegara.

10) Melakukan sejumlah kajian-kajian wisata alam, antara lain

a) Kajian yang dilaksanakan di Direktorat PJLHK

(1) Kajian manfaat tidak langsung pengembangan wisata

alam/peningkatan pengunjung bagi kesejahteraan

masyarakat sekitar kawasan konservasi

(2) Kajian daya dukung kawasan

(3) Penyusunan standar Pendakian Gunung di Kawasan

Konservasi

b) Kajian yang dilaksanakan UPT

(1) Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan

pengunjung

Selain target tersebut di atas, untuk peningkatan kunjungan

wisatawan manca negara ke kawasan konservasi maka dilakukan:

1) Penyetaraan standar sarana dan prasarana serta pelayanan

pengunjung dengan standar internasional.

2) Diperlukan regulasi yang mengelola mitra-mitra lain yang

mendukung wisata alam di kawasan konservasi, misalnya kerjasama

jasa transportasi perahu.

3) Destinasi branding untuk masing-masing kawasan dalam upaya

peningkatan pengelolaan kawasan konservasi.

4) Kerjasama dengan agen-agen travel dan hotel internasional untuk

paket-paket wisata di kawasan konservasi.

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       48    

5) Masyarakat Ekonomi Asean telah digulirkan tahun 2015, sehingga

kawasan konservasi di Indonesia perlu membuat kerjasama

destinasi wisata dengan kawasan konservasi di ASEAN misalnya

melalui Sister Park.

Tahapan-tahapan untuk pencapaian pelaksanaan IKK tersebut terdiri

dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Beberapa hal yang harus

dipersiapkan pada tahap persiapan/pra kondisi antara lain:

1) UPT harus mempunyai Rencana Pengelolaan dan Penataan

Zonasi/Blok yang sudah disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE,

2) UPT mempunyai Desain Tapak pada blok pemanfaatan atau zona

pemanfaatan yang sudah disahkan oleh Direktur Teknis,

3) UPT sudah mempunyai peta sebaran potensi ODTWA dan Rencana

Pengembangannya, pembentukan forum di bidang jasa wisata alam,

pemberian sertifikasi keahlian untuk jasa interpreter/ pemandu.

Sedangkan pada tahap pelaksanaan, diharapkan UPT telah melakukan

sejumlah kegiatan, yaitu:

1) Melakukan pencetakan karcis masuk,

2) Pintu gerbang dan loket untuk pemungutan karcis masuk sudah

tersedia,

3) Petugas pemungut dan bendahara penerima PNBP sudah

ditetapkan dengan SK Kepala UPT (selaku KPA),

4) UPT membuat base line data pengunjung untuk tahun 2014. Bila

pada tahun tersebut UPT belum memungut PNBP, maka base line

data dibuat/ditetapkan sejak UPT mulai memungut dan menyetorkan

PNBP yaitu rerata dari tahun 2008-2014,

5) Sosialisasi peraturan terkait dengan wisata alam dan PP Nomor 12

tahun 2014 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.

6) Pengelolaan atraksi wisata di kawasan konservasi.

Tahapan pencapaian pelaksanaan IKK ini dilaksanakan melalui

komponen kegiatan baik di Direktorat PJLHK maupun di UPT (Tabel 15)

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       49    

Tabel 15 Tahapan dan waktu pelaksanaan komponen kegiatan

No Tahapan Komponen Pusat UPT Waktu Pelaksanaan Kegiatan Ket 2015 2016 2017 2018 2019

1 Penyusunan NSPK v v v v v v

2 Informasi, Promosi dan Pemasaran Pariwisata Alam Di Mancanegara

v v v v v v v

3 Peningkatan Kapasitas SDM

v v v v v v v

4 Pembinaan dan Koordinasi

v v v v v v v

5 Monitoring dan Evaluasi

v v v v v v v

6 Sarpras wisata alam (pengembangan dan pemeliharaan

v v v v v v

7 Pengelolaan Kunjungan Wisata

v v v v v v

8 Operasional pengelolaan obyek wisata alam

v v v v v v

Lokasi pelaksanaan pencapaian kegiatan ditargetkan dilaksanakan

di seluruh taman nasional, taman wisata alam dan suaka margasatwa

yang ada di Indonesia dengan prioritas pada beberapa kawasan

konservasi sebagaimana Lampiran 1.

Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan atau Output yang telah dicapai

dibuktikan dengan terbitnya dokumen-dokumen sebagai verifier

sebagaimana Tabel 16

Tabel 16 Verifier dalam rangka pencapaian IKK Tahun 2015-2019 IKK Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan oservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun

No. Pelaksana Verifier 1. Direktorat

PJLHK

Laporan Rekapitulasi kunjungan wisatawan mancanegara ke seluruh kawasan konservasi per triwulan dan tahunan

2. UPT KSDA

Laporan kunjungan wisatawan mancanegara ke tiap kawasan konservasi per triwulan dan tahunan, dengan Dilampirkan laporan penggunaan karcis masuk kawasan/SIMAKSI pada seluruh kawasan konservasi

3. UPT TN

Laporan kunjungan wisatawan mancanegara ke tiap kawasan konservasi per triwulan dan tahunan, dengan Dilampirkan laporan penggunaan karcis masuk kawasan/SIMAKSI pada seluruh kawasan konservasi

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       50    

2. IKK Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun

Keluaran (output) IKK ini adalah Jumlah Pengunjung Wisatawan

Mancanegara (Wisman) sebanyak 20 juta pada tahun 2019. Proyeksi

capaian target IKK ini selama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut

(Tabel 17)

Tabel 17 Proyeksi capaian target IKK Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara

Satker Target Pencapaian Per Tahun (orang wisatawan nusantara)

Capaian Komulatif

(2015-2019) 2015 2016 2017 2018 2019 UPT BKSDA 1.500.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 8.000.000 UPT TN 2.000.000 2.500.000 2.000.000 2.000.000 3.500.000 12.000.000

JUMLAH 3.500.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.500.000 20.000.000

Sumber: Analisis data pengunjung kawasan konservasi 2010-2014

Strategi yang digunakan untuk mencapai proyeksi target tersebut

adalah:

1) Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

wisata di seluruh Taman nasional dan Taman Wisata Alam,

2) Peningkatan standar pelayanan pengunjung,

3) Membangun destinasi baru melalui konsep cluster “high end nature

based destination”,

4) Membangun show window wisata alam,

5) Menyiapkan dan memantapkan regulasi, SOP dan dokumen

pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi antara lain

desain tapak, SOP pendakian gunung yang aman

6) Meningkatkan efektifitas promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa

lingkungan melalui pameran, media cetak dan elektronik

7) Meningkatkan sosialisasi, sinkronisasi, koordinasi dan pembinaan

teknis bidang jasa lingkungan kawasan konservasi.

8) Membangun kerjasama dengan lembaga atau institusi lain dalam

rangka pencapaian target jumlah kunjungan wisatawan nusantara.

