Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019:

masukan terhadap draft Renstra Badan Litbang dan Inovasi 2015-2019

Direktur Lingkungan Hidup

Kementerian PPN/Bappenas

Disampaikan dalam Pembahasan Rencana Strategis Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi LHK 2015-2019

Yogyakarta, 7 Juli 2015

2

OUTLINE

1. RPJMN 2015-2019

2. Pokok-Pokok RKP 2016

3. Tindak Lanjut

1. RPJMN 2015-2019

3

PENGANTAR

1. RPJMN 2015-2019 memuat sasaran-sasaran pembangunan nasional yang pendanaannya dapat bersumber dari APBN, BUMN, APBD dan masyarakat

2. Tahun 2015 merupakan penjabaran tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN 2015-2019

3. Dilakukan penyesuaian terhadap RKP dan APBN 2015 untuk memberi penekanan pada program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019

4. Diperlukan penyesuaian terhadap Rancangan Renstra KL 2015 – 2019 (ditetapkan 3 bulan setelah RPJMN 2015 – 2019 yang di Perpreskan pada 8 Januari 2015)

4

5

RPJMN 2015-2019 Dalam Kerangka RPJPN 2005-2025

Visi Pembangunan 2005-2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

(UU 17 TAHUN 2007)

RPJMN 2015 - 2019

Terdiri dari:

Buku I memuat kebijakan umum pembangunan, kerangka ekonomi makro, dan agenda pembangunan nasional yang memuat kegiatan prioritas nasional selama lima tahun ke depan.

Buku II memuat arah sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan yang dijabarkan menjadi kegiatan prioritas untuk masing-masing bidang pembangunan

Buku III memuat arah pembangunan kewilayahan

6

VISI MISI PEMBANGUNAN

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015-2019 adalah:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

7

SEMBILAN AGENDA PEMBANGUNAN

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

8

9

Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik

1. Peningkatan Kedaulatan Pangan.

2. Kedaulatan Energi.

3. Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.

4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan.

5. Penguatan Sektor Keuangan.

6. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara.

Agenda Prioritas 7

STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

KONDISI PERLU

Kepastian dan Penegakan Hukum

Keamanan dan Ketertiban

Politik & Demokrasi

Tata Kelola & RB

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

Antarkelompok Pendapatan

Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran,

(3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan

Kemaritiman dan Kelautan

Pariwisata dan Industri

1) Membangun untuk manusia dan masyarakat; 2) Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan

ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan;

3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

Mental / Karakter

11

PENDANAAN BELANJA PRIORITAS RPJMN 2015-2019

12

Rupiah : 88,1%

Luar Negeri : 11,9%

PROPORSI SUMBER BELANJA PRIORITAS RPJMN 2015-2019

Sumber PendanaanRupiah

Sumber Pendanaan LuarNegeri

KATEGORI

2015-2019 (Rp. Trilyun)

ALOKASI %

Sumber Pendanaan Rupiah 3.168,4 88,1%

Sumber Pendanaan Luar Negeri* 427,8 11,9%

TOTAL 3.596,2 100,0%

Alokasi Belanja Prioritas

Kementerian/Lembaga dalam

RPJMN 2015-2019 termasuk alokasi

untuk Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Tanpa rencana penarikan

Pinjaman/Hibah Luar Negeri

tersebut, maka alokasi Belanja

Prioritas akan sulit terpenuhi

Sumber : Perpres No. 2/2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019

*) Merupakan rencana penarikan pinjaman 2015-2019 (termasuk potensi Result Based Lending)

*) Trilateral Meeting PHLN Kemenkeu, Bappenas, dan KL: 2 – 5 Februari 2015

SASARAN MAKRO

Indikator 2014* (Baseline)

2019

Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,83 76,3

Indeks Pembangunan Masyarakat1 0,55 Meningkat

Indeks Gini 0,41 0,36

Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi

peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang

Kesehatan

51,8%

(Oktober 2014)

Min. 95%

Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan

Pekerja formal

Pekerja informal

29,5 juta 1,3 juta

62,4 juta

3,5 juta

*Perkiraan **Maret 2014

1Indeks pembangunan masyarakat merupakan indeks komposit yang mengukur sifat kegotongroyongan, toleransi, dan rasa aman masyarakat

