RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Analisis Dampak Lingkungan Hidup selanjutnya disebut ANDAL adalah hasil

telaahan secara cermat yang mendalam tentang dampak penting suatu rencana

usaha dan/atau kegiatan. Rencana Pengelolaan Lingkungan hidup selanjutnya

disebut RKL dalam upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan yang

ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Rencana Pemantauan

Lingkungan hidup selanjutnya disebut RPL adalaah upaya pemantauan komponen

lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha

dan/atau kegiatan.

I. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)

I.1 Penjelasan Umum

I.1.1 Lingkup rencana pengelolaan lingkungan

Dokumen RKL merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya

mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting

lingkungan hidup yang bersifat negatif yang meningkatkan dampak positif

yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana dan/atau kegiatan. Dalam

pengertian tersebut upaya pengelolaan lingkungan hidup mencakup 4

(empat) kelompok aktivitas :

a. Pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menghindari atau

mencegah dampak negatif lingkungan hidup melalui pemilihan atas

alternatif, tata letak (tata ruang mikro) lokasi, dan rancang bangun

proyek;

b. Pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menanggulangi,

meminimalisasi atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul

disaat usaha dan/atau kegiatan beroperasi, maupun hingga saat usaha

dan/atau kegiatan berakhir (misalnya : rehabilitasi lokasi proyek);

c. Pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat memberikan

pertimbangan ekonomi lingkungan sebagai dasar untuk memberikan

konpensasi atas sumber daya tidak dapat pulih, hilang atau rusak (baik

dalam arti sosial ekonomi dan/atau ekologis) sebagai dasar untuk

memberikan kompensasi atas sumber daya tidak dapat pulih, hilang

atau rusak (baik dalam arti sosial ekonomi dan atau ekologis) sebagai

akibat usaha dan/atau kegiatan.

I.1.2 Kedalaman rencana pengelolaan lingkungan

Dokumen RKL hanya akan bersifat memberikan pokok-pokok arahan,

prinsip-prinsip, kriteria atau persyaratan untuk

pencegahan/penanggulangan/pengendalian dampak. Bila dipandang perlu

dapat dilengkapi dengan acuan literatur tentang ”basic design” untuk

pencegahan/panggulangan/pengendalian dampak. Hal ini tidak lain

disebabkan karena :

a. Pada taraf studi kelayakan informasi tentang rencana usaha dan/atau

kegiatan (proyek) relatif masih umum, belum memiliki spesifikasi

teknis yang rinci, dan masih memiliki beberapa alternatif. Hal ini tidak

lain karena pada tahap ini memang dimaksudkan untuk mengkaji

sejauh mana proyek dipandang patut atau layak untuk dilaksanakan

ditinjau dari segi teknis dan ekonomi; sebelum investasi, tenaga, dan

waktu terlanjur digunakan lebih banyak. Keterbatasan data dan

informasi tentang rencana usaha atau kegiatan ini sudah barang tentu

berpengaruh pada bentuk kegiatan pengelolaan yang dapat dirumuskan

dalam dokumen RKL;

b. Pokok-pokok arahan, prinsip-prinsip, kriteria atau persyaratan

pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam dokumen RKL

selanjutnya akan diintegrasikan atau menjadi dasar pertimbangan bagi

konsultan rekayasa dalam menyusun rancangan rinci rekayasa.

Disamping itu perlu diketahui bahwa rencana pengelolaan lingkungan

hidup yang tertuang dalam dokumen RKL harus terkait dengan hasil

dokumen ANDAL, dalam arti komponen lingkungan hidup yang dikelola

adalah hanya mengalami perubahan mendasar sebagaimana disimpulkan

oleh dokumen ANDAL.

I.1.3 Rencana pengelolaan lingkungan hidup

Rencana pengelolaan lingkungan hidup dapat berupa pencegahan dan

penanggulangan dampak negatif, serta peningkatan dampak positif yang

bersifat strategis. Rencana pengelolaan lingkungan hidup harus diuraikan

secara jelas, sistematis, serta mengandung ciri-ciri pokok sebagai berikut :

a. Rencana pengelolaan lingkungan hidup memuat pokok-pokok arahan,

prinsip-prinsip, kriteria pedoman atau persyaratan untuk mencegah,

menanggulangi, mengendalikan atau meningkatkan dampak penting

baik negatif maupun positif yang bersifat strategis; dan bila dipandang

perlu, lengkapi pula dengan acuan literatur tentang rancang bangun

penanggulangan dampak dimaksud;

b. Rencana pengelolaan lingkungan hidup dimaksud perlu dirumuskan

sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk

pembuatan rancangan rinci rekayasa, dan dasar pelaksanaan kegiatan

pengelolaan lingkungan hidup;

c. Rencana pengelolaan lingkungan hidup mencakup pula upaya

peningkatan pengetahuan dan kemampuan karyawan pemrakarsa usaha

dan /atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui

kursus-kursus yang diperlukan pemrakarsa berikut dengan jumlah serta

kualifikasi yang dilatih;

d. Rencana pengelolaan lingkungan hidup juga mencakup pembentukan

unit organisasi yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup

untuk melaksanakan RKL. Aspek-aspek yang perlu diutarakan

sehubungan dengan hal ini antara lain adalah struktur organisasi,

lingkup tugas dan wewenang unit, serta jumlah dan kualifikasi

personalnya.

I.1.4 Pendekatan pengelolaan lingkungan hidup

Untuk menangani dampak penting yang sudah diprediksi dari studi

ANDAL, dapat menggunakan salah satu atau beberapa pendekatan

lingkungan hidup yang selama ini dikenal seperti: teknologi, sosial

ekonomi, maupun institusi.

