RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019...(RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021, dengan demikian penyempurnaan dokumen tersebut mutlak diperlukan melalui penajaman pada indikator sasaran,

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2019

PEMERINTAH KOTA MATARAM

KECAMATAN SANDUBAYA

2018

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-

Nya, Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Tahun 2019 dapat

diselesaikan.

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Sandubaya tersebut berdasarkan

dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, khususnya berkenaan

dengan telah ditetapkannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021, dengan demikian penyempurnaan dokumen

tersebut mutlak diperlukan melalui penajaman pada indikator sasaran, outcome, kegiatan

dan output dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan

profesional.

Dalam penyusunan perencanaan strategis, Kecamatan Sandubaya

mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi.

Perubahan Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang

tepat bagi Kecamatan Sandubaya dalam menyesuaikan perubahan strategis organisasi

khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kelancaran serta

keberhasilan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dalam upaya mewujudkan visi dan

misinya

Sandubaya, Juni 2018

Camat Sandubaya

Drs. LALU SAMSUL ADNAN NIP. 19730307 199311 1 002

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................................................ii

DAFTAR ISI............... ................................................................................................................................iii

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang ................................................................................................................................ 4

1.2 Landasan Hukum ............................................................................................................................ 5

1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................................................................ 3

1.4 Sistematika Penulisan ..................................................................................................................... 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD .................................................................................... 5

2.2 Sumber Daya PD ............................................................................................................................. 10

2.3 Kinerja Pelayanan PD ..................................................................................................................... 13

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD .................................................................. 16

BAB III IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DI KECAMATAN

SANDUBAYA

3.1 Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD ....................................... 17

3.2 Telaahan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Mataram……………………................... 18

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis……................ 21

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis ............................................................................................................ 22

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN………………………………........................... 32

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ………………… 32

BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD …………………………………………………… 32

BAB VIII PENUTUP ............................................................................................................................. 38

..

http://www.blitarkota.net/bab1.php

http://www.blitarkota.net/bab6.php

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan Perubahan)

Kecamatan Sandubaya Tahun 2019, merupakan tindak lanjut pelaksanaan

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang

mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan

rencana pembangunan 1 (satu) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh

setiap Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing–masing,

dengan berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan

penganggaran dalam dokumen Renja Perubahan Kecamatan Sandubaya Tahun

2019, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang- undangan terkait,

dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang

langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan

pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka

target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang

dalam dokumen Renstra dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar

prioritas program dan kegiatan untuk selama 1 (satu) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di

Kecamatan Sandubaya dalam kurun waktu satu tahun, maka dipandang sangat

perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan

yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sandubaya untuk 1

(satu) tahun kedepan. Secara operasional Renja Perubahan Kecamatan

Sandubaya Tahun 2019 harus mengacu kepada dokumen Renstra Perubahan

Kecamatan Sandubaya Tahun 2016–2021.

2

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya

Daerah Tingkat II Mataram;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan

Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Pengawasan


11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada

Masyarakat;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi


14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana

Pembangunan Daerah;

3

15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman

Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat Tahun 2005-2025;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat Tahun 2009-2013;


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun

2009-2029;

22. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota

Mataram;

23. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;

24. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-

2025.

25. PERDA No. 3 Tahun 2007 Tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di

Kota Mataram

26. Peraturan Walikota No. 22 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian

Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah

4

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

a) Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan

tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan

pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang

telah ditetapkan dapat tercapai.

b) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan

instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal

maupun eksternal.

c) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang

rencana pembangunan tahunan.

d) Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Sandubaya dalam upaya

meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

1.3.2 Tujuan.

a) Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.

b) Mengelola keberhasilan organisasi secara sistematik.

c) Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan

pembangunan.

d) Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada

masa depan.

f) Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

g) Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).

5

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan RENJA Kecamatan Sandubaya tahun

2019 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya PD

2.3. Kinerja PD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

3.2. Telaahan Visi, Misi dan program Walikota dan Wakil Walikota

3.4. Telahaan RTRW dan KLHS

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB IV : PENUTUP

6

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PD

KECAMATAN SANDUBAYA

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

SANDUBAYA

2.1.1 Dasar hukum pembentukan PD

Kecamatan Sandubaya salah satu Kecamatan dari enam Kecamatan yang ada

di Wilayah Kota Mataram, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota

Mataram, Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota Mataram, bahwa Kecamatan

merupakan Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam

rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik

dan pemberdayaan masyarakat serta kelurahan.

2.1.2 Struktur Organisasi PD

Dalam Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota Mataram,

disebutkan 2 macam tipe Kecamatan yang ada di Kota Mataram yakni A dan B,

Kecamatan Sandubaya termasuk tipe A.

Susunan Organisasi Kecamatan Sandubaya sebagaimana Peraturan

Walikota Nomor 62 Tahun 2016 terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan adalah Camat ;

2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Unsur Pelaksanan adalah Seksi terdiri dari :

a. Seksi Pemerintahan

b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

c. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

d. Seksi Perekonomian

e. Seksi Pelayanan Umum, Sarana dan Prasarana

7

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Sandubaya berdasarkan Peraturan

Walikota Nomor 62 Tahun 2016 sebagai berikut :

CAMAT

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN

PERENCANAAN

DAN KEUANGAN

SUB BAGIAN

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SEKSI

PEMERINT

AHAN

SEKSI

KETENTRAM

AN DAN

KETERTIBA

N

SEKSI

PEREKONO

MIAN

SEKSI SOSIAL

DAN

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

SEKSI

PELAYANAN

UMUM, SARANA

DAN PRASARANA

JABATAN

FUNGSIONAL

LURAH

8

2.1.3. Uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon

dibawah kepala PD

Adapun tugas dan fungsi PD Kecamatan Sandubaya berdasarkan Peraturan

Walikota Nomor 62 Tahun 2016 adalah :

1. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah

Daerah yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat sebagai Perangkat

Daerah

2. Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada nomor

satu menyelenggarakan fungsi antara lain :

a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum

b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum

d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Walikota

e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasaarana dan sarana pelayanan

umum

f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau

Kelurahan

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dadn/atau

Kelurahan

h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di

Kecamatan, dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-

undangan.

