RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP ...lh.malangkab.go.id/uploads/dokumen/DLH Malangkab-RENJA...Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra

RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

i

KATA PENGANTAR

Atas berkat Allah SWT , Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Malang Tahun 2020. Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020

merupakan salah satu bagian dari substansi perencanaan dalam Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta sinkronisasi dari

Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Malang.

Sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah

daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai salah

satu bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, yang memuat

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemerintah daerah dengan

tetap mengedepankan dan mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan

bidang kewenangan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Malang. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020

juga disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis Dinas

Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2021 dengan menyelaraskan kondisi

eksisting serta isu-isu strategis lingkungan yang ada pada saat ini.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 merupakan

acuan dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan, program

serta arah kebijakan selama jangka waktu 1 tahun. Renja 2020 juga akan

menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja melalui pengukuran kinerja

Instansi/Organisasi, berdasar pada data realisasi anggaran dan tingkat

pencapaian target yang dapat dipertanggungjawabkan baik di lapangan

(fisik) maupun administrasi.

Telah menjadi komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu

kepada dokumen perencanaan yang telah disusun. Dalam hal ini maka

diperlukan kesiapan, kemampuan dan profesionalisme aparatur Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Malang yang dilandasi sikap mental, disiplin

dan konsisten terhadap perencanaan yang telah ditetapkan.

ii

Semoga Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

Tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat berkontribusi

dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan

lingkungan hidup yang berkelanjutan. Demikian kiranya bermanfaat dan

atas kerjasama semua pihak disampaikan terima kasih.

Malang, Agustus 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

Dr. Ir. BUDI ISWOYO, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19600622 198811 1 001

iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi iii

Daftar Tabel v

BAB I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Malang Tahunm 2018

9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DInas

Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun

2018 dan Capaian Rencana Strategis DInas

Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Malang

30

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Malang

41

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun

2020

43

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

56

BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Malang

62

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 62

iv

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas


64

3.3 Program dan Kegiatan 65

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan

Hidup Kabuapten Malang

81

BAB V Penutup 101

LAMPIRAN

v

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan

Pencapaian Renstra s.d Tahun 2019 Dinas Lingkungan


18

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 31

Tabel 2.3 Review Terhadap RKPD Tahun 2020 Kabupaten Malang 44

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun

2020

58

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020

dan Perkiraan Maju Tahun 2021 Dinas Lingkungan


70

Tabel 4.1

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Kerja dan pendanaan Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2020

Rencana Kerja, Pendanaan dan Target Penyerapan

Anggaran Per Triwulan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Malang Tahun 2020

85

93

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN

HIDUP KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

RENCANA KERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai bentuk pelaksanaan dari

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja

Perangkat Daerah berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah,

Hasil Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, serta hasil evaluasi Renja

Perangkat Daerah tahun berjalan.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang merupakan

dokumen perencanaan yang memuat analisis gambaran pelayanan Perangkat

Daerah serta hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah dalam periode 1 (satu)

tahun yang disusun berdasarkan Surat Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 16 Nopember 2018 Nomor

050/7534/35.07.202/2018 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja

Perangkat Daerah Tahun 2020; Surat Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 1 Maret 2019 Nomor

050/1371/35.07.202/2019 tentang Rancangan Renja Perangkat Daerah

Tahun 2020; serta berdasarkan Surat Edaran Bupati Malang tanggal 8

Februari 2019 Nomor 050/1466/35.07.202/2019 tentang Pedoman

Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

2

Tahun 2020. Penyusunan Rencana Kerja dilakukan melalui tahapan: (1)

Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah; (2) Penyusunan Rancangan

Awal Renja Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Renja Perangkat

Daerah; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;

(5) Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan (6) Penetapan

Renja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud merupakan hasil pembahasan

usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil

Musrenbang Kabupaten Malang dengan tetap mengacu pada program dan

kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan satu

kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan

bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan dengan

memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika daerah, nasional dan global.

Oleh karena itu dokumen perencanaan pembangunan daerah akan saling

terkait satu sama lain mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga daerah. Renja

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagai dokumen

perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang disusun berdasarkan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang

Tahun 2016-2021.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang mendukung pencapaian

misi daerah yang ketujuh sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten

Malang Tahun 2016-2021 yaitu: Memperkokoh kesadaran dan perilaku

masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sebagai upaya

untuk mencapai misi tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan tiga

strategi umum daerah dan arah kebijakan yaitu: (1) Menurunkan Angka

Kemiskinan; (2) Mengoptimalkan Potensi Sektor Pariwisata; dan (3)

Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, sebagaimana tercantum

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan unsur pelaksana

urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah Bidang

3

Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, selain berpedoman kepada dokumen

perencanaan daerah Kabupaten Malang, tentunya juga tetap mensinergikan

dengan dokumen perencanaan pada instansi vertikal seperti Renstra dan

Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Renstra dan

Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Berikut gambaran

sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah dalam satu

kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional :

Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran besar dalam pelaksanaan

strategi umum daerah yang ketiga “Memperkuat Daya Dukung Lingkungan

Hidup”, dimana seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang ditunjukkan

melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Meskipun demikian,

sebagai prioritas dalam kebijakan umum dan program pembangunan,

ketiganya tidak dapat berdiri terpisah, melainkan bersinergis atau saling

terhubung satu sama lainnya, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Malang juga berpedoman pada dua strategi lainnya dalam melaksanakan

program dan kegiatan. Upaya-upaya pencapaian misi daerah tersebut

tergambar dalam program dan kegiatan yang dirinci lebih lanjut dalam

dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

4

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan

Daerah Kabupaten/Kota;

5

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01.PRT/M/2014 Tahun 2014

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman

Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2005-2025;


Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;


Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kelompok

Rentan;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

6


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

26. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

27. Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan

Hidup;

28. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme

Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;

29. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020;

30. Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/279/KEP/421.013/2009 tentang

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) di Kabupaten

Malang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/380/KEP/35.07.013/2017

tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Malang Nomor:

180/279/KEP/421.013/2009 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan

Gender (Pokja PUG) di Kabupaten Malang;

31. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/578/KEP/35.07.013/2016

tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Bupati Malang Nomor:

188.45/1002/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan

Bupati Malang Nomor: 188.45/578/KEP/35.07.013/2016 tentang

Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

32. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/235/KEP/35.07.013/2019

tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Malang Tahun 2020.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Malang Tahun 2020 ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program

dan kegiatan selama periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja ini

7

juga bertujuan untuk memperbaiki tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit

kerja yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang sehingga

dapat secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai

dengan posisi dan peran yang diemban dalam mencapai visi, misi dan tujuan

organisasi.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah:

1. Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang

lingkungan hidup, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan

umum bidang lingkungan hidup; dan pelaksanaan, pengawasan,

pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang

lingkungan hidup; serta penguatan lembaga Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Malang.

2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dengan target dan sasaran

pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen perencanaan

Daerah dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran

pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Malang Tahun 2018 dan Capaian Rencana Strategis

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Malang

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas


8

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN

MALANG

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Malang

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN MALANG

Bab V PENUTUP

9

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG TAHUN 2018 DAN CAPAIAN RENCANA

STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

2.1.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2018

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Malang pada tahun 2018 mengacu pada tugas pokok dan fungsi

sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas

Lingkungan Hidup dan Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2017

tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan pada

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Malang pada tahun 2018 meliputi :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup,

dioperasionalkan ke dalam 4 (empat) kegiatan;

2. Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam, dioperasionalkam ke dalam 3 (tiga) kegiatan;

3. Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Lingkungan Hidup, dioperasionalkan ke dalam 3 (tiga)

kegiatan;

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan

Penanganan Limbah B3, dioperasionalkan ke dalam 4 (empat) kegiatan;

5. Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan

Persampahan (UPTPP), dioperasionalkan ke dalam 7 (tujuh) kegiatan;

6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT), dioperasionalkan ke

dalan 2 (dua) kegiatan.

Selain program tersebut di atas, pelaksanaan kinerja juga ditunjang

oleh beberapa program pendukung di bidang kesekretariatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dioperasionalkan dalam 13

(tiga belas) kegiatan;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dioperasionalkan

dalam 4 (empat) kegiatan;

10

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dioperasionalkan dalam 1 (satu)

kegiatan;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dioperasionalkan

dalam 1 (satu) kegiatan;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan, dioperasionalkan dalam 3 (tiga) kegiatan.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan prioritas

tahun 2018 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang adalah

sebesar Rp. 25.152.390.147,- (Berdasarkan DPPA). Sumber pendanaan

anggaran berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus

(DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT). Realisasi

penyerapan anggaran dari alokasi tersebut adalah sebesar 97,27%.

Secara umum seluruh rencana program dan kegiatan tahun 2018 pada

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang telah direalisasikan sesuai

dengan target yang ditetapkan. Ditinjau dari segi pencapaian indikator

kinerja utama, capaian kinerja tahun 2018 berdasar indikator kinerja utama

yang telah ditetapkan melalui Perjanjan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Tahun 2018 memberikan perbandingan target dan realisasi kinerja sebagai

berikut :

I. Kinerja Utama Meningkatnya Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup

Melalui Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara

serta Peningkatan Tutupan Lahan

a. Indikator Kinerja Utama berupa Indeks Kualitas Air (IKA)

Kinerja pemantauan kualitas air dilaksanakan melalui

pemantauan kualitas pada air badan air (ABA) atau sungai dilakukan

pada 30 (tiga puluh) titik lokasi air badan air/sungai dengan frekuensi

5 kali pengujian dalam satu tahun untuk mengetahui kondisi kualitas

air badan air di wilayah Kabupaten Malang. Lokasi pengambilan

sampel air didesain dari hulu sampai ke hilir dengan tujuan untuk

mengetahui kecenderungan pencemaran air di sepanjang sungai.

Sebaran titik sampling pengujian kualitas air yaitu sejumlah 9 titik

pada Sub DAS Lesti, 8 titik pada Sub DAS Metro, 6 titik pada Sub Das

Manten, 4 titik pada Sub DAS Amprong, 2 titik pada Sub DAS Bango

dan 1 titik pada Sub DAS Meri.

