PEMERINTAH KOTA SEMARANG

RENCANA KERJA SKPD

TAHUN 2013

DINAS PASAR KOTA SEMARANG Jl. Dr. Cipto No. 115 Semarang Telp. 024 – 3547888, 3544303

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

C. Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

C. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guna mencapai kesinambungan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan

serta memahami program dan permasalahan dengan cepat yang ada di Dinas

Pasar Kota Semarang dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, maka

perlu menyusun Rencana Kerja secara sistematis jangka pendek 1 tahun ini

merupakan penjabaran dari visi misi dan program dinas yang akan dilaksanakan

dan ingin diwujudkan.

Rencana Kerja Tahun 2013 berpedoman pada RPJMD Kota Semarang

Tahun 2010 – 2015 serta memperhatikan sumber daya dan potensi yang

dimiliki, evaluasi pembangunan 5 tahun Periode 2005-2010 serta isu-isu

strategis yang berkembang.

Muatan Rencana Kerja ini berisi arah kebijakan dan program SKPD

disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka

pendanaan yang bersifat indikaf dengan pengertian bahwa informasi, baik

tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang

tercantum di dalam dokumen rencana pembangunan jangka pendek ini,

merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku / fleksibel.

B. Landasan Hukum

1. Kedudukan

Dinas Pasar adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.

Dinas Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang

mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan

melaksanakan urusan pemerintah di bidang perpasaran mempunyai fungsi

untuk memberikan pelayanan pada masyarakat pedagang pasar tradisional

maupun pedagang kaki lima.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun

2008 tanggal 7 Nopember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Kota Semarang, Struktur Organisasi Dinas Pasar adalah sebagai

berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, terdiri dari :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

2) Sub Bagian Keuangan; dan

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pengaturan dan Ketertiban Pasar, terdiri dari :

1) Seksi Penataan dan Pemetaan;

2) Seksi Perijinan; dan

3) Seksi Penyuluhan dan Ketertiban.

d. Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar, terdiri dari :

1) Seksi Kebersihan;

2) Seksi Pemeliharaan Bangunan; dan

3) Seksi Pemeliharaan Air dan Kelistrikan.

d. Bidang Pedagang Kaki Lima, terdiri dari :

1) Seksi Pengaturan dan pengendalian;

2) Seksi Perijinan, Bimbingan dan Penyuluhan; dan

3) Seksi Operasional dan Sarana Prasarana Pedagang Kaki Lima.

e. Bidang Pendapatan, terdiri dari :

1) Seksi Penetapan;

2) Seksi Penagihan; dan

3) Seksi Penerimaan.

f. UPTD, terdiri dari :

1) UPTD Pasar Wilayah Johar;

2) UPTD Pasar Wilayah Karimata;

3) UPTD Pasar Wilayah Bulu;

4) UPTD Pasar Wilayah Karangayu;

5) UPTD Pasar Wilayah Jatingaleh; dan

6) UPTD Pasar Wilayah Pedurungan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2008

tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas

Pasar Kota Semarang, adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pasar

tradisional dan pedagang kaki lima berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengaturan dan Ketertiban

pasar, Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar, Bidang Pedagang

Kaki Lima serta Bidang Pendapatan;

2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Dinas

Pasar;

3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pasar;

4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

Bidang Pengaturan dan Ketertiban pasar, Bidang Kebersihan dan

Pemeliharaan Pasar, Bidang Pedagang Kaki Lima serta Bidang

Pendapatan;

5. Penyusunan perencanaan strategis di bidang pengelolaan pasar

tradisional dan pedagang kaki lima;

6. Fasilitasi pelayanan dan perijinan serta pemungutan retribusi di bidang

pengelolaan pasar tradisional dan pedagang kaki lima;

7. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/

rekomendasi perijinan dan/ atau non perijinan di bidang kegiatan

perpasaran dan pedagang kaki lima;

8. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan

pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas terhadap

UPTD;

9. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Pasar;

10. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan

pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Dinas

Pasar;

11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

bidang tugasnya.

c. Pedoman Perencanaan

Berdasarkan program-program dan tujuan program dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran mengacu Permendagri 13

tahun 2006 (Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah), meliputi:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

kinerja dan Keuangan

4) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

5) Program Pembinaan PKL dan Asongan.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam

kerangka pencapaian visi misi dan program, serta tolok ukur

pertanggungjawaban SKPD

2. Tujuan

Sebagai pedoman dalam menetapkan dan merumuskan strategi dan

kebijakan penyusunan rencana program pembangunan tahunan atau

Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA - SKPD).

