Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun ...tanamanpangan.pertanian.go.id/assets/front/uploads/document/Renstra... · kepada RPJMN Tahun 2015 - 2019. Mengacu Renstra

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Tahun 2015-2019

i | P a g e


Tahun 2015-2019

i | P a g e

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN

NOMOR

31. a/HK.310/C/4/2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN

Menimbang : a. bahwa Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga ditetapkan dengan peraturan pimpinan Kementerian/Lembaga setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perlu menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


Tahun 2015-2019

ii | P a g e

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 441);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

12. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja;

13. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);


Tahun 2015-2019

iii | P a g e

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar dalam:

a. menyusun Renstra Unit Kerja Eselon II;

b. menyusun rencana/program pembangunan daerah/provinsi dan daerah kabupaten/kota di bidang pertanian sub sektor tanaman pangan;

c. koordinasi perencanaan kegiatan antar sub sektor dan/atau antar instansi pertanian di Pusat dan Daerah; dan

d. pengendalian program dan kegiatan pembangunan lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Pasal 3

Pejabat Unit Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a menjabarkan dan menyusun lebih lanjut mengenai:

a. Renstra Direktorat Jenderal Tanaman Pangan kedalam Renstra Unit Kerja Eselon II;

b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.


Tahun 2015-2019

iv | P a g e

Pasal 4

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 April 2015

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

HASIL SEMBIRING

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas; 3. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 4. Menteri Pertanian; 5. Para Kepala Dinas Pertanian Yang Membidangi Tanaman Pangan Seluruh

Indonesia; 6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian; 7. Pimpinan Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.


Tahun 2015-2019

v | P a g e

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN

NOMOR 31. a/HK.310/C/4/2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

TAHUN 2015-2019

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN


Tahun 2015-2019

vi | P a g e

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

2015

PENGANTAR

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40

tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa

Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan Rencana Strategis (Renstra)

Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman

kepada RPJMN Tahun 2015 - 2019.

Mengacu Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 yang telah

menetapkan visi, misi dan tujuan strategis Kementerian Pertanian, maka sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sesuai

Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010, tentang

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas

dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor

1185/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010, Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan menyusun Renstra Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang

merupakan penjabaran dari visi dan misi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam

rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dokumen Renstra ini menjadi panduan dan acuan bagi Eselon II lingkup

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan seluruh pihak-pihak di lingkungan Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan maupun stakeholder pembangunan pertanian tanaman

pangan dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2015-

2019 di bidang tanaman pangan.

Jakarta, April 2015

Direktur Jenderal Tanaman Pangan

Dr. Ir. Hasil Sembiring, MSc

NIP. 196002101988031001


Tahun 2015-2019

vii | P a g e

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL iii DAFTAR GAMBAR vii I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Kondisi Umum 3

1.3. Potensi dan Permasalahan 15

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN

PANGAN 30

2.1. Visi 30

2.2. Misi 32

2.3. Tujuan 32

2.4. Sasaran Strategis 33

III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KERANGKA REGULASI, DAN

KERANGKA KELEMBAGAAN 35

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian 35

3.2. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 38

3.3. Langkah dan Strategi Operasional Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

50

3.4. Kerangka Regulasi 58

3.5. Kerangka Kelembagaan 59

IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 61

4.1. Target Kinerja 61

4.2. Kerangka Pendanaan 74

V. DUKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PEMBANGUNAN

SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN 79

5.1. Dukungan Instansi Terkait Lingkup Kementerian Pertanian 79

5.2. Dukungan Instansi di Luar Kementerian Pertanian 81

VI. PENUTUP 88

LAMPIRAN


Tahun 2015-2019

viii | P a g e

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Pertanian Tahun 2010-2014

4

Tabel 2 Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2010– 2014 9 Tabel 3 Neraca Perdagangan Sub Sektor Tanaman Pangan Tahun 2010-

2014 10

Tabel 4 Neraca Perdagangan Ekspor-Impor Komoditas Tanaman Pangan Tahun 2010-2014

11

Tabel 5 Produksi Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2010-2014 13 Tabel 6 Luas Panen Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2010-2014 14 Tabel 7 Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2010-2014 15 Tabel 8 Status dan Luas Kepemilikan Lahan (Data PUT) Tahun 2009 24 Tabel 9 Pokok-pokok Visi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 31 Tabel 10 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Pertanian

Tahun 2015-2019 32

Tabel 11 Sasaran Produksi Komoditi Utama Tanaman Pangan Tahun 2015-2019

33

Tabel 12 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan Tahun 2015-2019

34

Tabel 13 Target Kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 61 Tabel 14 Target Susut Hasil Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015 –

2019 71

Tabel 15 Target Kebutuhan Pembiayaan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015-2019

71

Tabel 16 Target Pembangunan Tanaman Pangan dan Kebutuhan Pembiayaan APBN Tahun 2015-2019

77

Tabel 17 Dukungan Instansi Terkait Lingkup Kementerian Pertanian Yang Diperlukan Untuk Pengembangan Kawasan Sub Sektor Tanaman Pangan

79

Tabel 18 Dukungan Instansi di Luar Kementerian Pertanian Yang Diperlukan Untuk Pembangunan Sub Sektor Tanaman Pangan

81


Tahun 2015-2019

ix | P a g e

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Produk Domestik Bruto (PDB) Pertanian Tahun 2010-2014 5 Gambar 2 Perkembangan Angkatan Kerja Sektor Pertanian dan Non

Pertanian Tahun 2009-2013 6

Gambar 3 Pertumbuhan Pangsa Tenaga Kerja Pertanian dan Pertumbuhan Pangsa PDB Pertanian Tahun 2010-2014

6

Gambar 4 Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2010 – 2014 8 Gambar 5 Model kawasan Tanaman Pangan 34 Gambar 6 Langkah Operasional Peningkatan Produksi dan Produktivitas

Tanaman Pangan 51


Tahun 2015-2019

x | P a g e

DAFTAR BOKS

Boks 1. Potensi Sumberdaya Yang Dapat Dikembangkan Bagi Pembangunan Sub Sektor Tanaman Pangan

16

Boks 2. Permasalahan Mendasar Sub Sektor Tanaman Pangan 23 Boks 3. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 38 Boks 4. Strategi Operasional Penguatan Pengembangan Pembangunan

Sub Sektor Tanaman Pangan 52


Tahun 2015-2019

xi | P a g e

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1. Sasaran Indikatif Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Tahun 2015

90


91


92


93


94

Lampiran 2.1. Sasaran Indikatif Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung Tahun 2015

95


96


97


98


99

Lampiran 3.1. Sasaran Indikatif Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kedelai Tahun 2015

100


101


102


103


104

Lampiran 4.1. Sasaran Indikatif Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kacang Tanah Tahun 2015

105


106


107


108


109

Lampiran 5.1. Sasaran Indikatif Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kacang Hijau Tahun 2015

110


Tahun 2015-2019

xii | P a g e


111


112


113


114

Lampiran 6.1. Sasaran Indikatif Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Ubi Kayu Tahun 2015

115


116


117


118


119

Lampiran 7.1. Sasaran Indikatif Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Ubi Jalar Tahun 2015

120


121


122


123


124


Tahun 2015-2019

1 | P a g e


Tahun 2015-2019

1 | P a g e

1.1. Latar Belakang

“Tantangan pemenuhan kebutuhan bagi

kehidupan manusia akan semakin kompleks dan

dinamis. Setiap negara wajib mengamankan

ketersediaan atas kebutuhan tersebut, terutama

kebutuhan pangan dan energi”

Tanaman pangan sebagai salah satu subsektor

pertanian memiliki posisi strategis dalam

penyediaan kebutuhan, sumber lapangan kerja dan

pendapatan, serta sumber devisa.

Pembangunan tanaman pangan akan berhadapan

dengan berbagai perubahan lingkungan strategis

baik bersifat internal maupun eksternal antara lain

globalisasi perdagangan yang semakin dinamis,

perubahan iklim, tuntutan lingkungan yang

berkelanjutan, keterbatasan sumber daya lahan,

perubahan perilaku konsumen, dan kesejahteraan

masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan

harus dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif,

akuntabel, dan berkelanjutan sehingga

pembangunan tersebut memberikan jaminan

kehidupan yang cukup dan memperhatikan

kebutuhan generasi berikutnya.

Pembangunan tanaman pangan Indonesia telah

mengalami proses yang cukup panjang sejak

kemerdekaan dan hal ini harus menjadi perhatian

penting bagi seluruh pemangku kepentingan.

Beberapa butir yang perlu dijadikan sebagai

variabel penting adalah perbedaan potensi

(kekuatan dan kelemahan yang dimiliki) dan tata

kelola yang diselenggarakan. Kedua hal inimenjadi

titik kritis dalam menghadapi tantangan perubahan

lingkungan (peluang dan ancaman) dimasa

mendatang.

BAB I

PENDAHULUAN

Sektor pertanian dalam arti luas terdiri

dari subsektor tanaman pangan, subsektor

hortikultura, subsektor perkebunan,

subsektor peternakan, subsektor perikanan

dan kelautan, serta subsektor kehutanan.

Perspektif pembangunan tanaman pangan

tidak dapat dilihat dari sudut kebutuhan

pangan saja, tetapi harus dilihat secara

menyeluruh yaitu untuk memenuhi

kebutuhan manusia (pangan, pakan, energi,

dan bahan baku industri lainnya).

Dalam konteks pangan, subsektor tanaman

pangan memiliki posisi strategis karena

komoditi tanaman pangan memiliki

keragaman hayati yang cukup banyak

meliputi komoditi serealia, aneka umbi, dan

aneka kacang.

Pengembangan suatu komoditi harus

memperhatikan nilai dan derajat daya saing

yang dimiliki sehingga tidak menimbulkan

orientasi pembangunan yang tidak tepat, dimana

tidak memperhatikan sumber daya lokal dan

jenis kebutuhan riil yang berkembang di

masyarakat.


Tahun 2015-2019

2 | P a g e

Untuk itu, penyusunan rencana pembangunan tanaman pangan harus dilakukan secara

komprehensif, terintegrasi, dan berbasis data yang akurat. Hal ini menjadi tuntutan atas

transparansi dari keberhasilan rencana yang ditetapkan. Proses ini dimulai dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM), Rencana Strategis Kementerian, dan Rencana Kerja Tahunan. Kelemahan

paling mendasar dari sebuah perencanaan adalah menetapkan sasaran yang tidak tepat

dan kebijakan yang tidak tepatuntuk mewujudkan sebuah tujuan.

Dalam RPJMN tahap ke-3 (2015-2019) difokuskan untuk memantapkan pembangunan

secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan kompetitif perekonomian

yang berbasis sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang

berkualitas dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).Pemerintahan

baru saat ini memiliki jargon Nawacita sebagai garis besar yang dicanangkan selama

tahun 2015-2019 (prioritas sasaran yang akan dicapai) dengan tetap memperhatikan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.1

Nawacita menetapkan sembilan perubahan yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seuruh warga negara,

2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya,

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

desa dalam kerangka negara kesatuan,

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia,

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga

bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya,

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik,

8. Melakukan revolusi karakter bangsa,

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, diperlukan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik denganmenetapkan lima prioritas sasaran yaitu:

a. Membangun kedaulatan pangan

b. Mewujudkan kedaulatan energi

1Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025


Tahun 2015-2019

3 | P a g e

c. Mewujudkan kedaulatan keuangan

d. Mendirikan bank petani/nelayan dan UMKM

e. Mewujudkan penguatan teknologi.

Kedudukan subsektor tanaman pangan sangat bersentuhan pada prioritas keenam dan

ketujuh dari nawacita. Pengelolaan subsektor tanaman pangan melibatkan banyak pihak

dengan variasi struktur kelembagaan. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagai

salah satu unit Eselon I Kementerian Pertanian memiliki batasan kewenangan

berdasarkan tugas dan fungsi tertentu. Direktorat Jenderal Tanaman Panganharus

merumuskan Rencana Strategis, sebagai tindak lanjut atas amanat Rencana

Pembangunan Jangka Menengah dan Renstra Kementerian Pertanian.Rencana

Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangandisusun dengan tujuan agar menjadi

pedoman atau acuan rencana program dan kegiatan pembangunan tanaman pangan

selama tahun 2015-2019.

1.2. Kondisi Umum

Kinerja subsektor tanaman pangan dapat dilihat dari capaian indikator makro dan mikro.

Beberapa indikator makro tersebut antara lain pertumbuhan produk domestik bruto

(PDB), penyerapan tenaga kerja, pendapatan rumah tangga petani, perkembangan

ekspor-impor, dan perkembangan produksi. Beberapa indikator mikro antara lain:

1.2.1. Produk Domestik Bruto (PDB)

Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian (diluar perikanan dan kehutanan)

pada tahun 2014 yaitu sekitar 270,60 triliun rupiah atau 9,22% dari PDB total yang

besarnya 2.934,12 triliun rupiah (berdasarkan harga konstan tahun 2000). Selama

periode 2010-2014, pertumbuhan PDB pertanian sempit tersebut antara 2,42 % hingga

3,98 % dengan rata-rata sekitar 3,19%, dengan saat yang sama PDB nasional tumbuh

sekitar 6,13 %. Dengan adanya ketimpangan pertumbuhan tersebut, maka kontribusi

pertanian semakin menurun dari 10,23 % di tahun 2010 menjadi 9,22 % dari total PDB

nasional.


Tahun 2015-2019

4 | P a g e

Tabel 1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Pertanian

Tahun 2010-2014

Satuan

Tahun Tanaman

Pangan Hortikultura Perkebunan Peternakan

Pertanian

Sempit

Pertanian

Luas Nasional

2010 11,70 -15,04 3,49 4,27 2,42 3,01 6,22

2011 -3,32 12,80 4,47 4,78 2,78 3,37 6,49

2012 -2,41 13,35 6,22 4,69 3,98 4,20 6,26

2013 0,54 4,15 4,93 4,76 3,01 3,54 5,78

2014 3,64 7,36 1,54 1,62 3,76 3,61 5,91

Rerata 2,03 4,52 4,13 4,02 3,19 3,54 6,13

Sumber: BPS (diolah PSEKP)

Ket: Pertanian Sempit = meliputi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan

Pertanian luas = pertanian sempit ditambah perikanan dan kehutanan

2014 angka proyeksi

Bila diperhatikan persubsektor, maka rata-rata pertumbuhan PDB tanaman pangan dan

hortikultura masing-masing sekitar 2,03 % dan 4,52 %. Sedangkan PDB perkebunan dan

peternakan masing-masing sekitar 4,13 % dan 4,02 %.


Tahun 2015-2019

5 | P a g e

Gambar 1. Produk Domestik Bruto (PDB) Pertanian Tahun 2010-2014

Sumber: BPS (diolah PSEKP)

Ket: 2014 angka proyeksi

1.2.2. Tenaga Kerja Pertanian

Selama periode 2010-2014, sektor pertanian masih merupakan sektor dengan pangsa

penyerapan tenaga kerja terbesar, walaupun ada kecenderungan menurun. Penyerapan

tenaga kerja di sektor pertanian pada tahun 2010 sekitar 38,69juta tenaga kerja atau

sekitar 35,76% dari total penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2014mengalami

penurunan menjadi 35,76 juta tenaga kerja atau 30,27%.Kemampuan penyerapan

tenaga kerja sektor Pertanian tersebut hanya berasal dari kegiatan sektor Pertanian

primer, belum termasuk sektor sekunder dan tersier sepanjang vertikal sistem dan usaha

agribisnis. Apabila tenaga kerja dihitung dengan yang terserap pada sektor sekunder dan

tersiernya, maka kemampuan sektor Pertanian tentu akan lebih besar.Walaupun

kemampuan sektor Pertanian dalam penyerapan tenaga kerja nasional sangat besar,

namun di sisi lain justru menjadi beban bagi sektor Pertanian dalam meningkatkan

produktivitas tenaga kerjanya.


Tahun 2015-2019

6 | P a g e

Gambar 2. Perkembangan Angkatan Kerja Sektor Pertanian dan Non

Pertanian Tahun 2009-2013

Sumber: BPS (diolah)

Ket: tahun 2014: angka perkiraan

Gambar 3. Pertumbuhan Pangsa Tenaga Kerja Pertanian dan

Pertumbuhan Pangsa PDB Pertanian Tahun 2010-2014


Tahun 2015-2019

7 | P a g e

Bila disandingkan data pertumbuhan pangsa tenaga kerja pertanian dengan

pertumbuhan pangsa PDB, maka pada periode tahun 2010 – 2014 terjadi penurunan

pangsa tenaga kerja pertanian sebesar -4,16%/tahun dan pada saat yang bersamaan

pula terjadi penurunan pertumbuhan pangsa PDB sebesar -2,86. Dengan

membandingkan tingkat penurunan pangsa tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan

dengan tingkat penurunan pangsa PDB, maka dapat dikatakan bahwa tingkat

kesejahteraan perkapita tenaga kerja di sektor pertanian semakin membaik (Gambar 3).

1.2.3. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima

petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), dimana It menunjukkan fluktuasi

harga barang-barang yang dihasilkan petani sementara Ib mencerminkan harga barang-

barang yang dikonsumsi petani termasuk barang yang diperlukan untuk memproduksi

hasil pertanian. NTP digunakan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual

petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi

rumahtangga. Umumnya, NTP digunakan sebagai indikator kesejahteraan petani. Namun

demikian, sebagai alat ukur kesejahteraan petani, penggunaan asumsi tingkat produksi

yang tetap dinilai kurang relevan, karena kuantitas tetap berarti NTP tidak

mengakomodasi kemajuan produktivitas pertanian, kemajuan teknologi dan

pembangunan. Karena itu NTP cukup diposisikan sebagai alat ukur untuk menghitung

daya beli penerimaan petani terhadap pengeluaran petani. Dengan kata lain, bahwa NTP

bukan mutlak ukuran kesejahteraan petani karena walaupun indeks harga yang diterima

petani meningkat dengan berbagai kebijakan perlindungan harga yang dilakukan

Kementerian Pertanian, namun belum tentu NTP meningkat, karena masih tergantung

dengan indeks harga yang dibayar petani.

Selama periode 2010 – 2014, secara umum NTP meningkat walaupun sempat menurun

pada tahun 2013. Peningkatan NTP tertinggi terjadi pada tahun 2011. Peningkatan NTP

tersebut disebabkan oleh laju peningkatan indeks harga yang diterima petani lebih tinggi

dibandingkan laju peningkatan indeks harga yang dibayar petani.


Tahun 2015-2019

8 | P a g e

Gambar 4. Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2010 – 2014

Ket: tahun dasar 2007=100

Tahun 2014 adalah data sementara

Peningkatan indeks harga yang diterima petani merupakan hasil dari kebijakan

Kementerian Pertanian dalam upaya perlindungan harga komoditas pertanian,

sedangkan peningkatan indeks harga yang dibayar petani merupakan hasil kebijakan

diluar kendali Kementerian Pertanian. Peningkatan NTP dapat dilakukan dengan

meningkatkan indeks harga yang diterima petani, namun hal ini dapat memacu inflasi.

Oleh sebab itu, untuk meningkatkan NTP perlu diupayakan agar peningkatan indeks

harga yang dibayar petani tidak terlalu progresif.

Dari data BPS, selama tahun 2010-2014, angka rata-rata NTP di atas 100 yaitu 101,77

pada tahun 2010, 104,58 pada tahun 2011, 105,24 pada tahun 2012, 104,95 pada tahun

2013, dan 102,03 pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan petani lebih sejahtera karena

hasil yang didapatkan petani lebih besar dari yang dibelanjakan. Sedangkan untuk

pertumbuhan NTP subsektor tanaman pangan dari tahun 2010-2012 terlihat adanya

kenaikan yaitu 97,78 pada tahun 2014, 102,82 pada tahun 2011, dan 104,71 pada tahun

2012, dan terjadi penurunan 0,06 persen pada tahun 2013 dan 5,51 persen pada tahun

2014.


Tahun 2015-2019

9 | P a g e

Tabel 2. Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2010– 2014

No. Uraian 2010 2011 2012 2013 2014

Nilai Tukar Petani

- Pertanian 101,77 104,58 105,24 104,95 102,03

- Tanaman Pangan 97,78 102,82 104,71 104,65 98,88

Kenaikan NTP (%)

- Pertanian - 2,76 0,64 (0,28) (2,78)

- Tanaman Pangan - 5,15 1,84 (0,06) (5,51)

Indek harga diterima petani (IT)

- Pertanian 128,62 138,90 145,75 154,69 114,06

- Tanaman Pangan 124,81 138,38 147,41 157,44 111,80

Kenaikan IT (%)

- Pertanian - 7,99 4,94 6,13 (26,27)

- Tanaman Pangan - 10,87 6,53 6,80 (28,99)

3 Indek harga dibayar petani (IB)

- Pertanian 126,37 132,81 138,49 147,40 111,79

- Tanaman Pangan 127,61 134,56 140,78 150,45 113,06

Kenaikan IB (%)

- Pertanian - 5,10 4,28 6,43 (24,16)

- Tanaman Pangan - 5,45 4,62 6,87 (24,85)

Sumber : BPS (diolah)

Keterangan:

- Tahun 2010-2012 menggunakan tahun dasar 2007 = 100

- Tahun 2013-2014 menggunakan tahun dasar 2012 = 100

1

2

1.2.4. Neraca Perdagangan Ekspor-Impor

Berdasarkan data tahun 2010-2014, kondisi perdagangan komoditas pangan utama

Indonesia dalam posisi defisit. Keadaan ini terlihat dari neraca perdagangan yang bernilai

negatif dan laju pertumbuhan nilai impor pada periode 2010-2014 secara umum lebih

tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan nilai ekspornya. Pada tahun 2014,

komoditas pangan yang menyumbang impor terbesar adalah kedelai diikuti oleh jagung

dan beras. Sebaliknya komoditas penyumbang ekspor terbesar adalah ubi kayu.

Untuk volume ekspor beras tertinggi dicapai tahun 2012 sebesar 1,15 ribu ton beras

dengan nilai US$ 1,43 juta, dan volume ekspor beras terendah tahun 2010 sebesar 810


Tahun 2015-2019

10 | P a g e

ton dengan nilai US$ 0,56 juta. Sedangkan volume impor tertinggi terjadi tahun 2011

sebesar 2,74 juta ton dengan nilai US$ 1,51 milyar dan terendah tahun 2014 senilai US$

175,83 juta.

Volume ekspor tertinggi untuk komoditas Jagung terjadi pada tahun 2012 sebesar 72,95

ribu ton dengan nilai US$ 38,22 juta dan volume terendah pada tahun 2014 senilai US$

7,97 juta. Sedangkan volume impor tertinggi untuk jagung dicapai pada tahun 2011

sebanyak 3,31 juta ton senilai US$ 1,08 milyar dan volume impor jagung terendah pada

tahun 2010 sebesar 1,79 juta ton senilai US$ 484,24 juta.

Untuk volume ekspor kedelai tertinggi terjadi tahun 2012 sebesar 34,79 ribu ton senilai

US$ 36,97 juta; dan volume ekspor terendah pada tahun 2010 sebesar 8,65 ribu ton

senilai US$ 9,98 juta; sedangkan volume impor kedelai tahun 2014 adalah yang tertinggi

senilai US$ 2,73 milyar.

Untuk jelasnya perkembangan nilai ekspor impor dan neraca perdagangan komoditas

tanaman pangan selama tahun 2010-2014 seperti pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3. Neraca Perdagangan Sub Sektor Tanaman Pangan Tahun 2010-2014

No Sub Sektor Tahun ( ribu US$)

2010 2011 2012 2013 2014*)

1 Tanaman Pangan

- Ekspor 478 585 151 967 560

- Impor 3.894 7.024 6.307 5.659 6.481

- Neraca -3.416 -6.439 -6.156 -4.692 -5.921


Tahun 2015-2019

11 | P a g e

Tabel 4. Neraca PerdaganganEkspor-Impor Komoditas Tanaman Pangan Tahun 2010-2014

2014**)

Volume (ton) Nilai (US$ 000) Volume (ton) Nilai (US$ 000) Volume (ton) Nilai (US$ 000) Volume (ton) Nilai (US$ 000) Nilai (US$ 000)

Beras

Ekspor 810 560 1,065 1,272 1,150 1,428 1,080 1,071 897

Impor 687,583 360,790 2,744,261 1,509,257 2,411,240 1,233,374 399,758 208,600 175,827

Neraca (686,773) (360,230) (2,743,196) (1,507,985) (2,410,091) (1,231,946) (398,678) (207,529) (174,930)

JagungEkspor 44,514 12,111 33,189 18,653 72,949 38,223 19,085 14,957 7,970

Impor 1,786,811 484,238 3,310,984 1,084,404 1,991,952 614,005 2,401,489 728,533 598,344

Neraca (1,742,296) (472,127) (3,277,795) (1,065,751) (1,919,003) (575,782) (2,382,405) (713,576) (590,374)

KedelaiEkspor 8,653 9,979 8,737 11,389 34,793 36,971 9,762 13,132 39,125

Impor 1,772,663 871,173 2,125,511 1,290,079 2,334,735 1,478,104 1,411,184 886,426 2,725,541

Neraca (1,764,011) (861,195) (2,116,774) (1,278,689) (2,299,942) (1,441,133) (1,401,422) (873,294) (2,686,416)

Kacang TanahEkspor 7,721 13,625 7,684 15,453 7,737 16,514 4,831 10,836 10,234

Impor 230,787 225,449 253,102 262,345 209,686 248,717 231,294 274,928 247,250

Neraca (223,066) (211,824) (245,418) (246,892) (201,949) (232,203) (226,463) (264,092) (237,016)

Ubi KayuEkspor 169,031 45,432 195,340 79,060 61,943 19,268 71,812 27,611 24,330

Impor 294,853 120,755 435,424 211,276 890,231 400,220 213,415 103,995 99,712

Neraca (125,822) (75,323) (240,085) (132,216) (828,288) (380,952) (141,603) (76,384) (75,382)

Ubi JalarEkspor 7,083 5,317 7,173 6,341 10,495 9,437 8,006 6,898 6,236

Impor 33 45 25 45 27 42 21 32 39

Neraca 7,051 5,272 7,148 6,297 10,468 9,394 7,985 6,866 6,197

GandumEkspor 642,726 382,568 546,513 447,152 67,560 39,276 75,482 40,442 33,181

Impor 5,725,011 1,827,395 6,476,577 2,656,103 7,817,795 2,960,103 5,900,056 2,252,450 1,902,406 Neraca (5,082,285) (1,444,827) (5,930,064) (2,208,951) (7,750,235) (2,920,827) (5,824,574) (2,212,007) (1,869,225) *) Volume Ekspor/Impor Tahun 2013 Sampai Dengan Bulan Oktober

**) Volume Ekspor/Impor Tahun 2014 Sampai Dengan Bulan September

2010 2011 2012 2013 *)Komoditas


Tahun 2015-2019

12 | P a g e

1.2.5. Produksi Tanaman Pangan Tahun 2010-2014

Selama periode 2010 – 2014, terjadi peningkatan produksi padi setiap tahunnya

1,56persen yaitu dari produksi 66,47 juta ton GKG pada tahun 2010 meningkat menjadi

70,61 juta ton GKG pada tahun2014. Kondisi produksi tahun 2014 ini menunjukkan

adanya penurunan sebanyak 0,67 juta ton GKG (0,94 persen) dibandingkan tahun 2013.

Penurunan produksi padi tahun 2014, diperkirakan terjadi di Pulau jawa sebanyak 1,05

juta ton GKG, sedangkan produksi padi di luar Pulau Jawa diperkirakan mengalami

kenaikan sebanyak 0,38 juta 5ton GKG. Penurunan produksi diperkirakan terjadi karena

penurunan luas panen seluas 66,93 ribu Ha (0,48 persen) dan produktivitas sebesar 0,24

ku/Ha (0,47 persen).

Perkiraan penurunan produksi padi tahun yang relatif besar terdapat di Provinsi Jawa

Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, perkiraan kenaikan produksi padi tahun 2014 yang relatif besar terdapat di

Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan

Kalimantan Selatan.

Untuk produksi jagung selama periode 2010 – 2014 terjadi peningkatan setiap tahunnya

1,24 persen, dari produksi 18,33 juta ton pipilan kering pada tahun 2010 meningkat

menjadi 19,13 juta ton pipilan kering pada tahun2014. Produksi jagung tahun 2014 ini

mengalami kenaikan sebanyak 0,62 juta ton (3,33 persen) dibandingkan tahun 2013.

Kenaikan produksi tersebut diperkirakan terjadidi Pulau Jawa dan luar Pulau jawa

masing-masing sebanyak 0,06 juta ton pipilan kering dan 0,56 juta ton pipilan kering.

Kenaikan produksi diperkirakan terjadi karena kenaikan produktivitas sebesar 0,85 ku/Ha

(1,75 persen) dan kenaikan luas panen seluas 58,72 ribu Ha (1,54 persen).

Perkiraan peningkatan produksi jagung tahun 2014 yang relatif besar terjadi di Provinsi

Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, jawa Tengah, Gorontalo, dan Lampung.

Sementara itu, perkiraan penurunan produksi jagung tahun 2014 yang relatif besar terjadi

di Provinsi Jawa Barat, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, dan Bali.

Sedangkan produksi kedelai mengalami kenaikan selama periode yang sama yaitu

sekitar 0,89 persen. Produksi kedelai tahun 2014 diperkirakan sebanyak 921,34 ribu ton

biji kering, meningkat sebanyak 141,34 ribu ton biji kering (18,12 persen) dibandingkan

tahun 2013. Peningkatan produksi kedelai tersebut diperkirakan terjadi di Pulau Jawa

sebanyak 73,47 ribu ton biji kering dan di luar Pulau Jawa sebanyak 67,87 ribu ton biji

kering. Peningkatan produksi tersebut diperkirakan terjadi karena kenaikan luas panen


Tahun 2015-2019

13 | P a g e

seluas 61,01 ribu Ha (11,08 persen) dan kenaikan produktivitas sebesar 0,90 ku/Ha (6,36

persen).

Perkiraan kenaikan produksi kedelai tahun 2014 yang relatif besar terjadi di Provinsi

Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Lampung. Sementara itu

penurunan produksi kedelai tahun 2014 yang relatif besar terjadi di Provinsi DI

Yogyakarta, Banten, Nusa Tenggara Barat, Papua, dan Kalimantan Tengah.

Sedangkan produksi yang mengalami penurunan adalah kacang tanah sebesar rata-rata

4,09 persen dan kacang hijau sebesar rata-rata 2,74 persen. Ubi kayu dan ubi jalar juga

mengalami kenaikan masing-masing rata-rata sebesar 0,67 persen dan 3,79 persen.

