RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ...e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/110_bappeda/Renstra.pdfBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016-2021 Badan

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2016-2021

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul

2017

ii

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul………………………………………………….………………….….………. i

Daftar Isi…………………………………………………………………………………….……. ii

Daftar Tabel………………………………………………………………..………..……..…… iv

Daftar Gambar………………………………………………………………….…………..….. v

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………………..…. 1

1.1. Latar Belakang…………………………………………………………… 1

1.2. Landasan Hukum…………………………………………………………. 3

1.3. Maksud dan Tujuan………………………………………………………. 4

1.3.1. Maksud……………………………………………………………. 4

1.3.2. Tujuan……………………………………………………………….. 4

1.4. Sistematika Penulisan……………………………………………………. 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA…………………………………….…… 6

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BAPPEDA………………. 6

2.2. Sumber Daya BAPPEDA…………………………………………………. 11

2.2.1. Kondisi Kepegawaian…………………………………………….. 11

2.2.2. Sarana Prasarana BAPPEDA…………………………………… 14

2.3. Kinerja Pelayanan BAPPEDA…………………………………………. 16

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAPPEDA..................................................................................

31

2.4.1 Tantangan…………………………………………………………… 31

2.4.2 Peluang………………………………………………………………. 31

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BAPPEDA..........................................................................

32

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan BAPPEDA…………………………………………………….

32

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih…………………………………………………..

34

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah ………….. 37

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD…………………..…….

38

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis……………………………………………. 40

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.................................................................. 42

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA……………….. 46

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Bappeda dengan Tujuan dan

Sasaran RPJMD……………………………………….…..

47

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN………………………………………… 50

5.1. Perumusan Strategi………………………………………………………. 50

iii

5.2. Perumusan Kebijakan…………………………………………………… 59

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN……………………………………………………………………….

62

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BADAN

PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH…………………………

81

BAB VIII PENUTUP……………………………………………………………………………. 84

iv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang atau Kepangkatan… 11

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural……………....... 12

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan………................... 13

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan…...... 13

Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul............... 14

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2010-2015……………………….……….......................................

20

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015...................................... 25

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah………………………………………………………… 33

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA………. 48

Tabel 4.2 Sasaran dan Indikator BAPPEDA………………………………………….. 49

Tabel 5.1 Identifikasi dan Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal

BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017............................... 51

Tabel 5.2 Analisis Faktor- Faktor Internal dan Eksternal BAPPEDA Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2017…………………………….............................. 52

Tabel 5.3 Analisis USG Faktor Internal dan Eksternal BAPPEDA Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2017……………………………..…….….................. 53

Tabel 5.4. Faktor-faktor Kunci Strategis BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2017……………………………………………....………………………. 54

Tabel 5.5. Pemetaan Interaksi Faktor Internal dan Eksternal BAPPEDA

Kabupaten Gunungkidul................................................................... 57

Tabel 5.6. Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran............................ 58

Tabel 5.7. Tujuan,Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.......................................... 60

Tabel 6.1 Program, Kegiatan, dan Anggaran BAPPEDA Tahun 2016................. 64

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan

Indikatif BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021……. 67

Tabel 7.1 Indikator Kinerja BAPPEDA yang Mengacu Pada Tujuan

dan Sasaran RPJMD……………….…………………................................ 83

v

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAPPEDA ………………………………………….... 10

Gambar 4.1 Posisi Kekuatan Organisasi BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2017...................................................................................

56

vi

vii

viii

ix

1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 132 TAHUN 2017 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021

RENCANA STRATEGIS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2016 – 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang

pertama harus dijalankan. Terdapat banyak definisi tentang perencanaan

karena perbedaan sudut pandang, fokus perhatian, serta perbedaan cakupan

bidang dalam perencanaan itu sendiri. Secara umum perencanaan merupakan

proses penetapan suatu tujuan setelah memperhatikan pembatas internal dan

pengaruh eksternal, yang kemudian mengartikulasikannya dengan jelas

strategi atau langkah-langkah yang seharusnya dilakukan untuk mencapai

tujuan tersebut. Dengan demikian, perencanaan dapat berarti mengetahui dan

menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor

yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan

sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, serta mencari langkah-langkah

untuk mencapai tujuan tersebut. Rangkaian proses perencanaan dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan, yakni politik, teknokratik,

partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan pembangunan

2

daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan,

kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan,

berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi

sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan

meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan

demikian pembangunan daerah mempunyai tiga ciri pokok yaitu meliputi

seluruh aspek kehidupan, dilaksanakan secara terpadu, dan meningkatkan

swadaya masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah seperti yang dimaksud dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah suatu proses

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur

pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian

sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial

dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana strategis (Renstra) adalah suatu dokumen perencanaan yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai

dengan lima tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Rencana strategis dapat dilihat sebagai formulasi secara menyeluruh atau

roadmap yang menjelaskan bagaimana usaha-usaha dilakukan untuk

mencapai tujuan melalui penerapan strategi-strategi yang dipilih. Renstra

Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk

mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang

selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sehubungan dengan konteks tersebut, Rencana Strategis BAPPEDA

harus dirumuskan secara transparan, responsif, partisipatif serta berkeadilan

dalam menampung, menganalisis dan menggunakan kekuataan-kekuatan

(strenghts) sumber daya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan (weaknesses)

menjadi peluang-peluang (opportunities), serta mampu menghadapi ancaman

(threats) sehingga menghasilkan kebijakan dan program yang akuntabel,

terukur, efisien dan efektif. Hal ini pada muaranya akan menyelaraskan

dukungan untuk mewujudkan visi dan misi Bupati, serta visi dan misi

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun nasional yang bersumber

pada:

3

1) dokumen pokok-pokok Rencana Pembangunan Nasional;

2) dokumen pokok-pokok Rencana Pembangunan Provinsi;

3) dokumen pokok-pokok Rencana Pembangunan Kabupaten; dan

4) urusan wajib, urusan pilihan serta tujuan keselarasan dan keterpaduan

Pengelolaan Keuangan Negara.

Dukungan terhadap dokumen tersebut diatas diwujudkan dalam bentuk

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Daerah melalui kerjasama dan koordinasi antara

aparat perencana dengan unit/satuan kerja terkait maupun dengan

masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016-2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

4

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2005–2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2016-2021;

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul adalah merupakan

amanah undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, yang dimaksudkan untuk

memberikan pedoman umum (guide line) dan arahan bagi segenap pimpinan

dan jajaran staf BAPPEDA dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung

jawabnya dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang

berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan di Kabupaten

Gunungkidul.

Rencana Strategis ini juga dimaksudkan untuk memberikan arahan yang

logis dan terstruktur bagi peran serta BAPPEDA untuk mendukung

pencapaian visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Gunungkidul, sesuai dengan

tugas dan fungsi BAPPEDA.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten

Gunungkidul adalah untuk :

a. Meningkatkan kontribusi BAPPEDA dalam penjaminan mutu perencanaan

pembangunan dan menjaga konsistensi dokumen perencanaan yang

dihasilkan agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan efektif,

efisien, berkelanjutan dan terintegrasi.

5

b. Mewujudkan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara pimpinan

dan staf dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dengan

baik melalui perumusan bersama tujuan, sasaran, dan strategi yang akan

dilaksanakan BAPPEDA selama lima tahun ke depan.

c. Menyediakan dokumen yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja

(Renja) Tahunan BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2021.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BAPPEDA

2.2. Sumber Daya BAPPEDA

2.3. Kinerja Pelayanan BAPPEDA

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAPPEDA

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan BAPPEDA

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra BAPPEDA

3.4.

3.5.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV TUJUAN dan SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran BAPPEDA dengan Tujuan

dan Sasaran RPJMD

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII PENUTUP

6

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BAPPEDA

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang


Perencanaan Pembangunan Daerah, BAPPEDA mempunyai tugas

melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan pembangunan,

penelitian, dan pengembangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan umum di bidang perencanaan pembangunan,

penelitian, dan pengembangan;

2. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan,

penelitian, dan pengembangan;

3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang

perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;

4. pengoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah;


pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah;


pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. pengoordinasian dan pelaksanaan musyawarah perencanaan

pembangunan daerah;

8. pengoordinasian dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan

pembangunan daerah;

9. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah;

10. penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah,

kecamatan, dan desa;

11. perencanaan kerja sama pembangunan antar daerah, swasta, dalam

negeri, dan luar negeri;

12. pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;

13. penyusunan rencana pembangunan daerah;

7

14. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan

lingkungan perkotaan;

15. penyusunan dan pelaksanaan pedoman keserasian pengembangan

wilayah perkotaan dan perdesaan;

16. penyusunan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan

pengembangan wilayah dan kawasan;

17. penyusunan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan dan desa;

18. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan

perwilayahan;

19. penyusunan perencanaan kawasan strategis;

20. penyusunan perencanaan kawasan permukiman;

21. pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan

perwilayahan;

22. pelaksanaan konsultasi perencanaan pembangunan daerah;

23. pelaksanaan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan

perkotaan;

24. pelaksanaan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan kawasan

dan lingkungan perkotaan;

25. perencanaan pembangunan daerah;

26. pengendalian rencana pembangunan daerah;

27. evaluasi rencana pembangunan daerah;

28. pembinaan rencana pembangunan perangkat daerah;

29. pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah,

kecamatan, dan desa;

30. pelaporan tugas pembantuan, hibah, dan bantuan;

31. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang perencanaan

pembangunan, penelitian, dan pengembangan;

32. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk

operasional di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan

pengembangan;

33. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang

perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;

34. pengelolaan UPT.

Sedangkan masing-masing Bidang dan Sekretariat memiliki tugas

sebagai berikut:

1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana

kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan,

8

pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga,

perpustakaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat serta

memberikan pelayanan administratif dan fungsional.

2) Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan mempunyai tugas

melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan,

sosial dan budaya.

3) Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan

pembangunan di bidang pertanian, pangan, perikanan, kelautan,

industri, pariwisata, energi, sumber daya mineral, perdagangan,

koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, dan

pengembangan dunia usaha.

4) Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan

perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam, lingkungan

hidup, perumahan rakyat, kawasan permukiman, pekerjaan umum,

bina marga, pengairan, sanitasi, air bersih, perhubungan, penataan

ruang, dan pertanahan.

5) Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian mempunyai tugas

melaksanakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan,

pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan rencana

pembangunan.

6) Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaaan

data dan informasi pembangunan dan penyelenggaraan perencanaan

pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7

Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan;

b. Unsur Pembantu

Pimpinan

: Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-

Subbagian;

c. Unsur Pelaksana : 1) Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-

subbidang;

2) Unit Pelaksana Teknis;

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat terdiri dari:

9

1. Subbagian Perencanaan;

2. Subbagian Keuangan;

3. Subbagian Umum;

c. Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan terdiri dari:

1. Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;

2. Subbidang Kesehatan, Sosial, dan Ketenagakerjaan;

3. Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan;

d. Bidang Perekonomian terdiri dari:

1. Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kelautan;

2. Subbidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi;

3. Subbidang Pariwisata dan Penanaman Modal;

e. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari:

1. Subbidang Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;

2. Subbidang Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum;

3. Subbidang Penataan Ruang dan Pertanahan;

f. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian terdiri dari:

1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan;

2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;

3. Subbidang Pelaporan;

g. Bidang Perencanaan terdiri dari:

1. Subbidang Pengelolaan Data Pembangunan;

2. Subbidang Rencana Pembangunan Daerah;

3. Subbidang Rencana Pembangunan Wilayah;

h. Unit Pelaksana Teknis; dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada Gambar 2.1.

10

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

11

2.2. Sumber Daya BAPPEDA

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Gunungkidul per 1 Desember 2017 sebanyak 52 orang. Jumlah pegawai

laki-laki sebanyak 33 orang dan perempuan sebanyak 19 orang.

Berdasarkan golongan/ruang dan kepangkatan, pegawai Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai golongan yang cukup

bervariatif dari golongan I sampai golongan IV. Pegawai dengan jumlah

terbanyak terdapat pada golongan III/b yaitu 13 orang yang diikuti jumlah

pegawai pada golongan IV/a sebanyak 10 orang dan golongan III/c sebanyak

9 orang. Jumlah pegawai selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 yang

menunjukkan jumlah pegawai berdasarkan golongan/ruang atau

kepangkatan.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang Kepangkatan

No. Golongan/

Ruang Kepangkatan

Jumlah Pegawai (Orang)

Laki-laki Perempuan

1. IV/e Pembina Utama

-

-

IV/d Pembina Utama Madya

-

-

IV/c Pembina Utama Muda

-

-

IV/b Pembina Tingkat I

1

-

IV/a Pembina

3

4

2. III/d Penata Tingkat I

9

1

III/c Penata

5

4

III/b Penata Muda Tingkat I

7

6

III/a Penata Muda

2

1

3. II/d Pengatur Tingkat I

1

2

II/c Pengatur 3

1

II/b Pengatur Muda Tingkat I

-

-

II/a Pengatur Muda

-

-

4. I/d Juru Tingkat I

-

-

I/c Juru

2

-

I/b Juru Muda Tingkat I

-

-

I/a Juru Muda -

-

Jumlah

33

19

Data per 1 Desember 2017

12

Dari jumlah 52 orang pegawai tersebut 25 (dua puluh lima) orang

menduduki jabatan struktural dan sisanya 27 (dua puluh tujuh) orang

menjalankan fungsinya sebagai staf pada bidang-bidang dan sekretariat

yang ada sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang


Perencanaan Pembangunan Daerah. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan

struktural dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural

No. Jenis

Jabatan Nama Jabatan Jumlah

1. Eselon II Kepala 1

2. Eselon III a. Sekretaris 1

b. Kepala Bidang Perencanaan 1

c. Kepala Bidang Perekonomian 1

d. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, dan

Budaya 1

e. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana 1

f. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian

1

3. Eselon IV a. Kepala Sub Bagian Perencanaan 1

b. Kepala Sub Bagian Keuangan 1

c. Kepala Sub Bagian Umum 1

d. Kepala Subbidang Pemerintahan dan

Pemberdayaan Masyarakat

1

e. Kepala Subbidang Kesehatan, Sosial, dan

Ketenagakerjaan

1

f. Kepala Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan 1

g. Kepala Subbidang Pertanian, Perikanan, dan

Kelautan 1

h. Kepala Subbidang Perindustrian, Perdagangan,

dan Koperasi

1

i. Kepala Subbidang Pariwisata dan Penanaman

Modal;

1

j. Kepala Subbidang Perhubungan, Perumahan,

dan Kawasan Permukiman

1

k. Kepala Subbidang Lingkungan Hidup dan

Pekerjaan Umum

1

l. Kepala Subbidang Penataan Ruang dan

Pertanahan; 1

m. Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan 1

n. Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi 1

o. Kepala Subbidang Pelaporan 1

p. Kepala Subbidang Pengelolaan Data

Pembangunan;

1

q. Kepala Subbidang Rencana Pembangunan

Daerah;

1

r. Kepala Subbidang Rencana Pembangunan

Wilayah

1

25


Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah mempunyai tingkat pendidikan yang bervariatif,

13

mulai dari pendidikan SD (Sekolah Dasar) sampai dengan S-2 (Strata 2).

Pegawai dengan tingkat pendidikan S-2 merupakan jumlah yang terbanyak

yaitu 16 orang dan diikuti dengan pegawai dengan pendidikan S-1 dan SLTA

yang masing-masing sebesar 15 orang dan 10 orang. Data selengkapnya

seperti terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Pendidikan Jumlah Pegawai (Orang) Jumlah

Laki-laki Perempuan (Orang)

1. Strata 2 (S-2) 9 8 17

2. Strata 1 (S-1) 13 5 18

3. Sarjana Muda / Akademi 3 2 5

4. SLTA 5 5 10

5. SLTP 0 0 0

6. SD 2 0 2

Jumlah 32 20 52

Data per1 Desember 2017

Dilihat dari banyaknya jumlah pegawai yang mempunyai pendidikan

yang memadai diharapkan mampu melaksanakan tugas, pokok dan

fungsinya untuk mencapai target yang telah ditentukan untuk 5 (lima)

tahun ke depan. Di samping itu pengembangan kompetensi pegawai masih

tetap diperlukan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non

formal seperti bimbingan teknis, diklat, kursus-kursus, seminar, dan bentuk

pelatihan lainnya.

Berdasarkan jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural, 17

orang telah mengikuti pelatihan penjenjangan (Diklat kepemimpinan) sesuai

dengan jenjang jabatan strukturalnya. Jumlah ini masih sama dengan

jumlah akhir periode Renstra Tahun 2010-2015. Pada tahun 2017 ini

diharapkan semua pejabat struktural telah mengikuti diklat kepemimpinan

yang sesuai.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No. Pendidikan Jumlah (orang)

1. SPAMEN/DIKLATPIM TINGKAT II 0

2. SPAMA/DIKLATPIM TINGKAT III 3

3. ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM TINGKAT IV 14

Jumlah 17


Selain ketersediaan sumberdaya manusia yang handal, faktor sarana

prasarana yang memadai dan dana yang cukup merupakan faktor penentu

keberhasilan dalam pencapaian sasaran yang diharapkan.

14

2.2.2. Sarana Prasarana BAPPEDA

Secara umum, sarana prasarana BAPPEDA yang berupa tanah dan

bangunan berada pada kondisi baik. Kantor BAPPEDA berdiri di atas tanah

seluas 2.748 m2 dengan status tanah hak pakai sejak tahun 1992.

Bangunan kantor berupa gedung bertingkat dengan luas lantai 705,50 m2

yang terletak di Jalan Satria Nomor 3, Wonosari, Gunungkidul.

