rencana kerja pembangunan daerah kabupaten bogor tahun 2014

I -1

LLAAMMPPIIRRAANN PPEERRAATTUURRAANN BBUUPPAATTII BBOOGGOORR

NNOOMMOORR :: 3355 TTAAHHUUNN 22001133

TTAANNGGGGAALL :: 3311 MMEEII 22001133

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan amanah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah mengalami beberapa kali

perubahan hingga terakhir diubah melalui Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan

peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Disamping itu, dalam rangka menciptakan efisiensi dan efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan daerah, Undang-Undang tersebut

memberikan kewenangan kepada daerah melalui pemberian otonomi

seluas-luasnya berupa kewenangan wajib dan pilihan diluar

kewenangan pemerintah.

Dalam rangka menjalankan amanat penyelenggaraan otonomi,

Pemerintah Daerah dibekali dengan pedoman perencanaan

pembangunan nasional melalui Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional sebagai bagian intergral yang tidak terpisahkan dari sistem

perencanaan pembangunan daerah, yang mengamanatkan bahwa

Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan

pembangunan daerah, mulai dari perencanaan jangka panjang untuk

kurun waktu 20 tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD), perencanaan jangka menengah untuk kurun waktu

5 (lima) tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dan perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja

I -2

Pembangunan Daerah (RKPD). Sebagai bentuk realisasi dari Undang-

Undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyusun

perencanaan pembangunan jangka panjang melalui penetapan

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor

Tahun 20052025.

Adapun realisasi perencanaan pembangunan jangka

menengah, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten

Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 20082013

sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten

Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor

Tahun 20082013 yang habis masa berlakunya pada tahun 2013

bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil

Bupati Bogor periode tahun 2008-2013. Oleh karena itu, dengan

belum disusunnya perencanaan pembangunan jangka menengah

tahun 2013-2018, maka berpengaruh terhadap penyusunan rencana

pembangunan tahunan di Kabupaten Bogor tahun 2014, dimana

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) menurut Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan penjabaran dari

RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka

ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan

pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka menjembatani habisnya masa berlaku RPJMD

Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 dan belum disusunnya RPJMD

tahun 2013-2018 untuk periode masa jabatan Bupati dan Wakil

Bupati baru terpilih, maka dasar hukum penyusunan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor tahun 2014

berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

I -3

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah dalam penjelasan pasal 40 huruf j

menyebutkan bahwa pada masa transisi, untuk menghindari

kekosongan, seperti peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD

lama yang akan berakhir menjadi pedoman sementara bagi

pemerintahan kepala daerah baru terpilih selama belum ada RPJMD

baru. Dengan berpedoman pada aturan perundangan tersebut, maka

proses penyusunan RKPD tahun 2014 masih tetap mengacu pada

penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan

yang tercantum dalam RPJMD tahun 2008-2013 dan mengacu pula

pada arah pembangunan tahap ketiga RPJPD Kabupaten Bogor

tahun 2005-2025. Oleh karena itu, proses penyusunan RKPD tahun

2014 tetap berpedoman pada hasil evaluasi kinerja pelaksanaan

pembangunan tahun 2012. Disamping itu, juga tetap memperhatikan

prioritas nasional, sehingga strategi pencapaian tujuan daerah akan

dapat mendukung pencapaian tujuan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan



Pembangunan Daerah, penyusunan RKPD tahun 2014 dilakukan

melalui 6 (enam) tahapan, yaitu : (1) persiapan penyusunan RKPD,

(2) penyusunan rancangan awal RKPD, (3) penyusunan rancangan

RKPD, (4) pelaksanaan musrenbang RKPD, (5) perumusan rancangan

akhir RKPD, dan (6) penetapan RKPD. Adapun pendekatan yang

ditempuh dalam tahapan-tahapan penyusunan tersebut adalah

pendekatan partisipatif, bottom up dan top down, teknokratis dan

politik dengan tetap memperhatikan upaya pemecahan masalah

secara faktual, yang utama berkembang di masyarakat. Dokumen

RKPD tahun 2014 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana

Kerja (Renja) SKPD tahun 2014, Kebijakan Umum APBD dan Prioritas

Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) tahun 2014, dan

Rancangan APBD tahun 2014.

I -4

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang dijadikan pedoman dan secara langsung

terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) tahun 2014 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

I -5

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2010-2014;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 2013

tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor

310);


Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;


Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri

E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24

tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

Nomor 24 Seri E);

I -6


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun

2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

Nomor 25 Seri E);


tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa

Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 64);

17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79

Seri E);


Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD)

Transisi Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat

Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 31 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah

I -7

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten

Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor

Tahun 2011 Nomor 16);


Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 37).


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor No.1);

25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 4 tahun 2013 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

(Berita Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4);

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam rangka mewujudkan sinergi perencanaan

pembangunan daerah dan nasional sesuai dengan amanah Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, dokumen Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) tahun 2014 disusun dengan memperhatikan

hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik

tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang mendukung

perencanaan pembangunan tahun 2014. Dokumen perencanaan

pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka

tahunan nasional dijadikan dokumen acuan terutama yang

berhubungan dengan isu-isu strategis nasional jangka panjang dan

menengah, serta prioritas pembangunan nasional tahun 2014.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) maupun dokumen RPJMD transisi Provinsi Jawa Barat

diacu dalam kapasitas Kabupaten Bogor sebagai bagian dari wilayah

Provinsi Jawa Barat. Hal-hal yang diacu terutama berhubungan

dengan sinergi perencanaan pembangunan Jawa Barat dan wilayah-

wilayah kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor,

I -8

baik terkait dengan isu-isu strategis di tingkat Provinsi Jawa Barat,

prioritas pembangunan tahun 2014, maupun arah dan fokus

kebijakan pembangunan Jawa Barat dan wilayah perbatasan.

Disamping itu, Dokumen RKPD tahun 2014 juga mengacu pada

dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah

Provinsi DKI Jakarta sebagai wilayah yang kebijakannya cukup

mempengaruhi kebijakan pembangunan di Kabupaten Bogor.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) tahun 2005-2025 dipedomani sebagai arah pembangunan

tahap ketiga periode RPJMD tahun 2013-2018 yang menekankan

pada pengembangan dan percepatan pembangunan daerah secara

menyeluruh di berbagai urusan pemerintahan sesuai kewenangan

daerah dalam rangka pencapaian daya saing perekonomian daerah

berlandaskan keunggulan sumberdaya alam, sumberdaya manusia,

dan nilai-nilai agama, moral dan kearifan lokal, dengan

memantapkan tata kelola pemerintahan daerah. Dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2008-2013

dipedomani sebagai pedoman transisi perencanaan tahun 2014

sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati baru. Seluruh indikator

daerah yang dijadikan target pencapaian pada tahun 2008-2013

dijadikan pedoman transisi dalam penyusunan RKPD tahun 2014.

Dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bogor tahun

2005-2025 diacu terkait dengan kebijakan penataan ruang dan

wilayah.

Secara skematis, hubungan antar dokumen ditunjukkan oleh

Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Hubungan Antara RKPD dengan Dokumen Perencanaandan Penganggaran

I -9

1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan



Pembangunan Daerah, sistematika penyusunan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2014 adalah :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai latar belakang, dasar hukum

penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika

dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD.

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2012 dan Capaian

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Menjelaskan mengenai gambaran umum kondisi daerah,

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai

tahun 2012 dan realisasi RPJMD; serta permasalahan

pembangunan daerah.

BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan

Keuangan Daerah

Menjelaskan mengenai arah kebijakan ekonomi daerah serta

arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas

pembangunan.

BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah, yang

mengemukakan secara eksplisit mengenai rencana program

dan kegiatan prioritas daerah.

BAB VI Penutup

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

1.5.1 Maksud

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2014

adalah untuk menjamin tercapainya konsistensi perencanaan

dan panganggaran prioritas pembangunan daerah tahun 2014

yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan tahunan

nasional dan Provinsi Jawa Barat.

I -10

1.5.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2014

adalah :

a. Terwujudnya sinkronisasi pembangunan daerah dengan

pembangunan di tingkat Provinsi Jawa Barat dan Nasional

tahun 2014 berdasarkan kewenangan penyelenggaraan

urusan pemerintahan;

b. Terintegrasikannya program/kegiatan dalam dokumen

Rencana Kerja SKPD dengan prioritas pembangunan daerah

tahun 2014;

c. Terwujudnya efisiensi dan efektivitas sumber daya dalam

rangka pembangunan daerah.

II -1

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012

DAN CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Bogor memiliki wilayah seluas 298.

838,304 Ha yang secara administratif terbagi atas 40

Kecamatan. Pada tahun 2012 telah ditetapkan 2 (dua)

Peraturan Daerah terkait dengan pemekaran 4 (empat) desa,

yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung

dan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang

Pembentukan Desa Urug dan Desa Jayaraharja Kecamatan

Sukajaya dan Desa Mekarjaya Kecamatan Rumpin. Dengan

adanya pemekaran desa tersebut, maka jumlah desa di

Kabupaten Bogor yang pada tahun 2011 berjumlah 413

desa, bertambah sebanyak 4 (empat) desa pada tahun 2012,

sehingga total desa dan kelurahan di Kabupaten Bogor pada

tahun 2012 menjadi 417 desa dan 17 kelurahan (434

desa/kelurahan), dengan 3.882 RW dan 15.561 RT.