Hasil pengujian kemudian diolah menggunakan Water Pollution

Indeks sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor

115 Tahun 2003 tentang Penentuan Status Mutu Air. Hasil pengolahan

11

data pengujian kualitas air menunjukkan semua titik sampling

mempunyai status cemar ringan dengan nilai Indeks Kualitas Air

sebesar 50, atau turun 1 poin dibandingkan dengan tahun 2017. Hal

ini dikarenakan adanya peningkatan beban pencemaran yang

bersumber dari kegiatan domestik dan pertanian yang ditunjukkan

dari tingginya parameter BOD, COD, nitrit.

Hasil pengujian kualitas air badan air tersebut kemudian dianalisa

dan diperoleh nilai IKA sebesar 50,00. Nilai ini kurang dari target yang

ditetapkan yaitu 50,30, namun dari segi pencapaian kinerja terealisasi

sebesar 99,40% yang masuk dalam kategori “sangat baik”.

b. Indikator Kinerja Utama berupa Indeks Kualitas Udara (IKU)

Kinerja pemantauan kualitas udara ambien dilakukan dengan

mengacu pada baku mutu sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi

Sumber Tidak bergerak di Jawa Timur.

Penentuan titik sampling didasarkan pada Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 12 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah. Dalam

lampiran VI regulasi tersebut menyebutkan bahwa klasifikasi lokasi

sampling ada 2 kategori, yakni :

1. Pada daerah yang terkena dampak; dan

2. Pada daerah yang terdapat sumber pencemar dan konsentrasi

pencemar tinggi.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pemantauan kualitas udara

dilakukan pada empat lokasi prioritas untuk pengambilan sampel

kualitas udara dengan kriteria sebagai berikut :

1. Daerah padat transportasi (jalan utama yg lalu lintasnya padat)

2. Daerah/kawasan Industri (bukan industrinya)

3. Pemukiman padat penduduk (urban background)

4. Kawasan komersil (perkantoran, perdagangan yang tidak

terpengaruh langsung transportasi)

Pengujian kualitas udara telah dilakukan secara rutin setiap

tahun pada 4 lokasi yaitu pada Pasar Sumedang (mewakili daerah

komersil), Kantor Kelurahan Kepanjen (mewakili daerah padat

transportasi), Perumahan Kepanjen Permai I (mewakili daerah

perumahan padat penduduk) dan Jl. H.M. Sunan (mewakili daerah

industri) dengan frekuensi pengujian masing-masing titik sampling

12

sebanyak 2 kali pengujian untuk mengetahui kualitas udara ambien.

Pengukuran sampel kualitas udara menggunakan metode passive

sampler dengan durasi pengambilan sample selama 24 jam, dimana

metode ini diakui keakuratannya dan hasil pemantauan dari metode

ini digolongkan ke dalam metode referensi dari Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hasil pengujian kualitas udara ambien tersebut setelah dianalisa

didapatkan Indeks Kualitas Udara sebesar 76,53 melebihi target yang

telah ditetapkan yaitu 76,20 atau dari segi pencapaian kinerja

terealisasi sebesar 100,43% yang masuk dalam kategori “sangat baik”.

c. Indikator Kinerja Utama berupa Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Capaian pada indikator ini yaitu didapatkan Indeks Kualitas

Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 81,60. Jika dibandingkan target sebesar

77,20, capaian kinerja tersebut adalah sebesar 105,7%, yang dalam

kategori penilaian kinerja masuk dalam kategori “sangat baik”.

Sebagaimana perkembangan dalam penghitungan Indeks Kualitas

Tutupan Lahan, hasil perhitungan capaian kinerja ini didapatkan

dengan menghitung luasan tutupan vegetasi dengan pertimbangan

tutupan vegetasi mempunyai cakupan yang lebih luas dibandingkan

tutupan hutan, sehingga didapatkan nilai indeks yang jauh melampaui

target capaian kinerjanya dikarenakan pada saat penetapan target

masih menggunakan data tutupan hutan yang ada. Nilai Indeks

Kualitas Tutupan Lahan diperoleh dari perhitungan tutupan vegetasi

berdasar pada interpretasi peta citra landsat.

Analisa indeks dihitung berdasarkan peta tutupan lahan yang

dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas

sempadan sungai berdasarkan laporan fakta dan analisa peninjauan

kembali RT RW Tahun 2019, serta hasil penghijauan yang dilakukan

selama tahun 2019 oleh Pemerintah, pihak swasta melalui program

CSR dan swadaya masyarakat.

Secara lebih detail seluruh hasil pelaksanaan dan capaian dari program

dan kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2018 dapat dijabarkan sebagai

berikut :

I. Kinerja Utama Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup

Melalui Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara

13

serta Peningkatan Tutupan Lahan, didukung oleh kegiatan dengan

indikator :

a. Indikator kinerja kegiatan berupa volume sampah yang ditangani,

dengan target 926 ton/hari, terealisasi sebesar 886,3 ton/hari sehingga

persentase capaiannya adalah 95,71%;

b. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah volume sampah yang

tereduksi di sumbernya, dengan target 140 ton/hari, terealisasi sebesar

168,42 ton/hari sehingga persentase capaiannya adalah 120,3%;

c. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah peserta sosialisasi

pengelolaan limbah B3 kepada pelaku usaha / kegiatan, dengan target

500 orang, terealisasi sebesar 500 orang sehingga persentase

capaiannya adalah 100%;

d. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah sarana dan prasarana

pengelolaan sampah yang disediakan (DAK), dengan target 12 unit,

terealisasi sebesar 12 unit sehingga persentase capaiannya adalah

100%;

e. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah titik pantau pengujian

kualitas air (air badan air, air laut dan air limbah), dengan target 275

titik uji, terealisasi sebesar 275 titik uji sehingga persentase capaiannya

adalah 100%;

f. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah titik pantau pengujian

kualitas udara (udara ambien, udara emisi dan udara ambien pada

kegiatan/usaha), dengan target 35 titik uji, terealisasi sebesar 35 titik

uji sehingga persentase capaiannya adalah 100%;

g. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah instalasi pengolah limbah

organik (biogas) yang dibangun sejumlah 13 unit, terealisasi sejumlah

13 unit sehingga persentase capaiannya adalah 100%;

h. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah instalasi pengolah limbah

organik (biogas) yang dibangun (DAK) sejumlah 26 unit, terealisasi

sejumlah 26 unit sehingga persentase capaiannya adalah 100%;

i. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah kajian kerusakan lahan yang

disusun dengan target berupa 1 dokumen, terealisasi sebesar 1

dokumen, sehingga persentase capaiannya adalah 100%;

j. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah lahan kritis /rusak yang

difasilitasi pemulihan kerusakannya, dengan target berupa 3 lokasi,

terealisasi sebanyak 3 lokasi, sehingga persentase capaiannya adalah

100%;

14

k. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah titik pantau yang memenuhi

indikator dan kriteria Adipura yang dibuktikan dengan perolehan

penghargaan Adipura, dengan target 50 titik pantau, terealisasi sebesar

50 titik pantau sehingga persentase capaiannya adalah 100;

l. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah pengawasan ketaatan

kegiatan/usaha terhadap kebijakan bidang lingkungan hidup, dengan

target 100 kegiatan/usaha, terealisasi sebesar 100 kegiatan/usaha,

sehingga persentase capaiannya adalah 100%;

m. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti, dari 22 pengaduan lingkungan telah ditindaklanjuti

sebanyak 22 pengaduan sehingga target 100%, terealisasi sebesar

100%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%;

n. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah kecamatan yang memenuhi

indikator penilaian Kecamatan Berseri, dengan target 10 kecamatan,

terealisasi sebesar 10 kecamatan sehingga persentase capaiannya

adalah 100%;

o. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah sekolah yang memenuhi 4

komponen sekolah Adiwiyata, dengan target 4 sekolah, terealisasi

sebesar 4 sekolah sehingga persentase capaiannya adalah 100%;

p. Indikator kinerja berupa jumlah kelompok masyarakat pengelola

lingkungan secara mandiri yang didampingi dengan target 4 kelompok

masyarakat, terealisasi sejumlah 4 kelompok masyarakat, sehingga

persentase capaiannya adalah 100%;

q. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah kecamatan yang mendapat

pelayanan persampahan sejumlah 33 kecamatan, terealisasi sejumlah

33 kecamatan sehingga persentase capaiannya adalah 100%;

r. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah dokumen kajian strategis

lingkungan yang disusun, dengan target kinerja 7 dokumen (Dokumen

IKLH, Dokumen Kajian Inventarisasi Jasa Ekosistem Penyediaan Air,

Dokumen Kajian Inventarisasi Jasa Ekosistem Pengembangan

Budaya/Kultural/Pariwisata, Dokumen Rencana Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup/RPPLH, Dokumen Kajian Inventarisasi

Ekosistem Penyediaan Pangan, Dokumen Profil Tutupan Vegetasi,

Dokumen IKPLHD), terealisasi sebesar 7 dokumen, sehingga persentase


s. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah pelaku usaha/kegiatan yang

melengkapi dokumen pengelolaan lingkungan dengan target 140

15

pelaku usaha/kegiatan, terealisasi sebesar 214 pelaku

usaha/kegiatan, sehingga persentase capaiannya adalah 152,86%;

t. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah dokumen lingkungan bagi

kegiatan usaha ekonomi lemah/kegiatan pemerintah yang tersusun

dengan target 7 dokumen lingkungan, terealisasi sebesar 8 dokumen

lingkungan, sehingga persentase capaiannya adalah 114,29%;

u. Indikator kinerja berupa jumlah sosialisasi penyusunan dokumen

lingkungan bagi pelaku usaha/kegiatan yang dilaksanakan dengan

target 5 kegiatan sosialisasi, terealisasi sejumlah 5 kegiatan sosialisasi,


v. Indikator kinerja berupa jumlah pemeliharaan hutan kota yang

dilaksanakan dengan target 1 lokasi, terealisasi sejumlah 1 lokasi


w. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah lokasi konservasi penanaman

pohon di kanan – kiri jalan untuk penghijauan, dengan target berupa

21 lokasi, terealisasi sebesar 21 lokasi, sehingga persentase capaiannya

adalah 100%;

x. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah sumur resapan yang

dibangun, dengan target sebesar 27 lokasi, terealisasi sebesar 27 lokasi,


y. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah lokasi program kampung

iklim yang dibina, dengan target berupa 3 lokasi, terealisasi sebesar 3

lokasi, sehingga persentase capaiannya adalah 100%;

z. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah kajian Inventarisasi GRK yang

disusun, dengan target sebanyak 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1

dokumen, sehingga persentase capaiannya adalah 100%;

aa. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah Saluran Air Limbah (IPAL

Usaha Mikro dan Biodigester) yang dibangun (DBHCHT), dengan target

sebanyak 43 unit, terealisasi sebanyak 43 unit, sehingga persentase


ä. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah titik pantau pengujian

kualitas air dan udara di lingkungan industri dan/atau rumah sakit

(DBHCHT), dengan target 120 titik uji, terealisasi sebesar 120 titik uji


Keberhasilan kinerja program/kegiatan tahun 2018 juga ditunjukkan

dari capaian prestasi/penghargaan yang diperoleh yaitu :

16

1. Penghargaan Public Services Of The Year Jawa Timur 2018 untuk Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Malang oleh Markplus Inc;

2. Anugerah Adipura Periode 2017-2018 Kategori Kota Kecil untuk

Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

3. Penghargaan Kategori Kampung Iklim (Proklim) Utama untuk Desa

Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang;


Madirejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;


Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang;

6. Penghargaan Pelaksanaan Program “Waste to Energy” oleh Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

7. Penghargaan Penyusunan Terbaik Dokumen Informasi Kinerja

Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten/Kota di

Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 untuk Kabupaten Malang.

