RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN … · Perhubungan yang tidak lepas dari visi Pemerintah Kabupaten Ponorogo yaitu terwujudnya masyarakat Ponorogo yang sejahera, aman,

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN PONOROGO

TAHUN 2011-2015

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO

Jl. Arif Rahman Hakim No. 8 Telp. (0352) 485015

RENCANA STRATEGIS DISHUB KAB. PONOROGO 2011-2015 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan sektor transportasi, komunikasi dan

informatika dipengaruhi oleh adanya perubahan paradigma sistem

pemerintahan yaitu dari sentralistik ke desentralistik. Melalui kebijakan

desentralisasi dan otonomi daerah, diharapkan pengambilan keputusan

penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik menjadi lebih

sederhana, cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Pembangunan di bidang perhubungan (transportasi, komunikasi dan

informatika) selalu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Ponorogo dan dituang dalam visi dan misi Dinas

Perhubungan yang tidak lepas dari visi Pemerintah Kabupaten Ponorogo yaitu

terwujudnya masyarakat Ponorogo yang sejahera, aman, berbudaya,

berkeadilan berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan dalam rangka mewujudkan

RAHAYUNING BUMI REYOG.

Transportasi, komunikasi dan informatika memiliki peran yang besar

dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan,

pada era pembangunan bangsa dewasa ini. Oleh karena itu kesiapan sumber

daya manusia (SDM), sarana dan prasarana sangat menentukan kemajuan

pembangunan di sektor ini. Apalagi permasalahan dalam pembangunan sektor

ini tidak saja yang bersifat teknis tetapi juga non teknis seperti perilaku sosial

masyarakat, budaya, ekonomi politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan.

Disamping itu terjadinya perubahan perilaku konsumen terhadap

permintaan jasa transportasi, komunikasi dan informatika, serta kondisi politik

nasional maupun lokal, perkembangan IPTEK dan kepedulian lingkungan hidup

membuat kompleks permasalahan yang terkait dengan sektor transportasi,

komunikasi dan informatika. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, maka

kebijakan dan perencanaan maupun program kerja yang dinamis dan tepat

akan turut mempengaruhi tercapainya tujuan pembangunan di bidang

transportasi, komunikasi dan informatika khususnya transportasi darat,

komunikasi dan informatika.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dan rencana strategis

maupun program kerja khususnya renstra tahun 2011 sampai dengan 2015

guna mewujudkan visi dan misi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo

antara lain:


1. Penyusunan Renstra tahun 2010–2015 Dinas Perhubungan Kabupaten

Ponorogo lebih banyak dipengaruhi oleh situasi Pemerintahan saat ini yang

berorientasi kepada kepentingan masyarakat lokal;

2. Cakupan Renstra yang dibuat masih memerlukan penyesuaian dengan

sarana pendukung dan dana yang telah dialokasikan khususnya untuk

program dan kegiatan yang ditetapkan;

3. Renstra yang didalamnya memuat program dan kegiatan yang akan disusun

dan dilaksanakan telah disesuaikan dengan skala prioritas Kabupaten

Ponorogo sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo serta bidang urusan pemerintahan

daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan

2011-2015 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);


7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Provinsi Jawa

Timur Tahun 2005-2025;


18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur

Tahun 2009-2014;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Ponorogo Tahun 2005-2025;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Ponorogo Tahun 2010-2015;

22. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo;

23. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 62 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas

dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo;

24. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2010.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan

tugas untuk setiap unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten

Ponorogo dalam jangka waktu lima tahun ke depan yakni dari tahun 2011

hingga 2015.

Tujuan Penyusunan Renstra adalah

1. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang

strategis dalam jangka waktu lima tahun ke depan dengan pembiayaan

bersumber dari APBD

2. Agar pelaksanaan tugas atau kegiatan dapat terarah dan terukur sesuai

dengan visi, misi, dan program yang telah digariskan Dinas Perhubungan

maupun Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Perencanaan strategis memastikan bahwa sumber daya dan dana

daerah diarahkan untuk menangani isu dan permasalahan prioritas, sekaligus

menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana perkembangan kemajuan

dalam mencapai tujuan, serta memberikan mekanisme untuk menginformasikan

perubahan apabila diperlukan. Kecuali itu, melalui perencanaan strategis yang

tertuang dalam Rencana Strategis SKPD, arah pembangunan daerah

kabupaten Ponorogo dapat lebih dipahami masyarakat dan kalangan usahawan


swasta, sehingga melahirkan rasa ikut memiliki dan bertanggung jawab atas

rencana strategis yang telah disepakati bersama.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis penyusunan Renstra SKPD Dinas Perhubungan

Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 - 2015 dibagi dalam 6 bab dengan tata

urutan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang: latar belakang penyusunan renstra

SKPD; landasan hukum yang digunakan; maksud dan tujuan; serta

sistematika penulisan renstra SKPD.

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD

Bab ini menguraikan tentang: tugas, fungsi, dan struktur organisasi

SKPD; sumber daya SKPD; capaian kinerja dan realisasi keuangan

berdasarkan sasaran renstra SKPD periode sebelumnya; serta

tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini menguraikan tentang: identifikasi permasalahan berdasarkan

tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi, dan program

kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan renstra

kementerian; serta penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini menguraikan tentang: visi dan misi SKPD; pernyataan tujuan

dan sasaran jangka menengah SKPD; serta rumusan strategi dan

kebijakan SKPD.

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan tentang: rencana program dan kegiatan SKPD;

indikator kinerja program dan kegiatan; kelompok sasaran; serta

pendanaan indikatif dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Indikator Kinerja yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan

dan sasaran RPJMD.

BAB VII Penutup


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Pembentukan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo,

sedangkan susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di

Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo ditetapkan dalam

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas

Perhubungan Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 62 Tahun 2008 tentang

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, Dinas

Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di

bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan

Kabupaten Ponorogo mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan

informatika;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

perhubungan, komunikasi dan informatika;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi

dan informatika;

4. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga

dinas;

5. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah/swasta yang

berkaitan dengan lingkup tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan

informatika;

6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Perhubungan terdiri dari 5 bidang yaitu : Sekretariat; Bidang Lalu

Lintas; Bidang Angkutan; Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi; serta

Bidang Komunikasi dan Informatika. Sedangkan Unit Pelaksana Teknis Dinas di

Lingkungan Dinas Perhubungan terdiri dari UPT Terminal dan UPT Pengujian

Kendaraan Bermotor. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten

Ponorogo dapat dirumuskan sebagaimana bagan berikut ini:


Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SEKSI SUB TERMINAL

SEKSI PERPARKIRAN

SEKSI TELEKOMUNIKASI

SEKSI KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI

SEKSI PENDAYAGUNAAN INFORMASI DAN

KOMUNIKASI

SEKSI ANGKUTAN ORANG

SEKSI ANGKUTAN

BARANG DAN KHUSUS

UPT TERMINAL

UPT PENGUJIAN

KENDARAAN BERMOTOR

SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

SEKSI BIMBINGAN KESELAMATAN LALU

LINTAS/TRANSPORTASI

SUBBAG UMUM

DAN KEPEGAWAIAN

SUBBAG

KEUANGAN

SUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM

DAN PELAPORAN

BIDANG KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

BIDANG SARANA DAN

PRASARANA TRANSPORTASI

BIDANG LALU LINTAS

BIDANG ANGKUTAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR


2.2 Sumber Daya SKPD

Sumber Daya Manusia

Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo sejumlah 122

orang, terdiri dari 118 PNS/CPNS dan 4 Tenaga Honorer. Menurut

kelompok jabatan, tenaga struktural eselon II sejumlah 1 orang, eselon III 5

orang, eselon IV 15 orang, dan tenaga non struktural sejumlah 97 orang.

Menurut golongan/ruang, pegawai golongan IV sejumlah 6 orang, golongan

III 44 orang, golongan II 56 orang, dan golongan I 12 orang. Sedangkan

menurut tingkat pendidikan, pegawai yang berpendidikan Pasca Sarjana

sejumlah 8 orang, Sarjana 28 orang, Diploma III 4 orang, Diploma II 3

orang, SLTA 62 orang, SLTP 8 orang, dan SD 5 orang. Jumlah pegawai tiap

bidang/UPT dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Tiap Bidang/UPT

Bidang/UPT Jumlah Pegawai

1. Sekretariat 27

2. Lalu Lintas 15

3. Angkutan 8

4. Sarana dan Prasarana Transportasi 22

5. Komunikasi dan Informatika 9

6. UPT Terminal 30

7. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor 11

Total 122

Asset

Total asset di Dinas Perhubungan berdasarkan Neraca per 31

Desember 2010 senilai Rp. 17.563.621.766,57. Asset tersebut terdiri dari:

tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan

jaringan; serta aset tetap lainnya. Asset tanah seluas 51.482 m2 yaitu pada

Terminal Selo Aji, 5.000 m2 di Terminal cargo, dan 26.687 m2 di 7 Sub

Terminal. Untuk kendaraan bermotor sejumlah 19 unit, terdiri dari 15 unit

kendaraan roda dua dan 4 unit kendaraan roda empat. Untuk alat studio

dan komunikasi sejumlah 108 unit serta peralatan penunjang website

Pemkab Ponorogo (tower antena, wireless LAN, mikrotik server, dsb).

Sedangkan asset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang

digunakan Dinas Perhubungan berupa tanah perkantoran seluas 10.260 m2,

gedung kantor 2.400 m2, dan alat uji mekanis kendaraan bermotor (brake

tester, axle load tester, speedometer tester, head light tester, CO-HC tester,

play detector, side slip tester, dan diesel smoke tester).

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan selama

kurun waktu Renstra 2005-2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 2.2 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Satuan

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 Rehabilitasi Terminal Barang Paket 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1,00 1,00 1,00 - -

2 Rehabilitasi Halte Bus, Taxi/Gedung Terminal Paket 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1,00 1,00 1,00 - -

3 Ketersediaan pagar pengaman jalan Meter - 100 - 100 - - - - - - - - - - -

4 Ketersediaan zebra cross Meter2 - 100 500 - - - - 642 - - - - 1,28 - -

5 Ketersediaan rambu lalu lintas Unit 300 200 50 50 50 651 220 27 45 75 2,17 1,10 0,54 0,90 1,50

6 Ketersediaan Flash Light Unit 4 - - 2 - 4 - - - - 1,00 - - - -

7 Ketersediaan marka jalan Meter2 750 - 750 - 750 1.745 - 1.227 - 571 2,33 - 1,64 - 0,76

8 Ketersediaan Traffic Light Unit 4 - 3 - - 3 - 3 - - 0,75 - 1,00 - -

9 Rehabilitasi prasarana pengujian kendaraan Paket 1 1 1 1 1 - - 1 1 - - - 1,00 1,00 -

10 Uji petik kendaraan bermotor Kali 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - -

11 Ketaatan kendaraan wajib uji Persen (%) 70 75 80 85 90 97 97 96 94 95 1,39 1,29 1,20 1,11 1,06

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo

Periode Lima Tahun Sebelumnya

Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun

Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun

Rata-rata

Pertumbuhan

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Pendapatan Asli Daerah

- Hasil retribusi daerah 1.613.183.800 1.580.383.500 1.220.062.000 1.279.676.000 1.264.036.000 1.750.681.075 1.730.271.925 811.978.400 1.156.784.000 1.045.065.000 108,52 109,48 66,55 90,40 82,68 -5,29 % -5,36 %

BELANJA DAERAH

- Belanja tidak langsung 2.029.179.000 1.650.583.000 2.185.964.580 3.437.901.514 3.937.411.000 1.897.276.060 1.655.461.435 2.115.047.002 3.423.501.207 3.889.460.943 93,50 100,3 96,76 99,58 98,78 21,39 % 22,62 %

- Belanja langsung 3.397.862.000 3.534.465.000 3.486.857.850 1.395.702.300 1.287.550.000 3.317.738.480 3.104.404.783 3.037.655.930 1.232.245.589 1.175.791.314 97,64 87,83 87,12 88,29 91,32 -16,26 % -18,15 %


Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan selama renstra 2005-2010 cukup

baik, dilihat dari realisasi yang mencapai target kinerja bahkan ada beberapa

yang melampaui target, diantaranya ketersediaan rambu lalu lintas dan marka

jalan. Namun, ada sasaran yang tidak tercapai yaitu ketersediaan pagar

pengaman jalan, dikarenakan alokasi dana untuk pengadaan pagar pengaman

jalan sangat besar sehingga anggaran yang ada diprioritaskan pada rambu dan

marka jalan terutama di wilayah perkotaan.

Sedangkan untuk realisasi pendanaan dalam hal retribusi daerah

mengalami penurunan diantaranya karena: angkutan umum yang menurun

akibat dari masyarakat yang lebih memilih angkutan pribadi; kondisi fasilitas di

terminal penumpang yang rusak sehingga banyak penumpang yang enggan

masuk terminal; serta manajemen perparkiran yang kurang optimal.