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja SKPD adalah sebagai berikut :

BAB I - PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan

Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan

Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD,

Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kota, serta tindak

lanjutnya dengan penyusunan RAPBD.

2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja

SKPD

4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan

garis besar isi dokumen.

BAB II – EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD

tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada

APBD tahun berjalan (n-0), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian

target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan

indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dan Nomor 6

Tahun 2008.

3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai tingkat kinerja, permasalahan, dampak,

tantangan dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi untuk

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang

direncanakan.

4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses dan penjelasan yang dilakukan dengan

melakukan perbandingan antara rancangan awal dengan hasil analisis

kebutuhan.

5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan baik

para pemangku kepentingan maupun stakeholder lainnya, dan berdasarkan

hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan

pengamatan pelaksanaan musrenbang kota.

BAB III – TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan

Mengemukakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi

SKPD

2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran

target kinerja Renstra SKPD.

3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai factor yang menjadi bahan pertimbangan dan

garis besar terhadap rumusan maupun rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV - PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran

yang tidak sesuai dengan kebutuhan, dan kaidah-kaidah pelaksanaan, serta

rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/

keluaran yang direncanakan

a. Tahun 2010 (n-2)

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan

kegiatan :

Penataan Pasar sebesar Rp. 300.000.000,-

Dikarenakan yang dirasakan sebagian pedagang saat ini adalah adanya

rasa kekhawatiran bila menempati dilokasi baru barang dagangannya

tidak laku bahkan menjadi mati, dan sebagian pedagang siap menempati

dilokasi yang baru, dan saat ini yang dilakukan dinas adalah melakukan

pendekatan dengan memberikan pengertian/ pemahaman bahwa segala

sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan tetap akan dilaksanakan

pemindahan pada tahun 2011 karena fasilitas sarana prasarana utama

maupun pendukung sudah siap untuk dioperasionalkan.

b. Tahun 2011 (n-1)

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan

kegiatan :

1) Penyusunan Perencanaan dan Kajian Pasar-Pasar, meliputi ;

a) Penyusunan DED Pembangunan Pasar Johar Kawasan Non

Konservasi (meliputi Pasar Johar Selatan, Yaik, Kanjengan dan

Pungkuran) sebesar Rp. 600.000.000,-

b) Penyusunan Appraisal Pasar Johar Kawasan Non Konservasi

sebesar Rp. 180.000.000,-

Dikarenakan disamping permasalahan hukum di komplek

Kanjengan yang sampai dengan saat ini belum selesai, juga

anggaran yang tersedia tidak mencukupi yang diperhitungkan dari

Estimasi biaya pembangunan sebesar Rp. 300 Milyar (luas lahan

± 5 ha, luas terbangun ± 3 ha adalah merupakan luas 60% dari yg

dipersyaratkan KRK dan tinggi bangunan 4 lantai dengan harga

satuan/ m2 sebesar Rp. 2.500.000) Apabila menggunakan dasar

Peraturan Menteri Kimpraswil tahun 2009 ditetapkan 1 - 4 %,

dengan 1 % saja sebesar Rp. 3 Milyar, sedangkan Ingub tahun

2010 menggunakan tabel indek besaran biaya DED sebesar ± Rp.

3 - 5 Milyar

c) Penyusunan AMDAL (Produk KA, ANDAL) Pembangunan Pasar

Bulu sebesar Rp. 150.000.000,-

Dikarenakan waktu yang tersedia untuk penyusunan hanya ± 2,5

bulan (dari pengesahan DPPA tanggal 29 September s/d Kasda

ditutup 15 Desember 2011), sementara sesuai normatif minimal

waktu penyusunan adalah 3 bulan (Dasar UU No. 32 Th. 2009,

Permen LH No. 11 Th. 2008 dan Perpres No. 54 Th. 2010)

2) Pemeliharaan dan Perbaikan Pasar-Pasar ;

Penyempurnaan Bangunan Pasar Jrakah sebesar Rp. 100.000.000,-

Dikarenakan berdasarkan hasil konsultasi DPKAD ke Kementrian

Dalam Negeri kalau hanya dilaksanakan untuk pemotongan bangunan

yang melanggar saja akan menimbulkan permasalahan hukum

dikemudian hari karena sejak awal tidak mendasarkan perijinan

khususnya KRK, maka disarankan agar pemotongan dilaksanakan

bersamaan dengan penyempurnaan secara keseluruhan, antara lain :

Pagar, paving halaman, tempat parkir, tempat sampah, jalur

keamanan, juga dikoordinasikan bersama Bina Marga terkait dengan

pelaksanaan pendistrian pertigaan jalan

3) Pembuatan Lapak Sementara dan Sewa Lahan Tempat

Penampungan Pedagang Pasar Bulu ;

Sewa lahan tempat penampungan pedagang pasar Bulu sebesar Rp.