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       51    

9) Melakukan sejumlah kajian-kajian wisata alam, antara lain

a) Kajian yang dilaksanakan di Direktorat PJLHK

(1) Kajian manfaat tidak langsung pengembangan wisata

alam/peningkatan pengunjung bagi kesejahteraan

masyarakat sekitar kawasan konservasi

(2) Kajian daya dukung kawasan

(3) Penyusunan standar Pendakian Gunung di Kawasan

Konservasi

b) Kajian yang dilaksanakan UPT

(1) Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan

pengunjung

Tahapan-tahapan untuk pencapaian pelaksanaan IKK tersebut terdiri

dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Beberapa hal yang harus

dipersiapkan pada tahap persiapan/pra kondisi antara lain:

1) UPT harus mempunyai Rencana Pengelolaan dan Penataan

Zonasi/Blok yang sudah disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE,

2) UPT mempunyai Desain Tapak pada blok pemanfaatan atau zona

pemanfaatan yang sudah disahkan oleh Direktur Teknis,

3) UPT sudah mempunyai peta sebaran potensi ODTWA dan Rencana

Pengembangannya, pembentukan forum di bidang jasa wisata alam,

pemberian sertifikasi keahlian untuk jasa interpreter/ pemandu.

Sedangkan pada tahap pelaksanaan, diharapkan UPT telah melakukan

sejumlah kegiatan, yaitu:

1) Melakukan pencetakan karcis masuk,

2) Pintu gerbang dan loket untuk pemungutan karcis masuk sudah

tersedia,

3) Petugas pemungut dan bendahara penerima PNBP sudah

ditetapkan dengan SK Kepala UPT (selaku KPA),

4) UPT membuat base line data pengunjung untuk tahun 2014. Bila

pada tahun tersebut UPT belum memungut PNBP, maka base line

data dibuat/ditetapkan sejak UPT mulai memungut dan menyetorkan

PNBP yaitu rerata dari tahun 2008-2014,

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       52    

5) Sosialisasi peraturan terkait dengan wisata alam dan PP Nomor 12

tahun 2014 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.

Tahapan pencapaian pelaksanaan IKK ini dilaksanakan melalui

komponen kegiatan baik di Direktorat PJLHK maupun di UPT (Tabel 18)

Tabel 18 Tahapan dan waktu pelaksanaan komponen kegiatan

No Tahapan Komponen Pusat UPT Waktu Pelaksanaan Kegiatan Ket 2015 2016 2017 2018 2019

1 Penyusunan NSPK v v v v v v

2 Informasi, Promosi dan Pemasaran Pariwisata Alam Di dalam negeri

v v v v v v v

3 Peningkatan Kapasitas SDM

v v v v v v v

4 Pembinaan dan Koordinasi

v v v v v v v

5 Monitoring dan Evaluasi

v v v v v v v

6 Sarpras wisata alam (pengembangan dan pemeliharaan

v v v v v v

7 Pengelolaan Kunjungan Wisata

v v v v v v

8 Operasional pengelolaan obyek wisata alam

v v v v v v

Lokasi pelaksanaan pencapaian kegiatan ditargetkan dilaksanakan

di seluruh taman nasional, taman wisata alam dan suaka margasatwa

yang ada di Indonesia dengan priorotas pada beberakawasan konservasi

sebagaimana Lampiran 2.

Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan atau Output yang telah dicapai

dibuktikan dengan terbitnya dokumen-dokumen sebagai verifier

sebagaimana Tabel 19

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       53    

Tabel 19 Verifier dalam rangka pencapaian IKK Tahun 2015-2019 IKK Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun

No. Pelaksana Verifier 1. Direktorat

PJLHK

Laporan Rekapitulasi kunjungan wisatawan nusantara ke seluruh kawasan konservasi per triwulan dan tahunan

2. UPT KSDA

Laporan kunjungan wisatawan nusantara ke tiap kawasan konservasi per triwulan dan tahunan, dengan Dilampirkan laporan penggunaan karcis masuk kawasan/SIMAKSI pada seluruh kawasan konservasi

3. UPT TN

Laporan kunjungan wisatawan nusantara ke tiap kawasan konservasi per triwulan dan tahunan, dengan Dilampirkan laporan penggunaan karcis masuk kawasan/SIMAKSI pada seluruh kawasan konservasi

3. IKK Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013

Keluaran (output) IKK ini adalah Jumlah Izin Usaha Penyediaan

Sarana Wisata Alam (IUPSWA) dan Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata

Alam (IUPJWA) sebanyak 100 unit pada tahun 2019. Proyeksi capaian

target IKK ini selama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut (Tabel 20)

Tabel 20 Proyeksi capaian target IKK Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013

Satker Target Pencapaian Per Tahun (unit IUPSWA dan IUPJWA)

Capaian Komulatif

(2015-2019) 2015 2016 2017 2018 2019 UPT BKSDA 10 10 10 10 10 50 UPT TN 10 10 10 10 10 50

JUMLAH 20 20 20 20 20 100

Sumber: Analisis data pengusahaan pariwisata alam 2010-2014

Strategi yang digunakan untuk mencapai proyeksi target tersebut

adalah:

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       54    

1) Melakukan sinkronisasi dengan dokumen Masterplan Percepatan

dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dalam

masterplan tersebut terbagi menjadi 6 koridor ekonomi, yaitu:

a) Koridor Ekonomi Sumatera, memiliki tema pembangunan

sebagai “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan

Lumbung Energi Nasional”;

b) Koridor Ekonomi Jawa memiliki tema pembangunan sebagai

“Pendorong Industri dan Jasa Nasional”;

c) Koridor Ekonomi Kalimantan memiliki tema pembangunan

sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang &

Lumbung Energi Nasional”;

d) Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki tema pembangunan sebagai

‘’ Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan,

Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional;

e) Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara memiliki tema

pembangunan sebagai ‘’Pintu Gerbang Pariwisata dan

Pendukung Pangan Nasional’’;

f) Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku memiliki tema

pembangunan sebagai “Pusat Pengembangan Pangan,

Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional”.

2) Meningkatkan destinasi pariwisata di kawasan konservasi terutama

difokuskan pada kawasan konservasi penghasil 10 PNBP terbesar.

Sepuluh kawasan konservasi tersebut, berdasarkan hasil evaluasi

selama 5 tahun terakhir, yaitu KSDA Jawa Barat, TN Bromo Tengger

Semeru, TN Komodo, KSDA Jawa Tengah, TN Bantimurung

Bulusaraung, TN Tanjung Puting, TN Gunung Rinjani, TN Bali Barat,

TN Gunung Gede Pangrango, KSDA Jawa Timur.

3) Membangun destinasi baru melalui konsep Cluster “High End Nature

Based Destination”.

a) Pasar pariwisata di Indonesia sangat bervariasi, antara lain

pasar pariwisata high-end dan pasar pariwisata low-end. Kedua

jenis pasar pariwisata tersebut mempunyai penanganan yang

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       55    

berbeda. Pasar pariwisata high-end mempunyai multiplier effect

yang lebih besar bila dibandingkan dengan pasar pariwisata low-

end. Jenis pasar ini tidak hanya menawarkan kenyamanan dan

kemewahan tapi juga konservasi. Pariwisata high-end

menghasilkan income yang tinggi, sedangkan pariwisata low-end

bernilai income sedang sampai rendah. Tingkat produktivitas

tenaga kerja pariwisata high-end sangat besar dibandingkan

dengan pariwisata low-end. Para pekerja di pariwisata high-end

mendapat income yang jauh lebih besar dibandingkan dengan

pekerja pariwisata low-end. Pariwisata high-end kegiatannya

hanya mencakup cluster yang terbatas, sedangkan pariwisata

low-end secara geografis lebih tersebar, mencakup wilayah yang

lebih luas dan menyertakan sektor informal dalam perekonomian

lokal.

b) Pengembangan destinasi baru dengan konsep Cluster “High End

Nature Based Destination”, dilakukan pada 3 cluster, yaitu:

• Cluster NTB (Penjelajahan Alam Terbaik di Asia Tenggara), meliputi TN Gunung Rinjani, TN Gunung Tambora dan TWA

Gunung Tunak.

