Rencana strategis dinas pekerjaan umum kabUPATeN lamandaubappeda.lamandaukab.go.id/.../11/RENSTRA-DINAS-PU.pdf · RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU D o k u

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

D o k u m e n P e r e n c a n a a n S K P D D P U K a b . L a m a n d a u

Page 0

RENCANA STRATEGIS

DINAS PEKERJAAN UMUM

KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN 2013-2018



Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Perangkat Kerja Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen

perencanaan SKPD yang digunakan sebagai acuan dalam pembangunan daerah dalam

jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Secara umum Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau diharapkan dapat

menjawab dua hal mendasar, yaitu : 1). Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan

hendak dicapai SKPD dalam lima tahun kedepan; dan 2). Langkah-langkah strategis yang

perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Demikian pula Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 – 2018 ini sebagai bagian dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau, dan

pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun yang disesuaikan dengan Visi

dan Misi Bupati Lamandau Periode tahun 2013-2018.Renstra ini juga merupakan Dokumen

Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Selain itu Renstra Dinas Pekerjaan Umum merupakan salah satu perangkat dalam

pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang pekerjaan

umum dan penataan ruang termasuk bidang perumahan rakyat yang akan dievaluasi setiap

akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra ini adalah :

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang

menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN);

2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;



Page 2

3. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah;

5. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban

Kepala Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

59 Tahun 2007;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi kalimantan tengah 2010 –

2015.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor : 01 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau tahun 2013 -

2018



Page 3

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau merupakan salah satu

dokumen perencanaan yang tidak dapat terlepas dari substansi dokumen-dokumen

peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunan.

Pembangunan perumahan dan permukiman dilandasi peraturan perundangan yang

bersumber dari adanya amanat UUD 1945 Bab XA Hak Azazi Manusia : “ Setiap orang

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan

hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan “.

Amanat UUD 1945 tersebut secara hierarki dijabarkan dalam Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah maupun Keputusan-keputusan yang antara lain meliputi :

a. Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi:

UU RI No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

UU RI No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

PP RI No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Konstruksi;

PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

PP No. 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi;

PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

KEPMEN Pekerjaan Umum No. 441 Tahun 1998 tentang Persyaratan Teknis

Bangunan Gedung;

KEPMEN Pekerjaan Umum No. 11 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis

Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;

KEPMEN Pekerjaan Umum No. 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis

Pengamanan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

KEPMEN KIMPRASWIL No. 332 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan

Bangunan Gedung Negara;

PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian Izin Mndirikan

Bangunan;

b. Perumahan, Permukiman, Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih:

UU RI No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;



Page 4

UU RI No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;

UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

UU RI No. 7 Tahun 2004 tentang Pengairan;

PP No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;

PP No. 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap

Bangun (LISIBA);

PP No. 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;

Keptusan Presiden RI No. 63 Tahun 2003 tentang Badan Kebijaksanaan dan

Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional;

Keputusan Mendagri No. 3 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan

Daerah tentang Rumah Susun;

Keputusan Menpera No. 11 Tahun 1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli

Satuan Rumah Susun;

Keputusan Meneg Perkim No. 9 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Permukiman di Daerah (RP4D);

Keputusan Meneg Perkim No. 10 Tahun 1999 tentang Kebijakan dan Strtaegi

Pembangunan Rumah Susun;

KEPMEN KIMPRASWIL No. 534 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penataan Ruang dan Perumahan Permukiman;

KEPMEN KIMPRASWIL No. 217 Tahun 2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional

Perumahan dan Permukiman (KSNPP);

KEPMEN KIMPRASWIL No. 403 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Rumah

Sederhana Sehat (RSH);

KEPMEN KIMPRASWIL No. 24 Tahun 2003 tentang Dukungan Fasilitas Subsidi

Perumahan;

PERMEN Pekerjaan Umum No. 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

c. Penataan Ruang:

UU RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;



Page 5

PP. No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan

Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;

PP. No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

PP. No. 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Penataan Ruang Wilayah;

PP. No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;

KEPMEN KIMPRASWIL No. 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman

Penyusunan RTRW Propinsi dan Kabupaten/Kota;

Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTRW) Provinsi

Peninjauan kembali RTRW Provinsi

Penyusunan RTRW Kabupaten

Peninjauan kembali RTRW Kabupaten

Penyusunan RTRW Kota

Peninjauan Kembali RTRW Kota

KEPMENDAGRI No. 134 tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan

Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Dati I (Propinsi) dan RTRW

Kabupaten Dati II (Kabupaten);

PERMENDAGRI No. 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;

KEPMENDAGRI No. 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan

Peraturan Daerah tentang Rencana Kota.

SE Dirjen Penataan Ruang No. 05/SE/2003 tentang Pedoman Penilaian Pemekaran

Provinsi, Kabupaten, Kota

d. Kebersihan dan Pertamanan:

UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU RI No. 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Permendagri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

SNI 19-3964-1994 - SK SNI M-36-1991-03 tentang Metode Pengambilan dan

Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan, dan Spesifikasi

Timbulan Sampah untuk Kota Kecil dan Kota Sedang di Indonesia



Page 6

SNI 19-2454-2002 tentang tata cara teknik operasional pengelolaan sampah

perkotaan

SNI 03-3241-1991 – SK SNI T-11-1991-03 tentang tata Cara Pemilihan Lokasi

Tempat Pembuangan Akhir

SNI 03-3242-1994 – SK SNI T-12-1991-03 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah

di Permukiman

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Pembangunan yang dilaksanakan pada hakekatnya bertujuan mensejahterakan

masyarakat.Untuk merealisasikan maksud tersebut dibutuhkan rambu-rambu agar

tidak terjadi distorsi dalam pelaksanaan pembangunan, Selanjutnya keterbatasan

pembiayaan pemerintah atau dunia usaha mengharuskan adanya pilihan prioritas

dalam pelaksanaan pembangunan.

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai pedoman dalam

menyusun program dan kegiatan pembangunan sekaligussebagai langkah awal untuk

melakukan pengukuran kinerja serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas program

agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang makin ketat dan lingkungan

yang cepat berubah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum adalah:

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten

Lamandau secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan SKPD sesuai

dengan tugas dan fungsi.

2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.

3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang fokus,

tidak tumpang tindih, dan terintegrasi.

4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.



Page 7

5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

di bidang cipta karya, tata ruang dan kebersihan yang efektif dan efisien.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan Uraian Rencana

Strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun2013-2018.

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan

Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan

dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan,Tugas dan Fungsi

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD; sumber daya yang dimiliki

oleh SKPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang

pengembangan pelayanan SKPD.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala

daerah; telaahan renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan telaahan Renstra

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah; telaahan dokumen RTRW

Kabupaten Lamandau dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan

isu-isu strategis di Bidang Bina Marga, Bidang Tata Ruang, Bidang Pengairan dan

Bidang Cipta Karya.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi visi dan misi SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau,

tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan dalam

menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan

Pendanaan Indikatif



Page 8

Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan

yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif.

Bab VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Lamandau yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD Kabupaten Lamandau 2013 - 2018.

Bab VII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra

SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman

pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh SKPD.



Page 9

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau diatur dalam Peraturan Daerah

Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 tentang tugas pokok

dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau. Tugas Pokok Dinas Pekerjaan

Umum adalah membantu bupati dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang

pekerjaan umum.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan

fungsi melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas Perbantuan di bidang Pekerjaan

Umum .Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Lamandaumenyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum,Bina Marga, Cipta Karya,

Pengairan, dan Tata Ruang Pengembangan Kawasan Strategis.

2. Pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program.

3. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan sarana transportasi, Pengairan, tata

ruang, tata kota, kebersihan, permukiman, dan permakaman.

4. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan konstruksi, jalan dan jembatan,

permukiman, pertamanan, dan kebersihan.

5. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan

pelaporan penyelenggaraan pekerjaan umum.

6. Penyelenggaraan Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau dalam menjalankan tugas-tugas yang

menjadi tanggungjawabnya memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat



Page 10

3. Bidang – bidang

4. Sub bagian – sub bagian

5. Seksi – seksi

2.1.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pekerjaan Umum bertugas memimpin, membina, mengkoordinasikan,

merencanakansertamenetapkanprogram kerja,tata kerjadan mengembangkan semua

kegiatan pekerjaan umum serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan

fungsiDinas Pekerjaan Umum.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan sasaran di bidang Pekerjaan Umum sesuai pedoman dan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar penyusunan program

kegiatan.

2. Penganalisaan hasil kegiatan dan aspek-aspek lain yang mendukung dalam pencapaian

sasaran berdasarkan sumber data dan informasi serta pedoman dan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan penyempurnaan sasaran

secara optimal

3. Pengkajian konsep Juklak, Juknis Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan pedoman dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pemeriksaan kebenaran naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan dan program di

Lingkup Dinas Pekerjaan Umum sesuai petunjuk/pedoman dan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

5. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan/tugas pada waktunya baik tertulis maupun lisan

berdasarkan sumber data/informasi yang ada dan Laporan bawahan sebagai bahan

masukan bagi pimpinan di bidang tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai bahan

dalam pengambilan keputusan.

2.1.2. Sekretariat

Sekretaris melaksanakan tugas merencanakan, menyusun, melaksanakan, membina,

tugas-tugas pelayanan administratif, perlengkapan, penyusunan program, keuangan,



Page 11

kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana,

analisis jabatan, dokumentasi peraturanperundang-undangan dan mengoordinasikan

penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta melaporkan dan mengevaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada Sekretariat;

2. pelaksanaan urusan perlengkapan;

3. pelaksanaan urusan penyusunan program ;

4. pelaksanaan administrasi keuangan;

5. pelaksanaan administrasi kepegawaian ;

6. pelaksanaan urusan ketatausahaan;

7. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana, dokumentasi Perundang-undangan,

serta analisis jabatan;

8. pelaksanaan urusan protokol, humas dan rumah tangga,

9. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat.

Sekretariat terdiri dari :

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program

(2) Sub Bagian Keuangan

(3) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;

Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris dan masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bagian.

Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program mempunyai tugas

mengkoordinasikan perencana penyusunan program, penyusunan anggaran dinas,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program kerja dan anggaran, pengendalian

program dan menyinkronkan kebijakan operasional, menyusun perencanaan strategis, dan

memberikan layanan teknis di bidang perencanaan, menyusun, membuat laporan bagian

perencanaan dan pengendalian program bagian dan dinas.



Page 12

Kepala Sub Bagian Perencanaan, menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian;

2. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

3. pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas ;

4. pengkoordinasian dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program tahunan;

5. penyusunan perencanaan strategis Kabupaten ;

6. pengevaluasian pelaksanaan rencana program Dinas ;

7. pengkoordinasian, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program Dinas ;

8. pemberian pelayanan teknis di bidang perencanaan;

9. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian.

Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola,dan

melaporkan pelaksanaan anggaran dan capaian kinerja Dinas, membina dan membimbing

terhadap Bendaharawan dan penatausahaan keuangan serta melaporkan dan

mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian.

Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan fungsi:


2. penyusunan rencana anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung SKPD;

3. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggung-jawaban dan

pembukuan keuangan;

4. pembinaan dan bimbingan terhadap Bendaharawan ;

5. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaDinas ;

6. penyusunan pelaporan keuangan semesteran ;

7. penyusunan pelaporan prognosis anggaran ;

8. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun ; dan




Page 13

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai tugas

mengoordinasikan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, humas dan protokol,

menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan, menyimpan, pendistribusian,

penggunaan, perawatan, inventarisasi, penghapusan barang perlengkapan kantor, dan

menyusun rencana kebutuhan kepegawaian, usul mutasi dan kenaikan pangkat, penyiapan

administrasi pendidikan dan latihan, kenaikan gaji berkala, cuti, dan daftar urutan

kepangkatan, analisis jabatan, kesejahteraan pegawai, organisasi dan tatalaksana, dan

dokumentasi peraturan perundang-undangan serta melaporkan dan mengevaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian.

Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :


2. pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan;

3. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;

4. pelaksanaan pelayanan informasi dan penyusunan laporan ;

5. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan Dinas;

6. pelaksanaan penyediaan kebutuhan barang dan jasa kantor Dinas ;

7. pelaksanaan kegiatan penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan,

inventarisasi dan penghapusan barang perlengkapan kantor ;

8. pengoordinasian peningkatan disiplin aparatur ;

9. penyusunan rencana kebutuhan, penempatan, usul mutasi, dan penyusunan formasi

sesuai peraturan perundang-undangan;

10. penyiapan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ;

11. penyelesaian kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun dan penyusunan Daftar Urut

Kepangkatan;

12. pengelolaan penyediaan fasilitas pindah / purna tugas ;

13. pelaksanaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai;

14. pengelolaan kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan, pendidikan bertaraf

internasional;



Page 14

15. pelaksanaan tugas organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan serta dokumentasi

peraturan perundang-undangan ;


Bidang – Bidang pada dinas pekerjaan umum terdiri dari :

(1) Bidang Pengairan

(2) Bidang Cipta Karya

(3) Bidang Bina Marga

(4) Bidang Tata Ruang

Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala Bidang

Bidang Pengairan

Kepala Bidang Pengairan mempunyai tugas Mengelola Sumber Daya Air yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi

Pengairan, pendayagunaan Pengairan dan pengendalian daya rusak air.

Kepala Bidang Pengairan bertugas:

1. Merencanakan operasional Bagian Pengairan sebagai penjabaran dari program kerja

sebagai pedoman dan standar kerja;

2. Membagi tugas kepada Kepala Seksi dan stafnya di lingkungan Bagian Pengairan

sesuai dengan fungsinya masing-masing agar semua tugas dapat terlaksana dengan

baik dan lancar;

3. Memberi petunjuk dan membina secara teknis operasional kepada Kepala Seksi dan

stafnya di lingkungan Bagian Pengairan secara tertulis maupun lisan agar tugas dapat

dilaksanakan sesuai rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku;

4. Mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja dan anggaran Bidang Pengairan

sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan data dan petunjuk pimpinan sebagai

pedoman kerja;

5. Mengoordinasikan pelaksanaan Kegiatan Program Kerja pada Bidang Pengairan;

6. Memeriksa/ mengoreksi/ mengontrol hasil kerja Kepala Seksi di lingkungan Bagian

Pengairan dengan meneliti dan memantau pelaksanaan pekerjaan Staf untuk

perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut;



Page 15

7. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja Kepala Seksi dan stafnya di lingkungan

Bagian Pengairan dengan meneliti dan memantau pelaksanaan pekerjaan Staf untuk

perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut;

8. Mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Pengairanuntuk perbaikan dan

penyempurnaan lebih lanjut;

9. Menyampaikan/melaporkan kepada Kepala Dinas semua kegiatan dan program pada

Bidang Pengairan serta kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan Program

Kerja;

10. Memberikan saran/pertimbangan kepada Kepala Dinas terhadap kendala-kendala

yang dihadapi pada pelaksanaan Program Kerja di Bidang Pengairan;

11. Pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan di Bidang Pengairan;

12. Penyusunan dan penetapan rencana program kerja baik secara teknis maupun non

teknis di Bidang Pengairan;

13. Pemantauan pelaksanaan program kerja di bidang Pengairan;

14. Pembinaan dan Bimbingan Teknis di Bidang Pengairan;

15. Pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan rehabilitasi; peningkatan dan

pengembangan, operasi serta pemeliharaan dan pengamanan Sumber – sumber air;

16. Pengelolaan perijinan, pengamanan pemanfaatan air permukaan dan atau sumber air

serta rekomendasi perijinan penambangan dan bahan galian golongan C pada alur

sungai;

17. Penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha

pengendalian erosi di bidang Pengairan.

Kepala Bidang Pengairan membawahi seksi-seksi sebagai berikut:

(1) Seksi Teknis dan Bina Manfaat.

(2) Seksi Pembangunan Pengairan.

(3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

Seksi Teknis dan Bina Manfaat.

Kepala Seksi Teknis dan Bina Manfaat mempunyai tugas penyusunan pola Pengairan yang

meliputi perencanaan, pengelolaan Pengairan, evaluasi kelayakan, penyusunan program

dan anggaran serta evaluasi kinerja

Kepala Seksi Perencanaan Teknis, menyelenggarakan fungsi :



Page 16

1. Merencanakan kegiatan pada Seksi Teknis dan Bina Manfaat berdasarkan petunjuk

pimpinan sebagai pedoman kerja;

2. Merencanakan pengembangan pembangunan di Bidang Pengairan;

3. Memberi petunjuk dan membagi tugas secara teknis kepada staf Seksi Teknis dan

Bina Manfaat secara tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai

rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku;

4. Mengumpulkan bahan dan data mengenai dampak dan manfaat sarana dan prasarana

bangunan air;

5. Mengumpulkan bahan dan data untuk menyusun dan menata administrasi Bidang

Pengairan;

6. Mengecek hasil kerja staf Seksi Teknis dan Bina Manfaat sesuai dengan petunjuk dan

tugas yang telah diberikan;

7. Memeriksa/ mengoreksi/ mengontrol hasil kerja staf Seksi Teknis dan Bina Manfaat

dengan meneliti dan memantau pelaksanaan pekerjaan staf untuk perbaikan dan


8. Mengontrol pembinaan pelatihan dan penyuluhan mengenai pengendalian dan

peningkatan rehabilitasi irigasi kecil/pedesaan, irigasi air tanah dan jaringan tersier

kepada staf Teknis dan Bina Manfaat;

9. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengairan baik secara lisan

maupun tertulis tentang pelaksanaan tugas di Seksi Teknis dan Bina Manfaat sebagai

bahan dalam pengambilan keputusan;

10. Pengumpulan bahan dan data untuk perencanaan pengembangan pembangunan di

Bidang Pengairan serta dampak dan manfaat sarana dan prasarana bangunan air;

11. Perencanaan pembangunan bendungan, waduk, jaringan irigasi,reservoar, jaringan air

bersih dan bangunan air lainnya;

12. Pemantauan dan pengontrolan rekomendasi perijinan air permukaan, sumber air dan

penambangan bahan galian C pada alur sungai;

13. Pelaporan berkaitan dengan tugas pokok sebagai Kepala Seksi Teknis dan Bina

Manfaat kepada Kepala Bidang Pengairan.



Page 17

Seksi Pembangunan Pengairan

Kepala Seksi Pembangunan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

Penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan Pengairan

dengan mengacu pada pola pengelolaan Pengairan yang ditetapkan, peningkatan jaringan

air bersih, jaringan irigasi, sungai dan rawa; bendungan, waduk, Instalasi Pengelolaan Air

(IPAIR) dan bangunan air dan melaporkan pelaksanaan anggaran dan capaian kinerja,

mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi.