Sesuai dengan realisasi program dan kegiatan selama renstra 2005-

2010, maka realisasi kinerja transportasi jalan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Kinerja Transportasi Jalan

NO URAIAN TAHUN

2006 2007 2008 2009 2010

PRODUKTIVITAS JALAN

1 Panjang Jalan (Km) 918,10 918,10 1.002,69 1.002,69 1.002,69

2 Kendaraan (Unit) 152.604 198.970 242.343

3 Rasio Panjang Jalan/Kendaraan 0,006 0,005 0,004

ANGKUTAN UMUM

1 Bus AKAP 11.626 13.638 21.662 8.266

2 Penumpang Bus AKAP 957.190 719.100 583.100 229.476 30.046

FASILITAS KESELAMATAN

1 Rambu (Buah) 24 220 27 45 75

2 Marka (Meter) 1.745 0 1.277 0 571

3 Traffic Light (Buah) 3 0 3 0 0

4 Flash Light (Buah) 4 0 0 0 0

KECELAKAAN LALU LINTAS

1 Jumlah (Kejadian) 260 351 564 433 323

2 Korban Kecelakaan (Orang) 482 605 943 799 583

a Meninggal (Orang) 69 31 68 81 99

b Luka Berat (Orang) 49 61 40 55 12

c Luka Ringan (Orang) 364 513 835 663 472

3 Kerugian (Jutaan Rp.) 123,5 189,3 248,05 177 175,2


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam usaha mengembangkan pelayanan SKPD, maka perlu dilakukan

analisa terhadap lingkungan didalam maupun diluar organisasi. Kondisi

lingkungan ini dapat menggambarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

terhadap pencapaian visi dan misi organisasi yang terdiri dari faktor-faktor

pendorong atau mempermudah dan faktor-faktor yang dapat menghambat atau

menyulitkan.

Analisis Lingkungan Internal

Kekuatan (Strenght):

Jumlah personel yang cukup banyak sehingga dapat mendukung

tercapainya pelayanan publik yang efektif dan efisien;

Sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai penunjang pelayanan

kepada publik yang cukup memadai, seperti adanya komputer, alat

komunikasi, kamera digital, kendaraan operasional, serta alat uji

kendaraan bermotor;

Dengan adanya alat uji mekanis kendaraan bermotor (CO-HC Tester

dan Diesel Smoke Tester) sehingga dapat melakukan pemantauan

emisi gas buang kendaraan bermotor sebagai salah satu wujud

kontribusi dalam program pembangunan berkelanjutan yang

berwawasan lingkungan;

Kelemahan (Weakness):

Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih kurang, baik dalam hal

teknologi, transportasi, komunikasi dan informatika, tata kearsipan,

maupun penatausahaan keuangan;

Disiplin kerja dan motivasi pegawai masih rendah, yang merupakan

akibat dari tidak adanya job description dan pemahaman tugas masing-

masing pegawai yang masih kurang serta disiplin ilmu yang dimiliki

pegawai kurang sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja;

Tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat

diimplementasikan di tingkat daerah dikarenakan belum adanya

peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi,

misalnya belum ada peraturan daerah tentang amdalalin;

Analisis Lingkungan Eksternal

Peluang (Opportunies):

Adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk

mempersyaratkan pembangunan transportasi darat berkelanjutan

dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, misalnya


mewajibkan melakukan studi amdalalin (analisis mengenai dampak lalu

lintas) sebelum masa konstruksi bagi setiap program pembangunan

transportasi darat;

Kemajuan teknologi yang pesat memungkinkan dalam usaha

peningkatan kualitas pelayanan publik terutama dalam hal

penyebarluasan informasi kepada masyarakat;

Kesempatan ikut serta dalam pendidikan dan pelatihan yang didanai

oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan serta

Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat meningkatkan kualitas

SDM di Dinas Perhubungan sehingga nantinya diharapkan akan dapat

menunjang peningkatan kinerja.

Ancaman (Threat):

Kondisi masyarakat yang kurang siap untuk penerapan pelaksanaan

perundang-undangan yang berkaitan dengan dampak lingkungan yang

ditimbulkan dari aktivitas transportasi.

Dalam era globalisasi, ketidaksiapan infrastruktur maupun operator

transportasi merupakan ancaman menurunnya daya saing daerah.

Gobalisasi teknologi informasi yang sangat cepat dapat memberi

dampak negatif terhadap moralitas generasi muda.

Dari berbagai faktor internal maupun eksternal yang ada, maka nantinya

dapat disusun suatu matrik analisis untuk menentukan strategi atau langkah-

langkah konkret yang digunakan dalam mencapai visi dan misi, strategi yang

dimaksud sebagai berikut:

a. Strategi S-O (Growth Oriented Strategy)

Strategi dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

b. Strategi W-O (Internal Adjusment Oriented)

Strategi dengan meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang

c. Strategi S-T (Strategy Defensif)

Strategi dengan menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman

d. Strategi W-T (Self Defence Strategy)

Strategi dengan meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman.


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan

SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi

pengguna layanan. Perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan

eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh

diabaikan. Oleh karena itu, dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat

sebelumnya perlu dilakukan identifikasi permasalahan sesuai dengan tugas dan

fungsi Dinas Perhubungan berserta faktor-faktor yang mempengaruhi baik

internal maupun eksternal. Kajian yang dilakukan terhadap gambaran

pelayanan SKPD mengenai ketaatan kendaraan bermotor wajib uji,

ketersediaan angkutan umum, ketersediaan fasilitas keselamatan LLAJ, website

pemerintah daerah, dan keikutsertaan dalam pameran/expo, sebagaimana pada

tabel berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo

Aspek Kajian

Capaian/

Kondisi

Saat ini

Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan

Pelayanan SKPD INTERNAL EKSTERNAL

(1) (2) (3) (4) (5)

Ketaatan

kendaraan

bermotor

wajib uji

95 % 1. Kinerja pelayanan

pengujian kendaraan

bermotor

2. Pemeriksaan

kendaraan bermotor

di jalan masih belum

terlaksana

1. Kesadaran pemilik

kendaraan untuk

mengujikan

kendaraannya tepat

waktu masih kurang

Masih terdapat

sebagian pemilik

kendaraan yang

belum tertib

dalam mengujikan

kendaraannya

Ketersediaan

angkutan

umum

362

kendaran

angkutan

perdesaan

1. Kinerja pelayanan

perijinan angkutan

umum

1. Kinerja pelayanan

angkutan umum

kurang menarik

2. Masyarakat lebih

memilih berpindah

moda ke kendaraan

pribadi, khususnya

sepeda motor

Penurunan kinerja

pelayanan

angkutan umum

Ketersediaan

fasilitas

keselamatan

LLAJ

74% 1. Dana yang

dialokasikan masih

minimum terutama

untuk pemasangan

pagar pengaman jalan

1. Lokasi rawan

kecelakaan yang

cukup banyak

Masih kurangnya

fasilitas

keselamatan LLAJ

Website

pemerintah

daerah

ada 1. Sumber daya manusia

dan skill pegawai yang

masih kurang

1. Pemeliharaan koneksi

jaringan internet

secara kontinyu oleh

pihak ketiga

Kurang

optimalnya

website

pemerintah

daerah sebagai

akses publik

Pameran/expo 1 (satu)

kali

1. Kurangnya kegiatan

koordinasi dan

pemberdayaan

kelompok masyarakat

1. Partisipasi aktif dan

inovasi kelompok

masyarakat

Minimnya

keikutsertaan

dalam

pameran/expo


3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih ditujukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan

pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan

misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi ini juga

akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan

demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap

kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-

faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah

dan wakil kepala daerah terpilih. Telaahan tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Masyarakat Ponorogo yang Sejahtera, Aman, Berbudaya, Berkeadilan Berlandaskan Nilai-nilai