13

Indikator 2014* (Baseline)

2019

Pertumbuhan ekonomi 5,1% 8,0 %

PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010

PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000

43.403

40.785

72.217

Tingkat Kemiskinan 10,96 % *) 7,0-8,0%

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,94% 4,0-5,0%

*) Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan November 2014

14

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN

LINGKUNGAN HIDUP

MENCAKUP ISU STRATEGIS DI 3 AGENDA PEMBANGUNAN:

1. AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI: Ketahanan pangan, Ketahanan Energi, Ketahanan Air

2. AGENDA PELESTARIAN SDA, LH DAN PENGELOLAAN BENCANA

3. AGENDA PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN MARITIM

Sasaran Pokok Baseline 2014

Sasaran 2019

2. LINGKUNGAN

Emisi Gas Rumah Kaca 15,5% 26%

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 63,0-64,0 66,5-68,5

Slide - 15

SASARAN POKOK BIDANG SDA-LH

No. Sasaran 2015 2016 2017 2018 2019

1. Pertumbuhan PDB pertanian (%,

termasuk perikanan dan kehutanan)

3,5 3,6 3,7 3,8 4,0

2. Pertumbuhan PDB Migas dan

Pertambangan (%)

0,9 1,1 1,3 1,5 1,8

3. Ekspor hasil perikanan (US$ miliar) 5,86 6,82 7,62 8,53 9,54

4. Ekspor hasil kehutanan (US$ miliar) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

5. IKLH (skor) 64,0-64,5 64,5-65,0 65,0-65,5 65,5-66,5 66,5-68,5

6. Konservasi Kawasan Perairan(juta

ha)

16,5 17,1 17,9 18,8 20,0

Sasaran Pokok Pembangunan Bidang SDA LH Tahun 2015-2019

INDIKATOR 2014

(baseline) 2019

Kementerian Terkait

Ketahanan Pangan

- Padi (Juta Ton) 69,9 82,0 Kementan

- Jagung (Juta Ton) 18,6 23,4 Kementan

- Kedelai (Juta Ton) 0,89 1,02 Kementan

- Gula (Juta Ton) 2,8 3,4 Kementan

- Daging Sapi (Ribu Ton) 395,1 459,9 Kementan

Terbangun dan meningkatnya

layanan jaringan irigasi

- 600 ribu ha Kemen PU

Rehabilitasi jaringan irigasi - 1,75 jt ha Kemen PU

Beroperasi dan terpeliharanya

jaringan irigasi

- 2,95 jt ha Kemen PU

Slide - 16

Ketahanan Pangan

ARAH KEBIJAKAN: • Meningkatkan ketersediaan pangan melalui

penguatan kapasitas produksi dalam negeri • Meningkatkan kualitas distribusi pangan dan

aksesibilitas masyarakat terhadap pangan • Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi

pangan dan gizi masyarakat • Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan • Meningkatkan layanan jaringan irigasi • Pengelolaan lahan rawa berkelanjutan

PROGRAM PRESIDEN:

1. Kebijakan pengendalian atas impor pangan

melalui pemberantasan terhadap ‘mafia’ impor;

2. Penanggulangan kemiskinan Pertanian dan

dukungan regenerasi petani melalui:

a. Pencanangan 1000 desa berdaulat pangan

hingga 2019;

b. Peningkatan kemampuan petani, organisasi

tani dan pola hubungan dengan pemerintah

terutama pelibatan aktif pekerja perempuan

c. Pembangunan irigasi, bendungan, sarana jalan

pasar serta kelembagaan pasar secara merata

d. Peningkatan pembangunan dan atraktivitas

ekonomi perdesaan yang ditandai dengan

peningkatan investasi dalam negeri sebesar 15

persen per tahun;

3. Komitmen untuk implementasi reformasi agraria

melalui:

a. Akses dan asset reform pendistribusian asset

terhadap petani melalui distribusi hak atas

tanah dan petani melalui land reform dan

program kepemilikan lahan bagi petani dan

buruh tani; menyerahkan lahan sebesar 9 juta

ha,

b. Meningkatnya akses petani gurem terhadap

kepemilikan lahan pertanian dari rata-rata 0,3

ha menjadi 2,0 ha per KK tani.

