RENCANA KINERJA DIREKTORAT INDUSTRI MARITIM, ALAT …ilmate.kemenperin.go.id/document/1558508606_Renkin 2018... · 2019-05-22 · pengembangan industri di bidang industri maritim,

RENCANA KINERJA

DIREKTORAT INDUSTRI MARITIM, ALAT TRANSPORTASI DAN ALAT PERTAHANAN

TAHUN 2018

DIREKTORAT JENDERAL

INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2017

1

KATA PENGANTAR

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis,

yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat

Pertahanan melalui kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana

capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan

kegiatan.

Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam

tahun 2018; indikator kinerja sasaran dan rencana capaian program, kegiatan, serta

kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula

keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran,

kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan

dilaksanakan

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan menjadi pedoman dalam

menyusun Rencana Kinerja dan Anggaran bagi Direktorat Industri Maritim, Alat

Transportasi dan Alat Pertahanan sehingga dapat diwujudkan keselarasan dan

keterpaduan dalam melaksanakan pembangunan industri.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada segenap jajaran di lingkungan

Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan serta semua pihak

yang telah memberikan saran dan masukan atas tersusunnya Rencana Kinerja

Tahunan Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Tahun

2018 ini.

Jakarta, Februari 2017 Direktur IMATAP

Yan Sibarang Tandiele

2

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

BABI PENDAHULUAN 3

A. Latar Belakang 3

B. Maksud dan Tujuan 4

C. Tugas Pokok dan Fungsi 4

D. Ruang Lingkup 5

BABII RENCANA KINERJA 6

A. Sasaran dan Indikator Kinerja 6

B. Indikator Kinerja Sasaran 8

BAB III RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN 10

A. Kondisi yang Diharapkan 10

B. Kegiatan 11

BAB IV PENUTUP 12

3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana

strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai

kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja

tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan

kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda

penyusunan kebijakan dan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi

untuk mencapainya dalam tahun berikutnya.

Pembangunan industri prioritas periode tahun 2015-2019 dilaksanakan dengan

mengacu pada rencana aksi yang telah diamanatkan oleh Rencana Induk

Pembangunan Industri Nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 114 Tahun 2013

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 Tahun 2010

tentang Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Perindustrian dan

Unit Eselon I Kementerian Perindustrian, dimana setiap Satuan Kerja Eselon I dan

Eselon II diharuskan menyusun Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja.

Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (IMATAP)

dalam melaksanakan program kegiatan instansi pemerintah perlu suatu

akuntabilitas, sehingga transparansi dapat terwujud dan mendukung pelaksanaan

good governance maka disusunlah dokumen Rencana Kinerja Direktorat IMATAP.

4

B. Maksud danTujuan

Dokumen Rencana Kinerja ini dimaksudkan memberikan gambaran rencana

pencapaian sasaran dari Rencana Kinerja Direktorat IMATAP sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi Direktorat IMATAP, dengan tujuan melaksanakan pelayanan

teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan

Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika

melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2018.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian

Perindustrian, Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan

mempunyai mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

rencana induk pembangunan industry nasional, kebijakan industri nasional,

penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana

dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri,

perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis

pengembangan industri di bidang industri maritim, alat transportasi, dan alat

pertahanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi,

dan Alat Pertahanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan

pengembangan industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan

2. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi

industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan;

3. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri

nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan

sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri,

pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal

dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang

industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan;

4. Penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di

bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri maritim, alat

transportasi, dan alat pertahanan;

5

5. Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan,

perizinan, data dan informasi industri maritim, alat transportasi, dan alat

pertahanan;

6. Pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau,

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri maritim, alat

transportasi, dan alat pertahanan; dan

7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

D. Ruang Lingkup

Secara garis besar dari segi substansi Rencana Kinerja ini mencakup dua hal, yaitu :

Pertama, melaporkan kinerja hasil pelaksanaan yang telah ditetapkan mencakup

kegiatan operasional dan kegiatan pembinaan yang dicapai oleh kelompok Industri

Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan sebagai hasil pembinaan yang

telah dilakukan digambarkan pada Bab II.

Kedua, menentukan arah kebijakan Pembangunan dan Rencana Kinerja Tahun

2018 yang akan dilakukan oleh Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan

Alat Pertahanan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,digambarkan dalam

Bab III.

