RENCANA STRATEGIS - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/148_kecamatan girisubo/Renstra.pdf · tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017, yang antara

RENSTRA KECAMATAN GIRISUBO 2016-2021 | i

RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN GIRISUBO

2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KECAMATAN GIRISUBO

TAHUN 2017

RENSTRA KECAMATAN GIRISUBO 2016-2021 | ii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena

atas pendampingan dan perkenan Nya Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Kecamatan Girisubo Tahun 2016-2021 telah selesai disusun.

Untuk melaksanakan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem perencanaan pembangunan Nasional telah ditetapkan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang

selanjutnya secara lebih Teknis ditetetapkan dengan Permendagri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2008. Peraturan-

peraturan tersebut mengatur secara jelas tentang Ruang lingkup perencanaan

Pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian

dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah yang meliputi Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang belaku 20 tahun, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku 5 tahun.

Bahwa dengan ditetapkannya regulasi yang mengatur tentang urusan

penyelenggaraan pemerintahan dan kelembagaan Perangkat Daerah, dipandang

perlu menetapkan perubahan Rencana Startegis Perangkat daerah. Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Girisubo melanjutkan Proses tersebut

dengan menyusun Renstra 2016-2021 yang berlaku 5 (lima) tahun, ditetapkan

dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomer 34 Tahun 2016 tentang Rencana

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 tanggal 16 September 2016,

sedangkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021,

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomer 132 Tahun 2017

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 tanggal 29

Desember 2017.

Semua dokumen tersebut disingkronkan dan diselaraskan sehingga

dapat terwujud sinergi, keterkaitan, konsistensi dan keterpaduan antar dokumen

Perencanaan Daerah. Renstra 2016-2021 Kecamatan Girisubo ini merupakan

Pedoman Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima ) tahun

kedepan.

Tentunya dalam penyusunan Perubahan Renstra 2016-2021 Kecamatan

Girisubo ini belum tersusun dengan sempurna sehingga masih terdapat

beberapa kesalahan, untuk itu kami mohon maaf dan koreksi sebagaimana

mestinya guna penyempurnaan.

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Girisubo,..................................

Camat Girisubo

Sukamto, S.IP

NIP. 19650720 198603 1 012

RENSTRA KECAMATAN GIRISUBO 2016-2021 | 1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 132 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 -2021

RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN GIRISUBO

TAHUN 2016 - 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik harus

menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah

terpilih yang berlaku 5 (lima) tahun sesuai masa jabatan kepala

daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Kabupaten Gunungkidul

sebagai salah satu daerah yang melaksanakan pemilihan kepala

daerah secara serentak pada tahun 2015 dan kepala daerah serta

wakil kepala daerah telah dilantik pada tanggal 17 Februari 2016,

saat ini RPJMD telah disusun dan disahkan dengan Peraturan

daerah Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 16 Agustus 2016.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program

kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi,

arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah,

serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah

yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk

jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman

pada RPJPD dan RPJMN.

Apabila melihat tahapan pembangunan jangka panjang daerah

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-

2025, semestinya periode RPJMD yang saat ini disusun masuk dalam

tahapan Pembangunan Lima Tahun Ketiga Tahun 2015-2020.

Namun sebagai implikasi dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah

secara serentak periode RPJMD menjadi tahun 2016-2021. Hal ini

sesuai dengan amanat dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri


Republik Indonesia Nomor: 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016

tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017, yang antara

lain mengatur hal- hal sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan

Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

2. Periodisasi Peraturan Daerah tentang RPJMD pasca pemilukada

Tahun 2015 adalah “Tahun 2016-2021” ;

3. Bagi daerah yang melaksanakan Pemilukada Tahun 2015,

penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2017 berpedoman

pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, serta

memperhatikan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih;

4. Bagi daerah yang periodisasi RPJMD-nya berakhir pada Tahun

2015, maka daerah tersebut dalam menyusun RPJMD Tahun

2016-2021, selain memuat perencanaan pembangunan daerah

sampai dengan Tahun 2021, juga harus memasukkan program

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2016.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

tahun 2016-2021 telah disahkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 tahun 2016. Sebagai dokumen

perencanaan daerah yang berlaku lima tahun tersebut selanjutnya

harus diterjemahkan dalam perencanaan jangka menengah

Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis

Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan periode menyesuaikan periode

RPJMD. Renstra PD harus mampu menjabarkan visi, misi, tujuan,

sasaran, dan program pembangunan jangka menengah dalam

RPJMD ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan

prioritas sesuai tugas dan fungsi PD. Untuk menjamin terwujudnya

sinkronisasi dan konsistensi antar RPJMD dengan Renstra PD perlu

disusun pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat

DaerahTahun 2016-2021.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Girisubo Tahun

2016-2021 (selanjutnya disebut Renstra PD) pada dasarnya dilatar

belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,

serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran

pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)


Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021.

Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Kecamatan Girisubo,

maka disusunlah Renstra Kecamatan Girisubo sebagai satu bagian

yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul. Sejalan dengan hal itu pemerintah melalui

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata

Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah

(PD) wajib bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan

didasarkan pada suatu perencanaan strategik yang ditentukan oleh

PD yang bersangkutan.

Selanjutnya sebagai implementasinya, penyusunan rencana

strategis instansi harus dibuat dengan kaidah yang diatur dalam

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah. Renstra Kecamatan Girisubo

memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan

tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi

hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun

kedepan.

Hubungan Rencana Strategis Kecamatan dengan dokumen

perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Hubungan Rencana Strategis dengan RPJM Daerah adalah bahwa

RPJM merupakan kerangka acuan bagi penyusunan Rencana

Strategis Perangkat Daerah yang didalamnya memuat penjabaran

teknis operasional berupa visi, misi, kebijakan teknis dan

indikasi rencana program dalam jangka waktu 5 tahunan;

2. Hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan RKA PD

adalah bahwa RKA merupakan penjabaran dari Rencana Strategis

Perangkat Daerah ditinjau dari aspek pembiayaan/pendanaan

yang disusun setiap tahunnya;

3. Hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Dokumen

Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Kecamatan adalah bahwa Rencana Strategis menjadi acuan atau

panduan dalam evaluasi program, pemantapan dan penyusunan

rencana pembangunan tahunan Kecamatan;

4. Hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Dokumen

Rencana Tata Ruang dan Wilayah adalah bahwa dalam

penyusunan Rencana Strategis harus memperhatikan aspek

penataan ruang dari wilayah sehingga tidak terjadi konflik

kepentingan diantara masing-masing bidang pembangunan

maupun dari pelaku pembangunan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25


Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(SPPN), yang mengamanatkan bahwa setiap daerah harus

menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,

terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan

( Pasal 2 Ayat 2 ), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan

jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun

perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus

menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lain

5.

6.

7.

Menurut Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa perencanaan

pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral

perencanaan pembangunan Nasional. Konsekuensi logisnya adalah

bahwa dokumen perencanaan pembangunan di bawah harus

mengacu dokumen perencanaan diatasnya. Hal ini mengisyaratkan

perlu adanya penyempurnaan sistem Perencanaan dan

Penganggaran Nasional, baik pada aspek proses mekanismenya

maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat

Pusat dan Daerah.

Oleh karena itu pada penyusunan rencana kerja pembangunan

daerah Kabupaten Gunungkidul, juga dilakukan sinkronisasi

dengan tema dan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dokumen dimaksud meliputi

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah

dan Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen

RPJP DAERAH

RPJM DAERAH

RKP DAERAH

RENSTRA

SKPD

RENJA SKPD

RPJP NASIONAL

RPJM NASIONAL

RKP

PEDOMAN

PEDOMAN

DIPERHATIKAN

DIJABARKAN

DIACU

PEDOMAN DIJABARKAN

PEDOMAN

5 TAHUN 1 TAHUN

20 TAHUN

5 TAHUN 1 TAHUN

Pedoman

penyusunan RAPBD


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

sedangkan setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana

Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Sedangkan regulasi teknis terkait kebijakan kementrian

sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat

Daerah antara lain :

1. Reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme

aparatur sipil negara, dan untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik, agar mampu mendukung keberhasilan

pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai

kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha;

2. Peningkatan kesejahteraan rakyat yang semakin merata dan

berkeadilan melalui pembangunan sumber daya manusia yang

berkualitas, pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan

dan kesehatan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan,

percepatan penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran,

mitigasi dan pencegahan bencana, dan peningkatan

kesejahteraan rakyat lainnya;

3. Berlakunya perdagangan bebas pada wilayah ASEAN

(kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN - MEA) yang

diharapkan menumbuhkan tingkat konsumsi dan produksi pada

wilayah DIY umumnya dan Kabupaten Gunungkidul pada

khususnya yang mengedepankan pertumbuhan wisata dan

budaya serta memantapkan perekonomian daerah melalui

peningkatan daya saing, peningkatan ketahanan ekonomi, dan

mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif;

4. Mempertahankan momentum pertumbuhan dan perkembangan

pariwisata Gunungkidul agar dapat dikelola secara lebih

profesional dan mampu bersaing menjadi daerah tujuan wisata

terkemuka yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah

kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan (length of stay)

di Gunungkidul. Masih banyak obyek dan daya tarik wisata

potensial di Gunungkidul termasuk potensi Geopark untuk

dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan;

5. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis daerah melalui

percepatan ketersediaan lahan pembangunan untuk kepentingan

umum, meningkatkan fasilitasi kerjasama pemerintah dengan

pemerintah, serta pemerintah-swasta dan meningkatkan

infrastruktur publik terutama di wilayah tertinggal dan

perbatasan;

6. Mewujudkan orientasi pembangunan “Among Tani Dagang Layar”

yaitu Menjadikan Laut sebagai Halaman Muka dan bidang

pertanian sebagai tulang punggung (back bone) pembangunan


sekaligus dalam rangka mengisi keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

7. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan.

Sinkronisasi Visi Pembangunan daerah antara RPJMD

Kabupaten Gunungkidul, RPJMD DIY dan RPJMN dapat dilihat

dalam tabel berikut :

Tabel 1

Sinkronisasi Visi RPJMN, RPJMD DIY, dan

RPJMD Kabupaten Gunungkidul

RPJMN

Tahun 2015-2019

RPJMD DIY

Tahun 2012-2017

RPJMD

Kabupaten

Gunungkidul

Tahun 2016-2021

Terwujudnya

Indonesia Yang

Berdaulat, Mandiri,

dan Berkepribadian

Berlandaskan

Gotong-Royong

Daerah Istimewa

Yogyakarta yang

Lebih Berkarakter,

Berbudaya, Maju,

Mandiri, dan

Sejahtera

Menyongsong

Peradaban Baru

Mewujudkan

Gunungkidul sebagai

daerah tujuan wisata

yang terkemuka dan

berbudaya menuju

masyarakat yang

berdaya saing, maju,

mandiri, dan sejahtera

tahun 2021

Kata Kunci :

Berdaulat, Mandiri,

berkepribadian

Kata Kunci :

Berkarakter,

Berbudaya, Maju,

Mandiri, Sejahtera

Kata Kunci :

Berbudaya, berdaya

saing, maju, mandiri,

sejahtera

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dipakai dalam penyusunan Rencana

Setrategis Kecamatan Girisubo adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor


224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta tata cara

Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025 ( Lembaran Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun

2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016–2021;


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Gunungkidul ;

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Keraja

Kecamatan ;


1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah

adalah :

1. Maksud :

Penyusunan Rencana Strategis PD dimaksudkan, untuk :

1. Menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja

yang ada pada lingkungan Kecamatan Girisubo, untuk secara

konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai

dengan fungsi dan peran yang diemban.

2. Rencana Strategis PD juga dimaksudkan untuk memadukan

dan mengintegrasikan seluruh program dan kegiatan yang ada

di wilayah Kecamatan Girisubo pada khususnya, sehingga

hasil akhirnya dapat berdayaguna dan berhasilguna dan

hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat pada umumnya.

3. Untuk memberikan arah kebijakan dan strategi perencanaan

pembangunan di Kecamatan Girisubo yang memuat visi, misi,

sasaran, strategi, dan program kerja dan pembangunan agar

pelaksanaan pembangunan dapat terkoordinasi, terarah,

terpadu, sinergis dan berkesinambungan.

2. Tujuan :

a. Sebagai referensi bagi semua instansi untuk menentukan

prioritas program dan kegiatan tahunan dengan biaya dari

APBD, APBD Propinsi, dan APBN.

b. Sebagai acuan dalam forum perencanaan pembangunan

wilayah untuk menentukan pilihan program tahunan dan

memantapkan terselenggaranya kegiatan dengan

mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Girisubo dalam

upaya turut mendukung susksesnya pencapaian sasaran

pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021.

c. Sebagai suatu instrumen tolok ukur dalam rangka evaluasi

pelaksanaan Renstra Kecamatan Girisubo.

d. Memberikan potret kondisi wilayah yang terkini untuk

dijadikan modal dasar dalam mencapai visi dan misi

pembangunan wilayah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Kecamatan Girisubo disusun dengan

Sistematika penulisan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana

Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan


Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai

berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GIRISUBO

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.2 Sumber Daya Kecamatan Girisubo

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Girisubo

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan Kecamatan Girisubo

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK

DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas

dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Girisubo

3.2 Telaahan Visi dan Misi Program Kepala Daerah

dan wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan

Tujuan dan Sasarn RPJM

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GIRISUBO

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

GIRISUBO

Kecamatan mempunyai struktur organisasi terdiri dari Camat

dibantu oleh 1 orang Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 (dua)

Kepala Sub. bagian (Kasubag) yaitu Kasubag Umum dan Kasubag

Perencanaan dan Keuangan dan 5 orang Kepala Seksi yakni Seksi

Tata Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi

Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa. Struktur Organisasi Kecamatan diatur berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas

Kecamatan, sebagai berikut :

Tabel 2.1

Bagan Struktur

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan

Tugas pokok Pemerintah Kecamatan adalah menyelenggarakan

urusan-urusan Pemerintah Daerah yang ada di wilayah dan

melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah

kepada Camat.

Sementara itu fungsi kecamatan adalah :

1. Penyiapan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;

2. Penyiapan bahan dan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan

sosial;

3. Penyiapan bahan dan pelaksanan pembangunan;

4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan

sosial;

SEKRETARIS

CAMAT

KASUBAG UMUM KASUBAG

PERENCANAAN

DAN KEUANGAN

KASI

KESEJAHTERAAN

SOSIAL

KASI

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN

DESA

KASI

KETENTRAMAN

DAN KETERTIBAN

UMUM

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

CAMAT

KASI

PELAYANAN

UMUM

KASI

TATA

PEMERINTAHAN


5. Pemberdayaan Masyarakat Desa;

6. Pembinan ketentraman dan ketertiban;

7. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi

vertikal;

8. Pengelolaan ketatusahaan Kecamatan.

Secara terinci, tugas dan fungsi kecamatan dijabarkan dalam uraian

tugas masing-masing seksi dengan rincian sebagai berikut ;

1. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

perencanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan,

kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan,

administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan

pelayanan teknis administrasi dan fungsional. Untuk

menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi

sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;

b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan

teknis kecamatan;

c. Pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis,

rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran

kecamatan;

d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di

lingkungan kecamatan;

e. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan masyarakat;

f. Penyusunan penetapan kinerja kecamatan;

g. Penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;

h. Pelaksanaan analisis dan penyajian data kecamatan;

i. Penerapan dan pengembangan sistem informasi kecamatan;

j. Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak

pelaksanaan program dan kegiatan;

k. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;

l. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan

kegiatan kecamatan;

m. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan

kecamatan;

n. Penyiapan bahan dan penatausahaan kecamatan;

o. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan

petunjuk operasional di bidang kesekretariatan;

p. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan,

administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana

dan prasarana serta hubungan masyarakat;

q. Pelayanan administrative dan fungsional; dan

r. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

Sekretariat.


Sekretariat Kecamatan terdiri dari 2 ( dua ) Sub Bagian dengan rincian

tugas sebagai berikut :

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan :

a. Menyusun rencana kegiatan subbagian perencanaan dan

keuangan;

b. Menyusun bahan rancangan kebijakan umum kecamatan;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan;

d. Melaksanakan analisis dan penyajian data kecamatan;

e. Mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi

kecamatan;

f. Menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan

kinerja tahunan kecamatan,rencana kegiatan, dan anggaran

kecamatan;

g. Menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan

kecamatan;

h. Menyusun ketatalaksanaan program dan kegiatan;

i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dampak pelaksanaan

program dan kegiatan Kecamatan;

j. Menyiapkan bahan pengendalian kegiatan kecamatan;

k. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan

kecamatan;

l. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan

kecamatan;

m. Mengelola administarsi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan

kecamatan;

n. Menyusun laporan keuangan kecamatan;

o. Menyiapkan bahan perhitungan anggaran kecamatan;

p. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma,

standar, pedoman, dan petunjuk perasional dibidang

perencanaan dan keuangan kecamatan; dan

t. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

subbagian perencanaan dan keuangan.

2. Subbagian Umum :

a. Menyusun rencana kegiatan subbagian umum;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan umum;

c. Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-

undangan;

d. Mengelola surat-menyurat dan kearsipan;

e. Mengelola urusan rumah tangga;

f. Mengelola sarana dan prasarana perkantoran;

g. Mengelola perpustakaan;

h. Melaksanakan hubungan masyarakat;

i. Mengelola perjalanan dinas;

j. Menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi

pegawai;

k. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;


l. Melaksanakan pengembangan pegawai;

m. Menyelenggarakan analisis jabatan;

n. Mengelola tata usaha kepegawaian;

o. Menganalisis beban kerja;

p. Menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai, serta

pengawasan melekat;

q. Melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;

r. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;

s. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma,

standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang umum, dan

t. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

Subbagian Umum;

2. Seksi Tata Pemerintahan

a. Menyusun rencana kegiatan seksi tata pemerintahan;

b. Menyusun kebijakan teknis bidang tata pemerintahan;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan bidang tata

pemerintahan;

d. Menyusun rencana operasional bidang tata pemerintahan;

e. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja tata

pemerintahan;

f. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian

kebijakan pemanfaatan tata ruang;

g. Menyelenggarakan koordinasi di bidang tata pemerintahan

dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah

kerjanya;

h. Menyelenggarakan administrasi kependudukan;

i. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan;

j. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang

pemerintahan;

k. Menyelenggarakan tugas pembantuan di bidang pemerintahan;

l. Melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa;

m. Melaksanakan pembinaan badan permusyawaratan desa;

n. Melaksanakan pembinaan kepala desa dan perangkat desa;

o. Melaksanakan pembinaan fasilitasi pengangkatan dan pemilihan

perangkat desa;

p. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas

pembantuan yang dilakukan oleh desa;

q. Melaksanakan pembinaan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian

perselisihan antar desa;

r. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan desa;

s. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala

desa dan perangkat desa;

t. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma,

standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang tata

pemerintahan;


u. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

seksi tata pemerintahan.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Menyusun rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat

dan desa;

b. Menyusun kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat

dan desa;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang

pemberdayaan masyarakat dan desa;

d. Menyususun rencana operasional di bidang pemberdayaan

masayarakat dan desa;

e. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pemberdayaan

masyarakat dan desa;

f. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan

terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;

g. Menyelenggarakan koordinasi di bidang pemberdayaan

masyarakat dan desa dengan instansi vertikal dan perangkat

daerah lain di wilayah kerjanya;

h. Menyelenggarakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan

fasilitas pelayanan umum di wilayah kerjanya;

i. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta

pemantauan kegiatan di bidang pertanian, kehutanan,

perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan

menengah, pertambangan dan energi, pariwisata serta

lingkungan hidup;

j. Melaksanakan pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat;

k. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan

potensi desa;

l. Melaksanakan pembinaan, lembaga kemasyarakatan desa;

m. Melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang pemberdayaan

masyarakat dan desa;

n. Melaksanakan pembinaan perencanaan dan evaluasi program

pembangunan desa;

o. Menyusun evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan

masayarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit

kerja pemerintah maupun swasta;

p. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma,

standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang

pemberdayaan masyarakat dan desa;

q. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

seksi pemberdayaan masyarakat dan desa.

4. Seksi Kesejahteraan Sosial

a. Menyusun rencana kegiatan seksi kesejahteraan sosial;

b. Menyusun kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang


kesejahteraan sosial;

d. Menyusun rencana operasional di bidang kesejahteraan social;

e. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang


f. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan pendidikan dan

kebudayaan;

g. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan di bidang kesehatan;

h. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian

keluarga berencana;

i. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan


j. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan keagamaan;

k. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengendalian, tenaga

kerja dan transmigrasi;

l. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengendalian, dan

penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan

zat aditif lainnya;

m. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan

pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olah raga;

n. Menyelenggarakan koordinasi di bidang kesejahteraan dengan

instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;

o. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan organisasi sosial dan

kemasyarakatan;

p. Melaksanakan fasilitasi penanganan bencana;

q. Melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial;

r. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma,

standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang


s. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

seksi kesejahteraan sosial;

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

a. Menyusun rencana kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban

umum;

b. Menyusun kebijakan teknis di bidang Trantibum;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman

dan ketertiban umum;

d. Menyusun rencana operasional di bidang ketentraman dan

ketertiban umum;

e. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang

ketentraman dan ketertiban umum;

f. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan dan

pencegahan bencana;

g. Menyelenggarakan penegakan peraturan Perundang-undangan;

h. Menyelenggarakan pembinaan idiologi Negara dan kesatuan

bangsa;

i. Menyelenggarakan koordinasi di bidang ketenteraman ketertiban


umum dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lainnya di

wilayah kerjanya;

j. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang


k. Melaksanakan pembinaan pemeliharaan ketentraman dan

ketertiban umum;

l. Melaksankan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum,

kesatuan bangsa, dan perlindungan masyarakat;

m. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma,

standar, pedoman, dan petunjuk operasional dibidang


n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

seksi ketentraman dan ketertiban umum.

6. Seksi Pelayanan Umum

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum;

b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum;

c. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi

Pelayanan Umum;

d. Menyusun rencana operasional bidang pelayanan umum;

e. Melaksanakan pelayanan umum;

f. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;

g. Melaksanakan koordinasi di bidang pelayanan dengan instansi

vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;

h. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Pelayanan

Umum;

i. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan

petunjuk operasional di bidang pelayanan umum; dan

j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

Seksi Pelayanan Umum.

2.2. SUMBER DAYA KECAMATAN GIRISUBO

Sebagai suatu lembaga yang bertugas untuk melakukan

pelayanan kepada masyarakat berdasarkan analisis yang pernah

dilakukan oleh Bagian Organisasi setiap kecamatan secara ideal

mestinya memiliki jumlah pegawai minimal 30 sampai dengan 35

orang.

Sampai dengan saat ini jumlah pegawai yang ada di Kantor

Kecamatan Girisubo berjumlah 14 ( empat belas orang ) dengan

komposisi sebagai berikut :

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Kecamatan Girisubo Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jabatan

No Nama Gol Jabatan Dalam Dinas

1. Sukamto, S.IP IV/a Camat


2. Alsito, S.Sos III/d Sekretaris Camat

3. Sugito, SE III/d Kasi Pemberdayaan Masy dan

Desa

4. Arif Yahya, S. STP III/d Kasi Kesejahteraan Sosial

5. Endang Ismiyati,

A.Md,Keb, SKM, MM

III/c Kasi Pelayanan Umum

6. Kasimin, SIP III/d Kasi Tata Pemerintahan

7. ...... Kasi Trantibum

8. Suyatno, S.IP III/d Kasubag Umum

9. Yulius Esti W, S.IP, MM III/d Kasubag. Perenc dan Keu

10. Haryana III/a Staf Seksi Tata Pemerintahan

11. Paelan, S.IP III/a Staf Subag Perenc dan Keu

12. Suyono,S.IP II/b Staf Seksi Tata Pemerintahan

13. Aris Budyo Santoso II/c Staf Seksi Tata Kesos

14. Tugiman II/a Staf Subag Umum

15. Maryatun I/c Staf Subag Umum

Sarana dan prasarana perkantoran merupakan faktor pendukung

kinerja organisasi, adapun kondisi sarana prasarana yang ada di

Kecamatan Girisubo secara lengkap dalam tabel berikut :

Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Girisubo

NO URAIAN JUMLAH

1

2 3

4 5 6

7 8 9

10 11

12 13 14

15 16

17 18 19

20 21 22

23

Tanah

Gedung Kantor Rumah Dinas

Gedung pertemuan/ Pendopo Mobil Dinas Avansa Mobil Tengki Air

Motor Dinas Meja Kerja Kursi Kerja

Meja Kursi Tamu Komputer

Meja Komputer Filling Kabinet Rak Kayu

Brankas Wireless Soundsystem

Sound system Aula Pesawat RIG telkom Mesin Ketik

Almari Filling Kayu Meja Pimpinan Rapat

Kursi Rapat

2

2 1

l 1 1

6 36 40

3 5

5 7 6

1 1

1 1 3

6 2 4

80

bidang

unit unit

unit unit unit

unit unit unit

unit unit

unit unit unit

unit unit

unit unit unit

unit unit unit

unit


24

25 26

27 28 29

30 31

Meja rapat

Meja pelayanan Umum Kursi Tunggu

Podium Horn Meja Makan

Laptop Televisi

14

2 7

1 1 1

4 2

unit

unit unit

unit unit unit

unit unit

2.3. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GIRISUBO

Kinerja pelayanan Kecamatan Girisubo dapat dilihat melalui

salah satu tolok ukur yakni kinerja organisasi tersebut. Kinerja

organisasi dapat dilihat dengan cara membandingkan antara rencana

kerja dengan evaluasi pelaksanaan program kerja.

