RENCANA KERJA ( RENJA SKPD TAHUN 2018sip-ppid.mataramkota.go.id/file/renja-2018-bakesbangpol-kota... · sasaran dalam pertanggungjawaban berbasis kinerja. 1.4. Sistematika Rencana

RENCANA KERJA

( RENJA )

SKPD TAHUN 2018

BADAN KESBANG - POL

KOTA MATARAM

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, yang telah

memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya serta dengan ijin Jualah kita

dapat menyusun dan menyelesaikan satu tugas yaitu Rencana Kerja (Renja)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram Tahun 2018.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini disusun menindaklanjuti

amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (1) dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 137, Rencana

Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram merupakan

substansi dari penjabaran Rencana Kerja Kota Mataram, berdasarkan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Program Wajib Politik Dalam

Negeri, rincian tugas pokok dan fungsi yang bersinergi dengan Program

Pemerintah Kota Mataram dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Mataram, Rencana Kerja (Renja) disusun dengan maksud memberikan arah

dan menyediakan data resmi atau pedoman dalam mewujudkan visi, misi

dalam jangka 1 (satu) tahun sebagai pedoman kerja yang disampaikan

melalui RKA dan DPA Tahun 2018.

Sebagaimana diketahui bahwa Penyusunan Rencana Kerja

dimaksudkan adalah dengan tujuan untuk mengakomodir aspirasi maupun

keinginan masyarakat dapat diwujudkan melalui program kegiatan tahunan

serta dapat terfasilitasi dengan lebih transparansi, efektif dan efisien menuju

tata pemerintahan yang baik (good govermance) dan bertanggung jawab.

Dan secara disadari penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini jauh dari

ii

sempurna, oleh karena itu sangat diharapkan kritik ataupun masukan demi

untuk kesempurnaannya, dan langkah kebijakan yang diambil kedepannya.

Mataram, Oktober 2017

Kepala Bakesbangpol Kota Mataram,

H. RUDI SURYAWAN, SH Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19711230 199703 1 003

iii

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar ............................................................................................ i

Daftar Isi ...................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ..........................................................................

1.1. Latar Belakang ..................................................................

1.2. Landasan Hukum ..............................................................

1.3. Maksud dan Tujuan ...........................................................

1.4. Sistematika .......................................................................

1

1

2

4

4

BAB I I EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ..........................

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD .......................................................

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ........................................

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ............... 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal SKPD ...........................

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan ........................

7

7

15

16

23

28

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .........................

3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional ...........................

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ........................................

3.3. Program dan Kegiatan .......................................................

29

29

30

31

BAB IV PENUTUP .....................................................................................

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja ............................

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan ...................................................

4.3. Rencana Tindak Lanjut ..........................................................

41

41

41

42

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan proses penyusunan dan penetapan

pelaksanaan kegiatan. Program yang telah atau hendak dicapai

sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan

kuantitas terukur, rancangan Rencana Kerja ini mengacu pada rancangan

awal RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap

kondisi SKPD tahun sebelumnya dan terhadap pencapaian kinerja Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram, baik internal dan eksternal

sehingga dapat ditetapkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang

akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Dan Rencana Kerja disusun menindaklanjuti amanat Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (1) dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 137, Rencana Kerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram yang merupakan

substansi dari penjabaran Rencana Kerja Kota Mataram dan sesuai

dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Program Wajib

Politik Dalam Negeri, rincian tugas pokok dan fungsi yang sinergi dengan

Program Pemerintah Kota Mataram. Rencana Kerja Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Mataram, disusun dengan maksud memberikan

arah dan menyediakan data resmi atau pedoman berdasarkan visi, misi

dalam jangka 1 (satu) tahun. sebagai dasar pedoman pelaksanaan

Rencana Kerja program kegiatan yang disampaikan melalui RKA dan DPA

Tahun 2018.

2

Rencana Kerja merupakan proses pemikiran yang berdasarkan

pada penetapan program dan kegiatan dan tindak lanjut dari kebijakan

yang terukur ingin dicapai dan kinerja program dan kegiatan yang telah

direncanakan disusun secara sistematis dan berkelanjutan untuk

mengkoordinasi aspirasi maupun keinginan masyarakat kurun waktu 1

(satu) tahun dapat terlaksana dan terfasilitasi lebih tarnsparansi, efektif

dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik (good govermance) dan

bertanggung jawab.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sitem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diatur dalam pasal 260 ayat (1);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah;

3


Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan;


Pedoman Tata Cara Perhitungan Penggunaan Anggaran dalam

APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;


Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organissai Masyarakat

Asing di Daerah;


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Rencana Pembangunan Daerah;


Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11

Tahun2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;


Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;


Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.


Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.


Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2018.

4

17. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri

Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah

Ibadah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Mataram Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja satu Tahun

sesuai tugas pokok dan fungsi;

2. Sebagai acuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam

menentukan lokasi, indikator kinerja maupun kelompok sasaran

periode satu tahun;

3. Sebagai bahan tolak ukur dalam penyusunan pertanggungjawaban

Walikota Tahun 2017-2018 terutama dalam tugas urusan

pemerintah yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kota Mataram;

4. Diimplementasikan dari rumusan untuk meningkatkan pencapaian

sasaran dalam pertanggungjawaban berbasis kinerja.

1.4. Sistematika

Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram Tahun 2018, disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan Renja Bakesbangpol,agar substansi pada bab-bab

berikutnya dapat dipahami dengan baik.

5

1.1. Latar Belalang

Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja

SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen

RKPD, Renstra SKPD, degan Renja

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di

dalam Penyusunan Renja Bakesbangpol Tahun 2017

1.3. Maksud dan Tunjuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

Penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja

SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja

SKPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun

berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan

prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan

tugas pokok dan fungsi SKPD.

6

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan

atas rukusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan

pertimbangan terhadap perumusan program dan

kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi

program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat

perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah

pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana

Strategis SKPD

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik pada dasarnya menghasilkan kebijakan yang diberikan dalam

muatan substansi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan pemberian

capaian tahun berjalan dan target berdasarkan realisasi program

kegiatan tahun-tahun sebelumnya dan berkewajiban memberikan

pertanggungjawaban selaku akuntabilitas pemerintah oleh karena itu

dalam keterkaitan evaluasi merupakan proses pengeluaran dan

perbandingan dari hasil-hasil kegiatan operasioanal nyata dicapai dengan

hasil-hasil yang seharusnya dicapai menurut target tahun sebelumnya

menerangkan kinerja dan tindakan pimpinan kolektif suatu organisasi

yang menggambarkan keberhasilan atau kegagalan visi, misi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kepada pihak

memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban

dengan membandingkan :

a) Rencana Kinerja yang ditetapkan dengan hasil capaian kinerja ;

b) Perbandingan kinerja antara tahun sebelumnya dengan tahun

berjalan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Realisasi Renstra yang

mengacu pada hasil laporan tahun yang bersangkutan, adanya suatu

Kegiatan pengukuran yang dilakukan untuk membandingkan hasil yang

telah dicapai dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya.

8

Evaluasi ini digunakan oleh berbagai pihak untuk melihat keberhasilan

dan kegagalan pencapaian tujuan dan untuk mengevaluasi kerja program

kegiatan haruslah dimulai pada tujuan itu sendiri.