6

BAB II

RENCANA KINERJA

A. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran dan indikator yang akan dicapai pada Rencana Kinerja Tahunan

Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan tahun 2018

sebagai berikut :

a) Perspektif Pemangku Kepentingan

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya populasi industri dan persebaran industri

Meningkatnya populasi Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan

diindikasikan dengan peningkatan jumlah unit Industri Maritim, Alat

Transportasi, dan Alat Pertahanan serta nilai investasi industri besar sedang (IBS)

pada sektor Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan khususnya.

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis iniadalah:

1. Jumlah unit Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan besar

sedang yang tumbuh.

2. Nilai Investasi Disektor Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri

Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri dimaksudkan untuk

meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh

pangsa pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan daya saing dan

produktivitas dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi

industri yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai

tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional. Indikator kinerja sasaran

strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

1. Kontribusi ekspor produk Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat

Pertahanan terhadap ekspor nasional.

2. Produktivitas dan kemampuan SDM Industri Maritim, Alat Transportasi,

dan Alat Pertahanan.

7

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dalam perspektif pemangku

kepentingan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Industri

Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan.

b) Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran Strategis1: Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke

depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu

dokumen perencanaan dan kebijakan- kebijakan yang mendukung tercapainya

rencana tersebut. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran iniadalah:

1. Peraturan Perundangan yang diselesaikan

2. RancanganStandar Nasional Indonesia (RSNI)

3. Regulasi Teknis Pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC Secara Wajib

Sasaran Strategis 2: Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang

Perindustrian yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan

Standardisasi industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dan

produktivitas dalam rangka penguasaan pasar dalam negeri maupun ekspor.

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:

1. Produk Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan yang

tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

2. Infrastruktur Kompetensi yang terbentuk (SKKNI)

8

B. Indikator Kinerja Sasaran

Berdasarkan sasaran strategis diatas, Direktorat Industri Maritim, Alat

Transportasi, dan Alat Pertahanan menyusun Rencana Kinerja Tahun 2018 yang

disusun dalam rangka pencapaian target jangka menengah disertai beberapa

penyesuaian. Hal ini dikarenakan pada perkembangannya Rencana Strategis

Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan mengalami

beberapa review yang dipengaruhi oleh kondisi iklim bisnis. Rencana Kinerja

Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Tahun 2018

memuat beberapa indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan perspektif

pemangku kepentingan dan pelaksanaan tupoksi. Rencana kinerja tersebut adalah

sebagai berikut:

Tabel Rencana Kinerja Tahunan

Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Tahun 2018

No Sasaran Kegiatan/Indikator Indikator Kinerja Utama

(IKU) Satuan

Target

2017 2018 2019

PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN

1 Meningkatnya populasi Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan

Unit Industri pengolahan non-migas besar sedang sub sektor Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan yang tumbuh.

Unit 121 155 173

Nilai investasi sektor Industri pengolahan non migas sub sektor Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan.

Rp triliun 34,2 – 36,9 43,5 – 46,3 49,5 – 51,6

2

Meningkatnya daya saing dan

produktivitas sektor Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan

Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non migas sub sektor Industri Maritim, Alat Transportasi

Dan Alat Pertahanan terhadap ekspor nasional.

Persen 4,9 4,9 5,0

Produktivitas dan kemampuan SDM Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan

Juta Rupiah/ orang

per tahun

1003,3 1086 1187,4

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

1

Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan yang Efektif

Peraturan perundangan yang diselesaikan

PP/ Perpres/ Permen

- - -

Rancangan Standard Nasional Indonesia (RSNI

RSNI - 8 8

Regulasi teknis pemberlakukan SNI, ST dan/atau PTC secara wajib

Regulasi - 1 1

2 Terselenggaranya urusan pemerintah di bidang perindustrian yang berdaya

Produk Industri Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan

Sertifikat 100 100 100

9

saing dan berkelanjutan tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Infrastruktur kompetensi yang terbentuk

SKKNI - 2 2

10

BAB III

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. Kondisi yang Diharapkan

Pembangunan Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan

merupakan bagian dari penyokong dan penopang pembangunan nasional, oleh

sebab itu pembangunan industri harus diarahkan untuk mendorong terwujudnya

industri yang mampu memberikan sumbangan berarti bagi pembangunan

ekonomi, sosial dan politik Indonesia. Pembangunan sektor Industri Maritim, Alat

Transportasi dan Alat Pertahanan tidak hanya ditujukan untuk mengatasi

permasalahan dan kelemahan di sektor industri yang disebabkan oleh

melemahnya daya saing dan krisis global yang melanda dunia saat ini saja,

melainkan juga mampu turut mengatasi permasalahan nasional, serta meletakkan

dasar-dasar membangun industri andalan masadepan.