Ketuhanan Dalam Rangka Mewujudkan Rahayuning Bumi Reyog

No Misi dan Program

KDH dan Wakil KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan

SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Misi 1 : Menjamin terwujudnya

kepastian akses dan mutu

pelayanan dasar masyarakat

secara optimal, yang meliputi

pendidikan, kesehatan dan

infrastruktur baik pedesaan

maupun perkotaan, serta

menjamin kepastian

penyediaan pelayanan publik

dengan model pelayanan yang

efektif dan efisien

1. Masih terdapat sebagian

pemilik kendaraan yang

belum tertib dalam

mengujikan

kendaraannya

2. Penurunan kinerja

pelayanan angkutan

umum

3. Masih kurangnya fasilitas

keselamatan LLAJ

1. Kesadaran

pemilik

kendaraan

untuk

mengujikan

kendaraannya

tepat waktu

masih kurang

2. Kinerja

pelayanan

angkutan

umum kurang

menarik dan

masyarakat

lebih memilih

berpindah

moda ke

kendaraan

pribadi,

khususnya

sepeda motor

3. Dana yang

dialokasikan

untuk

pemasangan

fasilitas

keselamatan

LLAJ masih

minimum

1. Perbaikan dan

kalibrasi alat

uji secara

periodik untuk

peningkatan

pelayanan

pengujian

kendaraan

bermotor

2. Peningkatan

pelayanan

perijinan dan

analisis data

base angkutan

umum

3. Pengamanan

dan

pengendalian

LLAJ terutama

di lokasi rawan

kecelakaan

lalu lintas

Program peningkatan

pelayanan prasarana jalan

serta peningkatan

keselamatan lalu lintas jalan

2 Misi 3 : Mewujudkan

penyelenggaraan

pemerintahan yang

transparan, akuntabel, serta

professional yang

berlandaskan norma-norma

dengan mengedepankan

supremasi hukum

1. Kurang optimalnya

website pemerintah

daerah sebagai akses

publik

2. Minimnya keikutsertaan

dalam pameran/expo

1. Sumber daya

manusia dan

skill pegawai

yang masih

kurang

2. Kurangnya

kegiatan

koordinasi dan

pemberdayaan

kelompok

masyarakat

1. Pemeliharaan

koneksi

jaringan

internet secara

kontinyu oleh

pihak ketiga

2. Partisipasi

aktif dan

inovasi

kelompok

masyarakat

Program pengembangan

komunikasi, informasi dan

media massa


3.3 Telaahan Renstra Kementerian

Hasil analisa terhadap Renstra Kementerian Perhubungan tahun

rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan

pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan

pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra SKPD. Review ini merupakan proses

penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra SKPD dengan Renstra

Kementerian serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara

Pemerintah atau Kementerian dengan kabupaten.

Tabel 3.3 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten terhadap Sasaran Renstra Kementerian

No Indikator Kinerja

Capaian Sasaran

Renstra SKPD

Kabupaten

Sasaran pada Renstra

Kementerian

(1) (2) (3) (4)

1 Pemasangan Rambu 345 buah 73.266 buah

2 Pemasangan Traffic Light/Flash Light 9 unit 866 unit

3 Pengecatan Marka Jalan 5.700 meter2 10.193.298 meter2

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No Sasaran Jangka Menengah

Renstra Kementerian

Permasalahan

Pelayanan SKPD

Kabupaten

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatnya keselamatan,

keamanan, dan pelayanan

sarana dan prasarana

transportasi

Masih kurangnya

fasilitas

keselamatan LLAJ

Dana yang

dialokasikan

untuk

pemasangan

fasilitas

keselamatan LLAJ

masih minimum

Pengamanan

dan

pengendalian

LLAJ terutama di

lokasi rawan

kecelakaan lalu

lintas

2 Meningkatnya aksesibilitas

masyarakat terhadap

pelayanan sarana dan

prasarana transportasi guna

mendorong pengembangan

konektivitas antar wilayah

Penurunan kinerja

pelayanan angkutan

umum

Kinerja pelayanan

angkutan umum

kurang menarik

dan masyarakat

lebih memilih

berpindah moda

ke kendaraan

pribadi,

khususnya sepeda

motor

Peningkatan

pelayanan

perijinan dan

analisis data

base angkutan

umum

3 Meningkatkan

pengembangan teknologi

transportasi yang efisien dan

ramah lingkungan sebagai

antisipasi terhadap

perubahan iklim

Masih terdapat

sebagian pemilik

kendaraan yang

belum tertib dalam

mengujikan

kendaraannya

Kesadaran pemilik

kendaraan untuk

mengujikan

kendaraannya

tepat waktu masih

kurang

Perbaikan dan

kalibrasi alat uji

secara periodik

untuk

peningkatan

pelayanan

pengujian

kendaraan

bermotor


3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan untuk

melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu

yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas

pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis

dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menggunakan matrik analisis

lingkungan baik lingkungan internal maupun eksternal akan menghasilkan

rumusan isu strategis yang penting untuk diperhatikan dalam perencanaan

pembangunan lima tahun kedepan, sebagai berikut:

1) Peningkatan keselamatan transportasi darat dalam upaya peningkatan

pelayanan jasa transportasi;

2) Peningkatan kondisi kelaikan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan

jalan;

3) Peningkatan kualitas perijinan angkutan untuk kemudahan dalam

penyelenggaraan angkutan umum;

4) Pengontrolan emisi gas buang kendaraan bermotor secara berkala sebagai

wujud kontribusi transportasi darat dalam pelestarian lingkungan hidup;

5) Pembangunan infrastruktur jaringan internal pemerintah daerah dan akses

publik sampai ke tingkat kecamatan dan desa untuk terwujudnya

e-government di Kabupaten Ponorogo;

6) Meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat berpartisipasi aktif dalam

pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi.