Berkenaan dengan hal ketugasan dan fungsi kecamatan pada

tahun 2016, berikut adalah daftar program kerja yang telah

dilaksanakan di Kecamatan Girisubo berdasarkan sumber

pembiayaan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016, sebagai

berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan;

5. Program peningkatan kualitas Pelayan Publik;

6. Program peningkatan kualitas Perencanaan;

7. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial kemasyarakatan;

8. Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban, dan

Kenyamanan Lingkungan;

9. Program peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan dan Desa;

10. Program Peningkatan partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa;

Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan selama tahun 2016

berdasarkan materi sebagaimana tercantun dalam Rencana Kerja

(Renja) Tahunan Kecamatan antara lain :

1. Sekretariat

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Dinas/operasional;

3. Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja;

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

5. Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan;

6. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan

kantor;


7. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor;

8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang

undangan;

10. Penyediaan makanan dan minuman;

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;

12. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran;

13. Pengadaaan perlengkapan gedung kantor;

14. Pengadaaan Mebeler;

15. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor;

16. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/operasional;

17. Penatalaksanaan Kepegawaian Perangkat Daerah;

18. Pengembangan Kapasitas Aparatur

19. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi

kinerja SKPD;

20. Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran;

21. Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun;

22. Penyusunan pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ;

23. Pengelolaan data dan Informasi PD;

24. Penyusunan IKM;

25. Pengendalaian Internal SKPD;

26. Monev Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

27. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (Paten);

28. Penyusunan dan Evaluasi Renstra SKPD;

29. Penyusunan dan Evaluasi rencana Kerja SKPD;

30. Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program Kegiatan SKPD;

2. Seksi Kesejahteraan Sosial

1. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pembinaan

penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

2. Koordinasi dan Pendampingan Upaya Kesehatan masyarakat,

Perorangan dan Keluarga Berencana;

3. Penganan dan penanggulangan Bencana;

4. Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan dan Pelestarian

Budaya Lokal;

5. Koordinasi dan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dan

Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan YME;

6. Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Perempuan;

7. Koordinasi dan Pembinaan Olah rga, Pemuda dan karang

Taruna;

8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Pembinaan dan Koordinasi Keamanan Ketertiban Masyarakat

dan patroli terpadu Muspika;

2. Pembinaan, Koordinasi dan Monitoring Peningkatan Keamanan

dan Kenyamanan Lingkungan;


3. Koordinasi, Mitigasi, Pencegahan Bencana dan Penanganan

Korban Bencana Alam;

4. Penyelenggaraan peningkatan kinerja Paskibraka Kecamatan;

5. Pembinaan dan Koordinasi pencegahan Penayakit Masyarakat

(Pekat);

4. Seksi tata Pemerintahan

1. Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa,

Produk Hukum Desa dan Pengelolalaan Keuangan Desa;

2. Pembinaan dan koordinasi pengisian Kepala Desa dan perangkat

Desa, serta penguatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa

dan kelembagaan Desa;

3. Koordinasi dan Pendampingan penataan administrasi

Pertanahan dan tanah Kas Desa;

4. Koordinasi dan Pendampingan kerja sama antar Desa;

5. Koordinasi dan Pendampingan penyusunan Monografi desa dan

Kecamatan;

6. Koordinasi pemanfaatan tata ruang wilayah;

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Desa dan Kecamatan;

2. Pembinaan dan Koordinasi Evaluasi pembangunan Desa;

3. Pembinaan dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan

pelestarian aset aset program pemberdayaan Masyarakat Desa;

4. Koordinasi dan Pendampingan Penyusunan Profil Desa dan

Profil Kecamatan;

5. Koordinasi pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Desa dan

Kegiatan Ekonomi masyarakat Desa;

6. Koordinasi dan Pendampingan Ekspose/Pameran Kerajinan dan

Industri Rumah Tangga lainnya;

7. Monitoirng ,Evaluasi dan Pelaporan;

Dalam rangka memperbaiki kinerja Perangkat Daerah Kecamatan

Girisubo, diperlukan kesepahaman mengenai kegiatan-kegiatan yang

dapat dilaksanakan menjadi kewenangan kecamatan. Hal ini telah

diawali dengan membuat standarisasi program dan kegiatan untuk

Perangkat Daerah kecamatan. Langkah selanjutnya yang perlu

ditempuh adalah dengan mereview Renstra Kecamatan, dan melakukan

penyesuaian terhadap program-program dan kegiatan-kegiatannya

beserta target-target kinerjanya. Dengan langkah ini diharapkan akan

mampu mengurangi kegagalan dalam melaksanakan program dan

kegiatan yang telah ditentukan dalam Renstra. Namun demikian,

tentunya perlu diperhatikan pula urgensi pencapaian target kinerja

RPJMD yang dibebankan kepada Perangkat Daerah Kecamatan.

Secara garis besar evaluasi atas capaian kinerja

program/kegiatan Kecamatan Girisubo tahun 2016 dan perkiraan


tahun 2017 mengacu pada APBD Tahun 2016 adalah terdiri dari 10

Program dan 55 kegiatan, antara lain sebagai berikut:

1. Kelompok program pertama, semua urusan : berkaitan dengan

penyelenggaraan urusan bidang pemerintahan yang meliputi

program sebagai berikut :

1.1. Program pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari

12 (dua belas) kegiatan, antara lain :

Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik,

penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

dinas/operasional, penyediaan jasa administrasi keuangan,

penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan alat

tulis, penyediaan barang cetakan dan penggandaan,

penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,

penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang-undanngan, -rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi keluar daaerah dan penyediaan

jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran. Keseluruhan

kegiatan dapat terselenggara sebagaimana mestinya.

Pelayanan surat masuk mencapai 768 buah dan surat keluar

751 buah. perbaikan dan pemeliharaan terhadap aset kantor

terdiri atas 4 unit gedung kantor dan 1 unit rumah dinas

Camat, 6 unit komputer, 4 unit laptop, 2 unit mesin tik, 2

unit printer, 25 unit meja rapat, 1 kamera digital, dan 1 unit

wireless, 1 buah kendaraan roda 4 dan 6 unit sepeda motor.

1.2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri

dari 4 (empat) kegiatan, antara lain :

Penyediaan perlengkapan gedung kantor, pengadaan mebelair,

pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas operasional. Seluruh kegiatan juga berjalan

sesuai dengan harapan, pengadaan 2 unit TV untuk

kenyamanan pelayanan umum, pengadaan mebelair juga

terpenuhi sesuai target kinerja, perbaikan dan pemeliharaan

terhadap aset kantor terdiri atas 4 unit gedung kantor dan 1

unit rumah dinas Camat, serta pemeliharaan rutin kendaraan

dinas roda 2 (dua) sebanyak 6 unit dan roda 4 (empat) unit.

1.3. Program Peningkatan disiplin aparatur.

Terdiri dari 1 (satu ) kegiatan, yaitu Fasilitasi administrasi

kepegawaian SKPD.

1.4. Program peningkatan, pengembangan sistem laporan capaian

kinerja keuangan, yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu :

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ihktisar realisasi

kinerja SKPD ( menyusun dokumen LAKIP), Penyusunan

Laporan Keuangan Semesteran, Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran, Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/SPJ. Pencapaian program ini tertib dokumentasi


keuangan dilihat dengan terkelolanya administrasi keuangan.

Ketepatan waktu dalam pengiriman pelaporan keuangan dan

pelaporan kinerja kecamatan yang keduanya harus dikirim ke

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(DPPKAD) dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat

Daerah paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, telah

menunjukkan peningkatan yang sangat baik.

1.5. Program Peningkatan kualitas pelayanan publik, terdiri dari 5

(lima ) kegiatan, yaitu :

Pengolahan data dan sistem informasi SKPD, Penysusunan

IKM, pengendalaian internal SKPD, Monev penilaian mandiri

pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Fasilitasi Pelayanan

publik terpadu. Kegiatan pelayanan (Paten) antara lain adalah

kegiatan persuratan yang rata-rata dalam sehari melayani 15

- 20 buah KTP, 15 - 20 buah KK, 20 surat-surat lain ( pindah

tempat, SKCK, Ijin Usaha dan lain lain ) dengan pelayanan

selesai saat atau kurang dari dua hari. Kendala dalam

peningkatan kualitas pelayanan KTP dan KK adalah jaringan

internet yang kurang lancar, sementara untuk entry data

kependudukan telah menggunakan SIAK (Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan) dan bila terjadi gangguan

jaringan internet akan menghambat pelayanan KTP dan KK.

1.6. Program peningkatan Kualitas Perencanaan, terdiri dari 3

(tiga) kegiatan, yaitu :

Penyusunan Renstra, Penyusunan Renja, dan Monev dan

pengendalian program kegiatan SKPD. Pencapaian program

peningkatan kualitas perencanaan secara keseluruhan

meliputi tertib dokumentasi perencanaan, pengorganisasian,

keuangan dilihat dengan 2 indikator yaitu tersusunnya

dokumen perencanaan, program kerja dan pelaporan/evaluasi

dapat dilaksanakan dengan benar dan akuntabel.

Secara keseluruhan capaian keluaran program dari kelompok

program ini rata-rata berhasil baik. Meskipun demikian banyak hal

yang masih perlu ditingkatkan dalam hal pelayanan publik untuk

mencapai target kepuasan masyarakat yang optimal. Apa yang

telah dicapai pada tahun 2016 menjadi standar kinerja dalam

penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Kecamatan Girisubo

benar-benar mampu berada terdepan dalam pelayanan publik.

2. Kelompok program kedua berkaitan dengan Urusan Wajib, yang

terdiri dari 4 (empat ) Program dan 27 ( dua puluh tujuh ) kegiatan,

yaitu :

2.1. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan

Kemasyarakatan, yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan, yaitu :

Pembinaan, Koordinasi dan Faslitasi Penanggulangan

Kemisikinan dan Penyandang Maslah Kesejahteraan Sosial


(PMKS), Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Upaya

Kesehatan Masyarakat dan usaha Kesehatan Perorangan dan

Keluarga Berencana, Penanganan dan Penanggulangan

Kekeringan, Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi

pengembangan dan pelestarian budaya lokal, Pembinaan,

Koordinasi dan Faasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan

Aliran Kepercayaan kepada Tuhan YME, Pembinaan,

koordinasi dan Fasilitasi keorganisasian Perempuan,

Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Olahraga, Pemuda dan

Karang Taruna, Monitoring, evaluasi dan Pelaporan.

2.2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban dan

kenyamanan Lingkungan, yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan,

yaitu : Pembinaan dan Koordinasi keamanan ketertiban

masyarakat dan Patroli terpadu Muspika, Pembinaan,

koordinasi dan fasilitasi keamanan dan kenyamanan

lingkungan, Koordinasi, Mitigasi dan pencegahan Bencana

alam serta fasilitasi penanganan korban Bencana Alam,

Koordinasi, Fasilitasi dan Pembentukan Paskibraka, Fasilitasi

dan koordinasi pencegahan PEKAT.

Secara umum capaian program dari kelompok program ini

cukup berhasil, hal ini juga didukung dengan adanya

partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam menjaga

keamaman lingkungan masing-masing.

2.3. Program peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kecamatan

dan Desa, yang terdiri dari 6 (enam ) kegiatan, yaitu :

Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Siklus

Tahunan Desa dan produk hukum Desa dan Pengelolaan

keuangan Desa, Fasilitasi dan koordinasi Pengisian Perangkat

desa dan Kepala Desa serta Penguatan Kapasitas Kepala

Desa, Koordinasi dan Fasilitasi tata administrasi pertanahan

dan Tanah Kas Desa, Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi

Kerjasama antar Desa, Penyusunan data monografi daerah

dan administrasi perkotaan, Fasilitasi dan Koordinasi

Pemanfaatan tata ruang wilayah.

2.4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa, yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, yaitu :

Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan

Pembangunan Desa dan Kecamatan, Pembinaan, koordinasi

dan Evaluasi pembangunan desa, Pembinaan, koordinasi dan

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, Fasilitasi dan koordinasi

Pendataan profil desa dan Profil Kecamatan, Fasilitasi dan

koordinasi Pengembangan Lembaga keuangan Mikro Desa

dan ekonomi masyarakat Desa, Fasilitasi dan koordinasi

ekspose/Pameran kerajinan dan industri rumah tangga,

Monitoring, evaluasi dan Pelaporan.


Penyelenggaraan urusan bidang pembangunan yang meliputi

program sebagai berikut: Penyelenggaraan koordinasi dalam

rangka pelaksanaan program-program pembangunan di

Kecamatan Girisubo berjalan dengan baik. Diawali dengan

proses penyelenggaraan musrenbang di tingkat desa dan

kecamatan yang terlaksana sesuai waktu yang dijadwalkan.

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan sudah

diupayakan seoptimal mungkin, mewakili unsur-unsur yang

ada di masyarakat. Namun demikian, keterwakilan

perempuan dan terutama pemuda masih belum optimal dalam

forum musrenbang. Selain itu kualitas usulan dalam forum

musyawarah perencanaan masih kurang mengeksplorasi

bidang-bidang non fisik. Bidang fisik mencapai 80% dari

anggaran, sehingga mindset peserta musrenbang perlu diubah

agar usulan dalam musrenbang lebih bisa mewakili

kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Secara umum

pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan adalah baik.

Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan

munculnya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam

menciptakan lapangan usaha menjadi kunci dari percepatan

pembangunan di wilayah Kecamatan Girisubo.

Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan bidang

kemasyarakatan yang meliputi program peningkatan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan

pemberdayaan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat

dalam pembangunan desa meliputi kegiatan gotong royong

sebanyak 1 kali/minggu dilaksanakan dimasing-masing

padukuhan, pemberdayaan ekonomi produktif 6 kali,

mengikuti pameran potensi daerah 2 kali, dan pendampingan

PNPM Mandiri Perdesaan di 8 desa.

Program dan Kegiatan yang termuat dalam Renja tahun 2016 belum

seluruhnya dapat dilaksanakan mengingat masih dipertengahan tahun

anggaran dan keterbatasan SDM serta adanya penyesuaian nomer

rekening. Program kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Girisubo

secara keseluruhan telah terakomodir dalam DPA 2016, sedangkan

apabila terdapat kegiatan yang ada di Renja yang tidak dapat

dilaksanakan dikarenakan tidak terakomodir di DPA tersebut diusulkan

kembali melalui Perubahan DPA atau pada Renja Tahun 2017,

sedangkan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2016,

yaitu Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan kegiatan

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ( akibat diundurnya pelaksanaan

Pilkada) ;

Sebagai Perangkat Daerah (PD), Kecamatan Girisubo telah

menyusun Renstra yang pertama yaitu Renstra Kecamatan Girisubo

Tahun 2006-2010. Namun demikian, karena penyusunan Renstra pada


waktu itu masih merupakan hal baru, dan belum adanya pedoman baku,

sehingga masih banyak kelemahan. Seiring dengan diberlakukannya

aturan dan pedoman-pedoman yang baru, Renstra tersebut semakin jauh

dari pedoman. Program dan kegiatan yang dilaksanakan juga banyak yang

kurang sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan Renstra Kecamatan Girisubo Tahun 2016-2021 telah

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 tahun 2016

tengan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2016-2021, tanggal 16

September 2016.

Kinerja Pelayanan Kecamatan Girisubo berdasarkan Renstra

Kecamatan Girisubo 2010-2015, dapat dilihat dari Tabel 2.4 di bawah ini :


Tabel 2.4 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GIRISUBO

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2010-2015

No

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD Target Renstra PD tahun ke- (%) Realisasi Capaian Tahun ke-

(%) Rasio Capaian pada Tahun ke-

(%) 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1. Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM

Aparatur dan Kelembagaan

100

100 100 100 100 99 95 100 100 100 95 95 100 100 100

2. Meningkatkan keserasian hubungan antar

pemerintahan dalam pelaksanaan Otda

100 100 100 100 100 90 100 100 100 90 100 100 100 100 100

3. Meningkatkan kerjasama lintas lembaga dan wilayah di bidang ketentraman dan ketertiban

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah

100 100 100 100 100 90 90 100 100 100 100 100 100 100 100

5. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat desa

100 100 100 100 100 70 80 100

100 80 100 100 100 100 100

6. Peningkatan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana

100 100 100 100 100 90 100 100

87 80 100 100 100 100 100

7. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dasar meliputi: penyediaan air bersih, pelayanan, pendidikan, dan kesehatan

100 100 100 100 100 90 100 80 100 90 100 100 100 100 100

8. Mengembangkan SDA dengan meningkatkan nilai tambah produk dan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaannya dengan

mempertimbangkan aspek keruangan dan kewilayahan yang ada.

100 100 100 100 100 70 90 100 100 100 100 100 100 100 100

9. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam

usaha mikro, kecil dan menengah

100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 100 100 100 100 80


Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Girisubo

Kabupaten Gunungkidul

No

Kinerja Pelayanan PD

(Sasaran PD IKU, dan

Non IKU,SPM, IKK)

Indikator

Angka/Nilai

target

sampai

akhir

periode

Target Renstra PD Realisasi

Capaian Proyeksi

Catatan

Analisis Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2015

Tahun

2016

(TW I)

Tahun

2016

Tahun

2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 Pelayanan Publik

dilaksanakan sesuai

standart pelayanan

prima

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

92 - - - - - 92 92 92 92

2 Peningkatan

kapasitas

Kelembagaan

Pemerintah Desa

Indeks

Kualitas

manajemen

Pemerintahan

Desa

92 - - - - - 92 92 92 92


3 Mewujudkan

Keamanan dan

Ketertiban

Masyarakat

Persentase

Penurunan

Angka

Kriminalitas

98 - - - - - 93 93 93 93


Kegiatan pelayanan Kecamatan Girisubo selama kurun waktu tahun 2010-

2015, sesuai dengan dokumen rencana kegiatan yang ada, baik itu berupa

RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) maupun DPA setiap tahunnya dapat

dilihat dari tabel 2.6 berikut :


Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Girisubo

PROGRAM dan KEGIATAN

Anggaran pada tahun ke- Realisasi Anggaran tahun ke- Rasio antara realisasi & anggaran tahun

ke- Rata-rata

Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran

Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,00 500.000,00 600.000,00 600.000,00 700.000,00 500.000,00 500.000,00 600.000,00 600.000,00 700.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,17 9,17

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

5.000.000,00 5.040.000,00 9.060.000,00 10.200.000,00 9.600.000,00 5.000.000,00 4.434.519,00 6.252.493,00 7.505.793,00 9.600.000,00 1,00 0,88 0,69 0,74 1,00 21,82 19,41

Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.000.000,00 4.200.000,00 9.000.000,00 8.700.000,00 12.000.000,00 4.000.000,00 4.200.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 12.000.000,00 1,00 1,00 1,00 1,03 1,00 38,47 38,15

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 400.000,00 500.000,00 600.000,00 600.000,00 700.000,00 400.000,00 500.000,00 600.000,00 600.000,00 700.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 15,42 15,42

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.500.000,00 3.000.000,00 3.400.000,00 3.700.000,00 2.900.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 2.900.000,00 1,00 1,00 1,00 0,92 1,00 5,13 4,66

Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 4.800.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.800.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,86 -1,77 -5,34

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

2.500.000,00 3.000.000,00 4.200.000,00 300.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.995.000,00 4.200.000,00 2.995.000,00 3.600.000,00 1,00 1,00 1,00 9,98 1,20 216,7 12,89

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000,00 3.000.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -6,67 -6,67

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

48.500.000,00 50.800.000,00 35.600.000,00 10.100.000,00 7.850.000,00 48.500.000,00 8.700.000,00 29.943.317,00 10.050.000,00 7.850.000,00 0,00 0,17 0,84 1,00 1,00 0,00 0,00

Penyediaan peralatan dan peralatan rumah tangga

300.000,00 500.000,00 - - - 300.000,00 500.000,00

- -

-

0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

720.000,00 720.000,00 720.000,00 900.000,00 1.240.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 760.000,00 1.240.000,00 0,00 1,00 1,00 0,84 1,00 0,00 0,00

Penyediaan Makanan dan Minuman 3.500.000,00 2.320.000,00 11.760.000,00 2.600.000,00 1.520.000,00 3.500.000,00 2.320.000,00 11.755.000,00 2.600.000,00 2.350.000,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,55 0,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

3.000.000,00 3.535.000,00 3.315.000,00 3.775.000,00 2.915.000,00 3.000.000,00 3.535.000,00 3.315.000,00 3.775.000,00 2.915.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,68 0,68

Penyediaan Jasa Tenaga keamanan dan kebersihan kantor

2.500.000,00 - 13.000.000,00 6.500.000,00 7.800.000,00 2.500.000,00 - 10.000.000,00 6.500.000,00 7.800.000,00 1,00 0 0,77 1,00 1,00 0,00 0,00

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ teknik perkantoran

3.000.000,00 13.000.000,00 - - - 3.000.000,00 13.000.000,00

- -

-

1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pengadaan mebelair 2.700.000,00 3.535.000,00 - 2.500.000,00 2.500.000,00 2.700.000,00 3535000 - 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor 4.300.000,00 4.300.000,00 4.500.000,00 - 2.700.000,00 4.300.000,00 4300000 4.500.000,00 - 2.700.000,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas 4.700.000,00 4.900.000,00 4.800.000,00 - - 4.700.000,00 4900000 4.800.000,00 4.800.000,00 - 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor 43.000.000,00 68.819.000,00 30.300.000,00 - - 43.000.000,00 68.819.000,00 30.300.000,00 - - 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas operasional

12.000.000,00 16.000.000,00 27.020.000,00 27.020.000,00 15.200.000,00 12.000.000,00 16.000.000,00 26.610.000,00 26.610.000,00 16.200.000,00 1,00 1,00 0,98 0,98 1,07 14,62 15,13

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Sosialisasi Peraturan Per Undang-undangan 1.000.000,00 1.250.000,00 1.400.000,00 1.900.000,00 - 1.000.000,00 1.250.000,00 1.350.000,00 1.900.000,00 - 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pelatihan aparatur pemerintahan desa di bidang manajemen pemerintahan desa

1.500.000,00 - 1.700.000,00 2.737.500,00 - 1.500.000,00 -

- 2.737.500,00

-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PEMANTAPAN PENGELOMASILAAN DATA DAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

1.500.000,00 1.840.000,00 1.640.000,00 2.400.000,00 2.730.000,00 1.500.000,00 1.840.000,00 1.640.000,00 2.400.000,00 2.730.000,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Penduplikatan dokumen arsip dalam bentuk informatika

- 1.710.000,00 - - - - 1.700.000,00

- -

-

0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan penyimpanan arsip

1.500.000,00 1.500.000,00 1.520.000,00 - - 1.500.000,00 1.500.000,00 1.520.000,00 -

- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN KINERJA

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.500.000,00 1.800.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.800.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

960.000,00 960.000,00 1.000.000,00 500.000,00 2.728.000,00 960.000,00 960.000,00 1.000.000,00 500.000,00 2.728.000,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.500.000,00 1.500.000,00 1.998.000,00 1.640.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.997.000,00 1.640.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

PEMELIHARAAN KETENTERAMAN Pemeliharaan dan penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban

6.500.000,00 7.500.000,00 8.530.000,00 17.670.000,00 6.185.000,00 6.500.000,00 7.500.000,00 8.525.000,00 17.572.000,00 6.185.000,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