4. Pemb. agribisnis kerakyatan melalui pemb. Bank

Khusus untuk Pertanian, UKM dan Koperasi.

INDIKATOR 2014

(baseline) 2019

Kementerian Terkait

Ketahanan Energi

- Minyak Bumi (ribu

BM/hari)

818 710 Kemen. ESDM

- Gas Bumi (ribu SBM/hari) 1.224 1.272 Kemen. ESDM

- Batubara (Juta Ton) 397 421 Kemen. ESDM

Penggunaan gas bumi DN 53% 75% Kemen ESDM

Penggunaan batubara DN 24% 40% Kemen ESDM

Pembangunan kilang minyak - 1 Kemen ESDM

Jaringan pipa gas (km) 514 2.676 Kemen ESDM

Jaringan gas kota

(sambungan rumah)

20 ribu 1,12 jt Kemen ESDM

Slide - 17

Ketahanan Energi

ARAH KEBIJAKAN: • Meningkatkan produksi energi primer • Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional

Energi • Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam

bauran energi • Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi • Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih

transparan dan tepat sasaran • Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA

PROGRAM PRESIDEN: 1. Membangun terobosan strategi untuk menjaga dan meningkatkan produksi minyak

bumi : a. Pengurangan impor energi minyak dengan meningkatkan eksplorasi dan

eksploitasi migas; b. Pembangunan pipa gas; c. Peningkatan efisiensi usaha BUMN penyedia energi (Pertamina, PLN, PGN); d. Memperpanjang usia sumur-sumur yang sudah berproduksi dan

meningkatkan kembali produksi minyak melalui penggunaan teknologi seperti Enhanced Oil Recovery (EOR);

e. Merancang kegiatan eksplorasi yang mengkalibrasi antara resiko tinggi dengan pengembalian investasi sehingga bisa didanai baik oleh pemerintah maupun swasta

f. Penyusunan sistem fiskal yang fleksibel yang mengakomodasi perbedaan setiap ladang minyak mempunyai karakter tersendiri dan mengakomodasi kesulitan geologi yang berbeda-beda

g. Pemberian kemudahan administrasi dalam kegiatan investasi h. Menyusun tata kelola migas yang efektif dan efisien untuk membangun

industri migas nasional yang kuat berorientasi pada kedaulatan energi, dengan cara merevisi UU Migas Merah Putih

i. Berkomitmen mengurangi subsidi dan menjaga penyediaan energi murah j. Merelokasikan sebagian subsidi BBM (sebagian besar impor) ke biofuel

(berbasis domestik) k. Berkomitmen mencapai industri migas yang kuat dan tangguh dengan

mengoptimalkan dana APBN melalui lifting, merumuskan strategi reserve replacement. Dengan komitmen ini akan mendorong revisi UU migas dengan berbasis pada pasal 33 UU D 1945;

l. Pembangunan energi baru terbarukan m. cerdas mengatasi kelangkaan listrik, mengurangi biaya produksi,

mengeliminasi subsidi dan meningkatkan rasio elektrifikasi sampai 100 persen

n. Membangun infrastruktur migas di bidang transportasi yang berbasis energi lokal dan murah, percepatan pembangunan SPBG, infrastruktur hulu dan hilir seeprti kilang, storage, pipa transmisi dan kapal tanker agar mengurangi ketergantungan pada luar negeri, dan juga agar energi yang diproduksi di alam negeri dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan domestik. Teknologi hemat energi dan memberikan disinsentif yang tidak memenuhi MOPS

2. Komitmen agar penguasaan SDA lebih banyak dilakukan oleh pengusaha tambang nasional;

3. Masyarakat lokal di sekitar tambang harus memperoleh manfaat langsung dari pengelolaan tambang diwilayahnya

INDIKATOR 2014

(BASELINE) 2019

Kementerian Terkait

Pemenuhan kebutuhan air sehari-hari

Kapasitas air baku nasional 51,44 m3/det 118,6

m3/det Kemen. PU

dan Perumahan

Ketersedian air irigasi

bersumber dari waduk

11% 20% Kemen. PU dan

Perumahan

Pengelolaan DAS dan catchment area:

Mengurangi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan seluas

2,5 juta ha Kemen LH dan

Kehutanan

Penyelesaian pengelolaan 180 DAS terpadu dan revitalisasi 4 DAS

nasional Kemen LH dan

Kehutanan

Slide - 18

Ketahanan Air

ARAH KEBIJAKAN: • Menjamin pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan

sehari-hari bagi masyarakat. • Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif • Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya • Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air

termasuk perubahan iklim

PROGRAM PRESIDEN: 1. Menjamin pemenuhan kebutuhan

dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat.

2. Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif

3. Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim

INDIKATOR 2014

(baseline) 2019

Kementerian Terkait

Pertumbuhan PDB pertanian (%, termasuk perikanan dan kehutanan)

n.a 4 Kementan,

KKP, Kemen LH & hut

• Produksi Perkebunan (ribu ton)

(i) Kelapa Sawit 29.513 36.420 Kementan

(ii) Karet 3.204 3.810 Kementan

(iii) Kakao 817 913 Kementan

Pertumbuhan PDB perikanan (persen per tahun)

n.a 7,1 KKP

• Ekspor hasil perikanan (US$ miliar)

5 9,5 KKP

• Produk olahan hasil perikanan (juta ton)

5,2 6,8 KKP

Produksi kayu bulat HA*) (juta m3) 5,5 13 Kemen LH & Hut

Produksi kayu bulat HT*) (juta m3) 26 35 Kemen LH & Hut

Hutan Rakyat (juta m3) 3 22 Kemen LH & Hut

Pertumbuhan PDB Migas dan Pertambangan (%)

n.a 1,8 Kemen ESDM

• Pembangunan fasilitas smelter - 65 prsh Kemen ESDM

Slide - 19

Peningkatan pendapatan petani: penguatan sektor primer untuk peningkatan industri berbasis SDA

ARAH KEBIJAKAN: 1. Penguatan basis industri pertanian: • Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat • Peningkatan mutu, pengembangan standarisasi mutu hasil

pertanian, dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati

• Pengembangan agroindustri perdesaan • Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha

pengolahan dan pemasaran • Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-

sumber pembiayaan, serta informasi pasar dan akses pasar • Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta

komoditas prospektif 2. Penguatan basis industri perikanan: • Peningkatan Mutu, Nilai Tambah dan Inovasi Teknologi Perikanan • Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan • Penyempurnaan Kelembagaan • Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan 3. Penguatan basis Industri hasil hutan • Meningkatkan tata kelola kehutanan (good forest governance) • Peningkatan produksi dan produktivitas sumber daya hutan • Pengembangan industri pengolahan hasil hutan kayu dan hasil

hutan bukan kayu 4. Penguatasn basis industri mineral: • Meningkatkan keterpaduan pengembangan industri mineral • Memperkuat penanganan PETI dan rehabilitasi pasca tambang

PROGRAM PRESIDEN:

1. . Pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelaku illegal logging

2. Pengembangan tata guna hutan kesepakatan

3. Pengembangan industri hasil hutan dan produk non kayu yang ramah lingkungan

4. Terselesaikannya konflik kepemilikan hak pengelolaan dan tumpang tindih perijinan

INDIKATOR 2014

(baseline) 2019

Kementerian Terkait

Penyelesaian pengukuhan/penetapan kawasan

hutan - 100% Kemen LH & Hut

Operasionalisasi KPH 120 579 Kemen LH & Hut

Indeks Kualitas LH (IKLH) - 66,5-68,5 Kemen LH & Hut

Pengelolaan Bencana

Meningkatnya ketangguhan masyarakat

dalam menghadapi bencana BNPB

Meningkatnya sistem peringatan dini

untuk pelayanan informasi cuaca dan

iklim, serta penanganan bencana

BIG

Meningkatnya kecepatan dan akurasi data dan

informasi MKG. BMKG

Slide - 20

Agenda: Pelestarian SDA, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

PROGRAM PRESIDEN:

1. . Mengintensifkan kerjasama internasional dalam

mengatasi masalah-masalah global seperti

perubahan iklim, penyebaran penyakit

2. Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan

lautan;