Wilayah Kabupaten Bogor terletak diantara 618'0"

647'10" Lintang Selatan dan 10623'45" 10713'30" Bujur

Timur dan secara geografis berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Tangerang dan Kota

Tangerang Selatan (Provinsi Banten),

Kabupaten dan Kota Bekasi serta Kota

Depok

- Sebelah Barat : Kabupaten Lebak (Provinsi Banten)

- Sebelah Timur : Kabupaten Karawang, Kabupaten

Cianjur, Kabupaten Purwakarta

II -2

- Sebelah Selatan : Kabupaten Cianjur dan Kabupaten

Sukabumi

- Bagian Tengah : Kota Bogor

Gambar 2.1. Letak Geografis Kabupaten Bogor

Luas wilayah Kabupaten Bogor berdasarkan pola

penggunaan tanah hasil interpretasi Alos tahun 2010,

dikelompokkan menjadi kawasan non terbangun, kawasan

terbangun dan penggunaan lahan lain-lain. Kawasan non

terbangun mencakup 88,03 persen dari total luas wilayah.

Pola kawasan ini mendominasi pola penggunaan tanah di

kabupaten Bogor, yang terdiri dari hutan seluas 14,32

persen, sawah seluas 11,74 persen, kebun campuran seluas

21,35 persen, lading/tegalan/perkebunan/padang rumput/

ilalang seluas 23,25 persen, dan semak belukar seluas 17,37

persen. Kawasan terbangun mencakup 11,08 persen dari

total luas wilayah, yang terdiri dari permukiman, kawasan

pertambangan/galian serta kawasan dan zona industri.

Penggunaan lahan lain-lain mencakup 0,89 persen dari total

luas wilayah, yang terdiri dari sungai/badan air/danau/

waduk/situ seluas 0,85 persen, rawa 0,03 persen, dan

tambak/empang seluas 0,01 persen.

Secara topografi, bagian utara wilayah Kabupaten

Bogor terletak pada dataran yang relatif rendah, sedangkan

di bagian selatan terletak pada dataran tinggi. Sekitar 29,28

persen wilayah berada pada ketinggian 15100 meter di atas

II -3

permukaan laut, 42,62 persen berada pada ketinggian 100 -

500 meter di atas permukaan laut, 19,53 persen pada

ketinggian 500-1.000 meter di atas permukaan laut, 8,43

persen pada ketinggian 1.000-2.000 meter di atas

permukaan laut, dan 0,22 persen pada ketinggian 2.000-

2.500 meter di atas permukaan laut.

Secara geologi, batuan penyusun didominasi oleh hasil

letusan gunung, yang terdiri dari andesit, tufa dan basalt.

Gabungan batu tersebut termasuk dalam sifat jenis batuan

relatif lulus air dimana kemampuannya meresapkan air

hujan tergolong besar. Jenis pelapukan batuan ini relatif

rawan terhadap gerakan tanah bila mendapatkan siraman

curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, jenis tanah penutup

didominasi oleh material vulkanik lepas agak peka dan

sangat peka terhadap erosi, antara lain latosol, aluvial,

regosol, podsolik dan andosol. Oleh karena itu, beberapa

wilayah rawan terhadap tanah longsor.

Secara hidrologis, wilayah Kabupaten Bogor terbagi ke

dalam 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu: (1)

Ciliwung; (2) Cisadane; (3) Citarum; (4) Ciujung; (5) Cidurian;

dan (6) Kali Bekasi. Selain itu terdapat 879 daerah irigasi, 93

Situ, dan 96 titik mata air.

Secara klimatologis, bagian selatan wilayah Kabupaten

Bogor termasuk beriklim tropis sangat basah, sedangkan di

bagian utara beriklim tropis basah dengan rata-rata curah

hujan tahunan 2.5005.000 mm/tahun. Adapun di wilayah

bagian utara dan sebagian kecil wilayah timur, curah hujan

hanya mencapai kurang dari 2.500 mm/tahun. Suhu rata-

rata di wilayah Kabupaten Bogor adalah 20- 30C, dengan

rata-rata tahunan sebesar 25C. Kelembaban udara 70

persen dan kecepatan angin cukup rendah, dengan ratarata

1,2 m/detik dengan evaporasi di daerah terbuka rata rata

sebesar 146,2 mm/bulan.

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan

dengan fungsi utama melindungi kelesatrian lingkungan

hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya

II -4

buatan. Kawasan lindung yang telah ditetapkan dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008

tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor

Tahun 2005-2025 adalah sebesar 44,69 persen (133.548,41

hektar) dari luas wilayah Kabupaten Bogor yang meliputi

kawasan hutan yang berfungsi lindung di dalam kawasan

hutan dan kawasan lindung di luar kawasan hutan.

Kawasan yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan

terdiri atas : (a) hutan konservasi sebesar 14,24 persen

(42.559,72 hektar), (b) hutan lindung sebesar 2,93 persen

(8.745,06 hektar) dari luas wilayah daerah. Adapun kawasan

yang berfungsi lindung di luar kawasan hutan terdiri atas

kawasan lindung lainnya di luar kawasan hutan yang

menunjang fungsi lindung sebesar 27,52 persen (82.243,63

hektar) dari luas wilayah daerah. Kkawasan budidaya adalah

wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk

dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya

alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.

Kawasan budidaya ditetapkan sebesar 55,31 persen

(165.289,90 hektar) yang terdiri atas kawasan budidaya di

dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan. Kawasan

budidaya di dalam kawasan hutan terdiri atas kawasan

hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi tetap.

Adapun kawasan budidaya di luar kawasan hutan

diperuntukan bagi : (a) kawasan pertanian, (b) kawasan

pertambangan, (c) kawasan industri, (d) kawasan pariwisata,

dan (e) kawasan permukiman.

b. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah kawasan budidaya di

luar kawasan hutan, baik untuk pertanian, pertambangan,

industri, pariwisata, dan permukiman yang telah ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19

Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten

Bogor Tahun 2005-2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

II -5

a. Pertanian.

Potensi pengembangan wilayah untuk pertanian di

Kabupaten Bogor memungkinkan untuk pertanian lahan

basah (31 kecamatan), pertanian lahan kering (23

kecamatan), tanaman tahunan (22 kecamatan),

perkebunan (15 kecamatan), peternakan (peternakan kecil

di 9 kecamatan, peternakan besar di 12 kecamatan, dan

peternakan unggas di 11 kecamatan), dan perikanan (19

kecamatan).

b. Pertambangan

Potensi pengembangan wilayah untuk pertambangan di

Kabupaten Bogor memungkinkan untuk pertambangan

bahan galian golongan strategis (3 kecamatan), bahan

galian golongan strategis (8 kecamatan), dan bahan galian

golongan C (15 kecamatan).

c. Industri

Potensi pengembangan wilayah untuk industri di

Kabupaten Bogor memungkinkan untuk kawasan industri

estate (5 kecamatan), zona industri (10 kecamatan), dan

sentra industri kecil (13 kecamatan).

d. Pariwisata

Potensi pengembangan wilayah untuk pariwisata di

Kabupaten Bogor memungkinkan untuk kawasan wisata

alam (16 kecamatan), kawasan budaya (6 kecamatan), dan

kawasan wisata minat khusus (3 kecamatan).

e. Permukiman

Kawasan permukiman diarahkan untuk kawasan

permukiman perdesaan dan perkotaan. Kawasan

pemukiman perdesaan terbagi atas kawasan perdesaan di

luar kawasan yang berfungsi lindung (35 kecamatan), dan

kawasan perdesaan di dalam kawasan lindung di luar

kawasan hutan (23 kecamatan). Adapun kawasan

perkotaan terbagi atas kawasan perkotaan kepadatan

tinggi (15 kecamatan), kawasan perkotaan kepadatan

II -6

sedang (29 kecamatan), dan kawasan perkotaan

kepadatan rendah (17 kecamatan).

c. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Bogor memiliki beberapa wilayah yang

rawan bencana. Wilayah rawan bencana terbagi atas 2 (dua)

kawasan, yaitu : kawasan rawan letusan gunung api (11

kecamatan), dan kawasan rawan gempa, gerakan tanah, dan

longsor (13 kecamatan).

d. Demografi

Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk yang

dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten

Bogor, angka sementara jumlah penduduk Kabupaten Bogor

pada tahun 2012 tercatat sebanyak 5.077.210 jiwa dengan

rincian 2.604.873 jiwa penduduk laki-laki dan 2.472.337

jiwa penduduk perempuan. Besarnya jumlah penduduk

tersebut mengantarkan Kabupaten Bogor sebagai kabupaten

dengan jumlah penduduk terbanyak se Jawa Barat dan se

Indonesia, dimana pada tahun 2012, jumlah penduduk Jawa

Barat tercatat sebanyak 43.053.732 jiwa, sedangkan total

penduduk Indonesia tercatat sebanyak 237.641.326 jiwa.

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2011

yang tercatat sebanyak 4.922.205 jiwa, maka dalam jangka

waktu satu tahun jumlah penduduk Kabupaten Bogor

meningkat sebanyak 155.005 jiwa dengan laju pertumbuhan

penduduk sebesar 3,15 persen.