Dalam melaksanakan fungsinya, Kecamatan didukung oleh pejabat Struktural

yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Camat, mempunyai tugas :

a. Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur,

mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan

kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Walikota

b. Dalam melaksanakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi :

9

1. Perumusan dan penetapan visi, misi, rencana strategis dan program kerja

Kecamatan;

2. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan penetapan Kinerja Kecamatan;

3. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas

Kecamatan dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait;

4. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian

terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang Pemerintahan, Ketentraman

dan Ketertiban masyarakat;


terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat;


terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang pelayanan umum, sarana

dan prasarana;


terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Ekonomi;

8. Pengkoordinasian pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra

Masyarakat (MPBM) ditingkat kecamatan;

9. Pemberian pertimbangan dan/atau penetapan perizinan dan rekomendasi

teknis tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. Pelaksanaan pembinaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh

unit kerja lingkup Pemerintah kecamatan;

11. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan

Pemerintahan Kelurahan;

12. Pelaksanaan pembinaan manajemen Kepegawaian lingkup Kecamatan;

13. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris

Daerah; dan

14. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota melalui

Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris Kecamatan, yaitu :

a. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

10

mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur,

mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan secretariat dalam rangka

melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis

administratif kepada seluruh unit kerja Pemerintah Kecamatan.

b. untuk melaksanakan tugas pokok, sekretaris Camat mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana kerja

Tahunan dan Penetapan Kinerja Kecamatan;

2. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Kecamatan;

3. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja

lingkup Kecamatan;

4. Perumusan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi

umum;

5. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan

administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan

perlengkapan;

6. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah terkait

terhadap pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, umum dan

kepegawaian;

7. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan;

8. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian

administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan

perlengkapan;

9. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksnaan tugas

keikutsertaan; dan

10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

a. Sub bagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,

mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam

melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan

11

b. Untuk melaksanakan tugas pokok, kepala Sub Bagian perencanaan dan

keuangan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan

Program Kerja Tahunan lingkup Kecamatan;

2. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan

dan keuangan;

3. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja

Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Kecamatan;

4. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang perencanaan dan

pengelolaan keuangan;

5. Pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi anggaran, perbendaharaan,

penatausahaan dan pertanggungjawaban;

6. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Pemegang Kas;

7. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP) lingkup Kecamatan;

8. Pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan

kegiatan lingkup Kecamatan;

9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub

Bagian; dan



4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,

mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam

pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan.

b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, kepala sub bagian umum dan

kepegawaian mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program Kerja Sub

Bagian;

2. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan

administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan;

3. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan

12

administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan

4. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data kebutuhan perlengkapan;

5. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan

pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan

perundang-undangan;

6. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan

peraturan perundang- undangan ;

7. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS

lingkup Kecamatan;

8. Pengkoordinasian pelaksana tugas Bendaharawan Barang;

9. Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub

Bagian; dan

10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan dengan

tugasnya,

5. Seksi Pemerintahan

a. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai

tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan

pengelolaan dan pelayanan administrasi pemerintahan, kependudukan dan

pertanahan.

b. Untuk Melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pemerintahan

mempunyai fungsi;

1. Penyususnan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja

seksi;

2. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan

pelayanan administrasi pemerintah, kependudukan dan pertanahan;

3. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang administrasi

pemerintahan, kependudukan dan pertanahan dengan perangkat

Daerah dan instansi terkait;

4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang

administrasi pemerintah, kependudukan dan pertanahan

5. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang administrasi

pemerintahan, kependudukan dan pertanahan

6. Fasilitas terhadap pelaksanaan kebijakan Walikota dibidang

13

administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan sesuai

peraturan perundang-undangan;

7. Pembinaan pelaksanaan administrasi pemerintah, kependudukan dan

pertanahan pemerintah kelurahan;

8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

seksi; dan



6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

a. Seksi Ketentraman dan ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengawai dan

mengkoordinasikan kegiatan pembinaan Polisi Pamong Praja,

b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Ketentraman dan

Ketertiban mempunyai fungsi;

1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) dan program kerja seksi;

2. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketentraman

dan ketertiban masyarakat;

3. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pembinaan ketentraman dan

ketertiban masyarakat dengan instansi terkait dan lembaga

kemasyarakatan;

4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketentraman dan

ketertiban masyarakat;

5. Pengumpulan, pengolaan dan analisa data bidang ketentraman dan

ketertiban masyarakat;

6. Fasilitas terhadap penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan pada lingkup Kecamatan;

7. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas polisi pamong praja lingkup

Kecamatan;

8. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;

dan

9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.

14

7. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Seksi Sosial dan pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan

mengkoordinasikan kegiatan didang sisiao dan pemberdayaan masyarakat.

b. Untuk Melaksanakan tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayatv (1),

kepala Seksi Sosial dan pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi;

1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program Kerja Seksi;

2. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelayanan

dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;

3. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat dengan perangkat Daerah dan instansi terkait;

4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dibidang Sosial

dan Pemberdayaan Masyarakat;

5. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat;

6. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Musyawarah Pembangunan

Bermitra Masyarakat (MPBM);

7. Fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;

8. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dibidang sosial

dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi


bidang tugasnya

6. Seksi Perekonomian

a) Seksi perekonomian dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai

tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan

kegiatan perekonomian

b) untuk melaksanakan tugas pokok, kepala seksi perekonomian mempunyai

fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Seksi

15

2. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perekonomian

3. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang perekonomian

dengan perangkat daerah dan instansi terkait


perekonomian

5. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang perekonomian

6. Fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perekonomian

sesuai perundang-undangan

7. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dibidang

perekonomian di kelurahan

8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi

9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya

7. Seksi Pelayanan Umum, Sarana dan Prasarana

a) Seksi pelayana umum, sarana dan prasarana dipimpin seorang kepala seksi

yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan

mengkoordinasikan kegiatan pelayanan umum, pembangunan sarana dan

prasarana

b) Untuk melaksanakan tugas pokok, kepala seksi pelayanan umum, sarana dan

prasarana mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Seksi

2. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pelayanan

umum, sarana dan prasarana

3. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang pelayanan umum,

fisik, sarana dan prasarana, termasuk fasilitas umum dengan perangkat

daerah dan instasi terkait


pelayanan umum, sarana dan prasarana

5. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan

pemerintahan yang dilimpahkan Walikota sesuai peraturan perundang-

undangan

16

6. Fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;

7. Fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan

umum, sarana dan prasarana sesuai peraturan perundang-undangan

8. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dibidang

pelayanan umum, sarana dan prasarana di kelurahan

9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi


bidang tugasnya.

