RENCANA KERJA TAHUN 2017 · Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ... RPJMD dengan komponen RPJPD ... a.Telah dilakukan penelaahan RPJPD sebelum penyusunan

Renja-Bappeda Tahun 2017 1

RENCANA KERJA TAHUN 2017

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

( B A P P E D A ) KABUPATEN BIMA

Tahun 2016


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa penyusunan

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(RENJA BAPPEDA) Kabupaten Bima Tahun 2017 dapat disusun dan

diselesaikan.

Secara garis besar, Rencana Kerja Bappeda memuat hal-hal sebagai

berikut:

Pendahuluan

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu

Tujuan, sasaran

Program dan kegiatan

Penutup

Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Bima Tahun 2017 disusun

sebagai pedoman dalam pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan pada

Bappeda Kabupaten Bima selama kurun waktu satu tahun.

Dokumen rencana kerja ini masih memerlukan penyempurnaan dalam

penyusunannya. Saran dan kritik membangun sangat diharapkan sebagai bagian

dari penyempurnaan tersebut.

Raba–Bima, Maret 2016

Kepala Bappeda Kabupaten Bima,

Ir. Indra Jaya NIP. 196309181991011001


DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

I. PENDAHULUAN ···································································· 1

1.1. Latar Belakang ······························································· 1

1.2. Landasan Hukum ····························································· 2

1.3. Maksud dan Tujuan ························································ 4

1.4. Sistematika Penulisan ····················································· 4

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ············· 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD ·······························································

··················································································· 5

2.1.1 Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2015 ······························· 5

2.1.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Stratesgis ······················ 6

2.1.3 Akuntabilitas Keuangan ···················································· 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ····································· 13

2.2.1 Struktur Organisasi, ························································ 15

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ···· 15

2.3.1 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi Bappeda ····························································· 16

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ·························· 17

III. TUJUAN, SASARAN ································································ 18

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ····································· 18

3.2 Program dan Kegiatan ····················································· 19

VI. PENUTUP ············································································· 20


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pemerintah

Pusat dan Daerah diwajibkan m enyusun Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan

Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan.

Dalam rangka menjabarkan Visi, Misi dan tujuan Kepala Daerah, Satuan

Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra-SKPD sesuai tugas

pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD dan juga diwajibkan

menyusun Rencana Kerja SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan

RKPD.

Di dalam UU Nomor 25 tahun 2004 pasal 7 dijelaskan bahwa SKPD

memiliki kewajiban untuk membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) SKPD,

yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada

RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD

(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD yang

memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan

dilaksankan oleh SKPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan.

Didalam Renja SKPD juga memuat permasalahan-permasalahan yang

belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran

Renstra SKPD dan RKPD sebagai rencana tahunan daerah.

Dengan adanya Renja SKPD akan dapat lebih menjamin konsistensi

perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan


secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program SKPD lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Bima tahun 2017 adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;

7. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasioanal Tahun 2005 – 2025;

8. Undang–undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

9. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahu 2005 tentang Pertanggung

Jawaban Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan

Pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;


14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanakan Tugas Dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 –

2014;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian,dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014;

20. Peraturan Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013 – 2018;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Tata

Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Bima;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima

Tahun 2016 – 2021;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima.


1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Bappeda ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk

melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017,

Sedangkan tujuan dari Renja Bappeda tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bappeda tahun 2016-2021.

2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindaklanjut dari

permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada

tahun mendatang.

3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi

pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah

daerah.

4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada

secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras

dengan program tahunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN RENSTRA SKPD

Tujuan dilaksanakannya Evaluasi terhadap Renja SKPD tahun lalu adalah

untuk melihat sejauh mana capaian kinerja dan realisasi anggaran yang

dilakukan oleh SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, selain itu hal

ini ditujukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kendala-kendala yang

dihadpi sehingga dapat dilakukan perbaikan di tahun berikutnya.

2.1.1 Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2015

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja Sasaran

Strategis. Perumusan indikator kinerja pada Bappeda Kabupaten Bima Tahun

2015 lebih difokuskan pada indikator kinerja Makro.

Tabel. 2.1

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bappeda Kabupaten Bima Tahun 2015

No Sasaran Strategis

Jumlah Indikator

Kinerja Target Realisasi

Tingkat Capaian

Predikat

1 Perencanaan yang implemen tatif dan inklusif

1 Persentase kesesuaian komponen RPJMD dengan komponen RPJPD

100% 100% 100% Sangat Berhasil

2. Persentase perumusan kebijakan RKPD yang sesuai dengan RPJMD

100% 100% 100% Sangat Berhasil


2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pembangunan daerah

3. Keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan partisipatif/Musrenbang

6 Unsur 6 Unsur 100% Sangat Berhasil

4. Meningkatnya jumlah usulan masyarakat yang terakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

60% 45% 75% Berhasil

2.1.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Hasil evaluasi capaian kinerja kinerja dengan 4 (empat) indikator kinerja,

mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 93,75% dengan predikat

sangat berhasil.

1. Persentase kesesuaian komponen RPJMD dengan komponen RPJPD.

Berdasarkan evaluasi terhadap Persentase kesesuaian komponen RPJMD

dengan komponen RPJPD, realisasi sebesar 100% dari target 100%.

Tingkat capaian ini didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi sesuai

formulir Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

a.Telah dilakukan penelaahan RPJPD sebelum penyusunan RPJMD

b.Telah dilakukan penyelarasan rumusan visi misi jangka panjang dan

jangka menengah

c.Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah berpedoman pada tujuan

dan sasaran jangka panjang


Potensi Hambatan

- Kemungkinan adanya perbedaan arah kebijakan pada RPJMD periode

berikutnya dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan pada RPJPD.

Hal ini mengingat periodisasi yang berbeda, dimana RPJPD merupakan

pedoman perencanaan selama 20 (dua puluh) tahun dan RPJMD

merupakan pedoman 1 (satu) tahun, sehingga bisa saja muncul

kebijakan-kebijakan baru untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini.

