RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL … RPJMN Bidang... · DEFINISI: RPJMN: Rencana Pembangunan ... keseluruhan Pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang sebe- ... lolaannya

D A F T A R I S I :

Kerangka RPJMN 1

Arah Pengelolaan

Pertanahan

1

Visi, Misi, 9 Agenda

Prioritas Presiden

dan Wakil Presiden

2

Kondisi Umum

Bidang Pertanahan

2

Isu Strategis Bidang

Pertanahan

3

Arah Kebijakan,

Strategi, dan

Sasaran Bidang

Pertanahan

3

D E F I N I S I :

RPJMN: Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional

RPJPN: Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional

Direktorat Tata Ruang

dan Pertanahan, Bappenas

Gedung Madiun Lt.3

Jln. Taman Suropati No. 2

Telp. 021 392712

Fax. 021 3926601

Email: [email protected]

B A PP ENAS

B. Arah Pengelolaan Pertanahan dalam RPJPN 2005—2025

BIDANG PERTANAHAN

A. Kerangka RPJMN 2015—2019

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH NASIONAL (RPJMN)

2015—2019

I. Amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dan UU No. 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agararia (UUPA) bahwa pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung didalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

II. UU No. 17/2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Misi 5—Mewujudkan Pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan:

1. Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien dan efektif;

2. Melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi;

3. Penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui perumusan berbagai aturan pelaksanaan landreform, agar masyarakat golongan ekonomi lemah dapat lebih mudah mendapatkan hak atas tanah;

4. Penyempurnaan sistem hukum dan produk hukum pertanahan melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan pertanahan dengan mempertimbangkan aturan masyarakat adat;

5. Peningkatan upaya penyelesaian sengketa pertanahan;

6. Penyempurnaan kelembagaan pertanahan sesuai dengan semangat otonomi daerah dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pertanahan di daerah.

H a l a m a n 2

R P J M N 2 0 1 5 — 2 0 1 9 B i d a n g P e r t a n a h a n

D. Kondisi Umum Bidang Pertanahan

ISU STRATEGIS KONDISI UMUM

Jaminan Kepastian Hukum Hak Masyarakat atas Tanah;

Rendahnya cakupan peta dasar pertanahan (23,26 % dari luas wilayah nasional)

Rendahnya jumlah bidang tanah yang telah bersertipikat (51,8% dari total bidang tanah nasional)

Rendahnya kepastian batas kawasan hutan dan non hutan (49,96% kawasan hutan yang sudah dilakukan tata batas)

Rendahnya tingkat penyelesaian kasus pertanahan

Rendahnya penetapan batas wilayah tanah adat/ulayat (1 adat, Suku Badui, Provinsi Banten)

Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) serta Kesejahteraan Masyarakat;

Sensus pertanian Tahun 2013 menunjukkan:

26,14 juta rumah tangga tani menguasai lahan rata-rata 0,89 hektar (Ha)

14,25 juta rumah tangga tani hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar (Ha)

2. Sumber tanah redistribusi tanah hanya tinggal berasal dari tanah terlantar dan pelepasan tanah hutan, sepanjang Tahun 2004 -2013 tanah terlantar yang berhasil ditetapkan seluas 68.953,21 hektar

3. Pemberian sebidang tanah melalui kegiatan redistribusi tanah belum dapat efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi petani yang sangat miskin

Kinerja Pelayanan Pertanahan; Sepanjang Tahun 2010-2014 telah dikembangkan aplikasi sistem informasi pertanahan pada seluruh Kantor Wilayah Pertanahan, namun belum mengoptimalkan pelayanan pertanahan

Ketidakseimbangan proposi SDM di BPN antara juru ukur per-tanahan dan non juru ukur. Perbandingan Juru Ukur dengan keseluruhan Pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang sebe-sar 15 persen, atau 3.013 orang juru ukur dan 19.493 orang non juru ukur

Ketersediaan Tanah Bagi Pem-bangunan untuk Kepentingan Umum.

Pembebasan tanah sering kali berlarut-larut dan dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan

Perangkat hukum yang ada belum dapat mengantisipasi perma-salahan kepastian dari sisi perencanaan dan penganggaran pe-ngadaan tanah

C. Visi, Misi, 9 Agenda Prioritas Presiden dan Wapres 2015—2019 (NAWACITA)

Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia

Program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera Melalui Reformasi Agraria 9 Juta Ha untuk Rakyat Tani dan Buruh Tani, Ru-mah Susun Bersubsidi, dan Jaminan Sosial

NAWACITA 5

Memperkuat Kehadiran Negara Dalam

Melakukan Reformasi Sistem dan Pene-

gakan Hukum yang Bebas Korupsi, Ber-

martabat, dan Terpercaya

NAWACITA 4

H a l a m a n 3

R P J M N 2 0 1 5 — 2 0 1 9 B i d a n g P e r t a n a h a n

Sumber:

Buku I, II, dan III RPJMN 2015—2019

Bidang Pertanahan

ISU STRATEGIS SASARAN ARAH KEBIJAKAN

Jaminan Kepastian Hukum Hak Masyarakat atas Tanah;

Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) serta Kesejahteraan Masyarakat;

Kinerja Pelayanan Per-tanahan;

Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

1) Meningkatnya kepastian hukum hak atas tanah;

2) Semakin baiknya proporsi kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan meningkatnya kese-jahteraan masyarakat;

3) Meningkatnya kepastian keterse-diaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

4) Meningkatnya pelayanan per-tanahan.