2.1.2 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2019

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan (tahun 2019), Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Malang telah melaksanakan program dan

kegiatan yang berbeda dari tahun 2018 dalam upaya efisiensi program dan

kegiatan yang sesuai amanat yang tercantum dalam Peraturan Bupati Malang

Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian

Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah. Program prioritas yang

dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang meliputi 6

(enam) program sesuai dengan tupoksinya untuk menjalankan urusan

lingkungan hidup meliputi :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup,

dioperasionalkan ke dalam 4 kegiatan;

2. Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam, dioperasionalkan dalam 3 kegiatan;

3. Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Lingkungan Hidup, dioperasionalkan ke dalam 3 kegiatan;


Penanganan Limbah B3, dioperasionalkan ke dalam 4 kegiatan;

17

5. Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan

Persampahan (UPTPP), dioperasionalkan ke dalam 7 kegiatan;

6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT), dioperasionalkan

dalam 2 kegiatan.

Pelaksanaan program prioritas yang dilaksanakan oleh bidang terkait

sesuai tugas pokok dan fungsinya, juga ditunjang oleh program pendukung

kesekretariatan, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dioperasionalkan dalam 13

kegiatan;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dioperasionalkan

dalam 4 kegiatan;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dioperasionalkan dalam 1

kegiatan;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dioperasionalkan

dalam 1 kegiatan;


dan Keuangan, dioperasionalkan dalam 3 kegiatan.

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas

Lingkungan Hidup tahun 2019 (belanja langsung) adalah sebesar Rp.

28.242.601.277,00. Diharapkan seluruh rencana program dan kegiatan

tahun 2019 ini dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah

ditetapkan.

Perbandingan pencapaian Renstra tahun 2016-2021, pelaksanaan dan

pencapaian Renja sampai dengan tahun 2019 dapat disajikan pada tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra

s.d Tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup.

18

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2019


Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah/Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra Dinas LH

Tahun 2016 s/d 2021)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018

Target Program/ Kegiatan

Renja Dinas LH Tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

Program/Kegiatan Renstra Dinas LH s/d Tahun 2019

Target Renja Dinas LH

Tahun 2018*)

Realisasi Renja Dinas

LH Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d Tahun 2019

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 05 Bidang Urusan : Lingkungan Hidup

2 05 06 Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi

baku mutu

86% 82,67% 83% 80% 96,39% 84% 82,22% 95,60%

2 05 06 01 Pemantauan Kualitas Lingkungan

Jumlah titik pantau pengujian kualitas air

1050 titik 305 titik 275 titik 275 titik 100% 300 titik 880 titik 83,81%

Jumlah titik pantau pengujian kualitas udara

150 titik 45 titik 35 titik 35 titik 100% 60 titik 140 titik 93,33%

2 05 06 02 Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup

Jumlah instalasi pengolah limbah organik (biogas) yang dibangun

60 unit 0 unit 13 unit 13 unit 100% 15 unit 28 unit 46,67%

02

05 06 03 Pemantauan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup

Jumlah kajian kerusakan lahan yang disusun

3 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 2 dokumen 66,67%

Jumlah rehabilitasi DAS yang dilakukan

3 lokasi 0 lokasi 0 lokasi 0 lokasi 0% 1 lokasi 1 lokasi 33,33%

19

Kode



Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan

(output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas LH

Tahun 2016 s/d 2021)

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017




2019




Tahun 2018*)

Realisasi Renja Dinas LH Tahun

2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jumlah lahan kritis/rusak yang difasilitasi pemulihan

kerusakannya


2 05 06 04 Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup (DAK)

Jumlah instalasi pengolah limbah organik (biogas) yang dibangun (DAK)


2 05 07 Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Persentase peningkatan tutupan vegetasi

9% 0% 3% 15% 500% 3% 18% 200%

Persentase ketersediaan data/informasi dan kajian strategis lingkungan yang akuntabel

93% 0% 90% 94,33% 104,81% 91% 92,66% 99,63%

Persentase peningkatan kegiatan/usaha yang memiliki dokumen lingkungan

30% 0% 10% 18% 180% 10% 28% 93,33%

2 05 07 01 Pengkajian Dampak

Lingkungan Hidup

Jumlah sosialisasi penyusunan dokumen

lingkungan bagi pelaku usaha/kegiatan yang dilaksanakan

21 sosialisasi 0 sosialisasi 5 sosialisasi 5 sosialisasi 100% 6 sosialisasi 11 sosialisasi 52,38%

Jumlah dokumen

lingkungan yang disusun oleh pelaku kegiatan/usaha

480 dokumen 0 dokumen 140 dokumen 214 dokumen 152,86% 142 dokumen 356 dokumen 74,16%

20

Kode



Kegiatan


(output)


Tahun 2016 s/d 2021)

Realisasi Target






2019




Tahun 2018*)


2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jumlah dokumen lingkungan yang disusun

bagi kegiatan/usaha ekonomi lemah dan/atau kegiatan pemerintah

15 dokumen 0 dokumen 6 dokumen 8 dokumen 114,29% 8 dokumen 16 dokumen 106,67%

Jumlah peraturan perundangan bidang

lingkungan hidup yang disusun

3 peraturan perundangan




0% 1 peraturan perundangan


33,33%

2 05 07 02 Pengkajian Strategis Lingkungan Hidup

Jumlah dokumen kajian strategis lingkungan hidup yang disusun


2 05 07 03 Konservasi Sumber Daya Alam

Jumlah pemeliharaan hutan kota yang dilaksanakan

1 lokasi 0 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 100% 1 lokasi 1 lokasi 100%

Jumlah lokasi konservasi melalui penanaman pohon


Jumlah sumur resapan yang dibangun


Jumlah lokasi kampung iklim yang dibina


Jumlah kajian inventarisasi GRK yang disusun


2 05 08 Program Pengawasan, Penertiban dan

Persentase hasil pengawasan kegiatan/usaha yang taat

80% 0% 77% 78% 101,3% 78% 78% 97,5%

21

Kode



Kegiatan


(output)


Tahun 2016 s/d 2021)

Realisasi Target






2019




Tahun 2018*)


2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Lingkungan Hidup

terhadap peraturan perundangan

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup

100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 05 08 01 Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup

Jumlah pengawasan ketaatan kegiatan/usaha terhadap peraturan perundangan bidang lingkungan hidup

360 kegiatan/

usaha

0 kegiatan/ usaha

100 kegiatan/ usaha

100 kegiatan/

usaha

100% 110 kegiatan/ usaha

210 kegiatan/ usaha

58,33%

2 05 08 02 Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Jumlah pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti

100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 05 08 03 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jumlah kecamatan yang memenuhi indikator penilaian Kecamatan Berseri

10 kecamatan

0 kecamatan 10 kecamatan 10 kecamatan

100% 10 kecamatan 10 kecamatan 100%

22

Kode



Kegiatan


(output)


Tahun 2016 s/d 2021)

Realisasi Target






2019




Tahun 2018*)


2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jumlah titik pantau yang memenuhi kriteria dan

indikator kota bersih, hijau dan teduh (Adipura)

150 titik pantau

0 titik pantau 50 titik pantau

50 titik pantau

100% 50 titik pantau

100 titik pantau

66,67%

Jumlah sekolah yang memenuhi 4 komponen sekolah Adiwiyata

12 sekolah 0 sekolah 4 sekolah 4 sekolah 100% 4 sekolah 8 sekolah 66,67%

Jumlah pendampingan terhadap kelompok

masyarakat pengelola lingkungan secara mandiri berbasis masyarakat yang dilaksanakan

12 kelompok masyarakat




100% 4 kelompok masyarakat


66,67%

2 05 09 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3

Persentase layanan persampahan

75% 0% 60% 57,49% 95,82% 65% 58,74% 78,32%

Persentase pengurangan sampah

24% 0% 18% 9,5% 52,78% 20% 29,5% 122,92%

Persentase kegiatan/usaha yang memiliki ijin TPS B3

74% 0% 24% 24,7% 102,92% 39% 63,7% 86,08%

2 05 09 01 Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan limbah B3 kepada pelaku usaha/kegiatan

0 orang 300 orang 500 orang 500 orang 100% 0 orang 800 orang 0%

Jumlah instalasi pemusnah limbah B3 medis yang dibangun

0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0% 0 unit 0 unit 0%

23

Kode



Kegiatan


(output)


Tahun 2016 s/d 2021)

Realisasi Target






2019




Tahun 2018*)


2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jumlah kegiatan / usaha yang memiliki ijin TPS B3

399 kegiatan/

usaha

0 kegiatan/ usaha

54 kegiatan/ usaha

58 kegiatan/ usaha

107,41% 90 kegiatan/ usaha

148 kegiatan/ usaha

37,09%

2 05 09 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah

Jumlah volume sampah yang tereduksi di sumbernya

519,4 ton/hari

0 ton/hari 139,95 ton/hari

168,42 ton/hari

120,34% 156,42 ton/ hari

324,84 ton/hari

62,54%

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah (DAK)

Jumlah TPST3R terbangun 0 TPST3R 0 TPST3R 0 TPST3R 0 TPST3R 0% 2 TPST3R 2 TPST3R 0%