Strategi Pemecahan

1) Merumuskan arah kebijakan pada RPJPD secara lebih visioner agar

dapat mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi.

2) Melakukan revisi materi arah kebijakan RPJPD untuk menyesuaikan

dengan perkembangan terkini.

2. Persentase perumusan kebijakan RKPD yang sesuai dengan RPJMD.

Berdasarkan evaluasi terhadap Persentase perumusan kebijakan RKPD

yang sesuai dengan RPJMD, realisasi sebesar 100% dari target 90%.

Realisasi ini sesuai hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan

RKPD yang berpedoman pada formulir VII. D.15 Lampiran VII Permendagri

Nomor 54 Tahun 2010.


- telah dilakukan verifikasi terhadap rancangan RKPD sehingga dapat segera

menindaklanjuti hasil catatan verifikasi dan Peraturan Bupati tentang RKPD

yang ditetapkan sudah selaras dengan RPJMD.

Potensi Hambatan

- Kemungkinan adanya perbedaan kebijakan pada RKPD tahun berikutnya

dengan kebijakan yang telah ditetapkan pada RPJMD. Hal ini mengingat

periodisasi yang berbeda, dimana RPJMD merupakan pedoman


perencanaan untuk lima tahunan. Sedangkan RKPD merupakan pedoman

tahunan, sehingga bisa saja muncul kebijakan-kebijakan baru untuk

menyesuaikan dengan kondisi terkini.

Strategi Pemecahan

- Merumuskan kebijakan pada RPJMD secara lebih visioner agar mampu

mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi.

3. Keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan

partisipatif/musrenbang. Berdasarkan evaluasi terhadap keterwakilan

masyarakat dalam forum perencanaan partisipatif/musrenbang, realisasi

sebanyak 6 komponen dari target 6 komponen 6 komponen tersebut

meliputi :

- pengusaha

- akademisi

- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

- Organisasi Masyarakat (Ormas)

- Organisasi keagamaan

- Organisasi profesi


- Telah diterapkan semangat partisipasi masyarakat untuk mengawal

hasil Musrenbang sampai dengan APBD (memenuhi syarat

administratif dan syarat teknis).

Potensi Hambatan

- Dengan diberlakukannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang

selanjutnya ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah, maka ada

kemungkinan perubahan mekanisme musrenbang.


Strategi Pemecahan

- Melakukan revisi pedoman musrenbang agar selaras dengan

peraturan pemerintah dimaksud.

4. Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum

Musrenbang yang dimulai dari tahapan Musrenbang Dusus sampai pada

Mustenbang Kabupaten.


- Musrenbang sudah terjadwal dengan baik menurut kecamatan dan

desa.

Potensi Hambatan

- Masyarakat mulai apatis dengan penyelenggaraan musrenbang dan

hasil musrenbang.

Strategi Pemecahan

Perlu diterapkan Pagu Indikatif Usulan Kecamatan (PIK) sebagai

jaminan alokasi anggaran bagi usulan masyarakat, sehingga partisipasi

seluruh komponen masyarakat dalam proses Musrenbang meningkat.

2.1.3 Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran per program kegiatan dapat di lihat pada tabel

berikut :


Tabel 2.2 Realisasi Anggaran per Program Kegiatan Bappeda Tahun 2015

No Program / Kegaiatan Anggaran Realisasi Pelaksanaan

Sisa Anggaran Porsen

BELANJA DAERAH 10.349.196.516 9.469.325.329 91,50 879.871.187

A. BELANJA TIDAK LANGUSNG 4.489.032.516 4.332.316.829 96,51 156.715.687

Belanja Pegawai 4.489.032.516 4.332.316.829 96,51 156.715.687

B. BELANJA LANGSUG 5.860.164.000 5.137.008.500 87,66 723.155.500

I Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

285.649.000 278.683.359 97,56 6.965.641

1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

7.000.000 7.000.000 100

2 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

24.000.000 19.893.916 82,89 4.106.084

3 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

10.000.000 9.073.000 90,73 927.000

4 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

15.120.000 15.120.000 100

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.949.000 6.947.750 99,98 250