3. Peningkatan luas kawasan konservasi perairan

yang dikelola secara berkelanjutan. Kawasan

konservasi dalam lima tahun mendatang menjadi

17 juta hektar dan penambahan kawasan

konservasi seluas 700 hektar;

4. Pengawasan dan penegakan hukum yang lebih

efektif terhadap pelaku illegal logging

ARAH KEBIJAKAN:

1. Konservasi dan tata kelola hutan berkelanjutan • Melakukan percepatan pengukuhan kawasan hutan melalui penataan batas,

pemetaan dan penetapan, yang melibatkan berbagai pihak • Membentuk dan mewujudkan unit manajemen yang handal • Meningkatkan kapasitas pengelola dan sarana prasarana KPH • Membangun hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk

masyarakat adat, dengan pemerintah pengelolaan hutan di kawasan hutan

2. Penguatan Sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup • Peningkatan kualitas lingkungan hidup • Penguatan sistem insentif dan disinsentif pengelolaan lingkungan hidup • Penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan • Penguatanpendanaan lingkungan hidup dan kerjasama kementerian/lembaga,

pemerintah daerah dan swasta

ARAH KEBIJAKAN:

3. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM penanggulangan bencana • Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi, kesiapsiagaan, sistem

peringatan dini dalam menghadapi bencana • Edukasi dan penguatan kapasitas masyarakat tentang pengurangan

risiko bencana; • Peningkatan partisipasi dan peran serta multi-pihak dalam

penanggulangan bencana; 4. Penyediaan informasi iklim dan kebencanaan • Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian

informasi peringatan dini, MKG dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan

INDIKATOR 2014

(BASELINE) 2019

Kementerian Terkait

Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau

kecil ke PBB -

Selesai tahun

2017

KKP dan Kemlu

Termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk

pembangunan ekonomi nasional, a.l : Produksi

perikanan tangkap dan budidaya (juta ton )

22,4** 48

KKP

Terwujudnya pelayanan angkutan laut dalam

rangka meningkatkan konektivitas laut

(lihat sasaran

infrastruktur)

Kemenhub

Terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut, a.l. melalui:

- Peningkatan luas kawasan konservasi laut (%) 15,7 juta

ha*** 20 juta ha

KKP

- Peningkatan cakupan pengawasan sumber daya

perikanan dan kelautan n.a. 53,4 %

KKP, BakorKamla

Slide - 21

Agenda: Percepatan Pembangunan Kelautan

PROGRAM PRESIDEN: 1. Meningkatkan produksi perikanan dua kali

lipat menjadi sekitar 40-50 juta ton per tahun pada 2019

2. Penerapan best aqua culture practices untuk komoditas-komoditas unggulan

3. Peningkatan luas kawasan konserrvasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan. Kawasan konservasi dalam lima tahun mendatang menjadi 17 juta ha dan penambahan kawasan konservasi seluas 700 ha.

4. Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan lautan

5. Mengurangi intensitas penangkapan di kawasan over fishing dan meningkatkan intensitas penangkapan di kawasan underfishing sesuai batas kelestarian

6. Pembangunan 100 sentra perikanan sebagai tempat pelelangan ikan terpadu dengan penyimpanan dan pengoalahn produk perikanan terpadu

7. Pemberantasan illegal, unregulated, dan unreported fishing

8. Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan lautan yang mendukung kinerja pembangunan maritim dan perikanan

ARAH KEBIJAKAN: 1. Menegakkan kedaulatan dan yurisdiksi nasional melalui: (a) penyelesaian tata

batas; menyelesaikan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, penyelesaian penamaan pulau2 dan pendaftarannya; (b) pengaturan dan pengendalian ALKI; (c) pengembangan dan penerapan tata kelola laut: penyusunan tata ruang laut nasional; penyusunan rencana aksi dan roadmap pembangunan kelautan dan kemaritiman; (d) peningkatan keamanan laut dan pengawasan SDA kelautan.

2. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan: (a0 pengembangan industri kelautan berkelanjutan; (b) pengembangan konektivitas laut (tol laut) dan sistem logistik laut; (c) pengembangan kawasan dan potensi baru; (d) inventarisasi dan evaluasi potensi sumberdaya kelautan;

3. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut

4. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan

5. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir.