Tabel 5. Produksi Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014

(ribu ton)

1 Padi Jawa 36.375 34.405 36.527 37.493 36.442 36.248 0,15

Luar Jawa 30.095 31.352 32.529 33.787 34.165 32.386 3,23

Indonesia 66.469 65.757 69.056 71.280 70.607 68.634 1,56

2 Jagung Jawa 9.944 9.467 10.712 10.095 10.152 10.074 0,79

Luar Jawa 8.383 8.176 8.675 8.416 8.976 8.525 1,82

Indonesia 18.328 17.643 19.387 18.512 19.127 18.599 1,24

3 Kedelai Jawa 633 574 604 522 595 586 -0,91

Luar Jawa 274 277 240 258 326 275 5,42

Indonesia 907 851 843 780 921 861 0,88

4 Jawa 547 484 509 511 475 505 -3,28

Luar Jawa 232 208 204 190 181 203 -6,01

Indonesia 779 691 713 702 655 708 -4,09

5 Jawa 174 212 190 134 166 175 1,50

Luar Jawa 117 129 95 71 73 97 -9,87

Indonesia 292 341 284 205 239 272 -2,74

6 Ubi Kayu Jawa 10.792 10.567 11.175 10.941 10.393 10.773 -0,86

Luar Jawa 13.126 13.477 13.003 12.996 14.166 13.354 2,03

Indonesia 23.918 24.044 24.177 23.937 24.559 24.127 0,67

7 Ubi Jalar Jawa 757 844 1.053 1.095 1.011 952 8,14

Luar Jawa 1.294 1.352 1.430 1.292 1.349 1.343 1,26

Indonesia 2.051 2.196 2.483 2.387 2.360 2.295 3,79

Kacang

Tanah

Kacang

Hijau

Sumber : BPS

Keterangan: 2014 Aram II

No Komoditas

Rerata

Pertumbuhan

(%)

Rata-rata

2010-2014

(ribu ton)

Keterangan : Padi : Gabah Kering Giling Kacang Tanah : Biji Kering

Jagung : Pipilan Kering Ubi Kayu : Umbi Basah

Kedelai : Biji Kering Ubi Jalar : Umbi Basah

Kacang Hijau : Biji Kering


Tahun 2015-2019

14 | P a g e

Tabel 6. Luas Panen Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014

1 Padi Jawa 6.359 6.165 6.186 6.467 6.354 6.306 0,02

Luar Jawa 6.895 7.039 7.260 7.368 7.414 7.195 1,84

Indonesia 13.253 13.204 13.446 13.835 13.768 13.501 0,97

2 Jagung Jawa 2.139 1.946 2.011 1.959 1.956 2.002 -2,11

Luar Jawa 1.993 1.919 1.946 1.863 1.925 1.929 -0,81

Indonesia 4.132 3.865 3.958 3.822 3.880 3.931 -1,49

3 Kedelai Jawa 440 404 382 343 371 388 -3,92

Luar Jawa 221 218 186 208 241 215 2,93

Indonesia 661 622 568 551 612 603 -1,63

4 Jawa 433 378 394 372 362 388 -4,18

Luar Jawa 188 162 165 147 145 161 -6,11

Indonesia 621 539 560 519 506 549 -4,76

5 Jawa 149 182 162 117 137 149 0,02

Luar Jawa 109 115 83 65 65 88 -10,80

Indonesia 258 297 245 182 202 237 -4,24

6 Ubi Kayu Jawa 552 546 534 491 470 519 -3,90

Luar Jawa 631 639 595 575 606 609 -0,91

Indonesia 1.183 1.185 1.130 1.066 1.076 1.128 -2,31

7 Ubi Jalar Jawa 57 53 52 58 51 54 -2,14

Luar Jawa 124 125 126 104 105 117 -3,63

Indonesia 181 178 178 162 157 171 -3,49

Rata-rata

2010-2014

(ribu hektar)

Rerata

Pertumbuhan

(%)(ribu hektar)

Sumber : BPS


No Komoditas

Kacang

Tanah

Kacang

Hijau


Tahun 2015-2019

15 | P a g e

Tabel 7. Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2010-2014

No

(ku/ha)

1 Padi Jawa 57,21 55,81 59,05 57,98 57,35 57,48 0,11

Luar Jawa 43,65 44,54 44,81 45,85 46,08 44,99 1,37

Indonesia 50,15 49,80 51,36 51,52 51,28 50,82 0,57

2 Jagung Jawa 46,49 48,65 53,26 51,54 51,91 50,37 2,90

Luar Jawa 42,07 42,61 44,57 45,19 46,64 44,22 2,62

Indonesia 44,36 45,65 48,99 48,44 49,29 47,35 2,71

3 Kedelai Jawa 14,4 14,2 15,8 15,23 16,07 15,14 2,95

Luar Jawa 12,38 12,71 12,9 12,41 13,51 12,78 2,31

Indonesia 13,73 13,68 14,85 14,16 15,06 14,30 2,47

4 Jawa 12,65 12,80 12,90 13,75 13,12 13,04 0,99

Luar Jawa 12,34 12,84 12,35 12,93 12,49 12,59 0,38

Indonesia 12,56 12,81 12,74 13,52 12,94 12,91 0,82

5 Jawa 11,67 11,66 11,74 11,42 12,14 11,73 1,04

Luar Jawa 10,79 11,19 11,34 10,91 11,10 11,07 0,75

Indonesia 11,30 11,48 11,60 11,24 11,81 11,49 1,15

6 Ubi Kayu Jawa 195,47 193,66 209,08 222,98 221,05 208,45 3,20

Luar Jawa 208,04 210,89 218,46 225,98 233,91 219,46 2,98

Indonesia 202,17 202,96 214,02 224,60 228,29 214,41 3,11

7 Ubi Jalar Jawa 132,74 157,93 203,35 187,71 196,52 175,65 11,18

Luar Jawa 104,32 108,44 113,06 124,79 128,19 115,76 5,33

Indonesia 113,27 123,29 139,29 147,47 150,62 134,79 7,46

Rata-rata

2010-2014

(ku/ha)


2013 2014

Kacang

Tanah

Kacang

Hijau

Komoditas

2010 2011 2012

Sumber : BPS

Rerata

Pertumbuhan

(%)

1.3. Potensi dan Permasalahan

1.3.1. Potensi

Indonesia mempunyai potensi sumberdaya yang sangat besar dan penting untuk dapat

dikembangkan bagi pembangunan pertanian sub sektor tanaman pangan, antara lain:


Tahun 2015-2019

16 | P a g e

1.3.1.1. Keanekaragaman Hayati dan Agroekosistem

Indonesia dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati dunia dan dikenal sebagai

salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Sepuluh

persen dari spesies tumbuhan berbunga di dunia terdapat di Indonesia, meskipun luas

daratan Indonesia hanya 13 % dari total luas daratan di dunia. Selain itu di Indonesia

hidup 12 % spesies mamalia, 16 % reptil dan amphibi, dan 17 % burung.

Potensi sumberhayati berasal dari tumbuhan ada sekitar 40 ribu yang terdiri dari 5000

jenis jamur, 400 jenis tanaman penghasil buah, 370 jenis tanaman penghasil sayuran, 70

jenis tanaman berumbi, 60 jenis tanaman penyegar dan 55 jenis tanaman rempah

Keanekaragaman hayati Indonesia sebagian telah dimanfaatkan, sebagian baru diketahui

potensinya, dan sebagian besar lagi bahkan namanya saja belum diketahui

(diidentifikasi). Keanekaragaman hayati tersebut merupakan tumpuan hidup manusia,

karena setiap orang membutuhkannya untuk menopang kehidupan, sebagai sumber

pangan, pakan, bahan baku industri, farmasi dan obat-obatan. Salah satu pemanfaatan

keanekaragaman hayati adalah melalui perdagangan tanaman obat dengan nilai

perdagangan tanaman obat dan produk berasal dari tumbuhan termasuk suplemen.

Selain berfungsi untuk menunjang kehidupan manusia, keanekaragaman hayati memiliki

peranan dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem.

Boks 1. Potensi Sumberdaya Yang Dapat Dikembangkan Bagi Pembangunan Sub Sektor Tanaman Pangan

1. Keanekaragaman hayati dan agroekosistem 2. Lahan pertanian 3. Teknologi

a. Teknologi Perbenihan b. Teknologi Pemupukan c. Teknologi pascapanen d. Teknologi pengendalian OPT dan DPI

4. Tenaga kerja pertanian 5. Pasar


Tahun 2015-2019

17 | P a g e

Indonesia juga memiliki potensi

agroekosistem yang cukup untuk

mendukung pengembangan pertanian

diantaranya adalah ketersedian tanah,

hara, dataran rendah dan tinggi, curah

hujan yang merata di sebagian wilayah,

sinar matahari yang terus menyinari

sepanjang tahun, kelembaban udara dan

organisme-organisme, setidaknya

memiliki 47 ekosistem alami yang berbeda. Kita bisa menjumpai padang es dan padang

rumput dataran tinggi di Papua. Beragam hutan basah dataran rendah di Kalimantan dan

Sumatera. Adapula ekosistem danau yang dalam dan rawa dangkal. Untuk itu, agar

keanekaragaman hayati dan agoekosistem tidak terancam kelestariannya, maka kita

harus arif (bijaksana) dalam memanfaatkannya, dengan mempertimbangkan aspek

manfaat dan aspek kelestariannya.

1.3.1.2. Lahan Pertanian

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas daratan mencapai 1.922.570 km²

(192 juta ha) dan luas perairan mencapai 3.257.483 km². Luas kawasan budidaya sekitar

123 juta ha (64,6 persen) berpotensi sebagai kawasan pertanian sebesar 101 juta ha,

dan 67 juta ha sisanya (35,4 persen) merupakan kawasan lindung. Dari areal tersebut

yang sudah terolah sampai saat ini sebesar 25,6 juta ha lahan sawah, dan untuk lahan

kering tanam semusim 25,3 juta ha dan lahan kering tanaman tahunan 50,9 juta ha.

Dengan demikian potensi perluasan untuk kawasan pertanian adalah sebesar 54 juta ha

dengan komposisi; 36 juta ha dapat digunakan untuk tanaman pangan/perkebunan dan

merupakan lahan kering, 15 juta ha sesuai untuk areal persawahan dan 3 juta ha untuk

lahan peternakan. (Siswono Yudo Husodo, 2006; Data Kajian Akademis Ditjen

Pengelolaan Lahan dan Air, Kementan 2006)

Kementerian Pertanian (2013) menaksir bahwa luas lahan suboptimal di Indonesia yang

sesuai untuk pertanian mencapai 91,9 juta ha, terdiri dari lahan kering masam seluas

62,6 juta ha (68,1 persen), rawa pasang surut seluas 9,3 juta ha (10,1 persen), lahan

kering iklim kering seluas 7,8 juta ha (8,5 persen),

rawa lebak seluas 7,5 juta ha (8,2 persen), dan

lahan gambut seluas 4,7 juta ha (5,1 persen). Saat

ini sebagianlahan-lahan suboptimal


Tahun 2015-2019

18 | P a g e

tersebutdimanfaatkan untuk budidaya tanaman, ternak dan ikan.

Selain jumlah lahan potensial tersebut, hal yang mendukung adalah jumlah luasan dan

sebaran hutan, sungai, rawa dan danau serta curah hujan yang cukup tinggi dan merata

sepanjang tahun, jugawaduk, bendungan, embung, maupun air tanah serta air

permukaan lainnya,yang sangat potensial untuk mendukung pengembangan usaha

pertanian, khususnya tanaman pangan.

Kondisi ini mengindikasikan untuk pengembangan subsektor tanaman pangan dengan

program penambahan baku lahan dapat diarahkan ke daerah-daerah di luar pulau Jawa.

Potensi pengembangan untuk areal irigasi memungkinkan di pulau Sumatera dan

Sulawesi. Selain itu untuk penumbuhan kantong-kantong produksi dapat juga

dikembangkan pada lahan non irigasi (tadah hujan, pasang surut, lebak dan polder) yang

banyak terdapat di pulau Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan untuk lahan yang

sementara tidak diusahakan masih banyak terdapat di Papua seluas 5,329 juta hektar.

1.3.1.3. Teknologi

Teknologi Pertanian Indonesia berkembang dengan pesat. Berbagai inovasi teknologi

spesifik lokasi telah dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian melalui Balai Pengkajian

Teknologi Pertanian (BPTP) di daerah, seperti: teknologi panen air (teknologi

pemanfaatan air secara efisiensi melalui irigasi tetes

di tingkat desa dengan membangun Jaringan Irigasi

Tingkat Desa (JIDES) dan di tingkat usahatani

dengan membangun Jaringan Irigasi Tingkat

Usahatani (JITUT)); prototipe alsintan (menghasilkan

varietas baru, vaksin, bibit ternak, tool kit, peta);

teknologi budidaya; teknologi pascapanen

(pengemasan, penyimpanan, sortasi dsb); teknologi

pengolahan hasil pertanian.

Bioteknologi dan teknologi untuk pertanian organik

juga perlu dikembangkan, untuk menghasilkan produk pertanian yang ramah lingkungan.

Demikian juga untuk teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk berkembangnya

pertanian cermat yang lebih efisien dan efektif biologis sistem pertanian baik dalam skala

nasional, regional, perusahaan hingga usaha tani. Hal ini dapat mendukung

pengembangan bio-produk yang mempunyai nilai jual lebih baik.


Tahun 2015-2019

19 | P a g e

Berbagai macam paket teknologi tepat guna tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan

oleh petani untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan produktivitas aneka produk

pertanian.

1.3.1.3.1. Teknologi Perbenihan

Industri dalam negeri yang semakin berkembang, permintaan konsumen luar negeri

cenderung meningkat untuk produk pertanian, serta ketersediaan teknologi tepat guna

yang dapat dimanfaatkan masyarakat/petani untuk meningkatkan pengetahuan dan

keterampilannya guna meningkatkan kuantitas, kualitas dan produktivitas produk

tanaman pangan, baik melalui teknologi budidaya terapan, maupun teknologi pemuliaan

tanaman yang menghasilkan varietas unggul bermutu dengan produksi dan produktivitas

yang tinggi.

1.3.1.3.2. Teknologi Pemupukan

Pengembangan teknologi pemupukan harus didorong dalam membangun keseimbangan

pengembangan pupuk anorganik dan organik, serta jaminan akan ketersediaan sumber

bahan baku yang menjadi prasyarat bagi pengembangan industri pupuk, sehingga dapat

memenuhi kebutuhan, serta sumberdaya manusia yang terlibat langsung dalam proses

pengolahan pupuk, terutama pengolahan pupuk organik di daerah sentra produksi sub

sektor tanaman pangan dengan memanfaatkan limbah pertanian yang tersedia.

1.3.1.3.3. Teknologi Pascapanen

Teknologi pascapanen diyakini merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas produk

hasil panen produk pertanian dan memberikan nilai tambah produk pertanian. Badan

Litbang Pertanian telah menghasilkan berbagai macam prototipe alat dan mesin

pertanian yang bermanfaat bagi petani.

Berbagai macam paket teknologi tepat guna, varietas unggul tanaman; teknologi produksi

pupuk; alat dan mesin pertanian; serta aneka teknologi budidaya, pascapanen dan

pengolahan hasil pertanian sudah banyak dihasilkan para peneliti di lembaga penelitian,

masyarakat petani dan swasta, semuanya itu dapat dimanfaatkan oleh petani untuk

meningkatkan kuantitas, kualitas dan produktivitas aneka produk pertanian.

Saat ini, penanganan pascapanen tanaman pangan belum berkembang.Untuk itu,

diperlukan upaya penanganan pascapanen dalam rangka menurunkan potensi

kehilanganhasiltanaman pangan. Selain itu, kebutuhan sarana pascapanen dapat


Tahun 2015-2019

20 | P a g e

mendorong bertumbuhnya industri-industri, baik yang berskala besar maupun industri

skala kecil/rumahan.

1.3.1.3.4. Teknologi Pengendalian OPT dan DPI

Pestisida sangat berbahaya terhadap manusia dan lingkungan hidup, oleh karena itu

penggunaan pestisida diharapkan dapat dilakukan secara efisien dan bijaksana, dengan

memperhatikan kaidah pengendalian Hama Terpadu (PHT) sehingga tercipta pertanian

ramah lingkungan. Program pengendalian hama terpadu menjadi bagian yang utama

dalam kegiatan usahatani dan dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992

tentang Sistem Budidaya Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang

Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida, Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara

Pendaftaran Pestisida dan Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 tentang Pengawasan

Pestisida.

Saat ini cukup banyak industri bahan pengendali OPT dengan kapasitas produksi yang

cukup memadai dan jenis pestisida yang beragam sesuai dengan permintaan akan

kebutuhan pestisida guna melindungi pertanaman dari gangguan OPT.

Untuk menjawab terjadinya fenomena El Nino yang berdampak dengan adanya

kekeringan telah banyak dihasilkan berbagai inovasi teknologi strategis nasional dan

teknologi spesifik lokasi oleh Badan Litbang Pertanian dan Balai Pengkajian Teknologi

Pertanian (BPTP). Teknologi tersebut diantaranya adalah pengelolaan sumberdaya air

seperti teknologi panen air, teknologi pemanfaatan air secara efisiensi melalui irigasi

tetes di tingkat desa dengan membangun Jaringan Irigasi Tingkat Desa (JIDES) dan di

tingkat usahatani dengan membangun Jaringan Irigasi Tingkat Usahatani (JITUT).

1.3.1.4. Tenaga Kerja Pertanian

Sampai saat ini, lebih dari 43 juta tenaga kerja nasional masih menggantungkan

hidupnya pada sektor pertanian, terutama di sub sektor tanaman pangan. Jumlah tenaga

kerja tersebut belum tersebar secara proporsional sesuai dengan sebaran luas potensi

lahan serta belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk

pengembangan pertanian yang berdaya saing. Jika tenaga kerja tersebut dapat

ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya di sektor produksi, pengolahan dan

pemasaran hasil pertanian, maka dapat untuk meningkatkan kapasitas produksi aneka

komoditas pertanian bagi pemenuhan kebutuhan pasar nasional dan internasional.


Tahun 2015-2019

21 | P a g e

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pertanian juga dapat dilakukan melalui

penempatan tenaga kerja pertanian terlatih di daerah yang masih kurang penduduknya

dan penyediaan fasilitasi pertanian dalam bentuk faktor produksi, bimbingan teknologi

serta pemberian jaminan pasar yang baik.

Secara kuantitatif tenaga kerja untuk sub sektor tanaman pangan tersedia di perdesaan,

namun ada kecenderungan terus menurun dengan indikasi semakin berkurangnya minat

generasi muda di perdesaan untuk bekerja di sub sektor pertanian tanaman pangan.

Demikian pula dari sisi kualitas Sumberdaya Manusia tenaga kerja ini masih sangat

kurang, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk dapat mengupayakan secara

berkelanjutan penyediaan SDM Pertanian tanaman pangan yang berkualitas.

Jumlah tenaga kerja untuk sub sektor tanaman pangan lebih dari cukup, apalagi terdapat

limpahan tenaga kerja ke subsektor tanaman pangan akibat melambatnya pertumbuhan

sektor industri. Dengan demikian pemanfaatan tenaga kerja yang tersedia secara optimal

merupakan peluang untuk meningkatkan pembangunan tanaman pangan.

1.3.1.5. Pasar

Daya beli masyarakat yang terus meningkat serta jumlah penduduk Indonesia yang

sangat besar merupakan pasar dalam negeri yang sangat potensial bagi produk-produk

pertanian yang dihasilkan petani. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000 jumlah

penduduk Indonesia tercatat sebesar 237 juta jiwa dengan pertumbuhan 1,49 persen per

tahun. Saat ini, tingkat konsumsi aneka produk hasil pertanian Indonesia, kecuali beras,

gula dan minyak goreng, masih relatif rendah. Rendahnya tingkat konsumsi produk

pertanian ini, terutama disebabkan masih rendahnya tingkat pendapatan per kapita

penduduk Indonesia sehingga mempengaruhi daya beli. Seiring dengan keberhasilan

pembangunan ekonomi yang saat ini tengah giat dijalankan, maka pendapatan per kapita

penduduk juga akan meningkat. Peningkatan pendapatan di satu sisi, maka dapat terjadi

peningkatan permintaan produk termasuk pertanian tanaman pangan di sisi lain.

Permintaan pasar domestik, di samping jumlahnya yang semakin meningkat, juga

membutuhkan keragaman produk yang bervariasi, sehingga akan membuka peluang

yang lebih besar

terhadap diversifikasi

produk.

Sejalan dengan era

globalisasi dan


Tahun 2015-2019

22 | P a g e

pemberlakuan pasar bebas, produk pertanian Indonesia juga berpeluang untuk

dipasarkan ke pasar internasional, baik produk segar maupun olahan. Apabila peluang

pasar dalam negeri dan luar negeri dapat dimanfaatkan, maka hal ini akan menjadi pasar

yang sangat besar bagi produk pertanian Indonesia.

Pada tahun 2015, kesepakatan ASEAN untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN

akan terealisasikan. Pilar utama dalam AEC adalah mewujudkan ASEAN sebagai pasar

tunggal yang didukung dengan aliran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja yang lebih

bebas. Lebih bebas yang dimaksudkan adalah adanya pengurangan hambatan tarif

maupun non tarif dalam perdagangan antar negara ASEAN. AEC akan membuka

peluang bagi Indonesia untuk memperluas pangsa pasar, mendorong daya saing serta

berpotensi menyerap tenaga kerja Indonesia. Perwujudan AEC akan membentuk ASEAN

sebagai pasar terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India, Indonesia yang jumlah

penduduknya 40 persen dari total jumlah penduduk kawasan menjadikan Indonesia

memiliki potensi untuk menjadi negara yang produktif dalam pasar ASEAN.

Penurunan dan penghapusan tarif secara signifikan yang dilakukan oleh pemerintah akan

mengakibatkan semakin banyaknya produk impor masuk ke Indonesia. Kondisi inilah

yang cukup mengkhawatirkan karena berpengaruh pada eksistensi produk lokal,

peningkatan daya saing produk lokal sangat diperlukan menghadapi pasar bebas ASEAN

2015 mendatang, diantaranya: 1) Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas

produksi, 2) Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya

saing, 3) Memperluas jaringan pemasaran, serta 4) Meningkatkan kemampuan dalam

penguasaan teknologi informasi dan komunikasi termasuk promosi pemasaran. Selain

itu, rasa nasionalisme Bangsa Indonesia perlu ditingkatkan sehingga meningkatkan

kecintaan terhadap produk dalam negeri. Bila perbaikan ini dilakukan oleh pemerintah

dan pihak-pihak terkait lainnya, maka akan mampu memberikan peluang bagi industri

manufaktur Indonesia untuk memasarkan produknya dan mampu bersaing dengan

produk-produk impor baik didalam negeri maupun ekspor ke luar negeri.

1.3.2. Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan pertanian tanaman pangan yang telah

dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi

sektor pertanian di masa yang akan datang, khususnya jangka waktu 2015 -2019,

mencakup aspek seperti: kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, infrastruktur,

sarana prasarana, lahan dan air; kepemilikan lahan; sistem perbenihan; akses petani

terhadap permodalan kelembagaan petani dan penyuluh; keterpaduan antar sektor, dan


Tahun 2015-2019

23 | P a g e

kinerja pelayanan birokrasi pertanian. Secara lebih lengkap, permasalahan mendasar

tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:

1.3.2.1. Status dan Luas Kepemilikan Lahan

Berdasarkan sensus Pertanian tahun 2013, dari sisi skala penguasaan lahan, sejak

tahun 2003 jumlah rumah tangga petani gurem yang kepemilikan lahannya kurang

dari 0,5 hektar menurun dari 19,8 juta rumah tangga menjadi 14,6 juta rumah tangga

pada tahun 2013. Sedangkan jumlah rumah tangga usaha pertanian paling banyak

menguasai lahan dengan luas antara 2.000-4.999 meter persegi yaitu 6,73 juta rumah

tangga. Berbeda dengan yang terjadi pada tahun 2003 jumlah rumah tangga usaha

pertanian terbanyak adalah yang menguasai lahan dengan luasan kurang dari 1.000

meter persegi yakni sebanyak 9,8 juta rumah tangga.

Status kepemilikan lahan sebagian besar petani yang belum memiliki legalitas yang

kuat dalam bentuk sertifikat, sehingga lahan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai

jaminan untuk memperoleh modal usaha melalui perbankan.

Tantangan ke depan untuk mengatasi terbatasnya pemilikan dan lemahnya status

penguasaan lahan adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktifitas usaha

tani, penataan kelembagaan pengelolaan lahan, dan penguatan status kepemilikan

lahan. Untuk mengatasi dan mengantisipasi degradasi sumber daya lahan adalah

bagaimana melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan secara teknis, dan biologis

(vegetatif) melalui penerapan teknologi budidaya pertanian yang ramah lingkungan

Boks.2. Permasalahan Mendasar Sub Sektor Tanaman Pangan

1. Status dan luas kepemilikan lahan 2. Ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air 3. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia pertanian dan kelembagaan

pertanian 4. Keterbatasan ketersediaan sarana produksi 5. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku

bunga usahatani 6. Meningkatnya persaingan pemanfaatan komoditas tanaman pangan 7. Belum padunya koordinasi Pemerintahan dalam menunjang pembangunan

sub sektor tanaman pangan.


Tahun 2015-2019

24 | P a g e

Konversi lahan terjadi cukup luas setiap tahun untuk sektor non pertanian, seperti

perumahan, jalan dan infrastruktur lainnya, serta ke subsektor perkebunan,

peternakan dan perikanan. Konversi lahanmenyebabkan kapasitas produksi pangan

turun, ditemui lahan-lahan terlantar/tidur, berkurangnya lahan usaha produktif dan

beberapa usaha komoditi pertanian akan mengalami kejenuhan dan kurang diminati,

serta turunnya kesejahteraan petani sehingga kegiatan usaha tani yang dilakukan

petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak.

Status dan luas kepemilikan lahan yang terbatas juga akan memposisikan petani

sebagai penggarap atau buruh tani, serta alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

seperti untuk industri, pemukiman dan perdagangan. Pada daerah yang padat seperti

pulau Jawa, setiap tahunnya sekitar 50.000 hektar lahan pertanian yang berubah

fungsi penggunaannya (Soni Harsono, 1995).

Berdasarkan data PUT (BPS, 2009), luas penguasaan lahan bagi rumah tangga

petani padi, jagung, kedelai, dan tebu umumnya dibawah 1 hektar yaitu sebesar

76,04 persen atau 13.558.048 rumah tangga. Secara ekstrim, luas penguasaan

lahan bari rumah tangga petani dibawah 0,5 hektar cukup besar yaitu 53,58 persen

atau 9.552.957 rumah tangga.

Tabel 8. Status dan Luas Kepemilikan Lahan (Data PUT) Tahun 2009

No. Kategori Pengusahaan Lahan Jumlah Rumah Tangga %

1 Tidak menguasai lahan pertanian 7.687 0,04

2 Di bawah 0,5 Ha 9.545.270 53,53

3 Antara 0,5 - 1,0 Ha 4.005.091 22,46

4 Antara 1,0 - 2,0 Ha 2.723.583 15,27

6 Antara 2,0 - 3,0 Ha 897.901 5,04

5 Di atas 3,0 Ha 651.300 3,65

17.830.832 100,00

A Kepemilikan di bawah 0,5 Ha 9.552.957 53,58

B Kepemilikan di bawah 1,0 Ha 13.558.048 76,04

Sumber: Biro Pusat Statistik

Total


Tahun 2015-2019

25 | P a g e

1.3.2.2. Ketersediaan Infrastruktur, Sarana Prasarana, Lahan dan Air

Berdasarkan audit jaringan irigasi yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum

tahun 2010 dinyatakan bahwa 52 persen jaringan irigasi yang ada dalam keadaan

rusak berat yang memerlukan penanganan segera. Kondisi tersebut mengakibatkan

daya dukung irigasi bagi sub sektor tanaman pangan sangat menurun.Kerusakan ini

terutama diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan sumberdaya alam di daerah aliran

sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke

tingkat usaha tani.

Terbatasnya prasarana usahatani seperti jalan usahatani, jalan produksi, pelabuhan

yang dilengkapi dengan pergudangan.

Belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-

obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani, serta belum

berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi.Belum

perkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas hingga di sentra

produksi pengakibatkan harga benih/bibit menjadi mahal, bahkan mengakibatkan

banyak beredarnya benih/bibit palsu di masyarakat yang pada akhirnya sangat

merugikan petani.

Pupuk merupakan komoditas yang seringkali menjadi langka pada saat dibutuhkan,

terutama pupuk bersubsidi.Sistem distribusi yang belum baik serta margin harga

dunia yang relatif tinggi dibandingkan dengan harga pasar domestik mengakibatkan

banyak terjadinya praktek penyelundupan pupuk bersubsidi ke luar negeri.Dengan

keterbatasan penyediaan pupuk kimia, ternyata pengetahuan dan kesadaran petani

untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri, sebagai pupuk

alternative juga masih sangat kurang.Tantangan kedepan adalah: (1) Meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai; pemeliharaan

jaringan irigasi pedesaan; pengembangan sumber-sumber air alternatif dan berskala

kecil antara lain melalui pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan dan

bawah tanah; pembangunan dan pemeliharaan embung dan bendungan serta

pemanfaatan sumber air tanah, danau, rawa dan air hujan; (2) Menyediakan semua

prasarana yang dibutuhkan petani secara memadai untuk dapat menekan biaya

tinggi yang timbul akibat terbatasnya prasarana transportasi dan logistik pada sentra

produksi komoditas pertanian tanaman pangan.


Tahun 2015-2019

26 | P a g e

1.3.2.3. Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan

Pertanian

Masih rendahnya tingkat kualitas SDM pertanian terutama dalam penerapan

teknologi di lapangan dan penggunaan alat-alat mesin pertanian, yang bersifat

spesifik lokasi maupun umum.

Pelayanan prima yang belum optimal dilakukan oleh aparat pertanian. Perbaikan

manajemen kinerja perlu dilakukan melalui peningkatan sumber daya manusia

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan pemantapan Standar Operasional

Prosedur (SOP) sehingga dapat menciptakan kinerja yang berkualitas serta moral

dan etos kerja yang optimal.

Organisasi petani yang belum memanfaatkan peluang ekonomi melalui berbagai

informasi teknologi, permodalan dan pasar untuk pengembangan usahataninya,

tetapi sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah.

Kelembagaan usaha yang ada di pedesaan, seperti koperasi belum dapat

sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani/kelompok tani sebagai wadah

pembinaan teknis. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok

Tani, Gabungan Kelompok Tani, Perhimpunan Petani Pemakai Air dan Subak

dihadapkan pada tantangan ke depan untuk merevitalisasi diri dari kelembagaan

yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan sosial

menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha

yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di

perdesaan.

Kelembagaan petani belum kuat dan mandiri, sehingga belum dapat berperan

secara optimal sebagai mitra pemerintah dan penyalur aspirasi petani.

Sistim penyuluham pertanian belum kuat, sehingga belum mampu secara optimal

untuk melakukan pemberdayaan petani dan kelembagaan petani. Faktor penyebab

belum kuatnya sistim penyuluhan adalah keterbatasan penyuluh baik dari segi

jumlah maupun kompotensi, kelembagaan penyuluhan yang belum mandiri dan

inovatif, kurangnya sarana serta metode yang belum sesuai dengan perkembangan

sosial ekonomi masyarakat petani.

Berkurangnya jumlah tenaga penyuluh di tingkat lapangan karena penyuluh PNS

yang memasuki usia pensiun jauh lebih tinggi dibanding penambahan tenaga


Tahun 2015-2019

27 | P a g e

penyuluh pertanian. Kondisi penyuluh yang ada sekarang sejumlah 28.492 orang

dengan wilayah binaan 5 – 10 desa.