- - - 4.160.000,00 - -

- 4.160.000,00

-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH DAN DESA

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

15.000.000,00 - 26.192.000,00 14.800.000,00 10.100.000,00 15.000.000,00 - 25.991.000,00 14.800.000,00 10.100.000,00 1,00 0,00 0,99 1,00 1,00 0,00 0,00

PENINGKATAN PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

Pembinaan Organisasi perempuan 2.000.000,00 2.350.000,00 3.720.000,00 3.240.000,00 - 2.000.000,00 2.350.000,00 3.720.000,00 3.240.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MENINGKATKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN SECARA KOMPEREHENSIP

Pendataan Keluarga miskin dan pengangguran

2.600.000,00 - 4.325.000,00 14.009.000,00 17.210.000,00 2.600.000,00 - 4.325.000,00 14.009.000,00 17.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

Monitoring, evaluasi pelaporan PM-TAS 2.000.000,00 2.091.000,00 2.955.000,00 2.000.000,00 1.755.000,00 2.000.000,00 2.091.000,00 2.955.000,00 2.000.000,00 1.755.000,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA KECIL MENENGAH

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

2.000.000,00 1.980.000,00 3.272.000,00 2.650.000,00 3.410.000,00 2.000.000,00 1.980.000,00 322.000,00 2.650.000,00 3.410.000,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

PEMBINAAN DAN PARTISIPASI PEMUDA

Pembinaan organisasi kepemudaan 1.500.000,00 2.385.000,00 3.702.500,00 6.000.000,00 6.925.000,00 1.500.000,00 2.385.000,00 3.702.000,00 6.000.000,00 6.925.000,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM

Pemantauan dan penyebarluasan informasi poyensi bencana alam

2.750.000,00 3.205.000,00 3.700.000,00 - 3.425.000,00 2.750.000,00 3.205.000,00 3.500.000,00 - 3.425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

Penanganan dan penanggulangan kekeringan

46.410.000,00 55.410.000,00 76.370.000,00 57.900.000,00 54.050.000,00 46.410.000,00 36.600.000,00 56.674.500,00 57.122.500,00 54.050.000,00 0,00 0,66 0,74 0,99 1,00 0,00 0,00


PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

2.500.000,00 3.462.000,00 4.932.750,00 6.243.000,00 6.420.000,00 2.500.000,00 3.462.750,00 4.932.750,00 6.243.000,00 6.420.000,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Pendampingan pemberian stimulan pembangunan desa

- - - 2.660.000,00 2.660.000,00 - -

- - 2.660.000,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

Evaluasi pembangunan desa 1.000.000,00 1.622.750,00 1.965.000,00 2.660.000,00 4.455.000,00 1.000.000,00 1.622.500,00 3.965.000,00 2.660.000,00 4.455.000,00 2,02 1,00 1,00 0,00 0,00

Pendataan profil desa - - - 2.125.000,00 2.760.000,00 - -

-

2.125.000,00 2.760.000,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Pendataan dan pendampingan Posyantekdes

- - - 2.245.000,00 - - -

- 2.245.000,00

-

0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Koordinasi dan fasilitasi bulan bhakti gotong royong

1.500.000,00 1.960.000,00 2.700.000,00 - 3.190.000,00 1.500.000,00 1.960.000,00 2.700.000,00 - 3.190.000,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU

Pendampingan P2KP 3.200.000,00 3.574.000,00 3.196.000,00 3.196.000,00 2.965.000,00 3.200.000,00 3.574.000,00 3.196.000,00 3.196.000,00 2.965.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Pendampingan Program Pengembangan Kecamatan

1.500.000,00 - 3.750.000,00 5.645.000,00 4.700.000,00 1.500.000,00 - 3.750.000,00 5.645.000,00 4.700.000,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

PEMBERDAYAAN DAN REVITALISASI KELEMBAGAAN PERTANIAN

Peningkatan kemampuan lembaga petani 2.500.000,00 2.903.000,00 3.565.000,00 1.960.000,00 - 2.500.000,00 2.903.000,00 3.565.000,00 1.960.000,00

-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Penyuluhan pendampingan petani pelaku agribisnis

6.300.000,00 7.558.000,00 8.625.000,00 5.000.000,00 - 6.300.000,00 7.558.000,00 8.625.000,00 5.000.000,00 -

0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

PEMBINAAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Fasilitasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa/Monev APBDes

5.200.000,00 7.429.000,00 - 3.200.000,00 3.500.000,00 5.200.000,00 7.429.000,00 -

3.200.000,00 3.500.000,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD 3.200.000,00 4.723.750,00 - 2.700.000,00 3.225.000,00 3.200.000,00 4.723.750,00

-

2.700.000,00 3.225.000,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH DAN DESA

Fasilitasi Pengembangan wilayah 1.500.000,00 1.748.000,00 - - - 1.500.000,00 1.748.000,00

-

- -

0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

2.300.000,00 3.313.000,00 - - - 2.300.000,00 3.313.000,00 -

- -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT PERDESAAN

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

1.320.000,00 1.635.000,00 2.600.000,00 1.700.000,00 - 1.320.000,00 1.635.000,00 2.400.000,00 1.700.000,00 -

0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 1.300.000,00 1.622.500,00 - - - 1.300.000,00 1.622.500,00

-

- -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PENINGKATAN KUALITAS SDM APARATUR PAMONG DESA

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa 2.000.000,00 3.225.000,00 - - - 2.000.000,00 3.225.000,00 -

- -

0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 2.500.000,00 2.970.000,00 - - - 2.500.000,00 2.970.000,00

-

- -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PEMANTAPAN KERUKUNAN INTER DAN ANTAR UMAT BERAGAMA

Peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama

2.600.000,00 3.826.000,00 - - - 2.600.000,00 3.826.000,00 -

- -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah

1.500.000,00 1.980.000,00 3.272.000,00 3.000.000,00 - 1.500.000,00 1.980.000,00 3.272.000,00 3.000.000,00 -

0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Penyelenggaraan promosi usaha kecil menengah

1.500.000,00 - 1.124.000,00 1.230.000,00 - 1.500.000,00 - 1.124.000,00 1.230.000,00 -

0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Penyusunan Rencana Strategis SKPD - - - - 1.125.000,00 - -

-

- 1.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 - -

-

- 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00


2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

KECAMATAN GIRISUBO

Memperhatikan bahwa wilayah Kecamatan Girisubo dengan

kondisi alam yang terletak di wilayah Pantai Selatan Kabupaten

Gunungkidul, dengan wilayahnya yang memiliki sumber daya

alam berupa potensi alam yang terletak perbatasan dengan

Provinsi Jawa Tengah tentunya banyak tantangan dan peluang

yang perlu dihadapi agar mampu berkembang baik antara lain :

1. Tantangan

a. Letak wilayah yang dekat dengan pelabuhan

memungkinkan adanya pengaruh negatif dari luar wilayah.

b. Masih sering terjadinya bencana alam kekeringan akibat

musim kemarau.

c. Rendahnya nilai hasil jual pertanian dan peternakan.

d. Masih terbatasnya kompetensi Sumber Daya Manusia baik

ditinjau dari tingkat pengetahuan maupun ketrampilan

penduduk.

e. Kurangnya jumlah Pegawai

f. Belum optimalnya dalam penyusunan perencanaan

g. Terbatasnya lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan

pengangguran.

2. Peluang.

a. Tingkat partisipasi dan gotong royong masyarakat masih

tinggi.

b. Terbukanya akses informasi dan komunikasi.

c. Sumber daya berupa pelabuhan yang merupakan sumber

pendapatan.

d. Akan dibukanya Jalur-jalur Lintas Selatan ( JJLS ) yang

memperlancar arus transportasi antar wilayah/ daerah.

e. Semakin meningkatnya dana dana yang masuk ke desa

untuk dikelola desa ( ADD, Dana Desa, bantuan Hibah,

Sumber lain)

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan yang

dilaksanakan oleh Kecamatan Girisubo dari tahun 2010 sampai

dengan tahun 2015. Dari sekian kegiatan yang dilaksanakan,

terdapat beberapa kegiatan yang kurang sesuai dengan tugas,

pokok, dan fungsi dari kecamatan. Namun dari tahun ke tahun

telah mengalami perbaikan sehingga disesuaikan dengan tugas

pokok dan fungsi, serta plafond anggaran yang ada. Sehingga

arahan pengembangan pelayanan yang dibutuhkan adalah

kegiatan pelayanan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

dari Kecamatan.


BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN GIRISUBO

Berdasar ketentuan :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun

2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Kedudukan

dan Tugas Kecamatan;

b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 206 Tahun 2008 tentang

Uraian Tugas Kecamatan Kabupaten Gunungkidul;

c. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 223 / KPTS / 2003

tentang Tata Hubungan Kerja antara Kecamatan dengan

Perangkat Daerah lainnya dan antara Kecamatan dengan

Pemerintah Desa di Kabupaten Gunungkidul;

Pola hubungan kecamatan dengan lembaga Perangkat Daerah

maupun instansi vertikal ditetapkan sebagai berikut :

a. Hubungan kerja Kecamatan dengan desa meliputi : pembinaan,

fasilitasi dan pengendalian.

b. Hubungan kerja Kecamatan dengan UPT, Instansi Vertikal

koordinasi dan tanggung jawab teknis operasional.

c. Hubungan kerja Kecamatan dengan Dinas, Badan, Kantor,

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan , pelaksanaan tugas

operasional, koordinasi tugas lapangan dan pengendalian tugas

di lapangan.

Pola hubungan tersebut penting menunjang pelaksanaan tugas dan

fungsi kecamatan secara optimal. Sampai dengan saat ini

pelaksanaan pola hubungan sebagaimana tersebut belum

sepenuhnya terwujud. Untuk proyeksi ke depan agar pelaksanaan

tugas dan fungsi dapat terwujud secara optimal, perlu ditetapkan

langkah-langkah stratejik :

a. Sosialisasi dasar hukum tentang koordinasi dan

pertanggungjawaban.

b. Menyusun media koordinasi dan pertanggungjawaban :

1. Sinkronisasi program kerja di awal tahun

2. Evaluasi program kerja secara berkala (triwulan)

3. Susun laporan evaluasi program dikirim ke Bupati, Sekretaris

Daerah, Kepala Dinas yang bersangkutan.

c. Pusatkan kegiatan lintas sektor di Kecamatan terutama yang

melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa dan kelompok-

kelompok masyarakat.


Sedangkan Permasalahan dan isu strategis Pembangunan Jangka

Menengah Daerah di Kabupaten Gunungkidul adalah :

2.3.1. Pemerintahan

1. Akuntabilitas kinerja pemerintah dan kualitas pengelolaan

keuangan daerah masih perlu ditingkatkan.

2. Pelaksanaan reformasi birokrasi belum optimal

3. Penyelenggaraan pelayanan publik belum optimal

4. Penyelenggaraan pemerintahan desa belum seluruhnya

berjalan dengan baik.

5. Sinergi dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan

internal SKPD dan antar SKPD masih perlu ditingkatkan

6. Kerjasama antar daerah belum berjalan secara optimal

2.3.2. Sosial dan Budaya

1. Sosial

a. Angka kemiskinan masih cukup tinggi;

b. Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar masih

kurang;

c. Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum

menjangkau seluruh penduduk;

d. Kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam

memberdayakan kelompok penyandang masalah

kesejahteraan sosial masyarakat belum efektif;

e. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) masih belum optimal;

f. Penanganan dan pelayanan sosial bagi penyandang

disabilitas, penduduk lanjut usia dan penduduk rawan social

lainnya, dalam rangka mendorong kemandirian serta

memberikan peluang untuk berperan nyata dalam usaha-

usaha kesejahteraan sosial belum berjalan seperti yang

diharapkan.

2. Pendidikan

a. Harapan lama sekolah penduduk masih rendah;

b. Akses dan kualitas layanan pendidikan belum optimal;

c. Standar pelayanan minimal pendidikan belum terpenuhi

d. Capaian standar nasional pendidikan sebagai keberlanjutan

dari standar pelayanan minimal belum merata dan optimal;

e. Jumlah dan distribusi tenaga kependidikan belum merata;

f. Pendidikan berbasis keunggulan dan kearifan lokal yang

berwawasan global serta teknologi informasi belum

dikembangkan dengan baik;

g. Atmosfir yang kondusif dan infrastruktur pendidikan yang

berkualitas bagi proses pendidikan, penelitian, pengembangan

wawasan keilmuan belum tercipta;

h. Pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan

landasan moralitas serta kepribadian mulia, untuk


memberikan landasan pada keberlanjutan pendidikan dan

berorientasi pembentukan karakter kewirausahaan, belum

optimal;

i. Penuntasan wajib belajar 9 tahun belum berjalan sesuai

harapan;

j. Daya saing pendidikan masih perlu ditingkatkan;

3. Kesehatan

a. Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dasar dan tenaga

medis belum memadai untuk penyeleggaraan layanan yang

bermutu;

b. Jumlah dan distribusi pelayanan kesehatan rujukan terbatas

dan belum merata;

c. Mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan

standar nasional;

d. Perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat

menuju derajat kesehatan yang lebih baik masih perlu

ditingkatkan;

e. Profesionalisme tenaga kesehatan, serta ketercukupan jumlah

tenaga-tenaga medis dan spesialis serta paramedis, bidan, ahli

gizi, dan ahli sanitasi masih perlu ditingkatkan;

f. Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)

bagi masyarakat Gunungkidul belum optimal.

4. Kebudayaan

a. Pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi lokal

belum optimal;

b. Peninggalan warisan budaya belum semua ditangani secara

optimal;

c. Budaya sebagai aset dalam membangun jati diri dan mewarnai

segenap sektor kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas

untuk menarik kunjungan dan perhatian pihak luar dalam

skala regional, nasional dan internasional belum dikelola

secara optimal;

d. Perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik yang

fisik maupun non fisik dalam bentuk Hak dan Kekayaan

Intelektual bangsa belum optimal;

e. Kebudayaan sosial belum menjadi gaya hidup masyarakat,

sehingga perlu peningkatan apresiasi masyarakat terhadap

seni, budaya, dan sejarah;

f. Budaya penggalian, reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai

budaya belum optimal;

5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Pengaruh-pengaruh negatif dari globalisasi bagi anak dan

remaja;


b. Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan

terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik

belum optimal;

c. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar

perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan

politik belum memadai;

d. Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan

perundang-undangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran

masih kurang;

e. Kasus perdagangan perempuan dan anak (trafficking), dan

tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi.

6. Tenaga kerja dan transmigrasi

a. Peningkatan mutu dan produktifitas tenaga kerja melalui

pendidikan dan pelatihan keterampilan belum optimal;

b. Pendidikan dan pelatihan keterampilan yang dilaksanakan

belum semua sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;

c. Pengembangan semangat wirausaha bagi penduduk usia kerja

untuk dapat berusaha secara mandiri dan menciptakan

lapangan kerja baru belum optimal;

d. Perbaikan perekonomian daerah untuk mendorong perluasan

lapangan kerja dan penyerapn tenaga kerja masih rendah;

e. Pemetaan potensi lokal untuk pemberdayaan tenaga kerja

belum tergarap secara optimal.

2.3.3. Kependudukan dan Keluarga Berencana

1. Meningkatnya Usia Harapan Hidup mengakibatkan

bertambahnya penduduk usia lanjut yang perlu mendapatkan

layanan.

2. Penduduk usia produktif dan terdidik cenderung memilih

meninggalkan daerah untuk mencari kerja ke kota.

3. Kualitas keluarga sebagai dasar untuk mewujudkan

ketahanan keluarga belum mendapatkan perhatian yang

memadahi.

4. Meningkatnya angka pertumbuhan penduduk (total fertility

rate).

2.3.4. Ekonomi, Pariwisata, dan Sumber daya Alam

1. Investasi

a. Insentif dan kemudahan investasi untuk menarik investasi

belum berjalan optimal;

b. Kualitas dan kapasitas kelembagaan pelayanan investasi

belum optimal;

c. Daya dukung terhadap peluang investasi unggulan belum

siap;

d. Inovasi dan upaya promosi belum optimal;

e. Dukungan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing

investasi masih kurang;


f. Realisasi investasi masih rendah.

2. Industri

a. Daya saing produk UMKM belum kuat;

b. Penggunaan bahan baku lokal belum optimal dan tergantung

bahan baku/penolong impor;

c. Sistem pengembangan industri/usaha mikro, kecil dan

menengah belum komprehensif dan berkelanjutan;

d. Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui

standarisasi dan sertifikasi produk serta perlindungan hak

atas Kekayaan Intelektual (HAKI);

e. Kemampuan teknologi industri kecil menengah(IKM) masih

kurang.

3. Perdagangan

a. Akses pasar yang masih rendah;

b. Inovasi dan jaringan pemasaran serta pemberian fasilitas

masih kurang mendukung;

c. Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan

perlindungan konsumen masih kurang;

d. Terbatasnya pelaku usaha UMKM yang berorientasi ekspor;

e. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan

produk dalam negeri;

f. Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar

lokal/domestik.

4. Pariwisata

a. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih terbatas;

b. Lama tinggal wisatawan masih rendah;

c. Pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya belum

optimal;

d. Daya saing kelembagaan usaha pariwisata belum kuat dan

memadai;

e. Kualitas pelayanan bagi wisatawan belum semuanya

memenuhi standar;

f. Upaya dan inovasi dalam pemasaran, promosi, dan event

pariwisata masih kurang;

g. Sistem manajemen pariwisata baik pemerintah, masyarakat

dan pelaku usaha di bidang pariwisata masih lemah;

h. Pengembangan produk pariwisata belum optimal karena

masih terbatasnya investasi di bidang pariwisata;

i. Ketergantungan pada destinasi daerah lain masih cukup

tinggi.

5. Ketahanan Pangan

a. Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan

ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih

kurang;


b. Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga dan akses

pangan masyarakat;

c. Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui

pengembangan pangan lokal masih kurang;

d. Masih adanya desa rawan pangan;

e. Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan

dan kehutanan masih rendah

6. Pertanian

a. Belum terwujudnya penyaluran dan pemenuhan kebutuhan

pupuk bagi petani secara optimal;

b. Belum efektifnya kebijakan pengendalian alih fungsi lahan

pertanian;

c. Agribisnis pertanian yang didukung pemanfaatan teknologi

untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk

pertanian melalui pola pertanian berkelanjutan dan ramah

lingkungan masih kurang optimal;

d. Kualitas SDM dan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan

kesejahteraan petani masih kurang;

e. Produksi, produktifitas dan mutu tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan dan peternakna dalam rangka berkontribusi pada

pencapaian swasembada pangan nasional belum mengalami

peningkatan yang signifikan.

7. Perikanan dan Kelautan

a. Profesi nelayan sebagai mata pencaharian masyarakat belum

banyak diminati;

b. Produksi perikanan melalui optimalisasi perikanan budidaya

dan peningkatan pengembangan perikanan tangkap belum

optimal;

c. SDM dan kelembagaan usaha perikanan kurang memadai;

d. Sarana dan prasarana perikanan masih kurang memadai;

e. Pemanfaatan teknologi untuk peningkatan daya saing serta

penguatan pemasaran belum optimal;

8. Koperasi dan UMKM

a. Jumlah koperasi aktif masih sedikit;

b. Manajemen usaha koperasi dan UMKM belum optimal;

c. Kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM masih kurang;

d. Kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM masih rendah;

e. Akses pemodalan bagi koperasi dan UMKM masih rendah.

f. Produk UMKM belum mampu bersaing di pasar global.

2.3.5. Prasarana Wilayah

1. Sumber daya air


a. Potensi sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan air

minum belum dimanfaatkan secara optimal;

b. Penurunan debit air sungai bawah tanah sebagai akibat

berkurangnya daerah tangkapan air hujan dan kerusakan

bentang alam kars;

c. Pemanfaatan sungai bawah tanah dengan teknologi mikrohidro

dalam operasional dan perawatan belum berjalan optimal.

d. Kelembagaan pengelolaan irigasi dan pengairan masih lemah;

e. Infrastruktur irigasi banyak yang telah mengalami kerusakan;

f. Banyak telaga dan sumber air kering akibat kerusakan

lingkungan;

2. Kebinamargaan

a. Kondisi jalan kabupaten kondisi baik berkurang akibat adanya

penambahan ruas-ruas baru;

b. Belum optimalnya peran pemerintah dalam pengujian dan

laboratorium kebinamargaan;

c. Belum optimalnya peralatan berat yang dimiliki pemerintah

dalam mendukung terselenggaranya pembangunan, peningkatan

dan pemeliharaan jalan yang hingga saat ini peralatan dengan

kondisi baik masih 66,67%;

3. Keciptakaryaan

a. Bertambahnya perumahan dan permukiman memerlukan

pengembangan prasarana dan sarana dasar yang terpadu;

b. Layanan perpipaan air minum belum optimal dengan cakupan

layanan baru mencapai 68%;

c. Penanganan kawasan kumuh belum tuntas dan masih terdapat

13 kawasan kumuh kategori sedang dan ringan dengan luas

146,50 ha yang harus ditangani;

d. Cakupan akses sanitasi masih rendah dengan cakupan sebesar

40%;

e. Masih terdapat 10 titik genangan akibat belum optimalnya

sistem drainase perkotaan;

f. Belum optimalnya penanganan persampahan serta masih

terdapat 7 IKK belum terlayani sistem persampahan.

g. Belum optimalnya layanan jasa konstruksi;

h. Masih banyak gedung pemerintah yang kurang memadai;

i. Infrastruktur publik bagi penyandang disabilitas pada kawasan

pusat pertumbuhan dan kawasan strategis masih minim.

4. Transportasi

a. Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan

dan keterpaduan moda dan antar wilayah belum tertata dengan

baik;

b. Terjadi kepadatan dan kemacetan pada ruas-ruas jalan utama

menuju obyek wisata;


c. Berkurangnya jumlah armada angkutan umum akibat load factor

yang rendah;

d. Pelayanan infrastruktur penghubung antar obyek wisata belum

ada;

e. Pelayanan transportasi yang aman, nyaman, efisien dan terpadu

yang mendukung mobilitas penduduk dan barang antara pusat

kota dengan kawasan perdesaan dan perbaatasan belum optimal.

5. Tata Ruang

a. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata ruang

sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan;

b. Pengembangan wilayah yang belum merata ditunjukkan masih

terdapatnya disparitas antar wilayah, yang membutuhkan

percepatan pembangunan melalui pembangunan perdesaan,

pengembangan Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) dan Pusat

Pelayanan Lokal (PKL);

c. Kurangnya percepatan pengembangan kawasan strategis guna

mendorong perkembangan kawasan potensial;

d. Munculnya konversi lahan akibat tekanan untuk kebutuhan

pembangunan;

e. Belum optimalnya pemanfaatan ruang yang diatur dalam

rencana umum akibat belum adanya rencana rinci tata ruang;

f. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang akibat

belum optimalnya pelaksanaan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan);

g. Munculnya konflik pemanfaatan ruang akibat belum optimalnya

pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta

pengendalian pemanfaatan ruang dengan pelaksanaan

penegakan yustisi.

6. Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Adanya perubahan kewenangan daerah seiring berlakunya

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan

daerah;

b. Masih terdapat dusun yang belum terlayani jaringan listrik;

c. Upaya pemenuhan kebutuhan energy di Kabupaten Gunungkidul

melalui penyediaan energi baru terbarukan masih belum optimal;

d. Pemanfaatan sumberdaya mineral dan pengelolaan

pertambangan yang ramah lingkungan belum dilaksanakan

secara baik;

e. Pemanfaatan sumberdaya mineral terutama pertambangan batu

gamping akan berdampak pada kelestarian ekosistem kars jika

tidak dibatasi dan dikendalikan secara ketat.


7. Komunikasi dan Informatika

a. Minimnya infrastruktur dan sumberdaya di bidang teknologi

informasi dan komputer (TIK) dalam rangka implementasi sistem

pelayanan pemerintahan berbasis digital (digital government

services/DGS);

b. Belum adanya sistem tunggal layanan DGS yang unggul dan

terintegrasi;

c. Belum optimalnya pemberitaan pembangunan yang

dilaksanakan oleh pemerintah pada mass media dan media

online;

d. Masih terdapatnya wilayah blank spot yang belum terlayani

akses informasi.

2.3.6. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

a. Sebagian besar kawasan karst merupakan kawasan lindung

geologi, sehingga kegiatan pertambangan yang tidak

dikendalikan akan merusak ekosistem;

b. Terjadi kerawanan bencana tanah longsor, angin ribut, banjir,

dan kekeringan;

c. Penurunan kualitas sumber daya hutan dan lahan, serta sumber

daya air;

d. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pengelolaan

sampah secara mandiri masih kurang;

e. Masih rendahnya tingkat keteduhan di Perkotaan Wonosari yang

ditunjukkan luasan RTH publik perkotaan baru mencapai

sebesar 1,67%.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Girisubo

antara lain :

Tabel III.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas

dan Sasaran Pembangunan Daerah

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1. Ekonomi dan

Pembangunan

Rendahnya pendapatan dan daya beli

Daya beli masyarakat rendah.