Dari evaluasi pelaksanaan program kegiatan sesuai Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akutanbilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Akutansi Negara Nomor

2329/IX/6/8/2003 Pedoman Penyusunan Pelaporan Akutanbilitas Kinerja

Instansi Pemerintah langkah pengambilan kebijakan dapat dievaluasi

kinerja tahun lalu dengan tahun berjalan dalam pengambilan keputusan

dapat diimplementasikan semua kegiatan memenuhi target dan tidak

ada pelaksanaan kegiatan yang melebihi target dalam

menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang Kesatuan Bangsa

dan Politik di dalam fungsi dan perannya di Bidang Kesatuan Bangsa dan

Politik.

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil Rencana Kerja

Tahun Berjalan 2017, pelaksanaan kinerja Bakesbangpol Kota Mataram

ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang

terdiri dari Belanja Langsung Urusan Wajib (Program), dengan ruang

lingkup kegiatannya (tabel I) sebagai berikut:

9

TABEL I

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA

RENJA PADA BAKESBANGPOL KOTA MATARAM

SAMPAI DENGAN TRIWULAN III

No

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)

Target Renstra SKPD

pada Tahun 2018 (Akhir Periode SKPD)

Realisasi Capaian

Kinerja SKPD s/d Renja SKPD Tahun

Lalu (2016)

Target Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang di

Evaluasi (2017)

Realisasi Kinerja pada Semester

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD

s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD

Tahun 2017)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi

Anggaran Renstra SKPD

s/d Tahun 2017 (%)

Ket.

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7 + 8 10 = 9/6x100% 11 = 5 + 9 12=11/4x100%

13

K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. Rp. K Rp.

Urusan Wajib

Bidang Urusan Wajib ########## ########### ##########

9,852,589,632

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Output :

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum

dan Kegiatan Operasional Badan

641,045,50

0

552,365,509

457,933,882

1,058,434,382

Penyediaan jasa surat

menyurat Outcome :

Terlaksanya

Pelayanan

administrasi umum dan surat menyurat

1.200

lbr 5,400,000

1.200

lbr 5,400,000

1.200

lbr 5,400,000 1,350,000

900,000

1.200

lbr 3,150,000

1.200

lbr

58.33 8,550,000

1.200

lbr 158.33

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Outcome :

Terpenuhinya

kebutuhan biaya

telepon, internet dan listrik

12 bulan

49,200,000 12

bulan 36,685,695

12 bulan

44,024,544 16,578,941 4,255,561 12

bulan 20,834,502

12 bulan

47,32

57,520,197 12

bulan

116.91

Penyediaan jasa

peralatan dan

perlengkapan kantor

Outcome :

Terpenuhinya biaya

jasa service

peralatan dan

perlengkapan kantor

12 bulan

7,500,000

12 bulan

7,900,000 12

bulan 1,700,000 1,600,000 1,800,000

12 bulan

3,300,000 12

bulan

36.67 11,200,000

12 bulan

149.33

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7 + 8 10 = 9/6x100% 11 = 5 + 9 12=11/4x100%

13

K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. Rp. K Rp.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Outcome :

Terfasilitasinya

kelancaran operasional

kendaraan dinas

roda 4 (empat)

dan roda 2 (dua)

3 unit roda 4 dan 12

unit roda 2

13,200,000

3 unit roda 4

dan 12

unit roda 2

6,245,000

3 unit roda 4

dan 12

unit roda 2

13,200,000 1,702,479 2,554,900

3 unit roda 4

dan 12

unit roda 2

4,257,379

3 unit roda 4

dan 12

unit roda 2

32.25 10,502,397

3 unit roda 4

dan 12

unit roda 2

79.56

Penyediaan alat tulis

kantor Outcome :

Terpenuhinya

Kebutuhan Alat Tulis Kantor

12

bulan 41,675,259

12

bulan 52,500,000

12

bulan 56,875,715 20,040,000 6,680,000

12

bulan 26,720,000

12

bulan 46.98 79,220,000

12

bulan 190.09

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Outcome :

Tersedianya Pengadaan Barang

Cetak dan

Penggandaan

12 bulan

17,400,000 12

bulan 25,790,000

12 bulan

27,400,000 8,190,000 3,300,000 12

bulan 11,490,000

12 bulan

41.93 37,280,000 12

bulan 214.25

Penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Outcome : Tersedianya

Komponen

Instalasi Listrik

12 bulan

5,000,000 12

bulan 5,400,000

12 bulan

5,000,000 1,400,000 850,000 12

bulan 2,250,000

12 bulan

45.00 7,650,000 12

bulan 153.00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Outcome : Terciptanya kenyamanan

kantor

12 bulan

76,300,000 12

bulan 10,600,000

12 bulan

62,800,000 19,000,000 21,499,558 12

bulan 40,499,558

12 bulan

64.49 51,009,558 12

bulan 66.97

Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Outcome :

Tersedianya bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-undangan

koran

: 72 eks

8,700,000

koran

: 72 eks

8,220,000

koran

: 72 eks

8,700,000 2,340,000 1,980,000

koran

: 72 eks

4,320,000

koran

: 72 eks

49.66 12,540,000

koran

: 72 eks

144.14

Penyediaan makanan dan minuman

Outcome :

Terlaksananya

pelayanan

administrasi perkantoran yang

lancar

12 bulan

81,080,000 12

bulan 46,725,000

12 bulan

71,825,000 21,650,000 26,450,000 12

bulan 48,100,000

12 bulan

66.97 94,825,000 12

bulan 116.95

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Outcome :

Terlaksananya

Kegiatan Komunikasi dan

Kerjasama Bidang

Kesatuan Bangsa

dan Politik

1 tahun

171,000,000 1

tahun 142,665,411

1 tahun

244,300,000 81,087,100 68,324,820 1

tahun 149,411,920

1 tahun

61.16 292,077,331 1

tahun 170.81

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7 + 8 10 = 9/6x100% 11 = 5 + 9 12=11/4x100%

13 K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. Rp. K Rp.

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Outcome :

Tersedianya RKA,

DPA, DPPA SKPD dan dokumen

perencanaan

lainnya

7 dokumen

15,650,000 7

dokumen

24,450,000 7

dokumen

17,000,000 6,215,000 -,, 7

dokumen

6,215,000 7

dokumen

36.56 29,875,000 7

dokumen

202.3

Pengelolaan Administrasi Umum

Kepegawaian

Outcome : Tersedianya Data data Kepegawaian

Badan

12 bulan

113,700,000

30.000

lembar

4,350,000 12

bulan 4,500,000 2,055,000 907,500

12 bulan

2,962,500 12

bulan 65.83 8,850,000

12 bulan

6.43

Penyediaan Administrasi Keuangan

Outcome :

Terwujudnya

kelancaran tugas pengelolaan

keuangan SKPD

12 bulan

30,450,000 12

bulan 133,650,000

12 bulan

141,850,000

60,842,500 32,028,750 12

bulan 92,871,250

12 bulan

65.47 233,000,000 12

bulan 743.91

Rata-rata capaian kinerja (%)

58.49

145.85

Predikat Kinerja

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Output : Terpeliharanya kendaraan dinas (operasional badan)