2.2. SUMBER DAYA KECAMATAN KECAMATAN

2.1.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Sandubaya berdasarkan eselon, pangkat

golongan dan tingkat pendidikan, antara lain sebagai berikut :

Tabel I

Jumlah pegawai berdasarkan eselon

No Jabatan Eselon Jumlah Pegawai

1

2

3

4

Camat

Sekretaris Kecamatan

Kepala Seksi

Kepala Sub. Bagian

III/a

III/b

IV/a

IV/b

1 orang

1 orang

5 orang

2 orang

Tabel 2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

No Pangkat Gol/Ruang Jumlah Pegawai

1

2

3

4

5

6

Penata Tingkat I

Penata Muda Tk. I

Penata Muda

Pengatur Tk.I

Juru

Tenaga Kontrak

III/d

III/b

III/a

II/d

I/b

-

8 orang

1 orang

5 orang

1 orang

1 orang

1 orang

J U M L A H 16 orang

17

Tabel 3.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai

1

2

3

4

Sarjana

Sarjana Muda/D3

SLTA

Paket C

8 orang

3 orang

3 orang

2 orang

J U M L A H 16 Orang

Tabel 4.

Berdasarkan Diklat Penjenjangan

No Diklat Penjenjangan Jumlah Pegawai

1

2

3

PIM II / SPAMEN

PIM 111 / SPAMA

PIM IV / ADUM / ADUMLA

0 orang

0 orang

4 orang

J U M L A H 4 orang

18

2.3. KINERJA PELAYANAN PD KECAMATAN SANDUBAYA

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah Pasal 221 dan Pasal 226, serta Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tantang Perangka Daerah pasal 50

menyebutkan bahwa Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan

dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,

pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Serta

dituangkan juga dalam Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2013

tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Camat dan Lurah. Dengan

demikian Kecamatan Sandubaya didasarkan pada tugas dan fungsi dan

pelimpahan kewenangan tersebut.

Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, memiliki kepudulian

sosial dan bermartabat perlu dilakuakan kegiatan-kegiatan yang

langsung menyentuh masyarakat, adapun jenis pelayanan terdiri dari 2

bidang diantaranya sebagai berikut:

a. Bidang Perizinan

Untuk pelayanan bidang perizinan sampai dengan saat ini

Kecamatan Sandubaya belum ada yang bisa dilaksanakan.

b. Bidang Non Perizinan

Adapun pelayanan bidang non perizinan di Kecamatan Sandubaya

seperti:

1. Rekomendasi usul rencana pendirian sekolah TK, SD Swasta,

SMP, SMA/ SMK;

2. Rekomendasi hasil Pemilihan Kepala Lingkungan

3. Rekomendasi Izin Kerja atau Praktek Tenaga kesehatan;

4. Rekomendasi Izin Pendirian Koperasi Kecamatan;

5. Rekomendasi Pengajuan Permodalan Koperasi dan Usaha

Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dananya bersumber dari

APBD;

6. Rekomendasi Pemberian Izin Menara Selular Bersama;

7. Rekomendasi Pendaftaran Baru/Ulang Organisasi Sosial/Panti

Sosial yang berada di Kelurahan;

19

8. Pemberian Surat Keterangan Domisili Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah;

9. Pemberian Surat Keterangan Domisili bagi Industri yang

Mengusulkan Modal;

10. Fasilitasi Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

11. Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga (KK);

12. Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris dan silsilah

keluarga;

13. Pembuatan Surat Pindah dan Datang;

14. Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

15. Rekomendasi Pendirian Tempat/Sarana Ibadah;

16. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

17. Keterangan Meninggal

18. Rekomendasi daftar susunan keluarga

19. Rekomendasi dispensasi nikah

20. Legalisasi surat kuasa

21. Rekomendasi surat keterangan tidak mampu

22. Rekomendasi surat keterangan beda nama

23. Rekomendasi surat pernyataan tidak terikat oleh suatu

perjanjian dinas

24. Rekomendasi surat pengampuan

25. Rekomendasi segala jenis surat keterangan

Semua bentuk pelayanan ini masih dilakukan secaara manual, Kecamatan

Sandubaya belum melakukan pelayanan dalam satu model pelayanan yaitu

E-PATEN (PELAYANAN TERPADU KECAMATAN) sebagai bagian

dari penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan kepuasan

masyarakat melalui sistem penanganan pengaduan dan Survey Tingkat

kepuasan. Namun Kecamatan Sandubaya tetap mengutamakan kepuasan

masyarakat dan pengaduan juga segera ditindaklanjuti.

Bentuk saluran pengaduan dan saran yang disediakan antara lain Pengaduan

langsung, yaitu pengaduan melalui kotak pengaduan dan stiker puas/tidak

puas yang disiapkan di pelayanan.

20

Tabel. 2.3.1.

No

Indikator

Kinerja sesuai

tugas dan

fungsi PD

Target

NSPK

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target

Renja PD

Tahun ke

Realisasi

Capaian

Tahun ke

Rasio

Capaian

pada Tahun

ke

% % % % % %

2019 2020 2019 2020 2019 2020

1

Persentase

Konflik sosial

tertangani

- -

Laporan

konflik sosial

tertangani

100 100 100 - 100 -

2

Persentase

jumlah lembaga

kemasyarakatan

kelurahan yang

aktif

- -

Jumlah

lembaga

kemasyarakatan

yang

terfasilitasi

kegiatannya

80 85 80 - 100 -

3

Persentase

sampah

Lingkungan

Tertangani

- -

Volume

sampah yang

terangkut per

hari

70 75 70 - 100 -

4 IKM

Kecamatan - -

IKM

kecamatan 80 80 79,7 - 99,58 -

Analisa Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sandubaya, adanya gap

pelayanan dari tahun ke tahun, namun ada kegiatan yang belum mencapai

target, yaitu kinerja presentase pelayanan masyarakat yang tertangani, dari segi

IKM, indeks kepuasan masyarakat, masih perlu untuk dilakukan

perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan terutama dari sumber daya manusia

yang dimiliki oleh Kecamatan Sandubaya.

Faktor yang mendukung tercapainya target yaitu, adanya kegiatan yang

mendukung tercapainya target dari kinerja laporan konflik sosial tertangani,

adanya laporan yang dibuat dari setiap kelurahan dan adanya laporan yang

diterima oleh Kecamatan dari kepolisian sektor setempat. Untuk kinerja

jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif, yaitu jumlah lembaga

kemasyarakatan yang ada di Kelurahan yang terfasilitasi kegiatannya di

Kecamatan. Untuk kinerja persampahan, volume yang ditargetkan 3 rit/hari per

lingkungan, untuk per rit diukur sesuai dengan besaran bak roda tiga sampah

yang ada di Lingkungan.

2.4.TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN

PELAYANAN KECAMATAN SANDUBAYA

21

Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara

keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu

menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah anilisis yang komperhensif untuk

memperoleh hasil yang optimal.

Guna mengetahui tantangan dan juga peluang yang ada di wilayah kerja

Kecamatan Sandubaya maka diperlukan analisis untuk merumuskan strategi

yang patut digunakan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Sandubaya.

