RENCANA KERJA (RENJA) - Kalimantan Barat...Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan adanya penyempurnaan

RENCANA KERJA(RENJA)

BIRO PENGELOLAAN ASET

SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2020

RENCANA KERJA (RENJA)BIRO PENGELOLAAN ASET SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARATTAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan

KaruniaNya Rencana Kerja (Renja) Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2020 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Rencana Kerja ini disusun sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 69 Tahun

2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Barat.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai aparatur pemerintahan Provinsi

Kalimantan Barat yang menangani urusan pengelolaan Barang Milik Daerah, Biro

Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat akan melaksanakan

Program dan Kegiatan Tahun 2020 yang dituangkan dalam Rencana Kerja.

Dengan tulus kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan

sumbangsih baik kritik, saran ataupun masukan yang berharga dalam menyelesaikan

Rencana Kerja ini. Semoga Rencana Kerja Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 ini dapat bermanfaat bagi rencana pembangunan

daerah dan peningkatan kinerja pada Biro Pengelolaan Aset.

Pontianak, Juli 2019

KEPALA BIRO PENGELOLAAN ASETSEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Dra. LINDA PURNAMA, M.SiPembina Utama Muda

NIP. 19690823 198803 2 002



BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004, terdapat beberapa perubahan cukup mendasar

terhadap pengalihan sebagian kewenangan urusan Pemerintah Pusat kepada

Pemerintah Provinsi yang selama ini menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pengalihan sebagian kewenangan tersebut, antara lain urusan pendidikan Sekolah

Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan (SMU/SMK), Energi dan Sumber

Daya Mineral, Kehutanan serta Perikanan. Perubahan kebijakan ini, merupakan

bagian dari implementasi pelaksanaan otonomi daerah dengan memberikan

wewenang lebih kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian

otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mendorong distribusi pemerataan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

yang dilaksanakan secara terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah serta pertumbuhan dan stabilitas perekonomian daerah melalui

pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam rangka mendukung pemerintahan yang

lebih tanggap dan berkinerja baik.

Dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan

untuk menjabarkan rencana detail teknis pelaksanaan program kegiatan, Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis yang memuat

visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok

dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif yang

dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.



Sesuai tahapan-tahapan penyusunan rencana pembangunan sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan adanya penyempurnaan

Sistem Perencanaan dan Penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme

maupun tahapan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan daerah.

Renja Biro Pengelolaan Aset merupakan dokumen perencanaan tahunan

yang merupakan tahun kedua implementasi dokumen kebijakan perencanaan yang

mempunyai kedudukan dan fungsi strategis dalam sistem perencanaan daerah.

Selain itu, Renja Biro Pengelolaan Aset juga merupakan perencanaan pada sampai

dengan unit kerja terkecil yang dijabarkan dalam bentuk kerangka anggaran guna

menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih

transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

Sehubungan dengan itu, maka Biro Pengelolaan Aset Setda Prov. Kalbar

yang terbentuk mulai tanggal 14 Desember 2016 berkewajiban menyusun

Rencana Kerja Biro Pengelolaan Aset Setda Prov. Kalbar setiap tahunnya. Rencana

Kerja ini merupakan dokumen rencana kegiatan Biro Pengelolaan Aset Sekretariat

Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program,

dan kegiatan berdasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan riil

yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja

pelayanan yang yang ada pada Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Prov.

Kalbar, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD mengacu pada

beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendali dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Provinsi

Kalimantan Barat Nomor 3);

13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8);

14. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 69 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 adalah sebagai dokumen Perencanaan Biro

Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah untuk 1 (satu) tahun periode.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah

adalah untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang

dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran

yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.



1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Barat Tahun 2020 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN

LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan

3.2 Sasaran dan Indikator Kinerja

3.3 Program dan Kegiatan

3.4 Dana Indikatif dan Sumbernya

BAB IV PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Untuk menjaga konsistensi terhadap capaian target kinerja antara perencanaan

dengan pelaksanaan dan untuk mengambil langkah-langkah penyempurnaan perlu

dilakukan review terhadap Renja SKPD tahun lalu yang bertujuan untuk mengidentifikasi

dan mengetahui sampai sejauhmana realisasi program dan kegiatan bila dibandingkan

dengan Renstra dan prakiraan capaian kinerja pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan. Berkenaan

dengan hal tersebut, untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran,

maka dalam menyusun perencanaan anggaran terlebih dahulu perlu menetapkan secara

jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai.

Indikator kinerja merupakan salah satu sarana untuk mengukur pengeluaran belanja

dengan kinerja yang dihasilkan atau yang disebut dengan metode penganggaran

berbasis kinerja (performance based budgetting). Penganggaran berbasis kinerja

merupakan suatu pendekatan sistematis dan terukur dalam penyusunan anggaran yang

dilakukan oleh suatu organisasi sektor publik dengan menggunakan indicator kinerja

yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun program kegiatan.

Selanjtnya terkait dengan tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja Program dan

Kegiatan Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sesuai

dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat

Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 95

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.



Pada tahun 2019 Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Barat telah menyusun dan melaksanakan beberapa Program dan Kegiatan sehingga

dapat dihitung tingkat pencapaian indikator kinerja yang dicapai pada tahun 2019

(sampai dengan bulan Juni 2019), adapun program kegiatan dan indikator kinerjanya

sebagai berikut :



Tabel 1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian

Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun 2019Provinsi Kalimantan Barat

Nama Perangkat Daerah : Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/ Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (outcomes)/Kegiatan (output)

TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraPerangkat Daerah)

Tahun2019

RealisasiTargetKinerjaHasil

Programdan

KeluaranKegiatans/d tahun

(n-3)

Target dan Realiasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun

2019 TargetProgram dan

Kegiatan RenjaPerangkat

Daerah Tahun(n-1)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d tahun berjalan

TargetRenja

PerangkatDaerah

Tahun 2019

RealisasiRenja

PerangkatDaerahTahun2019

TingkatRealisasi

(%)

RealiasiCapaian

Program danKegiatan s/d

tahun berjalan(n-1)

TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)3 PENUNJANG3.00 SEKRETARIAT DAERAH3.00.00 SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI KALBAR3.00.00.09 SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI KALBAR (BIROPENGELOLAAN ASET)

3.00.00.09.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

Persentase kepuasanaparatur terhadappelayananadministrasiperkantoran dankenyamanan kantor

-

3.00.00.09.01.03 Penyediaan jasa jaminanbarang milik daerah

PengamananterhadapKendaraan DinasOperasionalRoda 4 pada BiroPengelolaan AsetSetda Prov. Kalbar

- 2 PolisAsuransi

0 PolisAsuransi

0 2 PolisAsuransi

2 Polis Asuransi 100

3.00.00.09.01.04 Penyediaan jasa perizinankendaraan dinas / operasional

Tertib AdministrasiPengelolaan BMD

- 3KendaraanRoda 4 dan

7Kendaraan

Roda 2

3 KendaraanRoda 4 dan 7Kendaraan

Roda 2

37 5 KendaraanRoda 4 dan 7

Kendaraan Roda2

5 Kendaraan Roda4 dan 7 Kendaraan

Roda 2

100

3.00.00.09.01.05 Penyediaan jasa Administrasikeuangan

TerwujudnyaPenyelenggaraanPelayananAdministrasiPerkantoran

- 740lembarmaterai6000,650

lembarmaterai

3000 dan2 buah

buku cek

740lembarmaterai

6000, 650lembarmaterai

3000 dan2 buah

buku cek

96 800 lembarmaterai 6000,200 lembar

materai 3000dan 3 buahbuku cek

800 lembarmaterai 6000,200 lembar

materai 3000dan 3 buahbuku cek

100

3.00.00.09.01.09 Penyediaan komponeninstalasi listrik peneranganbangunan kantor

Terjaganya KinerjaPelaksanaan TugasPelayanan Kelistrikan

- 12 Bulan 12 Bulan 99 12 Bulan 12 Bulan 90

3.00.00.09.01.13 Penyediaan makanan danminuman


- 450 porsimakan dan

minum

450 porsimakan dan

minum

18 3400 porsimakan dan

minum

3400 porsimakan dan

minum

100

3.00.00.09.01.14 Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan luar daerah


- 50 Orang 50 Orang 45 1 Tahun 1 Tahun 95

3.00.00.09.01.16 Penyediaan JasaPenatausahaan Keuangan danBarang

TerwujudnyaPenyelenggaraanPengelolaan BMD

- 1 Tahun 1 Tahun 48 1 Tahun 1 Tahun 100

3.00.00.09.01.18 Penataan dan PemeliharaanArsip


- 80% 80% 48 90% 90% 100

3.00.00.09.02 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANA

Persentase saranadan prasaranaaparatur yang layak

-

3.00.00.09.02.10 Pengadaan / PeningkatanInstalasi listrik /telepon

Tersedianya Instalasikomponen Listrikdan penambahannomor telephone


3.00.00.09.02.18 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan jabatan ,kendaraandinas/operasional

TerpeliharanyaKendaraan Dinas dantersedianya BBM

- 1 Tahun 1 Tahun 3 5 KendaraanRoda Empat

dan 7KendaraanRoda Dua

5 KendaraanRoda Empat

dan 7KendaraanRoda Dua

100

3.00.00.09.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala AC/ Kipas Angin

Pemeliharaan rutinterhadap AC Kantor

- 1 Tahun 1 Tahun 33 21 Unit ACStanding/Split

21 Unit ACStanding/Split

100

3.00.00.09.02.21 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan/peralatan kantor

Pemeliharaan rutinterhadap Meubelairdan Mesin Pompa Air

- 1 Tahun 1 Tahun 0 30 UnitKomputer,Laptop dan

Printer

30 Unit Komputer,Laptop dan Printer

100

3.00.00.09.02.22 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Studio danKomunikasi

Terpeliharanyasarana dan prasaranaperalatan Studio /Sound System

- 12 Bulan 12 Bulan 0 1 Tahun 1 Tahun 100

3.00.00.09.02.61 Pemeliharaan instalasi Listrik /telepon

Tersedianyakomponen instalasitelekomunikasi


3.00.00.09.02.64 Pemeliharaan rutin/berkalamebelair

TerlaksananyaPemeliharaan rutinterhadap meubelairkantor


3.00.00.09.02.65 Pemeliharaan rutin/berkalagenerator

Terpeliharanya mesingenset dalammendukung aktivitasperkantoran

- 12 Bulan 12 Bulan 41 1 Tahun 1 Tahun 100

3.00.00.09.05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

Persentasepeningkatankapasitas sumberdaya aparatur yangterukur

-

3.00.00.09.05.05 Penyusunan Analisis Jabatan TerlaksananyaPenyusunan AnalisisJabatan PNS diLingkungan BiroPengelolaan AsetSetda Prov. Kalbar


3.00.00.09.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

Persentase systempelaporan capaiankinerja dan keuanganyang disusun tepatwaktu

-

3.00.00.09.06.01 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporankeuangan Triwulan,Semester danTahunan

- 2 Dokumen 2 Dokumen 43 2 Dokumen 2 Dokumen 100

3.00.00.09.06.02 Penyusunan LAKIP Terlaksananyapenyusunan LAKIPBiro Pengelolaan Aset


3.00.00.09.06.03 Penyusunan RENSTRA TerlaksananyapenyusunanRENSTRA BiroPengelolaan Aset


3.00.00.09.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Terwujudnyaakuntabilitas kinerjaBiro Pengelolaan Aset


3.00.00.09.06.05 Penyusunan dan PelaporanLPPD dan LKPJ

Terlaksananyapenyusunan LPPDdan LKPJ Biro Aset


3.00.00.09.06.06 Monitoring, Evaluasi danPelaporan

Terwujudnyaakuntabilitas kinerjaBiro Pengelolaan Aset


3.00.00.09.06.07 Penyusunan RKA SKPD danDPA SKPD

Terwujudnyaakuntabilitas kinerjaBiro Pengelolaan Aset

- 2Dokumen

RKA /DPA dan

DPPA

2DokumenRKA / DPAdan DPPA

45 2 DokumenRKA / DPAdan DPPA

2 Dokumen RKA/ DPA dan DPPA

100

3.00.00.09.17 PROGRAM PERKUATANKAPASITAS KELEMBAGAANDAN INSTITUSI PEMERINTAH

Persentasekelembagaan yangtepat fungsi

-

3.00.00.09.17.14 Peningkatan PelayananKelistrikan dan Sound Sistem

Terjaga danMeningkatnyaKoordinasi danKinerja Unit/Sub UnitKerja PelaksanaPelayanan


3.00.00.09.21 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS PELAYANANINFORMASI PUBLIK

Persentase kualitaspelayanan informasipublic yang informatif

-

3.00.00.09.21.01 Pengelolaan JaringanTelekomunikasi di lingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Tercapainya danMeningkatnyaKoordinasi danKinerja Unit/Sub UnitKerja Pelaksana


3.00.00.09.21.02 Peningkatan LayananInformasi dan Telekomunikasi

Tercapainya LayananFaximili &Telekomunikasi diLingkunganPemprov. Kalbar

- 17 Dinas,13

Badan, 8Biro dan

10LembagaTeknisDaerah

17 Dinas,13 Badan,8 Biro dan


36 1 Tahun 1 Tahun 100

3.00.00.09.39 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGANDAERAH

Persentasepeningkatan danpengembanganpengelolaankeuangan daerahyang tepat fungsi

-

3.00.00.09.39.01 Penyusunan Standar SatuanHarga Barang dan JasaPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Tersedianya pedomanberupa Pergubtentang perencanaankebutuhan danpenganggaran

- Pergub Pergub 77 Pergub Pergub 100

3.00.00.09.40 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

Persentasepengelolaankeuangan daerahyang tepat sasaran

-

3.00.00.09.40.01 Bimbingan TeknisPenatausahaan InventarisasiBarang Milik Daerah diLingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat

Keseragaman padapengisian berbagaiformulir dalam rangkapelaksanaanPenatausahaan BMDsesuai dengan SAP

- 113 OPD /UPT

113 OPD /UPT

0 113 OPD / UPT 113 OPD / UPT 100

3.00.00.09.40.02 Bimbingan Teknis PembantuPengurus Barang Penggunadan Pembantu PengurusBarang Pembantu diLingkungan PemerintahProvinsi Kalbar

KeseragamanPenyajian Laporandan PeningkatanPengetahuanPenyimpan Barang

- 113 OPD /UPT

113 OPD /UPT

0 113 OPD / UPT 113 OPD / UPT 100

3.00.00.09.40.03 Bimbingan TeknisPemanfataan Barang MilikDaerah di LingkunganPemerintah Prov. Kalbar

Meningkatnyakemampuan PNSdalam melaksanakanpemanfaatanBMD

90 Orang 90 Orang 0 90 Orang 90 Orang 100

3.00.00.09.40.04 Rapat Kordinasi Barang MilikDaerah se- Provinsi KalimantanBarat

MeningkatnyaPemahaman ASNterhadap PengelolaanBarang Milik Daerah

14Kab/Kotadan 45OPD

14Kab/Kota

dan 45 OPD

0 14 Kab/Kotadan 45 OPD

14 Kab/Kota dan45 OPD

100

3.00.00.09.40.05 Bimbingan TeknisPengamananPemeliharaan danPenghapusan Aset diLingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat

Peningkatan kualitaspengelolaan BMDpada OPD / Unit Kerja

226 Orang 226 Orang 0 226 Orang 226 Orang 100

3.00.00.09.41 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAPEMERINTAH PROVINSIKALIMANTAN BARAT

Persentasepeningkatan saranadan prasaranapemerintah provinsiKalimantan barat

-

3.00.00.09.41.02 Penyediaan Jasa Sumber DayaAir dan Listrik

Terlaksananyapembayaran tagihanair dan listrik


3.00.00.09.41.03 Penyediaan jasa jaminanbarang milik daerah

Polis AsuransiBangunan danKendaraan Bermotor

- 2 PolisAsuransi

2 PolisAsuransi

0 2 PolisAsuransi

2 Polis Asuransi 100

3.00.00.09.41.04 Penyediaan jasa perizinankendaraan dinas/operasional

Pembayaran Pajak,Pembuatan/Perpanjangan STNKdan Pembuatan PlatKendaraan Roda 4dan Roda 2


3.00.00.09.41.11 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan jabatan, kendaraandinas operasional

TerpeliharanyaKendaraan Dinas danTersedianya BBM


3.00.00.09.42 PROGRAM PENINGKATANMANAJEMEN PENGELOLAANBARANG MILIK DAERAH

Persentasepeningkatanmanajemen barangmilik daerah yangtepat fungsi

-

3.00.00.09.42.01 Penyusunan RKBMD danRKBMDPerubahan di lingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Jumlah Buku RKBMDdan RKBMDPerubahanPemerintah ProvinsiKalbar

- 2 Dokumen 2 Dokumen 24 20 Buku 20 Buku 100

3.00.00.09.42.02 Penyempurnaan PeraturanGubernur TentangPenggolongan dan KodefikasiBarang Milik Daerahdilingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat

Tersedianya pedomandalam kodefikasipenatausahaanbarang milik daerah

- 1 Pergub 1 Pergub 62 1 Pergub 1 Pergub 100

3.00.00.09.42.03 Penyusunan Laporan HasilPengadaan BarangDilingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat

Jumlah Laporan HasilPengadaan BarangPakai Habis danInventaris PemerintahProvinsi KalimantanBarat

- 102SKPD /UPTD

102 SKPD/ UPTD

53 15 Buku 15 Buku 100

3.00.00.09.42.04 Pembinaan PenatausahaanPengelolaan Barang MilikDaerah di LingkunganPemerintah Provinsi Kalbar

TerlaksananyaPembinaanPenatausahaanPengelolaan BarangDaerah di LingkunganPemprov Kalbar

- 102SKPD /

UnitKerja

102 SKPD/ UnitKerja

22 113 OPD / UPT 113 OPD / UPT 100

3.00.00.09.42.05 Pemutakhiran Data SIAP BMDdilingkungan Pemerintah Prov.Kalbar

TerlaksananyaPemutakhiran DataSIAP BMD dilingkungan Pemprov.Kalbar


3.00.00.09.42.06 Rekonsiliasi dan KlarifikasiAsset Milik Pemerintah ProvinsiKalbar

TerlaksananyaRekonsiliasi danKlarifikasi Asset MilikPemerintahProvinsi Kalbar

- 102 SKPD /Unit Kerja

102 SKPD /Unit Kerja

47 113 OPD / UPT 113 OPD / UPT 100

3.00.00.09.42.07 Penyusunan Buku Inventarisdan Laporan Hasil MutasiBarang Milik Daerah diLingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat

Penyusunan LaporanHasil Mutasi Barangdan Buku InventarisPemerintah ProvinsiKalimantan Barat