• Cluster Jawa Timur (Eksotisme Alam Bebas di Timur Pulau Jawa), terdiri dari TN Baluran, TN Alas Purwo, TN Meru Betiri,

dan TWA Kawah Ijen.

• Cluster Lampung-Jawa Barat, meliputi TN Bukit Barisan

Selatan dan Krui, TN Way Kambas, Landscape Gunung

Krakatau, TN Gunung Gede Pangrango

4) Mengembangkan konektivitas berbagai lokasi yang ada di dalam

satu klaster yang terbatas menjadi satu kesatuan destinasi dengan

kemudahan aksesnya

5) Peningkatan kualitas pelayanan pariwisata secara menyeluruh untuk

meningkatkan daya saing dalam memperebutkan pangsa pasar

pariwisata internasional.

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       56    

6) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana wisata di seluruh

Taman Nasional dan Taman Wisata Alam baik melalui dana APBN

maupun kerjasama dengan lembaga/institusi yang lain.

7) Membangun show window wisata alam

8) Pemilihan target lokasi pencapaian IKK ini mengutamakan pada

kawasan konservasi yang telah ada pemohon/investor IUPSWA dan

IUPJWA dan pada lokasi-lokasi yang diusulkan oleh Kepala UPT.

9) Pada kawasan konservasi yang belum terdapat investor, dilakukan

pendekatan:

a) Mempersiapkan kondisi pemungkin untuk masuknya investor

seperti menyiapkan dokumen Rencana Pengelolaan,

pengesahan zonasi/bloking dan Desain Tapak

b) Tetap melaksanakan pengelolaan wisata alam dan mendorong

masyarakat yang melakukan usaha jasa wisata alam di kawasan

konservasi untuk mengajukan IUPJWA.

10) Menyiapkan dan memantapkan regulasi dan dokumen Pemanfaatan

Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (Desain Tapak).

11) Meningkatkan efektifitas Promosi dan Pemasaran Pemanfaatan Jasa

Lingkungan.

12) Meningkatkan sosialisasi, sinkronisasi, koordinasi dan pembinaan

teknis bidang Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

Kondisi pemungkin yang paling penting untuk pencapaian

pelaksanaan IKK ini dalam rangka mendukung investasi wisata alam

adalah UPT Ditjen KSDAE harus menuntaskan dokumen perencanaan

sebelum tahun 2019 yang terdiri dari:

1) Rencana Pengelolaan,

2) Zonasi/Bloking

3) Desain Tapak.

Tahapan pencapaian pelaksanaan IKK ini dilaksanakan melalui

komponen kegiatan baik dilakukan oleh Direktorat PJLHK maupun oleh

UPT (Tabel 21)

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       57    

Tabel 21 Tahapan dalam pencapaian IKK “Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013” dan waktu pelaksanaan

No. Tahapan Komponen Pusat UPT Waktu Pelaksanaan Kegiatan Ket 2015 2016 2017 2018 2019

1 Penyusunan NSPK v v v v v v

2 Promosi dan Pemasaran wisata alam

v v v v v v v

3 Penilaian pengusahaan wisata alam

v v v v v v v

4 Pembinaan dan Koordinasi

v v v v v v v

5 Monitoring dan Evaluasi

v v v v v v v

6 Peningkatan kapasitas SDM

v v v v v v v

7 Penyusunan desain tapak

v v v v v v

8 Pengelolaan kemitraan pemanfaatan wisata alam

v v v v v v

Target lokasi pelaksanaan pencapaian IKK ini dilaksanakan pada

kawasan konservasi dengan kriteria-kriteria sebagaimana disebutkan

dalam uraian di atas, untuk pencapaian IKK ini sebagaimana Lampiran 3

Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan atau Output yang telah dicapai

dibuktikan dengan terbitnya dokumen-dokumen sebagai verifier

sebagaimana Tabel 22

Tabel 22 Verifier dalam rangka pencapaian IKK Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013

No. Pelaksana Verifier 1. Direktorat

PJLHK

• Laporan bulanan pemegang izin (IUPSWA dan IUPJWA), dengan dokumen pendukung: • SK Ka UPT untuk ijin jasa wisata, SK BKPM untuk ijin sarana

wisata alam • Surat Direktur PJLHK hal penyampaian telaahan administrasi

dan teknis kepada Dirjen KSDAE 2. UPT KSDA

• Laporan bulanan pemegang izin (IUPSWA dan IUPJWA), dengan

dokumen pendukung: • SK Ka UPT untuk ijin jasa wisata, • Surat Ka UPT hal penyampaian pertimbangan teknis

permohonan izin usaha sarana wisata alam 3. UPT TN

• Laporan bulanan pemegang izin (IUPSWA dan IUPJWA), dengan

dokumen pendukung:

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       58    

No. Pelaksana Verifier • SK Ka UPT untuk ijin jasa wisata, • Surat Ka UPT hal penyampaian pertimbangan teknis

permohonan sarana wisata alam

4. IKK Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 unit

Keluaran (output) IKK ini adalah Jumlah Izin Pemanfaatan Air (IPA)

dan Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) sebanyak 25 unit pada tahun

2019. Proyeksi capaian target IKK ini selama tahun 2015-2019 adalah

sebagai berikut (Tabel 23)

Tabel 23 Proyeksi capaian target IKK Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 unit selama 5 tahun

Satker Target Pencapaian Per Tahun

(unit IPA dan IUPA) Capaian

Komulatif (2015-2019) 2015 2016 2017 2018 2019

UPT  BKSDA   1    1    2    4   2   10  UPT  TN   4    4    3    1    3   15  

JUMLAH 5 5 5 5 5 25

Sumber: Analisis data pemanfaatan air 2010-2014

Strategi yang digunakan untuk mencapai proyeksi target tersebut

adalah: bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013

1) Mendorong UPT untuk mempercepat kondisi pemungkin perizinan

pemanfaatan air seperti inventarisasi sumberdaya air, pengusulan

penetapan areal pemanfaatan air.

2) Mengkaji potensi air di kawasan konservasi serta pemanfaatan

melalui neraca sumberdaya air.

3) Menyiapkan dan memantapkan regulasi dan dokumen Pemanfaatan

Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi berupa Areal Pemanfaatan

Air,

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       59    

4) Meningkatkan efektifitas Promosi dan Pemasaran Pemanfaatan Jasa

Lingkungan.

5) Meningkatkan sosialisasi, dan pembinaan teknis bidang Jasa

Lingkungan Kawasan Konservasi

6) Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi dengan instansi yang lain.

7) Mendorong proses konversi MoU pemanfaatan air menjadi IPA dan

IUPA.