1) Membangun Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif

2) Reforma Agraria melalui redistribusi tanah, pemberian tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat

3) Pencadangan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

4) Pencapaian Proporsi Kompetensi SDM Ideal Bidang Pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan

F. Arah Kebijakan, Strategi, dan Sasaran Bidang Pertanahan ( ...1)

E. Isu Strategis dan Sasaran Bidang Pertanahan

Arah Kebijakan 1: Membangun Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif

STRATEGI SASARAN BIDANG KELEMBAGAAN

A. Percepatan Cakupan Peta Dasar Pertanahan Meliputi 80% dari

luas wilayah darat

nasional bukan hutan

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang

2. Badan Informasi Geospasial (BIG)

3. LAPAN

B. Percepatan Cakupan Bidang Tanah Bersertipikat

(Memperhatikan kemampuan penyelenggaraan

pembangunan dan sumber daya yang ada, dalam

RPJMN 2015-2019 ditetapkan sasaran 70% dari tar-

get ideal sebesar 80% dari luas wilayah nasional)

Meliputi 70% dari

luas wilayah nasional


2. Kementerian Keuangan

C. Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan Pada Skala

Pendaftaran Tanah (Kadastral 1:5000) yang

terintegrasi dalam sistem pendaftaran tanah di BPN

Sepanjang 189.056,6

km


2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

D. Sosialisasi peraturan perundangan penetapan tanah

adat/ulayat

Sebanyak 34 provinsi

dan 539 kab/kota


2. Kementerian Dalam Negeri 3. Pemerintah Daerah

Arah Kebijakan 2: Reforma Agraria Melalui Redistribusi Tanah, Pemberian Tanah dan Bantuan Pemberdayaan Masyarakat


A. Penyediaan sumber Tanah

Obyek Reforma Agraria

(TORA) dan terlaksananya

redistribusi tanah dan legal-

isasi aset

Inventarisasai Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan

Pemanfaatan Tanah (P4T) sebanyak 18 juta bidang atau

sedikitnya mencapai 9 juta ha

Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya

sebanyak 4,1 juta ha



Identifikasi tanah hak (HGU yang akan habis masa berlaku,

tanah terlantar, dan tanah transmigrasi yang belum ber-

sertipikat, sedikitnya sebanyak 1 juta ha


Identifikasi tanah masyarakat dengan kriteria penerima

reforma agraria sebanyak 3,9 juta ha


Terlaksanya redistribusi tanah sedikitnya sebanyak 4,5 juta ha yang meliputi:

tanah pada kawasan hutan yang dilepaskan dan

tanah hak (termasuk didalamnya tanah HGU yang akan habis masa berlakunya dan tanah terlantar)



B. Pelaksanaan pemberian hak

milik atas tanah (reforma

aset) yang meliputi redistri-

busi tanah dan legalisasi aset

Terlaksananya legalisasi aset sedikitnya sebanyak 4,5 juta ha yang meliputi :

1) tanah transmigrasi yang belum dilegalisasikan dan;

2) legalisasi aset masyarakat dengan kriteria penerima reforma agrarian


2. Pemerintah Daerah

Arah Kebijakan 3: Pencadangan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum


A. Pembentukan instrumen

kelembagaan khusus penye-

diaan tanah atau bank tanah

Penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemben-

tukan kelembagaan penyediaan tanah


Pembentukan Kelembagaan Bank Tanah 1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang

2. Kementerian Keuangan

Arah Kebijakan 4: Pencapaian Proporsi Kompetensi SDM Ideal Bidang Pertanahan untuk Mencapai Kebutuhan Minimum Juru Ukur Pertanahan


A. Perbaikan proporsi pe-

nerimaan SDM Juru Ukur Per-

tanahan melalui penerimaan

PNS Kementerian Agraria dan

Tata Ruang yang terencana

(memperhatikan kemampuan

penyelenggaraan pem-

bangunan dan sumber daya

yang ada, dalam RPJMN 2005-

2019 ditetapkan sasaran 30%

dari target ideal sebesar 40%

dari seluruh pegawai Kemen-

terian ATR/BPN)

Proporsi Juru Ukur mencapai 30% dari seluruh pegawai

Kementerian ATR/BPN.

Termanfaatkannya Teknologi Informasi dan Kompu-

terisasi (TIK) dalam pelayanan pertanahan dan penge-

lolaannya di 34 kantor wilayah BPN dan 539 kantor per-

tanahan kab/kota.


2. Kementerian PAN—RB 3. Kementerian Keuangan 4. Badan Kepegawaian Negara (BKN)

F. Arah Kebijakan, Strategi, dan Sasaran Bidang Pertanahan ( ...2)

Documents

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL … RPJMN Bidang... · DEFINISI: RPJMN: Rencana Pembangunan ... keseluruhan Pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang sebe- ... lolaannya