Adapun tujuan kondisi yang diharapkan terkait dengan Rencana Kerja Tahunan

Direktorat Jenderal Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan

Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya industri Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat

Pertahanan nasional sebagai pilar perekonomian nasional;

2. Terwujudnya kedalaman dan kekuatan struktur Industri Maritim, Alat

Transportasi dan Alat Pertahanan;

3. Terwujudnya Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan yang

mandiri, berdayasaing,dan maju serta terciptanya iklim usaha yang kondusif

4. Terbukanya kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja sektor

Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan;

5. Terwujudnya pemerataan pembangunan Industri Maritim, Alat Transportasi

dan Alat Pertahanan ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan

memperkukuh ketahanan nasional;

6. Meningkatnya layanan teknis dan administrative dalam rangka penumbuhan dan

pengembangan industri sektor IMATAP.

11

B. Kegiatan

Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan, pada tahun

2018 memiliki Kegiatan penumbuhan industri maritim, alat transportasi dan

alat pertahanan dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah:

1) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Maritim

Nasional (1 usulan kebijakan);

2) Pengembangan Produk Industri Berbasis Rel Dalam Rangka

Konektivitas antar wilayah/Kawasan Jarak Pendek-Menengah Untuk

Menunjang Transportasi Massal (4 Produk)

3) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Standarisasi dan Sertifikasi

Galangan Kapal (1 Rekomendasi Kebijakan);

4) Perumusan Standar Produk Kapal Nasional (1 Dokumen Standariasi

Kapal);

5) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim

Investasi Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan (2

Rekomendasi Kebijakan);

6) Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Industri Maritim,

Alat Transportasi dan Alat Pertahanan (3 RSNI)

7) Pengembangan Teknologi Sektor Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat

Pertahanan (1 Teknologi)

8) Promosi Kemampuan Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan

(3 Promosi)

12

BAB IV

PENUTUP

Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja ini diharapkan bahwa Direktorat

Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan dapat memiliki acuan

dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang baik sehingga dapat mendukung

pengembangan sektor Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan

dan mendukung peningkatan pembangunan ekonomi nasional.

Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan dari sisi

anggaran yaitu adanya penghematan pagu anggaran sehingga program dan

kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan.

LAMPIRAN

LAMPIRAN RKT DIREKTORAT IMATAP

RELEVANSI TUJUAN DENGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO KETERKAITAN KETERANGAN

TUJUAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN

1 A. Laju

pertumbuhan

Industri

Maritim, Alat

Transportasi

dan Alat

Pertahanan

B. Kontribusi

Industri

Maritim, Alat

Transportasi

dan Alat

Pertahanan

terhadap PDB

Nasional

C. Penyerapan

Tenaga Kerja

Industri Non

Batubara dan

Non Migas

Meningkatnya

populasi Industri

Maritim, Alat

Transportasi dan

Alat Pertahanan

Kegiatan Penumbuhan dan

Pengembangan Industri

Maritim, Alat Transportasi dan

Alat Pertahanan

- Penyusunan Kebijakan

Kerjasama Internasional

Industri Maritim, Alat

Transportasi Dan Alat

Pertahanan

- Pengembangan Low

Carbon Emission Car

(LCEC)

- Pengembangan Industri

Alat Transportasi Darat


Maritim


Kedirgantaraan, Alat

Pertahanan dan

Maintenance, Repair And

Overhaul (MRO)

- Pengembangan Pesawat

Turboprop Jarak

Menengah *

- Pengembangan

Kendaraan Pedesaan *

2 D. Laju

pertumbuhan

Industri

Maritim, Alat

Meningkatnya daya

saing dan

produktivitas

sektor Industri




Alat Pertahanan



PROGRAM / KEGIATAN

Transportasi

dan Alat

Pertahanan

E. Kontribusi

Industri

Maritim, Alat

Transportasi

dan Alat

Pertahanan

terhadap PDB

Nasional

F. Penyerapan

Tenaga Kerja

Industri Non

Batubara dan

Non Migas

Maritim, Alat

Transportasi dan

Alat Pertahanan

- Penyusunan Kebijakan




Pertahanan

- Pengembangan Low

Carbon Emission Car

(LCEC)




