If you can't read please download the document
Upload
hoangkhanh
View
218
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Ijin dan RahmatNya,
kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang Tahun 2015,.
Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
pada khususnya dan Visi, Misi Pemerintah Kota Bontang pada umumnya, maka disusunlah Rencana
Kerja yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan,
program, dan kegiatan Tahun 2015.
Dengan segala keterbatasan, Renja ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai
pihak dan lembaga yang tidak dapat disebutkan satu per satu di sini. Meskipun demikian, kami berharap,
dengan Renja ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun mengarah kepada tujuan
dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman bagi Pelaku Industri, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang khususnya dan semua pihak yang
memerlukan pada umumnya.
Bontang , Februari 2014
KEPALA DINAS,
Riza Pahlevi, SE Pembina Utama Muda
NIP. 19610912 198903 1 011
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR . 1
DAFTAR ISI 2
BAB I PENDAHULUAN .... 3
1.1. Latar Belakang . 3
1.2. Landasan Hukum .. 5
1.3. Maksud dan Tujuan 6
1.4. Sistematika Penulisan 7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPERINDAGKOP DAN
UMKM TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disperindagkop dan UMKM
Tahun Lalu dan Capaaian Renstra Disperindagkop
dan UMKM .. 9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ... 20
2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi SKPD .. 27
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD . 28
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat . 29
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .... 30
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ................................... 31
3.3. Progrgam dan Kegiatan ................................................. 33
BAB IV PENUTUP 55
LAMPIRAN. . 56
*) Lampiran 1: Tabel T-VI.C.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan
Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang
*) Lampiran 2 : Tabel T-VI. C.7 Review Terhadap Rancangan
Awal RKPD Tahun 2012 Kota Bontang
*) Lampiran 3: Tabel T-VI. C.9 Usulan Program dan Kegiatan
dari para pemangku Kepentingan Tahun 2012 Kota Bontang
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
1
BAB I
P E N D A H U L U A N
I.1. LATAR BELAKANG
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan
Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tahun
2014 merupakan tahun terakhir pelaksanaaan RPJMD 2009-2014. Sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah,
mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20
tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5
tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk perencanaan pembangunan
tahunan.
Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, RKPD sekurang-kurangnya memuat tentang kerangka ekonomi daerah, program
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain. Penetapan
program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian
keadilan yang berkesinambungan serta berkelanjutan,
Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah kota maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum
disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Rancangan Rencana Kerja
(Renja) SKPD Tahun 2015 sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan RKPD Pemerintah
Kota Bontang Tahun 2015. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Renja SKPD,
adalah sebagai berikut:
a) Mengacu pada rancangan awal RKPD Tahun 2015, yang digunakan sebagai
acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam
Renja SKPD Tahun 2015, sesuai dengan rencana program prioritas pada
rancangan awal RKPD Tahun 2015.
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
2
b) Mengacu pada Renstra SKPD Tahun 2011- 2016, sebagai acuan penyusunan
tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan
maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke
dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD.
c) Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode
sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk
tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD
tahun-tahun sebelumnya.
d) Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan,
sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju
dalam rancangan Renja SKPD, seserta dapat menjawab berbagai isu-isu
penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
e) Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait
dengan SKPD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja
SKPD, mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program
prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
Beberapa upaya untuk mensinergikan program dan kegiatan di tahun 2015 diantaranya
melalui inventarisasi data, permasalahan,dan potensi yang ada. Selain itu juga dilakukan diskusi
dalam berbagai forum antara lain Forum SKPD dan musyawarah perencanaan pembangunan
(Musrenbang) melibatkan unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Instansi Vertikal di
Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pakar Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya
Masyarakat, dan Asosiasi Profesi.
Penyusunan Renja- SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
Kota Bontang Tahun 2015 berdasarkan dengan tupoksi Dinas Perindagkop dan UMKM Kota
Bontang ( Perda No. 6 Tahun 2008 ). Agar Renja ini tepat sasaran dan hasil akhirnya bermuara
kepada tercapainya visi dan misi Kepala daerah. Diharapkan dengan disusunnya Renja ini
sebagai perwujudan nyata tanggung jawab dan peran serta pemerintah dalam urusan wajibnya
( Lampiran A.I.a Permendagri 59 tahun 2007) mengenai Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
I.2. LANDASAN HUKUM
Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
disusun atas dasar landasan dan sejumlah peraturan sebagai berikut:
1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Landasan Filosofis : Bhineka Tunggal Ika
4. Landasan Visional : Negara Kesatuan Republik Indonesia
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
3
5. Landasan Operasional : menyangkut peraturan perundangan yaitu:
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 4286.
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 4437).
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438).
6. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelanggaraan
Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124.
9. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah,
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2010-2014.
11. Peraturan Menteri dalam negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri dalam negeri no. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Musrenbang ( Lampiran VI, Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah )
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012.