I.2 Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan

Hidup (RKL)

Pernyataan pelaksanaan dan pernyataan pemrakarsa untuk melaksanakan RKL

yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

BAB I. Pendahuluan

1. Pernyataan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan RKL dan RPL secara

umum dan jelas. Pernyataan ini harus dikemukakan secara sistematis,

singkat dan jelas;

2. Pernyataan kebijakan lingkungan hidup. Uraian tentang komitmen

pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi (melaksanakan)

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan yang

relevan, serta komitmen untuk melakukan penyempurnaan pengelolaan

dan pemantauan lingkungan secara berkelanjutan dalam bentuk mencegah,

menanggulangi dan mengendalikan dampak lingkungan yang disebabkan

oleh kegiatan-kegiatannya serta melakukan pelatihan bagi karyawannya di

bidang pengelolaan lingkungan hidup.

3. Uraian tentang kegunaan dilaksanakannya rencana pengelolaan

lingkungan.

BAB II. Pendekatan Pengelolaan Lingkungan

Untuk menangani dampak penting yang sudah diprediksi dari studi ANDAL,

dapat menggunakan salah satu atau beberapa pendekatan lingkungan yang selama

ini kita kenal seperti : teknologi, sosial ekonomi, maupun institusi.

a. Pendekatan teknologi

Pendekatan ini adalah cara-cara atau teknologi yang digunakan untuk

mengelola dampak penting lingkungan hidup.

b. Pendekatan sosial ekonomi

Pendekatan ini adalah langkah-langkah yang akan ditempuh pemrakarsa

dalam upaya menanggulangi dampak penting melalui tindakan-tindakan

yang berlandaskan pada interaksi sosial, dan bantuan peran pemerintah.

c. Pendekatan institusi

Pendekatan ini adalah mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh

pemrakarsa dalam rangka menanggulangi dampak penting lingkungan

hidup.

Pelaporan hasil pengelolaan lingkungan hidup secara berkala kepada pihak-pihak

yang berkepentingan.

BAB III. Rencana Pengelolaan Lingkungan

Uraikan secara singkat dan jelas masing-masing dampak yang ditimbulkan baik

oleh satu kegiatan atau lebih dengan urutan pembahasan sebagai berikut:

3.1 Dampak penting dan sumber dampak penting

a. Uraikan secara singkat dan jelas komponen atau parameter lingkungan

hidup yang diprakirakan mengalami perubahan mendasar menurut

hasil ANDAL.

b. Sumber dampak

Utarakan secara singkat sumber penyebab timbulnya dampak penting :

1. Apabila dampak penting timbul sebagai akibat langsung dari

rencana usaha dan/atau kegiatan, maka uraikan secara singkat jenis

usaha dan/atau kegiatan yang merupakan penyebab timbulnya

dampak penting;

2. Apabila dampak penting timbul sebagai akibat berubahnya

komponen lingkungan hidup yang lain, maka jelaskan secara

singkat komponen dampak penting tersebut.

3.2 Tolak ukur dampak

Jelaskan tolak ukur dampak yang akan digunakan untuk mengukur

komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak akibat rencana

usaha dan/atau kegiatan berdasarkan baku mutu standar (ditetapkan oleh

peraturan perundang-undangan); keputusan para ahli yang dapat diterima

secara ilmiah, lazim digunakan , dan/atau telah ditetapkan oleh instansi

yang bersangkutan. Tolak ukur yang diutarakan adalah yang digunakan

dalam ANDAL.

3.3 Tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup uraikan secara

spesifik tujuan dikelolanya dampak penting yang bersifat strategis

berikut dengan dampak turunannya yang otomatis akan turut

tercegah/tertanggulangi/terkendali.

3.4 Pengelolaan lingkungan hidup

Jelaskan secara rinci upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang

dapat dilakukan melalui pendekatan teknologi, sosial ekonomi, dan/atau

institusi.

3.5 Lokasi pengelolaan lingkungan hidup

Jelaskan rencana lokasi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dengan

memperhatikan sifat persebaran dampak penting yang dikelola. Lengkapi

pula dengan peta/sketsa/gambar dengan skala yang memadai.

3.6 Periode pengelolaan lingkungan hidup

Uraikan secara singkat rencana tentang kapan dan berapa lama kegiatan

pengelolaan lingkungan dilaksanakan dengan memperhatikan: sifat

dampak penting yang dikelola (lama berlangsung, sifat kumulatif, dan

berbalik tidaknya dampak).

3.7 Institusi pengelolaan lingkungan hidup

Pada setiap rencana pengelolaan lingkungan hidup cantumkan institusi

atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan

dengan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun

daerah, Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 11

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup yang meliputi :

a. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Negara

Lingkungan Hidup ;

b. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Badan

Pengendalian Dampak Lingkungan;

c. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh sektor terkait.

d. Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota;

e. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembentukan institusi

pengelolaan lingkungan hidup.

Institusi pengelolaan lingkungan hidup yang perlu diutarakan meliputi:

a. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup

Cantumkan institusi pelaksana yang bertanggungjawab dalam

pelaksanaan sebagai penyandang dana kegiatan pengelolaan

lingkungan hidup. Apabila dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan

lingkungan hidup pemrakarsa menugaskan atau bekerjasama dengan

pihak lain, maka cantumkan pula institusi dimaksud;

b. Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup

Cantumkan instansi yang akan berperan sebagai pegawai bagaimana

terlaksananya RKL. Insntasi yang terlibat dalam pengawasan mungkin

lebih dari satu instansi sesuai dengan ruang lingkup wewenang dan

tanggung jawab, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pelaporan hasil pengelolaan lingkungan hidup

Cantumkan instansi-instansi yang akan dilaporkan hasil kegiatan

pengelolaan lingkungan hidup secara berkala sesuai dengan lingkup

tugas instansi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Pada bagian ini jelaskan sumbar data dan informasi yang akan digunakan dalam

penyusunan RKL, baik yang berupa buku, majalah , makalah, tulisan maupun

laporan hasil-hasi penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan

berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

Lampiran

Pada bagian ini lampirkan tentang :

1. Ringkasan dokumen RKL dalam bentuk tabel dengan ukuran kolom sebagai

berikut : Jenis Dampak, Sumber Dampak, Tolak Ukur Dampak, Tujuan

Pengelolaan Lingkungan hidup, Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Institusi Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

2. Data dan informasi yang merujuk dari hasil studi ANDAL seperti peta-peta

(lokasi kegiatan, lokasi pengelolaan lingkungan hidup, dan lain-lain),

rancangan teknik (engineering design), matrik serta data utama yang terkait

dengan rencana pengelolaan lingkungan hidup untuk menunjang isi dokumen

RKL.

II. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

2.1 Penjelasan Umum

2.1.1 Lingkup rencana pemantauan lingkungan

Pemantauan lingkungan hidup dapat digunakan untuk memahami

fenomena-fenomena yang terjadi pada berbaagai tingkatan, mulai dari

tingkat proyek (untuk memahami prilaku dampak yang timbul akibat

usaha dan/atau kegiatan), sampai ke tingkat kawasan atau bahkan regional;

tergantung pada skala masalah yang dihadapi.

Pemantauan merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus,

sistematis dan terencana. Pemantauan dilakukan terhadap komponen

lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator untuk

mengevaluasi penataan (compliance), kecenderungan (trendline) dan

tingkat kritis (critical level) dari suatu pengelolaan lingkungan hidup.

2.1.2 Kedalaman rencana pemantauan lingkungan

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen

rencana pamantauan lingkungan hidup, yakni :

a. Komponen/parameter lingkungan hidup yang dipantau hanyalah yang

mengalami perubahan besar, atau terkena dampak penting.

b. Aspek-aspek yang dipantau perlu memperhatikan benar dampak

penting yang dinyatakan ANDAL, dan staf pengelolaan dampak

lingkungan hidup yang dirumuskan dalam dokumen RKL;

c. Pemantauan dapat dilakukan pada sumber penyebab dampak dan/atau

terhadap komponen/parameter lingkungan hidup yang terkena dampak.

Dengan memantau kedua hal tersebut sekaligus akan dapat dinilai/diuji

efektivitas kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dijalankan.

d. Pemantauan lingkungan hidup harus layak secara ekonomi. Walau

aspek-aspek yang akan dipantau telah dibatasi pada hal yang penting

saja (seperti diuraikan pada butir (a) sampai (c), namun biaya yang

dikeluarkan untuk pemantauan perlu diperhatikan mengingat kegiatan

pemantauan senantiasa berlangsung sepanjang usia usaha dan/atau

kegiatan.

e. Rancangan pengumpulan dan analisis data apek yang perlu dipantau

mencakup :

a. Jenis data yang dikumpulkan

b. Lokasi pemantauan;

c. Frekuensi dan jangka waktu pemantauan;

d. Metode pengumpulan data (termasuk peralatan dan instrumen yang

digunakan untuk pengumpulan data);

Dokumen RPL perlu memuat tentang kelembagaan pemantauan

lingkungan hidup. Kelembagaan pemantauan lingkungan hidup yang

dimaksud di sini adalah institusi yang bertanggung jawab sebagai

penyandang dana pemantauan, pelaksana pemantauan, dan pengawas

kegiatan pemantauan.

2.2 Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan

Hidup (RKL)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang pemantauan lingkungan hidup

a. Pernyataan tentang latar belakang perlunya dilaksanakan rencana

pemantauan lingkungan hidup baik ditinjau dari kepentingan pemrakarsa,

pihak-pihak yang berkepentingan maupun untuk kepentingan umum dalam

rangka menunjang program pembangunan;

b. Uraikan secara sistematis, singkat, dan jelas tentang tujuan pemantauan

lingkungan hidup yang akan diupayakan pemrakarsa sehubungan dengan

pengelolaan rencana usaha dan/atau kegiatan;

c. Uraikan tentang kegunaan dilaksanakannya pemantauan lingkungan hidup

baik bagi pemrakarsa usaha atau kegiatan, pihak-pihak yang

berkepentingan, maupun bagi masyarakat.

BAB II. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Uraikan secara singkat dan jelas jenis masing-masing dampak yang ditimbulkan

baik oleh satu kegiatan atau lebih dengan urutan pembahasan sebagai berikut :

a. Dampak penting yang dipantau

1. Jenis komponen atau parameter lingkungan hidup yang dipandang

strategis untuk dipantau;

2. Indikator dari komponen dampak penting yang dipantau.

b. Sumber dampak

Uraikan secara singkat sumber penyebab timbul penting.

c. Parameter lingkungan hidup yang dipantau

Uraikan secara jelas tentang parameter lingkungan hidup yagn dipantau.

Parameter ini dapat meliputi parameter dari aspek biologi, kimia, fisika

dan aspek kesehatan masyarakat.

d. Tujuan rencana pemantauan lingkungan hidup

Uraikan secara spesifik tujuan dipantaunya suatu dampak penting

lingkungan hidup, dengan memperhatikan dampak penting yang dikelola,

bentuk rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan dampak penting

turunan yang ditimbulkannya.

e. Metode pemantauan lingkungan hidup

Uraikan secara singkat metode yang akan digunakan untuk memantau

indikator dampak penting, yang mencakup :

1. Metode pengumpulan dan analisis data

Cantumkan secara singkat dan jelas metode yang digunakan dalam

proses pengumpulan data berikut dengan jenis peralatan, instrumen,

atau formulir isian yang digunakan. Cantumkan pula tingkat

ketelitian alat yang digunakan dalam pengumpulan data sehubungan

dengan tingkat ketelitian yang diisyaratkan dalam Baku Mutu

Lingkungan Hidup. Selain itu uraikan pula metode yang digunakan

untuk menganalisa data hasil pengukuran. Cantumkan jenis

peralatan, instrumen, dan rumus yang digunakan dalam proses

analisis data. Selain itu uraikan pula tolak ukur yang digunakan

untuk menilai kondisi kualitas lingkungan hidup yang dipantau, dan

sebagai umpan balik untuk kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

Perlu diperhatikan bahwa metode pengumpulan dan analisis data

sejauh mungkin konsisten dengan metode yang digunakan disaat

penyusunan ANDAL.