########## 266,346,75

0

51,046,750

387,256,750

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Outcome : Terlaksananya pemeliharaan

kantor

1

tahun

-

1

tahun

-

1

tahun 30,000,000 29,990,000 -

1

tahun -

1

tahun 99.97 29,990,000

1

tahun -

Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Outcome :

Tersedianya Suku Cadang Pemeliharaan/Oper

asional Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua)

3 unit roda 4

dan 12 unit

roda 2

85,692,000

3 unit roda 4

dan

12 unit

roda 2

51,046,750

3 unit roda 4

dan

12 unit

roda 2

92,027,000 30,961,250 13,001,500

3 unit roda 4

dan

12 unit

roda 2

43,962,750

3 unit roda 4

dan

12 unit

roda 2

47.77 95,009,500

3 unit roda 4

dan

12 unit

roda 2

110.87

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Outcome : Tersedianya gedung kantor yang nyaman

1 Kgt

- 1

Kgt 202,502,000

1 Kgt

- - - 1

Kgt -

1 Kgt

- 202,502,000 1

Kgt -

Rata-rata capaian kinerja (%) 60.60

382.18

Predikat Kinerja

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7 + 8 10 = 9/6x100% 11 = 5 + 9 12=11/4x100%


Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Output : Meningkatnya Disiplin SDM Pegawai

-

50,000,000

50,000,000

50,000,000

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Outcome :

Tersedianya

Pakaian Dinas lapangan dan

olahraga bagi

aparatur

- -

19 PDL dan 53

Pakaia

n olah raga

20,100,000 - - - -

19 PDL dan 53

Pakaia

n olah raga

-

19 PDL dan 53

Pakaia

n olah raga

- 20,100,000

19 PDL dan 53

Pakai

an olah raga

-


-

-

Predikat Kinerja

Program PeningkatanKapasitas

Sumber Daya Aparatur

Output : Meningkatnya kapasitas sumber

daya aparatur

-

50,000,000

50,000,000

50,000,000

Penyelenggaraan Forum

SKPD Bidang SDM Outcome :

Terwujudnya hasil

kesepakatan Forum SKPD

- - 1

tahun 50,000,000 - - - - - - - - 50,000,000 - -


-

-

Predikat Kinerja

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Output :

Terlaksananya pelayanan administrasi umum/operasional badan

8,662,500

8,250,000

5,886,000

15,036,000

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Outcome :

Tersusunya

laporan

persemester dan

akhir tahun

17,000 Lbr

4,050,000 45,000

lbr 8,250,000

17,000 Lbr

4,050,000 1,818,750 - 17,000

Lbr 1,818,750

17,000 Lbr

44.91 10,068,750 17,000

Lbr 248.61


44.91

248.61

Predikat Kinerja

13

1 2 3

4 5 6 7 8 9 = 7 + 8 10 = 9/6x100% 11 = 5 + 9 12=11/4x100%


Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Output :

Meningkatnya Wasbang,

Kerukunan Umat Beragama, terfasilitasinya FKDM dan Pembauran

########## ###########

########## 3,367,948,200

Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan

dalam kehidupan beragama

Outcome :

Terciptanya pemberdayaan

FKUB di Kota Mataram

100

org

202,800,000

12

bulan 182,900,000

200

org 211,725,000 90,850,000 53,475,000

200

org 144,325,000

200

org 68.17 327,225,000

200

org 161.35

Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur

budaya bangsa

Outcome :

Terlaksananya dan terbentuknya kesadaran masyarakat akan

nilai-nilai luhur budaya bangsa

12 bulan

1,744,200,000 12

bulan 1,814,500,000

12 bulan

1,778,125,000 583,675,000 420,025,000 12

bulan 1,003,700,000

12 bulan

56.45 2,700,568,2

00 12

bulan 161.58

Kegiatan Peningkatan idiologi dan ketahanan

bangsa

Outcome : Terselenggaranya

pembauran bangsa

100

orang 153,900,000

12

bulan 153,450,000

200

org 153,200,000 75,800,000 26,200,000

200

org 102,000,000

200

org 66.58 225,450,000

200

org 165.98

Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan Kirab Pataka NTB

Outcome :

Terselenggaranya kirab penyerahan dan penerimaan pataka

1 kgt 41,015,000 1

tahun 24,590,000

1 tahun

51,515,000 - - 1

tahun -

1 tahun

- 24,590,000 1

tahun 59.95

89.84 241.15

Predikat Kinerja

Program Kemitraan

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Output :

Meningkatnya koordinasi dan

komunikasi pengkajian masalah strategis

##########

##########

# ##########

4,880,704,3

00

Kegiatan Peningkatan kewaspadaan pengkajian masalah strategis

Outcome :

Terlaksana dengan optimal tugas dan fungsi FKPD, Kominda Kota Mataram

12 bulan

3,220,725,000 12

bulan 3,267,645,000

12 bulan

3,852,250,000 1,321,625,000 797,730,000 12

bulan 2,119,355,000

12 bulan

55.02 5,387,000,000 12

bulan 167.26 -

Rata-rata capaian kinerja (%) 55.02

167.26

Predikat Kinerja

14

1 2 3

4 5 6 7 8 9 = 7 + 8 10 = 9/6x100% 11 = 5 + 9 12=11/4x100%


Program Pendidikan Politik Masyarakat

Output :

Terlaksananya kegiatan politik dan pemilu di kota mataram

62,320,000 62,320,000

55,950,000

93,210,000

Peningkatan Stabilitasi

dam Harmonisasi

Kehidupan Sosial Politik

Outcome :

Terwujudnya

lembaga-lembaga orgnanisasi yang serasi, selaras dalam bermasyarakat

12 bulan

51,800,000 12

bulan 61,370,000

12 bulan

95,275,000 25,200,000 10,200,000 12

bulan 35,400,000

12 bulan

37.16 96,770,000 12

bulan 186.81

Fasilitasi Pemilu Outcome :

Terwujudnya

penyelenggaraan

bantuan keuangan

Parpol

1 kgt

320,995,000 - - - - - - - - - - - - -


37.16

186.81

Predikat Kinerja

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 8)

55.83

166.81

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 8)

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Program kegiatan yang sinergisitas sesuai dengan situasi, kondisi masyarakat di wilayah Kota Mataram

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :

Ketentuan presentase di setiap triwulan dan semester pada anggaran kas yang terealisasi sehingga program kegiatan yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan anggaran kas per triwulan sesuai jumlah preentase

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Melanjutkan pelaksanaan program kegiatan sesuai anggaran kas dan presentase yang ditentukan dan melaksanakan kegiatan yang emergency

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :

Melakukan perbandingan realisasi pelaksanaan kegiatan yang sudah atau belum dilaksanakan sehingga kedepannya dapat diambil langkah kebijakan dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan

15

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis capaian kinerja merupakan salah satu kegiatan penting

dalam proses analisis capaian tentang keberhasilan atau kegagalan dari

suatu kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan indikator input,

output dan outcome dari masing-masing kegiatan, yang merupakan

proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil kegiatan

operasional yang nyata dengan hasil yang seharusnya dicapai menurut

target dan standar yang ditentukan sebelumnya serta permasalahan

ataupun kendala pada tahun sebelumnya maupun pada tahun berjalan

dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik belum menggunakan indikator berdasarkan SPM, karena kegiatan

yang di lakukan tidak bisa terukur secara kualitatif dan kuantitatif,

sehingga indikator kinerja yang di gunakan dengan menetapkan

indikator kinerja kegiatan yang disampaikan sebagai alat untuk

mengukur pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan dengan 3 (tiga)

indikator kinerja yaitu :

Masukan (input) yaitu tingkat atau besaran sumber-sumber yang

digunakan baik Sumber Daya Manusia (SDM), dana, material, waktu,

teknologi dan sebagainya.