Dilihat dari distribusi penduduk, kecamatan dengan

persentase jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan

Cibinong, yakni sebesar 7,02 persen dari total penduduk

Kabupaten Bogor, sedangkan kecamatan dengan persentase

jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Cariu,

yakni hanya sebesar 0,92 persen dari total penduduk

Kabupaten Bogor. Tingginya jumlah penduduk pada

kecamatan-kecamatan tertentu seperti Kecamatan Cibinong,

Kecamatan Gunung Putri dan Kecamatan Cileungsi lebih

dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan aneka jenis usaha

II -7

industri di wilayah tersebut, baik industri besar maupun

sedang, sehingga memberikan dampak pada tingginya

migrasi masuk penduduk ke wilayah kecamatan-kecamatan

tersebut. Hal ini pada akhirnya mendorong kepada tingginya

tingkat permintaan terhadap permukiman untuk tempat

tinggal penduduk. Adapun rendahnya jumlah penduduk di

beberapa kecamatan seperti Kecamatan Cariu, Kecamatan

Tanjungsari dan Kecamatan Rancabungur, lebih dipengaruhi

oleh kurang berkembangnya pertanian sawah dan usaha

industri, sehingga kurang menarik minat penduduk untuk

tinggal di wilayah-wilayah tersebut, meskipun aksesibilitas

infrastruktur terutama jalan tersedia cukup.

Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bogor tahun

2012 adalah sebesar 17 orang per hektar atau 1.699

orang/km2. Tingkat kepadatan penduduk ini dipengaruhi

oleh luas wilayah. Oleh karena itu, tingkat kepadatan

penduduk tertinggi di Kabupaten Bogor terdapat di

Kecamatan Ciomas yakni 98 orang per hektar, karena

kecamatan ini hanya memiliki luas wilayah 1.630,57 hektar,

sedangkan jumlah penduduk cukup banyak, yakni 159.432

jiwa. Adapun tingkat kepadatan penduduk terendah ada di

Kecamatan Tanjungsari yakni 4 orang per hektar. Ditinjau

dari komposisi jenis kelamin, rasio jenis kelamin penduduk

Kabupaten Bogor adalah sebesar 105, artinya setiap 100

orang perempuan terdapat 105 orang laki-laki. Hal ini

menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Bogor mayoritas

berjenis kelamin laki-laki.

Penduduk Kabupaten Bogor sebagian besar

merupakan penduduk usia produktif (65,04%), dengan

bentuk piramida yang menggambarkan bahwa penduduk

Kabupaten Bogor tergolong penduduk muda menuju transisi.

Artinya, penduduk Kabupaten Bogor sedang mengalami

pertumbuhan, dimana tingkat kelahiran dan kematian masih

relatif tinggi, tingkat pertumbuhan tinggi, dan angka beban

tanggungan tergolong rendah.

II -8

Kondisi demografis Kabupaten Bogor sebagaimana

diuraikan di atas secara ringkas disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kondisi Demografi Kabupaten Bogor Tahun 2008-2011

NO INDIKATOR

REALISASI KINERJA

2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah penduduk (jiwa)

4.505.679 4.643.186 4.771.932 4.922.205 5.077.210

2

Laju

pertumbuhan penduduk (%)

3,08 3,05 3,15 3,15 3,15

Sumber : Indikator Ekonomi Daerah, 2012

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

Kabupaten Bogor selama periode tahun 2008-2012 dapat

dilihat dari capaian indikator pertumbuhan PDRB dan PDRB

Perkapita, laju inflasi, Koefisien Gini , Persentase Penduduk

di atas Garis Kemiskinan, dan Angka Kriminalitas yang

tertangani.

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan jumlah nilai produk barang dan

jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di

dalam suatu wilayah atau daerah pada suatu periode

tertentu, biasanya satu tahun, tanpa memperhitungkan

kepemilikan faktor produksi. Penetapan PDRB Atas

Dasar Harga Berlaku dinilai atas harga pada tahun

berjalan, baik nilai produksi, biaya antara maupun

komponen nilai tambah. Hal ini berbeda dengan

penetapan PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang dinilai

berdasarkan harga pada tahun tertentu atau tahun

dasar, baik pada saat meniali produksi, biaya antara

maupun komponen nilai tambah.

Perkembangan nilai PDRB atas harga konstan dan atas

harga berlaku yang terjadi di sektor-sektor primer,

II -9

sekunder dan tersier di Kabupaten Bogor masing-masing

dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3

Tabel 2.2. Perkembangan Nilai PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bogor Tahun 2008 2012

Tahun

Sektor

Total PDRB Pertumbuhan

(%) Primer Sekunder Tersier

2008 3.367.726,88 40.078.637,69 14.943.046,86 58.389.411,43

2009 3.704.823,94 44.952.879,24 17.426.085,36 66.083.788,54 13,18

2010 4.126.719,61 49.614.605,55 20.059.375,40 73.800.700,56 11,68

2011 4.493.720,78 55.358.466,18 23.180.272,72 83.032.459,68 12,51

2012* 4.946.529,80 64.040.698,89 26.918.368,69 95.905.597,38 15,50


Keterangan * (angka sementara)

Berdasarkan data pada Tabel 2.2, nilai total

PDRB atas harga berlaku sejak tahun 2008-2012

mengalami peningkatan, baik di sektor primer, sekunder,

maupun tersier. Lapangan usaha di sektor sekunder

memberikan kontribusi paling besar terhadap nilai PDRB

Kabupaten Bogor dari tahun ke tahun. Jenis lapangan

usaha yang tergolong sektor sekunder tersebut adalah

industri pengolahan, listrik, gas dan air, serta bangunan.

Adapun lapangan usaha di sektor primer justru

memberikan kontribusi terkecil terhadap nilai PDRB atas

harga berlaku. Jenis lapangan usaha yang tergolong

sektor primer tersebut adalah pertanian, peternakan,

perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan

penggalian. Berdasarkan perbandingan capaian nilai

PDRB tahun 2008-2012, maka pertumbuhan PDRB dari

tahun ke tahun mengalami peningkatan, meskipun pada

tahun 2010 pertumbuhan PDRB hanya sebesar 11,68

persen lebih kecil dibandingkan pertumbuhan pada

tahun-tahun lainnya. Pertumbuhan PDRB tertinggi

terjadi pada tahun 2012 dengan persentase pertumbuhan

sebesar 15, 50 persen. Pada tahun 2012, persentase

kontribusi sektor sekunder terhadap total PDRB atas

II -10

harga berlaku dibandingkan sektor lainnya sebesar 66,77

persen sedangkan kontribusi sektor primer hanya

sebesar 5,16 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor

sekunder lebih mudah diungkit dan dipacu

peningkatannya dibandingkan dengan sektor tersier dan

primer.

Tabel 2.3 Perkembangan Nilai PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bogor Tahun 2008 2012

Tahun

Sektor

Total PDRB Pertumbuhan

(%) Primer Sekunder Tersier

2008 1.816.061,80 20.601.560,12 7.304.076,12 29.721.698,04

2009 1.887.540,00 21.220.240,40 7.844.357,43 30.952.137,83 4,14

2010 1.987.614,49 22.178.636,16 8.360.199,02 32.526.449,67 5,09

2011 1.986.714,13 23.474.527,64 9.003.595,52 34.464.837,29 5,96

2012* 1.998.117,38 24.877.113,84 9.655.512,28 36.530.743,50 5,99


Keterangan * (angka sementara)

Berdasarkan data pada Tabel 2.3, nilai total

PDRB atas harga konstan sejak tahun 2008-2012 juga

mengalami peningkatan, baik di sektor primer, sekunder,

maupun tersier. Lapangan usaha di sektor sekunder

memberikan kontribusi paling besar terhadap nilai PDRB

Kabupaten Bogor dari tahun ke tahun. Jenis lapangan

usaha yang tergolong sektor sekunder tersebut adalah

industri pengolahan, listrik, gas dan air, serta bangunan.

Adapun, lapangan usaha di sektor primer justru

memberikan kontribusi terkecil terhadap nilai PDRB atas

harga konstan. Jenis lapangan usaha yang tergolong

sektor primer tersebut adalah pertanian, peternakan,

perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan

penggalian. Berdasarkan perbandingan capaian nilai

PDRB tahun 2008-2012, maka pertumbuhan PDRB dari

tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pertumbuhan

PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan

persentase pertumbuhan sebesar 5,99 persen. Pada

II -11

tahun 2012, persentase kontribusi sektor sekunder

terhadap total PDRB atas harga konstan dibandingkan

sektor lainnya sebesar 68,10 persen, sedangkan

kontribusi sektor primer hanya sebesar 5,47 persen.

Sektor sekunder yang merupakan kontributor

terbesar PDRB, terutama didorong oleh pertumbuhan 4

(empat) sub sektor utama, yaitu (1) sub sektor bangunan,

(2) sub sektor industri alat angkutan, mesin dan

peralatannya, (3) sub sektor tekstil, barang dari kulit dan

alas kaki, serta (4) sub sektor industri makanan,

minuman, dan tembakau. Adapun rendahnya kontribusi

sektor primer terhadap PDRB disebabkan oleh rendahnya

kontribusi sub sektor tanaman bahan makanan akibat

menurunnya luasan lahan panen pasca kemarau yang

berkepanjangan pada awal hingga melebihi pertengahan

tahun 2012.

Adapun perbandingan pertumbuhan PDRB Atas Harga

Konstan dan Atas Harga Berlaku dapat dilihat pada

Gambar 2.2

Gambar 2.2 Perbandingan Pertumbuhan PDRB Atas Harga Berlaku dan Atas Harga Konstan Tahun 2008-2012

2. PDRB Perkapita

Kondisi pencapaian nilai PDRB tahun 2012

sekaligus dapat menggambarkan besarnya PDRB

perkapita Kabupaten Bogor. PDRB Perkapita merupakan

II -12

hasil bagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk

pertengahan tahun. Perkembangan PDRB perkapita

Kabupaten Bogor tahun 2008-2012 dapat dilihat pada

Gambar 2.3.