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

RPJMN 2015-2019 Buku II Bab I

1. UMUM

a. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan;

b. Program Lintas Bidang Perubahan Iklim: (1) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/Mitigasi GRK; (2) Peningkatan Ketahanan/Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim.

23

RPJMN 2015-2019 Buku II Bab X

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Pengembangan agrobisnis, pertanian berkelanjutan, dan kesejahteraan petani;

2. Peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan serta kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan;

3. Peningkatan tata kelola laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan;

4. Peningkatan produksi hasil hutan dan pengembangan jasa lingkungan;

5. Peningkatan konservasi dan tata kelola hutan serta pengelolaan DAS;

6. Penguatan pasokan, bauran, dan efisiensi konsumsi energi;

7. Peningkatan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan;

8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan serta pelestarian dan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati;

9. Penanganan perubahan iklim dan peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan.

24

RPJMN 2015-2019 Buku II Bab I

I. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

II. PROGRAM LINTAS BIDANG PERUBAHAN IKLIM

25

SASARAN ARAH KEBIJAKAN

1. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca pada lima sektor prioritas

2. Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim 15 daerah rentan sesuai RAN-API

1. Memperkuat koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan RAN/RAD-GRK

2. Menerapkan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RANAPI) secara sinergis, terutama pelaksanaan upaya adaptasi di 15 daerah percontohan

RPJMN 2015-2019 Buku II Bab X

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Pengembangan agrobisnis, pertanian berkelanjutan, dan kesejahteraan petani;

2. Peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan serta kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan;

3. Peningkatan tata kelola laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan;

4. Peningkatan produksi hasil hutan dan pengembangan jasa lingkungan;

5. Peningkatan konservasi dan tata kelola hutan serta pengelolaan DAS;

6. Penguatan pasokan, bauran, dan efisiensi konsumsi energi;

7. Peningkatan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan;

8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan serta pelestarian dan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati;

9. Penanganan perubahan iklim dan peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan.

26

KLHK Sasaran Target

IKLH Meningkat 66,5 -68,5

Pengendalian Pencemaran

Meningkatnya kualitas udara, air dan tutupan lahan

1. Indeks Kualitas Udara minimal 84, Indeks Kualitas Air minimal 55, Indeks Tutupan Lahan minimal 62

2. Beban pencemaran udara turun 15% dibanding basis data 2014 3. Beban pencemaran air turun 50% pada 15 DAS Prioritas 4. Kualitas air di perairan pantai meningkat 5. Inventarisasi lahan rusak pada 11 provinsi 6. Pemulihan lahan gambut yang rusak 500 ha

Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3

Meningkatnya pengelolaan sampah, B3 dan Limbah B3

1. 80% sampah terkelola 2. 20% penurunan timbulan sampah 3. 300 kota memiliki nilai adipura dengan kategori baik 4. 100% B3 terkelola 5. 150 juta ton limbah B3 terkelola 6. Pemulihan lahan terkontaminasi kontaminasi limbah B3

sebanyak 600ribu ton

Pengendalian Kerusakan Lingkungan

1. Meningkatnya daya dukung DAS serta internalisasi RPDAST kedalam RTRW

2. Terpulihkannya kerusakan ekosistem perairan darat

1. Pulihnya kkualtias 15 DAS prioritas serta internalisasi 108 RPDAST kedalam RTRW

2. Pemulihan kondisi 15 Danau Prioritas

Pengendalian Perubahan Iklim

Meningkatnya kemampuan adaptasi perubahan iklim di 15 wilayah

1. 15 wilayah memiliki model skenario perubahan iklim, dan melaksanakan rencana aksi adaptasi

2. 100% sistem informasi data indeks kerentanan terbentuk dan beroperasi

3. Program kampung iklim di 2000 desa

Tersedianya kebijakan dan perangkat mitigasi dan penurunan konsumsi bahan perusak ozon