Secara umum kondisi sarana prasarana yang dimiliki untuk

mendukung pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul

No Golongan Bidang Kelompok Sub Nama Barang Jumlah Barang

Jumlah Harga (000)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 TANAH 1 1.000.000,00

1 TANAH 1 1.000.000,00

11 TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG

1 1.000.000,00

4 Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/ Jasa

1 1.000.000,00

2 2 PERALATAN DAN MESIN

608 2.072.430.214,78

3 ALAT ALAT ANGKUTAN

30 827.115.200,00

1 Alat Angkutan Darat Bermotor

30 827.115.200,00

1 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

1 159.225.000,00

2 Kendaraan Bermotor Penumpang

4 482.997.600,00

5 Kendaraan Bermotor Beroda Dua

25 184.892.600,00

4 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR

2 11.853.900,00

3 ALAT UKUR 2 11.853.900,00

1 Alat Ukut Universal 2 11.853.900,00

6 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA

559 1.119.233.214,78

1 ALAT KANTOR 96 137.776.550,00

1 Mesin Tik 9 5.643.000,00

2 MESIN HITUNG/JUMLAH

1 3.886.000,00

4 ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN

KANTOR

73 67.159.000,00

5 ALAT KANTOR LAINNYA

13 61.088.550,00

2 ALAT RUMAH TANGGA

339 335.624.750,00

1 Meubilair 297 171.683.450,00

3 Alat Pembersih 1 2.750.000,00

4 Alat Pendingin 25 110.620.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

15

6 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

14 48.771.300,00

7 Alat Pemadam Kebakaran

2 1.800.000,00

3 KOMPUTER 96 616.679.914,78

2 Personal Komputer 64 422.865.566,67

3 Peralatan Komputer Mainframe

1 1.500.000,00

4 Peralatan Mini Komputer

20 38.244.348,11

5 Peralatan Personal Komputer

6 7.200.000,00

6 Peralatan Jaringan 5 146.870.000,00

4 MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT

28 29.152.000,00

1 Meja Kerja Pejabat 23 18.000.000,00

2 Meja Rapat Pejabat 5 11.152.000,00

7 ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI

17 114.227.900,00

1 ALAT STUDIO 12 72.812.900,00

1 Peralatan Studio Visual

9 50.352.000,00

3 Peralatan Studio Video dan Film A

3 22.460.900,00

2 ALAT KOMUNIKASI 5 41.415.000,00

1 Alat Komunikasi Telephone

5 41.415.000,00

3 3 GEDUNG DAN BANGUNAN

6 1.706.160.549,72

11 BANGUNAN GEDUNG 6 1.706.160.549,72

1 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA

6 1.706.160.549,72

1 Bangunan Gedung Kantor

4 1.507.324.549,72

8 Bangunan Gedung Tempat Ibadah

1 65.000.000,00

14 Bangunan Gedung Garasi/Pool

1 133.836.000,00

4 5 ASET TETAP LAINNYA

103 9.201.700,00

17 BUKU PERPUSTAKAAN

103 9.201.700,00

1 BUKU 103 9.201.700,00

1 Umum 2 124.000,00

2 Filsafat 4 352.200,00

4 llmu Sosial 47 4.474.000,00

5 llmu Bahasa 4 821.900,00

6 Matematika & Pengetahuan Alam

1 75.600,00

7 llmu Pengetahuan Praktis

40 2.985.000,00

8 Arsitektur, Kesenian, Olag Raga

3 204.000,00

9 Georafi, Biografi, Sejarah

2 165.000,00

TOTAL 718 3.788.792.464,50

Data per 31 Juni 2017

16

2.3. Kinerja Pelayanan BAPPEDA

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dapat

dilihat dari sejauh mana Pencapaian dari setiap indikator kinerja pelayanan

RPJMD (IKU) dan Indikator SPM Bidang dan Sekretariat maupun

Pencapaian Realisasi Anggaran. Pencapaian indikator-indikator kinerja

pelayanan, anggaran dan realisasi pendanaan serta anggaran dan realisasi

Sehubungan dengan hal tersebut, pencapaian kinerja pelayanan

BAPPEDA yang terkait dengan indikator kinerja sasaran dibagi menjadi dua

periodisasi yaitu Tahun 2011-2013 dan Tahun 2014-2015. Tahun 2011

sampai dengan Tahun 2013 akan digunakan indikator kinerja sasaran yang

lama, sedangkan Tahun 2014 dan Tahun 2015 akan menggunakan indikator

kinerja sasaran yang baru.

Berdasarkan indikator kinerja sasaran yang lama, pada tahun 2013

secara keseluruhan capaian kinerja pelayanan pada BAPPEDA berhasil

cukup baik dengan rasio capaian yang terendah sebesar 75 dan tertinggi

sebesar 133,33. Pencapaian kinerja pelayanan BAPPEDA yang terendah

pada indikator kinerja sasaran: persentase hasil penelitian dan

pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah. Pada

tahun 2013, kegiatan yang mendukung sasaran tersebut tidak terdapat

output khusus untuk kegiatan penelitian, sehingga capaian realisasinya

sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 30%, sedangkan target yang

tercantum dalam Renstra pada tahun yang sama sebesar 40%. Pencapaian

kinerja pelayanan BAPPEDA yang tertinggi terdapat pada indikator kinerja

sasaran: jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaporan pembangunan

daerah, karena dokumen yang dihasilkan sebanyak 4 dokumen, sedangkan

target yang tercantum dalam Renstra hanya 3 dokumen.

Berdasarkan indikator kinerja sasaran yang baru, yang hanya terdiri

dari 4 indikator kinerja utama, pencapaian kinerja pelayanan BAPPEDA

pada akhir periode Renstra tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Persentase kesesuaian program dalam Rencana Kerja (Renja) PD

terhadap program dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

dengan rasio capaian 100;

2. Persentase kesesuaian program dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) terhadap Program dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dengan rasio capaian 97,92;

17

3. Persentase kesesuaian program dalam Rencana Strategis (Renstra) PD

terhadap program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dengan rasio capaian 98,96; dan

4. Persentase kesesuaian program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) terhadap program dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) dengan rasio capaian sebesar 96,28.

Dalam hal kesesuaian program antara RKPD dengan RPJMD, yang

menunjukkan konsistensi perencanaan jangka pendek dengan jangka

menengah, masih terdapat kesenjangan. Hal ini disebabkan karena dalam

perjalanan waktu, dalam pelaksanaannya terdapat penyesuaian-

penyesuaian dengan kebutuhan, baik itu yang berkaitan dengan

Kementerian Teknis/Lembaga maupun tuntutan pemenuhan aspirasi

masyarakat, sehingga ditambahkan program-program baru yang digunakan

untuk mencapai sasaran RPJMD. Dalam hal ini,, terdapat program dan

kegiatan baru yang menyesuaikan dengan Renja dan Renstra Kementerian

dan Lembaga, terutama bagi dinas dan instansi teknis yang memiliki

tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan teknis kementerian di daerah.

Pada tahun 2013 telah dilakukan Reviu terhadap RPJMD, namun

penyesuaian program dan kegiatan serta target-target masih belum seperti

yang diharapkan. Dalam hal penilaian konsistensi antar lembaga, yang

ditunjukkan dengan perbandingan antara Rencana Strategis di tingkat PD

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagai aktualisasi

perencanaan jangka menengah di tingkat daerah, terdata kesenjangan

sebesar 2,08%. Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja)

PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),

menunjukkan capaian sebagaimana target yang diharapkan. Pengaliran

Program dan Kegiatan dari RKPD ke dalam Rencana Kerja PD benar-benar

dikendalikan. Hanya Program dan Kegiatan yang terdapat di dalam RKPD

saja yang boleh direncanakan untuk dilaksanakan oleh PD, sehingga

kesesuaian program antara RKPD dan Renja PD adalah 100%. Sebagai

bentuk pencapaian visi BAPPEDA untuk mewujudkan perencanaan

pembangunan daerah yang berkualitas, integratif, dan partisipatif, BAPPEDA

sebagai penjamin mutu perencanaan pembangunan daerah terus berupaya

untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan baik antar lembaga

maupun antar waktu, serta menjaga keselarasan dengan kebijakan pada

level yang lebih tinggi yaitu di level Provinsi maupun di tingkat Pusat.

Keberhasilan pencapaian kinerja BAPPEDA ini tidak terlepas dari kontribusi

18

dan kerjasama yang baik dari PD terkait dan stakeholders lainnya.

Pencapaian kinerja pelayanan BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun

2010-2015 disajikan dalam Tabel 2.6.

Jumlah program dan kegiatan pada Renstra Tahun 2010-2015 adalah

18 program dengan 91 kegiatan. Dalam pelaksanaannya, selama periode

tahun anggaran 2011 sampai dengan 2015 semua program telah

dilaksanakan. Kedelapan belas program tersebut adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan;

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

7. Program Pengembangan Data/Informasi;

8. Program Kerjasama Pembangunan;

9. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

10. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar;

11. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah;

12. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

13. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

14. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya;

15. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam;

16. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana;

17. Program Perencanaan Tata Ruang; dan

18. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2011-2015 sebanyak

91 kegiatan. Meskipun jumlah kegiatan yang dilaksanakan sama dengan

jumlah kegiatan dalam Renstra, namun ada dua nama kegiatan yang

berbeda dengan yang tercantum dalam Renstra. Kegiatan yang tidak

terdapat dalam Renstra adalah kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi/Teknik Perkantoran dan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor. Kedua kegiatan ini sebenarnya hanya untuk

mendukung program dan kegiatan sebelumnya seperti yang direncanakan

dalam Renstra. Ada 2 kegiatan dalam Renstra yang tidak dilaksanakan,

19

kegiatan tersebut adalah kegiatan Orientasi Pengembangan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Musrenbang RPJMD. Output kegiatan orientasi

sebenarnya merupakan salah satu output dari kegiatan Penyusunan

Rancangan RPJMD yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 dan tidak

menjadi kegiatan tersendiri. Kegiatan Musrenbang RPJMD sebenarnya juga

telah dianggarkan pada tahun anggaran 2015, namun karena ditetapkannya

Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada tanggal 9 Desember 2015,

maka pada perubahan anggaran, kegiatan Musrenbang RPJMD dihapuskan

dan kemudian akan dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pada tahun anggaran 2011-2013 jumlah program dan kegiatan yang

dilaksanakan BAPPEDA sama seperti yang tercantum dalam Renstra. Tahun

2011 BAPPEDA melaksanakan 16 program yang dijabarkan dalam 52

kegiatan dengan jumlah anggaran Rp1.660.065.000,00. BAPPEDA dapat

melaksanakan seluruh kegiatan dengan tingkat pencapaian kinerja

keuangan sebesar 91,88%. Pada tahun 2012 dan 2013 BAPPEDA

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp2.574.974.000,00 dan

Rp3.960.201.500,00 untuk melaksanakan 17 program dengan 58 kegiatan

dan 70 kegiatan. Seperti halnya pada tahun sebelumnya, secara umum

program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2012 dan 2013 dapat

terlaksana 100% dengan tingkat capaian kinerja keuangan masing-masing

sebesar 94,49% dan 94,43%.

20

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015

No. INDIKATOR SASARAN SESUAI TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA

(IKU, IKK, dll)

Target

TARGET RENSTRA PD TAHUN KE- REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE- KET

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Persentase kecamatan

yang memiliki pemetaan potensi secara up to date dan akurat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 RPJMD

2 Persentase SKPD yang menerapkan perencanaan secara terintegrasi dan tepat waktu berdasarkan basis data yang up to date dan akurat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 90% 95% 100% 100% 0,00 90,00 95,00 100,00 100,00 RPJMD

3 Persentase SKPD yang menerapkan sistem informasi perencanaan dan monev terintegrasi secara online

100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 40% 100% 100% 0,00 0,00 40,00 100,00 100,00 RPJMD

4 Teridentifikasinya faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target sasaran pembangunan secara periodik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 RPJMD

5 Persentase kelengkapan data secara up to date

dan akurat

90% 85% 85% 85% 90% 90% 50% 70% 75% Na 90% 58,82 82,35 88,24 - 100,00 RPJMD

6 Persentase pelaporan secara benar dan tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 80% 95,10%

Na 97% 70,00 80,00 95,10 - 97,00 RPJMD

7 Persentase SKPD yang menerapkan SOP

90% 60% 75% 80% 90% 90% na na 60% 90% 90% - - 75,00 100,00 100,00 RPJMD

21

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

8 Persentase personel yang lulus pendidikan formal/non formal dalam bidang perencanaan pembangunan daerah

25% 5% 10% 15% 20% 25% 7,14% 16,94% 15,69% 142,80 169,40 104,60 IKU lama

9 Persentase koordinasi

internal maupun antarbidang secara rutin dan periodik

90% 50% 60% 70% 80% 90% 50,00% 62,50% 70,00% 100,00 104,17 100,00 IKU

lama

10 Persentase koordinasi sektoral dengan SKPD lingkup sektor terkait sesuai jadwal

90% 50% 60% 70% 80% 90% 50,00% 60,00% 70,00% 100,00 100,00 100,00 IKU lama

11 Persentase sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 60,00% 85,00% 90,00% 60,00 85,00 90,00 IKU lama

12 Persentase penataan ruang daerah yang terpadu dan terintegrasi

100% 20% 40% 60% 80% 100% 20,00% 22,22% 60,00% 100,00 55,55 100,00 IKU lama

13 Persentase koordinasi perencanaan yang berbasis sumberdaya alam

100% 20% 40% 60% 80% 100% 20,00% 35,00% 50,00% 100,00 87,50 83,33 IKU lama

14 Persentase sarana dan prasarana kantor yang memadai

95% 75% 80% 85% 90% 95% 75,00% 75,00% 85,00% 100,00 93,75 100,00 IKU lama

15 Persentase layanan administrasi perkantoran yang memadai

100% 100% 100% 100% 100% 100% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00 95,00 95,00 IKU lama

16 Persentase pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00 100,00 100,00 IKU lama

17 Persentase SOP perencanaan pembangunan daerah

90% 60% 75% 80% 90% 90% 60,00% 75,00% 80,00% 100,00 100,00 100,00 IKU lama

18 Persentase sosialisasi produk-produk perencanaan pembangunan daerah

95% 75% 80% 85% 90% 95% 60,00% 70,00% 75,00% 80,00 87,50 88,24 IKU lama

22

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 Persentase dokumen program/kegiatan perencanaan (RKPD) yang dimuat dalam APBD

100% 50% 75% 80% 85% 100% 60,00% 75,00% 80,00% 120,00 100,00 100,00 IKU lama

20 Persentase partisipasi para

pemangku kepentingan dalam perencanaan

pembangunan daerah

100% 80% 90% 100% 100% 100% 80,00% 90,00% 95,00% 100,00 100,00 95,00 IKU

lama

21 Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaporan pembangunan daerah

3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 4 dok 4 dok 100,00 133,33 133,33 IKU lama

22 Persentase SKPD yang menyampaikan laporan program/kegiatan non APBD dan APBD (termasuk DAK) yang tepat waktu

100% 60% 70% 80% 90% 100% 60,00% 70,00% 75,00% 100,00 100,00 93,75 IKU lama

23 Persentase kelengkapan

identifikasi faktor keberhasilan dan kegagalan pencapaian target pembangunan

70% 20% 30% 50% 60% 70% 20,00% 25,00% 50,00% 100,00 83,33 100,00 IKU

lama

24 Persentase basis data dan statistik perencanaan pembangunan daerah yang up to date, tepat dan akurat

90% 85% 85% 85% 90% 90% 80,00% 85,00% 85,00% 94,12 100,00 100,00 IKU lama

25 Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan

pembangunan daerah

60% 20% 30% 40% 50% 60% 20,00% 30,00% 30,00% 100,00 100,00 75,00 IKU lama

26 Persentase kesesuaian

Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) terhadap Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

100% 100% 100% 101,17% 100% 101,17 100,00 IKU

baru

23

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

27 Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD terhadap Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

100% 100% 100% 92,71% 100% 92,71 100,00 IKU baru

28 Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

100% 100% 100% 100% 100% 100,00 100,00 IKU baru

29 Persentase kesesuaian Program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

100% 100% 100% 96,78% 100% 96,78 100,00 IKU baru

30 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang

telah ditetapkan dengan PERDA

Ada Ada Ada Ada Ada 100,00 100,00 IKK

31 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA


32 Tersedianya dokumen

perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA


33 Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

100% 100% 100% 101,17% 97,92% 101,17 97,92 IKK

34 Buku "Kabupaten Dalam Angka"


35 Buku "PDRB Kabupaten" Ada Ada Ada Ada Ada 100,00 100,00 IKK

24

Pada tahun anggaran 2014, BAPPEDA melaksanakan 16 program

dengan 73 kegiatan. Dari jumlah anggaran sebesar Rp4.368.912.000,00

seluruh kegiatan dapat diselesaikan dengan tingkat capaian kinerja

keuangan sebesar 96,61%. Pada tahun akhir periode Renstra (Tahun 2015)

terdapat dua kegiatan yang tidak tercantum dalam Renstra Tahun 2010-

2015. Kegiatan tersebut adalah penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik

perkantoran yang termasuk dalam program pelayanan administrasi

perkantoran dan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor yang terdapat dalam program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur. Kegiatan penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran

dianggarkan untuk memfasilitasi petugas jaga malam dan petugas

pemelihara jaringan internet, sedangkan kegiatan pemeliharaan

rutin/berkala perlengkapan gedung kantor mempunyai output yang berupa

pemeliharaan pendingin ruangan (AC) yang sebelumnya dimasukkan dalam

output kegiatan yang sudah ada dalam Renstra. Tingkat capaian kinerja

keuangan pada tahun 2015 adalah sebesar 90,68% dari jumlah anggaran

sebesar Rp3.815.232.500,00. Dari 17 program dan 77 kegiatan, satu

kegiatan tidak dapat dilaksanakan, yaitu kegiatan Penyusunan Rencana

Strategis PD. Kegiatan ini terkait dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah

secara serentak pada tanggal 9 Desember 2015 sehingga penetapan RPJMD

Kabupaten Gunungkidul sebagai acuan untuk penyusunan Renstra belum

dapat dilakukan. Selama periode Renstra Tahun 2010-2015, rata-rata

anggaran meningkat dengan tingkat pertumbuhan 26,64% per tahun,

sedangkan untuk realisasinya meningkat dengan rata-rata pertumbuhan

sebesar 27,01%. Secara umum, program dan kegiatan yang dilaksanakan

selama tahun 2011-2015 menunjukkan hasil yang baik. Hal ini tidak

terlepas dari faktor-faktor pendukung yang ada, seperti kapasitas sumber

daya manusia, sarana dan prasarana pendukung yang memadai serta

kerjasama dan koordinasi yang baik dengan PD maupun stakeholders

lainnya. Beberapa kegiatan yang mengalami hambatan dalam

pelaksanaannya yang pada umumnya tidak sesuai dengan time schedule

yang direncanakan disebabkan karena adanya hambatan dalam pencairan

dana. Untuk anggaran, realisasi dan tingkat capaian realisasi dan anggaran

dapat dilihat pada Tabel 2.7.