Keluaran (output) yaitu hasil yang langsung dicapai dari sumber

kegiatan yang telah dilaksanakan melalui proses kegiatan.

Hasil (outcome) yaitu tingkat pencapaian kinerja, yakni hasil yang

diharapkan dapat terwujud berdasarkan keluaran dari kegiatan yang

sudah dilaksanakan dalam jangka menengah (efek langsung).

Untuk mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan pencapaian

sasaran guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan dari kegiatan yang

dilaksanakan perbandingan yang dilakukan adalah :

1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

2. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

16

Dari realisasi kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran dan

keberhasilan yang diinginkan dari setiap target kegiatan tentang

pencapaian kinerja pelayanan SKPD Bakesbangpol Kota Mataram.

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram dibentuk sesuai

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 tahun

2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota

Mataram, dalam mendukung program pemerintah menuju Kota

Mataram sebagai Kota Ibadah yang maju, religius dan berbudaya dan

sebagai dasar pedoman pelaksanaan tugas-tugas yang kewenangannya

merupakan urusan wajib di Bidang Kesatuan Bangsa dan Poltik Kota

Mataram dengan fungsi koordinasi dalam kehidupan berbangsa,

bernegara dan bermasyarakat.

Selanjutnya tugas pokok pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Mataram diuraikan kedalam masing sub unitnya. Tugas Pokok

Badan Kesatuan Bangsa adalah melaksanakan urusan pemerintahan

lingkup Bakesbangpol dan untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut,

Bakesbangpol mempunyai fungsi sebagai berikut;

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merencanakan,

mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan

Badan dalam menyelenggarakan Urusan pokok dibidang Kesatuan

Bangsa dan Politik.

Tugas pokok Kepala Badan adalah :

a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis

serta program kerja Badan;

b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan

Politik;

17

c. Pengkoordinasian penyusunan Rancana Kerja Tahunan,

Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(RKA/DPA) dan Penentapan Kinerja Badan;

d. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan

pengendalian serta bimbingan dibidang Kesatuan Bangsa dan

Politik;

e. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi

pelaksanaan tugas Badan dengan instansi terkait;

f. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik instansi

Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan

atau swasta;

g. Pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta

rekomendasi teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

h. Pelaksanaan pembinaan menajemen kepegawaian lingkup

Badan;

i. Pengkoordinasian pembentukan dan pelaksanaan tugas

komunitas intelejen daerah sesuai ketentuan yang berlaku;

j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang Kesatuan

Bangsa dan Politik;

k. Pelaporan pelaksanaan fungsi-fungsi tugas kepada Walikota

melalui sekretaris Daerah;

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota

sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretaris

Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur,

mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam

melaksanakan kegiatan ketatausahaan Badan yang meliputi urusan

perencanaan, keuangan, umum serta kepegawaian.

Tugas pokok Sekretaris adalah :

18

a. pengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Rencana

Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Lingkup Badan;

b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja

Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan

Program Kerja Badan;

c. Pelaksanaan pelayanan Tehnis Administratif kepada seluruh

Unit Kerja lingkup Badan;

d. Perumusan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana

administrasi umum;

e. Pengkoordinasian penyusunan standar pelayanan minimal dan

standar prosedur tetap pelaksanaan kegiatan lingkup badan;

f. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan

administrasi umum, perencanaan keuangan, kepegawaian dan

perlengkapan;

g. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas

badan;

h. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan

administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian

dan perlengkapan;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas kesekretariatan;

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional

Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok

memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan

mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam perumusan dan

19

penjabaran kebijakan teknis serta penyelenggaraan kegiatan di

Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional.

Tugas pokok Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan

Kewaspadaan Nasional adalah:

a. Perumusan program kerja dan penetapan kinerja Bidang;

b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

dan Program Kerja sub bidang dibawahnya;

c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang

wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasoinal sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengaturan, pembinaan,

pengawasan dan pengendalian dibidang wawasan kebangsaan

dan kewaspadaan nasional;

e. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dibidang

wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional dengan

Instansi terkait;

f. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang wawasan kebangsaan

dan kewaspadaan nasional dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah;

g. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap

masalah-masalah dibidang wawasan kebangsaan dan

kewaspadaan nasional;

h. Pelaksanaan bina mitra dalam rangka peningkatan wawasan

kebangsaan dan kewaspadaan nasional dengan instansi

pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan swasta;

i. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dibidang wawasan

kebangsaan dan kewaspadaan nasional;

j. Pengkoordinasian pelaksanaan kewaspadaan dini masyarakat

di daerah;

20

k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas bidang;

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan

sesuai bidang tugasnya.

d. Bidang Politik dan Bina Ideologi

Bidang Politik dan Bina Ideologi dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin,merencanakan,

mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan

dalam perumusan dan penjabaran kebijakan teknis serta

penyelengaraan kegiatan di bidang politik dan bina Ideologi.

Tugas pokok Kepala Bidang Politik dan Bina Ideologi adalah :




c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis di bidang politik

dan bina sosial kemasyarakatan sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku;


pengawasan dan pengendalian dibidang politik dan bina sosial

kemasyarakatan;


politik dan bina sosial kemasyarakatan dengan Instansi

terkait;

f. Pelaksanaan pembinaan partisipasi politik dan pengembangan

budaya politik guna menciptakan situasi yang kondusif dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah;


masalah-masalah dibidang politik dan bina sosial

kemasyarakatan;

21

h. Pelaksanaan bina mitra dengan instansi pemerintah, lembaga

sosial kemasyarakatan dan swasta dalam rangka peningkatan

wawasan dan partisipasi masyarakat dibidang politik dan sosial

kemasyarakatan;

i. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dibidang politik dan

bina sosial kemasyarakatan ;

j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas bidang;

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan


e. Bidang Ketahanan Seni Budaya, Sosial, Ekonomi dan Agama

Bidang Ketahanan Seni Budaya, Sosial, Ekonomi dan Agama dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok

memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan

mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam perumusan dan

pejabaran kebijakan teknis di bidang Seni Budaya, Sosial, Ekonomi

dan Agama.

Tugas pokok Kepala Bidang Seni Budaya, Sosial, Ekonomi dan Agama adalah :




c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang

perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku;


pengawasan dan pengendalian dibidang perlindungan

masyarakat dan penanggulangan bencana;

22


perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana

dengan satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi

terkait;

f. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang perlindungan

masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam

identifikasi, pencegahan dan penanggulangan bencana ;


masalah-masalah perlindungan masyarakat;

h. Pelaksanaan bina mitra dalam rangka peningkatan partisipasi

dibidang perlindungan masyarakat dengan instansi

pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan swasta;

i. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dibidang

perlindungan masyarakat;

j. Pengkoordinasian pelaksanaan mitigasi bencana sesuai

ketentuan yang berlaku;

k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas bidang;

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan


f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas pokok Badan sesuai dengan keahlian dan

kebutuhan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksudkan pada pasal 20

terdiri dari tenaga jabatan funsional yang terbagi dalam

berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;

2. Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud

ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang

23

ditetapkan oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada

kepala Badan ;

3. Jumlah jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan

berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja ;

4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2018 berkaitan

dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun

anggaran 2018. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap

dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran

dana yang dibutuhkan.