1. 5 perangkat mitgasi 2. Penerapan RAD-GRK bidang kehutanan dan lahan gambut di 34

prov 3. Penurunan konsumsi HCFC sebesar 30%

27

Sasaran dan Target LH 5 tahun

KLHK Sasaran Target

Pengendalian Perubahan Iklim

Terjaminnya efektivitas dan jangkauan pengedalian kebakaran hutan dan lahan

1. Penurunan luas hotspot kebakaran hutan sebesar 10%

Peningkatan Kemitraan Lingkungan dan peran serta masyarakat

1. Meningkatnya cakupan dan penetrasi komunikasi dan kampanye pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan

2. Meningkatnya Jejaring Kemitraan Organisasi Lingkungan dan Kehutanan

1. Kampanye PPLHK 10 paket di 34 ibu kota provinsi, 17 juta orang

2. Role model perilaku peduli lingkungan dan kehutanan sebanyak 538 komunitas dan 1200 orang

3. 31 kawasan dan jenis kearifan lokal yang diakui dan dilestarikan

4. 32 mitra dan jejaring lingkungan dan kehutanan

Peningkatan dan Pengembangan SDM

Peningkatan kader lingkungan hidup 1. 11.200 orang

Keanekaragaman Hayati

Meningkatnya upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk pemanfaatan yang berkelanjutan bagi kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi

1. ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 Ekoregion

2. Terbentuknya dan beroperasinya sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumber daya genetik di tingkat nasional

3. Penetapan penataan pengelolaan kawasan ekosistem mangrove pada 6 ekoregion

4. Konservasi 75 koleksi spesies endemik lokal langka dan terancam punah di 30 unit taman kehati/ kebun raya

Penegakan Hukum Penyelesaian RPP turunan UU 32/2009 dan UU 18/2008

1. 11 RPP

Terwujudnya peningkatan keamanan hutan dan peningkatan ketaatan terhadap hukum lingkungan dan kehutanan

1. Penurunan pelanggaran hukum LHK 20% 2. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum 3600 orang 3. Penyelesaian pelanggaran administrasi dan perdata 75% 4. Penyelesaian tindak pidana 75% 28

Lanjutan...

KLHK Sasaran Target

Litbang dan analisis lingkungan

Sintesa hasil penelitian 1. 100% capaian sintesa hasil penelitian integratif kualitas lingkungan untuk IKLH, Pembangunan Berkelanjutan, dan SCP

2. Pengelolaan 1 laboratorium rujukan 3. Pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan pada 15

provinsi

Terlaksananya analisis lingkungan 1. 100 KLHS yang tersusun dan tereview 2. 100% penyelesaian permohonan penilaian AMDAL

Pengendalian Ekoregion

Meningkatnya pengendalian pembangunan LH dan kehutanan di 7 ekoregion

1. Pengukuran daya dukung dan daya tampung di 62 satuan ekosistem

29

Lanjutan...

Aspek Lingkungan Hidup • Perlu penguatan karena merupakan hal baru dalam organisasi

Balitbang • Terkait dengan prioritas nasional dan kondisi lapangan, bersifat

strategis tapi praktis untuk diterapkan atau diadopsi dalam kebijakan • Keterkaitan dengan unit kerja lain baik dalam KLHK dan K/L lainnya

konsultasi iteratif dengan pengguna/unit kerja terkait • Arah kebijakan dan strategi sebaiknya per Puslitbang terstruktur • Bukan hanya menghasilkan temuan baru namun juga dapat bersifat

evaluasi terhadap kebijakan/kegiatan yang ada • Bekerjasama dengan litbang lain baik pemerintah, universitas dan

swasta • Data yang terkumpul merupakan aset bersama untuk dikelola secara

satu pintu di Pusdatin sebagai walidata KLHK • Promosi dan komunikasi hasil penelitian

33

Masukan terhadap Renstra Balitbang 2015-2019

Puslitbang Kualitas dan Laboratorium Lingkungan • Penguatan IKLH koordinasi dengan unit teknis

yang bertanggungjawab (Ditjen Pengendalian Pencemaran)

• Laboratorium pengganti Pusarpedal? penguatan lab daerah

• Belum terlihat indikator kinerja untuk pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan yang ada dalam RPPI

• Potensi penelitian tentang B3 dan limbah B3 • Keseimbangan antara penyediaan sarana prasarana

penelitian dan penelitian yang dibutuhkan

34

Masukan terhadap Renstra Balitbang 2015-2019