Kepala Seksi Pembangunan Pengairan, menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan pada Seksi Pembangunan dan pemanfaatan berdasarkan

petunjuk pimpinan sebagai pedoman kerja;

2. Memberi petunjuk dan membagi tugas secara teknis kepada staf Seksi Pembangunan

Pengairan secara tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai rencana,

prosedur dan ketentuan yang berlaku;

3. Mengecek hasil kerja staf Seksi Pembangunan Pengairan sesuai dengan petunjuk dan

tugas yang telah diberikan;

4. Memeriksa/ mengoreksi/ mengontrol hasil kerja staf Seksi Pembangunan Pengairan



5. Menilai prestasi kerja staf Seksi Pembangunan Pengairan dengan meneliti dan

memantau pelaksanaan pekerjaan bawahan untuk perbaikan dan penyempurnaan

lebih lanjut;

6. Mengelola Program Kerja dan Kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan air

bersih, jaringan irigasi, sungai dan rawa; bendungan, waduk, Instalasi Pengelolaan Air

(IPAIR) dan bangunan air lainnya;


maupun tertulis tentang pelaksanaan tugas di Bidang Pembangunan Pengairan

sebagai bahan dalam pengambilan keputusan;

8. Membuat dan mengajukan laporan pelaksanaan tugas berkaitan dengan tugas pokok

sebagai Kepala Seksi Pembangunan Pengairan;

9. Pembangunan dan peningkatan jaringan air bersih, jaringan irigasi, sungai dan rawa;

bendungan, waduk, Instalasi Pengelolaan Air (IPAIR) dan bangunan air lainnya;

10. Pelaporan berkaitan dengan tugas pokok sebagai Kepala Seksi Pembangunan

Pengairan kepada Kepala Bidang Pengairan.



Page 18

Seksi Operasi dan Pemeliharaan

Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas menjaga kelangsungan

keberadaan daya dukung, daya tamping, dan fungsi Pengairan serta pengendalian daya

rusak air.

Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan , menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan pada Seksi Operasi dan Pemeliharaan berdasarkan petunjuk

pimpinan sebagai pedoman kerja;

2. Memberi petunjuk dan membagi tugas secara teknis kepada staf Seksi Operasi dan

Pemeliharaan secara tertulis maupun lisan agar tugas dapt dilaksanakan sesuai

rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku;

3. Mengumpulkan bahan dan data untuk meneliti penggunaan air permukaan dan

sumber air;pengelolaan hidrologi dan pengendalian kualitas air;

4. Mengumpulkan bahan dan data untuk menyusun inventarisasi Pengamanan Sumber-

sumber Air dan areal bangunan Pengairan;

5. Mengatur dan mengawasi pemeliharaan Pengamanan Sumber-sumber Air;

6. Mengatur pengendalian kualitas air permukaan;

7. Mengelola Instalasi Pengolahan Air (IPAIR);

8. Memeriksa/ mengoreksi/ mengontrol hasil kerja staf Seksi Operasi dan Pemeliharaan



9. Menilai prestasi kerja staf Seksi Operasi dan Pemeliharaan dengan meneliti dan


lebih lanjut;


maupun tertulis tentang pelaksanaan tugas di Seksi Operasi dan Pemeliharaan

sebagai bahan dalam pengambilan keputusan;

11. Pemeliharaan dan pengendalian serta pengawasan pelaksanaan pembangunan di

Bidang Pengamanan Sumber-sumber Air;

12. Pengumpulan bahan dan data untuk penelitian penggunaan air permukaan dan

sumber air;pengelolaan hidrologi dan pengendalian kualitas air permukaan;

13. Penyusunan inventarisasi Pengamanan Sumber-sumber Air dan areal bangunan

pengairan;

14. Pemantauan dan pengevaluasian data hidrilogi dan hidrometer;



Page 19

15. Penanggulangan terhadap areal dan jaringan pengairan yang terkena akibat bencana

alam;

16. Pengelolaan Instalasi Pengolahan Air (IPAIR);

17. Pelaporan berkaitan dengan tugas pokok sebagai Kepala Seksi Operasi dan

Pemeliharaan kepada Kepala Bidang Pengairan.

Bidang Cipta Karya

Kepala Bidang Cipta Karyamempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan,

menyelenggarakan, dan melaksanakan penyelenggaraan kecipta karyaan

Kepala Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan operasional Bagian Cipta Karya sebagai penjabaran dari program kerja

sebagai pedoman dan standar kerja.

2. Membagi tugas kepada Kepala Seksi dan stafnya di lingkungan Bagian Cipta Karya

sesuai dengan fungsinya masing-masing agar semua tugas dapat terlaksana dengan

baik dan lancar.

3. Memberi petunjuk dan membina secara teknis operasional kepada Kepala Seksi dan

stafnya di lingkungan Bagian Cipta Karya secara tertulis maupun lisan agar tugas dapat

dilaksanakan sesuai rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku.

4. Mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja dan anggaran Bidang Cipta

Karya sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan data dan petunjuk pimpinan

sebagai pedoman kerja.

5. Mengoordinasikan pelaksanaan Kegiatan Program Kerja pada Bidang Cipta Karya.

6. Memeriksa/ mengoreksi/ mengontrol hasil kerja Kepala Seksi di lingkungan Bagian

Cipta Karya dengan meneliti dan memantau pelaksanaan pekerjaan Staf untuk

perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.

7. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja Kepala Seksi dan stafnya di lingkungan

Bagian Cipta Karya dengan meneliti dan memantau pelaksanaan pekerjaan Staf untuk

perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut .

8. Mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Cipta Karya yang diajukan oleh

Kabupaten/Kota untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.

9. Menyampaikan/melaporkan kepada Kepala Dinas semua kegiatan dan program pada

Bidang Cipta Karya serta kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan Program

Kerja.



Page 20

10. Memberikan saran/pertimbangan kepada Kepala Dinas terhadap kendala-kendala

yang dihadapi pada pelaksanaan Program Kerja di Bidang Cipta Karya.

11. Penyusunan dan penetapan rencana program kerja baik secara teknis maupun non

teknis di Bidang Cipta Karya.

12. Pemantauan pelaksanaan program kerja di bidang Cipta Karya.

13. Pengumpulan bahan dan data untuk menyusun Basic Price, Harga Satuan Bangunan

Gedung Negara (HGSBN) dan Bangunan Umum.

14. Penyusunan Basic Price, Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HGSBN) dan

bangunan umum per-semester.

15. Pengumpulan bahan dan data untuk Identifikasi Kawasan Kumuh.

16. Pembangunan Drainase, MCK, Jalan Lingkungan, Gorong-gorong atau Box Culvert,

Sarana dan Prasarana Air Bersih, bangunan gedung negara dan bangunan umum

lainnya.

17. Pengelolaan manfaat sarana dan prasarana gedung-gedung Negara dan bangunan

umum lainnya.

18. Pengawasan pembangunan dan pengelolaan gedung-gedung negara, bangunan umum

dan perumahan.

Kepala Bidang Cipta Karya Membawahi seksi-seksi sebagai berikut:

(1) Seksi Teknis Cipta Karya

(2) Seksi Tata Bangunan dan Pemukiman

(3) Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan

Seksi Teknis Cipta Karya

Kepala Seksi Teknis Cipta Karya mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, dan

melaksanakan penyelenggaraan serta pengembangan pembangunan bidang cipta karya.

Kepala Seksi Teknis Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan pada Bidang Cipta Karya berdasarkan petunjuk pimpinan

sebagai pedoman kerja.

2. Merencanakan pengembangan pembangunan di Bidang Cipta Karya.

3. Memberi petunjuk dan membagi tugas secara teknis kepada staf Seksi Teknis Cipta

Karya secara tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai rencana,

prosedur dan ketentuan yang berlaku.



Page 21

4. Mengumpulkan bahan dan data mengenai dampak dan manfaat sarana dan prasarana

bangunan gedung negara dan bangunan umum.

5. Mengecek hasil kerja staf Seksi Teknis Cipta Karya sesuai dengan petunjuk dan tugas

yang telah diberikan.

6. Memeriksa/ mengoreksi/ mengontrol hasil kerja staf Seksi Teknis Cipta Karya dengan

meneliti dan memantau pelaksanaan pekerjaan staf untuk perbaikan dan

penyempurnaan lebih lanjut.

7. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Cipta Karya baik secara lisan

maupun tertulis tentang pelaksanaan tugas di Seksi Teknis Cipta Karya sebagai bahan


8. Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis di Bidang Cipta Karya setiap

tahunnya.

9. Pengumpulan bahan dan data untuk perencanaan pengembangan pembangunan di

Bidang Cipta Karya.

10. Perencanaan pembangunan Drainase, MCK, Jalan Lingkungan, Gorong-gorong atau

Box Culvert, Bangunan Gedung Negara dan Bangunan Umum lainnya.

11. Pelaporan berkaitan dengan tugas pokok sebagai Kepala Seksi Teknis Cipta Karya

kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

Seksi Tata Bangunan dan Pemukiman

Kepala Seksi Tata Bangunan dan Pemukiman mempunyai tugas merencanakan,

mengoordinasikan, dan melaksanakan penyelenggaraan serta pengembangan

pembangunan Bidang Cipta Karya

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30Kepala Seksi Tata

Bangunan dan Pemukiman menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan pada Seksi Bangunan dan Pemukiman berdasarkan petunjuk

pimpinan sebagai pedoman kerja.

2. Memberi petunjuk dan membagi tugas secara teknis kepada staf Seksi Bangunan dan

Pemukiman secara tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai

rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku.

3. Mengumpulkan bahan dan data Identifikasi Kawasan Kumuh.

4. Mengecek hasil kerja staf Seksi Bangunan dan Pemukiman sesuai dengan petunjuk

dan tugas yang telah diberikan.



Page 22

5. Menilai prestasi kerja staf Seksi Bangunan dan pemukiman dengan meneliti dan


lebih lanjut.

6. Mengelola Program Kerja dan Kegiatan pembangunan Drainase, MCK, Jalan

Lingkungan, Gorong-gorong atau Box Culvert, bangunan gedung negara dan bangunan

umum lainnya.

7. Mengatur pemeliharaan gedung negara, bangunan umum dan revitalisasi pemukiman.

11. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Cipta Karya baik secara lisan

maupun tertulis tentang pelaksanaan tugas di Bidang Cipta Karya sebagai bahan


12. Pengumpulan bahan dan data untuk menyusun Basic Price, Harga Satuan Bangunan

Gedung Negara (HGSBN) dan Bangunan Umum.

13. Penyusunan Basic Price, Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HGSBN) dan

bangunan umum persemester.

14. Pengumpulan bahan dan data untuk Identifikasi Kawasan Kumuh.

15. Pengelolaan manfaat prasarana gedung-gedung Negara dan bangunan umum.

16. Pelaporan berkaitan dengan tugas pokok sebagai Kepala Seksi Bangunan dan

Pemukiman kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan

Kepala Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas merencanakan,

mengoordinasikan, dan melaksanakan penyelenggaraan serta pengembangan

pembangunan bidang Penyehatan Lingkungan dan Perumahan.

Kepala Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan pada seksi Perumahan dan

Penyehatan Lingkungan ;

2. pelaksanaan penyusunan pengembangan pemanfaatan air minum dan sanitasi.

3. pengolahan data penyehatan lingkungan permukiman

4. penyiapan bahan petunjuk teknik dan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan

penyehatan lingkungan permukiman ;

5. penyusunan rencana biaya seksi penyehatan lingkungan permukiman ;

6. melaksanakan peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum ;



Page 23

7. Mengkoordinasikan bahan penyusunan rencana program kegiatan dibidang tata

perumahan;

8. Mengolah data keadaan pengelolaan perumahan;

9. Menyelenggarakan pengendalian dan pembinaan;

10. Menyiapkan bahan petunjuk teknik dan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan

pengelolaan perumahan;

11. Melaksanakan koordinasi antar pemerintah/ daerah dalam pembangunan sarana dan

prasarana perumahan;

12. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bidang Bina Marga

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi di bidang teknis pengembangan prasarana transportasi , evaluasi dan pelaporan

Kepala Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana teknis dan program di bidang pengembangan prasarana jalan dan

jembatan;

2. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi sarana prasarana jalan dan jembatan.

3. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pengembangan prasarana jalan dan

jembatan.

4. pengelolaan pengolahan data dan penyusunan laporan bidang pengembangan

prasarana jalan dan jembatan ;

5. penyelenggaraan penanggulangan dan penanganan keadaan darurat baik akibat

bencana alam maupun akibat lainnya ;

6. penyelenggaraan pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana jalan dan jembatan;

7. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Kepala Bidang Bina Marga membawahi seksi-seksi sebagai berikut:

(1) Seksi Teknis Bina Marga

(2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

(3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan



Page 24

Seksi Teknis Bina Marga

Kepala Seksi Teknis Bina Marga mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk penyusunan

program perencanaan umum, perencanaan teknis, leger jalan dan jembatan, evaluasi dan

pelaporan serta menyiapkan rencana pengembangan bidang pasarana jalan dan Jembatan

Kepala Seksi Teknis Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan teknis prasarana jalan dan

jembatan

2. pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun rencana teknis prasarana jalan

dan jembatan

3. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan prasarana jalan dan

jembatan;

4. penyiapan rencana pengembangan prasarana jalan dan jembatan

5. penyusunan rencana biaya di bidang bina marga ; dan

6. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyiapkan bahan

untuk melaksanakan pembangunan dan peningkatan jalan dan Jembatan, pengawasan,

pembinaan dan pengendalian jalan dan Jembatan kabupaten yang lintas Kecamatan dan

desa dan bersifat strategis sesuai dengan kewenangan.

Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan dan

Jembatan kabupaten ;

2. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan Pemeliharaan jalan dan Jembatan

kabupaten.

3. penyiapan penyelenggaraan pembangunan, peningkatan dan pemeliharan jalan dan

Rehabilitasi serta penggantian Jembatan;

4. pengumpulan dan pengolahan data keadaan jalan dan Jembatan;

5. pengelolaan serta penyiapan bahan petunjuk teknis Perbaikan dan Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan ;

6. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan dan Jembatan;

7. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas



Page 25

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyiapkan bahan

untuk melaksanakan pembangunan dan Pergantian Jembatan, pengawasan, pembinaan

dan pengendalian Jembatan antar Kecamatan dan Desa dan bersifat strategis sesuai

dengan kewenangan.

Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan di seksi jalan dan jembatan;

2. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan jembatan;

3. penyiapan penyelenggaraan rehabilitasi, pergantian jalan dan jembatan;

4. pengumpulan dan pengolahan data kerusakan jalan dan Jembatan;

5. pengelolaan serta penyiapan bahan petunjuk teknis Perbaikan dan Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan ;

6. Melakukan Penanggulangan akibat bencana alam;

7. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

Bidang Tata Ruang

Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan,

menyelenggarakan, dan melaksanakan penyelenggaraan Tata Ruang.

Kepala Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan operasional kegiatan Bidang Tata Ruang

yaitu penjabaran rencana program sebagai pedoman dan standar.

2. Membagi tugas kepada Kepala Seksi dan bawahannya yakni Seksi Pemanfaatan dan

Tata Ruang, Seksi Pertamanan dan Permakanan serta Seksi Kebersihan Kota di

lingkungan Bidang Tata Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing agar

semua tugas dapat terlaksana dengan baik.

3. Memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan Bawahannya di lingkungan Bidang Tata

Ruang baik secara tertulis atau lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai

rencana,prosedur dan ketentuan yang berlaku.

4. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemanfaatan dan Tata Ruang, Kepala Seksi

Pertamanan dan Permakaman dan Kepala Seksi Kebersihan Kota beserta bawahannya

untuk peningkatan dan kemajuan kerja, peningkatan disiplin kerja serta terjalin

hubungan kerja yang harmonis.



Page 26

5. Menyusun rencana program dan anggaran dinas dan program kerja Bidang Tata Ruang

sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan data dan petunjuk pimpinan sebagai

pedoman kerja.

6. Menyusun pelaksanaan pengaturan,pembinaan,pembangunan dan pemanfaatan Tata

Ruang, pembangunan dan pengelolaan taman kota dan pembangunan dan pengelolaan

permakaman serta pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kebersihan

khususnya wilayah perkotaan.

7. Menyusun pelaksanaan pengaturan, pembinaan,pembangunan dan pemanfaatan Tata

Ruang Kawasan Strategis Kabupaten, Taman Kota dan Kebersihan Kota.



Page 27

Kepala Bidang Tata Ruang membawahi seksi-seksi sebagai berikut:

(1) Seksi Pemanfaatan dan Tata Ruang

(2) Seksi Pertamanan dan Permakaman

(3) Seksi Kebersihan Kota

Seksi Pemanfaatan dan Tata Ruang

Kepala Seksi Pemanfaatan dan Tata Ruang, mempunyai tugas : penyiapan bahan

penyusunan rencana pembangunan dan pemanfaatan, pengawasan, pengendalian, evaluasi

dan pelaporan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal44Kepala Seksi

Pemanfaatandan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

1. Melakukan penyusunan pembangunan kawasan strategis kabupaten dan

pemanfaatannya

2. Melakukan pengawasan kegiatan penyusunan pembangunan kawasan srtategis

kabupaten dan pemanfaatannya.

3. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan detail tata ruang dan kawasan strategis

4. Memberi tugas kepada bawahannya sesuai bidangnya.

5. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahannya untuk kelancaran pelaksanaan

tugas-tugas.

6. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan hasil kerja bawahan

sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kegiatan lebih lanjut.

7. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada

atasan.

Seksi Pertamanan dan Permakaman

Kepala Seksi Pertamanan dan Permakamanmempunyai tugas : penyiapan bahan

penyusunan rencana pembangunan dan pemanfaatan Taman Kota dan Lokasi

Permakaman pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Kepala Seksi Pertamanan dan Permakaman menyelenggarakan fungsi :



Page 28

1. Melakukan penyusunan rencana pembangunan dan penataan kawasan taman kota dan

lokasi permakaman umum.

2. Melakukan pengawasan kegiatan pembangunan, peningkatan dan penataan taman

kota dan lokasi permakaman umum.

3. Mengatur pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan penataan taman kota

dan lokasi permakaman umum.



tugas-tugas.




atasan.

Seksi Kebersihan Kota

Kepala Seksi Seksi Kebersihan Kota mempunyai tugas : penyiapan bahan penyusunan

rencana operasional pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kebersihan kota ,

pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

Kepala Seksi Pertamanan dan Permakaman menyelenggarakan fungsi :

1. Melakukan penyusunan rencana pembangunan,peningkatan dan pemeliharaan

kebersihan kota.

2. Pembangunan,pemeliharaan dan peningkatan seksi kebersihan kota tersebut meliputi

: pembangunan,peningkatan dan pemeliharaan tempat sampah,drainase perkotaan

serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kebersihan kota seperti tenaga kebersihan,

angkutan sampah dan lokasi pembuangan sampah.

3. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan pembangunan,peningkatan dan pemeliharaan

kebersihan kota.



tugas-tugas.





Page 29


atasan.

Kelompok jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas

Pekerjaan Umum sesuai bidang keahlian dan kebutuhan

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau

seperti terlihat pada Tabel 2.1 berikut ini :



Page 30

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 11 TAHUN 2012

Tabel 2.1

Kepala Seksi Teknis Cipta Karya

SEKRETARIS

KEPALA DINAS

Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kasubbag Keuangan Kasubbag Perencanaan dan Pengendalian Program

Perencanaan dan Pengendalian Program

KABID. BINA MARGA

Kepala Seksi

Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kepala Seksi Teknis Bina Marga

Kepala Seksi

Pertamanan dan Permakaman

Kepala Seksi Pemanfaatan dan Tata Ruang

KABID PENGAIRAN KABID. TATA RUANG

U.P.T.D

Kepala Seksi Kebersihan Kota

Kepala Seksi Teknis dan Bina Manfaat

Kepala Seksi Pembangunan Pengairan

Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan

KABID CIPTA KARYA

Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kepala Seksi Tata Bangunan dan Permukiman

Kepala Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan



Page 31

2.2. Sumber Daya SKPD

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Lamandau di dukung oleh sumber daya yang terdiri dari :

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)/ Aparatur

Penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Lamandau sampai akhir tahun 2013 didukung oleh sumber daya manusia

sebanyak 59 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 orang karyawan kontrak

(data per 31 Februari 2014).

Komposisi Pegawai NegeriSipil (PNS) dan karyawan kontrak di lingkungan

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :

Jumlah Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau

sebanyak 60 orang, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Lamandau

Kriteria Jumlah (org)

Jenis Kelamin Laki-laki 54

Perempuan 11

Pendidikan Terakhir Pasca Sarjana (S2) 4

Sarjana (S1) 33

Diploma 5

SLTA 22

SLTP 1

Pangkat/Golongan Golongan IV 2

Golongan III 39

Golongan II 23

Golongan I -

Status Kepegawaian PNS 60

CPNS 4

PTT Honorer 0

PTT Kontrak 1

2.2.2. Sarana dan Prasarana



Page 32

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Lamandau memerlukan sarana pendukung. Sarana pendukung

yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum sampai dengan tahun 2013 antara

lain : Gedung Kantor SKPD DPU, Gedung Aula, Workshop

No

Bidang Pekerjaan Umum (Sekretariat, Bid. Bina Marga dan

Bid.Pengairan)

Sarana & Prasarana Kondisi (Lengkap/Ckp/Krg)

1. 10 Unit Computer Krg

2. 12 Unit Laptop Krg

3. 7 bh Meja Kerja Olimpic Lengkap

4. 8 bh Meja Kerja Kayu Lokal Lengkap

5. 2 bh Kursi Putas Iseble Lengkap

6. 1 bh Kursi Olimpic Lengkap

7. 11 bh Kursi Lipat Chitose Kurang

8. 4 bh Kursi Lipat Frontline Lengkap

9. 3 bh Kursi Kayu Lokal Lengkap

10. 2 bh Kursi Lemari Kayu Lengkap

11. 3 Set Gorden Standar Lengkap

12. 8 Unit AC Lengkap

13. 2 bh Lemari Besi Lengkap

14. 2 bh Filing Kabinet Lengkap

15. 1 bh Meja Kerja Lengkap

16. 1 bh Meja Komputer Lengkap

No

Bidang Penataan Ruang


1. 2 Unit Computer Lengkap

2. 5 Unit Laptop Lengkap


4. 1 Unit Kamera Digital Lengkap


6. 2 Unit GPS Garmin Lengkap


8. 1 bh Meja Overlay Lengkap



11. 2 bh Lemari Besi Lengkap




15. 1 Unit Plotter Lengkap



Page 33

No

Bidang Perumahan


1. 3 Unit Computer Lengkap

2. 2 Unit Laptop Kurang






8. 1 bh Lemari Besi Kurang




2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan Tugas Pokok dan

Fungsi adalah membantu Kepala daerah khususnya dalam pelayanan pada

masyarakat bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang perumahan.

Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Lamandau kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan

kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Infrastruktur yang telah

dibangun dan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau disajikan

dalam Tabel 2.3 berikutini :



Page 34

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Lamandau

Tabel 2.3

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Pekerjaan Umum

A. Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 58,91 59,91 64,91 69,91 74.319 58,91 59,91 64,91 69,91 74.319 100 100 100 100 100

1. Rasio Jaringan Irigasi 653,913 726,57 807,3 897 1,201 653,913 726,57 807,3 897 1,201 100 100 100 100 100

Persentase rumah tinggal bersanitasi 22,45 23,63 24,87 26,18 27,68 22,45 23,63 24,87 26,18 27,68 100 100 100 100 100

Rasio Tempat Pemakaman Umum per satuan

penduduk 1:1,72 1:1,72 1:1,72 1:1,72 1:1,72 1:1,72 1:1,72 1:1,72 1:1,72 1:1,72 100 100 100 100 100

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per

satuan penduduk 1:50 1:35 1:30 1:2,8 1:18 1:50 1:35 1:30 1:2,8 1:18 100 100 100 100 100

Rasio Rumah Layak Huni 1:3,9 1:3,9 1:3,9 1:3,9 1:3,6 1:3,9 1:3,9 1:3,9 1:3,9 1:3,6 100 100 100 100 100

Panjang Jalan dilalui roda empat 387,8 410,75 430,8 448,653 462,903 387,8 410,75 430,8 448,653 462,903 100 100 100 100 100

Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran

air tidak tersumbat 35.192 42.136 44.889 46.778 56.862 35.192 42.136 44.889 46.778 56.862 100 100 100 100 100



Page 35

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik 2,96 40.811 43,54 48,83 49,65 2,96 40.811 43,54 48,83 49,65 100 100 100 100 100

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

(>40 km/jam) 58,91 59,91 64,91 69,19 74,32 58,91 59,91 64,91 69,19 74,32 100 100 100 100 100

Perumahan

Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih 1524 1693 2436 2707 2977 1524 1693 2436 2707 2977 100 100 100 100 100

Rumah tangga bersanitasi 22,45 23,63 24,87 26,18 27,68 22,45 23,63 24,87 26,18 27,68 100 100 100 100 100

2. Lingkungan pemukiman kumuh 2,44 2,22 2,02 1,84 1,64 2,44 2,22 2,02 1,84 1,64 100 100 100 100 100

Penataan Ruang

Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas

wilayah ber HPL/HGB 0 0 0,0001 0,0002 0,0005 0 0 0,0001 0,0002 0,0005 100 100 100 100 100

Persentase Ruang publik yang berubah

peruntukannya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100



Page 36

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan

a. Kegiatan sektor Infrastruktur yang diharapkan akan menyejahterakan masyarakat

dengan membuka banyak lapangan kerja dan membuka keterisolasian antar daerah.

b. Data informasi bidang pekerjaan umum belum cukup lengkap dan belum

termanfaatkan secara optimal.

Peluang

a. Otonomi Daerah.

b. Sumber Daya Manusia yang memadai secara kuantitas.

c. Potensi hasil Pekerjaan Umum yang cukup tinggi.

d. Kebutuhan hasil pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang sangat tinggi.

e. Komitmen yang kuat dari pemerintah dalam hal pembangunan sektor Infrastruktur

Pekerjaan Umum.

f. Terbuka peluang investasi untuk hasil-hasil sektor Infrastruktur Pekerjaan Umum.

g. Tersedia volume tenaga kerja yang cukup banyak

h. Tersedia stakeholders yang turut serta mendukung pembangunan sektor

Infrastruktur Pekerjaan Umum.

i. Ada pengaruh globalisasi.

Tantangan dan sekaligus peluang dalam mendukung pemenuhan pembangunan

infrastruktur di Kabupaten Lamandau yang utama adalah kondisi geografis atau luas

wilayah administrasi.



Page 37

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Setelah melihat kinerja dinas pekerjaan umum kabupaten lamandau, Permasalahan dan

hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi selama ini

diantaranya:

Bidang Bina Marga:

Sampai saat ini izin pembukaan lahan ke daerah terisolir masih belum selesai dan

masih dalam proses.

Pekerjaan pembangunan jalan, khususnya pembuatan jalan baru sesuai dengan

RTRW, terkendala oleh belum selesainya proses pembebasan lahan yang dilewati

oleh ruas jalan yang akan dibangun

Minimnya dana pemeliharaan rutin jalan, khuususnya jalan antar kecamatan dan

desa, sehingga tidak semua ruas jalan dapat terakomodir dalam satu tahun

pengerjaan

Sarana dan prasarana dinas Pekerjaan Umum (alat berat) umur pakainya sudah

tidak layak dan sering mengalami kerusakan, akibatnya pemeliharaan jalan tidak

maksimal

Bidang Tata Ruang

Rancangan peraturan daerah RTRW kabupaten lamandu sampai saat ini masih

dalam proses evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah, sehingga belum bisa

ditetapkan menjadi peraturan daerah RTRW Kabupaten Lamandau

Bidang Pengairan

Potensi pengembangan Pengairan belum termanfaatkan secara maksimal,

khususnya dibidang air baku dan irigasi

Banyaknya alih fungsi lahan irigasi menjadi lahan sawit



Page 38

Program pengendalian banjir dan pengamanan bantaran sungai dari erosi memiliki

wilayah cakupan yang luas dan tersebar.

Bidang Cipta Karya

Infrastruktur pedesaan belum seluruhnya terakomodir dalam pembangunan

Infrastruktur yang telah dibangun dipedesaan (MCK, Sumur, Air Bersih, dan

Perpipaan) tidak dikelola dengan baik oleh masyarakat

Selain masalah utama diatas, dibawah ini adalah permasalahan yang ditemui oleh Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau

1. Masih adanya drainease dalam keadaan kurang baik/pembuangan air tersumbat

2. 50,35 % jaringan irigasi dalam kondisi buruk

3. Masih adanya lingkungan permukiman kumuh

4. Sebagian jalan dalam kondisi kurang baik

5. Penataan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan

pelayanan publik.

6. Keterbatasan SDM pada Dinas Pekerjaan Umum membuat kegiatan penyusunan

dokumen-dokumen perencanaan dan laporan dinas kurang maksimal.

7. Pengelolaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di pedesaan

banyak mengalami hambatan

8. Masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pemanfaatan ruang.

9. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang.

10. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi bidang penataan ruang.

11. Luasnya wilayah Kabupaten Lamandau yang membuat pemeliharaan jalan tidak

merata

Dengan terintegrasinya proses perencanaan antar bidang, maka akan memantapkan

fungsi Koordinasi dan Komunikasi perencanaan antar bagian/bidang di lingkup SKPD

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau, maupun dengan Pemerintah Daerah dan

Bappeda.



Page 39

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi Bupati dan Wakil Bupati Lamandau

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, TERLAKSANANYA TATA KELOLA

PEMERINTAHAN YANG BAIK BEBAS DARI KKN YANG DILANDASI KEIMANAN DAN

KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA”.

Pada Visi Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018 terdapat 3 (tiga) kalimat kunci yang

dapat dijelaskan sebagai berikut :

Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, berarti mewujudkan kesejahteraan masyarakat

melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan dan daya saing

daerah, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya dengan selalu

memperhatikan kearifan lokal. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi:

sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha dalam

iklim yang kondusif, rasa aman, didukung oleh infrastruktur yang mantap.

Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Bebas Dari KKN, adalah

pemerintahan yang mempunyai kredibilitas, profesionalisme, akuntabilitas, berkualitas

dan mampu mengayomi seluruh masyarakat, dengan mengedepankan transparansi

sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh pemerintah sekaligus juga diharapkan dapat memberikan masukan

maupun informasi apabila ada kekurangan atau penyimpangan dalam pelaksanaannya

dilapangan.

Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berarti mewujudkan

kualitas sumber daya manusia yang religius melalui peningkatan kualitas keimanan dan

ketaqwaan, hal ini ditempuh dengan melaksanakan pembangunan rumah ibadah,

membangun persatuan yang kuat antar para pemuda lintas agama dan meningkatkan

kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Lamandau, sehingga tercipta

keseimbangan dan toleransi serta sikap saling menghargai dan saling menghormati

antar umat beragama, antar suku dan antar golongan di masyarakat.

Visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah tersebut tetap berada dalam koridor cita-

cita menuju masyarakat yang maju, mandiri dan adil, seperti dimaksud dalam Visi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.



Page 40

3.2.2. Misi Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Lamandau

1. Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan

mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar generasi muda memiliki

pengetahuan, keterampilan dan mampu mandiri.

3. Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup meningkat,

angka kematian ibu dan bayi menurun.

4. Menciptakan ketenteraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara

keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau.

5. Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan

orang, barang dan jasa.

6. Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif

dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya.

7. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar

pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani.

8. Menumbuh kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

9. Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan.

10. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Lamandau. Hal ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke 5 membuka

keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang, barang,

dan jasa, pada misi ini terlihat jelas peran serta dinas pekerjaan umum dalam membuka

akses-akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman melalui

pembangunan jalan, sarana dan prasarana permukiman serta pembangunan

infrastruktur penunjang.

3.3. Telahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau

Berdasarkan Undang-Undang sektor ke-PU-an yang terdiri atas Undang-Undang Nomor

26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang

Pengairan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002



Page 41

tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan

dan Permukiman, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi,

penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan permukiman telah dimandatkan secara

tegas oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan peraturan

pelaksanaannya yang menjadi turunan dari Undang-Undang tersebut.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai

kewenangan lain yang melekat yaitu penetapan pedoman perencanaan, pengembangan,

pengawasan, dan pengendalian pembangunan infrastruktur perumahan dan

permukiman; penetapan kriteria penataan perwilayahan ekosistem daerah/ kawasan

tangkapan air pada daerah aliran sungai dan pedoman pengelolaan Pengairan;

penetapan standar prasarana dan sarana wilayah di bidang Pengairan dan jaringan jalan;

perencanaan dan pedoman pengelolaan Pengairan; penyelenggaraan dan pemberian izin

pengelolaan Pengairan; penetapan standar prasarana dan sarana perkotaan dan

pedesaan; dan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan serta prasarana dan

sarana Pengairan yang strategis.

Kewenangan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan permukiman saat ini

sebagian berada di tingkat Nasional dan sebagian telah menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah. Hal tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa bidang pekerjaan umum adalah

salah satu urusan pemerintahan yang bersifat concurrent atau dilaksanakan bersama

oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dengan telah ditetapkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di bidang pekerjaan umum, terdapat

urusan yang akan dilaksanakan sendiri, yang sebagian dapat didekonsentrasikan untuk

kegiatan yang bersifat non fisik, atau yang dapat ditugas-pembantuan-kan untuk

kegiatan yang bersifat fisik, khususnya untuk subbidang Pengairan, Bina Marga, dan

bidang Penataan Ruang. Sebagaimana telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.Oleh sebab

itu, peranan Dinas Pekerjaan Umum sebagai ujung tombak pembangunan infrastruktur di

daerah sangat berpengaruh dalam meningkatkan kinerja pembangunan infrastruktur di

daerah.

Memasuki era milenium ketiga dewasa ini, Indonesia dan seluruh negara di dunia

memasuki era kompetisi antar-negara yang ketattak terkecuali dengan daerah-



Page 42

daerah seperti halnya Kabupaten Lamandau. Dapat dikatakan bahwa posisi dan

peran masyarakat dalam konstelasi perekonomian daerah akan banyak ditentukan

oleh daya saingnya secara relatif terhadap daerah lainnya. Semakin baik daya saing

suatu daerah maka semakin besar peluang yang dimilik oleh daerah tersebut untuk

menarik investasi asing. Salah satu faktor yang menentukan daya saing daerah baik

secara regional maupun nasional adalah ketersediaan dan kualitas dari hasil

pembangunan infrastrukturnya.

Infrastruktur merupakan salah satu motor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah

dan peningkatan daya saing daerah, disamping sektor lain seperti sumber daya

alam. Melalui kebijakan dan komitmen pembangunan infrastruktur yang tepat, maka

hal tersebut diyakini dapat membantu mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi

persoalan kesenjangan antar-kawasan maupun antar-wilayah di daerah,

memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi tekanan urbanisasi yang secara

keseluruhan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya

masyarakat di daerah Kabupaten Lamandau dan sekitarnya.

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman mempunyai manfaat

langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena

semenjak tahap konstruksi telah dapat menciptakan lapangan kerja bagi

masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil. Sementara pada masa layanan,

berbagai multiplier ekonomi dapat dibangkitkan melalui kegiatan pengoperasian dan

pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang

telah terbangun tersebut pada akhirnya juga akan dapat memperbaiki kualitas

permukiman.

Disamping itu, infrastruktur Pekerjaan Umum dan permukiman juga berperan

sebagai pendukung kelancaran kegiatan sektor pembangunan lainnya antara lain

sektor pertanian, industri, kelautan dan perikanan. Pembangunan infrastruktur

Pekerjaan Umum dan permukiman karenanya berperan sebagai stimulan dalam

mendukung perkembangan ekonomi wilayah yang signifikan. Oleh karenanya, upaya

pembangunan infrastruktur perlu direncanakan dengan matang sesuai dengan

tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah, yang pada gilirannya akan

menjadi modal penting dalam mewujudkan berbagai tujuan dan sasaran

pembangunan daerah dan nasional terkait dengan pencapaian sasaran-sasaran

Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 mendatang.



Page 43

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman

pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) strategic goals, yaitu:

a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;

b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan

c) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Perwujudan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman tersebut

terlihat melalui:

(i) Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang berperan untuk

mendukung distribusi lalu-lintas barang dan manusia maupun pembentuk

struktur ruang wilayah;

(ii) Infrastuktur Pengairan yang berperan dalam penyimpanan dan pendistribusian

air untuk keperluan domestik (rumah tangga), industri, dan pertanian guna

mendukung ketahanan pangan, dan pelaksanaan konservasi Pengairan, serta

pendayagunaan Pengairan dan pengendalian daya rusak air; dan

(iii) Infrastruktur permukiman yang berperan dalam menyediakan pelayanan air

minum dan sanitasi lingkungan, infrastruktur permukiman di perkotaan dan

perdesaan, revitalisasi kawasan serta pengembangan kawasan agropolitan.

Dimana seluruh penyediaan infrastruktur tersebut diselenggarakan berbasiskan

penataan ruang.

Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur bukan hanya harus benar-benar

dirancang dan diimplementasikan secara sistematis, tetapi juga harus berkualitas

supaya mampu menciptakan dan membuka peluang untuk mendapatkan

keuntungan ekonomi (economic gains), menghadirkan keuntungan sosial (social

benefits), meningkatkan layanan publik (public services), serta meningkatan

partisipasi politik (political participation) di segenap lapisan masyarakat.