Pada tahun anggaran 2018 review rancangan awal RKPD

Bakesbangpol terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan

sebagai berikut:

24

TABEL II

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Kota Mataram

Bakesbangpol

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program/ Lokasi Indikator Target Pagu Program/ Lokasi Indikator Target Pagu Catatan

Kegiatan Kinerja Capaian Indikatif Kegiatan Kinerja Capaian Indikatif Penting

(Rp. 000) (Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

636,255,259 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

636,255,259

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Bakesbangpol

Terlaksananya pelayanan administrasi umum dan surat menyurat

Materai 6000 = 600

lembar, 3000 = 600

lembar

5,400,000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Bakesbang pol

Terlaksananya pelayanan administrasi umum dan surat menyurat

Materai 6000 = 600

lembar, 3000 = 600

lembar

5,400,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Bakesbangpol

Terpenuhinya pembayaran telepon, internet air dan listrik

12 bulan 49,200,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Bakesbang pol

Terpenuhinya pembayaran telepon, internet air dan listrik

12 bulan 49,200,000

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Bakesbangpol

Terpenuhinya biaya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan 7.500,000 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Bakesbang pol


12 bulan 7.500,000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kend. dinas/operasional

Bakesbangpol

Terfasilitasinya kelancaran operasional kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)

3 unit kendaraan roda 4 dan

12 unit kendaran

roda 2

13,200,000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kend. dinas/operasional

Bakesbang pol

Terfasilitasinya kelancaran operasional kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)


12 unit kendaran

roda 2

13,200,000

Penyediaan alat tulis kantor Bakesbang

pol Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor

12 bulan 41,675,259 Penyediaan alat tulis kantor Bakesbang

pol Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor

12 bulan 41,675,259

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Bakesbangpol

Tersedianya Pengadaan Barang Cetak dan penggandaan

12 bulan 17,400,000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Bakesbang pol

Tersedianya Pengadaan Barang Cetak dan penggandaan

12 bulan 17,400,000

25

No




(Rp. 000) (Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Bakesbangpol

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik

12 bulan

5,000,000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Bakesbangpol


12 bulan

5,000,000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Bakesbangpol

Terciptanya Kenyamanan Kantor

12 bulan

76,300,000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Bakesbangpol

Terciptanya Kenyamanan Kantor

12 bulan

76,300,000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Bakesbangpol

Meningkatnya Pegetahuan akan Berita dan Informasi

60 eks Lombok

Post dan 12 eks Suara

NTB

8,700,000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Bakesbangpol

Meningkatnya Pegetahuan akan Berita dan Informasi

60 eks Lombok

Post dan 12 eks Suara

NTB

8,700,000


Bakesbangpol

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Lancar

12 Bulan

81,080,000


Bakesbangpol

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Lancar

12 Bulan

81,080,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Bakesbangpol

Terlaksananya Kegiatan Komunikasi dan Kesrjasama Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

12 Bulan

171,000,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Bakesbangpol

Terlaksananya Kegiatan Komunikasi dan Kesrjasama Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

12 Bulan

171,000,000

Penyusunan dokumen Perencanaan

Tersediany

a pakaian olahraga

dan PDL

Pegawai

Tersedianya Dokumen RKA, DPA, DPPA SKPD dan Dokumen lainnya

12 Bulan

15,650,000

Penyusunan dokumen Perencanaan

Bakesbangpol

Tersedianya Dokumen RKA, DPA, DPPA SKPD dan Dokumen lainnya

12 Bulan

15,650,000

Pengelolaan administrasi umum kepegawaian

Bakesbangpol

Tersedianya Data data Kepegawaian Badan

12 Bulan

113.700.000

Pengelolaan administrasi umum kepegawaian

Bakesbangpol

Tersedianya Data data Kepegawaian Badan

12 Bulan

113.700.000

26

No




(Rp. 000) (Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyediaan administrasi keuangan

Bakesbangpol

Terwujudnya Kelancaran Tugas Pengelola Keuangan SKPD

12 Bulan

30.450,000 Penyediaan administrasi keuangan

Bakesbangpol

Terwujudnya Kelancaran Tugas Pengelola Keuangan SKPD

12 Bulan

30.450,000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

85,692,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

85,692,000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Bakesbangpol

Terlaksananya Pemeliharaan/Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua)


12 unit kendaran

roda 2

85,692,000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Bakesbangpol

Terlaksananya Pemeliharaan/Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua)


12 unit kendaran

roda 2

85,692,000

3


4,050,000


4,050,000


Bakesbangpol

Tersedianya Laporan Persemester dan Akhir Tahun

17.000 lembar

4,050,000


Bakesbangpol

Tersedianya Laporan Persemester dan Akhir Tahun

17.000 lembar

4,050,000

4 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

2,141,915,000 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

2,141,915,000

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Kota Mataram

Terwujudnya harmonisasi dalam kehidupan beragama, berbangsa, bermasyarakat dan bernegara

100 Peserta 202,800,000 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Kota Mataram

Terwujudnya harmonisasi dalam kehidupan beragama, berbangsa, bermasyarakat dan bernegara

100 Peserta 202,800,000

27

No




(Rp. 000) (Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Kota Mataram

Terciptanya wawasan kebangsaan dan nilai nilai luhur budaya bangsa

100 Peserta 1,744,200,000 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Kota Mataram

Terciptanya wawasan kebangsaan dan nilai nilai luhur budaya bangsa

100 Peserta 1,744,200,000

Peningkatan idiologi dan ketahanan bangsa

Kota Mataram

Terciptanya Harmonisasi Kehidupan Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat

12 Bulan 153,900,000 Peningkatan idiologi dan ketahanan bangsa

Kota Mataram

Terciptanya Harmonisasi Kehidupan Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat

12 Bulan 153,900,000

Koordinasi dan pelaksanaan Kirab Pataka NTB

Kota Mataram

Terwujudnya Koordinasi dan Penyerahan dan Penerimaan Kirab Pataka

1 Kegiatan 41,015,000 Koordinasi dan pelaksanaan Kirab Pataka NTB

Kota Mataram

Terwujudnya Koordinasi dan Penyerahan dan Penerimaan Kirab Pataka

1 Kegiatan 41,015,000

5 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

3,220,725,000

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

3,220,725,000

Peningkatan kewaspadaan pengkajian masalah strategis

Kota Mataram

Terciptanya Hasil kerja dan Tugas tugas yang Optimal terhadap Integritas Nasional di Daerah Kota Mataram

12 Bulan

3,220,725,000 Peningkatan kewaspadaan pengkajian masalah strategis

Kota Mataram

Terciptanya Hasil kerja dan Tugas tugas yang Optimal terhadap Integritas Nasional di Daerah Kota Mataram