Maritim



Pertahanan dan


Overhaul (mro)

- Pengembangan Pesawat

Turboprop Jarak

Menengah *

- Pengembangan

Kendaraan Pedesaan *

3 G. Laju

pertumbuhan

Industri

Maritim, Alat

Transportasi

dan Alat

Pertahanan

H. Kontribusi

Industri

Maritim, Alat

Transportasi

A. Tersedianya

Kebijakan

Pembangunan

Industri Logam,

Mesin, Alat

Transportasi dan

Elektronika yang

Efektif

B. Terselenggaranya

urusan

pemerintah di

bidang

perindustrian

yang berdaya

saing dan




Alat Pertahanan

- Pengembangan Kualitas

Dan Sertifikasi Produk

Komponen Perkapalan

- Peningkatan

kemampuan dan

sertifikasi SDM Industri

Maritim, Alat



PROGRAM / KEGIATAN

dan Alat

Pertahanan

terhadap PDB

Nasional

I. Penyerapan

Tenaga Kerja

Industri Non

Batubara dan

Non Migas

berkelanjutan Transportasi, Dan Alat

Pertahanan

- Sertifikasi Tkdn Produk



Pertahanan

- Bantuan Peralatan

Dalam Rangka

Penerapan SNI Wajib

Pelek *

4 J. Laju

pertumbuhan

Industri

Maritim, Alat

Transportasi

dan Alat

Pertahanan

K. Kontribusi

Industri

Maritim, Alat

Transportasi

dan Alat

Pertahanan

terhadap PDB

Nasional

L. Penyerapan

Tenaga Kerja

Industri Non

Batubara dan

Non Migas

Tersedianya

Kebijakan

Pembangunan

Industri Maritim,

Alat Transportasi

dan Alat

Pertahanan yang

Efektif




Alat Pertahanan

- Pengembangan Low

Carbon Emission Car

(LCEC)




Maritim



Pertahanan dan


Overhaul (MRO)

- Pengembangan KBM

Multiguna Pedesaan

- Pengembangan Desain

Kapal Nasional

5 M. Laju

pertumbuhan

Industri

- Tersedianya

Kebijakan

Pembangunan






PROGRAM / KEGIATAN

Maritim, Alat

Transportasi

dan Alat

Pertahanan

N. Kontribusi

Industri

Maritim, Alat

Transportasi

dan Alat

Pertahanan

terhadap PDB

Nasional

O. Penyerapan

Tenaga Kerja

Industri Non

Batubara dan

Non Migas

Industri Maritim,

Alat Transportasi

dan Alat

Pertahanan yang

Efektif

Alat Pertahanan

- Pengembangan Low

Carbon Emission Car

(LCEC)




Maritim



Pertahanan dan


Overhaul (MRO)

- Pengembangan KBM

Multiguna Pedesaan

- Pengembangan Desain

Kapal Nasional

6 P. Laju

pertumbuhan

Industri

Maritim, Alat

Transportasi

dan Alat

Pertahanan

Q. Kontribusi

Industri

Maritim, Alat

Transportasi

dan Alat

Pertahanan

terhadap PDB

Nasional

R. Penyerapan

A. Tersedianya

Kebijakan

Pembangunan

Industri Maritim,

Alat

Transportasi dan

Alat Pertahanan

yang Efektif.

B. Tersusunnya

Perencanaan

Program,

pengelolaan

keuangan serta

pengendalian

yang berkualitas

dan akuntabel

Penyusunan dan Evaluasi

Program Penumbuhan dan



Alat Pertahanan

- Menyusun Perjanjian

Kerjasama Direktorat

IMATAP;

- Penyusunan

Rekomendasi Peraturan

di bidang Standar

- Penyusunan

Rekomendasi Iklim

Usaha

- Menyusun Peraturan

Pendukung UU



PROGRAM / KEGIATAN

Tenaga Kerja

Industri Non

Batubara dan

Non Migas

C. Tersedianya

Sistem Informasi

yang andal dan

mudah diakses

D. Mewujudkan

transparansi

dan

akuntabilitas

Laporan Kinerja

Perindustrian


Kerjasama di Lingkup

IMATAP

- Promosi melalui Pameran

Dalam dan Luar Negeri

- Penyusunan

Rekomendasi Posisi

IMATAP Dalam Kerangka


- Menyusun Rencana

Kinerja (Renkin)

