Embed Size (px)
Citation preview
8
RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL
TAHUN 2016 - 2021
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DINAS SOSIAL TAHUN 2018
9
10
11
12
13
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat
dan karuniaNya sehingga Penyusunan Dokumen Rencana Operasional
Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018
telah selesai disusun, guna memenuhi ketentuan Surat Edaran Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 050/0543 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018.
Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2018, maka Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
mempunyai tugas menyiapkan rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan berupa
Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK). Penyusunan ROPK Tahun
2018 didasarkan pada DPA/DPPA/Perubahan Rincian Belanja Tahun 2018.
Penyusunan Dokumen Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK)
sebagai acuan dalam pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan, serta
menjadi salah satu kriteria pemberian tambahan penghasilan pegawai.
Dokumen Rencana Oprasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) terdiri dari :
1. Print Out Rekap ROPK Fisik
2. Print Out Rekap ROPK Keuangan
3. Print Out ROPK Fisik masing-masing kegiatan
4. Print Out ROPK Keuangan masing-masing kegiatan
Dokumen ROPK ini diharapkan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
dan bisa dipakai sebagai bahan evaluasi yang obyektif atas pelaksanaan kegiatan di
Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul.
Wonosari, Maret 2018 KEPALA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DRA. SIWI IRIYANTI, M.SI. NIP. 196211291989032002
14
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL,
NOMOR /KPTS/2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL TAHUN 2016-2021
RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL
TAHUN 2016-2021
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan
bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam
rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun
perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan
sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi
Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen
rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh
setiap OPD yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait
pencapaian RPJMD dan RKPD. Menindaklanjuti hal tersebut,
maka Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul wajib untuk
menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 sebagai tindak
lanjut dari RPJMD Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahunan
PD yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RKPD. Renstra
Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, selain
menyesuaikan kepada RPJMD juga menyesuaikan dengan Renstra
Kementerian Sosial RI Tahun 2014-2019 dan didasarkan pada
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan
Sosial.
15
Rencana Strategis adalah serangkaian kegiatan yang
bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu
dinas/OPD. Dalam rencana tersebut dilakukan analisis masalah,
identifikasi potensi pemecahan masalah, serta menyusun program
dan kegiatan untuk mencapai tujuan.
Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan
untuk memperbaiki kinerja (performance) sebuah kelompok,
komunitas atau organisasi akibat situasi krisis atau konflik yang
dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau
metode untuk mencapainya. Namun demikian dengan adanya
tuntutan dan kebutuhan seiring dengan perkembangan kemajuan
dan dengan dilakukannya berbagai macam evaluasi segala bidang
maka perlu sebuah perubahan, dalam perubahan tersebut perlu
ditampilkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) PD yang bersifat
outcome yang tentunya lebih terukur. Perubahan tersebut perlu
dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah,
kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk
mewujudkannya. Dalam proses rencana strategis ditentukan arah,
tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan
pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang
telah ditetapkan secara efektif dan efisien.
Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan
program PD dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada
lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap PD
harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap
dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan
kinerja PD.
Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana
setiap issu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup
sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian
tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal
dan sumber-sumber daya.
Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-
2021 telah diupayakan disusun dengan menerapkan berbagai
pendekatan perencanaan dengan mengacu RPJM-D Kabupaten
Gunungkidul dimana penyusunannya juga telah diupayakan
16
menggunakan asumsi dan proyeksi kondisi lingkungan strategis
selama lima tahun.
2. Fungsi Renstra
Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 tahunan berfungsi :
a. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong
berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan di masa
depan;
b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja
(Renja) PD dan sebagai dokumen operasional tahunan PD.
3. Proses Penyusunan Renstra
a. Tahap Persiapan
Pembentukan tim penyusunan Renstra PD dan menyusun
agenda kerja. Tim penyusunan Renstra PD bertugas
menyelenggarakan forum PD, merumuskan rancangan Renstra
PD dan menyusun rancangan penetapan Renstra PD oleh
Kepala PD dengan Keputusan Kepala PD. Tim penyusun
tersebut terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja yang ada
di masing-masing PD dan diketuai oleh orang yang
bertanggung jawab atas perencanaan di PD yang bersangkutan.
b. Tahap Perumusan / Penyusunan
Pengolahan data dan informasi
Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas
Sosial Kabupaten Gunungkidul
c. Analisis gambaran pelayanan PD, terdiri
1) Analisis gambaran umum pelayanan PD untuk
mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan PD
2) Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan PD untuk
mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada
aspek pendanaan pelayanan PD
d. Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi, mencakup:
1) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu
pelaksanaan Renstra K/L
17
2) Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi
program prioritas
3) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu
pelaksanaan Renstra PD Kabupaten/Kota
4) Program prioritas PD Provinsi dan target kinerja serta lokasi
program prioritas.
e. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang mencakup :
1) Tujuan dan sasaran RTRW struktur dan pola ruang;
2) Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.
f. Perumusan Isu-Isu Strategis
g. Perumusan visi dan misi
h. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah PD
i. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah PD
j. Tahap Verifikasi
k. Tahapan Penetapan
4. Keterkaitan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul
dengan Dokumen-dokumen Perencanaan Lainnya
5. Keterkaitan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul
dengan RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul
Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul berpedoman
pada RPJM Daerah sebagai dokumen perencanaan berwawasan
5 (lima) tahunan :
1) Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul sebagai
dokumen teknis penjabaran RPJM Daerah;
2) Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul memuat Visi,
Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program
setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas
pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun
oleh PD yang berkoordinasi dengan BAPPEDA;
a. Keterkaitan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul
dengan Renja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul
18
Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul digunakan
sebagai acuan penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten
Gunungkidul yang disusun sebagai dokumen Rencana Kerja
Tahunan yang merupakan kompilasi rencana kerja bidang
teknis setiap tahun anggaran.
RPJP
NASIONAL
RPJM
NASIONAL
PEDOMAN
RKPDIJABARKAN
RPJP
DAERAH
RPJM
DAERAH
DIPERHATIKAN
PEDOMAN
RKP
DAERAH
DIJABARKANPEDOMAN
PENYUSUNAN
RAPBD
20 TAHUN5 TAHUN
PEDOMAN
RENSTRA
SKPD
5 TAHUN
RENJA
SKPDPEDOMAN
1 TAHUN
1 TAHUN
DIACU
RPJP
NASIONAL
RPJM
NASIONAL
PEDOMAN
RKPDIJABARKAN
RPJP
DAERAH
RPJM
DAERAH
DIPERHATIKAN
PEDOMAN
RKP
DAERAH
DIJABARKANPEDOMAN
PENYUSUNAN
RAPBD
20 TAHUN5 TAHUN
PEDOMAN
RENSTRA
SKPD
5 TAHUN
RENJA
SKPDPEDOMAN
1 TAHUN
1 TAHUN
DIACU
1.2 Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten
Gunungkidul adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana
19
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara
perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007;
11 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
12 :Perayuran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun
2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan;
13 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2016 – 2025;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;
15.Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul;
1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2016-2021 adalah dimaksudkan untuk menjadi
acuan dan pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul
dalam rangka penyelenggaraan program pembangunan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya yang mengacu kepada
20
Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih untuk jangka
waktu 2016-2021.
Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2010-2015 adalah:
1. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Sosial dalam
merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan prioritas jangka menengan Dinas Sosial
2. Memberikan arah bagi Dinas Sosial dalam menentukan indikator
dan target kinerja jangka menengah Dinas Sosial.
1.4 Sistematika Penulisan
Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 -
2021 disusun menurut Sistematika Penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial
2.2 Sumber Daya Dinas Sosial
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Dinas Sosial
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Dinas Sosial
3.2 Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
21
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis RPJMD
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial
4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dengan
Tujuan dan Sasaran RPJMD
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
22
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun
2016 tentang Uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul,
Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul adalah
sebagai berikut :
1. Tugas
Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan
di bidang sosial.
2. Fungsi
Adapun fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul adalah :
a. perumusan kebijakan umum di bidang sosial;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang
sosial;
d. pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial;
d. pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi sosial;
e. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan penyandang
masalah sosial;
f. pelaksanaan pembinaan organisasi sosial;
g. pelaksanaan bantuan, jaminan, dan perlindungan sosial;
h. pengelolaan data fakir miskin;
i. pembinaan potensi partisipan penanggulangan masalah sosial;
j. penanganan penyandang masalah sosial;
k. pelaksanaan rehabilitasi sosial;
l. pembinaan kelembagaan dan panti sosial;
m. pengelolaan taman makam pahlawan;
23
n. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan
kejuangan serta kesetiakawanan sosial;
o. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang sosial;
p. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional di bidang sosial;
q. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
bidang sosial; dan
r. pengelolaan UPT.
3. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
7 tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,
Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah, dengan susunan
sebagai berikut :
a. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretaris yang terdiri dari
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan Sub Bagian
Umum
c. Unsur Pelaksana yaitu :
Bidang Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari : Seksi Bina
Kesejahteraan Sosial serta Seksi Perlindungan dan Jaminan
Sosial;
Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari seksi Bina
Kelembagaan Sosial dan seksi Rehabilitasi Sosial
Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul
adalah sebagai berikut :
24
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL
: Garis Komando : Garis Koordinasi
Kelompok J.F
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
Subbagian Perencanaan
Dan Keuangan
Subbagian Umum
BIDANG
REHABILITASI SOSIAL
Seksi Bina
Kelembagaan Sosial
Seksi Bina
Rehabilitasi Sosial
UPT
BIDANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Seksi Bina
Kesejahteraan Sosial
Seksi Perlindungan dan
Jaminan Sosial
24
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Sekretaris
(1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana
kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan,
pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga,
perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat
serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat; b. pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis
di bidang sosial;
c. pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit - unit organisasi di lingkungan dinas
e. penyusunan rencana kerjasama; f. penyusunan kinerja dinas g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
h. pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang sosial; i. penerapan dan pengembangan sistim informasi di bidang sosial;
j. pemantauan pengendalian dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
k. penyusunan laporan kinerja dinas;
l. pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian internal dinas; m. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan
dinas;
n. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;
o. penyiapan bahan dan penata usahaan bidang sosial; p. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan,
administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana
prasarana serta hubungan masyarakat; q. pelayanan administratif dan fungsional;
r. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan;
s. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretariat; dan
t. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sekretariat
(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari: a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
b. Subbagian Umum.
25
(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
b. merumuskan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan dan
Keuangan; c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang
perencanaan dan keuangan; d. menyusun rancangan kebijakan umum dinas; e. melaksanakan analisis dan penyajian data;
f. mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang sosial;
g. menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
h. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
j. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan dinas;
k. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
l. mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan dinas;
m. menyusun laporan keuangan;
n. mengelola administrasi pendapatan; o. menyiapkan bahan perhitungan anggaran dinas; p. menyusun laporan kinerja dinas;
q. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan;
r. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
s. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
(b) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum;
b. merumuskan kebijakan teknis Subbagian Umum; c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian
Umum;
d. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundangundangan;
e. mengelola surat-menyurat dan kearsipan; f. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian intern dinas; g. menyusun rincian tugas dinas;
h. mengelola urusan rumah tangga; i . mengelola barang milik daerah;
i. mengelola perpustakaan dinas; j. melaksanakan hubungan masyarakat; k. menyusun rencana kerja sama;
26
l. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik Dinas.
m. melaksanakan urusan ketatalaksanaan; n. mengelola perjalanan dinas;
o. menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
p. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;
q. melaksanakan pengembangan pegawai; r. menyelenggarakan analisis jabatan; s. mengelola tata usaha kepegawaian;
t. menganalisis beban kerja; u. menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
v. melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan; w. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai; x. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian
Umum; y. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional di bidang administrasi umum; dan z. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
Subbagian Umum.
Bagian Kedua
Bidang Kesejahteraan Sosial
(1) Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan kesejahteraan sosial. (2) Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial; b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial; c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang
kesejahteraan sosial; d. pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial;
e. penyelenggaraan istem pengendalian intern di bidang kesejahteraan sosial;
f. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional di bidang kesejahteraan sosial; dan g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang
Kesejahteraan Sosial.
(1) Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
terdiri dari: a. Seksi Bina Kesejahteraan Sosial; dan b. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
27
(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial.
(a) Seksi Bina Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Kesejahteraan Sosial; b. merumuskan kebijakan teknis di bidang bina kesejahteraan
sosial;
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Bina Kesejahteraan Sosial;
d. melaksanakan usaha kesejahteraan sosial; e. melaksanakan bimbingan usaha sosial ekonomi keluarga
miskin;
f. melaksanakan pembinaan partisipan penanggulangan masalah sosial;
g. melaksanakan pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
h. melaksanakan pembinaan nilai-nilai kepahlawanan,
keperintisan, dan kejuangan serta kesetiakawanan sosial; i. melaksanakan pengelolaan taman makam pahlawan; j. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Bina
Kesejahteraan Sosial; k. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional di bidang bina kesejahteraan sosial; dan l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
Seksi Bina Kesejahteraan Sosial;
(b) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan dan Jaminan
Sosial; b. merumuskan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan
jaminan sosial; c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi
Perlindungan dan Jaminan Sosial;
d. menyelenggarakan pembinaan masyarakat di daerah rawan bencana dan korban bencana;
e. melaksanakan pengelolaan data fakir miskin; f. melaksanakan bimbingan dan pelayanan sosial; g. melaksanakan pemberian bantuan korban bencana alam dan
bencana sosial; h. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyaluran bantuan
sosial;
i. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
j. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
28
Bagian Ketiga Bidang Rehabilitasi Sosial
(1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan rehabilitasi sosial.