25

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Semua urusan

1 06 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran270.610 326.244 477.716 508.225 509.370 251.942 297.795 394.341 469.894 462.900 93,1 91,28 82,55 92,46 90,88 18,40 16,70

Kegiatan:

1 06 01 01 01 Pelayanan jasa surat menyurat 3.000 3.000 3.500 3.500 4.500 2.448 2.998 2.549 2.728 4.499 81,6 99,93 72,82 77,93 99,97 11,31 19,86

1 06 01 01 02Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan

listrik 91.200 90.000 128.492 96.000 104.400 75.591 74.426 109.737 93.461 97.978 82,89 82,7 85,4 97,36 93,85 6,23 8,98

1 06 01 01 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional 3.750 5.675 6.950 7.800 2.273 3.425 4.741 4.606 - 60,61 60,36 68,21 59,05 46,51 46,57

1 06 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 24.300 24.300 26.400 26.400 26.400 23.075 23.075 26.400 26.400 26.400 94,96 94,96 100 100 100 2,16 3,60

1 06 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.500 0 0 60.750 65.840 2.500 0 0 60.731 64.744 100 99,97 98,34 2,09 1,65

1 06 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 11.000 11.100 17.900 12.500 10.850 11.000 7.765 14.505 12.408 10.801 100 69,95 81,03 99,26 99,55 4,70 7,50

1 06 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 11.370 11.234 12.000 11.000 14.000 11.283 11.231 11.994 10.985 13.998 99,23 99,97 99,95 99,86 99,98 6,14 6,34

1 06 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan10.000 11.000 13.000 11.500 12.000 9.950 10.903 12.845 11.487 11.900 99,5 99,12 98,81 99,89 99,16 5,25 5,10

1 06 01 01 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 3.000 3.000 3.500 8.500 3.500 2.996 2.996 3.466 8.489 3.494 99,87 99,87 99,01 99,87 99,81 25,18 25,44

1 06 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor41.100 86.300 89.914 142.200 109.600 40.686 85.182 88.897 138.285 96.265 98,99 98,7 98,87 97,25 87,83 37,35 34,72

1 06 01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 2.996 2.995 2.994 2.974 - 99,85 99,82 99,78 99,13 25,00 24,82

1 06 01 01 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 2.640 2.940 3.480 4.500 4.500 2.230 2.670 2.356 4.500 3.048 84,47 90,82 67,7 100 67,73 14,76 16,68

1 06 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 8.000 9.750 17.275 11.850 13.600 7.950 9.250 13.403 11.668 12.925 99,38 94,87 77,58 98,46 95,04 20,60 14,77

1 06 01 01 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 62.500 66.870 153.580 109.575 111.130 62.233 62.032 101.771 81.019 91.020 99,57 92,76 66,27 73,94 81,9 27,36 13,92

1 06 01 01 19Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik

perkantoran 0 0 0 0 18.250 0 0 0 0 18.250 - - - - 100 25,00 25,00

1 06 01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 58.303 67.090 108.608 348.236 232.840 52.404 64.707 104.368 346.008 223.794 89,88 96,45 96,1 99,36 96,11 66,11 70,24

Kegiatan:

1 06 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 12.750 0 45.000 80.500 0 12.693 0 44.950 80.220 - 99,55 - 99,89 99,65 44,72 44,62

1 06 01 02 10 Pengadaan mebelair 0 2.500 21.758 49.000 8.800 0 2.400 21.420 48.875 8.800 - 96 98,45 99,74 100 228,37 234,67

1 06 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.270 5.240 0 146.786 34.240 5.250 4.890 0 145.354 33.328 99,62 93,32 - 99,02 97,34 -19,31 -20,98

1 06 01 02 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 53.033 46.600 86.850 107.450 103.300 47.154 44.724 82.948 106.829 96.691 88,92 95,97 95,51 99,42 93,6 23,53 24,90

1 06 01 02 26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 4.755 - - - - 79,25 25,00 25,00

1

Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015

Anggaran pada Tahun ke-

(Rp.000)

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

(Rp.000)

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun ke-

Rata-rata

PertumbuhanUrusan, Bidang Urusan, Program, KegiatanKode Rekening

26

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 06 01 03Program Peningkatan Kapasitas Disiplin

Aparatur 0 3.975 0 0 14.130 0 3.710 0 0 12.170 - 93,33 - - 86,13 25,00 25,00

Kegiatan:

1 06 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0 3.975 0 0 5.100 0 3.710 0 0 4.900 - 93,33 - - 96,08 25,00 25,00

1 06 01 03 06 Penatalaksanaan kepegawaian SKPD 0 0 0 0 9.030 0 0 0 0 7.270 - - - - 80,51 25,00 25,00

1 06 01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur 12.000 16.000 19.100 20.000 20.000 11.245 15.550 15.988 19.990 4.230 93,71 97,19 83,71 99,95 21,15 14,36 -3,18

Kegiatan:

1 06 01 05 03Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan 12.000 16.000 16.000 20.000 20.000 11.245 15.550 13.350 19.990 4.230 93,71 97,19 83,44 99,95 21,15 14,58 -1,24

1 06 01 05 05 Penyusunan Analisis Beban Kerja 0 0 3.100 0 0 0 0 2.638 0 0 - - 85,1 - - 0,00 0,00

1 06 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan9.700 8.500 14.500 16.000 7.500 9.654 6.438 14.413 15.972 7.349 99,53 75,74 99,4 99,82 97,99 3,86 11,85

Kegiatan:

1 06 01 06 01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD 1.000 1.000 1.500 1.500 1.450 1.000 1.000 1.488 1.492 1.449 100 100 99,19 99,45 99,96 11,67 11,55

1 06 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran500 500 500 500 500 500 496 471 495 492 100 99,19 94,18 99,04 98,3 0,00 -0,36

1 06 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.000 2.000 2.000 2.500 1.550 1.954 0 1.999 2.498 1.541 97,72 0 99,96 99,92 99,42 -3,25 -3,34

1 06 01 06 05 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ6.200 5.000 10.500 11.500 4.000 6.200 4.942 10.455 11.487 3.867 100 98,83 99,57 99,89 96,68 8,74 8,70

1 06 01 09Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik 8.850 9.750 34.975 41.658 37.650 8.839 9.711 31.881 40.764 31.015 99,87 99,6 91,15 97,86 82,38 69,59 60,53

Kegiatan:

1 06 01 09 01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD0 0 0 7.738 18.875 0 0 0 7.546 18.158 - - - 97,52 96,2 60,99 60,16

1 06 01 09 02 Penyusunan Rencana Strategis SKPD 0 0 5.000 0 5.600 0 0 4.175 0 0 - - 83,5 0 3,00 0,00

1 06 01 09 03 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.500 1.750 4.475 6.875 2.850 1.500 1.743 4.359 6.868 2.850 100 99,62 97,4 99,9 100 41,87 41,33

1 06 01 09 05Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program

kegiatan SKPD 7.350 8.000 15.000 11.045 7.925 7.339 7.967 13.011 10.643 7.615 99,84 99,59 86,74 96,36 96,08 10,43 6,31

1 06 01 09 16Penyusunan Standard Operating Procedure

(SOP) 0 0 7.500 3.600 0 0 0 7.423 3.599 0 - - 98,97 99,97 - -13,00 -12,88

1 06 01 09 17 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)0 3.000 3.000 0 0 0 2.913 2.902 0 - - 97,11 96,74 - 0,00 -0,09

1 06 01 09 22 Pengendalian Internal SKPD 0 0 0 9.400 2.400 0 0 0 9.206 2.393 - - - 97,94 99,71 6,38 6,50

1

27

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 06 01 15 Program Pengembangan Data/Informasi 64.392 61.135 161.650 146.690 120.463 60.973 51.440 153.459 134.692 107.916 94,69 84,14 94,93 91,82 89,58 33,06 37,65

Kegiatan:

1 06 01 15 05 Penyusunan profil daerah 15.857 15.400 36.005 39.825 37.488 15.857 14.575 35.240 38.255 34.829 100 94,64 97,87 96,06 92,91 33,91 33,32

1 06 01 15 Koordinasi pendataan dan pelaporan 15.985 25.855 0 0 0 12.576 17.903 0 0 0 78,68 69,25 - - - -38,25 -14,41

1 06 01 15 10Penyusunan informasi hasil perencanaan dan

dokumentasi pembangunan 0 0 26.355 26.290 24.025 0 0 26.195 25.281 20.215 - - 99,39 96,16 84,14 22,78 19,12

1 06 01 15 12 Pendataan keluarga miskin dan pengangguran32.550 19.880 22.790 20.725 11.350 32.540 18.962 22.437 20.134 9.510 99,97 95,38 98,45 97,15 83,79 -19,65 -21,61

1 06 01 15 13Koordinasi statistik dan perencanaan

pembangunan umum 0 0 76.500 59.850 47.600 0 0 69.587 51.022 43.362 - - 90,96 85,25 91,1 14,44 14,58

1 06 01 16 Program Kerjasama Pembangunan 29.800 37.105 85.685 80.150 68.010 27.159 35.721 82.316 76.521 59.667 91,14 96,27 96,07 95,47 87,73 33,46 33,23

Kegiatan:

1 06 01 16 04Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah

daerah 0 0 45.685 39.135 23.940 0 0 44.402 37.378 18.159 - - 97,19 95,51 75,85 11,71 8,19

1 06 01 16 07Koordinasi bidang prasarana dan pengembangan

wilayah 29.800 37.105 40.000 41.015 44.070 27.159 35.721 37.914 39.143 41.508 91,14 96,27 94,78 95,44 94,19 10,58 11,74

1 06 01 18Program Perencanaan Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh 49.450 23.980 152.970 138.890 79.345 44.355 21.682 145.042 135.932 76.905 89,7 90,42 94,82 97,87 96,92 108,58 117,03

Kegiatan:

1 06 01 18

Koordinasi perencanaan percepatan

pembangunan kawasan produksi daerah

tertinggal (P2KP-DT) 24.100 0 0 0 0 21.711 0 0 0 0 90,09 - - - - -25,00 -25,00

1 06 01 18 03Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh 0 0 59.720 0 57.350 0 0 57.791 0 55.233 - - 96,77 - 96,31 25,00 25,00

1 06 01 18 06Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kawasan

agropolitan 25.350 23.980 93.250 138.890 21.995 22.644 21.682 87.252 135.932 21.672 89,33 90,42 93,57 97,87 98,53 62,06 67,48

1 06 01 19Program Perencanaan Pengembangan Kota-

kota Menengah dan Besar 114.950 364.300 139.190 66.553 79.613 107.090 356.813 120.664 55.824 70.144 93,16 97,94 86,69 83,88 88,11 30,64 34,73

Kegiatan:

1 06 01 19 05Koordinasi perencanaan perumahan dan

permukiman 68.800 128.775 29.190 33.258 0 68.204 126.022 23.772 25.310 0 99,13 97,86 81,44 76,1 - -19,06 -22,47

1 06 01 19 06Koordinasi perencanaan air minum, drainase, dan

sanitasi perkotaan 46.150 235.525 50.000 33.295 79.613 38.886 230.791 40.900 30.514 70.144 84,26 97,99 81,8 91,65 88,11 109,32 128,93

1 06 01 19 07Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat

industri 0 0 60.000 0 0 0 0 55.991 0 0 - - 93,32 - - 0,00 0,00

1

28

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 06 01 20Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan 93.430 45.365 83.075 37.243 18.800 43.230 44.831 81.400 36.101 18.800 46,27 98,82 97,98 96,93 100 -18,25 -4,57

Kegiatan:

1 06 01 20 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana0 19.155 19.805 11.650 18.800 19.135 19.566 11.058 18.800 - 99,9 98,79 94,92 100 30,90 32,19

1 06 01 20Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan

daerah 40.395 26.210 0 25.593 0 40.395 25.696 0 25.043 0 100 98,04 - 97,85 - -33,78 -34,10

1 06 01 20Bimbingan teknis tentang perencanaan

pembangunan daerah 53.035 0 0 0 0 2.835 0 0 0 0 5,346 - - - - -25,00 -25,00

1 06 01 20 13Penyusunan kebijakan perencanaan

pembangunan daerah 0 0 63.270 0 0 0 0 61.834 0 0 - - 97,73 - - 0,00 0,00

1 06 01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah328.865 551.925 464.173 618.035 763.343 305.416 514.346 443.892 595.519 710.519 92,87 93,19 95,63 96,36 93,08 27,15 27,04

Kegiatan:

1 06 01 21 01Pengembangan partisipasi masyarakat dalam

perumusan program dan kebijakan layanan publik40.530 54.815 46.390 40.950 33.135 40.530 52.314 43.737 40.871 31.805 100 95,44 94,28 99,81 95,99 -2,73 -4,01

1 06 01 21 05 Penyusunan rancangan RPJMD 0 54.190 0 0 127.150 0 45.117 0 0 123.190 - 83,26 - - 96,89 25,00 25,00

1 06 01 21 08 Penyusunan rancangan RKPD 51.230 53.175 60.300 101.285 48.808 51.230 51.189 60.013 101.128 48.575 100 96,27 99,52 99,85 99,52 8,34 8,43

1 06 01 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 55.450 59.905 70.010 82.535 72.540 54.190 59.494 65.362 80.905 69.183 97,73 99,31 93,36 98,03 95,37 7,67 7,24

1 06 01 21 10 Penetapan RKPD 27.385 30.320 56.560 63.540 54.835 22.305 30.320 56.470 62.675 54.585 81,45 100 99,84 98,64 99,54 23,98 30,07

1 06 01 21 13Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan

pelaksanaan rencana pembangunan daerah56.465 63.300 73.255 58.590 122.070 48.711 58.579 71.076 53.768 106.010 86,27 92,54 97,03 91,77 86,84 29,04 28,60

1 06 01 21 14Koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan program kegiatan Non APBD21.410 35.110 44.030 29.450 29.980 17.580 31.296 37.325 28.394 27.909 82,11 89,14 84,77 96,41 93,09 14,52 17,91

1 06 01 21 15Koordinasi pengendalian target-target RPJM

Daerah 21.660 22.860 22.760 23.245 55.440 21.335 21.645 22.710 23.158 49.620 98,5 94,69 99,78 99,62 89,5 36,43 30,65

1 06 01 21 16Koordinasi sistem pendukung koordinasi

perencanaan program kegiatan pembangunan54.735 112.175 30.500 0 31.805 49.535 108.777 29.611 0 31.112 90,5 96,97 97,08 97,82 8,03 11,70

1 06 01 21 17 Koordinasi dan fasilitasi penelitian 0 66.075 60.368 92.185 85.135 0 55.615 57.588 88.128 83.328 - 84,17 95,4 95,6 97,88 34,11 37,78

1 06 01 21 19Koordinasi perencanaan, monitoring, evaluasi,

dan pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK)0 0 0 54.760 39.075 0 0 0 52.424 35.468 - - - 95,73 90,77 17,84 16,91

1 06 01 21 20Koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Bantuan Keuangan Pemerintah DIY0 0 0 27.275 31.280 0 0 0 27.113 28.048 - - - 99,4 89,67 28,67 25,86

1 06 01 21 21Koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan

pencegahan korupsi 0 0 0 44.220 32.090 0 0 0 36.957 21.688 - - - 83,57 67,58 18,14 14,67

1

29

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 06 01 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi180.175 208.360 343.390 260.194 288.103 168.300 200.811 336.304 257.539 284.347 93,41 96,38 97,94 98,98 98,7 16,74 18,44

Kegiatan:

1 06 01 22 04Koordinasi perencanaan pembangunan bidang

ekonomi 37.750 39.140 52.975 87.914 34.640 37.173 37.173 52.435 87.139 34.019 98,47 94,97 98,98 99,12 98,21 11,10 11,57

1 06 01 22 15Koordinasi pengembangan kreativitas dan inovasi

masyarakat 18.700 0 0 51.600 41.158 18.570 0 0 51.413 39.855 99,31 - - 99,64 96,84 -5,06 -5,62

1 06 01 22 16 Koordinasi dan fasilitasi energi alternatif 15.050 0 79.045 30.015 44.370 13.820 0 75.657 29.345 43.621 91,83 - 95,71 97,77 98,31 -3,55 -3,14

1 06 01 22 17Koordinasi penyusunan indikator dan pemetaan

daerah rawan pangan 0 54.825 0 0 0 0 54.244 0 0 0 98,94 - - - 0,00 0,00

1 06 01 22 18Koordinasi perencanaan pengembangan potensi

ekonomi 87.470 52.100 182.990 60.965 140.585 78.644 49.316 181.495 60.567 139.952 89,91 94,66 99,18 99,35 99,55 68,68 73,79

1 06 01 22 20Koordinasi perencanaan pertanian, perikanan,

kelautan, peternakan kehutanan, dan perkebunan21.205 62.295 28.380 29.700 27.350 20.093 60.078 26.717 29.075 26.901 94,76 96,44 94,14 97,9 98,36 34,02 36,20

1 06 01 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 144.293 223.299 437.295 1.011.944 813.355 144.196 206.195 429.463 986.188 658.793 99,93 92,34 98,21 97,45 81 65,59 61,93

Kegiatan:

1 06 01 23 01 Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan0 0 34.910 26.990 24.075 0 0 34.385 26.990 24.064 - - 98,5 100 99,95 16,63 16,91

1 06 01 23 02 Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan0 0 34.940 34.750 370.633 0 0 33.846 34.692 235.914 - - 96,87 99,83 63,65 266,51 170,63


sosial budaya 51.450 49.150 40.000 38.300 27.000 51.448 47.135 38.643 37.194 26.840 100 95,9 96,61 97,11 99,41 -14,21 -14,50

1 06 01 23 08 Koordinasi penyusunan masterplan pemerintahan0 0 49.910 37.010 0 0 0 49.897 36.738 0 - - 99,97 99,27 - -6,46 -6,59

1 06 01 23 10Koordinasi pelaksanaan program subsidi

pemerintah pusat 0 19.080 11.155 26.318 24.655 0 16.289 11.155 26.318 24.630 - 85,37 100 100 99,9 47,02 49,50

1 06 01 23 12Koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan

pemberdayaan masyarakat 30.000 30.000 29.705 34.075 20.905 30.000 28.764 28.635 33.931 20.715 100 95,88 96,4 99,58 99,09 -6,23 -6,26

1 06 01 23 13Koordinasi perencanaan program

penanggulangan kemiskinan 0 60.000 0 48.205 92.020 0 54.222 0 48.129 91.458 - 90,37 - 99,84 99,39 47,72 47,51

1 06 01 23 14Koordinasi perencanaan pembangunan yang

responsif gender 0 0 35.000 29.145 23.730 0 0 34.900 29.145 23.380 - 0 99,71 100 98,53 16,17 15,93

1 06 01 23 15Koordinasi dan evaluasi program penanggulangan

kemiskinan 36.340 35.795 39.900 551.275 62.250 36.340 32.888 39.689 527.188 47.940 100 91,88 99,47 95,63 77,01 300,73 287,14

1 06 01 23 16

Koordinasi dan pendampingan kegiatan

pengembangan lingkungan permukiman berbasis

komunitas / Neighbourhood Development26.500 29.270 100.000 83.355 0 26.400 26.889 96.534 83.355 0 99,62 91,87 96,53 100 - 33,86 36,80

1

30

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 06 01 23 17

Koordinasi, fasilitasi, dan pendampingan

penyaluran bantuan keuangan khusus dalam

rangka penanggulangan kemiskinan 0 0 61.770 102.515 50.010 0 0 61.770 102.498 49.210 - - 100 99,98 98,4 28,69 28,49


pemerintahan 0 0 0 0 118.070 0 0 0 0 114.631 - - - - 97,09 25,00 25,00

1 06 01 24Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan

Sumberdaya Alam 51.785 65.300 486.740 307.005 313.335 50.655 63.179 448.261 298.063 305.750 97,82 96,75 92,09 97,09 97,58 159,16 150,83

Kegiatan:

1 06 01 24 01Koordinasi penyusunan masterplan prasarana

perhubungan daerah 0 0 59.720 0 60.930 0 0 58.544 0 59.921 - - 98,03 - 98,34 25,00 25,00