6 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

10.000.000 9.998.093 99,98 1.907

7 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

2.000.000 1.996.350 99,82 3.650

8 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

7.000.000 6.505.000 92,93 495.000

9 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

7.000.000 7.000.000 100

10 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

140.000.000 138.879.250 99,2 1.120.750

11 Kegiatan Penyediaan Jasa Perjalanan Dinas Dalam Daerah

56.580.000 56.270.000 99,45 310.000

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

97.870.000 92.884.000 94,91 4.986.000

1 Kegiatan Pengadaan Meubelair 14.550.000 11.200.000 76,98 3.350.000

2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

34.100.000 32.780.000 96,13 1.320.000

3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

16.420.000 16.105.000 98,08 315.000

4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

20.000.000 20.000.000 100

5 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor

4.800.000 4.800.000 100

6 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor

4.000.000 4.000.000 100

7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala meubelair

4.000.000 3.999.000 99,98 1.000




III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

13.500.000 13.500.000 100

1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

13.500.000 13.500.000 100

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

19.600.000 19.600.000 100

1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.000.000 5.000.000 100

2 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

4.800.000 4.800.000 100 -

3 Kegiatan Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

4.800.000 4.800.000 100 -

4 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

5.000.000 5.000.000 100 -

V Program Pengembangan Data dan Statistik

551.000.000 485.860.600 88,18 65.139.400

1 Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

40.000.000 36.876.000 92,19 3.124.000

2 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

80.000.000 61.356.000 76,7 18.644.000

3 Penyusunan Buku Profil Daerah Kabupaten Bima 2014

50.000.000 49.686.000 99,37 314.000

4 Penyusunan buku pembangunan Kab. Bima dalam angka 2015

50.000.000 48.660.800 97,32 1.339.200

5 Kegiatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

31.000.000

29.610.900 95,52 1.389.100

6 Kegiatan Publikasi database pengendalian perencanaan pembangunan daerah non APBD II

25.000.000

22.217.107 88,87 2.782.893

7 Kegiatan Dekonsentrasi, Dana TP, Dana DAK, Hibah dan Dana Lain

40.000.000 37.474.093 93,69 2.525.907

8 Kegiatan Pendataan Klasifikasi Kesejahteraan Partisipatif dan Pemetaan Sosial Kependudukan Digital Aplikasi OSM-Q-GIS

200.000.000 165.674.200 82,84 34.325.800

9 Pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah Kab. Bima tahun 2015

35.000.000 34.305.500 98,02 694.500

VI Program Kerjasama Pembangunan 245.000.000 218.130.200 89,03 26.869.800

1 Kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

100.000.000 99.179.400 99,18 820.600

2 Koordinasi Pelaksanaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

100.000.000 74.148.800 74,15 25.851.200

3 Koordinasi Jaringan Panelitian 45.000.000 44.802.000 99,56 198.000

VII Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

25.000.000 19.937.000 79,75 5.063.000

1 Kegiatan Koordinasi KTM Tambora 25.000.000 19.937.000 79,75 5.063.000

VIII Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

107.000.000 102.485.600 95,78 4.514.400

1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

20.000.000 17.742.000 88,71 2.258.000




2 Kegiatan Dukungan Pengembangan Energi Listrik Terbarukan

20.000.000 19.762.600 98,81 237.400

3 Kegiatan Dukungan Pengembangan Lahan Kering

35.000.000 35.000.000 100

4 Kajian Komoditas Unggulan Daerah 32.000.000 29.981.000 93,69 2.019.000

IX Program Perencanaan Pengembangan Kota -Kota Menengah dan Besar

625.000.000 550.336.200 88,05 74.663.800

1 Kegiatan Perencanaan Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi (PNPM - PISEW)

340.000.000 270.381.300 79,52 69.618.700

2 Kegiatan Dana Dukungan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

235.000.000 231.187.400 98,38 3.812.600

3 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (Perkotaan Kecamatan)

50.000.000 48.767.500 97,54 1.232.500

X Program Perencanaan Pembangunan Daerah

977.646.000 846.499.180 86,59 131.146.820

1 Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD

157.500.000 92.824.800 58,94 4.675.200

2 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

3 Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD 2016 dan RKPD perubahan 2015

90.000.000 76.492.900 84,99 3.507.100

4 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

230.146.000 227.727.800 98,95 2.418.200

5 Kegiatan Penetapan RKPD Tahun 2016

50.000.000 44.977.200 89,95 5.022.800

6 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

60.000.000 47.268.400 78,78 12.731.600

7 Kegiatan Perencanaan Umum Kabupaten Bima

200.000.000 185.063.180 92,53 14.936.820

8 Kegiatan Verifikasi Usulan Perencanaan Pembangunan

60.000.000

55.539.500 92,57 4.460.500

9 Penyusunan KUA PPAS dan KUPA Tahun 2014

130.000.000 116.605.400 89,7 13.394.600

XI Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

503.000.000 424.201.261 84,33 78.798.739

1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

150.000.000

121.912.955 81,28 28.087.045

2 Kegiatan Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

50.000.000

37.007.000 74,01 12.993.000

3 Kegiatan Dukungan Program Produk Unggulan Kabupaten (PRUKAB)

65.000.000

48.387.606 74,44 16.612.394

4 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Program Bedah Desa

65.000.000

56.744.400 87,3 8.255.600

5 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

80.000.000

70.858.000 88,57 9.142.000

6 Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

50.000.000 48.916.300 97,83 1.083.700

7 Kegiatan Koordinasi pengembangan potensi dan pengelolaan Zakat

43.000.000 40.375.000 93,9 2.625.000

XII Program Perencanaan Sosial Budaya

1.750.000.000 1.587.086.900 90,69 162.913.100




1 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

60.000.000 42.354.000 70,59 17.646.000

2 Kegiatan Koordinasi Program Konsumsi Garam Beryodium Untuk Semua (KGBS) dan Operasional Pokja AMPL

60.000.000 48.454.800 80,76 11.545.200

3 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan di bidang SDM dan Pemberdayaan Masyaraakat

1.500.000.000

1.398.814.350 93,25 101.185.650

4 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan di bidang Kesehatan dan Pemerintahan

50.000.000

39.693.750 79,39 10.306.250

5 Kegiatan Dukungan Kegiatan Perlindungan Anak Keluarga Miskin

30.000.000

21.825.000 72,75 8.175.000

6 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Australian Indonesian Partnership for Decentralization (AIPD), PNPM GSC, AIPJ

30.000.000

20.528.000 68,43 9.472.000

7 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kabupaten Bima

20.000.000 15.417.000 77,09 4.583.000

XIII Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

354.350.000 234.333.700 66,13 120.016.300

1 Kegiatan Koordinasi Penyusunan Masterplan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/WISMP 2

354.350.000 234.333.700 66,13 120.016.300

XIV Program Perencanaan Tata Ruang 130.000.000 106.867.500 82,21 23.132.500

1 Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Tentang Penataan Ruang

55.000.000 52.318.700 95,12 2.681.300

2 Kegiatan Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tata Ruang Daerah

75.000.000 54.548.800 72,73 20.451.200

XV Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai

175.549.000 156.603.000 89,21 18.946.000

1 Kegiatan Dukungan Koordinasi dan Monev Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

150.000.000 133.838.600 89,23 16.161.400

2 Kegiatan Sosialisasi Cukai Rokok 25.549.000 22.764.400 89,1 2.784.600

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima dipimpin oleh

seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bima.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima dipimpin oleh

seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bima.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan

2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat yang terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan


c. Sub Bagian Program dan Pelaporan

3. Unsur Pelaksana yaitu :

a. Bidang Penelitian, Pengembangan, Data dan Statistik

b. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi

c. Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana wilayah

d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

e. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap

keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima

adalah membantu Bupati dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan

pembangunan didaerah serta penilaian atas pelaksanaan

Sedangkan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas sesuai dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 Tentang

Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten BimaKabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun

2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima, Badan Perencanaan

Pembangunan Kabupaten mempunyai fungsi :

a. Menyusun Rancangan Program Pembangunan Daerah;

b. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1

(satu) Tahun;

c. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun;

d. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk

jangka waktu 20 (Dua Puluh) Tahun;

e. Persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di

daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;

f. Penyusunan program pembangunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana

tersebut pada huruf a dan b, yang dibiayai APBD maupun Dana Bantuan;

g. Pelaksanaan koordinasi perencanaan di antara Dinas / Badan, Satuan

Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah;


h. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-

sama dengan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;

i. Pelaksanaan pengkajian penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintah

dan Keuangan Daerah, Ekonomi dan Pembangunan serta Politik dan

Kemasyarakatan;

j. Pelaksanaan pengembangan hasil penelitian dalam rangka perumusan

kebijakan pembangunan;

k. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan pihak ketiga dalam rangka

pelaksanaan penelitian;

l. Penyusunan Program dan Perumusan kebijaksanaan operasional penelitian

dan pengembangan;

m. Pengelolaan kesekretariatan;

n. Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan

petunjuk Bupati.

Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bima


2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

SKPD

Beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda Kabupaten dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Masih lemahnya kapasitas lembaga perencanaan di tingkat bawah

(desa dan kecamatan ) yang menyebabkan kurang efektifnya proses

perencanaan bottom up;

2. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan

partisipatif;

3. Jumlah SDM Perencana yang masih terbatas;

4. Belum optimalnya peran Bappeda dalam TAPD sehingga masih terjadi

inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran;

5. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan

pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain yang sering

kali menyebabkan belum konsistennya antara perencanaan dengan

penganggaran;

6. Perencanaan partisipatif yang belum terintegrasi dengan perencanaan

teknokrasi;

7. Masih adanya kesenjangan antara “Programing” dan “Budgeting” serta

adanya intervensi/kepentingan yang bersifat politis dalam penyusunan

perencanaan maupun penganggaran.

8. Belum efektifnya sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan daerah yang berbasis komputer dan belum dapat

diakses secara online.

2.3.1 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

2.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

1) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan

pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain;

2) Konsistensi perencanaan dengan penganggaran program/kegiatan


pembangunan belum terlaksana secara optimal;

3) Kualitas data dan informasi pembangunan belum akurat;

4) Lemahnya kapasitas SDM serta output perencanaan di tingkat

bawah(desa dan kecamatan) yang menyebabkankurang efektifnya

proses perencanaan bottom up.

5) Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan

partisipatif masih rendah;

6) Umpan balik dari hasil monitoring dan evaluasi pembangunan

belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam proses perencanaan;

7) SKPD kurang responsif terhadap permintaan data/ informasi bagi

kelancaran proses perencanaan pembangunan di bappeda;

8) Belum optimalnya peran Bappeda dalam TAPD sehingga

masihterjadi inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran;

9) Staf/Pegawai yang memiliki kemampuan mengoperasikan

komputer masih Kurang;

10) Tidak semua tugas dapat/mampu dilaksanakan oleh staf

2.3.2. Sumber Daya Manusia Aparatur

1) Kemampuan SDM perencana masih terbatas;

2.3.3. Sarana dan Prasarana

1) Pengembangan pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) serta

perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung

menejemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam

menunjang pembangunan;

2) Kuantitas dan kualitas pelayanan aparatur belum optimal;

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila

ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka

mengawal program/ kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat

berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah


diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD), Rencana Kerja (RENJA) SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas, khususnya

Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Bima Tahun 2017,

program/kegiatan yang dilaksanakan masih tetap tidak mengalami perubahan

sesuai dengan rancangan awal RKPD kabupaten bima tahun 2017, agar

terwujud konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan

Renja yang dilaksanakan masing-masing SKPD.


BAB III

TUJUAN, SASARAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor

kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan

tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan

kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus

yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Bappeda Kabupaten Bima dalam perumusan tujuan dan sasaran

didasarkan atas rumusan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi

SKPD yang dikaitkan dengan sasaran strategis pada Renstra Bappeda Tahun

2016 - 2021 Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja

Bappeda Kabupaten Bima Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang

partisipatif dan tepat waktu;

2. Mendayagunakan data spasial, informasi dan potensi daerah dalam

perencanaan pembangunan daerah;

3. Meningkatkanya koordinasi, sinergitas dan konsistensi perencanaan

pembangunan daerah;

4. Meningkatkanya profesionalisme dan kompetensi aparatur di bidang

perencanaan pembangunan;

5. Meningkatkanya kualitas pelayanan kantor;

6. Meningkatkanya capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan.

Sasaran :

1. Terwujudnya Mekanisme Perencanaan Pembangunan daerah yang

Partisipatif dan Tepat Waktu


2. Meningkatnya pemanfaatan dokumen perencanaan dan hasil kajian

Bappeda;

3. Meningkatnya kualitas hasil kajian dan penelitian yang dihasilkan oleh

Bappeda;

4. Tersedianya data dan informasi kebutuhan perencanaan pembangunan,

penelitian dan pengembangan daerah;

5. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas perencanaan pembangunan

antar instansi pemerintah;

6. Meningkatnya kesuaian dan konsistensi perencanaan dan

penganggaran.

7. Meningkatnya jumlah pegawai yang profesional dan berkompeten di

bidang perencanaan pembangunan;

8. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi, pelayanan publik dan

penyediaan sarana dan prasarana;

9. Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan laporan keuangan Bappeda.