2 05 09 03 Penanganan dan Pengelolaan Sampah

Jumlah volume sampah yang ditangani

1.165,71 ton/hari

0 ton/hari 925,71 ton/hari

886,3 ton/hari

95,74% 1.045,71 ton/hari

1.932,01 ton/hari

165,74%

2 05 09 04 Penanganan dan Pengelolaan Sampah (DAK)

Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang disediakan (DAK)


2 05 10 Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan

(UPTPP)

Cakupan kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan

100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

24

Kode



Kegiatan


(output)


Tahun 2016 s/d 2021)

Realisasi Target






2019




Tahun 2018*)


2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 05 10 01 Pelayanan Persampahan pada

UPTPP Singosari

Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan

persampahan

4 kecamatan 0 kecamatan 4 kecamatan 4 kecamatan 100% 4 kecamatan 4 kecamatan 100%

2 05 10 02 Pelayanan Persampahan pada UPTPP Kepanjen

Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan


2 05 10 03 Pelayanan Persampahan pada UPTPP Tumpang



2 05 10 04 Pelayanan Persampahan pada UPTPP Bululawang



2 05 10 05 Pelayanan Persampahan pada UPTPP Turen


3 kecamatan 0 kecamatan 5 kecamatan 5 kecamatan 100% 5 kecamatan 5 kecamatan 166,67%

2 05 10 06 Pelayanan Persampahan pada

UPTPP Pagak

Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan

persampahan


2 05 10 07 Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pujon



2 05 11 Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan sekitar industri

yang memenuhi baku mutu

33% 0% 30% 90% 300% 31% 60,5% 183,33%

25

Kode



Kegiatan


(output)


Tahun 2016 s/d 2021)

Realisasi Target






2019




Tahun 2018*)


2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 05 11 01 Penyediaan / pemeliharaan

Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih (DBHCHT)

Jumlah saluran air limbah (IPAL, Usaha Mikro dan

Biodigester) yang dibangun


2 05 11 02 Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (DBHCHT)

Jumlah titik pantau pengujian kualitas air dan udara di lingkungan industri dan/atau rumah sakit

360 titik pantau

0 titik pantau 120 titik pantau

120 titik pantau

100% 120 titik pantau

240 titik pantau

66,67%

2 05 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 05 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar

24.600 surat 8.555 surat 8.000 surat 7.172 surat 89,65% 8.100 surat 23.827 surat 96,86%

2 05 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet

36 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 100%

2 05 01 03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan

48 OB 16 OB 16 OB 16 OB 100% 16 OB 48 OB 100%

2 05 01 04 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah petugas kebersihan 36 OB 24 OB 12 OB 12 OB 100% 24 OB 60 OB 166,67%

26

Kode



Kegiatan


(output)


Tahun 2016 s/d 2021)

Realisasi Target






2019




Tahun 2018*)


2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 05 01 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor yang disediakan

42 jenis 42 jenis 42 jenis 42 jenis 100% 42 jenis 42 jenis 100%

2 05 01 06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan yang disediakan


2 05 01 07 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik

5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 Jenis 100% 5 jenis 5 jenis 100%

2 05 01 08 Penyediaan

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor yang disediakan


2 05 01 09 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan


2 05 01 10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan


2 05 01 11 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu yang disediakan

2.770 OHK 540 OHK 860 OHK 1.013 OHK 117,79% 900 OHK 2.453 OHK 88,56%

27

Kode



Kegiatan


(output)


Tahun 2016 s/d 2021)

Realisasi Target






2019




Tahun 2018*)


2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 05 01 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar

daerah

300 OHK 97 OHK 96 OHK 45 OHK 46,88% 100 OHK 242 OHK 80,67%

2 05 01 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah

840 OHK 253 OHK 263 OHK 244 OHK 92,77% 270 OHK 767 OHK 91,31%

2 05 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 05 02 01 Pengadaan Mebeuler

Jumlah mebeuler yang diadakan


2 05 02 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala


2 05 02 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala

48 unit 15 unit 16 unit 15 unit 93,75% 16 unit 46 unit 95,83%

28

Kode



Kegiatan


(output)


Tahun 2016 s/d 2021)

Realisasi Target






2019




Tahun 2018*)


2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 05 02 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

rutin/berkala


2 05 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional

Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 2 baru yang diadakan


Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 4 baru yang diadakan


2 05 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Penunjang Kerja Aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 05 03 01 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Jumlah penyediaan pakaian olahraga

1.050 stel 400 stel 330 stel 330 stel 100% 350 stel 1.080 stel 102,86%

2 05 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah

100% 100% 100% 417% 417% 100% 617% 617%

2 05 04 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan

15 orang 6 orang 3 orang 31 orang 1.033,33% 4 orang 41 orang 273,33%

29

Kode



Kegiatan


(output)


Tahun 2016 s/d 2021)

Realisasi Target






2019




Tahun 2018*)


2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian



Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 05 05 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan

Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 05 05 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Renja 3 buku 1 buku 1 buku 2 buku 200% 1 buku 4 buku 133,33%

Jumlah Dokumen Renstra 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 100% 0 buku 1 buku 100%

Jumlah Laporan Tahunan 3 buku 1 buku 1 buku 1 buku 100% 1 buku 3 buku 100%

Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)

12 buku 4 buku 4 buku 4 buku 100% 4 buku 12 buku 100%

Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III)


2 05 05 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II


2 05 05 03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun


30

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup ditetapkan

dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara

Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar

Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten / Kota. Sesuai peraturan tersebut target capaian berakhir pada

tahun 2013. Pelaksanaan SPM sampai dengan tahun 2019 tetap

dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan tersebut sebagaimana

dipertegas oleh Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : SE.2/Menlhk-II/2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Daerah.

Pelayanan dimaksud mencakup:

a) Pelayanan pencegahan pencemaran air

b) Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

c) Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk

produksi biomassa

d) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup tahun 2019 terintegrasi

dalam 2 (dua) program yaitu :

a) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

b) Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Lingkungan Hidup.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup mencakup

indikator SPM, Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama

(IKU) secara lengkap diuraikan pada tabel 2.2.

31

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Malang

No Indikator SPM/ Standar Nasional

IKK/ IKU

Target Renstra Realisasi Capaian

Proyeksi

Catatan Analisis Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA KUNCI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1 Persentase penegakan hukum lingkungan

Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemda

Jumlah kasus lingkungan yang

ada

100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% Pengukuran IKK bidang LH sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

2 Persentase

penanganan sampah

Volume sampah yang ditangani

Volume produksi sampah

90% 90% 90% 90% 97,99% - 100% 100% Pengukuran IKK bidang LH

sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

3 Tempat pembuangan sampah persatuan penduduk

Jumlah daya tampung TPS

Jumlah penduduk

4,4

m3/hr/

jiwa

5,1

m3/hr/

jiwa

5,8

m3/hr/

jiwa

6,5

m3/hr/

jiwa

4,4

m3/hr/

jiwa

- 5,8

m3/hr/

jiwa

6,5

m3/hr/

jiwa

Pengukuran IKK bidang LH

sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1 Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan

teknis pencegahan

pencemaran air

100% - 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% Pengukuran SPM bidang LH

sesuai dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.2/Menlhk-II/2015 tentang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Daerah

2 Prosentase jumlah usaha dan/atau

100% - 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% Pengukuran SPM bidang LH sesuai dengan Surat Edaran

32


IKK/ IKU


Proyeksi


Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

kegiataan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

SE.2/Menlhk-II/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Daerah

3 Prosentase luasan lahan yang telah

ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan

100% - 12% 12% 12% 12% 13,71% - 12% 12% Pengukuran SPM bidang LH sesuai dengan Surat Edaran

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.2/Menlhk-II/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Daerah

4 Jumlah pengaduan

masyarakat akibat adanya dugaan pecemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

100% - 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% Pengukuran SPM bidang LH

sesuai dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

SE.2/Menlhk-II/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Daerah

INDIKATOR MAKRO DAERAH DALAM RPJMD

1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

- IKLH Kab/Kota = (IKAx30%) + (IKUx30%) + (IKTLx40%)

68,83 69,07 69,31 69,31 70,60 - 69,31 69,31 Pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup di daerah

adalah sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DLH

1 Indeks Kualitas Air (IKA)

-

50,30 50,60 50,90 51,20 50,00 - 50,90 51,20 Perhitungan indeks kualitas air mengacu pada PermenLHK No. P.78/MENLHK/SETJEN/

SET.1/9/2016 tentang Penetapan IKU Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

33


IKK/ IKU


Proyeksi


Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

2 Indeks Kualitas Udara (IKU)

- IKU = 100 − (

50

54,3 x (Iev − 0,1))

76,20 76,30 76,40 76,50 76,53 - 76,40 76,50 Perhitungan indeks kualitas udara berdasarkan PermenLHK

No. P.78/MENLHK/SETJEN/ SET.1/9/2016 tentang Penetapan IKU Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

3 Indeks Kualitas

Tutupan Lahan (IKTL)

- ITH = 100 − ((84,3 − (TH x100)) x

50

54,3)

77,20 77,50 77,80 78,00 81,60 - 77,80 78,00 Perhitungan indeks tutupan hutan mengacu pada pada PermenLHK No. P.78/MENLHK/SETJEN/

SET.1/9/2016 tentang Penetapan IKU Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN DLH

1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH

83% 84% 85% 86% 80% - 85% 86% Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH Mendukung Strategi Umum

Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

a Kegiatan Pemantauan Kualitas

275 titik

300 titik

350 titik

400 titik

275 titik

- 350 titik

400 titik

Kegiatan Pemantauan Kualitas

Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

b Pengendalian dan Penanggulangan

Pencemaran Lingkungan Hidup

13 unit 15 unit 20 unit

25 unit

13 unit - 20 unit 25 unit Pengendalian dan

Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga

Yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

34


IKK/ IKU


Proyeksi


Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

c Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup (DAK)


26 unit

26

unit

- 26 unit 26

unit

Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Mendukung

Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

d Pemantauan dan Pemulihan Kerusakan

Lingkungan Hidup

3 lokasi 3 lokasi

5 lokasi

7 lokasi

3 lokasi

- 5 lokasi

7 lokasi

Pemantauan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup


2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3

60% 60% 70% 75% 57,49% - 70% 75% Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan

Limbah B3 Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga


a Peningkatan Peran Serta Masyarakat

dalam Pengurangan Sampah

139,95

ton/hr

156,42

ton/hr

173,07

ton/hr

189,91

ton/hr

168,42

ton/hr

- 156,42

ton/hr

160

ton/hr

Kegiatan Peningkatan Peran

Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang

Poin Tiga Yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

b Penanganan dan Pengelolaan Sampah

925,71 ton/hr

1045,71 ton/hr

1105,71

ton/hr

1165,71

ton/hr

886,3 ton/hr

- 1105,71 ton/hr

1165,71 ton/hr

Kegiatan Penanganan dan Pengelolaan Sampah Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang


c Pengelolaan B3 dan Limbah B3

54 kegiatan/usaha

90 kegiatan/usaha

132 kegiat-

177 kegiat-

500 orang

- 132 kegiatan/usaha

177 kegiatan/usaha

Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga

35


IKK/ IKU


Proyeksi


Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

an/ usaha

an/ usaha


3 Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan

Persampahan (UPTPP)

100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% Program Pelayanan

Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP) Mendukung Strategi Umum


a Pelayanan Persampahan pada UPTPP Singosari

4 keca-matan

4 keca-matan

4 keca-matan

4 keca-matan

4 keca-matan

- 4 keca-matan

4 keca-matan

Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP Singosari Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten

Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

b Pelayanan Persampahan pada UPTPP Kepanjen

7 keca-matan

7 keca-matan

7 keca-matan

7 keca-matan

7 keca-matan

- 7 keca-matan

7 keca-matan

Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP Kepanjen Mendukung Strategi

Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

c Pelayanan Persampahan pada UPTPP Tumpang

4 keca-matan

4 keca-matan

4 keca-matan

4 keca-matan

4 keca-matan

- 4 keca-matan

4 keca-matan

Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP Tumpang Mendukung Strategi


d Pelayanan

Persampahan pada UPTPP Bululawang

5 keca-

matan

5 keca-

matan

5

keca-matan

5

keca-matan

5 keca-

matan

- 5 keca-

matan

5 keca-

matan

Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP

Bululawang Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga

36


IKK/ IKU


Proyeksi


Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021


e Pelayanan Persampahan pada UPTPP Turen

3 keca-matan

3 keca-matan

3 keca-matan

3 keca-matan

5 keca-matan

- 5 keca-matan

5 keca-matan

Kegiatan Pelayanan

Persampahan pada UPTPP Turen Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

f Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pagak

5 keca-matan

5 keca-matan

5 keca-matan

5 keca-matan

5 keca-matan

- 5 keca-matan

5 keca-matan

Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pagak Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten

Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

g Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pujon

3 keca-matan

3 keca-matan

3 keca-matan

3 keca-matan

3 keca-matan

- 3 keca-matan

3 keca-matan

Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pujon Mendukung Strategi


4 Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup

77% 78% 79% 80% 78% - 79% 80% Program, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan

Hidup Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan Kualitas

Lingkungan Hidup

a Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

100 kegiatan /usaha

110 kegiatan /usaha

120 kegiatan /usaha

130 kegia-

100 kegiatan /usaha

120 kegiatan /usaha

130 kegiatan /usaha

Kegiatan Pengawasan

Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup Mendukung Strategi Umum

37


IKK/ IKU


Proyeksi


Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

di Bidang Lingkungan Hidup

tan /usaha

Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan

Kualitas Lingkungan Hidup

b Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% Kegiatan Penanganan

Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang


c Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

10 keca-matan

10 keca-matan

10 keca-matan

10 keca-matan

10 keca-matan

- 10 keca-matan

10 keca-matan

Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Mendukung Strategi Umum


5 Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

3% 3% 3% 3% 15% - 3% 3% Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam


a Pengkajian Strategis Lingkungan Hidup

6 dok 4 dok 4 dok 4 dok 7 dok - 4 dok 4 dok Kegiatan Pengkajian Strategis Lingkungan Hidup Mendukung Strategi Umum Daerah

Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

b Konservasi Sumber Daya Alam

18 lokasi

21 lokasi

18 lokasi

18 lokasi

21 lokasi

- 18 lokasi

18 lokasi

Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Mendukung Strategi Umum Daerah

Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

38


IKK/ IKU


Proyeksi


Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

c Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup

140 dok

150 dok

160 dok

170 dok

214 dok

- 160 dok

170 dok

Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Mendukung

Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

6 Program Pembinaan Lingkungan Sosial

30% 31% 32% 33% 90% - 32% 33% Program Pembinaan Lingkungan Sosial


a Penyediaan / Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih (DBHCHT)


39 unit

43

unit

- 37 unit 39 unit Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH Mendukung Strategi Umum


b Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (DBHCHT)

120 titik

pantau

120 titik

pantau

120 titik pan-tau

120 titik pan-tau

120 titik

pantau

- 120 titik

pantau

120 titik

pantau

Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Mendukung Strategi


Catatan:

o SPM bidang LH sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal

Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dipertegas kembali oleh Surat Edaran Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.2/Menlhk-II/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Daerah.

39

Secara umum pencapaian target telah terpenuhi sampai dengan 100%,

kecuali pada pencapaian pelayanan SPM khususnya pada indikator

persentase luasan lahan dan/atau tanah yang ditetapkan status

kerusakannya akibat untuk produksi biomassa. Pencapaian target pelayanan

SPM dimaksud meliputi:

a) Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan

administratif dan teknis pencegahan pencemaran air adalah 100

usaha/kegiatan dari 100 usaha/kegiatan yang diawasi atau sebesar

100%;

b) Jumlah usaha dan/atau kegiataan yang mentaati persyaratan

administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara adalah 40

usaha/kegiatan dari 40 usaha/kegiatan sumber tidak bergerak yang

potensial mencemari udara yang telah diinventarisasi atau sebesar

100%;

c) Luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau

tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan masih secara

kumulatif masih sebesar 13,71 % atau belum tercapai karena cakupan

wilayah yang cukup luas di Kabupaten Malang;

d) Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti adalah

sebanyak 22 pengaduan dan telah ditindaklanjuti 100%.

Pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup tahun berjalan (tahun 2019)

terintegrasi dalam 3 (tiga) program yaitu Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan Hidup, Program perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam dan Program Pembinaan Lingkungan Sosial. Diharapkan

target pelaksanaan SPM pada tahun ini tercapai 100%, kecuali pada

pencapaian pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah

untuk produksi biomassa. Prakiraan pencapaian target pelayanan SPM LH

tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a) Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan

administratif dan teknis pencegahan pencemaran air adalah 110

usaha/kegiatan dari 110 usaha/kegiatan yang diawasi atau sebesar

100%. Jenis kegiatan usaha yang diawasi adalah: industri, rumah

makan/restoran, hotel, rumah sakit dan permukiman;

b) Jumlah usaha dan/atau kegiataan yang mentaati persyaratan

administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara adalah 40

usaha/kegiatan dari 40 usaha/kegiatan sumber tidak bergerak yang

40

potensial mencemari udara yang telah diinventarisasi atau sebesar

100%;

c) Luasan lahan yang ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah

untuk produksi biomassa yang diinformasikan sebesar 12%;

d) Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti sebesar

100%.

Beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pencapaian target

SPM bidang LH sebagaimana yang telah ditetapkan, dapat diidentifikasi

sebagai berikut:

a) Kurangnya pemahaman SPM oleh penyelenggara pemerintahan di

daerah baik oleh lembaga Eksekutif dan Legislatif;

b) Belum terintegrasinya SPM bidang LH di dalam dokumen perencanaan,

baik dalam RPJMD maupun Renstra SKPD;

c) Belum tersedia gedung laboratorium dan sarana prasarana pendukung

laboratorium lingkungan, peralatan pengujian kualitas air dan udara

sesuai standar, terkalibrasi dan terakreditasi;

d) Belum ada tenaga teknis operasional (analis) laboratorium untuk

melakukan uji sampel kualitas air dan udara;

e) Kurangnya sumber daya aparatur yang mempunyai keahlian dan

memiliki sertifikat dalam hal pengambilan dan pengujian sampel kualitas

air dan udara serta dalam penyidikan kasus lingkungan hidup (Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup - PPNS LH);

f) Ketersediaan dana belum mampu untuk membiayai keseluruhan studi

dan pengujian sampel tanah akibat produksi biomassa, sehingga masih

sangat kecil sekali jumlah lahan dan/atau tanah untuk produksi

biomassa yang dapat ditetapkan dan diinformasikan status

kerusakannya;

g) Keterbatasan jumlah SDM yang memahami tentang kajian dan analisis

kerusakan lahan dan/atau tanah.

Pencapaian terkait Indikator Kinerja Kunci (IKK) mencakup 3 indikator

yaitu Persentase Penegakan Hukum Lingkungan, Persentase Penanganan

Sampah, Tempat Pembuangan Sampah Persatuan Penduduk. Capaian

pelaksanaan indikator Persentase Penegakan Hukum Lingkungan telah

memenuhi target 100% melalui pelaksanaan program Pengawasan,

Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup.

41

Indikator makro daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten

Malang Tahun 2016 – 2021 yakni Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

ditetapkan dengan mengacu pada sebagaimana pada RPJMN Tahun 2015 –

2019. Sedangkan capaian Indikator Kineja Utama (IKU) mencakup 3 indikator

yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan

lahan. Target indikator tersebut juga merujuk pada target IKLH tingkat

nasional. Capaian indeks pada tahun 2019 baru akan diketahui hasilnya

setelah dilakukan penghitungan dan analisis dari data hasil pengujian

kualitas air dan udara selama 1 tahun.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS

LINGKUNGAN HIDUP

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup mengacu

pada tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Lingkungan Hidup

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Sesuai dengan Peraturan

Bupati dimaksud maka tugas pokok dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Malang adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

dalam tugas pembantuan bidang lingkungan hidup; dan

2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang

tugasnya.

Sedangkan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah :

1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base

serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;

2. Perencanaan strategis pada Dinas;

3. Perumusan kebijakan bidang Lingkungan Hidup;

4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

lingkungan hidup;

5. Pelaksanaan tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3,

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta

penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan;

6. Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup;

7. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam

bidang lingkungan hidup;

42

8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Dinas;

9. Pembinaan UPT;

10. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang lingkungan

hidup di lingkup Pemerintah Daerah;

11. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga

pemerintah dan lembaga lainnya;

12. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tidak

terlepas dari dokumen perencanaan daerah sebagaimana tertuang dalam

RPJMD. Dalam penyusunan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan

Hidup, pencapaian visi misi Kabupaten Malang menjadi salah satu fokus dan

tujuan utama yang harus dipenuhi. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD,

salah satu misi yakni misi ke 7 merupakan misi yang sangat terkait dengan

Dinas LH sebagai salah satu perangkat daerah pendukung dalam upaya

pencapaiannya. Misi dimaksud adalah ”Memperkokoh kesadaran dan

perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup”.