Direktorat IMATAP

- Melakukan

Pembaharuan Database

Direktorat IMATAP

- Menyusun Satuan 3B

Direktorat IMATAP

- Koordinasi Internal

Direktorat IMATAP

- Pengembangan Sistem

Pelayanan Publik

Direktorat IMATAP

- Melakukan

Pengembangan Sistem

Informasi Direktorat

IMATAP


Kinerja (Perkin)

Direktorat IMATAP

- Penyusunan

Rekomendasi Penyiapan

Insentif Direktorat



PROGRAM / KEGIATAN

IMATAP

- Menyusun Dokumen

Penganggaran Direktorat

IMATAP

- Menyusun Laporan PP

39 Direktorat IMATAP

- Koordinasi Pelaksanaan

Anggaran

- Menyusun Laporan

Rencana Aksi Kegiatan

Direktorat IMATAP

- Koordinasi Program dan

Kegiatan Direktorat

IMATAP

- Menyusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

(LAKIP) Direktorat

IMATAP

- Koordinasi Kerjasama

antar instansi

pelaksanaan BMDTP

- Melaksanakan

Pemantauan Program

Prioritas Direktorat

IMATAP

- Pemantauan dan

Evaluasi Kegiatan

Direktorat IMATAP


KRITERIA SMART INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Indikator Kinerja Tujuan

Target

Satuan 2017 2018 2019

Meningkatnya peran Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan

1. Laju pertumbuhan Industri Maritim, Alat

Transportasi dan Alat Pertahanan Persen 4,48-4,78 4,32-4,71 4,27-4,76

2.

Kontribusi Industri Maritim, Alat

Transportasi dan Alat Pertahanan terhadap

PDB Nasional

Persen 1,88-1,91 1,90-1,94 1,91-1,94

3.

Penyerapan Tenaga Kerja Industri

Maritim, Alat Transportasi dan Alat

Pertahanan

(juta orang) 0,52-0,52 0,60-0,61 0,62-0,64

SMART

Laju pertumbuhan Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat

Pertahanan :

Specific : Tidak Dwimakna

Measurable : Cara menghitung diukur melalui pertumbuhan nilai

tambah dihitung dengan melihat tingkat pertumbuhan rata-rata sektor

industri sesuai data dari BPS. Untuk setiap sektor akan mengikuti

dengan mencantumkan nilai pertumbuhan dalam persentase masing-

masing jenis industri dan data diperoleh dari BPS

Achievable : dapat dicapai melalui penciptaan iklim usaha dan

iklim investasi serta pendalaman dan kekuatan struktur industri

Relevance : Terkait dengan upayamewujudkan industri sektor

ilmate sebagai piar perekonomian

Timebound : satu tahun periode

SMART Kontribusi Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat

Pertahanan terhadap PDB Nasional:


Measurable : Data diperoleh dari hasil kompilasi BPS dimana

data utamanya berdasarkan dokumen ekspor impor dari Ditjen

Beacukai

Achievable : dapat dicapai melalui monitoring dan evaluasi

tingkat Ekspor

Relevance : Terkait dengan upaya meningkatkan struktur

industri sektor IMATAP


SMART Penyerapan Tenaga Kerja Industri Non Batubara dan Non

Migas:


Measurable : Data diperoleh dari laporan SAKERNAS dan BKPM

Achievable : Dapat dicapai melalui monitoring dan evaluasi

Penyerapan tenaga kerja

Relevance : Terkait dengan upaya meningkatkan penyerapan

tenaga kerja pada industri sektor IMATAP



KRITERIA SMART INDIKATOR KINERJA SASARAN

No Sasaran Kegiatan/Indikator Indikator Kinerja Utama

(IKU)

Satuan

Target

2017 2018 2019

PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN

1

Meningkatnya populasi Industri


Alat Pertahanan

Unit Industri pengolahan

non-migas besar sedang sub

sektor Industri Maritim, Alat


Pertahanan yang tumbuh.