2. Lokasi pemantauan lingkungan hidup

Cantumkan lokasi pemantauan yang tepat disertai dengan peta

berskala yang memadai dan menunjukan lokasi pemantauan

dimaksud. Perlu diperhatikan bahwa lokasi pemantauan sejauh

mungkin konsisten dengan lokasi pengumpulan data disaat

penyusunan ANDAL.

3. Jangka waktu dan frekuensi pemantauan

Uraikan tentang jangka waktu atau lama periode pemantauan berikut

dengan frekuensinya persatuan waktu. Jangka waktu dan frekuensi

pemantauan ditetapkan dengan mempertimbangkan sifat dampak

penting yang dipantau (intensitas, lama dampak berlangsung, dan

sifat kumulatif dampak).

f. Institusi pemantauan lingkungan hidup

Pada setiap rencana pemantauan lingkungan hidup cantumkan institusi

atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan

dengan kegiatan pemantauan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun

daerah. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

pemantauan lingkungan hidup meliputi :

1. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Negara

Lingkungan Hidup;

2. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh sektor terkait;

3. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah

Daerah;

4. Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota;

5. Keputusan-keputusan lain yang berkaitan dengan pembentukan

institusi pemantauan lingkungan hidup.

Institusi pemantau lingkungan hidup yang perlu diutarakan meliputi :

1. Pelaksana pemantauan lingkungan hidup cantumkan institusi yang

bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan sebagai penyandang dana

kegiatan pemantauan lingkungan hidup.

2. Pengawasan pemantauan lingkungan hidup

Cantumkan instansi-instansi yang berperan sebagai pengawas bagi

terlaksananya RPL. Instansinya yang terlibat dalam pengawasan

mungkin lebih dari satu instansi sesuai dengan lingkup wewenang

dan tanggungjawab, serta peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

3. Pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup;

Cantumkan instansi-instansi yang akan dilapori hasil kegiatan

pemantauan lingkungan hidup secara berkala sesuai dengan lingkup

tugas instansi yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam

penyusunan RPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun

laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan

berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

LAMPIRAN

Pada bagian ini lampirkan tentang :

1. Ringkasan dokumen RPL dalam bentuk tabel dengan urutan kolom

sebagai berikut : Dampak penting yang dipantau, Sumber Dampak, Tujuan

Pemantauan Lingkungan Hidup, Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

(yang meliputi Metode Pengumpulan Data, Lokasi Pemantauan

Lingkungan Hidup, Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan

Hidup, serta Metode Analisis, dan instansi), dan institusi Pemantau

Lingkungan Hidup.

2. Data informasi yang dipandang penting untuk dilampirkan karena

menunjang isi dokumen RPL.

3 Kedudukan RKL & RPL Dalam Perancangan Proyek Pengembangan

Wilayah

Dalam pencapaian hasil pembangunan/pengembangan wilayah diharapkan

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk didalamnya menjaga

kestabilan lingkungan hidup, sehingga pembangunan-pembangunan yang

selanjutnya dapat dilakukan secara berkesinambungan. Oleh karena itu perlu

direncanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungannya, sehingga penting

membuat dan melaksanakan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan

supaya lingkungan dapat terjaga dan tidak rusak. Sebagaimana telah

diuraikan sebelumnya, di dalam AMDAL terdapat kegiatan memperkirakan

atau menduga dampak yang akan dtimbulkan oleh suatu kegiatan

pembangunan. Oleh karena itu peran RKL dan RPL dalam AMDAL adalah

membuat perencanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan

tujuan meminimasi perkiraan dampak penting yang akan muncul pada

kegiatan pembangunan yang sedang direncanakan, sedangkan untuk kegiatan

pembangunan yang sedang berjalan diwajibkan untuk membuat Upaya

Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Sehingga penting membuat dan melaksanakan rencana pengelolaan dan

pemantauan lingkungan

Dengan adanya RKL dan RPL ini maka pelaksanaan kegiatan

pembangunan akan terikat secara hukum untuk melaksanakan pengelolaan

dan pemantauan lingkungannya, karena dalam RKL dan RPL terdapat

prosedur pengembangan dampak positif dan penanggulangan dampak negatif,

serta prosedur  pemantauan lingkungannya.

Menurut Suratmo (1999), kedudukan RKL dalam AMDAL dapat

digambarkan sebagai berikut :

Penanganan dampak harus mencakup pertimbangan lingkungan

Beberapa jenis dampak hanya memerlukan cara penanganan yang

sederhana, dan dampaknya terhadap lingkungan adalah kecil

Penanganan damapk dimulai dan pemilihan alternatif

Penanganan dampak memerlukan biaya

Kebanyakan pemrakarsa tidak berminat untuk mengembangkan

ditapak positif oleh karena itu perlu dilakukan pendekatan upaya

pengelolaan dampak positif

Bagi kegiatan yang telah berjalan dan belum memiliki dokumen

pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL) sehingga dalam operasionalnya

menyalahi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup, maka kegiatan

tersebut tidak bisa dikenakan kewajiban AMDAL, untuk kasus seperti ini

kegiatan tersebut dikenakan Audit Lingkungan Hidup Wajib sesuai

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2001 tentang

Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan yang Diwajibkan.