Kedepan diproyeksikan pendapatan dan daya beli masyarakat dapat lebih ditingkatkan seiring dengan mulai terpenuhinya beberapa kebutuhan vital mulai dari air bersih, pendidikan dan kesehatan, disamping itu juga didukung dengan perbaikan kondisi ekonomi, lapangan kerja yang lebih terbuka, semangat kewirausahaan yang mulai tumbuh dan berkembang. Sektor


Pertanian pada umumnya juga akan menjadi perhatian utama untuk ditangani karena merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk di wilayah Girisubo sehingga nantinya dapat meningkatkan hasil pertanian untuk mendorong taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik.

2 Air Bersih Kekeringan Kekurangan Air bersih

Dalam hal penanganan penyediaan air bersih pemerintah Kecamatan Girisubo mengharapkan dapat segera diselesaikan permasalahannya, karena dari 82 pedukuhan untuk 8 desa sebagian besar masih kesulitan air bersih. Sehingga setiap tahun pada musim kemarau selalu diadakan droping air bersih lewat kendaraan tangki air.

3 Pendidikan

dan Kesehatan

Angka melek huruf rendah dan kesadaran akan kesehatan

Masih adanya warga yang buta huruf dan belum adanya jaminan kesehatan. Akses masyarakat terhadap

bidang ini harus lebih terbuka

lagi karena kedua bidang yakni

kesehatan dan pendidikan

merupakan kebutuhan dasar,

yang tetap diperlukan dalam

memperbaiki angka indeks

pembangunan manusia. Lebih-

lebih bagi masyarakat miskin

yang merupakan. bagian

terbesar dari komposisi

penduduk wilayah Kecamatan

Girisubo. Disamping itu perlu

dibangun sistem jaminan

kesehatan yang lebih bersifat

lokal dan memadai, sehingga

dapat dipangkas prosedur

birokrasinya. Untuk bidang

pendidikan, perlu diupayakan

angka melek huruf yang dicapai

dapat lebih besar dan

kemampuan penyelesaian wajib

belajar 9 tahun harus lebih

ditingkatkan.


Sedangkan gambaran kegiatan yang dilaksanakan oleh

Kecamatan Girisubo antara laian :

1. Program kerja Seksi Pemerintahan, secara umum dapat terlaksana

sebagaimana yang diprogramkan. Untuk Pernerintahan Desa, tahun

2016 telah dilaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan

Desa. Untuk fasilitasi pengisian Perangkat Desa telah dilaksanakan

dengan berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Sebagai akibat

dari hal ini sudah tidak ada lagi jabatan lowong untuk Perangkat

Desa yang belum terisi. Sebagai langkah selanjutnya tinggal

meningkatkan kinerja dan produktivitas aparat Pemerintah Desa.

2. Materi non regular yang menjadi tanggung jawab Seksi PMD

diantaranya PNPM-MP. Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) yang

diikuti oleh delapan desa se-Kecamatan Girisubo yang kemudian

dituangkan dalam Surat Penetapan Camat Girisubo. Dalam

pelaksanaannya ada beberapa hambatan yang dialami oleh desa

yakni :

1. Kegiatan sarana/ prasarana fisik

a. Musim hujan : banyak masyarakat yang mengutamakan

kegiatan di sektor pertanian sehingga tenaga kerja agak

terhambat, juga mengenai pengesahan material.

b. Sosial Budaya : Hari Raya Lebaran banyak masyarakat yang

menggunakan sarana transportasi di lokasi sasaran PNPM-

MP sehingga TPK merencanakan pelaksanaan kegiatan

perkerasan dan cor blok jalan serta pembuatan jembatan,

buk/gorong-gorong serta talud.

2. Kegiatan Ekonomi : pengembalian relatif lancar walaupun ada

beberapa kelompok yang angsurannya kurang lancar dan sudah

ada upaya penyelesaian masalahnya.

3. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Seksi Kesejahteran

Sosial diantaranya adalah penyaluran bantuan beras, penyaluran

bantuan air bersih (yang disalurkan oleh beberapa donatur, lembaga

di luar pemerintah), penyaluran bantuan bencana alam (baik dari

pemerintah kabupaten maupun dari lembaga lain).

3.2 TELAAHAN VISI DAN MISI DAN PROGRAM KEBIJAKAN KEPALA

DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Penentuan arah pembangunan di Kabupaten Gunungkidul

didasarkan pada filosofi atau sesanti yang adiluhung dari leluhur

serta sebagai perspektif ke depan, maka penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 –

2021 dijiwai filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul yaitu:

“DHAKSINARGHA BUMIKARTA” yang memiliki cakrawala yang luas

dan mampu menjadi pedoman bagi daerah dalam menentukan visi,


misi, dan arah pembangunan. Filosofi pembangunan Kabupaten

Gunungkidul tersebut sesuai dengan Filosofi Daerah Istimewa

Yogyakarta yaitu: “HAMEMAYU HAYUNING BAWANA”.

Filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul

DHAKSINARGHA BUMIKARTA merupakan tekad masyarakat

Gunungkidul untuk senantiasa ingin mewujudkan semboyan yang

mengandung harapan agar Gunungkidul menjadi Daerah yang

subur dan makmur, dalam rangka mencapai Hamemayu Hayuning

Bawana, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai

kehidupan masyarakat yang berkelanjutan berdasarkan nilai

budaya.

Konsep pembangunan Kabupaten Gunungkidul juga dilandasi

filosofi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Perda DIY Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta adalah Hamemayu Hayuning Bawana, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat

Yogyakarta berdasarkan nilai budaya. Hakekat budaya adalah hasil cipta, karsa dan rasa, yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan bermanfaat.Demikian pula budaya Jawa, yang

diyakini oleh masyarakat DIY sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat, baik ke dalam maupun ke luar.Ini berarti bahwa

budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, titi, tentrem, kerta raharja.

Dengan perkataan lain, budaya tersebut akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, baik ke dalam maupun ke luar.

Enam nilai dasar budaya (Hamemayu Hayuning Bawana,

Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti, Tahta

Untuk Rakyat, Golong-Gilig Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh,

Catur Gatra Tunggal dengan Sumbu Tugu-Krapyak, dan Pathok

Negara) dalam konteks keistimewaan Yogyakarta perlu didudukkan

sebagai nilai rujukan deskriptif dan preskriptif, serta perlu

dijabarkan sebagai pemandu gerak nyata kehidupan di Yogyakarta.

Demikian juga halnya dengan konsep Tahta Untuk Rakyat

dan Manunggaling Kawulo Gusti sangat dekat dan mirip dengan

konsep-konsep demokrasi dan partisipatori. Konsep Pathok Nagara

memiliki pesan yang mirip dengan konsep green belt dalam

pembangunan kota moderen. Konsep Catur Gatra Tunggal dan

Sumbu Kraton-Tugu mirip dengan kota-kota Teokrasi di Eropa yang

dibangun pada abad pertengahan yang menyimbolkan centrum dan

identitas dan sampai saat ini masih dirawat dengan sangat baik

sehingga menjadi bagian penting bagi kegiatan pariwisata. Konsep

Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh, mirip dengan spirit atau

semangat Bushido yang telah menjadi acuan mental manusia

Jepang moderen dalam membangun negara dan bangsanya.

Filosofi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul yang

juga dilandasi filosofi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta


selanjutnya menjadi ruh atau jiwa dalam Visi pembangunan daerah

sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau

artikulasi dari citra, nilai arah, dan tujuan organisasi yang realistis,

memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen serta memiliki

daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam

pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi

Berlandaskan filosofi Kabupaten Gunungkidul, maka Visi

sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau

artikulasi dari citra, nilai arah, dan tujuan organisasi yang realistis,

memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen serta memiliki

daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam

pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Penyusunan visi mempedomani Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-

2025.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Tahapan Lima Tahunan Kedua Tahun 2010-2015, pembangunan

daerah dititikberatkan pada bidang industri kecil dan menengah

berbasis pertanian serta pariwisata yang unggul dan mampu

menjadi basis aktivitas ekonomi dan menghasilkan produk yang

berkualitas dan berdaya saing menjadi penggerak perekonomian

daerah yang didukung oleh masyarakat yang maju. Pada lima tahun

kedua, masyarakat yang diwujudkan adalah masyarakat yang maju.

Sedangkan prioritas pembangunan diarahkan pada :

1. Revitalisasi pertanian terus dilakukan dalam rangka

peningkatan ketahanan pangan dan penyediaan bahan baku

industri yang didukung dengan penyediaan prasarana dan

sarana produksi dan pengolahan hasil dan pemasaran.

2. Inovasi pengembangan obyek wisata yang meliputi wisata alam,

wisata berbasis keindahan alam dan lingkungan (ecotourism)

dengan tetap memperhatikan unsur kelestarian lingkungan dan

memperhatikan tata ruang wilayah serta pencegahan

pemanasan global (global warming).

3. Pengembangan perekonomian daerah yang bertumpu pada

pengembangan tidak hanya pariwisata (tourism), tetapi juga

perdagangan (trade) dan investasi (investment) sebagaimana

kecenderungan perekonomian dunia sekarang.

Adapun rumusan Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 -

2021 adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang

terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya

saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021.”

Penjelasan visi sebagai berikut:


Daerah tujuan wisata yang terkemuka dimaknai sebagai

sebuah kondisi kabupaten Gunungkidul mampu menjadi salah satu

tujuan wisata utama menjadi salah satu tujuan wisata utama dalam

skala regional dan nasional. Daerah tujuan wisata yang berbudaya

dimaknai bahwa dalam pengembangan pariwisata yang juga

mengoptimalkan potensi dan kekayaan budaya lokal dengan konsep

mengembangkan dan mempertahankan budaya, adat istiadat, serta

nilai-nilai luhur budaya (keistimewaan).Berbudaya juga dimaknai

sebagai kondisi dimana budaya lokal juga mampu menyerap dan

menyaring budaya asing namun tetap mempertahankan identitas

budaya lokal.

Masyarakat yang berdaya saing adalah kondisi masyarakat

Gunungkidul dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik,

mempunyai kemampuan dan keterampilan memadai untuk bersaing

dalam berbagai bidang.

Masyarakat yang maju adalah kondisi masyarakat

Gunungkidul yang tumbuh dan berkembang secara ekonomi dan

dan politik.Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat yang maju

diukur dari tingkat pendapatan yang lebih baik dan distribusi yang

lebih merata. Proses produksi telah berkembang dengan

keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor

pertanian, dan sektor jasa-jasa terutama pariwisata, didukung

pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien, dan

berwawasan lingkungan. Dalam aspek politik, masyarakat yang

maju adalah masyarakat yang mampu mengembangkan sistem dan

kelembagaan politik yang demokratis, hak-hak politik masyarakat

terjamin, dan peran serta masyarakat dalam berbagai bidang tinggi.

Masyarakat yang mandiri adalah kondisi masyarakat

Gunungkidul yang memiliki jiwa wirausaha dan kemampuan untuk

mengelola dan memanfatkan potensi yang dimiliki dengan baik,

efektif, dan efisien untuk memenuhi kebutuhan.

Masyarakat yang sejahtera adalah kondisi masyarakat

Gunungkidul yang telah terpenuhi kebutuhan dasar hidup lahir dan

batin, yang ditandai oleh kecukupan pangan, sandang, papan,

kesehatan, pendidikan, situasi keamanan yang kondusif, suasana

kehidupan yang religius, rukun, saling menghormati dan

menghargai, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan

keadilan. Pernyataan visi di atas dilandasi filosofi gotong royong

yang akan dijabarkan berikut ini untuk membangun kesamaan

persepsi, sikap, komitmen, perilaku, etos kerja, dan partisipasi

segenap pemangku kepentingan (stakeholders) dalam setiap tahapan

proses pembangunan selama 5 (lima tahun) ke depan. Gunungkidul

lebih maju, lebih makmur, dan lebih sejahtera merupakan keadaan

masyarakat Gunungkidul yang lebih kreatif, inovatif, dinamis,

professional, selalu bergerak ke depan untuk mencapai nilai-nilai

yang lebih berkualitas, unggul, dan handal dalam meningkatkan


standar kehidupan, baik dalam peningkatan pendapatan,

penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan,

penghormatan atas nilai-nilai budaya, kemanusiaan, kesetaraan

“gender”, menumbuhkan jati diri baik pribadi maupun masyarakat,

dan perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi

kebutuhan dasarnya serta meningkat taraf hidup dan kualitas

hidupnya dari waktu ke waktu.

Pengertian maju adalah perwujudan kondisi masyarakat yang

tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial,

kependudukan, dan politik. Ditinjau dari aspek ekonomi

masyarakat yang maju diukur dari tingkat kemakmurannya yang

tercermin pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari

pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata. Proses

produksi telah berkembang dengan keterpaduan antar sektor,

terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor-sektor jasa,

serta didukung suatu pemanfaatan sumber daya alam secara

rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Lembaga dan pranata

ekonomi telah tertata dan berjalan serta berfungsi dengan baik,

sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan

produktivitas tinggi. Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang

maju berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya, yang

dicerminkan semakin tinggi tingkat pendidikan penduduknya.

Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju

adalah masyarakat yang sehat, usia harapan hidup yang tinggi,

kualitas pelayanan sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan

penduduk yang lebih kecil. Ditinjau dari aspek politik, masyarakat

yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan

sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap,

warganya terjamin hak-haknya, dan adanya peran serta

masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan

Sementara itu, kondisi masyarakat yang lebih makmur dan

sejahtera adalah tercukupinya kebutuhan dasar hidup masyarakat

baik lahir maupun batin, yang ditandai oleh kecukupan pangan,

sandang, papan, kesehatan, pendidikan, disamping situasi

keamanan yang kondusif, suasana kehidupan yang rukun, saling

menghormati dan menghargai dilandasi oleh sikap religius, serta

menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Adapun motto

yang pembangunan Tahun 2010-2015 adalah: “Deso Makmur

Gunungkidul Makmur”.

Sebagai bagian dari penggunaan pendekatan politik dalam

perencanaan pembangunan daerah, maka rumusan Visi Misi

disesuaikan Visi Misi Kepala Daerah dengan mengacu pada

substansi Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Lima Tahun

Kedua sebagaimana dimuat dalam RPJP Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2005-2025.


Visi tersebut diarahkan untuk menciptakan kondisi yang lebih

baik dengan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja

di tingkat lokal. Pengembangan ekonomi lokal merupakan usaha

mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah,

dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani

untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah.

Pengembangan ekonomi lokal tersebut memfokuskan kepada:

1) Pemanfaatan potensi lokal;

2) Pelibatan semua pemangku kepentingan (stakeholders) secara

substansial dalam suatu kemitraan strategis;

3) Peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi;

4) Pembangunan yang berkelanjutan;

5) Pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar

masyarakat lokal;

6) Pengembangan usaha kecil dan menengah;

7) Pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara inklusif;

8) Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas sumber daya

manusia;

9) Pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat, antar

sektor, dan antar daerah;

10) Pengurangan dampak negatif dari kegiatan ekonomi terhadap

lingkungan.

Secara umum Kabupaten Gunungkidul mempunyai potensi

ekonomi yang dapat dikembangkan sehingga dapat dijadikan

sebagai salah satu faktor utama dalam pembangunan. Potensi

ekonomi tersebut terutama terdapat pada sektor-sektor: (1)

pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan/kelautan; (2)

pertambangan; dan (3) Pariwisata. Sektor-sektor tersebut memiliki

keunggulan nilai kontribusi dalam perbandingan antar wilayah

sehingga layak untuk terus dikembangkan dalam meningkatkan

perekonomian lokal wilayah pembangunan di Kabupaten

Gunungkidul.

Upaya yang harus dilakukan yaitu: (1) pengembangan industri

yang menunjang aspek pertanian sebagai upaya mengoptimalkan

pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara

berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki

Kabupaten Gunungkidul serta upaya kerjasama yang saling

menguntungkan dengan pihak swasta/lainnya; (2) menemukan dan

mempromosikan citra komoditi dan produk unggulan daerah

sehingga memberikan nilai tambah berupa peningkatan PDRB dan

PAD yang bermanfaat bagi masyarakat; (3) menciptakan iklim usaha

yang kondusif untuk mendukung daerah membangun dengan

memperluas kapasitas fiskal daerah dan memperluas basis

produktif sektor ekonomi rakyat; dan (4) meningkatkan pengelolaan

potensi dan pengembangan daya dukung pariwisata.


Adapun rumusan Misi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 -

2021 adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance).

2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya

saing.

3) Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.

4) Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk

menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi

daerah.

5) Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim

investasi yang kondusif.

6) Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya

alam secara berkelanjutan

Misi pembangunan daerah adalah sesuatu yang diemban atau

dilaksanakan oleh pemerintah daerah, untuk mencapai visi

pembangunan daerah yang telah ditetapkan, agar tujuan

pembangunan daerah dapat terlaksana dan berhasil dengan baik

sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan visi misi pembangunan, rumusan tujuan dan

sasaran pembangunan berdasarkan misi pembangunan daerah lima

tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut :

1. Misi 1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance)

Tujuan : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang

baik untuk meningkatkan pelayanan publik

Sasaran : 1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah meningkat

2. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

meningkat

3. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum

2. Misi 2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang

berdaya saing

Tujuan : Mewujudkan Peningkatan karakter dan mental

sumber daya manusia yang berkualitas

Sasaran : 1. Kapasitas Sumber Daya Manusia

meningkat

2. Jumlah Penduduk Miskin Turun

3. Misi 3 Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional

Tujuan : 1. Mewujudkan peningkatan daya saing

pariwisata


2. Mewujudkan perlindungan, pemeliharaan,

pengembangan, dan pemanfaatan

kebudayaan

Sasaran : 1. Daya saing pariwisata Meningkat

2. Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan

meningkat

4. Misi 4 Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk

menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis

potensi daerah

Tujuan : Mewujudkan pemerataan pembangunan,

percepatan, dan pertumbuhan ekonomi daerah

Sasaran : Infrastruktur publik wilayah meningkat

5. Misi 5 Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan

iklim investasi yang kondusif

Tujuan : Memperkuat perekonomian daerah berbasis

potensi sektor unggulan daerah menuju

keunggulan kompetitif daerah untuk

membangun struktur perekonomian daerah

yang tangguh

Sasaran : 1. Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat

2. Pendapatan Masyarakat meningkat

6. Misi 6 Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber

daya alam secara berkelanjutan.

Tujuan : Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam

sesuai daya dukung dan daya tampungnya

Sasaran : 1. Ketahanan Pangan Meningkat

2. Kualitas sumber daya alam dan

lingkungan hidup meningkat

3. Kesiapsiagaan dalam menghadapi

bencana meningkat

Berdasarkan misi yang ada di dalam RPJMD maka

Kecamatan Girisubo akan menunjang pencapaian misi yaitu :

a. Misi 1, yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

(Good Governance),

b. Misi 2, yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang

berdaya saing,

c. Misi 3, yaitu Memantapkan pengelolaan pariwisata yang

professional,

d. Misi 4, Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk

menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi

daerah dan


e. Misi 5, yaitu Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah

dan iklim investasi yang kondusif.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PD

Dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka

Pendek Daerah (RPJP-D) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kecamatan Girisubo dalam menyusun RENSTRA Kecamatan

Girisubo Tahun 2016-2021, memasukkan sasaran Perangkat Daerah

dengan jelas dan terukur sebagai penjabaran Sasaran daerah.

Renstra Kecamatan Girisubo tahun 2016-2021 telah disusun dengan

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 tentang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, Sedangkan

dalam penyusunan Perubahan Renstra tahun 2016-20121 untuk

sasaran Perangkat Daerah didasarkan pada rumusan yang telah

disusun berdasarkan sasaran daerah dalam RKPD , yaitu :

1. Sasaran Utama Kecamatan Girisubo

1. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat

2. Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi Kecamatan Girisubo

1. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan

publik meningkat.

2. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan

pembangunan daerah

3. Akuntabilitas pengelolaan Keuangan meningkat

Sedangkan prioritas dan sasaran Perangkat Daerah Kecamatan

Girisubo, adalah :

Tabel 3.2

Prioritas dan Sasaran Utama PD

No Prioritas Sasaran Daerah

Indikator Sasaran Daerah

(outcome)

Sasaran Perangkat

Daerah

Indikator Sasaran

Perangkat Daerah

(outcome)

1 Reformasi birokrasi dan Pelayanan publik

Akuntabi litas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat

Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan meningkat

Persentase Desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu

Sedangkan Pendukung Tugas dan Fungsi PD, sebagai berikut :

Tabel 3.3 Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi PD


No Sasaran PD Indikator Sasaran PD

(outcome) Program

1 Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat

Nilai IKM PD 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

3. Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2 Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen perencanaan

pembangunan daerah

Persentase Kesesuaian program 1.Renja PD terhadap

RKPD 2.Renstra PD

terhadap PD

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan

3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan meningkat

Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu (Bulanan,semesteran, Tahunan)

1. Peningkatan Kualitas Pelaporan keuangan Perangkat Daerah

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan Perangkat Daerah dengan

sasaran Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Tujuan dan Sasaran

No Tujuan dan Sasaran Perangkat

Daerah Indikator Kinerja Tujuan Target

Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas

Indeks Kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintah kecamatan

95,80

Sasaran :

1 Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan meningkat

Persentase Desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu

100 %

2 Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD

meningkat

Nilai IKM PD 79

3 Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen perencanaan PD

Persentase Kesesuaian program 1. Renja PD terhadap RKPD 2. Renstra PD terhadap PD

100% 100%

4 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan PD meningkat

Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)

100%


Sedangkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Girisubo dapat dilihat pada

tabel , sebagai berikut :

Tabel 3.5

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No IKU Indikator Kinerja IKU Target Kinerja

Penanggung jawab/Sumber

data

1 Kualitas penyelenggaraan pemerintahan

Kecamatan meningkat

Persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat

waktu

100 %

Kasi Tapem, Kasi PMD

Aspek pelayanan pada masyarakat selalu menjadi titik tekan

tersendiri bagi Pemerintah Kecamatan, paradigma bahwa sebagai pelayan

masyarakat diejawantahkan dalam memberikan pelayanan yang terbaik

bagi masyarakat berupa peningkatan ruang pelayanan umum menjadi

lebih representatif, disertai kualitas pelayanan dengan mengedepankan

aspek pemberdayaan seluruh karyawan untuk dilibatkan langsung dalam

pola pelayanan satu pintu. Hasil pemantauan dari Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul mengenai IKM (Indeks

Kepuasan Masyarakat) menyatakan bahwa hasil yang dicapai oleh

pelayanan umum di Kecamatan Girisubo masuk kategori baik. Sesuai

dengan kaidah standar pelayanan minimum, berikut faktor-faktor

pendukung pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan Girisubo :

a. Kesiapan Fisik

1. Penyiapan ruang khusus

2. Meja khusus pelayanan dan rak / file cabinet

3. Kotak saran

4. Ketentuan jam / waktu pelayanan

5. Daftar jenis pelayanan

6. Bagan mekanisme pelayanan

7. Papan pengumuman

8. Kursi tunggu

9. Televisi

10. Pot bunga

b. Kesiapan Non Fisik

1. Jadwal petugas pelayanan

2. Jadwal penanggung jawab harian pelayanan

3. Pembekalan SDM untuk dapat bersikap, berperilaku dan

bertanggung jawab sebagai seorang pelayan : simpatik, ramah,

sopan, menguasai tugas dan aturan, cekatan, cepat tanggap serta

jujur .