Tahapan pencapaian pelaksanaan IKK ini dilaksanakan melalui

komponen kegiatan baik dilakukan oleh Direktorat PJLHK maupun oleh

UPT (Tabel 24)

Tabel 24 Tahapan dalam pencapaian IKK “Jumlah pemanfaatan jasa

lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 unit” dan waktu pelaksanaan

No. Tahapan

Komponen Pusat UPT Waktu Pelaksanaan Kegiatan Ket

2015 2016 2017 2018 2019 1. Penyusunan

NSPK v v v v v v

2. Sosialisasi v v v v v v v 3. Pembinaan dan

Koordinasi v v v v v v v

4. Bimbingan Teknis dan Supervisi

5. Pengelolaan kawasan terkait potensi air, terdiri dari: • Inventarisasi

potensi sumberdaya air

• Valuasi Ekonomi sumberdaya air

v v v v v v

6. Monitoring dan Evaluasi

v v v v v v v

7. Peningkatan Kapasitas SDM

v v v v v v v

Target lokasi pelaksanaan pencapaian IKK ini dilaksanakan pada

kawasan konservasi dengan kriteria-kriteria sebagaimana disebutkan

dalam uraian di atas sebagaimana Lampiran 4.

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       60    

Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan atau Output yang telah dicapai

dibuktikan dengan terbitnya dokumen-dokumen sebagai verifier

sebagaimana Tabel 25 Tabel 25 Verifier dalam rangka pencapaian IKK Jumlah pemanfaatan jasa

lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 unit

No. Pelaksana Verifier 1. Direktorat

PJLHK

• Laporan bulanan pemegang izin (IPA dan IUPA), dengan dokumen pendukung: • SK Ka UPT untuk ijin pemanfaatan air non komersial, • SK BKPM untuk ijin pemanfaatan air komersial, dan • Surat Direktur PJLHK hal penyampaian telaahan

administrasi dan teknis kepada Dirjen KSDAE 2. UPT KSDA

• Laporan bulanan pemegang izin (IPA dan IUPA), dengan

dokumen pendukung: • SK Ka UPT untuk ijin pemanfaatan air non komersial, • Surat Ka UPT untuk penyampaian pertimbangan teknis

pemanfaatan air komersial 3. UPT TN

• Laporan bulanan pemegang izin (IPA dan IUPA), dengan

dokumen pendukung: • SK Ka UPT untuk ijin pemanfaatan air non komersial,

Surat Ka UPT untuk penyampaian pertimbangan teknis pemanfaatan air komersial

5. IKK Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant sebanyak 50 unit selama 5 tahun

Keluaran (output) IKK ini adalah Jumlah Izin Pemanfaatan Energi Air

(IPEA) dan unit izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) sebanyak 50

unit (setara 200 MW) pada tahun 2019. Proyeksi capaian target IKK ini

selama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut (Tabel 26)

Tabel 26 Proyeksi capaian target IKK Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit selama 5 tahun

Satker Target Pencapaian Per Tahun

(unit IPEA dan IUPEA) Capaian

Komulatif (2015-2019) 2015 2016 2017 2018 2019

UPT  BKSDA   2   5   10   20   25   25  UPT  TN   3   10   15   15   25   25  

JUMLAH 5 10 10 10 15 50 Sumber: Analisis data pemanfaatan energi air 2010-2014

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       61    

Strategi yang digunakan untuk mencapai proyeksi target tersebut

adalah: bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013

1) Kajian potensi air di kawasan konservasi

2) Upaya konservasi air dan kawasan di daerah tangkapan air

3) Peningkatan kapasitas SDM di UPT terkait energi baru dan terbarukan

dari potensi sumberdaya air.

4) Mendorong UPT untuk mempercepat pelaksanaan kondisi pemungkin

5) Melakukan monitoring dan evaluasi

6) Menyiapkan pedoman bagi UPT dalam pemanfaatan air

7) Membangun database potensi pemanfaatan air dan perizinan.

8) Meningkatkan efektifitas Promosi dan Pemasaran Pemanfaatan Jasa

Lingkungan Energi Air

9) Meningkatkan sosialisasi, sinkronisasi, koordinasi dan pembinaan

teknis bidang Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

10) Mendorong proses konversi MoU pemanfaatan energi air menjadi

IPEA dan IUPEA.

Kondisi pemungkin yang paling penting untuk pencapaian

pelaksanaan IKK ini dalam rangka mendukung pemanfaatan energi air

baik komersial maupun non komersial adalah UPT Ditjen KSDAE harus

menuntaskan penyusunan dokumen perencanaan sebelum tahun 2019

yang terdiri dari:

1) Rencana Pengelolaan

2) Zonasi/Bloking

3) Inventarisasi sumberdaya air dan penetapan areal pemanfaatan air

Tahapan pencapaian pelaksanaan IKK ini dilaksanakan melalui

komponen kegiatan baik dilakukan oleh Direktorat PJLHK maupun oleh

UPT (Tabel 27)

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       62    

Tabel 27 Tahapan dalam pencapaian IKK “Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit” dan waktu pelaksanaan

 

No. Tahapan Komponen Pusat

UPT KSDA/

TN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Ket

2015 2016 2017 2018 2019

1 Penyusunan NSPK

v v v v v v

2 Sosialisasi v v v v v v v 3 Pembinaan dan

Koordinasi v v v v v v v

4 Pengelolaan kawasan terkait potensi air, terdiri dari: • Inventarisasi

potensi sumberdaya air

• Valuasi Ekonomi sumberdaya air

• Demplot Micro  Hydro  Electrical  Power  Plant

v v v v v v

5 Monitoring dan Evaluasi

v v v v v v v

6 Peningkatan Kapasitas SDM

v v v v v v v

 

Target lokasi pelaksanaan pencapaian IKK ini dilaksanakan pada

kawasan konservasi dengan kriteria-kriteria sebagaimana disebutkan

dalam uraian di atas sebagaimana Lampiran 5.

Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan atau Output yang telah dicapai

dibuktikan dengan terbitnya dokumen-dokumen sebagai verifier

sebagaimana Tabel 28.

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       63    

Tabel 28 Verifier dalam rangka pencapaian IKK Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit

No. Pelaksana Verifier

1. Direktorat PJLHK

Laporan bulanan pemegang izin (IPEA dan IUPEA), dengan dokumen pendukung:

• SK Ka UPT untuk ijin pemanfaatan energy air non komersial, • SK Dirjen untuk ijin pemanfaatan energy air komersial skala

kecil dan sedang, • SK BKPM untuk ijin pemanfaatan energy air komersial skala

besar, • Surat Direktur PJLHK hal penyampaian telaahan administrasi

dan teknis kepada Dirjen KSDAE

2. UPT KSDA

Laporan bulanan pemegang izin (IPEA dan IUPEA), dengan dokumen pendukung:

• SK Ka UPT untuk ijin pemanfaatan energy air non komersial, dan

• Surat Ka UPT untuk penyampaian pertimbangan teknis pemanfaatan energy air komersial skala kecil dan sedang

3. UPT TN

Laporan bulanan pemegang izin (IPEA dan IUPEA), dengan dokumen pendukung:

• SK Ka UPT untuk ijin pemanfaatan energy air non komersial, dan

• Surat Ka UPT untuk penyampaian pertimbangan teknis pemanfaatan energy air komersial skala kecil dan sedang

6. IKK Jumlah Unit Usaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak 5 izin

Keluaran (output) IKK ini adalah Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan

Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) sebanyak 5 unit (setara dengan

300 MW) pada tahun 2019. Proyeksi capaian target IKK ini selama tahun

2015-2019 adalah sebagai berikut (Tabel 29)