(2) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan bidang rehabilitasi sosial; b. perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial; c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang
rehabilitasi sosial; d. pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan rehabilitasi sosial;
e. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang rehabilitasi sosial;
f. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional di bidang rehabilitasi sosial; dan g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang
rehabilitasi sosial.
(1) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
terdiri dari: a. Seksi Bina Kelembagaan Sosial; dan b. Seksi Bina Rehabilitasi Sosial.
(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.
a. Seksi Bina Kelembagaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1) huruf a mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Kelembagaan Sosial; b. merumuskan kebijakan teknis di bidang bina kelembagaan
sosial; c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Bina
Kelembagaan Sosial; d. melaksanakan peningkatan kelembagaan sosial; e. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan organisasi sosial;
f. melaksanakan pembinaan panti sosial; g. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Bina
Kelembagaan Sosial;
h. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang Seksi Bina Kelembagaan Sosial;
dan i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
Seksi Bina Kelembagaan Sosial;
b. Seksi Bina Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Rehabilitasi Sosial; b. merumuskan kebijakan teknis di bidang bina rehabilitasi sosial;
29
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Bina Rehabilitasi Sosial;
d. melaksanakan rehabilitasi sosial; e. melaksanakan pemulangan warga negara migran korban tindak
kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.
f. melaksanakan bimbingan dan rehabilitasi sosial anak terlantar,
anak jalanan, anak nakal, dan lanjut usia terlantar; g. melaksanakan rehabilitasi pekerja seks komersial, gelandangan,
dan pengemis;
h. melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas; i. melaksanakan rehabilitasi sosial mantan warga binaan lembaga
pemasyarakatan, psikotik, dan orang sakit jiwa; j. melaksanakan pemulasaraan dan pemakaman jenazah
terlantar;
k. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Bina Rehabilitasi Sosial;
l. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang bina rehabilitasi sosial; dan
m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
Seksi Bina Rehabilitasi Sosial.
Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau
keterampilan tertentu.
1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional
yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Dinas Sosial.
3. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30
2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul
1.Kepegawaian
d) Menurut Pendidikan
1) Sekolah Dasar : - Orang
2) SLP : 1 Orang
3) SLTA : 14 Orang
4) D1 s/d D3 : 4 Orang
5) S1 : 9 Orang
6) S2 : 4 Orang
e) Diklat Penjenjangan
1) SPAMEN : 1 Orang
2) SPAMA : 1 Orang
3) ADUM : 7 Orang
f) Tenaga Fungsional : 0 Orang
B. Jenis Kepegawaian
1) PNS / CPNS : 20 Orang
2) Tenaga Kontrak : 12 Orang
b) Jenis kelamin
1) Laki – laki : 19 Orang
2) Perempuan : 13 Orang
c) Menurut Jabatan
1) Eselon II : 1 Orang
2) Eselon III : 2 Orang
3) Eselon IV : 6 Orang
31
2. Sarana dan Prasarana
a. Dinas
1) Bidang tanah dengan luas : - m²
2) Bangunan Gedung Kantor : - m²
3) Kendaraan Roda Empat : 7 Unit
4) Kendaraan roda dua : 2 Unit
5) Komputer : 6 Unit
6) Mesin Ketik : - Unit
7) Meja Kerja : 33 buah
8) Kursi Kerja : 27 Buah
9) Kursi Rapat : 19 Buah
10) Kursi Belajar : - Buah
11) Almari Arsip : 8 Buah
12) Almari Besi (Brankas) : 1 buah
13) Wireless : 1 Unit
14) Pesawat Televisi : 2 unit
15) Kendaraan Roda Enam (truk
tangki)
: 3 unit
32
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas
Sosial berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Sosial periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Sosial dan/atau
indikator lainnya seperti SDGS atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah
Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial disusun dengan
format seperti dalam Tabel 2.3 dibawah ini.
24
Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Dinas Sosial
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2016 - 2021
No
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD (SPM/IKK/Indikator lain)
Target SPM
Target Renstra SKPD tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
Ket. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 Persentase (%) PMKS skala Kabupaten/Kota yang memperoleh bantuan Kesejahteraan Sosial untuk Pemenuhan kebutuhan dasar
70 127,558 142,634 239,843 25,405 20,790 85,582 104,479 89,474 11,812 14,103 0.67 0.73 0.37 0.46 0.68 SPM
2 Persentase (%) PMKS skala Kab/Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainya
20 1,200 1,153 1,073 1,070 11,769 135 150 67 610 13,118 0.11 0.13 0.06 0.57 1.11 SPM
3 Persentase (%) panti sosial skala Kab/Kota yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
100 14 14 16 19 18 14 14 16 19 18 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 SPM
4 Persentase (%) wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan Kesejahteraan sosial
100 15 25 314 77 63 15 25 314 77 63 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 SPM
5 Persentase (%) Korban Bencana skala Kab/Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
100 7 7 7 10 30 7 7 7 10 30 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 SPM
6 Persentase (%) korban bencana skala kab/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap
25 15 25 54 - - 8 15 54 - - 0.53 0.60 1.00 - - SPM
7 Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
1,5 22,469 24,696 23,732 14,592 23,714 337 355 670 1,254 8,907 0.01 0.01 0.03 0.09 0.38 SPM
25
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Permasalahan di bidang sosial yang berkembang dewasa ini
menunjukkan bahwa ada sebagian warga masyarakat yang belum
terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam
kondisi kemiskinan dan ketidakberdayaan. Mereka umumnya
mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat,
kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak
dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Permasalahan yang dihadapi oleh Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah belum terpenuhinya pelayanan
sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan,
dan kebutuhan sosial dasar lainnya, sehingga memerlukan
koordinasi dan kemitraan.
Memperhatikan hal tersebut di atas serta merujuk pada
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial, diperlukan upaya peningkatan fungsi-fungsi sosial melalui
pendekatan dan intervensi profesi pekerjaan sosial yang melibatkan
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat sehingga
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dapat ditingkatkan fungsi
sosialnya agar mampu mengakses pelayanan sosial dasar.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Sosial disusun dengan format seperti pada Tabel 2.4 di bawah ini.
26
27
28
29
26
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS SOSIAL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan
Sumber daya manusia yang ada di Dinas Sosial Kabupaten
Gunungkidul merupakan salah satu potensi dalam melaksanakan
kebijakan dan program pembangunan bidang sosial, sekaligus
sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam meningkatkan
kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul. Namun perlu disadari
bahwa kualitas sumber daya manusia yang tersedia masih perlu
dikembangkan sehingga dapat melaksanakan kebijakan dan program
pembangunan secara optimal.
Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Sosial Kabupaten
Gunungkidul juga memiliki peranan yang cukup menentukan dalam
pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan bidang sosial.
Namun, secara kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang
tersedia masih sangat terbatas, sehingga pelaksanaan program
kegiatan belum dapat dicapai secara optimal, yang pada gilirannya
dapat mempengaruhi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul.