399.982.500,-

Dikarenakan semula lahan yang digunakan untuk penampungan

pedagang adalah di lapangan Garnisun Kalisari dengan sewa selama

1 (satu) tahun, namun pada perkembangannya pihak Kodam IV

Diponegoro tidak mengijinkan, selanjutnya penampungan pedagang

dilakukan di sepanjang Jl. HOS Cokroaminoto dan Jl. Jayengan.

2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

a. Tahun 2010 (n-2)

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatannya

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 643.489.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.350.293.925

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 275.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 400.663.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 600.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman 40.000.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 78.324.800

Jumlah 5.388.770.725

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

kegiatannya ;

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 252.930.650

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 43.971.200

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 161.021.848

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 115.935.000

Jumlah 573.858.698

3) Program Peningkatan Kapasitas`Sumber Daya Aparatur, kegiatannya ;

Pendidikan dan Pelatihan Formal 193.250.000

Kegiatan Pembinaan Pedagang 130.000.000

Jumlah 323.250.000

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, kegiatannya ;

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 50.000.000

Updating Data Pasar dan Pedagang Pasar 275.472.000

Penunjang Kegiatan Kas Daerah (Aplikasi Pendataan Pasar) 85.340.000

Evaluasi Pasar (Pendapatan Pasar) 110.000.000

Penyusunan Profil Pasar 89.187.000

Penyusunan Renstra 2010 - 2015 34.000.000

Penyusunan Pola Perpasaran 89.660.000

Jumlah 733.659.000

5) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, kegiatannya;

DED Pembangunan Pasar 476.479.000

Perbaikan dan Pemeliharaan Pasar-pasar 1.464.373.00

0

Perbaikan Listrik di Pasar-pasar 417.383.925

Penertiban Penggunaan Peralatan Listrik Standardi Pasar-pasar 125.663.500

Kegiatan Operasional Kamtib Pasar 290.000.000

Pembangunan Sampangan Tahap I 4.073.683.50

0

Sayembara Ide Desain Kawasan Pasar Johar 338.700.000

Pembangunan Pasar dan RPU Penggaron 1.461.681.74

0

Promosi dan Pemasaran Operasional Pasar Unngas dan RPU Penggaron 43.438.500

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Optimalisasi Peningkatan PAD) 240.380.000

Kegiatan Penataan Pasar 0

Jumlah 8.931.783.16

5

6) Program Pembinaan PKL dan Asongan, kegiatannya ;

Kegiatan Pembinaan Organisasi PKL dan Asongan 88.292.000

Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi PKL dan Asongan 197.111.000

Kegiatan Monitoring PKL 45.576.000

Kegiatan Penataan PKL Dugderan 163.798.000

Peningkatan Koordinasi Pemberdayaan PKL (Seminar PKL) 146.069.500

Updating Data PKL 150.675.000

Sosialisasi Penataan PKL Jl. Pahlawan dan Simpang Lima 69.798.000

Jumlah 861.319.500

b. Tahun 2011 (n-1)

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatannya

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 604,576,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2,898,411,579

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 267,889,500

Penyediaan jasa kebersihan kantor 640,978,000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1,009,005,85

0

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perUUan 980,900

Penyediaan Makanan dan Minuman 51,758,500

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 86,380,600

Jumlah 5.559.980.92

9

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatannya ;

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

472,047,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

160,632,161

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

196,767,500

Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

10,000,000

Jumlah 839.446.661

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan, kegiatannya ;

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 51.584.750

4) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, kegiatannya;

Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan ops

85,885,800

Penyusunan Perencanaan dan Kajian Pasar-pasar 1,293,302,500

Pembinaan Pedagang 165,000,000

Evaluasi Pendapatan Pasar 85,000,000

Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan pasar-pasar 1,027,516,500

Perbaikan listrik di pasar-pasar 255,314,825

Penertiban penggunaan peralatan listrik standar di pasar

105,136,000

Kegiatan Operasional Keamanan dan Ketertiban Pasar 672,193,500

Pembangunan Pasar Sampangan Tahap II 8,202,064,500

Updating data Pasar dan PKL 294,745,000

Kegiatan Optimalisasi Peningkatan PAD 198,460,000

Kegiatan Penataan Pasar 510,917,000

Penyusunan Raperda Retribusi Pasar 140,443,500

Pembuatan Lapak Sementara dan Sewa Lahan Tempat Penampungan Pedagang Pasar Bulu

991,625,000

Jumlah 14.027.604.12

5

5) Program Pembinaan PKL dan Asongan, kegiatannya ;