1 06 01 24 04 Koordinasi perencanaan pengairan 51.785 65.300 73.250 61.710 47.795 50.655 63.179 64.535 56.669 47.519 97,82 96,75 88,1 91,83 99,42 -0,01 -0,37

1 06 01 24 07Peningkatan perkuatan kelembagaan sumberdaya

air 0 0 251.580 145.275 115.200 0 0 229.200 141.511 111.898 - - 91,1 97,41 97,13 9,26 10,20

1 06 01 24 08Pendampingan dana APBN penanganan lahan

kritis sumberdaya air berbasis masyarakat0 0 102.190 100.020 89.410 0 0 95.982 99.883 86.412 - - 93,92 99,86 96,65 21,82 22,64

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Rawan Bencana 0 0 49.710 0 0 0 0 48.810 0 0 - - 98,19 - - 0,00 0,00

Kegiatan:

Koordinasi penyusunan profil daerah rawan

bencana 0 0 49.710 0 0 0 0 48.810 0 - - - 98,19 - - 0,00 0,00

1 05 01 15 Program Perencanaan Tata Ruang 137.780 458.090 779.610 645.763 303.870 134.798 436.966 768.085 629.521 280.314 97,84 95,39 98,52 97,48 92,25 58,14 56,61

Kegiatan:

1 05 01 15 05Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan 97.780 408.590 704.060 566.763 229.890 95.143 393.942 696.350 558.537 214.287 97,3 96,41 98,9 98,55 93,21 77,81 77,35

1 05 01 15 16Fasilitasi koordinasi penyelenggaraan penataan

ruang daerah 40.000 49.500 75.550 79.000 73.980 39.655 43.024 71.735 70.983 66.027 99,14 86,92 94,95 89,85 89,25 18,65 16,80

1 23 01 15Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah 105.685 104.560 121.820 122.335 145.515 105.085 103.197 120.980 122.325 144.865 99,43 98,7 99,31 99,99 99,55 8,70 8,74

Kegiatan:

1 23 01 15 02Pengolahan, updating dan analisis data dan

statistik daerah 105.685 104.560 121.820 122.335 145.515 105.085 103.197 120.980 122.325 144.865 99,43 98,7 99,31 99,99 99,55 8,70 8,74

1.660.068 2.574.978 3.960.207 4.368.918 3.815.240 1.525.341 2.433.091 3.739.666 4.220.851 3.459.478 91,88 94,49 94,43 96,61 90,68 26,64 27,01

1

31

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA

2.4.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi :

1. Mewujudkan penyusunan prioritas pembangunan dengan prinsip money

follow program;

2. Perumusan kebijakan berbasis riset;

3. Mewujudkan sinergisitas perencanaan sektoral dan kewilayahan;

4. Pemenuhan persyaratan teknis untuk pengajuan usulan program dan

kegiatan ke Pemerintah DIY dan Pemerintah pusat;

5. Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran di internal

pemerintah daerah maupun dengan Pemerintah DIY dan pemerintah

pusat;

6. Mewujudkan sinergisitas kebijakan dan tatakala perencanaan

pembangunan dengan Pemerintah DIY dan Pemerintah pusat;

7. Mensinergikan perencanaan pembangunan desa dan perencanaan

pembangunan daerah;

8. Meningkatkan kualitas evaluasi pembangunan daerah

2.4.2. Peluang

1. Adanya regulasi yang memberikan kejelasan dalam penyusunan arah

kebijakan pembangunan dari tahap perencanaan sampai penganggaran

2. Adanya regulasi yang mengatur penguatan penelitian dan pengembangan

3. Kebijakan dari pemerintah pusat mengenai money follow program

memberikan pedoman kepada pemerintah daerah mengenai bagaimana

menentukan program prioritas beserta pagu anggarannya

4. Dengan penentuan program prioritas yang lebih focus dan sinkron

dengan prioritas nasional dan provisi, akan memberikan kesempatan

untuk meraih anggaran dari APBD DIY dan APBN

5. Adanya anggaran keistimewaan

32

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

BAPPEDA

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional secara umum telah merubah pola

perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dalam pola working

plan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan

pagu indikatif. Perencanaan tersebut merupakan hasil dari proses

perencanaan yang memadukan proses teknokratik, politik, partisipatif, serta

proses bottom-up maupun top down.

Melalui keterpaduan proses perencanaan diharapkan akan lebih banyak

dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini belum optimal (hanya

sebagai pelengkap) dalam proses perencanaan. Indikasinya antara lain

ditandai masih senjangnya realisasi Daftar Usulan Rencana Program/Kegiatan

yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan

(Musrenbang) yang dapat diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah selama ini. BAPPEDA memiliki peran sangat penting dan utama dalam

menjaga konsistensi dokumen perencanaan pembangunan di daerah. Peran

penjaminan mutu ini membutuhkan dukungan yang utuh dari segenap

pemangku kepentingan.

Untuk dapat mewujudkan perencanaan sesuai amanat Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

kapasitas lembaga perencana dan kemampuan teknis personel perencanaan

perlu terus ditingkatkan. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong partisipasi

masyarakat dan penyusunan usulan pembangunan dalam bentuk kegiatan-

kegiatan yang benar-benar dibutuhkan, bukan berdasarkan pada kegiatan-

kegiatan yang diinginkan.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang

perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, serta

penataan ruang, kendala dan permasalahan yang dihadapi BAPPEDA

Kabupaten Gunungkidul antara lain:

33

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

(1) (2) (3) (4)

1. Kesesuaian program

pembangunan daerah

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Belum adanya

kesesuaian Program

dalam RKPD terhadap

RPJMD secara optimal

2. Pengendalian dan

Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah

Kurangnya kesesuaian

capaian dengan target

kinerja dalam

perencanaan

pembangunan jangka

menengah dan tahunan

daerah

3. Perencanaan

Pembangunan Fisik

dan Prasarana


program dalam Renja

PD Bidang Fisik dan

Prasarana terhadap

RKPD dan APBD, serta

Program dalam Renstra

PD terhadap RPJMD

4. Perencanaan

Pembangunan

Pemerintahan, Sosial,

dan Budaya


program dalam Renja

PD Bidang

Pemerintahan, Sosial

dan Budaya terhadap



PD terhadap RPJMD

5. Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

kurangnya kesesuaian

program dalam Renja

PD Bidang

Perekonomian terhadap



PD terhadap RPJMD

6. Kerjasama Penelitian dalam

Pembangunan Daerah

meningkat

Penelitian dan

Pengembangan

Belum terumusnya

Jumlah pelaksanaan

kerjasama penelitian

34

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2005-2025 merupakan dasar bagi penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan Kabupaten Gunungkidul selama 20 (dua puluh)

tahun mendatang. Visi Pembangunan Daerah yang akan dicapai 20 tahun

mendatang adalah:

“Gunungkidul yang Berdaya Saing, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Tahun

2025”

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 6 (enam) misi

pembangunan daerah sebagai berikut :

1) Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih;

2) Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan serta peningkatan

kualitas sumber daya manusia;

3) Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan perekonomian;

4) Mewujudkan peningkatan kemampuan keuangan daerah;

5) Mewujudkan penyediaan prasarana sarana dasar yang memadai; dan

6) Mewujudkan pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Tahun 2016 merupakan periode Lima Tahun Ketiga pembangunan (lima

tahunan) dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul, dengan fokus pada:

1) Pembangunan masyarakat yang mandiri, didukung oleh kualitas sumber

daya manusia yang tinggi dan basis ekonomi daerah yang kuat, mampu

mengembangkan potensinya dengan mengandalkan kemampuan dan

kekuatannya sendiri, mempunyai semangat kuat dalam menghadapi

tantangan-tantangan serta kelangsungan proses dan hasil-hasil

pembangunan.

2) Pembangunan pertanian didukung penciptaan petani yang berjiwa

wirausaha dan sikapnya yang maju mandiri dalam merespon permintaan

dan peluang pasar untuk produk yang semakin berkualitas.

3) Pendidikan ditingkatkan melalui upaya meningkatkan kualitas yang

berbasis pengetahuan (knowledge society) dan berketrampilan bagi semua

orang sehingga terwujud peluang daya kreasi dan inovasi untuk

membuka peluang usaha sekaligus mampu menurunkan angka

pengangguran dan kemiskinan.

4) Pelayanan kesehatan sudah mampu menjangkau dan mencukupi

kebutuhan masyarakat luas yang didukung oleh teknologi dan sumber

daya manusia kesehatan yang ahli dan terspesialisasi dengan disertai

35

peningkatan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat

melalui serangkaian langkah strategis promosi dan pemberdayaan

kesehatan masyarakat agar mampu memberdayakan individu dan

masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan serta melindungi

kesehatan sendiri dan lingkungannya, sehingga terwujud masyarakat

yang sehat, mandiri, dan produktif. Disamping itu perlu terus

ditingkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang ditunjang oleh

ketersediaan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan baik di RSUD,

Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes, dan

Pelayanan Kesehatan Swasta dengan didukung peningkatan kualitas

sumberdaya manusia yang memadai dibidang kesehatan.

5) Kondisi ketenagakerjaan sudah semakin mampu bersaing dan

memanfaatkan peluang usaha melalui peningkatan kualitas, kompetensi

dan produktivitas kerjanya serta sesuai dengan kebutuhan pasar

didukung oleh proporsi penduduk Kabupaten Gunungkidul yang

berpendidikan menengah dan tinggi yang semakin meningkat secara

signifikan.

Dengan demikian titik berat Pembangunan Lima Tahun Ketiga adalah:

pembangunan masyarakat yang mandiri yang didukung oleh kualitas sumber

daya manusia yang tinggi dan basis ekonomi daerah yang kuat yaitu masyarakat

yang mampu mengembangkan potensinya dengan mengandalkan kemampuan

dan kekuatannya sendiri, mempunyai semangat kuat dalam menghadapi

tantangan serta kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan

pembangunan yang berfungsi sebagai acuan dan arah bagi pelaksanaan

pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun di Kabupaten

Gunungkidul. RPJMD memberikan arah dan dengan demikian harus diacu

dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD).

Untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan

pembangunan, RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 disusun

dengan berdasar pada arah kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025,

memperhatikan RPJMD DIY Tahun 2012-2017 dan RPJMN Tahun 2015-2019.

Strategi, kebijakan, dan program prioritas pembangunan jangka menengah

daerah yang disusun diarahkan agar dapat mewujudkan sasaran

pembangunan daerah dan mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan

pemerintah DIY serta pemerintah pusat.

36

Dengan berdasarkan pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan

jangka panjang, memperhatikan 12 Misi RPJMN, Visi dan Misi RPJMD DIY,

serta visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Hj. Badingah, S.Sos.

dan Dr. H. Immawan Wahyudi, dirumuskan visi RPJMD Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016-2021 adalah:

“Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang

terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing,

maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021”.

Daerah tujuan wisata yang terkemuka dimaknai sebagai sebuah kondisi

kabupaten Gunungkidul mampu menjadi salah satu tujuan wisata utama

dalam skala regional dan nasional. Daerah tujuan wisata yang berbudaya

dimaknai bahwa dalam pengembangan pariwisata yang juga mengoptimalkan

potensi dan kekayaan budaya lokal dengan konsep mengembangkan dan

mempertahankan budaya, adat istiadat, serta nilai-nilai luhur budaya

(keistimewaan). Berbudaya juga dimaknai sebagai kondisi dimana budaya

lokal juga mampu menyerap dan menyaring budaya asing namun tetap

mempertahankan identitas budaya lokal.

Masyarakat yang berdaya saing adalah kondisi masyarakat Gunungkidul

dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik, mempunyai kemampuan

dan keterampilan memadai untuk bersaing dalam berbagai bidang dengan

berlandaskan pada keunggulan komparatif dan kompetitif.

Masyarakat yang maju adalah kondisi masyarakat Gunungkidulyang

tumbuh dan berkembang secara ekonomi dan dan politik. Ditinjau dari aspek

ekonomi masyarakat yang maju diukur dari tingkat pendapatan yang lebih

baik dan distribusi yang lebih merata. Proses produksi telah berkembang

dengan keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian,

dan sektor jasa-jasa terutama pariwisata, didukung pemanfaatan sumber daya

alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Dalam aspek

politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang mampu

mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis, hak-hak

politik masyarakat terjamin, dan peran serta masyarakat dalam berbagai

bidang tinggi.

Masyarakat yang mandiri adalah kondisi masyarakat Gunungkidul yang

memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfatkan potensi dan

kemampuan yang dimiliki sendiri dengan baik, efektif, dan efisien untuk

memenuhi kebutuhandan meningkatkan taraf hidupnya, tanpa harus

meninggalkan kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan

37

pembangunan daerah.

Masyarakat yang sejahtera adalah kondisi masyarakat Gunungkidul yang

telah terpenuhi kebutuhan dasar hidup lahir dan batin, yang ditandai dengan

kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, situasi

keamanan yang kondusif, suasana kehidupan yang religius, rukun, saling

menghormati dan menghargai, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi,

hak asasi manusia, dan keadilan.

Dari rumusan visi tersebut, kemudian dirumuskan misi pembangunan

lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.

4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan

perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.

5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang

kondusif.

6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara

berkelanjutan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD

Renstra BAPPEDA pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan lima

tahunan yang merupakan pedoman bagi segenap jajaran pimpinan dan staf

BAPPEDA. Substansinya merupakan bentuk konkrit dari apresiasi BAPPEDA

terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh BAPPEDA agar proses

perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan selalu

mengarah kepada pencapaian visi dan misi daerah. Dalam konteks demikian,

secara substansial Renstra BAPPEDA dipandang dan diposisikan sebagai

gambaran umum tentang proses perencanaan pembangunan daerah untuk

lima tahun mendatang.

Hubungan Renstra BAPPEDA dengan RPJMD digambarkan bahwa

Renstra BAPPEDA adalah merupakan perterjemahan dari RPJMD sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya. Renstra BAPPEDA disusun mempedomani

RPJMD, dengan memuat gambaran pelayanan PD, isu-isu strategis

berdasarkan tugas pokok dan fungsi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,

rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta

pendanaan indikatif.

38

Hubungan Renstra BAPPEDA dengan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA

adalah bahwa Renstra BAPPEDA merupakan pedoman dalam penyusunan

Renja, yang merupakan dokumen operasional tahunan bagi kegiatan PD,

dengan memuat kerangka program dan kegiatan prioritas, kerangka

pendanaan, serta indikator kinerja dan kelompok sasaran.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis pada RPJMD

Dalam pengembangan tata ruang di Kabupaten Gunungkidul,

permasalahan masih yang dihadapi antara lain:

1. Pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam

perencanaan pembangunan belum optimal;

2. Pengembangan wilayah belum merata, ditunjukkan masih terdapatnya

disparitas antar wilayah, yang membutuhkan percepatan pembangunan

melalui pembangunan perdesaan, pengembangan Pusat Pelayanan

Kecamatan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lokal (PKL);

3. Percepatan pengembangan kawasan strategis guna mendorong

perkembangan kawasan potensial masih kurang optimal;

4. Konversi lahan akibat tekanan untuk kebutuhan pembangunan makin

meningkat;

5. Pemanfaatan ruang yang diatur dalam rencana umum belum optimal

akibat belum adanya rencana rinci tata ruang;

6. Pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal akibat belum optimalnya

pelaksanaan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan);

7. Konflik pemanfaatan ruang terjadi akibat belum optimalnya pengaturan,

pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian

pemanfaatan ruang dengan pelaksanaan penegakan yustisi.

Visi Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul, visi

penataan ruang Kabupaten Gunungkidul diarahkan mewujudkan

Dhaksinargha Bhumikarta dengan pengelolaan potensi alam yang berwawasan

lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul dijiwai filosofi

pembangunan Kabupaten Gunungkidul yaitu: “DHAKSINARGHA

BHUMIKARTA”. Penjabaran dari filosofi tersebut adalah sebagai berikut:

39

Dhaksinarga berasal dari kata-kata dhaksina dan argha yang artinya:

Dhaksina : Selatan

Argha : Gunung

Bhumikarta berasal dari kata-kata Bhumi dan Karta yang artinya:

Bhumi : Bumi, tanah, daerah

Karta : Subur, makmur, tenteram, damai, sejahtera

Dengan demikian, DHAKSINARGHA BHUMIKARTA merupakan Kondisi

wilayah Gunungkidul yang subur, makmur, dengan masyarakat damai,

berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera.

Misi Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030 misi

penataan ruang daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu:

a. Mewujudkan ruang wilayah yang produktif;

b. Mewujudkan ruang wilayah yang aman dan nyaman;

c. Mewujudkan ruang wilayah yang adil dan berkelanjutan; dan

d. Mewujudkan ruang wilayah yang berpedoman pada mitigasi bencana.

Tujuan Penataan Ruang

Tujuan penataan ruang Kabupaten Gunungkidul adalah mewujudkan

Gunungkidul sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada

pertanian, perikanan, kehutanan dan sumberdaya lokal yang mendukung

destinasi wisata menuju terwujudnya masyarakat yang berdaya saing, maju,

mandiri, dan sejahtera.

Kebijakan Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Gunungkidul meliputi:

a. pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian

daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan dan pariwisata serta

kegiatan budidaya yang lain secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya

saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

b. pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi

lingkungan hidup yang mampu beradaptasi terhadap dampak resiko

bencana;

c. pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara merata

dan seimbang serta terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana

wilayah;

40

d. peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana

transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi, dan prasarana

lingkungan yang handal dan memadai;

e. pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis sesuai fungsi

dan peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian sosial budaya,

pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi serta pelestarian

fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan

f. pengembangan ruang bawah tanah, ruang udara dan ruang laut serta

harmonisasi pemanfaatan yang berwawasan lingkungan.

Strategi Penataan Ruang

Strategi penataan ruang Kabupaten Gunungkidul adalah :

a. Strategi pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan

perekonomian daerah;

b. Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan

kelestarian fungsi lingkungan hidup;

c. Strategi pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan;

d. Strategi peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan

prasarana;

e. Strategi pengembangan kawasan strategis kabupaten;

f. Strategi pengembangan ruang bawah tanah, ruang udara dan ruang laut.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Untuk menentukan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi

BAPPEDA, dilakukan pengelompokan berdasarkan faktor-faktor internal dan

eksternal dalam pelaksanaan tugas tersebut. Faktor eksternal digambarkan

dalam identifikasi peluang (opportunities) dan tantangan (threats), sedangkan

faktor internal disajikan dalam identifikasi terhadap faktor kekuatan dan

kelemahan perangkat daerah. Nomor urut dalam penyajian data belum

menunjukkan skala prioritas maupun urgensi masing-masing faktor.

Peluang (Opportunities)

1. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan keleluasaan

dalam pengaturan kerumahtanggaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Peraturan Perundangan yang kondusif.

3. Komunikasi yang intensif dan kondusif dalam perencanaan dan

penganggaran pembangunan.

41

Ancaman (Threats)

1. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai

motivasi dan kepentingan.