Tujuan dari misi tersebut adalah meningkatkan kebersamaan

masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan

lingkungan. Sasaran yang merupakan target atau hasil yang diharapkan

dari tujuan tersebut yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan

meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif. Salah

satu sasaran tersebut menjadi tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup

yakni meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Isu-isu lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Malang sebagaimana

tertuang dalam RPJMD, secara umum meliputi:

a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian

lingkungan;

b. Pengarusutamaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan

pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bagi seluruh

sektor yang ditempuh dalam setiap kebijakan pembangunan dalam

rangka menciptakan terjaminnya keseimbangan dan kelestarian fungsi

lingkungan hidup;

c. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air.

Sebagaimana telah dirumuskan dalam Renstra Dinas LH Tahun 2016

– 2021, isu-isu penting yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan tugas

dan fungsi Dinas LH adalah meliputi :

1. Terjadinya degradasi lingkungan;

43

Semakin menurunnya kondisi lingkungan akibat semakin meningkatnya

pencemaran air, udara dan tanah oleh aktivitas masyarakat dan/atau

industri.

2. Peningkatan beban pencemaran;

Semakin banyaknya jumlah kegiatan/usaha yang membuang limbah

sehingga menyebabkan daya dukung dan daya tampung beban

pencemaran semakin menurun.

3. Perubahan iklim;

Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak

hanya pada kondisi lingkungan seperti peningkatan suhu udara,

penipisan ketersediaan sumberdaya air, terjadinya kerusakan lingkungan

akibat bencana, tetapi juga pada akhirnya memberikan pengaruh pada

penurunan hasil produksi pertanian, perkebunan dan

peternakan/perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak terhadap

kesehatan. Sementara upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan belum

optimal.

Ketiga isu penting tersebut menjadi fokus penanganan dan menjadi

dasar perencanaan dalam penentuan/penetapan program kegiatan prioritas

yang dilaksanakan Dinas LH. Tidak terkecuali pada perencanaan program

kegiatan tahun 2020.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 secara rinci

disajikan dalam tabel 2.3. Pada tabel tersebut disampaikan perbandingan

antara rencana program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam

RKPD dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah.

44

Tabel 2.3

Review Terhadap RKPD Tahun 2020 Kabupaten Malang

Kode

Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2 5 LINGKUNGAN HIDUP LINGKUNGAN HIDUP


Perkantoran

Dinas Lingkungan

Hidup

Persentase Pemenuhan

Operasional Perkantoran (%)

100% 4.850.370 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Dinas Lingkungan

Hidup



100% 4.880.370

2 5 1 1 Kegiatan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kantor Dinas LH Jumlah registrasi

surat masuk masuk dan surat keluar (buah)

8.200 surat 11.520 Kegiatan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kantor Dinas LH Jumlah registrasi

surat masuk masuk dan surat keluar (buah)

8.200 surat 11.520

2 5 1 2 Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kantor Dinas LH Jumlah Penyediaan

Listrik, Air Minum/ Air Bersih, Telekomunikasi

dan Internet (bulan)

12 bulan 15.600 Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kantor Dinas LH Jumlah Penyediaan

Listrik, Air Minum/ Air Bersih, Telekomunikasi

dan Internet (bulan)

12 bulan 15.600

2 5 1 3 Kegiatan

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kantor Dinas LH Jumlah pejabat

pengelola administrasi keuangan (OB)

2434 OB 4.100.000 Kegiatan

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kantor Dinas LH Jumlah pejabat

pengelola administrasi keuangan (OB)

16 OB 4.100.000

2 5 1 4 Kegiatan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kantor Dinas LH Jumlah petugas

kebersihan (OB)

48 OB 96.300 Kegiatan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kantor Dinas LH Jumlah petugas

kebersihan (OB)

48 OB 96.300

2 5 1 5 Kegiatan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kantor Dinas LH Jumlah alat tulis

kantor yang disediakan (Jenis)

42 jenis 60.000 Kegiatan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kantor Dinas LH Jumlah alat tulis

kantor yang disediakan (Jenis)

42 jenis 60.000

45

Kode



Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp. 000)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 5 1 6 Kegiatan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kantor Dinas LH Jumlah barang

cetakan yang disediakan (Jenis)


Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kantor Dinas LH Jumlah barang

cetakan yang disediakan (Jenis)

5 jenis 60.000

2 5 1 7 Kegiatan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kantor Dinas LH Jumlah penyediaan

komponen alat-alat listrik dan eletronik (Jenis)


Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kantor Dinas LH Jumlah penyediaan

komponen alat-alat listrik dan eletronik (Jenis)

5 jenis 6.600

2 5 1 8 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Kantor Dinas LH Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang

disediakan (Unit)

10 unit 120.000 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Kantor Dinas LH Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang

disediakan (Unit)

10 unit 140.000

2 5 1 9 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kantor Dinas LH Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan yang disediakan (jenis)

3 jenis 36.600 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kantor Dinas LH Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan yang disediakan (jenis)

3 jenis 36.600

2 5 1 10 Kegiatan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kantor Dinas LH Jumlah bahan

logistik kantor yang disediakan (jenis)


Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kantor Dinas LH Jumlah bahan

logistik kantor yang disediakan (jenis)

1 jenis 2.750

2 5 1 11 Kegiatan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Kantor Dinas LH Jumlah makanan

dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan

(OHK)

920 OHK 76.000 Kegiatan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Kantor Dinas LH Jumlah makanan

dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan

(OHK)

920 OHK 76.000

2 5 1 12 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kantor Dinas LH Jumlah pegawai memenuhi

penugasan dinas ke luar daerah (OHK)

100 OHK 165.000 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kantor Dinas LH Jumlah pegawai memenuhi

penugasan dinas ke luar daerah (OHK)

100 OHK 175.000

2 5 1 13 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi

Kantor Dinas LH Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas

280 OHK 100.000 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi

Kantor Dinas LH Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas

280 OHK 100.000

46

Kode



Target Capaian



Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

dan Konsultasi ke

Dalam Daerah

ke dalam daerah

(OHK)

dan Konsultasi ke

Dalam Daerah

ke dalam daerah

(OHK)

2 5 2 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Dinas Lingkungan

Hidup


Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)

100% 745.000 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Dinas Lingkungan

Hidup


Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)

100% 715.000

2 5 2 1 Kegiatan Pengadaan Mebeleur

Kantor Dinas LH Jumlah mebeleur yang diadakan

(jenis)

10 unit

70.000 Kegiatan Pengadaan Mebeleur

Kantor Dinas LH Jumlah mebeleur yang diadakan

(jenis)

20 unit

140.000

2 5 2 2 Kegiatan

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

Kantor Dinas LH Jumlah gedung

kantor yang dipelihara Rutin / Berkala (jenis)

1 unit 50.000 Kegiatan

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

Kantor Dinas LH Jumlah gedung

kantor yang dipelihara Rutin / Berkala (jenis)

1 unit 50.000

2 5 2 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kantor Dinas LH Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara

rutin dan berkala (unit)

16 unit 70.000 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kantor Dinas LH Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara

rutin dan berkala (unit)

16 unit 70.000

2 5 2 4 Kegiatan

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kantor Dinas LH Jumlah peralatan

gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala (jenis)

40 unit

35.000 Kegiatan

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kantor Dinas LH Jumlah peralatan

gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala (jenis)

40 unit

35.000

2 5 2 5 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional

Kantor Dinas LH Jumlah kendaraan Dinas

/ Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)

2 unit 70.000 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional



2 unit 70.000



1 unit 450.000 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional



1 unit 350.000

47

Kode



Target Capaian



Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 5 3 Program

Peningkatan Disiplin Aparatur

Dinas

Lingkungan Hidup

Persentase

Penunjang Kerja Aparatur (%)

100% 150.000 Program

Peningkatan Disiplin Aparatur

Dinas

Lingkungan Hidup

Persentase

Penunjang Kerja Aparatur (%)

100% 150.000

2 5 3 1 Kegiatan Pengadaan

Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Kantor Dinas LH Jumlah

penyediaan pakaian olahraga (stel)

375 stel 150.000 Kegiatan Pengadaan

Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Kantor Dinas LH Jumlah

penyediaan pakaian olahraga (stel)

385 stel 150.000


Dinas Lingkungan Hidup

Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di

Perangkat Daerah (%)

100% 50.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di

Perangkat Daerah (%)

100% 50.000

2 5 4 1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kantor Dinas LH Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)

5 orang 50.000 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kantor Dinas LH Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)

5 orang 50.000

2 5 5 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Persentase Dokumen Perencanaan,

Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

yang tepat waktu (%)

100% 158.000 Program Peningkatan Pengembangan



Persentase Dokumen Perencanaan,

Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

yang tepat waktu (%)

100% 158.000

2 5 5 1 Kegiatan Penyusunan

Laporan Keuangan Semesteran

Kantor Dinas LH Jumlah dokumen laporan keuangan

semester I dan semester II (buku)

1 buku 4.000 Kegiatan Penyusunan

Laporan Keuangan Semesteran

Kantor Dinas LH Jumlah dokumen laporan keuangan

semester I dan semester II (buku)

1 buku 4.000

2 5 5 2 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

Kantor Dinas LH Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (buku)

1 buku 4.000 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

Kantor Dinas LH Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (buku)

1 buku 4.000

2 5 5 3 Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Kantor Dinas LH Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile

Kinerja PD/Survei

4 buku 150.000 Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Kantor Dinas LH Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile

Kinerja PD/Survei

4 buku 150.000

48

Kode



Target Capaian



Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kepuasan

Masyarakat) (buku)

Kepuasan

Masyarakat) (buku)

2 5 6 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Tersebar di wilayah Kab. Malang

Persentase Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan yang

memenuhi baku mutu (%)

85% 3.900.000 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup


Persentase Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan yang

memenuhi baku mutu (%)