Kegiatan pembinaan organisasi pkl dan asongan

95,252,500

Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

346,301,878

Kegiatan Monitoring PKL

81,742,900

Penyusunan Raperda Pengaturan dan Pembinaan PKL

79,386,000

Kegiatan Penataan PKL Dugderan

193,974,000

Sosialisasi Penataan PKL

124,020,000

Jumlah 920.677.278

3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang

direncanakan

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

kinerja program/ kegiatan

5. Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra SKPD

a. Terwujudnya rintisan pembangunan pasar tradisional modern yang sehat

setiap tahun minimal 1 (satu) pasar, dan pemenuhan kebutuhan tempat-

tempat usaha bagi para pedagang khususnya ekonomi lemah, dan

tersedianya tempat belanja sesuai dengan harapan masyarakat

b. Terjaminannya pemahaman hubungan pola kerjasama berbagai pihak

terkait dalam system pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian

keberadaan maupun kompetisi yang sehat pada Pengaturan, Penataan

dan Pembinaan Pasar Tradisional, PKL maupun Pasar/toko modern

c. Terwujudnya kedisiplinan para pelaku pasar sesuai peran masing-masing

d. Meningkatnya pelayanan dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana

pasar secara konseptual, terpadu dan seimbang, serta optimalnya

tempat-tempat dasaran yang kosong, maupun pemberdayaan potensi

sumber daya fasilitas perpasaran lain guna peningkatan pendapatan

e. Tercapainya tingkat BEP

6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :

a. Memperbaiki infrastruktur pasar tradisional, penataan ulang PKL dan

penciptaan praktik pengelolaan melalui pembenahan-pembenahan antara

lain ;

1) Meningkatkan Citra Pasar, melalui penanganan kebersihan,

kenyamanan, keamanan, dan ketertiban

2) Tercapainya optimalisasi aset melalui penataan dan pengaturan pasar

dengan meningkatkan tingkat hunian tempat dasaran (kios dan los)

3) Meningkatkan profesionalisme SDM untuk meningkatkan kualitas dan

kuantitas sarana prasarana perpasaranan (kisah sukses pasar

tradisional di kawasan Bumi Serpong Damai, yang tetap memiliki

pelanggan meskipun terdapat beberapa pasar modern disekitarnya)

4) Menciptakan financial yang sehat dan pelayanan prima

Hal ini sangat diperlukan disamping agar pasar tradisional tetap eksis,

juga bisa bersaing dengan pasar modern, yaitu dengan

merekomendasikan yang antara lain adalah dengan membuat

kebijakan yang mendukung pengembangan pasar tradisional,

membenahi pasar agar menjadi lebih bersih, segar dan terkesan

lapang, diupayakan juga produk yang dijual sesegar mungkin, dan

terakhir adalah mengenai promosi yang harus lebih diupayakan agar

menampilkan identitas ketradisionalnya.

b. Terkait dengan kebijakan, perlu menerbitkan regulasi pengaturan pasar

utamanya Zonasi dan Perijinan, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden

Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Modern. Perpres ini menerbitkan regulasi tentang

pasar modern dengan substansi masalah, antara lain peraturan zonasi,

hari dan jam buka, serta program kemitraan wajib antara pasar modern

dengan UMKM (Usaha Menengah Kecil Mikro). Untuk Pengaturan

Zonasinya (supermarket dan department store) tidak boleh berlokasi

pada system jaringan jalan lingkungan

c. Untuk pendirian pasar, juga harus memiliki rencana tata ruang wilayah

(RTRW) dan desain detailnya

Selanjutnya evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra

SKPD disajikan sebagaimana tabel 1

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pada sub bab ini disajikan sebagaimana tabel 2

C. Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Tingkat kinerja pelayanan SKPD

Dalam rangka usaha mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pasar Kota

Semarang kinerja saat ini yang ingin dicapai adalah memberdayakan sumber

daya/ potensi aset yang ada karena sampai saat ini antara pelaksanaan

anggaran belanja dan realisasi anggaran pendapatannya belum berimbang

(masih jauh dari titik nol / BEP).