14. Peraturan Daerah Kota Bontang No. 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
4
15. Peraturan Walikota Bontang No. 25 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang.
I.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Renstra SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang
2011-2016 disusun dengan maksud untuk menjadikan acuan ke masa depan, baik untuk
Pemerintah Kota Bontang pada umumnya maupun Dinas Perindagkop dan UMKM pada
khususnya yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan RKA, sebagai bahan tersusunnya
DPA yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan dalam pemberian pelayanan kepada
masyarakat.
Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Renja SKPD Dinas Perindagkop dan
UMKM adalah :
Meningkatnya peranan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota
Bontang dalam rangka menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis lingkup bidang
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM guna mewujudkan Visi Dinas Perindagkop
dan UMKM Kota Bontang, yaitu Terwujudnya Pelaku Usaha Indagkop Dan UMKM Bontang
Yang Mandiri Dan Berdaya Saing
I.4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD
yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan,
sehingga substansi pada babbab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat
kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2)
dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan
yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya
dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan
SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap
IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
5
masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan kinerja pelayanan
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai
Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan
SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsi SKPD,
2.4. Review terhadap Rancangan Awal
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan
hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik
dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-
asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan
kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian
lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan
sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra SKPD
3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi
bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan
kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi
keduanya
BAB IV PENUTUP
Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,
kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPERINDAGKOP DAN UMKM TAHUN LALU
II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPERINDAGKOP DAN UMKM TAHUN LALU DAN
CAPAIAN RENSTRA DISPERINDAGKOP DAN UMKM
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang adalah penjabaran
perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Disperindagkop dan UMKM tersebut. Tercapai
tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat
berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk
perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan
hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang ini menyajikan
dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah
diraih atau dilaksanakan oleh Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang selama tahun 2013 dan
perkiraan target tahun 2014. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran
melalui tahapan sebagai berikut :
A. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja
Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes).
Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan
indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator
kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.
B. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran
ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.
Evaluasi Program Tahun 2013
Anggaran Tahun 2013 Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang sebesar
Rp. 49.367.924.579,- (Empat puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta
Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri
dari :
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
7
a. Belanja Tidak Langsung = Rp 5.389.895.884,-
b. Belanja Langsung = Rp. 43.978.028.695,-
telah terealisasi pemanfaatan dana sebesar Rp. 45.465.557.689 ,- (Empat Puluh Lima Milyar
Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus
Delapan Puluh Sembilan Rupiah) atau 92,10 %, dengan rincian Rp. 40.379.697.146,-
( Empat Puluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh
Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah) untuk belanja langsung. Dan untuk Belanja Tidak
langsung terealisasi sebesar Rp. 5.085.860.543,- (Lima Milyar Delapan Puluh Lima Juta
Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) sedangkan sisa dana
yang dikembalikan sebesar Rp 3.902.366.890,- atau 7,90 %
Untuk capaian fisik kegiatan 99,58%. Hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan yaitu :
1. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, yang capaian fisiknya hanya 20 % dan
keuangan 5,56%, penyebab belanja pengisian tabung gas tidak terserap keseluruhan
dikarenakan kurangnya pemakaian gas elpiji.
2. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional, realisasi keuangan
50,54% , penyebab belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas hanya terserap 37,37 %
dikarenakan setelah anggaran perubahan, adanya tambahan anggaran BBM yang tidak
boleh direalisasikan (untuk menambah SILPA)
3. Kegiatan Penyusunan system keuangan dana bergulir, realisasi keuangan terserap 43,80 %
penyebab belanja jasa konsultasi kajian akademik tidak terserap sebesar Rp. 50.000.000,-
dikarenakan tidak cukup waktu untuk melakukan kajian konsultasi (kegiatan dari APBDP).
4. Kegiatan Peresmian Kota Bontang sebagai Kota Tertib Ukur, realisasi fisiknya hanya 24,34
% , dikarenakan rencana peresmian semula akan dilaksanakan di Kota Bontang, namum
kenyataannya kegiatan tersebut dilaksanakan di kota Tarakan sesuai per regional masing
masing daerah sehingga anggaran transport dan akomodasi untuk delegasi kemenentrian
tidak terserap.
Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2014
Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2014 dengan usulan sebesar
Rp 52.094.505.392,- terurai dalam 26 program dan 102 kegiatan, diharapkan keberhasilan
kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2013, baik realisasi keuangan
maupun realisasi fisik.
Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi
SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
8
kesuksesannya. Untuk melihat (review) hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disperindagkop dan
UMKM Tahun 2013 dan Pencapaiannya Kinerja Renstra dapat dilihat dalam Tabel II.1.1, berikut
ini :
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
9
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
10
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
11
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
12
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
13
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
14
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
15
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
16
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
17
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
18
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
19
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
20
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
21
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
22
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
23
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
24
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun
kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 serta perkiraan capaian program dan
kegiatan tahun 2013, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program
dan kegiatan Disperindagkop dan UMKM sebagai berikut:
a. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM
b. Belum optimalnya koordinasi dalam Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang
menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi.
c. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan
dalam Renstra, dalam merencanakan kegiatan.
Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Disperindagkop dan UMKM
dalam pelaksanaan urusan perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM maka
peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal
yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.
Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
berdasarkan Renstra Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang tahun 2011 2016, maka
strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang pada
tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1. Strategi peningkatan kapasitas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan
pelaku industri, perdagangan,koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
2. Strategi pengembangan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi dan volume lembaga
koperasi
3. Strategi promosi dan kemanan bagi konsumen
4. Strategi peningkatan kapasitas Industri Kecil Menengah
5. Strategi peningkatan pelayanan prima dalam perdagangan
6. Strategi penyediaan dan pengembangan energy
II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Sampai saat ini, Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bontang.
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
25
Adapun susunan organisasi Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 25 Tahun 2008 adalah sebagai
berikut:
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, yang meliputi 2 (dua) Sub Bagian :
Sub Bagian Umum
Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
3. Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Alam
Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan
Seksi Industri Logam, Mesin Elektronik dan Aneka (ILMEA)
Seksi Energi dan Sumber Daya Alam
4. Bidang Perdagangan
Seksi Perdagangan Dalam Negeri
Seksi Perdagangan Luar Negeri
5. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Seksi Kelembagaan Koperasi
Seksi Usaha Koperasi
Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
Gambaran tentang struktur organisasi Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang
dapat dilihat pada gambar II.2.1 berikut :
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
26
Gambar II.2.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang
(Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2008)
Kepala Dinas
Jabatan Fungsional Sub. Bagian Umum Sub. Bagian
Perencanaan Program
& Keuangan
Sekretaris
Seksi Perdagangan
Luar Negeri
Seksi Perdagangan
Dalam Negeri
Bidang
Perdagangan
Seksi Usaha Koperasi
Seksi Kelembagaan
Koperasi
Bidang Koperasi dan
UKM
Seksi Pemberdayaan
UKM
Ka. UPT Pasar
Bidang Perindustrian,
Energi Dan Sumber Daya
Alam
Seksi Industri Kimia, Agro
dan Hasil Hutan
Seksi Indutri Logam,
Mesin, Elektro dan Aneka
(ILMEA)
Seksi Energi dan Sumber
Daya Alam
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
27
Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian pada Dinas Perindagkop dan
UMKM Kota Bontang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2009
adalah sebagai berikut:
1. Bagian Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas
lingkup Kesekretariatan dan Keuangan.
Dalam menyelenggarakan tugas, Bagian Sekretariat mempunyai fungsi :
a. Perencanaan program kerja bidang kesekretariatan dan keuangan;
b. Penyiapan bahan petunjuk teknis kesekretariatan dan keuangan;
c. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, perencanaan program dan
keuangan;
d. Pelaksanaan koordinasi program kerja dan pengelolaan kepegawaian, keuangan,
rumah tangga dan perlengkapan internal Dinas;
e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi, rumah tangga, perlengkapan,
kepegawaian seluruh internal dinas;
f. Pelaksanaan koordinasi dalam penghimpunan data sebagai bahan informasi,
hubungan masyarakat dan keprotokolan;
g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
h. Pelaksanaan pengadaan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi;
i. Pengusulan program pendidikan dan pelatihan aparatur internal dinas;
j. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring kesekretariatan dan keuangan;
k. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi secara horizontal, vertikal dan diagonal
sesuai dengan kewenangannya;
l. Pelaporan dan konsultasi pelaksanaan tugas kepada atasan;
m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan;
n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
2. Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup bidang Perindustrian, Energi dan Sumber
Daya Alam.
Dalam menjalankan tugas tersebut, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Alam
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a) Perencanaan dan penyusunan program kegiatan Bidang Perindustrian, Energi dan
Sumber Daya Alam;
b) Penyusunan dan penyiapan peraturan perundang-undangan terkait dengan
Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Alam
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
28
c) Penyusunan data dan informasi terkait dengan Bidang Perindustrian, Energi dan
Sumber Daya Alam;
d) Pelaksanaan pembinaan dalam pelayanan pemberian perijinan usaha industri dan
izin pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi;
e) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan
mineral, batubara dan panas bumi
f) Pelaksanaan dalam penetapan wilayah konservasi air tanah
g) Pelaksanaan penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah dan pemberian
izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum (IUKU);
h) Pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pendistribusian BBM dari agen dan
pangkalan sampai konsumen dan melakukan analisa serta evaluasi terhadap
kebutuhan atau penyediaan BBM;
i) Pelaksanaan bimbingan dan fasilitas terhadap pelaku industri dalam penerapan
standar, pengawasan mutu, divesifikasi produk, kemasan dan inovasi teknologi;
j) Penyuiapan dan penyusunan bahan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan
kualitas SDM dan produk industri;
k) Pelaksanaan koordinasi dalam penyiapan data izin usaha industri
l) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka meningkatkan
promosi dan pemasaran produk industri
m) Pelaksanaan fasilitas dalam pembentukan asosiasi pelaku industri sesuai cabang
industri
n) Pelaksanaan analisa, moinitoring dan evaluasi program kegiatan keperindustrian
dalam rangka perbaikan program
o) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan
p) Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan
q) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
3. Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas
lingkup bidang perdagangan
Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi
sebagai berikut :
a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan bidang perdagangan
b. Pelaksanaan koordinasi dalam pemberian izin usaha perdagangan
c. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan ekspor daerah dan
kegiatan perdagangan luar negeri
d. Pelaksanaan koordinasi pengadministrasian surat keterangan asal (SKA)
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
29
e. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan usaha
f. Pelaksanaan koordinasi dalam pembuatan data pendaftaran usaha perdagangan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
g. Pelaksanaan koordinasi dalam penyuluhan dan memberikan bimbingan dalam
rangka pembinaan dan pengembangan pasar
h. Pelaksanaan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan pengusaha
terutama pengusaha kecil dan koperasi dalam melaksanakan kegiatan
perdagangan
i. Penyiapan bahan, analisa dan evaluasi data atau informasi serta bahan
pengendalian kegiatan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa dibidang
usaha perdagangan
j. Pelaksanaan dan koordinasi maupun pengawasan pendaftaran perusahaan,
pemantauan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa, bimbingan usaha dan
promosi urusan perizinan
k. Penyiapan dan penyusunan bahan bimbingan teknis pembinaan pendaftaran
perusahaan
l. Pelaksanaan evaluasi dan proses inventarisasi komoditi ekspor yang ada didaerah
yang potensial untuk di kembangkan ekspornya
m. Pelaksanaan evaluasi kegiatan yang berhubungan dengan peluang pasar diluar
negeri dan komoditi ekspor tertentu;
n. Pelaksanaan evaluasi dalam pembuatan data dan laporan perkembangan harga
pasar kepada kepala daerah
o. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pengawasan barang dan jasa yang beredar di
masyarakat
p. Pelaksanaan evaluasi dalam kegiatan urusan perlindungan konsumen
q. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan
r. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan
s. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
4. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan
menengah.
Dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah mempunyai fungsi :
a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan bidang koperasi dan usaha
mikro, kecil dan menengah
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
30
b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam pengembangan
perkoperasian dan UMKM
c. Pelaksanaan pengembangan usaha koperasi fasilitas pembiayaan permodalan
serta kegiatan penunjang lainnya termasuk sarana dan prasarana baik yang
bersifat program maupun non program
d. Pelaksanaan Koordinasi dalam kebijakan teknis pembinaan kelembagaan koperasi
e. Pelaksanaan koordinasi dalam kebijakan teknis atas pembinaan dan
pengembangan usaha, fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi baik
program maupun non program
f. Pelaksanaan evaluasi atas kelayakan rencana pengembangan usaha dan
kemitraan usaha koperasi dan UMKM
g. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis kelembagaan dan usaha koperasi
dan UMKM
h. Pelaksanaan koordinasi dalam pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi dan
UMKM
i. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kelembagaan dan usaha koperasi
j. Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM
k. Pelaksanaan fasilitasi dalam pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan
bagi UMKM
l. Pelaksanaan koordinasi dalam pembinaan usaha kecil menengah
m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengembangan koperasi
dan usaha kecil menengah
n. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan data base koperasi dan UKM
o. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pedagang informal (pedagang
asongan, jajanan keliling dan lain-lain)
p. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan
q. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan
r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan
sebagian tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
31
Permasalahan
Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja
Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan
yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik,
proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan
istilah dari shopping list ke working plant.
Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat mendukung
kondisi yang diinginkan dan kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat
mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-
kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi,
bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Sehingga harus
memiliki perencanaan yang matang dalam anggaran agar segala kegiatan dan tupoksi dapat
berjalan dengan maksimal tetapi tetap berpegang teguh pada prinsip efektifitas dan efisiensi.
Dengan mempertimbangkan dan memperhatikan pelayanan SKPD, maka beberapa
permasalahan yang dihadapi Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang adalah sebagai berikut :
1. Jumlah personil staf teknis terbatas;
2. Masih minimnya Peraturan Daerah yang mengatur industry, perdagangan, koperasi dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
3. Pengetahuan tehnis aparat Pembina relatif kurang;
4. Rendahnya semangat kewirausahaan pelaku usaha;
5. Terbatasnya akses permodalan bagi pelaku indagkop dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah pada sumber dana dari luar
6. Kualitas produk industri, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
masih rendah
7. Kurangnya kemitraan antar pelaku industri, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil
dan Menengah
II.3. ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
Tugas Pokok dan Fungsi
Regulasi maupun payung hukum untuk mendukung berbagai pelaksanaan kegiatan :
UPTDB ( Unit Pelayanan Terpadu Dana Bergulir) tentang penyaluran Dana Bergulir,
Tingkat bunga pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
32
Sumber Daya Manusia Aparatur
1. Keterbatasan kapasitas dan kuantitas sumber daya manusia, baik di lingkungan Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah maupun
stakholder.