12 Bulan

3,220,725,000

6 Program Pendidikan Politik Masyarakat

372,795,000 Program Pendidikan Politik Masyarakat

372,795,000

Peningkatan stabilitasi & harmonisasi kehidupan sosial dan politik

Kota Mataram

Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pemerintahan di Daerah

12 Bulan

51,800,000

Peningkatan stabilitasi & harmonisasi kehidupan sosial dan politik

Kota Mataram

Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pemerintahan di Daerah

12 Bulan

51,800,000

Fasilitasi Pemilu Kota

Mataram Terlaksananya fasilitasi Pemilukada Prov NTB 2018

100 Peserta 320,995,000 Fasilitasi Pemilu Kota

Mataram Terlaksananya fasilitasi Pemilukada Prov NTB 2018

100 Peserta 320,995,000

28

2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 26/Pert/2008

tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan

Perlindungan Masyarakat dan ada 6 (tujuh) program wajib Politik Dalam

Negeri, dan sesuai pula kewenangan Peraturan Pemerintah Nomor 38

tahun 2007 tentang pembagian Unsur Pemerintahan antara Pemerintah

Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota Mataram di Bidang Kesatuan

Bangsa dan Politik Dalam Negeri, sehingga program kegiatan ini dapat

tersusun setelah diakomodir dari usulan masyarakat melalui MPBM

Tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota Mataram dan hasil

Musrenbang Kota Mataram Tahun 2017.

Program kegiatan merupakan penjabaran dari Permendagri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Program Wajib Politik Dalam Negeri

dengan kewenangan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan

Masyarakat, maka program yang tersusun sesuai tupoksi masing-masing

pelaku aktivitas dan terkait dengan isu-isu penting yaitu berkembangnya

politik, sosial, ekonomi dan budaya yang dapat memicu terjadinya

konflik, saat ini sehingga yang menjadi prioritas utama sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi yaitu peran Tim Forkopimda, Kominda, Tim

Penanganan Konflik, FKDM, FPK dan Forum Kerukunan Umat Beragama

yaitu untuk mencegah berkembangnya pemicu terjadinya konflik

disamping itu mengadakan kegiatan yaitu Sosialisasi Penguatan Forum

Kerukunan Umat Beragama dan Sosialisasi Pendidikan Wawasan

Kebangsaan, sedangkan dalam menjelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019

untuk kegiatan pendidikan politik mengadakan sosialisasi bagi pemilih

pemula dan pembinaan politik dengan sosialisasi tentang persyaratan

bantuan keuangan bagi Parpol yang mendapat kursi di DPRD kota

Mataram, langkah-langkah tersebut dilakukan demi tetap terjaga

wilayah Kota Mataram yang kondusif, aman, tertib dan terkendali dan

medukung visi, misi Kota Mataram, dengan usulan program kegiatan

Tahun Anggaran 2018.

29

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan

Nasional

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu

kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan

rencana, Rencana Pembangunan yang dilaksanakan oleh Unsur

Penyelenggara Negara dan Masyarakat di Tingkat Pusat dan Daerah yang

bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan

menjamin terciptanya integrasi dan sinkronisasi mengenai konsistensi

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan,

mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya

penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan

berkelanjutan serta disusun secara berjangka yaitu meliputi jangka

menengah dan jangka panjang.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait

dengan tugas pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah/Kota

didalam pelaksanaan kegiatan di Bidang Ketahanan Ideologi Negara,

Wawasan Kebangsaan, Bela Negara nilai-nilai sejarah kebangsaan dan

penghargaan kebangsaan skala Kabupaten/Kota dibutuhkan adanya

strategis peningkatan kinerja, rencana kerja, program kegiatan melalui

peningkatan wawasan dan pengembangan wawasan kebangsaan yang

difasilitasi dari dana umum.

30

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

a. Tujuan :

1. Sebagai dasar pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan

sesuai tugas pokok dan fungsi badan;

2. Sebagai pengendalian kegiatan koordinasi sinkronisasi instansi

terkait serta monitoring evaluasi secara internal maupun

eksternal;

3. Memberikan informasi kepada pemangku (stakeholder) tentang

rencana pembangunan tahunan selama lima tahun (tahun 2016-

2021);

4. Sebagai bahan tolak ukur dalam penyusunan laporan

pertanggungjawaban Walikota tahun 2016-2021, dan dalam masa

jabatan terutama dalam masa tugas unsur pemerintahan yang

akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Mataram;

5. Diimplementasi dari rumusan untuk memperjelas pencapaian

sasaran yang ingin dicapai dengan pengawasan yang berbasis

kinerja.

b. Sasaran :

Dari tujuan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan rencana

kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja badan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen yang benar, tertib dan teratur seta optimal

tingkat kesesuaian data yang jelas, akurat dan terukur;

2. Terfasilitasinya biaya pemeliharaan gedung kantor dan kendaraan

dinas;

3. Tersusunnya laporan keuangan , Renja, Lakip, LPPD dan LKPJ;

4. Meningkatkan toleransi kerukunan umat beragama;

31

5. Terlaksananya koordinasi pertemuan dewan dan forum-forum

yang ada;

6. Meningkatkan harmonisasi kehidupan berbangsa, bernegara dan

bermasyarakat;

7. Terlaksananya pelaksanaan koordinasi penerimaan dan

penyerahan Kirab Pataka;

8. Terlaksananya koordinasi, informasi dan komunikasi dalam

penyelesaian konflik sosial;

9. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpolitik.

3.3. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan

Kota Mataram Tahun 2018, prioritas pembangunan daerah yang terkait

dengan kegiatan operasional Bakesbangpol adalah Peningkatan kualitas

perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur

Bakesbangpol dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen

perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun

2017, pelaksanaan kinerja Bakesbangpol Kota Mataram Tahun 2017

ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya

diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri

dari Belanja Langsung Urusan Wajib (Program), dengan ruang lingkup

kegiatannya. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Mataram pada program kegiatan wajibnya

tingkat kinerja yang ingin dicapai melalui 6 program kegiatan sebagai

berikut:

32

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Surat menyurat

Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu terlaksananya pelaksanaan

administrasi umum dan surat menyurat 12 bulan.

Materai 6000 sebanyak 600 lembar

Materai 3000 sebanyak 600 lembar

Rp. 3.600.000,-

Rp. 1.800.000,- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tingkat kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan ini yaitu

tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan

Rp. 49.200.000,-.

Penyediaan layanan telepon & IT

Penyediaan layanan listrik

Penyediaan layanan air

Rp. 15.600.000,-

Rp. 32.400.000,-

Rp. 1.200.000,- c. Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 12

bulan Rp. 7.500.000,-.

d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/

Operasional.


terfasilitasinya kelancaran operasional Kendaraan Dinas roda 4

(empat) dan roda 2 (dua) 1 tahun Rp. 13.200.000,-.

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tingkat kinerja yang ingin dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan

alat tulis kantor 12 bulan sebesar Rp. 41.675.259,-.

f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Tingkat kinerja yang ingin dicapai adalah tersedianya pengadaan

barang cetak dan penggandaan untuk 12 bulan Rp. 17.400.000,-.

33

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu tersedianya komponen

intalasi listrik berupa alat listrik dan elektronik lampu pijar,

batterey kering 1 tahun Rp. 5.000.000,-.

h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu terciptanya kenyamanan

kantor berupa belanja peralatan kebersihan dan bahan

pembersih, belanja plakat, belanja spanduk dan belanja modal

berupa 2 unit sepeda motor, 1 unit rak kayu dan lap top.

i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu tersedianya bahan bacaan

berupa surat kabat Lombok Post dan Suara NTB , 1 tahun Rp.