Pembangunaninfrastruktur pekerjaan umum dan permukiman juga harus selaras

dan bersinergi dengan sektor-sektor lainnya sehingga mampu mendukung

pengembangan wilayah dan permukiman dalam rangka perwujudan dan

pemantapan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



Page 44

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian LingkunganHidup Strategis

3.4.1. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Ruang publik dalam tata guna lahan atau pemanfaatan ruang wilayah/area perkotaan

adalah ruang terbuka (open space) yang dapat diakses atau dimanfaatkan oleh warga

kota secara cuma-cuma sebagai bentuk pelayanan publik dari pemerintah kota yang

bersangkutan demi keberlangsungan beberapa aktivitas sosial (rekreasi, kebersihan,

keindahan, keamanan dan kesehatan ) seluruh warganya. Sedangkan wujud dari ruang

terbuka (open space) adalah berupa lahan tanpa atau dengan sedikit bangunan atau

dengan jarak bangunan yang saling berjauhan; ruang terbuka ini dapat berupa

pertamanan, tempat olah raga, tempat bermain anak-anak, pekuburan dan daerah hijau

pada umumnya.Daerah hijau pada umumnya meliputi median jalan; sempadan jalan,

sungai, dan pantai. Demi untuk menjamin kepentingan sosial bagi semua

golongan/strata warga kotanya maka semestinya semua ruang publik tersebut adalah

milik Pemerintah Kabupaten.

Ditinjau dari fungsi dan karakteristiknya maka definisi sebuah Kota (city) adalah

permukiman; berpenduduk relatif besar, luas areal terbatas, pada umumnya bersifat non

agraris, kepadatan penduduk relatif tinggi; tempat sekelompok orang-orang dalam

jumlah tertentu dan bertempat tinggal bersama dalam suatu wilayah geografis tertentu,

cenderung berpola hubungan rasional, ekonomis dan individualistis. Sedangkan

Perkotaan (Urban) adalah daerah permukiman yang meliputi kota induk dan daerah

pengaruh diluar batas administratifnya, yang berupa daerah pinggiran sekitarnya (daerah

suburban).Bila ditinjau dari legalitas pemerintahannya berdasarkan UU No.32 tahun

2004, kabupaten dan Kota adalah daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yangberwenang

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia.Sebuah Kota secara fisik paling sedikit terdiri dari 4

kecamatan.

Kabupaten Lamandau dapat dikelompokkan menjadi tipe Kota kecil dengan jumlah

penduduk 66.061 s.d 70.090 jiwa. Saat ini Kota Besar yang jumlahnya sekitar 18 daerah

terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatra (wilayah Indonesia Bagian Barat), kecuali Kota

Makassar, sedangkan Kota Sedang sejumlah 29 daerah sebagian besar tersebar di

wilayah Indonesia Bagian Tengah dan sisanya adalah Kota Kecil yang berjumlah 44

daerah tersebar di wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Timur.



Page 45

Dalam konteks penyediaan ruang-ruang publik di perkotaan maka hampir semua kota

terutama kota-kota besar mengalami defisit karena jumlah besaran/luas ruang publik

yang disediakan oleh Pemerintah Daerah tidak mampu menampung kebutuhan

beberapa aktivitas sosial yang semestinya merupakan hak dari warga kotanya. Secara

nominal memang belum pernah dilakukan penelitian seberapa besar defisit dari ruang

publik tersebut pada tiap-tiap kota. Defisit ruang publik yang berupa taman bermain dan

lapangan olahraga

terlihat dari gejala banyaknya anak-anak kita yang bermain sepak bola, bersepeda

maupun layang-layang di tengah jalan atau di bantaran sungai. Hal ini lebih dikarenakan

kurangnya atau bahkan tidak tersedianya tempat bermain di lingkungan permukiman

dimana mereka tinggal.

Fenomena ini menunjukkan kerinduan mereka pada aktivitas rekreasi di alam terbuka

setelah seharian bahkan 6 hari dalam seminggu dikurung dalam kotak-kotak ruang yang

bernama ruang kelas. Dengan semangat kanak-kanaknya mereka ini mampu mencari

serpihan lahan kosong yang tersisa diantara bangunan gedung maupun jalan untuk

dipakai sebagai tempat bermain tanpa memikirkan resiko maupun bahaya yang mungkin

timbul karena rentannya keamanan lokasi tersebut. Bagi sebagian kecil warga kota yang

memiliki strata ekonomi menengah keatas, mereka dapat mensubstitusi kebutuhan

anak-anak ini dengan membeli sarana rekreasiindoor maupun outdoor yang dikelola atau

dimiliki oleh pihak privat/swasta yang menawarkan berbagai jenis rekreasi sesuai

dengan harganya. Lalu bagaimana nasib dari sebagian besar anak-anak kita dari

kelompok keluarga dengan strata ekonomi menengah kebawah. Karena rekreasi

merupakan hak mendasar bagi setiap warga kota maka sudah semestinya Pemerintah

Daerah harus bertanggung jawab serta memikirkan dengan serius untuk

menyeimbangkan ketersediaan antara ruang rekreasi publik dengan ruang rekreasi

privat.

Contoh lain yang tidak kalah ironisnyaadalah defisit ruang publik yang berupa sempadan

pantai atau daerah pesisir. Hal ini dapat terjadi karena Pemerintah Kota/Kabupaten

setempat memberikan ijin bagi pembangunan bangunan di tepi pantai / sungai tanpa

ketegasan untuk tetap mempertahankan sempadan pantai / sungai sebagai ruang

publik.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintahan dengan pola kewenangan otonomi daerah,

maka hal ini membawa dampak terjadinya percepatan pertumbuhan kabupaten

Lamandau seperti halnya kota-kota lainnya di Indonesiayang relatif lebih cepat



Page 46

dibandingkan dengan masa sebelumnya, dengan demikian jumlah kota besar akan terus

meningkat karena bertumbuhnya kota sedang menjadi kota besar. Dengan

memperhatikan kecenderungan permasalahan defisit ruang publik yang dialami oleh

kota-kota Besar saat ini, maka Dinas Pekerjaan Umum sebagai satuan kerja dibawah

Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pemegang amanat bagi penyediaan Prasarana

dan Sarana Pekerjaan Umum (PSPU) dapat mengambil peran strategis dalam upaya

untuk meminimalkan permasalahan ini. Dengan azas otonomi, tentu saja peran atau

intervensi yang dapat dilakukan Departemen Pekerjaan Umummenjadi lebih terbatas,

karena penyediaan ruang publik yang merupakan bagian dari penataan ruang wilayah

telah menjadi urusan wajib daerah. Oleh sebab itu, peranan dari Dinas Pekerjaan Umum

menjadi cukup strategis dalam hal penataan ruang wilayah ini.

Dalam pasal 11 (4) UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan

bahwa : Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman

pada Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh

Pemerintah. Pasal ini secara implisit memberikan arahan bahwa Pemerintah dapat tetap

berperan dalam urusan wajib daerah melalui penetapan kebijakan mulai tingkat tertinggi

yang berupa Undang-Undang hingga Keputusan Menteri. Sebagai tindak lanjut dari pasal

tersebut maka Pemerintah telah menerbitkan PP No.65 tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam PP ini secara eksplisit

dinyatakan bahwa setiap Departemen/Kementerian wajib menyusun SPM sesuai dengan

sektor yang menjadi lingkup wewenangnya masing-masing. Begitu pula Pemerintah

Daerah wajib menindaklanjuti kebijakan ini dalam Peraturan Daerah (Perda)-nya. Dalam

PP ini bahkan secara tegas ditetapkan adanya sangsi bagi Daerah yang dalam jangka

waktu tertentu tidak melaksanakan amanat ini. Oleh sebab itu, Peraturan Daerah

berkaitan dengan pengawasan dan pengedalian pelaksanaan standar pelayanan minimal

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum

BerdasarkanKepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan

SPM bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum,

Kementerian Pekerjaan Umum merupakan pemegang amanat bagi penyediaan

Prasarana dan Sarana Pekerjaan Umum (PSPU) termasuk didalamnya mengenai regulasi

tentang ruang-ruang publik. Namun sesuai dengan perkembangan pola pemerintahan

dan semangat otonomi daerah dan dengan mempertimbangkan ketidaklengkapan serta

kurang rincinya substansi pengaturan yang termuat didalamnya maka revisi atau

pembaharuan atasKepmen tersebut memiliki urgensi yang tinggi dan kewenangan

tersebut kini telah secara bertahap telah dilimpahkan ke Dinas Pekerjaan Umum selaku



Page 47

bagian dari Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan wajib di bidang pekerjaan

umum.

Dalam rangka untuk menjamin tersedianya ruang publik di perkotaan maka muatan

substansi yang harus dinyatakan secara tegas dalam rumusan kebijakannyaadalah SPM

tentang rasio / prosentase luas ruang publik ideal terhadap keseluruhan luas wilayah

kota atau penyeimbangan antara ruang publik dengan ruang privat. Rumusan kebijakan

implementasi SPM ini harus ditetapkan mulai tahap perencanaan, pemanfaatan hingga

pengendalian tata ruang di daerah. Selanjutnya Pemerintah dapat melaksanakan

fasilitasiuntuk membantu Daerah dengan menerbitkan NSPM maupun bantuan teknis

implementasi kebijakan SPM terkait penyediaan ruang-ruang publik. Dengan mengambil

peran aktif dan strategis seperti inilah maka Dinas Pekerjaan Umum sebagai satuan

kerja yang terintegrasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum memiliki peluang yang

besar dalam penataan ruang publik di daerah serta berkesempatan untuk berkontribusi

dalam suksesnya penyediaan ruang publik dalam skala nasional.

3.4.2. Kajian Lingkungan Strategis

Setiap organisasi bagaimanapun bentuk dan apapun fungsinya tidak akan mampu untuk

berdiri sendiri tanpa interaksi dengan lingkungannya. Sementara itu lingkungannya

sendiri selalu mengalami perubahan. Dalam banyak hal perubahan lingkungan sering

bersifat spontan dan tidak terantisipasi sebelumnya oleh karena itu, analisa lingkungan

organisasi merupakan bagian penting dalam kajian manajemen.

Pemahaman terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan strategis bersifat

kompleks dan tidak menentu sangat diperlukan untuk menyusun strategi dan rencana

program kegiatan organisasi. Perencanaan yang bersifat responsif dan antisipatif

terhadap kemungkinan perubahan lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap

kinerja organisasi, yang pada akhirnya akan sangat menentukan eksistensinya.

Secara umum lingkungan organisasi diklasifikasikan menjadi dua, pertama lingkungan

eksternal dan kedua lingkungan internal, yaitu berbagai kondisi atau kekuatan-kekuatan

yang berada didalam organisasi itu sendiri.

1. Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan internal merupakan kekuatan-kekuatan/kondisi yang berada didalam

kendali organisasi. Lingkungan internal secara umum meliputi 3 kategori, yaitu pertama



Page 48

input (Resource) yang mencakup sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, misal SDM,

kemampuan ekonomi, informasi dan kompetensi, kedua proses kerja (Present strategy)

dan ketiga kinerja (Performance), yang menunjukkan pada hasil yang dicapai dengan

perkembangannya dari waktu ke waktu.

a. Input (Resourced)

Kualitas dan alokasi sumber daya yang dimiliki organisasi akan sangat menentukan

kualitas kerja yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri. Bagaimana organisasi akan

mampu mengembangkan potensinya sangat ditentukan oleh seberapa jauh

kemampuan sumber daya manusianya, seberapa besar kemampuan anggarannya

seberapa memadai sistem informasi dan teknotogi yang diterapkan, seberapa besar

sarana dan prasarana yang tersedia dan seberapa besar kompetensi yang dimiliki

dan yang lebih penting adalah bagaimana sumber daya yang dimiliki dapat di

alokasikan secara tepat dengan kata lain seberapa besar kemampuan organisasi

dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk merespon segala kondisi dan

perubahan-perubahan yang terdapat pada lingkungannya.

Apapun perencanaannya, apapun strateginya, setaip organisasi, terutama organisasi

publik, keberhasilan semua itu akan sangat ditentukan oleh komitmen dari

manajemen puncaknya (Top Manajement). Dalam konteks ini Kabupaten Lamandau

memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam peningkatan pelayanan kepada

masyarakat. Adapun gambaran Input (Resource) yang ada pada Dinas Pekerjaan

Umum adalah sebagai berikut:

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan kunci bagi kelangsungan aktivitas kerja

organisasi, karena organisasi itu sendiri pada hakekatnya adalah kerjasama

antar manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga tingkat keberhasilan

kerja suatu kelembagaan /organisasi sangat dipengaruhi dari sumber daya

manusia yang ada didalamnya.

Dilihat dari motivasi kerja, loyalitas dan disiplin Sumber daya manusia pada

Dinas Pekerjaan Umum dapat dikatakan cukup memadai yaitu sebanyak 59

orang PNS dan 1 orang Tenaga honorer dan/kontrak. Namun jika dilihat dari

kualitas sumber daya yang ada, masih dirasakan perlunya peningkatan

kompetensi teknis tertentu melalui pendidikan dan pelatihan formal. Hal ini

sangat diperlukan guna mendukung jenis tugas dan jumlah pelayanan yang



Page 49

harus diselenggarakan yang membutukan keahlian dan keterampilan khusus

dari SDM yang berkompeten.

2) Sumber Daya Ekonomi/Pendanaan

Sumber daya ekonomi dalam hal ini terutama dilihat dari kemampuan

pembiayaan atau kemampuan anggota. Aktivitas organisasi dalam menjalankan

tugas pokok dan fungsinya akan sangat tergantung pada seberapa besar

kemampuannya dalam pengelolaan anggaran operasionalnya.

Kemampuan anggaran yang dialokasikan kepada Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Lamandau dibandingkan target PAD yang dibebankan kepada Dinas

Pekerjaan Umum serta target kinerja yang ingin dicapai dalam memberikan

pelayanan prima kepada masyarakat sangat memerlukan profesionalime dan

kompetensi yang memadai untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia

dalam mengatasi hal tersebut. Oleh sebab itu, Dinas Pekerjaan Umum sebagai

unit kerja dengan tuntutan tugas dan fungsi utama (Core Bussiness) yang sangat

luas memiliki tantangan yang besar tidak hanya pada aspek operasional, namun

juga pada mekanisme perencanaan pada tahun berikutnya.

3) Sumber Daya Teknologi (Sarana Prasarana)

Teknologi yang terlihat dari penyediaan sarana dan prasarana serta sistem

informasi dalam rangka peningkatan pelayanan akan menentukan seberapa

besar kemampuan manajemen Dinas Pekerjaan Umum dalam menjalankan

tugasnya. Disamping itu dengan kemampuan teknologi akan dapat diketahui

bagaimana kemampuan organisasi dalam merespon kebutuhan perubahan

dimasa yang akan datang. Dinas Pekerjaan Umum sebagai unit kerja yang

melayani masyarakat dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta

perumahan rakyat yang sangat diperlukan.

Sarana dan prasarana kantor saat ini dapat dikatakan belum cukup memadai

dan merupakan salah satu faktor kelemahan dalam kinerja organisasi. Salah

satu hal yang sangat penting untuk mendapat perhatian berkaitan dengan

pelaksanaan tugas pokok fungsi Dinas Pekerjaan Umum adalah sarana fisik dan

tehnologi yang menunjang sistem informasi, baik dalam rangka untuk

mengakses informasi dari luar maupun dalam rangka penyampaian informasi



Page 50

yang bersifat promosi, ketersediaan sarana ini tentu saja akan sangat

mendukung peningkatan kinerja organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Lamandau.

b. Proses Kerja (Present Strategy)

Proses kerja dalam hal ini mencakup prosedur dan mekanisme kerja yang

dilaksanakan Dinas PU. Proses kerja disini menyangkut pola hubungan kerja yang

dilakukan antar bidang maupun unit organisasi terkait termasuk bagaimana pola

komunikasi antara Dinas Pekerjaan Umum dengan kolega atau calon kolega.

Dari sisi hubungan kerja antar bidang yang ada dalam struktur organisasi Dinas PU,

sangat diperlukan adanya reviu terhadap mekanisme kerja guna mencapai

harmonisasi, sinergitas dan

sinkronisasi terhadap interpretasi job descriptions yang diimplementasikan secara

koordinatif dan terintegrasi oleh seluruh bidang dan sekretariat.

Sedangkan dalam perspektif pola hubungan dengan unit/instansi terkait, seperti

halnya dengan pola umum yang terdapat dalam organisasi birokrasi yang cenderung

merefleksi egoisme sektoral, dimana setiap unit kerja telah berorientasi pada

kepentingan internal secara parsial, dalam arti bahwa pelaksanaan tugas setiap unit

belum mendasarkan pada pendekatan sistem, kecenderungan ini sering

menghambat hubungan diskresi dan independensi unit untuk meningkatkan kinerja

secara optimal.

c. Kinerja (Performance)

Salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi adalah kinerja dan

produktivitas pegawai. Setiap organisasi atau instansi dalam melaksanakan

programnya diarahkan selalu berdaya guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan,

diantaranya dengan meningkatkan kinerja pegawainya. kinerja (prestasi kerja)

merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang

pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai tanggungjawab yang diberikan.

Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan

sehingga mempengaruhi kontribusi yang diberikan pada organisasi atau instansi

tersebut, termasuk kualitas pelayanan yang disajikan dalam dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diharapkan



Page 51

memberikan dukungan operasional dan teknis. Untuk itu, diharapkan satuan kerja

ini dituntut memiliki SDM yang handal dan profesional, unggul, kompetitif dan

akuntabel.

Mengenai kinerja pembangunan bidang ke-PU-an di Kabupaten Lamandau sampai

dengan saat ini masih menghadapi beberapa permasalahan yaitu:

- Konsentrasi pembangunan infrastruktur tidak merata

- Masih terkendala dalam pembebasan lahan

- Banyaknya alih fungsi lahan

- Pemenuhan kebutuhan air bersih belum optimal

- Belum adanya dokumen RTRW

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal dalam konteks kajian organisasi/manajemen merupakan kondisi

yang terdapat diluar organisasi, lingkungan ini meliputi lingkungan masyarakat dan

lingkungan kerja.

a. Lingkungan Masyarakat

Termasuk kekuatan umum yang secara tidak langsung berhubungan dengan

aktivitas-aktivitas organisasi jangka pendek tetapi dapat mempengaruhi keputusan

jangka panjang.

Lingkungan masyarakat ini terdiri dari:

1) Aspek Politik

Aspek ini biasanya menghubungkan manajemen organisasi dengan berbagai

kebijakan ataupun kondisi politik yang terjadi. Dalam konteks organisasi publik,

perubahan yang terdapat pada aspek politik atau kebijakan publik akan sangat

berpengaruh terhadap kinerja organisasi, karena pada dasarnya organisasi

publik (dan terlebih organisasi Pemerintah) merupakan bagian dari sistem politik

itu sendiri. Sehingga kebijakan-kebijakan tersebut dapat memberikan

kelonggaran maupun memperkuat atau bahkan menghambat proses

penyelenggaraan fungsi organisasi.