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Visi Dinas Perhubungan:

Menciptakan sistem transportasi, komunikasi dan informasi yang handal dan

berbudaya.

Misi Dinas Perhubungan:

Mewujudkan transportasi yang selamat, aman, tertib, terpadu, lancar, ramah

lingkungan, nyaman dan terjangkau.

Mewujudkan sistem informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi.

4.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan ditetapkan tujuan

yaitu:

1. Meningkatkan mutu pelayanan transportasi daerah untuk menjamin

terlaksananya lalu lintas orang dan barang

Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya lalu lintas orang dan

barang di wilayah Ponorogo, baik sarana angkutan umum, sarana lalu lintas

maupun sarana pendukung keselamatan dan kenyamanan transportasi

lainnya. Pelayanan transportasi ini juga perlu memperhatikan perlunya

melakukan evaluasi dan penambahan trayek angkutan umum khususnya

wilayah yang merupakan sentra pengembangan baik pertanian, pariwisata

maupun pendidikan. Sedangkan dalam rangka menjamin adanya

keselamatan penyelenggaraan angkutan umum diperlukan pengawasan

terhadap sarana transportasi umum dan ketaatan masyarakat wajib uji kir

kendaraan melalui penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

Indikator kinerja yang ditentukan adalah:

a) Angkutan darat, meliputi:

o Ketersediaan dan terpeliharanya rambu-rambu dan sarana

pendukung keselamatan lainnya (marka, traffic light, dll), diukur dari

jumlah absolut dan penilaian kualitatif terhadap prasarana

keselamatan lalu lintas;

o Terselenggaranya pelayanan ijin trayek;

o Ketersediaan dan terpeliharanya terminal/halte;

o Tersedianya angkutan penumpang umum diukur dari rasio jumlah


angkutan penumpang umum terhadap jumlah penumpang angkutan

umum;

o Persentase alat uji kendaraan bermotor dalam kondisi baik.

b) Ketaatan kendaraan wajib uji KIR, dengan indikator

o Prosentase kendaraan yang lulus uji terhadap kendaraan yang kir;

o Prosentase kendaraan yang uji kir terhadap kendaraan wajib uji.

2. Meningkatkan tersedianya sarana komunikasi dan informasi

Hal dimaksudkan sebagai sarana komunikasi dan untuk memperat

hubungan antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan masyarakat serta

dapat memberikan sinergi positif dalam pembangunan. Oleh karena itu

diperlukan media sebagai sarana penyampaian informasi yang dapat

diterima dengan baik oleh masyarakat, yaitu dengan penyelenggaraan/

keikutsertaan dalam pameran pembangunan dan penyediaan website

Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang interaktif dan selalu mutakhir.

a) Ketersediaan Website, dengan indikator:

o Ketersediaan jaringan internet

o Terpeliharanya jaringan internet

b) Pameran pembangunan/expo, dengan indikator:

o Keikutsertaan dalam pameran pembangunan

4.3 Strategi dan Kebijakan

Dalam mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan ditetapkan strategi

dan kebijakan yaitu dengan meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan

untuk meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan orang, barang dan jasa

serta peningkatan keselamatan lalu lintas jalan. Sedangkan dalam bidang

komunikasi dan informasi ditentukan kebijakan yaitu dengan meningkatkan

pemberdayaan insan kominfo dan masyarakat melalui kecukupan sarana dan

prasarana komunikasi, pelatihan, pembinaan dan dialog interaktif serta

meningkatkan pengelolaan informasi berbasis Teknologi Informasi.


Dinas Perhubungan

Rencana Strategis TAHUN : 2011 - 2015

V I S I : Menciptakan sistem transportasi, komunikasi dan informasi yang handal dan berbudaya.

M I S I : 1. Mewujudkan transportasi yang selamat, aman, tertib, terpadu, lancar, ramah lingkungan, nyaman dan terjangkau

2. Mewujudkan sistem informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi.

Tujuan Indikator Kinerja Sasaran Stategi mencapai Tujuan dan Sasaran Bidang

pelaksana Uraian Indikator Kinerja Kebijakan Program

1 Meningkatkan mutu pelayanan transportasi daerah untuk menjamin terlaksananya lalu lintas orang dan barang.

1 Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik

1.1 Tersedia dan terpeliharanya prasarana LLAJ sehingga dapat menekan tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan

1.1.1 Persentase penambahan rambu lalu lintas

1 Meningkatkan kondisi alat kelengkapan jalan untuk keselamatan lalu lintas dan kelancaran pelayanan angkutan orang dan/atau barang/jasa

1 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1 Bidang Lalu Lintas

1.1.2 Persentase panjang marka jalan

2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1.1.3 Persentase pemeliharaan rambu lalu lintas

1.1.4 Persentase penambahan traffic light

1.1.5 Persentase penambahan flash light

1.1.6 Persentase pemeliharaan traffic light

1.1.7 Persentase pemeliharaan flash light




2 Persentase terminal/sub terminal dalam kondisi baik

1.2 Keamanan dan kenyamanan pengguna fasilitas terminal

1.2.1 Persentase pemeliharaan terminal/ sub terminal

1 Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana transportasi dan kenyamanan di dalam terminal maupun sub terminal.


1 Bidang SP

2 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1 Bidang SP

3 Rasio Ijin trayek 1.3 Ketersediaan angkutan penumpang umum

1.3.1 Persentase jumlah angkutan umum terhadap penumpang angkutan umum

1 Meningkatkan mutu pelayanan ijin trayek

1 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1 Bidang Angkutan

4 Persentase alat pengujian kendaraan bermotor dalam kondisi baik

1.4 Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor

1.4.1 Persentase pemeliharaan dan kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor

1 Perbaikan dan kalibrasi alat uji secara berkala


1 UPT PKB

5 Persentase ketaatan wajib uji kendaraan bermotor

1.5 Tersedianya sarana transportasi yang laik jalan dan ramah lingkungan

1.5.1 Persentase kendaraan bermotor lulus uji




2 Meningkatkan tersedianya sarana komunikasi dan informasi.

1 Ketersediaan serta terselenggaranya website dan jaringan internet

2.1 Kelancaran penyampaian informasi/ masukan baik dari pemerintah maupun masyarakat dan sebaliknya

2.1.1 Adanya website pemerintah daerah

1 Meningkatkan pemberdayaan insan kominfo dan masyarakat melalui kecukupan sarana dan prasarana komunikasi , pelatihan, pembinaan dan dialog interaktif serta meningkatkan pengelolaan informasi berbasis Teknologi Informasi (TI)

1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1 Bidang Kominfo

2 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

1 Bidang Kominfo

3 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1 Bidang Kominfo

2 Frekuensi keikutsertaan dalam pameran pembangunan

2.2 Peran serta dalam pameran pembangunan

2.2.1 Jumlah pameran/expo yang diselenggarakan

1 Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan bidang komunikasi dan informasi