3.00.00.09.42.08 Pembinaan PelaksanaanPenyimpanan danPendistribusian Barang MilikDaerah

TerlaksananyaPembinaanPelaksanaanAdministrasiPencatatanPenerimaan,Pengeluaran, danpersediaan BarangBarang Milik DaerahDilingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

- 102 SKPD /Unit Kerja


27 113 OPD / UPT 113 OPD / UPT 100

3.00.00.09.42.09 Penyusunan LaporanPelaksanaanPenyimpanan danPendistribusian Barang MilikDaerah

Laporan Penerimaandan PengeluaranBarang Milik Daerah


3.00.00.09.42.10 Penyusunan Laporan BarangPersediaan Khusus AsetDibawah Nilai Kapitalisasi diLingkungan Pemerintah Prov.Kalbar

Laporan BarangPersediaan KhususAset Dibawah NilaiKapitalisasi diLingkungan Pemprov.Kalbar


3.00.00.09.42.11 Penyusunan PeraturanGubernur TentangPenatausahaan Barang MilikDaerah dilingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

PergubPenatausahaanBarang Milik DaerahdilingkunganPemerintah ProvinsiKalbar

- - - 0 1 Pergub 1 Pergub 80

3.00.00.09.42.12 Penyusunan DKPBMD danRKPBMD

Tersedianya DKPBMDsebagai dasarpemeliharaan TA2019 dan RKPBMDsebagai dasarpenyusunan kegiatanpemeliharaan TA2020

- 2 Dokumen 2 Dokumen 27 2 DokumenLaporan

2 DokumenLaporan

100

3.00.00.09.42.13 Koordinasi Penyerahan BarangMilik Daerah denganPemerintahKabupaten/Kota se-KalimantanBarat

Terlaksananyakoordinasi danfasilitasi serah terimabarang milikdaerah antar Pemdase-Kalbar sesuaiamanat PeraturanPerundangundangan

- 14Kabupaten / Kota

14Kabupaten / Kota

46 14Kabupaten /

Kota

14 Kabupaten /Kota

100

3.00.00.09.42.15 Fasilitasi PemindahtangananBarang Milik Daerah Pemprov.Kalbar

TerlaksananyaFasilitasi terhadapPemindahtangananBarang MilikDaerah khususnyahibah, termasukhibah barang yangsejak awalpengadaannya telahdirencanakan untukdihibahkan


3.00.00.09.42.16 Sertifikasi dan PengukuranUlang Aset Tanah PemerintahProvinsi Kalimantan Barat

TerlaksananyaSertifikasi danPengukuran UlangAset Tanah Pemprov.Kalbar

- 1 BidangTanah

1 BidangTanah

3 1 BidangTanah

1 Bidang Tanah 80

3.00.00.09.42.17 Pembinaan Pengamanan danPemeliharaan Barang MilikDaerah

Terlaksananyapembinaanpengamanan danpemeliharaan BMD


3.00.00.09.42.18 Penanganan PermasalahanPengamanan BMD PemerintahProvinsi Kalimantan Barat

Terlaksananya rapatpembahasan danproses-proses laindalam rangkapenyelesaianpermasalahanpengamanan BMD


3.00.00.09.42.19 Penjualan dan PenghapusanKendaraan Dinas

Terlaksananya prosespenelitian usulanpenjualan, penilaian/penaksiran,penetapanpenjualan danpenghapusankendaraan dinasoperasional


3.00.00.09.42.20 Penjualan Pemusnahan danPenghapusan BMD selainKendaraan Dinas

Terlaksananya prosespenelitian usulanpenjualan/pemusnahan,penilaian/penaksiran,penetapan penjualanatau persetujuanpemusnahan, danpersetujuan /penetapanpenghapusan BMDselain kendaraandinas

- 1 Tahun 1 Tahun 40 113 SKPD/UnitKerja, 1

Dokumen

113 SKPD/UnitKerja, 1 Dokumen

100

3.00.00.09.42.21 Penyusunan Laporan HasilPemeliharaan BMD

Laporan HasilPemeliharaanSemester II TahunAnggaran 2018 danSemester I TahunAnggaran 2019

- 2 DokumenLaporan

2 DokumenLaporan

38 2 DokumenLaporan

2 DokumenLaporan

100

3.00.00.09.42.22 Pembinaan PemindahtangananPemusnahan danPenghapusan Barang MilikDaerah

Perbaikanpelaksanaanpemindahtangananpemusnahan danpenghapusan BMD

- 1 DokumenLaporan

1 DokumenLaporan

50 1 DokumenLaporanKegiatan

1 DokumenLaporanKegiatan

100

3.00.00.09.42.23 Pembinaan Sensus BarangMilik Daerah

Terlaksananyapembinaan danevaluasi SensusBarang Milik Daerah

- 1 DokumenLaporan

1 DokumenLaporan

22 113 OPD/UnitKerja

113 OPD/UnitKerja

100

3.00.00.09.42.25 Penyusunan KeputusanPenetapan dan PengalihanStatus Penggunaan Barang diLingkungan PemerintahProvinsi Kalbar

Persentase keputusanpenetapan danpengalihan statuspenggunaanyang diproses

- 90% 90% 43 100% 100% 100

3.00.00.09.42.26 Penyusunan Rancangan DraftPerjanjian KerjasamaPemanfaatan Barang MilikDaerah di LingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

PersentaseRancangan DraftPerjanjian Kerjasama

- 90% 90% 47 100% 100% 100

3.00.00.09.42.27 Fasilitasi Pemanfaatan BarangMilik Daerah di LingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Persentasepemanfaatan BMDyang diverifikasi dandiproses

- 90% 90% 42 100% 100% 100

3.00.00.09.42.28 Penilaian Barang Milik DaerahdiLingkungan PemerintahProvinsi Kalbar

Persentase aset yangdinilai , Jumlah SKPenilaian

- 90% 90% 12 100%, 2 SK 100%, 2 SK 100

3.00.00.09.42.29 Kerjasama PemanfaatanDaerah Dalam BentukBGS/BSG

Persentase kerjasamaPemanfaatan BMDdalam bentukBGS/BSG

- 100% 100% 24 100% 100% 100

3.00.00.09.42.31 Pemuktahiran dan PenyusunanLaporan Pemanfaatan BarangMilik Daerah

Jumlah LaporanPemuktahiranPemanfaatan BMD

- 1 Laporan 1 Laporan 45 1 Laporan 1 Laporan 100

3.00.00.09.42.32 Pengawasan dan PengendalianPemanfaatan Barang MilikDaerah di LingkunganPemerintah Provinsi Kalbar

Jumlah OPD yangdimonitoring dandievaluasipemanfaatan BMD

- 15 OPD 15 OPD 45 15 OPD 15 OPD 100

3.00.00.09.42.33 Penyusunan Laporan EvaluasiPemanfaatan Barang MilikDaerah di LingkunganPemerintah Provinsi Kalbar

Persentase OPD yangmenyampaikanLaporan BMD sesuaiketentuan

- 100% 100% 45 100% 100% 100

3.00.00.09.42.34 Penyusunan RancanganPeraturan Gubernur tentangPetunjuk Teknis PelaksanaanPenggunaan Barang MilikDaerah di LingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Jumlah PeraturanGubernur TentangPetunjuk TeknisPelaksanaanPenggunaan BarangMilik Daerah diLingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat


3.00.00.09.42.35 Penyusunan RancanganPeraturan Gubernur tentangPetunjuk Teknis PelaksanaanPemanfaatan Barang MilikDaerah di LingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Jumlah PeraturanGubernur tentangPerjanjian KerjasamaPemanfaatan BarangMilik Daerah


3.00.00.09.42.36 Penyusunan RencanaKebutuhan PemanfaatanBarang Milik Daerah (RKPBMD)dan Daftar KebutuhanPemanfaatan Barang MilikDaerah (DKPBMD)

Jumlah buku RKPBMD dan DKP BMD

- 1 Laporan 1 Laporan 50 1 Laporan 1 Laporan 100

3.00.00.09.42.37 Rapat Koordinasi PelaksanaanPemanfaatan BMD di ProvinsiKalimantan Barat

Jumlah ASN yangmengikuti RapatKoordinasi

- 14 Kab /Kota (45

ASN)

14 Kab /Kota (45

ASN)

0 14 Kab / Kota(45 ASN)

14 Kab / Kota (45ASN)

100

3.00.00.09.42.38 Monitoring Penggunaan danPengendalian Rumah Negaradi Lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat

Persentase RumahNegara Yangdimonitoring

- 100% 100% 33 100% 100% 100

3.00.00.09.42.39 Invetarisasi Dalam RangkaPengendalian PermasalahanBarang Milik Daerah

Laporan inventarisasidan penyelesaianpermasalahan BMD

1 Laporan 1 Laporan 48 1 Laporan 1 Laporan 100

3.00.00.09.42.40 Sistem Aplikasi BarcodeBarang Milik Daerah diLingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat

Terlaksananya SistemAplikasi BarcodeBarang Milik Daerahdi LingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat


3.00.00.09.42.41 Penerapan Aplikasi SIAP-BMDdi Lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat

TerlaksananyaFasilitasi Mapping danMigrasi Data BarangMilik Daerah diLingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat




2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah sesuaidengan tabel berikut :

Tabel 2Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

No IndikatorSPM /

StandarNasional

IKK

Target Realisasi Capaian Proyeksi

CatatanAnalisisTahun

2017(thn n-2)

Tahun2018

(thn n-1)

Tahun2019

(thn n)

Tahun2020(thnn+1)

Tahun2017

(thn n-2)

Tahun2018

(thn n-1)

Tahun2019

(thn n)

Tahun2020(thnn+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Persentase kepuasanaparatur terhadap pelayananadministrasi perkantorandan kenyamanan kantor

60Persen

80Persen

100Persen

100Persen

60 Persen 80Persen

100Persen

100Persen

2 Persentase sarana danprasarana aparatur yanglayak

40Persen

60Persen

80Persen

100Persen

40 Persen 60Persen

80Persen

100Persen

3 Persentase sarana danprasarana yang terpelihara

60Persen

80Persen

100Persen

100Persen

60 Persen 80Persen

100Persen

100Persen

4 Persentase peningkatankapasitas sumber dayaaparatur yang terukur

25Persen

50Persen

75Persen

100Persen

25 Persen 50Persen

75Persen

100Persen

5 Persentase sumber dayaaparatur Biro PengelolaanAset yang terlatih danterdidik dalam bidangpengelolaan aset daerah

25Persen

50Persen

75Persen

100Persen

25 Persen 50Persen

75Persen

100Persen

6 Persentase systempelaporan capaian kinerjadan keuangan yang disusuntepat waktu

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

7 Jumlah dokumenperencanaan program dankegiatan

4Dokumen

4Dokumen

4Dokumen

4Dokumen

4Dokumen

4Dokumen

4Dokumen

4Dokumen

8 Persentase kelembagaanyang tepat fungsi

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

9 Persentase kualitaspelayanan informasi publikyang informatif

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

10 Persentase peningkatan danpengembangan pengelolaankeuangan daerah yang tepatfungsi

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

11 Persentase pengelolaankeuangan daerah yang tepatsasaran

60Persen

80Persen

100Persen

100Persen

60 Persen 80Persen

100Persen

100Persen

12 Persentase peningkatanmanajemen barang milikdaerah yang tepat fungsi

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

13 Persentase sarana danprasarana aparatur yanglayak

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

14 Peraturan Daerah danPeraturan Gubernur APBD

Jumlahperdadanpergubttg APBDyangditetap-kan

- - 1 Perdadan

2 Pergub

1 Perdadan

2 Pergub

- - 1 Perdadan

2 Pergub

1 Perdadan

2 Pergub

15 Data barang milik daerahyang akurat untukpenyusunan neraca

Jumlahberkasyangdihasil-kan

113SKPD

113SKPD

113SKPD

113SKPD

113 SKPD 113SKPD

113SKPD

113SKPD

16 Jumlah dokumen perikatansewa menyewa

Jumlahdokumenpengelo-laan aset

20Dokumen

22Dokumen

22Dokumen

22Dokumen

20Dokumen

22Dokumen

22Dokumen

22Dokumen

17 Jumlah dokumen perikatanpinjam pakai


20Dokumen

31Dokumen

31Dokumen

31Dokumen

20Dokumen

31Dokumen

31Dokumen

31Dokumen

18 Jumlah dokumen prosespenghapusan barang milikdaerah


20Dokumen

15Dokumen

20Dokumen

20Dokumen

20Dokumen

15Dokumen

20Dokumen

20Dokumen

19 Jumlah sertifikat aset tetaptanah

Jumlahasettetaptanahyangdapat disertifikat-kan

852Bidang

852Bidang

852Bidang

852Bidang

852Bidang

852Bidang

852Bidang

852Bidang



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai Pasal 280 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah dan Pasal 5 ayat (3) huruf a dan Pasal 7, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa dalam

menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan,

penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan

daerah secara transparan, efektif, efisien, akuntabel dan sinkron capaian sasaran program

daerah yang tercantum dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat. Adapun Isu-Isu

Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Pengelolaan Aset antara lain :

1. Penelitian-penelitian dibidang pengelolaan barang dan aset daerah yang dapat

digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan dinamika perubahan;

2. Peningkatan koordinasi secara internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi;

3. Perlunya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan barang dan aset daerah

untuk meminimalkan deviasi terhadap pencapaian visi dan misi organisasi;

4. Pemanfaatan peluang untuk menentukan kebijakan/proses pengelolaan barang dan

aset daerah;

5. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil

kegiatan;

6. Kriteria kelayakan perekrutan sumber daya manusia harus sesuai dengan analisis

kebutuhan dan latar belakang pendidikan sehingga mendukung pelaksanaan tupoksi

dan meningkatkan profesionalisme aparatur;

7. Pengembangan Teknologi Informasi dalam mendukung manajemen pengelolaan

barang dan aset daerah yang lebih baik;

8. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas;

9. Proses pengadaan dan pemeliharaan barang dan aset daerah dilakukan secara

bertahap sesuai dengan daftar kebutuhan dan prioritas organisasi;

10. Optimalisasi dan penambahan ruangan kerja untuk memenuhi standar kelayakan kerja

dan mendukung pelayanan prima.



Rekomendasi dan Catatan Strategis :

1. Perlunya studi banding sumber daya manusia aparatur pemerintah;

2. Perlunya koordinasi yang intens antar lembaga pengawasan;

3. Monitorig dan evaluasi sebagai bahan rujukan untuk peningkatan penyelenggaraan

pengelolaan barang dan aset daerah;

4. Perlunya mengikuti pelatihan yang diadakan intansi terkait pengelolaan barang

milik daerah karena regulasi dan perkembangan di bidang informasi;

5. Kebutuhan sumber daya manusia yang mampu menunjang tugas pokok dan fungsi

sangat diperlukan untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;

6. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana untuk tujuan efisiensi;

7. Perlunya penguatan pada perencanaan kebutuhan agar menjadi patokan.



2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 3Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2019

Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

CatatanPenting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetKinerja

Pagu Indikatif(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

KinerjaKebutuhanDana (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Urusan Wajib Urusan Wajib

Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian danPersandian

Otonomi Daerah,PemerintahanUmum, AdministrasiKeuangan Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian danPersandian

I PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

Prov. Persentasekepuasan aparaturterhadappelayananadministrasiperkantoran dankenyamanankantor

97 717.373.000 PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

Prov. Persentase kepuasanaparatur terhadappelayananadministrasiperkantoran dankenyamanan kantor

97 717.373.000

1 Penyediaan jasa jaminanbarang milik daerah

Prov. PengamananterhadapKendaraan DinasOperasionalRoda 4 pada BiroPengelolaan AsetSetda Prov. Kalbar

100 20.650.000 Penyediaan jasajaminan barang milikdaerah

Prov. PengamananterhadapKendaraan DinasOperasionalRoda 4 pada BiroPengelolaan AsetSetda Prov. Kalbar

100 20.650.000

2 Penyediaan jasa perizinankendaraan dinas /operasional

Prov. Tertib AdministrasiPengelolaan BMD

90 107.000.000 Penyediaan jasaperizinan kendaraandinas / operasional


90 107.000.000

3 Penyediaan jasaAdministrasi keuangan

Prov. TerwujudnyaPenyelenggaraanPelayananAdministrasiPerkantoran

100 5.610.000 Penyediaan jasaAdministrasikeuangan


100 5.610.000

4 Penyediaan komponeninstalasi listrik peneranganbangunan kantor

Prov. TerjaganyaKinerjaPelaksanaanTugas PelayananKelistrikan

100 127.113.000 Penyediaankomponen instalasilistrik peneranganbangunan kantor

Prov. Terjaganya KinerjaPelaksanaan TugasPelayanan Kelistrikan

100 127.113.000

5 Penyediaan makanan danminuman


100 85.000.000 Penyediaanmakanan danminuman


100 85.000.000

6 Koordinasi dan Konsultasike dalam dan luar daerah


100 155.000.000 Koordinasi danKonsultasi ke dalamdan luar daerah


100 155.000.000

7 Penyediaan JasaPenatausahaan Keuangandan Barang

Prov. TerwujudnyaPenyelenggaraanPengelolaan BMD

100 192.000.000 Penyediaan JasaPenatausahaanKeuangan danBarang

Prov. TerwujudnyaPenyelenggaraanPengelolaan BMD

100 192.000.000

8 Penataan danPemeliharaan Arsip


80 25.000.000 Penataan danPemeliharaan Arsip


80 25.000.000

II PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANA

Prov. PersentasePeningkatanSarana danPrasaranaPerkantoran

80 1.258.269.200 PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANA

Prov. PersentasePeningkatan Saranadan PrasaranaPerkantoran

80 1.258.269.200

1 Pengadaan / PeningkatanInstalasi listrik /telepon

Prov. TersedianyaInstalasikomponen Listrikdan penambahannomor telephone

80 291.419.200 Pengadaan /PeningkatanInstalasi listrik/telepon

Prov. Tersedianya Instalasikomponen Listrik danpenambahannomor telephone

80 291.419.200

2 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan jabatan,kendaraandinas/operasional

Prov. TerpeliharanyaKendaraan Dinasdan tersedianyaBBM

5 Ken-daraanRoda 4dan 7Ken-

daraanRoda 2

182.050.000 Pemeliharaanrutin/berkalakendaraan jabatan,kendaraandinas/operasional

Prov. TerpeliharanyaKendaraan Dinas dantersedianya BBM

5Kendaraan Roda4 dan 7Kendaraan Roda

2

182.050.000

3 Pemeliharaan rutin/berkalaAC / Kipas Angin

Prov. Pemeliharaanrutin terhadap ACKantor

1Tahun

10.900.000 Pemeliharaanrutin/berkala AC /Kipas Angin

Prov. Pemeliharaan rutinterhadap AC Kantor

1Tahun

10.900.000

4 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan/peralatankantor

Prov. Pemeliharaanrutin terhadapMeubelair danMesin Pompa Air

1Tahun

9.600.000 Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan/pera-latan kantor