Berpijak dari hal tersebut di atas, secara lebih jelas identifikasi
permasalahan di Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul sesuai tugas
dan fungsi pelayanan dapat diuraikan antara lain dalam Tabel 3.1
sebagai berikut :
Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah
No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1. Angka kemiskinan
masih cukup tinggi;
Belum terpenuhi
kebutuhan dasar
penduduk miskin
Tingkat
Pendidikan
rendah
2. Jangkauan, mutu dan
akses pelayanan sosial
dasar masih kurang;
Terbatasnya
Dukungan
anggaran untuk
pelayanan sosial
dasar
Sarana dan
prasarana
belum
memadai
26
3. Sistem jaminan sosial
masyarakat yang
berkelanjutan belum
menjangkau seluruh
penduduk;
Terbatasnya
anggaran untuk
pelayanan
masyarakat miskin
Masih tinggi
dan kompleks
permasalahan
sosial
4. Kerjasama pemerintah,
swasta dan masyarakat
dalam memberdayakan
kelompok penyandang
masalah kesejahteraan
sosial masyarakat
belum efektif;
Kurangnya
sinergitas lintas
sector
Penanganan
Sosial masih
partial
5. Pemberdayaan
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
(PMKS) belum optimal;
Terbatasnya daya
dukung dan
peningkatan
ketrampilan PMKS
Keterbatasan
sarana dan
anggaran
untuk
Pemberdayaan
Sosial
6. Penanganan dan
pelayanan sosial bagi
penyandang disabilitas
dan eks trauma,
penduduk lanjut usia,
dan penduduk rawan
sosial lainnya, dalam
rangka mendorong
kemandirian serta
memberikan peluang
untuk berperan nyata
dalam usaha-usaha
kesejahteraan sosial
belum berjalan seperti
yang diharapkan;
Terbatasnya
penyediaan
aksesibilitas
pelayanan PMKS
Minimnya
jangkauan
pelayanan
bagi PMKS
26
3.2 Telaahan, Visi dan Misi RPJM Daerah 2016 - 2021
Filosofi Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021
Penentuan arah pembangunan di Kabupaten Gunungkidul
mendasarkan pada filosofi para the founding fathers atau
sesanti yang adiluhung dari leluhur serta sebagai perspektif ke
depan, maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 dijiwai filosofi
pembangunan Kabupaten Gunungkidul yaitu :
“DHAKSINARGHA BUMIKARTA” yang memiliki cakrawala yang
luas dan mampu menjadi pedoman bagi daerah dalam
menentukan visi, misi, dan arah pembangunan. Filosofi
pembangunan Kabupaten Gunungkidul tersebut sesuai
dengan Filosofi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu:
“HAMEMAYU HAYUNING BAWANA”.
Filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul
“DHAKSINARGHA BUMIKARTA” merupakan tekad masyarakat
Gunungkidul untuk senantiasa ingin mewujudkan semboyan
yang mengandung harapan agar Gunungkidul menjadi Daerah
yang subur dan makmur, dalam rangka mencapai HAMEMAYU
HAYUNING BAWANA, sebagai cita-cita luhur untuk
mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang
berkelanjutan berdasarkan nilai budaya.
Berlandaskan filosofi Kabupaten Gunungkidul, maka Visi
sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau
artikulasi dari citra, nilai arah, dan tujuan organisasi yang
realistis, memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen
serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai
pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan
organisasi.
Penyusunan visi mempedomani Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005-2025.
Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Tahapan Lima Tahunan Keempat Tahun 2016-2021,
pembangunan daerah dititikberatkan pada bidang industri
kecil dan menengah berbasis pertanian serta pariwisata yang
26
unggul dan mampu menjadi basis aktivitas ekonomi dan
menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing
menjadi penggerak perekonomian daerah yang didukung oleh
masyarakat yang maju. Pada lima tahun kedua, masyarakat
yang diwujudkan adalah masyarakat yang maju. Sedangkan
prioritas pembangunan diarahkan pada :
1. Revitalisasi pertanian terus dilakukan dalam rangka
peningkatan ketahanan pangan dan penyediaan bahan
baku industri yang didukung dengan penyediaan
prasarana dan sarana produksi dan pengolahan hasil dan
pemasaran.
2. Inovasi pengembangan obyek wisata yang meliputi wisata
alam, wisata berbasis keindahan alam dan lingkungan
(ecotourism) dengan tetap memperhatikan unsur
kelestarian lingkungan dan memperhatikan tata ruang
wilayah serta pencegahan pemanasan global (global
warming).
3. Pengembangan perekonomian daerah yang bertumpu
pada pengembangan tidak hanya pariwisata (tourism),
tetapi juga perdagangan (trade) dan investasi (investment)
sebagaimana kecenderungan perekonomian dunia
sekarang.
Adapun rumusan Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 -
2021 adalah sebagai berikut :
“Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata
yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang
berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera tahun 2021.”
Penjelasan Visi sebagai berikut :
Daerah tujuan wisata dimaknai sebagai sebuah
kondisi kabupaten Gunungkidul mampu menjadi salah satu
tujuan wisata utama dalam skala regional dan nasional.
Daerah tujuan wisata yang berbudaya dimakanai bahwa
dalam pengembangan wisata yang juga mengoptimalkan
potensi dan kekayaan budaya lokal dengan konsep
mengembangkan dan mempertahankan budaya, adat
26
istiadat, serta nilai luhur budaya (KEISTIMEWAAN).
Berbudaya dimaknai sebagai kondisi dimana budaya lokal
juga mampu menyerap dan menyaring budaya asing namun
tetap mempertahankan identitas budaya lokal.
Masyarakat yang berdaya saing adalah kondisi
masyarakat Gunungkidul dengan tingkat pendidikan dan
kesehatan yang baik, mempunyai kemampuan dan
ketrampilan memadai untuk bersaing dalam berbagai
bidang.
Masyarakat yang maju adalah kondisi masyarakat
Gunungkidul yang tumbuh dan berkembang secara ekonomi
dan politik. Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat yang
maju diiukur dari tingkat pendapatan yang lebih baik dan
distribusi yang lebih merata.
Masyarakat yang mandiri adalah kondisi masyarakat
Gunungkidul yang memiliki jiwa wirausahad an
kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi
yang dimiliki dengan baik, efektif dan efisien untuk
memenuhi kebutuhan.
Masyarakat yang sejahtera adalah kondisi masyarakat
Gunungkidul yang telah terpenuhi kebutuhan dasar hidup
lahir dan batin, yang di tandai dengan kecukupan pangan,
sandang, papan, kesehatan, pendidikan, situasi keamanan
yang kondusif, suasana kehidupan yang religius, rukun,
saling menghormati dan menghargai serta menjunjung
tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan.
Sinkronisasi Visi Pembangunan daerah antara RPJMD
Kabupaten Gunungkidul, RPJMD DIY, RPJMN dapat dilihat
dalam tabel berikut :
Tabel 3.2
Sinkronisasi Visi RPJMN, RPJMD DIY, dan RPJMD Kabupaten
Gunungkidul
RPJMN
Tahun 2015-2019
RPJMD DIY
Tahun 2012 - 2017
RPJMD Kab.