Perlu disadari bahwa berbagai kebijakan yang ditempuh tidak akan pernah

terlepas dari faktor kepentingan. Sehingga tidak tertutup kemungkinan setiap

kebijakan mengandung "pesan" yang bermuatan kepentingan pihak-pihak



Page 52

tertentu. Pihak-pihak itu bisa saja masyarakat luas sebagai kepentingan

bersama, tetapi bisa juga kepentingan-kepentingan yang memberikan peluang

dan manfaat bagi lembaga atau organisasi tertentu, atau pihak-pihak yang

berperan dibalik lahirnya kebijakan tersebut. Hal ini sering harus disadari

mengingat adanya berbagai keterbatasan dan pertimbangan-pertimbangan

dilematis yang dihadapi oleh Pemkab sebagai upaya mencapai akselerasi

pembangunan.

Kondisi politik di Kabupaten Lamandau yang cenderung kondusif, cukup

mendukung dan memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan tugas-

tugas Dinas PU. Hal ini juga didukung dengan kebijakan Kabupaten Lamandau

yang mengarahkan konsep-konsep pembangunan melalui percepatan

pembangunaninfrastruktur dimana Dinas Pekerjaan Umum menjadi salah satu

ujung tombak dalam pelaksanaannya.

2) Aspek Ekonomi

Perubahan yang terjadi pada aspek ekonomi sangat berpengaruh, karena

bagaimanapun juga Pemerintah Daerah tidak akan mampu melaksanakan

fungsinya tanpa peran serta masyarakat, baik dalam konteks masyarakat sosial

(Society) maupun sektor swasta (Private sector). Oleh karena itu peningkatan

kemampuan ekonomi masyarakat merupakan dukungan yang sangat positif.

Disamping itu aspek ekonomi ini tentunya juga akan berpengaruh terhadap

peningkatan kebutuhan terhadap perumahan dan iklim investasi, dimana

Kabupaten Lamandau dengan potensi pertanian, dan sumber dayanya yang

berlimpah tentunya akan menjadi salah satua daerah tujuan investasi. Hal ini

tentunya akan diikuti dengan peningkatan infrastruktur perkotaan oleh

pemerintah daerah maupun infrastruktur perdagangan berupa pembangunan

gedung-gedung oleh para pengusaha yang tentunya berdampak terhadap

timbulnya tantangan akan peningkatan kinerja Dinas PU.

3) Aspek Sosial

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap

permohonan pengajuan perijinan. Perubahan sosial yang terjadi

menggambarkan adanya perubahan pada pola pikir, sikap dan pola perilaku



Page 53

masyarakat. Hal ini tentunya sangat berkaitan dengan perkembangan dan

tuntutan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah dalam pembangunan.

Sebagai konsekuensi dari keberhasilan pembangunan adalah terjadinya

perubahan sosial, dalam arti perubahan masyarakat pada kondisi yang lebih

maju dan lebih baik dari sebelumnya. Implikasi dari kemajuan yang dicapai salah

satunya tercermin dari adanya perubahan preferensi, pola pikir dan pola perilaku

masyarakat menjadi semakin kritis terhadap berbagai fenomena dan kebijakan

yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten.

Konsekuensi logis dari kenyataan tersebut adalah bahwa masyarakat memiliki

diskresi yang lebih besar dalam menentukan pilihan-pilihan aktifitas. Dan

disinilah letak tuntutan yang harus direspon oleh Pemerintah Daerah agar

Pemerintah Daerah tetap memiliki kredibilitas dan akuntabilitas dalam

memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

b. Lingkungan kerja

Lingkungan kerja termasuk kelompok-kelompok stakeholder yang berpengaruh

langsung pada organisasi. Lingkungan kerja terdiri dari:

1) Unsur Pemerintah

Instansi pemerintah tentu saja berperan sangat besar dalam hal ini berkaitan

dengan peraturan pemerintah, peraturan daerah, lingkungan di mana organisasi

berada yang merupakan unsur stakeholder organisasi.

2) Media

Media yang berupa media elektronik maupun media cetak adalah suatu sistem

informasi bagi organisasi dalam mempromosikan maupun memberikan layanan

informasi kepada masyarakat.

3) Pelanggan (Customer)

Dalam setiap bentuk usaha, faktor pelanggan (customer) merupakan faktor

penting yang turut menentukan eksistensi usaha tersebut. Tumbuh dan

berkembangnya usaha akan sangat ditentukan oleh bertahan/tidaknya

pelanggan dan akan sangat tergantung dari pembayaran yang diberikan. Dengan

mencermati pertumbuhan dan perkembangan minat interest masyarakat yang



Page 54

ingin membangun Kabupaten Lamandau mengalami pertumbuhan positif,

sehinga perlu direspon dengan peningkatan pelayanan.

Demikian halnya dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

dimana sesuai dengan paradigma baru yang berkembang adalah menempatkan

masyarakat tidak lagi sebagai obyek tetapi lebih sebagai pelanggan (customer)

yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Hal ini tentunya menjadi tantangan

tersendiri bagi Dinas Pekerjaan Umum sebagai salah satu lembaga pelaksanan

otonomi daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, untuk dapat

meningkatkan kinerja pelayanan guna menjawab dinamika harapan dan tuntutan

masyarakat terhadap pelayanan publik yang prima.

4) Pesaing (Competitive Force)

Disadari atau tidak di era reformasi dan transparansi ini kinerja pemerintahan

khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan telah memasuki era persaingan

antar daerah untuk menarik investasi di wilayahnya. Demikian halnya Kabupaten

Lamandau yang secara geografis sangat strategis yaitu sebagai jalur penghubung

antara 2 ( dua ) provinsi yaitu provinsi Kalimantan Selatan dan provinsi

Kalimantan Tengah dalam upaya menarik investasi tentunya sangat dipengaruhi

oleh kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam pelayanan/ penyediaan infrastruktur

yang semakin baik dalam meningkatkan aksesibilitas.

5) Collaborators

Collaborates dalam hal ini adalah berbagai pihak, terutama unit kerja yang terkait

dengan upaya peningkatan kinerja manajemen pelayanan ke-PU-an. Kolaborasi

yang sistematis dan sinergis dari berbagai unit kerja yang ada akan sangat

mendukung peningkatan kinerja pelayanan sesuai Standar Pelayanan Publik.

Didalam penyelenggaraan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum sangat terkait dengan

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu terkait pola pelayanan satu atap yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau. Dalam pelaksanaan

kolaborasi dan koordinasi pelayanan ini telah disusun beberapa regulasi sebagai

payung hukum yang mengatur tentang Sinergitas dan Sinkronisasi Pola



Page 55

Hubungan Kerja dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perijinan

kepada BPPT.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah melakukan identifikasi dan analisis terhadap variabel-variabel diatas, maka

dapat dirumuskan isu-isu Strategis yang akan diselesaikan dalam waktu 5 (lima) tahun

yaitu:

1. Masih rendahnya cakupan layanan air bersih terutama di musim kemarau terutama

bagi daerah yang tidak mempunyai potensi sumber air.

2. Kondisi jalan lingkungan perumahan dan permukiman masih banyak yang belum

diperkeras, mengakibatkan becek di musim penghujan dan berdebu di musim

kemarau sehingga mengganggu aktivitas penduduk dalam pemenuhan ekonomi

dan interaksi sosial kemasyarakatan.

3. Jumlah rumah bersanitasi masih rendah. Hal ini mempengaruhi terhadap derajat

kesehatan masyarakat.

4. Harus segera ditetapkannya dokumen RTRW kabupaten Lamandau agar

pembangunan dapat sesuai dengan struktur dan pola ruang yang ada.



Page 56

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,

STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.1.1 Visi Dinas PU

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Lamandau harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara

konsisten dan tetap eksis antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan

gambaran menantang masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan

Dinas PU.

Visi Dinas Pekerjaan Umum dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 yaitu :

”TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, TERLAKSANANYA TATA KELOLA

PEMERINTAHAN YANG BAIK BEBAS DARI KKN YANG DILANDASI KEIMANAN DAN

KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA”.

Berdasarkan pada visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau diatas, visi Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 adalah :

” Terwujudnya Masyarakat Lamandau yang Sejahtera di tahun 2018 melalui

pembangunan infrastruktur ke-PU-an yangmerata, mendukung perekonomian dan

berkelanjutan”.

Didalam Visi tersebut terkandung keinginan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Lamandau sebagai instansi teknis yang menangani pembangunan infrastruktur di

Kabupaten Lamandau, untuk mewujudkan suatu infrastruktur yang tertata, rapi,

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang mampu menjadi faktorpendorong dan

pendukung pembangunan dan pergerakan perekonomian Kabupaten Lamandau dimasa

tahun 2013-2018 mendatang guna mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat

Kabupaten Lamandau dan sekitarnya.



Page 57

Makna dari infrastruktur yang merata, mendorong perekonomian dan berkelanjutan

merupakan perwujudan dari tingkat pembangunan dan pelayanan bidang pekerjaan

umum yang meliputi:

1. Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana Pengairan yang dapat memberikan

pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan Pengairan yang berkelanjutan;

2. Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup aspek

aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan

kecepatan tempuh rata-rata;

3. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu

penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia

dalam jumlah yang memadai;

4. Infrastruktur mendukung jalannya perekonomian agar lancarnya angkutan orang,

barang dan jasa

5. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode

yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;

6. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan,

kenyamanan dan kemudahan;dan

7. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur dan

permukiman yang andal berbasis penataan ruang.

4.1.2 Misi Dinas PU

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum

sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan Misi diharapkan

seluruh pegawai dan instansi lain dapat mengenal instansi Dinas Pekerjaan Umum dan

mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang diharapkan di masa

mendatang.

Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 adalah :

1. Menyelenggarakan pengelolaan Pengairan ( SDA ) secara efektif dan optimal serta

mengurangi resiko daya rusak air;

Sumberdaya air merupakan bagian dari sumberdaya a lam yang mempunyai sifat

yang sangat berbeda dengan sumberdaya alam lainnya. Air adalah sumberdaya

yang terbarui, bersifat dinamis mengikuti siklus hidrologi yang secara alamiah

berplndah-pindah serta mengalami perubahan bentuk dan sifat.



Page 58

Tak seorangpun yang menyangkal bahwa air merupakan kebutuhan dasar bagi

seluruh kehidupan, balk manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan, yang tidak

dapat digantikan oleh substansi lain. Bagi Indonesia yang merupakan negara agraris

yang tengah merintis arah pembangunan nasionalnya menuju era industrialisasi ,

peranan sumber daya air sangallah menentukan. Disamping itu, sejalan dengan

pertambahan penduduk Indonesia yang terus berlangsung, peranan

sumberdaya air dimaksud juga dtrasakan semakin menentukan dalam kehidupan

sehari-han.

2. Meningkatkan aksesibilitas wilayah melalui pembangunan jaringan jalan yang andal,

terpadu dan berkelanjutan;

Misi ini dimaksudkan untuk peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang

meliputi transportasi (darat, sungai dan udara), air bersih, energi dan listrik,

perumahan dan permukiman, dan telekomunikasi. Penyediaan dan layanan

infrastruktur yang baik dan sesuai dengan standar selain akan sangat menunjang

aktivitas perekonomian, juga akan meningkatkan aksesibilitas dari atau ke wilayah

Kabupaten Nduga dan antardistrik di dalamnya.

3. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam pembangunan,

penggunaan,pemeliharaan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman;

Pembangunan kawasan permukiman secara terpadu dan berkelanjutan dapat

dijelaskan bahwa untuk mengatur pembangunan kawasan perkotaan kabupaten

lamandau seharusnya sudah disepakati bersama dan dituangkan kedalam rencana

detail tata ruang kawasan kabupaten (RDTRK) tahun 2009-2013. Dalam

melaksanakan pembangunan diarahkan pada rencana peruntukan kawasan dengan

memperhatikan dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Hal-hal yang perlu

diperhatikan dalam menata kawasan pemukiman yaitu tersedianya lahan untuk

fasilitas umum seperti: jaringan jalan, drainase, TPS, kepadatan bangunan, luas

areal hijau, jaringan telepon, jaringan listrik, tempat ibadah, tempat pendidikan,

tempat pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dengan pelaksanaan pembangunan yang

disertai penataan yang konsisten, akan menghasilkan pemukiman yang nyaman,

indah dan berkelanjutan.

4. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang

akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-

prinsip good governance;



Page 59

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau

kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Di era

reformasi birokrasi saat ini, perwujudan kepemerintahan yang baik (good

governance) adalah salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintahan daerah

yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, menguasai

ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan

yang bersih, profesional dan efektif dalam menjaankan tugasnya. Lebih lanjut,

kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam

menciptakan pelayanan publik yang prima, serta menciptakan kepastian hukum dan

akuntabilitas publik.

5. Meningkatkan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW; dan

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) perlu dipahami sebagai acuan spasial dalam

pelaksanaan pembangunan nasional serta pentingnya implementasi RTRW tersebut

secara konsisten. Dalam rangka menghadapi kondisi keterbatasan ruang wilayah,

sementara di sisi lain kebutuhan terhadap ruang semakin meningkat, maka

diperlukan pendekatan pengelolaan ruang wilayah secara bijaksana untuk

meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam lingkungan yang berkelanjutan.

6. Menciptakan sistem pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu.

Saat ini pengelolaan persampahan menghadapi banyak tekanan terutama akibat

semakin besarnya timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat baik produsen

maupun konsumen. Hal ini menjadi semakin berat dengan masih dimilikinya

paradigma lama pengelolaan yang mengandalkan kegiatan pengumpulan,

pengangkutan, dan pembuangan; yang kesemuanya membutuhkan anggaran yang

semakin besar dari waktu ke waktu; yang bila tidak tersedia akan menimbulkan

banyak masalah operasional seperti sampah yang tidak terangkut, fasilitas yang

tidak memenuhi syarat, cara pengoperasian fasilitas yang tidak mengikuti ketentuan

teknis.

Pada akhirnya berbagai masalah tersebut akan bermuara pada rendahnya kuantitas

dan kualitas pelayanan dan tidak diindahkannya perlindungan lingkungan dalam

pengelolaan; yang bila tidak segera dilakukan perbaikan akan berdampak buruk

terhadap kepercayaan dan kerjasama masyarakat yang sangat diperlukan untuk

menunjang pelayanan publik yang mensejahterakan masyarakat.



Page 60

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

1(satu) sampai dengan 5(lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada

pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu strategis. Tujuan

tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan

suatu kondisi yang ingin dapat dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun

guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam

rangka merealisasikan misi. Berdasarkan uraian tersebut, makatujuan Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Lamandauyang ditetapkan untuk periode lima tahun ke depan(2013-

2018) adalah sebagai berikut :

No. Misi Tujuan

1.

Menyelenggarakan pengelolaan

Pengairan ( SDA ) secara efektif dan

optimal serta mengurangi resiko

daya rusak air;

Tersedianya sistem (jaringan)

infrastruktur Pengairan ( SDA) untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi

daerah

2.

Meningkatkan aksesibilitas wilayah

melalui pembangunan jaringan

jalan yang andal, terpadu dan

berkelanjutan

Terbukanya keterisolasian daerah

pedesaan dan kecamatan agar

angkutan orang, barang dan jasa

menjadi lancarnya

3.

Memberdayakan peran serta

masyarakat dalam pembangunan,

penggunaan, pemeliharaan

infrastruktur pekerjaan umum dan

permukiman;

Terwujudnya pembangunan kawasan

strategis dan wilayah tertinggal dalam

mendukung pertumbuhan ekonomi,

meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan mengurangi

kesenjangan antar wilayah.

4.

Menyelenggarakan dukungan

manajemen fungsional dan sumber

daya yang akuntabel dan kompeten,

terintegrasi serta inovatif dengan

Tersedianya Sumber Daya Manusia

Dinas Pekerjaan Umum yang handal

dan profesional



Page 61

No. Misi Tujuan

menerapkan prinsip-prinsip good

governance.

5.

Meningkatkan perencanaan tata

ruang, pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang

yang sesuai dengan RTRW

Tersedianya Rencana Tata Ruang dan

Wilayah yang berkualitas dan

berwawasan lingkungan

6

Menciptakan sistem pengelolaan

sampah secara komprehensif dan

terpadu

Menciptakan sistem pengelolaan

sampah yang komprehensif dan

terpadu.

Sasaran Jangka Menengah Dinas PU

Sasaran merupakan penggambaran hal yang ingin diwujudkan melalui tindakan yang

diambil Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau guna mencapai tujuan. Sasaran

fokusnya pada action yaitu disamping berupa kegiatan yang bersifat spesifik, terukur,

dan dapat diwujudkan, berorientasi pada hasil, dan ada ketentuan waktu atau SMART

(Spesific, Measurable, Attainable, Result Oriented, Time Bound).

Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan

pencapaian sasaran yang akandiwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Sasaran

diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan

sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran

yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah

dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka sasaran yang ditetapkan oleh Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau periode 2013-2018adalah sebagai berikut :

Tujuan 1,Tersedianya sistem (jaringan) infrastruktur Pengairan ( SDA) untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah memiliki sasaran meningkatnya sarana

dan prasarana jaringan drainase, air bersih, tata bangunan, pengendali air limbah dan

sanitasi. Sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut:



Page 62

Drainase dalam kondisi baik

Rumah Tangga bersanitasi

Rumah tangga pengguna air bersih

Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

Tujuan 2,Terbukanya keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar angkutan

orang, barang dan jasa menjadi lancarnya memiliki sasaran meningkatnya kualitas dan

kuantitas jalan dan jembatan pendukung kegiatan ekonomi daerah. Sasaran ini diukur

melalui indikator sebagai berikut:

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Panjang Jalan dilalui roda empat

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)

Tujuan 3,Terwujudnya pembangunan kawasan strategis dan wilayah tertinggal dalam

mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

mengurangi kesenjangan antar wilayah memiliki sasaran meningkatnya kualitas dan

kuantitas sarana prasarana penunjang aktivitas ekonomi. Sasaran ini diukur melalui

indikator sebagai berikut:

Rasio Jaringan Irigasi

Rasio Tempat Pemakaman Umum per satuan penduduk

Rasio Rumah Layak Huni

Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik

Lingkungan pemukiman kumuh

Tujuan 4,Tersedianya Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum yang handal dan

profesional memiliki sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perencanaan

organisasi, penatausahaan keuangan, penatalaksanaan organisasi yang efektif, efisien,

transparan, akuntabel, menyeluruh dan berkesinambungan serta SDM PU yang

profesional. Keberhasilan Sasaran ini diukur melalui indikator Nilai Lakip SKPD

Tujuan 5,Tersedianya Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang berkualitas dan

berwawasan lingkungan memiliki sasaran tersedianya dokumen RTRW sebagai dasar

pembangunan dan pengembangan kabupaten Lamandau. Keberhasilan sasaran ini

diuku melalui indikator sebagai berikut:



Page 63

Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

Persentase Ruang publik yang berubah peruntukannya

Tujuan 6, Menciptakan sistem pengelolaan sampah yang komprehensif dan terpadu,

memiliki sasaran Meningkatnya pelayanan dan infrastruktur persampahan yang terpadu.