2. Adanya perbedaan perspektif dalam proses perencanaan dan

penganggaran sehingga keduanya belum bisa berjalan dengan sinkron dan

integratif.

3. Tuntutan ketersediaan dokumen yang mantap, berkesinambungan dan

integratif di setiap jenjang dan tahapan perencanaan pembangunan.

4. Jumlah dan kualitas aparat perencana belum merata di setiap perangkat

daerah.

Kekuatan (Strenghts)

1. Alokasi dana APBD untuk membiayai kegiatan organisasi tersedia dengan

jumlah relatif mencukupi.

2. Aparatur Sipil Negara (ASN) di BAPPEDA memiliki motivasi, komitmen, dan

integritas kerja yang baik.

3. Data dan informasi pembangunan relatif tersedia.

Kelemahan (Weaknesses)

1. Koordinasi antar bidang belum optimal.

2. Fasilitas dan sarana/prasarana pendukung belum memadai.

3. Pemanfaatan data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi

kinerja pembangunan bagi proses perencanaan pembangunan belum

optimal.

42

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Menurut pasal 272 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana

Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD). Dokumen Rencana Strategis tersebut harus memuat tujuan,

sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan

Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai

dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan

untuk menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan

merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Perangkat Daerah, yang

kemudian akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Pernyataan tujuan harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai

apa yang akan dicapai di masa mendatang. Tujuan harus bersifat realistis dan

dapat dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan

sasaran adalah dengan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan

fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil

pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Strategi dan Kebijakan adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah

untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang selaras

dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam

Rancangan Awal RPJMD. Strategi dan kebijakan tersebut selanjutnya menjadi

dasar perumusan kegiatan PD bagi setiap program prioritas. Strategi

dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan PD, hasil

perumusan isu-isu strategis, tujuan, dan sasaran jangka menengah PD.

Di dalam Rencana Strategis ini, PD tidak lagi menetapkan Visi dan Misi

organisasi. Kedudukan PD adalah dalam rangka mensukseskan pencapaian

Visi dan Misi RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi

Perangkat Daerah.

Visi RPJMD 2016-2021 yang telah dicanangkan adalah “Mewujudkan

Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan

berbudaya, menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan

43

sejahtera tahun 2021”. Penetapan Visi ini diikuti dengan perumusan Misi

untuk pencapaian yang lebih operasional dari Visi tersebut. Terdapat 6 misi,

yaitu:






5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang

kondusif.


berkelanjutan

Kedudukan BAPPEDA dalam pencapaian misi tersebut adalah secara langsung

mendukung misi pertama, yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang

Baik (Good Governance).

Misi pertama ini adalah upaya Pemerintah Daerah untuk

menyelenggarakan tata pemerintahan dengan berlandaskan asas prinsip good

governance melalui sinergitas antar stakeholders, pemerintah, masyarakat,

dan dunia usaha dalam rangka pengelolaan dan manajemen pembangunan

daerah. Prinsip yang menjadi landasan good governance adalah:

1. Akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil

kebijakan daerah dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan

masyarakat.

2. Pengawasan, yaitu meningkatkan upaya pengawasan terhadap

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan

mengefektifkan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.

3. Daya tanggap, yaitu meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan

pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.

4. Profesionalisme, yaitu meningkatkan kemampuan dan moral

penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang

mudah, cepat, tepat, dengan biaya terjangkau.

5. Efisiensi dan efektifitas, yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan

kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia

secara optimal dan bertanggung jawab.

6. Transparansi, yaitu mampu menciptakan kepercayaan timbal-balik

antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan

menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi.

44

7. Kesetaraan, yaitu mampu memberi peluang yang sama bagi setiap

anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

8. Wawasan ke depan (strategic vision), yaitu Pemerintah Daerah berupaya

membangun daerah berdasarkan visi strategis yang jelas dan mengikuti-

sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga

merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan

daerahnya.

9. Partisipasi, yaitu Pemerintah Daerah mendorong setiap warga untuk

mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses

pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik

secara langsung mapun tidak langsung.

10. Penegakan hukum, adalah mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi

semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi hak asasi manusia

dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah, maka produk

perencanaan pembangunan yang dihasilkan BAPPEDA mempunyai peran

strategis sebagai alternatif dalam mengatasi permasalahan pembangunan di

daerah. Produk perencanaan harus disusun integral baik secara horizontal

maupun vertikal, sesuai dengan kondisi regional maupun sektoral, serta dapat

diimplementasikan pada jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan kata

lain, produk perencanaan pembangunan daerah harus memiliki keselarasan

baik antar lembaga maupun antar waktu.

Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal dan

bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan

lokal. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah

akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga secara

efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah. Perencanaan pembangunan

daerah juga harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan pembangunan

nasional dan regional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan

nasional. Kerangka pikir yang digunakan sebagai landasan adalah kerangka

berpikir global dan bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act

locally). Hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat

memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga

mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi arus

globalisasi.

45

Proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara

obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat

menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan

diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan

keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut

secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif

terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi

masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan,

proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan,

karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan.

Sebagai institusi perencana, BAPPEDA berperan dalam pelaksanaan

fungsi manajemen di bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasil

perencanaan sebagai wujud manifestasi dan pelaksanaan manajemen

pembangunan. Institusi perencana harus mampu mengkoordinasikan proses

perencanaan pembangunan secara intensif dan menyeluruh serta senantiasa

melakukan kajian dan analisis dalam rangka mengevaluasi hasil perencanaan

yang telah dirumuskan. Dalam hal ini lembaga perencana tidak hanya

bertindak sebagai “penampung” berbagai usulan rencana dari PD lainnya,

tetapi harus mampu bertindak sebagai “motor penggerak” yang dapat

mengakomodasi, menganalisis, dan menjabarkan permasalahan

pembangunan.

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, peran monitoring,

evaluasi serta pelaporan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses

perencanaan pembangunan. Monitoring adalah suatu usaha untuk

memastikan berjalannya proses program/kegiatan. Sedangkan evaluasi

merupakan suatu proses untuk menjelaskan secara sistematis untuk

mencapai obyektifitas, efisiensi, dan efektifitas, serta untuk mengetahui

dampak dari suatu kegiatan dan juga membantu pengambilan keputusan

untuk perbaikan perencanaan program/kegiatan yang akan datang. Melalui

proses ini akan dapat diketahui apakah proses implementasi pembangunan

telah sesuai dengan yang direncanakan baik keluaran, target maupun

sasarannya. Hasil dari monitoring dan evaluasi sangat berguna menjadi

masukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan periode

berikutnya. Pelaporan adalah bentuk kewajiban pemerintah/PD untuk

menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan informasi kinerja secara teliti,

periodik, dan melembaga, sebagai perwujudan normatif pertanggungjawaban

46

yang didahului proses pengukuran dan evaluasi kinerja sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk mendukung proses perencanaan pembangunan daerah yang

berkualitas, lembaga perencana pembangunan harus dapat meningkatkan

kemampuan pengelolaan data/informasi dan statistik pembangunan daerah

secara up to date, tepat dan akurat. Ketersediaan data/informasi

pembangunan yang valid menentukan kualitas dokumen perencanaan yang

dihasilkan. Keberadaan institusi penelitian dan pengembangan merupakan

kesempatan yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kerjasama dan iklim

kelitbangan yang terbentuk harus dapat diarahkan guna menghasilkan

produk-produk penelitian yang mendukung proses perencanaan

pambangunan yang berlangsung.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang

menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan

jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan

kerangka kerja BAPPEDA lima tahun ke depan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan

permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Tujuan

dirumuskan berdasarkan isu-isu dan analisis strategik dan merupakan

sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai

dengan 5 (lima) tahunan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran

merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin

dicapai/dihasilkan secara nyata oleh BAPPEDA dengan kurun waktu yang

lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu,

ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada

implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian

(target masing – masing indikator dari program dan kegiatan).

Dalam kerangka pencapaian Visi RPJMD 2016-2021, pada Misi pertama

telah ditetapkan tujuan yang ingin dicapai adalah: Mewujudkan Tata kelola

Pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik, dengan 3

sasaran daerah yaitu:

47

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat

2. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat

3. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka BAPPEDA mendukung

pencapaian dan pelaksanaan sasaran kedua, yaitu Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Daerah meningkat.

Senyampang dengan hal itu, BAPPEDA menetapkan Tujuan Perangkat

Daerah yang merupakan jawaban atas isu-isu strategis dan alasan strategis

yang akan dicapai pada jangka waktu 5 tahun mendatang, yaitu:

Mewujudkan keselarasan antar waktu dan antar lembaga dalam

dokumen perencanaan pembangunan daerah. Tujuan PD ini selanjutnya

diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat

Daerah.

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Bappeda dengan Tujuan dan Sasaran

RPJMD

Dalam perumusan sasaran BAPPEDA 5 tahun ke depan, selain

mempertimbangkan rumusan Tujuan dan Sasaran Daerah maupun Tujuan

Perangkat Daerah, juga dengan mempertimbangkan Indikator Kinerja Utama

BAPPEDA. Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada Tujuan dan

Sasaran Daerah, BAPPEDA merumuskan tujuan dan sasaran jangka

menengah sebagaimana pada tabel 4.1.

Penetapan Indikator Kinerja Utama didasari adanya Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun

2007. Indikator Kinerja Utama adalah alasan hakiki yang melatarbelakangi

eksistensi PD dalam jajaran kelembagaan di daerah. Indikator ini merupakan

alat ukur keberhasilan PD dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau

kegiatan utama, serta dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di

masa depan. Indikator Kinerja Utama BAPPEDA telah ditetapkan dengan

Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 222/KPTS/2014. Sejalan dengan

kajian yang dilakukan secara kritis dan berkesinambungan, Indikator Kinerja

Utama ini kemudian direviu dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor

268/KPTS/2017 tanggal 13 November 2017 Indikator Kinerja Utama

BAPPEDA ditampilkan dalam Tabel 4.2.

48

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA

No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

untuk meningkatkan pelayanan publik

Kesesuaian program pembangunan daerah

Indeks kesesuaian program 100% 100% 100% 100% 100%

Kerjasama Penelitian dalam Pembangunan Daerah meningkat

Hasil kerjasama penelitian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan

4 6 8 10 12

Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD)

Persentase kesesuaian program dalam: 1. Renja PD terhadap RKPD 2. Renstra PD terhadap RPJMD

100% 100% 100% 100% 100%

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat

Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)

100% 100% 100% 100% 100%

Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat

Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)

79,25 79,5 79,75 80 80

49

Tabel 4.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama BAPPEDA

No Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran

Pada Tahun Ke-

Unit Kerja penanggung

jawab

Keterangan/ Rumus/ Formula

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Kesesuaian

program

pembangunan

daerah

Indeks kesesuaian

program

100 100 100 100 100 Bappeda Rumus:

Hasil rata- rata capaian

Presentase kesesuaian

program di masing- masing

bidang

Tipologi data: Non komulatif

2 Kerjasama

Penelitian dalam

Pembangunan

Daerah

meningkat

Hasil kerjasama

penelitian yang

ditindaklanjuti menjadi

kebijakan

4 4 6 10 12 Bappeda Rumus:

Menunjukkam hasil

kerjasama penelitian yang


kebijakan

Tipologi: Non komulatif

50

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Perumusan Strategi

Setelah menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah (PD),

langkah berikutnya adalah menetapkan strategi dan kebijakan yang akan

diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Strategi merupakan

pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran

akan dicapai, sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi

dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih,

agar terarah dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat

bagaimana PD menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanannya. Di

sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan

bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic objective). Melalui

parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan

suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik”

dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah

daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan berkomitmen

terhadap kinerja. Strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning

process).

Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling

bertolak-belakang;

2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran PD dan pemenuhan

kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna

layanan, dan pemangku kepentingan;

3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam

proses internal PD;

4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi

membentuk cerita atau skenario strategi.

Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan yang akan diambil,

dapat dilakukan dengan menggunakan metoda analisis SWOT (Strengths,

Weaknesses, Opportunities, Threats). Pada Bab III telah dilakukan analisis

terhadap isu-isu strategis pelayanan BAPPEDA, yang dikelompokkan ke

51

dalam faktor-faktor eksternal yang berasal dari luar dan faktor internal

yang berasal dari dalam PD.

Dari faktor-faktor internal dan eksternal yang telah teridentifikasi,

kemudian dilakukan pemilihan faktor-faktor yang memiliki nilai strategis,

yang akan dipergunakan dalam analisis SWOT. Hasil inventarisasi

tersebut ditampilkan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Identifikasi dan Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017

FAKTOR INTERNAL

NO KEKUATAN

(Strenghts) NO

KELEMAHAN

(Weaknesses)

S-1 Dana APBD relatif tersedia W-1 Fasilitas dan sarana/prasarana

pendukung belum memadai

S-2 Motivasi, komitmen, dan

integritas kerja yang baik

W-2 Koordinasi antar bidang belum

optimal

S-3 Data dan informasi

pembangunan relatif tersedia

W-3 Pemanfaatan data dan informasi

serta hasil monitoring dan evaluasi

kinerja pembangunan bagi proses

perencanaan pembangunan belum

optimal

FAKTOR EKSTERNAL

NO PELUANG

(Opportunities) NO

ANCAMAN

(Threats)

O-1 Pemberlakuan Undang-undang

Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta

T-1 Tuntutan dan aspirasi masyarakat

semakin beragam dengan berbagai

motivasi dan kepentingan

O-2 Peraturan Perundangan yang

kondusif

T-2 Tuntutan ketersediaan dokumen

yang mantap, berkesinambungan

dan integratif di setiap jenjang dan

tahapan perencanaan pembangunan

O-3 Respon dan komitmen PD mitra

maupun para pemangku

kepentingan (stakeholders)

cukup baik

T-3 Adanya perbedaan perspektif dalam

perencanaan dan penganggaran

52

Analisis SWOT

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

merupakan salah satu metoda yang dapat digunakan untuk menentukan

langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh suatu organisasi. Dari

identifikasi terhadap faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor

eksternal (peluang dan tantangan/ancaman) yang dihadapi oleh

organisasi, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 5.1., dengan

menggunakan professional judgement yaitu berdasarkan pengetahuan dan

pengalaman, selanjutnya dipilih masing-masing sebanyak 3 (tiga) faktor

yang dianggap paling strategis dalam pengembangan organisasi. Faktor

tersebut disajikan dalam Tabel 5.2.

Tabel 5.2. Analisis Faktor- Faktor Internal dan Eksternal BAPPEDA

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 FAKTOR INTERNAL

NO KEKUATAN

(Strenghts) NO

KELEMAHAN

(Weaknesses)

S-1 Dana APBD relatif tersedia W-1 Fasilitas dan sarana/prasarana

pendukung belum memadai

S-2 Motivasi, komitmen, dan


W-2 Koordinasi antar bidang belum

optimal

S-3 Data dan informasi

pembangunan relatif tersedia

W-3 Pemanfaatan data dan informasi

serta hasil monitoring dan evaluasi

kinerja pembangunan bagi proses

perencanaan pembangunan belum

optimal

FAKTOR EKSTERNAL

NO PELUANG

(Opportunities) NO

ANCAMAN

(Threats)

O-1 Peraturan perundangan yang

kondusif

T-1 Tuntutan ketersediaan dokumen

yang berkualitas,

berkesinambungan dan integratif di

setiap jenjang dan tahapan

perencanaan pembangunan

O-2 Pemberlakuan Undang-undang

Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta

T-2 Tuntutan dan aspirasi masyarakat

semakin beragam dengan berbagai

motivasi dan kepentingan

53

O-3 Respon dan komitmen PD mitra

maupun para pemangku

kepentingan (stakeholders)

cukup baik

T-3 Adanya perbedaan perspektif dalam

perencanaan dan penganggaran

Penilaian faktor internal dan eksternal dilakukan untuk

menentukan faktor kunci strategis dari masing-masing S, W, O, dan T

sehingga akan terpilih 4 (empat) faktor internal (kekuatan dan kelemahan)

dan 4 (empat) faktor eksternal (peluang dan tantangan). Penilaian

dilakukan dengan menggunakan analisis USG (Urgency, Serious, Growth)

dengan menggunakan skala nilai 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sebagai

berikut :

a. Angka 5 memiliki USG yang relatif sangat tinggi

b. Angka 4 memiliki USG yang relatif tinggi

c. Angka 3 memiliki USG yang relatif cukup tinggi

d. Angka 2 memiliki USG yang relatif rendah

e. Angka 1 memiliki USG yang relatif sangat rendah

Hasil analisis USG selanjutnya disajikan dalam Tabel 4.5.

Tabel 5.3. Analisis USG Faktor Internal dan Eksternal BAPPEDA

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017

Identifikasi Faktor Internal

No Faktor Kekuatan (S) U S G Total

1 Dana APBD relatif tersedia 4 4 5 13

2 Motivasi, komitmen, dan integritas kerja yang baik 5 4 5 14

3 Data dan informasi pembangunan relatif tersedia 3 3 3 9

No Faktor Kelemahan (W)

1 Fasilitas dan sarana/prasarana pendukung belum memadai 4 4 3 11

2 Koordinasi antar bidang belum optimal 5 5 4 14

3 Pemanfaatan data dan informasi serta hasil monitoring dan

evaluasi kinerja pembangunan bagi proses perencanaan

pembangunan belum optimal

5 4 5 14

Identifikasi Faktor Eksternal

No Faktor Peluang (O) U S G Total

1 Peraturan Perundangan yang kondusif 5 5 5 15

2 Pemberlakuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012

tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 4 3 3 10

54

3 Respon dan komitmen PD mitra maupun para pemangku

kepentingan (stakeholders) cukup baik 5 5 4 14

No Faktor Ancaman (T)

1 Tuntutan ketersediaan dokumen yang berkualitas,

berkesinambungan dan integratif di setiap jenjang dan


5 5 5 15

2 Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan

berbagai motivasi dan kepentingan 3 4 4 11

3 Adanya perbedaan perspektif dalam perencanaan dan

penganggaran 5 5 3 13

Penentuan Sasaran Strategis Prioritas

Faktor Kunci Strategis

Faktor kunci strategis adalah faktor yang memiliki total nilai bobot

USG yang terbesar di antara faktor-faktor yang berpengaruh terhadap

sasaran yang akan dicapai. Dari hasil analisis USG pada tabel 5.3. di atas

dapat diketahui faktor-faktor kunci strategis seperti tertera dalam Tabel

5.4.