Gunungkidul
Tahun 2016 -
26
2021
Terwujudnya Indonesia
yang berdaulat,
mandiri dan
berkepribadian
berlandaskan gotong
royong
Daerah Istimewa
Yogyakarta yang lebih
berkarakter,
berbudaya, maju,
mandiri dan sejahtera
menyongsong
Peradaban Baru
Mewujuadkaan Gunungkidul
sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka,
dan berbudaya menuju
masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri,dan
sejwahtera tahun 2021
Kata kunci :
Berdaulat,
mandiri,berkepribadian
Kata kunci :
Berkarakter,
berbudaya, maju,
mandiri, sejahtera
Kata kunci :
Berbudaya,
berdaya saing,
maju, mandiri,
sejahtera
Misi Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 - 2021
Dalam rangka memberikan kemudahan bagi
penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, sesuai dan
selaras dengan isi substansinya, maka dirumuskan misi
pembangunan daerah Kabupaten yang baik Tahun 2016-2021
sebagai berikut :
a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
Governance)
b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya
saing,
c. Memantapkan Pengelolaan pariwisata yang professional;
d. Meningkatkan Infrastuktur yang memadai untuk
menggerakkan Perekonomian yang tangguh berbasis potensi
daerah.
e. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim
investasi yang kondusif
f. Meningkatkan Pengelolaan dan perlindungan sumber daya
alam secara berkelanjutan.
3.3 Telahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial
Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Dinas
Sosial Kabupaten Gunungkidul untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang
26
dimulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang merupakan
bagian dokumen perencanaan yang tidak terpisahkandari RPJMD.
Dalam kerangka penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di
daerah, sinkronisasi dan sinergitas program maupun serta kegiatan
Renstra dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul mengacu kepada renstra
Kementerian Sosial RI. Dengan demikian renstra Dinas Sosial memiliki
keterkaitan dengan substansi dengan RPJMD Dinas Sosial Propinsi DIY
sekaligus Renstra Kementerian Sosial RI. Renstra SKPD menjadi acuan
dalam penyusunan Rencana Kerja (renja) SKPD, sehingga hubungan
RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD memiliki kaitan erat dalam
proses penyusunan perencanan program dan anggaran SKPD.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Dalam ruang wilayah Kabupaten Gunungkidul,
perkembangan dan pertumbuhan Kabupaten Gunungkidul
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu
1. Keadaan fisik tanah yang meliputi topografi, sungai, geologi,
kemampuan tanah dan sebagainya;
2. Jumlah dan perkembangan penduduk;
3. Kegiatan masyarakat, baik itu volume maupun manusia;
4. Kelengkapan fasilitas, utilitas, dan sarana infrastruktur.
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat
konstitusi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional
yang tercantum di dalam UUD 1945. Upaya Pemerintah untuk
mengatasi masalah tersebut dilakukan melalui sejumlah program
dan strategi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup
dan taraf kesejahteraannya. Program-program penanganan
kemiskinan dalam strategi yang dimaksudkan tentu saja memerlukan
kerja sama, dukungan dan sinergi semua pihak baik melalui program
sektoral (Pemerintah Pusat), Pemerintah Daerah, masyarakat
maupun dunia usaha.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, salah satu cara untuk
membantu percepatan pengentasan kemiskinan adalah dengan
mencermati Instansi yang ada, dan memberikan tekanan pada
Instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani
pembangunan di bidang sosial.
26
Untuk itu Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul
menyimpulkan bahwa penanganan bidang sosial ini dapat
dimunculkan dengan isu strategis, yaitu :
“Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
belum ditangani secara intensif dan terpadu”
Dari isu pokok tersebut, maka dapat dijabarkan di dalam isu-
isu strategis berdasarkan kelompok sasaran. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut :
Isu-isu Strategis Berdasarkan Kelompok Sasaran
Isu Strategis
Berdasarkan
Kelompok Sasaran
Permasalahan Pokok
Kemiskinan
1. Ketersediaan database kemiskinan yang
belum valid;
2. Sumber daya manusia pelaku pembangunan
kesos belum memadai;
3. Komitmen politik dan dukungan anggaran
(APBD propinsi dan Kab/Kota) masih rendah;
4. Sinergitas dan sinkronisasi program kurang
konsisten, serta suilit diukur tingkat capaian
keberhasilannya.
Keterlantaran
Tempat pelayanan sosial yang representatif
(shelter) bagi penampungan sementara untuk
penanganan masalah keterlantaran anak serta
lansia belum tersedia.
Kedisabilitasan Aksesibilitas bagi Penyandang disabilitas (PD)
yang masih terbatas.
Kebencanaan 1. Bencana alam merupakan ancaman dan
sangat rentan berpotensi terjadi di wilayah
Kabupaten Gunungkidul.
2. Bencana sosial merupakan ancaman yang
perlu di waspadai.
Ketunaan Sosial
dan Penyimpangan
Perilaku
1. Merebaknya lokasi dan populasi penyandang
penyakit sosial
2. Pendampingan kepada sasaran belum dapat
dilakukan secara optimal
26
Korban
Penyalahgunaan
Napza
1. Jumlah korban makin banyak
2. Pendampingan kepada sasaran belum dapat
dilakukan secara optimal
Korban Tindak
Kekerasan
1. Meningkatnya kasus tetapi pendampingan
sosial belum optimal
2. Pengetahuan tentang Hukum masyarakat
masih rendah
Eksploitasi dan
Diskriminasi
Pendampingan kepada sasaran belum dapat
dilakukan secara optimal
26
26
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten
Gunungkidul
Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam
kurun waktu tertentu, dalam kerangka rencana pembangunan
jangka menengah, jangka waktu tersebut antara satu sampai
dengan lima tahun ke depan. Tujuan selanjutnya dijabarkan
dalam sasaran-sasaran pembangunan yang lebih operasional dan
terukur.
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan
dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten
Gunungkidul, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 4.1
TABEL 4.1
TUJUAN, INDIKATOR, DAN TARGET KINERJA TUJUAN DINAS SOSIAL
TAHUN 2016 – 2021
NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN
KONDISI AWAL
RESTRA (TAHUN 2016)
TARGET AKHIR
PERIODE RENSTRA
(TAHUN 2021)
1
Menurunkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Prosentase PMKS yang tertangani
75%
90%
26
4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial
dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD
Perumusan sasaran perlu memperhatikan indicator kinerja
sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul
atau kelompok sasaran yang dilayani.
Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas
Sosial Kabupaten Gunungkidul beserta indicator kinerja disajikan
dalam Tabel 4.2
TABEL 4.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS SOSIAL
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1
Menurunkan
Penyandang
Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
yang terlayani
meningkat
Prosentase
PMKS yang
memperoleh
bantuan sosial untuk
pemenuhan
kebutuhan
dasar
75 75 80 85 90
26
Dari tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut selanjutnya disajikan
sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul dalam
Tabel 4.3
31
TABEL 4.3 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- UNIT KERJA
PENANGGUNGJAWAB KETERANGAN/RUMUS/FORMULA
1 2 3 4 5
1
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani meningkat
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
75.0
75.0
80.0
85.0
90.0
Dinas Sosial
Jumlah PMKS yang
memperoleh bantuan
sosial untuk pemenuhan kebutuhan
dasar
X 100
Jumlah PMKS
31
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS SOSIAL
5.1 Strategi dan Kebijakan Dinsa Sosial
1. Perumusan Strategi
Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan,
kondisi dan permasalahan yang ada, serta dan sedang
berkembang sekaligus mengacu pada Tujuan dan
sasaran dinas Sosial, maka ada 4 (empat) strategi inti
yang ditekankan pada rentang waktu capaian selama 5
tahun :
Pertama, Perluasan peningkatan akses penyelenggaraan
kesejahteraan sosial bagi PMKS, kedua, memperkuat
tanggungjawab dan kepedulian masayarakat dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kelompok,
dan masyarakat, ketiga, perluasan dan pemerataan
pemberian bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan
kebutuhan dasar, keempat, perluasan dan peningkatan
kualitas tata kelola organisasi untuk penyelenggaran
kesejahteraan sosial yang bermutu, transparan dan
akuntabel. Dalam rangka pencapaian tersebut dilakukan
dengan strategi-strategi pendekatan pekerjaan sosial
sebagai berikut :
a. Strategi Pemberdayaan Sosial
1) Memperkuat dan mengembangkan berbagai pola
pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada
potensi dan sumber daya lokal dan insani sebagai
basis pembangunan kesejahteraan sosial;
2) Meningkatkan pelayanan sosial dan bantuan sosial
yang mengacu pada kebutuhan riil dan kelayakan
serta bermanfaat;
3) Pemberdayaan potensi individu, keluarga,
kelompok, komunitas, dan masyarakat melalui
berbagai bimbingan, pelatihan dan bantuan sosial
serta ketrampilan berusaha.
31
b. Strategi Kemitraan Sosial
1) Peningkatan peran dan jejaring sosial dengan
dengan mengembangkan pola kemitraan guna
mempercepat serta menjangkau pelayanan sosial
yang lebih luas dan merata sekaligus menciptakan
sistem sumber kesejahteraan sosial yang ada
secara mandiri dan sinergis;
2) Pemantapan dan pembinaan organisasi sosial,
dunia usaha, dan saling mendukung melalui pola
pembinaan berkelanjutan, kerjasama dan
berorientasi program pengembangan yang
mengarah pada penciptaan peluang dasar dan
usaha ekonomi produktif.
c. Strategi Partisipasi Sosial
1) Penyadaran dan pemahaman tanggung jawab
sosial dan rasa kesetiakawanan sosial dengan
melibatkan secara aktif dan memberi kesempatan
kepada seluruh potensi masyarakat untuk
mengambil peran aktif guna memecahkan masalah
sosial di lingkungannya;
2) Penguatan dan melibatkan aktif peran pemuda dan
tenaga sukarela dalam upaya pencegahan,
penanggulangan dan penanganan berbagai
masalah sosial melalui pelatihan-pelatihan dasar
dan teknis.
d. Strategi Pendampingan Sosial
1) Peningkatan sistem perlindungan dan pelayanan
sosial yang berpihak kepada pengakuan atas hak-
hak dasar warga terutama individu, kelompok dan
keluarga tidak mampu atau mengalami masalah
sosial;
2) Membentuk dan melakukan pembinaan kepada
lembaga kesejahteraan sosial yang mampu
mengelola dan memberikan pelayanan serta
perlindungan sosial kepada masyrakat yang
membutuhkan pemecahan masalah atau
pertolongan dalam mengatasi masalahnya.
31
2. Perumusan Kebijakan
Kebijakan pembangunan Kesejahteraan Sosial Dinas
Sosial diarahkan kepada penekanan dan penurunan
populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial di
masyarakat dengan memprioritaskan pada upaya sebagai
berikut :
a. Mencegah Penyandang Masalah Keejahteraan Sosial
(PMKS) dari kerentanan, keterpurukan, dan
ketidakberdayaan akibat kemiskinan, keterlantaran,
keterpencilan, kecacatan, ketunaan sosial,
penyimpangan perilaku dan bencana;
b. Memberikan bantuan langsung berupa pelayanan
untuk melindungi, merehabilitasi dan meberdayakan
sekaligus memberikan bantuan kebutuhan dasar
penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam
menghadapi berbagai masalah;
c. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan berusaha
bagi penyandang masalahan kesejahteraan sosial
melalui penguatan pelatihan maupun pendampigan
dalam ketrampilan teknis;
d. Menumbuhkembangkan peran dan fungsi
kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam
mempercepat jangkauan pelayanan sosial kepada
PMKS.
31
Faktor Peluang :
Tantangan :
Eksternal 1. Adanya undang-undang
nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah
2. Tersedianya dana dari berbagai sumber;
3. Adanya koordinasi lintas
sektoral/dinas terkait;
4. Adanya jaringan kemitraan
antara pemerintah dengan masyarakat dan lembaga swadaya
masyarakat (LSM/Organisasi sosial) dunia usaha dan dunia pendidikan;
5. Adanya semangat
keperintisan dan kesetiakawanan di masyarakat;
1. Tingginya angka kemiskinan;
2. Belum optimalnya pemberdayaan PMKS;
3. Belum optimalnya Peran PSKS;
4. Masih terdapat masyarakat yang memiliki mental miskin;
Faktor
Internal
Kekuatan : Alternatif Strategi : Alternatif Strategi : 1. Terbentuknya Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul
sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 07 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul dan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Uraian
Tugas Dinas Sosial;
2. Adanya komitmen bersama dalam pelaksanaan
pembangunan bidang sosial;
3. Adanya mitra kerja dan lembaga sosial yang peduli
dengan masalah sosial;
1. Mewujudkan komitmen bersama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Meraih Peluang pendanaan dari sumber APBD APBN;
3. Optimalisasi dukungan dan tanggung jawab pemerintah,
masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan bidang
sosial;
4. Memanfaatkan SDM yang tersedia untuk memantapkan kesempatan bekerja dan berwirausaha;
5. Mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di
daerah;
1. Terbentuknya dinas sosial untuk menangani masalah kemiskinan;
2. Adanya komitmen bersama untuk memberdayakan
PMKS;
3. Adanya komitmen untuk meningkatkan peran PSKS;
4. Meningkatkan dukungan dan peran mitra kerja serta
lembaga sosial dalam pemberdayaan masyarakat miskin;
31
4. Kondisi sosial ekonomi yang kondusif.
Kelemahan : Alternatif Strategi : Alternatif Strategi :
1. Sering terjadi mutasi pegawai; 2. SDM yang memiliki kompetensi masih kurang;
3. Tidak adanya sistem reward and punishment bagi
pegawai;
4. Sarana dan prasarana yang belum memadai;
5. SOP Penanganan PMKS belum optimal.
1. Peningkatan peran PSKS dalam mendukung penyelenggaraan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
2. Peningkatan kualitas SDM melalui diklat dasar dan lanjutan
untuk peningkatan kualitas di bidang sosial;\ 3. Optimalisasi sarana dan prasarana dalam mendukung
penyelenggaraan dinas. 4. Penanganan PMKS sesuai peraturan yang berlaku
1. Peningkatan kompetensi / profesionalitas SDM
2. Optimalisasi publikasi / sosialisasi program untuk
mendapatkan dukungan dari berbagai pihak;
3. Merangsang prakarsa dan peran aktif masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan guna kesejahteraan
sosial;
4. Peningkatan Koordinasi antar unsur pemerintah dan
masyarakat.