Keberhasilan sasaran ini dapat dilihat melalui Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS)

per satuan penduduk

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran selanjutnya dapat dilihat di dalam tabel

dibawah ini.



Page 64

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Pekerjaan Umum Tabel 4.2

Kabupaten Lamandau

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1

Tersedianya

sistem

(jaringan)

infrastruktur

Pengairan (

SDA) untuk

meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi daerah

meningkatnya

sarana dan

prasarana jaringan

drainase, air bersih,

tata bangunan,

pengendali air

limbah dan sanitasi

Drainase dalam

Rumah Tangga

bersanitasi 36,1 % 39,13 % 42,16 % 45,18 % 48,21 %

Rumah tangga

pengguna air

bersih

33,52 % 35,87 % 38,74 % 42,22 % 46,45 %

Drainase dalam

kondisi

baik/pembuangan

aliran air tidak

tersumbat

94 % 94 % 94 % 96 % 97 %

2

Terbukanya

keterisolasian

daerah

pedesaan dan

kecamatan agar

angkutan orang,

barang dan jasa

meningkatnya

kualitas dan

kuantitas jalan dan

jembatan

pendukung

kegiatan ekonomi

daerah

Panjang jaringan

jalan dalam kondisi

baik

428,75 Km 448,75 Km 468,75 Km 488,75 Km 495,37 Km

Panjang Jalan

dilalui roda empat 471,82 Km 481,83 Km 493,20 Km 500,50 Km 510,20 Km Panjang jalan

kabupaten dalam 86,550 % 90,587 % 94,625 % 98,168 % 100 %



Page 65


2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

menjadi

lancarnya

kondisi baik (>40

km/jam)

3

Terwujudnya

pembangunan

kawasan

strategis dan

wilayah

tertinggal dalam

mendukung

pertumbuhan

ekonomi,

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat dan

mengurangi

kesenjangan

antar wilayah.

meningkatnya

kualitas dan

kuantitas sarana

prasarana

penunjang aktivitas

ekonomi

Rasio Jaringan

Irigasi 1:0,02 1:0,26 1:0,31 1:0,37 1:0,45 Rasio Tempat

Pemakaman Umum

per satuan

penduduk

1:50 1:45 1:43 1:40 1:35

Rasio Rumah Layak

Huni

1:1,47 1:1,46 1:1,45 1:1,44 1:1,43

Luas irigasi

kabupaten dalam

kondisi baik 38,17 % 25,72 % 30,87 % 37,07 % 44,55 %

Lingkungan

pemukiman kumuh 1,43 % 1,37 % 1,21 % 1,19 % 1,17 %

4

Tersedianya

Sumber Daya

Manusia Dinas

Pekerjaan

Umum yang

handal dan

profesional

Meningkatnya

kualitas

penyelenggaraan

perencanaan

organisasi,

penatausahaan

keuangan,

penatalaksanaan

organisasi yang

efektif, efisien,

transparan,

akuntabel,

Nilai Lakip SKPD C C C CC CC



Page 66


2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

menyeluruh dan

berkesinambungan

serta SDM PU yang

profesional

5

Tersedianya

Rencana Tata

Ruang dan

Wilayah yang

berkualitas dan

berwawasan

lingkungan

tersedianya

dokumen RTRW

sebagai dasar

pembangunan dan

pengembangan

kabupaten

Lamandau

Rasio Ruang

Terbuka Hijau per

satuan luas wilayah

ber HPL/HGB

0,0004 0,0005 0,0006 0,0008 0,001

Persentase Ruang

publik yang berubah

peruntukannya

15 % 13 % 10 % 8 % 6 %

6

Menciptakan

sistem

pengelolaan

sampah yang

komprehensif

dan terpadu.

Meningkatnya

pelayanan dan

infrastruktur

persampahan yang

terpadu

Rasio Tempat

Pembuangan

Sampah (TPS) per

satuan penduduk

1:7 1 : 6,5 1 : 6 1 : 5,5 1 : 5



Page 67

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk

mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih

bersifat makro dibandingkan dengan ” teknik ” yang lebih sempit, dan merupakan

rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran

yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Strategi yang akan ditempuh oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau periode

tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1. : Meningkatnya sarana dan prasarana jaringan drainase, air bersih, tata

bangunan, pengendali air limbah dan sanitasi

Strategi : Pemenuhan standar pelayanan minimal kebutuhan air bersih

Kebijakan : (1) Pembangunan sarana air bersih pada daerah rawan air

(2) Pembangunan drainase pada daerah rawan banjir

(3) Pengelolaan drainase secara berkelanjutan

Sasaran 2. : meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan pendukung

kegiatan ekonomi daerah

Strategi : Pemenuhan standar pelayanan minimal kebutuhan air bersih

Kebijakan : (1) Penyediaan sarana prasarana penghubung yang memenuhi

standar teknis.

Sasaran 3. : meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang

aktivitas ekonomi

Strategi : Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis

dan cepat tumbuh

Kebijakan : (1) Pembangunan fasilitas penunjang ekonomi sosial dan budaya

(2) Penyediaan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana

permukiman

(3) Pengelolaan sarana dan prasarana permukiman secara

profesional, kredibel, transparan, mandiri dan efisien.

(4) Fasilitasi dan stimulasi terhadap masyarakat miskin dan

lingkungan kumuh dalam penciptaan rumah layak huni.



Page 68

Sasaran 4. : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perencanaan organisasi,

penatausahaan keuangan, penatalaksanaan organisasi yang efektif,

efisien, transparan, akuntabel, menyeluruh dan berkesinambungan

serta SDM PU yang profesional

Strategi : Penguatan Sumber Daya Aparatur Dinas Pekerjaan Umum

Kebijakan : (1) Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur

yang sesuai kebutuhan.

(2) Penerapan sistem penghargaan dan hukuman (reward and

punishment)

(3) Penyediaan sarana prasarana kerja yang memadai.

Sasaran 5. : tersedianya dokumen RTRW sebagai dasar pembangunan dan

pengembangan kabupaten Lamandau

Strategi : Optimalisasi pemanfaatan ruang secara berkelanjutan, lestari dan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kebijakan : (1) Pengendalian pemanfaatan ruang di seluruh aspek pembangunan

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam

mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan

ruang.

(3) Pengelolaan ruang terbuka hijau

Sasaran 6. : Meningkatnya pelayanan dan infrastruktur persampahan yang

terpadu

Strategi : Optimalisasi pengelolaan sampah secara terpadu

Kebijakan : (1) Penyediaan sarana dan prasarana sampah.

(2) Pengembangan kemitraan dan partisipasi masyarakat.

(3) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah

lingkungan dalam mengguna ulang, mendaur ulang, dan

penanganan akhir sampah.

Kebijakan yang diarahkan seperti tersebut diatas, harus memperhatikan hal-hal yang

sangat penting yaitu:

1. Renstra harus mengacu pada Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten

Lamandau tahun 2013-2018, dengan mendasarkan pada kajian ilmiah, analisis



Page 69

berdasarkan partisipatifuntuk sektor lainnya dan analisis secara top down dan

bottom up dalam penanganan aspirasi masyarakat;

2. Perencanaan Umum Pengadaaan dan Pelaksanaan Pengadaaan Barang/Jasa

mengacu pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Perka LKPP Nomor6 Tahun

2012;

3. Anggaran disusun berdasarkan atas kinerja (outcomes) yang akan dicapai, sehingga

perlu dianalisis sesuai dengan piranti yang sesuai, karena yang menjadi fokus

perhatian saat ini adalah outcomes, sedangkan outputs diadakan untuk mencapai

outcomes;

Oleh sebab itu perencanaan sebaiknya disusun jauh sebelum diajukan untuk dapat

dibiayai dilengkapi kajian pelaksanaankegiatan.

Selanjutnya kebijakan yang diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Lamandauuntuk mencapai tujuan dan sasaran melalui kebijakan dan program adalah :



Page 70

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN

PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian

keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan

kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD

guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula

dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau yang direncanakan

untuk Periode Tahun 2013 – 2018 meliputi:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Peneydiaan Jasa Surat - Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Pengairan dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5. Penyediaan jasa kebersihan kantor

6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor

8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

13. Penyediaan Makanan dan Minuman

14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur




Page 71

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja PNS DPU

4. Pembebasan Tanah dan kebun untuk fasilitas Pemda

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Program pembangunan jalan dan jembatan


1. Pembangunan Jembatan

2. Pembangunan Jalan

Program Pengembangan Perumahan


1. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat kurang mampu

2. Pembangunan Mess Desa Se-Kabupaten Lamandau

Program Perencanaan Tata Ruang


1. Perencanaan Tata Ruang Wilayah

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


1. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran tingkat Kabupaten

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong


1. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

2. Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Pedesaan



Page 72

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


1. Kegiatan BBGRM (Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat)

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan


1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Program Pembangunan dan Penataan Taman


1. Pembangunan dan Peningkatan Pertamanan

Program Pembangunan dan Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU)


1. Pembangunan dan Peningkatan tempat Pemakaman Umm (TPU) Kabupaten

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah


1. Peningkatan dan Pemeliharaan tempat Pembuangan Sampah

Program Pemeliharaan Taman dan Tempat Pemakaman Umum (TPU)


1. Operasional Pemeliharaan Pertamanan dan Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

lainnya


1. Peningkatan Sarana Irigasi

2. Peningkatan Jaringan Irigasi

Program Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau & Pengairan Lainnya


1. Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi SDA

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku



Page 73


1. Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah


1. Pembangunan Sistem Air Limbah Komunal Berbasis Msyarakat

Program Pengendalian Banjir


1. Pengendalian Banjir Kabupaten Lamandau

2. Pengendalian Banjir di Kecamatan

Program pembangunan infrastruktur perdesaan


1. Pembangunan jalan lingkungan pedesaan

Program Peningkatan Jalan


1. Peningkatan Jalan Kabupaten

2. Peningkatan Jalan dalam Kota di 7 Kecamatan

3. Peningkatan Jalan dalam Ibukota Kabupaten

Program Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengairan


1. Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengairan

Program pembangunan infrastruktur desa tertinggal


1. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan pada lokasi PM2L

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana jarigan air bersih ibu kota kecamatan

1. Peningkatan Kapasitas Air Bersih Perkotaan

Program pembangunan jalan lingkungan


1. Pembangunan Jalan Lingkungan Perkotaan

Program Pembangunan/ Peningkatan Sarana Air Bersih Perdesaan



Page 74


1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan

Penataan Fasilitas Umum


1. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

2. Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Lamandau

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan


1. Penyusunan Informasi/ Database jalan dan jembatan

Program Pengembangan Data/Informasi


1. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Sebagaimana tertuang pada tabel V.1 Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Lamandau TA. 2013 - 2018.



Page 75

RENSTRA TA. 2013 - 2018

Urusan

Pemerintah

: Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum

Sub Unit

Organisai

: Dinas Pekerjaan Umum

Tujuan Sasar

an Indikator Sasaran

Program

dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Data Capa

ian pada

Tahun

Awal

Perencan

aan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra SKPD

Unit Kerja

SKPD Penanggung -

Jawab

Lokasi

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Target Rp

(Juta)

Target Rp

(Juta)

Target Rp

(Juta)

Target Rp

(Juta)

Target Rp (Juta) Target Rp

(Juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

BELANJA LANGSUNG

1

Th

n

107.681

1

Th

n

104.308

1

Th

n

107.099

1

Th

n

110.983

1

Th

n

114.501

5

Th

n

544.573

Tersedianya

Sumber Daya Manusi

a Dinas

Meningkat

nya kualitas

peny

Nilai Lakip SKPD

Program Pelayanan

Administrasi Perkantor

an

Cakupan Pelayanan

Administrasi Perkantor

an

100%

100

%

2.772

100

%

3.133

100

%

3.218

100

%

3.336

100

%

3.440

100

%

15.898

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kab.

Lamandau



Page 76

Pekerjaan Umum

yang handal

dan profesio

nal

elenggaraan

perencan

aan orga

nisasi, penat

ausahaan

keuangan, penat

alaksanaa

n organisasi

yang efekti

f, efisie

n, transpara

n, akunt

abel, menyeluru

h dan

berkesinambu

ngan serta

SDM PU yang

profesiona

l.

Penyediaa

n jasa surat

menyurat

Terlaksan

ana Penyediaa

n jasa surat menyurat

yang memadai

12 Bln

12

Bln

18

12

Bln

21

12

Bln

22

12

Bln

24

12

Bln

25

60

Bln

110

Penyediaa

n jasa komunika

si, sumber daya air dan listrik

Terlaksan

anya Penyediaa

n jasa komunikasi,

sumber daya air

dan listrik yang

memadai

12

Bln

12

Bln

194

12

Bln

220

12

Bln

224

12

Bln

225

12

Bln

230

60

Bln

1.093

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan

dinas/operasional

Terlaksananya

Penyediaan jasa pemelihar

aan dan perizinan

kendaraan dinas/ope

rasional yang

memadai

12 Bln

12

Bln

527

12

Bln

600

12

Bln

605

12

Bln

610

12

Bln

620

60

Bln

2.962

Penyediaan jasa

administrasi

keuangan

Terlaksananya

Penyediaan jasa

administrasi keuangan

yang memadai

12

Bln

12

Bln

966

12

Bln

1.100

12

Bln

1.120

12

Bln

1.140

12

Bln

1.160

60

Bln

5.486

Penyediaa

n jasa kebersiha

n kantor

Terlaksan

anya Penyediaa

n jasa kebersiha

12

Bln

12

Bln

20

12

Bln

23

12

Bln

25

12

Bln

29

12

Bln

33

60

Bln

130



Page 77

n kantor yang memadai

Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

Terlaksananya Penyediaa

n jasa perbaikan

peralatan kerja yang

memadai

12 Bln

12

Bln

34

12

Bln

39

12

Bln

45

12

Bln

50

12

Bln

55

60

Bln

223

Penyediaan alat tulis

kantor

Terlaksananya

Penyediaan alat

tulis kantor yang

memadai

12

Bln

12

Bln

130

12

Bln

145

12

Bln

150

12

Bln

160

12

Bln

170

60

Bln

755

Penyediaa

n barang cetakan dan

penggandaan

Terlaksan

anya Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan yang memadai

12 Bln

12

Bln

65

12

Bln

75

12

Bln

80

12

Bln

90

12

Bln

100

60

Bln

410

Penyediaan kompone

n instalasi listrik/pen

erangan bangunan

kantor


n kompone

n instalasi listrik/pen

erangan bangunan kantor

yang memadai

12 Bln

12

Bln

30

12

Bln

35

12

Bln

40

12

Bln

45

12

Bln

50

60

Bln

199



Page 78

Penyediaan peralatan

dan perlengka

pan kantor


n peralatan

dan perlengka

pan kantor yang

memadai

12 Bln

12

Bln

50

12

Bln

55

12

Bln

60

12

Bln

65

12

Bln

70

60

Bln

300

Penyediaan

peralatan rumah

tangga

Terlaksananya

Penyediaan

peralatan rumah tangga

yang memadai

12

Bln

12

Bln

50

12

Bln

55

12

Bln

60

12

Bln

65

12

Bln

70

60

Bln

300

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan


n bahan bacaan

dan peraturan perundan

g-undangan

yang memadai

12 Bln

12

Bln

36

12

Bln

40

12

Bln

45

12

Bln

50

12

Bln

55

60

Bln

226

Penyediaa

n makanan

dan minuman

Terlaksan

anya Penyediaa

n makanan dan

minuman yang

memadai

12 Bln

12

Bln

22

12

Bln

25

12

Bln

29

12

Bln

30

12

Bln

35

60

Bln

141

Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi

ke luar

Terlaksananya

Rapat-rapat koordinasi

dan

12

Bln

12

Bln

370

12

Bln

421

12

Bln

423

12

Bln

458

12

Bln

467

60

Bln

2.139



Page 79

daerah konsultasi ke luar daerah

yang memadai

Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi

ke dalam daerah

Terlaksananya Rapat-

rapat koordinasi

dan konsultasi ke dalam

daerah yang

memadai

12

Bln

12

Bln

260

12

Bln

280

12

Bln

290

12

Bln

295

12

Bln

300

60

Bln

1.425

Tersedianya

Penerapan Reform

asi Birokra

si dan Peningk

atan Pelayanan

Publik

Meningkat

nya akuntabilit

as Keua

ngan peme

rintah daera

h

Pengembangan

sumber daya aparatur

Program Peningkat

an Sarana dan Prasarana

Aparatur

Cakupan Pelayanan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

100%

100

%

2.498

100

%

2.394

100

%

2.458

100

%

2.547

100

%

2.628

100

%

12.525

Dinas Pekerja

an Umum

Kab.