Tidak lepas dari kebijakan yang digunakan Pemerintah Kota Mataram, maka

analisis yang digunakan yaitu analisis terhadap lingkungan organisasi baik

internal maupun exsternal merupakan langkah yang sangat penting dalam

memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang

(Opportunities), dan ancaman (threats) yang ada.

1. Kekuatan

a. Terciptanya hubungan antara Pemerintah dengan tokoh masyarakat

2. Kelemahan

a. Pelayanan masih belum prima

b. Masih kurangnya kemampuan aparatur dalam pelayanan

c. Administrasi belum tertib

d. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor

3. Peluang

a. Berkembangnya permukiman yang dihuni oleh masyarakat terdidik

b. Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan

c. Berkembangnya sarana perekonomian

d. Kondisi masyarakat yang heterogen

e. Tersedianya lahan pemukiman dan perdagangan

4. Ancaman

a. Kemanann dan ketertiban

b. Bencana alam

BAB III

IDENTIFIKSASI PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS

22

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan di Kecamatan Ssndubaya yang harus dituntaskan

yaitu pembangunan masyarakat kelurahan, sementara masalah pokok

yang terpetakan sampai saat ini anatar lain:

MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH

Keamanan dan

Ketertiban

Rentannya terjadi

pertikaian antar warga

terutama pemuda

Masih kurangnya

kesadaran masyarakat

tentang pentingnya

kemanan dan ketertiban

lingkungan

Lembaga

kemasyarakatan yang

aktif

Kurang aktifnya lembaga

kemasyarakatan yang ada

di Kelurahan dalam

pembangunan

Masih kurang

optimalnya keaktifan

lembaga kemsyarakatan

yang ada.

Pengelolaan sampah

ruamah tangga

Pengelolaan sampah

rumah tangga yang belum

masih belum mandiri

dilakukan masyarakat

Masih kurangnya

kesadaran dan

pengetahuan masyarakat

tentang pengelolaan

sampah rumah tangga

Reformasi birokrasi

dan penegakan hukum

Kualitas pelayanan publik

masih belum optimal yang

disebabkan antara lain

kurangnya sarana dan

prasaran publik dan SDM

maupun prosedur

pelayanan publik

Belum optimalnya

pelayanan Publik

Belum optimalnya

keterbukaan informasi

publik terhadap

masyarakat

Permasalahan di Kecamatan Sandubaya ini ditinjau dari analisis

permasalahan utama pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari

permasalahan yang dicapai untuk mencapai Tujuan Pembangunan

Berkelanjuatan (TPB). Permasalahan pembangunan selanjutnya

menjadi kewenangan dan kewajiban perangkat daerah yang dimana

Kecamatan Sandubaya harus sanggup dalam melaksanakan

23

penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar,

terkait dengan sasaran pokok RPJMD dan tujuan serta sasaran

pembangunan daerah (RPJMD).

3.2. Telaahan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Mataram

Karena letaknya yang sangat strategis, maka kegiatan pembangunan Kota

Mataram sama sekali tidak bisa melepaskan dirinya dari faktor-faktor

sumberdaya dan kondisi pembangunan diluar Kota Mataram. Tuntutan era dan

warga kota dengan mempertimbangkan posisi geografis dan geostrategis

terutama dalam lima tahun kedepan, memerlukan berbagai inovasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tantangan Kota Mataram

kedepan sangat berat dan kompleks, mulai dari masalah transportasi, banjir,

kependudukan,pemukiman,ketenagakerjaan,

sektor informal, investasi, berbagai infrastruktur dan rendahnya

kualitas daya dukung lingkungan dan birokrasi serta budaya masyarakat

yang sangat heterogen.

Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas

kehidupan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat merupakan

agenda strategis yang dalam pencapaiannya harus didukung oleh

percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan dan pengembangan

aset sebagai pembiayaan altematif, reformasi birokrasi, dan sistem

pengawasan yang konstruktif dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut rumusan visi pembangunan Kota

Mataram tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kota

Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya.”.

Untuk mencapai Visi Kota Mataram terdapat 5 Misi yang yang

diturunkan dari visi tersebut yang meliputi:

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat melalui

penerapan nilai-nilai agama dan kearifan lokal dalam rangka

mewujudkan masyarakat yang aman, rukun dan damai

2. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui

pemenuhan pelayanan sosial dasar dan penguasaan IPTEK dalam

rangka mewujudkan daerah yang berdaya saing

24

3. Mendorong kemajuan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi

rakyat berbasis potensi lokal dalam rangka mewujudkan

masyarakat yang sejahtara

4. Meningkatkan kelayakan hidup masyarakat melalui penanganan

sarana dan prasarana perkotaan berbasis tata ruang dalam rangka

mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

5. Meningkatkan keandalan pelayanan publik melalui reformasi

birokrasi dalam rangka mewujudkan ke pemerintahan yang baik

(Good Governance).

Kecamatan Sandubaya melaksanakan 4 (empat) dari 5 misi yang

dijalankan Pemerintah Kota Mataram antara lain:

No Misi Tujuan Indikator

Tujuan

Sasaran

Daerah Sasaran OPD

1 Meningkatkan

Keimanan dan

Ketaqwaan

Masyarakat

Melalui

Penerapan, Nilai-

nilai Agama dan

Kearifan Lokal

Dalam Rangka

Mewujudkan

Masyarakat Yang

Aman, Rukun dan

Damai

Meningkatkan

kondusifitas

wilayah yang

tetap

mempertahankan

nilai religiusitas

dan kearifan lokal

Indeks Rasa

Aman

Terwujudnya

situasi

keamanan

dan

kerukunan

yang

kondusif

Terciptanya

keamanan dan

ketertiban

lingkungan

2 Meningkatkan

Kemampuan

Sumber Daya

Manusia Melalui

Pemenuhan

Pelayanan Sosial

Dasar dan

Penguasaan Iptek

Dalam Rangka

Mewujudkan

Daerah Yang

Derdaya Saing

Meningkatkan

kualitas pelayanan

dasar dan

pemberdayaan

masyarakat dalam

upaya pencapaian

kesejahteraan

sosial

Indeks

Pembangun

an Manusia

(IPM)