Gambar 2.3 Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Bogor Tahun 2008-2012

PDRB perkapita Kabupaten Bogor sejak tahun

2008 hingga tahun 2012 terus mengalami peningkatan.

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kondisi

perekonomian masyarakat ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan perhitungan PDRB perkapita atas harga

berlaku, antara tahun 2011-2012 terjadi peningkatan

sebesar 11,69 persen. Namun perhitungan ini belum

dapat menunjukkan peningkatan daya beli masyarakat

secara riil, karena masih mengandung nilai inflasi. Untuk

mendekati daya beli riil, maka digunakan perhitungan

PDRB perkapita atas dasar harga konstan, dimana

antara tahun 2011-2012 terjadi peningkatan daya beli

masyarakat sebesar 2,57 persen.

3. Laju Inflasi

Inflasi merupakan proses meningkatnya harga-

harga secara umum dan terus-menerus (kontinyu)

berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat

disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi

masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di

pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi dan

adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata

II -13

lain inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata

uang secara kontinyu.

Inflasi di Indonesia tahun 2012 berdasarkan data

yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2012

tercatat sebesar 4,30 persen. Di Jawa Barat, inflasi

tercatat sebesar 3,86 persen. Adapun, inflasi yang terjadi

di Kabupaten Bogor tercatat sebesar 3,56 persen. Jika

dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi yang terjadi

di Kabupaten Bogor lebih rendah 0,74 persen, sedangkan

jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, inflasi di

Kabupaten Bogor tahun 2012 lebih rendah 0,30 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa jika dilihat dari laju inflasi,

kondisi perekonomian di Kabupaten Bogor pada tahun

2012 relatif lebih baik dibandingkan dengan Provinsi

Jawa Barat dan Indonesia.

Inflasi tertinggi di Kabupaten Bogor tahun 2012

terjadi pada kelompok sandang, menyusul kelompok

pendidikan, olahraga dan rekreasi. Adapun inflasi

terendah terjadi pada kelompok transportasi, komunikasi

dan jasa keuangan. Perkembangan inflasi di Kabupaten

Bogor dalam kurun waktu 2008-2012 dapat dilihat pada

Gambar 2.4


Gambar 2.4 Perkembangan Inflasi di Kabupaten Bogor Tahun 2008-2012

II -14

Berdasarkan data pada Gambar 2.4, dalam kurun

waktu 2009-2012, angka inflasi di Kabupaten Bogor

mengalami fluktuasi, dengan tingkat tertinggi terjadi

pada tahun 2010. Inflasi yang terjadi pada tahun 2012

lebih rendah 0,01 persen dibandingkan tahun 2011. Hal

ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian di

Kabupaten Bogor dilihat dari indikator inflasi lebih baik

dibandingkan dengan tahun 2011.

4. Koefisien Gini

Koefisien gini menunjukkan ada tidaknya

ketimpangan distribusi pendapatan di tengah masyarakat

yang diukur dengan nilai dalam rentang 0-1.

Ketimpangan akan semakin tinggi jika koefisien gini

semakin tinggi. Pada tahun 2012, angka koefisien gini di

Kabupaten Bogor tercatat sebesar 0,36. Hal ini

menunjukkan bahwa penyebaran pendapatan penduduk

Kabupaten Bogor cukup merata (

II -15

jumlah penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan

di Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Penetapan Garis Kemiskinan di Kabupaten Bogor Tahun 2008-2012

Uraian

Tahun

2008 2009 2010 2011 2012*

Penduduk Miskin

491.400 446.040 477.100 470.500 424.314

Garis kemiskinan

173.281 197.319 214.338 235.682 235.682


Keterangan : * sumber TNP2K

Secara kuantitatif, jumlah penduduk miskin tahun

2012 mengalami penurunan sebesar 9,82 persen

dibandingkan tahun 2011, yakni dari 470.500 jiwa pada

tahun 2011 menjadi 424.314 jiwa pada tahun 2012.

Namun, jika dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah

penduduk, persentase jumlah penduduk miskin terhadap

total penduduk Kabupaten Bogor dalam kurun waktu

tahun 2008-2012 menunjukkan angka yang semakin

menurun, kecuali pada tahun 2010 yang mengalami

peningkatan dibandingkan tahun 2009. Pada tahun

2012, proporsi jumlah penduduk miskin tercatat paling

rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya

yakni sebesar 8,36 persen. Hal ini dapat dilihat pada

Gambar 2.5

II -16

Sumber : Bappeda Kabupaten Bogor, 2012

Gambar 2.5 Persentase Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2008-2012

Dengan mengacu pada persentase jumlah penduduk

miskin di Kabupaten Bogor, maka persentase jumlah

penduduk yang berada di atas garis kemiskinan pada

tahun 2012 sebesar 91,64 persen.

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan masyarakat dapat ditinjau dari fokus

kesejahteraan sosial. Capaian kinerja pada fokus

kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 2008-2012

ditunjukkan melalui beberapa indikator, yang dapat

diuraikan sebagai berikut :

1. Pendidikan

Salah satu tujuan negara yang tercantum dalam

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah

mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai implikasi dari

tujuan tersebut, maka pendidikan dijadikan sebagai

indikator bagi keberhasilan pembangunan. Dalam

perencanaan pembangunan jangka menengah, RPJMD

Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 telah menempatkan

pendidikan dalam misi keempat, yaitu Meningkatkan

Pemerataan dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan.

Misi tersebut kemudian dijabarkan dalam setiap

II -17

perencanaan tahunan, dimana pada Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2012, pendidikan

ditempatkan pada prioritas ketiga dalam pembangunan di

Kabupaten Bogor, yaitu Peningkatan Mutu dan

Pemerataan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.

Tingkat pencapaian kinerja dalam urusan

pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator

pendukung, yaitu Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata

Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan

Angka Partisipasi Murni (APM). Capaian indikator-

indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) menunjukkan

persentase jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang

berusia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan

menulis dari total seluruh penduduk Kabupaten Bogor

yang berusia 15 tahun keatas. Perkembangan Angka

Melek Huruf dapat dilihat pada Tabel 2.5

Tabel 2.5 Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Bogor Tahun 2008-2012

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012*

1 Jumlah penduduk usia

diatas 15 tahun yang bisa membaca

dan menulis

2.896.848 2.983.552 3.068.705 3.343.177 3.298.531

2 Jumlah

penduduk usia15 tahun keatas

3.095.253 3.164.229 3.229.536 3.492.700 3.462.661

3 Angka melek huruf

(AMH)

93,59 94,29 95,00 95,09 95,26


Keterangan : * angka sementara

Banyaknya penduduk Kabupaten Bogor yang

melek aksara dalam kurun waktu 2008-2012 terus

II -18

mengalami peningkatan, meskipun hingga tahun 2012

masih terdapat penduduk buta aksara yang

diperkirakan sebesar 4,74 persen. Pada tahun 2012,

capaian Angka Melek Huruf di Kabupaten Bogor sebesar

95,26 persen. Kondisi ini mengalami peningkatan

sebesar 0,07 poin dari tahun 2011. Apabila mengacu

pada standar internasional, angka melek huruf dihitung

pada seluruh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas

tanpa adanya batas atas usia penduduk, maka kecilnya

peningkatan poin angka melek huruf di Kabupaten

Bogor kemungkinan disebabkan oleh sulitnya

pembelajaran membaca, menulis dan berhitung

(calistung) pada penduduk buta huruf yang telah

berusia di atas usia produktif.

b. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menunjukkan rata-rata

capaian tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten

Bogor. Capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten

Bogor pada tahun 2012 diperkirakan sebesar 8,12.

Angka ini meningkat sebesar 0,23 poin dari capaian

tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa hingga tahun

2012 rata-rata penduduk Kabupaten Bogor baru dapat

menamatkan sekolah hingga jenjang pendidikan

SMP/sederajat kelas 8, atau bersekolah delapan tahun.

Dengan kata lain, rata-rata penduduk Kabupaten Bogor

belum menuntaskan program wajib belajar pendidikan

sembilan tahun karena belum menamatkan jenjang

pendidikan SMP/sederajat. Perkembangan capaian

Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bogor tahun

2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.6

Tabel 2.6 Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2008-2012

Uraian Tahun

2008 2009 2010 2011 2012

Rata-rata Lama

Sekolah 7,20 7,54 7,98 7,99 8,12


II -19

Beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab

masih rendahnya capaian rata-rata lama sekolah, yaitu

1)adanya penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah,

baik karena putus sekolah, maupun karena tidak

melanjutkan sekolah, dan 2) adanya penduduk di luar

usia sekolah yang tidak memiliki ijazah tamat sekolah

serta tidak mengikuti program pendidikan non

formal/kesetaraan.

c. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi

Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar menunjukkan jumlah

penduduk yang bersekolah pada usia jenjang

pendidikan tertentu, baik dasar maupun menengah

yang bersekolah, berapaun usia penduduk tersebut.

Adapun Angka Partisipasi Murni menunjukkan jumlah

penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan

tertentu, baik dasar maupun menengah yang bersekolah

pada jenjang pendidikan tertentu. Capaian APK dan

APM tahun 2012 pada tiap-tiap jenjang dapat dilihat

pada Gambar 2.6.