Prov. Pemeliharaan rutinterhadap Meubelairdan Mesin Pompa Air

1Tahun

9.600.000

5 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Studio danKomunikasi

Prov. Terpeliharanyasarana danprasaranaperalatanStudio/SoundSystem

80 30.300.000 PemeliharaanSarana danPrasarana Studiodan Komunikasi

Prov. Terpeliharanyasarana dan prasaranaperalatanStudio/Sound System

80 30.300.000

6 Pemeliharaan instalasiListrik / telepon

Prov. Tersedianyakomponeninstalasitelekomunikasi

80 388.100.000 Pemeliharaaninstalasi Listrik /telepon

Prov. Tersedianyakomponen instalasitelekomunikasi

80 388.100.000

7 Pemeliharaan rutin/berkalamebelair

Prov. TerlaksananyaPemeliharaanrutin terhadapmeubelair kantor

1Tahun

5.300.000 Pemeliharaanrutin/berkalamebelair

Prov. TerlaksananyaPemeliharaan rutinterhadap meubelairkantor

1Tahun

5.300.000

8 Pemeliharaan rutin/berkalagenerator

Prov. Terpeliharanyamesin gensetdalam mendukungaktivitasperkantoran

1Tahun

340.600.000 Pemeliharaanrutin/berkalagenerator

Prov. Terpeliharanya mesingenset dalammendukung aktivitasperkantoran

1Tahun

340.600.000

III PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

Prov. Persentasepeningkatankapasitas sumberdaya aparaturyang terukur

100 28.000.000 PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

Prov. Persentasepeningkatankapasitas sumberdaya aparatur yangterukur

100 28.000.000

1 Penyusunan AnalisisJabatan

Prov. TerlaksananyaPenyusunanAnalisis JabatanPNS di LingkunganBiro PengelolaanAsetSetda Prov. Kalbar

1Tahun

28.000.000 Penyusunan AnalisisJabatan

Prov. TerlaksananyaPenyusunan AnalisisJabatan PNS diLingkungan BiroPengelolaan AsetSetda Prov. Kalbar

1Tahun

28.000.000

IV PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

Prov. Persentase systempelaporan capaiankinerja dankeuangan yangdisusun tepatwaktu

75 245.000.000 PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

Prov. Persentase systempelaporan capaiankinerja dan keuanganyang disusun tepatwaktu

75 245.000.000

1 Penyusunan laporankeuangan

Prov. Tersusunnyalaporan keuanganTriwulan,Semester danTahunan

2Dokumen

35.000.000 Penyusunan laporankeuangan

Prov. Tersusunnya laporankeuangan Triwulan,Semester danTahunan

2Dokumen

35.000.000

2 Penyusunan LAKIP Prov. Terlaksananyapenyusunan LAKIPBiro PengelolaanAset

1Dokumen

35.000.000 Penyusunan LAKIP Prov. Terlaksananyapenyusunan LAKIPBiro Pengelolaan Aset

1Dokumen

35.000.000

3 Penyusunan RENSTRA Prov. TerlaksananyapenyusunanRENSTRA BiroPengelolaan Aset

1Dokumen

35.000.000 PenyusunanRENSTRA

Prov. TerlaksananyapenyusunanRENSTRA BiroPengelolaan Aset

1Dokumen

35.000.000

4 Penyusunan RENJA SKPD Prov. Terwujudnyaakuntabilitaskinerja BiroPengelolaan Aset

1Dokumen

35.000.000 Penyusunan RENJASKPD

Prov. Terwujudnyaakuntabilitas kinerjaBiro Pengelolaan Aset

1Dokumen

35.000.000

5 Penyusunan dan PelaporanLPPD dan LKPJ

Prov. Terlaksananyapenyusunan LPPDdan LKPJ Biro Aset

1Dokumen

35.000.000 Penyusunan danPelaporan LPPD danLKPJ

Prov. Terlaksananyapenyusunan LPPDdan LKPJ Biro Aset

1Dokumen

35.000.000

6 Monitoring, Evaluasi danPelaporan

Prov. TerwujudnyaakuntabilitaskinerjaBiro PengelolaanAset

1Dokumen

35.000.000 Monitoring, Evaluasidan Pelaporan


1Dokumen

35.000.000

7 Penyusunan RKA SKPD danDPA SKPD

Prov. TerwujudnyaakuntabilitaskinerjaBiro PengelolaanAset

2Doku-menRKA /DPAdan

DPPA

35.000.000 Penyusunan RKASKPD dan DPA SKPD


2Doku-menRKA /DPAdan

DPPA

35.000.000

V PROGRAM PERKUATANKAPASITAS KELEMBAGAANDAN INSTITUSIPEMERINTAH

Prov. Persentasekelembagaanyang tepat fungsi

100 213.980.000 PROGRAMPERKUATANKAPASITASKELEMBAGAAN DANINSTITUSIPEMERINTAH

Prov. Persentasekelembagaan yangtepat fungsi

100 213.980.000

1 Peningkatan PelayananKelistrikan dan SoundSistem

Prov. Terjaga danMeningkatnyaKoordinasi danKinerja Unit/SubUnit KerjaPelaksanaPelayanan

1Tahun

213.980.000 PeningkatanPelayananKelistrikan danSound Sistem

Prov. Terjaga danMeningkatnyaKoordinasi danKinerja Unit/Sub UnitKerja PelaksanaPelayanan

1Tahun

213.980.000

VI PROGRAM PENINGKATANKUALITAS PELAYANANINFORMASI PUBLIK

Prov. Persentasekualitas pelayananinformasi publicyang informatif

100 235.316.300 PROGRAMPENINGKATANKUALITASPELAYANANINFORMASI PUBLIK

Prov. Persentase kualitaspelayanan informasipublic yang informatif

100 235.316.300

1 Peningkatan JaringanTelekomunikasi diLingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat

Prov. Tercapainya danMeningkatnyaKoordinasi danKinerja Unit/SubUnit KerjaPelaksana

1Tahun

97.445.800 PeningkatanJaringanTelekomunikasi diLingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Prov. Tercapainya danMeningkatnyaKoordinasi danKinerja Unit/Sub UnitKerja Pelaksana

1Tahun

97.445.800

2 Peningkatan LayananInformasi danTelekomunikasi

Prov. TercapainyaLayanan Faximili &Telekomunikasi diLingkunganPemprov. Kalbar

1Tahun

137.870.500 PeningkatanLayanan Informasidan Telekomunikasi

Prov. Tercapainya LayananFaximili &Telekomunikasi diLingkunganPemprov. Kalbar

1Tahun

137.870.500

VII PROGRAM PENINGKATANDAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGANDAERAH

Prov. Persentasepeningkatan danpengembanganpengelolaankeuangan daerahyang tepat fungsi

100 147.959.000 PROGRAMPENINGKATAN DANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

Prov. Persentasepeningkatan danpengembanganpengelolaankeuangan daerahyang tepat fungsi

100 147.959.000

1 Penyusunan StandarSatuan Harga Barang danJasa Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Prov. Tersedianyapedoman berupaPergub tentangperencanaankebutuhan danpenganggaran

1Pergub

147.959.000 Penyusunan StandarSatuan HargaBarang dan JasaPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Prov. Tersedianya pedomanberupa Pergubtentang perencanaankebutuhan danpenganggaran

1Pergub

147.959.000

VIII

PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

Prov. Persentasepengelolaankeuangan daerahyang tepatsasaran

100 541.005.000 PROGRAMPENINGKATANKAPASITASPENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

Prov. Persentasepengelolaankeuangan daerahyang tepat sasaran

100 541.005.000

1 Bimbingan TeknisPenatausahaanInventarisasi Barang MilikDaerah di LingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Prov. Keseragamanpada pengisianberbagai formulirdalam rangkapelaksanaanPenatausahaanBMD sesuaidengan SAP

113 OPD/ UPT

168.915.000 Bimbingan TeknisPenatausahaanInventarisasi BarangMilik Daerah diLingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Prov. Keseragaman padapengisian berbagaiformulir dalam rangkapelaksanaanPenatausahaan BMDsesuai dengan SAP

113 OPD/ UPT

168.915.000

2 Bimbingan TeknisPembantu Pengurus BarangPengguna dan PembantuPengurus Barang Pembantudi Lingkungan PemerintahProvinsi Kalbar

Prov. KeseragamanPenyajian Laporandan PeningkatanPengetahuanPenyimpan Barang

113 OPD/ UPT

34.146.700 Bimbingan TeknisPembantu PengurusBarang Penggunadan PembantuPengurus BarangPembantu diLingkunganPemerintah ProvinsiKalbar

Prov. KeseragamanPenyajian Laporandan PeningkatanPengetahuanPenyimpan Barang

113 OPD/ UPT

34.146.700

3 Bimbingan TeknisPemanfataan Barang MilikDaerah di LingkunganPemerintah Prov. Kalbar

Prov. Meningkatnyakemampuan PNSdalammelaksanakanpemanfaatanBMD

90 Orang 88.327.000 Bimbingan TeknisPemanfataan BarangMilik Daerah diLingkunganPemerintah Prov.Kalbar

Prov. Meningkatnyakemampuan PNSdalam melaksanakanpemanfaatanBMD

90 Orang 88.327.000

4 Rapat Kordinasi BarangMilik Daerah se- ProvinsiKalimantan Barat

Prov. MeningkatnyaPemahaman ASNterhadapPengelolaan BMD

14Kab/Kotadan 45OPD

159.122.500 Rapat KordinasiBarang Milik Daerahse- ProvinsiKalimantan Barat

Prov. MeningkatnyaPemahaman ASNterhadap PengelolaanBarang Milik Daerah

14Kab/Kotadan 45OPD

159.122.500

5 Bimbingan TeknisPengamananPemeliharaan danPenghapusan Aset diLingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat

Prov. Peningkatankualitaspengelolaan BMDpada OPD / UnitKerja

226Orang

90.493.800 Bimbingan TeknisPengamananPemeliharaan danPenghapusan Aset diLingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Prov. Peningkatan kualitaspengelolaan BMDpada OPD / Unit Kerja

226Orang

90.493.800

IX PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAPEMERINTAH PROVINSIKALIMANTAN BARAT

Persentasepeningkatansarana danprasaranapemerintahprovinsiKalimantan barat

326.950.000 PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANAPEMERINTAHPROVINSIKALIMANTAN BARAT

Persentasepeningkatan saranadan prasaranapemerintah provinsiKalimantan barat

326.950.000

1 Penyediaan Jasa SumberDaya Air dan Listrik

Prov. Terlaksananyapembayarantagihan air danlistrik

1 Tahun 37.000.000 Penyediaan JasaSumber Daya Airdan Listrik

Prov. Terlaksananyapembayaran tagihanair dan listrik

1 Tahun 37.000.000

2 Penyediaan jasa jaminanbarang milik daerah

Prov. Polis AsuransiBangunan danKendaraanBermotor

2 PolisAsuransi

50.650.000 Penyediaan jasajaminan barang milikdaerah

Prov. Polis AsuransiBangunan danKendaraan Bermotor

2 PolisAsuransi

50.650.000

3 Penyediaan jasa perizinankendaraandinas/operasional

Prov. PembayaranPajak,Pembuatan/PerpanjanganSTNK danPembuatan PlatKendaraan Roda 4dan Roda 2

1 Tahun 60.000.000 Penyediaan jasaperizinan kendaraandinas/operasional

Prov. Pembayaran Pajak,Pembuatan/Perpanjangan STNKdan Pembuatan PlatKendaraan Roda 4dan Roda 2

1 Tahun 60.000.000

4 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan jabatan,kendaraan dinasoperasional

Prov. TerpeliharanyaKendaraan Dinasdan TersedianyaBBM

1 Tahun 179.300.000 Pemeliharaanrutin/berkalakendaraan jabatan,kendaraan dinasoperasional

Prov. TerpeliharanyaKendaraan Dinas danTersedianya BBM

1 Tahun 179.300.000

X PROGRAM PENINGKATANMANAJEMENPENGELOLAAN BARANGMILIK DAERAH

Prov. Persentasepeningkatanmanajemenbarang milikdaerah yang tepatfungsi

100 4.194.467.600 PROGRAMPENINGKATANMANAJEMENPENGELOLAANBARANG MILIKDAERAH

Prov. Persentasepeningkatanmanajemen barangmilik daerah yangtepat fungsi

100 4.194.467.600

1 Penyusunan RKBMD danRKBMDPerubahan di lingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Prov. Jumlah BukuRKBMD danRKBMD PerubahanPemerintahProvinsiKalimantan Barat

2Dokumen

42.843.800 Penyusunan RKBMDdan RKBMDPerubahan dilingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Prov. Jumlah Buku RKBMDdan RKBMDPerubahanPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

2Dokumen

42.843.800

2 Penyempurnaan PeraturanGubernur TentangPenggolongan danKodefikasi Barang MilikDaerah dilingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Prov. Tersedianyapedoman dalamkodefikasipenatausahaanbarang milikdaerah

1Pergub

60.827.800 PenyempurnaanPeraturan GubernurTentangPenggolongan danKodefikasi BarangMilik DaerahdilingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Prov. Tersedianya pedomandalam kodefikasipenatausahaanbarang milik daerah

1Pergub

60.827.800

3 Penyusunan Laporan HasilPengadaan BarangDilingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat

Prov. Jumlah LaporanHasil PengadaanBarang PakaiHabis danInventarisPemerintahProvinsiKalimantan Barat

102SKPD /UPTD

93.909.300 Penyusunan LaporanHasil PengadaanBarang DilingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Prov. Jumlah Laporan HasilPengadaan BarangPakai Habis danInventaris PemerintahProvinsi KalimantanBarat

102SKPD /UPTD

93.909.300

4 Pembinaan PenatausahaanPengelolaan Barang MilikDaerah di LingkunganPemerintah Provinsi Kalbar

Prov. TerlaksananyaPembinaanPenatausahaanPengelolaanBarang Daerah diLingkunganPemprov Kalbar

102SKPD /

UnitKerja

320.908.950 PembinaanPenatausahaanPengelolaan BarangMilik Daerah diLingkunganPemerintah ProvinsiKalbar

Prov. TerlaksananyaPembinaanPenatausahaanPengelolaan BarangDaerah di LingkunganPemprov Kalbar

102SKPD /

UnitKerja

320.908.950

5 Pemutakhiran Data SIAPBMD dilingkunganPemerintah Prov. Kalbar

Prov. TerlaksananyaPemutakhiranData SIAP BMD dilingkunganPemprov. Kalbar

1Tahun

103.987.000 Pemutakhiran DataSIAP BMDdilingkunganPemerintah Prov.Kalbar

Prov. TerlaksananyaPemutakhiran DataSIAP BMD dilingkungan Pemprov.Kalbar

1Tahun

103.987.000

6 Rekonsiliasi dan KlarifikasiAsset Milik PemerintahProvinsi Kalbar

Prov. TerlaksananyaRekonsiliasi danKlarifikasi AssetMilik PemerintahProvinsi Kalbar

102 SKPD/ UnitKerja

50.177.900 Rekonsiliasi danKlarifikasi Asset MilikPemerintah ProvinsiKalbar

Prov. TerlaksananyaRekonsiliasi danKlarifikasi Asset MilikPemerintahProvinsi Kalbar

102 SKPD/ UnitKerja

50.177.900

7 Penyusunan BukuInventaris dan LaporanHasil Mutasi Barang MilikDaerah di LingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Prov. PenyusunanLaporan HasilMutasi Barang danBuku InventarisPemerintahProvinsiKalimantan Barat

5Dokumen

101.593.700 Penyusunan BukuInventaris danLaporan Hasil MutasiBarang Milik Daerahdi LingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Prov. Penyusunan LaporanHasil Mutasi Barangdan Buku InventarisPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

5Dokumen

101.593.700

8 Pembinaan PelaksanaanPenyimpanan danPendistribusian BarangMilik Daerah

Prov. TerlaksananyaPembinaanPelaksanaanAdministrasiPencatatanPenerimaan,Pengeluaran, danpersediaan BarangBarang MilikDaerahDilingkunganPemerintahProvinsiKalimantan Barat

102 SKPD/ UnitKerja

148.968.400 PembinaanPelaksanaanPenyimpanan danPendistribusianBarang Milik Daerah

Prov. TerlaksananyaPembinaanPelaksanaanAdministrasiPencatatanPenerimaan,Pengeluaran, danpersediaan BarangBarang Milik DaerahDilingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

102 SKPD/ UnitKerja

148.968.400

9 Penyusunan LaporanPelaksanaanPenyimpanan danPendistribusian BMD

Prov. LaporanPenerimaan danPengeluaranBarang MilikDaerah

2Dokumen

90.363.700 Penyusunan LaporanPelaksanaanPenyimpanan danPendistribusian BMD

Prov. Laporan Penerimaandan PengeluaranBarang Milik Daerah

2Dokumen

90.363.700

10 Penyusunan LaporanBarang Persediaan KhususAset Dibawah NilaiKapitalisasi di LingkunganPemerintah Prov. Kalbar

Prov. Laporan BarangPersediaan KhususAset Dibawah NilaiKapitalisasi diLingkunganPemerintah Prov.Kalbar

1Dokumen

15.498.000 Penyusunan LaporanBarang PersediaanKhusus AsetDibawah NilaiKapitalisasi diLingkunganPemerintah Prov.Kalbar

Prov. Laporan BarangPersediaan KhususAset Dibawah NilaiKapitalisasi diLingkunganPemerintah Prov.Kalbar

1Dokumen

15.498.000

11 Penyusunan PeraturanGubernur TentangPenatausahaan BarangMilik Daerah dilingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Prov. PergubPenatausahaanBarang MilikDaerahdilingkunganPemerintahProvinsi Kalbar

- 53.767.800 PenyusunanPeraturan GubernurTentangPenatausahaanBarang Milik DaerahdilingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Prov. PergubPenatausahaanBarang Milik DaerahdilingkunganPemerintah ProvinsiKalbar

- 53.767.800

12 Penyusunan DKPBMD danRKPBMD

Prov. TersedianyaDKPBMD sebagaidasarpemeliharaan TA2019 dan RKPBMDsebagai dasarpenyusunankegiatanpemeliharaan TA2020

2Dokumen

43.336.600 PenyusunanDKPBMD danRKPBMD

Prov. Tersedianya DKPBMDsebagai dasarpemeliharaan TA2019 dan RKPBMDsebagai dasarpenyusunan kegiatanpemeliharaan TA2020