Tabel 29 Proyeksi capaian target IKK Jumlah Unit Usaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak 5 izin selama 5 tahun

Satker Target Pencapaian Per Tahun

(unit IPJLPB) Capaian

Komulatif (2015-2019) 2015 2016 2017 2018 2019

UPT  BKSDA   -­‐   1         1  UPT  TN   -­‐     1   1   2   4  

JUMLAH - 1 1 1 2 5

Sumber: Analisis data pemanfaatan energi panas bumi berbagai sumber

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       64    

b Pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi merupakan bentuk

pemanfaatan baru di kawasan konservasi. Strategi yang digunakan untuk

mencapai proyeksi target tersebut antara lain:

1) Penyusunan kebijakan baik revisi maupun penyusunan peraturan

perundangan baru,

2) Pemutakhiran database potensi panas bumi, kajian kelayakan,

peningkatan kapasitas SDM, pembinaan koordinasi hingga

monitoring dan evaluasi

3) Meningkatkan sosialisasi, sinkronisasi, koordinasi dan pembinaan

teknis bidang Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

Kondisi pemungkin yang paling penting untuk pencapaian

pelaksanaan IKK ini dalam rangka mendukung pemanfaatan jasa

lingkungan panas bumi di kawasan konservasi adalah UPT Ditjen KSDAE

harus menuntaskan penyusunan dokumen perencanaan sebelum tahun

2019 yang terdiri dari:

1) Rencana Pengelolaan

2) Zonasi/Bloking

Tahapan pencapaian pelaksanaan IKK ini dilaksanakan melalui

komponen kegiatan baik dilakukan oleh Direktorat PJLHK maupun oleh

UPT (Tabel 30)

Tabel 30 Tahapan dalam pencapaian IKK “Jumlah Unit Usaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak 5 izin” dan waktu pelaksanaan

No. Tahapan Komponen Pusat UPT

KSDA/TN Waktu Pelaksanaan Kegiatan Ket

2015 2016 2017 2018 2019 1 Penyusunan NSPK v v v v v v

2 Sosialisasi peraturan v v v v v v 3 Data dan informasi

potensi v v v v v v v

4 Peningkatan Kapasitas SDM

v v v v v v v

5 Pembinaan dan Koordinasi

v v v v v v v

6 Monitoring dan Evaluasi

v v v v v v v

7 Pengelolaan pemanfaatan jasa

v v v v v v

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       65    

No. Tahapan Komponen Pusat UPT KSDA/TN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Ket 2015 2016 2017 2018 2019

lingkungan panas bumi

Target lokasi pelaksanaan pencapaian IKK ini dilaksanakan pada

kawasan konservasi dengan kriteria-kriteria sebagaimana disebutkan

dalam uraian di atas, sebagaimana Lampiran 6.

Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan atau Output yang telah dicapai

dibuktikan dengan terbitnya dokumen-dokumen sebagai verifier

sebagaimana Tabel 31.

Tabel 31. Verifier dalam rangka pencapaian IKK Jumlah Unit Usaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak 5 izin

No. Pelaksana Verifier

1. Direktorat PJLHK

Laporan bulanan pemegang Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB), dengan dokumen pendukung: • Surat Direktur PJLHK kepada Dirjen KSDAE hal

penyampaian kelengkapan administrasi • Pertimbangan teknis permohonan pemanfaatan jasa

lingkungan panas bumi

2. UPT KSDA

Laporan bulanan pemegang izin (IPJLPB), dengan dokumen pendukung: • Surat Ka UPT hal penyampaian pertimbangan teknis

permohonan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi 3. UPT TN

Laporan bulanan pemegang izin (IPJLPB), dengan dokumen pendukung: • Surat Ka UPT hal penyampaian pertimbangan teknis

permohonan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi  

7. IKK Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 unit kawasan konservasi

Keluaran (output) IKK ini adalah Jumlah kawasan konservasi yang

telah mempunyai dokumen registrasi atau sertifikasi Verified Carbon

Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance

(CCBA) REDD+ dari lembaga yang berwenang sebanyak 2 kawasan

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       66    

konservasi pada tahun 2019. Proyeksi capaian target IKK ini selama tahun

2015-2019 adalah sebagai berikut (Tabel 32)

Tabel 32 Proyeksi capaian target IKK Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 unit kawasan konservasi

Satker Target Pencapaian Per Tahun

(unit kawasan konservasi) Capaian

Komulatif (2015-2019) 2015 2016 2017 2018 2019

UPT  BKSDA   -­‐   -­‐   -­‐   -­‐   -­‐   -­‐  UPT  TN   -­‐   -­‐   -­‐   1   1   2  

JUMLAH - - - 1 1 2

Strategi yang digunakan untuk mencapai proyeksi target tersebut

antara lain:

1) Penyusunan kebijakan baik revisi maupun penyusunan peraturan

perundangan baru terkait dengan perdagangan karbon

2) Kerjasama dengan mitra terkait dengan proses registrasi atau

sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community

and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+

3) Membuka peluang kerjasama dengan mitra untuk pendanaan dalam

rangka pembiayaan karbon

4) Pemantapan tata batas kawasan

5) Mendorong upaya peningkatan ekonomi masyarakat di kawasan

konservasi sebagai Social Safeguard REDD+.

Tahapan pencapaian pelaksanaan IKK ini dilaksanakan melalui

komponen kegiatan baik dilakukan oleh Direktorat PJLHK maupun oleh

UPT (Tabel 33)

Tabel 33 Tahapan dalam pencapaian IKK “Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 unit kawasan konservasi” dan waktu pelaksanaan

No. Tahapan Komponen Pusat UPT

TN Waktu Pelaksanaan Kegiatan Ket

2015 2016 2017 2018 2019 1 Penyusunan NSPK v v v v v v

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       67    

No. Tahapan Komponen Pusat UPT TN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Ket 2015 2016 2017 2018 2019

2 Penilaian calon lokasi VCS/CCBA REDD+

v v v v v

3 Pengembangan kerjasama nasional dan internasional

v v v v v v

4 Peningkatan Kapasitas SDM

v v v v v v v

5 Pembinaan dan Koordinasi

v v v v v v v

5 Monitoring dan Evaluasi v v v v v v v 7 Pengelolaan Karbon

Hutan Konservasi v v v v v v

Target lokasi pelaksanaan pencapaian IKK ini dilaksanakan pada

kawasan konservasi dengan kriteria-kriteria sebagaimana disebutkan

dalam uraian di atas, sebagaimana Lampiran 7

Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan atau Output yang telah dicapai

dibuktikan dengan terbitnya dokumen-dokumen sebagai verifier

sebagaimana Tabel 34

Tabel 34 Verifier dalam rangka pencapaian IKK Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 unit kawasan konservasi

No. Pelaksana Verifier

1. Direktorat PJLHK

Laporan bulanan pelaksanaan REDD+ di KK, dengan dokumen pendukung: • Surat Pengantar Ka-UPT • Dokumen registrasi atau sertifikasi dari lembaga yang

berwenang 2. UPT KSDA

-

3. UPT TN

Laporan bulanan pelaksanaan REDD+ di KK, dengan dokumen pendukung: • Surat pengantar Ka-UPT • Dokumen registrasi atau sertifikasi dari lembaga yang

berwenang

B. Kerangka Pendanaan Proyeksi Dana Rencana pembiayaan untuk pelaksanaan pencapaian

kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi melalui 7

bersumber dari dana APBN dan dana dari pihak yang tidak mengikat.