4. Keterbukaan pengelolaan keuangan

5. Evaluasi dan pengendalian


- KONDISI UMUM DAERAH MASA KINI

a. Potensi Wilayah

1. Luas Wilayah : 9.654,90 Ha

2. Jumlah Penduduk : 22.121 jiwa

a. Laki-laki : 10.631 jiwa

b. Perempuan : 11.490 jiwa

3. Jumlah Kepala Keluarga : 6.324. KK

4. Jumlah Desa : 8 desa ( 82 padukuhan )

a. Desa Balong : 9 padukuhan

b. Desa Jepitu : 10 padukuhan

c. Desa Karangawen : 8 padukuhan

d. Desa Tileng : 16 padukuhan

e. Desa Nglindur : 8 padukuhan

f. Desa Jerukwudel : 8 padukuhan

g. Desa Pucung : 10 padukuhan

h. Desa Songbanyu : 13 padukuhan

5. Lembaga Perangkat Daerah :

a. Kecamatan

b. UPT TK/SD

c. UPT Puskesmas

d. BPP

6. Instansi Vertikal

a. POLSEK

b. KORAMIL

c. KUA

7. Aparat Dinas / Badan / Kantor

a. Mantri Pajak

b. Petugas PLKB

c. Mantri Ternak

d. Mantri Tani

8. Lembaga - lembaga lain :

a. BRI

b. BPD

c. UPK/PNPM-MP

b. Potensi Pertanian

1. Komoditas Pertanian

NO DESA PADI

GOGO JAGUNG KEDELAI

KACANG

TANAH

UBI

KAYU

SORG

UM

UBI

JALAR

1 Balong 280 670 4 652 389 2 -

2. Jepitu 486 506 4 858 453 - 2

3 Karangawen 191 581 - 631 229 - 1

4 Tileng 487 417 - 552 463 - -

5 Nglindur 286 464 - 553 362 - -

6 Jerukwudel 198 378 - 450 296 - -

7 Pucung 371 571 - 565 368 - -

8 Songbanyu 411 611 - 864 389 - 3

Jumlah : 2330 26238 8 3174 2846 2 3


2. Kelembagaan Sektor Pertanian

NO URAIAN JUMLAH

1 Jumlah Kelompok Tani 76 Klp

2 Jumlah anggota kelompok 1.640 orang

3 Jumlah semua petani 7.155 orang

4 Mantri Tani 1 orang

5 Mantri Kehutanan 1 orang

6 Mantri Ternak 1 orang

7 PPL Pangan 3 orang

8 Petugas Pengamat Hama 1 orang

9 PPL Perikanan 1 orang

10 PPL Kehutanan dan Perkebunan 1 orang

11 Koordinator Penyuluh Perkebunan 1 orang

c. Potensi Peternakan

1. Jumlah ternak menurut jenis

NO DESA SAPI KAMBING

AYAM JANTAN BETINA JANTAN BETINA

1 Balong 661 424 920 550 1425

2 Jepitu 710 374 590 570 1537

3 Karangawen 461 326 412 390 1975

4 Nglindur 473 486 518 489 1657

5 Jerukwudel 641 546 521 589 1928

6 Tileng 786 654 599 499 1579

7 Pucung 680 381 476 591 1894

8 Songbanyu 665 358 523 580 1907

2. Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak

NO JENIS HPT ADA/TIDAK CUKUP/TIDAK

1 Jerami Ada Tidak cukup

2 Tebon Ada Kurang

3 Rumput gajah Ada Kurang

4 Lainnya Ada Kurang

3. Teknologi Peternakan

NO JENIS TEKNOLOGI ADA/TIDAK CUKUP/TIDAK

1 Kawin suntik Ada

2 Kastrasi - -

3 Pembuatan silase

(rumput pakan

ternak yang

dikeringkan)

Tidak ada -


d. Potensi Perikanan

1. Potensi Tempat Perikanan

NO POTENSI JUMLAH

1 Telaga 12 buah

2 Kolam Ikan 87 buah

3 Pelabuhan Pantai 1 buah

2. Hasil / Panen Perikanan

NO JENIS IKAN JUMLAH (KG)

1 Tuna 115.000

2 Tongkol 3.200

3 Kakap Merah 12.400

4 Lele 1.500

e. Potensi Kehutanan dan pekebunan

1. Luas lahan tanamaan buah-buahan

NO JENIS TANAMAN JUMLAH BATANG

1 Pisang 38.800

2 Mangga 3.110

3 Jeruk 315

4 Pepaya 22.365

5 Sirsak 11.610

2. Jumlah Telaga

No LOKASI TELAGA JUMLAH DAYA TAMPUNG

1 Balong 1 2 ha

2 Jepitu 1 2 ha

3 Karangawen 1 2 ha

4 Tileng 2 4 ha

5 Nglindur 2 4 ha

6 Jerukwudel 1 2 ha

7 Pucung 2 4 ha

8 Songbanyu 2 4 ha

F. Potensi Pendidikan

NO NAMA SEKOLAH JUMLAH KET

1. SMK 2 UNIT

2. SMP 5 UNIT

3. SD/MI 20 UNIT

G. Profil bidang Kesehatan

1. Lembaga / Pokmas / Sarana Kesehatan Masyarakat


1 Balai Pengobatan BP 1 Buah

2 Dokter Praktek Swasta 1 Orang

3 Bidan Praktek Swasta 4 Orang

4 Posyandu 82 Unit

5 Pustu 5 Unit

2. Sumber Daya Manusia (SDM) Puskesmas

NO URAIAN JUMLAH KETERANGAN

1. Dokter Spesialis -

2. Dokter Umum 3

3. Dokter Gigi 1

4 Bidan 8

5 Perawat 8

6 Perawat Gigi 1

7 Tenaga Analisis Farmasi 1

8 Tenaga Fungsional Kesehatan

Lingkungan

1

9 Tenaga Fungsional Gizi 1

10 Tenaga Farmasi 1

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis pada RPJMD

Berkaitan dengan faktor-faktor pendorong dan penghambat

pelayanan Kecamatan Girisubo yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan kecamatan ditinjau dari KHLS pada RPJMD dapat

diuraikan sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang

transparan, akuntabel, dan partisipatif;

2. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum

merata;

3. Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS sehingga

kinerja PNS belum maksimal;

4. Masih adanya kekurang sesuaian jabatan dengan kompetensi

pegawai;

5. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat;

6. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang terampil; dan

7. Ketidakseimbangan prosentase jalan yang layak

(beraspal/cor-block) dengan peningkatan jumlah alat

transportasi.

Faktor Pendorong :

1. Tersedianya tenaga terampil di bidang pendidikan, kesehatan.


2. Semakin meningkatnya kualitas aparat pemerintah

kecamatan dan desa;

3. Telah adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM);

4. Meningkatnya prosentase jalan yang diperkeras/diaspal; dan

5. Semakin meningkatnya dana-dana yang masuk ke desa-desa

( ADD, Dana Desa, Bantuan Hibah, dll)

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

3.5.1 Isu Strategis

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik

guna peningkatan kualitas pelayanan publik.

Reformasi birokrasi di Kabupaten Gunungkidul masih

belum dapat dilaksanakan secara optimal dan terus

ditingkatkan. Beberapa hal yang menjadi penyebab adalah

keterbatasan jumlah sumberdaya aparatur di lingkungan

Pemerintah Daerah, yaitu jumlahnya yang berkurang

karena usia pensiun yang tidak diimbangi pengadaan

karena adanya kebijakan moratorium PNS dari Pemerintah

Pusat, dan belum optimalnya pelaksanaan Standar

Operasional Prosedur (SOP), belum optimalnya

pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

(SPIP) daerah serta belum semua Perangkat Daerah

mempunyai Standar Pelayanan. Di sisi lain pelayanan

masyarakat terus dituntut untuk semakin cepat,

transparan dan efisien.

Reformasi birokrasi harus terus ditingkatkan dengan cara

meningkatkan kinerja di bidang penyelenggaraan

pemerintahan secara umum, baik pengelolaan sumber

daya manusia, manajemen keuangan daerah, maupun

pelayanan publik. Selain itu penggunaan teknologi

informasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan

dan pelayanan publik menjadi alternatif dalam mengatasi

permasalahan keterbatasan sumberdaya aparatur dan

tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan

yang cepat, akurat dan efisien.

2. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan

kesejahteraan masyarakat.

Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia antara

lain dapat dilihat dalam aspek pendidikan serta

kesehatan. Permasalahan di bidang pendidikan akan

diatasi dengan peningkatan kompetensi guru, peningkatan

pengeloaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai

dengan standar yang ditetapkan. Di bidang kebudayaan

akan dilakukan peningkatan fasilitasi kekayaan budaya

dan nilai tradisi dan pelestarian nilai budaya. Di bidang


kesehatan ke depan akan diatasi dengan peningkatan

cakupan pelayanan kesehatan di Puskesmas yang diiringi

dengan akreditasi Puskesmas, pendampingan Perilaku

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pengendalian penyakit

menular dan tidak menular. Dalam rangka

penanggulangan kemiskinan dan penurunan

pengangguran perlu segera disusun strategi dan rencana

aksi penanggulangan kemiskinan dan penanganan PMKS

yang lebih intensif sehingga menghasilkan upaya

penanggulangan kemiskinan dan penanganan PMKS yang

terpadu lintas bidang. Untuk menurunkan angka

pengangguran perlu diintensifkan pelatihan ketrampilan

kepada calon pekerja sesuai dengan kebutuhan lapangan

pekerjaan yang sejalan dengan peningkatan kualitas

pendidikan serta upaya penumbuhan wirausahawan baru.

3. Belum mantapnya ketahanan ekonomi, daya saing, dan

pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

Berlakunya perdagangan bebas pada wilayah ASEAN

(kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN - MEA) yang

diharapkan menumbuhkan tingkat konsumsi dan

produksi pada wilayah DIY umumnya dan Kabupaten

Gunungkidul pada khususnya yang mengedepankan

pertumbuhan wisata dan budaya serta memantapkan

perekonomian daerah melalui peningkatan daya saing,

peningkatan ketahanan ekonomi, dan mendorong

pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk

integrasi ekonomi negara-negara yang tergabung dalam

ASEAN sehingga pada prakteknya terbentuk sistem

perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. MEA ini

telah disepakati oleh negara-negara di ASEAN dan mulai

diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2015. Masyarakat

Ekonomi ASEAN (MEA) akan membentuk ASEAN sebagai

pasar dan basis produksi tunggal sehingga ASEAN akan

bersifat lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme

dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan

baru yang menerapkan inisiatif ekonomi; mempercepat

integrasi regional di sektor-sektor prioritas; memfasilitasi

pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat; dan

memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN. MEA

memberikan peluang kepada negara-negara anggota

ASEAN dalam hal meningkatkan kecepatan perpindahan

sumber daya manusia dan modal yang merupakan dua

faktor produksi yang sangat penting.

4. Belum optimalnya pengelolaan dan daya saing pariwisata.


Mempertahankan momentum pertumbuhan dan

perkembangan pariwisata Gunungkidul agar dapat

dikelola secara lebih profesional sehingga mampu bersaing

dan menjadi daerah tujuan wisata terkemuka. Kondisi ini

ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kunjungan

wisatawan dan lama tinggal wisatawan (length of stay) di

Gunungkidul. Perkembangan kunjungan wisatawan yang

meningkat 256% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

terakhir belum diikuti dengan peningkatan lama tinggal

wisawatan yang signifikan. Masih banyak obyek dan daya

tarik wisata potensial di Gunungkidul termasuk potensi

Geopark dalam satu kesatuan Gunungsewu UNESCO

Global Geopark, untuk dikembangkan menjadi destinasi

wisata unggulan. Event wisata untuk menarik wisatawan

mancanegara peril diintensifkan dan ditingkatkan dengan

prioritas pada event wisata yang mendunia dan berkelas

internasional.

5. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis daerah

untuk mewujudkan konektivitas dan akses antar wilayah

untuk mendukung pariwisata

Infrastruktur di Kabupaten Gunungkidul belum

seluruhnya dalam kondisi baik. Hal ini disebabkan oleh

beban penggunaan prasarana infrastruktur yang semakin

meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan

penggunaan sarana lalu lintas serta ketidakseimbangan

antara penyediaan prasarana sarana publik sesuai

rencana tata ruang terhadap desakan pemanfaatan ruang.

Kondisi infrastruktur ini disertai dengan belum optimalnya

layanan transportasi umum yang disebabkan minimnya

minat pengguna dan terbatasnya sarana dan prasarana.

Dalam kaitannya dengan peningkatan perekonomian

masyarakat, infrastruktur perekonomian khususnya

penunjang pariwisata juga masih perlu ditingkatkan

kualitas dan jangkauan pelayanannya. Permasalahan

infrastruktur dapat diatasi dengan meningkatkan proporsi

jalan dan jembatan dalam kondisi baik, sarana

perhubungan, ruang terbuka publik, pemenuhan sarana

prasarana dasar masyarakat dan peningkatan sarana

prasarana perekonomian untuk mengembangkan

perekonomian dan pariwisata.

6. Percepatan pembangunan kawasan pesisir pantai selatan

secara terintegrasi dengan pengembangan pariwisata dan

mewujudkan orientasi pembangunan “Among Tani Dagang

Layar”.


Mewujudkan orientasi pembangunan “Among Tani Dagang

Layar” yaitu menjadikan laut sebagai halaman muka dan

bidang pertanian sebagai tulang punggung (back bone)

pembangunan sekaligus dalam rangka mengisi

keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk

mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebagai bagian dari

Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul

berupaya untuk mengisi dan merealisasikan keistimewaan

melalui pembangunan daerah di segala bidang secara

terpadu dan sinergis.

7. Belum optimalnya kualitas sumberdaya alam dan

lingkungan hidup.

Kondisi kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup

memerlukan upaya peningkatan pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup agar tetap lestari dan

berkelanjutan.

Inti dari permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten

Gunungkidul adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

yang masih rendah, ditandai dengan penurunan kualitas

tanah, kualitas air, dan kualitas udara. Penurunan

kualitas air, terutama air permukaan, disebabkan oleh

pembuangan limbah yang tidak melalui pengolahan serta

sistem sanitasi yang buruk. Selain itu, kurangnya

pengendalian pemanfaatan alih fungsi lahan juga memacu

kerusakan lingkungan disamping belum mencukupinya

kajian daya tampung dan daya dukung lingkungan

sebagai acuan pengelolaan dan pengendalian lingkungan.

Peningkatan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian,

rendahnya kualitas pengelolaan sampah, rendahnya

luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), masih adanya lahan

kritis merupakan permasalahan yang lain di bidang

lingkungan hidup.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan

lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas

lingkungan dengan meningkatkan pengelolaan air limbah,

cakupan layanan persampahan, meminimalkan alih fungsi

lahan dan penanganan lahan kritis dan sumber daya

alam.

Dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 155

menerangkan bahwa :

1. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil

rencana pembangunan daerah terkait dengan Renja SKPD.

2. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJN dan RTRW Nasional.

3. Konsistensi antara RPJM dengan RPJP dan RTRW Daerah.

4. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD.


5. Kesesuaian antara capaian Pembangunan daerah dengan Indikator-

indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Namun demikian karena kebijakan Pemerintah mengenai Pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Tahun 2015 yang

berkonsekuensi pada mundurnya penyusunan dan penetapan RPJMD

Kabupaten Gunungkidul, maka Tahun 2016 merupakan masa transisi

antara 2 (dua) dokumen perencanaan jangka menengah sehingga

target dan pencapaian kinerja PD pada tahun 2016 tidak berdasar

pada Renstra SKPD Tahun 2010-2015 maupun Renstra SKPD Tahun

2016-2021 melainkan mengacu pada RPJP Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2005-2025. Dengan demikian tahun pertama penjabaran

RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 dan Renstra SKPD

Tahun 2016-2021 adalah Tahun 2017.

Selain itu pada awal Tahun 2017 ditetapkan Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah yang di dalamnya menetapkan perubahan susunan Perangkat

Daerah sehingga beberapa Perangkat Daerah harus meriviu dokumen

rencana strategis dan beberapa Perangkat Daerah yang belum

memiliki dokumen rencana strategis harus melaksanakan penyusunan

dokumen Rencana strategis. Dengan kondisi tersebut, untuk evaluasi

pencapaian target kinerja PD Tahun 2016 berdasarkan target dan

realisasi kinerja Renja PD Tahun 2016 sebagaimana laporan evaluasi

pencapaian kinerja dalam laporan E-Monev Tahun 2016, untuk target

kinerja PD Tahun 2017 berdasarkan Renja PD Tahun 2017 dan untuk

perkiraan realisasi pencapaian kinerja Renstra PD Tahun 2017

berdasarkan rancangan reviu Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021

bagi PD yang telah memiliki dokumen Rencana strategis atau

rancangan Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021 bagi PD baru.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul, Kecamatan Girisubo mempunyai komitmen

untuk berusaha mewujudkan visi dan misi daerah. Program/kegiatan

yang ditetapkan berusaha dilaksanakan dengan tepat waktu dan

sesuai target yang ditetapkan. Meskipun demikian, dalam

kenyataannya masih ada program/kegiatan yang dilaksanakan tidak

dapat tepat waktu seperti target yang telah ditetapkan. Hal demikian

disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya kegiatan droping air bersih.

Kegiatan ini banyak dipengaruhi oleh kondisi iklim/curah hujan yang

tidak menentu, sehingga dalam pelaksanaannya harus menyesuaikan.

Disisi lain munculnya kebijakan/regulasi dan juga kesepakatan

bersama terkait dengan standarisasi program dan kegiatan yang

dapat/boleh dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kecamatan setelah

program/kegiatan dan target ditetapkan ikut mempengaruhi dalam

ketepatan waktu pelaksanaannya.


Tidak semua program dan kegiatan yang terdapat dalam Renstra

maupun Renja Perangkat Daerah Kecamatan Girisubo dapat

dilaksanakan. Namun demikian, justru ada program dan kegiatan

baru yang dapat dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah

kekurangan dana bukanlah satu-satunya faktor yang menghambat.

Namun ada faktor lain yang lebih kuat, yang mengakibatkan program

dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kurang adanya kebijakan di

tingkat Kabupaten untuk memberikan kewenangan yang lebih luas

kepada kecamatan, sehingga program dan kegiatan tersebut tidak

boleh dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan. Selain itu,

adanya standarisasi/penyeragaman program dan kegiatan yang dapat

dilaksanakan oleh kecamatan-kecamatan di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul, sehingga menyebabkan beberapa program

dan kegiatan harus disesuaikan atau diganti rekening kegiatannya.

Dalam rangka memperbaiki kinerja Perangkat Daerah Kecamatan

Girisubo, diperlukan kesepahaman mengenai kegiatan-kegiatan yang

dapat dilaksanakan menjadi kewenangan kecamatan. Hal ini telah

diawali dengan membuat standarisasi program dan kegiatan untuk

Perangkat Daerah kecamatan. Langkah selanjutnya yang perlu

ditempuh adalah dengan merevieu Renstra Kecamatan, dan

melakukan penyesuaian terhadap program-program dan kegiatan-

kegiatannya beserta target-target kinerjanya. Dengan langkah ini

diharapkan akan mampu mengurangi kegagalan dalam melaksanakan

program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam Renstra. Namun

demikian, tentunya perlu diperhatikan pula urgensi pencapaian target

kinerja RPJMD yang dibebankan kepada Perangkat Daerah

Kecamatan.


BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Girisubo

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis

yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan

menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Kecamatan Girisubo

selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang

perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi,

memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah

yang dihadapi.

Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan

membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi

suatu kalimat positif yang ringkas. Pernyataan tujuan biasanya

dimulai dengan menggunakan suatu kata kerja (verb) yang

menjelaskan arah keinginan/preferensi (lebih/kurang) dan suatu

kata benda (noun) yang menjelaskan obyek yang menjadi perhatian.

Sedangkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan

Girisubo adalah sebagai berikut :

1. Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan

Kecamatan yang berkualitas .

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi

satuan kerja yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis dilengkapi

dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode

yang direncanakan.

1. Mewujudkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan

Kecamatan

2. Mewujudkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Mempercepat keberhasilan pembangunan

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

5. Mewujudkan sarana dan prasarana pelayanan

6. Memperlancar pelayanan publik

2. Sasaran : Indeks Kualitas penyelenggaraan Pelayanan

Pemerintahan Kecamatan.

1. Terciptanya aparatur Kecamatan yang terampil dan

bermartabat.

2. Terciptanya aparatur desa yang terampil dan bermantabat

3. Tercapainya peningkatan partisipasi

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

4. Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat.

5. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan

6. Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat


Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1

sampai dengan 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari

tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh organisasi pemerintah

dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan.

Sasaran hendaknya dalam bentuk kuantitatif agar lebih terukur.

Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses

kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus,

efektif, dan efisien.

Kebijakan Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada

identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah

penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada

perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka

merealisasikan Visi dan Misi Daerah. Sedangkan sasaran

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-

tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat

dicapai.

Dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka

Pendek Daerah (RPJP-D) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra

Kecamatan Girisubo tahun 2016-2021 telah disusun dengan

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 tentang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, yaitu :

1. Sasaran Utama Kecamatan Girisubo

1. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat

2. Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi Kecamatan Girisubo

1. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan

publik meningkat.

2. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan

pembangunan daerah

3. Akuntabilitas pengelolaan Keuangan meningkat

Sedangkan Indikator dan target kinerja Tujuan Kecamatan Girisubo,

adalah :


Tabel 4.1

Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Tujuan kecamatan Girisubo

Tahun 2016-2021

No Tujuan Indikator Tujuan Kondisi Awal

Renstra (Tahun 2016)

Target Akhir Periode Renstra

(Tahun 2021)

1

Terwujudnya penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan yang

berkualitas

Indeks Kualitas penyelenggaraan

pelayanan pemerintah

kecamatan

95,80

100

4.2 Hubungan Tujuan dan sasaran PD dengan tujuan dan Sasaran

RPJMD

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan Perangkat

Daerah dengan sasaran Perangkat Daerah sebagai berikut :

Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah

Kecamatan Girisubo untuk Tahun 2018 sedikit berbeda dengan

yang termuat dalam rancangan awal RKPD. Hal ini dikarenakan

adanya penyederhanaan program kegiatan, sehingga beberapa

program digabung menjadi satu program, juga adanya kegiatan

PIWK. Pada rancangan awalnya, program dan kegiatan serta pagu

dana yang diusulkan mengacu pada program dan kegiatan pada

tahun berjalan. Namun dalam perkembangannya, setelah

mendapatkan masukan dari berbagai pihak melalui berbagai forum

yang ada, rancangan tersebut mengalami penyesuaian-penyesuaian.

Harapannya penyesuaian tersebut dapat mengakomodir semua

kebutuhan, kepentingan serta aturan-aturan yang berlaku.

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka

waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah

penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh

organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran,

triwulanan, atau bulanan. Sasaran hendaknya dalam bentuk

kuantitatif agar lebih terukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud

agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat

berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.


Kebijakan Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada

identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah

penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada

perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka

merealisasikan Visi dan Misi Daerah. Sedangkan sasaran

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-

tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat

dicapai. Dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan

Jangka Pendek Daerah (RPJP-D) Kabupaten Gunungkidul Tahun

2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD).


Tabel 4.1

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Girisubo

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.

Terwujudnya

penyelenggaraan pelayanan

Pemerintahan Kecamatan

yang berkualitas .

Kualitas

penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan

meningkat.

Persentase desa yang

menetapkan APBDesa

tepat waktu dan benar

85 100 100 100 100

Keterangan : Pengisian Kolom 2, Kolom 3 dan Kolom 4 berpedoman pada RPJMD 2016-2021


dari tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut selanjutnya disajikan

sasaran dan Indikator Kinerja Utama PD dalam tabel sebagai berikut

Tabel 4.2

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Girisubo

No Sasaran Indikator

Sasaran

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

ke :

Unit Kerja

Penangungja

wab

Keterangan/Ru

mus/Formula 2017 2018 2019 2020 2021

1

Kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan

Kecamatan

meningkat

Persentase

desa yang

menetapkan

APBDesa

dengan tepat

waktu dan

benar

85

100

100

100

100 Kecamatan

Girisubo

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 sampai

dengan 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu

sesuatu yang akan dicapai oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu

tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Sasaran hendaknya dalam

bentuk kuantitatif agar lebih terukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud

agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat

berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Kebijakan Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi

faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan

misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran,

kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi

Daerah. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai

melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan

dapat dicapai.

Dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Pendek

Daerah (RPJP-D) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RENSTRA Kecamatan

Girisubo Tahun 2016-2021.


BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi yang disusun merupakan arah umum, prinsip-prinsip

dasar yang menjadi pedoman, serta kerangka berfikir yang melatar

belakangi upaya pencapaian visi dan misi yang akan dilakukan.

Berdasarkan strategi tersebut selanjutnya dapat dijadikan pedoman

dalam menentukan kebijakan dan program yang efektif bagi pemerintah

serta menjadi pedoman unsur non pemerintah khususnya pihak swasta

dan masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam

pembangunan dalam kerangka dan ketentuan yang disepakati.