2Dokumen

43.336.600

13 Koordinasi PenyerahanBarang Milik Daerahdengan PemerintahKabupaten/Kota se-Kalimantan Barat

Prov. Terlaksananyakoordinasi danfasilitasi serahterima barangmilikdaerah antarPemda se-Kalbarsesuai amanatPeraturanPerundangundangan

14 Kab/ Kota

106.719.400 KoordinasiPenyerahan BarangMilik Daerah denganPemerintahKabupaten/Kota se-Kalimantan Barat

Prov. Terlaksananyakoordinasi danfasilitasi serah terimabarang milikdaerah antar Pemdase-Kalbar sesuaiamanat PeraturanPerundang undangan

14 Kab/ Kota

106.719.400

14 FasilitasiPemindahtanganan BarangMilik Daerah Pemprov.Kalbar

Prov. TerlaksananyaFasilitasi terhadapPemindahtanganan Barang MilikDaerah khususnyahibah, termasukhibah barang yangsejak awalpengadaannyatelahdirencanakanuntuk dihibahkan

1 Tahun 115.610.600 FasilitasiPemindahtangananBarang Milik DaerahPemprov. Kalbar

Prov. TerlaksananyaFasilitasi terhadapPemindahtangananBarang MilikDaerah khususnyahibah, termasukhibah barang yangsejak awalpengadaannya telahdirencanakan untukdihibahkan

1 Tahun 115.610.600

15 Sertifikasi dan PengukuranUlang Aset TanahPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Prov. TerlaksananyaSertifikasi danPengukuran UlangAset TanahPemprov.Kalbar

1BidangTanah

195.000.000 Sertifikasi danPengukuran UlangAset TanahPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Prov. TerlaksananyaSertifikasi danPengukuran UlangAset Tanah Pemprov.Kalbar

1BidangTanah

195.000.000

16 Pembinaan Pengamanandan Pemeliharaan BarangMilik Daerah

Prov. Terlaksananyapembinaanpengamanan danpemeliharaanBMD

1 Tahun 104.997.800 PembinaanPengamanan danPemeliharaanBarang Milik Daerah

Prov. Terlaksananyapembinaanpengamanan danpemeliharaan BMD

1 Tahun 104.997.800

17 Penanganan PermasalahanPengamanan BMDPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Prov. Terlaksananyarapat pembahasandan proses-proseslain dalam rangkapenyelesaianpermasalahanpengamananBarang MilikDaerah

1 Tahun 367.672.600 PenangananPermasalahanPengamanan BMDPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Prov. Terlaksananya rapatpembahasan danproses-proses laindalam rangkapenyelesaianpermasalahanpengamanan BarangMilik Daerah

1 Tahun 367.672.600

18 Penjualan danPenghapusan KendaraanDinas

Prov. Terlaksananyaproses penelitianusulan penjualan,penilaian/penaksiran,penetapan penjualan danpenghapusankendaraan dinasoperasional

1 Tahun 170.251.200 Penjualan danPenghapusanKendaraan Dinas

Prov. Terlaksananya prosespenelitian usulanpenjualan, penilaian/penaksiran,penetapanpenjualan danpenghapusankendaraan dinasoperasional

1 Tahun 170.251.200

19 Penjualan Pemusnahan danPenghapusan BMD selainKendaraan Dinas

Prov. Terlaksananyaproses penelitianusulan penjualan/pemusnahan,penilaian/penaksiran, penetapanpenjualan ataupersetujuanpemusnahan, danpersetujuan/pene-tapanpenghapusan BMDselain kendaraandinas

1 Tahun 134.564.400 PenjualanPemusnahan danPenghapusan BMDselain KendaraanDinas

Prov. Terlaksananya prosespenelitian usulanpenjualan/pemusnahan,penilaian/penaksiran,penetapan penjualanatau persetujuanpemusnahan, danpersetujuan/penetap-an penghapusan BMDselain kendaraandinas

1 Tahun 134.564.400

20 Penyusunan Laporan HasilPemeliharaan BMD

Prov. Laporan HasilPemeliharaanSemester II TahunAnggaran 2018danSemester I TahunAnggaran 2019

2 Doku-men

Laporan

26.734.600 Penyusunan LaporanHasil PemeliharaanBMD

Prov. Laporan HasilPemeliharaanSemester II TahunAnggaran 2018 danSemester I TahunAnggaran 2019

2 Doku-men

Laporan

26.734.600

21 PembinaanPemindahtangananPemusnahan danPenghapusan Barang MilikDaerah

Prov. Perbaikanpelaksanaanpemindahtangan-an pemusnahandanpenghapusan BMD

1 Doku-men

Laporan

89.996.000 PembinaanPemindahtangananPemusnahan danPenghapusanBarang Milik Daerah

Prov. Perbaikanpelaksanaanpemindahtangananpemusnahan danpenghapusan BMD

1 Doku-men

Laporan

89.996.000

22 Pembinaan Sensus BarangMilik Daerah

Prov. Terlaksananyapembinaan danevaluasi SensusBarang MilikDaerah

1 Doku-men

Laporan

190.704.400 Pembinaan SensusBarang Milik Daerah

Prov. Terlaksananyapembinaan danevaluasi SensusBarang Milik Daerah

1 Doku-men

Laporan

190.704.400

23 Penyusunan KeputusanPenetapan dan PengalihanStatus Penggunaan Barangdi Lingkungan PemerintahProvinsi Kalbar

Prov. Persentasekeputusanpenetapan danpengalihan statuspenggunaanyang diproses

90% 106.745.500 PenyusunanKeputusanPenetapan danPengalihan StatusPenggunaan Barangdi LingkunganPemerintah ProvinsiKalbar

Prov. Persentase keputusanpenetapan danpengalihan statuspenggunaanyang diproses

90% 106.745.500

24 Penyusunan RancanganDraft Perjanjian KerjasamaPemanfaatan Barang MilikDaerah di LingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Prov. PersentaseRancangan DraftPerjanjianKerjasama

90% 71.595.500 PenyusunanRancangan DraftPerjanjianKerjasamaPemanfaatan BarangMilikDaerah diLingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Prov. PersentaseRancangan DraftPerjanjian Kerjasama

90% 71.595.500

25 Fasilitasi PemanfaatanBarang Milik Daerah diLingkungan PemerintahProvinsiKalimantan Barat

Prov. Persentasepemanfaatan BMDyang diverifikasidan diproses

90% 227.005.500 FasilitasiPemanfaatan BarangMilik Daerah diLingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Prov. Persentasepemanfaatan BMDyang diverifikasi dandiproses

90% 227.005.500

26 Penilaian Barang MilikDaerah diLingkungan PemerintahProvinsi Kalbar

Prov. Persentase asetyang dinilai ,Jumlah SKPenilaian

90% 424.564.000 Penilaian BarangMilik Daerah diLingkunganPemerintah ProvinsiKalbar

Prov. Persentase aset yangdinilai , Jumlah SKPenilaian

90% 424.564.000

27 Kerjasama PemanfaatanDaerah Dalam BentukBGS/BSG

Prov. PersentasekerjasamaPemanfaatan BMDdalam bentukBGS/BSG

100% 134.045.500 KerjasamaPemanfaatan DaerahDalam BentukBGS/BSG

Prov. Persentase kerjasamaPemanfaatan BMDdalam bentukBGS/BSG

100% 134.045.500

28 Pemuktahiran danPenyusunan LaporanPemanfaatan Barang MilikDaerah

Prov. Jumlah LaporanPemuktahiranPemanfaatan BMD

1Laporan

25.550.500 Pemuktahiran danPenyusunan LaporanPemanfaatan BarangMilik Daerah

Prov. Jumlah LaporanPemuktahiranPemanfaatan BMD

1Laporan

25.550.500

29 Pengawasan danPengendalian PemanfaatanBarang Milik Daerah diLingkungan PemerintahProvinsi Kalbar

Prov. Jumlah OPD yangdimonitoring dandievaluasipemanfaatan BMD

15 OPD 105.784.100 Pengawasan danPengendalianPemanfaatan BarangMilik Daerah diLingkunganPemerintah ProvinsiKalbar

Prov. Jumlah OPD yangdimonitoring dandievaluasipemanfaatan BMD

15 OPD 105.784.100

30 Penyusunan LaporanEvaluasi PemanfaatanBarang Milik Daerah diLingkungan PemerintahProvinsi Kalbar

Prov. Persentase OPDyangmenyampaikanLaporan BMDsesuai ketentuan

100% 24.693.000 Penyusunan LaporanEvaluasiPemanfaatan BarangMilik Daerah diLingkunganPemerintah ProvinsiKalbar

Prov. Persentase OPD yangmenyampaikanLaporan BMD sesuaiketentuan

100% 24.693.000

31 Penyusunan RancanganPeraturan Gubernurtentang Petunjuk TeknisPelaksanaan PenggunaanBarang Milik Daerah diLingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat

Prov. Jumlah PeraturanGubernur TentangPetunjuk TeknisPelaksanaanPenggunaanBarang MilikDaerah diLingkunganPemerintahProvinsiKalimantan Barat

1 Pergub 35.918.000 PenyusunanRancanganPeraturan Gubernurtentang PetunjukTeknis PelaksanaanPenggunaan BarangMilik Daerah diLingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Prov. Jumlah PeraturanGubernur TentangPetunjuk TeknisPelaksanaanPenggunaan BarangMilik Daerah diLingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

1 Pergub 35.918.000

32 Penyusunan RancanganPeraturan Gubernurtentang Petunjuk TeknisPelaksanaan PemanfaatanBarang Milik Daerah diLingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat

Prov. Jumlah PeraturanGubernur tentangPerjanjianKerjasamaPemanfaatanBarang MilikDaerah

1 Pergub 35.918.000 PenyusunanRancanganPeraturan Gubernurtentang PetunjukTeknis PelaksanaanPemanfaatan BarangMilik Daerah diLingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Prov. Jumlah PeraturanGubernur tentangPerjanjian KerjasamaPemanfaatan BarangMilik Daerah

1 Pergub 35.918.000

33 Penyusunan RencanaKebutuhan PemanfaatanBarang Milik Daerah(RKPBMD) dan DaftarKebutuhan PemanfaatanBarang Milik Daerah(DKPBMD)

Prov. Jumlah buku RKPBMD dan DKPBMD

1Laporan

22.900.200 PenyusunanRencana KebutuhanPemanfaatan BarangMilik Daerah(RKPBMD) danDaftar KebutuhanPemanfaatan BarangMilik Daerah(DKPBMD)

Prov. Jumlah buku RKPBMD dan DKP BMD

1Laporan

22.900.200

34 Rapat KoordinasiPelaksanaan PemanfaatanBMD di Provinsi KalimantanBarat

Prov. Jumlah ASN yangmengikuti RapatKoordinasi

14 Kab /Kota (45

ASN)

45.305.650 Rapat KoordinasiPelaksanaanPemanfaatan BMD diProvinsi KalimantanBarat

Prov. Jumlah ASN yangmengikuti RapatKoordinasi

14 Kab /Kota (45

ASN)

45.305.650

35 Monitoring Penggunaandan Pengendalian RumahNegara di LingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Prov. Persentase RumahNegara Yangdimonitoring

100% 65.407.000 MonitoringPenggunaan danPengendalianRumah Negara diLingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Prov. Persentase RumahNegara Yangdimonitoring

100% 65.407.000

36 Invetarisasi Dalam RangkaPengendalianPermasalahan Barang MilikDaerah

Prov. Laporaninventarisasi danpenyelesaianpermasalahanBMD

1 Laporan 69.301.200 Invetarisasi DalamRangkaPengendalianPermasalahanBarang Milik Daerah

Prov. Laporan inventarisasidan penyelesaianpermasalahan BMD

1 Laporan 69.301.200

37 Sistem Aplikasi BarcodeBarang Milik Daerah diLingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat

Prov. TerlaksananyaSistem AplikasiBarcode BarangMilik Daerah diLingkunganPemerintahProvinsiKalimantan Barat

1 Tahun 70.650.000 Sistem AplikasiBarcode Barang MilikDaerah diLingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Prov. Terlaksananya SistemAplikasi BarcodeBarang Milik Daerahdi LingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

1 Tahun 70.650.000

38 Penerapan Aplikasi SIAP-BMD di LingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Prov. TerlaksananyaFasilitasi Mappingdan Migrasi DataBarang MilikDaerah diLingkunganPemerintahProvinsiKalimantan Barat

1 Tahun 100.650.000 Penerapan AplikasiSIAP-BMD diLingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Prov. TerlaksananyaFasilitasi Mapping danMigrasi Data BarangMilik Daerah diLingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

1 Tahun 100.650.000



2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 4Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020

Provinsi Kalimantan Barat


No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran /Volumen Catatan

IPROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

Prov. Persentase kepuasan aparaturterhadap pelayananadministrasi perkantoran dankenyamanan kantor

97 Persen

1 Penyediaan jasajaminan barang milikdaerah

Prov. Pengamanan terhadapKendaraan Dinas OperasionalRoda 4 pada Biro PengelolaanAset Setda Prov. Kalbar

100

2 Penyediaan jasaperizinan kendaraandinas / operasional


90

3 Penyediaan jasaAdministrasi keuangan

Prov. TerwujudnyaPenyelenggaraan PelayananAdministrasi Perkantoran

100

4 Penyediaan komponeninstalasi listrikpenerangan bangunankantor

Prov. Terjaganya KinerjaPelaksanaan Tugas PelayananKelistrikan

100

5 Penyediaan makanandan minuman


100

6 Koordinasi danKonsultasi ke dalamdan luar daerah


100

7 Penyediaan JasaPenatausahaanKeuangan dan Barang

Prov. TerwujudnyaPenyelenggaraan PengelolaanBMD

100

8 Penataan danPemeliharaan Arsip


80



II PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANA

Prov. Persentase PeningkatanSarana dan PrasaranaPerkantoran

80

1 Pengadaan /Peningkatan Instalasilistrik /telepon

Prov. Tersedianya Instalasikomponen Listrik danpenambahannomor telephone

80

2 Pemeliharaanrutin/berkalakendaraan jabatan,kendaraandinas/operasional

Prov. Terpeliharanya KendaraanDinas dan tersedianya BBM

5Kendaraan

Roda 4dan 7

KendaraanRoda 2

3 Pemeliharaanrutin/berkala AC /Kipas Angin

Prov. Pemeliharaan rutin terhadapAC Kantor

1 Tahun

4 Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan/peralatan kantor

Prov. Pemeliharaan rutin terhadapMeubelair dan Mesin PompaAir

1 Tahun

5 Pemeliharaan Saranadan Prasarana Studiodan Komunikasi

Prov. Terpeliharanya sarana danprasarana peralatanStudio/Sound System

80

6 Pemeliharaan instalasiListrik / telepon

Prov. Tersedianya komponeninstalasi telekomunikasi

80

7 Pemeliharaanrutin/berkala mebelair

Prov. Terlaksananya Pemeliharaanrutin terhadap meubelairkantor

1 Tahun

8 Pemeliharaanrutin/berkala generator

Prov. Terpeliharanya mesin gensetdalam mendukung aktivitasperkantoran

1 Tahun

III PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

Prov. Persentase peningkatankapasitas sumber dayaaparatur yang terukur

100



1 Penyusunan AnalisisJabatan

Prov. Terlaksananya PenyusunanAnalisis Jabatan PNS diLingkungan Biro PengelolaanAset Setda Prov. Kalbar

1 Tahun

IV PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN

Prov. Persentase system pelaporancapaian kinerja dan keuanganyang disusun tepat waktu

75

1 Penyusunan laporankeuangan

Prov. Tersusunnya laporankeuangan Triwulan, Semesterdan Tahunan

2 Dokumen

2 Penyusunan LAKIP Prov. Terlaksananya penyusunanLAKIP Biro Pengelolaan Aset

1 Dokumen

3 Penyusunan RENSTRA Prov. Terlaksananya penyusunanRENSTRA Biro PengelolaanAset

1 Dokumen

4 Penyusunan RENJASKPD

Prov. Terwujudnya akuntabilitaskinerja Biro Pengelolaan Aset

1 Dokumen

5 Penyusunan danPelaporan LPPD danLKPJ

Prov. Terlaksananya penyusunanLPPD dan LKPJ Biro Aset

1 Dokumen

6 Monitoring, Evaluasidan Pelaporan

Prov. Terwujudnya akuntabilitaskinerja Biro Pengelolaan Aset

1 Dokumen

7 Penyusunan RKA SKPDdan DPA SKPD

Prov. Terwujudnya akuntabilitaskinerjaBiro Pengelolaan Aset

2DokumenRKA / DPAdan DPPA

V PROGRAM PERKUATANKAPASITASKELEMBAGAAN DANINSTITUSIPEMERINTAH

Prov. Persentase kelembagaanyang tepat fungsi

100



1 Peningkatan PelayananKelistrikan dan SoundSistem

Prov. Terjaga dan MeningkatnyaKoordinasi dan KinerjaUnit/Sub Unit Kerja PelaksanaPelayanan

1 Tahun

VI PROGRAMPENINGKATANKUALITAS PELAYANANINFORMASI PUBLIK

Prov. Persentase kualitas pelayananinformasi public yanginformatif

100

1 Peningkatan JaringanTelekomunikasi diLingkungan PemerintahProvinsi KalimantanBarat

Prov. Tercapainya danMeningkatnyaKoordinasi dan KinerjaUnit/Sub Unit Kerja Pelaksana

1 Tahun

2 Peningkatan LayananInformasi danTelekomunikasi

Prov. Tercapainya Layanan Faximili& Telekomunikasi diLingkungan Pemprov. Kalbar

1 Tahun

VII PROGRAMPENINGKATAN DANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

Prov. Persentase peningkatan danpengembangan pengelolaankeuangan daerah yang tepatfungsi

100

1 Penyusunan StandarSatuan Harga Barangdan Jasa PemerintahProvinsi Kalbar

Prov. Tersedianya pedoman berupaPergub tentang perencanaankebutuhan dan penganggaran

1 Pergub

VIII

PROGRAMPENINGKATANKAPASITASPENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

Prov. Persentase pengelolaankeuangan daerah yang tepatsasaran

100

1 Bimbingan TeknisPenatausahaanInventarisasi BarangMilik Daerah diLingkungan PemerintahProvinsi Kalbar

Prov. Keseragaman pada pengisianberbagai formulir dalamrangkapelaksanaan PenatausahaanBMD sesuai dengan SAP

113 OPD /UPT



2 Bimbingan TeknisPembantu PengurusBarang Pengguna danPembantu PengurusBarang Pembantu diLingkungan PemerintahProvinsi Kalbar