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       68    

Acuan pembiayaan yang digunakan untuk pencapaian IKK tersebut

adalah anggaran DIPA APBNP pada Tahun 2015. Selanjutnya

diproyeksikan pertambahan anggaran sebesar 15 % setiap tahun hingga

tahun 2019. Kebutuhan dana pembiayaan pencapaian masing-masing IKK

bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan di kawasan konservasi selama 5

tahun (2015-2019) baik pada Direktorat PJLHK sebagai penanggung

jawab kegiatan maupun UPT KSDA dan UPT TN sebagai lokasi target

yang bersumber dari dana APBN, diproyeksikan masing-masing sebesar

Rp 47.225.314.000; Rp 305.500.000.000; dan Rp 370.000.000. Rincian

kebutuhan pembiayaan tersebut setiap tahunnya secara indikatif pada

masing-masing IKK sebagaimana Lampiran 8.

C. Partisipasi dan Kerjasama Para Pihak Dalam pelaksanaan upaya pembangunan bidang pemanfaatan jasa

lingkungan kawasan konservasi, Direktorat PJLHK tidak akan mungkin

mewujudkan seluruh sasaran kegiatan dan IKK tanpa melibatkan banyak

pihak. Keterbatasan sumberdaya, terutama sumber pembiayaan dan

personil yang dimiliki akan menjadi faktor penghambat utama

pelaksanaan pencapaian kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan. Di lain

sisi, sangat banyak pihak yang mempunyai perhatian dan kepedulian

serta komitmen kuat dalam mewujudkan tujuan konservasi terutama

pemanfaatan jasa lingkungan, dan para pihak tersebut juga didukung

dengan sumberdaya yang memadai.

Para pihak tersebut diharapkan untuk dapat turut berpartisipasi

dalam mendukung pencapaian target-target kinerja dalam perencanaan

strategis ini. Para pihak dimaksud antara lain masyarakat dan lembaga

swadaya masyarakat (LSM), civil society organisations (CSOs),

pemerintah daerah, lembaga internasional, kalangan dunia usaha, dan

lain sebagainya.

Dalam pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan

konservasi, terutama wisata alam, peran Kementerian Pariwisata,

pemerintah daerah, kalangan dunia usaha, serta masyarakat setempat

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       69    

perlu diupayakan, dan jika diperlukan, dapat diupayakan pemberian

insentif dalam rangka peningkatan partisipasinya.

Insentif dimaksud dapat berupa pemberian kemudahan usaha,

pemberian hak kelola khusus kepada masyarakat setempat, dan lain

sebagainya. Infrastruktur pendukung wisata alam tidak selalu harus

berada di dalam kawasan konservasi. Fasilitas berupa jalan, tempat

parkir, fasilitas akomodasi, dan lain-lain dapat dibangun pada lahan-lahan

di sekitar kawasan konservasi.

Upaya pelibatan para pihak dalam pelaksanaan dan pengembngan

kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan menjadi hal yang penting untuk

diupayakan semaksimal mungkin. LSM, CSOs, serta lembaga-lembaga

konservasi internasional yang melaksanakan program di Indonesia,

memiliki sumberdaya yang cukup memadai. Aktivitas yang dilaksanakan

oleh lembaga-lembaga tersebut pun sejalan dengan tugas dan fungsi

Direktorat PJLHK.

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       70    

BAB V PENUTUP

Penyelenggaraan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan

koservasi menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pengelola negara

yang dalam hal ini secara teknis menjadi tugas Direktorat Pemanfaatan

Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK). Berdasarkan Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015,

mengamanatkan bahwa Direktorat PJLHK mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan

supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa

lingkungan hutan konservasi.

Rencana Strategis Direktorat PJLHK Tahun 2015-2019 disusun

sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan

pembangunan pemanfaatan jasa lingkungan di seluruh unit kerja lingkup

Direktorat Jenderal KSDAE. Rencana Strategis Direktorat PJLHK ini

diharapkan dapat menuntun seluruh aparat di lingkungan Direktorat

PJLHK dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional dan

sasaran kegiatan secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi

manfaat sumberdaya alam hayati.

Renstra Direktorat PJLHK 2015-2019       71    

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 2015. Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2015-2019. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Jakarta.

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 2014. Statistik Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Tahun 2013. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Jakarta.

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 2015. Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 2014. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Jakarta.

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 2015. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 2014. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Jakarta.

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung. 2014. Potensi Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung, Bogor. Tidak dipublikasikan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015. Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019, Jakarta

Kementerian Kehutanan. 2014. Statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2013. Kementerian Kehutanan, Jakarta.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2015. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.

4. IKK

Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance

(CCBA) REDD+ pada 2 unit kawasan konservasi

LAMPIRAN 1

Target Lokasi Pelaksanaan IKK Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan oservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun

Target Lokasi Pelaksanaan IKK 2015 2016 2017 2018 2019

Seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Suaka Margasatwa, dengan prioritas pada: 1) BBKSDA Jawa Barat 2) TN Bromo Tengger Semeru 3) TN Komodo 4) KSDA Jawa Tengah 5) TN Bantimurung Bulusaraung 6) TN Tanjung Puting 7) TN Gunung Rinjani 8) TN Bali Barat 9) TN Gunung Gede Pangrango 10) BBKSDA Jawa Timur (TWA

Kawah Ijen, TWA Tretes, TWA Gunung Baung, SM Dt. Yang, SM Pulau Bawean)

Seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Suaka Margasatwa, dengan prioritas pada: 1) BBKSDA Jawa Barat 2) KSDA Jawa Tengah 3) TN Gunung Bromo Tengger

Semeru 4) TN Komodo 5) TN Bantimurung Bulusaraung 6) TN Tanjung Puting 7) TN Gunung Rinjani 8) TN Bali Barat 9) TN Gunung Gede Pangrango 10) TWA Tanjung Tampa 11) TWA Gunung Tunak 12) TN Baluran 13) TN Alas Purwo 14) TN Meru Betiri 15) TN Gunung Ciremai 16) TWA Kawah Ijen 17) TN Bukit Barisan Selatan 18) TN Way Kambas 19) TN Kerinci Seblat 20) TN Ujung Kulon 21) TN Kelimutu 22) TWA Air Putih 23) TWA Tretes 24) TWA Gunung Baung 25) SM Dt. Yang 26) SM Pulau Bawean

Seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Suaka Margasatwa, dengan prioritas pada: 1) BBKSDA Jawa Barat 2) KSDA Jawa Tengah 3) TN Gunung Bromo Tengger

Semeru 4) TN Komodo 5) TN Bantimurung Bulusaraung 6) TN Tanjung Puting 7) TN Gunung Rinjani 8) TN Bali Barat 9) TN Gunung Gede Pangrango 10) TWA Tanjung Tampa 11) TWA Gunung Tunak 12) TN Baluran 13) TN Alas Purwo 14) TN Meru Betiri 15) TN Gunung Ciremai 16) TWA Kawah Ijen 17) TN Bukit Barisan Selatan 18) TN Way Kambas 19) TN Kerinci Seblat 20) TN Ujung Kulon 21) TN Kelimutu 22) TWA Air Putih 23) TWA Tretes 24) TWA Gunung Baung 25) SM Dt. Yang 26) SM Pulau Bawean

Seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Suaka Margasatwa, dengan prioritas pada: 1) BBKSDA Jawa Barat 2) TN Bromo Tengger Semeru 3) TN Komodo 4) KSDA Jawa Tengah 5) TN Bantimurung

Bulusaraung 6) TN Tanjung Puting 7) TN Gunung Rinjani 8) TN Bali Barat 9) TN Gunung Gede

Pangrango 10) BBKSDA Jawa Timur (TWA

Kawah Ijen, TWA Tretes, TWA Gunung Baung, SM Dt. Yang, SM Pulau Bawean)

Seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Suaka Margasatwa, dengan prioritas pada: 1) BBKSDA Jawa Barat 2) TN Bromo Tengger Semeru 3) TN Komodo 4) KSDA Jawa Tengah 5) TN Bantimurung Bulusaraung 6) TN Tanjung Puting 7) TN Gunung Rinjani 8) TN Bali Barat 9) TN Gunung Gede Pangrango 10) BBKSDA Jawa Timur (TWA Kawah

Ijen, TWA Tretes, TWA Gunung Baung, SM Dt. Yang, SM Pulau Bawean)

LAMPIRAN 2

Target Lokasi Pelaksanaan IKK Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan oservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun

Target Lokasi Pelaksanaan IKK 2015 2016 2017 2018 2019

Seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Suaka Margasatwa, dengan prioritas pada: 11) BBKSDA Jawa Barat 12) TN Bromo Tengger Semeru 13) TN Komodo 14) KSDA Jawa Tengah 15) TN Bantimurung Bulusaraung 16) TN Tanjung Puting 17) TN Gunung Rinjani 18) TN Bali Barat 19) TN Gunung Gede Pangrango 20) BBKSDA Jawa Timur (TWA

Kawah Ijen, TWA Tretes, TWA Gunung Baung, SM Dt. Yang, SM Pulau Bawean)

Seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Suaka Margasatwa, dengan prioritas pada: 27) BBKSDA Jawa Barat 28) KSDA Jawa Tengah 29) TN Gunung Bromo Tengger

Semeru 30) TN Komodo 31) TN Bantimurung Bulusaraung 32) TN Tanjung Puting 33) TN Gunung Rinjani 34) TN Bali Barat 35) TN Gunung Gede Pangrango 36) TWA Tanjung Tampa 37) TWA Gunung Tunak 38) TN Baluran 39) TN Alas Purwo 40) TN Meru Betiri 41) TN Gunung Ciremai 42) TWA Kawah Ijen 43) TN Bukit Barisan Selatan 44) TN Way Kambas 45) TN Kerinci Seblat 46) TN Ujung Kulon 47) TN Kelimutu 48) TWA Air Putih 49) TWA Tretes 50) TWA Gunung Baung 51) SM Dt. Yang 52) SM Pulau Bawean

Seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Suaka Margasatwa, dengan prioritas pada: 27) BBKSDA Jawa Barat 28) KSDA Jawa Tengah 29) TN Gunung Bromo Tengger

Semeru 30) TN Komodo 31) TN Bantimurung Bulusaraung 32) TN Tanjung Puting 33) TN Gunung Rinjani 34) TN Bali Barat 35) TN Gunung Gede Pangrango 36) TWA Tanjung Tampa 37) TWA Gunung Tunak 38) TN Baluran 39) TN Alas Purwo 40) TN Meru Betiri 41) TN Gunung Ciremai 42) TWA Kawah Ijen 43) TN Bukit Barisan Selatan 44) TN Way Kambas 45) TN Kerinci Seblat 46) TN Ujung Kulon 47) TN Kelimutu 48) TWA Air Putih 49) TWA Tretes 50) TWA Gunung Baung 51) SM Dt. Yang 52) SM Pulau Bawean

Seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Suaka Margasatwa, dengan prioritas pada: 11) BBKSDA Jawa Barat 12) TN Bromo Tengger Semeru 13) TN Komodo 14) KSDA Jawa Tengah 15) TN Bantimurung

Bulusaraung 16) TN Tanjung Puting 17) TN Gunung Rinjani 18) TN Bali Barat 19) TN Gunung Gede

Pangrango 20) BBKSDA Jawa Timur (TWA

Kawah Ijen, TWA Tretes, TWA Gunung Baung, SM Dt. Yang, SM Pulau Bawean)

Seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Suaka Margasatwa, dengan prioritas pada: 11) BBKSDA Jawa Barat 12) TN Bromo Tengger Semeru 13) TN Komodo 14) KSDA Jawa Tengah 15) TN Bantimurung Bulusaraung 16) TN Tanjung Puting 17) TN Gunung Rinjani 18) TN Bali Barat 19) TN Gunung Gede Pangrango 20) BBKSDA Jawa Timur (TWA Kawah

Ijen, TWA Tretes, TWA Gunung Baung, SM Dt. Yang, SM Pulau Bawean)

LAMPIRAN 3

Target Lokasi Pelaksanaan IKK Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013

Target Lokasi Pelaksanaan IKK Keterangan

2015 2016 2017 2018 2019

1. TWA Kawah Ijen 2. TWA Pulau Sangalaki 3. TWA Muka Kuning 4. TWA Tanjung Tampa 5. TWA Gunung Tunak 6. TWA Bangko-Bangko 7. TWA Teluk Yotefa 8. TWA Kerandangan 9. TWA Papandayan 10. TWA Telaga Bodas 11. TWA Pantai Panjang

Pulau Baai 12. TN. Gn. Merbabu 13. TN. Ujung Kulon 14. TN. Komodo 15. TN. Gn. Rinjani 16. TN. Gn. Halimun

Salak 17. TN. Gunung Ciremai 18. TN. Bunaken 19. TN. Gn. Gede

Pangrango

1. TN. Tanjung Puting 2. TN Kepulauan Seribu 3. TN Meru Betiri 4. TN Kutai 5. TN Bogani Nani

Wartabone 6. TN Bantimurung

Bulusaraung 7. TN Takabonerate 8. TN Kelimutu 9. TN Bukit Barisan

Selatan 10. TN Way Kambas 11. TN Baluran 12. TN Betung Kerihun 13. TN Bali Barat 14. TN Bromo Tengger

Semeru 15. TN Wakatobi 16. TN Manusela 17. TWA Buyan

Tamblingan 18. TWA Panelokan 19. TWA Batu Angus

1. TN Karimunjawa 2. TN Gunung Gede

Pangrango 3. TN Alas Purwo 4. TN Kerinci Seblat 5. TN Berbak 6. TN Teso Nilo 7. TN Sembilang 8. TN Gunung Palung 9. TWA Pulau Weh 10. TWA Kepulauan

Banyak 11. TWA Sibolangit 12. TWA Kepualauan

Padamaran 13. TWA Gunung Baung 14. TWA Mangolo 15. TWA Gunung Guntur 16. TWA Wera 17. TWA Telogo Warno

Telogo Pengilon

1. TN Bukit Baka Bukit Raya

2. TN Rawa Aopa Watumohai

3. TN Wasur 4. TWA Gunung

Tangkupan Perahu

5. TWA Pelangan 6. TWA Pulau

Sangiang 7. TWA Gunung

Pancar 8. TWA Angke

Kapuk 9. TWA Batu Putih 10. TWA Punti Kayu 11. TB Pulau Moyo

1. TWA Linggar Jati 2. TWA Pulau

Kembang 3. TWA Sukawayana 4. TWA Tretes 5. TWA Grojogan

Sewu 6. TWA Pangandaran 7. TWA Pulau

Satonda 8. TWA Cimanggu 9. TWA Jember

Dalam 1 lokus, jumlah unit usaha dapat lebih dari 1 unit

LAMPIRAN 4

Target Lokasi Pelaksanaan IKK “Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 unit”