Tabel 5.4. Faktor-Faktor Kunci Strategis BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017

SWOT Faktor Kekuatan Kunci Strategis USG Total

S Dana APBD relatif tersedia 13 28

Motivasi, komitmen, dan integritas kerja yang baik 15

W Koordinasi antar bidang belum optimal 14 27

Pemanfaatan data dan informasi serta hasil monitoring dan

evaluasi kinerja pembangunan bagi proses perencanaan

pembangunan belum optimal

13

O Peraturan Perundangan yang kondusif 14 28

Respon dan komitmen PD mitra maupun para pemangku

kepentingan (stakeholders) cukup baik

14

T Tuntutan ketersediaan dokumen yang mantap,

berkesinambungan dan integratif di setiap jenjang dan


15 29

Adanya perbedaan perspektif dalam perencanaan dan

penganggaran

14

55

Posisi Kekuatan Organisasi

Berdasarkan faktor-faktor kunci strategis tersebut, selanjutnya

diinteraksikan dalam kuadran kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O)

dan ancaman (T) seperti dalam Gambar 4.1 Penentuan sumbu vertikal

dan horizontal dalam Gambar 2 menggunakan perhitungan sebagai

berikut :

1. Untuk mendapatkan titik ordinal (sumbu vertikal: total nilai bobot

USG faktor kekuatan (S) dikurangi total nilai bobot USG kelemahan

(W). Dari Tabel 5.4 didapatkan bahwa nilai (S) – nilai (W) = 28-27 = 1

2. untuk mendapatkan titik aksis (sumbu mendatar/horizontal: total

nilai bobot USG peluang (O) dikurangi total nilai bobot USG tantangan

(T)). Dari Tabel 5.4 didapatkan nilai (O) – nilai (T) = 28-29 = (-1)

Dari Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa kekuatan yang memiliki

daerah terluas (dominan) atau faktor terbesar adalah kuadran IV yaitu

interaksi S – T. Hasil interaksi antara S dan T inilah yang merupakan

faktor paling strategis yang dikembangkan lebih lanjut dalam program-

program dan kegiatan-kegiatan BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul.

56

Gambar 5.1. Posisi Kekuatan Organisasi BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017

Pemetaan Interaksi Antar Faktor

Penentuan sasaran strategis merupakan langkah pemetaan yang

menggambarkan interaksi antara faktor-faktor internal (kekuatan dan

S

27

20

T

10

1

O

27 20 10 1

10

10

20 26

20

26

W

57

kelemahan) dengan faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) untuk

menghasilkan sasaran strategis yang perlu dicapai oleh BAPPEDA

Kabupaten Gunungkidul. Hasil interaksi antara S – T yang merupakan

faktor paling strategis yang perlu dikembangkan lebih lanjut dalam

program/kegiatan BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul lima tahun ke

depan yakni: Mengarahkan program dan kegiatan yang dibiayai dari

anggaran yang ada (APBD) untuk mewujudkan keselarasan antar waktu

dan antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Interaksi antar faktor dan alternatif strategi yang mungkin ditempuh

disajikan pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5. Pemetaan Interaksi Faktor Internal dan Eksternal BAPPEDA

Kabupaten Gunungkidul

Faktor Kunci

Keberhasilan Internal

Faktor Kunci

Kerberhasilan Eksternal

STRENGTHS

( Kekuatan )

1. Dana APBD relatif

tersedia

2. Motivasi, komitmen, dan


WEAKNESSES

( Kelemahan )

1. Koordinasi antar bidang

belum optimal

2. Pemanfaatan data dan

informasi serta hasil

monitoring dan evaluasi

kinerja pembangunan

bagi proses perencanaan

pembangunan belum

optimal

OPPORTUNITIES (Peluang)

1. Respon dan komitmen

PD mitra maupun para

pemangku kepentingan

(stakeholders) cukup

baik

2. Peraturan Perundangan

yang kondusif

SO (upaya kooperatif)

Dayagunakan

dana/anggaran yang ada

dengan mengoptimalkan

respon dan komitmen PD

mitra dan para pemangku

kepentingan yang cukup baik

untuk mewujudkan

efektivitas perencanaan

pembangunan daerah

WO (rasionalisasi,

investasi)

Perbaiki dan tingkatkan

koordinasi antar bidang yang

belum optimal, serta

manfaatkan data/informasi

pembangunan dan hasil

monev yang tersedia, dengan

mendayagunakan respon dan

komitmen PD mitra dan para

pemangku kepentingan yang

cukup baik untuk

58

mewujudkan keselarasan

dalam dokumen perencanaan

pembangunan daerah.

THREATS (Ancaman)

1. Tuntutan ketersediaan

dokumen perencanaan

pembangunan yang

handal: selaras antar

waktu dan antar

lembaga

2. Adanya perbedaan

perspektif dalam

perencanaan dan

penganggaran

ST (keuntungan mobilitas)

Mengarahkan program dan

kegiatan yang dibiayai dari

anggaran yang ada (APBD)

untuk mewujudkan

keselarasan antar waktu dan

antar lembaga dalam

dokumen perencanaan

pembangunan daerah.

WT (status quo)

Perbaiki dan tingkatkan

koordinasi antar bidang

yang belum optimal untuk

mewujudkan keselarasan

antar waktu dan antar

lembaga dalam dokumen

perencanaan pembangunan

daerah.

Berdasarkan interaksi antar faktor yang telah dirumuskan pada

Tabel 5.5., selanjutnya dipilih dan dirumuskan strategi yang paling

memungkian untuk dilaksanakan pada kurun waktu lima tahun ke

depan, sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada. Strategi yang

dipilih tersebut kemudian disajikan pada Tabel 5.6.

Tabel 5.6. Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran

Strategi

1 2 3 4

1 Kesesuaian Program

Pembangunan

Daerah

Indeks Kesesuaian Program

Mengarahkan program/kegiatan dari anggaran yang tersedia serta

mengoptimalkan respon dan komitmen

PD mitra dan para pemangku

kepentingan yang cukup baik untuk

mewujudkan keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan

pembangunan daerah

Memperbaiki dan meningkatkan

koordinasi antar bidang, dan meningatkan mutu data/informasi

pembangunan dan hasil monev dalam

dokumen perencanaan pembangunan

daerah

2 Kerjasama Penelitian dalam

Pembangunan

Daerah Meningkat

Hasil Kerjasama Penelitian yang


kebijakan

Memfasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan serta menyusun kajian

kelitbangan dalam rangka mendukung

proses perencanaan pembangunan

daerah

59

No Sasaran Indikator Kinerja

Sasaran

Strategi

1 2 3 4

3 Kesesuaian

Program dalam

Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah

(PD)

Persentase kesesuaian

program dalam:

1. Renja PD terhadap RKPD

2. Renstra PD terhadap

RPJMD

Mengarahkan program/kegiatan dari

anggaran yang tersedia serta

mengoptimalkan respon dan komitmen PD mitra dan para pemangku

kepentingan yang cukup baik untuk

mewujudkan keselarasan antar lembaga

dalam dokumen perencanaan

pembangunan daerah

4 Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan

Perangkat Daerah (PD) Meningkat

Persentase laporan

keuangan disusun tepat

waktu (Bulanan,

Semesteran, Tahunan)

Memperbaiki dan meningkatkan

koordinasi antar bidang untuk

menyusun laporan keuangan yang tepat

dan akurat

5 Kepuasan

Masyarakat

terhadap

Penyelenggaraan Pelayanan PD

Meningkat

Nilai IKM Perangkat

Daerah (PD)

Memperbaiki dan menjaga mutu

layanan PD untuk meningkatkan

kepuasan pengguna layanan

5.2. Perumusan Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan

tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah

dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan merupakan ketentuan

yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam

pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya

kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta

pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan dilakukan setiap

tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan

komprehensif tentang bagaimana BAPPEDA mencapai tujuan dan sasaran

dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif,

strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan

transformasi, reformasi, perbaikan kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem

manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

60

Tabel 5.7. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya, menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri,

dan sejahtera tahun 2021

Misi : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1 2 3 4

Mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik untuk

meningkatkan

pelayanan publik

Sasaran 1: Kesesuaian Program

Pembangunan Daerah

Mengarahkan program/kegiatan dari anggaran yang tersedia serta mengoptimalkan respon dan

komitmen PD mitra dan para pemangku

kepentingan yang cukup baik untuk mewujudkan

keselarasan antar lembaga dalam dokumen

perencanaan pembangunan daerah

Peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan bagi PD di bidang lingkup Bidang Fisik dan Prasarana,

Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan, serta

bidang Perekonomian dalam penyelarasan antara

program dalam renja PD terhadap RKPD dan Resntra

PD terhadap RPJMD, serta RKPD terhadap APBD

Memperbaiki dan meningkatkan koordinasi antar

bidang, dan meningatkan mutu data/informasi

pembangunan dan hasil monev dalam dokumen


Peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan

dan peningkatan efektivitas monitoring, evaluasi, dan

pengendalian pencapaian target-target pembangunan

dalam penyelarasan perencanaan pembangunan

jangka pendek (RKPD) terhadap perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)

Sasaran 2:

Kerjasama Penelitian

dalam Pembangunan Daerah Meningkat

Memfasilitasi kerjasama penelitian dan

pengembangan serta menyusun kajian

kelitbangan dalam rangka mendukung proses perencanaan pembangunan daerah

Perwujudan kerjasama dengan lembaga-lembaga

penelitian dan perguruan tinggi untuk meningkatkan

dukungan kajian kelitbangan bagi perencanaan pembangunan daerah

Sasaran 3:

Kesesuaian Program

dalam Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah

(PD)

Mengarahkan program/kegiatan dari anggaran

yang tersedia serta mengoptimalkan respon dan

komitmen PD mitra dan para pemangku

kepentingan yang cukup baik untuk mewujudkan keselarasan antar lembaga dalam dokumen


Peningkatan kerjasama antar Bidang di lingkup

internal Bappeda dalam mencapai keselarasan

program pada Renja Bappeda terhadap RKPD, serta

Renstra Bappeda terhadap RPJMD

61

Visi : Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya, menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri,

dan sejahtera tahun 2021

Misi : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1 2 3 4

Sasaran 4:

Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

(PD) Meningkat

Memperbaiki dan meningkatkan koordinasi antar

bidang untuk menyusun laporan keuangan yang

tepat dan akurat

Peningkatan kerjasama antar Bidang di lingkup

internal Bappeda dalam penyusunan laporan

keuangan bulanan, semesteran, dan tahunan yang tepat waktu dan akurat

Sasaran 5:

Kepuasan Masyarakat

terhadap

Penyelenggaraan Pelayanan PD

Meningkat

Memperbaiki dan menjaga mutu layanan PD

untuk meningkatkan kepuasan pengguna

layanan

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai

pendukung pelayanan orgasisasi/PD

62

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa

instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi

pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk

mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut,

ditetapkan sebuah kegiatan, yang merupakan bagian dari program yang

dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari

pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

Sebagai sebuah kesatuan dan kesinambungan dalam sebuah proses

perencanaan, maka program dan kegiatan tahun 2016 yang sudah

dilaksanakan sebelum periode Renstra ditetapkan, berkedudukan sebagai

cikal bakal yang digunakan sebagai landasan untuk tahun selanjutnya. Agar

dapat memberikan sebuh gambaran yang utuh, maka Program dan Kegiatan

yang telah dilaksanakan di BAPPEDA pada tahun 2016 disajikan pada Tabel

6.1.

Hingga tahun 2021, jumlah program yang direncanakan akan

dilaksanakan di BAPPEDA sebanyak 12 program, terdiri dari 29 kegiatan.

Secara rinci kegiatan-kegiatan yang merupakan penjabaran dari program-

program tersebut beserta indikator kinerja, kelompok sasaran serta

pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.2.

63

Tabel 6.1. Program, Kegiatan dan Anggaran BAPPEDA Tahun 2016

1 06 01 01 07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 11.900.000

1 06 01 01 08 Penyediaan alat tulis kantor 14.985.000

1 06 01 01 09 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12.425.000

1 06 01 01 10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

3.480.000

1 06 01 01 11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 81.500.000

1 06 01 01 12 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.486.000

1 06 01 01 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.780.000

1 06 01 01 15 Penyediaan makanan dan minuman 16.650.000

KODE REK URUSAN/BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

1 2 3 4

1 URUSAN: WAJIB

1 06 URUSAN: PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1 06 BIDANG URUSAN: SEMUA URUSAN

1 06 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 514.936.000

1 06 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 750.000

1 06 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 102.600.000

1 06 01 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

8.450.000

1 06 01 01 06 Penyediaan jasa kebersihan kantor 74.780.000

64

1 2 3 4

1 06 01 01 16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 95.250.000

1 06 01 01 17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran 38.400.000

1 06 01 01 18 Pendataan dan pengelolaan arsip PD 45.500.000

1 06 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 253.061.500

1 06 01 02 05 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 27.000.000

1 06 01 02 08 Pengadaan mebelair 35.000.000

1 06 01 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 83.361.500

1 06 01 02 11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 107.700.000

1 06 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.486.500

1 06 01 03 02 Penatalaksanaan Kepegawaian PD 3.486.500

1 06 01 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 20.000.000

1 06 01 04 01 Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000

1 06 01 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

37.678.600

1 06 01 05 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD

1.465.500

1 06 01 05 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.500

1 06 01 05 03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.585.100

1 06 01 05 02 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ 34.127.500

65

1 2 3 4

1 06 01 06 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 27.942.000

1 06 01 06 01 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi PD 22.257.000

1 06 01 06 02 Penyelenggaraan Pelayanan Publik 1.500.000

1 06 01 06 04 Pengendalian Internal PD 4.185.000

1 06 01 07 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 26.021.000

1 06 01 07 01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis PD 19.068.000

1 06 01 07 02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja PD 3.183.000

1 06 01 07 04 Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program PD 3.770.000

1 06 01 15 Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana 907.749.000

1 06 01 15 01 Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

683.912.000

1 06 01 15 02 Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah

188.292.000

1 06 01 15 03 Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman 35.545.000

1 06 01 16 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial, dan Budaya

461.507.900

1 06 01 16 01 Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan 183.204.500

1 06 01 16 02 Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

141.269.000

1 06 01 16 03 Perencanaan dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 137.034.400

1 06 01 17 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 592.413.200

1 06 01 17 01 Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Pertanian dan Kelautan

136.673.200

66

1 2 3 4

1 06 01 17 02 Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Industri dan Jasa 41.100.000

1 06 01 17 03 Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Potensi Ekonomi 414.640.000

1 06 01 18 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 708.740.000

1 06 01 18 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 338.300.000

1 06 01 18 02 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 246.490.000

1 06 01 18 03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 123.950.000

1 06 01 19 Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

294.381.000

1 06 01 19 01 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah

6.350.000

1 06 01 19 02 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan 137.550.000

1 06 01 19 03 Pelaporan Kegiatan Pembangunan Daerah 150.481.000

1 06 01 20 Program Penelitian dan Pengembangan 182.275.500

1 06 01 20 01 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan 99.971.500

1 06 01 20 02 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 82.304.000

1 23 01 15 Program Pengembangan Statistik Daerah 274.866.500

1 23 01 15 01 Pengelolaan Data dan Statistik Daerah 132.144.000

1 23 01 15 02 Penyusunan Profil dan Informasi Hasil Pembangunan Daerah 56.162.500

1 23 01 15 03 Pendataan Potensi dan Permasalahan Daerah 86.560.000

4.305.058.700

67

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

4 URUSAN: WAJIB

4 02 URUSAN:

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

DAERAH4 02 BIDANG URUSAN:

SEMUA URUSAN

Kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan PD

meningkat

Nilai IKM PD 4 02 01 01 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

administrasi

perkantoran

100% 100% 492.816.000 100% 609.998.500 100% 645.000.000 100% 650.000.000 100% 675.000.000 100% 3.072.814.500 BAPPEDA Kab. GK

4 02 01 01 01 Penyediaan jasa,

Peralatan, dan

perelengkapan

Perkantoran

Jumlah surat

/dokumen yang

dikirim

6 buah 6 buah 347.076.000 6 buah 469.998.500 12 buah 450.000.000 6 buah 455.000.000 6 buah 480.000.000 30 buah 2.202.074.500

Jumlah sarana jasa

telepon, listrik, air,

internet

telepon 24 rek

bulanan, listrik

36 rek bulanan,

air 12 rek

bulanan,

internet 12 rek

bulanan

telepon 24 rek

bulanan, listrik

36 rek bulanan,

air 12 rek

bulanan,

internet 12 rek

bulanan

telepon 2 rek

bulanan, listrik 3

rek bulanan, air

1 rek bulanan, 1

rek internet

telepon 24 rek

bulanan, listrik

36 rek bulanan,

air 12 rek

bulanan

telepon 24 rek

bulanan, listrik

36 rek bulanan,

air 12 rek

bulanan

telepon 24 rek

bulanan, listrik

36 rek bulanan,

air 12 rek

bulanan

telepon 24 rek

bulanan, listrik

36 rek bulanan,

air 12 rek

bulanan

Jumlah kendaraan

dinas yang terbayar

pajaknya

5 mobil

27 motor

6 mobil

27 motor

6 mobil

27 motor

6 mobil

27 motor

6 mobil

27 motor

6 mobil

27 motor

6 mobil

27 motor

Pembayaran jasa

kebersihan kantor

1 paket jasa

Cleaning Service

1 tahun

1 paket jasa

Cleaning Service

1 tahun

1 paket jasa

Cleaning Service

1 tahun

1 paket jasa

Cleaning Service

1 tahun

1 paket jasa

Cleaning Service

1 tahun

1 paket jasa

Cleaning Service

1 tahun

1 paket jasa

Cleaning Service

1 tahun

Jumlah peralatan

kerja terfasilitasi

pemeliharaannya

8 notebook;20

komputer;4

mesin tik;10 bh

printer;5 bh UPS

28

komputer/noteb

ook, 4 mesin tik,

10 bh printer, 4

bh UPS

28

komputer/noteb

ook,4 mesin

tik;10 bh

printer,6 bh UPS

28

komputer/noteb

ook,4 mesin

tik;10 bh

printer,6 bh UPS

28

komputer/noteb

ook,4 mesin

tik;10 bh

printer,6 bh UPS

28

komputer/noteb

ook,4 mesin

tik;10 bh

printer,6 bh UPS

Jumah Alat tulis

kantor

21 jenis ATK 12 paket

pembelian ATK

12 paket

pembelian ATK

12 paket

pembelian ATK

12 paket

pembelian ATK

12 paket

pembelian ATK

Jumlah barang

cetakan dan fotocopy

6 jenis barang

cetakan,1 ls

fotocopy dan jilid

7 jenis barang

cetakan, 48.000

fotovopy dan 60

jilid

7 jenis barang

cetakan 12.000

fotovopy dan 60

jilid

7 jenis barang

cetakan 12.000

fotovopy dan 60

jilid

7 jenis barang

cetakan 12.000

fotovopy dan 60

jilid

7 jenis barang

cetakan 12.000

fotovopy dan 60

jilid

Jumlah komponen

listrik tersedia

11 jenis

komponen listrik

12 paket

pembelian

komponen listrik

12 paket

pembelian

komponen listrik

12 paket

pembelian

komponen listrik

12 paket

pembelian

komponen listrik

12 paket

pembelian

komponen listrik

Jumlah Peralatan

dan perlengkapan

kantor tersedia

6 notebook, 4

PC, 1 GPS, 5

printer, 4 UPS, 1

LCD Proyektor, 1

kamera, 2

External Disk

3 notebook, 3

PC, 3 printer, 4

UPS, 1 LCD

Proyektor, 1

kamera, 1 HDD

eksternal

2 notebook, 2

PC, 3 printer, 2

UPS, 1 LCD

Proyektor

2 notebook, 4

PC, 1 GPS, 3

printer, 4 UPS, 1

LCD Proyektor, 1

kamera

13 notebook, 13

PC,2 GPS, 14

printer, 14 UPS,

4 LCD Proyektor,

1 kamera,1 HDD

eksternal

1 ls taplak meja

(2 ruang rapat)