Permasalahan dan hambatan yang dihadapai adalah kondisi phisik

bangunan pasar yang sangat memprihatinkan, juga tidak adanya Master

Plan titik-titik perdagangan dan jasa dalam satu kesatuan sebagai landasan

pendirian pasar tradisional, PKL dan pusat perbelanjaan/ toko modern

Guna mengantisipasi hambatan-hambatan yang dihadapai perlu

langkah tindak lanjut penyelesaian permasalahan, dan pada awal tahun

2009 sampai dengan saat ini sesuai Kebijakan Kepala Dinas Pasar melalui

penataan SOTK baru dilakukan pembenahan-pembenahan dalam rangka

memperbaiki infrastruktur yang mencakup jaminan tingkat kesehatan dan

kebersihan yang layak, penerangan yang cukup dan lingkungan keseluruhan

yang nyaman, dan upaya yang akan dilaksanakan diantaranya adalah ;

a. Upaya pembenahan kedalam/(restrukturisasi manajemen), yaitu

disamping kualitas sumber daya manusia, sumber dana guna

meningkatkan kualitas pelayanan, telah dilaksanakan persiapan-

persiapan kelengkapan dokumen pondasi dasar pasar sebagai tolok ukur

capaian kinerja dalam upaya penataan ulang/pengembangan dan

pembangunan pasar, karena sampai sekarang dokumen pondasi dasar

tersebut belum ada serta belum adanya regulasi secara teknis dalam

pembatasan dan pengendalian. Saat ini kelengkapan dokumen pondasi

dasar untuk 46 pasar sedang dan masih dalam proses guna perencanaan

dan persiapan pelaksanaan pembangunan. Dokumen pondasi dasar

tersebut diantaranya meliputi Sertifikat, KRK, FS, DED, UKL-UPL/AMDAL

dan IMB. Sebagaimana kondisi TA. 2010 SDM Dinas Pasar Kota

Semarang sebanyak 387 orang, sedangkan ASET yang dikelola Dinas

Pasar adalah 1 Kantor Dinas, 6 Kantor UPTD, dan 47 Pasar dengan ±

24.000 pedagang, serta 220 titik ruas PKL di 16 Kecamatan dengan

jumlah 11.110 PKL

b. Upaya pembenahan kelembagaan dalam rangka peningkatan kualitas

pelayanan umum dengan menyiapkan pelembagaan fungsi staf & fungsi

lain, dan fungsi pendukung untuk tugas, efisiensi & efektifitas, dan

rentang kendali serta tata kerja yang diharapkan mampu tetap eksis dan

mampu mengantisipasi perkembangan perilaku berbelanja masyarakat

dalam rangka menyikapi perkembangan bisnis ritel mulai perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan sampai dengan evaluasi, sehingga

diharapkan antara anggaran pendapatan dan belanja dapat seimbang

(capaian BEP) minimal selisih kurangnya tidak terlalu jauh agar

pemenuhan peningkatan pelayanan dibidang perpasaran dapat tercapai

sesuai yang diharapkan

2. Permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

SKPD

a. Kurang lengkapnya dokumen penunjang infrastruktur dalam rangka

persiapan pengembangan untuk pasar percontohan yang sehat, meliputi

Master Plan (Kawasan Perdagangan/ekonomi), FS, Sertifikat, KRK, DED,

Ijin Lingkungan (UKL-UPL, AMDAL), Bank Data, Profil Pasar

b. Tidak adanya dokumen penunjang non infrastruktur sebagai upaya

pemberdayaan pasar, meliputi Pola Perpasaran (Evaluasi, Prospek,

Strategi, Arah Perkembangan), Kebijakan Perpasaran (Aspek Pelayanan

Publik, Aspek Restrukturisasi Pasar, Aspek Pengembangan Pasar Sehat)

c. Kurang terpenuhinya fasilitasi pengembangan/pembangunan pasar dan

kurang terpeliharanya fasilitas sarana prasarana pasar

d. Kurang memadahinya sarana mobilitas maupun sarana pendukung

lainnya dalam operaional keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar

e. Tidak adanya pusat layanan informasi pasar, meliputi potensi dan

peluang aset, dan informasi harga barang

f. Tidak adanya komitmen pada kewenangan pengelolaan pasar

g. Kurangnya penegakan Perda

3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian

program nasional

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

a. Tantangan

1) Kurang tertibnya penataan/zonasi pedagang yang berakibat

kemacetan lalu lintas didalam pasar dan koridor menjadi sempit

karena berjualan tidak pada tempat yang ditetapkan

2) Tidak memadahinya infrastruktur pasar / kondisi bangunan yang tidak

layak dan kurang baiknya pencahayaan didalam pasar yang berakibat

pasar menjadi pengap dan barang dagangan menjadi cepat busuk

3) Kurangnya kesadaran pedagang dalam menjaga kebersihan

lingkungan dan kurang terjamin keamanan barang dagangannya

4) Kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi dan masih

banyaknya tunggakan retribusi pemakaian tempat yang belum tertagih

5) Belum optimalnya pendapatan pasar dalam memberdayakan potensi

aset pasar meliputi penarikan retribusi pemakaian tempat dan

pengelolaan parker maupun pemasangan reklame

6) Menjamurnya pasar modern dan tidak terkendalinya perijinan

pendirian toko modern yang tidak memperhatikan jarak lokasi maupun

pembatasan jam kegiatan serta penjualan dengan harga lebih murah

dibandingkan dengan di pasar tradisional terdekat untuk kebutuhan

barang-barang kebutuhan pokok masyarakat

7) Belum adanya fasilitasi akses pembiayaan yang mudah, cepat dan

murah agar pedagang tidak bergantung pada rentenir dengan bunga

tinggi

8) Belum adanya upaya pemutusan rantai distribusi yang panjang

menjadi rantai yang pendek bagi pedagang pasar tradisional untuk

membuat harga di pasar tradisional menjadi kompetitif dengan harga

produk sejenis di pasar modern.

b. Peluang

1) Adanya peluang mengupayakan sumber-sumber alternatif

pembiayaan baik APBD Provinsi Tingkat I, dan Pemerintah Pusat

maupun Pihak Ketiga dalam rangka investasi

pembangunan/pengembangan pasar

2) Adanya peluang menyiapkan Rencana Detil Tata Ruang pada

kawasan perdagangan dan jasa di masing-masing wilayah

3) Adanya peluang menyiapkan regulasi (dasar RDTRK terbaru, Perpres

Nomor 112/2007 dan SK Mendag Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008)

yang menegaskan adanya radius/jarak tertentu antara pasar

tradisional dengan supermarket/toko modern/waralaba

4) Adanya peluang penataan ulang/ pembangunan/ pengembangan,

perijinan dan zonasi pasar

5) Adanya peluang bintek bagi petugas pasar untuk meningkatkan

kinerja pengelolaan pada organisasi yang tidak hanya berperan sosial

namun juga berperan sebagai lembaga bisnis

6) Adanya peluang untuk meningkatkan pengetahuan dasar bagi

pedagang baik mengenai hak dan kewajiban maupun akses

pembiayaan, strategi penjualan, sistem inventory maupun delivery dan

memahami perilaku konsumen

7) Adanya peluang pembangunan sistem pusat layanan informasi

5. Formulasi isu-isu penting

Formula yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan

prioritas tahun yang direncanakan adalah dengan menganalisis isu-isu yang

berkembang secara sistematis melalui identifikasi berbagai factor-faktor

dalam lingkungan internal dan eksternal, yaitu :

a. Pembangunan pasar menuju pasar sehat dan higienis melalui rintisan

pengembangan/ pembangunan pasar sesuai dokumen pondasi dasar

pembangunan pasar

b. Menciptakan pemanfaatan ruang dan penataan tapak (zonasi) secara

tegas melalui kebijakan regulasi Pasar Tradisional, PKL dan Pasar/toko

Modern

c. Pemanfaatan potensi sumber daya dan mendorong peningkatan

pelayanan pertumbuhan ekonomi

d. Peningkatan pelayanan publik dengan memberikan fasilitas yang lebih

aman, nyaman, teratur, kompetitif dapat bersaing dan siap hadir

berdampingan dengan pasar/toko modern

e. Peningkatan kesejahteraan, dan pencapaian target pendapatan dari

retribusi pasar untuk pembangunan kota.

f.

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Proses yang dilakukan

2. Penjelasan mengenai alasan proses yang dilakukan

3. Rumusan terhadap program dan kegiatan

Selanjutnya telaahan terhadap rancangan awal RKPD disajikan sebagaimana

tabel 3

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Proses usulan pemangku kepentingan

2. Kesesuaian usulan

Selanjutnya penelaahan usulan program dan kegiatan disajikan sebagaimana

tabel 4

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

C. Program dan Kegiatan

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program

dan kegiatan

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain

meliputi,

a. Jumlah program sebanyak 5 dan jumlah kegiatan sebanyak 27

b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

c. Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber

pendanaannya sebesar Rp. 24.278.747.000,-

Selanjutnya perumusan rencana program dan kegiatan disajikan sebagaimana

tabel 5

BAB IV

PENUTUP

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan dalam rangka

menyesuaikan jadwal yang belum seluruhnya tertangani dan masalah-masalah

yang dihadapi yang dilaksanakan pada periode sebelumnya diharapkan rencana

kerja tersebut merupakan pedoman atau acuan dalam pelaksanaan program

dinas dan tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk penyempurnaan

pelaksanaan kedepan program dan kegiatan yang lebih baik. Berkaitan dengan

pendanaan, masyarakat termasuk dunia usaha dapat berperanserta dalam

pembangunan yang direncanakan melalui program berdasarkan perencanaan

dan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, dan masyarakat dapat berperanserta dalam

pengawasan pada pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program

pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan, diterapkan prinsip-prinsip efektif,

efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif pada kegiatan pembangunan

dalam rangka pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Kerja

Dinas Pasar Kota Semarang Tahun 2013. Pelaksanaan kegiatan baik dalam

kerangka regulasi maupun kerangka anggaran harus memperhatikan

keterpaduan dan sinkronisasi serta harmonisasi antar kegiatan yang melekat

pada masing-masing bidang sesuai peraturan yang berlaku

Adapun rencana tindak lanjut pelaksanaan program dan kegiatan

diantaranya adalah :