Kebijakan merupakan kumpulan keputusan yang digunakan untuk :

a. Menetapkan secara teliti tentang bagaimana program akan

dilaksanakan

b. Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan

pencapaian tujuan

c. Menciptakan kondisi-kondisi dimana setiap pelaksanaan

pembangunan memperoleh dukungan untuk implementasi keputusan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan

kebijakan PD dalam lima tahun mendatang. Strategi dan kebijakan

dalam Renstra PD adalah strategi dan kebijakan PD untuk mencapai

tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang selaras dengan strategi

dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan

awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah PD menunjukkan

bagaimana cara PD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah PD, dan

target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi

tugas dan fungsi PD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD

selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan PD bagi setiap program

prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Strategi dan arah

kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang

bagaimana PD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan

sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan

kinerja birokrasi.

Tabel 5.1

STRATEGI – KEBIJAKAN

NO STRATEGI KEBIJAKAN

1. Mengembangkan kwalitas

SDM Aparatur Kecamatan

- Meningkatkan profesionalisme dan

kompetensi pegawai melalui diklat

dan pengelolaan manajemen

pegawai


SDM perangkat desa dan

lembaga desa

- Memberdayakan dan

mengoptimalkan kinerja perangkat

desa dan lembaga desa


3. Mengembangkan fasilitasi

pelaksanaan

pembangunan

- Meningkatkan fasilitasi

pelaksanaan pembangunan

4. Pemenuhan hak- hak

dasar masyarakat

- Fasilitasi upaya penanggulangan

kemiskinan


pelayanan

- Mengoptimalkan pelayanan

publik

a. Perumusan Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta

selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi

juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana PD

menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan.

Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang

menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic

objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi

keberhasilan atau kegagalan suatu strategisekaligus untuk

menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa

transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik,

transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi

harus dikendalikan dan dievaluasi (learning process).

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan

misi Kepala Daerah ke dalam rencana kerja yang actionable. Segala

sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan

dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis.

Lima prinsip manajemen untuk menciptakan komitmen dalam

menjadikan strategi sebagai basis perencanaan pembangunan adalah:

1. Menerjemahkan strategi kedalam bentuk yang operasional;

2. Menyelaraskan organisasi sesuai pilihan strategi jangka menengah;

3. Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas birokrasi;

4. Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan; dan

5. Memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan yang baik.

Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling

bertolak-belakang;

2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran PD dan pemenuhan

kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna

layanan, dan pemangku kepentingan;

3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam

proses internal PD; dan

4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling

melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan

PD, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka


menengah PD. Perumusan strategi pada Renstra PD dapat dilakukan

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat

mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan

ketidak berhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.

3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling

tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/

strengths, kelemahan/ weaknesses, peluang/ opportunities, dan

tantangan/threats), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Memetakan (kekuatan / strengths, kelemahan /weaknesses,

peluang/ opportunities, dan tantangan/threats) PD;

b) Menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator

sasaran kedalam berbagai tabel, dengan salah satu contoh sebagai

berikut:

Dari tuntutan misi dan kondisi yang ada saat ini dapat diperoleh

analisis sebagai berikut :

Identifikasi Lingkungan Internal dan eksternal

1. Lingkungan Internal

Identifikasi lengkungan internal dimaksudkan untuk menemukenali

potensi dan kekurangan yang dimiliki meliputi :

a. Kekuatan, adalah segala sesuatu yang dimiliki baik berupa sarana

dan prasarana dalam rangka untuk tercapainya tujuan organisasi.

Adapun kekuatan yang dimiliki antara lain :

1. Komitmen aparatur Kecamatan yang tinggi.

2. Potensi Sumber Daya Alam berupa pantai dan pelabuhan.

3. Budaya gotong royong dan partisipasi masyarakat yang tinggi.

4. Dukungan dana dari pemerintah yang cukup memadai.

b. Kelemahan, adalah segala sesuatu yang mempengaruhi terhambatnya

tujuan organisasi antara lain :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja.

2. Letak geografis wilayah cenderung sulit.

3. Transportasi umum antar desa belum lancar.

4. Keterbatasan kwalitas dan kwantitas SDM.

2. Lingkungan Eksternal

Identifikasi lingkungan eksternal untuk mengantisipasi adanya peluang

dan ancaman yang mempengaruhi kelancaran atau hambatan

pencapaian tujuan organisasi, meliputi :

a. Peluang, adalah segala sesuatu yang membuka adanya kesempatan

yang dapat ditangkap untuk kelancaran tercapainya tujuan meliputi :

1. Perkembangan teknologi informasi yang cepat.

2. Dibuka jalur jalan lintas selatan.

3. Meningkatnya dana yang masuk ke desa.

4. Tersedianya sumber daya alam untuk pembangunan.


b. Ancaman, adalah segala sesuatu yang berasal dari luar yang

mempengaruhi terhambatnya tujuan organisasi meliputi :

1. Meningkatnya tuntutan masyarakat;

2. Kondisi ekonomi dan politik yang tidak stabil;

3. Rendahnya SDM masyarakat;

4. Prasarana transportasi yang kurang memadai;

Dengan melihat kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman maka

analisis SWOT adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2

Penentuan Alternatif Startegi

Pencapaian Indikator Sasaran Kecamatan Girisubo

Internal Eksternal

Kekuatan ( S ) : 1.Komitmen aparatur

Kecamatan yang tinggi. 2.Potensi Sumber Daya

Alam berupa pantai dan pelabuhan.

3.Budaya gotong royong dan partisipasi masyarakat yang tinggi.

4.Dukungan dana dari pemerintah yang cukup memadai.

Kelemahan ( W ) : 1.Keterbatasan sarana dan

prasarana kerja. 2.Letak geografis wilayah

cenderung sulit. 3.Transportasi umum antar

desa belum lancar. 4.Keterbatasan kwalitas

dan kwantitas SDM.

Peluang ( O ) :

1.Perkembangan

teknologi informasi

yang cepat.

2. Dibuka jalur jalan

lintas selatan.

3. Meningkatnya dana

yang masuk ke

desa.

4.Tersedianya sumber

daya alam untuk

pembangunan.

S – O

W – O

Ancaman ( T ) :

1. Meningkatnya

tuntutan

masyarakat

2. Kondisi ekonomi

dan politik yang

tidak stabil

3. Rendahnya SDM

masyarakat

4. Prasarana

transportasi yang

tidak memadai

S – T

W – T


Dari uraian di atas dapat dikemukakan isu-isu strategik sebagai

berikut :

S-O

1. Manfaatkan dukungan dari komitmen aparatur Kecamatan yang tinggi

untuk mendayagunakan teknologi informasi yang cepat.

2. Mendayagunakan Potensi Sumber Daya Alam berupa pantai dan pelabuhan

dengan dibukanya JJLS

3. Mengoptimalkan Budaya gotong royong dan partisipasi masyarakat yang

tinggi guna mengoptimalkan dana yang masuk ke desa.

4. Mengoptimalkan dukungan dana dari pemerintah guna mengolah

sumberdaya alam untuk pembangunan.

S-T

1. Mengoptimalkan Komitmen SDM aparatur yang ada untuk memenuhi

tuntutan masyarakat yang semakin meningkat.

2. Mendayagunakan Potensi sumberdaya alam untuk mengantisipasi

kondisi politik dan ekonomi yang tidak setabil

3. Mengoptimalkan Budaya gotong royong dan partisipasi masyarakat yang

tinggi guna mengoptimalkan SDM yang ada.

4. Manfaatkan dukungan dana yang besar dari pemerintah ke desa

dengan Prosedur yang jelas agar pelayanan masyarakat menjadi tepat,

cepat dan akurat sehingga dapat mengatasi permasalahan

transportasi .

W-O

1. Mengoptimalkan prasarana dan sarana kerja dengan memanfaatkan

teknologi informasi

2. Mengoptimalkan JJLS untuk mengatasi Letak geografis wilayah

cenderung sulit.

3. Membuat Infrastruktur jalan antar desa guna memperlancar

Transportasi Umum dengan mendayagunakan dana yang ada didesa

4. Meningkatkan kompetensi SDM untuk mengoptimalkan pemanfaatan

sumberdaya alam untuk pembangunan

W-T

1. Meningkatkan sarana Transportasi untuk merespon meningkatnya

tuntutan masyarakat.

2. Meningkatkan sarana transportasi untuk mengantisipasi kondisi

ekonomi dan politik yang tidak stabil

3. Meyediakan prasarana dan sarana transportasi untuk meningkatkan

rendahnya SDM

4. Tingkatkan kwalitas dan kwantitas SDM dengan memanfaatkan

transportasi yang ada.


Alternatif strategi yang dipilih selanjutnya diuaraikan sebagai berikut :

Tabel 5.3

Penentuan Strategi

No SASARAN INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGI

1 Indeks Kualitas

penyelenggaraan

Pelayanan

Pemerintahan

Kecamatan.

Persentase desa yang

menetapkan RKPDesa,

dan APBDesa tepat

waktu

1. Manfaatkan dukungan

dari komitmen aparatur

Kecamatan yang tinggi

untuk

mendayagunakan

teknologi informasi

yang cepat.

2. Mendayagunakan

Potensi Sumber Daya

Alam berupa pantai dan

pelabuhan dengan

dibukanya JJLS

3. Mengoptimalkan Budaya

gotong royong dan

partisipasi masyarakat

yang tinggi guna

mengoptimalkan dana

yang masuk ke desa.

4. Mengoptimalkan

dukungan dana dari

pemerintah guna

mengolah sumberdaya

alam untuk

pembangunan.

5. Mengoptimalkan

Komitmen SDM

aparatur yang ada

untuk memenuhi

tuntutan masyarakat

yang semakin

meningkat.

6. Mendayagunakan

Potensi sumberdaya

alam untuk

mengantisipasi kondisi

politik dan ekonomi

yang tidak setabil

7. Mengoptimalkan

Budaya gotong royong

dan partisipasi

masyarakat yang tinggi


guna mengoptimalkan

SDM yang ada.

8. Manfaatkan dukungan

dana yang besar dari

pemerintah ke desa

dengan Prosedur yang

jelas agar pelayanan

masyarakat menjadi

tepat, cepat dan akurat

sehingga dapat

mengatasi

permasalahan

transportasi .

9. Mengoptimalkan

prasarana dan sarana

kerja untuk

memanfaatkan

teknologi informasi

10. Mengoptimalkan JJLS

untuk mengatasi Letak

geografis wilayah

cenderung sulit.

11. Membuat

Infrastruktur jalan

antar desa guna

memperlancar

Transportasi Umum

dengan

mendayagunakan dana

yang ada didesa

12. Meningkatkan

kompetensi SDM untuk

mengoptimalkan

pemanfaatan

sumberdaya alam

untuk pembangunan

13. Meningkatkan

sarana Transportasi

untuk merespon

meningkatnya tuntutan

masyarakat.

14. Meningkatkan

sarana transportasi

untuk mengantisipasi

kondisi ekonomi dan

politik yang tidak stabil

15. Meyediakan


prasarana dan sarana

transportasi untuk

meningkatkan

rendahnya SDM

16. Tingkatkan kwalitas

dan kwantitas SDM

dengan memanfaatkan


b. Perumusan Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan

tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah

dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih

rasional.

2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan

operasional;

3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi

tugas dan fungsi PD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi

yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu

keberhasilan untuk mencapai sasaran;

4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi

tugas dan fungsi PD agar tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Langkah-langkah perumusan kebijakan adalah:

1. Merumuskan rancangan kebijakan dari setiap strategi dengan

mempertimbangkan:

a) Besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan implementasi

strategi;

b) Keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran

yang ditetapkan.

2. Menguji rumusan rancangan kebijakan apakah dapat menghasilkan

pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan

fungsi PD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang

dipilih dan telah mempertimbangkan faktor-faktor penentu

keberhasilan untuk mencapai sasaran;

3. Menguji apakah rancangan kebijakan tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan.

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan disajikan

dalam tabel 4.6 sebagai berikut :


Tabel 5.4

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

1. MISI I : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1. Mewujudkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan

Indeks Kualitas penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan

1. Manfaatkan dukungan dari komitmen

aparatur Kecamatan yang tinggi untuk

mendayagunakan teknologi informasi

yang cepat.

2. Mengoptimalkan Komitmen SDM

aparatur yang ada untuk memenuhi

tuntutan masyarakat yang semakin

meningkat.

- Meningkatkan

profesionalisme dan

kompetensi pegawai melalui

diklat dan pengelolaan

manajemen pegawai

2. Mengembangkan kwalitas pelayanan

1. Manfaatkan dukungan dana yang besar

dari pemerintah ke desa dengan

Prosedur yang jelas agar pelayanan

masyarakat menjadi tepat, cepat dan

akurat sehingga dapat mengatasi

permasalahan transportasi .

2. Meningkatkan kompetensi SDM untuk

mengoptimalkan pemanfaatan

sumberdaya alam untuk pembangunan

- Mengoptimalkan pelayanan

publik


3. Mewujudkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa

1. Mengoptimalkan Budaya gotong royong

dan partisipasi masyarakat yang tinggi

guna mengoptimalkan dana yang

masuk ke desa.

2. Mengoptimalkan Budaya gotong royong

dan partisipasi masyarakat yang tinggi

guna mengoptimalkan SDM yang ada.

- Memberdayakan dan

mengoptimalkan kinerja

perangkat desa dan lembaga

desa

- MISI II : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing

4. Pemenuhan hak- hak dasar masyarakat

1. Meningkatkan sarana Transportasi

untuk merespon meningkatnya

tuntutan masyarakat.

2. Meyediakan prasarana dan sarana

transportasi untuk meningkatkan

rendahnya SDM

3. Tingkatkan kwalitas dan kwantitas

SDM dengan memanfaatkan


- Fasilitasi upaya

penanggulangan kemiskinan


- MISI IV : Meningkatkan infrastruktur yang memadahi untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis

potensi daerah

5. Mengembangkan fasilitasi pelaksanaan pembangunan

1. Mengoptimalkan prasarana dan sarana

kerja untuk memanfaatkan teknologi

informasi

2. Membuat Infrastruktur jalan antar

desa guna memperlancar

Transportasi Umum dengan

mendayagunakan dana yang ada

didesa


pelaksanaan

pembangunan

- MISI V : Mengembangkan sektor sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif

Mengembangkan fasilitasi pelaksanaan pembangunan

1. Meningkatkan sarana transportasi

untuk mengantisipasi kondisi ekonomi

dan politik yang tidak stabil

2. Mengoptimalkan JJLS untuk

mengatasi Letak geografis wilayah

cenderung sulit.


pelaksanaan

pembangunan

- MISI VI : Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan

Mengembangkan fasilitasi pelaksanaan pembangunan

1. Mendayagunakan Potensi Sumber

Daya Alam berupa pantai dan

pelabuhan dengan dibukanya JJLS

2. Mendayagunakan Potensi

sumberdaya alam untuk

mengantisipasi kondisi politik dan

ekonomi yang tidak setabil


pelaksanaan pembangunan


BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan

RKPD Tahun 2017 diamanatkan bahwa dalam RPJMD Tahun 2016-2021

perlu menampilkan program pembangunan tahun 2016. Hal ini untuk

mewadahi program pembangunan tahun 2016 yang tidak masuk dalam

RPJMD Tahun 2010-2015 sementara tidak termasuk juga dalam tahapan

tahunan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 karena tahun pertama RPJMD

Tahun 2016-2021 adalah Tahun 2017.

Analog dengan penyusunan RPJMD, dalam penyusunan Renstra PD

juga perlu menampilkan Program dan kegiatan pembangunan tahun 2016

disertai anggaran sebagaimana tertuang dalam APBD tahun 2016 (murni).

Program dan kegiatan beserta anggaran pembangunan tahun 2016 disajikan

dalam tabel 6.1 sebagai berikut :


Tabel 6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

PD : KECAMATAN GIRISUBO

Nomor Kode Urusan, Program dan Kegiatan

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Ket.

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif

(Rp.)

Prakiraan Maju (Rp.) SKPD

Jenis Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SEMUA URUSAN

1.20 22 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Reformasi birokrasi dan Pelayanan

publik

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

Meningkat

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi

Perkantoran

100%.

77.300

77.300

1.20 22 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,

Sumber daya Air dan Listrik

Kec.Girisubo

Jumlah sarana jasa telepon,

listrik, air

1 rek/pulsa telpon

2 rekening listrik 1 pkt jasa air

Persentase terbayarnya

jasa telpon,air, listrik

100 %. 14.400

14.400

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

1.20 22 01 04 Penyediaan Jasa

pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Kec.Giri

subo

Jumlah

kendaraan dinas yang terbayarkan

pajaknya

Roda 4 :1

unit Roda 2 : 6 unit

Persentase

legalitas kendaraan dinas

100 %.

2.100

2.100

Kec.Giri

subo

Sedang

berjalan

1.20 22 01 05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kec.Girisubo

Jumlah petugas penatausahaa

n keuangan dan aset yang terfasilitasi

6 orang Presentase petugas penatausaha

an keuangan dan aset yang terfasilitasi

100 %. 12.600

12.600

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

1.20 22 01 07 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

Kec.Girisubo

Jumlah peralatan kerja terfasilitasi,

komputer, printer, laptop, mesin ketik

komp 5 unit, laptop 4 unit, printer

2 unit, mesin ketik 2 unit

Presentase Alat kerja yang dapat

berfungsi dengan baik

100%. 4.000

4.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

1.20 22 01 08 Penyediaan alat tulis kantor

Kec.Girisubo

Jumlah Alat tulis Kantor

HV70gr:60 rim, Buku Kwarto:60bh

Presentase ketersediaan ATK yang

100%. 5.000

5.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan


, Buku Folio:60gr, Tipex:24 buah,

Bolpoint:12 pak, Lem:10buah,Tinta

Printer:24botol,spidol:2losin,Kalkulator

:2buah,steples:5buah,isi steples:1pak,binderclip:1p

ak, snelhecter:10lusin,stopmap:10lusin,pa

perclip:6lusin,tintacap:4pak,pita mesin

ketik:6buah,

memadahi

1.20 22 01 11 6. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan.

Kec.Girisubo

Jumlah barang cetakan dan

Photo kopi

Amplop berkop:12pa

k,blangko SPPD:12buku,blangkoSPT:12buku

,blanko disposisi:24buku,kendali masuk:24bu

ku,kendali keluar:24buku,snelhecter

berkop:6lusin,stopmap berkop:6lusin

100%. 5.000

5.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

1.20 22 01 10 Penyedediaan Kec.Giri Komponen lampu jari Persentase 100%. Kec.Giri Sedang


komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

subo instalasi/jarin

gan listrik tersedia

12v: 24

buah, 50v:6 buah, 10v:10buah, kabel:1

rol,batrai werles:6buah, batrai

Jam:12 buah, batrai senter:12bh

Komponen

instalasi/jaringan listrik tersedia dengan baik

2.000 2.000 subo berjalan

1.20 22 01 11 Penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor

Kec.Giri

subo

Peralatan dan

perlengk kantor tersedia

2 unit laptop Persentase

Peralatan dan perlengk kantor tersedia

dengan baik

100%.

11.000

11.000

Kec.Giri

subo

Sedang

berjalan

1.20 22 01 12 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Kec.Girisubo

Jumlah bahan pembersih dan

peralatan kebersihan

Pembersih porslen:12bo

tol, kanebo:5bh, pel:6buah, pewangi

ruang:20 pak, tisu meja:12pak,

Pembersih lantai:48botol,sapu:6buah

Persentase tersedianya

bahan pembersih dan peralatan

kebersihan dengan baik

100%. 1.200

1.200

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

1.20 22 01 13 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perndang-undangan

Kec.Girisubo

Jumlah surat kabar

1 KR 1 Minggu Pagi

Persentase surat kabar tersedia dengan baik

100%. 1.200

1.200

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

1.20 22 01 15 Penyediaan Makanan dan Minuman

Kec.Girisubo

Jumlah makanan dan minuman

tersedia untuk rapat dan tamu

250 minum dan snak 180 makan

Persentase makanan dan

minuman tersedia untuk rapat dan tamu

dengan baik

100%. 5.100

5.100

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

1.20 22 01 16 Rapat-Rapat Kec.Giri Frekwensi 214 op Persentase 100%. Kec.Giri Sedang


Koordinasi dan konsultasi keluar

daerah

subo rapat , konsultasi,

koordinasi

rapat , konsultasi,

koordinasi terfasilitas


1.20 22 01 17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik

perkantoran

Kec.Girisubo

Jumlah tenaga administrasi/teknik

perkantoran

1 orang Persentase tenaga administrasi

/teknik perkantora terfasilitasi dengan baik

100%. 7.200

7.200

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

1.20 22 02 PROGAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Reformasi birokrasi dan

Pelayanan publik

Akuntabilitas kinerja Pemerintah

Daerah Meningkat

Persentase Pemenuhan Kebutuhan

Sarana Prasarana Aparatur

100%. 57.200

57.200

1.20 22 02 05 Pengadaan

perlengkapan gedung kantor

Kec.Giri

subo

Jumlah dan

jenis perlengkapan kantor

2 unit TV Persentase

pemenuhan perlengkapann kantor terfasilitasi

100%.

5.000

5.000

Kec.Giri

subo

Sedang

berjalan

1.20 22 02 08 Pengadaan mebelair Kec.Girisubo

Jumlah dan jenis mebelair

6 unit kursi tunggu, 2 unit almari

arsip, 4 meja pimpinan rapat

Persentase mebelair tersedia

dengan baik

100%. 16.000

16.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

1.20 22 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kec.Girisubo

Jumlah/Luas dan Jenis bangunan gedung

dipelihara

3 gedung:600m2 dan 1 unit PAH

:5000ltr

Persentase pemenuhan pemeliharaan gedung

terfasilitasi

100%. 13.000

13.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

1.20 22 02 11 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan Dinas Operasional

Kec.Giri

subo Jumlah dan

Jenis

kendaraan Dinas yang dipelihara

1 unit roda 4 6 unit roda 2

Terdukungnya kelancaran

tugas secara efisien dan tepat waktu

100%. 23.200

23.200

Kec.Girisubo

Sedang berjalan


1.20 22 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR


publik

Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat

Persentase Aparatur sipil taat aturan

100%.

1.500

1.500

1.20 22 03 02 Fasilitasi administrasi

Kepegawaian SKPD

Kec.Girisubo

SKP, Kenaikan pangkat, Gaji

berkala

21 orang pegawai

Persentase meningkatny

a kinerja Pegawai

100%. 1.500

1.500

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

1.20 22 06 PROGRAM PENINGKATAN .PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN

CAPAIAN KINERJA KEUANGAN


publik

Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat

Persentase Laporan Keuangan yang disusun

tepat waktu

100%.

12.000

12.000

1.20 22 06 01 Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kenerja SKPD

Kec.Giri

subo

Dokumen

LAKIP

1 dokumen Dokumen

LAKIP tersusun dengan baik dan benar

100%.

1.500

1.500

Kec.Giri

subo

Sedang

berjalan

1.20 22 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan semesteran

Kec.Girisubo

Dokumen Laporan Keuangan

semesteran

1 dokumen Dokumen laporan semesteran

tersusun tepat waktu dan benar

100%. 500

500 Kec.Girisubo

Sedang berjalan

1.20 22 06 03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kec.Girisubo

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan

akhir tahun

1 dokumen Dokumen laporan keuangan akhir tahun


100%. 2.000

2.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

1.20 22 06 04 Penyusunan

Laporan Keuangan Bulanan/SPJ

Kec.Giri

subo

Jumlah

dokumen Laporan Keuangan

bulanan

12 dokumen Dokumen

laporan keuangan bulanan


100%.

8.000

8.000

Kec.Giri

subo

Sedang

berjalan


1.20 22 06 PROGRAM

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Reformasi

birokrasi dan Pelayanan publik

Akuntabilitas

pengelolaan keuangan meningkat

Nilai IKM

SKPD

100%.

13.000

13.000

1.20 22 06 01 Pengolahan data dan sistem informasi SKPD

Kec.Girisubo

Frekwensi Pameran pembangunan

dalam rangka hari jadi

1 kali pameran

Persentase peserta yang diundang

dan terfasilitasi

100%. 3.500

3.500

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

1.20 22 06 02 Penyusunan Indek Kepuasan

Masyarakat

Kec.Girisubo

Dokumen Pengukuran

IKM

2 dokumen Dokumen pengukuran

IKM tersusun dengan tepat waktu dan

benar

100%. 2.000

2.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

1.20 22 06 04 Pengendalian Internal SKPD

Kec.Girisubo

Dokumen Rencana Tidak

Pengendalian (RTP)

1 dokumen SPIP terimplement

asi dengan baik

100%. 3.500

3.500

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

1.20 22 06 05 Monev Penilaian

mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kec.Giri

subo

Dokumen

Monev PMPRB

1 dokumen Persentase

capaian agenda reformasi Birokrasi

SKPD

100%.