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, 2012

Gambar 2.6 Capaian APK dan APM Kabupaten Bogor Tahun 2012

Upaya untuk menuntaskan wajib belajar sembilan

tahun di Kabupaten Bogor pada jenjang pendidikan

Sekolah Dasar (SD)/sederajat telah terlampaui. Pada

jenjang pendidikan SMP, APK telah mencapai 95,95

persen dengan katagori tuntas, meskipun APM masih

mencapai angka 84,74 persen. Hal ini berarti bahwa

II -20

pada jenjang SMP/sederajat, hingga tahun 2012

Kabupaten Bogor masih ada anak usia sekolah yang

tidak bersekolah. Pada jenjang pendidikan menengah,

capaian APK dan APM hingga tahun 2012 belum

mencapai 50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih

setengah dari penduduk usia SMA/sederajat di

Kabupaten Bogor yang tidak bersekolah. Berbagai upaya

untuk meningkatkan APK dan APM telah dilakukan

Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pendidikan,

diantaranya dengan cara menambah daya tampung

sekolah, karena dengan adanya penambahan daya

tampung, berarti telah membuka kesempatan bagi

penduduk untuk bersekolah sesuai dengan jenjang

pendidikannya. Langkah-langkah yang dilakukan untuk

menambah daya tampung adalah dengan membangun

ruang kelas baru, melakukan rehabilitasi ruang-ruang

kelas agar dapat berfungsi kembali dengan baik,

menambah akses pelayanan pendidikan di wilayah-

wilayah yang sulit dijangkau, serta membuka program-

program paket belajar, baik A, B maupun C.

2. Kesehatan

Berdasarkan misi yang tercantum dalam RPJMD

tahun 2008-2013, Kesehatan ditempatkan pada misi

kelima, yaitu Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

Berkualitas. Adapun dalam RKPD tahun 2012,

kesehatan bersama dengan pendidikan ditempatkan pada

prioritas pembangunan ketiga. Secara umum, indikator

keberhasilan kesehatan dilihat dari Angka Harapan Hidup

yang menunjukkan peluang lama hidup seseorang. Di

Kabupaten Bogor, angka harapan hidup selalu mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat

pada Tabel 2.7.

II -21

Tabel 2.7 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bogor Tahun 2008-2012

Uraian

Tahun

2008 2009 2010 2011 2012

AHH 68,03 68,44 68,86 69,28 69,49

Sumber : Indilator Ekonomi Daerah, 2012

Angka Harapan Hidup pada tahun 2012 meningkat

sebesar 0,21 poin dari tahun 2011, sehingga harapan

hidup penduduk Kabupaten Bogor tahun 2012 menjadi

69,49 tahun. Peningkatan angka harapan hidup tersebut

terjadi karena kesadaran penduduk semakin tinggi

tentang bagaimana membiasakan untuk hidup sehat.

Keberhasilan capaian angka harapan hidup yang

semakin lama semakin tinggi tidak terlepas dari

tercapainya indikator-indikator kesehatan lainnya, yaitu:

a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi dalam kurun

waktu tahun 2008-2012 mengalami peningkatan.

Secara tidak langsung, peningkatan angka

kelangsungan hidup bayi disebabkan oleh semakin

menurunnya kasus kematian bayi yang terjadi di

wilayah Kabupaten Bogor. Hal ini dapat dilihat pada

Tabel 2.8

Tabel 2.8 Perkembangan Kasus Kematian Bayi di Kabupaten Bogor Tahun 2008-2012

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bogor, 2012

Pada Tahun 2012 kasus kematian bayi mengalami

penurunan sebesar 19,01 persen dari tahun 2011,

meskipun dalam kurun waktu 2008-2012 terjadi

Jumlah Kasus Kematian

Tahun

2008 2009 2010 2011 2012

Neonatal (0 28 hari) 200 339 282 195 167

Bayi (29 hari 11 bulan) 70 68 72 47 29

Total 270 407 354 242 196

II -22

fluktuasi kasus kematian bayi. Namun demikian, mulai

tahun 2010 hingga tahun 2012, kasus tersebut

menunjukkan trend yang semakin menurun. Hal ini

dapat dilihat pada Gambar 2.8

Sumber : Dinas Kesehatan kab. Bogor, 2012

Gambar 2.8 Trend Penurunan Kasus Kematian Bayi Tahun 2008-2012

b. Balita Gizi Buruk

Cakupan jumlah balita dengan gizi buruk pada

tahun 2012 terdapat sebanyak 0,030 persen. Jumlah ini

mengalami penurunan sebesar 0,01 persen jika

dibandingkan dengan tahun 2011, dimana pada tahun

2011 terdapat balita dengan gizi buruk sebesar 0,041

persen. Secara umum seluruh balita gizi buruk

tertangani seluruhnya, atau dengan kata lain seluruh

balita gizi buruk mendapatkan perawatan yang baik dari

Pemerintah Kabupaten Bogor. Hal ini terlihat dari

jumlah cakupan kunjungan bayi yang pada tahun 2012

sebesar 93,96 persen, meningkat sebesar 1,96 persen

dari tahun 2011.

3. Kepemilikan Tanah

Perkembangan kepemilikan lahan dan lahan

bersertifikat dalam kurun waktu 2008-2012 di Kabupaten

Bogor dapat dilihat pada Gambar 2.9

II -23

Sumber : Dinas Tata Ruag dan Pertanahan Kab. Bogor, 2012

Gambar 2.9 Perkembangan Luas Kepemilikan Lahan dan Lahan Bersertifikat di kabupaten Bogor Tahun 2008-2012

Jumlah penduduk yang memiliki lahan dari tahun

2008-2012 semakin meningkat. Khusunya pada tahun

2012, penduduk yang memiliki lahan tercatat sejumlah

9,30 persen. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar

0,85 persen jika dibandingkan tahun 2011. Ditinjau dari

aspek legalitas kepemilikan tanah, luas lahan penduduk

yang telah bersertifikat tercatat sebesar 24,60 persen.

Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun

sebelumnya sebesar 12,04 persen. Luas lahan yang

bersertifikat tersebut bersumber dari kegiatan proda yang

dilaksanakan pada tahun 2012.

4. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor dapat

dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja. Jumlah

penduduk Kabupaten Bogor yang bekerja dalam kurun

waktu tahun 2008-2012 menunjukkan adanya

peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.10

II -24


Gambar 2.10 Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja di Kabupaten Bogor Tahun 2008-2012

Menurut data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada tahun 2012 terjadi

peningkatan jumlah penduduk bekerja sebesar 129.820

jiwa atau sebesar 0,08 persen dibandingkan tahun 2011.

Adapun jika dibandingkan dengan total penduduk

Kabupaten Bogor, terjadi kenaikan rasio jumlah penduduk

yang bekerja, dimana pada tahun 2011 sebesar 91,41

persen menjadi 93,30 persen pada tahun 2012.

Gambar 2.11 Perbandingan antara Rasio dan Laju Peningkatan Penduduk Bekerja di Kabupaten Bogor Tahun 2008-2012

Apabila ditinjau dari laju peningkatan penduduk

bekerja, dari tahun ke tahun laju peningkatannya

mengalami fluktuasi, meskipun rasio terus meningkat.

Pada tahun 2012, laju peningkatan penduduk bekerja

hanya meningkat sebesar 2,07 persen dibandingkan

dengan tahun 2011 yang naik 2,29 persen.

II -25

C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Hasil kinerja tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bogor

yang difokuskan pada seni budaya dan olahraga dapat

diuraikan masing-masing berdasarkan indikator-indikator

sebagai berikut :

1. Seni Budaya

Kinerja seni budaya dapat dilihat dari 2 indikator,

yaitu jumlah grup kesenian yang ada di Kabupaten Bogor

dan jumlah gedung kesenian. Perkembangan jumlah grup

kesenian dan gedung kesenian di Kabupaten Bogor dapat

dilihat pada Tabel 2.9

Tabel 2.9 Perkembangan Jumlah Grup dan Gedung Kesenian di Kabupaten Bogor Tahun 2008-2012

Uraian

Tahun

2008 2009 2010 2011 2012

Jumlah Grup Kesenian

90 90 104 109 114

Gedung Kesenian 0 0 1 1 1

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor, 2012

Pada tahun 2012, jumlah grup kesenian mengalami

peningkatan sebanyak 5 grup jika dibandingkan dengan

tahun 2011. Adapun jumlah gedung kesenian tahun 2012

tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun

2011.

2. Olahraga

Kinerja olahraga di Kabupaten Bogor ditunjukkan

melalui indikator jumlah organisasi olahraga dan gedung

olahraga. Hasil yang dicapai selama kurun waktu tahun

2008-2012 ditunjukkan oleh Tabel 2.10

II -26

Tabel 2.10 Kinerja Olahraga di Kabupaten Bogor Tahun 2008-2012

Uraian

Tahun

2008 2009 2010 2011 2012

Organisasi Olahraga 44 44 59 64 74

Jumlah Gedung Olahraga - - 2 2 3

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bogor, 2012

Tahun 2012 pembinaan terhadap organisasi

olahraga di Kabupaten Bogor lebih ditingkatkan. Hal ini

terlihat dari bertambahnya 10 organisasi olahraga yang

terbina. Pembinaan dilakukan terhadap Pengurus Cabang

PTMSI, PERCASI, PELTI, FPTI, PBSI, FORMI, NPCI,

BAPOPSI, KOK Cisarua dan Ciawi. Adapun pada tahun

2012 telah dilakukan pembangunan 1 (dua) gedung

olahraga masyarakat milik Pemerintah Kabupaten Bogor di

Kecamatan Jasinga yang ditujukan untuk melayani

kebutuhan olahraga masyarakat, sehingga jumlah gedung

olahraga pada tahun 2012 keseluruhan berjumlah 4

gedung.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Kinerja pembangunan daerah yang ditinjau dari aspek

pelayanan umum dapat dilihat dari indikator keberhasilan

Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan-urusan

pelayanan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan

pemerintah kabupaten/kota, baik dalam pelayanan urusan

wajib maupun urusan pilihan. Hasil kinerja dalam kurun

waktu tahun 2008-2012 berdasarkan urusan wajib dan

pilihan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Urusan wajib pendidikan merupakan salah satu

urusan yang secara langsung berhubungan dengan

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

mencerdaskan masyarakat Kabupaten Bogor, dan menjadi

II -27

komponen perhitungan indeks pembangunan manusia.