Lamandau

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Terlaksananya

Pemeliharaan rutin/berk

ala gedung

kantor yang memadai

12

Bln

12

Bln

78

12

Bln

90

12

Bln

103

12

Bln

119

12

Bln

136

60

Bln

526

Peningkatan Prasarana

Perkantoran

Terpenuhinya Peningkat

an Prasarana

Perkantoran yang memadai

12 Bln

12

Bln

120

12

Bln

139

12

Bln

160

12

Bln

184

12

Bln

211

60

Bln

814



Page 80

Pembangunan Sarana

dan Prasarana

Aparatur Negara

Adanya Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Negara yang memadai

1 Fisik

100%

3

Fisik

1.200

2

Fisik

900

2

Fisik

740

1

Fisik

572

1

Fisik

356

9

Fisik

3.768

Perencanaan Pengadaa

n Tanah

Tersedianya Perencan

aan Pengadaa

n Tanah utk Pem. Daerah

1 Keg

1

Keg

60

1

Keg

69

1

Keg

79

1

Keg

91

1

Keg

105

5

Keg

405

Persiapan Pengadaa

n Tanah

Tersedianya

Persiapan Pengadaan Tanah

utk Pem. Daerah

1 Keg

1

Keg

160

1

Keg

184

1

Keg

212

1

Keg

243

1

Keg

280

5

Keg

1.079

Pelaksana

an Pengadaa

n Tanah

Tersedian

ya Pelaksana

an Pengadaan Tanah

utk Pem. Daerah

1 Keg

1

Keg

880

1

Keg

1.012

1

Keg

1.164

1

Keg

1.338

1

Keg

1.539

5

Keg

5.933

Tersedianya Fasilitas

Pendukung

Aparatur Negara

guna menunj

ang Kedesiplinan

Kinerja

Meningkatnya

Kinerja

Aparatur Nega

ra dala

m Pelayanan

Publi

Terpenuhinya Kewajiban

Aparatur Negara

dalam Kedisiplinan Kerja

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Tingkat Kepatuhan

Pegawai

100%

100

%

68

100

%

65

100

%

66

100

%

69

100

%

71

100

%

339

Dinas Pekerja

an

Umum

Kab. Laman

dau

Pengadaan pakaian

dinas beserta

perlengkapannya

Terlaksananya

Pengadaan pakaian

dinas beserta kelengkap

annya yang

1

Jenis

1

Jenis

68

1

Jenis

65

1

Jenis

66

1

Jenis

69

1

Jenis

71

5

Jenis

339



Page 81

k memadai

Tersedianya Pendidi

kan dan

Pelatihan Formal

guna peningk

atan SDM Aparatu

r Negara

Meningkatnya

Kapasitas

SDM Aparatur

Negara

Pengembangan sumber

daya aparatur

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase Sumber Daya

Aparatur yang

memiliki kompentensi sesuai

bidangnya

100%

70

%

200

80

192

80

197

80

204

80

210

80

%

1.003

Dinas Pekerja

an Umum

Kab. Laman

dau

Pendidika

n dan pelatihan

formal

Terpenuhi

nya Pendidika

n dan pelatihan formal

untuk PNS

10 Kali

10

Kali

200

10

Kali

192

10

Kali

197

10

Kali

204

10

Kali

210

50

Bln

1.003

Tersedianya akunta

bilitas kinerja

pemerintah daerah

Meningkatnya

akuntabilit

as kinerja

pemerinta

h daerah

Tingkat ketepatan menyerah

kan laporan

kinerja dan keuangan

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan

Tingkat ketepatan menyerah

kan laporan

kinerja dan keuangan

Tepat Wak

tu

Tepa

t

Waktu

94

Tep

at

Waktu

90

Tep

at

Waktu

92

Tep

at

Waktu

95

Tep

at

Waktu

98

Tepat Wakt

u

469

Dinas Pekerja

an Umum

Kab.

Lamandau

Penyusunan

laporan capaian

kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja

SKPD

Terlaksananya

Peningkatan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

pada SKPD

12 Bln

12

Bln

94

12

Bln

90

12

Bln

92

12

Bln

95

12

Bln

98

60

Bln

469



Page 82

Terbukanya keteriso

lasian daerah

pedesaan dan

kecamatan agar

angkutan

orang, barang dan

jasa menjadi

lancarnya

Meningkatnya

Kualitas

dan Kuan

titas jalan dan

jembatan

pendukung

kegiatan

ekonomi daera

h

Proporsi panjang jaringan

jalan dan Jembatan

dalam kondisi

baik

Program pembangunan

jalan dan jembatan

Panjang jalan kabupate

n dalam kondisi

baik ( > 40

KM/Jam

10.0

30

m'

13.345

10.0

30

m'

13.269

5.10

0

m'

13.624

5.10

0

m'

14.118

5.10

0

m'

14.566

35.36

0

m'

68.922

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kab. Laman

dau

Pembangunan

jembatan

Jembatan kabupate

n dalam kondisi baik

30 m'

4.311

30 m'

4.200

100 m'

4.524

100 m'

4.668

100 m'

4.900

360 m'

22.603

Pembangunan Jalan

Kabupaten

Panjang jalan kabupate

n dalam kondisi

baik

10.000

m'

9.034

10.000

m'

9.069

5.000

m'

9.100

5.000

m'

9.450

5.000

m'

9.666

35.000

m'

46.319

Terwujudnya

Pembangunan

Kawasan strategi

s dan wilayah

tertinggal dalam

mendukung

pertumbuhan

ekonomi, mening

katkan kesejah

teraan masyarakat

dan mengur

angi kesenjangan

antar

Meningkat

nya kualit

as dan kuant

itas saran

a prasarana

enunjang

aktivitas

ekonomi

Lingkungan

pemukiman kumuh

serta terbukanya kawasan

untuk mess desa

di kab. lamandau

Program Pengemb

angan Perumaha

n

Lingkungan

pemukiman kumuh

1,53%

1,43

1.831

1,37

1.755

1,21

1.802

1,19

1.867

1,17

1.926

1,17 %

9.181

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kab.

Lamandau

Fasilitasi dan

stimulasi pembangunan

perumahan

masyarakat kurang

mampu

Terpenuhinya

Fasilitasi dan stimulasi

pembangunan

perumahan

masyarakat kurang mampu

1

Pa

ket

304

1

Pa

ket

305

1

Pak

et

347

1

Pak

et

407

1

Pak

et

461

5

Pak

et

1.824

Pembangunan Mess

Desa Se- Kabupate

n Lamandau

Terbangunnya Mess

Desa Se-Kabupate

n Lamandau yang

memadai

1

Pa

ket

1.527

1

Pa

ket

1.450

1

Pak

et

1.455

1

Pak

et

1.460

1

Pak

et

1.465

5

Pak

et

7.357



Page 83

wilayah

Tersedianya

peran serta

aparatur dalam bidang

Promosi dan

Kerjasama

Investasi

Meningkat

nya pera

n serta apara

tur dala

m bidan

g Promosi

dan Kerja

sama Investasi

Tingkatan Promosi

dan Kerjasama

Investasi menjadi baik

Program Peningkat

an Promosi

dan Kerjasama

Investasi

Pameran Pembang

unan

Ada

Ada

20 Ada

19 Ada

20 Ada

20 Ada

21 Ada

100

Dinas Pekerja

an Umum

Kab. Laman

dau

Penyeleng

garaan Pameran Tingkat

Kabupaten

Tercapain

ya Program Keikutsert

aan Instansi

dalam Penyelenggaraan

Pameran Tingkat

Kabupaten

1

Kali

20

1

Kali

19

1

Kali

20

1

Kali

20

1

Kali

21

5

Kali

100

Tersedi

anya Rencan

a Tata Ruang dan

Wilayah yang

berkualitas dan berwaw

asan lingkun

gan

terse

dianya

dokumen RTR

W seba

gai dasar pemb

angunan

dan pengemba

ngan kabu

Rasio

Ruang Terbuka

Hijau per satuan luas

wilayah ber

HPL/HGB serta Persentas

e ruang publik

yang berubah peruntuka

nnya

Program

Perencanaan Tata

Ruang

Persentas

e Ruang publik

yang berubah peruntuka

nnya

20%

15 %

260

13 %

249

10 %

256

8 %

265

6 %

273

6 %

1.303

Dinas Pekerja

an Umum

Kab.

Lamandau

Perencanaan Tata

Ruang Wilayah

Tersusunnya

Rencana Tata

Ruang Wilayah

1

Dok

260

1

Dok

249

1

Dok

256

1

Dok

265

1

Dok

273

5

Dok

1.303



Page 84

paten Lamandau.

Tersedianya

sistim (jaringa

n) infrastruktur

pengairan

(SDA) untuk

meningkatkan pertum

buhan ekonom

i daerah

Meningkat

nya saran

a dan prasarana

jaringan

drainase,

air bersih,

tata bang

unan, peng

endalian

air limbah

dan sanit

asi

Drainase dalam

kondisi baik/pemb

uangan aliran air tidak

tersumbat

Program pembang

unan saluran

drainase/gorong-gorong

Drainase dalam

kondisi baik/pem

buangan aliran air tidak

tersumbat

93%

94 %

1.229

94 %

1.178

94 %

1.209

96 %

1.253

97 %

1.293

97 %

6.162

Dinas Pekerja

an Umum

Kab. Laman

dau

Pembang

unan saluran drainase/

gorong-gorong

Terbangu

nnya saluran drainase

dan gorong-

gorong

200 m'

1.029

600 m'

1.030

1.00

0

m'

1.035

13.0

00

m'

1.040

18.0

00

m'

1.045

18.00

0

m'

5.179

Pembangunan

Saluran Darinase dan

Gorong-Gorong

Pedesaan

Terbangunnya

saluran drainase dan

gorong-gorong

70

m'

200

150 m'

148

300

m'

174

500 m'

213

1.00

0

m'

248

1.000 m'

983

Terpenuhinya

Peningkatan

Partisipasi Masyar

akat dalam

membangun Desa

Meningkat

nya pera

n serta masy

arakat

dalam partis

ipasi mem

bangun

Adanya peram

serta masyarak

at dalm membangun desa

Program peningkat

an partisipasi

masyarakat dalam membang

un desa

Persentase Desa

terprogram BBGRM

7,23%

10,8

4

%

20

14,4

6

%

19

18,0

7

%

20

21,6

9

%

20

25,3

0

%

21

25,30 %

100

Dinas Pekerja

an Umum

Kab. Laman

dau

Gerakan Nasional

Bulan Bhakti

Gotong Royong Masyarak

Terlaksananya

keikut sertaan

SKPD pada Gerakan

2 Kali

2

Kal

i

20

2

Kal

i

19

2

Kali

20

2

Kali

20

2

Kali

21

10

Kali

100



Page 85

desa at Nasional Bulan Bhakti

Gotong Royong

Tersedianya Rencan

a Tata Ruang

dan Wilayah yang

berkualitas dan

berwawasan lingkun

gan

tersedianya

dokumen

RTRW seba

gai dasar

pembangunan

dan peng

embangan kabu

paten Lama

ndau

Persentase ruang publik

yang berubah

peruntukannya

Perencanaan Kota

Rasio ruang terbuka

hijau per satuan

luas wilayah ber

HPL/HGB

0,00

03

0,0004

512

0,0005

491

0,0006

504

0,0008

522

0,001

539

0,001

2.568

Dinas Pekerja

an

Umum

Kab. Laman

dau

Perencanaan dan

Penataan Ruang

Kota

Terwujudnya

perencanaan dan

penataan ruang kota

Nanga Bulik

yang baik

1

Paket

1

Paket

512

1

Paket

491

1

Paket

504

1

Paket

522

1

Paket

539

5

Paket

2.568

Tersedianya

rehabilitasi/

pemelihataan jalan

dan jembat

an agar angkutan

orang, barang

dan jasa

menjadi lancar

meningkat

nya kualit

as dan kuant

itas jalan

dan jembatan

pendukun

g kegia

tan ekonomi

daerah

Proporsi panjang

jaringan jalan dan

Jembatan dalam kondisi

baik

Program rehabilitas

i/pemeliharaan jalan

dan jembatan

Panjang jaringan

jalan dan jembatan

dalam kondisi baik

84,46%

86,5

5

%

922

90,5

9

%

884

94,6

3

%

907

98,6

6

%

940

100 %

970

100

%

4.623

Dinas Pekerja

an

Umum

Kab. Laman

dau

Rehabilitasi/pemeliharaan

jembatan

Terpeliharanya Jembatan

sepanjang 300

meter

60 m'

261

60 m'

264

60 m'

282

60 m'

310

60 m'

335

300 m'

1.452

Rehabilitasi/Pemelih

araan Rutin

Jalan

Terpeliharanya

jalan sepanjan

g 9.000 meter

1.80

0 m'

661

1.80

0 m'

620

1.80

0 m'

625

1.80

0 m'

630

1.80

0 m'

635

9.000

m'

3.171



Page 86

Terciptanya kawasa

n sesuai

peruntukan

pembangunan penata

an taman

di kab. Lamandau

Tersedianya

tempat

sarana dan

prasarana tama

n dala

m kota nang

a bulik

Terbangunnya taman

dalam kota

nanga bulik yang

asri dan indah

Program Pembangunan dan

Penataan Taman

persentase taman yang

tertata

100%

100 %

2.140

100 %

2.051

100 %

2.106

100 %

2.182

100 %

2.251

100 %

10.730

Dinas Pekerja

an Umum

Kab. Laman

dau

Pembangunan dan Peningkat

an Pertanam

an

Meningkatnya pembang

unan dan peningkat

an di bidang pertaman

an

1 Pake

t

1

Pa

ket

2.140

1

Pa

ket

2.051

1

Pak

et

2.106

1

Pak

et

2.182

1

Pak

et

2.251

5

Pak

et

10.730

Tersedi

anya tempat

pemakaman

umum (TPU ) yang

baik dan

teratur di kab. Lamand

au

Adan

ya Progr

am dan

kegiatan pemb

angunan

dan paenataan

tempat

pemakaman

umum

(TPU)

Terbangu

nnya sarana

dan prasarana

tempat pemakaman umum

(TPU) di kab.

Lamandau

Program

Pembangunan dan

Penataan Tempat

Pemakaman Umum (TPU)

Rasio

Tempat Pemakam

an Umum per

satuan penduduk

1:55

1:55

300

1:45

288

1:43

295

1:40

306

1:35

316

100 %

1.505

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kab.

Lamandau

Pembangunan dan Peningkat

an Tempat


Kabupaten

Adanya Pembangunan dan

Peningkatan

Tempat Pemakaman Umum

(TPU) di Kabupate

n Lamanda

u

1 Pake

t

1

Paket

300

1

Paket

288

1

Pak

et

295

1

Pak

et

306

1

Pak

et

316

5

Paket

1.505

Menciptakan

sistem pengelolaan

sampah yang

komprehensif dan

Meningkat

knya pelayanan

dan infras

truktur persa

Rasio Tempat

Pembuangan Sampah

(TPS) per satuan

penduduk

Program Peningkat

an dan Pemeliharaan

Tempat Pembuan

gan Sampah

Rasio Tempat

Pembuangan Sampah

(TPS) per satuan

penduduk

1:08

1:7

2.829

1:6,

5

2.711 1:6

2.784

1:5,

5

2.885 1:5

2.976 1:5

14.185

Dinas Pekerja

an Umum

Kab. Laman

dau



Page 87

terpadu mpahan yang

terpadu

Peningkatan dan Pemelihar

aan Tempat

Pembuangan

Sampah

Terpeliharanya prasarana

dan sarana

persampahan

secara berkesinambungan

12

Bln

12

Bln

2.829

12

Bln

2.711

12

Bln

2.784

12

Bln

2.885

12

Bln

2.976

60

Bln

14.185

Terwujudnya Pemba

ngunan Kawasa

n strategis dan

wilayah tertingg

al dalam

mendukung pertum

buhan ekonom

i, meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat dan

mengurangi

kesenjangan antar

wilayah

Meningkatnya

kualitas

dan kuantitas

sarana

prasarana

enunjang aktivi

tas ekon

omi

Terpenuhinya operasion

al pemelihar

aan taman dan tempat

pemakaman umum

(TPU) di kab.

Lamandau

ProgramPemeliharaan Taman

dan Tempat


persentase TPU yang

dibina

100%

100

%

1.931

100 %

1.730

100

%

1.776

100 %

1.841

100

%

1.899

100 %

9.177

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kab. Laman

dau

Operasional

Pemeliharaan Pertaman

an dan Tempat


Terpeliharanya

Taman dan TPU

12 Bln

12

Bln

1.931

12

Bln

1.730

12

Bln

1.776

12

Bln

1.841

12

Bln

1.899

60

Bln

9.177

Tercipt

anya lingkungan

yang sehat

Adan

ya lingkunga

n yang

Lingkunga

n menjadi bersih, sehat dan

asri

Program

Pemeliharaan Kebersiha

n

persentas

e sampah tertangani

80%

80

%

3.054

85 %

2.720

90

%

2.792

95 %

2.894

100

%

2.985

100 %

14.445

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kab. Laman

dau



Page 88

dan asri di dalam

kota dan

sekitarnya

sehat dan asri

di dala

m kota

dan sekitarnya

Operasional Pemelihar

aan Kebersiha

n

Adanya Operasional

Pemeliharaan

Kebersihan Kota

12

Bln

12

Bln

3.054

12

Bln

2.720

12

Bln

2.792

12

Bln

2.894

12

Bln

2.985

60

Bln

14.445

Terwujudnya Pemba

ngunan Kawasa

n strategis dan

wilayah tertingg

al dalam

mendukung pertum

buhan ekonom

i, meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat dan

mengurangi

kesenjangan antar

wilayah

Meningkatnya

kualitas

dan kuantitas

sarana

prasarana

enunjang aktivi

tas ekon

omi

Terpenuhinya peningkat

an sarana irigasi dan

jaringan irigasi serta

jaringan pengairan

lainnya

Program Pengembangan

dan Pengelola

an Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya

Luas irigasi kabupate

n dalam kondisi

baik

55%

38,17

%

3.642

25,72

%

2.344

30,87

%

2.406

37,07

%

2.493

44,55

%

2.573

44,55 %

13.458

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kab.

Lamandau

Peningkat

an Sarana Irigasi

Meningka

tnya Operasion

al Jaringan Irigasi

yang menamba

h Produktifitas

pertanian

48

Ha

657

83 Ha

544

100 Ha

545

120 Ha

550

144 Ha

600

495 Ha

2.896

Peningkat

an Jaringan Irigasi

Terpenuhi

nya Peningkatan untuk

Jaringan Irigasi

789

Ha

2.985

260

Ha

1.800

312 Ha

1.861

375

Ha

1.943

450 Ha

1.973

2.186

Ha

10.562

Tersedianya

sistim (jaringa

n) infrastr

Meningkat

nya saran

a dan prasa

Terpenuhinya

program dan

kegiatan penyediaa

Program Penyediaa

n dan Pengelola

an Air Baku

Rumah tangga

pengguna air bersih

31,56%

36,1

0 %

402

39,1

3 %

385

42,1

6 %

395

45,1

8 %

409

48,2

1 %

422

48,21

%

2.013

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kab. Laman

dau



Page 89

uktur pengairan

(SDA) untuk

meningkatkan

pertumbuhan ekonom

i daerah

rana jaringan

drainase,

air bersi

h, tata bang

unan,

pengendalian

air limba

h dan sanit

asi

n dan pengelolaan air

baku yang baik

Peningkat

an distribusi

penyediaan air baku

Meningka

tnya jumlah

masyarakat pengguna

air baku

2

Ltr/dt

402

2

Ltr/dt

385

3

Ltr/dt

395

3

Ltr/dt

409

4

Ltr/dt

422

4

Ltr/dt

2.013

Terpenuhinya

pengembangan

pengelolaan & konservasi

sungai, danau &

pengairan lainya

Program Pengemb

angan, Pengelola

an & Konservasi Sungai,

Danau & Pengairan

Lainnya

cakupan pengemb

angan, pengelola

an dan koservasi terhadap

Pengairan

Persen

-

80,00

%

1.147

85,00

%

1.178

90,00

%

1.221

95,00

%

1.260

95,00 %

4.806

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kab.