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda adalah

sebagai berikut :

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Bima merupakan penjabaran

program dan kegiatan yang disusun selaras dengan Rencana Strategis Bappeda

Kabupaten Bima yang berpedoman pada RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten

Bima. Tujuan penyusunan Renja Bappeda ini adalah sebagai upaya pencapaian Visi

dan Misi Bappeda Tahun 2016 – 2021 dan untuk merespon kebutuhan

pembangunan di tahun yang akan datang.

Dengan adanya Renja Bappeda maka penetapan prioritas pembangunan

yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi diharapkan dapat terlaksana secara

terintegrasi, sinergis, dan berkelanjutan antar bidang perencanaan pada Bappeda

dan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Bima Tahun 2017, merupakan

pedoman pencapaian program dan kegiatan tahun 2017 dan berfungsi sebagai

sarana dalam meningkatkan capain kinerja, melakukan kontrol, dan evaluasi

terhadap program dan kegiatan yang direncanakan. Renja Bappeda disusun selaras

dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bima 2016-2021 yang diharapkan

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

SIFAT

B/R/L APBD II APBD I APBN PHLN JUMLAH

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(Rp)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN, PENELITAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) 8.136.000.000 - - 8.136.000.000 9.763.200.000

I Pelayanan Administrasi Perkantoran 402.680.000 402.680.000 483.216.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terwujudnya kelancaran proses surat menyurat Jumlah surat keluar L 12 bulan 9.500.000 9.500.000 11.400.000

2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air, dan Listrik

Tewujudnya kelancaran pelaksanaan rutinitas

kantorBesaran biaya pemakaian listrik, telp dan air L 12 bulan 29.280.000 29.280.000 35.136.000

3Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Pembayaran pajak kendaraan dinas dan

perpanjangan STNK Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 L 5 Unit 4.500.000 4.500.000 5.400.000

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya kualitas kerja pegawai Jumlah ASN bendaharawan L 4 0rang 31.200.000 31.200.000 37.440.000

5 Penyediaan Alat Tulis KantorTerwujudnya kelancaran proses administrasi

kantor Jumlah penggunaan ATK L 13 jenis 18.000.000 18.000.000 21.600.000

6Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan

penggandaanJumlah cetak dan penggandaan L 10 jenis 20.000.000 20.000.000 24.000.000

7Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor

Terlaksananya penyediaan kebutuhan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantorJumlah komponen listrik/ penerangan kantor L 9 jenis 5.000.000 5.000.000 6.000.000

8Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Meningkatnya informasi yang diserap/ didapat oleh

ASNJumlah surat kabar/ majalah L 12 bulan 9.500.000 9.500.000 11.400.000

9 Penyediaan Bahan Logistik KantorTersedianya makanan dan minuman rapat dan

tamu Tersedianya bahan logistik kantor L 12 bulan 9.000.000 9.000.000 10.800.000

10Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Keluar Daerah

Meningkatnya kelancaran/ intensitas rapat-rapat

dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah rapat/ petemuan dan konsultasi di luar

daerahL 12 bulan 200.700.000 200.700.000 240.840.000

11 Penyediaan Jasa Perjalanan Dinas Dalam

Daerah

Meningkatnya monitoring dan evaluasi ke

kecamatan

Jumlah perjalanan ke kecamatan L 12 bulan 66.000.000 66.000.000 79.200.000

II Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

89.800.000 89.800.000 107.760.000

1 Pengadaan Meubeler Meningkatnya ketersediaan sarana kerja aparatur

lingkup bappeda

Jumlah meja/ kursi L 1 paket 15.000.000 15.000.000 18.000.000

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Meningkatnya kelayakan kendaraan/ mobil jabatan Jumlah mobil jabatan L 1 mobil 17.000.000 17.000.000 20.400.000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Meningkatnya kelayakan kendaraan/ operasional

kegiatan

Jumlah kendaraan dinas (Kendaraan roda 4

dan kendaraan roda 2)

L 5 Unit

Mobil,

3 Unit

22.000.000 22.000.000 26.400.000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Meningkatnya kualitas sarana perlengkapan

gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor L 1 jenis 23.000.000 23.000.000 27.600.000

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Meningkatnya kualitas sarana peralatan gedung

kantor

Jumlah peralatan gedung kantor L 1 jenis 8.800.000 8.800.000 10.560.000

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler Meningkatnya kualitas sarana kerja aparatur Jumlah meja, kursi dan lemari L 3 jenis 4.000.000 4.000.000 4.800.000

III Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

67.000.000 67.000.000 80.400.000

1 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Terfasilitasinya aparatur dinas untuk mengikuti

peningkatan kualitas SDM Aparatur

Jumlah ASN L 10 orang 40.000.000 40.000.000 48.000.000

2 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM

aparatur

Jumlah ASN L 120 Orang 27.000.000 27.000.000 32.400.000

KET

MATRIKS RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2017

NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANLOKASI

(DESA)VOLUME

Rencana Tahun 2017Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2018

SIFAT


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(Rp)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KETNO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANLOKASI

(DESA)VOLUME


Tahun 2018

IV Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

25.000.000 25.000.000 30.000.000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya secara regular laporan

perkembangan pelaksanaan kegiatan

Jumlah laporan tahunan, dan tersusunnya

LAKIP

L 1 Dokumen 5.000.000 5.000.000 6.000.000

2 Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran



Jumlah laporan L 1 Dokumen 5.000.000 5.000.000 6.000.000

3 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi

Anggaran




4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun




5 Penyusunan Laporan Kinerja dan LPPD Tersedianya secara regular laporan


Jumlah laporan tahunan, dan tersusunnya

LPPD

L 1 Dokumen 5.000.000 5.000.000 6.000.000

V Program Pengembangan Data dan

Informasi

Meningkatnya kualitas perencanaan

melalui rakor dan monev/ pengendalian serta

ketersediaan sistem informasi dan data-data

yang mutakhir dan mudah diakses

Tersedianya data yang akurat dalam

penyusunan perencanaan pembangunan

422.520.000 422.520.000 507.024.000

1 Pengumpulan, Updating dan Analisa

Database Pengendalian Perencanaan

Pembangunan Daerah

Meningkatnya pengendalian dan evaluasi

perencanaan pembangunan

Jumlah dokumen dan laporan L 70.000.000 70.000.000 84.000.000

2 Pengumpulan dan Penyusunan Data

Kebutuhan Dokumen Perencanaan

Tersusunnya data/ bahan kebutuhan penyusunan


Tersedianya data/ bahan kebutuhan

penyusunan perencanaan pembangunan

L 120.000.000 120.000.000 144.000.000

3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Penggunaan Dana Non APBD II