86% 3.900.000

2 5 6 1 Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan

Tersebar di wilayah Kabupaten Malang


350 titik 1.250.000 Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan

Tersebar di wilayah Kabupaten Malang


350 titik 1.250.000

2 5 6 2 Pemantauan dan Pemulihan

Kerusakan Lingkungan Hidup

Tersebar di wilayah

Kabupaten Malang

Jumlah lahan kritis/rusak yang

difasilitasi pemulihan kerusakannya

5 lokasi 800.000 Pemantauan dan Pemulihan

Kerusakan Lingkungan Hidup

Tersebar di wilayah

Kabupaten Malang

Jumlah lahan kritis/rusak yang

difasilitasi pemulihan kerusakannya

5 lokasi 800.000

2 5 6 3 Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran

Lingkungan Hidup

Tersebar di wilayah Kabupaten

Malang

Jumlah instalasi pengolah limbah organik (biogas)

yang dibangun

20 unit 1.000.000 Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran

Lingkungan Hidup

Tersebar di wilayah Kabupaten

Malang

Jumlah instalasi pengolah limbah organik (biogas)

yang dibangun

20 unit 1.000.000


(DAK)

26 unit 850.000 Jumlah instalasi pengolah limbah organik (biogas) yang dibangun

(DAK)

26 unit 850.000

2

5 7 Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam


Persentase ketersediaan data/ informasi dan kajian

strategis lingkungan yang akuntabel (%)

92% 6.300.000 Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam


Persentase ketersediaan data/ informasi dan kajian

strategis lingkungan yang akuntabel (%)

93% 6.300.000

49

Kode



Target Capaian



Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persentase

peningkatan kegiatan/ usaha yang memiliki dokumen

lingkungan (%)

10% Persentase

peningkatan kegiatan/ usaha yang memiliki dokumen

lingkungan (%)

10%

Persentase

peningkatan tutupan vegetasi (%)

3% Persentase

peningkatan tutupan vegetasi (%)

3%

2 5 7 1 Pengkajian Strategis Lingkungan

Kab. Malang Jumlah dokumen kajian strategis

lingkungan yang disusun

4 dokumen 1.000.000 Pengkajian Strategis Lingkungan

Kab. Malang Jumlah dokumen kajian strategis


4 dokumen 1.000.000

2 5 7 2 Konservasi Sumber

Daya Alam

Tersebar di

wilayah Kabupaten Malang

Jumlah lokasi

konservasi melalui penanaman pohon

18 lokasi 4.400.000 Konservasi Sumber

Daya Alam

Tersebar di

wilayah Kabupaten Malang

Jumlah lokasi


18 lokasi 4.400.000

2 5 7 3 Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup

Kab. Malang Jumlah dokumen lingkungan yang disusun oleh

pelaku kegiatan/usaha

160 dokumen

900.000 Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup

Kab. Malang Jumlah dokumen lingkungan yang disusun oleh

pelaku kegiatan/usaha

160 dokumen

900.000

2 5 8 Program Pengawasan,

Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Lingkungan Hidup

Tersebar di wilayah Kab.

Malang

Persentase hasil pengawasan

kegiatan/ usaha yang taat terhadap peraturan

perundangan (%)

79% 3.075.000 Program Pengawasan,

Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Lingkungan Hidup


Malang

Persentase hasil pengawasan

kegiatan/ usaha yang taat terhadap peraturan

perundangan (%)

80% 3.075.000

Persentase pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti (%)

100% Persentase pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti (%)

100%

50

Kode



Target Capaian



Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persentase

peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam

pengelolaan lingkungan hidup (%)

100% Persentase

peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam

pengelolaan lingkungan hidup (%)

100%

2 5 8 1 Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-

Undangan di Bidang Lingkungan Hidup


Jumlah pengawasan ketaatan kegiatan/ usaha

terhadap peraturan perundangan bidang lingkungan

hidup

120 kegiatan/

usaha

475.000 Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-

Undangan di Bidang Lingkungan Hidup


Jumlah pengawasan ketaatan kegiatan/ usaha

terhadap peraturan perundangan bidang lingkungan

hidup

120 kegiatan/

usaha

475.000

2 5 8 2 Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup


Jumlah pengaduan masyarakat atas dugaan

pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti

100% 350.000 Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup


Jumlah pengaduan masyarakat atas dugaan

pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti

100% 350.000

2 5 8 3 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kab. Malang Jumlah kecamatan yang memenuhi indikator

penilaian Kecamatan Berseri

10 kecamatan

2.250.000 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kab. Malang Jumlah kecamatan yang memenuhi indikator


10 kecamatan

2.250.000

2 5 9 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3

Seluruh Kab. Malang

Persentase Layanan Persampahan (%)

70% 17.680.250 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3

Seluruh Kab. Malang

Persentase Layanan Persampahan (%)

75% 17.680.250

Persentase kegiatan/usaha yang memiliki

ijin TPS B3 (%)

56% Persentase kegiatan/usaha yang memiliki

ijin TPS B3 (%)

74%

51

Kode



Target Capaian



Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persentase

pengurangan sampah (%)

22% Persentase

pengurangan sampah (%)

24%

2 5 9 1 Peningkatan Peran

Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah

Kab. Malang

Jumlah volume

sampah yang tereduksi di sumbernya (m³ / hari)

156,42

ton/hari

780.000

Peningkatan Peran

Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah

Kab. Malang

Jumlah volume

sampah yang tereduksi di sumbernya (m³ / hari)

156,42

ton/hari

780.000

2 5 9 2 Penanganan dan Pengelolaan Sampah

Kab. Malang


(m³/hari)

1.105,71 ton/hr

14.849.990 Penanganan dan Pengelolaan Sampah

Kab. Malang


(m³/hari)

1.105,71 ton/hr

14.849.990

Kab. Malang

Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan

sampah yang disediakan (DAK)

12 unit 1.000.000 Kab. Malang

Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan

sampah yang disediakan (DAK)

12 unit 1.000.000

2 5 9 3 Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Kab. Malang

Jumlah kegiatan/usaha yang memiliki ijin TPS B3

132 kegiatan/

usaha

1.050.260

Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Kab. Malang


132 kegiatan/

usaha

1.050.260

2 5 10 Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan

Persampahan (UPTPP)

Kab. Malang Cakupan kecamatan yang mendapat pelayanan

persampahan

100%

3.000.000 Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan

Persampahan (UPTPP)

Kab. Malang Cakupan kecamatan yang mendapat pelayanan

persampahan

100%

3.000.000

2 5 10 1 Pelayanan

Persampahan pada UPTPP Singosari

Kec. Singosari,

Kec. Lawang, Kec. Karangploso, Kec. Dau

Jumlah

Kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan

4 kecamatan 700.000 Pelayanan


Kec. Singosari,


Jumlah


4

kecamatan

700.000

52

Kode



Target Capaian



Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 5 10 2 Pelayanan

Persampahan pada UPTPP Kepanjen

Kec. Kepanjen,

Kec. Sumberpucung, Kec. Wonosari, Kec. Ngajum,

Kec. Kromengan, Kec. Pakisaji, Kec. Wagir

Jumlah


7 kecamatan 600.000 Pelayanan

Persampahan pada UPTPP Kepanjen

Kec. Kepanjen,

Kec. Sumberpucung, Kec. Wonosari, Kec. Ngajum,

Kec. Kromengan, Kec. Pakisaji, Kec. Wagir

Jumlah


7 kecamatan 600.000

2 5 10 3 Pelayanan Persampahan pada UPTPP Tumpang

Kec. Tumpang, Kec. Poncokusumo,

Kec. Pakis, Kec. Jabung

Jumlah Kecamatan yang mendapat

pelayanan persampahan

4 kecamatan

425.000 Pelayanan Persampahan pada UPTPP Tumpang

Kec. Tumpang, Kec. Poncokusumo,

Kec. Pakis, Kec. Jabung

Jumlah Kecamatan yang mendapat


4 kecamatan

425.000

2 5 10 4 Pelayanan Persampahan pada UPTPP Bululawang

Kec. Bululawang, Kec. Wajak, Kec. Gondanglegi,

Kec. Tajinan, Kec. Pagelaran

Jumlah Kecamatan yang mendapat pelayanan

persampahan

5 kecamatan

400.000 Pelayanan Persampahan pada UPTPP Bululawang

Kec. Bululawang, Kec. Wajak, Kec. Gondanglegi,

Kec. Tajinan, Kec. Pagelaran


persampahan

5 kecamatan

400.000

2 5 10 5 Pelayanan Persampahan pada UPTPP Turen

Kec. Turen, Kec. Dampit, Kec. Tirtoyudo, Kec. Ampelgading,

Kec. Sumbermanjing Wetan


persampahan

5 Kecamatan 350.000 Pelayanan Persampahan pada UPTPP Turen

Kec. Turen, Kec. Dampit, Kec. Tirtoyudo, Kec. Ampelgading,

Kec. Sumbermanjing Wetan


persampahan

5 Kecamatan

350.000

2 5 10 6 Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pagak

Kec. Pagak, Kec. Donomulyo, Kec. Kalipare, Kec. Bantur, Kec.

Gedangan


persampahan

5 Kecamatan 250.000 Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pagak

Kec. Pagak, Kec. Donomulyo, Kec. Kalipare, Kec. Bantur, Kec.

Gedangan


persampahan

5 Kecamatan

250.000

2 5 10 7 Pelayanan

Persampahan pada UPTPP Pujon

Kec. Pujon, Kec.

Ngantang, Kec. Kasembon

Jumlah


3 Kecamatan 275.000 Pelayanan

Persampahan pada UPTPP Pujon

Kec. Pujon, Kec.

Ngantang, Kec. Kasembon

Jumlah


3

Kecamatan

275.000

53

Kode



Target Capaian



Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 5 11 Program

Pembinaan Lingkungan Sosial

Tersebar di

wilayah Kab. Malang

Persentase hasil

pemantauan kualitas lingkungan sekitar industri

yang memenuhi baku mutu (%)

32% 2.300.000 Program

Pembinaan Lingkungan Sosial

Tersebar di

wilayah Kab. Malang

Persentase hasil

pemantauan kualitas lingkungan sekitar industri

yang memenuhi baku mutu (%)

33% 2.300.000

2 5 11 1 Penyediaan / Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air

Bersih (DBHCHT)

Kab. Malang Jumlah saluran air limbah (IPAL usaha mikro dan biodigester) yang

dibangun

37 unit 2.000.000 Penyediaan / Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air

Bersih (DBHCHT)

Kab. Malang Jumlah saluran air limbah (IPAL usaha mikro dan biodigester) yang

dibangun

37 unit 2.000.000

2 5 11 2 Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di

Lingkungan Industri (DBHCHT)


Jumlah titik pantau pengujian kualitas air dan udara di

lingkungan industri dan/atau rumah sakit

120 titik pantau

300.000 Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di



Jumlah titik pantau pengujian kualitas air dan udara di

lingkungan industri dan/atau rumah sakit

120 titik pantau

300.000

JUMLAH 42.208.620 42.208.620

Catatan: Target capaian tersebut dapat terpenuhi apabila pagu indikatif yang diperoleh sesuai dengan Rencana Kerja.