Lamandau

Pembangunan

Embung dan

Bangunan Penampung Air

Lainnya

Tercapainya

Pembangunan

Embung dan Bangunan

Penampung Air

Lainnya

Unit

2

Unit

1.047

2

Unit

1.078

4

Unit

1.111

4

Unit

1.150

12

Unit

4.386

Pengelolaan dan

Pengembangan

Sistem Informasi SDA

Tingkat Capaian

Pengelolaan dan

Pengembangan Sistem

Informasi SDA

Paket

1

Paket

100

1

Paket

100

1

Paket

110

1

Paket

110

4

Paket

420

Terpenuhi

nya program

dan kegiatan pengemba

ngan kinerja

pengelolaan air

Program

Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air

Limbah

Pesentase

penduduk berakses

air bersih

80%

80

%

2.589

80 %

2.481

80

%

2.547

80 %

2.640

80

%

2.723

80 %

12.980

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kab. Laman

dau



Page 90

minu dan air limbah yang baik

Pembangunan Sistem Air

Limbah Komunal

Berbasis Masyarak

at

Meningkatnya Kesadara

n Masyarak

at untuk membiasa

kan diri dengan Pola

hidup sehat

2

Uni

t

2.589

3

Uni

t

2.481

3

Uni

t

2.547

4

Uni

t

2.640

5

Uni

t

2.723

17

Unit

12.980

Terpenuhi

nya program

dan kegiatan pengendal

ian banjir yang baik

dan akurat

Program

Pengendalian Banjir

persentas

e wilayah banjir

tertangani

100

% 100

%

2.251

100 %

2.157

100

%

2.215

100 %

2.295

100

%

2.368

100 %

11.286

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kab. Laman

dau

Pengendalian Banjir

Kabupaten

Lamandau

Terwujudnya

bangunan pengenda

li banjir Ibukota Kabupate

n Lamanda

u

Unit

4

Unit

998

5

Unit

850

6

Unit

855

6

Unit

860

7

Unit

865

28

Unit

4.428

Pengendalian Banjir

di Kecamatan

Terwujudnya

bangunan pengendali banjir di

Kecamatan

Kabupaten

Lamandau

Unit

1

Unit

1.253

1

Unit

1.307

2

Unit

1.360

2

Unit

1.435

4

Unit

1.503

10

Unit

6.858

Terbuk

anya keterisolasian

daerah pedesa

an dan kecama

Meni

ngkatnya Kualit

as dan

Kuantitas

Terpenuhi

nya program dan

kegiatan pembangu

nan infrastrukt

Program

pembangunan infrastrukt

ur perdesaan

cakupan

pembangunan infrastruk

tur perdesaa

n

100

%

100 %

2.287

100

2.192

100

2.251

100

2.333

100

2.407

100 %

11.470

Dinas Pekerja

an Umum

Kab. Laman

dau



Page 91

tan agar angkut

an orang,

barang dan

jasa menjadi lancarn

ya

jalan dan jemb

atan pend

ukung

kegiatan ekon

omi daera

h

ur perdesaan yang baik

dan akurat

serta autentik

Pembangunan Jalan

Lingkungan

Pedesaan

Terbangunnya jalan

lingkungan

pedesaan

1.60

0

m'

2.287

1.80

0

m'

2.192

2.00

0

m'

2.251

2.50

0

m'

2.333

2.50

0

m'

2.407

10.40

0

m'

11.470

Tersedianya

sistim (jaringan)

infrastruktur

pengairan

(SDA) untuk mening

katkan pertum

buhan ekonomi

daerah

Meningkat

nya sarana dan

prasarana

jaringan

drainase, air

bersih,

tata bangunan

, peng

endalian air

limbah

dan sanitasi

Terpenuhinya

sarana dan prasarana

untuk air bersih

perdesaan yang

memadai

Program Pembang

unan /Peningkatan

Sarana Air Bersih

Perdesaan

cakupan sarana air

bersih di perdesaan yang

dikelola

70%

75

%

1.377

80 %

1.320

85

%

1.355

90 %

1.404

95

%

1.449

95 %

6.905

Dinas Pekerja

an

Umum

Kab. Laman

dau

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Air Bersih Pedesaan

Terbangunnya

sarana dan

prasarana jaringan air bersih

Paket

3

Pa

ket

1.377

3

Pa

ket

1.320

3

Pak

et

1.355

3

Pak

et

1.404

3

Pak

et

1.449

15

Pak

et

6.905

Terbukanya

keterisolasian daerah

pedesaan dan

kecama

meningkat

nya kualitas

dan kuant

itas

Proporsi panjang

jaringan jalan dan dalam

kondisi baik

Program Peningkat

an Jalan

Panjang jalan

kabupaten dalam kondisi

baik (>40 km/jam)

94,46%

86,5

5 %

39.336

90,5

8 %

38.178

94,6

3 %

39.200

98,1

7 %

40.621

100

%

41.909

100 %

199.244

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kab. Laman

dau



Page 92

tan agar angkut

an orang,

barang dan

jasa menjadi lancarn

ya

jalan pendukun

g kegia

tan ekon

omi daerah

Peningkatan jalan kabupate

n

Meningkatnya kondisi

infrastruktur Jalan

sepanjang 65.600

meter

18.0

00

m'

29.535

10.0

00

m'

28.438

12.0

00

m'

28.440

12.3

00

m'

28.500

13.3

00

m'

28.620

65.60

0

m'

143.533

Peningkatan jalan

dalam kota di 7 kecamata

n

Meningkatnya

kondisi infrastruktur Jalan

sepanjang 21.000

meter

2.80

0

m'

3.038

3.50

0

m'

3.040

4.20

0

m'

3.045

4.90

0

m'

3.050

5.60

0

m'

3.065

21.00

0

m'

15.238

Peningkatan Jalan

Dalam Ibu Kota

Kabupaten

Meningkatnya

kondisi infrastruk

tur Jalan sepanjang 55.000

meter

6.00

0

m'

6.763

9.00

0

m'

6.700

11.0

00

m'

7.715

13.0

00

m'

9.071

16.0

00

m'

10.224

55.00

0

m'

40.473

Terwujudnya

Pembangunan

Kawasan strategi

s dan wilayah

Meningkat

nya kualit

as dan kuant

itas saran

Terpenuhinya

operasional

pemeliharaan sarana

dan prasarana

Program Operasi

Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana

Pengairan

Luas irigasi

kabupaten dalam

kondisi baik

54,58%

38,1

7

%

284

25,7

2

%

272

30,8

7

%

280

37,0

7

%

290

44,5

5

%

299

44,55 %

1.425

Dinas Pekerja

an Umum

Kab. Laman

dau



Page 93

tertinggal dalam

mendukung

pertumbuhan

ekonomi, mening

katkan kesejah

teraan masyarakat

dan mengur

angi kesenjangan

antar wilayah

a prasarana

enunjang

aktivitas

ekonomi

pengairan Operasi dan pemelihar

aan sarana

dan prasarana

pengairan

Terpeliharanya seluruh

sarana & prasarana

Pengairan sehingga

dapat berfungsi dengan

baik

150

Ha

284

274

Ha

272

329 Ha

280

395

Ha

290

474 Ha

299

1.622

Ha

1.425

Tersedianya progra

m kegiata

n pembangunan

infrastruktur

pedesaan untuk

lokasi PM2L

Adanya progr

am kegia

tan pembangu

nan infras

truktur pede

saan untu

k lokasi PM2L

Terpenuhinya program

kegiatan pembangu

nan infrastruktur

pedesaan untuk

lokasi PM2L

Program pembangunan

infrastruktur desa

tertinggal

Persentase rumah tinggal

bersanitasi

31,56%

36,10

%

858

39,13

%

823

42,16

%

845

45,18

%

875

48,21

%

903

48,21 %

4.304

Dinas Pekerja

an Umum

Kab.

Lamandau

Pembangunan

infrastruktur pedesaan

pada lokasi

PM2L

Terarah dan

terkendalinya pelaksana

an kebijakan

tentang pembang

unan perumahan

36,1

0 %

858

39,1

3 %

823

42,1

6 %

845

45,1

8 %

875

48,2

1 %

903

48,21

%

4.304

Terbukanya keteriso

lasian daerah

pedesaan dan

Meningkatnya

Kualitas

dan Kuan

Proporsi panjang jaringan

jalan dan dalam

kondisi baik

Program pembangunan

jalan lingkunga

n

persentase jalan lingkunga

n dalam kondisi

baik

80%

80 %

2.501

80

2.397

80

2.462

80

2.551

80

2.632

80 %

12.543

Dinas Pekerja

an Umum

Kab.

Lamandau



Page 94

kecamatan agar

angkutan

orang, barang

dan jasa menjadi

lancarnya

titas jalan dan

jembatan

pendukun

g kegiatan

ekonomi

daerah

Pembangunan jalan

lingkungan

perkotaan

Terbangunnya Jalan

Lingkungan

Perkotaan yang

memadai

2.40

0

m'

2.501

2.70

0

m'

2.397

3.10

0

m'

2.462

3.70

0

m'

2.551

4.10

0

m'

2.632

16.00

0

m'

12.543

Proporsi panjang

jaringan jalan dan dalam

kondisi baik

Program peningkat

an jalan dan pergantia

n jembatan

Panjang jalan

kabupaten dalam kondisi

baik (>40 km/jam)

94,46%

86,5

5 %

10.755

90,5

9 %

10.307

94,6

3 %

10.584

98,1

7 %

10.967

100

%

11.315

100 %

53.928

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kab. Laman

dau

Peningkat

an jalan

Meningka

tnya kondisi

infrastruktur Jalan

10.5

00

m'

10.755

12.2

00

m'

10.307

14.0

00

m'

10.584

16.1

00

m'

10.967

18.5

00

m'

11.315

71.30

0

m'

53.928

Tersedianya

sistim (jaringa

n) infrastr

uktur pengairan

(SDA) untuk

meningkatkan pertum

buhan ekonom

i daerah

Meningkat

nya saran

a dan prasa

rana jaringan

drainase,

air bersih,

tata bang

unan, peng

endalian

air limba

h dan sanit

asi

Terpenuhinya

sarana dan

prasarana jaringan

air bersih ibukota kecamata

n yang memadai

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Jaringan

Air Bersih Ibu Kota Kecamata

n

Rumah Tangga

Pengguna Air Bersih

31,56%

36,1

0 %

2.021

39,1

3 %

1.937

42,1

6 %

1.989

45,1

8 %

2.061

48,2

1 %

2.127

48,21

%

10.135

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kab. Laman

dau

Peningkatan

Kapasitas Air Besih

Perkotaan

Tersedianya

Kapasitas Air Bersih

Perkotaan yang memadai

1

Paket

2.021

1

Paket

1.937

1

Paket

1.989

1

Paket

2.061

1

Paket

2.127

5

Paket

10.135



Page 95

Terwuj

udnya Pembangunan

Kawasan

strategis dan wilayah

tertinggal

dalam mendu

kung pertumbuhan

ekonomi,

meningkatkan kesejah

teraan masyar

akat dan mengur

angi kesenja

ngan antar

wilayah

Meni

ngkatnya kualit

as dan

kuantitas saran

a prasa

rana enunj

ang aktivitas

ekonomi

Terpenuhi

nya sarana dan

prasarana pendukun

g untuk fasilitas umum di

kab. Lamandau

Penataan

Fasilitas Umum

cakupan

fasilitas umum yang

tertata

80%

80

%

4.613

80

%

3.170

80

%

3.255

80

%

3.373

80

%

3.480

80

%

17.891

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kab. Laman

dau

Pembang

unan Stadion Olah Raga

Kabupaten

Lamandau

Terbangu

nnya Stadion Olahraga

Kabupaten

Lamandau

1

Paket

1

Paket

3.748

1

Paket

2.000

1

Paket

2.000

1

Paket

2.000

1

Paket

1.500

5

Paket

11.248

Percepata

n Pembangunan

Sanitasi Pemukima

n (PPSP)

Terbangu

nanya Sanitasi Permukim

an yang memadai

Pake

t

3

Paket

865

3

Paket

1.170

3

Paket

1.255

3

Paket

1.373

3

Paket

1.980

15

Paket

6.643

Tersedianya

Sumber Daya Manusi

a Dinas Pekerja

an Umum

Meningkat

nya kualitas

penyeleng

garaan

Terpenuhinya

sistem informasi/ data base

jalan dan jembatan

yang baik serta

Program Pembang

unan Sistem Informasi/

Data Base Jalan dan

Jembatan

cakupan database

jalan dan jembatan

90%

90

%

258

90 %

247

90

%

253

90 %

263

90

%

271

100 %

1.292

Dinas Pekerja

an

Umum

Kab. Laman

dau



Page 96

yang andal dan

profesional

perencanaan

organisasi

, penat

ausahaan keua

ngan, penat

alaksanaan

organisasi

yang efektif,

efisien,

transpara

n, akuntabel,

menyeluru

h dan berke

sinambu

ngan serta SDM

PU yang

profesional.

akurat Penyusunan Informasi/

Database Jalan dan

Jembatan

Terpenuhinya pengemb

angan/ Pembang

unan sistem

informasi/ Data Base Jalan dan

Jembatan

1

Do

k

258

1

Do

k

247

1

Do

k

253

1

Do

k

263

1

Do

k

271

1

Dok

1.292

Tersedianya

sistim (jaringan)

infrastruktur

pengairan

Meningkat

nya sarana dan

prasarana

jaringan

Rasio sarana

dan prasarana jaringan

air bersih

Program Pembang

unan/ Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Jaringan Air Bersih

Meningkatkan

sarana dan prasarana

jaringan air bersih

Persen

-

80 %

1.252

85 %

1.285

90 %

1.332

95 %

1.374

95 %

5.243

Dinas Pekerja

an Umum

Kab. Laman

dau



Page 97

(SDA) untuk mening

katkan pertum

buhan ekonom

i daerah

drainase, air

bersih,

tata bang

unan, peng

endalian

air limbah

dan sanit

asi

Pembang

unan/ Peningkat

an Sarana dan Prasarana

Jaringan Air Bersih

Terbangu

nnya sarana

dan prasarana jaringan

air bersih

80 %

1.252

85 %

1.285

90 %

1.332

95 %

1.374

95 %

5.243

Tersedianya

Sumber Daya

Manusia Dinas Pekerja

an Umum

yang handal dan

profesional

Meningkat

nya kualit

as penyeleng

garaan

perencanaan

organisasi

, penatausa

haan keua

ngan, penatalaks

anaan

organisasi

yang efektif,

efisien,

transparan,

Terpenuhinya

sistem informasi/

data base bidang cipta

karya yang baik

serta akurat

Program Pengemb

angan Data/Infor

masi

Cakupan ketersedi

aan dokumen

keciptakaryaan

100%

100

%

482

100 %

461

100

%

474

100 %

491

100

%

507

100 %

2.415

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kab.

Lamandau

Penyusun

an dan Pengumpulan

Data/Informasi

Kebutuhan Penyusun

an Dokumen

Perencanaan

Tercapain

ya Pengembangan

Data/Informasi dgn

baik

1

Do

k

482

1

Do

k

461

1

Do

k

474

1

Do

k

491

1

Do

k

507

1

Do

k

2.415



Page 98

akuntabel, meny

eluruh

dan berke

sinambungan

serta SDM

PU yang profe

sional.

Belanja Langsung

107.681

104.308

107.099

110.983

114.501

544.573 Dinas Pekerj

aan

Umum

Kab. Lama

ndau

111.687.941.043

Catatan : Kenaikan pagu Dana yang ada di SKPD DPU U. Renstra di Naikan / 15% dari Pagu Tahun Sebelumnya dalam

Per Tahun Angaran



Page 99

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja SKPD menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

kabupaten lamadau.

Indikator Kinerja Dinas Perkerjaan Umum yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator Kinerja Daerah Satuan Target Capaian

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Pekerjaan Umum

1.1 Panjang jaringan jalan dalam

kondisi baik Km 408,75 428,75 448,75 468,75 488,75 495,37

1.2 Rasio Jaringan Irigasi rasio 1,5 1:0,02 1:0,26 1:0,31 1:0,37 1:0,45

1.3 Rasio Tempat Pemakaman

Umum per satuan penduduk rasio 1:55 1 : 50 1 : 45 1 : 43 1 : 40 1 : 35

1.4

Rasio Tempat Pembuangan

Sampah (TPS) per satuan

penduduk

rasio 1:8 1 : 7 1 : 6,5 1 : 6 1 : 5,5 1 : 5

1.5 Rasio Rumah Layak Huni rasio 1:1,48 1:1,47 1:1,46 1:1,45 1:1,44 1:1,43

1.6 Panjang Jalan dilalui roda

empat Km

474,10 471,82 481,83 493,20 500,50 510,20

1.7

Drainase dalam kondisi

baik/pembuangan aliran air

tidak tersumbat

persen 93 94 94 94 96 97

1.8 Luas irigasi kabupaten dalam

kondisi baik persen 54,58 38,17 25,72 30,87 37,07 44,55

1.9

Panjang jalan kabupaten

dalam kondisi baik (>40

km/jam)

persen 94,46 86,550 90,587 94,625 98,168 100

2 Perumahan

2.1 Persentase Rumah Tangga

pengguna air bersih persen 31,62 33,52 35,87 38,74 42,22 46,45

2.2 Rumah tangga bersanitasi persen 31,56 36,1 39,13 42,16 45,18 48,21

2.3 Lingkungan pemukiman

kumuh persen

1,53 1,43 1,37 1,21 1,19

1,17

3 Penataan Ruang

3.1

Rasio Ruang Terbuka Hijau

per satuan luas wilayah ber

HPL/HGB

rasio 0,0003 0,0004 0,0005 0,0006 0,0008 0,001

3.2 Persentase Ruang publik

yang berubah peruntukannya persen 20 15 13 10 8 6



Page 100

BAB VII

PENUTUP

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau sebagai salah satu

komponen Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis

(RENSTRA) Tahun 2013 - 2018 yang memuat kebijakan pembangunan baik yang terkait

dengan kebijakan APBD maupun yang diarahkan untuk mendorong partisipasi

masyarakat dalam pembangunan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten

Lamandau Tahun 2013 - 2018.

Renstra Dinas Pekejaan Umum Kabupaten Lamandau ini disusun sebagai

bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan, Pelaksanaan

anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau dengan harapan perencanaan dan

penganggaran yang telah disusun dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan

Kabupaten Lamandau.

Demikian penyusunan Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Lamandau Tahun 2013 s/d 2018 diharapkan dapat bermanfaat dalam penyusunan

Rencana Kerja Dinas PU.

Nanga Bulik, 03 April 2014

Kepala Dinas Pekerjan Umum

Kabupaten Lamandau

Ir. Ray Paskan Pembina

NIP. 19651026 199703 1002

Documents

Rencana strategis dinas pekerjaan umum kabUPATeN lamandaubappeda.lamandaukab.go.id/.../11/RENSTRA-DINAS-PU.pdf · RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU D o k u