Meningkatnya koordinasi pelaksanaan dana Non

APBD Kabupaten

Terlaksananya rapat koordinasi dan

tersedianya Laporan Penggunaan dana non

APBD Kabupaten

L 60.000.000 60.000.000 72.000.000

4 Pembuatan dan Pengelolaan Website

Bappeda Kabupaten Bima

Meningkatnya kinerja pelayanan publikasi data dan

informasi perencanaan pembangunan , penelitian

dan pengembangan daerah

Tersedianya Website L 112.520.000 112.520.000 135.024.000

5 Koordinasi Penyusunan Data Sistem

Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Meningkatnya pelaporan tentang informasi/ data

pembangunan daerah

Tersedianya laporan data dan informasi dan

data pembangunan per urusan Kab. Bima

L 60.000.000 60.000.000 72.000.000

VI Kerjasama Pembangunan Meningkatnya kualitas


melalui koordinasi, pengkajian

dan penelitian

Jumlah kerjasama pembangunan 100.000.000 100.000.000 120.000.000

1 Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

berbasis Masyarakat (PAMSIMAS III dan

Replikasi ACCESS)

Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi program

PANSIMAS

Terlaksananya sosialisasi pelaks program

PAMSIMAS tingkat kab dan desa serta

terpetakkannya desa sasaran

L 100.000.000 100.000.000 120.000.000

VII Pengembangan Wilayah Perbatasan Meningkatnya kualitas perencanaan

pembangunan melalui rapat koordinasi dan

monitoring serta evaluasi

Dokumen kebijakan Perencanaan

Pengembangan Wilayah Perbatasan

30.000.000 30.000.000 36.000.000

1 Koordinasi KTM Tambora Meningkatnya koordinasi program dan kegiatan di

kawasan kota terpadu mandiri

Terlaksananya koordinasi program dan

kegiatan pembangunan KTM Tambora

L 4 kali setahun 30.000.000 30.000.000 36.000.000

VIII Perencanaan Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh




Dokumen kebijakan Perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

140.000.000 140.000.000 168.000.000

1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi Percepatan

pembangunan pertumbuhan kawasan strategis dan

cepat tumbuh (KSCT)

Tersusunnya Dokumen Perencanaan

Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh (KSCT)

L 1 Dokumnen 40.000.000 40.000.000 48.000.000

2 Koordinasi Pengembangan Energi dan

Kawasan Strategis

Meningkatnya koordinasi percepatan

pengembangan kawasan energi terbarukan


tersedianya dokumen Perencanaan Energi

Terbarukan

L 1 Dokumnen 40.000.000 40.000.000 48.000.000


Wilayah Strategis Pertanian dan

Peternakan

Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan pertanian terintegrasi berbasis

komoditi

Tersedianya dokumen pengembangan

wilayah strategis pertanian dan peternakan

L 1 Dokumnen 60.000.000 60.000.000 72.000.000

SIFAT


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(Rp)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


(DESA)VOLUME


Tahun 2018

IX Koordinasi Perencanaan

Pengembangan Kota-kota Menengah

dan Besar




Hasil Perencanaan Pengembangan Kota-

Kota

Menengah dan Besar yang digunakan

sebagai kebijakan pelaksanaan

pembangunan

605.000.000 605.000.000 726.000.000

1 Koordinasi Perencanaan Penanganan

Pusat - Pusat Pertumbuhan Ekonomi (RISE

II)


Pengembangan Infrastrukur Pedesaan

Tersedianya dokumen Perencanaan

Pengembangan Infrastrukur Pedesaan

L 8 kali 245.000.000 245.000.000 294.000.000

2 Koordinasi Perencanaan Penanganan

Perumahan dan Permukiman

Meningkatnya koordinasi perencanaan pemenuhan

cakupan rumah layak huni dan lingkungan

permukiman yang sehat

Tersususnnya dokumen rencana

pengembangan pembangunan perumahan

dan kawasan permukiman (RP3KP), Rencana

Pemb Infrastruktur Jangka Menengah Bid

Cipta Karya (RPIJM bid Cp)

L 1 260.000.000 260.000.000 312.000.000

3 Koordinasi Penanganan Kawasan Kumuh

Perkotaan (Perkotaan Kecamatan)

Meningkatnya koordinasi Penanganan Kawasan

Kumuh Perkotaan

Tersususnnya dokumen Rencana Pemb

Infrastruktur Jangka Menengah Bid Cipta

Karya (RPIJM bid Cipta Karya), dokumen

Rencana Induk Sistim Pengelolaan Air Minum

Daerah (RISPAM)