1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa

1 Bidang Kominfo


Rencana Strategis Dinas Perhubungan

Tahun 2011 - 2015

MATRIK TUJUAN DAN TARGET INDIKATOR KINERJANYA

Tujuan Formula Indikator satuan

Kondisi Target

Uraian Indikator Kinerja Awal 2011 2012 2013 2014 2015

1 Meningkatkan mutu pelayanan transportasi daerah untuk menjamin terlaksananya lalu lintas orang dan barang.

1 Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik

1.1 Jumlah rambu kondisi baik tahun ini

buah

330 380 530 660 790 900

Jumlah rambu tahun ini 643 699 774 854 934 994

1.2

Jumlah traffic light kondisi baik tahun ini

unit

2 3 8 10 16 18

Jumlah traffic light tahun ini 19 19 21 21 23 24

1.3

Jumlah flash light kondisi baik tahun ini unit

2 2 3 5 5 6

Jumlah flash light tahun ini 5 5 5 7 7 9

2 Jumlah/luas kondisi terminal/sub terminal dalam kondisi baik

2.1 Jumlah sub terminal kondisi baik tahun ini

buah 1 4 5 5 7 7

Jumlah sub terminal tahun ini 7 7 7 7 7 7

2.2

Luas terminal kondisi baik tahun ini m

2

29.691 29.841 29.841 30.041 30.041 30.291

Luas terminal tahun ini 51.482 51.482 51.482 51.482 51.482 51.482

3 Rasio Ijin trayek 3

Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan %

366 348 334 312 295 271

Jumlah penduduk 904.046 908.789 913.557 918.350 923.169 928.012

4 Persentase alat pengujian kendaraan bermotor dalam kondisi baik

4 Jumlah alat uji kondisi baik tahun ini

buah

8 8 9 9 10 10

Jumlah alat uji tahun ini 12 12 12 12 12 12


Tujuan Formula Indikator satuan

Kondisi Target


5 Persentase ketaatan wajib uji kendaraan bermotor

5 Jumlah kendaraan yang diuji

% 84% 91% 91% 92% 93% 93% Jumlah kendaraan wajib uji

2 Meningkatkan tersedianya sarana komunikasi dan informasi.

1 Ketersediaan serta terselenggaranya website dan jaringan internet

1 Ada/tidaknya website milik pemerintah daerah ada ada ada ada ada ada ada

2 Frekuensi keikutsertaan dalam pameran pembangunan

2 Jumlah pameran/expo yang dilaksanakan per tahun kali 1 2 2 2 2 2


Rencana Strategis Dinas Perhubungan

Tahun 2011 - 2015

MATRIK SASARAN DAN TARGET INDIKATOR KINERJANYA

Sasaran Formula Indikator Satuan

Kondisi Target


1.1 Tersedia dan terpeliharanya prasarana LLAJ sehingga dapat menekan tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan

1.1.1 Persentase penambahan rambu lalu lintas

Jumlah rambu yang ditambah tahun ini buah 643

50 75 80 80 60

Jumlah rambu s.d tahun lalu 643 693 768 848 928

1.1.2 Persentase panjang marka jalan

Panjang marka jalan %

6.493,50 1.700 1.000 1.000 1.000 1.000

Panjang jalan tahun ini 1.002,69 1.002,69 1.002,69 1.002,69 1.002,69 1.002,69

1.1.3 Persentase pemeliharaan rambu lalu lintas

Jumlah rambu yang dipelihara tahun ini buah 643

0 75 50 50 50

Jumlah rambu tahun lalu 643 643 718 768 818

1.1.4 Persentase penambahan traffic light

Jumlah traffic light yang ditambah tahun ini

unit 19

0 2 0 2 1

Jumlah traffic light tahun lalu 19 19 21 21 23

1.1.5 Persentase penambahan flash light

Jumlah flash light yang ditambah tahun ini

unit 5

0 0 2 0 2

Jumlah flash light tahun lalu 5 5 5 7 7



Kondisi Target


1.1.6 Persentase pemeliharaan traffic light

Jumlah traffic light yang dipelihara tahun ini

unit 19

1 3 2 4 2

Jumlah traffic light tahun lalu 19 19 21 21 23

1.1.7 Persentase pemeliharaan flash light

Jumlah flash light yang dipelihara tahun ini

unit 5

0 1 0 0 1

Jumlah flash light tahun lalu 5 5 5 7 7

1.2 Keamanan dan kenyamanan pengguna fasilitas terminal

1.2.1 Persentase pemeliharaan terminal/ sub terminal

Dokumen perencanaan/ detailed engineering design/ fisibility sudy

paket 0 1 0 1 1 1

Luas terminal yang diperbaiki

m2 51.482

150 0 200 0 250

Luas terminal seluruhnya 51.482 51.482 51.482 51.482 51.482

Jumlah sub terminal yang diperbaiki buah 7 3 1 0 2 0

Jumlah sub terminal yang ada 7 7 7 7 7

1.3

Ketersediaan angkutan penumpang umum

1.3.1

Rasio jumlah angkutan umum terhadap penumpang angkutan umum

Jumlah angkutan umum

% 75,64 76,79 77,44 79,96 82,34 86,69

Jumlah penumpang



Kondisi Target


1.4 Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor

1.5.1 Persentase pemeliharaan dan kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor

Jumlah alat uji yang diperbaiki buah 12

5 6 5 6 6

Jumlah alat uji tahun lalu 12 12 12 12 12

Jumlah alat uji yang dikalibrasi buah 12

8 8 8 8 8

Jumlah alat uji yang ada 12 12 12 12 12

1.5 Tersedianya sarana transportasi yang laik jalan dan ramah lingkungan

1.6.1 Persentase kendaraan bermotor lulus uji

Jumlah kendaraan lulus uji % 89% 90% 91% 92% 93% 94%

Jumlah kendaraan yang diuji

2.1

Kelancaran penyampaian informasi/masukan baik dari pemerintah maupun masyarakat dan sebaliknya

2.1.1

Adanya website pemerintah daerah

Ada/tidak

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

2.2 Peranserta

dalam pameran pembangunan

2.2.1 Jumlah pameran/expo yang diselenggarakan

Jumlah penyelenggaraan/ keikutsertaan dalam pameran pembangunan/expo

kali 1 2 2 2 2 2


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dan kegiatan disesuaikan dengan bidang tugas sebagaimana

tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program 5 tahun difungsikan untuk

pembinaan transportasi, komunikasi dan informatika di Kabupaten Ponorogo, yaitu:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

b. Pelaksanaan pemberian perijinan dan pelayanan publik di bidang perhubungan,

komunikasi dan informatika;

c. Pelaksanaan pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian di bidang

perhubungan, komunikasi dan informatika.