Indikator keberhasilan pembangunan di bidang

pendidikan dapat dilihat dari beberapa komponen

pendidikan, yaitu angka partisipasi sekolah, rasio

ketersediaan sekolah, rasio guru murid, fasilitas

pendidikan, kualifikasi guru, pendidikan anak usia dini,

angka putus sekolah, angka lulusan, dan angka

melanjutkan.

Kinerja pembangunan urusan wajib pendidikan

tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.11

Tabel 2.11 Perkembangan Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Wajib Pendidikan Tahun 2008-2012

NO INDIKATOR

REALISASI KINERJA

2008 2009 2010 2011 2012

1. Pendidikan Dasar

a. Angka Partisipasi

Sekolah

- SD/MI 1.112,02 1.103,46 1.119,61 1.185,03 1.085,86

- SMP/MTs 855,51 855,57 890,97 903,77 877,06

b. Rasio Ketersediaan

Sekolah 39,36 39,79 40,86 40,98 44,79

c. Rasio guru/murid

- SD/MI 264,73 263,92 264,17 35,53 27,13

- SMP/MTs 240,57 437,72 402,23 59,67 20,93

2. Pendidikan Menengah

a. APS 357,87 364,06 383,48 385,18 409,87

b. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

15,89 15,36 17,07 20,41 16,04

c. Rasio guru terhadap

murid 348,04 279,98 270,61 57,31 23,42

e. Penduduk yang

berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

93,59 94,29 95,02 95,89 95,26

3. Fasilitas Pendidikan

a. Sekolah pendidikan

SD/MI kondisi

bangunan baik

64,06% 76,78% 81,90% 97,23% 57,49%

b. Sekolah pendidikan

SMP/MTs dan

SMA/SMK/ MA

87,96% 89,10% 92,08% 86,83% 65,95%

II -28

NO INDIKATOR

REALISASI KINERJA

2008 2009 2010 2011 2012

kondisi bangunan baik

4. PAUD

Jumlah Siswa pada

jenjang TK/RA/Penitipan Anak Jumlah anak usia 4 6 Tahun x100%

17,63% 21,74% 24,22% 25,46% 27,57%

5. Angka Putus Sekolah

a. SD/MI 2,33% 0,70% 0,27% 0,256% 0,254%

b. SMP/MTs 1,01% 0,46% 0,90% 0,885% 0,55%

c. SMA/SMK/MA 0,46% 0,31% 0,55% 0,536% 0,751%

6. Angka Kelulusan

a. Angka Kelulusan

SD/MI 98,93% 99,15% 98,88% 99,42% 99,46%

b. Angka Kelulusan

SMP/MTs 95,98% 95,61% 96,60% 99,89% 98,74%

c. Angka Kelulusan

SMA/SMK/MA 97,88% 98,31% 96,40% 99,96% 99,52%

d. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke

SMP/MTs

78,87% 115,19% 91,23% 92,65% 97,91%

e. Angka Melanjutkan

dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

69,31% 70,67% 69,18% 71,14% 72,36%

f. Guru yang memenuhi

Kualifikasi S1/D-IV 33,75% 33,84% 46,79% 57,71% 59,6%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, 2012

a. Angka Partisipasi Sekolah

Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada

jenjang pendidikan menengah secara umum masih

lebih rendah daripada jenjang pendidikan dasar.

Namun, capaian APS pada jenjang pendidikan tahun

2012 mengalami peningkatan sebesar 6,41 persen

dibandingkan tahun 2011. Pada jenjang pendidikan

dasar, untuk tingkat SMP/sederajat, angka partisipasi

sekolah tahun 2012 mengalami penurunan sebesar

2,96 persen dibandingkan tahun 2011. Hal ini salah

satunya diakibatkan oleh masih tingginya angka putus

sekolah pada jenjang SMP/sederajat yang pada tahun

II -29

2012 mengalami peningkatan sebesar 0,005 persen

dibandingkan tahun 2011. Adapun pada jenjang

pendidikan dasar, untuk tingkat SD/sederajat, angka

partisipasi sekolah tahun 2012 mengalami penurunan

sebesar 8,37 persen dibandingkan tahun 2011.

b. Rasio Ketersediaan Sekolah

Ditinjau dari rasio ketersediaan sekolah, dimana

rasio tersebut diperoleh dari ketersediaan sekolah

berdasarkan jumlah penduduk usia sekolah tertentu,

terlihat bahwa hingga tahun 2012, baik pada jenjang

pendidikan dasar maupun menengah rasio belum

mencapai 50 persen. Pada jenjang pendidikan dasar,

rasio ketersediaan sekolah meningkat sebesar 9,30

persen dari tahun 2011, dan pada jenjang pendidikan

menengah, rasio ketersediaan sekolah mengalami

penurunan sebesar 21,41 persen. Hal ini

menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk

usia sekolah pada jenjang pendidikan menengah lebih

tinggi daripada peningkatan jumlah gedung sekolah.

Meskipun terjadi peningkatan dari tahun ke tahun,

namun laju peningkatan per tahun mengalami

penurunan. Pada jenjang pendidikan dasar, rasio

ketersediaan sekolah lebih tinggi daripada jenjang

pendidikan menengah.

c. Rasio Guru dan Murid

Kinerja urusan pendidikan yang terkait dengan

pemenuhan rasio guru dan murid menunjukkan

bahwa pada tahun 2012, rasio guru terhadap murid

pada jenjang pendidikan dasar untuk tingkat

SD/sederajat mengalami penurunan sebesar 23,64

persen dibandingkan dengan tahun 2011, dimana

pada tahun 2011 seorang guru menangani 35 murid,

dan pada tahun 2012 seorang guru menangani 27

murid. Rasio guru terhadap murid pada jenjang

pendidikan dasar untuk tingkat SMP/sederajat

mengalami penurunan sebesar 64,92 persen dari

tahun sebelumnya, dimanan seorang guru pada tahun

II -30

2011 menangani 59 murid, dan pada tahun 2012

seorang guru menangani 20 murid. Pada jenjang

pendidikan menengah untuk SMA/sedarajat, rasio

guru terhadap murid mengalami penurunan sebesar

59,13 persen, dimana pada tahun 2011, seorang guru

menangani 57 murid dan tahun 2012 seorang guru

menangani 23 murid. Hal ini menunjukkan bahwa

pada setiap jenjang pendidikan terjadi peningkatan

kualitas penanganan guru terhadap murid yang dilihat

dari semakin berkurangnya beban penanganan guru

terhadap murid.

d. Fasilitas Pendidikan

Ditinjau dari ketersediaan fasilitas pendidikan di

Kabupaten Bogor pada tahun 2012, pada jenjang

pendidikan SD/sederajat masih terdapat 10,77 persen

bangunan sekolah yang berada dalam kondisi tidak

layak pakai, sedangkan pada jenjang pendidikan SMP

dan SMA/sederajat masih terdapat 6,92 persen

bangunan sekolah dengan kondisi tidak layak pakai.

Hal ini menunjukkan bahwa hingga tahun 2012

fasilitas pendidikan di tingkat SMP dan SMA masih

lebih baik dibandingkan dengan tingkat SD. Salah satu

penyebab masih tingginya kondisi kerusakan fasilitas

pendidikan tingkat SD adalah karena banyaknya

gedung SD yang merupakan bangunan lama dan

butuh perbaikan. Hal ini berbeda dengan jumlah

gedung SMP atau SMA yang jauh lebih sedikit jika

dibandingkan dengan jumlah sekolah SD, dan

kondisinya relatif lebih baru.

e. Pendidikan Anak usia Dini

Pada tahun 2012, terdapat 28,94 persen anak

usia dini yang mendapatkan pendidikan pra sekolah.

Kondisi ini meningkat sebesar 2,11 persen

dibandingkan dengan tahun 2011. Penyelenggaraan

pendidikan pra sekolah di Kabupaten Bogor hingga

tahun 2012 didominasi oleh masyarakat, karena di

Kabupaten Bogor hanya terdapat 1 (satu) Taman

II -31

Kanak-kanak milik Pemerintah Daerah, sedangkan

selebihnya adalah milik masyarakat/swasta. Adanya

penyelenggaraan pendidikan usia dini menunjukkan

bahwa pada usia pra sekolah, anak sudah disiapkan

secara mental untuk bersosialisasi dan menumbuhkan

daya kreativitas, sehingga siap untuk mengikuti

pendidikan dasar.

f. Kualifikasi Guru

Kinerja urusan wajib pendidikan terkait dengan

kualifikasi guru pada tahun 2012 menunjukkan bahwa

guru yang berkualifikasi S1/D4 di Kabupaten Bogor

naik sebesar 1,89 persen dibandingkan tahun 2011.