L 12 kali 100.000.000 100.000.000 120.000.000

X Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya perencanaan pembangunan

yang efektif dan efisien


yang efektif dan efisien yang sesuai

dengan

aspirasi masyarakat

1.599.000.000 1.599.000.000 1.918.800.000

1 Penyusunan Rancangan RKPD dan

Perubahan RKPD

Tersusunnya dokumen Rancangan RKPD dan

Dokumen Perubahan RKPD

Tersedianya dokumen Rancangan RKPD

dan Dokumen Perubahan RKPD

L 2 Dokumen 175.000.000 175.000.000 210.000.000

2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terlaksananya proses perencanaan yang bersifat

partisipatif

Musrenbang RKPD diikuti semua OPD, unsur

kecamatan dan DPRD dan lainnya

L 1 Kali 499.000.000 499.000.000 598.800.000

3 Penetapan RKPD Terlaksananya penetapan dokumen perencanaan

yang memiliki ketatapan hukum

Tersedianya Dukumen RKPD yang di Perda

kan

L 1 Dokumen 70.000.000 70.000.000 84.000.000

4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah

Meningkatnya monitoring, evaluasi dan

pengendalian pelaksanaan pembangunan

Tersedianya laporan pelaksanaan

pembangunan daerah

L 1 100.000.000 100.000.000 120.000.000

5 Perencanaan Umum BAPPEDA Kabupaten

Bima

Meningkatnya koordinasi intern bappeda Terlaksananya koordinasi rutin Intern L 1 310.000.000 310.000.000 372.000.000

6 Penyusunan KUA, PPAS dan KUPA PPAS-

P

Tersusunnya dokumen KUA, PPAS dan KUPA

PPAS-P Kabupaten Bima

Tersedianya dokumen KUA PPAS dan KUPA

PPAS-P Kabupaten Bima

L 1 150.000.000 150.000.000 180.000.000

7 Koordinasi dan Verifikasi Penyusunan

Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya konsistensi perencanaan

program/kegiatan direncanakan Renja, Renstra,

RKPD, KUA PPAS dan APBD

Terlaksananya verifikasi usulan

pembangunan semua OPD

L 2 Dokumen 185.000.000 185.000.000 222.000.000

8 Revisi Dokumen RPJMD Terlaksananya revisi dokumen RPJMD Tersedianya dokumen RPJMD hasil revisi L 1 Dokumen 110.000.000 110.000.000 132.000.000

XI Perencanaan Pembangunan Ekonomi Meningkatnya kualitas perencanaan



Hasil Koordinasi yang menjadi bahan

kebijakan perencanaan pelaksanaan

pembangunan bidang ekonomi

830.000.000 830.000.000 996.000.000

1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Bidang Ekonomi

Meningkatnya Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang ekonomi

Terlaksananya rapat koordinasi bidang

perencanaan ekonomi

L 12 kali 150.000.000 150.000.000 180.000.000

2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah

Meningkatnya koordinasi dan pelaporan

penanggulangan kemiskinan daerah kab bima


tersedianya laporan penanggulangan

kemiskinan daerah

L 50.000.000 50.000.000 60.000.000

3 Koordinasi Program Kementerian/Lembaga

dan Non Kementerian/Lembaga

Terlaksananya sinkronisasi program/ kegiatan

dukungan kementerian/Lembaga dan Non

Kementerian/lembaga

Tersedianya laporan pelaksanaan program

Kementerian/Lembaga dan Non

Kementerian/lembaga dan proposal

L 50.000.000 50.000.000 60.000.000


Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM)

Tersusunnya sistem perencanaan pengembangan

UMKM

Tersedianya dokumen Sistem Perencanaan

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah

L 170.000.000 170.000.000 204.000.000

5 Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Meningkatnya koordinasi Pengembangan Produk

khas dan ekonomi lokal di daerah Kabupaten Bima

Tersedianya dokumen penataan

Pengembangan Produk khas dan

pengembangan ekonomi lokal

L 1 Dokumen 200.000.000 200.000.000 240.000.000

SIFAT


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(Rp)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


(DESA)VOLUME


Tahun 2018

6 Kajian dan Penyusunan Renstra

Pengembangan Kawasan Pesisir dan

Pulau-pulau Kecil (PKP3K)

Pengembangan konservasi penanaman mangrove

pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

L 1 Dokumen 50.000.000 50.000.000 60.000.000

7 Pengembangan Potensi dan Pengelolaan

Zakat

Tersusunnya bahan rekomendasi penyusunan

perda dan pemungutan zakat di kabupaten bima

Tersedianya dokumen kajian zakat mal di

kabupaten bima

L 65.000.000 65.000.000 78.000.000

8 Penyusunan Perencanaan Ketahanan

Pangan Daerah

Meningkatnya koordinasi dan monitoring evaluasi

terkait kebijakan penanganan desa rawan pangan

Tersedianya Rencana Aksi Daerah yang

direkomendasikan pada OPD utk

ditindaklanjuti sesuai tupoksi masing-masing

L 1 Dokumen 95.000.000 95.000.000 114.000.000

SIFAT


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(Rp)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


(DESA)VOLUME


Tahun 2018

XII Perencanaan Sosial Budaya Meningkatnya kualitas perencanaan





pembangunan dibidang sosial budaya

2.140.000.000 2.140.000.000 2.568.000.000

1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan di

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

Meningkatnya Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang sosial budaya dan

pemerintahan

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi bidang

sosbud dan pemerintahan

L 70.000.000 70.000.000 84.000.000

2 Percepatan Pembangunan Sanitasi

Pemukiman (PPSP) dan Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan (AMPL)

Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi percepatan

pembangunan sanitasi permukiman dan AMPL

Terlaksananya rakor dan tersusunya reviu

dokumen Strategis Sanitasi Kabupaten (SSK)

L 60.000.000 60.000.000 72.000.000

3 Peningkatan Konsumsi Garam Beryodium

untuk Semua (KGBS)