Dengan demikian ditetapkan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan

Kabupaten Ponorogo tahun 2011-2015 sebagai berikut:

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

a. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

b. Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan

c. Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

a. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

b. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

c. Rehabilitasi/pemeliharaan alat kelengkapan lalu lintas

3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

a. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

b. Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal

c. Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

d. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

b. Pengadaan marka jalan

5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

a. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

6. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

a. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Pengelolaan website

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1 07 19 40% 2% 305,000,000.00 4% 695,000,000.00 6% 274,000,000.00 4% 700,000,000.00 7% 489,000,000.00 62% 2,463,000,000.00

1 07 19 01 40% 3% 50,000,000.00 5% 75,000,000.00 5% 80,000,000.00 5% 80,000,000.00 4% 60,000,000.00 62% 345,000,000.00 DISHUBPONORO

GO

63% 0% - 7% 470,000,000.00 0% - 7% 470,000,000.00 3% 235,000,000.00 80% 1,175,000,000.00 DISHUBPONORO

GO

45% 0% - 0% - 18% 44,000,000.00 0% - 18% 44,000,000.00 81% 88,000,000.00 DISHUBPONORO

GO

1 07 19 02 13% 3% 255,000,000.00 2% 150,000,000.00 2% 150,000,000.00 2% 150,000,000.00 2% 150,000,000.00 24% 855,000,000.00 DISHUBPONORO

GO

1 07 16 33% 2% 50,000,000.00 16% 198,500,000.00 6% 150,000,000.00 10% 205,000,000.00 13% 158,500,000.00 80% 762,000,000.00

1 07 16 05 49% 0% - 12% 45,000,000.00 8% 50,000,000.00 8% 55,000,000.00 8% 55,000,000.00 85% 205,000,000.00 DISHUBPONORO

GO

11% 5% 50,000,000.00 16% 150,000,000.00 11% 100,000,000.00 21% 150,000,000.00 11% 100,000,000.00 75% 550,000,000.00 DISHUBPONORO

GO

40% 0% - 20% 3,500,000.00 0% - 0% - 20% 3,500,000.00 80% 7,000,000.00 DISHUBPONORO

GO

1 07 15 0% 25% 150,000,000.00 0% - 25% 100,000,000.00 25% 50,000,000.00 25% 50,000,000.00 100% 350,000,000.00

1 07 15 01 0% 25% 150,000,000.00 0% - 25% 100,000,000.00 25% 50,000,000.00 25% 50,000,000.00 100% 350,000,000.00 DISHUBPONORO

GO

1 07 16 0% 9% 200,000,000.00 2% 25,000,000.00 1% 200,000,000.00 5% 37,500,000.00 1% 250,000,000.00 18% 712,500,000.00

1 07 16 04 0% 1% 300,000,000.00 0% - 1% 400,000,000.00 0% - 1% 500,000,000.00 3% 1,200,000,000.00 DISHUBPONORO

GO

0% 8% 100,000,000.00 2% 50,000,000.00 0% - 5% 75,000,000.00 0% - 15% 225,000,000.00 DISHUBPONORO

GO

Tersedia dan

terpeliharanya

prasarana LLAJ

sehingga dapat

menekan tingkat

kecelakaan lalu lintas

di jalan

Pembuatan dokumen

perencanaan/ detailed

engineering design/

fisibility study terminal,

sub terminal, dan

terminal barang

Program Rehabilitasi

dan Pemeliharaan

Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Terpeliharanya

prasarana angkutan

umum

Kegiatan rehabilitasi/

pemeliharaan

terminal/ pelabuhan

Rehabilitasi fasilitas

terminal

Rehabilitasi fasilitas sub

terminal

Meningkatkan

mutu pelayanan

transportasi

daerah untuk

menjamin

terlaksananya

lalu lintas orang

dan barang.

Program

pembangunan

prasarana dan

fasilitas perhubungan

Program pengendalian

dan pengamanan lalu

lintas

Persentase

penambahan

rambu lalu

lintas, marka

jalan traffic light

dan flash light

Kegiatan Pengadaan

rambu-rambu lalu

lintas

Persentase

pemeliharaan

terminal/ sub

terminal

Kegiatan perencanaan

pembangunan

prasarana dan fasilitas

perhubungan

Penyediaan fasilitas

rambu lalu lintas


traffic light


dan Pemeliharaan

Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Terpeliharanya fasilitas

keselamatan lalu lintas

Pemeliharaan fasilitas

rambu lalu lintas

Kegiatan Pengadaan

marka jalan


flash light

Tersedianya prasarana

angkutan umum

Keamanan dan

kenyamanan

pengguna fasilitas

terminal

Pengecatan marka jalan

(4)

Terciptanya kelancaran

dan keselamatan lalu

lintas


traffic light


pemeliharaan alat

kelengkapan lalu lintas


flash light

Persentase

pemeliharaan

rambu lalu

lintas, traffic

light dan flash

light

Unit Kerja

SKPD Pe-

nanggung-

jawab

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO

TAHUN 2011 - 2015

Tujuan SasaranIndikator

SasaranKode Program dan Kegiatan

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Peren-

canaan

Lokasi

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPDTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1 07 17 3% 36% 42,500,000.00 3% 32,500,000.00 3% 32,500,000.00 3% 32,500,000.00 3% 32,500,000.00 50% 172,500,000.00

1 07 17 11 0% 5% 7,500,000.00 5% 7,500,000.00 5% 7,500,000.00 5% 7,500,000.00 5% 7,500,000.00 25% 37,500,000.00 DISHUBPONORO

GO

1 07 17 13 0% 100% 25,000,000.00 0% - 0% - 0% - 0% - 100% 25,000,000.00 DISHUB DISHUB

1 07 17 16 10% 2% 10,000,000.00 3% 25,000,000.00 3% 25,000,000.00 3% 25,000,000.00 4% 25,000,000.00 25% 110,000,000.00 DISHUBPONORO

GO

1 07 16 0% 75% 75,000,000.00 75% 75,000,000.00 75% 75,000,000.00 75% 75,000,000.00 75% 75,000,000.00 100% 375,000,000.00

1 07 16 11 0% 75% 75,000,000.00 75% 75,000,000.00 75% 75,000,000.00 75% 75,000,000.00 75% 75,000,000.00 0% 375,000,000.00 DISHUB DISHUB

1 20 23 3% 3% 300,000,000.00 3% 350,000,000.00 3% 380,000,000.00 3% 380,000,000.00 3% 380,000,000.00 18% 1,790,000,000.00