Hal ini berarti bahwa pada tahun 2012, kualitas

penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bogor telah

meningkat seiring dengan meningkatnya kualifikasi

guru. Peningkatan kualifikasi guru-guru di Kabupaten

Bogor dengan minimal memiliki latar belakang

pendidikan Sarjana merupakan upaya Pemerintah

Kabupaten Bogor yang dilakukan secara kontinyu

dengan cara memberikan beasiswa kepada guru-guru

yang belum memiliki ijazah Sarjana untuk

melanjutkan hingga minimal bergelar Sarjana dalam

bidang pendidikan. Upaya ini dilakukan dengan cara

menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi baik

negeri maupun swasta yang ada di wilayah Kabupaten

Bogor.

g. Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan Sekolah

Pada tahun 2012, angka putus sekolah pada

tingkat SD/sederajat mengalami penurunan sebesar

0,002 persen. Pada tingkat SMP/sederajat mengalami

penurunan sebesar 0,335 persen. Adapun angka putus

sekolah pada tingkat SMA/sederajat mengalami

peningkatan sebesar 0,215 persen. Hal ini

menunjukkan bahwa pada tahun 2012, jumlah

penduduk usia SMA/sederajat yang tidak bersekolah

karena putus sekolah lebih banyak dari tahun 2011.

II -32

Apabila dilihat dari persentase siswa putus sekolah,

angka tertinggi terdapat pada tingkat pendidikan

SMA/sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam

kurun waktu 3 (tiga) tahun proses pembelajaran di

tingkat SMA/sederajat, banyak siswa usia 16-18 tahun

yang tidak meneruskan pendidikan dengan beberapa

alasan, yaitu keinginan sendiri, jarak tempuh, dan

biaya.

Ditinjau dari angka kelulusan pada tahun 2012,

untuk tingkat SD/sederajat, angka kelulusan

mengalami peningkatan sebesar 0,04 persen, untuk

tingkat SD/sederajat mengalami penurunan sebesar

1,15 persen, dan untuk tingkat SMA/sederajat

mengalami penurunan sebesar 0,44 persen. Angka

kelulusan terendah terjadi pada tingkat pendidikan

SMP/sederajat.

Ditinjau dari angka melanjutkan sekolah tahun

2012, terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2011.

Angka melanjutkan dari tingkat pendidikan SD/

sederajat ke tingkat pendidikan SMP/sederajat

mengalami peningkatan sebesar 5,26 persen,

sedangkan angka melanjutkan dari tingkat pendidikan

SMP/sederajat ke tingkat pendidikan SMA/sederajat

mengalami peningkatan sebesar 1,22 persen. Hal ini

menunjukkan bahwa penduduk usia 13-15 tahun yang

telah lulus dari tingkat pendidikan SMP/sederajat

lebih banyak yang tidak melanjutkan hingga ke jenjang

pendidikan menengah. Hal ini bisa jadi disebabkan

oleh tingginya biaya masuk sekolah dan biaya

operasional bersekolah pada jenjang pendidikan

menengah, serta banyak lulusan SMP/sederajat yang

memasuki dunia kerja.

2. Kesehatan

Pelayanan kesehatan sebagai salah satu urusan

wajib Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2012 ditujukan

untuk meningkatkan pemerataan mutu dan pelayanan

kesehatan. Penyelenggaraan kesehatan secara umum

II -33

ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dari aspek harapan hidup. Masyarakat yang sejahtera

salah satunya ditunjukkan oleh tingginya usia harapan

hidup. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, maka

kinerja pelayanan umum pada urusan wajib pendidikan

tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.12

Tabel 2.12 Kinerja Pelayanan Umum Kesehatan di Kabupaten Bogor Tahun 2008-2012

INDIKATOR REALISASI KINERJA

2008 2009 2010 2011 2012

Rasio posyandu per satuan balita

10,67 10,89 11,01 11,35 13,30

Rasio

puskesmas/poliklinik/pustu per satuan penduduk

1 : 8.872 1 : 9.565 1 : 9.964 1: 9.882 1: 10,138

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

1 : 307.355

1 : 310.091

1 : 340.229

1: 264.623

1 : 223,736

Rasio dokter per satuan penduduk

1 : 5.241 1 : 5.362 1 : 4.451

1: 2.349

1 : 1.710

Rasio tenaga medis

per satuan penduduk

1 : 3.947 1 : 4.026 1 : 3.989 1 : 2.277 1 : 1.675

Cakupan komplikasi

kebidanan yang ditangani

69,09 70 72,5 99,52 99,97

Cakupan

pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan

67,24 85 86,25 80,38 82,90

Cakupan

Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

71,08 77,08 81,07 85,75 85,75

Cakupan Balita Gizi

Buruk mendapat perawatan

100 100 100 100 100

Cakupan penemuan

dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

78,75 76,12 80,73 81,31 81,31

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100 100 100 100 100,00

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat

miskin

100 100 100 100 100

Cakupan kunjungan bayi

73,61 87,87 90 92,25 93,96

Cakupan puskesmas

252,5 252,5 252,5 252,5 252,50

Cakupan pembantu

puskesmas 20,09 22,43 24,77 25,70 28,84

Cakupan Rumah dengan bebas jentik

86,22 91,3 92,3 93,05 93,82

Cakupan TTU (Tempat-Tempat Umum) yang memenuhi syarat

44,73 72,7 74,85 75,94 77,41

Cakupan TPM (Tempat Pengolahan Makanan) yang

memenuhi syarat

58,03 70,7 87,08 88,07 88,38

II -34


2008 2009 2010 2011 2012

Cakupan SAB

(Sarana Air Bersih) yang memenuhi syarat

56,5 38,5 68,77 69,80 70,13

Cakupan JAGA (Jamban Keluarga) yang memenuhi syarat

40,84 30,8 66,19 67,70 71,59

Prosentase Sarana Kesehatan Swasta yang berijin

100 100 100 103,11 164

Prosentase pengadaan obat essensial

100 100 100 100 100

Cakupan pengawasan terhadap obat dan makanan yang

berbahaya

41,07 41,07 42,6 43,51 44,05

Cakupan Desa Siaga Aktif

- 43 85 128 214

RSUD CIBINONG

Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed

Occupancy Ratio (BOR)

80,25% 82,.41% 82,57% 79,15% 82,01%

Peningkatan

ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit

38,00% 38,00% 38,00% 38% 51,50%

Peningkatan

layanan Spesialis 16 16 16 16 18

Peningkatan jumlah instalasi

12 12 12 13 17

Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan

medik fungsional

1 : 3,2 1:3,2 1:2,8 1 : 3,4, 1: 1,4

Rasio Perawat per Tempat Tidur

1 : 0,72 1 : 0,72 1 : 0,73 1 : 0,79 1 : 0,82

RSUD CIAWI


Occupancy Ratio (BOR) (%)

60,00 53,20 59,43 60,16, 64,28

Peningkatan

ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit (%)

42,53 44,66 64,29 46,61 54,47

Peningkatan layanan Spesialis

13 13 13 15 19


11 12 14 14 15

Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan

medik fungsional

1 : 2,8 1:03 1:03 1 : 3.5 1 : 3,0


1 : 0,6 01:00,7 01:00,7 1 : 0.73 1 : 0,87

RSUD LEUWILIANG


Occupancy Ratio (BOR) (%)

- - 51,46 78,87 74,80

Peningkatan

ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit (%)

- - 60 65 72,90


- - 8 6 9


- - 10 10 11

II -35


2008 2009 2010 2011 2012

Rasio tenaga dokter

spesialis dasar setiap layanan medik fungsional

- - - 0,625 0,75


- - - 1:10 1:7,6

RSUD CILEUNGSI

Cakupan tingkat

hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR) (%)

- -

48

Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III

Rumah Sakit

- -

50


- -

11


- -

10

Rasio tenaga dokter

spesialis dasar setiap layanan medik fungsional

- -

1:1,5


- - 1:1,06

Sumber : Dinas Kesehatan, RSUD Cibinong, RSUD Ciawi, RSUD Leuwiliang, dan RSUD Cileungsi, 2012

a. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Rasio posyandu per satuan balita dalam kurun

waktu 2008-2012 mengalami peningkatan. Pada tahun

2012, rasio posyandu per satuan balita mengalami

peningkatan sebesar 1,95 persen dibandingkan tahun

2011. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan

Pemerintah Kabupaten Bogor dalam rangka

meningkatkan angka kelangsungan hidup bayi dan

balita melalui pelayanan posyandu semakin

meningkat.

b. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan

Penduduk Kinerja pelayanan umum kesehatan pada tahun

2012 ditinjau dari aspek ketersediaan sarana dan

prasarana kesehatan berupa puskesmas, poliklinik

dan pustu mengalami peningkatan. Sarana puskesmas

telah mampu meningkatkan layanan terhadap 10.138

penduduk. Jumlah ini meningkat sebesar 2,59 persen

dibandingkan dengan tahun 2011. Hal ini

menunjukkan bahwa cakupan pelayanan dasar di

II -36

Kabupaten Bogor telah mengalami peningkatan

layanan hingga 256 jiwa per puskesmas.

c. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Kinerja pelayanan umum kesehatan tahun 2012

ditinjau dari aspek ketersediaan rumah sakit

menunjukkan bahwa jumlah sarana pelayanan rumah

sakit juga mengalami peningkatan. Hal ini ditandai

dengan beroperasinya RSUD Cileungsi di Kecamatan

Cileungsi yang melayani penduduk wilayah Bogor

bagian timur. Dengan beroperasinya RSUD Cileungsi,

maka pelayanan rumah sakit meliputi penduduk

wilayah tengah, selatan, barat dan timur. Penambahan

layanan rumah sakit menunjukkan bahwa pada tahun

2012, beban pelayanan rumah sakit berkurang sebesar

40.887 jiwa dibandingkan tahun 2011, yang berarti

bahwa rumah sakit dapat meningkatkan kualitas

pelayanan jika jumlah pasien yang dilayani berkurang,

dimana satu rumah sakit sudah mampu melayani

223.736 jiwa penduduk, lebih sedikit dibandingkan

tahun sebelumnya yang melayani 264.623 jiwa

penduduk.

d. Rasio Dokter dan Tenaga Medis per Satuan

Penduduk

Ketersediaan layanan dokter dan tenaga medis

pada tahun 2012 juga mengalami peningkatan

kualitas. Hal ini ditunjukkan oleh semakin

berkurangnya beban pelayanan terhadap masyarakat,

karena semakin banyak seorang dokter dan tenaga

medis melayani penduduk, akan semakin rendah

kualitas pelayanannya. Pada tahun 2012, seorang

dokter harus melayani pasien sebanyak 1.710 jiwa.