1.3.2.4. Keterbatasan Ketersediaan Sarana Produksi

Belum cukup tersedianya benih unggul

bermutu, pupuk, pestisida/obat-obatan,

alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat

usaha tani, serta belum berkembangnya

kelembagaan pelayanan penyedia sarana

produksi.

Belum perkembangnya usaha penangkaran benih tanaman pangan secara luas

hingga di sentra produksi mengakibatkan harga benih menjadi mahal, dan juga

banyak beredarnya benih palsu yang sangat merugikan petani.

Pengadaan benih belum sesuai dengan musim tanam, biasanya benih sampai

dilokasi setelah musim tanam dan kadangkala benih sudah kadarluasa. Kondisi

dikarenakan infrastruktur dan sistem perbenihan sulit berkembang karena

memerlukan investasi yang cukup besar, semantara tidak banyak swasta yang mau

menanamkan investasi diusaha perbenihan.

Ketersediaan benih unggul dan bermutu belum dapat memenuhi kebutuhan petani

baik dari aspek jumlah dan waktu yang sesuai dengan kegiatan usaha tani dan

masih tergantung dari impor, seperti benih padi atau jagung hibrida.

Penggunaan pupuk bersubsidi belum sesuai dengan yang diharapkan disebabkan:

1) Terbatasnya modal petani; 2) Jumlah pupuk bersubsidi yang tersedia belum dapat

memenuhi seluruh kebutuhan yang diusulkan daerah; 3) Kemampuan distribusi

pupuk tidak dapat mengimbangi peningkatan kebutuhan; 4) Pabrik pupuk beroperasi

dibawah kapasitas terpasang karena terbatasnya suplay bahan baku gas; 5)

Permintaan pasar pupuk dan bahan baku pupuk di pasar Internasional meningkat; 6)

Perbedaan harga pupuk bersubsidi dengan harga non subsidi di pasar internasional

semakin besar dan; 7) Belum optimalnya pengawasan saat distribusi pupuk sampai

ke lini terakhir; 8) sistem distribusi yang belum baik serta margin harga dunia yang

relatif tinggi dibandingkan dengan harga pasar domestik mengakibatkan banyak

terjadinya praktek penyelundupan pupuk bersubsidi ke luar negeri; dan 9)

Pengembangan penerapan pemupukan di tingkat petani belum optimal sehingga


Tahun 2015-2019

28 | P a g e

membutuhkan adanya pendampingan baik berupa pendampingan sumber daya

manusia maupun bentuk bantuan.

Penggunaan pestisida yang tidak memperhatikan kaidah PHT, malah merugikan

bagi pertanian karena membunuh musuh alami serta memunculkan tipe baru OPT

yang kebal terhadap pestisida tertentu.Penggunaan pestisida yang tidak mengikuti

prosedur keamanan sangat membahayakan keselamatan jiwa penggunanya.

Tantangan kedepan adalah upaya: (1) Mengembangkan penangkar benih unggul

dan bermutu, menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin

pertanian, mendorong petani memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk

organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan

tanaman/hewan yang ramah lingkungan; (2) Perlu ada upaya yang serius untuk

membangkitkan kelembagaan perbenihan nasional mulai dari pusat sampai daerah,

termasuk peningkatan kapasitas kemampuan penangkar benih lokal, serta

mendorong sosialisasi agar swasta mau menanamkan investasi di usaha

perbenihan.

1.3.2.5. Keterbatasan Akses Petani Terhadap Permodalan dan Masih Tingginya

Suku Bunga Usaha Tani

Kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan

terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan pemupukan modal melalui

tabungan dan investasi.

Tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang

dipersyaratkan, tingginya suku bunga, informasi yang masih sulit diakses, panjangnya

birokrasi, kurangnya penyuluhan,sehingga petani lebih memilih “rentenir” yang

menyediakan pinjaman modal dengan cepat walau dengan tingkat bunga yang lebih

tinggi dibanding lembaga keuangan formal.

Tingkat pengembalian kredit yang umumnya rendah dan berpotensi menjadi kredit

bermasalah.

Insentif dari pemerintah kepada petani masih dirasa kurang, padahal usaha atau

bisnis di bidang pertanian memiliki dampak resiko yang tinggi, baik dari gangguan

alam seperti banjir dan kekeringan, serangan hama dan penyakit tanaman serta


Tahun 2015-2019

29 | P a g e

fluktuasi harga jual produk. Upaya pemerintah untuk melibatkan sektor swasta dalam

membantu petani juga masih sangat kurang.

Kurangnya peran swasta melalui tanggungjawab sosial perusahaan Corporate Social

Responsibility (CSR) terhadap petani disekitarnya.

Kurangnya jalinan kemitraan antara petani dan pelaku usaha kecil dengan

perusahaan swasta menengah besar.

1.3.2.6. Meningkatnya Persaingan Pemanfaatan Komoditas Tanaman Pangan

Meningkatnya permintaan kebutuhan produk tanaman pangan untuk bahan baku

industri, pakan ternak, bahan baku penghasil energi, serta meningkatnya

pertumbuhan penduduk, mengakibatkan terjadinya persaingan dalam pemanfaatan

komoditas tanaman pangan, sementara produksi komoditas tanaman pangan tidak

mampu memenuhi semua permintaan tersebut. Sehingga untuk kedepan, selain

upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, perlu pula

ditingkatkan upaya diversifikasi pangan dengan pangan lokal.

1.3.2.7. Belum Padunya Koordinasi Pemerintahan Dalam Menunjang

Pembangunan Subsektor Tanaman Pangan

Ketidaksinambungan kebijakan pusat dengan daerah, seperti kurang tersosialisasinya

program dan kegiatan, peraturan daerah yang kurang selaras dengan kebijakan

nasional dalam upaya mengantisipasi perubahan iklim akan berdampak buruk

terhadap kondisi pangan. Perubahan iklim yang sulit diprediksi berpeluang

meningkatnya investasi OPT, gangguan fisiologis tanaman, serta tingginya bahaya

kebakaran hutan, kekeringan, dan kebanjiran.

Belum optimalnya koordinasi dan komitmen seluruh stakeholder baik dari unsur

pemerintahan (legislatif dan eksekutif), petani dan sektor bisnis/swasta/ masyarakat

agribisnis lainnya, dalam mendukung upaya pembangunan tanaman disebabkan

antara lain disebabkan karena ego sektoral yang masih tinggi, serta misi dan visi

yang berbeda.


Tahun 2015-2019

30 | P a g e

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

DIREKTORAT JENDERALTANAMANPANGAN

2.1. Visi

Penetapan visi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengacu pada visi Kementerian

Pertanian yaitu Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang

Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis

Sumber Daya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.

Dalam hal ini, kerangka visi yang ditetapkan

dalam Rencana Strategis Kementerian

Pertanian Tahun 2015-2019 perlu dipahami

sebagai dasar menetapkan kerangka visi

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

menjadi faktor penting untuk

mengartikulasikan tanggung jawab yang

dimiliki.

Sebagai penanggung jawab simpul koordinasi dalam pembangunan subsektor tanaman

pangan dan dengan mempertimbangkan permasalahan, tantangan yang dihadapi, dan

capaian pembangunan selama ini, maka visi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Tahun 2015-2019, adalah:

”Terwujudnya pemenuhan kebutuhan yang cukup secara berkelanjutan dalam

memperkuat kedaulatan pangan dan energi nasional”.


Tahun 2015-2019

31 | P a g e

Tabel 9. Pokok-pokok Visi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Pokok-Pokok Visi Makna Visi

Pemenuhan

kebutuhan

Makna pemenuhan kebutuhan akan produksi dapat dilihat dari dua

pespektif yaitu jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas). Produksi

dalam arti jumlah merupakan hasil (dalam satuan ton) yang dicapai

melalui pemanfatan lahan pertanaman, peningkatan produktivitas,

dan pengamanan potensi kehilangan hasil produksi. Sedangkan

produksi dalam arti mutu merupakan standar tertentu yang dapat

dikonsumsi secara layak bagi manusia maupun kebutuhan industri.

Cukup Cukup berarti jumlah yang dapat disediakan setelah

mempertimbangkan kebutuhan konsumsi, kebutuhan

perdagangan, dan kebutuhan cadangan (stok). Dalam hal ini, jika

kebutuhan dapat dipenuhi secara total dari produksi dalam negeri

maka disebut sebagai swasembada.

Berkelanjutan Berkelanjutan berarti memenuhi kebutuhan sekarang tanpa

mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Makna

berkelanjutan lainnya adalah melanjutkan kebijakan, program dan

kegiatan utama dari rencana strategis sebelumnya, dengan

memperhatikan aspek kelestarian daya dukung lahan maupun

lingkungan dan pengetahuan lokal sebagai faktor penting dalam

perhitungan efisiensi

Kedaulatan

pangan

Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan

kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan

yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem

pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal

Energi nasional Daya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses

kegiatan meliputi listrik, mekanik dan panas yang berasal dari

sumber energi alternatif bahan bakar nabati (biofuel) secara

nasional yang merupakan hasil teknologi energi terbarukan.

Selama tahun 2015-2019, terdapat 4 (empat) komoditi yang harus ditingkatkan

produksinya yaitu padi dalam rangka swasembada, jagung ditargetkan untuk memenuhi

kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal, kedelai diutamakan untuk mengamankan

pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe, serta ubi kayu sebagai

penyedia bahan baku bio-industri.


Tahun 2015-2019

32 | P a g e

Tabel 10. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019

Vis i

1S was embada padi, jagung, dan kedelai s erta peningkatan produks i daging dan gula

2 P eningkatan divers ifikas i pangan

2Meningkatkan nilai tambah dan daya s aing produk pangan dan pertanian

3

P eningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya s aing dalam memenuhi pas ar eks por dan s ubs titus i impor

3Meningkatkan K eters ediaan bahan baku bioindus tri dan bioenergi

4P enyediaan B ahan B aku bioindus tri dan bioenergi

3Mewujudkan kes ejahteraan petani

4Meningkatkan pendapatan dan kes ejahteraan petani

5P eningkatan pendapatan keluarga petani

4Mewujudkan R eformas i B irokras i

5

Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profes ional

6Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

Terwujudnya s is tem pertanian bioindus tri berkelanjutan yang

menghas ilkan beragam pangan s ehat dan produk

bernilai tambah tinggi berbas is s umberdaya

lokal untuk kedaulatan pangan dan kes ejahteraan

petani

Mis i T ujuan S as aran S trateg is

1Mewujudkan K edaulatan P angan

Meningkatkan K eters ediaan dan Divers ifikas i Untuk Mewujudkan K edaulatan P angan

1

2

Mewujudkan s is tem pertanian bioindus tri berkelanjutan

2.2. Misi

Upaya mewujudkan visi ini, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengemban misi yang

harus dilaksanakan yaitu:

1. Mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan melalui

pengembangan kawasan-kawasan yang terpadu.

2. Mengembangkan bioindustri komoditi yang memiliki nilai tambah strategis terutama

dalam mendukung ketersediaan energi nasional

3. Meningkatkan kualitas kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

3.3. Tujuan

Berkaitan dengan implementasi visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan menetapkan tujuansebagai berikut:

1. Mewujudkan swasembada padi, jagung, dan kedelai.

2. Meningkatkan kapasitas dan mutu produksi ubi kayu.

3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.


Tahun 2015-2019

33 | P a g e

3.4. Sasaran Strategis

Sasaran produksi sebagai indikator keberhasilan pencapaian swasembada. Dalam

Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019, komoditi prioritas adalah

padi, jagung, kedelai dan ubi kayu. Sasaran produksi ini bersifat indikatif.

Tabel 11. Sasaran Produksi Komoditi Utama Tanaman Pangan Tahun 2015-2019

Pertumbuhan

2014

(base)2015 2016 2017 2018 2019 (%/tahun)

1 Padi 70.607 73.445 76.226 78.132 80.085 82.078 3,06

2 Jagung 19.127 20.314 21.354 22.360 23.485 24.700 5,25

3 Kedelai 921 1.200 1.817 2.758 2.941 3.000 28,43

4 Kacang Tanah 655 743 756 769 782 796 4,08

5 Kacang Hijau 239 292 296 300 305 309 5,59

6 Ubikayu 24.559 26.530 27.072 27.624 28.187 28.762 3,24

7 Ubi Jalar 2.360 2.650 2.700 2.750 2.800 2.850 3,93

No. Komoditi

Sasaran Produksi (000 Ton)

Untuk mewujudkan tujuan, sasaran strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ini

adalah:

1. Peningkatan Areal Tanam (Luas Tanam/Luas Panen),

2. Peningkatan Produktivitas,

3. Penurunan Kehilangan Hasil Produksi, dan

4. Peningkatan Mutu Hasil Produksi.

Dalam mencapai sasaran strategis diatas, diperlukan pemetaan yang sangat rinci pada

setiap daerah dengan memperhatikan kemampuan sumber daya yang dimiliki, teknologi

yang dipakai, perilaku usaha yang berkembang, dan selera konsumen di daerah tersebut.

Faktor ini sangat penting diperhatikan sehingga tidak menimbulkan ekses negatif atas

pencapaian sasaran yang ditetapkan.


Tahun 2015-2019

34 | P a g e

Gambar 5. Model kawasan Tanaman Pangan

Tabel 12. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan Tahun 2015-2019

Visi

1. Mewujudkan ketersediaan

pangan yang cukup dan

berkelanjutan melalui

pengembangan kawasan-

kawasan yang terpadu

1. Mewujudkan

swasembada padi,

jagung, dan kedelai.

1. Peningkatan Areal

Tanam (Luas

Tanam/Luas

Panen)

2. Mengembangkan bioindustri

komoditi yang memiliki nilai

tambah strategis terutama

dalam mendukung ketersediaan

energi nasional

2. Meningkatkan

kapasitas dan mutu

produksi ubi kayu

2. Peningkatan

Produktivitas

3. Meningkatkan kualitas kinerja

Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan

3. Meningkatkan

akuntabilitas kinerja

Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan

3. Penurunan

Kehilangan Hasil

Produksi

4. Peningkatan Mutu

Hasil Produksi

Misi Tujuan Sasaran

Terwujudnya

pemenuhan

kebutuhan yang

cukup secara

berkelanjutan

dalam

memperkuat

kedaulatan

pangan dan

energi nasional


Tahun 2015-2019

35 | P a g e

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI

KERANGKA REGULASI, DAN

KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian

Sebagai keberlanjutan dari RPJM ke-2 (2010-2014), RPJM ke-3 (2015-2019) diarahkan

untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan

menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan

keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta

kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Sesuai dengan misi dari RPJM ke-3 yaitu memantapkan pembangunan secara

menyeluruh, maka pembangunan nasional diprioritaskan untuk menjamin implementasi

dari 10 prioritas nasional dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, yaitu: (1)

Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang, (2) Pembangunan Sosial Budaya

dan Kehidupan Beragama, (3) Ekonomi, (4) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (5)

Bidang Politik, (6) Bidang Pertahanan dan Keamanan, (7) Bidang Hukum dan Aparatur,

(8) Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang, (9) Bidang Penyediaan Sarana dan

Prasarana, dan (10) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Dari 9 (sembilan) agenda pembangunan nasional Nawa Cita, agenda 7 (tujuh) yaitu

mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik, merupakan agenda yang terkait dengan pembangunan sektor

pertanian pada sub agenda pertama dari 7 (tujuh) sub agenda prioritas, yaitu

Peningkatan Kedaulatan Pangan.

Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara

mandiri, yang perlu didukung dengan: (a) Ketahanan pangan, terutama kemampuan

mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (b) Pengaturan kebijakan pangan yang

dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (c) Mampu melindungi dan

menyejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan.

Untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan, sasaran utama prioritas

nasional bidang pangan periode 2015-2019 untuk sub sektor tanaman pangan adalah:

Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam

negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka peningkatan surplus beras

agar kemandirian pangan dapat dijaga. Produksi kedelai diutamakan untuk


Tahun 2015-2019

36 | P a g e

mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi

jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal.

Arah kebijakan pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan

pokok dilakukan dengan 4 (empat) strategi utama, sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas produksi padi dalam negeri:

a. Secara bertahap mengamankan lahan padi beririgasi teknis didukung dengan

pengendalian konversi salah satunya melalui penetapan Kawasan Pertanian

Pangan Berkelanjutan (KP2B) diiringi dengan kebijakan harga serta perbaikan

ketepatan sasaran subsidi berdasar data petani. Perluasan sawah baru seluas 1

juta ha di luar Pulau Jawa;

b. Pemanfaatan lahan terlantar, lahan marjinal, lahan di kawasan transmigrasi, lahan

perkebunan, dan lahan bekas pertambangan untuk mendukung peningkatan

produksi padi;

c. Peningkatan produktivitas dengan: (i) meningkatkan efektivitas dan

ketersambungan jaringan irigasi dan sumber air serta pembangunan jaringan baru;

(ii) revitalisasi penyuluhan sekaligus untuk meningkatkan layanan dan penerapan

teknologi serta perbaikan penentuan sasaran dukungan/subsidi produksi padi; (iii)

revitalisasi sistem perbenihan nasional dan daerah yang melibatkan lembaga

Litbang, produsen benih serta balai benih dan masyarakat penangkar termasuk

pengembangan 1.000 desa berdaulat benih; (iv) Pemulihan kualitas kesuburan

lahan yang air irigasinya tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga;

d. Pengembangan produksi pangan oleh swasta dan korporasi terutama BUMN

pangan;

e. Peningkatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional dan

pola penanganan pascapanen dalam mengurangi susut panen dan kehilangan

hasil.

f. Perlindungan kepada petani yang mengalami kegagalan panen melalui asuransi

pertanian sehingga petani dapat kembali melanjutkan kegiatan produksi pertanian

dalam rangka menuju tercapainya target produksi nasional.


Tahun 2015-2019

37 | P a g e

2. Peningkatan produksi bahan pangan lainnya, antara lain dengan melakukan:

a. Peningkatan produksi tanaman pangan lainnya, berbasis sumber daya lokal melalui

peningkatan luas tanam termasuk di lahan kering seluas 1 juta ha di luar Pulau

Jawa dan Bali dan produktivitas tanaman pangan terutama jagung dan kedelai;

b. Penciptaan inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas komoditas tanaman

pangan terutama melalui kerjasama antara swasta, Pemerintah dan Perguruan

Tinggi;

c. Pengembangan kawasan sentra produksi komoditas unggulan yang diintegrasikan

dengan model pengembangan techno park dan science park, dan pasar tradisional

serta terhubung dengan tol laut;

d. Pengembangan pola produksi ramah lingkungan dan sesuai perubahan iklim

dengan penerapan produksi organik, bibit spesifik lokal yang bernilai tinggi, dan

penggunaan pupuk organik.

3. Peningkatan layanan jaringan irigasi, melalui:

a. Pembangunan jaringan irigasi baru khususnya di luar pulau Jawa dan peningkatan

fungsi jaringan irigasi, yang mempertimbangkan ketersediaan air dan kesiapan

petani penggarap baik secara teknis maupun kultural;

b. Rehabilitasi 3 juta Ha jaringan irigasi rusak dan 50 bendungan terutama pada

daerah utama penghasil pangan dan mendorong keandalan jaringan irigasi

kewenangan daerah melalui penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun

bantuan pengelolaan dari pemerintah pusat;

c. Optimalisasi layanan irigasi melalui operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;

d. Pembentukan manajer irigasi sebagai pengelola pada satuan daerah irigasi;

e. Peningkatan peran petani secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan

pengelolaan daerah irigasi termasuk operasi dan pemeliharaan seperti melalui

sistem out-contracting;

f. Peningkatan efisiensi pemanfaatan air irigasi dengan teknologi pertanian hemat air

seperti System of Rice Intensification (SRI), penggunaan kembali air buangan dari

sawah (water re-use), dan pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang

aman untuk pertanian (safe use of wastewater in agriculture);


Tahun 2015-2019

38 | P a g e

g. Internalisasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif (PPSIP)

dalam dokumen perencanaan daerah; dan

h. Pengelolaan lahan rawa berkelanjutan melalui pengelolaan lahan rawa yang dapat

mendukung peningkatan produksi pangan secara berkelanjutan dengan

meminimalkan dampak negatif dari kegiatan pengelolaan tersebut terhadap

kelestarian lingkungan hidup.

3.2. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Dari arah kebijakan pembangunan pertanian tahun 2015-2019, maka kebijakan yang

terkait langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, yaitu:

Boks 3. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

1. Kebijakan pengembangan gerakan penerapan (adopsi) teknologi dengan memberikan fasilitas sesuai kebutuhan lapangan

2. Kebijakan penguatan basis-basis penangkaran benih dengan memantapkan hubungan penyediaan benih berdasarkan kelas benih dan tata kelembagaan perbenihan yang baik

3. Kebijakan penguatan gerakan pengendalian OPT dan DPI dengan dukungan sarana pengendalian yang kondusif

4. Kebijakan pengembangan penanganan pascapanen sesuai kebutuhan lapangan

5. Kebijakan pendukung lainnya

a. Kebijakan mendukung program tematik - Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia (MP3EI) - Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pengurangan

Kemiskinan Di Indonesia (MP3KI) - Pengarustamaan Gender (PUG) - Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) - Ketenaga kerjaan disektor pertanian - Kawasan khusus dan daerah perbatasan - Pengembangan Papua dan Papua Barat

b. Kebijakan tatakelola kepemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi


Tahun 2015-2019

39 | P a g e

1) Kebijakan Pengembangan Gerakan Penerapan (Adopsi) Teknologi dengan

Memberikan Fasilitas Sesuai Kebutuhan Lapangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang utama, harus tersedia setiap saat,

pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan sebagai komponen dasar

untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Widyakarya Nasional Pangan

dan Gizi (WNPG) menyarankan agar penyediaan pangan minimal dalam bentuk

ketersediaan energi sebesar 2.200 Kkal/kapita/hari, dan ketersediaan protein minimal 57

gram/kapita/hari.

Pada periode tahun 2015-2019 pemerintah melalui Kementerian Pertanian akan fokus

pada pengembangan 7 (tujuh) bahan pangan pokok strategis yaitu: padi, jagung, kedelai,

gula (tebu), daging sapi, cabai dan bawang merah. Dari tujuh bahan pangan pokok

tersebut, Padi ditargetkan untuk swasembada dan peningkatan surplus beras, Kedelai

untuk mencapai swasembada terutama memenuhi kebutuhan pengrajin dan kebutuhan

konsumsi tahu tempe, dan Jagung untuk keragaman pangan dan pakan lokal.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengamanatkan agar upaya

pemenuhan kebutuhan pangan di dalam negeri diutamakan dari produksi domestik.

Untuk membangun sistem ketahanan pangan yang kokoh, dibutuhkan prasarana yang

efektif dan efisien dari hulu hingga hilir melalui berbagai tahapan yaitu: produksi dan

pengolahan, penyimpanan, transportasi, pemasaran dan distribusi kepada konsumen.

Langkah strategis tersebut didukung melalui : 1) pemantapan ketersediaan pangan

berbasis kemandirian, 2) peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan,

3) peningkaan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis

pada pangan lokal 4) peningkatan status gizi masyarakat, dan 5) peningkatan mutu dan

keamanan pangan.

Dalam mengembangkan berbagai inovasi dan teknologi untuk mendukung

ketahanan pangan, Peningkatan mutu dan standarisasi dilakukan melalui kebijakan

Penerapan SNI terutama di tingkat petani dan pelaku usaha. Salah satu bagian dalam

penerapan standar mutu yang dilaksanakan di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

yaitu penerapan sistem jaminan mutu Good Agricultural Practices (GAP) sesuai dengan

Permentan Nomor 48 Tahun 2006 untuk tercapainya budidaya dan bertani secara

berkelanjutan yang baik, dan Good Handling Practices (GHP) seperti dinyatakan pada

Permentan Nomor 44 Tahun 2009 untuk penanganan hasil panen yang baik,

pengolahan/pasca panen dan membangun sistem distribusi yang baik.

Indikasi atau ukuran keberhasilan pelaksanaan teknologi tersebut adalah standar

terhadap produk pertaniannya. Produk pertanian yang baik memenuhi kriteria kualitas,


Tahun 2015-2019

40 | P a g e

kuantitas dan kontinuitas. Teknologi yang mampu mendaur ulang proses pemanfaatan

(zero waste) dan pemanfaatan sumberdaya lokal serta diversifikasi merupakan salah

satu bagian dari strategi penguatan teknologi.

2) Kebijakan Penguatan Basis-basis Penangkaran Benih dengan Memantapkan

Hubungan Penyediaan Benih Berdasarkan Kelas Benih dan Tata Kelembagaan

Perbenihan Yang Baik

Ketersediaan benih bermutu sangat menunjang keberhasilan produksi tanaman.

Benih menjadi awal untuk menghasilkan komoditas yang mempunyai mutu dan

kualitas baik. Benih menjadi salah satu unsur dari sarana usahatani yang memerlukan

inovasi pertanian yang terus menerus. Untuk itu diperlukan garis kebijakan seperti:

a) Mendorong penggunaan benih unggul berpotensi hasil tinggi, adaptif terhadap

perubahan iklim dan ramah lingkungan, efektif dalam penggunaan input, termasuk

hasil rekayasa genetika dengan protokol untuk menjamin keamanannya, dengan

memberikan fasilitasi akses bagi petani; b) Mendorong pembangunan industri perbenihan

nasional berbasis sistem inovasi pertanian nasional, termasuk mendorong dan

membina petani penangkar menjadi produsen benih yang mandiri; c) Mendorong

penurunan penggunaan input eksternal sintetis melalui penggunaan bahan hayati atau

penerapan prinsip pemakaian input eksternal sintetis secara bijaksana; d)

Mendorong pembangunan bioindustri agroinput; e) Membangun infrastruktur industri

agroinput yang meliputi sistem jaminan mutu (protokol standardisasi, laboratorium

uji dan penegakannya) dan sistem distribusi yang efektif dan efisien; dan f)

mendorong majunya sistem Sertifikasi benih tanaman serta penerapan standar mutu

yang berlaku nasional maupun regional.

Dalam mendukung peningkatan penggunaan benih varietas unggul bersertifikat

diperlukan sistem pengelolaan produksi benih yang baik sehingga mampu menyediakan

benih di tingkat lapangan sesuai dengan kebutuhan petani yang dalam pelaksanaanya

harus memenuhi persyaratan, yaitu: tepat jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga

(6 tepat). Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berperan dalam menyediakan

benih penjenis (breeder seed) dan benih dasar (foundation seed) dan

mengendalikan penyediaan benih pokok (stock seed) dan benih sebar (extention seed)

yang dilakukan oleh produsen benih melalui proses sertifikasi dan akreditasi.

Peranan penangkar/kelompok penangkar benih dalam penyediaan benih varietas unggul

bersertifikat sangat penting tetapi di sisi lain masih memiliki keterbatasan seperti luas

areal produksi dan sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta modal.


Tahun 2015-2019

41 | P a g e

Guna meningkatkan kinerja para penangkar/kelompok penangkar benih tersebut maka

lembaga/institusi di daerah seperti Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan

Hortikultura (BPSBTPH), Produsen Benih Pemerintah/Balai Benih Padi dan Palawija,

Produsen Benih BUMN dan Swasta Nasional/Multi Nasional tentunya harus selalu

melakukan pembinaan dan memberikan dukungan kepada penangkar/kelompok

penangkar benih baik aspek teknis maupun manajemen.

Pengembangan dan peningkatan kemampuan industri perbenihan baik yang dikelola oleh

swasta maupun yang masih dikelola oleh Pemerintah perlu ditingkatkan melalui

peningkatan aspek-aspek strategis antara lain penelitian dan pengembangan varietas,

perbanyakan benih, pengawasan mutu dan sertifikasi benih, distribusi/pemasaran dan

penggunaan benih di tingkat petani.

Dalam rangka peningkatan penggunaan benih varietas unggul bersertifikat diperlukan

sistem pengelolaan produksi benih yang baik sehingga mampu menyediakan benih di

tingkat lapangan sesuai dengan kebutuhan petani sesuai azas 6 tepat (varietas, mutu,

jumlah, waktu, lokasi dan harga)

Produksi benih sumber kelas Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) dilakukan oleh

Balai Benih milik pemerintah daerah dan beberapa produsen benih yang memenuhi

syarat. Sedangkan produksi benih kelas Benih Sebar (BR) dilakukan oleh produsen benih

baik berskala besar (BUMN dan perusahaan swasta) maupun kecil (perusahaan swasta

dan para penangkar/kelompok penangkar benih).

Lokasi yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan penangkar benih harus memenuhi

syarat sebagai berikut : (1) Diprioritaskan bukan daerah endemis organisme pengganggu

tumbuhan (OPT), bebas dari bencana kekeringan, banjir dan sengketa, dan (2) Kegiatan

pemberdayaan penangkar benih diusahakan pada lokasi yang strategis dan mudah

dijangkau.

3) Kebijakan Penguatan Gerakan Pengendalian OPT dan DPI dengan Dukungan

Sarana Pengendalian Yang Kondusif

Penguatan Gerakan Pengendalian OPT

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya

Tanaman, Pasal 20 mengamanatkan bahwa perlindungan tanaman dilaksanakan dengan


Tahun 2015-2019

42 | P a g e

sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT), dan pelaksanaannya menjadi

tanggungjawab masyarakat dan pemerintah. Pemerintah akan memberikan bantuan

dalam kondisi kritis apabila masyarakat tani tidak mampu lagi mengatasi gangguan OPT

atau terjadinya eksplosi serangan. Dengan demikian, kesuksesan upaya perlindungan

tanaman sangat tergantung pada pengetahuan, pemahaman, dan penerapan sistem PHT

oleh petani.

Sistem PHT mengedepankan pengelolaan agroekosistem dan teknologi pengendalian

OPT yang berbasis sumberdaya alam, diantaranya penggunaan agens hayati, pestisida

nabati, dan teknologi pengendalian spesifik lokasi. Penerapan dan pemasyarakatan

sistem PHT telah dikembangkan sejak awal tahun 1990 melalui Sekolah Lapangan. Saat

ini, salah satu program pemasyarakatan PHT yang telah dikenal dan berkembang baik di

masyarakat adalah Sekolah Lapangan Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu atau

lebih dikenal dengan SLPHT. Berdasarkan hasil evaluasi, SLPHT terbukti efektif dan

mampu mendorong petani untuk menerapkan prinsip PHT dalam usaha taninya (Petani

Ahli PHT). Sehingga pada Tahun 2015-2019 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

mencanangkan program program/kegiatan berupa gerakan/aksi nyata di lapangan yaitu

Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT).

Kegiatan Penerapan PHT ini merupakan salah satu bentuk pengamanan produksi

dengan memberdayakan petani alumni SLPHT dan melibatkan petani yang belum dilatih

dalam SLPHT. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) secara meluas dan

melembaga dalam suatu wilayah/kawasan/daerah dapat mendukung upaya pengamanan

produksi tanaman dan menjaga kelestarian agroekosistem.

Penguatan Gerakan Pengendalian DPI

Pemanasan global akibat melimpahnya Gas Rumah Kaca (GRK) seperti CO2 di atmosfer

telah dirasakan beberapa tahun terakhir, terutama disebabkan oleh meningkatnya

pertumbuhan industri di seluruh dunia dan berkurangnya luas hutan sebagai penyerap

GRK, sehingga mengakibatkan adanya perubahan iklim global di seluruh belahan bumi.