8.700.000,-.

j. Penyediaan Makan Minum

Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu tersedianya makan-minum

rapat koordinasi lintas 1 tahun Rp. 81.080.000,-.

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu terlaksananya kegiatan

komunikasi dan kerja sama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

dalam rangka perjalanan dinas luar daerah, 1 tahun Rp.

171.000.000,-.

l. Penyusunan Dokumen Perencanaan

Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu tersedia dan tersusunnya

dokumen perencanaan berupa RKA, DPA, DPPA, Lakip, Renja dan

LPPD, 1 tahun Rp. 15.650.000,-

m. Pengelolaan Administrasi umum kepegawaian

Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu tersedia dan tersusunnya

data-data kepegawaian kantor dan terlaksananya pembayaran

honorarium PTT 12 bulan Rp. 113.700.000,-

34

n. Penyediaan Administrasi Keuangan

Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu terwujudnya kelancaran

tugas pengelola keuangan SKPD 12 bulan Rp. 30.450.000,-

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu tersedianya

pemeliharaan/operasional kendaraan Dinas roda 4 (empat) dan roda

2 (dua) Rp. 85.692.000,-

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu tersusun dan tersedianya

laporan per semester dan akhir tahun Rp. 4.050.000,-.

4) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Umat

Beragama

Kinerja yang ingin dicapai melalui kegiatan ini yaitu penguatan

yang dilakukan adalah sosialisasi penguatan toleransi kerukunan

umat beragama, koordinasi dalam menyikapi penanganan

penguatan kontribusi masalah keagamaan, rumah ibadah

bersama instansi terkait.

b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya

Bangsa

Kinerja yang ingin dicapai yaitu peningkatan wawasan kebangsaan

melalui diklat wawasan kebangsaan untuk mewujudkan

terbangunnya kesadaran masyarakat akan budaya persatuan dan

keasatuan bagi tokoh pemuda, tokoh agama dan adat melalui

FKDM Kota, Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 464 orang, Tim

35

PPWK 36 orang, Tim Pengawasan Orang Asing 32 orang dan 19

orang Satgas Antisipasi Dini Masyarakat.

Kegiatan ini ditujukan untuk menunjang terlaksananya Antisipasi

Dini Masyarakat sebelum terjadinya bencana.

c. Peningkatan Idiologi dan Ketahanan Bangsa

Peningkatan kinerja yang ingin dicapai melalui adanya Forum

Pemabuaran Kebangsaan (FPK) yang mempersatukan berbagai

Kegiatan ini ditujukan untuk menjalin hubungan yang serasi,

selaras guna membangun kesadaran dan kebersamaan.

d. Koordinasi dan pelaksanaan Kirab Pataka NTB

Kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan tersebut adalah

terlaksananya koordinasi Kirab Pataka NTB Provinsi NTB. Kegiatan

ini difasilitasi guna terwujudnya penyelenggaraan penerimaan

dan penyerahan Kirab Pataka yang dengan melibatkan seluruh

elemen masyarakat di Kota Mataram.

5) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Peningkatan Kewaspadaan Pengkajian Masalah Strategis

Kinerja yang ingin dicapai melalui kegiatan peningkatan kewaspadaan

pengkajian masalah strategis yaitu adalah tersedianya unsur

Forkopimda, Kominda, Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang

Asing di wilayah Kota Mataram

Kegiatan ini sebagai wujud koordinasi kegiatan Kominda, Unsur

Pimpinan Daerah dan Tim Terpadu Penanganan Konflik demi

menciptakan wilayah yang kondusif.

6) Program Pendidikan Politik Masyarakat

Peningkatan Stabilitasi dan Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Politik

Kinerja yang ingin dicapai yaitu sesuai Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara

Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi

36

Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Adanya tim penilai

persyaratan bantuan keuangan pada Partai Politik yang mendapat

kursi di DPRD Kota Mataram Tahun 2014. Untuk Pemilukada di

Tahun 2018 kegiatan Fasilitasi Pemilu dengan peningkatan koordinasi

kelancaran Pemilu Kada dan peningkatan partisipasi masyarakat

dalam Pemilu Kada melalui sosialisasi Pemilih Pemula.

37

TABEL III RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

BAKESBANGPOL KOTA MATARAM

Kode

Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program/

Lokasi

Target Kebutuhan Sumber Target Capaian Kebutuhan

Dana/

Progran/Kegiatan Kegiatan Capaian Kinerja Dana/Pagu

Indikatif Dana Kinerja

Pagu Indikatif

Urusan Wajib

1.19.1.19.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.19.1.19.02.01.01

- Penyediaan Jasa surat Menyurat Terlaksananya pelayananan administarsi umum dan surat menyurat

Bakesbang pol

Materai 6000 =

600 lembar, 3000 = 600

lembar

5,400,000

D A U

Materai 6000 =

660 lembar, 3000 = 660

lembar

5,940,000

1.19.1.19.02.01.02

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya kebutuhan biaya telepon, internet, air dan listrik

Bakesbang pol

12 bulan 49,200,000 D A U

12 bulan

54,120,000

1.19.1.19.02.01.03

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Bakesbang pol

12 bulan 7,500,000 D A U

12 bulan

9,900,000

1.19.1.19.02.01.06

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perijinan kend. dinas/operasional

Terfasilitasinya kelancaran operasional kendaraan dinas roda 4

(empat) dan roda 2 (dua)

Bakesbang

pol

3 unit kendaraan roda 4 dan 12

unit kendaran roda 2

13,200,000 D A U



14,520,000

1.19.1.19.02.01.10

- Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan ATK Bakesbang

pol 12 bulan 41,675,259 D A U

12 bulan

45,842,785

1.19.1.19.02.01.11

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan

Bakesbang pol

12 bulan 17,400,000 D A U

12 bulan

19,140,000

1.19.1.19.02.01.12

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Bakesbang pol

12 bulan

5,000,000 D A U

12 bulan

5,500,000

38

Kode


Catatan

Penting



Lokasi


Dana/



Pagu

Indikatif

1.19.1.19.02.01.13

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor Terciptanya kenyamanan kantor

Bakesbang

pol 12 bulan 76.300.000 DAU

12 bulan 83,930,000

1.19.1.19.02.01.15

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Meningkatnya pengetahuan akan berita dan informasi

Bakesbang pol

60 eks Lombok

Post dan 12 eks Suara NTB

8,700,000 D A U

60 eks Lombok

Post dan 12 eks Suara NTB

9,750,000

1.19.1.19.02.01.17

- Penyediaan makanan dan minuman

Terlaksananya pelayanan

administrasi perkantoran yang lancar

Bakesbang

pol 12 bulan 81,080,000 D A U

12 bulan 89,188,000

1.19.1.19.02.01.18 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Terlaksananya Kegiatan Komunikasi dan Kerjasama Bidang

Kesatuan Bangsa dan Politik

Bakesbang

pol 1 Tahun 171,000,000 D A U

1 Tahun 200,000,000

1.19.1.19.02.01.19 - Penyusunan dokumen Perencanaan Tersedianya RKA, DPA, DPPA

SKPD dan Dokumen lainnya

Bakesbang

pol 1 Tahun 15,650,000 D A U

1 Tahun 17,125,000

1.19.1.19.02.01.20 - Pengelolaan administrasi umum

kepegawaian

Tersedianya Data data

Kepegawaian Badan

Bakesbang

pol 12 bulan

113.700.000

D A U

30.000 lembar 125,070,000

1.19.1.19.02.01.26 - Penyediaan administrasi keuangan Terwujudnya Kelancaran Tugas Pengelolaan Keuangan SKPD