Target Lokasi Pelaksanaan IKK Keterangan

2015 2016 2017 2018 2019

1. TN Kerinci Seblat 2. TN Gunung Ciremai 3. TN Bogani Nani

Wartabone 4. TWA Bukit Tangkiling 5. TWA Gunung Baung

1. TN Gn. Halimun Salak 2. TN Gn. Gede

Pangrango 3. TN Manupeu Tanadaru 4. TWA Kerandangan

1. TN Gn. Leuser 2. TN Gunung Palung 3. TN Gunung Rinjani 4. SM. Pulau Bawean

1. TWA Warno Telogo Pengilon

2. TWA Grojogan Sewu

3. TN Laiwangi Wanggameti

4. Bantimurung Bulusaraung

1. TWA. Tretes 2. TWA Tirta Rimba

Air Jatuh 3. TWA Wera

Dalam 1 lokus, jumlah unit usaha dapat lebih dari 1 unit

LAMPIRAN 5

Target Lokasi Pelaksanaan IKK “Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit”

Target Lokasi Pelaksanaan IKK Keterangan

2015 2016 2017 2018 2019

1. TN  Gunung  Leuser  2. TN  Bogani  Nani  

Wartabone  3. TN  Kerinci  Seblat  4. TN  Laiwangi  Wanggameti  5. TN  Manupeu  Tanadaru  6. TWA  Gunung  Baung

1. TN  Bantimurung  Bulusaraung  

2. TN  Gunung  Halimun  Salak  

3. TN  Bukit  Barisan  Selatan  4. TN  Bukit  Baka  Bukit  Raya  5. TN  Rawa  Aopa  

Watumohai  6. TN  Manusela

1. TN  Gunung  Leuser  2. TN  Bogani  Nani  

Wartabone  3. TN  Kerinci  Seblat  4. TN  Laiwangi  

Wanggameti  5. TN  Manupeu  

Tanadaru  6. TWA  Gunung  Baung  

1. TN  Bantimurung  Bulusaraung  

2. TN  Gunung  Halimun  Salak  

3. TN  Bukit  Barisan  Selatan  

4. TN  Bukit  Baka  Bukit  Raya  

5. TN  Rawa  Aopa  Watumohai  

6. TN  Manusela

1. TN  Gunung  Leuser  2. TN   Bogani   Nani  

Wartabone  3. TN  Kerinci  Seblat  4. TN   Laiwangi  

Wanggameti  5. TN   Manupeu  

Tanadaru  6. TWA  Gunung  Baung

Dalam 1 lokus, jumlah unit usaha dapat lebih dari 1 unit

LAMPIRAN 6

Target Lokasi Pelaksanaan IKK “Jumlah Unit Usaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak 5 izin”

Target Lokasi Pelaksanaan IKK Keterangan

2015 2016 2017 2018 2019

- 1. TN. Gn Halimun Salak 2. TN. Ciremai 3. TN. Kerinci Seblat 4. TN. Bukit Barisan

Selatan 5. TN. Gn. Rinjani

1. TN. Gn Halimun Salak 2. TN. Ciremai 3. TN. Kerinci Seblat 4. TN. Bukit Barisan

Selatan 5. TN. Gn. Rinjani

1. TN. Gn Halimun Salak

2. TN. Ciremai 3. TN. Kerinci

Seblat 4. TN. Bukit Barisan

Selatan 5. TN. Gn. Rinjani

1. TN. Gn Halimun Salak

2. TN. Ciremai 3. TN. Kerinci Seblat 4. TN. Bukit Barisan

Selatan 5. TN. Gn. Rinjani

Dalam 1 lokus, jumlah unit usaha dapat lebih dari 1 unit

LAMPIRAN 7

Target Lokasi Pelaksanaan IKK “Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 unit kawasan konservasi

Target Lokasi Pelaksanaan IKK

2015 2016 2017 2018 2019

TN  Sebangau   TN  Sebangau   TN  Sebangau   TN  Sebangau  TN  Berbak  

TN  Sebangau  TN  Berbak  

LAMPIRAN 8

Proyeksi Pembiayaan Pencapaian Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi 2015-2019

NO IKK Satker Tahun Pembiayaan (Indikatif) dalam Ribu Total

Pembiayaan (2015-2019) (Rp)

(dalam ribuan) 2015 2016 2017 2018 2019

1

Jumlah Kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun

PJLHK 817.135

2.132.625

2.260.583

2.396.217

2.539.990

10.146.550

BKSDA 9.000.000

10.400.000

12.000.000

13.800.000

15.900.000

61.100.000

TN 11.000.000

12.600.000

14.500.000

16.700.000

19.200.000

74.000.000

2

Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun

PJLHK 1.791.305

980.562

1.039.396

1.101.759

1.167.865

6.080.887

BKSDA 8.100.000

9.360.000

10.800.000

12.420.000

14.310.000

54.990.000

TN 9.900.000

11.340.000

13.050.000

15.030.000

17.280.000

66.600.000

3

Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013

PJLHK 2.702.600

3.184.041

3.375.083

3.577.588

3.792.244

16.631.557

BKSDA 7.200.000

8.320.000

9.600.000

11.040.000

12.720.000

48.880.000

TN 8.800.000

10.080.000

11.600.000

13.360.000

15.360.000

59.200.000

4

Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 unit

PJLHK 874.665

1.049.598

1.112.574

1.179.328

1.250.088

5.466.253

BKSDA 6.300.000

7.280.000

8.400.000

9.660.000

11.130.000

42.770.000

TN 7.700.000

8.820.000

10.150.000

11.690.000

13.440.000

51.800.000

5 Peningkatan pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant sebanyak 50 unit selama 5 tahun

PJLHK 263.849

316.619

335.616

355.753

377.098

1.648.936

BKSDA 6.300.000

7.280.000

8.400.000

9.660.000

11.130.000

42.770.000

TN 7.700.000

8.820.000

10.150.000

11.690.000

13.440.000

51.800.000

6

Jumlah unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak 5 ijin

PJLHK 402.976

483.572

512.586

543.341

575.942

2.518.418

BKSDA 4.500.000

5.200.000

6.000.000

6.900.000

7.950.000

30.550.000

TN 5.500.000

6.300.000

7.250.000

8.350.000

9.600.000

37.000.000

7 Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 unit kawasan konservasi

PJLHK 757.290

908.748

963.273

1.021.069

1.082.333

4.732.714

BKSDA 3.600.000

4.160.000

4.800.000

5.520.000

6.360.000

24.440.000

TN 4.400.000

5.040.000

5.800.000

6.680.000

7.680.000

29.600.000

JUMLAH TOTAL PJLHK 7.609.820 9.055.765 9.599.111 10.175.058 10.785.561 47.225.314 BKSDA 45.000.000 52.000.000 60.000.000 69.000.000 79.500.000 305.500.000 TN 55.000.000 63.000.000 72.500.000 83.500.000 96.000.000 370.000.000