Terwujudnya

pemberdayaa

n masyarakat

dan gender

serta

perlindungan

anak

Terwujudnya

Kinerja

Penyelenggara

a

n Tugas

Pelayanan

Umum dan

Administrasi

Masyarakat

4 Meningkatkan

Kelayakan Hidup

Meningkatnya

infrastruktur fisik,

Indeks Kota

Layak Huni

Tersedianya

infrastruktur

Tercapainya

Penanganan

25

No Misi Tujuan Indikator

Tujuan

Sasaran

Daerah Sasaran OPD

Masyarakat

Melalui

Penanganan

Sarana Prasarana

Perkotaan

Berbasis Tata

Ruang Dalam

Rangka

Mewujudkan

Pembangunan

Yang

Berkelanjutan

ekonomi dan

sosial yang

berkualitas

sarana dan

prasarana

penunjang

perekonomia

n dan sosial

yang

memadai

Pelayanan

Persampahan

Lingkungan

5 Meningkatkan

Keandalan

Pelayanan Publik

Melalui

Reformasi

Birokrasi Dalam

Rangka

Mewujudkan

Kepemerintahan

Yang Baik (Good

Governance)

Mewujudkan Tata

Kelola

Pemerintahan dan

layanan publik

yang professional,

berintegritas dan

akuntabel

Indeks

Reformasi

Birokrasi

Tercapainya

peningkatan

kualitas

pengelolaan

pemerintah

dan layanan

publik

Tercapainya

Pemenuhan

pelayanan di

Kecamatan

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Mataram,

direncanakan pengembangan kawasan strategis yang sedemikian rupa

sehingga dapat diakomodasi seluruh kebutuhan lahan warga Kota

Mataram untuk keperluan perumahan, kantor, perdagangan,

perindustrian dan area kegiatan umum termasuk areal transportasi.

Sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota

Mataram, Penataan Ruang Kota Mataram diarahkan untuk mewujudkan

pemanfaatan ruang wilayah yang mantap, efisien, efektif dan optimal

serta berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan, karateristik dan

kemampuan daya dukung lahan yang tersedia. Konsep dasar rencana

menciptakan struktur pelayanan yang berjenjang mulai dari pusat kota,

26

sub pusat kota dan pusat lingkungan. Sedangkan konsep bentuk kota

adalah dengan memanfaatkan Jalan Lingkar yang ada sebagai

pembentuk kota, sehingga bentuk kota mendekati bentuk pusat jamak

yang berjenjang sehingga menjamin terdistribusinya kegiatan

pembangunan kota.

Pola perwilayahan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan

pemerataan pembangunan sesuai dengan potensi lahan dan

kecenderungan perkembangan yang serasi, selaras, seimbang dan

terintegrasi dalam sistem kota.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, rencana penggunaan lahan di

Kota Mataram diperuntukkan untuk kawasan perumahan dan

permukiman, kawasan perdagangan dan jasa komersial, kawasan

perkantoran, kawasan kesehatan, kawasan pendidikan tinggi,

pengembangan fasilitas penunjang kegiatan permukiman, Ruang

Terbuka Hijau, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan khusus

dan kawasan konservasi.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis Kecamatan Sandubaya harus selaras dengan visi

dan misi yang dilaksanakan oleh Kota Mataram 5 (lima) tahun kedepan

sesuai dengan penentuan isu-isu strategis keseluruhan RPJMD Kota

Mataram Tahun 2016-2021. Adapun beberapa isu yang dapat

diklasifikasikan sebagai berukut:

a. Isu Kondusifitas Wilayah

Berdasarkan gambaran aktual kondisi Kecamatan Sandubaya saat

ini, maka isu strategis yang tumbuh dan berkembang, antara lain:

1. Masih banyak jumlah kasus tindakan kriminalitas baik yang

dilakukan oleh warga setempat dan warga pendatang yang

tidak dilaporakan;

2. Belum maksimalnya penyelesaian konflik antar warga dan

lingkungan; dan

3. Kegiatan pengamanan lingkungan yang masih kurang

maksimal.

27

b. Isu Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Kesejahtaraan

Masyarakat

1. Belum optimalnya kelembagaan pemberdayaan perempuan

dalam bentuk sususnan organisasi;

2. Kurangnya kegiatan kepemudaan terutama dalam menyalurkan

minat dan bakat yang positif sehingga dapat menstimulan

peranan pemuda dalam kegiatan lingkungan dan

kemasyarakatan; dan

3. Belum optimalnya penataan UMKM/PKL.

c. Isu Infrastruktur Perkotaan

1. Penyalahgunaan trotoar untuk parkir liar dan PKL;

2. Penyalahgunaan bahu dan badan jalan untuk parkir liar dan

PKL

d. Isu Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi

1. Belum meratanya akses dan pengetahuan masyarakat terhadap

teknologi informasi;

2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengurusan

administrasi kependududkan.

28

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sandubaya Kota Mataram yang

merupakan implementasi Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah selama 5

tahun. Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan

kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai

komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara

optimal, efektif dan efisien.

1.1.1. TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah

sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai

dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan

Sandubaya memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program

dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : “Meningkatkan

Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat”.

1.1.2. SASARAN

Sasaran merupakan sarana untuk mencapai tujuan yaitu sesuatu yang akan

dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Sandubaya untuk jangka waktu 5

tahun kedepan, Kecamatan Sandubaya menetapkan Sasaran sebagai berikut:

1. Terciptanya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

2. Terwujudnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pelayanan Umum dan

Administrasi Masyarakat

3. Tercapainya kualitas Pelayanan Penanganan Persampahan

4. Tercapainya kualitas Pelayanan di Kecamatan

Untuk lebih terinci, dapat dilihat dalam tabel berikut :

29

Tabel. 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sandubaya

NO Tujuan Indikator

Tujuan

Target Kinerja

Tujuan Pada

Tahun ke Sasaran

Indikator Kinerja

Sasaran

Target Kinerja Sasaran Pada

Tahun ke

2019 2020 2019 2020

1 Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Terhadap

Masyarakat

Ideks pelayanan

terhadap

masyarakat

75 78 Terciptanya keamanan

dan ketetiban lingkungan

Presentase konflik

sosial tertangani 100 100

Terwujudnya kinerja

penyelenggaraan Tugas

Pelayanan Umum dan

Administrasi Masyarakat

persentase jumlah

lembaga

kemasyarakatan

kelurahan yang aktif

75 80

Tercapainya Penanganan

Pelayanan Persampahan

Lingkungan

Persentase

Penanganan Sampah

Lingkungan

70 75

Tercapainya Pemenuhan

pelayanan di Kecamatan IKM Kecamatan 80

BAB.V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sandubaya sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang riil/relevan

dengan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sandubaya yang memadai serta

menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur serta

merencanakan tahapan pencapaian dalam waktu 5 (lima) tahun yang mana data

disesuaikan dengan RPJMD Kota Mataram. Berikut Tujuan, Sasaran, Strategi dan

Arah Kebijakan Kecamatan Sandubaya :

TUJUAN ,SASARAN ,STRATEGI DAN KEBIJAKAN

30

VISI Visi Kota Mataram Tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Kota Mataram

yang Religius, Maju dan Berbudaya"