Meningkatnya koordinasi dan pengawasan

peredaran garam non yodium

Terlaksananya rakor dan terimplementasinya

protap pengawasan peredaran garam non

yodium

L 50.000.000 50.000.000 60.000.000

4 Koordinasi Perencanaan Pembangunan di

Bidang SDM dan Ketenaga Kerjaan

Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi

perencanaan pembangunan bidang SDM dan

ketenagakerjaan

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi

perencanaan pembangunan sub bidang SDM

dan Pemberdayaan Masyarakat dan

tersedianya sarana dan prasarana Politeknik

Negeri Bima

L 1.660.000.000 1.660.000.000 1.992.000.000

5 Koordinasi Kegiatan Perlindungan Anak

Keluarga Miskin


perlindungan kepada anak dan keluarga miskin

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan

fasilitasi perlindungan kepada anak dan

keluarga miskin

L 45.000.000 45.000.000 54.000.000

6 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

(KAT) Kabupaten Bima


Pemberdayaan Kumunitas Adat Terpencil

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan

fasilitasi perlindungan kepada anak dan

keluarga miskin

L 35.000.000 35.000.000 42.000.000

7 Koordinasi Program Bantuan Hibah Luar

Negeri dan Lembaga Donor

Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dibidang

sosial budaya


kerjasama dibidang sosbud

L 100.000.000 100.000.000 120.000.000

8 Kegiatan Pembangunan Kabupaten Layak

Anak (KLA) dan Pengarusutamaan Gender

(PUG)

Meningkatnya koordinasi perencanaan

pembangunan kabupaten layak anak dan

pengarusutamaan gender

Terlaksananya rapat koordinasi perencanaan

pembangunan kabupaten layak anak dan

pengarusutamaan gender

L 50.000.000 50.000.000 60.000.000

9 Koordinasi Perencanaan Bidang

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


pembangunan di bidang Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Terlaksananya koordinasi dan tersedianya

bahan perencanaan pembangunan desa

L 70.000.000 70.000.000 84.000.000

XIII Perencanaan Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam






pembangunan bidang prasarana wilayah

dan sumber daya alam

560.000.000 560.000.000 672.000.000

1 Pembinaan Perkuatan Kelembagaan

Sumber Daya Air/Koordinasi WISMP II

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan SDM

P3A / GP3A

Tersedianya Dokumen PSETK sebagai

Acuan Peningkatan Daerah Irigasi

L 440.000.000 440.000.000 528.000.000

2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan Bidang Perencanaan

Pembangunan Fisik dan Prasarana

Meningkatnya capaian target kinerja pembangunan

daerah bidang perencanaan fisik dan prasarana

wilayah

Tersedianya laporan pelaksanaan

pembangunan dibidang fisik dan prasarana

wilayah

L 75.000.000 75.000.000 90.000.000

3 Koordinasi Bidang Prasarana, Sarana, dan

Sumber Daya Alam


pembangunan bidang sarana, prasarana dan

sumber daya alam

Tersedianya dokumen rancangan

perencanaan pembangunan tahunan bidang

koordinasi FipraWil

L 45.000.000 45.000.000 54.000.000

XIV Perencanaan Tata Ruang Meningkatnya kualitas perencanaan





pembangunan penataan ruang

525.000.000 525.000.000 630.000.000

1 Sosialisasi Kebijakan Rencana,

Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang

Daerah

Meningkatnya pemahamanan stakeholder dan

masyarakat tentang Perda No. 9 Tahun 2019

Terlaksananya sosialisasi L 45.000.000 45.000.000 54.000.000

2 Revisi Perda No. 9 Tahun 2011 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Bima Tahun 2011-2031

Terlaksananya evaluasi dan perbaikan dokumen

RTRW Kabupaten Bima

Tersedianya dokumen revisi RTRW L 1 Dok. 265.000.000 265.000.000 318.000.000

3 Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan

BKPRD

Meningkatnya koordinasi pemanfaatan dan

pengendalian ruang sesuai arahan RTRW


rekomendasi pemanfaatan ruang daerah

L 4 kali 65.000.000 65.000.000 78.000.000

SIFAT


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(Rp)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


(DESA)VOLUME


Tahun 2018

4 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian

Kepariwisataan

Tersusunnya dokumen pengembangan destinasi

pariwisata kab. bima

Tersedianya dokumen pementaan Obyek dan

Daya Tarik Wisata Kabupaten Bima

L 95.000.000 95.000.000 114.000.000

5 Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Tata Ruang Daerah

Meningkatnya koordinasi dan monev pengendalian

ruang sesuai arahan RTRW

Terlaksananya monev dan pelaporan

pemanfaatan tata ruang daerah

L 55.000.000 55.000.000 66.000.000

XV Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Meningkatnya kualitas perencanaan





pembangunan dibidang cukai

250.000.000 250.000.000 300.000.000

1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH -

CHT)

Meningkatnya realisasi pencapaian dan

kesesuaian program kegiatan bersumber dari dana

DBH CHT berdasarkan PMK

Terlaksananya efisiensi dan ketepatan

pelaporan penggunaan anggaran yang

bersumber dari Dana DBH-CHT

L 250.000.000 250.000.000 300.000.000

XVI Program Kajian, Penelitian dan

Pengembangan Daerah


pembangunan melalui pengkajian dan

penelitian

Hasil Kajian dan Penelitian yang menjadi

bahan masukan pelaksanaan

pembangunan

350.000.000 350.000.000 420.000.000

1 Koordinasi Jaringan Penelitian Meningkatnya kerjasama penelitian dan

pengembangan dengan lembaga non pemerintah

Terlaksananya kerjasama penelitian dengan

perguruan tinggi dan terlaksanya kegiatan

administrasi ijin penelitian

L 100.000.000 100.000.000 120.000.000

2 Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi

Daerah

Meningkatnya koordinasi perencanaan dan

pengendalian sistem inovasi daerah di tingkat OPD

Terlaksananya penyusunan dokumen analisa

potensi ekonomi daerah

B 85.000.000 85.000.000 102.000.000

3 Penelitian Mandiri untuk Isu-isu Aktual Meningkatnya perencanaan berbasis penelitian Tersedianya dokumen penelitian /kajian B 165.000.000 165.000.000 198.000.000

Documents

RENCANA KERJA TAHUN 2017 · Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ... RPJMD dengan komponen RPJPD ... a.Telah dilakukan penelaahan RPJPD sebelum penyusunan