4 RKL & RPL Dalam Sistem Pengawasan & Pemantauan

Pemantauan merupakan bagian yang amat penting dalam pengelolaan

lingkungan hidup. Amdal tanpa diikuti oleh pemantauan tidak akan banyak

berarti, tidak akan ada yang dapat mengetahui apakah pendugaan dampak

yang tercantum dalam dokumen Amdal dapat berjalan sesuai yang diharapkan

Kegunaan pemantauan dalam RPL, antara lain:

Untuk menguji pendugaan dampak

Untuk mendapatkan efektivitas dari aktivitas atau teknologi yang

digunakan untuk mengendalikan dampak negatif

Untuk mendapatkan tanda peringatan sedini mungkin mengenai

perubahan lingkungan

Untuk mengumpulkan bukti-bukti untuk menunjang tuntutan-tuntutan

ganti rugi

Tujuan pemantauan terhadap dokumen RKL dan RPL adalah :

Untuk mengetahui pelaksanaan RKL dan RPL

Untuk mengetahui tingkat ketaatan pemrakarsa usaha dan/atau

kegiatan dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan RKL dan RPL dalam

menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan

Kegiatan pemantauan lingkungan merupakan bagian terakhir dari kegiatan

AMDAL yang memantau pelaksanaan pengelolaan dampak. Untuk

operasionalisasinya diperlukan membuat rencana pematauan lingkungan

(RPL). Dalam RPL perlu dijelaskan tentang definisi pemantauan dampak

lingkungan. Pemantauan dampak lingkungan adalah pengulangan pengukuran

pada komponen atau parameter lingkungan untuk mengetahui adanya

perubahan lingkungan dikarenakan adanya pengaruh dari luar yaitu aktivitas

pembangunan (Suratmo dalam Hardjojo, 2001).

Pemantauan lingkungan dapat digunakan sebagai sarana isyarat dini untuk

mengetahui adanya perubahan lingkungan yang tidak dikehendaki, sehingga

langkah penanggulangan dampak dapat dilaksanakan dengan efektif. Di

samping itu, pemantauan lingkungan juga dapat digunakan sebagai sarana

untuk menguji efektivitas teknologi yang dipakai untuk meminimalisir

dampak negatif penting, dan sarana untuk mengumpulkan bukti-bukti yang

relevan bila timbul kasus-kasus penuntutan atau untuk pembelaan diri.

Tipe pemantauan :

Inspeksi (paling sederhana)

Pemantauan perijinan; misalnya perijinan eksplorasi, pembangunan,

pengendalian pencemaran, membuang polutan ke perairan

Pemantauan kualitas ambien lingkungan; ditujukan kepada perubahan

dari ambien lingkungan

Pemantauan evaluasi proyek

Pematauan pengelolaan dampak dari proyek

Ruang lingkup dan pelaksanaan pemantauan lingkungan

Mengacu pada pedoman pelaksanaan peraturan pemerintah No. 29

tahun 1986 tentang AMDAL, dinyatakan bahwa:

1. Ruang lingkup RPL, adalah:

a. Jenis dampak penting

b. Faktor lingkungan yang dipantau

c. Tolok ukur dampak

d. Lokasi pematauan

e. Periode pemantauan

f.  Pelaksanaan pemantauan

2. Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan:

a. Penetuan kelembagaan yang akan mengurus dan berkepentingan dalam

pelaksanaan pemantauan lingkungan, sesuai dengan wewenang dan

tanggungjawabnya.

b. Penentuan kelembagaan yang mengurus dan berkepentingan dalam

menggunakan hasil pemantauan sehingga dapat dipakai untuk

pengawasan terhadap pelaksanaan pemantauan lingkungan.

5 Berbagai Fenomenan/Keganjilan Yang Terjadi

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu dalam upaya

meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas

sumber daya manusia diperlukan tingkat kesehatan manusia yang optimal.

Oleh sebab itu untuk menjamin kualitas sumber daya manusia dalam segi

kesehatan agar mampu berkompetisi diperlukan suatu perencanaan program

kesehatan dan perlindungan hukum yang memadai.

Perlindungan terhadap lingkungan hidup dari rencana usaha kegiatan

ditetapkan melalui UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan

hidup. Hal ini tercermin bahwa setiap rencanaa usaha/kegiatan yag

mempunyai dampak penting wajib dilengkapi dengan suatu AMDAL. Di

dalam undang-undang lingkungan hidup dan pedoman pelaksanaanya secara

jelas belum nampak ketentuan perundangan terhadap analisis dampak pada

kesehatan masyarakat/kesehatan lingkungan.

Fenomena yang terjadi di Bidang Induatri

Kegiatan bidang industri sering merupakan sumber masalah gangguan

terhadap kesehatan lingkungan. Kegiatan bidang industri, dipengaruhi oleh

beberapa faktor lain, jenis produk, bahan baku, proses maupun jenis limbah

sendiri. Dengan demikian, kegiatan bidang industri akan mengeluarkan limbah

cair, limbah gas/partikel, dan limbah padat.

Potensi bahaya dalam bidang industri yang telah banyak terjadi di lapangan,

antara lain:

Kegiatan industri ini memiliki potensi dampak terhadap kesehatan

masyarakat, karena mengeluarkan limbah dari bahan-bahan kimia dalam

proses produksinya. Disamping itu juga menimbulkan adanya parasit dan

mikroba pada limbah industri makanan.

Kegiatan industri meliputi besi, metalurgi non-besi, pengerjaan logam

yang mengeluarkan bahan kimia lainnya. Limbah tersebut dapat

berpengaruh secara kronis terhadap kesehatan.

Macam industri ini sangat beragam dari industri bukan bangunan, fotografi

sampai biosida. Limbah yang dihasilkan merupakan bahan kimia

berbahaya dan beracun (BBB) yang dapat menimbulkan dampak kronis

maupun akut.

Banyak kegiatan industri yang memakai bahan konstruksi, keramik, gelas,

dan asbetos. Pengaruh industri ini adalah gangguan terhadap pernafasan

secara kronis.