Bakesbang pol

12 bulan

30.450.000

D A U

12 bulan

33,495,000

1.19.1.19.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.19.1.19.02.02.24 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Terlaksananya Pemeliharaan/Operasional

Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua)

Bakesbang

pol



85,692,000 D A U

3 unit kendaraan

roda 4 dan 12


94,261,000

39

Kode


Catatan Penting



Lokasi

Target Kebutuhan Sumber Target

Capaian Kebutuhan

Dana/


Indikatif Dana Kinerja Pagu Indikatif

1.19.1.19.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.19.1.19.02.06.02

- Tersusunnya laporan persemester dan

akhir tahun

Tersusunya laporan persemester

dan akhir tahun

Bakesbang

pol 12 bulan

4,050,000 D A U

12 bulan

4,455,000

1.19.1.19.02.17 Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

1.19.1.19.02.17.01

- Peningkatan toleransi dan kerukunan

dalam kehidupan beragama

Terwujudnya harmonisasi dalam

kehidupan beragama, berbangsa,

bermasyarakat dan bernegara

Kota

Mataram 100 peserta

202,800,000 D A U

12 Bulan 223,080,000

1.19.1.19.02.17.03

- Peningkatan kesadaran masyarakat

akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Terciptanya wawasan kebangsaan

dan nilai nilai luhur budaya bangsa

Kota

Mataram 100 peserta 1,744,200,000 D A U

12 Bulan

1,918,620,000

1.19.1.19.02.17.04

- Peningkatan idiologi dan ketahanan

bangsa

Terciptanya Harmonisasi

Kehidupan Berbangsa, Bernegara

dan Bermasyarakat

Kota

Mataram 12 Bulan

153,900,000 D A U

12 Bulan

169,290,000

1.19.1.19.02.17.06

- Koordinasi dan pelaksanaan Kirab

Pataka NTB

Penyerahan dan penerimaan Kirab

Pataka

Kota

Mataram 1 kegiatan

41,015,000 D A U

1 tahun 45,116,500

40

Kode


Catatan Penting



Lokasi


Dana/



Pagu Indikatif

1.19.1.19.02.18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

1.19.1.19.02.18.04

- Peningkatan Kewaspadaan Pengkajian

Masalah Strategis

Terciptanya Hasil kerja dan Tugas

tugas yang Optimal terhadap

Integritas Nasional di Daerah Kota

Mataram

Kota

Mataram 12 bulan 3,219,825,000 D A U

12 bulan 3,541,807,500

1.19.1.19.02.21 Program Pendidikan Politik Masyarakat

1.19.1.19.02.21.07

- Peningkatan stabilitasi & harmonisasi

kehidupan sosial dan politik

Terwujudnya Koordinasi,

Sinkronisasi Pelaksanaan

Pembangunan dan Pemerintahan di

Daerah

Kota

Mataram 12 bulan 51,800,000 D A U

12 bulan 56,980,000

1.19.1.19.02.21.07

- Fasilitasi Pemilu Terlaksananya fasilitasi Pemilukada

Prov NTB 2018

Kota

Mataram 100 Peserta 320,995,000 D A U

1 tahun 353,094,500

Total 6.461.432.259

7,120,225,285

41

BAB IV

PENUTUP

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Mataram Tahun 2018 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis

operasional tahunan yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan

daerah dalam RKPD Kota Mataram Tahun 2018. Selain itu RENJA juga

sebagai landasan operasional perencanaan tahunan bagi

dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan,

sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan

kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses

perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang

langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan

pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang

sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif,

berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan

Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram Tahun 2018 bertujuan untuk

meningkatkan Perencanaan program kegiatan yang berkualitas dan

professional serta ditunjang dengan Sumber Daya Manusia yang baik.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan

tahun 2017, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip

efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

42

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan

yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja sebagai dasar atau pedoman kerja dan

sebagai arah kebijakan dalam pagu anggaran program kegiatan

yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi secara

terakomodir baik secara internal maupun eksternal dalam waktu

tertentu (jangka waktu 1 (satu) tahun).

2. Rencana Kerja disusun menindak lanjuti Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah

Nomor 54 Tahun 2010 pasal 137

3. Rencana Kerja disusun yang merupakan dokumen Rencana Kerja

sesuai Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sesuai surat

edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11

agustus 2005 Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJMN

Daerah.

4. Rencana Kerja disusun sebagai pedoman dan bahan pada RKA dan

DPA tahun 2017.

5. Adanya review rencana kegiatan yaitu program kegiatan yang

belum mendapat dana.

6. Renja Bakesbangpol Kota Mataram Tahun 2018 harus dilaksanakan

secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan

koordinasi antara sekretariat dan bidang.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja merupakan proses pemikiran yang berdasarkan

program dan kegiatan dan tindak lanjut dari kebijakan yang ingin dicapai

melalui rumusan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang

43

menjadi prioritas pelaksanaan dalam kurun waktu satu tahun, yang

merupakan Rencana Kerja Tahunan yang diakomodir dari usulan hasil

MPBM tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota disesuaikan program

kegiatan unggulan Kota Mataram periode tahun 2017, serta pengambil

kebijakan kedepannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas pada perumusan dengan

komitmen yang tinggi dan dapat diimplementasikan dengan langkah-

langkah sebagai berikut :

1. Dalam penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu yang

diimplementasikan sesuai dengan pedoman petunjuk pelaksanaan

baik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan maupun

Peraturan Pemerintah, Lembaga ataupun Non Pemerintah

2. Terwujudnya fungsi koordinasi dalam menyikapi, mengantisipasi,

maupun penanganan bersama instansi terkait dan forum-forum

yang ada dilakukan dengan koordinasi secara cepat dan tepat

3. Bekerjasama secara terpadu sebelum pada saat kejadian dan pasca

terjadinya konflik

4. Perlu peningkatan SDM Aparatur , forum-forum maupun Lembaga

Non Pemerintah yang dibentuk melalui pendidikan SDM dengan

Daerah/Provinnsi lainnya khususnya aparatur melalui pendidikan,

pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang merupakan

penguatan dan peningkatan kinerja

5. Melakukan koordinasi, harmonisasi, kerjasama secara internal

bersama seluruh Bidang-bidang maupun Subbid dan Kasubbag guna

mewujudkan perencanaan maupun penganggaran yang

transparansi dan dapat terwujud

44

6. Tetap melakukan koordinasi dengan mengevaluasi pelaksanaan

kegiatan dengan membandingkan tahun sebelumnya dengan tahun

berjalan.

Mataram, Oktober 2017 Kepala Bakesbangpol

Kota Mataram,

H. RUDI SURYAWAN, SH Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19711230 199703 1 003

45

46

Documents

RENCANA KERJA ( RENJA SKPD TAHUN 2018sip-ppid.mataramkota.go.id/file/renja-2018-bakesbangpol-kota... · sasaran dalam pertanggungjawaban berbasis kinerja. 1.4. Sistematika Rencana