Pengawasan atau Pejabat Pengawas Barang dan Jasa
Perlindungan Konsumen atau Pejabat PNS Perlindungan Konsumen
Pengawasan dan audit keuangan koperasi
Pengamat Tera alat UTTP (Ukur Timbang Takar dan Perlengkapan)
Pengawasan distribusi sumber energi gas dan bahan bakar minyak
Pengawasan kegiatan eksploitasi airtanah dan pertambangan galian C
2. Pemahaman Stakeholder ;
Belum memiliki Company Profile atau data perusahaan
Tentang peraturan dan gerakan Koperasi
3. Penegakan Hukum Lemah
Koperasi yang tidak aktif
Koperasi yang memiliki tunggakan pinjaman dan dana bergulir
Sarana dan Prasarana
1. Keterbatasan di bidang sarana dan prasarana, terutama yang berhubungan dengan
pelayanan teknologi (penerbitan Dokumen Surat Keterangan Asal belum on line).
2. Tingkat kompetensi (kualitas, daya saing, pemasaran) Industri Kecil dan Menengah
Kota Bontang bukan merupakan daerah transit dan tujuan wisata
II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara
rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan
yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang
dicapai oleh Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang, dengan arahan kepala daerah terkait
prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan
rancangan awal RKPD.
Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan
kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan,
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
33
serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang
bersangkutan.
*)Tabel. T-VI.C.7 Terlampir
II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring
aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran
pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan
fungsi SKPD.
Program dan kegiatan Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang, bukan hanya sebagai
perwujudan nyata tanggung jawab dan peran serta pemerintah dalam urusan wajibnya (
Lampiran A.I.a Permendagri 59 tahun 2007) mengenai Koperasi. Maka tugas pokok dan fungsi
Dinas Perindagkop dan UMKM bertambah. Aspirasi masyarakat yang terangkum pada
Musrenbang tingkat kotapun, menjadi acuan selama usulan tersebut sesuai dengan tupoksi
Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang. Serta hasil rakor Dinas Perindagkop dan UMKM
se-Kalimantan Timur di Balikpapan, juga menjadi acuan serta sinkronisasi antara program dan
kegiatan antara Pemerintah pusat, provinsi serta kab/kota.
*)Tabel T-VI.C.9 Terlampir
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
34
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
III.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014,
pencapaian tujuan pembangunan nasional diprioritaskan untuk terwujudnya Indonesia yang
sejahtera, demokratis, dan berkeadilan yang menjadi Visi Indonesia 2014. Terkait dengan
agenda pembangunan nasional, berbagai isu terkini berkembang dalam Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2013 yang dijadikan pertimbangan dalam proses
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014.
Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Pemerintah Kota Bontang serta
memperhatikan kondisi ekonomi global, nasional dan regional, maka prioritas pembangunan
perekonomian Pemerintah Kota Bontang diarahkan pada beberapa sektor yang memberikan
kontribusi dominan terhadap PDRB, yaitu sektor Perikanan dan Kelautan, Perdagangan, hotel
dan restoran, serta sektor jasa. Selain itu pembangunan perekonomian juga diarahkan kepada
sektor KUKM yang memiliki prospek baik serta tahan terhadap guncangan ekonomi. Sedangkan
sektor lainnya berperan sebagai pendukung. Secara umum kebijakan ekonomi daerah tahun
2014, akan tetap diarahkan untuk:
1. Melanjutkan upaya peningkatan kualitas dan pertumbuhan ekonomi agar mampu
memecahkan masalah masalah sosial mendasar;
2. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ekonomi daerah
untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan sekaligus mendorong potensi ekonomi
perdesaan;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui peningkatan
kapasitas kelembagaan sosial dan ekonomi.
Sedangkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi akan lebih menitikberatkan pada
peningkatan investasi di sektor swasta / masyarakat melalui langkah langkah strategis seperti
menjaga iklim yang kondusif dalam berinvestasi, menyederhanakan prosedur perizinan,
meningkatkan kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
35
Program pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Bontang 2011-2016 adalah merupakan penjabaran dan implementasi
dari program Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil
Walikota Bontang 2011-2016. Untuk itu dalam rangka mewujudkan visi-misi Dinas
Perindagkop dan UMKM Kota Bontang maka tujuan, sasaran dan kebijakan yang harus
disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya yang ada dalam visi-misi Kota Bontang
terutama pada Misi kelima yaitu Memperkuat struktur ekonomi Kota Bontang dengan
cara mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik, air bersih serta infrastruktur lainnya
III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci
keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan
mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka
merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai
melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.
Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang yang akan
dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan
pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2011
2016. VISI Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang adalah :
TERWUJUDNYA PELAKU USAHA INDAGKOP DAN UMKM BONTANG YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi
sesuai dengan peran Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang. Tahun 2011 2016 misi
Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang adalah sebagai berikut :
1. MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR DAN PELAKU INDUSTRI, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2. MENCIPTAKAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
3. MENINGKATKAN KINERJA YANG OPTIMAL DALAM UPAYA MEMBERIKAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL KEPADA PELAKU USAHA INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH
4. MENDORONG MINAT PELAKU USAHA INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI, UNTUK
MENERAPKAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN MEMANFAATKAN SUMBER DAYA ALAM YANG
POTENSIAL KHUSUSNYA DAERAH PESISIR DAN KELAUTAN
5. MENDORONG PENGUATAN KELEMBAGAAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
36
6. MELAKSANAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SUMBER DAYA ALAM DAN ENERGI MELALUI UPAYA PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERTAMBANGAN UMUM SERTA MIGAS DAN ENERGI SECARA OPTIMAL DENGAN MPERHATIKAN FAKTOR KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN
Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Perindagkop dan UMKM Kota
Bontang Tahun 2014, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perindagkop dan
UMKM Kota Bontang Tahun 2011 2016 untuk program dan kegiatan di tahun 2014 adalah
sebagai berikut :
Tujuan :
1. Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat sehingga memberikan kepuasan prima
2. Meningkatkan keahlian Sumber Daya Manusia Aparatur dan pelaku industri, perdagangan,
koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
3. Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha
4. Meningkatnya keamanan bagi konsumen serta semakin dikenalnya produk Usaha Mikro
Kecil dan Menengah Kota Bontang
5. Meningkatnya kemampuan Industri Kecil Menengah dalam meraih peluang usaha
mengembangkan industri
6. Meningkatkan ketertiban, kenyamanan dan keindahan serta pelayanan pasar agar
kenyamanan pembeli dapat terpenuhi
7. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan serta pengembangan energi sumber daya mineral
8. Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan
9. Penciptaan Iklim berinvestasi dan penanaman modal serta sektor ekonomi basis
10. Penanggulangan kemiskinan
Sasaran :
1. Meningkatkan pelayanan administrasi, profesional aparatur dan pelaku
2. Meningkatmya keahlian Sumber Daya Manusia Aparatur & pelaku usaha
3. Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi
4. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas Industri Kecil Menengah dan Usaha Mikro Kecil
dan Menengah dan Perlindungan konsumen
5. Meningkatnya koordinasi, kerjasama di bidang promosi dengan instansi pemerintah dan
dunia usaha
6. Meningkatnya jumlah pasar yang tertib, bersih, indah, nyaman dan aman
7. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan social
8. Tercapainya Laporan kinerja kegiatan dan realisasi keuangan
9. Terwujudnya konservasi dan tertib usaha bidang energi sumber daya mineral
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
37
10. Terwujudnya kebutuhan energi bagi masyarakat
III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun
dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kota Bontang, pada dasarnya
kegiatan Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang mendukung setiap program
pembangunan. Sejalan dengan Visi Kota Bontang tahun 2011 2016 yaitu Terwujudnya
Masyarakat Kota Bontang yang Berbudi Luhur, Maju, Adil, dan Sejahtera dan sesuai
dengan Visi Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang Tahun 2011 2016 yaitu
Terwujudnya Pelaku Usaha Indagkop dan UMKM Bontang yang Mandiri dan Berdaya
Saing , maka program dan kegiatan yang dirancang Disperindagkop dan UMKM Kota
Bontang tahun 2014 terdiri dari :
Program Penunjang
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi
kepemerintahan daerah secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, dengan
kegiatan antara lain :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
j. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
k. Penyediaan Makanan dan Minuman
l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
m. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
n. Penyediaan Biaya Sewa Gedung Kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
38
Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi
pemerintahan secara lebih efisien dan efektif serta terpadu, dengan kegiatan antara lain:
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program ini dimaksudkan untuk mendukung peralatan maupun atribut aparatur sesuai
dengan kebutuhan peningkatan disiplin aparat, dengan kegiatan berupa:
a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kecakapan dan keterampilan sumberdaya
aparatur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan kegiatan berupa:
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan
pembangunan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan
antara lain:
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan prognosis Realisasi Anggaran
c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Program ini di maksudkan untuk Penyusunan profil Dinas
a. Pelaksanaan Jumat Bersih
b. Verifikasi Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah
Program Wajib
7. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Program ini dimaksudkan untuk Mengidentifikasi data guna pembinaan bagi UKM kegiatan
berupa;
a. Fasilitasi Pengembangan usaha kecil dan menengah
b. Fasilitasi Pembinaan Koperasi dan UKM
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
39
c. Pendataan dan pendampingan UMKM
d. Sosialisasi Pengelolaan UMKM
e. Pemberdayaan bagi pelaku koperasi
8. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan
Menengah
Program ini dimaksudkan untuk Meningkatnya dan berkembangnya wirausaha dalam
pengelolaan usaha yang dijalankan kegiatan berupa:
a. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
b. Pengembangan sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah
c. Penyelenggaraan promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
9. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Program ini dimaksudkan untuk menjadi lembaga pengelola dana perkuatan bagi koperasi
dan UMKM kegiatan antara lain:
a. Pembuatan booklet seluruh koperasi di Kota Bontang
b. Pelatihan pengaplikasian hasil dari pendataan UMKM
c. Monitoring dan evaluasi penyelesaian tunggakan dana bergulir
d. Pelatihan manajemen dan inovasi usaha
e. Pendidikan dan pelatihan SDM UPT Dana Bergulir
f. Pembiayaan Fasilitasi Legalitas Kredit
10. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan tentang perkoperasian dan tata
cara RAT yang baik kegiatan antara lain:
a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan
b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian
c. Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian
d. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
e. Penyusunan data base UKM
f. Sosialisasi Pembentukan Koperasi sekolah tingkat SLTP dan SMA/SMK
g. Pelatihan pengawas koperasi
h. Pelatihan Peningkatan keterampilan anggota Koperasi
i. Kegiatan Study Komparatif
j. Uji sertifikasi pengelolaan koperasi jasa keuangan
k. Pemeringkatan koperasi se Kota Bontang
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
40
11. Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi dan Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha Bagi UMKM
Program ini dimaksudkan untuk Terlaksananya Hari Gerakan Koperasi berupa:
a. Peringatan Hari Gerakan Koperasi
b. Penilaian Kesehatan KSP/USP
c. Revitalisasi Koperasi Yang Tidak Aktif
d. Bimbingan Teknis Kelembagaan dan Usaha Koperasi
e. Monitoring Koperasi simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi
f. Rapat koordinasi koperasi se kota Bontang
g. Monitoring dana bergulir Kementerian Koperasi dan UMKM
12. Program Penguatan Pemberdayaan Kelompok Usaha Kecil
a. Pelatihan, keterampilan berusaha, sarana dan prasarana bagi keluarga miskin
b. Pemanfaatan fasilitasi Dana bergulir bagi usaha kelompok perempuan dan UMKM
13. Program Koordinasi Peningkatan Produksi Daerah
a. Lomba kuliner khas daerah
14. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Program ini dimaksudkan untuk Termonitornya kegiatan penambangan galian C, dengan
kegiatan antara lain:
a. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Galian C
15. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak
lingkungan
Program ini dimaksudkan untuk termonitornya pemakaian air bawah tanah antara lain:
a. Monitoring Eksplorasi Air Bawah Tanah
16. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Program ini di maksudkan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat pesisir di Kota
Bontang
a. Pengadaan PLTS Komunal kota Bontang
17. Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Energi
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
41
Program ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan energy yang murah, bersih dan
aman bagi masyarakat Kota Bontang
a. Perencanaan Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi gas Kota Bontang
b. Pengadaan dan pemasangan pipa gas
c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg
d. Pembinaan dan pengawasan penggunaan pembangkit tenaga listrik
18. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Program ini dimaksudkan untuk Prosentase peningkatan perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan antara lain:
a. Operasionalisasi dan Pengembangan UPTD Kemetrologian Daerah
b. Monitoring Perkembangan Harga Bahan Pokok
c. Monitoring Satuan Stock Bahan Pokok dan Barang Strategis
d. Penyusunan prognosa kebutuhan bahan pokok
e. Monitoring Surat Keterangan Asal (SKA)
f. Pengawasan makanan dan minuman yang beredar di pasaran
g. Sosialisasi peredaran makanan dan minuman dalam kemasan
h. Pengujian zat makanan dan minuman hasil produk pengusaha kecil
i. Sosialisasi kemetrologian
19. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Program ini di maksudkan untuk meningkatkan informasi perkembangan kinerja ekspor
impor secara kontinyu berupa:
a. Monitoring Perkembangan Ekspor Impor
b. Sosialisasi Regulasi Bidang Perdagangan Luar Negeri
c. Pameran Dagang Komiditi Ekspor
d. Pameran dagang Internasional
20. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Program ini di maksudkan untuk meningkatnya pengetahuan pelaku UKM di Bontang antara
lain:
a. Pengembangan pasar lelang daerah
b. Fasilitasi Pengembangan SDM Bidang Perdagangan Dalam Negeri
c. Peningkatan kapasitas petugas lapangan pasar tradisional
d. Peningkatan sarana pasar tradisional
e. Pameran dagang dalam negeri tingkat nasional, provinsi dan local
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
42
f. Fasilitasi kegiatan pasar murah
g. Penyuluhan dan sosialisasi bagi para pedagang
h. Monitoring dan penyuluhan pasar sehat dan bersih
21. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Program ini di maksudkan untuk mengidentifikasi PKL dalam rangka penataan dan
penyebarluasan kawasan perdagangan, antara lain
a. Pendataan pedagang kaki lima dan asongan
b. Pembinaan Pedagang Kreatif Lapangan
22. Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan
Program ini di maksudkan untuk Terwujudnya pasar yang refresentatif, antara lain
a. Pengadaan alat penunjang kebersihan pasar
23. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Program ini di maksudkan untuk Terfasilitasinya pelaku UKM dalam pemasaran produk
antara lain :
a. Monitoring dan evaluasi
b. Fasilitasi magang bagi Industri kecil dan menengah
c. Fasilitasi Pendampingan IKM Kota Bontang
d. Fasilitasi pelaku IKM dalam peningkatan SDM
e. Sosialisasi pengembangan dan pelaksanaan OVOP
f. Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bontang
g. Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi pelaku IKM
h. Pendataan Industri Kecil & Menengah (IKM)
i. Temu usaha Pengrajin Lintas Provinsi
j. Promosi Produk unggulan kota Bontang
k. Pengajuan penganugrahan UPAKARTI
l. Lomba Pangan Nusa
24. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Program ini di maksudkan untuk Terfasilitasinya pelaku IKM dan untuk memperoleh desain
kemasan antara lain :
c. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Klinik Kemasan
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
43
25. Program Penataan Struktur Industri
Program ini dimaksudkan untuk terbentuknya kawasan indutri baru di Kota Bontang antara
lain :
a. Pembentukan kelembagaan kawasan Industri baru
Uraian Kegiatan dari masing masing program dapat dilihat pada tabel III.1.1 berikut :
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
44
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
45
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
46
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
47
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
48
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
49
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
50
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
51
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
52
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
53
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
54
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
55
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
56
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
57
Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015
58
BAB IV
P E N U T U P
Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai
persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari
tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang
mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base
Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam
menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan
mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect)
sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.