5.1 Fenomena yang terjadi pada kasus Gunung-gunung

Terkuras Amdal Tak Bertaring

Tempo dulu Gunung-gunung di Mamuju begitu hijau dan kicauan burung

sering terdengar dari puncak gunung. Hijau dedaunan dipinggiran kota

memancarkan pesona wajah kota ini. Kini rauangan mahluk bernama eskavator

terus merengsek menguras apa saja yang ada disekitarnya. Jalananpun

bergelompang bercampur lumpur akibat bola-bola tanah yang jatuh kejalan mulus

yang diangkut mobil tongkang. Segerombolan mobil tongkang itu hilir mudik

dijalan-jalan utama ibukota sulbar. Maklum atas nama pembangunan ratusan

tanah lapang dan laut akan ditimbun. Bongkahan batu gunung itu akan dibuang

kelaut atau diparkir diarea tambak-tambak yang akan dibangun pusat-pusat

pelayanan publik atau hero bernama Mall.

Si Badu yang tadinya memiliki puluhan hektar gunung kini merasa senang

dan disulap jadi miliorder dan mobil mewah terparkir didepan rumah mewah

milik Badu. Gaya hidupnyapun spontan berubah. Dia tak lagi ke kebun. Siulan

Badu dipagi hari diatas puncak gunung tak terdengar lagi. Kerbau milik Badu tak

lagi berkeliaran dijalan-jalan. Badupun parlente diatas mobil mewah hasil ganti

rugi tanah miliknya yang baru saja dibayarkan investor. Tetangga Badupun mulai

menaruh cemburu dan kecewa akibat ulah si badu yang baru saja jadi orang kaya

baru (OKB).

Fenomena Badu bukanlah menjadi hal yang subtansi tapi lebih pada proses

pembangunan yang mengobrak abrik wajah kota ini. Pertanyaann adalah.

Bolehkah setiap aktivitas pembangunan tanpa Amdal ? Jika tidak berarti

Amdalpun di Mamuju tak bertaring. Atau pembiaran yang memang sengaja

diciptakan dan menutup-nutupi sebuah realitas yang sesungguhnya. Asumsi saya

adalah setiap pembangunan  yang berdampak pada lingkungan disekitarnya

idealnya harus menggunakan Amdal. Analisis Dampak Lingkungan menjadi hal

yang terpenting dalam mengkaji berbagai aspek. Kita tak boleh terlalu berpikir

pragmatis tanpa mempertimbangkan dampak sosial.

Lantas,fenomena beramai-ramai menggeser ruang publik tanpa Amdal

akan memunculkan kekwatiran banyak pihak. Dan hanya hitungan hari gunung-

gunungpun di Mamuju hanya nyanyian masa lalu. Ketika kita beramai-ramai

menanam pohon satu miliar dan pada saat bersamaan kitapun beramai-ramai

menggeser gunung.

5.2 Fenomena LINGKUNGAN HIDUP: BLH Samarinda Serahkan 63

Dokumen AMDAL ke Publik

BISNIS.COM, JAKARTA-- Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota

Samarinda, Kalimantan Timur akhirnya menyerahkan sedikitnya 63 dokumen

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Kelola

Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) pertambangan

batubara kepada Jaringan Advokasi Tambang terkait dengan upaya pengawasan

kerusakan lingkungan oleh bisnis tersebut.

Merah Johansyah, Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang

(Jatam) Kalimantan Timur, mengatakan penyerahan dokumen itu merupakan hasil

keputusan sidang sengketa informasi yang disampaikan ke Komisi Informasi

Publik Daerah (KIPD) Kalimatan Timur. Sebelumnya, BLH selalu menolak

menyerahkan informasi mengenai AMDAL perusahaan tambang yang beroperasi

di Samarinda. AMDAL yang merupakan alat untuk memperkecil dampak operasi

pertambangan batubara itu justru disebut sebagai rahasia negara, disembunyikan

dan enggan dibuka ke publik," kata Merah dalam keterangan pers yang dikutip

pada Minggu (07/4).

Kemenangan Jatam dalam sidang sengketa informasi tersebut, ungkap

Merah, akan membuat semacam jurisprudensi baru bahwa pemerintah tak boleh

lagi menutupi dokumen AMDAL ketika diminta oleh publik. Dia mengatakan

kemenangan itu diharapkan mendorong warga di pelbagai daerah untuk

melakukan hal serupa dengan yang dilakukan Jatam di Kalimantan Timur.

Organisasi itu mencatat saat ini Samarinda sedang mengalami “darurat

lingkungan” , karena 71% luas kota telah dikavling 63 Ijin Usaha Pertambangan

batubara yang menghasilkan beragam bencana, serta terus meluas. Sepanjang

2011 - 2012, sedikitnya enam warga Samarinda tewas di lubang tambang, karena

perusahaan-perusahaan tambang tak mereklamasi lahan bekas tambangnya. (if)

Sumber : Anugerah Perkasa

5.3 Fenomena Tambang Biji Besi Lubuk Sikaping Segera Beroperasi,

AMDAL Disosialisasikan

Lubuk Sikaping, Kominfo

Seluas 500 hektaare lahan kaki perbukitan Lubuk Sikaping bakal menjadi

penyumbang kontribusi peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat

dalam bentuk tambang biji besi. Rencana pembukaan tambang biji besi di

kawasan Nagari Aia Manggih dan Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping

yang akan dieksplorasi perusahaan tambang PT Sumber Minera Bersama (PT

SMB), telah memasuki tahapan sosialisasi analisis mengenai dampak lingkungan

(AMDAL).