MISI I

MENINGKATKAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN

MASYARAKAT MELALUI PENERAPAN NILAI-NILAI AGAMA

DAN KEARIFAN LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN

MASYARAKAT YANG AMAN, RUKUN DAN DAMAI

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Meningkatkan

Kualitas

Pelayanan

Terhadap

Masyarakat

1

Terciptanya

keamanan dan

ketertiban

lingkungan

1 Koordinasi

penanganan

konflik sosial

dan trantibum

Fasilitasi dan Koordinasi

lintas sektoral penanganan

konflik sosial dan trantibum

Data Pemetaan konflik dan

Trantibum

MISI II

MENINGKATKAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA

MELALUI PEMENUHAN PELAYANAN SOSIAL DASAR DAN

PENGUASAAN IPTEK DALAM RANGKAMEWUJUDKAN DAERAH

YANG BERDAYA SAING


Meningkatkan

Kualitas

Pelayanan

Terhadap

Masyarakat

1

Terwujudnya

kinerja

penyelenggaraan

Tugas

Pelayanan

Umum dan

Administrasi

Masyarakat

1 Meningkatkan

peran serta

masyarakat

dalam

pembangunan

1 Mengadakan monitoring

evaluasi ke masyarakat dan

kelurahan

MISI IV

MENINGKATKAN KELAYAKAN HIDUP MASYARAKAT MELALUI

PENANGANAN SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN

BERBASIS TATA RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN

PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN


Meningkatkan

Kualitas

Pelayanan

Terhadap

Masyarakat

1

Tercapainya

Penanganan

Pelayanan

Persampahan

Lingkungan

1 Meningkatkan

sarana dan

fasilitas

kebersihan

lingkungan

1

2

Penanganan dan

Pengangkutan sampah

lingkungan

Pengelolaan dan Pengolahan

sampah Lingkungan

31

MISI V

MENINGKATKAN KEANDALAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI

REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN

KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)


Meningkatkan

Kualitas

Pelayanan

Terhadap

Masyarakat

1

Tercapainya

Pemenuhan

pelayanan di

kecamatan.

1 Meningkatkan

SDM dan

pemenuhan

sarana

pelayanan

1 Melaksanakan survey

terhadap kepuasan

pelayanan kpd masyarakat

2 Pemenuhan fasilitas

pelayanan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik

ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek

kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. untuk merespons tuntutan tersebut perlu

dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan

termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap

prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai

dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung,

kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan

alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk

32

menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta

kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka

memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program

pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan

untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sandubaya.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat

pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik

lainnya, sehingga perlu adanya review renstra oleh manajemen puncak beserta

stakeholder secara berkala berbentuk laporan LKJIP untuk mengetahui status capaian

kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi

capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review menunjukan tingginya

komitmen PD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun

harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan

serta anggarannya. Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan pada Kecamatan Sandubaya.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan

Indikatif dalam rangka pencapaian 1 (satu) tujuan dan 4 (empat) sasaran kinerja

Kecamatan

Modo periode tahun 2016 - 2021 sebagaimana tabel berikut :

33

Tabel : 4.1 Program Pendanaan Kecamatan Sandubaya tahun 2019

Kota Mataram

No Misi Kota

Mataram Tujuan

Indika

tor

Sasaran Strategis

Kota

Indikator (Impact/

Outcome)

Sasaran Strategis

OPD

Indikator Sasaran

OPD

Program

OPD

Indikator Program

OPD

Target 2019

(%)

Kegiatan Output Target Kinerja

2019

Nilai Anggaran

(Rp)

I Meningkatkan keimanan dan

ketaqwaan masyarakat melalui penerapan

nilai-nilai agama dan kearifan lokal dalam rangka

mawujudkan masyarakat yang aman, rukun dan

damai

Meningkatkan

kondusifitas wilayah yang

tetap mempertahankan nilai

religiusitas dan kearifan lokal

Indeks rasa

aman

Terwujudnya

situasi keamanan dan kerukun

an yang kondusif

Indeks Toleransi

Terciptanya

Keamanan dan Ketertiban Lingkunga

n

Persentase konflik sosial

tertangani

Program pengenda

lian kemanan dan kenyama

nan lingkungan

Persentase konflik sosial

ditindaklanjuti

100 Pengendalian

kemanan dan kenyamanan

lingkungan

Jumlah laporan

konflik sosial yang terjadi

dan tertangani tingkat

kecamatan sandubaya

1 lapora

n

93.800.000,-

II Meningkatkan kemampuan

sumber daya manusia melalui pemenuhan

pelayanan sosial dasar dan penguasaan

IPTEK dalam rangka mewujudkan daerah yang

berdaya saing

Meningkatkan

kualitas pelayanan dasar dan

pemberdayaan masyarakat

dalam upaya pencapaian

kesejahteraan sosial

Indeks pemba

ngunan manusia (IPM)

Terwujudnya

pemberdayaan masyarakat dan

gender serta perlindungan

anak

Indeks pembang

unan kepemudaan (IKK)

Terwujudnya

kinerja penyelenggaraan tugas

pelayanan umum dan administr

asi masyarakat

Persentase jumlah

lembaga kemasyarkatan kelurahan

yang aktif

Program pembinaa

n pemerintah keluraha

n

Persentase lembaga

kemasyarakatan yang berkinerja baik

75 Peningkatan

kapasitas kelembagaan lingkungan

dan kepala lingkungan

Jumlah laporan

kepala lingkungan yang

disampaikan

12 bulan

laporan kepala lingku

ngan

25.000.000,-

Program

Peningkatan Keberdayaan

masyarakat kelurahan

Persentase

UMKM terverifikasi

Pemberday

aan ekonomi masyarakat

Jumlah

UMKM yang terferikasi

50

UMKM

778.500.000,

-

Persentase kegiatan keagamaan

terfasilitasi

Pelaksaan kegiatan keagamaa

n

Jumlah kegiatan

keagam

3 Kegiatan

276.260.000,-

34

No Misi Kota Mataram

Tujuan Indika

tor

Sasaran Strategis

Kota

Indikator (Impact/ Outcome)

Sasaran Strategis

OPD

Indikator Sasaran

OPD

Program OPD

Indikator Program

OPD

Target 2019 (%)