1 20 23 06 3% 3% 300,000,000.00 3% 350,000,000.00 3% 380,000,000.00 3% 380,000,000.00 3% 380,000,000.00 18% 1,790,000,000.00 DISHUBPONORO

GO

1 25 15 10% 20% 950,000,000.00 10% 650,000,000.00 10% 570,000,000.00 10% 685,000,000.00 10% 500,000,000.00 70% 3,355,000,000.00

1 25 15 02 10% 20% 950,000,000.00 10% 650,000,000.00 10% 570,000,000.00 10% 685,000,000.00 10% 500,000,000.00 70% 3,355,000,000.00 DISHUBPONORO

GO

1 25 18 10% 3% 20,000,000.00 3% 20,000,000.00 3% 20,000,000.00 3% 20,000,000.00 3% 20,000,000.00 25% 100,000,000.00

1 25 18 02 10% 3% 20,000,000.00 3% 20,000,000.00 3% 20,000,000.00 3% 20,000,000.00 3% 20,000,000.00 25% 100,000,000.00 DISHUBPONORO

GO

1 25 15 50% 5% 50,000,000.00 5% 50,000,000.00 5% 50,000,000.00 5% 50,000,000.00 5% 50,000,000.00 75% 250,000,000.00

1 25 15 03 50% 5% 50,000,000.00 5% 50,000,000.00 5% 50,000,000.00 5% 50,000,000.00 5% 50,000,000.00 75% 250,000,000.00 DISHUBPONORO

GO

2,142,500,000.00 2,096,000,000.00 1,851,500,000.00 2,235,000,000.00 2,005,000,000.00 10,330,000,000.00

Meningkatkan

tersedianya

sarana

komunikasi dan

informasi

Terpeliharanya alat

pengujian kendaraan

bermotor

Peran serta dalam

pameran

pembangunan

Kelancaran

penyampaian

informasi/ masukan

baik dari pemerintah

maupun masyarakat

dan sebaliknya

Tujuan

Kegiatan Pembinaan

dan pengembangan

sumber daya

komunikasi dan

informasi

Pembinaan kelompok

informasi masyarakat

(KIM) dan ikut serta

pameran produk

unggulan KIM

Kegiatan Pembinaan

dan pengembangan

jaringan komunikasi

dan informasi

Penyediaan peralatan

dan instalasi jaringan

internet

Program Kerjasama

informasi dengan Mas

Media

Peningkatan

penyampaian informasi

kepada publik

Pelaksanaan sosialisasi

tentang kebijakan

pemerintahan daerah

Kegiatan

penyebarluasan

informasi

penyelenggaraan

pemerintahan daerah

Pengelolaan informasi

berbasis teknologi

informasi (TI)

Adanya website

pemerintah

daerah

Pemeliharaan dan

kalibrasi alat uji

Persentase

pemeliharaan

dan kalibrasi

alat pengujian

kendaraan

bermotor

Program optimalisasi

pemanfaatan

teknologi informasi

Program

Pengembangan

komunikasi, informasi

dan media massa

Jumlah

pameran/ expo

yang

diselenggarakan

Peningkatan

pemberdayaan insan

kominfo

Kegiatan pengelolaan

website

Program

Pengembangan

komunikasi, informasi

dan media massa

Kegiatan fasilitasi

perijinan di bidang

perhubungan

Penyediaaan software

angkutan umum

Implementasi

keterbukaan informasi

publik (KIP)

Pengelolaan website

pemerintah daerah

Kegiatan koordinasi

dalam peningkatan

pelayanan angkutan

Koordinasi dengan

PPAU guna peningkatan

pelayanan


dan Pemeliharaan

Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Terpeliharanya sarana

pengujian kendaraan

bermotor


pemeliharaan sarana

alat pengujian

kendaraan bermotor

(4)

Rasio jumlah

angkutan umum

terhadap

penumpang

angkutan umum

Ketersediaan

angkutan

penumpang umum

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Peren-

canaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

SKPD Pe-

nanggung-

jawab

LokasiTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPDSasaranIndikator

SasaranKode Program dan Kegiatan

Program peningkatan

pelayanan angkutan

Keterandalan

pelayanan angkutan

umum

Penyediaaan database

angkutan umum

Kegiatan pengumpulan

dan analisis data base

pelayanan angkutan


BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

adalah indikator kinerja yang berkontribusi secara langsung menunjukkan kinerja

yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Hal ini dilakukan dengan

melakukan review terhadap tujuan dan sasaran RPJMD, identifikasi bidang

pelayanan dalam tugas dan fungsi SKPD, serta identifikasi indikator dan target

kinerja SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD.

NO Indikator

Kondisi

Kinerja

pada

awal

periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja

pada

akhir

periode

RPJMD

Th. 0 Th. 1 Th. 2 Th. 3 Th. 4 Th. 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Persentase prasarana dan

fasilitas LLAJ dalam

kondisi baik

33,95% 36,87% 55,70% 65,63% 75,37% 77,59% 77,59%

2 Jumlah/luas kondisi

terminal/sub terminal

dalam kondisi baik

35,98% 57,55% 64,70% 64,89% 79,18% 79,42% 79,42%

3 Rasio Ijin trayek 0,040% 0,038% 0,037% 0,034% 0,032% 0,029% 0,029%

4 Persentase ketaatan wajib

uji kendaraan bermotor

84% 91% 91% 92% 93% 93% 93%

5 Ketersediaan serta

terselenggaranya website

dan jaringan internet

ada ada ada ada ada ada ada

6 Frekuensi keikutsertaan

dalam pameran

pembangunan

1 2 2 2 2 2 2


BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo

merupakan pedoman awal dalam penyusunan rencana kerja melalui forum SKPD

yang dilaksanakan setiap tahun. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten

Ponorogo merupakan dokumen yang sangat penting untuk menampung kepentingan

publik khususnya dalam bidang transportasi, komunikasi dan informatika dengan

merumuskan dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan yang akan

dilaksanakan selama tahun 2011-2015 dan juga untuk satu tahun transisi.

Pada dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo

terdapat berbagai kebijakan baik internal maupun eksternal dalam rangka

memberikan apresiasi terhadap berbagai persoalan di bidang transportasi,

komunikasi dan informatika yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Selanjutnya

kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Renstra ini

diharapkan dapat diimplementasikan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Demikian Dokumen Rencana Strategis ini disajikan sebagai sebuah ikhtiar

dari Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dalam menyikapi berbagai persoalan

transportasi, komunikasi dan informatika di Kabupaten Ponorogo.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN PONOROGO

Drs. SUDARMAN, M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19570622 199103 1 001

Documents

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN … · Perhubungan yang tidak lepas dari visi Pemerintah Kabupaten Ponorogo yaitu terwujudnya masyarakat Ponorogo yang sejahera, aman,