    Kajian AMDAL yang dilakukan oleh Konsultan CV Kurnia Green Enviro

disosialisasikan melalui  Tim Kajian AMDAL  bersama jajaran Pemkab Pasaman

kepada segenap unsur tokoh masyarakat yang berdomisili di  kawasan tambang

tersebut. Pelaksanaan sosialisasi dalam bentuk pertemuan dan diskusi terbuka di

aula Kantor Camat Lubuk Sikaping Jalan Syachruddin Kampung Nan VI Nagari

Aia Manggih, Selasa (25/10).

Pertemuan yang dimoderatori  Kepala kantor Lingkungan Hidup Pemkab

Pasaman, Mukti Lubis, SH tersebut dihadiri Bupati Pasaman yang diwakili

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, H. Asnil M, SE MM, Kadis ESDM

Hasrizal, S.Sos, Camat Lubuk Sikaping Devi Alfriani, SIP dan Tim I Konsultan

CV Kurnia Green Enviro.

H. Asnil dalam sambutannya mengemukakan bahwa Kabupaten pasaman

yang kaya dengan potensi sumber daya alam (SDA) yang terkandung dalam bumi

berupa beraneka mineral dan bahan-bahan produktif yang belum tergarap. Untuk

itu, Pemkab Pasaman sangat merespon keinginan investor untuk melakukan

eksplorasi potensi SDA berbentuk biji besi tersebut.

Dikatakan, kehadiran investor PT SMB tersebut perlu didukung oleh

masyarakat daerah ini agar dapat berjalan dengan baik. Sebab dengan terbukanya

tambang tersebut, selain bermuara pada kontribusi pendapatan daerah, secara

umum juga mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat di kawasan

tambang secara khusus dan Pasaman pada umumnya.

Namun dalam pengelolaannya, disamping segi manfaat yang diperoleh,

seperti terbukanya lapangan kerja baru, perlu dikaji dampak lingkungan yang

ditimbulkan, terutama segi mudharat yang terjadi baik terhadap masyarakat

maupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu secara intensif dipercayakan

pengkajiannya kepada tim konsultan, papar Asnil.

Sehubungan dengan perlunya sosialisasi kajian AMDAl dijelaskan Kepala

Kantor Lingkungan Hidup Mukti Lubis bahwa hal itu merupakan kewajiban yang

diatur Negara melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dijabarkan dengan 1. Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

2. KepMen LH Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

3. PerMen LH Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan

yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

(Pengganti KepMenLH nomor 17 Tahun 2001). 4. KepMen LH Nomor 30 Tahun

2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup yang Diwajibkan

Menteri Negara Lingkungan Hidup.

“Amanat perundang-undangan mewajibkab kajian AMDAL untuk areal

lahan diatas 200 hektaare”, ujar Mukti Lubis Kadis ESDM Hasrizal, menyatakan

bahwa prosedur penerbitan Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan pemkab

pasaman melalui SKPD-nya terlebih dulu harus memenuhi persyaratan,

diantaranya adalah harus lolos kajian AMDAL.

Hasrizal menyebutkan sejumlah investor tidak dapat melanjutkan

eksplorasi terkendala persoalan kajian AMDAL yang tidak memenuhi criteria

yang disyaratkan. Dalam hal ini masyarakat perlu diberi keterbukaan informasi

mulai dari kawasan operasional hingga gejala dampak yang ditimbulkan.

Sejalan dengan hal itu, Camat Devi Alfriani mengapresiasi antusias

kehadiran masyarakat untuk memperoleh informasi kajian AMDAL disamping

masyarakat dapat menyampaikan berbagai kondisi lapangan sehubungan dengan

adanya tambang biji besi yang diperkirakan berpotensi besar sehingga diprediksi

akan berlangsung sekitar 200 tahun ke depan.

“Hal ini merupakan Nikmat Tuhan kepada masyarakat Lubuk Sikaping

yang diberikan dalam kapasitas besar dan hendaknya mesti kita syukuri. Dan

salah satu bentuk rasa syukur kita adalah dengan mendukung pemanfaatan

kekayaan alam yang telah dilakukan oleh PT SMB ini”, pinta Devi.

Sementara itu, Zul Adri yang membidangi analis kimia tanah, air dan

udara dari Tim Kajian AMDAL Konsultan CV Kurnia Green Enviro memaparkan

tentang gejala perubahan siklus lingkungan yang mungkin terjadi dengan kegiatan

tambang. Gejala yang terjadi tersebut harus dikenali masyarakat melalui ciri-ciri

yang tidak lazim pada fenomena alam. Materi umum mengenai AMDAL

mencakup rencana proyek, rencana penambangan (lokasi, luas daerah, keadaan

cebakan, hasil tambang, limbah, bahan berbahaya), literature, survei sebelumnya,

serta rona lingkungan yang menyangkut iklim, fisiografi, hidrologi, tubuh tanah,

biologi, sosial budaya, flora, dan fauna. Kemudian, bahasan mengenai perkiraan

dampak baik dampak fisik, kimia maupun sosial budaya. Dapat ditambahkan

bahwa dokumen Amdal harus disusun oleh Tim yang diketuai oleh seorang ahli

yang harus bersertifikat minimal sertifikat Amdal B dengan para anggota yang

ahli dibidang ilmunya masing-masing. Hal-hal yang harus dicakup dalam

dokumen Amdal adalah jumlah manusia yang mungkin terkena dampak, luas

yang terpengaruh, lamanya dampak, dan intensitas dampak, jumlah komponen

yang terkena dampak seperti air, tetumbuhan, dan tubuh tanah, efek kumulatif dari

dampak, dan kemampuan alam untuk memulihkan dirinya. Efek kumulatif sangat

besar dampaknya jika komponen saling berpengaruh secara sinergik.

Selain itu, perlu pula diperhitungkan besaran (magnitude) dan tingkat pentingnya

suatu dampak. Dampak terhadap keselamatan manusia dianggap yang paling

penting, tanpa pandang bulu. Dampak terhadap flora atau fauna langka atau

hampir punah akan sangat tinggi tingkat kepentingannya dibandingkan dengan

dampak terhadap flora atau fauna yang masih banyak populasinya, walaupun

besaran dari dampak itu mungkin sama.