Kegiatan Output Target Kinerja 2019

Nilai Anggaran

(Rp)

aan terfasilitasi (minim

al STQ/MTQ, Pawai

Takbiran dan Pawai Ogoh-

ogoh

Persentase karang

taruna aktif

Pembinaan pemudan

dan olahraga

Jumlah organis

asi pemuda/ karang

taruna yang terfalisitasi

kegitannya

7 karan

g taruna

44.280.000,-

Persentase

kader PKK aktif

Pembinaan

dan pemberdayaan perempuan

dan kader

Organis

asi perempuan/ kader

yang terfasilitasi kegiata

nnya

2

kelompok organisasi

perempuan yang terben

tuk

33.332.600,-

Program Peningkat

an dan Pengembangan Manajem

Persentase usulan yang

terferifikasi di tingkat kelurahan dan

100% Pelaksanaan MPBM

Perencanaan, Evaluasi dan

Persentase

usulan kelurahan yang terverifi

3 kegiat

an

55.785.000,-

35


Tujuan Indika

tor

Sasaran Strategis

Kota


Sasaran Strategis

OPD

Indikator Sasaran

OPD

Program OPD

Indikator Program

OPD

Target 2019 (%)


Nilai Anggaran

(Rp)

en Pembangungan Partisipat

if

kecamatan Informasi kasi di kecamatan

Persentase kelurahan

yang terseleksi

Evaluasi kinerja

pemerintah kelurahan

Jumlah kelurah

an yang berkineja baik dan

terseleksi

1 kelua

han

12.020.000,-

Program

pengembangan data dan informasi

Persentase

data kepedudukan dilayani

100 Pemuktahi

ran data kependudukan

Data

kependudukan

1

laporan data kependuduk

an

29.010.000,-

IV Meningkatkan kelayakan

hidup masyarakat melalui penanganan

sarana dan prasarana perkotaan berbasis tata

ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan

yang berkelanjutan

Meningkatnya

infrastruktur fisik, ekonomi

dan sosial yang berkualit

as

Indeks kota

layak huni

Tersedianya

infrastruktur sarana dan

prasarana penunjang

perekonomian dan sosial

yang memadai

Indeks kota

layak huni

Tercapainya

penanganan pelayanan persampa

han lingkungan

Persentase penanganan

sampah lingkungan

Program pengemb

angan kinerja pengelolaan

persampahan

Persentase sampah yang

tertangani

70 Pengelolaan dan

pengolahan sampah pemukiman sampah

nihil

Volume sampah

terangkut per hari

Minimal 3

rit/ 3 kali angkut roda

3

123.622.280,-

V Meningkatkan keandalan pelayanan public melalui

reformasi

Mewujudkan tata kelola pemerint

ahan

Indeks reformasi birokrs

i

Tercapainya peningkatan

kualitas

Nilai unit pelayanan public kemenpa

n dan

Tercapainya pemenuhan

pelayanan

IKM Kecamatan

Peningkatan kualitas pelayana

n publik

Meningkatnya kualitas pelayanan di kecamatan

80 Peningkatan standar pelayanan kecamatan

Jumlah jenis layanan di

kecama

25 layanan

18.270.000,-

36


Tujuan Indika

tor

Sasaran Strategis

Kota


Sasaran Strategis

OPD

Indikator Sasaran

OPD

Program OPD

Indikator Program

OPD

Target 2019 (%)


Nilai Anggaran

(Rp)

birokrasi dalam rangka mewujudkan kepemerintah

an yang baik (good governace)

dan layanan public yang

professional, berintegritas dan

akutabel

pengelolaan pemerintah dan

layanan publik

penilaian ombudsman

di kecamatan

tan

37

Tabel : 4.2 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2019

Kegiatan Kesekretariatan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Pogram OPD Target 2019 Nilai anggaran (Rp)

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Terwujudnya administrasi perkantoran yang lancar dan tertib

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Kec.

Sandubaya 3 Rekening 21.000.000,-

Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Kec.

Sandubaya 11 unit 2.450.000,-

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kec.

Sandubaya 1 tahun 27.000.000,-

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Kec.

Sandubaya 3 item 10.750.000,-

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Kec.


Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Kec.

Sandubaya 6 peralatan 170.750.000,-

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

Kec.

Sandubaya 36 Exp 3.480.000,-

Penyediaan Makanan dan

Minuman

Kec.

Sandubaya 12 kali 17.640.000,-

38


Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Kec.


Penyusunan Dokumen

Perencanaan

Kec.

Sandubaya 4 kegiatan 145.145.920,-

Penyediaan Administrasi

Keuangan

Kec.

Sandubaya 4 kegiatan 73.650.000,-

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Kec.

Sandubaya 3 unit 16.230.000,-

Pengadaan gedung kantor

Kec.

Sandubaya,

kantor lurah

abian tubuh baru dan

kantor lurah

bertais

3 paket 525.000.000,-

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kantor

Kec.

Sandubaya 1 paket 200.000.000,-


Kendaraan Dinas /Operasional

Kec.

Sandubaya

11 unit 43.543.200,-


Peralatan Gedung Kantor

Kec.

Sandubaya

11 unit 5.800.000,-

3

Program Peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kec.

Sandubaya Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

a. Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

Kec.

Sandubaya 2 dokumen 1.475.000,-

b. Penyusunan pelaporan

akuntabilitas kinerja instasi

pemerintah

Kec.


39


4 Program Perencanaan Perangkat

daerah

Meningkatnya pengembangan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah

a. Penyusunan dokumen

perencanaan perangkat daerah

Kec.


40

BAB VII

INDIKATOR KINERJA SKPD

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Sandubaya

Kota Mataram menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam

RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan

suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan

mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP

tahunan dan LAKIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator kinerja RPJMD yang diacu oleh Renstra Kecamatan berdasarkan Tugas Pokok

dan Fungsi Kecamatan, sebagai berikut :

1. Indeks Toleransi

2. Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP)

3. Indeks Kota Layak Huni

4. Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja Kecamatan Sandubaya Kota Mataram yang mengacu pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan

Sandubaya untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kecamatan Sandubaya Kota Mataram yaitu :

1. Persentase Konflik Sosial Tertangani

2. Persentase Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif

3. Persentase Sampah Lingkungan Yang Tertangani

4. IKM Kecamatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan target

kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel

dibawah ini.