Unit 121 155 173

Nilai investasi sektor Industri

pengolahan non migas sub

sektor Industri Maritim, Alat


Pertahanan.

Rp triliun 34,2 – 36,9 43,5 – 46,3 49,5 – 51,6

2


produktivitas sektor Industri


Alat Pertahanan

Kontribusi ekspor produk

industri pengolahan non

migas sub sektor Industri

Maritim, Alat Transportasi

Dan Alat Pertahanan

terhadap ekspor nasional.

Persen 4,9 4,9 5,0

Produktivitas dan

kemampuan SDM Industri


Dan Alat Pertahanan

Juta

Rupiah/

orang

per tahun

1003,3 1086 1187,4

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

1

Tersedianya Kebijakan

Pembangunan Industri Maritim,

Alat Transportasi dan Alat

Pertahanan yang Efektif

Peraturan perundangan

yang diselesaikan

PP/

Perpres/

Permen

- - -

Rancangan Standard

Nasional Indonesia (RSNI RSNI - 8 8

Regulasi teknis

pemberlakukan SNI, ST

dan/atau PTC secara wajib

Regulasi - 1 1

2

Terselenggaranya urusan

pemerintah di bidang

perindustrian yang berdaya

saing dan berkelanjutan

Produk Industri Industri


Dan Alat Pertahanan

tersertifikasi Tingkat

Komponen Dalam Negeri

(TKDN)

Sertifikat 100 100 100

Infrastruktur kompetensi

yang terbentuk SKKNI - 2 2

KRITERIA SMART INDIKATOR KINERJA SASARAN

1. SMART Unit Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan:


Measurable : Jumlah industri pengolahan non-migas baru besar

sedang yang tumbuh, note: merupakan jumlah penambahan pada tahun

berjalan saja, bukan kumulatif Cakupan industri baru merupakan

penumbuhan maupun perluasan

Achievable : dapat dicapai melalui perumusan dan pelaksanaan

kebijakan dalam rangka Peningkatan Populasi dan Persebaran Industri

Relevance : Terkait dengan upaya meningkatkan Populasi dan

Persebaran Industri


2. SMART Nilai investasi PMDN dan PMA sektor Industri Maritim, Alat

Transportasi dan Alat Pertahanan:


Measurable : Data diperoleh dari laporan realisasi investasi

PMA/PMDN berdasarkan laporan LKPM-BKPM


Realisasi investasi

Relevance : Terkait dengan upaya meningkatkan populasi industri

sektor IMATAP


3. SMART Kontribusi ekspor produk Industri Maritim, Alat Transportasi

dan Alat Pertahanan terhadap ekspor nasional:


Measurable : Data diperoleh dari hasil kompilasi BPS dimana data

utamanya berdasarkan dokumen ekspor impor dari Ditjen Beacukai


tingkat Ekspor

Relevance : Terkait dengan upaya meningkatkan struktur industri

sektor ILMATE


4. SMART Produktivitas dan kemampuan SDM industri:


Measurable : Data diperoleh dari laporan SAKERNAS dan BKPM


Penyerapan tenaga kerja

Relevance : Terkait dengan upaya meningkatkan penyerapan

tenaga kerja pada industri sektor IMATAP


5. SMART Peraturan perundangan yang diselesaikan:


Measurable : Jumlah peraturan pelaksanaan penumbuhan dan

pengembangan industri sektor IMATAP yang terdiri dari: PP, Perpres, dan

permen

Achievable : dapat dicapai melalui monitoring dan

evaluasi hasil penyusunan peraturan pelaksanaan penumbuhan dan

pengembangan industri sektor IMATAP yang terdiri dari: PP, Perpres, dan

permen

Relevance : Terkait dengan upaya untuk mendukung penumbuhan

dan pengembangan industri sektor IMATAP


6. SMART Rancangan Standard Nasional Indonesia (RSNI):


Measurable : Jumlah tersusunnya Rancangan Standar Nasional

Indonesia (RSNI) dan SNI wajib yang diberlakukan

Achievable : dapat dicapai monitoring dan evaluasi progres

Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan SNI wajib

yang diberlakukan

Relevance : Terkait dengan upaya untuk meningkatkan daya saing

sektor IMATAP


7. SMART Regulasi teknis pemberlakukan SNI, ST dan/atau PTC secara

wajib:


Measurable : Jumlah tersusunnya Rancangan Standar Nasional

Indonesia (RSNI) dan SNI wajib yang diberlakukan

Achievable : dapat dicapai monitoring dan evaluasi progres

Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan SNI wajib

yang diberlakukan

Relevance : Terkait dengan upaya untuk meningkatkan daya saing

sektor IMATAP


8. SMART Produk Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika

tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN):


Measurable : Data diperoleh dari laporan sertifikasi TKDN industri

sektor IMATAP


Realisasi sertifikasi TKDN industri sektor ILMATE

Relevance : Terkait dengan upaya meningkatkan daya saing

industri sektor IMATAP


9. SMART Infrastruktur kompetensi yang terbentuk:


Measurable : Tingkat realisasi pemenuhan sarana dan prasarana

kerja dibagi dengan tingkat ideal pemenuhan sarana dan prasarana kerja

Achievable : dapat dicapai melalui monitoring dan evaluasi dalam

rangka pemenuhan sarana dan prasarana kerja

Relevance : Terkait dengan upaya untuk mendukung

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi


LAMPIRAN RENSTRA DIREKTORAT IMATAP RELEVANSI RENSTRA DALAM ACUAN PENYESUAIANN RENCANA KERJA DAN

ANGGARAN TA 2018

DIREKTORAT INDUSTRI MARITIM, ALAT TRANSPORTASI DAN ALAT PERTAHANAN

KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU

KETERKAITAN DENGAN

INDIKATOR KINERJA TUJUAN RENSTRA

KETERKAITAN DENGAN

INDIKATOR KINERJA SASARAN RENSTRA

1846 Penumbuhan Dan Pengembangan

Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan

18.539.796.000

1846.015 Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi


Transportasi, Dan Alat Pertahanan

1.877.200.000 Kontribusi Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat

Pertahanan terhadap PDB

Nasional

Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri Maritim,


Pertahanan yang Efektif

1846.019 Rancangan Standar Nasional

Indonesia (RSNI) Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat

Pertahanan

450.000.000 Kontribusi Industri Maritim,

Alat Transportasi dan Alat Pertahanan terhadap PDB

Nasional


produktivitas sektor Industri Maritim, Alat Transportasi dan

Alat Pertahanan

1846.028 Teknologi Industri Sektor Industri

Maritim, Alat Transportasi, Dan

Alat Pertahanan

1.477.200.000 Kontribusi Industri Maritim,



Nasional




Alat Pertahanan

1846.032 Promosi Kemampuan Industri

Maritim, Alat Transportasi, Dan

Alat Pertahanan

777.200.000 Kontribusi Industri Maritim,



Nasional




Alat Pertahanan

1846.033 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Maritim

Nasional

3.938.000.000 Kontribusi Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat


Nasional

Terselenggaranya urusan pemerintah di bidang

perindustrian yang berdaya

saing dan berkelanjutan

1846.034 Produk Industri Berbasis Rel Dalam 2.599.248.000 Laju pertumbuhan Industri Meningkatnya populasi Industri

KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU

KETERKAITAN DENGAN

INDIKATOR KINERJA

TUJUAN RENSTRA

KETERKAITAN DENGAN

INDIKATOR KINERJA SASARAN

RENSTRA

Rangka Konektivitas antar

wilayah/Kawasan Jarak Pendek-

Menengah Untuk Menunjang Transportasi Massal


dan Alat Pertahanan


Alat Pertahanan

1846.035 Rekomendasi Kebijakan

Standarisasi dan Sertifikasi

Galangan Kapal

3.712.800.000 Laju pertumbuhan Industri


dan Alat Pertahanan



Alat Pertahanan

1846.036 Standar Produk Kapal Nasional 1.988.600.000 Laju pertumbuhan Industri

Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan


Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan

1846.951 Layanan Internal (overhead) 1.691.400.000 Realisasi anggaran program

penumbuhan dan

pengembangan Industri

Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan

Elektronika

Tersusunnya Perencanaan

Program, pengelolaan keuangan

serta pengendalian yang

berkualitas dan akuntabel

T O T A L 18.539.796.000

Documents

RENCANA KINERJA DIREKTORAT INDUSTRI MARITIM, ALAT …ilmate.kemenperin.go.id/document/1558508606_Renkin 2018... · 2019-05-22 · pengembangan industri di bidang industri maritim,