Dampak perubahan iklim ini menyebabkan peningkatan suhu udara akibat fenomena

emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang berpotensi terhadap penurunan produksi,

produktivitas dan mutu produk pertanian; kenaikan muka air laut, perubahan pola hujan

yang artinya terjadi pergeseran musim, juga menyebabkan perubahan pola iklim ekstrim

seperti El Nino, yang ditandai oleh adanya musim kemarau yang panjang yang

menyebabkan kekeringan, dan La Nina, di mana musim hujan lebih lama dari biasanya

yang menyebabkan terjadinya banjir; terjadinya eksplosi hama dan penyakit tanaman

serta gangguan dalam proses pascapanen, distribusi dan pemasaran produk pertanian.


Tahun 2015-2019

43 | P a g e

Pertanian merupakan salah satu sektor yang rentan terhadap terjadinya perubahan iklim

dan merasakan dampak akibat perubahan iklim yang terjadi di seluruh dunia. Perubahan

iklim ini mengancam ketahanan pangan di seluruh negara di dunia. Tanaman pangan

yang paling rentan terhadap perubahan curah hujan, karena tanaman pangan umumnya

merupakan tanaman semusim yang relatif sensitif terhadap cekaman (kelebihan dan

kekurangan) air. Secara teknis, kerentanan tanaman pangan sangat berhubungan

dengan penggunaan lahan, pola tanam, teknologi pengelolaan tanah, air, dan varietas.

Oleh sebab itu kerentanan tanaman pangan terhadap pola curah hujan akan berimbas

pada luas areal tanam, luas panen, produktivitas dan kualitas hasil.

Unsur-unsur iklim seperti suhu, curah hujan, kelembaban udara dan radiasi matahari,

selain keadaan tanah, sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan, produksi dan mutu

hasil tanaman. Meningkatnya suhu udara mempengaruhi tanaman karena meningkatkan

laju pernafasan (respirasi) dan penguapan (transpirasi) sehingga meningkatkan konsumsi

air, selain meningkatkan perkembangbiakan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

tertentu yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas tanaman. Peningkatan suhu

udara ini juga mempercepat pematangan buah dan biji yang mengakibatkan penurunan

mutu hasil tanaman.

Beberapa program antisipasi yang penting untuk dilaksanakan diantaranya: penyusunan

strategi dan perencanaan pengembangan infrastruktur (terutama jaringan irigasi),

evaluasi tata ruang untuk pengaturan lahan (penyesuaian jenis tanaman dengan daya

dukung lahan), pengembangan sistem informasi dan peringatan dini banjir serta

kekeringan, penyusunan dan penerapan peraturan perundangan mengenai tata guna

lahan dan metode pengelolaan lahan. Tidak kalah pentingnya adalah peningkatan

kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemahaman perubahan iklim dan

penerapan teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Program mitigasi lebih difokuskan pada aplikasi teknologi rendah emisi, antara lain

varietas unggul dan jenis tanaman yang rendah emisi dan atau kapasitas absorbsi

karbon tinggi, penyiapan lahan tanpa bakar, pengembangan dan pemanfaatan biofuel,

penggunaan pupuk organik, biopestisida dan pakan ternak rendah emisi GRK.

Program adaptasi lebih difokuskan pada aplikasi teknologi adaptif, terutama pada

tanaman pangan, seperti penyesuaian pola tanam, penggunaan varietas unggul adaptif

terhadap kekeringan, genangan/banjir, salinitas dan umur genjah, serta

penganekaragaman pertanian, teknologi pengelolaan lahan, pupuk, air, diversifikasi

pangan dan lain-lain. Secara kelembagaan program ini diarahkan untuk pengembangan

sistem informasi seperti sekolah lapangan iklim (SLI), sistem penyuluhan dan kelompok


Tahun 2015-2019

44 | P a g e

kerja (pokja) variabilitas dan perubahan iklim sub sektor pertanian serta pengembangan

sistem asuransi pertanian akibat resiko iklim (crop weather insurance).

Sejak tahun 2004, Sekolah lapangan Iklim (SLI) merupakan salah satu upaya yang

dilakukan oleh Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dalam memberdayakan petani

agar lebih mampu memahami dan menggunakan informasi iklim untuk mengelola

usahataninya. SLI juga merupakan upaya pemberdayaan petani agar lebih siap dalam

menghadapi dan mengatasi dampak fenomena iklim. Pada periode tahun 2015-2019

strategi pemberdayaan petani dalam menghadapi dampak fenomena iklim tidak lagi

dalam bentuk sekolah lapangan namun telah diimplementasikan dalam Penerapan

Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI). PPDPI dapat dilakukan melalui strategi

antisipasi, adaptasi dan mitigasi. Kegiatan adaptasi dalam penanganan dampak

perubahan iklim (banjir/kekeringan) antara lain Kalender Tanam (pola tanam

berdasarkan pola curah hujan dan ketersediaan air irigasi), Varietas Unggul Baru yang

adaptif (toleran kegaraman, tahan kering, umur genjah dan tahan genangan), startegi

pengelolaan sumber daya air (teknologi identifikasi potensi ketersediaan air, teknologi

panen hujan dan aliran permukaan, teknologi prediksi curah hujan dan teknologi irigasi)

serta strategi pengelolaan sumber daya lahan/tanah seperti pemupukan. Upaya adaptasi

tersebut diatas dapat pada diterapkan atau menjadi pilihan untuk penanganan DPI yang

disesuaikan dengan kondisi iklim setempat (spesifik lokasi).

Sasaran pelaksanaan penerapan penanganan DPI dalah kelompoktani alumni SLI atau

kelompok tani yang memiliki anggota alumni SLI yang lahannya di daerah rawan DPI

(banjir/kekeringan) pada satu hamparan yang secara bersama-sama dapat menerapkan

teknologi adaptasi di lahannya.

Sebagai solusi untuk berkontribusi terhadap penurunan emisi GRK melalui aksi-aksi

mitigasi dan adaptasi dilakukan dengan penyusunan rencana kebijakan, program dan

kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dapat mendukung pertanian

berkelanjutan sebagai berikut: (1) setiap aksi penurunan emisi GRK di sektor pertanian

harus mendukung upaya peningkatan produksi dan produktivitas; (2) dipilih yang sesuai

dengan sistem dan usaha pertanian rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan

petani; (3) mempertimbangkan kondisi geografis masing-masing wilayah, sehingga

teknologi yang akan diterapkan harus bersifat tenologi tepat guna dan spesifik lokasi

dengan mengadopsi sebesar-besarnya kearifan lokal.

Sedangkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional akibat dampak perubahan

iklim (banjir dan kekeringan), diperlukan adanya dukungan pengamanan produksi pangan

dari dampak perubahan iklim melalui pemberdayaan kelompoktani/petani, dan


Tahun 2015-2019

45 | P a g e

penanganan dampak perubahan iklim secara optimal, melembaga, memasyarakat dan

berkelanjutan.

4) Kebijakan Pengembangan Penanganan Pascapanen Sesuai Kebutuhan

Lapangan

Penanganan Pasca Penen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (Good Handling

Practices) bertujuan untuk (1) menekan kehilangan/kerusakan hasil (losses), (2)

memperpanjang daya simpan melalui sistem pergudangan, (3) mempertahankan

kesegaran, (4) meningkatkan daya guna, (4) meningkatkan nilai tambah, (5)

Meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan sarana, (6) meningkatkan daya

saing, (7) memberikan keuntungan yang optimum dan/atau mengembangkan, serta (8)

usaha pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang berkelanjutan.

Berdasarkan Permentan Nomor 44/OT.140/10/2009, pengertian Panen merupakan

serangkaian kegiatan pengambilan hasil budidaya tanaman dengan cara dipetik,

dipotong, ditebang, dikuliti, disadap dan atau dicabut pada umur/waktu, cara dan/atau

sarana yang tepat.

Penanganan Pascapanen tanaman pangan memegang peranan penting dan merupakan

bagian integral sebagai pendukung pembangunan pertanian secara keseluruhan.

Keberhasilan penanganan pascapanen tanaman pangan bukan hanya meningkatkan

produksi tanaman pangan dan pendapatan petani, tetapi juga dapat meningkatkan mutu

produksi guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan.

Sasaran penanganan pascapanen tanaman pangan adalah : (1) Turunnya tingkat susut

hasil (losses) tanaman pangan; (2) Tercapainya perbaikan mutu hasil panen tanaman

pangan sesuai permintaan pasar; (3) Tercapainya perpanjangan masa simpan hasil

tanaman pangan; (4) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk tanaman

pangan; (5) Tersusunnya pengembangan sistem pengelolaan pascapanen tanaman

pangan; dan (6) Terbentuknya pengembangan dan pemantapan kelembagaan

pascapanen.

Salah satu upaya penanganan susut hasil, mempertahankan mutu, meningkatkan daya

saing dan nilai tambah hasil pertanian sehingga mendorong peningkatan produksi yang

bermutu adalah dengan pemberian sarana pascapanen berupa alat atau mesin

pascapanen yang digunakan mulai proses panen sampai proses pengemasan, kepada

kelompok tani/gabungan kelompok tani.


Tahun 2015-2019

46 | P a g e

5) Kebijakan Pendukung Lainnya

a) Kebijakan mendukung program tematik

Program tematik sebagai kegiatan yang secara langsung berimplikasi terhadap

pertumbuhan di sektor pertanian yaitu: MP3EI, MP3KI, Pengarustamaan Gender,

Tenaga Kerja, Pembangunan Daerah Khusus Perbatasan, Tertinggal dan

Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

(MP3EI) sebagai salah satu bagian dari rencana pembangunan jangka panjang

Indonesia. Landasan hukumnya adalah Perpres Nomor 32 Tahun 2011. Pasal 1

ayat 2 Perpres ini menyebutkan bahwa MP3EI merupakan arahan strategis

dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode

lima belas tahun sejak 2011 sampai 2025. MP3EI disusun untuk melakukan

percepatan pembangunan di setiap Koridor Ekonomi. Kebijakan yang diambil, baik

pembangunan infrastruktur maupun perbaikan regulasi, diharapkan dapat

mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Ada enam

koridor yang menjadi fokus dalam MP3EI yaitu: Koridor Ekonomi 1) Sumatera

dengan tema Sentra Produksi dan Pengelolaan Hasil Bumi dan Lumbung Energi

Nasional, 2) Jawa dengan tema Pendorongan Industri dan Jasa Nasional, 3)

Kalimantan dengan tema Pusat Produksi dan Pengelolaan Hasil Tambang dan

Lumbung Energi Nasional, 4) Sulawesi dengan tema Pusat Produksi dan

Pengelolaan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan

Nasional, 5) Bali-Nusa Tenggara dengan tema Pintu Gerbang Pariwisata dan

Pendukung Pangan Nasional, dan 6) Papua-Kepulauan Maluku dengan tema

Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional.

Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Di

Indonesia (MP3KI), merupakan kebijakan pembangunan nasional yang pro job

(membuka kesempatan kerja), pro-poor (berdampak pada kesejahteraan), pro-

growth (berpihak pada pertumbuhan ekonomi). Kebijakan pembangunan pro-growth

tengah digalakkan melalui MP3EI yang lebih berorientasi pada market driven

dan heavy investment. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemerataan dengan

program MP3KI yang lebih berorientasi pada kebijakan pembangunan pro-job dan

pro-poor. MP3KI memberi perlindungan dan penguatan pada kelompok yang

fokus pada terciptanya pendapatan dengan pembukaan lapangan kerja serta

bermuara pada pengentasan kemiskinan.


Tahun 2015-2019

47 | P a g e

Pengarustamaan Gender (PUG) mengarah kepada aspek kesetaraan dan

keadilan petani (laki-laki dan perempuan) dengan memperhatikan kebutuhan,

permasalahan, aspirasi, pengalaman, peran dan tanggung jawab serta

dampaknya pada seluruh pelaku pembangunan. menjadi komitmen

Kementerian/Lembaga sejak diterbitkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 dan

RPJMN 2010-2014. Kemenenterian/Lembaga diwajibkan menerapkan PUG

sebagai salah satu strategi dalam pencapaian program kerjanya. Strategi

tersebut juga harus dilaksanakan pada kebijakan pembangunan tingkat provinsi

maupun kabupaten/kota serta mendorong setiap penyusunan perencanaan

kebijakan/program diawali dengan proses analisis gender melalui empat aspek,

yaitu: partisipasi, akses, kontrol dan manfaat yang diperoleh dari pelaku itu sendiri.

Kerjasama Selatan-Selatan (KSS), adalah Program yang merupakan kerja sama

antarnegara berkembang yang didasarkan pada prinsip-prinsip antara lain,

solidaritas, nonkondisionalitas, mutual benefit dan non-interference. Kerjasama

Selatan-Selatan terdiri dari dua, yaitu Kerjasama Ekonomi yang lebih luas antara

negara berkembang, dan kerjasama Teknis yang lebih fokus di antara negara

berkembang.

Ketenaga Kerjaan disektor pertanian diharapkan mengalami penurunan, dan

dengan menurunnya pangsa pasar tenaga kerja yang bekerja di sektor

pertanian primer diharapkan akan meningkatkan produktivitas sektor pertanian

dan menurunkan jumlah petani yang hidup dalam kemiskinan, sehingga akan

terjadi peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat perdesaan, yang

akhirnya akan memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif sama dengan sektor

industri dan jasa lainnya. Angkatan kerja pertanian primer diharapkan 7 persen

pada 2045 dan PDB 3 persen pada 2045. Percepatan daerah tertinggal, menjadi

arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2015-2019 yaitu mengembangkan dan

memeratakan pembangunan daerah dengan percepatan pembangunan daerah

tertinggal.Pemerintah memiliki target untuk mengupayakan pada tahun 2015 dapat

mengentaskan daerah ketertinggalan turun dari 114 tahun 2014 menjadi 39

kabupaten pada 2019 termasuk daerah perbatasan dan terpencil. Pembangunan

di daerah tertinggal lebih dominan ada pada upaya memaksimalkan pelayanan

dasar sektor petanian.

Kawasan khusus dan daerah perbatasan. Pembangunan di daerah perbatasan

menjadi arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2015-2019 yaitu mengembangkan

dan memeratakan pembangunan daerah dengan percepatan pembangunan

daerah perbatasan. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai


Tahun 2015-2019

48 | P a g e

sekitar 81.900 kilometer, memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik

perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Batas darat wilayah Republik

Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua New

Guinea dan Timor Leste. Perbatasan laut Indonesia berbatasan dengan 10

negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik

Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini. Sektor pertanian menjadi dominan

dalam pembangunan daerah perbatasan darat. Hal ini dikarekan Sektor

pertanian lebih banyak dilaksankan di daratan. Untuk dapat bersaing dengan

produk di Negara tetangganya meningkatkan pelayanan dasar di sektor

pertanian, melalui pembanguan jalan usaha tani, pembangunan jaringan irigasi,

subsidi benih dan pupuk, pendampingan, meningkatkan produksi dan produktivitas

menjadi hal yang harus diperhatikan.

Pengembangan Papua dan Papua Barat. Pembangunan di Papua dan Papua

Barat menjadi arah kebijakan dalam RPJMN 2015-2019 yaitu mengembangkan

dan memeratakan pembangunan daerah dengan menjaga momentum pertumbuhan

wilayah Jawa, Bali, Sumatera serta meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan

wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papau.

Pembangunan infrastruktur dan kelembagaan menjadi hal yang sangat penting

untuk diutamakan terkait dengan lokasi geografisnya yang sangat berbeda

dengan porvinsi lainnya yang ada di Indonesia dan kuatnya adat yang masih

melekat di masyarakat setempat.

b) Kebijakan Tatakelola Kepemerintahan yang Baik dan Reformasi Birokrasi

Penerapan tatakelola pemerintahan yang baik diharapkan terwujud dalam

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas, dan

kapasitas dan akuntabilitas kinerja bikrokrasi yang tinggi.Tanpa pemerintahan

yang bersih akan sulit dicapai pengelolaan sumber daya pembangunan secara

akuntabel, yang akan berakibat langsung pada menurunnya kualitas pelayanan

publik, serta menghilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Salah

satu faktor utama dalam mewujudkan pemerintah yang bersih (Clean Goverment)

dan kepemerintahan yang baik (Good Governance) adalah birokrasi. Birokrasi

mempunyai peran yang penting dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan

publik, birokrasi sangat menentukan efesien kualitas pelayanan kepada

masyarakat serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh

karena itu diperlukan reformasi birokrasi yang merupakan upaya untuk melakukan

pembaharuan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan


Tahun 2015-2019

49 | P a g e

pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan

(organisasi),ketatalaksanaan, dan sumberdaya manusia aparatur.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan

tatakelola pemerintahan dan pelaksanaan reformasi birokrasi, maka arah

kebijakan yang akan dilakukan adalah pemantapan pelaksanaan yang telah

dilakukan peride sebelumnya. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih

baik dilakukan melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas,

akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan.

Untuk itu diperlukan upaya-upaya antara lain: (1) Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: (2) Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik, melalui kebijakan keterbukaan informasi publik dimana

pemerintah harus memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada

masyarakat yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di

daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai; (3) Peningkatan

kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi (organisasi yang tepat, tatalaksana,

prosedur yang jelas, regulasi yang tertib); (4) Mendorong penerapan Sistem

Akuntabilitas Kinerja melalui perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui

sistem pertanggungjawaban secara periodik (mengukur kinerja Renstra, Renja

dll); (5) Mengoptimalkan tingkat efisiensi, efektifitas dan produktivitas kerja

pegawai; (6) Penataan manajemen sumber daya manusia aparatur yang

profesional yang mempunyai kompetensi; (7) Penataan pengawasan dan

akuntabilitas kinerja; (8) Pembenahan sistem kelembagaan, ketatalaksanaan dan

manajemen pemerintah di pusat dan daerah agar semakin efektif, efisien dan

responsif serta berorientasi pada peningkatan kinerja SDM Aparatur; (9) Penyajian

data yang lengkap, akurat dan terpercaya sebagai landasan pengambilan

keputusan di semua level birokrasi, serta (10) Pemanfaatan teknologi informasi

dan komunikasi dalam rangka efisiensi kerja dan optimalisasi pelayanan publik.


Tahun 2015-2019

50 | P a g e

3.3. Langkahdan Strategi Operasional Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

3.3.1. Langkah Operasional

Berkaitan dengan peningkatan produksi tanaman pangan, Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan menetapkan strategi pencapaian produksi tanaman pangan melalui: 1)

Perluasan Areal Tanam/Peningkatan Luas Tanam, dan 2) Peningkatan Produktivitas.

Langkah operasional untuk peningkatan produksi dan produktivitas padi, jagung, kedelai,

ubi kayu, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi jalar terbagi dua yaitu; (1) Peningkatan

Luas Tanam, dan (2) Peningkatan Produktivitas.

Upaya peningkatan luas tanam yaitu melalui: (1) memanfaatkan lahan baku yang ada

(pemanfaatan lahan peremajaan Perhutani dan Inhutani), (2) pencetakan lahan

baru/cetak sawah, (3) optimalisasi atau peningkatan indeks pertanaman, (4)

pemanfaatan lahan terlantar, (5) serta melalui pola tumpangsari.

Dalam meningkatkan produktivitas lahan, diupayakan perbaikan dan pembangunan

irigasi untuk 3 juta hektar sawah serta pembangunan 25 bendungan yang salah satunya

ditujukan untuk pengarian sawah. Sedangkan dalam hal peningkatan luas tanam,

diupayakan melalui pencetakan sawah baru sekitar 1 juta hektar. Selan itu dilakukan

langkah mengembalikan atau menjaga kesuburan lahan agar produktivitas tetap terjaga

secara berkelanjutan.


Tahun 2015-2019

51 | P a g e

Gambar 6. Langkah Operasional Peningkatan Produksi dan Produktivitas

Tanaman Pangan

3.3.2. Strategi Operasional

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, ditempuh strategi operasional

melalui Perluasan Areal Tanam/Peningkatan Luas Tanam dan Peningkatan Produktivitas.


Tahun 2015-2019

52 | P a g e

3.3.2.1. Perluasan Areal Tanam/Peningkatan Luas Tanam

Perluasan Areal Tanam dilakukan melalui upaya: (1) memanfaatkan lahan baku yang

ada, (2) pencetakan lahan baru/cetak sawah, (3) optimalisasi lahan(peningkatan indeks

pertanaman) melalui upaya perbaikan jaringan irigasi seperti JITUT, JIDES, dan Tata Air

Mikro, pompanisasi; (4) pemanfaatan lahan terlantar; dan (5) konservasi lahan yang

berkelanjutan serta penanaman tumpang sari di lahan perkebunan, kehutanan.

- Memanfaatkan Lahan Baku Yang Ada

Boks 4. Strategi Operasional Penguatan Pengembangan Pembangunan

Sub Sektor Tanaman Pangan

1. Perluasan Areal Tanam / Peningkatan Luas Tanam

- Memanfaatkan Lahan Baku Yang Ada - Pencetakan lahan baru/cetak sawah

- Optimalisasi lahan (peningkatan indeks pertanaman) melalui upaya perbaikan jaringan irigasi seperti JITUT, JIDES, dan Tata Air Mikro, pompanisasi

- Pemanfaatan lahan terlantar

- Konservasi lahan yang berkelanjutan

- Pola penanaman tumpang sari di lahan perkebunan, kehutanan.

2. Peningkatan Produktivitas

- Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT)

- Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT)

- Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PP-DPI)

- Penerapan Alat Pascapanen (PASPA)

- Pemberdayaan Penangkar Benih.


Tahun 2015-2019

53 | P a g e

Dilakukan dengan memanfaatkan lahan peremajaan Perhutani, dan lahan eks

peremajaan perkebunan.

- Pencetakan Lahan Baru / Cetak Sawah

Cetak sawah baru, dilakukan melalui pembukaan lahan pada berbagai tipologi lahan,

khususnya lahan basah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam cetak sawah baru

adalah: (1) ada inisiatif dari petani/pemuka masyarakat, (2) melakukan survai,

investigasi dan desain, (3) status kepemilikan lahan jelas, (4) menghindari vegetasi

hutan berat/hutan lindung, (5) pengairan/ketersediaan air terjamin, dan (6) mendapat

dukungan penuh dari pemerintah setempat.

- Optimalisasi Lahan (peningkatan Indeks Pertanaman) melalui upaya, pengaturan pola

tanam, perbaikan jaringan irigasi seperti JITUT, JIDES, dan Tata Air Mikro,

pompanisasi yang akan dimungkinkan ketersediaan air di musim kemarau.

Peningkatan indeks pertanaman (IP) baik IP 100 menjadi IP 200 atau IP 200 menjadi

IP 300, maupun IP 0 menjadi IP 100 atau IP 200 pada sawah irigasi, tadah hujan,

lahan kering maupun lahan lebak serta pasang surut. Penanaman tanaman

sela/intercropping di lahan perkebunan, kehutanan maupun hortikultura. Tanaman sela

dapat diusahakan 3-5 tahun atau lebih, sepanjang tajuk tanaman pokok belum

menaungi. Sedangkan pada tanaman pokok sejenis kelapa rakyat, tanaman sela

dapat dilakukan sepanjang tahun. Untuk lahan transmigrasi, tanaman pangan dapat

diusahakan pada lahan pekarangan, lahan usaha utama maupun lahan usaha ke dua

baik secara monokultur maupun tumpang sari.

- Pemanfaatan Lahan Terlantar

Rehabilitasi dan konservasi lahan pertanian dilakukan pada lahan sawah terlantar atau

yang selama ini tidak dimanfaatkan/ditanami tanaman pangan dan telah membelukar.

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka rehabilitasi dan konservasi lahan antara

lain: (1) teknologi penyiapan/pembersihan lahan dari semak belukar, (2) perbaikan

saluran irigasi, (3) pemanfaatan pompa air, traktor, dan (4) pengembangan usaha

pelayanan jasa alsintan (UPJA) dan lain-lain.

- Pola Tumpang Sari

Tumpang sari adalah suatu bentuk pertanaman campuran (polyculture) berupa

penanaman dua jenis atau lebih tanaman pada satu areal lahan tanam dalam waktu

yang bersamaan atau agak bersamaan. Tumpang sari yang umum dilakukan adalah

penanaman dalam waktu yang hampir bersamaan untuk dua jenis tanaman budidaya

yang sama, seperti jagung dan kedelai, atau jagung dan kacang tanah. Penanaman

http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanaman_campuran

http://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lahan_tanam&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Jagung

http://id.wikipedia.org/wiki/Kedelai

http://id.wikipedia.org/wiki/Kacang_tanah


Tahun 2015-2019

54 | P a g e

cara ini dikenal sebagai double-cropping. Penanaman yang dilakukan segera setelah

tanaman pertama dipanen (seperti jagung dan kedelai atau jagung dan kacang

panjang) dikenal sebagai tumpang gilir.

Tumpang sari dapat pula dilakukan pada pertanaman tunggal (monokultur) suatu

tanaman perkebunan besar atau tanaman kehutanan sewaktu tanaman pokok masih

kecil atau belum produktif. Hal ini dikenal sebagai tumpang sela (intercropping).

Jagung atau kedelai biasanya adalah tanaman sela yang dipilih.

3.3.2.2. Peningkatan Produktivitas

Peningkatan produktivitas dilakukan melalui upaya penerapan pengelolaan tanaman

terpadu (PTT) dengan komponen utama meliputi pemakaian benih varietas unggul

bermutu, peningkatan jumlah populasi tanaman dengan sistem tanam, pemupukan

sesuai rekomendasi spesifik lokasi serta berimbang dengan pemakaian pupuk organik

serta pupuk bio-hayati, pengelolaan pengairan dan perbaikan budidaya lainnya disertai

dengan peningkatan pengawalan, pendampingan, pemantauan dan koordinasi. Strategi

ini terutama dilaksanakan di wilayah dimana perluasan areal sudah sulit dilakukan,

sehingga dengan penerapan teknologi spesifik lokasi diharapkan masih dapat

ditingkatkan produktivitasnya.

Upaya peningkatan produktivitas juga dilakukan dengan upaya pengamanan produksi

yaitu dengan mengurangi dampak perubahan iklim seperti kebanjiran dan kekeringan

serta pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT).

Petani didorong untuk meningkatkan produktivitas yang dilaksanakan secara terencana

dan berkelanjutan melalui peningkatan mutu intensifikasi dengan menerapkan rekayasa

ekonomi, rekayasa sosial dan teknologi maju yang efisien dan spesifik lokasi, serta

didukung oleh penerapan alat dan mesin pertanian dengan tetap memperhatikan

kelestarian lingkungan. Dalam mengembangkan penerapan teknologi dilakukan

pewilayahan berdasarkan tingkat produktivitas dan penerapan teknologi yang ada.

Akselerasi penerapan teknologi diarahkan pada daerah-daerah yang tingkat

produktivitasnya relatif rendah. Bagi daerah-daerah yang produktivitasnya telah relatif

tinggi dimantapkan dengan fokus pengembangan diarahkan kepada aspek rekayasa

sosial, ekonomi dan kelembagaan.

Pengawalan, pendampingan, penyuluhan, dan koordinasi untuk peningkatan

produktivitas dilakukan melalui: Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu

http://id.wikipedia.org/wiki/Kacang_panjang



http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tumpang_gilir&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanaman_tunggal

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanaman_perkebunan&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanaman_kehutanan&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tumpang_sela&action=edit&redlink=1


Tahun 2015-2019

55 | P a g e

(GP-PTT), Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) dan Penerapan

Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PP-DPI), Penerapan Alat Pascapanen (PASPA),

serta Pemberdayaan Penangkar Benih.

- Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT)

Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) adalah suatu

pendekatan inovatif dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani

melalui perbaikan sistem/pendekatan dalam perakitan paket teknologi yang sinergis

antar komponen teknologi, dilakukan secara partisipatif oleh petani serta bersifat

spesifik lokasi.

Perbaikan budidaya dilakukan dalam upaya penanggulangan fluktuasi produksi yang

terjadi selama ini yang bersifat musiman, dan ditempuh dengan pembinaan terhadap

pengaturan pola, waktu dan cara tanam yang sesuai untuk mengatur distribusi panen

yang lebih merata sepanjang tahun. Ini akan menjamin penyediaan produksi secara

merata sepanjang tahun dan peningkatan produktivitas, sehingga mengurangi fluktuasi

harga dan menyediakan lapangan kerja yang merata. Upaya-upaya yang perlu

dilakukan dalam perbaikan budidaya antara lain: (a) perencanaan pola, tata, waktu

dan cara tanam yang tepat sesuai dengan rekomendasi BPTP setempat, (b)

pengaturan distribusi panen yang lebih merata, (c) penerapan cara tanam yang sesuai

anjuran teknologi baru, (d) peningkatan populasi tanaman dengan pengaturan jarak

tanam, (e) penerapan pemupukan berimbang, (f) perluasan penggunaan benih

padi/jagung hibrida bermutu, dan (g) penyiapan lahan dengan teknologi tanpa olah

tanah (TOT).

Sedangkan dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas dilaksanakan melalui

penerapan teknik budidaya yang baik, serta penerapan panen yang baik. Kegiatan ini

diatur melalui Permentan Nomor 48 Tahun 2006 tentang Budidaya Tanaman Pangan

yang Baik dan Benar atau Good Agriculture Practices (GAP) yang bertujuan: (1)

Meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan; (2) Meningkatkan mutu

hasil tanaman pangan termasuk keamanan konsumsi tanaman pangan; (3)

Meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing tanaman pangan; (4) Memperbaiki

efisiensi penggunaan sumber daya alam; (5) Mempertahankan kesuburan lahan,

kelestarian lingkungan dansistem produksi yang berkelanjutan; (6) Mendorong petani

dan kelompok tani untuk memiliki sikap mentalyang bertanggung jawab terhadap

produk yang dihasilkan, kesehatan dan keamanan diri dan lingkungan; (7)

Meningkatkan peluang dan daya saing penerimaan oleh pasar internasional maupun

domestik; dan (8) Memberi jaminan keamanan terhadap konsumen.


Tahun 2015-2019

56 | P a g e

- Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT)

Gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) diatasi dengan menerapkan

sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yaitu menerapkan berbagai cara

pengendalian menjadi satu kesatuan pengendalian yang kompatibel sehingga OPT

tidak menimbulkan kerugian. Pengendalian OPT dengan menggunakan pestisida

diharapkan menjadi alternatif terakhir, yaitu jika sistem pengendalian dengan metoda

PHT tidak memungkinkan lagi atau serangan OPT telah terjadi secara eksplosif

dengan tingkat serangan berat.

- Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PP-DPI)

Pengamanan hasil dari dampak perubahan iklim dilakukan dengan memperkuat

antisipasi agar kerusakan tanaman dapat dihindari. Pengamanan produksi dari

dampak kekeringan dilakukan, melalui : efisiensi penggunaan air; penyiapan embung,

cek dam, bak penyimpanan air, sumur, dan lain-lain; penerapan pola tanam yang

tepat; pemilihan komoditas dan atau varietas umur pendek dan toleran kekeringan;

percepatan tanam; penanaman gogo rancah untuk padi; dan penyiapan taxi pump.

Sedangkan pengamanan produksi dari dampak banjir dilakukan melalui: perbaikan

saluran air; pembangunan/perbaikan cek dam; dan penguatan tanggul-tanggul.