1. Pentahapan pasca kajian awal dan evaluasi mencakup konsep desain/pola

pasar, profil/data pasar terkait penetapan dan penggunaan lahan serta

pemberdayaan aset

2. Sistem Pengelolaan Pasar meliputi penetapan standar minimum pelayanan,

SDM yang memadahi (pelatihan dan evaluasi) dalam pengaturan/penataan

pedagang dan dagangannya.

3. Regulasi yang sistematis termasuk menyangkut isu hak dan tanggung jawab

serta sanksi tegas atas pelanggaran peraturan.

Semarang, 2012

Kepala Dinas Pasar Kota Semarang

Drs. ABDUL MADJID, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19570521 198603 1 014

A. Rencana Kerja

Dinas Pasar sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai peranan

strategis dalam menjadikan pasar sebagai infrastruktur ekonomi kota serta

menyediakan sarana usaha yang layak dan nyaman bagi masyarakat kota

Semarang.

Ada 45 pasar tradisional dan 220 titik lokasi pedagang kaki lima yang

dikelola, berada pada lokasi strategis dan tersebar di 16 wilayah kecamatan dan

177 kelurahan dengan jumlah pedagang pasar traduisional sebanyak ± 16.000

orang dan jumlah pedagang kaki lima sebanyak ± 11.000 orang. Pengelolaan

pasar utamanya adalah dalam hal pelayanan, yang meliputi pemungutan

retribusi, perijinan, penataan tempat usaha keamanan dan ketertiban pasar,

serta pelayanan penggunaan fasilitas perpasaran lainnya.

Adapun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD TA 2011), adalah :

NO URAIAN JUMLAH

1 PENDAPATAN Pendapat Asli Daerah Hasil retribusi Daerah A. Retribusi Jasa Umum B. Retribusi Jasa Usaha

14.879.474.119 14.879.474.119 14.879.474.119 11.616.747.949 3.262.726.170

2 BELANJA A. Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai B. Belanja Langsung 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal

39.384.628.000 15.498.500.000 15.498.500.000

23.886.128.000 2.541.350.000 7.623.267.000

13.721.511.000

SURPLUS / DEFISIT (24.505.153.881)

A. Sasaran Selama 1 Tahun

1. Dari permasalahan pembangunan tersebut diatas, maka yang menjadi

sasaran pembangunan pada urusan bidang perdagangan adalah :

a. Mempertahankan jumlah pasar tradisional sebanyak 10 pasar dari jumlah

45 pasar dan melakukan penataan ulang/pengembangan/pembangunan

pasar tradisional modern sebanyak 1 (satu) pasar.

b. Menyusun draf raperda tentang pengaturan Pasar dan PKL yang

didalamnya juga mengatur mengenai tata ruang dan zonasi yang tegas,

dan memberikan rekomendasi untuk segera dibuat pengaturan

penempatan pasar tradisional dan pasar modern, dan penetapan jarak

yang diperbolehkan dari pasar tradisional untuk membangun pasar/toko

modern, serta batasan jumlah yang diperbolehkan.

c. Memberdayakan SDM dalam pemanfaatan potensi fasilitas perpasaran

secara optimal sebagai motivator dalam pengelolaan pasar.

d. Optimalisasi pemanfaatan asset guna peningkatan pendapatan pasar

melalui mitra kerjasama investasi dengan pihak pengembang dalam

penataan ulang/pengembangan pasar.

e. Pembuatan sentra PKL .

2. Cara pencapaian sasaran pada urusan bidang perdagangan dilakukan

melalui

a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

c Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

d Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

e Program Pembinaan PKL dan Asongan.

3. Upaya pencapaian sasaran programnya adalah :

a Memiliki dokumen penunjang infrastruktur dalam rangka penataan

ulang/pengembangan pasar, meliputi rencana tata ruang dan perijinan

serta status lahan

b Memiliki dokumen penunjang non infrastruktur dalam rangka pengelolaan

dan pemberdayaan pasar

c Memiliki sistem informasi layanan pasar

d Peningkatan disiplin dan etos kerja SDM untuk meningkatkan kualitas

dan kuantitas sarana prasarana setiap pasar

e Menetapkan sistem pengelolaan, meliputi standar pelayanan publik,

perijinan dan zonasi

f Pembenahan pasar yang nyaman dan sehat

g Meningkatkan tingkat hunian tempat dasaran.