2.000

2.000

Kec.Giri

subo

Sedang

berjalan

1.20 22 06 07 Faslitasi Pelayanan Publik Terpadu

(PATEN)

Kec.Girisubo

Jumlah pelayanan

1 dokumen Persentase massyarakat

yang terlayani dengan baik

100%. 2.000

2.000

Kec.Girisubo

Sedang

berjalan

1.20 22 07 PROGRAM

PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN

Reformasi

birokrasi dan Pelayanan publik

Akuntabilitas

pengelolaan keuangan meningkat

Presentase

Dokumen Perencanaan dan pelaporan

SKPD yang disusun tepat waktu

100%.

11.000

11.000

1.20 22 07 01 Penyusunan Rencana Strategis SKPD

Kec.Girisubo

Dokumen Renstra dan evaluasi

1 dokumen Renstra disusun tepat waktu,

100%. 3.500

3.500

Kec.Girisubo

Sedang berjalan


benar dan baik

1.20 22 07 02 Penyusunan Rencana kerja SKPD

Kec.Girisubo

Dokumen RENJA

6 dokumen Renja disusun tepat waktu,

benar dan baik

100%. 4.500

4.500

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

1.20 22 07 05 Monitoring, Evaluasi

dan Pengendalian Program Kegiatan SKPD

Kec.Giri

subo

Dokumen

Monev dan Pengendalian Progkeg SKPD


Monev dan Pengendalian Progkeg SKPD

terfasilitasi

100%.

3.000

3.000

Kec.Giri

subo

Sedang

berjalan

1.13 22 13 PROGRAM

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATA

N

Sosial,

Budaya dan Penanggulangan

kemiskinan

Jumlah

peduduk miskin turun

Persentase

PMKS yang terfasilitasi

100%.

139.500

139.500

1.13 22 13 01 Pembinaan, Koordinasi dan

Faslitasi Penanggulangan Kemisikinan dan Penyandang Maslah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Kec.Girisubo

Frekwensi Rakor

penanggulangan kemiskinan dan PMKS

5 kali/200 orang

PMKS teridentifikas

i dapat terfasilitasi

100%. 5.000

5.000

Kec.Girisubo

Sedang

berjalan

1.13 22 13 02 Pembinaan,

Koordinasi dan Fasilitasi Upaya Kesehatan Masyarakat, usaha

Kesehatan Perorangan dan Keluarga Berencana

Kec.Giri

subo

Frekwensi

Rakor bidang kesehatan

2 kali/100

orang

Persentase

Desa Siaga yang berjalan optimal

100%.

3.000

3.000

Kec.Giri

subo

Sedang

berjalan

1.13 22 13 03 Penanganan dan Penanggulangan Kekeringan

Kec.Girisubo

Jumlah layanan droping air yang diterima

masyarakat

4 desa/150 hari

Persentase kebutuhan droping air yang

terlayani

100%. 111.000

111.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

1.13 22 13 04 Pembinaan, koordinasi dan

Kec.Girisubo

Frekwensi pengiriman

2 kali/300 orang

Persentase keikutsertaa

100%. 10.000

10.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan


Fasilitasi

pengembangan dan pelestarian budaya lokal

kelomppok

seni dalam even budaya

n kelompok

seni dalam event budaya

1.13 22 13 05 Pembinaan,

Koordinasi dan Faasilitasi Kerukunan Umat

Beragama dan Aliran Kepercayaan kepada Tuhan YME

Kec.Giri

subo

Jumlah forum

kerukunan beragama dan/atau

safari ramadhan

8 kali/8 desa Presentase

desa bebas SARA

100%.

2.000

2.000

Kec.Giri

subo

Sedang

berjalan

1.13 22 13 06 Pembinaan,

koordinasi dan Fasilitasi keorganisasian Perempuan

Kec.Giri

subo

Pembinaan

PKK

12 kali/8

desa

Persentase

capaian 10 program pokok PKK

100%.

3.500

3.500

Kec.Giri

subo

Sedang

berjalan

1.13 22 13 07 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Olahraga,

Pemuda dan Karang Taruna

Kec.Girisubo

Jumlah cabor yang diikuti dalam Porkab

6 Jenis (sepakbola, voli pa,volly

pi, badminton,catur, volly pasir)

Jumlah kejuaraan atlet

ditingkat daerah yang didapatkan

100%. 3.000

3.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

1.13 22 13 08 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

Kec.Girisubo

Dokumen hasil pelaksanaan program

4 dokumen Persentase jenis program

yang dievaluasi dan dilaporkan

100%. 2.000

2.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

1.19 22 19 PROGRAM PENINGKATAN

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

Reformasi birokrasi

dan Pelayanan publik

Akuntabilitas kinerja

Pemerintah Daerah Meningkat

Persentase gangguan

kemanan yang terselesaikan

100%. 29.000

29.000

1.19 22 19 01 Pembinaan dan Koordinasi keamanan

ketertiban masyarakat dan Patroli terpadu

Kec.Girisubo

Pelaksanaan Patroli terpadu

12 kali/5 orang

Persentase desa bebas dari

gangguan kamtibmas

100%. 5.000

5.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan


Muspika

1.19 22 19 02 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan dan kenyamanan

lingkungan

Kec.Girisubo

Jumlah Linmas yang terbina

1 kali/116 orang

Persentase Linmas yang terbina meningkat

pengetahuannya

100%. 4.000

4.000

Kec.Girisubo

Sedang

berjalan

1.19 22 19 03 Koordinasi, Mitigasi

dan pencegahan Bencana alam serta fasilitasi penanganan korban

Bencana Alam

Kec.Giri

subo

Frekwensi

Rapat koordinasi Mitigasi dan Pencegahan

Bencana

2

kali/100orang

Presentase

desa yang menerapkan resiko bencana

dalam perencanaan pembangunan

100%.

3.000

3.000

Kec.Giri

subo

Sedang

berjalan

1.19 22 19 04 Koordinasi, Fasilitasi dan Pembentukan

Paskibraka

Kec.Girisubo

PASKIBRA Kecamatan

1 Peleton/75 orang

Upacara bendera terlaksana

secara tertib dan khidmad

100%. 14.000

14.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

1.19 22 19 05 Fasilitasi dan

koordinasi pencegahan PEKAT

Kec.Giri

subo

Frekwensi

pembinaan PEKAT

1 kali/200

orang

Persentase

kasus PEKAT tertangani

100%.

3.000

3.000

Kec.Giri

subo

Sedang

berjalan

1.20 22 36 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAA

N KECAMATAN DAN DESA


publik

Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa

meningkat

Persentase desa yang menyusun siklus

tahunan desa dengan benar dan tepat waktu

100%.

25.500

25.500

1 20 36 01 Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi

Penyusunan Siklus Tahunan Desa, produk hukum Desa dan

Pengelolaan keuangan Desa

Kec.Girisubo

- Dokumen Siklus Tahunan Desa

- Produk Hukum Desa

8 Desa Persentase peserta yang diundang

dan terfasilitasi

100%. 6.500

6.500

Kec.Girisubo

Sedang berjalan



koordinasi Pengisian Perangkat desa dan Kepala Desa serta

Penguatan Kapasitas Kepala Desa

Kec.Giri

subo

-Jumlah

pengisian jabatan yang terfasilitasi - Jumlah

Kades/Perangkat Desa yang difasilitasi

2 jabatan

4 Orang

Persentase

pengisian jabatan terfasilitasi

100%.

7.000

7.000

Kec.Giri

subo

Sedang

berjalan

1.20 22 36 03 Koordinasi dan Fasilitasi tata administrasi pertanahan dan

Tanah Kas Desa

Kec.Girisubo

Frekwensi jumlah fasilitasi dan koordinasi

pengelolaan keuangan desa

8 Desa Persentase Pengelolaan/Penatausahaan Keuangan

Desa dilaksanakan dengan benar

100%. 3.000

3.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

1.20 22 36 04 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kerjasama antar Desa

Kec.Girisubo

Terlaksanany Fasilitasi kerjasama antar desa,

kapasitas Perangkat Desa

8 Desa Persentase pembahasan kerjasama antar desa

yang terfasilitasi

100%. 3.000

3.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

1.20 22 36 05 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyusunan

monografi desa dan kecamatan

Kec.Girisubo

- Dokumen Monografi Desa - Dokumen

Monografi Kecamatan

5 dokumen 2 dokumen

Persensentas Desa yang menyusun monografi

desa yang benar dan tepat waktu

100%. 3.000

3.000

Kasi Tapem

Sedang berjalan

1.20 22 36 06 Fasilitasi dan Koordinasi Pemanfaatan tata ruang wilayah

Kec.Girisubo

jumlah fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan

Tata ruang

8 Desa Persentase Desa yang mentati

100%. 3.000

3.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

1.22 22 18 PROGRAM

PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM MEMBANGUN DS

Reformasi

birokrasi dan Pelayanan

publik

Pengelolaan

keuangan daerah efektif dan

efisien

Persentase

desa yang menyusun dokumen

perencanaan tepat waktu

100%.

29.000

29.000

1.22 22 18 01 Pembinaan, Kec.Giri Dokumen 3 dokumen Persentase 100%. Kec.Giri Sedang


koordinasi dan

Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan

subo Musrenbang desa yang

menyusun dokumen hasil Musrenbang

yang disusun tepat waktu sesuai tahapan


1.22 22 18 02 Pembinaan, koordinasi dan Evaluasi

pembangunan desa

Kec.Girisubo

Jumlah Desa yang dievaluasi

8 desa Terpilihnya Desa terbaik

1 Desa 7.000

7.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan

1.22 22 18 03 Pembinaan, koordinasi dan

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat

Kec.Girisubo

Frekwensi rakor

pelestarian aset program pemberdayaan

2 kali/100 orang

Presentase desa yang

memelihara aset-aset Desa

100%. 5.000

5.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan


koordinasi Pendataan profil desa dan Profil Kecamatan

Kec.Giri

subo

Dokumen

profil desa dan kecamatan


desa yang selesai menyusun profil desa

yang benar dan tepat waktu

100%.

2.500

2.500

Kec.Giri

subo

Sedang

berjalan

1.22 22 18 05 Fasilitasi dan koordinasi Pengembangan Lembaga keuangan

Mikro Desa dan ekonomi masyarakat Desa

Kec.Girisubo

Frekwensi rapat koordinasi Pengembangan

Lembaga keuangan Mikro Desa dan ekonomi

masyarakat Desa

6 kelompok Persentase Lembaga keuangan Mikro Desa

dan ekonomi masyarakat Desa yang terfasilitasi

100%. 3.000

3.000

Kec.Girisubo

Sedang berjalan


koordinasi ekspose/Pameran kerajinan dan industri rumah

tangga lainnya

Kec.Giri

subo

Jumlah

peserta pameran

6 kelompok Persentase

peserta pameran yang terfasilitasi

100%.

3.000

3.000

Kec.Giri

subo

Sedang

berjalan

1.22 22 18 09 Monitoring, evaluasi Kec.Giri Dokumen hasil 1 dokumen Persentase 100%. Kec.Giri Sedang


dan Pelaporan subo pelaksanaan program

jenis program yang

dievaluasi dan dilaporkan


JUMLAH ANGGARAN 395.000 395.000


Sebagaimana telah diungkapkan di depan, bahwa penentuan program

dan kegiatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah haruslah mengacu pada

tugas pokok dan fungsi lembaga, kondisi umum wilayah yang ada sekarang

maupun proyeksi ke masa depan, Visi dan Misi, berikut tujuan dan

sasarannya, dan tidak kalah pentingnya faktor strategi dan kebijakan yang

diambil dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.

Hal hal yang menjadi prioritas dan titik tekan dari program dan

kegiatan di PD Kecamatan Girisubo diupayakan untuk selaras dengan Visi

dan Misi Bupati selaku Kepala derah yang telah dielaborasi menjadi

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten

Gunungkidul 2016 - 2021.

Acuan ini penting agar pelaksanaan pembangunan selama lima tahun

ke depan dapat lebih terarah, terinci dan terukur, untuk itulah perlu juga

dibuat matrik rencana program pembangunan dan indikasi kegiatan. Matrik

tersebut memuat komponen kebijakan, program indikasi program dan

indikasi kegiatan berdasarkan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan

strategi pembangunan.

Matriks ini menjadi acuan dan pedoman bagi Kecamatan Girisubo

dalam rnenyusun rencana kerja bagi satuan kerja kecamatan dan untuk

lebih memudahkan dalam pembagian alur kerja maka, matrik berikut akan

dibagi menjadi 3 bagian besar yakni program SKPD, Program lintas SKPD,

program kewilayahan.

Berikut kami sampaikan table 6.2 tentang Rencana Program, Kegiatan,

Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan indikatif PD Kecamatan Girisubo

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021, sebagai berikut :


Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nilai IKM PD 7 01 7 01 16 01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

administrasi

perkantoran

100% 100% 66.655.000 100% 124.895.000 100% 110.000.000 100% 112.000.000 100% 115.000.000 100% 528.550.000 Subbag Umum Kec.Giri-

subo

Kegiatan :

55.055.000 110.100.000 94.400.000 96.400.000 97.400.000 453.355.000 Subbag Umum Kec.Giri-

subo

Jumlah kendaraan

dinas yang

terbayarkan

pajaknya

100% Roda 4 :1 unit

Roda 2 : 6 unit

2.100.000 Roda 4 :1 unit

Roda 2 : 6 unit

2.200.000 Roda 4 :1 unit

Roda 2 : 6 unit

2.300.000 Roda 4 :1 unit

Roda 2 : 6 unit

2.400.000 Roda 4 :1 unit

Roda 2 : 6 unit

2.500.000 Roda 4 :5 unit

Roda 2 : 30 unit

11.500.000

Jumlah peralatan

kerja terfasilitasi,

komputer, printer,

laptop, mesin ketik

100% komp 5 unit,

laptop 4 unit,

printer 2 unit,

mesin ketik 2

unit

6.775.000 komp 5 unit,

laptop 4 unit,

printer 2 unit,

mesin ketik 2

unit

2.000.000 komp 5 unit,

laptop 4 unit,

printer 2 unit,

mesin ketik 2

unit

4.000.000 komp 5 unit,

laptop 4 unit,

printer 2 unit,

mesin ketik 2

unit

4.000.000 komp 5 unit,

laptop 4 unit,

printer 2 unit,

mesin ketik 2 unit

4.800.000 komp 25 unit,

laptop 20 unit,

printer 10 unit,

mesin ketik 10

unit

21.575.000

4

7 01 7 01 16 01

Tabel 6.2.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan pendanaan Indikatif Kecamatan Girisubo

Tahun 2016-2021

Tujuan SasaranIndikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

program (Outcome)

dan Kegiatan

(Output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja PD

Penanggung

jawab

LokasiTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode Renstra PD

28.100.000

Penyediaan Jasa,

Peralatan dan

Perlengkapan

Perkantoran

Jumlah sarana jasa

telepon, listrik, air

100% 1 rek/pulsa

telpon 2

rekening listrik

1 pkt jasa air

12.600.000 14.640.000 15.500.000 16.700.000 17.500.000 76.940.0001 rek/pulsa

telpon 2

rekening listrik

1 pkt jasa air

1 rek/pulsa

telpon 2

rekening listrik

1 pkt jasa air

1 rek/pulsa

telpon 2

rekening listrik

1 pkt jasa air

1 rek/pulsa

telpon 2

rekening listrik

1 pkt jasa air

5 rek/pulsa

telpon 10

rekening listrik

5 pkt jasa air

5.900.000 HV70gr:60 rim,

Buku

Kwarto:60bh,

Buku Folio:60gr,

Tipex:24 buah,

Bolpoint:12 pak,

Lem:10buah,Tinta

Printer:24botol,spi

dol:2losin,Kalkula

tor:2buah,steples:

5bh,isi

steples:1pak,bind

erclip:1pak,

snelhecter:10lusin

,stopmap:10lusin,

paperclip:6lusin,ti

ntacap:4pak,pita

mesin ketik:6bh,

6.000.000 HV70gr:300 rim,

Buku

Kwarto:300bh,

Buku Folio:60gr,

Tipex:120 buah,

Bolpoint:60 pak,

Lem:50buah,Tinta

Printer:120botol,s

pidol:10losin,Kalk

ulator:10buah,ste

ples:50bh,isi

steples:10pak,bin

derclip:10pak,

snelhecter:50lusin

,stopmap:50lusin,

paperclip:30lusin,

tintacap:20pak,pit

a mesin

ketik:30bh,

Jumlah Alat tulis

Kantor

100% HV70gr:60 rim,

Buku

Kwarto:60bh,

Buku Folio:60gr,

Tipex:24 buah,

Bolpoint:12 pak,

Lem:10buah,Tint

a

Printer:24botol,s

pidol:2losin,Kalk

ulator:2buah,ste

ples:5buah,isi

steples:1pak,bin

derclip:1pak,

snelhecter:10lusi

n,stopmap:10lusi

n,paperclip:6lusi

n,tintacap:4pak,

pita mesin

ketik:6buah,

6.000.000 HV70gr:60 rim,

Buku

Kwarto:60bh,

Buku Folio:60gr,

Tipex:24 buah,

Bolpoint:12 pak,

Lem:10buah,Tint

a

Printer:24botol,s

pidol:2losin,Kalk

ulator:2buah,step

les:5bh,isi

steples:1pak,bind

erclip:1pak,

snelhecter:10lusi

n,stopmap:10lusi

n,paperclip:6lusi

n,tintacap:4pak,p

ita mesin

ketik:6bh,

5.000.000 HV70gr:60 rim,

Buku

Kwarto:60bh,

Buku Folio:60gr,

Tipex:24 buah,

Bolpoint:12 pak,

Lem:10buah,Tint

a

Printer:24botol,s

pidol:2losin,Kalk

ulator:2buah,ste

ples:5bh,isi

steples:1pak,bin

derclip:1pak,

snelhecter:10lusi

n,stopmap:10lusi

n,paperclip:6lusi

n,tintacap:4pak,

pita mesin

ketik:6bh

5.200.000 HV70gr:60 rim,

Buku

Kwarto:60bh,

Buku Folio:60gr,

Tipex:24 buah,

Bolpoint:12 pak,

Lem:10buah,Tint

a

Printer:24botol,s

pidol:2losin,Kalk

ulator:2buah,ste

ples:5bh,isi

step:1pak,binder

clip:1pak,

snelhecter:10lusi

n,stopmap:10lusi

n,paperclip:6lusi

n,tintacap:4pak,

pita mesin

ketik:6bh,

Terwujudnya

penyelenggaraan

pelayanan

pemerintahan

kecamatan yang

berkualitas

Kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraa

n pelayanan PD

meningkat

01


Komponen

instalasi/jaringan

listrik tersedia

100% lampu jari 12v:

24 buah, 50v:6

buah,

10v:10buah,

kabel:1 rol,batrai

werles:6buah,bat

rai Jam:12 buah,

batrai

senter:12buah

2.000.000 lampu jari 12v:

24 buah, 50v:6

buah,

10v:10buah,

kabel:1 rol,batrai

werles:6buah,bat

rai Jam:12 buah,

Lampu Mercuri:

4buah


24 buah, 50v:6

buah,

10v:10buah,

kabel:1 rol,batrai

werles:6buah,bat

rai Jam:12 buah,

batrai

senter:12buah


24 buah, 50v:6

buah,

10v:10buah,

kabel:1 rol,batrai

werles:6buah,bat

rai Jam:12 buah,

batrai

senter:12buah

3.000.000 lampu jari 12v: 24

buah, 50v:6 buah,

10v:10buah,

kabel:1 rol,batrai

werles:6buah,batr

ai Jam:12 buah,

batrai

senter:12buah


120buah, 50v:30

buah, 10v:50buah,

kabel:5 rol,batrai

werles:30buah,bat

rai Jam:60 buah,

batrai

senter:60buah

batrai senter

11.200.000

Jumlah bahan

pembersih dan

peralatan

kebersihan

100% Pembersih

porslen:12btol

kanebo:5buah,

pel:6buah,pewa

ngi ruang:20

pak,tisu

meja:12pak,Pem

bersih

lantai:48botol,sa

pu:6buah

1.200.000 Pembersih

porslen:12botol,

kanebo:5buah,

pel:6buah,pewan

gi ruang:20

pak,tisu

meja:12pak,Pem

bersih

lantai:48botol,sa

pu:6buah

1.200.000 Pembersih

porslen:12botol,

kanebo:5buah,

pel:6buah,pewa

ngi ruang:20

pak,tisu

meja:12pak,Pem

bersih

lantai:48botol,sa

pu:6buah

1.200.000 Pembersih

porslen:12botol,

kanebo:5buah,

pel:6buah,pewa

ngi ruang:20

pak,tisu

meja:12pak,Pem

bersih

lantai:48botol,sa

pu:6buah

1.200.000 Pembersih

porslen:12botol,

kanebo:5buah,

pel:6buah,pewan

gi ruang:20

pak,tisu

meja:12pak,Pemb

ersih

lantai:48botol,sap

u:6buah

1.200.000 Pembersih

porslen:60botol,

kanebo:25buah,

pel:30buah,pewan

gi ruang:20

pak,tisu

meja:60pak,Pemb

erslantai:240botol,

sapu:30buah

6.000.000

6.240.000

Jumlah tenaga

administrasi/teknik

perkantoran

100% 2 orang, 365 hari

dan 288 hari

18.180.000 4 orang, 365 hari

dan 288 hari

57.600.000 4 orang, 365 hari

dan 288 hari

38.000.000 4 orang, 365 hari

dan 288 hari

38.000.000 4 orang, 365 hari

dan 288 hari

37.700.000 18 orang,6570 hari

dan 1440 hari

189.480.000

Peralatan dan

perlengkapan

kantor tersedia

100% 0 0 2 unit Laptop, 1

Unit TV,1 Unit

printer DM

17.500.000 2 unit LCD, 2

unit dispenser

18.500.000 4 unit printer, 1

unit Kulkas, 2

unit UPS

18.500.000 2 unit PC, 2 unit

UPS

18.500.000 10 unit PC,102

unit UPS

73.000.000

11.600.000 14.795.000 15.600.000 15.600.000 17.600.000 75.195.000 Kec.Giri-

subo

Jumlah makanan

dan minuman

tersedia untuk rapat

dan tamu

100% 250 minum dan

snak 180

makan

5.100.000 250 minum dan

snak 180

makan

6.875.000 250 minum dan

snak 180

makan

7.600.000 250 minum dan

snak 180

makan

7.600.000 250 minum dan

snak 180

makan

9.600.000 1250 minum dan

snak 900

makan

36.775.000

Frekwensi rapat ,

konsultasi,

koordinasi

100% 214 op 6.500.000 220 op 7.920.000 230 op 8.000.000 240 op 8.000.000 240 op 8.000.000 1200 op 38.420.000

2017

29.320.000

1.200.000 5 KR

5 Minggu Pagi

100% Amplop

berkop:12pak,bl

angko

SPPD:12buku,bl

angkoSPT:12buk

u ,blanko

disposisi:24buku

,kendali

masuk:24buku,k

endal

keluar:24buku,s

nelhecterberkop:

6lusin,stopmap

berkop:6lusin

5.000.000 Amplop

berkop:12pak,bla

ngko

SPPD:12buku,bla

ngkoSPT:12buku

,blanko

disposisi:24buku,

kendali

masuk:24buku,k

endal

keluar:24buku,sn

elhecterberkop:6l

usin,stopmap

berkop:6lus

7.320.000 Amplop

berkop:12pak,bl

angko

SPPD:12buku,bl

angkoSPT:12buk

u ,blanko

disposisi:24buku

,kendali

masuk:24buku,k

endali

keluar:24buku,s

nelhecter

berkop:6lusin,st

opmap

berkop:6lus

5.500.000 Amplop

berkop:12pak,bl

angko

SPPD:12buku,bl

angkoSPT:12buk

u ,blanko

disposisi:24buku

,kendali

masuk:24buku,k

endali

keluar:24buku,s

nelhecterberkop:

6lusin,stopmapb

erkop:6lusin,

Jumlah barang

cetakan dan Photo

kopi

5.500.000 Amplop

berkop:12pak,bla

ngko

SPPD:12buku,bla

ngkoSPT:12buku

,blanko

disposisi:24buku,

kendali

masuk:24buku,ke

ndali

keluar:24buku,sne

lhecter

berkop:6lusin,sto

pmap berkop:6lus

6.000.000 Amplop

berkop:60pak,bla

ngko

SPPD:60buku,bla

ngkoSPT:60buku

,blanko

disposisi:120buku

,kendali

masuk:120buku,k

endali

keluar:120buku,s

nelhecter

berkop:30lusin,sto

pmapberkop:30l

1 KR

1 Minggu Pagi

1.200.000 1 KR

1 Minggu Pagi

1.440.000 1 KR

1 Minggu Pagi

1.200.000 1 KR

1 Minggu Pagi

1.200.000 1 KR

1 Minggu Pagi

7 01 7 01 16 01 02

Jumlah surat kabar 100%

Penyediaan Rapat-

rapat, Konsultasi

dan Koordinasi


7 01 7 01 16 02 PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

PERKANTORAN

Persentase

Pemenuhan

Kebutuhan Sarana

Prasarana Aparatur

100% 104.955.000 100% 78.506.500 100% 85.000.000 100% 86.000.000 100% 87.000.000 100% 415.461.500 Kec.Giri-

subo

2018-2021

Persentase

Pemenuhan

Kebutuhan Sarana

Prasarana

Perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kegiatan :

7 01 7 01 16 02 01 65.755.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 41.000.000 200.755.000 Subbag Umum Kec.Giri-

subo

7 01 7 01 16 02 02 Pembangunan

Gedung

Perkantoran

Jumlah/Luas dan

Jenis bangunan

gedung yang

dibangun

100% 1gedung:200m 1

unit Garasi

2.000.000.000 1 unit pagar dan

papan nama

kantor

250.000.000 1 unit saluran

drainase

250.000.000 1 unit trotoar 250.000.000 1 unit saluran

drainase

250.000.000 1gedung:200m 1

unit Garasi1 unit

pagar dan papan

nama kantor2

unit saluran

drainase1 unit

trotoar

3.000.000.000 DPU GK Kec.Giri-

subo


subo

Jumlah bulan

pemeliharaan

gedung/kantor

100% 3 gedung:600m2

dan 1 unit

Kamar mandi

14.300.000 3 gedung:600m2

dan 1 unit

Kamar mandi

13.306.500 3 gedung:600m2

dan 1 unit

Kamar mandi

17.000.000 3 gedung:600m2

dan 1 unit

Kamar mandi

18.000.000 3 gedung:600m2

dan 1 unit Kamar

mandi

18.000.000 15 gedung:600m2

dan 5 unit Kamar

mand

80.606.500

Jumlah dan jenis

yang direhab

100% 0 0 0 0 0 200.000.000 1 unit atap dan

plapon

0 0 0 0 200.000.000 DPU GK

Jumlah dan Jenis

kendaraan Dinas

yang dipelihara

100% 1 unit Roda 4

6 unit roda 2

24.900.000 1 unit Roda 4

6 unit roda 2

24.200.000 1 unit Roda 4

6 unit roda 2

25.000.000 1 unit Roda 4

6 unit roda 2

25.000.000 1 unit Roda 4

6 unit roda 2

25.000.000 5 unit Roda 4

30 unit roda 2

124.100.000 Subbag Umum

Jumlah dan Jenis

mebeler yang

dipelihara

100% 30 unit 0 30 unit 1.000.000 30 unit 3.000.000 30 unit 3.000.000 30 unit 3.000.000 150 unit 10.000.000

2017

1 unit penguat

sinyal internet

5.000.000 1 unit Kamera

Digital, 1 ant

parabola, 1 spiker

aktive, 3 shound,

1 penguat internet

26.000.000100% 1 unit Kamera

Digital, 1 ant

parabola, 1

spiker aktive

11.000.000 1 unit shound

ruangan

5.000.000 2 unit Salon

Shound

5.000.000

Jumlah dan jenis

perlengkapan

kantor

Pemeliharaan/

rehabilitasi sarana

dan prasarana

perkantoran

Jumlah dan jenis

peralatan studio

7 01 7 01 03

24.000.000 8 unit kursi

pimpinan, 10meja

rapat, 70 unit

kursi rapat10

kursi tunggu6

Meja kerja4 set

kursi tamu, 5 unit

almari arsip, 1 set

meja pelayanan

Umum6 filling

cabinet

100% 4 unit AC, 1 unit

Printer, 1 laptop,

1 PC

27.755.000 4 unit AC 12.000.000 1 unit LCD, 1

unit AC, 4 unit

Dispenser, 4

UPS

12.000.000 , 4 unit AC

Portable

12.000.000 75.755.000

125.000.000

Pengadaan/pemban

gunan sarana dan

prasarana

perkantoran

4 unit PC, 4

Kipas angin

12.000.000 1 unit Kamera

Digital, 14 unit

AC, 1 unit Printer,

1 laptop,1 ant

parabola, 1 spiker

aktive,4

Dispenser, 4 UPS4

unit PC, 4 Kipas

angin

Jumlah dan jenis

mebelair

100% 6 unit kursi

pimpinan, 10

meja rapat, 25

unit kursi rapat

27.000.000 6 Meja kerja, 2

kursi

pimpinan,20

kursi rapat,4

kursi tunggu

28.000.000 2 set kursi tamu,

5 unit almari

arsip, 1 set meja

pelayanan

Umum

23.000.000 6 unit kursi

tunggu, 25 unit

kursi rapat

23.000.000 6 filling cabinet, 2

set kursi tamu

02 02


7 01 7 01 03 03 Program

Peningkatan

Ketatalaksanaan

dan Kapasitas

Aparatur

Presentase

PNS/Aparatur Sipil

taat aturan

100% 1.500.000 5.280.000 12.000.000 13.000.000 14.000.000 45.780.000 Subbag Umum Kec.Giri-

subo

2018-2021

Presentase PNS

yang memiliki

kompetensi sesuai

bidang tugas

100%

Kegiatan :


subo

Frekuensi

terfasilitasinya

administrasi

kepegawaian

aparatur kecamatan

100% 21 orang

pegawai

1.500.000 21 orang

pegawai

2.280.000 21 orang

pegawai

9.000.000 21 orang

pegawai

10.000.000 21 orang pegawai 11.000.000 105 orang

pegawai

33.780.000

- 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 12.000.000 Kec.Giri-

subo

Diklat Pengadaan

barang dan jasa

100% 0 0 2 orang 3.000.000 2 orang 3.000.000 2 orang 3.000.000 2 orang 3.000.000 10 orang 12.000.000

7 01 7 01 03 06 Program

Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Publik

Nilai IKM PD 78,25 78,25 2.340.000 78,5 4.000.000 79 5.000.000 79,5 6.000.000 80 7.000.000 80 24.340.000 Subbag Umum Kec.Giri-

subo

Kegiatan :

Penyelenggaraan

pelayanan publik


subo

Dokumen

Pengukuran IKM

2.340.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 24.340.000

2017

7 01 7 01 03 04 Program

Peningkatan

Kualitas Pelaporan

Keuangan

Perangkat Daerah

Persentase laporan

keuangan yang

disusun tepat

waktu dan

akuntabel

100% 100% 30.900.000 100% 30.900.000 100% 30.000.000 100% 31.000.000 100% 32.000.000 100% 154.800.000 Subbag PK Kec.Giri-

subo

2018-2021

Persentase laporan

keuangan yang

disusun tepat

waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kegiatan :

7 01 7 01 03 04 01 30.900.000 30.900.000 30.000.000 31.000.000 32.000.000 154.800.000 Subbag PK Kec.Giri-

subo

Dokumen Laporan

Keuangan

semesteran

100% 1 dokumen 500.000 1 dokumen 500.000 1 dokumen 500.000 1 dokumen 600.000 1 dokumen 500.000 5 dokumen 2.600.000

Jumlah Dokumen

Laporan Keu akhir

tahun

100% 1 dokumen 2.000.000 1 dokumen 2.000.000 1 dokumen 2.000.000 1 dokumen 2.000.000 1 dokumen 2.000.000 5 dokumen 10.000.000

Jumlah dokumen

Laporan Keuangan

bulanan


10.500.000

13.840.0002.340.000 1dokumen

03 03 Penyelenggaraan

ketatalaksanaan

dan pengelolaan

kepegawaian PD

01

Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

perangkat

daerah

meningkat

Persentase

laporan

Keuangandisus

un tepat waktu

7 01 7 01 03 06

02

7 01 7 01 03 03 03

7 01 7 01

4.000.000 5 dokumen

3.000.000 1 dokumen 3.000.000 5 dokumen

Dokumen

Pengukuran IKM

100% 1 dokumen 2.000.000 1dokumen 2.500.000 1dokumen

Dokumen RTP

(SPIP)

100% 1 dokumen 0 1 dokumen 2.000.000 1 dokumen 2.500.000 1 dokumen

3.000.000 1 dokumen

21.500.000 30 orang 101.300.000Jumlah petugas

penatausahaan

keuangan dan aset

yang terfasilitasi

100% 6 orang 20.400.000 6 orang 19.500.000 6 orang 19.500.000 6 orang 20.400.000 6 orang

Penyusunan

laporan keuangan

perangkat daerah

Pengembangan

Kapasitas Aparatur


7 01 7 01 03 05 Program

Peningkatan

Kualitas

Perencanaan

Persentase

kesesuaian

program dalam

Renja PD terhadap

RKPD dan Renstra

PD terhadap

RPJMD

100% 100% 19.200.000 100% 15.775.000 100% 18.000.000 100% 19.000.000 100% 20.000.000 100% 91.975.000 Subbag PK Kec.Giri-

subo

Kegiatan :

12.500.000 12.500.000 12.000.000 13.000.000 13.500.000 63.500.000 Subbag PK Kec.Giri-

subo

Dokumen RENJA 100% 6 dokumen 3.612.500 6 dokumen 9.245.000 6 dokumen 7.000.000 6 dokumen 8.000.000 6 dokumen 8.500.000 30 dokumen 36.357.500 Subag PK

3.500.000 3.275.000 6.000.000 6.000.000 6.500.000 25.275.000 Subag PK Kec.Giri-

subo

- Dokumen laporan

TEPPA dan


3.200.000 0 0 0 0 3.200.000 Subag Umum Kec.Giri-

subo

7 01 7 01 03 15 Program

Peningkatan

Penyelenggaraan

Pelayanan

Kecamatan

Persentase desa

yang menetapkan

APBDesa tepat

waktu dan benar

85% 204.450.000 100% 388.167.500 100% 385.764.000 100% 402.000.000 100% 419.000.000 100% 1.799.381.500 Seksi Tapem,

PMD, Kesos,

Tramtibum &

Yanum

Kec.Giri-

subo

Kegiatan :

7 01 7 01 03 15 01 Pembinaan

penyelenggaraan

pemerintahan desa

25.500.000 30.000.000 29.000.000 29.000.000 29.000.000 142.500.000 Seksi Tapem Kec.Giri-

subo

- Dokumen Siklus

Tahunan Desa

- Produk Hukum

Desa

85% 8 Desa 6.500.000 8 Desa 5.500.000 8 Desa 6.000.000 8 Desa 6.000.000 8 Desa 6.000.000 40 Desa 30.000.000

3.200.000

9.000.000

Perencanaan

Kinerja PD

Pengolahan data

dan sistem

informasi PD

01 7 01 03 05 01

1 dokumen 7.387.500 1 dokumen 1.755.000 1 dokumen 3.500.000 1 dokumen

Subag Umum 7.500.000

19.642.500

Dokumen LAKIP 1 dokumen 1 dokumen 1.500.000 1 dokumen 1.500.000 1 dokumen 1.500.000 1 dokumen 1.500.000 1 dokumen 1.500.000 5 dokumen

3.500.000 1 dokumen 3.500.000 5 dokumen Subag PKDokumen evaluasi

Renstra

Frekwensi Pameran

pembangunan

dalam rangka hari

jadi

100% 1 kali pameran 3.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dokumen Monev

dan Pengendalian

Progkeg SKPD

100% 0 0 0 0 12 dokumen 3.000.000

7 01 7 01 03 05 04

3.000.000 12 dokumen 3.000.000 60 dokumen12 dokumen

100%

Kualitas

penyelenggaraa

n pemerintahan

kecamatan

meningkat

Persentase desa

yang

menetapkan

RKPDesa dan

APBDesa tepat

waktu

Pengendalian

internal PD

7 01 7 01 03 05 02

Kesesuaian

program dalam

dokumen

perencaan

perangkat

daerah

Persentase

kesesuaian

program dalam

Renja PD

terhadap RKPD

dan Renstra PD

terhadap

RPJMD

7


-Jumlah pengisian

jabatan yang

terfasilitasi

- Jumlah

Kades/Perangkat

Desa yang

difasilitasi

85% 2 jabatan

4 Orang

7.000.000 1 jabatan

2 Orang

1.500.000 3 jabatan

6 Orang

1.500.000 4 jabatan

4 Orang

1.500.000 2 jabatan

4 Orang

1.500.000 10 jabatan

20 Orang

13.000.000

Frekwensi jumlah

fasilitasi dan koordi-

nasi pengelolaan

keuangan desa


Terlaksananya

Fasilitasi kerjasama

antar desa,

kapasitas Perangkat

Desa


- Dokumen

Monografi Desa

- Dokumen

Monografi

Kecamatan

85% 5 dokumen

2 dokumen

3.000.000 5 dokumen

2 dokumen

1.500.000 5 dokumen

2 dokumen

1.500.000 5 dokumen

2 dokumen

1.500.000 5 dokumen

2 dokumen

1.500.000 30 dokumen

10 dokumen

9.000.000

jumlah fasilitasi

dan koordinasi

pemanfaatan Tata

ruang


Terlaksananya

pembinaan

penyelenggaraan

pemerintahan desa

85% 0 0 1 paket (30

0rang)

13.500.000 1 paket (30

0rang)

13.500.000 1 paket (30

0rang)

13.500.000 1 paket (30 0rang) 13.500.000 4 paket (120

0rang)

54.000.000 PIWK

99.540.000 220.780.000 219.984.000 229.200.000 239.550.000 1.009.054.000 Seksi Kessos Kec.Giri-

subo

0

02150301017

50 KK 50 KK

7

Jumlah forum

kerukunan

beragama dan/atau

safari ramadhan

100% 8 kali/8 desa 2.000.000 8 kali/8 desa 3.475.000 8 kali/8 desa 3.500.000 8 kali/8 desa

Frekwensi Rakor

penanggulangan

kemiskinan dan

PMKS

100% 5 kali/200 orang 9.140.000 5 kali/200 orang 10.855.000 5 kali/200 orang 6.000.000 5 kali/200 orang 6.000.000 5 kali/200 orang 6.000.000 25 kali/1000

orang

Terlaksananya

pengadaan colsed,

semen, pasir untuk

STOP BABS

100% 50 KK

4 desa/150 hari 85.400.000 4 desa/150 hari 76.900.000 4 desa/150 hari 80.934.000 4 desa/150 hari

Jumlah

Petugas/Tim

Pengadaan Barang

dan jasa Stop BABS

100% 5 orang/1 bulan 0 5 orang/1 bulan 5 orang/1 bulan 5 orang/1 bulan

Frekwensi Rakor

bidang kesehatan

100% 2 kali/100 orang 3.000.000 2 kali/100 orang 3.000.000 2 kali/100 orang 3.000.000 2 kali/100 orang

125.000.000

1.550.000 1.550.000 1.550.0001.550.000

125.000.000 125.000.000 125.000.000

91.650.000 4 desa/150 hari 102.000.000 20 desa/750 hari

50 KK 50 KK 250 KK PIWK

2.000.000 8 kali/8 desa 2.000.000 40 kali/60 desa

37.995.000

500.000.000

6.200.000

15.000.000

436.884.000

12.975.000

5 orang/1 bulan 25 orang/5 bulan

3.000.000 2 kali/100 orang 3.000.000 1 0kali/500 orang

Jumlah layanan

droping air yang

diterima

masyarakat

100%

Pembinaan sosial

dan

kemasyarakatan


16.000.000 23.830.000 23.980.000 25.000.000 31.650.000 120.460.000 Seksi Kesos Kec.Giri-

subo

15.000.000 31.300.000 31.300.000 31.300.000 31.300.000 140.200.000 Seksi Tramtib Kec.Giri-

subo

Jumlah anggota

Paskibra

Kecamatan yang

dibentuk dan

dilatih

14.000.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 89.000.000 Seksi Tramtib Kec.Giri-

subo

13.075.000

Penyiapan Pasukan

Pengibar Bendera

(PASKIBRA)

Kecamatan

Pembinaan

ketentraman,

ketertiban dan

pencagahan

bencana

7 01 7 01 03 15 05

03 15 03

7 01 7 01 03 15 04

7 01 7 01

6.000.000 12 kali/8 desa 6.000.000 12 kali/8 desaPembinaan Org

pemuda,

perempuan/PKK

100% 12 kali/8 desa 2.725.000 12 kali/8 desa

2 kali/300 orang 14.980.000 2 kali/300 orang 15.000.000 2 kali/300 orang 20.000.000 10 kali/1500

orang

28.375.000 6.000.000 12 kali/8 desa 7.650.000 60 kali/40 desa

18.300.000 12 kali/5 orang 18.300.000 60 kali/25 orang 78.200.000

Jumlah cabor yang

diikuti dalam

Porkab

100% 6 Jenis

(sepakbola, voli

pa,volly pi,

badminton,catur

, volly pasir)

200.000 6 Jenis

(sepakbola, voli

pa,volly pi,

badminton,catur,

volly pasir)

1.875.000 6 Jenis

(sepakbola, voli

pa,volly pi,

badminton,catur

, volly pasir)

3.000.000 6 Jenis

(sepakbola, voli

pa,volly pi,

badminton,catur

, volly pasir)

4.000.000 6 Jenis

(sepakbola, voli

pa,volly pi,

badminton,catur,

volly pasir)

4.000.000 30 Jenis

(sepakbola, voli

pa,volly pi,

badminton,catur,

volly pasir)

79.010.000 Frekwensi

Pengiriman

kelompok seni dlm

even budaya

100% 2 kali/300 orang 13.075.000 2 kali/300 orang 15.955.000

3.000.000 1 kali/200 orang

6.000.000 1 kali/116 orang 6.000.000 5 kali/580 orang

Pelaksanaan Patroli

terpadu

100% 12 kali/5 orang 5.000.000 12 kali/5 orang 18.300.000 12 kali/5 orang

Jumlah Linmas

yang terbina

100% 1 kali/116 orang 4.000.000 1 kali/116 orang 6.000.000 1 kali/116 orang 6.000.000 1 kali/116 orang

18.300.000 12 kali/5 orang

4.000.000 2 kali/100orang 4.000.000 2 kali/100orang

1 kali/200

orang

3.000.000 1 kali/200 orang 3.000.000 1 kali/200

orang

3.000.000 1 kali/200

orang

28.000.000

19.000.000

15.000.000

1 Peleton/75

orang

14.000.000 1 Peleton/75

orang

15.000.000 1 Peleton/75

orang

20.000.000 1 Peleton/75

orang

20.000.000 1 Peleton/75

orang

20.000.000 5 Peleton/375

orang

89.000.000

4.000.000 2 kali/100orang 4.000.000 10 kali/500orang

3.000.000 5 kali/1000 orang

2 kali/100orang 3.000.000 2 kali/50orang

PASKIBRA

Kecamatan

100%

Frekwensi

pembinaan PEKAT

100%

Frekwensi Rapat

koordinasi Mitigasi

dan Pencegahan

Bencana

100%

Pembinaan

perempuan,

budaya, pemuda

dan olah raga


7 01 7 01 03 15 06 20.500.000 32.787.500 33.000.000 34.000.000 34.000.000 154.287.500 Seksi PMD Kec.Giri-

subo

Dokumen

Musrenbang


Jumlah Desa yang

dievaluasi

100% 8 desa 7.000.000 8 desa 6.000.000 8 desa 6.000.000 8 desa 7.000.000 8 desa 7.000.000 60 desa 33.000.000

Frekwensi rakor

pelestarian aset

program

pemberdayaan

100% 2 kali/100 orang 5.000.000 2 kali/100 orang 2.097.500 2 kali/100 orang 3.000.000 2 kali/100 orang 3.000.000 2 kali/100 orang 3.000.000 10 kali/500 orang 16.097.500

Dokumen profil

desa dan kecamatan


Terlaksanaya pembi-

naan perencanaan

pembangunan Masy

dan PMD

100% 1 paket (30

orang)

0 1 paket (30

orang)

13.500.000 1 paket (30

orang)

13.500.000 1 paket (30

orang)

13.500.000 1 paket (30 orang) 13.500.000 4 paket (120

0rang)

54.000.000 PIWK

7.300.000 14.470.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 47.270.000 Seksi PMD Kec.Giri-

subo

Frekwensi rapat

koordinasi

Pengembangan

Lembaga keuangan

Mikro Desa dan

ekonomi

masyarakat Desa

100% 6 kelompok 2.585.000 6 kelompok 2.820.000 6 kelompok 3.000.000 6 kelompok 3.000.000 6 kelompok 3.000.000 30 kelompok 14.405.000

Jumlah peserta

pameran

100% 6 kelompok 2.390.000 1 kali pameran 5.000.000 1 kali pameran 4.000.000 1 kali pameran 4.000.000 1 kali pameran 4.000.000 5 kali pameran 19.390.000

Dokumen hasil

pelaksanaan

program


Penyelenggaraan

pelayanan terpadu

Kecamatan

6.610.000 20.000.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000 96.610.000 Kasi Pelayanan

Umum

Kec.Giri-

subo

Jumlah Pelayanan

PATEN

100% 600 layanan 6.610.000 600 layanan 20.000.000 610 layanan 20.000.000 620 layanan 25.000.000 620 layanan 25.000.000 2450 layanan 96.610.000

430.000.000 647.524.000 645.764.000 669.000.000 694.000.000 3.060.288.000

07

7 01 7 01 03 15 08

7 01 7 01 03 15 Pembinaan

perekonomian

masyarakat desa

Pembinaan

perencanaan

pembangunan dan

pemberdayaan

masyarakat desa


BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016-2021 merupakan dokumentasi induk

perencanaan pembangunan Daerah selama 5 ( lima ) tahun ke depan.

Sebagai wujud komitmen Kecamatan Girisubo dalam mendukung

tercapainya visi dan misi Kabupaten maka perlu ada langkah kongkrit dari

masing- masing SKPD termasuk Kecamatan Girisubo.

Indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang

akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Adapun indikator kinerja Kecamatan Kecamatan Girisubo yang

mengacu tujuan sasaran RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun

2016- 2021 sebagai berikut :


Tabel 7.1

Indikator Kinerja PD Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator

Kondisi

Kinerja pada

Awal Periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja pada

Akhir

Periode

RPJMD tahun 0 tahun 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5

1. Kesesuaian program dalam Dokumen perencanaan

Perangkat Daerah (PD)

1. Renja PD terhadap RKPD 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2. Renstra PD terhadap RPJMD NA 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat daerah

(PD) meningkat

Persentase laporan keuangan yang disusun tepat

waktu dan akuntabel 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

3. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan PD meningkat 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) 78 % 79 % 79 % 79 % 80 % 80 % 80 %


BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis ( RENSTRA ) Kecamatan Girisubo kurun waktu 2016-

2021 yang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ini,

merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Girisubo

berdasarkan visi dan misi serta program dan kegiatan yang telah di

rencanakan.

Visi dan misi Kecamatan akan tercapai dengan baik apabila terdapat

koordinasi dan kerjasama yang mantap dari berbagai pihak, baik satuan

kerja di tingkat Kabupaten, Kecamatan, desa dan masyarakat dengan tetap

memperhatikan peran/ tanggung jawab/ tugas yang melekat pada masing-

masing pihak, sesuai dengan ketentuan peraturan- perundang- undangan

yang berlaku.

Rencana Strategis Kecamatan Girisubo ini dimungkinkan untuk

ditinjau ulang setiap tahun apabila memang terdapat variabel atau

penyebab yang tidak mampu diprediksi oleh dokumen ini atau adanya

perubahan–perubahan kebijakan oleh Pemerintah Daerah yang

mengharuskan adanya perubahan. Fungsi dokumen ini adalah sebagai

penentu arah dalam perencanaan, penyusunan rencana dan anggaran yang

berbasis kinerja, dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Kecamatan

sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 206 Tahun

2008 tentang Uraian Tugas Kecamatan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan

bimbinganNya dalam kita menjalankan amanah demi kemajuan, dan

kesejahteraan masyarakat khususnya Kecamatan Girisubo.

Documents

RENCANA STRATEGIS - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/148_kecamatan girisubo/Renstra.pdf · tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017, yang antara