Mengamankan potensi kehilangan hasil akibat serangan OPT dan terkena DPI ini

targetnya rata-rata 0,5 persen per tahun.

- Penerapan Alat Pascapanen (PASPA)

Pengembangan alat mesin pertanian (termasuk didalamnya peningkatan SDM

pengguna alsintan dalam menerapkan teknologi alsintan) dan pengembangan usaha

pelayanan jasa alsintan dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas dan

peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian tanaman pangan yang

dihasilkan. Penanganan pascapanen tanaman pangan merupakan upaya strategis

dalam mendukung ketahanan pangan nasional, karena mempunyai peranan yang

cukup besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung,

penanganan proses pascapanen memiliki peranan dalam menurunkan susut hasil,

mempertahankan mutu hasil panen dan meningkatkan nilai tambah, daya saing serta

pendapatan petani. Dengan demikian, secara tidak langsung proses penanganan

pascapanen mendukung program ketahanan pangan nasional.

Persentase kehilangan hasil akibat penanganan pascapanen tanaman pangan yang

kurang baik, relatiftinggi yaitu berkisar antara 5-18 persen. Untuk menurunkan susut

hasil (losses) maka diperlukan penanganan pascapanen melalui penerapan Good

Handling Practices (GHP) yang berdasarkan Permentan Nomor 44 Tahun 2009,


Tahun 2015-2019

57 | P a g e

bertujuan: (1) menekan kehilangan/kerusakan hasil, (2) memperpanjang daya simpan,

(3) mempertahankan kesegaran, (4) meningkatkan daya guna, (4) meningkatkan nilai

tambah, (5) Meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan sarana, (6)

meningkatkan daya saing, (7) memberikan keuntungan yang optimum dan/atau

mengembangkan, serta (8) usaha pascapanen hasil pertanian asal tanaman yang

berkelanjutan.

Selain melaksanakan penanganan pascapanen yang baik maka fasilitasi dan

optimalisasi pemanfaatan sarana panen dan pascapanen Tanaman Pangan perlu

dilaksanakan seperti penggunaan sabit bergerigi, mesin panen utuk tahap

pemanenan; mesin perontok/pemipilan (thresher/corn sheller) untuk tahap

perontokan/pemipilan; mesin pengering (dryer) untuk tahap pengeringan dan silo

sebagai sarana penyimpan.

Dari upaya pengamanan produksi tersebut diharapkan dapat dihindari kehilangan hasil

maksimal sekitar 5 (lima) persen atau rata-rata 0,5 persen per tahun, yaitu 2 (dua)

persen akibat gangguan OPT dan 3 (tiga) persen dari pengamanan hasil dari dampak

fenomena iklim, serta tercapainya penambahan produksi dari penurunan losses.

- Pemberdayaan Penangkar Benih

Peranan penangkar benih dalam penyediaan benih varietas unggul bersertifikat sangat

penting tetapi disisi lain masih memiliki keterbatasan seperti luas areal produksi,

sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta modal. Untuk mendukung dan

meningkatkan kinerja para penangkar benih tersebut maka lembaga/institusi yang ada

di daerah antara lain seperti Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Pangan dan

Hortikultura (BPSBTPH), UPTD Balai Benih harus selalu melakukan pembinaan dan

memberikan dukungan kepada penangkar benih dalam aspek teknis maupun

manajemen.

Tujuan dari kegiatan pemberdayaan penangkar benih ini adalah: (1)

Menumbuhkembangkan penangkar benih di daerah yang selama ini belum

berkembang kelembagaan penangkar benih; dan (2) Meningkatkan kemampuan

penangkar benih dalam pengelolaan produksi dan pemasaran benih varietas unggul

bersertifikat. Sedangkan sasaran dari kegiatan pemberdayaan penangkar benih ini

adalah: (1) Tumbuh dan berkembangnya penangkar benih di daerah yang selama ini

belum berkembang kelembagaan penangkar benih; dan (2) Meningkatnya

kemampuan penangkar benih dalam pengelolaan produksi dan pemasaran benih

varietas unggul bersertifikat.


Tahun 2015-2019

58 | P a g e

3.4. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta

kewenangan dan penjabaran peran Kementerian Pertanian dalam mencapai sasaran

strategis. Selain itu regulasi tersebut dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan

yang dihadapi dalam pembangunan pertanian baik di tingkat pusat hingga di tingkat

daerah.

Regulasi yang terkait dengan sektor pertanian, baik dalam bentuk undang-undang,

peraturan presiden, maupun dalam bentuk peraturan Menteri Pertanian serta produk

peraturan operasional lainnya di level pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Kerangka

regulasi yang telah ada atau yang dibutuhkan, dikelompokkan mulai dari kebutuhan

regulasi terkait input pertanian seperti pemanfaatan sumberdaya genetik, jaminan

ketersediaan pupuk dan benih, dukungan infrastruktur, serta regulasi yang terkait lahan

dan alsintan. Sedangkan regulasi yang terkait dengan kegiatan budidaya tentunya yang

terkait dengan jaminan usahatani tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan,

perlindungan dan pemberdayaan petani. Untuk yang terkait dengan pascapanen,

pengolahan dan pemasaran, dibutuhkan regulasi yang mengatur tatacara pascapanen

yang baik untuk berbagai produk pertanian, regulasi yang mendorong berkembangnya

bioindustri dan pengolahan hasil. Selain itu diperlukan peraturan yang terkait dengan

harga, baik itu harga pembelian pemerintah, bea masuk dan bea keluar, serta regulasi

lainnya yang mengatur sistem pemasaran yang sehat.

Sedangkan regulasi yang terkait dengan mutu dan keamanan pangan diperlukan dalam

rangka melindungi konsumen serta mendorong produsen menghasilkan produk bermutu.

Selain itu juga diperlukan regulasi yang mampu mendorong pertanian memperoleh nilai

tambah dari jasa lingkungan seperti agrowisata.

Dalam rangka mengoptimalkan sistem dan kelembagaan penyuluh, pendidikan dan

pelatihan, penelitian dan pengembangan serta perkarantinaan, maka perlu dilakukan

review terhadap regulasi yang adaserta menyusun peraturan operasional. Terhadap

beberapa regulasi yang ada, diperlukan usulan revisi regulasi guna memberikan manfaat

dan fungsi sistem dan kelembagaan penyuluh yang lebih baik. Beberapa regulasi yang

dibutuhkan dalam pembangunan tanaman pangan ke depan diantaranya sebagai berikut:

1. Regulasi di bidang lahan:mempercepat penerbitan Perda Provinsi/ Kab/Kota dan

penyempurnakan Perda sesuai UU 41/2009.


Tahun 2015-2019

59 | P a g e

2. Regulasi sarana pertanian: perbaikan subsidi pupuk dan subsidi benih;

pengembangan sistem perbenihan.

3. Regulasi pembiayaan pertanian: mempercepat dan mempermudah persyaratan

akses petani pada skim kredit.

4. Regulasi perlindungan petani: implementasi UU 19/2013 asuransi usahatani

5. Regulasi terkait penganekaragaman pangan dan gizi

6. Regulasi di bidang ekspor pertanian dan impor produk pertanian:

7. Regulasi kemudahan investasi di sektor pertanian

3.5. Kerangka Kelembagaan

Salah satu upaya untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance)

diawali dengan melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem

penyelenggaraan pemerintahan. Langkah strategis perubahan tersebut melalui agenda

reformasi birokrasi dengan 8 (delapan) area perubahan meliputi:

1. Aspek kelembagaan, guna melahirkan organisasi yang proporsional, efektif, dan

efisien (organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran);

2. Aspek tata laksana, guna melahirkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas,

efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance;

3. Peraturan perundang-undangan, guna melahirkan regulasi yang lebih tertib, tidak

tumpang tindih dan kondusif;

4. Sumber daya manusia aparatur, guna melahirkan sumber daya manusia aparatur

yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan

sejahtera;

5. Pengawasan, bertujuan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas

korupsi, kolusi, dan nepotisme;

6. Akuntabilitas, bertujuan meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi;


Tahun 2015-2019

60 | P a g e

7. Pelayanan publik, untuk mewujudkan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan

harapan masyarakat; dan

8. Mindset dan Cultural Set Aparatur, guna melahirkan birokrasi dengan integritas dan

kinerja yang tinggi.

Aspek kelembagaan dilakukan dengan menata kelembagaan di pusat, UPT sampai

dengan satuan kerja perangkat daerah dengan didasari semangat untuk mendorong

terwujudnya struktur pemerintahan yang efesien dan efektif. Pembangunan pertanian ke

depan dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun

internasional yang dinamis, sehingga menuntut produk pertanian yang mampu berdaya

saing di pasar global dengan meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk

pertanian Indonesia.


Tahun 2015-2019

61 | P a g e

BAB IV

TARGET KINERJA DAN

KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam periode 2015-2019. Target kinerja

berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, seperti pada tabel berikut.

Tabel 13. Target Kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

2015 2016 2017 2018 2019

1

14.36 14.56 14.77 14.97 15.18

230.95 234.87 238.75 241.65 244.76

52.74 53.43 54.38 55.35 56.33

51.67 52.45 53.30 54.20 55.15

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

35 35 35 35 35

95 95 95 95 95

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

0.12 0.12 0.12 0.12 0.12

0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

0.07 0.07 0.07 0.07 0.07

0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

0.24 0.24 0.24 0.24 0.24

Terlaksanany a Luas Areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT

Terlaksanany a penurunan kontribusi susut hasil tanaman pangan

Terlaksanany a penurunan kontribusi susut hasil Padi (%/thn)

Terlaksanany a penurunan kontribusi susut hasil jagung (%/thn)

Terlaksanany a penurunan kontribusi susut hasil kedelai (%/thn)

Terlaksanany a penurunan kontribusi susut hasil kacang tanah (%/thn)

Terlaksanany a penurunan kontribusi susut hasil ubi kay u (%/thn)

Terlaksanany a penurunan kontribusi susut hasil ubi jalar (%)

No. Program/ Kegiatan/Sasaran Program / Sasaran Kegiatan Target

Terlaksanany a luas areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Produksi

Tanaman Pangan

Tercapainy a produktiv itas tanaman pangan

Tercapainy a Produktiv itas Kedelai (Ku/Ha)

Tercapainy a Produktiv itas Ubi Kay u (Ku/Ha)

Tercapainy a Produktiv itas Padi (Ku/Ha)

Tercapainy a Produktiv itas Jagung (Ku/Ha)

Terlaksanany a penggunaan benih unggul bersertifikat

Terlaksanany a Penggunaan Benih Unggul Bersetifikat Untuk Padi (%)

Terlaksanany a Penggunaan Benih Unggul Bersetifikat Untuk Jagung

Terlaksanany a Penggunaan Benih Unggul Bersetifikat Untuk Kedelai


Tahun 2015-2019

62 | P a g e

4.1.1. Program

Pada tahun 2015 – 2019, sesuai dengan pedoman dalam reformasi perencanaan dan

penganggaran (RPP), setiap eselon I mempunyai satu program, dan mengacu kepada

Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019, maka dari 12 (dua belas)

program di lingkup Kementerian Pertanian, program yang menjadi tugas dan tanggung

jawab Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah “Program Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan”.

Tujuan program ini adalah Meningkatkan kapasitas produksi dan mutu produksi tanaman

pangan yang beragam dan sehat.

Program tersebut dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis :

1) Tercapainya produktivitas tanaman pangan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Penerapan budidaya yang baik dan benar

sesuai dengan spesifik lokasi;

2) Terlaksananya penggunaan benih unggul bersertifikat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Ketersediaan benih unggul bersertifikat secara

6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis/varietas, tempat, mutu, jumlah, waktu dan harga.

3) Terlaksananya luas areal tanaman pangan yang aman dari gangguan OPT dan DPI.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Penanganan atas gangguan OPT dan DPI.

4) Terlaksananya penurunan kontribusi susut hasil tanaman pangan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Pemanfaatan alat mesin pertanian (alsintan)

pascapanen secara efesien dan efektif.

Program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan didukung oleh pencapaian kinerja

kegiatan dari unit Eselon-II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yaitu:

1. Direktorat Budidaya Serealia.

Kegiatan: Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia

2. Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi

Kegiatan: Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi


Tahun 2015-2019

63 | P a g e

3. Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan

Kegiatan: Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan

4. Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan

Kegiatan: Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan

5. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

Kegiatan: Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan Organisme

Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)

6. Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan

7. Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan

Hortikultura (BBPPMBTPH)

Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu

Laboratorium Pengujian Benih

8. Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT)

Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2012, tentang Pedoman

Pengembangan Kawasan Pertanian, kawasan pertanian terdiri dari 1). Kawasan tanaman

pangan, 2). Kawasan hortikultura, 3). Kawasan perkebunan dan 4). Kawasan peternakan.

Kawasan Tanaman Pangan adalahkawasan usaha tanaman pangan yang disatukan oleh

faktor alamiah, sosial budaya, infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem

yang sama sedemikian rupa sehingga mencapai skala ekonomi dan efektifitas

manajemen usaha tanaman pangan. Kawasan tanaman pangan dapat berupa kawasan

yang telah eksis atau calon lokasi baru, dan lokasinya dapat berupa hamparan atau spot

partial namun terhubung dengan aksesbilitas yang memadai.

Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, dilakukan melalui Gerakan

Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT), yaitu kegiatan peningkatan

produktivitas akan difokuskan melalui pola kawasan yang terintegrasi dari hulu sampai


Tahun 2015-2019

64 | P a g e

hilir, peningkatan jumlah paket bantuan sebagai instrumen stimulan, serta dukungan

pendampingan dan pengawalan.Melalui GP-PTT petani diharapkan dalam menerapkan

ilmu yang mereka peroleh saat mendapat kegiatan SL-PTT, mampu menganalisis,

menyimpulkan dan menerapkan (melakukan/mengalami kembali), menghadapi dan

memecahkan masalah-masalah terutama dalam hal teknik budidaya dengan mengkaji

berdasarkan spesifik lokasi.

Lokasi GP-PTT diusahakan berada pada satu hamparan atau kawasan, mempunyai

potensi untuk ditingkatkan produktivitas dan/atau IP-nya, serta anggota kelompoktaninya

respon terhadap penerapan teknologi.

GP-PTT dilaksanakan oleh kelompoktani yang sudah terbentuk dan masih aktif.

Kelompoktani yang dimaksud diupayakan kelompoktani yang dibentuk

berdasarkanhamparan, atau lokasilahan usahataninya diupayakan masih dalam satu

hamparan setiap kelompok. Hal ini perlu untuk mempermudah interaksi antar anggota

karena mereka saling mengenal satu sama lainnya dan diharapkan tinggal saling

berdekatan sehingga bila teknologi GP-PTT sudah diadopsi secara individu akan mudah

ditiru petani lainnya.

Peserta GP-PTT wajib mengikuti setiap tahap pertanaman dan mengaplikasikan

kombinasi komponen teknologi yang sesuai spesifik lokasi mulai dari pengolahan tanah,

budidaya, penanganan panen dan pasca panen. Pada setiap tahapan pelaksanaan,

petani peserta diharapkan melakukan serangkaian kegiatan yang sudah direncanakan

dan dijadwalkan.

Pengelolaan Tanaman Terpadu adalah suatu pendekatan dalam budidaya tanaman yang

menekankan pada pengelolaan tanaman, lahan, air dan organisme pengganggu

tumbuhan secara terpadu yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan

produktivitas tanaman secara berkelanjutan dan efisiensi produksi dengan

memperhatikan sumber daya, dan kemampuan yang ada. PTT menekankan pada prinsip

partisipatori yang menempatkan pengalaman, keinginan, dan kemampuan petani dalam

menerapkan suatu teknologi.

Adapun komponen teknologi dalam PTT tersebut adalah terkait dengan :

1) Benih varietas unggul bermutu dan bersertifikat.

2) Pengelolaan tanah secara sempurna sesuai dengan kondisi tanah.

3) Penanaman tepat waktu serta cara tanam dengan tepat.


Tahun 2015-2019

65 | P a g e

4) Pengaturan tata air dengan baik.

5) Penggunaan pupuk secara berimbang.

6) Pengendalian OPT dengan Pengendalian Hama Terpadu (PHT).

7) Penanganan panen dan pascapanen dengan baik.

Dengan PTT diharapkan terbina kawasan-kawasan andalan untuk empat komoditas

tersebut, yang berfungsi sebagai pusat belajar pengambilan keputusan para

petani/kelompok tani, sekaligus sebagai tempat tukar menukar informasi dan

pengalaman lapangan, pembinaan manajemen kelompok, serta sebagai percontohan

bagi kawasan lainnya. Untuk menjamin keberhasilan penerapan di lapangan perlu

dilakukan pengawalan dan pendampingan secara intensif oleh Pemandu Lapangan (PL)

khususnya Petugas Lapangan/ Penyuluh, POPT,PBT, Peneliti dan Mantri Tani.

Pembangunan sub sektor tanaman pangan, untuk prioritas pertama padi, jagung, kedelai,

ubi kayu; dan prioritas kedua kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, dan komoditas

alternatif/unggulan daerah, seperti talas, garut, gembili, sorgum, gandum dan lain-lain.

4.1.2. Kegiatan

Secara struktur dan pembiayaan program melalui APBN, maka kegiatan di Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan dirancang sebagai berikut:

4.1.2.1. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas padi dan jagung melalui

peningkatan luas areal dan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan yang tepat

dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi padi dan jagung

dalam rangka mencapai ketahanan pangan.

Sasaran strategis kegiatan ini adalah “Meningkatnya Perluasan

Penerapan Budidaya Tanaman Serealia yang Tepat untuk

Peningkatan Produksi Melalui Peningkatan Produktivitas Per Satuan Luas”.


Tahun 2015-2019

66 | P a g e

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang hendak dicapai

adalah: (1) Penyaluran Bantuan Pengembangan

Budidaya Padi (GAP) (Ha); (2) Penyaluran Bantuan

Pengembangan Budidaya Jagung (GAP) (Ha); dan

(3) Terlaksananya pembinaan dan pengawalan.

Kegiatan pendukung upaya peningkatan produksi dan

produktivitas:

a. Koordinasi/sosialisasi/workshop/penyuluhan/desiminasi peningkatan produksi padi

dan jagung,

b. Pembinaan dan pengawalan,

c. perencanaan teknis,

d. monitoring dan evaluasi,

e. pendidikan dan pelatihan teknis,

f. temu usaha dan teknologi.

4.1.2.2. Pengelolaan Produksi Tanaman

Aneka Kacang dan Umbi

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan

produktivitas kedelai dan ubi kayu melalui peningkatan luas areal dan penerapan

teknologi budidaya tanaman pangan yang tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan

produksi kedelai dalam rangka mencapai ketahanan pangan dan peningkatan produksi

ubi kayu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bio industri.

Sasaran strategis kegiatan ini adalah “Meningkatnya Perluasan Penerapan Budidaya

Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Yang Tepat dan Berkelanjutan untuk Peningkatan

Produksi Melalui Peningkatan Produktivitas per Satuan Luas”.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang hendak dicapai adalah: (1) Penerapan PTT Kedelai

(Ha); (2) Penyaluran Bantuan Pengembangan Budidaya Ubi Kayu (GAP) (Ha); dan (3)

Terlaksananya pembinaan dan pengawalan.Kegiatan tersebut dilakukan melalui


Tahun 2015-2019

67 | P a g e

penyaluran bantuan pengembangan budidaya kedelai dan ubi kayu dengan menerapkan

sistem GAP.


Tahun 2015-2019

68 | P a g e

Kegiatan pendukung upaya peningkatan produksi, yaitu:

a. koordinasi/sosialisasi/workshop/penyuluhan/desiminasi peningkatan produksi

kedelai, ubi kayu, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, dan komoditas alternatif

lainnya,

b. pembinaan dan pengawalan,

c. perencanaan teknis,

d. monitoring dan evaluasi,

e. pendidikan dan pelatihan teknis,

f. temu usaha dan teknologi, dan

g. pengembangan pangan alternatif.

4.1.2.3. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih

Tanaman Pangan

Tujuan dari kegiatan ini adalah: (1) menyiapkan benih varietas unggul bersertifikat padi,

jagung,dan kedelai, (2) mempermudah akses petani terhadap benih varietas unggul

bersertifikat; dan (3) memperluas penyebaran benih varietas unggul bersertifikat pada

daerah-daerah kantong kemiskinan, daerah rawan pangan, dan daerah terisolir.

Sasaran strategis yang hendak dicapai

adalah “Terselenggaranya Sistem

Pembinaan Lembaga Perbenihan

Tanaman Pangan Yang Efisien di

Lokasi Penerapan Budidaya Tanaman

Pangan Yang Tepat”.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang hendak dicapai adalah “terlaksananya penggunaan

benih unggul bersetifikat”. Kegiatan tersebut dilakukan melalui: (1) Pengawasan dan

Sertifikasi Benih (UPTD BPSBTPH), (2) Pembinaan dan Pengawalan, (3)

Pengembangan Model Kawasan Mandiri Benih Padi,Jagung, dan Kedelai/Pemberdayaan

Penangkar, (4) Pengadaan dan penyaluran benih bersubsidi (padi, jagung, kedelai); (5)

Pemberdayaan Penangkar; dan (6) Penyaluran Bantuan Pengembangan Budidaya Padi,

Jagung dan Kedelai (GAP).

Penguatan kelembagaan perbenihan baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota

untuk memperlancar penyediaan benih bermutu dari varietas unggul komoditas tanaman

pangan dilakukan antara lain berupa:


Tahun 2015-2019

69 | P a g e

a. inventarisasi stok dan penangkaran benih yang terdapat dimasing-masing daerah

dalam setiap skala waktu tertentu,

b. pemanfaatan stok benih yang ada secara optimal,

c. pemberdayaan penangkar benih agar dapat berperan secara optimal,

d. pembinaan kepada produsen/penangkar agar proses produksi benih terlaksana

secara berkelanjutan,

e. optimalisasi peranan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, Balai Benih Induk, dan

Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan

Hortikultura,

f. pengembangan perbenihan pusat, dan

g. pengawalan dan monitoring evaluasi perbenihan.

4.1.2.4. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI

Tujuan kegiatan ini adalahmenyediakan acuan pelaksanaan kegiatan perlindungan

tanaman pangan dalam rangka pengamanan produksi dari gangguan OPT dan DPI.

Sasaran strategis kegiatan ini adalah “Mengamankan Produksi Tanaman Pangan dari

Serangan OPT dan Terkena DPI”.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang hendak dicapai adalah: (1) Penerapan PHT dan

DPI serta Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT (ha); dan (2) Terlaksananya

pembinaan dan pengawalan.

Dalam pelaksanaan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) perlu

memperhatikan Pengarusutamaan Gender (PUG) sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun

2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).

Dalam rangka pelaksanaan Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI)

untuk pengamanan produksi tanaman pangan dan upaya meminimalisasi dampak negatif

perubahan iklim, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan

kemampuan petugas dalam mengelola dan menganalisis faktor-faktor iklim/cuaca seperti

curah hujan, suhu, kelembaban, dan selanjutnya memanfaatkannya dalam kegiatan

budidaya tanaman sesuai dengan agroklimat daerah setempat. Demikian juga untuk

terlaksananya pengamanan produksi tanaman pangan terhadap serangan OPT,

peningkatan kemampuan petugas lapangan dan petani terhadap pemahaman kaidah

pengendalian hama terpadu (PHT) perlu ditingkatkan.

Salah satu model peningkatan pengetahuan dan kemampuan petugas lapangan dan

petani dalam mengelola dan menganalisis faktor iklim/cuaca dan serangan OPT adalah


Tahun 2015-2019

70 | P a g e

melalui kegiatan magang sekolah lapangan (magang Sekolah Lapangan Iklim dan

magang Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu) dapat dilakukan di LPHP

(Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit)/Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian.

Selain itu juga dapat memanfaatkan petani alumni SLPHT sebagai petani pengamat

hama dan penyakit.

4.1.2.5. Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan

Tujuan kegiatan ini adalah (1) Menurunkan tingkat susut hasil (losses) tanaman pangan;

(2) Mempertahankan mutu hasil panen tanaman pangan; (3) Mempertahankan dan

memperpanjang masa simpan tanaman pangan; dan (4) Mengembangkan sistem

pengelolaan pascapanen tanaman pangan.

Sasaran strategis kegiatan ini adalah “Penurunan

Susut Hasil Tanaman Pangan”.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang hendak dicapai

adalah: (1) Jumlah Bantuan Sarana Pasca Panen

Tanaman Pangan (unit); dan (2) Terlaksananya

Pembinaan dan Pengawalan.

Upaya Penyebarluasan informasi, pengembangan dan

penerapan teknologi pascapanen serta pengelolaan

sarana pascapanen untuk pengamanan produksi

tanaman pangan dengan melakukan pembinaan,

bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi serta fasilitasi bantuan sarana pascapanen.

Strategi pengembangan penanganan pascapanen tanaman pangan dilaksanakan

melalui:

1). Pendekatan Wilayah

a. Setiap wilayah menghasilkan komoditas tanaman pangan yang berbeda pada

daerah yang berbeda. Hal ini memungkinkan pembangunan kawasan-kawasan

ekonomi berbasis agribisnis dan agroindustri yang terintegrasi antara daerah

pedesaan, perkotaan, sentra-sentra industri pangan, pelabuhan dan pasar.

b. Pengembangan sistem dan kelembagaan pascapanen antara lain manajemen

sarana pascapanen, brigade pascapanen.


Tahun 2015-2019

71 | P a g e

c. Kemitraan usaha antara pemangku kepentingan (stakeholders).

2). Pendekatan Sumber Daya Manusia

Pendekatan sumber daya manusia dilaksanakan melalui pembinaan, bimbingan

teknis, pelatihan/apresiasi dan pendampingan/penyuluhan dalam rangka

meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petugas lapang dan petani.

3). Pendekatan Sarana dan Teknologi

Untuk mempercepat upaya terobosan penanganan pascapanen dari kebiasaan petani

(sustainable-based) menjadi penggunaan rekayasa teknologi (engineering-based)

dilakukan melalui :

a. Penyuluhan dan penyebarluasan informasi teknologi pascapanen kepada

pemangku kepentingan.

b. Penyebaran sarana dan teknologi pascapanen

secara tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

4). Pendekatan Daya Saing

a. Penanganan budidaya tanaman (Good

Agriculture Practices) dan pascapanen yang

baik dan benar (Good Handling Practices) agar diperoleh mutu hasil (Good

Manufacturing Practices) sesuai permintaan pasar.

b. Pengembangan manajemen pascapanen akan menghasilkan kegiatan pascapanen

yang efektif dan efisien.


Tahun 2015-2019

72 | P a g e

Tabel 14. Target Susut Hasil Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015 – 2019

Indikator Target Rata-rata

2015 2016 2017 2018 2019

Penurunan susut hasil

a. Padi 0,50 0,75 1,00 1,20 1,30 0,95

b. Jagung 0,20 0,25 0,25 0,30 0,30 0,26

c. Kedelai 0,20 0,20 0,20 0,40 0,40 0,28

d. Kacang Tanah 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15 0,12

e. Ubi Kayu 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

f. Ubi Jalar 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Sumber: Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan

Tabel 15. Target Kebutuhan Pembiayaan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan

Tahun 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019 2,015 2016 2017 2018 2019

Penanganan Pascapanen TP 891,567 1,273,508 1,658,212 2,045,581 2,254,330

Jumlah Bantuan Sarana

Pascapanen19,660 22,743 25,701 30,020 31,514 810,156 1,153,497 1,497,929 1,854,565 2,042,791

- Padi 5,034 7,537 10,028 12,005 12,969 579,084 888,442 1,212,107 1,486,859 1,646,839

- Jagung 465 610 633 805 840 52,835 75,401 83,349 123,737 140,467

- Kedelai 870 940 1,020 1,915 2,030 47,625 52,193 58,992 85,375 91,152

- Kacang Tanah 1,315 1,360 1,400 2,355 2,415 23,887 27,682 30,662 42,722 45,408

- Ubi Kayu 9,438 9,614 9,812 9,988 10,164 78,807 80,277 81,930 83,400 84,869

- Ubi Jalar 2,538 2,682 2,808 2,952 3,096 27,918 29,502 30,888 32,472 34,056 Bimtek,Pembinaan , Monev

, Database 1 1 1 1 1 81,411 120,011 160,283 191,016 211,539

Unit Alokasi (Juta Rupiah)

Target Alokasi AnggaranIndikator


Tahun 2015-2019

73 | P a g e

4.1.2.6. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan

Tujuan dari kegiatan ini adalah (1) tersedianya dokumen perencanaan, keuangan, umum

serta evaluasi dan pelaporan; (2) terlaksananya dukungan sarana produksi untuk

Kawasan Perbatasan, Daerah Tertinggal, MP3KI, dan SIPP.

Sasaran strategis kegiatan ini adalah “Terselenggaranya Pelayanan Administrasi dan

Pelayanan Teknis Lainnya Secara Profesional dan Berintegrasi di Lingkungan Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan”.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang hendak dicapai adalah: (1) Terlaksananya

Dukungan manajemen perencanaan, keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan

(Paket); dan (2) Terlaksananya Dukungan Sarana Produksi untuk Kawasan

Perbatasan/Daerah Tertinggal/MP3KI/SIPP (Unit).

Penerapan dan pemantapan prinsip good governance dicirikan antara lain dari

keterbukaan, demokrasi, akuntabel, partisipatif dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

(KKN). Penerapan dan pemantapan prinsip tersebut dituangkan dalam kegiatan-kegiatan

yang sangat menunjang dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor

tanaman pangan sesuai dengan program pengelolaan produksi tanaman pangan antara

lain: operasional untuk pelaksanaan tugas satuan kerja (satker); keuangan,

perlengkapan; kepegawaian; hubungan masyarakat yang dimaksudkan untuk

penyebarluasan informasi, promosi, dan pemasyarakatan tentang keberhasilan program

serta kegiatan pembangunan tanaman pangan kepada publik melalui eksibisi terbuka

untuk umum, lomba dan pemberian penghargaan untuk petani/pelaku agribisnis yang

berprestasi; pengusulan, peninjauan kembali dan sosialisasi peraturan perundang-

undangan; pengembangan data statistik; koordinasi perencanaan program dan

anggaran melalui musyawarah perencanaan pembangunan pertanian tingkat

kabupaten/kota, tingkat provinsi, pusat; umum, monitoring evaluasi dan pelaporan

program dan kegiatan; dan pengawasan pupuk dan pestisida; serta kegiatan khusus

yang dibiayai dari (Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN).

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan sub sektor tanaman pangan maka

diperlukan petugas/pegawai yang merencanakan, melaksanakan, mengawasi/memonitor,

mengevaluasi jalannya kegiatan pembangunan. Kepada para pegawai/petugas tersebut

akan diberikan gaji/penghasilan sesuai jabatan, pangkat/golongan dan bidang kerjanya

masing-masing. Ruang penggajian disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah.


Tahun 2015-2019

74 | P a g e

Biaya operasional lainnya seperti, eksploitasi kendaraan roda 4 dan roda 2, pemeliharaan

gedung kantor, pengadaan alat-alat tulis kantor disesuaikan dengan kebutuhan.

4.1.2.7. Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem

Mutu Laboratorium Pengujian Benih

Tujuan kegiatan ini adalah mengembangkan pengujian mutu benih dan penerapan sistem

sertifikasi untuk mendukung sistem perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.