B. Arah Kebijakan Selama 1 Tahun

1. Pengembangan Pasar Tadisional modern

2. Penetapan kebijakan regulasi dan masterplan pola perpasaran

3. Peningkatan fasilitas pelayanan kenyamanan

4. Optimalisasi pendapatan pasar

5. Kebijakan penataan sentra-sentra PKL

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Matrik Program Tahunan RPJMD Tahun 2011 – 2015

1. Peningkatan Pelayanan Publik

2. Peningkatan Infrastruktur

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Secara rinci Matriks Program Tahunan disajikan dalam lampiran.

B. Rincian Rencana Kerja Tahun 2011

Rincian Rencana Program dan Kegiatan Anggaran Belanja Langsung sebesar

Rp. 23.886.128.000, meliputi :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatannya adalah :

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 621.636.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.500.000.00

0

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 275.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 700.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.054.244.00

0

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman 60.000.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 90.000.000

Jumlah 6.301.880.000

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatannya

adalah :

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 494.533.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 186.747.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 208.750.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 10.000.000

Jumlah 900.030.000

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, kegiatannya adalah :

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 60.000.000

Jumlah 60.000.000

d. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, kegiatannya

adalah

Penyempurnaan Perangkat Peraturan dan Kebijakan Pelaksanaan Operasional 100.000.000

Penyusunan Perencanaan dan Kajian Pasar-Pasar 2.115.795.000

Pembinaan Pedagang 90.000.000

Evaluasi Pasar (Evaluasi Pendapatan Pasar-pasar) 85.000.000

Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Pasar-pasar 1.048.400.000

Perbaikan Listrik di Pasar-pasar 258.500.000

Penertiban Penggunaan Peralatan Listrik Standar di Pasar-pasar 125.000.000

Kegiatan Operasional Kamtib Pasar 710.000.000

Pembangunan Pasar Sampangan Tahap II dan Pasar Purwogondo Tahap II 9.986.523.000

Updating Data Pasar dan PKL 300.000.000

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (Optimalisasi Peningkatan PAD) 200.000.000

Kegiatan Penataan Pasar 500.000.000

Penyusunan Raperda Retribusi Pasar 150.000.000

Jumlah 15.669.218.000

e. Program Pembinaan PKL dan Asongan, kegiatannya adalah :

Kegiatan Pembinaan Organisasi PKL dan Asongan 155.000.000

Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi PKL dan Asongan 400.000.000

Kegiatan Monitoring PKL 100.000.000

Penyusunan raperda Pengaturan dan Pembinaan PKL 100.000.000

Penataan PKL Dugderan 200.000.000

Jumlah 955.000.000

BAB VI

PENUTUP

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan dalam rangka

menyesuaikan jadual yang belum seluruhnya tertangani dan masalah-masalah

yang dihadapi yang dilaksanakan pada periode sebelumnya yaitu Tahun 2010

diharapkan tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk penyempurnaan

pelaksanaan program yang lebih baik

Dalam pelaksanaan pembangunan, diterapkan prinsip-prinsip efektif,

efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif pada kegiatan pembangunan dalam

rangka pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pasar

Kota Semarang Tahun 2011. Pelaksanaan kegiatan baik dalam kerangka regulasi

maupun kerangka anggaran harus memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi

serta harmonisasi antar kegiatan yang melekat pada masing-masing bidang sesuai

peraturan yang berlaku

Rencana Kerja tersebut merupakan pedoman atau acuan dalam

pelaksanaan program dinas yang diharapkan masyarakat termasuk dunia usaha

dapat berperanserta dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya

akan dituangkan dalam produk Peraturan Daerah. Berkaitan dengan pendanaan,

masyarakat termasuk dunia usaha dapat berperanserta dalam pembangunan yang

direncanakan melalui program berdasarkan perencanaan dan peran serta

masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, dan masyarakat dapat berperanserta dalam pengawasan pada

pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.

Pada akhir tahun anggaran diwajibkan melakukan evaluasi pelaksanaan

kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang

ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang

ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur APBD dan peraturan lainnya.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, diwajibkan melakukan

pemantauan pelaksanaan kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan dan

melaporkan hasil-hasilnya kepada Walikota Semarang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 2012

Kepala Dinas Pasar Kota Semarang

Drs. ABDUL MADJID, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19570521 198603 1 014