Kondisi ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan

tahun 2011 dimana seorang dokter harus melayani

pasien 639 jiwa lebih banyak. Hal yang sama juga

terjadi pada tenaga medis. Pada tahun 2012, seorang

tenaga medis harus melayani pasien sebanyak 1.675

jiwa. Hal ini menunjukkan peningkatan layanan jika

II -37

dibandingkan dengan tahun 2011, dimana seorang

tenaga medis harus melayani pasien 602 orang lebih

banyak.

e. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dan pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang

memiliki kompetensi kebidanan

Dalam rangka meningkatkan angka harapan

hidup, penanganan terhadap ibu dan bayi menjadi

perhatian yang penting. Oleh karena itu diperlukan

penanganan selama proses kehamilan hingga

persalinan yang dilakukan oleh bidan/tenaga

kesehatan yang kompeten. Pada tahun 2012, kejadian

komplikasi kebidanan dapat ditangani sebanyak 99,97

persen. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun

sebelumnya sebesar 0,45 persen. Jumlah pertolongan

persalinan oleh tenaga bidan juga mengalami

peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun

2012 terjadi peningkatan pelayanan persalinan oleh

tenaga bidan sebesar 2,52 persen dibandingkan tahun

2011.

f. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immuni-

zation (UCI) Pada tahun 2012, cakupan desa/kelurahan yang

melayani imunisasi terhadap anak sudah mencapai

85,75 persen. Kinerja ini tidak mengalami peningkatan

dari tahun sebelumnya.

g. Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan

Kinerja pelayanan kesehatan khususnya dalam

penanganan kasus balita gizi buruk tahun 2012

menunjukkan bahwa dalam penanganan kasus balita

gizi buruk, 100 persen dapat ditangani oleh

Pemerintah Kabupaten Bogor.

II -38

h. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA dan DBD

Kinerja pelayanan kesehatan khususnya dalam

penanganan penyakit TBC pada tahun 2012 mencapai

81,31 persen. Angka ini tidak mengalami peningkatan

dari tahun sebelumnya. Hal yang sama terjadi pada

penanganan kasus penyakit DBD, dimana pada tahun

2012, 100 persen penyakit DBD dapat ditangani

dengan baik.

i. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien

Miskin Hingga tahun 2012 jumlah pasien miskin yang

tercatat sebagai penerima Jamkesda di Kabupaten

Bogor tercatat sebanyak 382.893 jiwa. Dari jumlah

tersebut, seluruh pasien yang membutuhkan

penanganan rujukan dapat dilayani dengan baik.

Kondisi ini sama dengan tahun sebelumnya.

j. Cakupan Kunjungan Bayi

Jumlah kunjungan bayi yang memperoleh

pelayanan kesehatan standar pada tahun 2012

mencapai 93,96 persen. Jumlah ini meningkat sebesar

1,71 persen dari tahun 2011. Hal ini menunjukkan

bahwa kinerja pelayanan kesehatan pada bayi di tahun

2012 lebih baik dari tahun sebelumnya.

k. Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Cakupan pelayanan puskesmas yang melayani

penduduk di tingkat kecamatan pada tahun 2012 tidak

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal

ini disebabkan oleh tidak bertambahnya jumlah

pembangunan puskesmas di Kabupaten Bogor.

Adapun cakupan pelayanan puskesmas pembantu

yang melayani penduduk di tingkat desa mengalami

peningkatan sebesar 3,14 persen dari tahun

sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya penambahan

jumlah puskesmas pembantu yang berdampak pada

II -39

daya jangkau pelayanan kesehatan di tingkat desa

semakin bartambah.

l. Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Kinerja kesehatan lingkungan pada tahun 2012

mengalami peningkatan. Kondisi rumah penduduk

yang bebas jentik meningkat sebesar 0,77 persen dari

tahun 2011. Tempat-tempat umum bertambah bersih

dengan peningkatan sebesar 1,47 persen. Tempat-

tempat pengolahan makanan yang bertambah hygienis

meningkat sebesar 0,31 persen.

Adapun dari segi kesehatan sarana air bersih yang

memenuhi syarat, meningkat sebesar 0,33 persen,

sedangkan keberadaan jamban keluarga meningkat

sebesar 3,89 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada

tahun 2012 penduduk Kabupaten Bogor semakin

memiliki kesadaran untuk hidup bersih dengan

memelihara kesehatan lingkungan, baik rumah

maupun tempat-tempat umum.

Peningkatan kesehatan masyarakat dan

lingkungan juga terlihat dari bertambahnya jumlah

desa siaga aktif sebanyak 86 desa, sehingga pada

tahun 2012 total desa siaga aktif menjadi sebanyak

214 desa atau 49,31 persen dari total desa/kelurahan

di Kabupaten Bogor.

m. Pengawasan terhadap Sarana Kesehatan Berijin dan Makanan serta Obat-obatan Berbahaya

Pelayanan umum kesehatan juga meliputi

pengawasan terhadap sarana kesehatan swasta. Pada

tahun 2012, target pengawasan telah mencapai 164

persen dari target yang ditetapkan. Pengawasan

terhadap obat-obatan dan makanan berbahaya

meningkat sebesar 0,54 persen, meskipun secara

totalitas, pengawasan baru mencapai 44,05 persen

pada tahun 2012.

II -40

n. Pelayanan Kesehatan Lanjutan (Rumah Sakit)

Pemerintah Kabupaten Bogor hingga tahun 2012

memiliki 4 (empat) rumah sakit milik daerah. Ditinjau

dari tingkat hunian rumah sakit, RSUD Cibinong pada

tahun 2012 mengalami peningkatan tingkat hunian

sebesar 2,86 persen dibandingkan dengan tahun 2011.

RSUD Ciawi mengalami peningkatan tingkat hunian

sebesar 4,12 persen, RSUD Leuwiliang mengalami

penurunan sebesar 4,07 persen, sedangkan RSUD

Cileungsi yang baru beroperasi memiliki tingkat

hunian sebesar 48 persen.

Ditinjau dari ketersediaan tempat tidur untuk

pasien kelas III, maka pada tahun 2012, RSUD

Cibinong mengalami peningkatan sebesar 13,5 persen,

RSUD Ciawi menambah kapasitas sebanyak 7,86

persen, RSUD Leuwiliang menambah kapasitas

sebanyak 7,9 persen. Adapun RSUD Cileungsi baru

memiliki ketersediaan tempat tidur untuk pasien kelas

III sebanyak 50 persen dari total tempat tidur yang

ada.

Rumah sakit identik dengan penyediaan layanan

spesialis. Kinerja pelayanan kesehatan dari tinjauan

penyediaan layanan spesialis pada tahun 2012

mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. RSUD Cibinong menambah 2 (dua) jenis

layanan spesialis, RSUD Ciawi menambah 4 (empat)

jenis layanan spesialis, dan RSUD Leuwiliang

menambah 3 (tiga) jenis layanan spesialis yaitu.

Adapun layanan spesialis yang disediakan di RSUD

Cileungsi sebanyak 11 layanan.

Ditinjau dari penyediaan instalasi perawatan

rumah sakit, kinerja tahun 2012 menunjukkan bahwa

RSUD Cibinong menambah 4(empat) instalasi, RSUD

Ciawi menambah 1 (satu) instalasi, dan RSUD

Leuwiliang menambah 1 (satu) instalasi. Adapun RSUD

Cileungsi memiliki 10 instalasi.

II -41

3. Pekerjaan Umum

Kinerja pelayanan urusan wajib pekerjaan umum

selama kurun waktu 2008-2012 ditunjukkan oleh Tabel

2.13

Tabel 2.13 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2008-2011

NO INDIKATOR

REALISASI KINERJA

2008 2009 2010 2011 2012

1.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

0,6658 0,7462 0,7899 0.8099 0,8299

2. Rasio Jaringan Irigasi

- - 4,179 4,35 4,801

3. Rasio tempat ibadah per

satuan penduduk

1,046 1,304 2,595 2,6 3,14

4. Rasio rumah tinggal bersanitasi (%)

N/A N/A 10.28 23.83 32,71

5.

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

0,3 0,28 0,27 0,25 0,24

6.

Rasio

Documents

rencana kerja pembangunan daerah kabupaten bogor tahun 2014