Sasaran strategis yang hendak dicapai adalah “Berkembangnya Metode Pengujian Mutu

Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih Tanaman Pangan dan

Hortikultura”.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang hendak dicapai adalah: (1) Terlaksananya

Pengembangan metode pengujian mutu benih dan penerapan sistem mutu laboratorium

pengujian benih (Metode); (2) Terlaksananya Laboratorium Yang Menerapkan Sistem

Mutu (Lab); dan (3) Terlaksannya Laboratorium Peserta Uji Profisiensi (Lab).

Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung secara teknis pelaksanaan program Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan, khususnya dibidang perbenihan tanaman pangan, melalui

peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan metoda pengujian mutu benih

yang aplikatif dan penerapan mutu laboratorium pengujian benih.

4.1.2.8. Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu

Tumbuhan

Sasaran kegiatan adalah untuk tersedianya informasi dan model peramalan Organisme

Pengganggu Tumbuhan (OPT) sebagai rujukan dalam pengamanan produksi tanaman

pangan dan hortikultura.

Sasaran strategis yang hendak dicapai adalah “Tersedianya Informasi dan Model

Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Sebagai Rujukan dalam

Pengamanan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura”.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKU) yang hendak dicapai adalah (1) Terlaksannya

Penerapan dan pengembangan peramalan OPT (Provinsi), (2) Terlaksannya Informasi


Tahun 2015-2019

75 | P a g e

Peramalan Serangan OPT (Informasi), dan (3) Terlaksannya Teknologi Pengamatan,

Peramalan dan pengendalian OPT (Model).

Kegiatan ini untuk mendukung secara teknis pelaksanaan program Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan yang berhubungan dengan pengembangan perlindungan tanaman,

khususnya tanaman pangan antara lain :

a. Peningkatan kualitas pelayanan publik,

b. pengembangan perlindungan tanaman,

c. pengamatan, peramalan OPT dan perubahan iklim,

d. penguatan kelembagaan jaringan PHP/LAH,

e. penguatan teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT,

f. peningkatan kemampuan SDM.

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam menjalankan pembangunan pertanian sub sektor tanaman pangan

dibutuhkan pendanaan yang sangat besar. Sumber pendanaan selain berasal dari APBN,

juga dari sumber pendanaan lain diantaranya Pemerintah Daerah melalui APBD

provinsi/kabupaten, keterlibatan swasta/BUMN/BUMD, investasi dalam negeri dan

investasi asing, perbankan (skim kredit dan Kredit komersial), pinjaman/hibah luar negeri,

serta dari swadaya masyarakat. Dukungan dana dari berbagai sumber tersebut,

diperlukan guna memperluas cakupan kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Sumber anggaran yang tersedia dari APBN tidak hanya mengandalkan dari dana yang

disediakan oleh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian saja, tetapi harus menggali dan

disinkronkan dengan sumber pendanaan APBN dari Kementerian dan lembaga lain

seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

Kementerian Kehutanan, Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,

Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Lembaga terkait lainnya.

Pemanfaatan anggaran yang berasal dari APBD provinsi maupun kabupaten/kota juga

tidak hanya mengandalkan anggaran yang dialokasikan untuk sektor pertanian (sub

sektor tanaman pangan) saja, tetapi harus menggali dan disinergikan dengan sumber

pembiayaan dari instansi dan lembaga terkait lain yang ada di daerah. Terlebih lagi pada

era otonomi daerah saat ini. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan sebagian besar


Tahun 2015-2019

76 | P a g e

telah dialokasikan ke daerah baik melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

Khusus (DAK), Dana Perimbangan maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber pendanaan lain yang perlu digali dan disinergikan dalam mendukung program

pembangunan adalah dana yang berasal dari swasta dan lembaga keuangan/perkreditan

termasuk swadaya petani. Sumber pendanaan ini memiliki potensi yang sangat besar

untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah harus

mampu menggali dan memanfaakan sumber dana tersebut untuk mendukung

pelaksanaan pembangunan seoptimal mungkin. Sumber pendanaan yang tersedia pada

lembaga keuangan/perkreditan seperti KKP, KUK, KIK, kredit koperasi, micro finance,

dan skim kredit lainnya dapat memfasilitasi agar para petani/kelompok tani dapat dengan

mudah mengakses dan memanfaatkan sumber pendanaan tersebut. Disamping itu,

sumber pendanaan pembangunan lainnya yang cukup potensial adalah yang berasal dari

swasta dalam bentuk kerjasama kemitraan atau sistem avalis.

APBN tahun 2015 bersifat baseline budget karena disusun pada masa pemerintahan

lama (Kabinet Indonesia Bersatu II) untuk dilaksanakan oleh pemerintahan baru (Kabinet

Kerja). Baseline budget berarti bahwa pengalokasian anggaran hanya memperhitungkan

kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat

sehingga menyediakan ruang gerak bagi pemerintahan baru untuk melaksanakan

program/kegiatan sesuai platform, visi, dan misi yang direncanakan.

Tahun 2015 merupakan tahun pertama bagi pelaksanaan visi, misi, dan agenda prioritas

Presiden Joko Widodo. Pemerintahan baru telah menyusun Kabinet Kerja dan menyusun

sasaran serta prioritas pembangunan yang tertuang dalam konsep Nawacita dan Trisakti.

Trisakti merupakan visi Presiden yang meliputi: (1) berdaulat secara politik; (2) mandiri

dalam ekonomi; dan (3) berkepribadian dalam budaya. Sementara itu, Nawacita

merupakan agenda prioritas dalam mewujudkan visi Presiden. Sembilan agenda prioritas

dalam Nawacita adalah: (1) Melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman

pada seluruh warga negara; (2) Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih,

efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan; (4) Melakukan

reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan

terpercaya; (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (6) Meningkatkan

produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; (7) Mewujudkan kemandirian

ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) Melakukan

revolusi karakter bangsa; dan (9) Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat

restorasi sosial Indonesia.


Tahun 2015-2019

77 | P a g e

Agenda prioritas dalam Nawacita ini yang terkait dengan sektor pertanian adalah agenda

7 (tujuh) yaitu Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik. Tahun 2015, Pemerintah melakukan penghematan subsidi

BBM, penghematan belanja perjalanan dinas dan paket meeting/konsinyering untuk

kemudian dilakukan refocusing untuk kegiatan prioritas nasional yang produktif pada

masing-masing Kementerian Negara/Lembaga (K/L).

Target pembangunan dan kebutuhan pendanaan pembangunan sub sektor tanaman

pangan yang akan dilaksanakan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015 –

2019 sebesar Rp 36,437 triliun. Besaran anggaran ini hanya yang berasal dari

pendanaan APBN khusus Bagian Anggaran 018 (tidak termasuk subsidi, DAK atau

sumber pendanaan lainnya di luar BA 018).


Tahun 2015-2019

78 | P a g e

Tabel 16. Target Pembangunan Tanaman Pangan dan Kebutuhan Pembiayaan APBN Tahun 2015-

2019


Tahun 2015-2019

79 | P a g e

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

018 06 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan

Mutu Hasil Tanaman Pangan

1. Tercapainya Produktivitas Padi, Jagung, dan

Kedelai 6.654.416,1 6.543.153,0 7.696.964,3 7.826.941,8 7.715.739,2 36.437.214,3

2. Terlaksananya Penggunaan Benih Unggul

Bersertifikat Padi, Jagung dan Kedelai

3. Terlaksananya Luas Areal Tanaman Pangan

Aman dari Gangguan OPT dan DPI

018 06 1761 Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi 765.570,6 799.925,3 828.764,0 868.925,5 906.467,0 4.169.652,4

001 Penerapan PTT Kedelai (Ha) 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 695.421,0 726.785,9 752.987,8 789.477,2 823.586,2 3.788.258,1

002 Penyaluran Bantuan Pengembangan Budidaya

Ubi Kayu (GAP) (Ha) 9.950 9.950 9.950 9.950 9.950 29.850,0 31.196,3 32.321,0 33.887,3 35.351,4 162.606,0

003 Terlaksananya pembinaan dan pengawalan

(Paket) 1 1 1 1 1 40.133,0 41.943,1 43.455,2 45.561,0 47.529,4 218.621,7

018 06 1761 Tambahan bantuan budidaya kedelai

84,000 Ha

84.000 166,60 - - - - 166,60

018 06 1761 Pengadaan saprodi kedelai 500 ribu Ha - - - - - -

018 06 1762 Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia 1.236.305,8 1.299.009,3 1.345.840,6 1.411.060,6 1.472.024,8 6.764.241,1


Padi (GAP) (Ha) 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 1.058.500,0 1.113.184,1 1.153.316,2 1.209.206,3 1.261.449,5 5.795.656,1


Jagung (GAP) (Ha) 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 72.975,0 76.266,3 79.015,8 82.845,0 86.424,3 397.526,4


(Paket) 1 1 1 1 1 104.830,8 109.558,9 113.508,6 119.009,3 124.151,0 571.058,6

018 06 1763 Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan 3.697.000,2 3.821.819,0 4.871.049,1 4.857.582,7 4.618.090,3 21.865.541,1

001 Pengawasan dan Sertifikasi Benih (Balai) 32 32 32 32 32 95.800,0 93.176,7 90.063,4 87.926,3 91.725,1 458.691,5


(Paket) 1 1 1 1 1 39.155,0 37.263,1 38.606,5 40.477,4 42.226,2 197.728,2

018 06 1763 Program Peningkatan Produksi,

Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman

Pangan

Nirbudget - - - - -

018 06 1763 Pengembangan Model Kawasan Mandiri

Benih Padi, Jagung, dan

Kedelai/Pemberdayaan Penangkar

31.879 63.758 63.758 79.699 79.699 148.550,00 237.500,00 237.500,00 296.880,00 296.880,00 1.217.310,00

018 06 1763 Pengadaan dan penyaluran benih

bersubsidi (padi, jagung, kedelai)

431.312,50 - - - - 431.312,50

018 06 1763 Pengadaan dan penyaluran pupuk

bersubsidi (padi, jagung)

509.765,00 - - - - 509.765,00

018 06 1763 Pengadaan dan penyaluran pupuk

bersubsidi (padi, jagung)

184.134,00 - - - - 184.134,00

018 06 1763 Program Peningkatan Produksi,


Pangan/Pemberdayaan Penangkar

49.516,67 79,17 79,17 98,96 98,96 405,77

018 06 1763 Penyaluran Bantuan Pengembangan

Budidaya Padi, Jagung dan Kedelai (GAP)

Include di C.1.2

2.238.767,00 3.453.800,00 4.504.800,00 4.432.200,00 4.187.160,00 10.177,82

Meningkatnya Perluasan

Penerapan Budidaya

Tanaman Aneka Kacang

dan Umbi Yang Tepat dan

Berkelanjutan untuk

Peningkatan Produksi

Melalui Peningkatan

Produktivitas per Satuan

Luas

Meningkatnya Perluasan

Penerapan Budidaya

Tanaman Serealia yang

Tepat untuk Peningkatan

Produksi Melalui

Peningkatan Produktivitas

Terselenggaranya Sistem

Pembinaan Lembaga

Perbenihan Tanaman

Pangan Yang Efisien di

Lokasi Penerapan

Budidaya Tanaman

Pangan Yang Tepat

TARGET ALOKASI (Juta Rupiah)

Total 2015-2019PRAKIRAAN MAJU PRAKIRAAN MAJUUraian IKU / IKK

Meningkatkan produksi

tanaman pangan: Padi,

Jagung, Kedelai

KL Prog Keg Program/Kegiatan Sasaran


Tahun 2015-2019

80 | P a g e

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

018 06 1764 Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari

Gangguan OPT dan DPI 192.288,1 200.960,6 208.205,6 218.295,3 227.726,7 1.047.476,3

001 Penerapan PHT dan DPI serta Pengamatan,

Peramalan dan Pengendalian OPT (ha) 23.596 23.596 23.596 23.596 23.596 65.147,0 68.085,2 70.539,8 73.958,2 77.153,5 354.883,7


(Paket) 1 1 1 1 1 127.141,1 132.875,4 137.665,8 144.337,1 150.573,1 692.592,5

018 06 1765 Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan 216.383,4 226.142,7 240.768,0 252.435,4 263.341,8 1.199.071,3

001 Jumlah Bantuan Sarana Pasca Panen tanaman

pangan (unit) 2.156 2.156 2.156 2.156 2.156 187.235,2 195.679,8 209.206,9 219.345,2 228.821,9 1.040.289,0


(Paket) 1 1 1 1 1 29.148,2 30.462,9 31.561,1 33.090,2 34.519,8 158.782,2

018 06 1766 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen

Tanaman Pangan 525.629,1 173.099,3 179.339,8 194.531,5 202.936,1 1.275.535,8

001 Terlaksananya Dukungan manajemen

perencanaan, keuangan, umum serta evaluasi

dan pelaporan (Paket) 1 1 1 1 1 160.629,1 167.873,8 173.925,9 188.855,2 197.014,6 888.298,6

018 06 Roadmap peningkatan produksi pertanian 360.000,00 - - - - 360.000,00

018 06 Program Peningkatan Produksi,


Pangan

Nirbudget - - - - -

002 Terlaksananya Dukungan Sarana Produksi untuk

Kawasan Perbatasan/Daerah

Tertinggal/MP3KI/SIPP (Unit) 20 20 20 20 20 5.000,0 5.225,5 5.413,9 5.676,3 5.921,5 27.237,2

018 06 1767 Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan

Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih 7.879,9 8.235,3 8.532,3 8.945,2 9.331,7 42.924,4

001 Terlaksannya Pengembangan metode pengujian

mutu benih dan penerapan sistem mutu

laboratorium pengujian benih (Metode) 10 10 10 10 10 6.846,6 7.155,4 7.413,4 3.228,5 3.368,0 28.011,9

002 Terlaksannya Laboratorium Yang Menerapkan

Sistem Mutu (Lab) 8 8 8 8 8 416,2 435,0 450,7 472,5 492,9 2.267,3

003 Terlaksannya Laboratorium Peserta Uji

Profisiensi (Lab) 35 35 35 35 35 617,1 644,9 668,2 5.244,2 5.470,8 12.645,2

018 06 1768 Pengembangan Peramalan Serangan Organisme

Pengganggu Tumbuhan 13.359,0 13.961,5 14.464,9 15.165,6 15.820,8 72.771,8

001 Terlaksannya Penerapan dan pengembangan

peramalan OPT (Provinsi) 24 24 24 24 24 615,5 643,3 666,5 690,2 720,0 3.335,5

002 Terlaksannya Informasi Peramalan Serangan

OPT (Informasi) 48 48 48 48 48 11.614,0 12.137,8 12.575,4 13.208,3 13.779,0 63.314,5

003 Terlaksannya Teknologi Pengamatan, Peramalan

dan pengendalian OPT (Model) 12 12 12 12 12 1.129,5 1.180,4 1.223,0 1.267,1 1.321,8 6.121,8

Uraian IKKKL Prog Keg Program/Kegiatan Sasaran

TARGET ALOKASI (Juta Rupiah)

Total 2015-2019PRAKIRAAN MAJU PRAKIRAAN MAJU

Mengamankan Produksi

Tanaman Pangan dari

Serangan OPT dan Terkena

DPI

Penurunan Susut Hasil

Tanaman Pangan

Terselenggaranya

Pelayanan Administrasi

dan Pelayanan Teknis

Lainnya Secara

Profesional dan

Berintegrasi di

Lingkungan Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan

Berkembangnya Metode

Pengujian Mutu Benih dan

Penerapan Sistem Mutu

Laboratorium Pengujian

Benih Tanaman Pangan

dan Hortikultura

Tersedianya Informasi

dan Model Peramalan

Organisme Pengganggu

Tumbuhan (OPT) Sebagai

Rujukan dalam

Pengamanan Produksi

Tanaman Pangan dan

Hortikultura

Sumber: Matriks Pembangunan Jangka Menengah Kementerian Pertanian + Quick Wins tanggal 10 Desember 2014


Tahun 2015-2019

81 | P a g e

BAB V

DUKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM

PEMBANGUNAN SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

Dalam rangka mendukung implementasi strategi pembangunan sub sektor

tanaman pangan, Pemerintah Pusat dan Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota perlu

memberikan dukungan kebijakan yang mampu mendorong serta melindungi pelaku

usaha di dalam kawasan untuk mengembangkan usahanya. Secara garis besar

kebijakan pendukung tersebut meliputi kemudahan izin usaha, kemudahan akses

permodalan dengan bunga rendah, pembinaan penerapan standar mutu, insentif

pajak, prioritas pengembangan infrastruktur, pembatasan impor komoditas sejenis,

insentif ekspor, insentif harga dan jaminan pasar, fasilitasi bagi pelaku usaha kecil,

asuransi risiko usaha, pengawasan peredaran sarana produksi yang dibutuhkan

(benih, pupuk) dan sebagainya.

5.1. Dukungan Instansi Terkait Lingkup Kementerian Pertanian

Dalam pelaksanaanya banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi, yang tidak

semuanya dapat diselesaikan dibawah kewenangan Kementerian Pertanian,

khususnya Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Untuk itulah diperlukan dukungan

dari Instansi terkait lingkup Kementerian Pertanian seperti pada Tabel 35 di bawah ini.

Tabel 17. Dukungan Instansi Terkait Lingkup Kementerian Pertanian Yang Diperlukan Untuk Pengembangan Kawasan Sub Sektor Tanaman Pangan

NO. INSTANSI TERKAIT DUKUNGAN

1

Direktorat

Jenderal

Prasarana dan

Sarana Pertanian

Perbaikan dan penyediaan infrastruktur pertanian (pengembangan

jaringan irigasi pertanian dan jalan usaha tani).

Pemberian bantuan prasarana olah tanah (traktor)

Penyediaan sarana irigasi (pompa/pipanisasi, embung/reservoar air)

Penyediaan Pupuk Organik atau Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)

dan fasilitasi RPPO

2

Sekretariat

Jenderal

Kementerian

Pertanian

Subsidi bunga modal investasi

Penjaminan kredit pertanian

Melakukan koordinasi dan penyiapan kebijakan, rencana dan program

pembangunan pertanian


Tahun 2015-2019

82 | P a g e

Koordinasi dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian

Pelaksanaan reformasi birokrasi

Pelaksanaan penyusunan regulasi, bantuan hukum, informasi publik

Pelaksanaan koordinasi hubungan masyarakat dan antar lembaga dan

protokuler.

3.

Direktorat

Jenderal

Perkebunan

Penyediaan lahan pertanian di areal perkebunan untuk dimanfaatkan

bagi pertanaman tanaman pangan, baik sebagai tanaman tumpang

sari atau tanaman monokultur sementara memanfaatkan areal

kebun yang kosong.

4.

Direktorat

Jenderal

Peternakan dan

Kesehatan Hewan

Penyediaan ternak pada areal tanaman pangan, sehingga limbah dari

komoditi tanaman pangan bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak

5.

Direktorat

Jenderal

Pengolahan dan

Pemasaran Hasil

Pertanian

Pemberian bantuan RMU dan peralatan pengolahan hasil komoditas

tanaman pangan

Pengolahan hasil produksi, upaya pengembangan usaha agribisnis di

lokasi tanaman pangan

Pemasaran hasil pertanian, yaitu dengan menyediakan informasi

pasar atau penyediaan terminal agribisnis

6.

Badan Penelitian

dan

Pengembangan

Pertanian

Sosialisasi Varietas tanaman pangan yang baru

Rekomendasi spesifik lokasi

Perbanyakan dan penyediaan Benih Sumber

Pendampingan Pengelolaan Teknologi Terpadu termasuk penyediaan

teknologi spesifik lokasi dan kalender tanam

Model Pengelolaan Kawasan.

7.

Badan Penyuluhan

dan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Pertanian

Pengembangan sumberdaya manusia melalui pelatihan bagi petugas

pendamping dan kelompok tani (GAP, GHP dsbnya)

Penyuluhan

Pengawalan.

8. Badan Ketahanan

Pangan

Pengembangan ketersedian pangan

Penanggulangan kerawanan pangan, distribusi pangan dan cadangan

pangan nasional

Pemantapan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan

Pengawasan keamanan pangan.

9. Badan karantina

Pertanian

Kebijakan perkarantinaan, terutama untuk produk atau benih

tanaman pangan impor.

Melakukan pengawasan keamanan pangan.

10. Pusat Kerjasama

Luar Negeri

Pelaksanaan kerjasama bilateral, regional, multilateral di bidang sub

sektor tanaman pangan


Tahun 2015-2019

83 | P a g e

Pelaksanaan urusan atase pertanian.

11.

Pusat Data dan

Informasi

Pertanian

Penyediaan sistem informasi pertanian, dan penyediaan data

informasi pertanian serta data dukung lainnya yang diperlukan.

12.

Pusat Sosial

Ekonomi dan

Kebijakan

Pertanian

Pelaksanaan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian,

khususnya untuk komoditas tanaman pangan

13. Inspektorat

Jenderal

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiayan pembangunan

sub sektor tanaman pangan

5.2. Dukungan Instansi di Luar Kementerian Pertanian

Selain dukungan yang berasal dari instansi lingkup Kementerian Pertanian, sub sektor

tanaman pangan juga memerlukan dukungan dari Kementerian/Lembaga lainnya sperti

pada Tabel 36 berikut ini.

Tabel 18. Dukungan Instansi di Luar Kementerian Pertanian Yang Diperlukan Untuk Pembangunan Sub Sektor Tanaman Pangan

NO. K/L TERKAIT DUKUNGAN

1 Pemerintah

Daerah

Penerbitan Peraturan Daerah, termasuk diantaranya peraturan

terkait RTRW.

Jaminan ketersediaan dan status lahan untuk investasi pangan,

pengembangan padang penggembalaan dan hijauan makanan

ternak

Peningkatan kualitas penyelenggaraan penyuluh pertanian oleh

Pemprov; Kabupaten/Kota

Pembinaan pengembangan kawasan pertanian

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan

Pangan

2 Kementerian

Dalam Negeri

Kebijakan pengawasan penetapan Peraturan Daerah terutama

terhadap retribusi daerah yang menekan harga dan daya saing

produk pertanian,

Mendorong penerbitan Perda menindak lanjuti UU No. 41/2009

tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan 4

PP turunannya


Tahun 2015-2019

84 | P a g e

Kebijakan yang mendorong pemanfaatan dana desa ke arah

pengembangan potensi desa di sektor pertanian dan industri di

pedesaan berbahan baku hasil pertanian

Mengkoordinasikan program yang didanai dari Dana Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan (APBN) dengan program yang didanai APBD.

3

Kementerian

Pekerjaan Umum

dan Perumahan

Rakyat

Revitalisasi infrastruktur jaringan jalan produksi , irigasi primer dan

sekunder di wilayah sentra produksi

Revitalisasi kelembagaan pengelola air/mantri air, waduk dan embung

besar di daerah rawan air

Pengawasan penetapan Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan tata

guna lahan pertanian.

4 Kementerian

Kehutanan dan

Lingkungan Hidup

Dukungan kebijakan konservasi hutan lindung dan DAS untuk

menjamin ketersediaan air irigasi serta menekan degradasi lahan

dan air pertanian

Peningkatan produksi komoditas pertanian melalui tumpangsari

(terutama kedelai dan tebu) di Hutan Produksi Konversi dan hutan

kemasyarakatan

Pemeliharaan plasma nutfah pertanian in-situ

Rehabilitasi lahan pertanian terlantar yang belum digunakan serta

kemudahan pelepasan kawasan budidaya yang diperuntukan untuk

perluasan areal pertanian

Jaminan ketersediaan dan status lahan utk pemanfaatan

pengembangan padang penggembalaan dan hijauan ternak

Menetapkan lahan yang siap untuk dikonversi menjadi lahan

pertanian.

5

Kementerian

Agraria dan Tata

Ruang

Kebijakan mencegah dan menekan laju konversi lahan pertanian ke

non pertanian

Penetapan status penguasaan lahan serta perwujudan dan

perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan, diantaranya

melalui penataan administrasi pertanahan untuk mempermudah

sertifikasi lahan bagi petani.

Dukungan perluasan lahan bagi pengembangan kawasan pertanian

dan redistribusi lahan terlantar

Jaminan ketersediaan dan status lahan utk pengembangan padang

penggembalaan dan hijauan ternak


Tahun 2015-2019

85 | P a g e

6 Kementerian

Keuangan

Penyediaan dana untuk tenaga lapangan; penyuluh pertanian;

pengawas benih; petugas karantina pertanian dan tenaga fungsional

lainnya.

Pengembangan Lembaga Pembiayaan Pertanian (Skim Khusus

Pembiayaan Pertanian)

Keterpaduan pemeriksaan produk pertanian di Bandara dan Pelabuhan (Bea Cukai dan Karantina Pertanian)

Mendorong dan menjaga stabilitas harga melalui kebijakan fiskal yang

tepat.

7 Kementerian Negara BUMN

Dukungan bagi pengembangan sentra produksi oleh BUMN

Pembinaan terhadap BUMN produsen pupuk dan benih menjadi

lebih profesional dan efisien

Revitalisasi Pabrik Gula

8 Kementerian

Perdagangan

Kebijakan penataan kerjasama pemasaran internasional di negara

tujuan ekspor

Pengaturan pajak dan prosedur ekspor dan impor untuk mendukung

peningkatan harga produk segar dan olahan yang berorientasi

ekspor

Perlindungan harga bagi produk substitusi impor yang telah mampu

dihasilkan masyarakat petani

Fasilitasi pergudangan di tingkat desa dan resi gudang sebagai sarana

stok manajemen

Penataan struktur pasar dalam negeri yang masih menekan nilai jual

produk di tingkat usahatani.

Kebijakan penetapan aturan non tariff komoditas pertanian impor.

Pengawasan terhadap penerapan izin distribusi dan peredaran/

penggunaan pupuk an-organik, pestisida dan alat mesin pertanian.

Menjamin efisiensi distribusi pangan dan sarana produksi.

Mengantisipasi gejolak harga pangan menjelang panen raya, musim

kemarau dan hari-hari besar.

Pengawasan terhadap perdagangan illegal.

Penyebaran informasi perkembangan harga harian komoditas sub-

sektor tanaman pangan di tingkat usaha tani dan pusat-pusat

pemasaran serta pengawasan distribusi pupuk dan pestisida.

9 Kemeterian

Perindustrian

Kebijakan pengembangan kompetensi inti industri nasional dan

daerah yang memproduksi barang modal dan sarana produksi yang

mendukung produksi primer dan olahan komoditas pertanian, serta

yang memproduksi sarana produksi pascapanen.


Tahun 2015-2019

86 | P a g e

Revitalisasi Infrastruktur Pabrik Gula

10 Kementerian

Perhubungan

Adanya ketersediaan kapasitas, tarif dan kelancaran arus transportasi

perdagangan sarana produksi dan komoditas pertanian baik di tingkat lokal, antar pulau maupun internasional

Penyebaran informasi perkembangan harga harian komoditas

pertanian di tingkat usahatani dan pusat-pusat pemasaran

Perbaikan moda transportasidan distribusi ternak berupa kereta,

kapal dan prasarana pelabuhan.

Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan sarana perhubungan

untuk kelancaran arus transportasi perdagangan sarana produksi

dan komoditas sub-sektor tanaman pangan dari dan ke sentra

produksi.

Pengaturan rasionalisasi tarif angkutan komoditas pertanian

khususnya sub-sektor tanaman pangan di tingkat lokal, antar pulau

maupun internasional.

11 Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kebijakan untuk pelestarian sumberdaya air darat (danau dan situ)

untuk menjamin ketersediaan air pertanian melalui pengembangan

usaha budidaya perikanan

Pengembangan integrasi budidaya perikanan tumpang sari/mina padi

untuk meningkatkan pendapatan petani dan perlindungan tanaman

melalui pengendalian musuh alami oleh ikan

12 Kementerian Ketenagakerjaan

Kebijakan pengembangan wilayah transmigrasi menjadi kawasan

agropolitan

Peningkatan kapasitas dan perlindungan tenaga kerja pertanian yang

akan menjadi buruh migran

Kebijakan peningkatan keterampilan transmigran dan calon

transmigran di bidang pertanian.

Peningkatan kompotensi tenaga kerja yang berpotensi di bidang

pertanian, seperti tenaga penyuluh, pengamat hama, mantri tani,

pengawas benih, penangkar benih.

13

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kebijakan makro arah pengembangan energi terbarukan

Pengembangan energi terbarukan (mikro hidro, surya, angin dan

panas bumi) yang tersedia di daerah terpencil dan di sentra produksi

untuk mendukung efisiensi proses produksi pertanian


Tahun 2015-2019

87 | P a g e

14

Kementerian Koperasi dan UMKM

Kebijakan penataan dan pengembangan kelembagaan usahatani

menjadi kelembagaan koperasi yang berbasis pada usaha

pengolahan, perdagangan maupun penyediaan aneka jasa, terutama

permodalan usaha yang dibutuhkan untuk produksi pertanian

Fasilitasi dan peningkatan aksesibilitaspembiayaan yang dibutuhkan

usaha kecil dan menengah yang berbasis usaha produksi dan

pengolahan hasil pertanian.

15 Kementerian

Agama

Kebijakan untuk memasyarakatkan program percontohan

pembangunan pertanian melalui pengabdian masyarakat oleh

pemuka agama

16

Kementerian Kebudayaan dan

Pendidikan Dasar

dan Menengah

Kebijakan untuk mendidik anak usia sekolah dini untuk mengenal dan

mencintai lingkungan hidup dan kebanggaan terhadap profesi petani

dan produk pertanian dalam negeri

Pembinan SMK pertanian menjadi sekolah unggulan pencetak tenaga

kerja terampil di bidang teknologi dan budidaya pertanian

Pendidikan diversifikasi pangan dengan mengkonsumsi bahan pangan

lokal

17 Kementerian

Kesehatan

Kebijakan membina dan melindungi petani/peternak dan masyarakat

melalui proses produksi bersih dan pemeliharaan keamanan

lingkungan dari penyakit zoonosis

Sosialisasi Pola Pangan Harapan yang mendukung diversifikasi

konsumsi pangan serta pengawasan produk pertanian yang tidak

halal

18 Badan Koordinasi

Penanaman Modal

Kebijakan untuk penyediaan informasi investasi komoditas dan

daerah sentra dan pengembangan produksi pertanian bagi

penanaman modal langsung industri primer dan olahan produk

pertanian

19 Kementerian Luar

Negeri

Kebijakan untuk mengoptimalkan peran KBRI sebagai ujung tombak

market intelligence pemasaran produk pertanian di pasar

internasional serta promosi, diplomasi dan kerja sama perdagangan

produk pertanian dengan negara tujuan ekspor.

20 Perum Bulog

Kebijakan yang mendorong stabilisasi harga komoditas pangan

strategis

Pemberdayaan usaha kelompok tani yang mampu bekerja sama

langsung dalam pemasaran produk pertanian yang dihasilkannya.

Optimalisasi sistem pergudangan untuk komoditi strategis lainnya

selain beras dalam rangka menjaga stablitas harga


Tahun 2015-2019

88 | P a g e

Pembinaan sistem logistik ketahanan pangan di tingkat desa

Kebijakan penyerapan hasil panen petani (terutama gabah di saat

panen raya) secara maksimal.

Menyiapkan cadangan pangan yang cukup

Stabilisasi harga pangan pada tingkatan harga yang wajar bagi petani

produsen dan masyarakat konsumen.