Prov. Keseragaman PenyajianLaporan dan PeningkatanPengetahuanPenyimpan Barang

113 OPD /UPT

3 Bimbingan TeknisPemanfataan BarangMilik Daerah diLingkungan PemerintahProv. Kalbar

Prov. Meningkatnya kemampuanPNS dalam melaksanakanpemanfaatanBMD

90 Orang

4 Rapat Kordinasi BarangMilik Daerah se-Provinsi KalimantanBarat

Prov. Meningkatnya PemahamanASN terhadap PengelolaanBarang Milik Daerah

14 Kab/Kotadan 45 OPD

5 Bimbingan TeknisPengamananPemeliharaan danPenghapusan Aset diLingkungan PemerintahProvinsi KalimantanBarat

Prov. Peningkatan kualitaspengelolaan BMD pada OPD /Unit Kerja

226 Orang

IX PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANAPEMERINTAHPROVINSIKALIMANTAN BARAT

Prov. Persentase peningkatansarana dan prasaranapemerintah provinsiKalimantan barat

100

1 Penyediaan JasaSumber Daya Air danListrik

Prov. Terlaksananya pembayarantagihan air dan listrik

1 Tahun

2 Penyediaan jasajaminan barang milikdaerah

Prov. Polis Asuransi Bangunan danKendaraan Bermotor

2 PolisAsuransi

3 Penyediaan jasaperizinan kendaraandinas/operasional

Prov. Pembayaran Pajak,Pembuatan/ PerpanjanganSTNK dan Pembuatan PlatKendaraan Roda 4 dan Roda2

1 Tahun



4 Pemeliharaanrutin/berkalakendaraan jabatan,kendaraan dinasoperasional

Prov. Terpeliharanya KendaraanDinas dan Tersedianya BBM

1 Tahun

X PROGRAMPENINGKATANMANAJEMENPENGELOLAANBARANG MILIKDAERAH

Prov. Persentase peningkatanmanajemen barang milikdaerah yang tepat fungsi

100

1 Penyusunan RKBMDdan RKBMDPerubahan dilingkungan PemerintahProvinsi KalimantanBarat

Prov. Jumlah Buku RKBMD danRKBMD PerubahanPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

2 Dokumen

2 PenyempurnaanPeraturan GubernurTentang Penggolongandan Kodefikasi BarangMilik DaerahdilingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Prov. Tersedianya pedoman dalamkodefikasi penatausahaanbarang milik daerah

1 Pergub

3 Penyusunan LaporanHasil PengadaanBarang DilingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Prov. Jumlah Laporan HasilPengadaan Barang PakaiHabis dan InventarisPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

102 SKPD/ UPTD

4 PembinaanPenatausahaanPengelolaan BarangMilik Daerah diLingkungan PemerintahProvinsi Kalbar

Prov. Terlaksananya PembinaanPenatausahaan PengelolaanBarang Daerah di LingkunganPemprov Kalbar

102 SKPD/ UnitKerja

5 Pemutakhiran DataSIAP BMD dilingkunganPemerintah Prov.Kalbar

Prov. Terlaksananya PemutakhiranData SIAP BMD di lingkunganPemprov. Kalbar

1 Tahun



6 Rekonsiliasi danKlarifikasi Asset MilikPemerintah ProvinsiKalbar

Prov. Terlaksananya Rekonsiliasidan Klarifikasi Asset MilikPemerintahProvinsi Kalbar


7 Penyusunan BukuInventaris dan LaporanHasil Mutasi BarangMilik Daerah diLingkungan PemerintahProvinsi KalimantanBarat

Prov. Penyusunan Laporan HasilMutasi Barang dan BukuInventarisPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

5 Dokumen

8 PembinaanPelaksanaanPenyimpanan danPendistribusian BarangMilik Daerah

Prov. Terlaksananya PembinaanPelaksanaan AdministrasiPencatatan Penerimaan,Pengeluaran, dan persediaanBarang Barang Milik DaerahDilingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat


9 Penyusunan LaporanPelaksanaanPenyimpanan danPendistribusian BarangMilik Daerah

Prov. Laporan Penerimaan danPengeluaran Barang MilikDaerah

2 Dokumen

10 Penyusunan LaporanBarang PersediaanKhusus Aset DibawahNilai Kapitalisasi diLingkungan PemerintahProv. Kalbar

Prov. Laporan Barang PersediaanKhusus Aset Dibawah NilaiKapitalisasi diLingkungan Pemerintah Prov.Kalbar

1 Dokumen

11 Penyusunan PeraturanGubernur TentangPenatausahaan BarangMilik DaerahdilingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Prov. Pergub PenatausahaanBarang Milik Daerahdilingkungan PemerintahProvinsi Kalbar

-

12 Penyusunan DKPBMDdan RKPBMD

Prov. Tersedianya DKPBMD sebagaidasar pemeliharaan TA 2019dan RKPBMD sebagai dasarpenyusunan kegiatanpemeliharaan TA 2020

2 Dokumen



13 Koordinasi PenyerahanBarang Milik Daerahdengan PemerintahKabupaten/Kota se-Kalimantan Barat

Prov. Terlaksananya koordinasi danfasilitasi serah terima barangmilik daerah antar Pemda se-Kalbar sesuai amanatPeraturan Perundangundangan

14Kabupaten / Kota

14 FasilitasiPemindahtangananBarang Milik DaerahPemprov. Kalbar

Prov. Terlaksananya Fasilitasiterhadap PemindahtangananBarang Milik Daerahkhususnya hibah, termasukhibah barang yang sejak awalpengadaannya telahdirencanakan untukdihibahkan

1 Tahun

15 Sertifikasi danPengukuran Ulang AsetTanah PemerintahProvinsi Kalbar

Prov. Terlaksananya Sertifikasi danPengukuran Ulang Aset TanahPemprov. Kalbar

1 BidangTanah

16 PembinaanPengamanan danPemeliharaan BarangMilik Daerah

Prov. Terlaksananya pembinaanpengamanan danpemeliharaan BMD

1 Tahun

17 PenangananPermasalahanPengamanan BMDPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Prov. Terlaksananya rapatpembahasan dan proses-proses lain dalam rangkapenyelesaian permasalahanpengamanan Barang MilikDaerah

1 Tahun

18 Penjualan danPenghapusanKendaraan Dinas

Prov. Terlaksananya prosespenelitian usulan penjualan,penilaian/penaksiran,penetapan penjualan danpenghapusan kendaraandinas operasional

1 Tahun

19 Penjualan Pemusnahandan Penghapusan BMDselain Kendaraan Dinas

Prov. Terlaksananya prosespenelitian usulan penjualan/pemusnahan,penilaian/penaksiran,penetapan penjualan ataupersetujuanpemusnahan, danpersetujuan/penetapanpenghapusan BMD selainkendaraan dinas

1 Tahun



20 Penyusunan LaporanHasil PemeliharaanBMD

Prov. Laporan Hasil PemeliharaanSemester II Tahun Anggaran2018 dan Semester I TahunAnggaran 2019

2 DokumenLaporan

21 PembinaanPemindahtangananPemusnahan danPenghapusan BarangMilik Daerah

Prov. Perbaikan pelaksanaanpemindahtangananpemusnahan danpenghapusan BMD

1 DokumenLaporan

22 Pembinaan SensusBarang Milik Daerah

Prov. Terlaksananya pembinaandan evaluasi Sensus BarangMilik Daerah

1 DokumenLaporan

23 Penyusunan KeputusanPenetapan danPengalihan StatusPenggunaan Barang diLingkungan PemerintahProvinsi Kalbar

Prov. Persentase keputusanpenetapan dan pengalihanstatus penggunaanyang diproses

90%

24 PenyusunanRancangan DraftPerjanjian KerjasamaPemanfaatan BarangMilik Daerah diLingkungan PemerintahProvinsi KalimantanBarat

Prov. Persentase Rancangan DraftPerjanjian Kerjasama

90%

25 Fasilitasi PemanfaatanBarang Milik Daerah diLingkungan PemerintahProvinsi KalimantanBarat

Prov. Persentase pemanfaatan BMDyang diverifikasi dan diproses

90%

26 Penilaian Barang MilikDaerah diLingkungan PemerintahProvinsi Kalbar

Prov. Persentase aset yang dinilai ,Jumlah SK Penilaian

90%

27 KerjasamaPemanfaatan DaerahDalam BentukBGS/BSG

Prov. Persentase kerjasamaPemanfaatan BMD dalambentuk BGS/BSG

100%



28 Pemuktahiran danPenyusunan LaporanPemanfaatan BarangMilik Daerah

Prov. Jumlah Laporan PemuktahiranPemanfaatan BMD

1 Laporan

29 Pengawasan danPengendalianPemanfaatan BarangMilik Daerah diLingkungan PemerintahProvinsi Kalbar

Prov. Jumlah OPD yangdimonitoring dan dievaluasipemanfaatan BMD

15 OPD

30 Penyusunan LaporanEvaluasi PemanfaatanBarang Milik Daerah diLingkungan PemerintahProvinsi Kalbar

Prov. Persentase OPD yangmenyampaikan Laporan BMDsesuai ketentuan

100%

31 PenyusunanRancangan PeraturanGubernur tentangPetunjuk TeknisPelaksanaanPenggunaan BarangMilik Daerah diLingkungan PemerintahProvinsi KalimantanBarat

Prov. Jumlah Peraturan GubernurTentang Petunjuk TeknisPelaksanaan PenggunaanBarang Milik Daerah diLingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat

1 Pergub

32 PenyusunanRancangan PeraturanGubernur tentangPetunjuk TeknisPelaksanaanPemanfaatan BarangMilik Daerah diLingkungan PemerintahProvinsi KalimantanBarat

Prov. Jumlah Peraturan Gubernurtentang Perjanjian KerjasamaPemanfaatan Barang MilikDaerah

1 Pergub

33 Penyusunan RencanaKebutuhanPemanfaatan BarangMilik Daerah (RKPBMD)dan Daftar KebutuhanPemanfaatan BarangMilik Daerah (DKPBMD)

Prov. Jumlah buku RKP BMD danDKP BMD

1 Laporan





34 Rapat KoordinasiPelaksanaanPemanfaatan BMD diProvinsi KalimantanBarat

Prov. Jumlah ASN yang mengikutiRapat Koordinasi

14 Kab /Kota (45

ASN)

35 Monitoring Penggunaandan PengendalianRumah Negara diLingkungan PemerintahProvinsi KalimantanBarat

Prov. Persentase Rumah NegaraYang dimonitoring

100%

36 Invetarisasi DalamRangka PengendalianPermasalahan BarangMilik Daerah

Prov. Laporan inventarisasi danpenyelesaian permasalahanBMD

1 Laporan

37 Sistem Aplikasi BarcodeBarang Milik Daerah diLingkungan PemerintahProvinsi KalimantanBarat

Prov. Terlaksananya Sistem AplikasiBarcode Barang Milik Daerahdi Lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat

1 Tahun

38 Penerapan AplikasiSIAP-BMD diLingkungan PemerintahProvinsi KalimantanBarat

Prov. Terlaksananya FasilitasiMapping dan Migrasi DataBarang Milik Daerah diLingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat

1 Tahun



BAB IIITUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat

Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan

nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun program pembangunan

nasional dimana sekarang dikenal sebagai Program Nawacita yang merupakan

program pembangunan perencanaan nasional yang memuat pencapaian visi dan

misi bangsa. Untuk mendorong pelaksanaan program tersebut perlu adanya

desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan

kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi, yang terintegrasi

dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran

pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas desentralisasi, khususnya yang

berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai

penjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelaksanaan

program pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyusun

Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada Program

Nawacita dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan

dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga

harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa

datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran,

kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung

terealisasinya misi suatu organisasi.



Memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan

akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan barang milik

daerah, maka perlu ditetapkan tujuan Rencana Kerja Biro Pengelolaan Aset

Sekretariat Daerah, antara lain :

a. Memanfaatkan alokasi anggaran yang tersedia secara maksimal dalam

rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;

b. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, program dan kegiatan

prioritas sesuai dinamika dan kebutuhan yang berkembang;

c. Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi antar OPD, Pemerintahan

Daerah maupun Pemerintah Pusat;

d. Meningkatkan komunikasi dan pengembangan data serta sistem informasi

pengelolaan barang milik daerah;

e. Mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel dan

Transparan.

Sasaran, adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan capaiannya

dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu

tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam

Renstra. Dengan demikian Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah menetapkan

sasaran yang ingin dicapai yaitu :

a. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan anggaran, program

kegiatan dan pengelolaan barang milik daerah;

b. Meningkatnya aspek transparansi, partisipatif, responsibilitas dan akuntabilitas

pengelolaan barang milik daerah;

c. Meningkatkan peranan perencanaan dan standarisasi harga dalam pengadaan

barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

d. Meningkatnya ketertiban administrasi pengelolaan barang milik daerah di

lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

e. Meningkatnya peranaan pengamanan dan pendayagunaan aset / barang milik

daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;



f. Meningkatnya pemanfaatan barang milik daerah;

g. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sarana utama dan pendukung pelayanan

sehingga terwujud peningkatan kepuasan pelayanan masyarakat.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh

pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Dengan demikian Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah dalam menyusun

programnya bersifat regular, mengkoordinir dan memfasilitasi OPD di lingkungan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana;

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan;

5. Program Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah;

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik;

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Kalimantan

Barat;

10. Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh

SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program

yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber

daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau

kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam

bentuk barang/jasa.



Tabel 5Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Provinsi Kalimantan Barat


KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/ Kegiatan

Rencana Tahun 2020

CatatanPenting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2021

Lokasi Target CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp)

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3 Penunjang

3.06 SEKRETARIAT DAERAH BIDANGPENGELOLAAN ASET

3.06.01 BIRO PENGELOLAAN ASETSETDA PROV. KALBAR

3.06.01.01 BIRO PENGELOLAAN ASETSETDA PROV. KALBAR

3.06.01.01.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

PelayananAdministrasiPerkantoran

500.260.000 498.500.000

3.06.01.01.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan BarangMilik Daerah

Jumlah Polis AsuransiKendaraan Bermotor

Pontianak 5 unit kendaraanroda 4 dan 7 unitkendaraan roda 2

20.650.000 DAU 1 Tahun 25.000.000

3.06.01.01.01.04 Penyediaan Jasa PerizinanKendaraan Dinas / Operasional

Jumlah Jasa PerizinanKendaraan Dinas

Pontianak 5 unit kendaraanroda 4 dan 7 unitkendaraan roda 2

37.000.000 DAU 1 Tahun 10.000.000

3.06.01.01.01.05 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan

Jumlah Materai danBuku Cek

Pontianak 800 lembarmaterai 6000,200 lembar

materai 3000 dan3 buah buku cek

5.610.000 DAU 949 lembarmaterai

6000, 200lembarmaterai

3000 dan 3buah buku

cek

6.500.000

3.06.01.01.01.13 Penyediaan Makanan danMinuman

Jumlah Makanan danMinuman

3000 kotakmakan dan

minum

75.000.000 DAU 3600 kotakmakan dan

minum

80.000.000

3.06.01.01.01.14 Koordinasi dan Konsultasi keDalam dan Luar Daerah

Jumlah LaporanKoordinasi danKonsultasi ke Dalamdan Luar Daerah

Dalamdan LuarDaerah

38 DokumenLaporan

Perjalanan Dinas

145.000.000 DAU 1 Tahun 150.000.000

3.06.01.01.01.16 Penyediaan Jasa PenatausahaanKeuangan dan Barang

Jumlah JasaPenatausahaanKeuangan dan Barang

Pontianak 12 Orang 192.000.000 DAU 1 Tahun 192.000.000

3.06.01.01.01.18 Penataan dan PemeliharaanArsip

Jumlah Arsip yangtertata

Pontianak 1250 berkas 25.000.000 DAU 1 Tahun 35.000.000

3.06.01.01.02 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANA

Peningkatan Saranadan Prasarana

150.346.400 249.780.000

3.06.01.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / BerkalaKendaraan Jabatan, KendaraanDinas / Operasional

PemeliharaanKendaraan Jabatan,Kendaraan Dinas /Operasional

5 KendaraanRoda Empat dan

7 KendaraanRoda Dua

127.050.000 DAU 5Kendaraan

RodaEmpat dan

7KendaraanRoda Dua

220.280.000

3.06.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC/ Kipas Angin

Pemeliharaan AC /Kipas Angin

BiroPengelola-

an Aset

21 unit ACStanding / Split

10.896.400 DAU 1 Tahun 13.200.000

3.06.01.01.02.21 Pemeliharaan Rutin / BerkalaPerlengkapan Peralatan Kantor

PemeliharaanPerlengkapanPeralatan Kantor

BiroPengelola-

an Aset

30 Unit(Komputer,Laptop dan

Printer)

9.600.000 DAU 1 Tahun 11.000.000

3.06.01.01.02.64 Pemeliharaan Rutin / BerkalaMebelair

Meubelair 170 Unit 2.800.000 DAU 1 Tahun 5.300.000

3.06.01.01.05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

28.000.000 30.000.000

3.06.01.01.05.05 Penyusunan Analisis Jabatan Dokumen AnalisisJabatan

Pontianak 1 Dokumen 28.000.000 DAU 80% 30.000.000

3.06.01.01.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

PeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerja danOrganisasi

240.000.000 245.000.000

3.06.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah laporankeuangan Triwulansemester dantahunan

Pontianak 5 Dokumen 34.847.000 DAU 5Dokumen

35.000.000

3.06.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Terlaksananyapenyusunan LAKIPBiro Pengelolaan Aset

Pontianak 1 Dokumen 34.402.000 DAU 1 Laporan 35.000.000

3.06.01.01.06.03 Penyusunan RENSTRA Jumlah dokumenRENSTRA

Pontianak 1 Laporan 34.500.000 DAU 1 Laporan 35.000.000

3.06.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Jumlah dokumenRENJA


35.000.000

3.06.01.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPDdan LKPJ

Jumlah Laporan LKPDdan LKPJ BiroPengelolaan Aset


35.000.000

3.06.01.01.06.06 Monitoring, Evaluasi danPelaporan

Jumlah laporanMonev


3.06.01.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPASKPJ

RKA dan DPA Pontianak 2 Dokumen 33.439.000 DAU 2DokumenRKA/DPAdan DPPA

35.000.000

3.06.01.01.15 PROGRAM MANAJEMENPENGELOLAAN BARANG MILIKDAERAH

Persentasepenatausahaan BMDyang sesuaiketentuan yangberlaku; Persentasepenggunaan danpemanfaatan BMDyang sesuaiketentuan yangberlaku; PersentaseBMD yang dilakukanpenilaian dalamrangka penyusunanNeraca, PemanfaatandanPemindahtanganan;Persentasepengamanan danpemeliharaan BMDyang sesuaiketentuan yangberlaku; PersentasepemindahtangananBMD yang sesuaiketentuan yangberlaku; PersentasePeningkatan Saranadan PrasaranaPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