Tabel. 7.1

Indikator Kinerja PD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kecamatan Sandubaya Kota Mataram

41

No Indikator Kinerja

RPJMD Indikator Kinerja OPD

Target Capaian Setiap

Tahun Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD 2019 2020

1 Indeks Toleransi Persentase Konflik sosial

tertangani 100 100 100

2

Indeks

Pembangunan

Kepemudaan (IPP)

Persentase jumlah lembaga

kemasyarakatan kelurahan

yang aktif

75 80 85

3 Indeks Kota Layak

Huni

Persentase Penanganan

Sampah Lingkungan 70 75 80

4 Indeks Rerformasi

Birokrasi IKM Kecamatan 80 80 80

7.1. Program dan Kegiatan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b. Penyediaan Alat Tulis Kantor

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

f. Penyediaan Makanan dan Minuman

g. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

h. Penyusunan Dokumen Perencanaan

i. Penyediaan Administrasi Keuangan

Program dan kegiatan ini diadakan karena Kebutuhan akan pelayanan

administrasi perkantoran yang lancar dan baik

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan

a. Pembangunan Gedung kantor

b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

42

Program dan kegiatan ini diadakan karena Kebutuhan akan Sarana dan

Prasarana perkantoran untuk memenuhi fasilitas pelayanan umum kecamatan

dan pelayanan langsung lingkungan

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan

a. Penataan administrasi kepegawaian

b. Pengklasifikasian arsip pola baru

Program dan kegiatan ini diadakan karena kemampuan aparatur kecamatan

masih rendah sehingga diperlukan pelatihan fungsional arsiparis secara berkala.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Kegiatan

a. Penyusunan Inventaris Kekayaan

Program dan Kegiatan ini diadakan agar terwujudnya administrasi pelaporan

Barang Milik daerah yang Akuntabel.

5. Peningkatan Kesadaran Lingkungan

a. Gerakan Sadar Kebersihan dan Ketertiban

Program dan kegiatan ini dipilih karena masih banyaknya masyarakat yang

belum sadar lingkungan dengan sasaran penyampaian informasi melalui media

cetak dan papan informasi sebagai sarana sosialisasi program terpadu terutama

tentang kebersihan dan ketertiban.

6. Program Penataan administrasi Kependudukan

a. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

b. Peningkatan dalam pelayanan public dalam bidang kependudukan

c. Peningkatan Pelayanan Umum Kecamatan

Program dan kegiatan ini dipilih dengan strategi pendataan dan pelayanan

langsung ke lingkungan dengan mencoba system paket yang didukung oleh

sarana/aplikasi sebagai bahan data base pelayanan tentang kependudukan.

8. Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan : 10 Kelurahan

a. Peningkatan kapasitas kelurahan dan masyarakat kelurahan

b. Pemberdayaan SDM Keluarahan

c. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Masyarakat Kelurahan

d. Peningkatan Sarpras Masyarakat Kelurahan

e. Pemberdayaan Pemerintahan Umum Kelurahan

43

Program ini diadakan adalah upaya mendorong kinerja pemerintahan kelurahan

dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga pemerintahan berjalan

lebih baik dan tepat sasaran

9. Program Pengembangan Kemitraan

a. Pengumpulan Data Parawisata dan Kebudayaan

Program ini dipilih untuk mendukung program kemitraan tentang potensi

parawisata dan kebudayaan di Kecamatan Sandubaya.

10. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam

Pembangunan

b. Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan

c. Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kelurahan

Program ini dipilih untuk lebih mengedepankan aspirasi masyarakat dan peran

aktif dalam keterlibatan perencanaan pembangunan di Tingkat Kecamatan serta

penilaian kinerja pemerintahan Kelurahan.

11. Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan

a. Pembinaan pemuda dan olahraga

b. Pembinaan dan pemberdayaan organisasi perempuan

Program gender dan kepemudaan ini sangat penting artinya didalam membina

generasi mudah dan memberikan kesempatan bagi para wanita untuk

berorganisasi dan berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga terhajadi

persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.

12. Program Peningkatan Keamanan Lingkungan

a. Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pengadaan sarana pos jaga untuk keamanan lingkungan yang sangat penting di

dalam menjamin rasa aman bagi masyarakat di tingkat lingkungan dengan

mengaktifkan kembali siskamling dan merangkul unsur lembaga social

masyarakat/pamswakarsa.

13. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Program ini dipilih untuk meningkatkan koordinasi dan dialog intraktif forum

muspika kecamatan dengan masyarakat yang dimediasi oleh lembaga swadaya

masyarakat/lembaga sosial dalam upaya pencegahan dan penaganan konflik

social melalui forum lintas kerukunan beragama.

14. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

a. Pengembangan teknologi pengolahan persampahan

44

b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Program ini dipilih untuk mengentaskan persoalan sampah dikecamatan

Sandubaya dengan mendorong peran aktif masyarakat dalam pengolahan dan

pengelolaan sebagai sumber usaha serta penguatan kelembagaan secara terpadu

dengan meningkatkan SDM manajemen usaha.

15. Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Kegiatan : Pembinaan Administarsi Pemerintahan kelurahan

Program ini dipilih untuk meningkatkan pelayanan dan penataan administrasi

pemerintahan kelurahan yang lebih baik

16. Program Pembinaan Pedagang kaki Lima dan Asongan

a. Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

Program ini dipilih untuk meningkatkan potensi usaha melalui penataan dan

pengembagan area usaha bagi PKL dan asongan dalam upaya menunjang

kawasan wisata.

17. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

a. Pelaksanaan STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan

Program ini dipilih untuk meningkatkan kwalitas iman dan taqwa serta

solidaritas umat beragama dalam pelestarian/syiar agama.

18. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Kegiatan : Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

tentang perumahan

Program ini dipilih untuk menertibkan ijin rumah pondokan/kost2an melalui

penertiban/ijin dalam upaya mendorong PAD serta kwalitas perumahan

hunian/rumah pondokan yang lebih baik dan teratur.

Demikian program dan kegiatan yang direncana oleh Kecamatan Sandubaya

untuk tahun 2016.

45

BAB IV

PENUTUP

Review Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sandubaya Kota Mataram

Tahun 2019 memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, analisis kinerja

pelayanan Kecamatan Sandubaya , Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi SKPD, Review terhadap rancangan awal RKPD Kota Mataram, Penelaan

Usulan Program dan kegiatan Masyarakat, Tujuan, Sasaran, Program dan

Kegiatan dan rencana pendanaannya.

Rencana Kerja Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Tahun 2019 ini

disusun dengan koordinasi antar Seksi, Sekretaris dan Pimpinan lingkup

Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan partisipasi seluruh pelaku

pembangunan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang/MPBM-Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat), yang

berfungsi sebagai Forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama

Sinkronisasi Rencana kegiatan penyelerasan program kegiatan yang tercantum

dalam Agenda Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Agenda Nasional.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Kecamatan

Sandubaya dalam melaksanakan tugas–tugas pemerintahan umum serta

menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus

untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan.

Akhirnya, semoga RENJA ini dapat diimplementasikan secara bertanggung

jawab dan bermanfaat dalam memberikan konstribusi pada peningkatan

pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang

menjadi Maju, Religius dan Berbudaya.

Camat Sandubaya

Drs. LALU SAMSUL ADNAN NIP. 19730307 199311 1 002

46

Documents

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019...(RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021, dengan demikian penyempurnaan dokumen tersebut mutlak diperlukan melalui penajaman pada indikator sasaran,