Memberdayakan usaha kelompok tani yang mampu bekerja sama

langsung dalam pemasaran produk pertanian yang dihasilkannya.

21 LIPI dan BPPT

Kebijakan untuk pembinaan peningkatan kapasitas lembaga dan

sumberdaya peneliti untuk menghasilkan penelitian rintisan maupun

terapan yang mendorong daya saing komoditas

Melindungi dan memasyarakatkan hasil penelitian unggulan tepat

guna yang dibutuhkan masyarakat dan petani

Kebijakan untuk mengembangkan kerja sama dan pemanfaatan hasil

penelitian dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi maupun

industri

22 Perbankan

Pengembangan yang lebih ekspansif dalam pembiayaan pertanian

Merumuskan skim pmbiayaan alternatif yang sesuai dengan

karakteristik pertanian

Kebijakan perbankan yang lebih propertanian

23 Perguruan Tinggi

Pengembangan jurusan dan strata pendidikan yang menyiapkan

mahasiswa untuk menjadi pelopor pembangunan pertanian

perdesaan

Peningkatan pembinaan dan pendampingan daerah melalui

pengabdian masyarakat serta meningkatkan peran Perguruan Tinggi

dalam penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi

pertanian.

Meningkatkan penelitian untuk pengembangan pertanian dan

mendiseminasikan hasil penelitian.

24

Kementerian

Pemberdayaan

Aparatur Negara

dan Reformasi

Birokrasi

Penambahan tenaga lapangan POPT-PHP, Penyuluh Pertanian, medis

dan paramedis kesehatan hewan, Pengawas Benih dan petugas

Karantina Pertanian

25

Kementerian

Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif Mendorong dan membina agrowisata dan industri kreatif berbahan

baku pertanian


Tahun 2015-2019

89 | P a g e

26

Kementerian

Pembangunan

Desa Tertinggal

dan Transmigrasi

Mengkoordinasikan dan menyediakan informasi terkait kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sektor di wilayah daerah tertinggal.

27 Kemenko

Perekonomian

Kebijakan makro untuk sektor pertanian seperti subsidi benih, bunga kredit, penjaminan, perpajakan, investasi serta kebijakan lain yang berpihak kepada petani.

Koordinator lintas kementerian/lembaga mendukung ketahanan

pangan nasional

28

Kementerian Riset

dan Teknologi dan

Pendidikan Tinggi

Mengkoordinasikan teknologi untuk mempertajam prioritas penelitian, memperkuat kapasitas kelembagaan, menciptakan iklim inovasi, dan membentuk sumberdaya manusia yang handal dan pengembangan pertanian.

29

Badan

Meteorologi,

Klimatologi dan

Geofisika (BMKG)

Kebijakan untuk menata jaringan dan melayani penyediaan informasi prakiraan perubahan dan anomali iklim serta bencana alam yang berpotensi mengancam produksi dan keselamatan masyarakat petani.


Tahun 2015-2019

90 | P a g e

BAB VI

PENUTUP

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan pertanian, tujuan dan sasaran

pembangunan pertanian subsektor tanaman pangan tahun 2015-2019 akan

diwujudkan melalui pencapaian sasaran strategis pembangunan pertanian 2015-2019

yaitu (1) Meningkatnya ketahanan pangan dengan penyediaan bahan pangan pokok

diantaranya padi, jagung dan kedelai; (2) meningkatnya ekspor dan subsitusi impor

produk pertanian; (3) meningkatnya ketersediaan bahan baku bio-industri dan bio-

energi; serta (4) meningkatnya kesejahteraan petani.Sasaran yang menjadi acuan bagi

pemerintah pusat, daerah di provinsi/kabupaten/kota serta semua stakeholder untuk

menetapkan sasaran produksi dan produktivitas komoditas tanaman pangan sesuai

dengan potensi dan kondisi di lapangan.

Keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan ini tentu saja sangat

tergantung pada kerjasama semua pelaku pembangunan pertanian, baik di tingkat

pusat maupun daerah.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ini merupakan acuan semua

pihak terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan tanaman

pangan untuk terwujudnya ketahanan pangan nasional, meningkatnya kesejahteraan

petani dan juga masyarakat.


Tahun 2015-2019

91 | P a g e


Tahun 2015-2019

92 | P a g e

Lampiran 1.1.

1 Aceh 421.327 407.236 49,84 2.029.503

2 Sumatera Utara 759.485 734.085 51,70 3.794.985

3 Sumatera Barat 533.800 515.948 50,16 2.588.013

4 R i a u 115.571 111.706 38,70 432.320

5 Kepulauan Riau 400 387 36,49 1.411

6 J a m b i 171.065 165.344 46,07 761.666

7 Sumatera Selatan 871.843 842.686 45,65 3.846.479

8 Kep. Babel 11.348 10.968 31,99 35.090

9 Bengkulu 168.502 162.867 42,25 688.140

10 Lampung 678.017 655.342 51,22 3.356.775

11 DKI Jakarta 1.705 1.648 56,21 9.262

12 Jawa Barat 2.087.492 2.017.680 59,02 11.908.316

13 Banten 406.843 393.237 53,07 2.086.911

14 Jawa Tengah 2.011.537 1.944.265 52,21 10.150.952

15 DI Yogyakarta 165.635 160.096 57,12 914.484

16 Jawa Timur 2.158.511 2.086.324 59,76 12.467.264

17 B a l i 151.177 146.121 60,36 882.000

18 NTB 473.016 457.197 50,23 2.296.703

19 NTT 256.895 248.303 33,52 832.228

20 Kalimantan Barat 509.516 492.476 31,78 1.564.967

21 Kalimantan Tengah 258.636 249.986 34,70 867.541

22 Kalimantan Selatan 528.539 510.863 42,77 2.184.969

23 Kalimantan Timur 114.399 110.573 43,18 477.406

24 Kalimantan Utara 36.284 35.070 36,81 129.100

25 Sulawesi Utara 137.419 132.823 49,03 651.204

26 Gorontalo 66.989 64.749 49,21 318.614

27 Sulawesi Tengah 253.405 244.931 47,23 1.156.704

28 Sulawesi Selatan 1.081.990 1.045.805 52,04 5.442.327

29 Sulawesi Barat 99.179 95.862 50,49 484.000

30 Sulawesi Tenggara 146.163 141.275 46,63 658.780

31 Maluku 28.237 27.293 43,36 118.345

32 Maluku Utara 23.005 22.236 34,72 77.199

33 Papua 47.113 45.538 44,30 201.728

34 Papua Barat 7.257 7.014 42,27 29.648

I n d o n e s i a 14.782.297 14.287.934 51,40 73.445.034

T ahun 2015

S as aran Indikatif L uas T anam, L uas P anen, P roduktivitas dan P roduks i P adi

No. P rovins iL uas Tanam

(Ha)L uas P anen (Ha)

P rovitas

(K u/Ha)

P roduks i

(Ton)

Sumber: Direktorat Jenderal Tanaman Pangan


Tahun 2015-2019

93 | P a g e

Lampiran 1.2.

1 Aceh 433.805 419.297 50,27 2.107.642 2 S umatera Utara 781.978 755.826 52,14 3.941.097 3 S umatera B arat 551.594 533.147 50,41 2.687.655 4 R i a u 118.994 115.014 39,04 448.965 5 K epulauan R iau 425 411 35,70 1.466 6 J a m b i 176.131 170.241 46,46 790.991 7 S umatera S elatan 897.664 867.644 46,04 3.994.574 8 K ep. B abel 11.684 11.293 32,27 36.441 9 B engkulu 173.493 167.691 42,62 714.634

10 L ampung 700.618 677.188 51,48 3.486.015 11 DK I J akarta 1.489 1.439 66,84 9.619 12 J awa B arat 2.157.839 2.085.674 59,54 12.418.727 13 B anten 418.892 404.883 53,53 2.167.260 14 J awa T engah 1.967.940 1.902.126 56,33 10.714.169 15 DI Y ogyakarta 167.345 161.749 58,23 941.904 16 J awa T imur 2.181.474 2.108.519 60,20 12.692.802 17 B a l i 156.216 150.992 60,66 915.958 18 NT B 487.025 470.738 50,67 2.385.129 19 NT T 264.503 255.657 33,81 864.270 20 K alimantan B arat 524.606 507.061 32,05 1.625.220 21 K alimantan T engah 267.257 258.319 34,88 900.943 22 K alimantan S elatan 544.192 525.993 43,14 2.269.093 23 K alimantan T imur 112.461 108.700 45,61 495.787 24 K alimantan Utara 37.358 36.109 37,13 134.071 25 S ulawes i Utara 141.999 137.251 49,27 676.276 26 G orontalo 69.490 67.166 49,26 330.881 27 S ulawes i T engah 254.787 246.266 48,78 1.201.239 28 S ulawes i S elatan 1.109.505 1.072.400 52,70 5.651.864 29 S ulawes i B arat 102.116 98.701 50,93 502.635 30 S ulawes i T enggara 145.166 140.311 48,13 675.317 31 Maluku 29.179 28.203 43,58 122.901 32 Maluku Utara 21.556 20.835 38,48 80.171 33 P apua 48.509 46.887 44,68 209.495 34 P apua B arat 7.471 7.222 42,64 30.789

15.064.761 14.560.952 52,35 76.226.000


T ahun 2016



P rovitas

(K u/Ha)

P roduks i

(Ton)

I n d o n e s i a



Tahun 2015-2019

94 | P a g e

Lampiran 1.3.



15.364.627 14.850.790 52,61 78.132.000


T ahun 2017



P rovitas

(K u/Ha)

P roduks i

(Ton)

I n d o n e s i aSumber: Direktorat Jenderal Tanaman Pangan


Tahun 2015-2019

95 | P a g e

Lampiran 1.4.



15.670.332 15.146.271 52,87 80.085.000

P roduks i

(Ton)


T ahun 2018



P rovitas

(K u/Ha)

I n d o n e s i a



Tahun 2015-2019

96 | P a g e

Lampiran 1.5.


10 L ampung 743.202 718.347 52,25 3.753.643 11 DK I J akarta 1.579 1.527 67,85 10.357 12 J awa B arat 2.288.993 2.212.442 60,44 13.372.134 13 B anten 444.353 429.492 54,33 2.333.644 14 J awa T engah 2.087.552 2.017.738 57,18 11.536.714 15 DI Y ogyakarta 177.516 171.580 59,11 1.014.216 16 J awa T imur 2.314.065 2.236.676 61,11 13.667.250 17 B a l i 165.711 160.169 61,58 986.278 18 NT B 516.627 499.349 51,43 2.568.240 19 NT T 280.580 271.196 34,32 930.621 20 K alimantan B arat 556.492 537.881 32,53 1.749.991 21 K alimantan T engah 283.501 274.020 35,40 970.110 22 K alimantan S elatan 577.269 557.963 43,79 2.443.295 23 K alimantan T imur 119.296 115.306 46,30 533.849 24 K alimantan Utara 39.629 38.304 37,69 144.363 25 S ulawes i Utara 150.630 145.593 50,02 728.195 26 G orontalo 73.713 71.248 50,01 356.283 27 S ulawes i T engah 270.273 261.235 49,51 1.293.460 28 S ulawes i S elatan 1.176.941 1.137.581 53,50 6.085.767 29 S ulawes i B arat 108.323 104.700 51,69 541.223 30 S ulawes i T enggara 153.989 148.840 48,86 727.162 31 Maluku 30.952 29.917 44,23 132.337 32 Maluku Utara 22.866 22.102 39,06 86.326 33 P apua 51.457 49.736 45,35 225.578 34 P apua B arat 7.926 7.661 43,28 33.153

15.980.403 15.445.973 53,14 82.078.000

P rovitas

(K u/Ha)

P roduks i

(Ton)


T ahun 2019

I n d o n e s i a





Tahun 2015-2019

97 | P a g e

Lampiran 2.1.

1 Aceh 47.501 44.977 42,23 189.921 2 Sumatera Utara 219.481 207.816 57,83 1.201.700 3 Sumatera Barat 105.602 99.989 65,24 652.310 4 Riau 14.774 13.989 24,85 34.761 5 Jambi 9.024 8.544 53,00 45.287 6 Sumatera Selatan 38.687 36.631 55,45 203.130 7 Bengkulu 19.923 18.864 51,52 97.184 8 Lampung 388.955 368.282 52,68 1.940.033 9 Kep. Bangka Belitung 326 309 32,24 995 10 Kepulauan Riau 360 341 24,57 838 11 D K I Jakarta - - - 12 Jawa Barat 165.703 156.896 73,73 1.156.781 13 Jawa Tengah 581.057 550.174 57,55 3.166.504 14 D I Yogyakarta 73.472 69.567 46,43 323.031 15 Jawa Timur 1.292.831 1.224.119 49,45 6.052.830 16 Banten 3.896 3.689 35,16 12.972 17 B a l i 24.906 23.582 25,42 59.946 18 Nusa Tenggara Barat 137.732 130.412 62,32 812.726 19 Nusa Tenggara Timur 273.694 259.148 28,08 727.790 20 Kalimantan Barat 44.352 41.995 40,30 169.222 21 Kalimantan Tengah 2.581 2.444 30,58 7.473 22 Kalimantan Selatan 22.654 21.450 57,96 124.332 23 Kalimantan Timur 3.403 3.222 25,30 8.150 24 Kalimantan Utara 606 574 17,71 1.016 25 Sulawesi Utara 134.507 127.358 41,35 526.664 26 Sulawesi Tengah 47.388 44.869 40,60 182.165 27 Sulawesi Selatan 347.408 328.944 47,69 1.568.679 28 Sulawesi Tenggara 26.130 24.741 28,10 69.511 29 Gorontalo 170.993 161.905 48,67 787.941 30 Sulawesi Barat 28.239 26.738 49,47 132.267 31 Maluku 4.136 3.916 38,13 14.930 32 Maluku Utara 9.791 9.271 35,27 32.701 33 Papua Barat 1.630 1.543 16,18 2.497 34 Papua 3.236 3.064 24,30 7.444

4.244.976 4.019.360 50,54 20.313.731

S as aran Indikatif L uas T anam, L uas P anen, P roduktivitas dan P roduks i J ag ung

T ahun 2015


(Ha)

L uas P anen

(Ha)

P rovitas

(K u/Ha)

P roduks i

(Ton)

Indonesia



Tahun 2015-2019

98 | P a g e

Lampiran 2.2.

1 Aceh 48.926 46.480 43,35 199.645 2 Sumatera Utara 226.066 214.762 59,36 1.263.227 3 Sumatera Barat 108.810 103.369 67,59 692.058 4 Riau 15.217 14.457 25,51 36.541 5 Jambi 9.294 8.830 54,95 50.809 6 Sumatera Selatan 39.847 37.855 56,92 213.530 7 Bengkulu 20.521 19.495 48,57 94.686 8 Lampung 400.624 380.592 53,61 2.040.430 9 Kep. Bangka Belitung 336 319 34,90 1.114 10 Kepulauan Riau 371 352 24,99 881 11 D K I Jakarta - - - - 12 Jawa Barat 170.674 162.140 71,05 1.151.947 13 Jawa Tengah 598.488 568.564 58,54 3.328.629 14 D I Yogyakarta 75.676 71.893 47,68 342.773 15 Jawa Timur 1.331.616 1.265.035 50,30 6.362.735 16 Banten 4.013 3.812 35,77 13.636 17 B a l i 25.653 24.370 25,86 63.015 18 Nusa Tenggara Barat 141.864 134.771 63,87 860.743 19 Nusa Tenggara Timur 281.905 267.810 28,57 765.053 20 Kalimantan Barat 45.682 43.398 40,99 177.886 21 Kalimantan Tengah 2.658 2.525 35,34 8.924 22 Kalimantan Selatan 23.334 22.167 58,96 130.698 23 Kalimantan Timur 3.505 3.329 25,73 8.568 24 Kalimantan Utara 624 593 18,01 1.068 25 Sulawesi Utara 138.542 131.615 42,06 553.630 26 Sulawesi Tengah 48.809 46.369 44,29 205.372 27 Sulawesi Selatan 357.830 339.939 49,92 1.697.041 28 Sulawesi Tenggara 26.913 25.568 26,49 67.731 29 Gorontalo 176.122 167.316 49,50 828.284 30 Sulawesi Barat 29.086 27.632 50,32 139.040 31 Maluku 4.260 4.047 40,10 16.228 32 Maluku Utara 10.085 9.581 28,08 26.902 33 Papua Barat 1.678 1.595 19,74 3.148 34 Papua 3.333 3.166 24,71 7.825

4.372.365 4.153.747 51,41 21.353.794


T ahun 2016


(Ha)

L uas P anen

(Ha)

P rovitas

(K u/Ha)

P roduks i

(Ton)

Indonesia



Tahun 2015-2019

99 | P a g e

Lampiran 2.3.


4.470.435 4.246.914 52,65 22.360.000 Indonesia


T ahun 2017


(Ha)

L uas P anen

(Ha)

P rovitas

(K u/Ha)

P roduks i

(Ton)



Tahun 2015-2019

100 | P a g e

Lampiran 2.4.


4.599.208 4.369.248 53,75 23.484.708 Indonesia


T ahun 2018


(Ha)

L uas P anen

(Ha)

P rovitas

(K u/Ha)

P roduks i

(Ton)



Tahun 2015-2019

101 | P a g e

Lampiran 2.5.

1 Aceh 53.091 50.436 45,79 230.930 2 Sumatera Utara 245.307 233.042 62,70 1.461.179 3 Sumatera Barat 118.073 112.169 71,37 800.506 4 Riau 16.513 15.687 26,94 42.267 5 Jambi 10.085 9.581 61,34 58.771 6 Sumatera Selatan 43.239 41.077 60,13 246.991 7 Bengkulu 22.268 21.154 51,77 109.524 8 Lampung 434.723 412.987 57,15 2.360.172 9 Kep. Bangka Belitung 364 346 37,20 1.288 10 Kepulauan Riau 403 382 26,64 1.019 11 D K I Jakarta - - - - 12 Jawa Barat 185.201 175.941 75,73 1.332.461 13 Jawa Tengah 649.430 616.958 62,41 3.850.235 14 D I Yogyakarta 82.118 78.012 50,82 396.486 15 Jawa Timur 1.444.958 1.372.710 53,62 7.359.795 16 Banten 4.354 4.137 38,13 15.772 17 B a l i 27.837 26.445 27,56 72.890 18 Nusa Tenggara Barat 153.939 146.242 68,08 995.624 19 Nusa Tenggara Timur 305.900 290.605 30,45 884.939 20 Kalimantan Barat 49.571 47.092 43,69 205.761 21 Kalimantan Tengah 2.885 2.740 37,67 10.322 22 Kalimantan Selatan 25.320 24.054 62,85 151.178 23 Kalimantan Timur 3.803 3.613 27,43 9.910 24 Kalimantan Utara 677 643 19,20 1.235 25 Sulawesi Utara 150.334 142.818 44,84 640.385 26 Sulawesi Tengah 52.964 50.316 47,21 237.555 27 Sulawesi Selatan 388.287 368.873 53,22 1.962.973 28 Sulawesi Tenggara 29.204 27.744 28,24 78.345 29 Gorontalo 191.113 181.558 52,77 958.079 30 Sulawesi Barat 31.562 29.984 53,64 160.827 31 Maluku 4.622 4.391 42,75 18.771 32 Maluku Utara 10.943 10.396 29,93 31.117 33 Papua Barat 1.821 1.730 21,04 3.641 34 Papua 3.617 3.436 26,34 9.051

4.744.526 4.507.299 54,80 24.700.000 Indonesia


T ahun 2019


(Ha)

L uas P anen

(Ha)

P rovitas

(K u/Ha)

P roduks i

(Ton)



Tahun 2015-2019

102 | P a g e

Lampiran 3.1.

1 Aceh 74.421 70.700 15,50 109.585

2 Sumatera Utara 7.289 6.924,55 11,15 7.721

3 Sumatera Barat 680 646,00 12,65 817

4 R i a u 3.480 3.306,00 11,50 3.802

5 J a m b i 8.853 8.410,35 13,00 10.933

6 Sumatera Selatan 15.388 14.618,60 16,00 23.390

7 Bengkulu 8.068 7.664,60 10,75 8.239

8 Lampung 14.464 13.740,80 12,50 17.176

9 Kep. Bangka Belitung - - - -

10 Kep. Riau 18 17,10 10,59 18

11 DKI Jakarta - - - -

12 Jawa Barat 103.016 97.865,20 16,15 158.052

13 Jawa Tengah 99.200 94.240,00 17,23 162.376

14 DI Yogyakarta 20.826 19.784,70 13,60 26.904

15 Jawa Timur 213.858 203.165,10 17,30 351.418

16 Banten 8.173 7.764,35 14,00 10.870

17 B a l i 6.050 5.747,50 15,12 8.690

18 Nusa Tenggara Barat 77.783 73.893,85 13,25 97.917

19 Nusa Tenggara Timur 4.295 4.080,25 9,95 4.060

20 Kalimantan Barat 2.666 2.532,70 15,68 3.971

21 Kalimantan Tengah 2.933 2.786,35 11,98 3.338

22 Kalimantan Selatan 16.302 15.486,90 13,40 20.752

23 Kalimantan Timur 1.235 1.173,25 14,56 1.708

24 Kalimantan Utara 63 59,85 10,00 60

25 Sulawesi Utara 8.170 7.761,50 13,66 10.602

26 Sulawesi Tengah 11.195 10.635,25 16,77 17.835

27 Sulawesi Selatan 72.068 68.464,60 14,77 101.122

28 Sulawesi Tenggara 12.294 11.679,06 10,50 12.263

29 Gorontalo 3.520 3.344,00 15,10 5.049

30 Sulawesi Barat 8.841 8.398,95 12,56 10.549

31 Maluku 3.143 2.985,85 12,51 3.735

32 Maluku Utara 1.060 1.007,00 12,21 1.230

33 Papua Barat 1.500 1.425,00 10,84 1.545

34 Papua 4.148 3.940,60 12,29 4.272

815.000 774.250 15,50 1.200.000

Sasaran Indikatif Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kedelai

Tahun 2015

No. Provinsi

Indonesia

Luas Tanam

(Ha)

Luas Panen

(Ha)

Provitas

(Ku/Ha)

Produksi

(Ton)



Tahun 2015-2019

103 | P a g e

Lampiran 3.2.

1 Aceh 110.947 105.399 15,74 165.930

2 Sumatera Utara 10.866 10.323 11,32 11.691

3 Sumatera Barat 1.014 963 12,85 1.237

4 R i a u 5.188 4.929 11,68 5.757

5 J a m b i 13.198 12.538 13,20 16.555

6 Sumatera Selatan 22.940 21.793 16,25 35.416

7 Bengkulu 12.028 11.426 10,92 12.476

8 Lampung 21.563 20.485 12,70 26.007


10 Kep. Riau 27 25 10,75 27


12 Jawa Barat 153.576 145.897 16,40 239.317

13 Jawa Tengah 147.887 140.493 17,50 245.864

14 DI Yogyakarta 31.047 29.495 13,81 40.737

15 Jawa Timur 318.819 302.878 17,54 531.240

16 Banten 12.184 11.575 14,22 16.459

17 B a l i 9.019 8.568 15,36 13.158

18 Nusa Tenggara Barat 115.959 110.161 13,46 148.262

19 Nusa Tenggara Timur 6.403 6.083 10,11 6.147

20 Kalimantan Barat 3.974 3.776 15,93 6.013


22 Kalimantan Selatan 24.303 23.088 13,61 31.423


24 Kalimantan Utara 94 89 10,16 91

25 Sulawesi Utara 12.180 11.571 13,87 16.054

26 Sulawesi Tengah 16.689 15.855 17,03 27.006

27 Sulawesi Selatan 107.439 102.067 15,00 153.116


29 Gorontalo 5.248 4.985 15,34 7.646

30 Sulawesi Barat 13.180 12.521 12,76 15.973

31 Maluku 4.686 4.451 12,71 5.656

32 Maluku Utara 1.580 1.501 12,40 1.862

33 Papua Barat 2.236 2.124 11,01 2.339

34 Papua 6.184 5.875 12,48 7.333

1.215.000 1.154.250 15,74 1.817.000


Tahun 2016

No. Provinsi

Indonesia

Luas Tanam

(Ha)

Luas Panen

(Ha)

Provitas

(Ku/Ha)

Produksi

(Ton)



Tahun 2015-2019

104 | P a g e

Lampiran 3.3.

1 Aceh 165.735 157.448 16,00 251.863

2 Sumatera Utara 16.233 15.421 11,51 17.745

3 Sumatera Barat 1.514 1.439 13,06 1.878

4 R i a u 7.750 7.362 11,87 8.738

5 J a m b i 19.716 18.730 13,42 25.129


7 Bengkulu 17.967 17.069 11,09 18.937

8 Lampung 32.211 30.601 12,90 39.476


10 Kep. Riau 40 38 10,93 42


12 Jawa Barat 229.416 217.945 16,67 363.257

13 Jawa Tengah 220.918 209.872 17,78 373.193

14 DI Yogyakarta 46.379 44.060 14,03 61.834

15 Jawa Timur 476.261 452.448 17,82 806.361

16 Banten 18.201 17.291 14,45 24.983

17 B a l i 13.473 12.800 15,60 19.973








25 Sulawesi Utara 18.195 17.285 14,10 24.367

26 Sulawesi Tengah 24.931 23.685 17,31 40.991



29 Gorontalo 7.839 7.447 15,58 11.605

30 Sulawesi Barat 19.689 18.704 12,96 24.245

31 Maluku 6.999 6.649 12,91 8.584

32 Maluku Utara 2.361 2.243 12,60 2.826

33 Papua Barat 3.340 3.173 11,19 3.550

34 Papua 9.238 8.776 12,68 11.131

1.815.000 1.724.250 16,00 2.757.996


Tahun 2017

No. Provinsi

Indonesia

Luas Tanam

(Ha)

Luas Panen

(Ha)

Provitas

(Ku/Ha)

Produksi

(Ton)



Tahun 2015-2019

105 | P a g e

Lampiran 3.4.

1 Aceh 170.301 161.786 16,60 268.575

2 Sumatera Utara 16.680 15.846 11,94 18.923

3 Sumatera Barat 1.556 1.478 13,55 2.003

4 R i a u 7.963 7.565 12,32 9.318

5 J a m b i 20.259 19.246 13,92 26.796


7 Bengkulu 18.462 17.539 11,51 20.194

8 Lampung 33.099 31.444 13,39 42.096


10 Kep. Riau 41 39 11,34 44


12 Jawa Barat 235.736 223.949 17,30 387.360

13 Jawa Tengah 227.004 215.654 18,45 397.956

14 DI Yogyakarta 47.657 45.274 14,56 65.937

15 Jawa Timur 489.381 464.912 18,50 859.864

16 Banten 18.703 17.768 14,99 26.641

17 B a l i 13.844 13.152 16,19 21.298








25 Sulawesi Utara 18.696 17.761 14,63 25.984

26 Sulawesi Tengah 25.618 24.337 17,96 43.711



29 Gorontalo 8.055 7.652 16,17 12.375

30 Sulawesi Barat 20.231 19.220 13,45 25.854

31 Maluku 7.192 6.833 13,40 9.154

32 Maluku Utara 2.426 2.304 13,08 3.013

33 Papua Barat 3.433 3.261 11,61 3.786

34 Papua 9.492 9.017 13,16 11.869

1.865.000 1.771.750 16,60 2.941.000


Tahun 2018

No. Provinsi

Indonesia

Luas Tanam

(Ha)

Luas Panen

(Ha)

Provitas

(Ku/Ha)

Produksi

(Ton)



Tahun 2015-2019

106 | P a g e

Lampiran 3.5.