Zul Adri mencontohkan terjadinya perubahan warna air karena dampak

erosi, limbah kimia bila material mineral diolah di lokasi setempat, kekeringan

karena terganggu sumber air ataupun hilangnya sejumlah populasi habitat sungai

di sekitar aliran sungai yang berhulu di kawasan tambang.

Perubahan pada tanah, dapat dikenali masyarakat pada komoditi pertanian dan

perkebunan, seperti menurunnya hasil produksi padi, kerdilnya tanaman kebun

atau tidak tumbuhnya tanaman tertentu yang biasanya ada di lahan masyarakat

dalam radius areal ekplorasi, jelasnya. Oleh sebab itu, Kajian AMDAL adalah hal

penting dan krusial untuk disosialisasikan kepada masyarakat dan secara langsung

masyarakat dapat melakukan pengamatan lapangan dalam mengantisipasi

kerusakan lingkungan. Jika kemudian hari terjadi sesuatu yang dianggap tidak

biasanya dapat dilaporkan kepada pihak pemerintahan melalui camat, dinas

pertambangan, kantor lingkungan hidup dan lainnya.

Penyaji konsultasi Tm Kajian AMDAL CV Kurnia Green Enviro lainnya

yang memberikan pengarahan adalah Irdan dari bidang analisis dampak social

budaya, Febi bidang kajian dampak ekonomi dan lainnya bidang kesehatan

masyarakat, biologi yang terdiri dari 14 bidang kajian yang secara terus menerus

akan memantau perkembangan penelitiannya. Hasil kajian AMDAL tersebut

nantinya akan dituangkan dalam bentuk sajian data yang terperinci yang disusun

menjadi sebuah buku yang akan disebarkan kepada masyarakat. Dengan demikian

masyarakat terbantu untuk mengenali segala sesuatu yang luar biasa di

lingkungannya.Makmur E.

6 Kedudukan AMDAL Dalam Siklus Proyek/Usaha

AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk

pengambilan keputusan usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang

penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Dalam kajian AMDAL, yang nantinya akan dilakukan proses adalah dampak

positif dan negatif dari suatu rencana kegiatan/proyek, yang dipakai

pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan/proyek layak atau tidak

layak lingkungan. Dengan mempertimbangkan aspek kimia, fisika, biologis,

sosial-ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat, maka kajian

dampak positif dan negatif tersebut biasanya disusun. Apabila dalam suatu

rencana kegiatan, dampak negatif yang timbulkannya tidak dapat

ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia, maka kegiatan tersebut dinyatakan

tidak layak lingkungan berdasarkan hasil kajian AMDAL. Adapun bentuk

hasil kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL yang terdiri dari 5 dokumen,

yaitu :

1. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup

(KA-ANDAL)

2. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)

3. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

4. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

5. Dokumen Ringkasan Eksekutif

AMDAL bermanfaat untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan

agar layak secara lingkungan. Dengan AMDAL, suatu rencana usaha dan/atau

kegiatan pembangunandiharapkan dapat meminimalkan kemungkinan dampak

negatif terhadap lingkungan hidup,dan mengembangkan dampak positif,

sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secaraberkelanjutan

(sustainable).

7 Contoh Alternatif Arahan RKL dan RPL Dalam Suatu Proyek

PT Alno Agro Utama merupakan perusahaan yang beroperasi dalam bidang

pengolahan kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit. PT Alno Agro Utama

berencana membuka perkebunan kelapa sawit baru yang terletak di

Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu dan

memiliki luas sekitar 9.314 hektar.

Berikut dibawah ini tabel contoh arahan RKL (Rencana Pengelolaan

Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) dari PT Alno Agro

Utama.

RKL

Iklim mikro pengelolaan dampak lingkungan mikro dilakukan

dengan cara:

- Membuat tata ruang rencana perkebunan dan pabrik

pengolahan kelapa sawit termasuk pembangunan

infrastruktur memperhatikan konsep konservasi.

- Pembukaan lahan dari vegetasi penutup dilakukan secara

bertahap sesuai dengan kemajuan penanaman kelapa sawit

dan cover crop.

Kebisingan, dikelola dengan cara :

- Menggunakan shock absolving untuk menyerap benturan,

menggunakan teknik aliran yang efisien untuk mengurangi

suara, memisahkan operating speed dan resonant speed. Dan

memasang bantalan peredam pada kedudukan yang benar.

- Pengendalian kebisingan pada penerima (manusia), yaitu

earplug atau earmuff.

RPL - Memantau tingkat kebauan dan kadar debu di udara ambien

menggunakan alat High Volume Dust Sampler

- Memantau tingkat kebisingan diruang kerja pabrik

pengolahan kelapa sawit tidak boleh lebih dari 70 dBA

dilakukan dengan menggunakan alat Sound Level Meter

- Memantau besaran erosi dengan cara mengukur besarnya

tanah tererosi persatuan waktu pada petak pemantauan yang

dibuat dengan ukuran

- Memantau sedimentasi tanah di dasar sunga dan di Saluran

Pengendalian Air

DAFTAR PUSTAKA

http://regional.kompasiana.com/2012/03/03/gunung - gunung - terkuras – amdal -

tak-bertaring-443851.html diakses pada tanggal 5 April 2013 pukul 20.03

WIB

http://web.bisnis.com/lingkungan - hidup - blh – samarinda – serahkan – 63 -

dokumen-amdal-ke-publik diakses pada tanggal 5 April 2013 pukul 20.11

WIB

http://www.pasamankab.go.id/article - tambang - biji – besi – lubuk – sikaping -

segera-beroperasi-amdal-disosialisasikan.html diakses pada tanggal 5

April 2013 pukul 20.17 WIB