6.949.233.200 6.439.207.256

3.06.01.01.15.01 Penyusunan Standar SatuanHarga Barang dan JasaPemerintah Provinsi KalimantanBarat

Standar Satuan HargaBarang dan JasaPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Pontianak 1 Pergub 187.250.000 DAU 1 Pergub 173.000.000

3.06.01.01.15.03 Penyusunan RKBMD Pengadaandan RKBMD Pemeliharaan dilingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Dokumen RKBMD danRKBMD Perubahan

Pontianak 2 Dokumen 112.430.000 DAU 20 Buku 109.683.000

3.06.01.01.15.04 Penatausahaan Barang MilikDaerah Pengelola

Daftar BarangInventaris Pengelola

Pontianak 1 Laporan 97.166.800 DAU 1 PPergub 63.869.000

3.06.01.01.15.05 Penyusunan Laporan HasilPengadaan Barang DilingkunganPemerintah Provinsi KalimantanBarat

Jumlah Laporan HasilPengadaan BarangPakai Habis danInventaris PemerintahProvinsi KalimantanBarat

Pontianak 1 Laporan 106.291.800 DAU 113OPD/UPT

98.604.000

3.06.01.01.15.06 Pembinaan PenatausahaanPengelolaan Barang Milik Daerahdi Lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat

Jumlah OPD/UPTyang dibina

Pontianak 116 OPD / UPT 245.093.950 DAU 1 Tahun 336.954.000

3.06.01.01.15.07 Pemutakhiran Data SIAP BMD dilingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Pemutakhiran DataSIAP BMD dilingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat


109.186.000

3.06.01.01.15.08 Rekonsiliasi dan Klarifikasi AssetMilik Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Rekonsiliasi danKlarifikasi Asset MilikPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Pontianak 2 Kali Rekon 85.038.000 DAU 113OPD/UPT

82.191.000

3.06.01.01.15.09 Penyusunan Buku Inventaris danLaporan Hasil Mutasi BarangMilik Daerah di LingkunganPemerintah Provinsi KalimantanBarat

Laporan Hasil MutasiBarang dan BukuInventaris PemerintahProvinsi KalimantanBarat

Pontianak 2 Laporan 116.113.700 DAU 20 Buku 106.673.000

3.06.01.01.15.10 Penyusunan Peraturan GubernurTerkait Penatausahaan BarangMilik Daerah di LingkunganPemerintah

PergubPenatausahaanBarang Milik DaerahdilingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat


3.06.01.01.15.12 Penerapan Aplikasi SIAP-BMD diLingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Aplikasi SIAP-BMDyang diterapkan

Pontianak 1 Aplikasi 251.300.000 DAU 1 Tahun 100.650.000

3.06.01.01.15.14 Rapat Kordinasi Barang MilikDaerah se-Provinsi KalimantanBarat

Jumlah peserta RapatKoordinasi BarangMilik Daerah se-Kalbar

Pontianak 146 Orang 124.793.500 DAU 14Kab/Kotadan 45OPD

167.078.000

3.06.01.01.15.15 Pembinaan PengelolaanAdministrasi Penyimpanan danPendistribusian Barang

Jumlah OPD/UPTyang dibina

Pontianak 116 OPD / UPT 163.152.500 DAU 116OPD/UPT

156.416.000

3.06.01.01.15.16 Penyusunan Laporan Penerimaandan Pengeluaran Barang MilikDaerah

Laporan Penerimaandan PengeluaranBarang Milik Daerah


3.06.01.01.15.17 Penyusunan Laporan BarangMilik Daerah Dibawah NilaiKapitalisasi

Laporan BarangPersediaan KhususAset Dibawah NilaiKapitalisasi diLingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat


3.06.01.01.15.18 Penyediaan Jasa Sumber DayaAir dan Listrik

Jumlah jasa layanan Bangunanpada

PengelolaBarang

Pemprov.Kalbar

24 Rekening 45.000.000 DAU 1 Tahun 45.000.000

3.06.01.01.15.19 Penyediaan jasa jaminan barangmilik daerah

Polis AsuransiKendaraan Bermotor

Pontianak 1 Polis Asuransi 25.300.000 DAU 1 PolisAsuransi

30.000.000

3.06.01.01.15.20 Penyediaan jasa perizinankendaraan dinas/operasional

Jumlah Jasa PerizinanKendaraan DinasPengelola Barang

KendaraanDinaspada

PengelolaBarang

Pemprov.Kalbar

5 unit KDO Roda4; 10 unit KDO

Roda 2

29.392.800 DAU 50 unitkendaraan

20.000.000

3.06.01.01.15.21 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan jabatan, kendaraandinas operasional

Pemeliharaan DinasOperasional padaPengelola Barang

Pontianak 5 unit KDO Roda4; 10 unit KDO

Roda 2

172.300.000 DAU 50 unitkendaraan

150.300.000

3.06.01.01.15.22 Penyusunan DKPBMD danLaporan Hasil Pemeliharaan

DokumenPenyusunan DaftarKebutuhanPemeliharaan BMD TA2020, Laporan HasilPemeliharaanSemester II TA 2019,dan Laporan HasilPemeliharaanSemester I TA 2020

Pontianak 3 Dokumen 35.201.200 DAU 3 Dok.Laporan

52.437.200

3.06.01.01.15.23 Koordinasi Penyerahan BarangMilik Daerah dengan PemerintahKabupaten/Kota se-KalimantanBarat

Dokumen hasilkoordinasi danfasilitasi serah terimaBMD antar daerah se-Kalbar

14Kabupaten

/Kota

1 Dokumen 174.230.400 DAU 14Pemkab/

kota

126.904.000

3.06.01.01.15.24 Pemindahtanganan Barang MilikDaerah Pemprov. Kalbar

DokumenPemindahtangananBarang Milik Daerah,khususnya dalambentuk hibah

Pontianak 20 Dokumen 176.551.600 DAU 20OPD/UPTD

129.900.000

3.06.01.01.15.25 Sertifikasi dan Pengukuran UlangAset Tanah Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Jumlah Sertifikat danPengukuran Ulang

14Kabupaten

/Kota

2 Jenis 259.220.000 DAU 100bidangtanah

350.000.000

3.06.01.01.15.26 Monitoring dan EvaluasiPengamanan Fisik dan HukumBMD Pemprov. Kalbar

Laporan Evaluasi 14Kabupaten

/Kota

1 Laporan 196.755.000 DAU 14Kabupaten

/Kota

140.323.400

3.06.01.01.15.27 Penanganan PermasalahanPengamanan BMD PemerintahProvinsi Kalimantan Barat

Jumlah permasalahanpengamanan BMD

14Kabupaten

/Kota

10 kasus 461.637.600 DAU 10 Kasus;100 Bid.Tanah; 5Eksekusi

423.682.300

3.06.01.01.15.28 Penghapusan Barang BergerakMilik Pemprov. Kalbar

Dokumen UsulanPenghapusan barangbergerak

Pontianak 4 Dokumen 218.191.800 DAU 4 Dok.KeputusanPenghapu-

san

199.923.500

3.06.01.01.15.29 Penghapusan Barang TidakBergerak Milik Pemprov. Kalbar

Dokumen usulanpenghapusan barangtidak bergerak milikPemprov. Kalbar

Pontianak 6 Dokumen 194.245.000 DAU 6 Dok.KeputusanPenghapu-

san

181.736.000

3.06.01.01.15.30 Pembinaan PemindahtangananPemusnahan dan PenghapusanBarang Milik Daerah

Jumlah OPD/UPTDyang dibina

Pontianak 116 OPD/UPT 102.782.400 DAU 1 Tahun 99.479.000

3.06.01.01.15.31 Inventarisasi Barang MilikPemprov. Kalbar diKabupaten/Kota se-KalimantanBarat

Dokumen dataInventarisasi BMDkhususnya tanah danbangunan

14Kabupaten

/Kota

1 Dokumen 173.024.000 DAU 14Kabupaten

/Kota

173.024.000

3.06.01.01.15.32 Pengembangan SIG Aset Tanahdan Bangunan Milik Pemprov.Kalbar

Sistem InformasiGeografi

Pontianak 1 Sistem 100.650.000 DAU 1 Paket 100.650.000

3.06.01.01.15.33 Penyusunan/PenyempurnaanPeraturan Gubernur tentang TataCara Pengamanan danPemeliharaan BMD,Pemindahtanganan danPemusnahan BMD, sertaPenghapusan BMD

PenyusunanPeraturan Gubernurtentang Tata CaraPengamanan danPemeliharaan BMD,Pemindahtanganandan PemusnahanBMD, sertaPenghapusan BMD

Pontianak 3 Pergub 122.548.200 DAU 3 Pergub;1 Keg.

Sosialisasi

122.548.200

3.06.01.01.15.34 Penyusunan Kajian PerubahanStatus Kepemilikan Barang MilikPemprov. Kalbar

Penyusunankajian/pertimbanganterhadap barang yangakanditerima/dihibahkankepada Pemprov.Kalbar dan BMDPemprov. Kalbar yangakan dikaji perubahanstatusnya kepadaPihak Lain

Pontianak 6 Dokumen 141.209.000 DAU 6 berkaspenelitian/

kajian

141.209.000

3.06.01.01.15.35 Penyusunan KeputusanPenetapan dan PengalihanStatus Penggunaan Barang diLingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Jumlah SKpenetapan/pengalihan status penggunaanBMD

Pontianak 2 SK 136.620.100 DAU 1 Tahun 117.686.914

3.06.01.01.15.37 Pemanfaatan Barang MilikDaerah di LingkunganPemerintah Provinsi KalimantanBarat

Dokumen VerifikasiPemanfaatan BMD


3.06.01.01.15.38 Penilaian Barang Milik Daerah diLingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Jumlah PelaksanaanPenilaian BMD

14Kabupaten

/Kota

8 Kali Penilaian 297.008.400 DAU 90% 367.500.000

3.06.01.01.15.39 Kajian PerencanaanPemanfaatan Barang MilikDaerah Dalam Bentuk BGS/BSG

Dokumen KajianPemanfaatan BMDdalam bentukBGS/BSG diLingkunganPemerintah ProvinsiKalbar


3.06.01.01.15.40 Penyusunan Keputusan PenilaianBarang Milik Daerah diLingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Dokumen KeputusanPenilaian BMD


3.06.01.01.15.41 Pemuktahiran dan PenyusunanLaporan Pemanfaatan BarangMilik Daerah

Jumlah LaporanPemanfaatan BMD

Pontianak 1 DokumenLaporan

97.365.800 DAU 1DokumenLaporan

28.168.875

3.06.01.01.15.42 Penyusunan PenyempurnaanPeraturan Gubernur tentangPetunjuk Teknis PelaksanaanPenggunaan dan PemanfaatanBarang Milik Daerah diLingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat

JumlahPenyempurnaanPeraturan Gubernur


3.06.01.01.15.44 Penyusunan Rencana KebutuhanPemanfaatan Barang MilikDaerah (RKPBMD) dan DaftarKebutuhan Pemanfaatan BarangMilik Daerah (DKPBMD)

Jumlah buku RKPBMD dan DKP BMD


3.06.01.01.15.45 Monitoring Penggunaan danPengendalian Rumah Negara diLingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Jumlah Laporanmonitoringpenggunaan danpengendalian RumahNegara di lingkunganPemprov. Kalbar

Kalbar 1 Laporan 125.020.600 DAU 1 Tahun 72.111.218

3.06.01.01.15.46 Penyusunan PersetujuanPerpanjangan dan PengalihanHGB Milik Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Jumlah SuratKeputusan Gubernurtentang PersetujuanPerpanjangan danPengalihan HGB

Pontianak 5 SK 101.054.000 DAU 90% 101.054.000

3.06.01.01.15.47 Pengawasan dan PengendalianPemanfaatan Barang MilikDaerah di LingkunganPemerintah Provinsi KalimantanBarat

Jumlah LaporanPengawasan danPengendalianPemanfaatan BMD

Pontianak 1 Laporan 147.404.100 DAU 15 OPD 116.626.970

3.06.01.01.15.48 Penyusunan Laporan EvaluasiPemanfaatan Barang MilikDaerah di LingkunganPemerintah Provinsi KalimantanBarat

Jumlah LaporanEvaluasi PemanfaatanBMD


3.06.01.01.15.49 Pekan Konsultasi PublikPengelolaan BMD Dalam RangkaPengendalian PermasalahanBarang Milik Daerah

Pekan KonsultasiPublik PengelolaanBMD danpenyelesaianpermasalahan BMD

Pontianak 13 Kali 123.411.400 DAU 15 OPD 76.404.573

3.06.01.01.15.50 Pemusnahan/PembongkaranBarang Milik Daerah

Pemusnahan danpembongkaran(pemusnahansebagian) BMDPemprov. Kalbarsesuai ketentuanperaturan perundang-undangan

Pontianak 5 Laporan 134.792.400 DAU 5dokumenpersetuju-

an

134.792.400

3.06.01.01.15.53 Penguatan PelaksanaanReformasi Birokrasi TerkaitPengelolaan Barang Milik Daerah

Jumlah VisualisasiStandar OperasionalProsedur (SOP)Barang Milik Daerah

Pontianak 1 Video 67.723.700 DAU VideoElektronik

67.723.700

3.06.01.01.15.54 Diseminasi Teknis PelaksanaanPenggunaan dan PemanfaatanBarang Milik Daerah diLingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Jumlah PNSD yangpaham teknispemanfaatan BMD

Pontianak 120 Orang 103.134.750 DAU 120 orang 103.134.750

3.06.01.01.15.55 Rapat Koordinasi PelaksanaanPemanfaatan BMD di ProvinsiKalimantan Barat

Jumlah permasalahanpemanfaatan BMDantar Provinsi denganKab/Kota yangdibahas

Pontianak 8 Permasalahan 62.551.600 DAU 14Kabupaten

/Kota

62.551.600

3.06.01.01.15.59 Rapat Teknis PenatausahaanBarang Milik Daerah diLingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Jumlah peserta RapatTeknisPenatausahaanBarang Milik Daerah

Pontianak 116 Orang 141.012.700 DAU 177.360.000

3.06.01.01.15.60 Pengembangan Sistem AplikasiQR Code Barang Milik Daerah diLingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat

PengembanganSistem Aplikasi QRCode Barang MilikDaerah di LingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

Pontianak 1 Aplikasi 100.650.000 DAU 100.650.000

3.06.01.01.15.61 Diseminasi Penerapan AplikasiSIAP-BMD dan QR Code diLingkungan Pemprov.Kalimantan Barat

Diseminasi PenerapanAplikasi SIAP-BMDdan QR Code diLingkungan Pemprov.Kalimantan Barat

Pontianak 116 Orang 47.696.700 DAU 47.696.700

3.06.01.01.15.62 Penyusunan RancanganPerjanjian KerjasamaPemanfaatan Barang MilikDaerah

Dokumen RancanganPerjanjian KerjasamaPemanfaatan BarangMilik Daerah

Pontianak 15 RancanganPerjanjianKerjasama

96.573.500 DAU 78.934.039

3.06.01.01.16 PROGRAM PELAYANANKELISTRIKAN, SOUND SYSTEMDAN TELEKOMUNIKASI

Persentasepenanganangangguan kelistrikan,sound system danteltekomunikasilingkup komplekKantor Gubernur danRumah Jabatan

1.832.160.400 DAU 1.699.632.457

3.06.01.01.16.01 Penyediaan komponen instalasilistrik penerangan bangunankantor

Jumlah Komponeninstalasi listrikpenerangan diLingkungan KantorGubernur, RumahDinas Gubernur,Wakil Gubernur,Sekda, PendopoGubernuran, WismaDaerah dan VIPSupadio

Pontianak 65 Jenis 199.414.500 DAU 12 Bulan 153.806.730

3.06.01.01.16.03 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Studio dan Komunikasi

Pemeliharaan Saranadan Prasarana Studiodan Komunikasi diBalai Petitih, Pendopodan Sound Lapangan

Pontianak 3 Set 35.300.000 DAU 12 Bulan 34.996.500

3.06.01.01.16.04 Pemeliharaan instalasi Listrik /telepon

InstalasiListrik/Telepon dilingkungan KantorGubernur dan RumahJabatan

Pontianak 5 Jaringan 252.600.000 DAU 1 Tahun 261.910.000

3.06.01.01.16.05 Pemeliharaan rutin/berkalagenerator

Mesin genset dalammendukung aktifitasperkantoran KantorGubernur, RumahJabatan, WismaDaerah dan Pendopo

Pontianak 5 Unit 370.600.000 DAU 12 Bulan 393.393.000

3.06.01.01.16.06 Peningkatan PelayananKelistrikan dan Sound System

Jumlah jasapelayanan kelistrikandan sound system dilingkungan KantorGubernur, RumahJabatan, Pendopo,Wisma Daerah danVIP Supadio


3.06.01.01.16.07 Pengelolaan JaringanTelekomunikasi di lingkunganPemerintah Provinsi KalimantanBarat

Jumlah JasaPengelola jaringantelekomunikasi dilingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat


3.06.01.01.16.08 Peningkatan Layanan Informasidan Telekomunikasi

Jumlah jasa LayananInformasi danTelekomunikasi

Pontianak 14 OPD diLingkungan

Kantor Gubernur,14 Kab/Kota

139.705.500 DAU 17 Dinas,13 Badan,9 Biro dan


159.240.428

3.06.01.01.16.09 Pengadaan Sarana danPrasarana Studio dan Komunikasi

Sarana dan PrasaranaStudio Komunikasi diBalai Petitih

Pontianak 1 Jenis 486.300.000 DAU 336.589.000



BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1.Program dan Kegiatan Tahun 2020

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Biro

Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 di bagi

menjadi 2 (dua) kategori belanja, yaitu :

I. Program dan Kegiatan Yang Bersifat Reguler, dialokasikan anggaran sebesar

Rp. 918.606.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

No Program / Kegiatan Pagu Indikatif(Rp)

A PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 20.650.0001 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 37.000.0002 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 5.610.0003 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 75.000.0004 Penyediaan Makanan dan Minuman 145.000.0005 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 192.000.0006 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 25.000.0007 Penataan dan Pemeliharaan Arsip 20.650.000

B PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 150.346.400

1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan,Kendaraan Dinas / Operasional 127.050.000

2 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin 10.896.400

3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan PeralatanKantor 9.600.000

4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair 2.800.000

C PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR 28.000.000

Penyusunan Analisis Jabatan 28.000.000

D PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 240.000.000

1 Penyusunan Laporan Keuangan 34.847.0002 Penyusunan LAKIP 34.402.0003 Penyusunan RENSTRA 34.500.0004 Penyusunan RENJA SKPD 34.000.0005 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ 34.631.000



6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 34.181.0007 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPJ 33.439.000

A. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranDengan Kegiatan :1. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;

Kegiatan ini merupakan jasa asuransi kendaraan bermotor roda 4 (empat)dan roda 2 (dua) di lingkungan Biro Pengelolaan Aset Sekretariat DaerahProvinsi Kalimantan Barat agar terjaga sebanyak 5 unit kendaraan roda 4dan 7 unit kendaraan roda 2.

2. Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas / operasional;Kegiatan ini merupakan pembayaran pajak atas kendaraan yang di kelolaoleh Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Baratbaik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) sebanyak 5 unit kendaraan roda4 dan 7 unit kendaraan roda 2.

3. Penyediaan jasa Administrasi keuangan;Kegiatan ini merupakan penyediaan jasa administrasi keuangan berupapembelian materai dan pembelian buku cek untuk menunjang pelaksanaanadministrasi perkantoran agar berjalan dengan baik.

4. Penyediaan makanan dan minuman;Kegiatan ini merupakan penyediaan atas makanan dan minuman dalamrangka adanya rapat baik rapat yg besifat rutinitas maupun rapat yangsituasional.

5. Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah;Kegiatan ini merupakan perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah yangdipergunakan oleh Kepala Biro Pengelolaan Aset Sekretariat DaerahProvinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili untuk menjalankan tugaspokok dan fungsinya selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

6. Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang;Kegiatan ini merupakan pemberian honorarium atas pejabat-pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan tugaspokok dan fungsinya selaku Pengelola Barang Milik Daerah.



7. Penataan dan Pemeliharaan Arsip;Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pengelolaan arsip pada BiroPengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Hal inibertujuan untuk mengamankan serta melakukan pendataan terhadaparsip-arsip terdahulu khusunya baik arsip statis maupun arsip dinamis.

B. Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaDengan Kegiatan :1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan

dinas/operasional;Maksud dan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaanrutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional adalah agarterpeliharanya kendaraan dinas/operasional di lingkungan Biro PengelolaanAset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 5 unitkendaraan roda 4 dan 7 unit kendaraan roda 2.

2. Pemeliharaan rutin/berkala AC /Kipas Angin;Maksud dan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaanrutin/berkala AC/Kipas Angin adalah agar terpeliharanya AC di lingkunganBiro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Baratsebanyak 21 unit AC.

3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor;Maksud dan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaanrutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor adalah agar terpeliharanyasarana dan prasarana perkantoran di lingkungan Biro Pengelolaan AsetSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

4. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair;Maksud dan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaanrutin/berkala mebelair adalah agar terpeliharanya meja dan kursi dilingkungan Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi KalimantanBarat.

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturDengan Kegiatan :1. Penyusunan Analisis Jabatan;

Maksud dan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan Penyusunan AnalisisJabatan adalah menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitasdalam menghadapi perkembangan ekonomi, untuk menciptakankenyamanan saat bekerja di lingkungan Biro Pengelolaan Aset SekretariatDaerah Provinsi Kalimantan Barat.



D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuanganDengan Kegiatan :1. Penyusunan laporan keuangan;

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh OPD/UPTsetiap tahun. Penyusunan laporan keuangan menyediakan informasi yangrelevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi keuangan yangdilakukan oleh Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah ProvinsiKalimantan Barat selama satu periode laporan. Hal ini bertujuan untukmenyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatanLRA, belanja, transfer, pembiayaan, saldo anggalan lebih, pendapatan LO,beban dan arus kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai suatuentitas pelaporan.

2. Penyusunan LAKIP;Maksud dan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan penyusunan LAKIPadalah sebagai informasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan BiroPengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dansebagai bahan evaluasi atas kinerja terhadap informasi OPD.

3. Penyusunan RENSTRA;Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh OPD/UPTsetiap lima tahun sekali atau pada saat perubahan nomenklatur OPD/UPT.Maksud disusunnya Rencana Strategis Biro Pengelolaan Aset SekretariatDaerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 adalah sebagai dokumenPerencanaan Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah untuk 5 (lima)tahun. Tujuan disusunnya Rencana Strategis Untuk menjabarkan Visi, Misi,Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan sasarankinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedangdisusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya

4. Penyusunan RENJA SKPD;Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh OPD/UPTsetiap tahun. Maksud disusunnya Rencana Kerja Biro Pengelolaan AsetSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 adalah sebagaidokumen Perencanaan Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah untuk 1(satu) tahun periode. Tujuan disusunnya Rencana Kerja Untukmenjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yangdilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatifuntuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahunanggaran berikutnya.



5. Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ;Maksud dan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan penyusunan LPPD danLKPJ adalah untuk mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan dalamkurun waktu 1 (satu) tahun, untuk mengetahui perkembangan kegiatanyang telah dilaksanakan serta hasil pelaksanaan dari bahan evaluasi,sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dan sebagaibukti laporan program dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada public.

6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;Maksud dan tujuan dilaksanakannya monitoring, evaluasi dan pelaporanadalah untuk memonitor aset- aset yang dikelola oleh Biro PengelolaanAset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

7. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD;Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh OPD/UPTsetiap tahun. Penyusunan RKA dan DPA merupakan kewajiban setiapOPD/UPT dalam rangka mendanai program dan kegiatan yang berada dilingkungan SKPD tersebut. Usulan anggaran program dan kegiatan yangtertuang dalam RKA dan DPA tersebut dijadikan dasar penyusunanRancangan APBD. Tujuan disusunnya RKA dan DPA adalah untukmenyamakan persepsi dalam menyusun dan merencanakan anggaransesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

II. Program dan Kegiatan Yang Bersifat Prioritas, dialokasikan anggaran sebesarRp. 8.781.393.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

No Program / Kegiatan Pagu Indikatif(Rp)

A PROGRAM MANAJEMEN PENGELOLAAN BARANG MILIKDAERAH 6.949.233.200

1 Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan JasaPemerintah Provinsi Kalimantan Barat 187.250.000

2Penyusunan RKBMD Pengadaan dan RKBMDPemeliharaan di lingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat

112.430.000

3 Penatausahaan Barang Milik Daerah Pengelola 97.166.800

4 Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan BarangDilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 106.291.800

5Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Barang MilikDaerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi KalimantanBarat

245.093.950



6 Pemutakhiran Data SIAP BMD di lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat 117.315.400

7 Rekonsiliasi dan Klarifikasi Asset Milik Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat 85.038.000

8Penyusunan Buku Inventaris dan Laporan Hasil MutasiBarang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat

116.113.700

9 Penyusunan Peraturan Gubernur Terkait PenatausahaanBarang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah 80.310.600

10 Penerapan Aplikasi SIAP-BMD di Lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat 251.300.000

11 Rapat Kordinasi Barang Milik Daerah se-ProvinsiKalimantan Barat 124.793.500

12 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Penyimpanan danPendistribusian Barang 163.152.500

13 Penyusunan Laporan Penerimaan dan PengeluaranBarang Milik Daerah 115.133.700

14 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Dibawah NilaiKapitalisasi 50.000.000

15 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik 45.000.00016 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 25.300.00017 Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional 29.392.800

18 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan,kendaraan dinas operasional 172.300.000

19 Penyusunan DKPBMD dan Laporan Hasil Pemeliharaan 35.201.200

20 Koordinasi Penyerahan Barang Milik Daerah denganPemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat 174.230.400

21 Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemprov. Kalbar 176.551.600

22 Sertifikasi dan Pengukuran Ulang Aset Tanah PemerintahProvinsi Kalimantan Barat 259.220.000

23 Monitoring dan Evaluasi Pengamanan Fisik dan HukumBMD Pemprov. Kalbar 196.755.000

24 Penanganan Permasalahan Pengamanan BMD PemerintahProvinsi Kalimantan Barat 461.637.600

25 Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemprov. Kalbar 218.191.800

26 Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemprov.Kalbar 194.245.000

27 Pembinaan Pemindahtanganan Pemusnahan danPenghapusan Barang Milik Daerah 102.782.400

28 Inventarisasi Barang Milik Pemprov. Kalbar diKabupaten/Kota se-Kalimantan Barat 173.024.000

29 Pengembangan SIG Aset Tanah dan Bangunan MilikPemprov. Kalbar 100.650.000



30

Penyusunan/Penyempurnaan Peraturan Gubernur tentangTata Cara Pengamanan dan Pemeliharaan BMD,Pemindahtanganan dan Pemusnahan BMD, sertaPenghapusan BMD

122.548.200

31 Penyusunan Kajian Perubahan Status Kepemilikan BarangMilik Pemprov. Kalbar 141.209.000

32Penyusunan Keputusan Penetapan dan Pengalihan StatusPenggunaan Barang di Lingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat

136.620.100

33 Pemanfaatan Barang Milik Daerah di LingkunganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat 228.669.900

34 Penilaian Barang Milik Daerah di Lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat 297.008.400

35 Kajian Perencanaan Pemanfaatan Barang Milik DaerahDalam Bentuk BGS/BSG 94.933.900

36Penyusunan Keputusan Penilaian Barang Milik Daerah diLingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 98.925.000

38Pemuktahiran dan Penyusunan Laporan PemanfaatanBarang Milik Daerah 64.834.000

39

Penyusunan Penyempurnaan Peraturan Gubernur tentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan danPemanfaatan Barang Milik Daerah di LingkunganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat

100.818.500

40Penyusunan Rencana Kebutuhan Pemanfaatan BarangMilik Daerah (RKPBMD) dan Daftar KebutuhanPemanfaatan Barang Milik Daerah (DKPBMD)

125.020.600

41Monitoring Penggunaan dan Pengendalian Rumah Negaradi Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 101.054.000

42 Penyusunan Persetujuan Perpanjangan dan PengalihanHGB Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 147.404.100

43Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Barang MilikDaerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi KalimantanBarat

99.403.200

44

Penyusunan Laporan Evaluasi Pemanfaatan Barang MilikDaerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi KalimantanBarat

123.411.400

45Pekan Konsultasi Publik Pengelolaan BMD Dalam RangkaPengendalian Permasalahan Barang Milik Daerah 134.792.400

46 Pemusnahan/Pembongkaran Barang Milik Daerah 67.723.700





47 Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi TerkaitPengelolaan Barang Milik Daerah 103.134.750

48Diseminasi Teknis Pelaksanaan Penggunaan danPemanfaatan Barang Milik Daerah di LingkunganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat

62.551.600

49 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemanfaatan BMD diProvinsi Kalimantan Barat 141.012.700

50 Rapat Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah diLingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 100.650.000

51Pengembangan Sistem Aplikasi QR Code Barang MilikDaerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi KalimantanBarat

47.696.700

52 Diseminasi Penerapan Aplikasi SIAP-BMD dan QR Code diLingkungan Pemprov. Kalimantan Barat 96.573.500

B PROGRAM PELAYANAN KELISTRIKAN, SOUND SYSTEMDAN TELEKOMUNIKASI 1.832.160.400

1 Penyediaan komponen instalasi listrik peneranganbangunan kantor 199.414.500

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio danKomunikasi 35.300.000

3 Pemeliharaan instalasi Listrik / telepon 252.600.0004 Pemeliharaan rutin/berkala generator 370.600.0005 Peningkatan Pelayanan Kelistrikan dan Sound System 248.923.000

6 Pengelolaan Jaringan Telekomunikasi di lingkunganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat 99.317.400

7 Peningkatan Layanan Informasi dan Telekomunikasi 139.705.5008 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi 486.300.000

A. Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Barang Milik DaerahDengan Kegiatan :1. Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi

Kalimantan Barat;Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi OPD/UPTsehingga mempermudah dalam perencanaan pekerjaan atau kegiatandalam proses penyusunan anggaran, mendorong OPD/UPT untuk lebihselektif mengalokasikan anggaran serta bagi Tim Anggaran PemerintahDaerah, serta mempermudah melakukan evaluasi anggaran yang telahdiusulkan oleh masing-masing OPD/UPT dan perlu dicermati bahwa StandarSatuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hanyasebagai pedoman dalam penyusunan anggaran bukan sebagai realisasi.



Penyusunan SHBJ dilakukan dengan cara memperbarui harga barangmelalui survey harga serta mengadopsi semua masukan - masukanmengenai harga barang dan jasa dari masing - masing OPD yang harusdimasukkan dalam Standar Harga Barang dan Jasa.

2. Penyusunan RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan di lingkunganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat;Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhanbarang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telahlalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukantindakan yang akan datang. Sedangkan Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah atau yang disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaankebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.Dalam hal ini Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah selaku PembantuPengelola berkewajiban untuk melakukan penelahaan terhadap OPD danmelakukan kompilasi terhadap Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

3. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pengelola;Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan Penatausahaan Barang MilikDaerah Pengelola adalah agar mendata dan menginventarisir asset-assetdalam lingkup Pengelola.

4. Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang Dilingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat;Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengadaan barang milikdaerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparandan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Dalam hal iniBiro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah selaku Pembantu Pengelolaberkewajiban menyusun serta mengkompilasi laporan pengadaan yangbersumber dari laporan pengadaan OPD dan UPT di lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat setiap semesteran dan tahunan.

5. Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah di LingkunganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat;Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Biro Pengelolaan AsetSekretariat Daerah selaku Pembantu Pengelola berkewajiban melakukanpembinaan khususnya terkait penatausahaan barang milik daerah terhadapOPD dan UPT di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.



6. Pemutakhiran Data SIAP BMD di lingkungan Pemerintah Provinsi KalimantanBarat;Kegiatan ini merupakan pembinaan terhadap OPD dan UPT terkaitpemutakhiran data pada aplikasi SIAP BMD di lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat.

7. Rekonsiliasi dan Klarifikasi Asset Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;Kegiatan ini merupakan proses pencocokan data antara nilai laporan barangmilik daerah (LBMD) dengan nilai laporan keuangan pemerintah daerah(LKPD) dengan mengundang pengurus barang dan pejabat yangmembidangi aset OPD dan UPT agar data yang dihasilkan lebih akurat.

8. Penyusunan Buku Inventaris dan Laporan Hasil Mutasi Barang Milik Daerahdi Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;Kegiatan ini merupakan Penyusunan Buku Inventaris Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat yang mana merupakan hasil kompilasi data aset seluruhOPD setelah dilakukannya rekonsiliasi dan klarifikasi aset. Tujuandilakukannya penyusunan Buku Inventaris adalah memberikan informasiterkait dengan data aset secara akurat.Sedangkan Laporan Hasil Mutasi BMD merupakan suatu kegiatan yangbertujuan untuk melaporkan keadaan barang, baik persediaan, mutasimaupun keadaan fisik dari barang tersebut dalam periode tertentu.Pengurus barang wajib melaporkan secara berkala tentang barang-barangyang diterima dan dikeluarkan serta hal-hal yang terjadi dalam gudang baikmutasi, kerusakan maupun kehilangan. Tujuan dilakukannya Laporan HasilMutasi BMD adalah memberikan informasi mengenai persediaan barangyang ada dan mutasi barang selama periode tertentu.

9. Penyusunan Peraturan Gubernur Terkait Penatausahaan Barang MilikDaerah di Lingkungan Pemerintah;Kegiatan ini bertujuan menyusun peraturan Gubernur tentang petunjukteknis penatausahaan barang milik daerah di lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat.

10. Penerapan Aplikasi SIAP-BMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi KalimantanBarat;Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan Penerapan Aplikasi SIAP-BMDadalah agar memudahkan pengurus barang di lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat mendata dan menginventarisir setiap barang/asetyang dikelolanya.



11. Rapat Kordinasi Barang Milik Daerah se-Provinsi Kalimantan Barat;Kegiatan ini bertujauan agar terciptanya koordinasi yang baik antaraPemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta untukmembahas dan mencari solusi atas berbagai permasalahan terkaitpenatausahaan BMD.

12. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Penyimpanan dan PendistribusianBarang;Kegiatan ini merupakan pembinaan terhadap OPD dan UPT terkait tata carapenyimpanan dan pendistribusian barang habis pakai dan barang inventaris.Hal ini bertujuan agar meningkatnya pengetahuan pengurus barang terkaitpenatausahaan barang.

13. Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Milik Daerah;Kegiatan ini merupakan proses kompilasi dari laporan yang disampaikanoleh OPD dan UPT di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Baratmenjadi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Habis Pakai danBarang Inventaris Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukansetiap semester dalam 1 (satu) tahun anggaran.

14. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Dibawah Nilai Kapitalisasi;Kegiatan ini merupakan proses kompilasi dari laporan yang disampaikanseluruh OPD dan UPT di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.Tujuan dilaksanakan penyusunan Laporan Barang Persediaan Khusus Assetdi Bawah Nilai Kapitalisasi memberikan informasi terkait belanja modal apasaja yang tercatat di OPD/UPT dengan kategori nilai dibawah Rp. 500.000,-.

15. Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik;Kegiatan ini merupakan kegiatan pembayaran tagihan air dan listrik padagedung Pengelola Barang.

16. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;Kegiatan ini merupakan jasa asuransi kendaraan bermotor roda 4 (empat)dan roda 2 (dua) di lingkungan Biro Pengelolaan Aset Sekretariat DaerahProvinsi Kalimantan Barat selaku Pejabat Penatauasahaan Barang dilingkungan Pemperintah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 2 unitkendaraan roda 4.

17. Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas / operasional;Kegiatan ini merupakan pembayaran pajak atas kendaraan yang di kelolaoleh Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Baratselaku Pejabat Penatauasahaan Barang di lingkungan Pemperintah ProvinsiKalimantan Barat baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) sebanyak 5 unitkendaraan roda 4 dan 10 unit kendaraan roda 2.



18. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinasoperasional;Maksud dan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaanrutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional adalah agarterpeliharanya kendaraan dinas/operasional di lingkungan Biro PengelolaanAset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

19. Penyusunan DKPBMD dan Laporan Hasil Pemeliharaan;Kegiatan ini merupakan penyusunan Daftar Kebutuhan Hasil PemeliharaanBMD sebagai dasar pemeliharaan oleh OPD/Unit Kerja selama 1 tahun.Sedangkan penyusunan Laporan Hasil Pemeliharaan BMD sebagai evaluasiterhadap pemeliharaan oleh OPD/Unit Kerja tiap semester.

20. Koordinasi Penyerahan Barang Milik Daerah dengan PemerintahKabupaten/Kota se-Kalimantan Barat;Kegiatan ini untuk menyelesaikan permasalahan penyerahan P3D antaraPemprov. Kalbar dan Pemkab/Kota se-Kalbar. Koordinasi dan konsultasidalam rangka penyelesaian status kepemilikan tanah dan bangunanPemerintah Daerah.

21. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemprov. Kalbar;Kegiatan ini memproses usulan pemindahtanganan BMD, baik dalam bentukhibah, tukar menukar maupun penanaman modal. Kegiatan ini jugamemproses Naskah perjanjian Hibah dan BAST untuk aset-aset PengelolaBarng yang disetujui pemindahtanganannya serta memonitoringpelaksanaan pemindahtanganan pada OPD/UPTD.

22. Sertifikasi dan Pengukuran Ulang Aset Tanah Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat;Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Pasal 296ayat (1), Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa PenggunaBarang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang beradadalam penguasaannya. Lebih lanjut pada ayat (2) dinyatakan bahwapengamanan barang milik daerah meliputi pengamanan administrasi, fisik,serta hukum.

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai bentuk upaya peningkatan pengamananhukum aset tanah Pemprov. Kalbar. Untuk mencapai maksud tersebut,maka tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya proses balik nama sertifikattanah, pembuatan sertifikat baru, dan pengukuran ulang tanah dalamrangka penyelesaian permasalahan penguasaan tanah.



23. Monitoring dan Evaluasi Pengamanan Fisik dan Hukum BMD Pemprov.Kalbar;Kegiatan ini merupakan bentuk pencegahan permasalahan aset denganpihak lain melalui evaluasi upaya pengamanan terhadap aset-aset,khususnya tanah. Kegiatan ini juga merupakan penyusunankajian/pertimbangan untuk dilakukannya pengamanan fisik (pemagaran,pembuatan tanda batas) maupun pengamanan hukum (pensertifikatan,pengambilan aset/eksekusi).

24. Penanganan Permasalahan Pengamanan BMD Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat;Kegiatan ini merupakan penyelesaian permasalahan pengamanan fisik asetmilik Pemprov. Kalbar (pemasangan plang, pembuatan pagar). Kegiatan inijuga menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi, mediasi, dalam rangkapenanganan permasalahan aset serta pelaksanaan pengambilanaset/eksekusi.

25. Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemprov. Kalbar;Kegiatan ini memproses usulan penjualan barang bergerak milik Pemprov.Kalbar, menyiapkan proses penilaian oleh instansi terkait, memprosespersetujuan dan penghapusan serta monitoring pelaksanaan penjualan danpenghapusan barang bergerak pada OPD/UPTD.

26. Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemprov. Kalbar;Kegiatan ini memproses usulan penjualan barang tidak bergerak milikPemprov. Kalbar, mengevaluasi hasil penilaian/penaksiran OPD/UPTD ataumenyiapkan proses penilaian apabila akan dilakukan oleh instansi terkait,memproses persetujuan penjualan atau pemusnahan dan penghapusanserta monitoring pelaksanaan penjualan atau pemusnahan danpenghapusan barang tidak bergerak pada OPD/UPTD.

27. Pembinaan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang MilikDaerah;Kegiatan ini menghimpun permasalahan yang dihadapi OPD/UPTD terkaitpemindahtanganan pemusnahan dan penghapusan BMD, menyusun edaransebagai panduan, penjelasan bagi OPD/UPTD, serta membantupenyelesaian permasalahan melalui koordinasi dan penyelenggaraan rapat-rapat.



28. Inventarisasi Barang Milik Pemprov. Kalbar di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat;Kegiatan ini mengidentifikasi aset-aset Pemprov. Kalbar yang tersebar diKabupaten/Kota, termasuk yang sudah digunakan Kabupaten/Kota sertamenghimpun informasi fisik aset (lokasi, batas-batas, penggunaan) daninformasi lainnya yang penting sebagai masukan bagi sistem (informasiGeografis Aset Tanah dan Bangunan).

29. Pengembangan SIG Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemprov. Kalbar;Kegiatan ini menambah fitur-fitur dalam SIG Tanah dan Bangunan,menghubungkan SIG dengan Website resmi Pemprov. Kalbar sertamenyajikan data aset tanah terbaru.

30. Penyusunan/Penyempurnaan Peraturan Gubernur tentang Tata CaraPengamanan dan Pemeliharaan BMD, Pemindahtanganan dan PemusnahanBMD, serta Penghapusan BMD;Kegiatan ini menyempurnakan Pergub tentang Tata Cara Pengamanan danPemeliharaan BMD serta menyusun Pergub tentang Tata Cara PemusnahanBMD, Pemindahtanganan BMD, Penghapusan BMD dan Mekanisme lainyang perlu diatur melalui Pergub.

31. Penyusunan Kajian Perubahan Status Kepemilikan Barang Milik Pemprov.Kalbar;Kegiatan ini dilakukan untuk terlaksananya kajian/penelitian terhadap aset-aset yang akan diterima Pemprov. Kalbar (penerimaan hibah),terlaksananya kajian/penelitian terhadap aset-aset Pemprov. Kalbar yangdiusulkan untuk dipindahtangankan (hibah, penjualan), terlaksananyakajian/penelitian terhadap aset-aset Pemprov. Kalbar yang akan lebihoptimal apabila dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ataudipindahtangankan dalam bentuk lainnya kepada pihak lain.

32. Penyusunan Keputusan Penetapan dan Pengalihan Status PenggunaanBarang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;Surat Keputusan Gubernur terkait Penetapan Status Penggunaan BarangMilik Daerah atau keseluruh Pengguna Barang di lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat(1) dan pasal 48 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yangmengamanatkan penetapan status penggunaan barang milik daerahditetapkan oleh Gubernur setiap tahun.



33. Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat;Kegiatan ini secara khusus bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugasdan fungsi pejabat maupun staf teknis pada Sub Bagian Penggunaan danPemanfaatan Aset dalam melakukan penelitian kelengkapan administrasipemanfaatan aset, pengkajian proposal dan nilai kontribusi (bagi sewa danBGS/BSG) pemanfaatan aset, melakukan rapat dan koordinasi/konsultasi(baik ke daerah maupun ke pemerintah pusat), pengecekan faktual kelapangan (termasuk jika diperlukan melakukan pengukuran luas aset yangdimanfaatkan) hingga ke penyusunan Keputusan Gubernur/SekretarisDaerah atas pemanfaatan barang milik daerah.

34. Penilaian Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat;Kegiatan ini secara khusus bertujuan guna memperoleh nilai wajar atasaset-aset yang belum memiliki nilai perolehan/memiliki nilai tidak wajarmaupun nilai wajar untuk pelaksanaan kerjasama pemanfaatan barang milikdaerah.

35. Kajian Perencanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam BentukBGS/BSG;Tujuan kegiatan ini termasuk dalam hal memfasilitasi koordinasi/konsultasiyang diperlukan, penyusunan bahan pertimbangan/kajian terkait aset-asetyang hendak dikerjasamakan dalam bentuk BGS/BSG, memfasilitasi rapat-rapat yang diperlukan dengan pihak-pihak terkait.

36. Penyusunan Keputusan Penilaian Barang Milik Daerah di LingkunganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat;Kegiatan ini bertujuan menyusun keputusan penilaian, selanjutnyadigunakan sebagai landasan bagi tim perhitungan kontribusi pemanfaatandalam bentuk BGS/BSG dalam menghasilkan pertimbangan nilai kontribusipemanfaatan kerjasama dalam bentuk BGS/BSG.

37. Pemuktahiran dan Penyusunan Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;Kegiatan ini merupakan pemuktahiran dan penyusunan laporanpemanfaatan aset, kegiatan ini juga bertujuan untukmenyusun/memperbaharui katalog pelaksanaan kerjasama pemanfaatanaset di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengankategori (sewa, pinjam pakai, BGS/BSG). Hal ini untuk memudahkanpencarian data pemanfaatan aset yang ada, jika sewaktu-waktu diperlukan,khususnya untuk pengkajian dan pengendalian pelaksanaan pemanfaatanbarang milik daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.



38. Penyusunan Penyempurnaan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah diLingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;Kegiatan ini bertujuan menyusun rancangan perubahan peraturan Gubernurtentang petunjuk teknis pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan BMD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

39. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pemanfaatan Barang Milik Daerah(RKPBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemanfaatan Barang Milik Daerah(DKPBMD);Kegiatan ini bertujuan menyusun rencana kebutuhan pemanfaatan BMDuntuk menghubungkan pemanfaatan BMD yang telah lalu dengan keadaanyang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akandatang.

40. Monitoring Penggunaan dan Pengendalian Rumah Negara di LingkunganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat;Kegiatan ini bertujuan untuk menginventarisasi pemanfaatan barang milikdaerah dan penggunaan rumah negara pada OPD dilingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat. Hasil inventarisasi dimaksud bertujuan untukmemberikan basis data yang akan digunakan oleh tim pengendalian untukmelakukan sampling atas kondisi faktual dilapangan sehingga dapatdiperoleh gambaran yang akurat atas pemanfaatan barang milik daerah danpenggunaan rumah negara dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

41. Penyusunan Persetujuan Perpanjangan dan Pengalihan HGB MilikPemerintah Provinsi Kalimantan Barat;Kegiatan ini merupakan penyusunan Surat Keputusan Gubernur tentangPersetujuan Perpanjangan dan Pengalihan HGB sebanyak 5 (lima) SuratKeputusan.

42. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Barang Milik Daerah diLingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;Surat Keputusan Gubernur Nomor 88 Tahun 2016 terkait Pengawasan danPengendalian terhadap pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Daerah ataukeseluruh Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Provinsi KalimantanBarat. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 16 N ayat (1) s/d ayat (3) danpasal 16 O ayat (1) s/d ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.



43. Penyusunan Laporan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah diLingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;Surat Keputusan Gubernur Nomor 88 Tahun 2016 terkait Pengawasan danPengendalian terhadap pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Daerah ataukeseluruh Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Provinsi KalimantanBarat. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 16 N ayat (1) s/d ayat (3) danpasal 16 O ayat (1) s/d ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

44. Pekan Konsultasi Publik Pengelolaan BMD Dalam Rangka PengendalianPermasalahan Barang Milik Daerah;Kegiatan ini merupakan dialog interaktif dan pekan konsultasi publikmengenai Pemanfaatan Barang Milik Daerah kepada masyarakat. Kegiatanini dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Triwulan.

45. Pemusnahan/Pembongkaran Barang Milik Daerah;Kegiatan ini membantu OPD/UPTD yang akan mengusulkan pemusnahanBMD yang sudah tidak bernilai ekonomis, membantu OPD/UPTD dalammengajukan permohonan izin pembongkaran bangunan akibatrenovasi/rehabilitasi dan untuk terlaksananya kajian/penelitian terhadapusulan pemusnahan dan pemusnahan sebagian (pembongkaran, contoh :bangunan).

46. Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Terkait Pengelolaan BarangMilik Daerah;Kegiatan ini merupakan pembuatan SOP dalam bentuk infografi.

47. Diseminasi Teknis Pelaksanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang MilikDaerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;Kegiatan ini merupakan penguatan keterampilan/kemampuan dalampelaksanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah kepadapeserta.

48. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemanfaatan BMD di Provinsi KalimantanBarat;Kegiatan ini bertujauan agar terciptanya koordinasi yang baik antaraPemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta untukmembahas dan mencari solusi atas berbagai permasalahan terkaitpemanfaatan BMD.



49. Rapat Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat;Kegiatan ini merupakan wujud pelaksanaan fungsi pembinaan pengelolaanbarang milik daerah yang dilaksanakan oleh Biro Pengelolaan AsetSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang bertujuan untukmeningkatkan wawasan dan pengetahuan kepada pejabat serta pengurusbarang dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

50. Pengembangan Sistem Aplikasi QR Code Barang Milik Daerah di LingkunganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat;Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan pembuatan system aplikasibarcode barang milik daerah adalah agar memudahkan pengurus barang dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendata danmenginventarisir setiap barang/aset yang dikelolanya.

51. Diseminasi Penerapan Aplikasi SIAP-BMD dan QR Code di LingkunganPemprov. Kalimantan Barat;Kegiatan ini merupakan penguatan keterampilan/kemampuan dalampelaksanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah kepadapeserta.

52. Penyusunan Rancangan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang MilikDaerah;Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalampenyusunan draft perjanjian kerjasama pada Pengguna Barang danmenciptakan standarisasi bagi salah satu produk administrasi daerah.

B. Program Pelayanan Kelistrikan, Sound System dan TelekomunikasiDengan Kegiatan :1. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor;

Maksud dilaksanakannya kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrikdan Penerangan Bangunan Kantor di Bagian Sandi dan Telekomunikasi BiroAset adalah tersedianya komponen instalasi listrik dan peneranganbangunan kantor, komponen perlengkapan/peralatan kelistrikan dankomponen elektronik/ instalasi komunikasi guna mendukung aktifitas-aktifitas dan kegiatan-kegiatan perkantoran dan kedinasan yangdilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di lokasi-lokasiyang menjadi tanggung jawab Biro Aset.



Sedangkan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor adalah untuk kelancaranpelaksanaan kegiatan penggantian/penanganan instalasi dan komponenkelistrikan, telekomunikasi dan penerangan bangunan yang mengalamikerusakan dan gangguan baik yang dilakukan secara rutin maupunaksidental

2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi;Maksud dilaksanakannya kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Studiodan Komunikasi di Sub Bagian Kelistrikan dan Sound System adalahtersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi guna mendukungkegiatan perkantoran dan kedinasan yang dilaksanakan oleh PemerintahProvinsi Kalimantan.Sedangkan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan Pengadaan Sarana danPrasarana Studio dan Komunikasi adalah untuk kelancaran komunikasidalam mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan acara-acaraprotokoler dan kedinasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat.

3. Pemeliharaan instalasi Listrik / telepon;Maksud dilaksanakannya kegiatan Pelayanan Kelistrikan dan Sound SystemSub Bagian Kelistrikan dan Sound System adalah terjaga dan meningkatnyakoordinasi dan kinerja unit/sub unit kerja pelaksanaan pelayanan gunamendukung kegiatan perkantoran dan kedinasan yang dilaksanakan olehPemerintah Provinsi Kalimantan.Sedangkan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan Pelayanan kelistrikan danSound System adalah Kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayananKelistrikan dan Sound System untuk mendukung kelancaran kegiatan danacara protokoler dan kedinasan yang dilaksanakan.

4. Pemeliharaan rutin/berkala generator;Maksud dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala generatoradalah terjaganya opersional mesin genset guna mendukung aktifitas-aktifitas dan kegiatan-kegiatan perkantoran dan kedinasan yangdilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Tujuan daridilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala generator adalahuntuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penggantian/ penanganangenerator yang mengalami kerusakan dan gangguan baik yang dilakukansecara rutin maupun aksidental.



5. Peningkatan Pelayanan Kelistrikan dan Sound System;Maksud dilaksanakannya kegiatan Pelayanan Telekomunikasi pada SubBagian Kelistrikan dan Sound System adalah terjaga dan meningkatnyakoordinasi dan kinerja unit/sub unit kerja pelaksanaan pelayanan gunamendukung kegiatan perkantoran dan kedinasan yang dilaksanakan olehPemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan tujuan daridilaksanakannya kegiatan Pelayanan Telekomunikasi adalah kelancaranpelaksanaan kegiatan pelayanan Telekomunikasi secara rutin maupunaksidental.

6. Pengelolaan Jaringan Telekomunikasi di lingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat;Maksud dilaksanakannya kegiatan Pelayanan Telekomunikasi pada SubBagian Kelistrikan dan Sound System adalah terjaga dan meningkatnyakoordinasi dan kinerja unit/sub unit kerja pelaksanaan pelayanan gunamendukung kegiatan perkantoran dan kedinasan yang dilaksanakan olehPemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan tujuan daridilaksanakannya kegiatan Pelayanan Telekomunikasi adalah kelancaranpelaksanaan kegiatan pelayanan Telekomunikasi secara rutin maupunaksidental.

7. Peningkatan Layanan Informasi dan Telekomunikasi;Maksud dilaksanakannya kegiatan Pelayanan Kelistrikan dan Sound SystemSub Bagian Kelistrikan dan Sound System adalah terjaga dan meningkatnyakoordinasi dan kinerja unit/sub unit kerja pelaksanaan pelayanan gunamendukung kegiatan perkantoran dan kedinasan yang dilaksanakan olehPemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan tujuan daridilaksanakannya kegiatan Pelayanan kelistrikan dan Sound System adalahKelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan Kelistrikan dan Sound Systemuntuk mendukung kelancaran kegiatan dan acara protokoler dan kedinasanyang dilaksanakan

8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi;Kegiatan ini merupakan pengadaan sarana dan prasarana studio dankomunikasi yang diperuntukkan kepada Biro-Biro di lingkungan SekretariatDaerah Provinsi Kalimantan Barat.



4.2. Dana Indikatif dan Sumbernya

Program dan kegiatan pada Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat direncanakan akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat dengan rincian sebagai berikut :

No PROGRAMPEMBIAYAAN (Rp)

2020 20211 2 3 4

1 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN 500.260.000 498.500.000

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA 150.346.400 249.780.000

3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR 28.000.000 30.000.000

4

PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN

240.000.000 245.000.000

5PROGRAM MANAJEMENPENGELOLAAN BARANG MILIKDAERAH

6.949.233.200 6.439.207.256

6PROGRAM PELAYANANKELISTRIKAN, SOUND SYSTEM DANTELEKOMUNIKASI

1.832.160.400 1.699.632.457

TOTAL 9.700.000.000 9.162.119.713



BAB VPENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2020, merupakan rencana kerja tahunan yang disusun untuk

menjabarkan Rencana Strategis Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2019 – 2023. Selain itu, Renja - Biro Pengelolaan Aset

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat juga merupakan dokumen perencanaan

tahunan yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menentukan arah dan rencana ke

depan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta kemampuan sumber

daya dan pembiayaan yang berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun

Anggaran 2020.

Rencana Kerja Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah, sebagai salah satu

sarana tata kelola organisasi yang dapat dipergunakan, untuk :

a. Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan dan anggaran dengan

pelaksanaan serta dokumen perencanaan;

b. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah

ditetapkan;

c. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan

merencanakan alternatif sumber pembiayaan;

d. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program dan kegiatan

yang telah disusun;

e. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis.



Demikian Rencana Kerja (Renja) Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 ini disampaikan, semoga dapat menjadi bahan

kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD dan RAPBD serta khususnya

dalam rangka untuk meningkatkan pengelolaan aset daerah di Provinsi Kalimantan

Barat.

Pontianak, Juli 2019

KEPALA BIRO PENGELOLAAN ASETSEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Dra. LINDA PURNAMA, M.SiPembina Utama Muda

NIP. 19690823 198803 2 002

Documents

RENCANA KERJA (RENJA) - Kalimantan Barat...Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan adanya penyempurnaan