1 Aceh 170.301 161.786 16,93 273.962

2 Sumatera Utara 16.680 15.846 12,18 19.302

3 Sumatera Barat 1.556 1.478 13,82 2.043

4 R i a u 7.963 7.565 12,56 9.505

5 J a m b i 20.259 19.246 14,20 27.334


7 Bengkulu 18.462 17.539 11,74 20.599

8 Lampung 33.099 31.444 13,66 42.940


10 Kep. Riau 41 39 11,57 45


12 Jawa Barat 235.736 223.949 17,64 395.131

13 Jawa Tengah 227.004 215.654 18,82 405.939

14 DI Yogyakarta 47.657 45.274 14,86 67.259

15 Jawa Timur 489.381 464.912 18,87 877.113

16 Banten 18.703 17.768 15,29 27.175

17 B a l i 13.844 13.152 16,52 21.726








25 Sulawesi Utara 18.696 17.761 14,92 26.506

26 Sulawesi Tengah 25.618 24.337 18,32 44.588



29 Gorontalo 8.055 7.652 16,50 12.624

30 Sulawesi Barat 20.231 19.220 13,72 26.373

31 Maluku 7.192 6.833 13,67 9.338

32 Maluku Utara 2.426 2.304 13,34 3.074

33 Papua Barat 3.433 3.261 11,84 3.862

34 Papua 9.492 9.017 13,43 12.108

1.865.000 1.771.750 16,93 3.000.000


Tahun 2019

No. Provinsi

Indonesia

Luas Tanam

(Ha)

Luas Panen

(Ha)

Provitas

(Ku/Ha)

Produksi

(Ton)



Tahun 2015-2019

107 | P a g e

Lampiran 4.1

1 Aceh 3.472 3.306 13,64 4.511

2 Sumatera Utara 9.901 9.429 13,46 12.689

3 Sumatera Barat 6.613 6.298 15,69 9.883

4 Riau 1.399 1.332 11,86 1.580

5 Kepulauan Riau 178 170 12,40 211

6 Jambi 1.347 1.283 13,46 1.727


8 Kep. Bangka Belitung 345 329 11,75 387

9 Bengkulu 3.954 3.765 11,36 4.277

10 Lampung 8.769 8.351 14,11 11.783


12 Jawa Barat 57.380 54.648 16,97 92.715

13 Banten 10.465 9.966 14,18 14.128

14 Jawa Tengah 103.047 98.141 14,74 144.648

15 D.I. Yogyakarta 63.011 60.011 11,19 67.170

16 Jawa Timur 165.505 157.625 14,14 222.887

17 Bali 9.691 9.230 13,57 12.526




21 Kalimantan Tengah 700 667 12,30 820



24 Sulawesi Utara 7.171 6.829 14,05 9.596

25 Gorontalo 1.026 977 12,75 1.245

26 Sulawesi Tengah 4.507 4.293 18,77 8.056


28 Sulawesi Barat 474 452 13,66 617


30 Maluku 1.549 1.475 12,59 1.857

31 Maluku Utara 3.795 3.614 12,22 4.418

32 Papua 2.084 1.984 11,00 2.183

33 Papua Barat 547 521 11,25 586

Indonesia 552.350 526.050 14,12 742.750

No. ProvinsiLuas Tanam

(Ha)

Luas Panen

(Ha)

Provitas

(Ku/Ha)

Produksi

(Ton)

Tahun 2015

Sasaran Indikatif Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Kacang Tanah



Tahun 2015-2019

108 | P a g e

Lampiran 4.2

1 Aceh 3.471 3.306 13,88 4.590

2 Sumatera Utara 9.899 9.427 13,70 12.911

3 Sumatera Barat 6.612 6.297 15,97 10.056

4 Riau 1.399 1.332 12,07 1.607

5 Kepulauan Riau 178 170 12,62 214

6 Jambi 1.347 1.283 13,70 1.757



9 Bengkulu 3.953 3.765 11,56 4.352

10 Lampung 8.767 8.350 14,36 11.990


12 Jawa Barat 57.370 54.638 17,27 94.338

13 Banten 10.463 9.964 14,43 14.375

14 Jawa Tengah 103.029 98.122 15,00 147.180

15 D.I. Yogyakarta 63.000 59.999 11,39 68.346

16 Jawa Timur 165.476 157.595 14,39 226.788

17 Bali 9.689 9.228 13,81 12.745







24 Sulawesi Utara 7.169 6.828 14,30 9.764

25 Gorontalo 1.025 977 12,97 1.267

26 Sulawesi Tengah 4.506 4.292 19,10 8.197


28 Sulawesi Barat 474 452 13,91 628


30 Maluku 1.549 1.475 12,81 1.889

31 Maluku Utara 3.794 3.613 12,44 4.495

32 Papua 2.083 1.984 11,20 2.222

33 Papua Barat 547 521 11,45 596

Indonesia 552.250 525.950 14,37 755.750

Provitas

(Ku/Ha)

Produksi

(Ton)No. Provinsi

Luas Tanam

(Ha)

Luas Panen

(Ha)

Tahun 2016


Sumber: Direktrat Jenderal Tanaman Pangan


Tahun 2015-2019

109 | P a g e

Lampiran 4.3

1 Aceh 3.459 3.295 14,18 4.670

2 Sumatera Utara 9.866 9.396 13,98 13.137

3 Sumatera Barat 6.590 6.276 16,30 10.232

4 Riau 1.394 1.328 12,32 1.636

5 Kepulauan Riau 178 169 12,88 218

6 Jambi 1.342 1.278 13,98 1.788



9 Bengkulu 3.940 3.752 11,80 4.428

10 Lampung 8.738 8.322 14,66 12.199


12 Jawa Barat 57.178 54.456 17,63 95.988

13 Banten 10.428 9.931 14,73 14.626

14 Jawa Tengah 102.683 97.796 15,31 149.754

15 D.I. Yogyakarta 62.789 59.800 11,63 69.541

16 Jawa Timur 164.921 157.071 14,69 230.755

17 Bali 9.657 9.197 14,10 12.968







24 Sulawesi Utara 7.145 6.805 14,60 9.935

25 Gorontalo 1.022 973 13,24 1.289

26 Sulawesi Tengah 4.491 4.278 19,50 8.341


28 Sulawesi Barat 473 450 14,20 639


30 Maluku 1.543 1.470 13,08 1.922

31 Maluku Utara 3.781 3.601 12,70 4.574

32 Papua 2.076 1.977 11,43 2.261

33 Papua Barat 545 519 11,69 607

Indonesia 550.400 524.200 14,67 768.970

Provitas

(Ku/Ha)

Produksi

(Ton)No. Provinsi

Luas Tanam

(Ha)

Luas Panen

(Ha)

Tahun 2017




Tahun 2015-2019

110 | P a g e

Lampiran 4.4

1 Aceh 3.438 3.274 14,51 4.752

2 Sumatera Utara 9.805 9.338 14,31 13.366

3 Sumatera Barat 6.549 6.237 16,69 10.410

4 Riau 1.385 1.319 12,61 1.664

5 Kepulauan Riau 177 168 13,19 222

6 Jambi 1.334 1.270 14,32 1.819



9 Bengkulu 3.915 3.729 12,08 4.506

10 Lampung 8.684 8.270 15,01 12.412


12 Jawa Barat 56.824 54.118 18,05 97.664

13 Banten 10.363 9.870 15,08 14.882

14 Jawa Tengah 102.049 97.189 15,68 152.370

15 D.I. Yogyakarta 62.401 59.429 11,91 70.756

16 Jawa Timur 163.902 156.097 15,04 234.785

17 Bali 9.597 9.140 14,44 13.195







24 Sulawesi Utara 7.101 6.763 14,95 10.109

25 Gorontalo 1.016 967 13,56 1.312

26 Sulawesi Tengah 4.464 4.251 19,96 8.486


28 Sulawesi Barat 470 447 14,53 650


30 Maluku 1.534 1.461 13,39 1.956

31 Maluku Utara 3.758 3.579 13,00 4.654

32 Papua 2.063 1.965 11,70 2.300

33 Papua Barat 542 516 11,97 617

Indonesia 547.000 520.950 15,02 782.400


(Ha)

Luas Panen

(Ha)

Provitas

(Ku/Ha)

Produksi

(Ton)

Tahun 2018




Tahun 2015-2019

111 | P a g e

Lampiran 4.5

1 Aceh 3.407 3.245 14,90 4.834

2 Sumatera Utara 9.716 9.253 14,70 13.598

3 Sumatera Barat 6.490 6.181 17,14 10.591

4 Riau 1.373 1.308 12,95 1.693

5 Kepulauan Riau 175 167 13,54 226

6 Jambi 1.322 1.259 14,70 1.850



9 Bengkulu 3.880 3.695 12,40 4.584

10 Lampung 8.605 8.196 15,41 12.628


12 Jawa Barat 56.310 53.630 18,53 99.362

13 Banten 10.269 9.781 15,48 15.140

14 Jawa Tengah 101.126 96.312 16,10 155.018

15 D.I. Yogyakarta 61.836 58.893 12,22 71.986

16 Jawa Timur 162.419 154.689 15,44 238.866

17 Bali 9.510 9.058 14,82 13.424







24 Sulawesi Utara 7.037 6.702 15,34 10.284

25 Gorontalo 1.006 959 13,92 1.334

26 Sulawesi Tengah 4.423 4.213 20,49 8.634


28 Sulawesi Barat 466 443 14,92 662


30 Maluku 1.520 1.448 13,74 1.990

31 Maluku Utara 3.724 3.547 13,35 4.735

32 Papua 2.045 1.947 12,02 2.340

33 Papua Barat 537 511 12,29 628

Indonesia 542.050 516.250 15,42 796.000

ProvinsiLuas Tanam

(Ha)

Luas Panen

(Ha)No.

Provitas

(Ku/Ha)

Produksi

(Ton)

Tahun 2019




Tahun 2015-2019

112 | P a g e

Lampiran 5.1

1 Aceh 2.257 2.150 12,37 2.659

2 Sumatera Utara 4.658 4.436 11,85 5.255

3 Sumatera Barat 1.049 999 12,95 1.294

4 Riau 1.588 1.512 11,81 1.787

5 Jambi 470 448 11,83 530

6 Kepulauan Riau 1 1 8,62 1



9 Bengkulu 1.373 1.307 10,63 1.390

10 Lampung 4.261 4.058 9,92 4.025


12 Jawa Barat 10.307 9.815 11,88 11.665

13 Banten 2.047 1.949 9,90 1.930

14 Jawa Tengah 76.016 72.407 12,07 87.370

15 D.I. Yogyakarta 871 830 7,05 585

16 Jawa Timur 59.400 56.568 12,33 69.735

17 Bali 951 906 10,40 942






23 Kalimantan Timur 853 812 11,74 953

24 Sulawesi Utara 1.438 1.370 15,03 2.058

25 Gorontalo 383 364 13,21 481

26 Sulawesi Tengah 1.224 1.165 8,73 1.017


28 Sulawesi Barat 733 698 14,59 1.019


30 Maluku 505 482 11,64 561

31 Maluku Utara 319 304 12,02 365

32 Papua 915 871 11,39 992

33 Papua Barat 626 596 11,27 671

Indonesia 261.660 249.200 11,70 291.550


(Ha)

Luas Panen

(Ha)

Provitas

(Ku/Ha)

Produksi

(Ton)

Tahun 2015

Sasaran Indikatif Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Kacang Hijau



Tahun 2015-2019

113 | P a g e

Lampiran 5.2

1 Aceh 2.252 2.145 12,58 2.699

2 Sumatera Utara 4.648 4.426 12,05 5.333

3 Sumatera Barat 1.047 997 13,17 1.314

4 Riau 1.585 1.509 12,02 1.813

5 Jambi 469 447 12,03 537




9 Bengkulu 1.370 1.304 10,82 1.411

10 Lampung 4.252 4.049 10,09 4.085


12 Jawa Barat 10.285 9.794 12,09 11.839

13 Banten 2.042 1.945 10,07 1.958

14 Jawa Tengah 75.854 72.247 12,27 88.674

15 D.I. Yogyakarta 869 828 7,17 594

16 Jawa Timur 59.273 56.443 12,54 70.776

17 Bali 949 904 10,58 957







24 Sulawesi Utara 1.435 1.367 15,29 2.089

25 Gorontalo 382 363 13,44 489

26 Sulawesi Tengah 1.221 1.163 8,88 1.032


28 Sulawesi Barat 732 697 14,84 1.034


30 Maluku 503 480 11,84 569

31 Maluku Utara 318 303 12,23 371

32 Papua 913 869 11,58 1.007

33 Papua Barat 624 595 11,46 681

Indonesia 261.100 248.650 11,90 295.900

Provitas

(Ku/Ha)

Produksi

(Ton)No. Provinsi

Luas Tanam

(Ha)

Luas Panen

(Ha)

Tahun 2016




Tahun 2015-2019

114 | P a g e

Lampiran 5.3

1 Aceh 2.248 2.141 12,79 2.739

2 Sumatera Utara 4.639 4.418 12,25 5.413

3 Sumatera Barat 1.045 995 13,40 1.333

4 Riau 1.582 1.506 12,22 1.841

5 Jambi 469 446 12,23 546




9 Bengkulu 1.367 1.302 11,00 1.432

10 Lampung 4.244 4.042 10,26 4.147


12 Jawa Barat 10.265 9.776 12,29 12.017

13 Banten 2.038 1.941 10,24 1.988

14 Jawa Tengah 75.708 72.116 12,48 90.007

15 D.I. Yogyakarta 868 826 7,29 603

16 Jawa Timur 59.159 56.341 12,75 71.840

17 Bali 947 902 10,76 971







24 Sulawesi Utara 1.432 1.364 15,54 2.121

25 Gorontalo 381 363 13,67 496

26 Sulawesi Tengah 1.219 1.161 9,03 1.048


28 Sulawesi Barat 730 696 15,09 1.050


30 Maluku 502 480 12,04 578

31 Maluku Utara 318 303 12,44 376

32 Papua 911 868 11,78 1.022

33 Papua Barat 623 593 11,65 692

Indonesia 260.600 248.200 12,10 300.350

Provitas

(Ku/Ha)

Produksi

(Ton)No. Provinsi

Luas Tanam

(Ha)

Luas Panen

(Ha)

Tahun 2017




Tahun 2015-2019

115 | P a g e

Lampiran 5.4

1 Aceh 2.245 2.138 13,00 2.781

2 Sumatera Utara 4.633 4.412 12,45 5.494

3 Sumatera Barat 1.044 994 13,62 1.353

4 Riau 1.579 1.504 12,42 1.868

5 Jambi 468 445 12,43 554




9 Bengkulu 1.365 1.300 11,18 1.453

10 Lampung 4.238 4.036 10,43 4.209


12 Jawa Barat 10.251 9.762 12,49 12.197

13 Banten 2.035 1.938 10,41 2.018

14 Jawa Tengah 75.607 72.015 12,69 91.356

15 D.I. Yogyakarta 866 825 7,41 612

16 Jawa Timur 59.080 56.261 12,96 72.917

17 Bali 946 901 10,94 985







24 Sulawesi Utara 1.431 1.362 15,80 2.152

25 Gorontalo 380 362 13,89 503

26 Sulawesi Tengah 1.217 1.159 9,18 1.063


28 Sulawesi Barat 729 695 15,34 1.066


30 Maluku 502 479 12,24 586

31 Maluku Utara 317 302 12,64 382

32 Papua 910 866 11,97 1.037

33 Papua Barat 622 593 11,84 702

Indonesia 260.250 247.850 12,30 304.850

Provitas

(Ku/Ha)

Produksi

(Ton)No. Provinsi

Luas Tanam

(Ha)

Luas Panen

(Ha)

Tahun 2018




Tahun 2015-2019

116 | P a g e

Lampiran 5.5

1 Aceh 2.242 2.135 13,21 2.822

2 Sumatera Utara 4.627 4.406 12,66 5.576

3 Sumatera Barat 1.043 993 13,84 1.374

4 Riau 1.578 1.502 12,62 1.896

5 Jambi 467 445 12,64 562




9 Bengkulu 1.364 1.298 11,36 1.475

10 Lampung 4.233 4.031 10,60 4.272


12 Jawa Barat 10.240 9.750 12,70 12.379

13 Banten 2.033 1.936 10,58 2.048

14 Jawa Tengah 75.520 71.927 12,89 92.719

15 D.I. Yogyakarta 866 824 7,53 621

16 Jawa Timur 59.011 56.193 13,17 74.005

17 Bali 945 900 11,11 1.000






23 Kalimantan Timur 847 807 12,54 1.012

24 Sulawesi Utara 1.429 1.361 16,06 2.185

25 Gorontalo 380 362 14,12 511

26 Sulawesi Tengah 1.216 1.158 9,32 1.079


28 Sulawesi Barat 729 694 15,59 1.081


30 Maluku 501 478 12,44 595

31 Maluku Utara 317 302 12,84 388

32 Papua 909 865 12,16 1.053

33 Papua Barat 622 592 12,03 712

Indonesia 259.950 247.550 12,50 309.400

Provitas

(Ku/Ha)

Produksi

(Ton)No. Provinsi

Luas Tanam

(Ha)

Luas Panen

(Ha)

Tahun 2019




Tahun 2015-2019

117 | P a g e

Lampiran 6.1

1. Aceh 3.590 3.420 159,99 54.710

2. Sumatera Utara 39.987 38.086 251,58 958.147

3. Sumatera Barat 5.338 5.083 251,59 127.892

4. Riau 5.822 5.545 141,92 78.703

5. Kepulauan Riau 1.164 1.109 136,76 15.168

6. Jambi 2.717 2.588 175,47 45.409

7. Sumatera Selatan 12.858 12.247 194,82 238.588

8. Kep. Bangka Belitung 1.746 1.664 181,92 30.265

9. Bengkulu 6.793 6.471 150,93 97.663

10. Lampung 307.631 293.004 309,06 9.055.592

11. DKI Jakarta 48 47 148,32 692

12. Jawa Barat 108.690 103.522 239,39 2.478.185

13. Banten 11.645 11.092 180,62 200.334

14. Jawa Tengah 186.326 177.466 225,37 3.999.533

15. DI Yogyakarta 62.109 59.156 193,52 1.144.768

16. Jawa Timur 221.262 210.741 206,08 4.342.964

17. Bali 11.451 10.907 188,36 205.438

18. Nusa Tenggara Barat 8.248 7.857 154,81 121.632

19. Nusa Tenggara Timur 82.488 78.566 136,75 1.074.413

20. Kalimantan Barat 15.818 15.066 185,78 279.896

21. Kalimantan Tengah 8.443 8.042 150,94 121.381

22. Kalimantan Selatan 8.346 7.949 188,35 149.726

23. Kalimantan Timur 7.764 7.395 198,67 146.912

24. Sulawesi Utara 6.017 5.730 167,73 96.113

25. Gorontalo 1.455 1.386 154,83 21.465

26. Sulawesi Tengah 4.367 4.159 207,72 86.394

27. Sulawesi Selatan 29.307 27.827 218,71 608.611

28. Sulawesi Barat 4.076 3.882 180,63 70.117

29. Sulawesi Tenggara 13.004 12.386 212,87 263.654

30. Maluku 10.675 10.167 165,13 167.899

31. Maluku Utara 10.675 10.167 156,10 158.718

32. Papua 3.882 3.697 149,66 55.330

33. Papua Barat 2.426 2.311 145,79 33.687

Indonesia 1.206.170 1.148.733 230,95 26.530.000

Provitas

(Ku/Ha)

Produksi

(Ton)

Sasaran Indikatif Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Ubi Kayu

Tahun 2015


(Ha)

Luas Panen

(Ha)



Tahun 2015-2019

118 | P a g e

Lampiran 6.2

1. Aceh 3.501 3.335 167,41 55.827

2. Sumatera Utara 38.994 37.139 263,25 977.707

3. Sumatera Barat 5.205 4.957 263,27 130.503

4. Riau 5.678 5.408 148,51 80.310

5. Kepulauan Riau 1.135 1.082 143,11 15.478

6. Jambi 2.650 2.524 183,61 46.336



9. Bengkulu 6.624 6.310 157,94 99.657

10. Lampung 299.987 285.723 323,41 9.240.459

11. DKI Jakarta 47 45 155,20 706

12. Jawa Barat 105.989 100.949 250,50 2.528.776

13. Banten 11.356 10.816 189,00 204.424

14. Jawa Tengah 181.696 173.056 235,83 4.081.182

15. DI Yogyakarta 60.565 57.686 202,50 1.168.138

16. Jawa Timur 215.764 205.505 215,65 4.431.624

17. Bali 11.167 10.636 197,10 209.632







24. Sulawesi Utara 5.867 5.588 175,51 98.075

25. Gorontalo 1.419 1.352 162,02 21.903

26. Sulawesi Tengah 4.258 4.056 217,37 88.158


28. Sulawesi Barat 3.975 3.785 189,01 71.548


30. Maluku 10.409 9.915 172,80 171.327

31. Maluku Utara 10.409 9.915 163,35 161.958

32. Papua 3.785 3.605 156,61 56.460

33. Papua Barat 2.366 2.253 152,56 34.375

Indonesia 1.176.198 1.120.189 241,67 27.071.600


(Ha)

Luas Panen

(Ha)

Provitas

(Ku/Ha)

Produksi

(Ton)


Tahun 2016



Tahun 2015-2019

119 | P a g e

Lampiran 6.3

1. Aceh 3.414 3.252 175,18 56.966

2. Sumatera Utara 38.025 36.217 275,47 997.651

3. Sumatera Barat 5.076 4.834 275,48 133.165

4. Riau 5.537 5.273 155,40 81.948

5. Kepulauan Riau 1.107 1.055 149,75 15.793

6. Jambi 2.584 2.461 192,13 47.281



9. Bengkulu 6.460 6.153 165,27 101.690

10. Lampung 292.537 278.627 338,41 9.428.943

11. DKI Jakarta 46 44 162,40 720

12. Jawa Barat 103.357 98.442 262,12 2.580.357

13. Banten 11.074 10.547 197,77 208.594

14. Jawa Tengah 177.183 168.758 246,77 4.164.429

15. DI Yogyakarta 59.061 56.253 211,89 1.191.966

16. Jawa Timur 210.405 200.401 225,65 4.522.019

17. Bali 10.889 10.372 206,24 213.908







24. Sulawesi Utara 5.721 5.449 183,65 100.076

25. Gorontalo 1.384 1.318 169,53 22.350

26. Sulawesi Tengah 4.153 3.955 227,45 89.956


28. Sulawesi Barat 3.876 3.691 197,78 73.008


30. Maluku 10.151 9.669 180,81 174.821

31. Maluku Utara 10.151 9.669 170,93 165.262

32. Papua 3.691 3.516 163,88 57.612

33. Papua Barat 2.307 2.197 159,64 35.076

Indonesia 1.146.986 1.092.368 252,88 27.623.800


(Ha)

Luas Panen

(Ha)

Provitas

(Ku/Ha)

Produksi

(Ton)


Tahun 2017



Tahun 2015-2019

120 | P a g e

Lampiran 6.4

1. Aceh 3.329 3.171 183,30 58.128

2. Sumatera Utara 37.081 35.318 288,24 1.018.005

3. Sumatera Barat 4.950 4.714 288,26 135.882

4. Riau 5.399 5.142 162,61 83.620

5. Kepulauan Riau 1.080 1.028 156,69 16.116

6. Jambi 2.520 2.400 201,04 48.246



9. Bengkulu 6.299 6.000 172,93 103.764

10. Lampung 285.273 271.708 354,10 9.621.319

11. DKI Jakarta 45 43 169,94 735

12. Jawa Barat 100.791 95.998 274,28 2.633.003

13. Banten 10.799 10.286 206,94 212.850

14. Jawa Tengah 172.784 164.568 258,22 4.249.395

15. DI Yogyakarta 57.595 54.856 221,72 1.216.285

16. Jawa Timur 205.181 195.425 236,12 4.614.281

17. Bali 10.619 10.114 215,81 218.272







24. Sulawesi Utara 5.579 5.314 192,17 102.118

25. Gorontalo 1.350 1.286 177,39 22.806

26. Sulawesi Tengah 4.050 3.857 238,00 91.791


28. Sulawesi Barat 3.780 3.600 206,96 74.497


30. Maluku 9.899 9.429 189,20 178.388

31. Maluku Utara 9.899 9.429 178,85 168.633

32. Papua 3.599 3.428 171,48 58.787

33. Papua Barat 2.250 2.143 167,04 35.791

Indonesia 1.118.505 1.065.243 264,61 28.187.400

Provitas

(Ku/Ha)

Produksi

(Ton)


Tahun 2018


(Ha)

Luas Panen

(Ha)



Tahun 2015-2019

121 | P a g e

Lampiran 6.5


1. Aceh 3.247 3.092 191,81 59.314

2. Sumatera Utara 36.159 34.440 301,62 1.038.772

3. Sumatera Barat 4.827 4.597 301,64 138.654

4. Riau 5.265 5.015 170,16 85.326

5. Kepulauan Riau 1.053 1.003 163,97 16.444

6. Jambi 2.457 2.340 210,37 49.230



9. Bengkulu 6.143 5.851 180,96 105.881

10. Lampung 278.182 264.955 370,54 9.817.586

11. DKI Jakarta 44 42 177,82 750

12. Jawa Barat 98.286 93.612 287,01 2.686.715

13. Banten 10.531 10.030 216,54 217.192

14. Jawa Tengah 168.489 160.477 270,20 4.336.079

15. DI Yogyakarta 56.163 53.493 232,01 1.241.096

16. Jawa Timur 200.081 190.567 247,07 4.708.408

17. Bali 10.355 9.863 225,82 222.725







24. Sulawesi Utara 5.441 5.182 201,09 104.201

25. Gorontalo 1.316 1.254 185,63 23.271

26. Sulawesi Tengah 3.949 3.761 249,04 93.664


28. Sulawesi Barat 3.686 3.510 216,56 76.017


30. Maluku 9.653 9.194 197,98 182.027

31. Maluku Utara 9.653 9.194 187,15 172.073

32. Papua 3.510 3.343 179,44 59.986

33. Papua Barat 2.194 2.089 174,79 36.522

Indonesia 1.090.705 1.038.766 276,89 28.762.400


(Ha)

Luas Panen

(Ha)

Provitas

(Ku/Ha)

Produksi

(Ton)


Tahun 2019


Tahun 2015-2019

122 | P a g e

Lampiran 7.1

1 Aceh 1.322 1.258 131,79 16.577

2 Sumatera Utara 12.882 12.251 150,22 184.036

3 Sumatera Barat 4.175 3.971 213,51 84.780

4 Riau 1.322 1.258 104,05 13.087

5 Kepulauan Riau 192 183 88,19 1.614

6 Jambi 2.067 1.966 127,96 25.152


8 Kepulauan Bangka Belitung 714 679 103,59 7.035

9 Bengkulu 2.207 2.099 126,11 26.468

10 Lampung 4.843 4.606 129,59 59.691


12 Jawa Barat 35.000 33.356 186,49 622.036

13 Banten 3.145 2.991 156,14 46.695

14 Jawa Tengah 9.185 8.791 216,75 190.548

15 D.I.Yogyakarta 554 527 155,82 8.215

16 Jawa Timur 16.516 15.736 132,62 208.692

17 Bali 6.589 6.266 167,95 105.241







24 Sulawesi Utara 5.267 5.015 130,39 65.394

25 Gorontalo 397 377 121,79 4.593

26 Sulawesi Tengah 3.168 3.015 141,22 42.577


28 Sulawesi Barat 1.384 1.317 142,83 18.808


30 Maluku 2.663 2.535 113,19 28.693

31 Maluku Utara 3.371 3.217 115,48 37.145

32 Papua 34.953 33.292 133,02 442.856

33 Papua Barat 887 844 132,53 11.180

Indonesia 188.670 179.685 147,48 2.650.000


(Ha)

Luas Panen

(Ha)

Produkvitas

(Ku/Ha)

Produksi

(Ton)

Sasaran Indikatif Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Ubi Jalar

Tahun 2015



Tahun 2015-2019

123 | P a g e

Lampiran 7.2

1 Aceh 1.296 1.233 136,99 16.890

2 Sumatera Utara 12.627 12.009 156,14 187.509

3 Sumatera Barat 4.093 3.892 221,93 86.379

4 Riau 1.296 1.233 108,15 13.334

5 Kepulauan Riau 188 179 91,67 1.645

6 Jambi 2.026 1.927 133,01 25.626



9 Bengkulu 2.163 2.057 131,08 26.968

10 Lampung 4.747 4.515 134,71 60.817


12 Jawa Barat 34.308 32.695 193,84 633.773

13 Banten 3.083 2.931 162,30 47.576

14 Jawa Tengah 9.003 8.617 225,30 194.143

15 D.I.Yogyakarta 543 517 161,96 8.370

16 Jawa Timur 16.189 15.424 137,86 212.629

17 Bali 6.458 6.142 174,57 107.226

18 Nusa Tenggara Barat 1.035 984 158,94 15.640






24 Sulawesi Utara 5.162 4.916 135,54 66.628

25 Gorontalo 389 370 126,60 4.679

26 Sulawesi Tengah 3.106 2.955 146,79 43.381


28 Sulawesi Barat 1.357 1.291 148,46 19.163


30 Maluku 2.610 2.485 117,65 29.235

31 Maluku Utara 3.304 3.153 120,03 37.846

32 Papua 34.261 32.633 138,27 451.211

33 Papua Barat 870 827 137,75 11.391

Indonesia 184.936 176.129 153,30 2.700.000

Luas Tanam

(Ha)

Luas Panen

(Ha)

Produkvitas

(Ku/Ha)

Produksi

(Ton)No. Provinsi


Tahun 2016



Tahun 2015-2019

124 | P a g e

Lampiran 7.3


1 Aceh 1.270 1.208 142,39 17.202

2 Sumatera Utara 12.373 11.767 162,30 190.981

3 Sumatera Barat 4.010 3.814 230,68 87.979

4 Riau 1.270 1.208 112,42 13.581

5 Kepulauan Riau 185 176 95,29 1.675

6 Jambi 1.985 1.888 138,25 26.101



9 Bengkulu 2.120 2.016 136,25 27.467

10 Lampung 4.651 4.424 140,02 61.944


12 Jawa Barat 33.617 32.037 201,49 645.510

13 Banten 3.020 2.872 168,70 48.457

14 Jawa Tengah 8.822 8.444 234,19 197.739

15 D.I.Yogyakarta 533 506 168,35 8.525

16 Jawa Timur 15.863 15.114 143,29 216.567

17 Bali 6.328 6.019 181,46 109.212

18 Nusa Tenggara Barat 1.014 964 165,21 15.930






24 Sulawesi Utara 5.058 4.817 140,88 67.862

25 Gorontalo 381 362 131,59 4.766

26 Sulawesi Tengah 3.043 2.896 152,58 44.184


28 Sulawesi Barat 1.330 1.265 154,31 19.518


30 Maluku 2.558 2.435 122,29 29.776

31 Maluku Utara 3.237 3.089 124,77 38.547

32 Papua 33.572 31.977 143,72 459.567

33 Papua Barat 852 810 143,19 11.602

Indonesia 181.213 172.584 159,34 2.750.000


(Ha)

Luas Panen

(Ha)

Produkvitas

(Ku/Ha)

Produksi

(Ton)


Tahun 2017


Tahun 2015-2019

125 | P a g e

Lampiran 7.4


1 Aceh 1.244 1.183 148,01 17.515

2 Sumatera Utara 12.119 11.527 168,70 194.454

3 Sumatera Barat 3.928 3.736 239,78 89.578

4 Riau 1.244 1.183 116,85 13.828

5 Kepulauan Riau 181 172 99,05 1.706

6 Jambi 1.945 1.849 143,71 26.575



9 Bengkulu 2.076 1.975 141,63 27.967

10 Lampung 4.556 4.333 145,54 63.070


12 Jawa Barat 32.930 31.382 209,43 657.246

13 Banten 2.959 2.814 175,36 49.338

14 Jawa Tengah 8.641 8.271 243,42 201.334

15 D.I.Yogyakarta 522 496 174,99 8.680

16 Jawa Timur 15.539 14.805 148,94 220.504

17 Bali 6.199 5.895 188,62 111.198

18 Nusa Tenggara Barat 993 944 171,73 16.220






24 Sulawesi Utara 4.955 4.718 146,44 69.095

25 Gorontalo 373 355 136,78 4.853

26 Sulawesi Tengah 2.981 2.837 158,60 44.987


28 Sulawesi Barat 1.303 1.239 160,40 19.872


30 Maluku 2.505 2.385 127,12 30.318

31 Maluku Utara 3.171 3.026 129,69 39.247

32 Papua 32.885 31.323 149,39 467.923

33 Papua Barat 835 794 148,84 11.813

Indonesia 177.507 169.054 165,63 2.800.000

Produkvitas

(Ku/Ha)

Produksi

(Ton)


Tahun 2018


(Ha)

Luas Panen

(Ha)


Tahun 2015-2019

126 | P a g e

Lampiran 7.5


1 Aceh 1.218 1.159 153,85 17.828

2 Sumatera Utara 11.868 11.287 175,35 197.926

3 Sumatera Barat 3.847 3.658 249,24 91.178

4 Riau 1.218 1.159 121,46 14.075

5 Kepulauan Riau 177 169 102,95 1.736

6 Jambi 1.904 1.811 149,37 27.050



9 Bengkulu 2.033 1.934 147,21 28.466

10 Lampung 4.462 4.244 151,28 64.196


12 Jawa Barat 32.246 30.731 217,69 668.983

13 Banten 2.897 2.755 182,27 50.219

14 Jawa Tengah 8.462 8.099 253,02 204.929

15 D.I.Yogyakarta 511 486 181,89 8.835

16 Jawa Timur 15.216 14.497 154,82 224.442

17 Bali 6.070 5.773 196,05 113.183

18 Nusa Tenggara Barat 973 925 178,50 16.509






24 Sulawesi Utara 4.852 4.620 152,21 70.329

25 Gorontalo 366 347 142,17 4.939

26 Sulawesi Tengah 2.919 2.778 164,85 45.791


28 Sulawesi Barat 1.276 1.213 166,73 20.227


30 Maluku 2.453 2.335 132,13 30.859

31 Maluku Utara 3.105 2.963 134,80 39.948

32 Papua 32.202 30.672 155,28 476.279

33 Papua Barat 817 777 154,71 12.024

Indonesia 173.821 165.544 172,16 2.850.000


(Ha)

Luas Panen

(Ha)

Produkvitas

(Ku/Ha)

Produksi

(Ton)


Tahun 2019


Tahun 2015-2019

127 | P a g e


Tahun 2015-2019

128 | P a g e

Documents

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun ...tanamanpangan.pertanian.go.id/assets/front/uploads/document/Renstra... · kepada RPJMN Tahun 2015 - 2019. Mengacu Renstra