Output Rencana Kerja Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang adalah Program
Tahunan Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran
Program Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang.
Rencana Kerja (RENJA) Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang selain menjadi
pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2014 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja
Disperindagkop dan UMKM sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2014, RENJA juga
dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun
bagi seluruh jajaran Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang. RENJA juga memberikan umpan
balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa
mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Disperindagkop dan UMKM Kota
Bontang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.
Bontang, Februari 2013 KEPALA DINAS
Riza Pahlevi, SE Pembina Utama Muda
NIP. 19610912 198903 1 011
TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lampiran I
Permendagri 54
tahun 2010
Prosentase
Koperasi Aktif97% 97% 97% 97% 75% 76% 97% 97%
Jumlah Koperasi
Aktif86 87 88 89 86 87 88 89
Jumlah Koperasi Di
Kota Bontang 89 90 91 92 114 114 91 92
2 Jumlah UMKM
Jumlah UMKM non
BPR/LKM ( Data
BPS Kota Bontang )
13401 UMKM 13401 UMKM 13401 UMKM 13401 UMKM 13401 UMKM 13401 UMKM 13401 UMKM 13401 UMKM Seluruh UMKM yang ada di Kota Bontang
3 Nilai EksporProsentase Nilai
Ekspor 8.564.144.536,07 8.564.144.536,07 8.564.144.536,07 8.564.144.536,07 8.564.144.536,07 8.564.144.536,07 8.564.144.536,07 8.564.144.536,07 Kegiatan ekspor Kota Bontang
4
Jumlah Penyerapan
Tenaga Kerja pada
sektor UMKM
Prosentase
Penyerapan Tenaga
Kerja Pada Sektor
UMKM
13401 13401 13401 13401 13401 13401 13401 13401 Kegiatan bidang koperasi dan UMKM
5Jumlah Industri Kecil
Menengah
Prosentase
Peningkatan
Industri Kecil
Menengah
961 IKM 961 IKM 964 IKM 967 IKM 961 IKM 961 IKM 964 IKM 967 IKM Kegiatan bidang industri kecil menengah
6
Tersedianya
Peraturan Daerah
yang Mendukung
Iklim Usaha
Jumlah Perda yang
Mendukung Iklim
Usaha
0 0 1 2 0 0 1 2
7Menurunnya angka
kemiskinan
Prosentase Angka
Kemiskinan0 0 344 KK 344 KK 0 0 344 KK 344 KK Kegiatan lintas SKPD
Aktifitas dan kualitas
manajemen koperasi1
Seluruh Koperasi yang ada di Kota
Bontang
PROYEKSICATATAN ANALISISNO INDIKATOR
SPM/STD
NASIONALIKK
TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN
TABEL T-VI.C.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM
KOTA BONTANG
Tingkat
capaian
(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6)* 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12
1 WAJIB
1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1 15 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya pelayanan administrasi kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 15 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 15 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan lisltrikTersedianya Jasa komunikasi, Sumber Daya air
dan listrik bagi Aparatur1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
1 15 01 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya Kendaraan dinas/operasional yang
memiki Preizinan38 Unit 31 Unit 31 Unit 31 Unit 100% 33 Unit 33 Unit 100%
1 15 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya bahan pembersih Kantor 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
1 15 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 5 bagian 5 bagian 5 bagian 5 bagian 100% 5 bagian 5 bagian 100%
1
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra SKPD s/d dengan
tahun 2014Cat
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
realisasi
capaian
KodeUrusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
capaian
kinerja
Renstra
SKPD Tahun
2014
Realisasi
target kinerja
hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d
tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan
keluaran kegiatan SKPD tahun 2013
Target
program /
kegiatan
Renja SKPD
tahun
berjalan
(2014)
Tabel. II.1.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan
Kota BontangNama SKPD :
Dinas Perindagkop dan UMKM
1
1. Sampul.pdf1 KATA PENGANTAR RENJA 2014.pdf5. Daftar Isi.pdf2 Halo Halo Dipserindagkop New.pdf3 Renja1 Disperindagkop2013.pdf