2 paket gordyn 2 paket gordyn 2 paket gordyn 1 ls taplak meja

(2 ruang rapat),

6 paket gordynJumlah bahan dan

peralatan kebersihan

kantor

10 jenis bahan

dan alat

pembersih

10 jenis bahan

dan alat

pembersih

10 jenis bahan

dan alat

pembersih

10 jenis bahan

dan alat

pembersih

10 jenis bahan

dan alat

pembersih

10 jenis bahan

dan alat

pembersih

4

Mewujudkan

Tata Kelola

Pemerintahan

yang Baik

untuk

Meningkatkan

Pelayanan

Publik

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

PD

Penanggun

g Jawab

LokasiTahun 1

(2017)

Tahun 2

(2018)

Tahun 3

(2019)

Tahun 4

(2020)

Tahun 5

(2021)

Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra PD

Tabel 6.2. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif BAPPEDA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2016-2021

Tujuan SasaranIndikator

SasaranKODE

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

dan Kegiatan

(Output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

68

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jumlah tenaga

administrasi/ teknik

perkantoran

2 orang petugas

jaga malam(2x12

bulan),1 orang

petugas

pemeliharaan

jaringan internet

& komputer(11

bulan),1 orang

tenaga bantu

administrasi

perkantoran(11

bulan)

2 orang petugas

jaga malam(2x12

bulan),1 orang

petugas

pemeliharaan

jaringan internet

& komputer(11

bulan),1 orang

tenaga bantu

administrasi

perkantoran(11

bulan)

2 orang petugas

jaga malam(2x12

bulan),1 orang

petugas

pemeliharaan

jaringan internet

& komputer(11

bulan),1 orang

tenaga bantu

administrasi

perkantoran(11

bulan)

2 orang petugas

jaga malam(2x12

bulan),1 orang

petugas

pemeliharaan

jaringan internet

& komputer(11

bulan),1 orang

tenaga bantu

administrasi

perkantoran(11

bulan)

2 orang petugas

jaga malam(2x12

bulan),1 orang

petugas

pemeliharaan

jaringan internet

& komputer(11

bulan),1 orang

tenaga bantu

administrasi

perkantoran(11

bulan)

2 orang petugas

jaga malam(2x12

bulan),1 orang

petugas

pemeliharaan

jaringan internet

& komputer(11

bulan),1 orang

tenaga bantu

administrasi

perkantoran(11

bulan)

jumlah data yang

terkelola dan

terpelihara

1 jenis data

(arsip

persuratan)

1 jenis (arsip

persuratan)

1 jenis (arsip

persuratan)

1 jenis (arsip

persuratan)

1 jenis (arsip

persuratan)

1 jenis (arsip

persuratan)

Jumlah Bahan

bacaan/referensi dan

surat kabar

3 jenis surat

kabar(36 rek

bulanan

langganan surat

kabar)

2 jenis surat

kabar(2 rek

bulanan

langganan surat

kabar)

2 jenis surat

kabar(2 rek

bulanan

langganan surat

kabar)

2 jenis surat

kabar(2 rek

bulanan

langganan surat

kabar)

2 jenis surat

kabar(2 rek

bulanan

langganan surat

kabar)

2 jenis surat

kabar (2 rek

bulanan

langganan surat

kabar)

4 02 01 01 02 Penyediaan Rapat-

rapat, Konsultasi

dan Koordinasi

Jumlah makanan

dan minuman

tersedia untuk rapat

dan tamu

Makan minum:

600 OS

Minum snack:

900 OS

Makan minum:

600 OS

Minum snack:

900 OS

145.740.000 Makan minum:

600 OS

Minum snack:

900 OS


600 OS

Minum snack:

900 OS


600 OS

Minum snack:

900 OS


600 OS

Minum snack:

900 OS


600 OS

Minum snack:

900 OS

870.740.000

Frekuensi rapat,

konsultasi, dan

koordinasi

40x koordinasi

dalam daerah;

20x koordinasi

luar daerah

35 kali dalam

daerah;22 kali

luar daerah

40x koordinasi

dalam daerah;

20x koordinasi

luar daerah

40x koordinasi

dalam daerah;

20x koordinasi

luar daerah

40x koordinasi

dalam daerah;

20x koordinasi

luar daerah

40x koordinasi

dalam daerah;

20x koordinasi

luar daerah

40x koordinasi

dalam daerah;

20x koordinasi

luar daerah

4 02 01 02 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Persentase

pemenuhan

kebutuhan sarana

dan prasarana

perkantoran

100% 100% 575.570.000 100% 227.300.000 100% 250.000.000 100% 300.000.000 100% 350.000.000 100% 1.702.870.000 BAPPEDA

4 02 01 02 01 Pengadaan/Pemban

gunan Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Jumlah dan jenis

perlengkapan kantor

yang dibeli

1 bh TV LED

untuk layanan

informasi;2 bh

AC;1 bh

harddisk

eksternal, 3 unit

pc, 1 bh laptop,

3 bh mikrotik

routerboard, 7

bh switch hub

16 port, i unit

soundsystem

287.700.000 38.500.000 2 bh AC; 1 bh

mesin Faximili

60.000.000 1 paket layanan

informasi

interaktif

Pembangunan

Daerah; 2 bh AC

110.000.000 1 paket layanan

informasi

interaktif

Pembangunan

Daerah; 2 bh AC

140.000.000 1 bh TV LED

untuk layanan

informasi; 8 bh

AC;1 bh

harddisk

eksternal; 3 unit

pc; 1 bh laptop;

3 bh mikrotik

routerboard; 7

bh switch hub

16 port; 1 unit

soundsystem; 1

paket layanan

informasi

636.200.000

Jumlah dan jenis

mebelair yang dibeli

1 bh almari rak

integrasi 15 bh

meja kerja,30 bh

kursi kerja

15 kursi kerja, 2

almari arsip, 1

rak buku

1 paket meja

kursi rapat

1 paket meja

kursi kerja

1 set meja kursi

tamu

1 paket meja

kursi rapat

1 paket meja

kursi kerja

1 paket meja

kursi rapat

1 paket meja

kursi kerja

1 set meja kursi

tamu

1 bh almari rak

integrasi, 15 bh

meja kerja,45 bh

kursi kerja,3

paket meja kursi

rapat, 3 paket

meja kursi kerja,

2 set meja kursi Jumlah/luasan dan

jenis bangunan

gedung yang

dibangun

1 ls pemasangan

kanopi untuk

parkir, 4 paket

aksesoris

ruangan, 1 ls

pemasangan

plafon dan

keramik gudang

kantor

1 ls pemasangan

kanopi untuk

parkir, 4 paket

aksesoris

ruangan, 1 ls

pemasangan

plafon dan

keramik gudang

kantor

4

69

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

4 02 01 02 02 Pemeliharaan/Reha

bilitasi Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Jumlah/luasan dan

jenis bangunan

gedung yang

dipelihara

pengecatan

tembok kantor

300 m2;

penataan

(setting) 3

ruangan (1

ruang rapat, 2

ruang kerja);

pemasangan

gordyn 1

ruangan;

pengisian tabung

pemadan 2 buah

287.870.000 1 paket

pengecatan

tembok dinding

kantor, 1 paket

pemeliharaan

taman, 1 paket

rehab kamar

mandi, 1

perbaikan

keramik gd

kantor

188.800.000 1 paket

pengecatan

tembok dinding

kantor; 1 paket

pemeliharaan

taman; 1 paket

rehab kamar

mandi; 1 paket

pemeliharaan

gedung kantor

(rehab keramik)

190.000.000 1 paket

pengecatan

tembok dinding

kantor; 1 paket

pemeliharaan

taman; 1 paket

rehab kamar

mandi; 1 paket

pemeliharaan

gedung kantor

190.000.000 1 paket

pengecatan

tembok dinding

kantor; 1 paket

pemeliharaan

taman; 1 paket

rehab kamar

mandi; 1 paket

pemeliharaan

gedung kantor

210.000.000 1 paket

pengecatan

tembok dinding

kantor; 1 paket

pemeliharaan

taman; 1 paket

rehab kamar

mandi; 1 paket

pemeliharaan

gedung kantor

1.066.670.000

Jumlah dan jenis

kendaraan dinas

yang dipelihara

6 mobil 27 motor 6 mobil 27 motor 6 mobil 27 motor 6 mobil 27 motor 6 mobil 27 motor 6 mobil 27 motor

Jumlah dan jenis

perlengkapan gedung

kantor yang

terpelihara

21 bh AC 21 bh AC 21 bh AC 21 bh AC 21 bh AC 21 bh AC

4 02 01 03 Program

Peningkatan

Ketatalaksanaan

dan Kapasitas

Aparatur

2017:

Jumlah aparatur

sipil taat aturan

dan memiliki

kompetensi sesuai

tugas

100% 100% 21.630.000 BAPPEDA

2018-2021:

Persentase PNS

yang memiliki

kompetensi sesuai

bidang tugas

100% 24.954.000 100% 32.000.000 100% 35.000.000 100% 40.000.000 100% 153.584.000 BAPPEDA

4 02 01 03 02 Penyelenggaraan

Ketatalaksanaan

dan Pengelolaan

Kepegawaian

Perangkat Daerah

- Jumlah ASN

tertangani

- Aplikasi DIOS

Tahap 2

49 orang

1 jenis

49 orang 1.430.000 53 ASN 4.954.000 54 ASN 8.000.000 54 ASN 10.000.000 54 ASN 13.000.000 37.384.000

4 02 01 03 03 Pengembangan

Kapasitas Aparatur

Jumlah ASN yang

dikirim mengikuti

diklat

4 orang 4 orang 20.200.000 4 orang 20.000.000 4 orang 24.000.000 4 orang 25.000.000 4 orang 27.000.000 116.200.000

Jumlah ASN

mengikuti kursus

bahasa inggris

30 orang 30 orang

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan

Perangkat Daerah

(PD) Meningkat

Persentase

laporan

keuangan

disusun tepat

waktu

(Bulanan,

Semesteran,

Tahunan)

4 02 01 04 Program

Peningkatan

Kualitas Pelaporan

Keuangan

Perangkat Daerah

Persentase laporan

keuangan yang

disusun tepat

waktu

100% 100% 41.756.000 100% 51.998.000 100% 47.000.000 100% 50.000.000 100% 52.000.000 100% 242.754.000 BAPPEDA Kab. GK

4 02 01 04 01 Penyusunan

Laporan Keuangan

Perangkat Daerah

Dokumen Laporan

keuangan

semesteran

1 dokumen 1 dokumen 41.756.000 1 dokumen 51.998.000 1 dokumen 47.000.000 1 dokumen 50.000.000 1 dokumen 52.000.000 1 dokumen 242.754.000

Dokumen Laporan

keuangan akhir

tahun

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Laporan

keuangan

bulanan/SPJ


Kesesuaian

program dalam

dokumen

perencanaan

Perangkat Daerah

(PD)

Persentase

kesesuaian

program dalam

Renja PD

terhadap

RKPD, dan

Renstra PD

terhadap

4 02 01 05 Program

Peningkatan

Kualitas

Perencanaan

2017:

Persentase

dokumen

perencanaan dan

pelaporan SKPD

yang disusun tepat

waktu

100% 100% 33.857.000

2018-2021:

Persentase

kesesuaian program

dalam Renja PD

terhadap RKPD dan

Renstra PD

terhadap RPJMD

100% 64.880.000 100% 52.000.000 100% 55.000.000 100% 60.000.000 100% 265.737.000 BAPPEDA Kab. GK

4

70

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

4 02 01 05 01 Perencanaan

Kinerja Perangkat

Daerah

Dokumen LKjIP 1 dokumen 1 dokumen 25.620.000 1 dokumen 51.210.000 1 dokumen 41.630.000 1 dokumen 43.630.000 1 dokumen 47.630.000 5 dokumen 209.720.000

Dokumen Renja,

RKA, dan DPA

3 dokumen 3 dokumen 6 dokumen

Dokumen Renja dan

Renja Perubahan

2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 8 dokumen

Dokumen Perubahan

Renja, RKPA, dan

DPPA

3 dokumen 3 dokumen

Dokumen RKA dan

RKA Perubahan


Dokumen Reviu

Renstra


Dokumen Renstra

2021- 2026

1 dokumen 1 dokumen

4 02 01 05 02 Pengendalian

Internal Perangkat

Daerah

Jumlah laporan

monev dan

pengendalian

internal SKPD

12 laporan

(1 dokumen)

12 laporan

(1 dokumen)

5.612.000 7.300.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 27.912.000

Jumlah Laporan

TEPPA

12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan

Jumlah Laporan e-

Monev

4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan

Dokumen Rencana

Tindak Pengendalian

(RTP)


4 02 01 05 03 Pengelolaan Data

dan Sistem

Informasi Perangkat

Daerah

Dokumen Profil PD 1 dokumen 1 dokumen 2.625.000 1 dokumen 6.370.000 1 dokumen 6.370.000 1 dokumen 6.370.000 1 dokumen 6.370.000 5 dokumen 28.105.000

Kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan PD

meningkat

Nilai IKM PD 4 02 01 06 Program

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan Publik

Nilai IKM PD 78,92 79 865.000 79,25 1.500.000 79,50 1.000.000 79,75 1.000.000 80,00 1.000.000 80,00 5.365.000 BAPPEDA Kab. GK


Pelayanan Publik

Dokumen

pengukuran Indeks

Kepuasan

Masyarakat

2 dokumen 2 dokumen 865.000 2 dokumen 1.500.000 2 dokumen 1.000.000 2 dokumen 1.000.000 2 dokumen 1.000.000 10 dokumen 5.365.000

Dokumen Rencana

Tindak Pengendalian

(RTP)


Kesesuaian

program

pembangunan

daerah

Indeks

kesesuaian

program

4 02 01 15 Program

Perencanaan

Pembangunan

Fisik dan

Prasarana

2017:

Kesesuaian antar

lembaga dalam

dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah bidang fisik

dan prasarana

Renja/RKPD =

100%

Renja/APBD =

106,12%

Renstra/RPJMD

= 102,08%

Renja/RKPD =

100%

Renja/APBD =

100%

Renstra/RPJMD

= 100%

506.062.000

2018-2021 :

Persentase

kesesuaian program

dalam Renja SKPD

Bidang Fisik dan

Prasarana terhadap

RKPD dan APBD,

serta Program

dalam Renstra PD

terhadap RPJMD

Renja/RKPD =

100%

Renja/APBD =

100%

Renstra/RPJMD

= 100%

717.015.500 Renja/RKPD =

100%

Renja/APBD =

100%

Renstra/RPJMD

= 100%

750.000.000 Renja/RKPD =

100%

Renja/APBD =

100%

Renstra/RPJMD

= 100%

770.000.000 Renja/RKPD =

100%

Renja/APBD =

100%

Renstra/RPJMD

= 100%

790.000.000 Renja/RKPD =

100%

Renja/APBD =

100%

Renstra/RPJMD

= 100%

3.533.077.500 BAPPEDA Kab. GK

4

71

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Pembangunan

Lingkungan Hidup

dan Pekerjaan

Umum

- Jumlah

kesepakatan

perencanaan

pembangunan

lingkungan hidup

dan pekerjaan

umum

12 kesepakatan

1 dokumen

10 kesepakatan 228.923.000 10 kesepakatan 220.515.500 10 kesepakatan 230.000.000 10 kesepakatan 250.000.000 10 kesepakatan 240.000.000 50 kesepakatan

7 dokumen

1.169.438.500

Dokumen Reviu

RISPAM

1 dokumen

Dokumen Sistem

Informasi jalan

Kabupaten

1 dokumen

Dokumen Sistem

Informasi SPAM

perpipaan dan Non

perpipaan

1 dokumen

Dokumen rencana

Induk

pengembangan RTH

di Kab. GK

1 dokumen

Dokumen strategi

sanitasi Kabupaten

1 dokumen

Dokumen studi

alternatif Wonosari

Outer ringroad

1 dokumen

Dokumen evaluasi

sistem perpipaan

Kab. GK

1 dokumen


Pembangunan

Perhubungan,

Perumahan dan

Kawasan

Permukiman

Jumlah kesepakatan

perencanaan

perumahan dan

permukiman

6 kesepakatan 6 kesepakatan 163.450.000 6 kesepakatan 149.833.000 6 kesepakatan 170.000.000 6 kesepakatan 170.000.000 6 kesepakatan 180.000.000 30 kesepakatan

6 dokumen

833.283.000

Dokumen studi

kelayakan jalur

alternatif

Yogyakarta-

Wonosari

1 dokumen

Dokumen Study

kelayakan feeder

jalan Lintas Selatan

(JJLS)

1 dokumen

Dokumen Master

Plan

pengembangan

kawasan

perumahan

1 dokumen

Dokumen

Masterplan

Pengembangan

LPJU

1 dokumen

Dokumen Master

Plan

pengembangan

perparkiran

1 dokumen

Dokumen studi

kelayakan jaluir

alternatif

Banyusoco

1 dokumen

4

72

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Pembangunan

Penataan Ruang

dan Pertanahan

Jumlah kesepakatan

perencanaan tata

ruang dan

pertanahan


6 dokumen

1.530.356.000

Desiminasi Tata

Ruang dan

Pertanahan

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 4 kali

Sistem Informasi

Perencanaan

Pembangunan

Penataan Ruang

1 dokumen

Masterplan

Pengembangan

Kawasan

Nglanggeran -

Ngalang - Gading

1 dokumen

Dokumen Master

Plan pengembangan

kawasan

perkantoran di

kawasan perkotaan

Wonosari

1 dokumen

Dokumen Master

Plan Pengembangan

Kawasan Olahraga

(Sport Centre

Wonosari)

1 dokumen

Dokumen kajian

inventarisasi

kawasan strategis

kabupaten

1 dokumen

Dokumen

Pengembangan

Kawasan Strategis

dan Cepat Tumbuh

1 dokumen

4 02 01 16 Program

Perencanaan

Pembangunan

Pemerintahan,

Sosial, dan Budaya

2017:

Kesesuaian antar

lembaga dalam

dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah bidang

pemerintahan,

sosial dan budaya

Renja/RKPD =

100%

Renja/APBD =

100%

Renstra/RPJMD

= 100%

Renja/RKPD =

100%

Renja/APBD =

100%

Renstra/RPJMD

= 100%

516.936.000

2018:

Persentase

kesesuaian program

dalam Renja PD

Bidang

Pemerintahan,

Sosial dan Budaya

terhadap RKPD dan

APBD, serta

Program dalam

Renstra PD

terhadap RPJMD

Renja/RKPD =

100%

Renja/APBD =

100%

Renstra/RPJMD

= 100%

498.998.500 Renja/RKPD =

100%

Renja/APBD =

100%

Renstra/RPJMD

= 100%

540.000.000 Renja/RKPD =

100%

Renja/APBD =

100%

Renstra/RPJMD

= 100%

560.000.000 Renja/RKPD =

100%

Renja/APBD =

100%

Renstra/RPJMD

= 100%

590.000.000 Renja/RKPD =

100%

Renja/APBD =

100%

Renstra/RPJMD

= 100%



Pembangunan

Pemerintahan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah kesepakatan

perencanaan bidang

pemerintahan dan

pemberdayaan

masyarakat

4 kesepakatan 4 kesepakatan 196.065.000 4 kesepakatan 208.770.500 3 kesepakatan 180.000.000 3 kesepakatan 190.000.000 3 kesepakatan 200.000.000 17 kesepakatan 974.835.500

Jumlah kesepakatan

perencanaan

penanggulangan

kemiskinan

1 dokumen 1 dokumen

4

73

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Konsinyering Perbup

BKM

1 kali 1 kali

Peraturan Bupati

tentang BKM

1 dokumen 1 dokumen

Konsinyering Perbup

SID

Peraturan bupati

tentang SID

Dokumen Perbup

SIDA dan SIKAB

1 dokumen 1 dokumen


Pembangunan

Pendidikan dan

Kebudayaan

Jumlah kesepakatan

perencanaan

pembangunan

pendidikan dan

kebudayaan


3 dokumen

859.481.000

Masterplan

pembangunan

kepemudaan dan

keolahragaan

1 dokumen

Dokumen Kajian

Pembangunan

Pendidikan Dasar

1 dokumen

Dokumen Kajian

Pembangunan Youth

Centre

1 dokumen


Pembangunan

Kesehatan, Sosial,

dan

Ketenagakerjaan

Jumlah kesepakatan

perencanaan

pembangunan

kesehatan, sosial,

dan ketenagakerjaan


Dokumen District

Health Account

(DHA) Kab

Gunungkidul


Masterplan RSUD

Type D (Ponjong dan

Patuk)

2 dokumen 2 dokumen

Dokumen kajian

pembangunan sosial

1 dokumen 1 dokumen

4 02 01 17 Program

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

2017 :

Kesesuaian antar

lembaga dalam

dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah bidang

perekonomian

Renja/RKPD =

100%

Renja/APBD =

100%

Renstra/RPJMD

= 100%

Renja/RKPD =

100%

Renja/APBD =

100%

Renstra/RPJMD

= 100%

912.992.000

2018-2021 :

Persentase

kesesuaian program

dalam Renja PD

Bidang

Perekonomian

terhadap RKPD dan

APBD, serta

Program dalam

Renstra PD

terhadap RPJMD

Renja/RKPD =

100%

Renja/APBD =

100%

Renstra/RPJMD

= 100%

549.275.500 Renja/RKPD =

100%

Renja/APBD =

100%

Renstra/RPJMD

= 100%

550.000.000 Renja/RKPD =

100%

Renja/APBD =

100%

Renstra/RPJMD

= 100%

580.000.000 Renja/RKPD =

100%

Renja/APBD =

100%

Renstra/RPJMD

= 100%

600.000.000 Renja/RKPD =

100%

Renja/APBD =

100%

Renstra/RPJMD

= 100%


4

74

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Pembangunan

Pertanian,

Perikanan, dan

Kelautan

Jumlah kesepakatan

perencanaan

pembangunan

pertanian dan

kelautan


5 dokumen

755.858.000

Dokumen

Masterplan

Pengembangan

Perkebunan

1 dokumen

Dokumen

Masterplan

pengembangan

pertanian Organik

1 dokumen

Workshop

perencanaan

pengembangan

usaha pembenihan

ikan

1 kali

Feasibility Study

Rumah Sakit Hewan

1 dokumen

Feasibility Studi

Rumah Potong

Hewan

1 dokumen

Masterplan Rumah

Potong Hewan

1 dokumen


Pembangunan

Industri ,

Perdagangan, dan

Koperasi

Jumlah kesepakatan

perencanaan

pembangunan

industri,

perdagangan, dan

koperasi


8 dokumen

820.016.500

Dokumen

Masterplan

Pengembangan

Kawasan

Peruntukan Industri

Candirejo, Semin

1 dokumen

Feasibility Study

Pasar Khas Kab.

Gunungkidul di Kec.

Patuk

1 dokumen

Feasibility Study

Perluasan Kawasan

Peruntukan Industri

Semanu

1 dokumen

Dokumen

Masterplan Sentra

Industri Batik di

Gunungkidul

1 dokumen

Grand Design

Pengembangan

Koperasi di Kab.

Gunungkidul

1 dokumen

Grand Design

Industri Olahan

Makanan di Kab.

Gunungkidul

1 dokumen

Grand Design

Pengembangan

Industri Kreatif di

Kab. Gunungkidul

1 dokumen

Grand Design

Pengembangan

UMKM di Kab.

Gunungkidul

1 dokumen

4

75

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Pembangunan

Pariwisata dan

Penanaman Modal

Jumlah kesepakatan

perencanaan

pembangunan

pariwisata dan

penanaman modal

6 kesepakatan 549.600.000 2 kesepakatan 286.793.000 2 kesepakatan 280.000.000 2 kesepakatan 250.000.000 2 kesepakatan 250.000.000 14 kesepakatan

16 dokumen

1.616.393.000

Dokumen

Masterplan

pengembangan

potensi ekonomi

kecamatan

2 dokumen

(Playen dan

Ponjong)

1 dokumen

(karangmojo)

2

dokumen(Semin

dan Tepus)

3 dokumen

(Paliyan,

Semanu, dan

Wonosari)

3 dokumen

(Purwosari,

Girisubo, dan

Rongkop)

Dokumen Studi

Kelayakan

Pembangunan

Teropong Bintang di

Kab. Gunungkidul

1 dokumen

Dokumen

Masterplan Penataan

Kawasan Baron (ABT

2017)

1 dokumen

Masterplan Penataan

Kawasan Wisata

1 dokumen

Masterplan

pengelolaan kawasan

wisata

1 dokumen

Masterplan

pembangunan

teropong bintang/

taman tekno/

observatorium mini

di Kab. Gunungkidul

1 dokumen

4 02 01 18 Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

2017 :

Kesesuaian antar

waktu dalam

dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah

100% 100% 927.431.000

2018 :

Persentase

kesesuaian Program

dalam RKPD

terhadap RPJMD

100% 1.074.565.500 100% 1.100.000.000 100% 1.120.000.000 100% 1.200.000.000 100% 5.421.996.500 BAPPEDA Kab. GK

4 02 01 18 01 Penyusunan

Rencana

Pembangunan

Daerah

Dokumen Review

Rencana

Pembangunan

Jangka Panjang

Daerah (RPJPD)

Tahun 2005-2025

1 dokumen 497.742.500 1 dokumen 362.355.000 368.000.000 378.000.000 404.000.000 1 dokumen 2.010.097.500

Dokumen Review

Rencana

Pembangunan

Jangka Menengah

Daerah (RPJMD)

Tahun 2016-2021

1 dokumen 1 dokumen

Musrenbang RKPD

Kabupaten, RPJPD,

RPJMD

3 kali 3 kali

Dokumen

Rancangan awal

RKPD

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen

4

76

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kompilasi Dokumen

DURP Hasil

Musrenbang

Kecamatan


Dokumen

Rancangan RKPD


Dokumen RKPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen

Dokumen

Rancangan RKPD

Perubahan


Dokumen RKPD

Perubahan


Bimtek penyusunan

Renja SKPD

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

Aplikasi Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

1 aplikasi 1 aplikasi

Kalender

perencanaan

(kalender meja)

100 buah 100 buah 100 buah 100 buah 100 buah 100 buah

Rancangan

Teknokratis RPJMD

2021-2026

1 dokumen 1 dokumen

Rancangan

Dokumen RPJMD

2021-2026

1 dokumen 1 dokumen

Jumlah kesepakatan

koordinasi

perencanaan

pembangunan

daerah : 1.

Penyusunan Renja

PD; 2. Penyusunan

Renja PD Perubahan;

3. Penyusunan

Dokumen ROPK PD

3 kesepakatan 3 kesepakatan 3 kesepakatan 3 kesepakatan 3 kesepakatan 15 kesepakatan

4 02 01 18 02 Sinkronisasi

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Jumlah kesepakatan

perencanaan

pembangunan

daerah

6 kesepakatan 6 kesepakatan 96.841.000 119.833.000 120.000.000 130.000.000 150.000.000 6 kesepakatan 616.674.000

Konsinyering

penyusunan

perencanaan

program kegiatan

keistimewaan

1 kali 1 kali

4

77

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jumlah kesepakatan

sinkronisasi

perencanaan

pembangunan

daerah: 1.

Sinkronisasi

program/kegiatan

tematik antara

Pemkab GK dan

Pemerintah DIY, 2.

Sinkronisasi usulan

program/kegiatan

dalam e-

musrenbang/e-

proposal Rakortek

APBN

2 kesepakatan 2 kesepakatan 2 kesepakatan 2 kesepakatan 8 kesepakatan

Sistem Informasi

Perencanaan Kab GK

1

modul/dokumen

1

modul/dokumen

1

modul/dokumen

1

modul/dokumen

1

modul/dokumen

4 02 01 18 03 Penyusunan dan

Sinkronisasi

Perencanaan

Kewilayahan

Dokumen

Musrenbang

Kecamatan

1 dokumen 69.360.000 109.955.000 112.000.000 112.000.000 112.000.000 1 dokumen 515.315.000

Dokumen Usulan

DAK


Dokumen Usulan

Dana

Dekonsentrasi/Tuga

s Pembantuan

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Fasilitasi

Perencanaan Desa

1 dokumen

Dokumen Usulan

PIWK


Dokumen Usulan

Dana Keistimewaan


Dokumen Usulan

Rakortek


Konsinyering

penyusunan

perencanaan

program kegiatan

keistimewaan

1 kali 1 kali 1 kali 3 kali

4 02 01 18 04 Penyusunan Profil

dan Informasi Hasil

Pembangunan

Daerah

Buku Informasi

Pembangunan

Daerah Kab.

Gunungkidul

1 dokumen (100

buku)

142.500.000 1 dokumen (100

buku)

137.954.000 1 dokumen 150.000.000 1 dokumen 150.000.000 1 dokumen 184.000.000 5 dokumen 764.454.000

Buku Informasi

Program dan

Kegiatan

Pembangunan Kab.

Gunungkidul

1 dokumen (70

buku)

1 dokumen (70

buku)

1 dokumen (70

buku)

1 dokumen (70

buku)

1 dokumen (70

buku)

5 dokumen

Video profil

Kabupaten

Gunungkidul

1 video 1 video 2 video

Booklet Informasi

Pembangunan


4

78

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

4 02 01 18 05 Pendataan Potensi

dan Permasalahan

Daerah

Jumlah kesepakatan

koordinasi

pendataan potensi

dan permasalahan

daerah

6 kesepakatan 120.987.500 6 kesepakatan 344.468.500 6 kesepakatan 350.000.000 6 kesepakatan 350.000.000 6 kesepakatan 350.000.000 30 kesepakatan 1.515.456.000

Data Kemiskinan

Kabupaten

Gunungkidul

1 dok laporan 1 dok laporan 1 dok laporan 1 dok laporan 1 dok laporan 1 dok laporan

Jumlah calon

narasumber

pelatihan MPM SID

terlatih dalam SID

60 orang

Jumlah pendamping

SID yang terlatih

25 orang 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang

Jumlah verifikator

data BDT di

lapangan yang

terlatih


Jumlah SDM

Kecamatan yang

paham dan dapat

mengoperasikan SID


Jumlah SDM PD

yang dapat

mengakses dan

memanfaatkan SID

20 orang

4 02 01 19 Program

Pengendalian dan

Evaluasi Rencana

Pembangunan

Daerah

2017:

Kesenjangan

capaian target

dalam perencanaan

pembangunan

daerah jangka

menengah dan

tahuanan

12% 10% 281.080.400

2018-2021:

Persentase

kesesuaian capaian

dengan target

kinerja dalam

perencanaan

pembangunan

jangka menengah

dan tahunan daerah

100% 291.280.500 100% 325.000.000 100% 350.000.000 100% 370.000.000 100% 1.617.360.900 BAPPEDA Kab. GK

4

79

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

4 02 01 19 01 Pengendalian dan

Evaluasi Rencana

Pembangunan

Daerah

Dokumen evaluasi

dan pelaporan

pelaksanaan RKPD

dan Perubahan

RKPD

2 dokumen 2 dokumen 148.826.400 2 dokumen 155.884.500 2 dokumen 175.000.000 2 dokumen 185.000.000 2 dokumen 195.000.000 10 dokumen 859.710.900

Dokumen evaluasi

hasil pencapaian

target-target RPJMD


Jumlah kesepakatan

dalam rangka

pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan

RKPD dan

pencapaian target

RPJMD

4 kesepakatan 4 kesepakatan 8 kesepakatan 8 kesepakatan 8 kesepakatan 8 kesepakatan 36 kesepakatan

Kastemisasi aplikasi

e-monev Rencana

pembangunan

daerah Modul

RPJMD

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Bimtek entry e-

Monev

47 PD 47 PD 47 PD 47 PD 47 PD 47 PD 47 PD

4 02 01 19 02 Pelaporan Kegiatan

Pembangunan

Daerah

Dokumen pelaporan:

Tugas Pembantuan

(TP)

4 laporan 4 laporan 132.254.000 4 laporan 135.396.000 4 laporan 150.000.000 4 laporan 165.000.000 4 laporan 175.000.000 4 laporan 757.650.000

Dokumen pelaporan

Dana Alokasi

Khusus (DAK)

5 laporan 5 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan

Dokumen pelaporan

Dana Keistimewaan

DIY


Dokumen pelaporan

Bantuan Pemerintah

DIY


Dokumen pelaporan

Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan

Korupsi (AD-PPK)

4 laporan online 4 laporan online 4 laporan online 4 laporan online 4 laporan online 4 laporan online 4 laporan online

Kerjasama

Penelitian dalam

Pembangunan

Daerah meningkat

Hasil

kerjasama

penelitian yang

ditindaklanjuti

menjadi

kebijakan

4 06 01 20 Program

Penelitian dan

Pengembangan

2017:

Persentase

kerjasama

penelitian yang

dilaksanakan

4 penelitian 4 penelitian 384.987.000

2018-2021:

Jumlah

pelaksanaan

kerjasama

penelitian

6 penelitian 483.109.000 8 penelitian 390.000.000 10 penelitian 420.000.000 12 penelitian 450.000.000 40 penelitian 2.128.096.000 BAPPEDA Kab. GK


Penelitian dan

Pengembangan

Jumlah pelaksanaan

kerjasama penelitian

4 kesepakatan

penelitian

4 kesepakatan

penelitian

285.598.000 6 penelitian 321.420.000 8 kesepakatan

penelitian

290.000.000 10 kesepakatan

penelitian


penelitian


penelitian

26rakor

1.467.018.000

4

80

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Desiminasi hasil

penelitian

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 kali

Seleksi penerima

anugerah IPTEK

(Krenovamaskat)

2 kategori 2 kategori 2 kategori

Rakor kelitbangan 1 kali 1 kali 1 kali 4 kali 4 kali 4 kali 14 kali

Fasilitasi Dewan

Riset Daerah

4 rakor 4 rakor 6 rakor 6 rakor 6 rakor 6 rakor 28 rakor

Sidang Paripurna

DRD


4 06 01 20 02 Penguatan Sistem

Inovasi Daerah

(SIDa)

Jumlah kesepakatan

koordinasi SIDa


Dokumen

Masterplan

Kecamatan Iptek


Lokakarya

pengembangan SIDa


Seleksi penerima

anugerah IPTEK

(Krenovamaskat)

3 kategori 3 kategori 3 kategori 3 kategori 3 kategori

4.695.982.400 4.594.875.000 4.682.000.000 4.891.000.000 5.178.000.000 24.041.857.400

4

81

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021, visi pembangunan Kabupaten

Gunungkidul, yang merupakan pengejawantahan dari visi periode Lima

Tahun Ketiga pembangunan (lima tahunan) dalam RPJPD Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2005-2025 dan visi dari Bupati-Wakil Bupati

Gunungkidul Hj. Badingah, SSos-Dr. Immawan Wahyudi, dirumuskan

sebagai: “Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang

terkemuka dan berbudaya, menuju masyarakat yang berdaya saing,

maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021”. Penetapan Visi ini diikuti

dengan perumusan Misi untuk pencapaian yang lebih operasional dari Visi

tersebut, yaitu:






5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi

yang kondusif.


berkelanjutan

Secara langsung, kegiatan dan program yang dilaksanakan di

BAPPEDA adalah dalam rangka mendukung pencapaian Misi Kesatu, yaitu

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).

Dukungan terhadap pencapaian Misi Kesatu tersebut selanjutnya

dinyatakan dalam Target kinerja BAPPEDA selama 5 (lima) tahun ke depan,

yang diukur dengan menggunakan 5 (lima) sasaran, yaitu:

1. Kesesuaian program pembangunan daerah

2. Kerjasama penelitian dalam pembangunan daerah meningkat

3. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah

(PD)

4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat

5. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD

meningkat

82

Dari kelima sasaran tersebut kemudian dijabarkan kedalam indikator

kinerja sasaran:

1. Indeks kesesuaian program,

2. Hasil kerjasama penelitian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan,

3. Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan

Renstra PD terhadap RPJMD,

4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat,

dan

5. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD

meningkat.

Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam

RPJMD ditampilkan dalam tabel 7.1.

83

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO INDIKATOR

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

periode RPJMD

TARGET TAHUN Kondisi

Kinerja pad

Akhir Periode

RPJMD

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

2017 2018 2019 2020 2021

Sasaran dan Indikator Sasaran

1 Kesesuaian program pembangunan daerah

Indeks kesesuaian program 100 100 100 100 100 100 100

2 Kerjasama Penelitian dalam Pembangunan Daerah

meningkat

Hasil kerjasama penelitian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan

4 4 6 8 10 12 12

Semua PD

1 Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan

Perangkat Daerah (PD)

Persentase kesesuaian program dalam :

1. Renja PD terhadap RKPD 100 100 100 100 100 100 100

2. Renstra PD terhadap RPJMD NA 100 100 100 100 100 100

2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat

Daerah (PD) Meningkat

Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu

(Bulanan, Semesteran, Tahunan)

100 100 100 100 100 100 100

3 Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan PD meningkat

79 79,25 79,50 79,75 80 80 80

84

Documents

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ...e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/110_bappeda/Renstra.pdfBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016-2021 Badan