31
31
1
A. Strategi dan Kebijakan
1. Strategi
Pembangunan bidang sosial dirumuskan dalam 3 (tiga)
strategi sebagai berikut :
a. Meningkatkan kualitas perencanaan, penyusunan program
dan penganggaran berbasis sosial;
b. Meningkatkan partisipasi dalam penanganan kesejahteraan
sosial;
c. Meningkatkan kerjasama antar daerah dan stakeholder
terkait;
2. Kebijakan
Kebijakan yang akan dilaksanakan mencakup sasaran
pokok melalui strategi untuk mencapai tujuan pembangunan
bidang sosial meliputi :
a. Meningkatkan kualitas perencanaan penyusunan program
dan penganggaran berbasis sosial;
b. Peningkatan kualitas SDM bidang sosial;
c. Fasilitasi sektor formal dan informal;
d. Meningkatkan dan memantapkan peran aktif sosial
masyarakat dalam pelayanan sosial dan upaya
penanggulangan penyakit masyarakat (PEKAT) dan
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
e. Revitalisasi Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(KPKD);
f. Mewujudkan implementasi strategi penanggulangan
kemiskinan daerah.
2
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
(Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif).
Perumusan rencana program kegiatan dan pendanaan indikatif
ini ditampilkan dalam Tabel 6.1.
60
Tabel 6.1 Program, Kegiiatan dan Anggaran Dinas Sosial
Kabupaten Gunungkidul Yahun 2017
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran Keterangan
1 2 3 5 6 0 SEMUA URUSAN 2,423,267,500 1.13.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 170,490,000
1.13.01.01.01 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
Perkantoran Jumlah surat yang dikirim
1,500,000
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet 17,100,000
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
4,290,000
PemeliharaanKomputer,Mesin ketik, 3,250,000
Jumlah alat tulis kantor 2,250,000 Jumlah barang cetakan dan fotocopy 4,900,000
Komponen listrik tersedia 1,750,000
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan 4,000,000
Jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar 4,500,000
Jumlah buku peraturan perundang-undangan 2,500,000
61
Jumlah tenaga Harian Lepas administrasi / teknik perkantoran 88,440,000
1.13.01.01.02 Penyediaan rapar rapat konsultasi dan
Koordinasi Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
1,430,000
Frekuensi rapat , konsultasi, dan koordinasi 34,580,000
1.13.01.02.01 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur 108,880,000
Pengadaan/Pembangunan sarana dan prasarana Perkantoran
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 70,500,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan
Prasarana Perkantoran Jumlah AC yang dipelihara
4,500,000
Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas yang dibiayai pemeliharaanya 33,880,000
Program Peningkatan Ketatalaksanaan
dan Kapasitas Aparatur Persentase aparatur sipil taat aturan
4,140,000
Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaaan Kepegawaian PD
Jumlah ASN yang menerima sosialisasi SKP, KP, KGB, Anjab, SOP 1,140,000
Pengembangan Kapasitas Aparatur Jumlah ASN yang dikembangkan 3,000,000
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Dokumen Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah 35,750,000
Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat
Daerah Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah
35,750,000
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
74,500,000
Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Dok LKJ.IP Dok Renja, Dok perb. Renja , Dok. DPA , Dok. DPPA Dok. RKA , RKA Dok. Perb 16,400,000
Pengendalian Internal PD Dok Teppa, Dok. Monev renja 10,000,000
Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah
Jumlah leaflet, booklet, buku data 48,100,000
62
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Nilai IKM SKPD 12,175,000
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dok. IKM, Dok RTP 3,675,000
Implementasi, Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Jumlah Dokumen SPM Perangakat daerah 8,500,000
Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan 1,191,362,500
1.15.01.01 Pendampingan Fakir Miskin dan PMKS Jmlh Petugas dn pendamping yg meningkat kapasitaSNya
846,950,000
1.15,01.03 Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Jml keluarga miskin yg memahami untuk wirausaha,
344,412,500
jml kerjasama pelaku kesos,
Jml Penrima pelat ihan PSM,
Jml Krng Taruna yg menerima pembinaan,
Jml Orsos yg menerima binaan,
Jml LKSA menrima binaan ,
Jml petugasTKSK,
Jmlah WKSBM yang mengikuti bimtek
1.16.01.
Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial Prosentase Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat 825,970,000
1.16.01.01
Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan Pengasutamaan Disabilitas
Jumlah Peserta yang memahami PMKS dlm Halun, Jumlah Panti Asuhan yang memperoleh pembinaan, JMlh korban sosial yang menerima layanan perlindungan hukum
825,970,000
Jumlah Peserta pelatihan disabilitas
Jml bantuan kpd penyandang disabilitas
Jumlah KK korban Bencana
63
Jnl jenasah terlantar
jmlh pemberian bantuan kebutuhan dasar
jmlh pelatihan ketrampilna bg anak terlnatar
Jmlh gelandangan yang terfasilitasi
Jmlah penyakit sosial yang terfasilitasi
60
Selanjutnya Rencana Program dan Kegiatan dalam Renstra Dinas Sosial
disajikan dalam format Tabel 6.2
60
Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan pendanatif Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2016-2021
Tujuan Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Indikator pada Tahun Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja Unit Kerja PD
Sasaran Awal
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
pada Akhir Periode Penanggung
Perencanaan
Renstra PD jawab
Target Rp. (000)
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
61
Terwujudnya Peningkatan kualitas SDM Aparatur
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terjhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kebutuhan SKPD dapat terpenuhi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 266,850,000 100 426,232,500 457,000,000 500,000,000 550,000,000
2,200,082,500
Dinas Sosial Gunungkidul
62
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
203,050,000 238,380,000 255,000,000 275,000,000 315,000,000 1,286,430,000
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi 63,800,000 187,852,500 202,000,000 225,000,000 235,000,000
913,652,
500
Meningkatnya sarana dan prasarana dinas
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dinas
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 100 201,170,000 100 411,850,000 575,000,000 585,000,000 745,000,000
2,518,020,000
Dinas Sosial Gunungkidul
63
Pengadaan/Pembanguan sarana dan prasarana perkantora
143,600,000 315,000,000 450,000,000 455,000,000 600,000,000 1,963,600,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran
57,570,000 96,850,000 125,000,000 130,000,000 145,000,000
554,420,000
Meningkatnya disiplin Aparatur
Terlaksananya disiplin aparatur
Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
100 9,140,000 100 13,500,000 22,500,000 27,500,000 32,500,000
105,140,000
Dinas Sosial Gunungkidul
64
Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan kepegawaian Perangkat Daerah
1,140,000 3,500,000 7,500,000 10,000,000 12,500,000
34,640,000
Pengembangan Kapasitas Apartur
8,000,000 10,000,000 15,000,000 17,500,000 20,000,000
70,500,000
Meningkatnya Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peninghkatan kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
100 35,750,000 100 45,000,000 55,000,000 62,500,000 65,000,000
263,250,000
Dinas Sosial Gunungkidul
65
Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat daerah
35,750,000 45,000,000 55,000,000 62,500,000 65,000,000
263,250,000
Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
Terpenuhinya kebutuhan laporan SKPD dengan baik
Program Peninhkatan Kualitas Perencanaan
100 74,500,000 100 199,735,000 222,500,000 237,500,000 247,500,000
981,735,000
Dinas Sosial Gunungkidul
Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
16,400,000 52,275,000 65,000,000 72,500,000 75,000,000
281,175,000
Pengendalian Internal Prangkat Daerah
10,000,000 10,000,000 12,500,000 15,000,000 17,500,000
65,000,000
66
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat Daerah
48,100,000 137,460,000 145,000,000 150,000,000 155,000,000
635,560,000
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
12,175,000 15,920,000 18,500,000 22,500,000 27,500,000
96,595,000
Penyelenggaran Pelayanan Publik
3,675,000 7,420,000 8,500,000 10,000,000 12,500,000
42,095,000
Implementasi, Evaluasi dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal
8,500,000 8,500,000 10,000,000 12,500,000 15,000,000
54,500,000
67
(SPM)
Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat
Meningkatnya Kemandirian masyarakat ekonomi dan sosial
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara ekonomi dan sosial
Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial
100 1,194,112,500 100 2,688,543,750 2,850,000,000 3,055,000,000 3,595,000,000 #############
## Dinas Sosial Gunungkidul
68
Meningkatnya Kemandirian masyarakat ekonomi dan sosial
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara ekonomi dan sosial
Pendampingan Fakir Miskin dan PMKS 100 849,700,000 100 979,121,750 1,025,000,000 1,125,000,000 1,550,000,000 5,528,821,750 Dinas Sosial Gunungkidul
Pelayanan Perlindungan da jaminan sosial
344,412,500 1,709,422,000 1,825,000,000 1,930,000,000 2,045,000,000 7,853,834,500
Program Peningkatan rehabilitasi Sosial 825,700,000 1,285,566,250 1,352,000,000 1,497,500,000 1,660,000,000
6,620,76
6,250
Pembinan Kelembagaan Rehabilitasi Sosial dan Pengelolaan Panti sosil
665,343,750 702,000,000 785,000,000 835,000,000 2,987,343,750
69
Penyelenggaraan rehabilitasi Sosial dan Pengarusutamaan Disabilitas
825,700,000 620,222,500 650,000,000 712,500,000 825,000,000 3,633,422,500
33
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG SOSIAL
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Sosial
Kabupaten Gunungkidul yang secara langsung menunjukkan kinerja
yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2016 – 2021.
Indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel
7.1.
78
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul
No Sasaran/Outcome/Kinerja
Utama
Indikator Kinerja
UtamaD Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
tahun 0 (2016) tahun
1 tahun
2 tahun
3 tahun
4 tahun
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Jumlah rumah yang dibangun dan direhabilitasi untuk RTM
130 rumah yang dibangun dan direhabilitasi untuk RTM
100 unit
100 unit
100 unit
100 unit
100 unit
Terbangun dan terehabilitasi RTM sejumlah 500 unit rumah tidak layak huni
2 Persentase kecamatan yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUBE) aktif
100 % Kecamatan yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUBE) aktif
100 klp
100 klp
100 klp
100 klp
100 klp
Kecamatan yang memiliki Kelompok aktif sejumlah 500 kelompok Usaha Bersama (KUBE)
3 Persentase karangtaruna aktif yang menjadi pionir ekonomi daerah di setiap kecamatan
22,22 % karangtaruna aktif yang menjadi pionir ekonomi daerah di setiap kecamatan
22,22 %
22,22 %
22,22 %
22,22 %
22,22 %
22.22 % karang taruna aktif yang menjadi pionir ekonomi daerah di setiap kecamatan
4 Persentase kelengkapan data secara up-to-date dan akurat
Kelengkapan data secara up-to-date dan akurat masih nihil
100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
100 % kelengkapan data secara up-to-date dan akurat
5 Persentase pelaporan secara benar dan tepat waktu
100 % pelaporan secara benar dan tepat waktu
100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
100 % pelaporan secara benar dan tepat waktu
6 Persentase PMKS yang memperoleh pembinaan
5,8 % PMKS yang memperoleh pembinaan
10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 50 % PMKS yang memperoleh pembinaan
\
79
BAB VIII
PENUTUP
Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-
2021 berfungsi sebagai Pedoman, Penentu Arah, Sasaran dan Tujuan
bagi Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan
Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan kepada
masyarakat yang dituangkan dan sebagai pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja Tahunan (Renja SKPD). Renstra sebagai Rangkaian
Kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan
tujuan suatu Dinas/Perangkat Daerah dalam rencana tersebut
dilakukan analisis masalah, identifikasi, potensi pemecahan masalah.
Dan menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Dinas
Sosial yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021
Dengan disusunnya Renstra ini diperlukan partisipasi,
semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten
Gunungkidul serta penguatan peran stakeholders untuk menentukan
keberhasilan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah disusun di
dalam Rencana Kerja Tahunan.
Selain dari pada itu, dengan disusunnya Renstra ini sebagai
dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan,
harapannya ke depan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul
akan lebih baik.
Namun demikian, materi yang terkandung dalam dokumen ini
pelaksanaannya dapat ditinjau kembali, disempurnakan atau diadakan
perubahan khususnya pada rencana kegiatan apabila memang ada
variabel atau penyebab yang dirasa tidak mampu direalisasikan atau
diprediksi dalam batas waktu tertentu sesuai target yang ditetapkan,
sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan
keadaan yang ada serta senantiasa mempertimbangkan situasi dan
kondisi yang berkembang.
80
Masih banyak kekurangan dalam penulisan/penyusunan
Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 ini,
untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami
harapkan demi perbaikan Penyusunan Renstra ini, dan semoga
bermanfaat di masa mendatang.
Ditetapkan di Wonosari pada tanggal
BUPATI GUNUNGKIDUL,
BADINGAH
81