54

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 mempunyai

tema “Memacu Pertumbuhan Ekonomi dalam Upaya Menurunkan Angka

Kemiskinan melalui Optimalisasi Potensi Pariwisata dan Peningkatan

Daya Dukung Lingkungan Hidup”. Oleh karena itu program dan kegiatan

pada Dinas Lingkungan Hidup disusun dengan menyesuaiakan tema tersebut

guna mendukung pencapaian visi misi daerah, khususnya untuk pencapaian

misi ke 7 yang terkait dengan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana

tertuang dalam RPJMD serta didasarkan pada adanya 3 (tiga) strategi utama

dalam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Malang sebagaimana

terumuskan dalam RPJMD. Ketiga strategi umum dimaksud meliputi :

1. Menurunkan angka kemiskinan;

2. Mengoptimalkan potensi sektor pariwisata;

3. Memperkuat daya dukung lingkungan hidup.

Pada tahun 2020 ini dilakukan perubahan dan penyesuaian pada

program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya sesuai

hasil Pemetaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah. Pemetaan program

dan kegiatan ini diperlukan karena adanya tumpang tindih atau overlap

penggunaan nomenklatur program dan kegiatan dimana satu program

dilaksanakan oleh beberapa bidang sehingga pertanggungjawaban dan pohon

kinerja perangkat daerah tidak dapat digambarkan dengan jelas. Diharapkan

dengan adanya pemetaan program dan kegiatan ini tidak ada lagi program

yang diampu oleh banyak bidang sehingga keberhasilan maupun

ketidakberhasilan capaian dari program bersangkutan menjadi jelas

pertanggungjawabannya.

Seluruh program dan kegiatan DLH pada tahun 2020 sesuai usulan

pemetaan program dan kegiatan tentunya memberikan dukungan secara riil

terhadap strategi umum daerah yang ketiga yaitu memperkuat daya dukung

lingkungan. Namun demikian, terhadap strategi umum daerah yang lain

Dinas Lingkungan Hidup juga memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Program kegiatan pendukung strategi menurunkan angka kemiskinan.

Program kegiatan yang dilaksanakan DLH tidak secara langsung

mendukung penurunan angka kemiskinan, namun mendukung strategi

tersebut dalam upaya pemenuhan ketahanan air, ketahanan energi,

ketahanan pangan dan ketahanan kesehatan masyarakat melalui

pelaksanaan program kegiatan :

a. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup,

dengan kegiatan :

55

- Pemantauan Kualitas Lingkungan melalui upaya pengendalian

kualitas air melalui pemantauan dan pengujian kualitas air guna

mendukung peningkatan ketahanan air;

- Kegiatan Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan melalui kajian

kerusakan lahan akibat produksi biomassa guna mendukung

ketahanan pangan.

b. Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam

- Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan melalui upaya pencegahan

pencemaran akibat kegiatan/usaha serta dukungan penyusunan

dokumen pengelolaan lingkungan bagi kegiatan/usaha ekonomi

lemah/kegiatan pemerintah guna mendukung ketahanan kesehatan

lingkungan dan ketahanan air;

- Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam melalui penanaman pohon

di sekitar sumber air dan pembuatan sumur resapan dalam rangka

pemeliharaan sumber air untuk peningkatan ketahanan air.

c. Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas

Kelembagan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan :

- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

Hidup dalam rangka mewujudkan kota bersih, hijau dan teduh

melalui upaya untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih

guna mendukung ketahanan kesehatan khususnya di wilayah

perkotaan serta peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di

bidang LH guna mendukung ketahanan kesehatan.

d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan

kegiatan :

- Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan

Sampah melalui pemberdayaan masyarakat dalam mengelola

sampah guna mendukung ketahanan pangan;

- Kegiatan Penanganan dan Pengelolaan Sampah melalui penanganan

sampah guna mendukung ketahanan kesehatan dan ketahanan air

(mengurangi pencemaran air) ;

2. Program kegiatan pendukung strategi mengoptimalkan sektor pariwisata

Dukungan program kegiatan DLH dalam startegi ini meliputi :

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

- Kegiatan Pemantauan Kualitas Air melalui Pemantauan dan

Pengujian Kualitas Air di wilayah potensi pariwisata;

56

b. Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Koservasi Sumber

Daya Alam, melalui kegiatan :

- Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam melalui penanaman pohon

di kanan kiri jalan di sekitar atau menuju lokasi wisata dan fasilitasi

program kampung pro iklim.

c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan

kegiatan :

- Kegiatan Penanganan dan Pengelolaan Sampah melalui penyediaan

sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah potensi

pariwisata;

d. Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Lingkungan Hidup melaui kegiatan :

- Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundangan di

Bidang LH melalui Pengawasan terhadap potensi terjadinya

pencemaran di wilayah potensi pariwisata;

- Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan

Lingkungan Hidup melalui peningkatan kesadaran dan perilaku

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan melalui kegiatan

Kecamatan Berseri khususnya di wilayah potensi pariwisata..

3. Program kegiatan pendukung strategi memperkuat daya dukung

lingkungan. Secara umum seluruh program kegiatan pada Dinas LH

mempunyai orientasi tujuan untuk meningkatkan daya dukung

lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Malang.

2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pemerintah daerah wajib

menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi

sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Untuk

menyusun RKPD, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang.

Selanjutnya sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah, salah satunya mengamanatkan Pemerintah Daerah

untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanakan pemerintahan

daerah, salah satunya melalui perencanaan daerah. Partisipasi masyarakat

dalam perencanaan pembangunan daerah diwujudkan melalui pelaksanaan

57

musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat

desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi serta nasional.

Musrenbang merupakan instrumen proses perencanaan

pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam

pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan

sesuai dengan jenjang pemerintahan. Selain sebagai wahana untuk

mensinkronkan dan merekonsiliasikan pendekatan top-down dengan bottom-

up, musrenbang juga merupakan wahana untuk pendekatan penilaian

kebutuhan masyarakat dengan penilaian yang bersifat teknis, resolusi konflik

atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan non government

stakeholders untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program

pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana

untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan.

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020 yang

merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renja, telah dilakukan

Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara

berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai dengan

kabupaten, termasuk penyelenggaraan Forum SKPD dan/atau Gabungan

SKPD. Usulan kegiatan sesuai hasil Musrenbang Tahun 2020 secara lengkap

dirinci pada tabel 2.4

58

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2020

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan*)

1

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan dan Penanganan Limbah B3

Kec. Dampit Pengadaan kendaraan roda tiga (3) untuk pengangkut sampah di 12 Desa dan 2 UPT

27 Unit

2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan


Desa Codo, Kec. Wajak

Permintaan dua (2) conteiner sampah 2 Buah

3 Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Persampahan dan

Penanganan Limbah B3

Desa Kalipare

Dusun Kaliasem RT.002 RW.002,

Kec. Kalipare

Pembangunan Tempat Pembuangan

Sampah Sementara (TPS)

1 Unit


Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3

Desa Duwet,

Kec. Tumpang

Penanaman pohon (penghijauan) di sekitar

sumber mata air

3 Sumber

Mata Air



Jl. Pahlawan Barat Dusun Kebonsari,

Desa Tumpang, Kec. Tumpang

Pengadaan sarana dan prasarana TPST3R (tersedianya mesin konveyor, penghancur,

pemilah sampah dan pembangunan landasan hanggar cor TPST3R)

Luas 36 x 18 Meter

6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan


Desa Malangsuko, Kec. Malangsuko

Peningkatan kualitas lingkungan hidup pemukiman yang berbasis pemberdayaan masyarakat

1 Paket

59




Jl. KH. Dewantoro Desa Jeru,

Kec. Tumpang

Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah terpadu (TPST3R)

700 M2



Dusun Karangjambe,

Dusun Wiroto, Desa Slamet, Kec.

Tumpang

Pengadaan kendaraan gerobak sampah 2 Unit




Desa Pulungdowo,

Kec. Tumpang

Pengadaan kendaraan gerobak sampah 5 Unit



Desa Sekarpuro

Kec. Pakis

Pembangunan rumah sampah 120 M2



Desa Kendalpayak Kec. Pakisaji

Pembangunan TPST3R 5 M X 20 M



Desa Tambaksari RT. 08 RW. 02 Kec. Pakisaji

Pembangunan TPST3R 50 M X 50 M

60




Tanah Bengkok Blok 2 Glanggang,

Kec. Pakisaji

Pembangunan tempat pembuangan sampah terpadu

50 M X 50 M



Dusun Puthukrejo, Dusun Jemunang, Dusun Ngingrim,

Desa Padanrejo, Kec. Wagir

Pengadaan bantuan gerobak sampah roda tiga (3)

3 Buah



Desa Selorejo, Kec. Dau

Pengadaan alat / mesin pencacah sampah 2 Unit



Desa Tawangargo, Kec. Karangploso

Pengadaan mesin pencacah sampah dan mobil sampah

1 Unit




Dusun Krajan,

Desa Ngijo, Kec. Karangploso

Pembangunan tempat pengelolaan sampah

terpadu (TPST)

1 Paket

(50 M X 40 M)



Dusun Tanjung,

Desa Banjararum, Kec. Singosari

Pembangunan TPST3R 1 Unit

61




Dusun Krajan RT.01 RW.02

Desa Ketindan, Kec. Lawang

Pengembangan TPS desa menjadi TPST desa

732,5 M2



Dusun Krajan Selatan, Desa

Sumberporong, Kec. Lawang

Pembangunan tempat pembuangan sampah 600 M2



Dusun Paras, Desa Mulyoarjo

Pembangunan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) desa

2500 M2




Dusun Kalianyar,

Desa Sidodadi, Kec. Lawang

Pembentukan bank sampah 1 Paket

* Catatan :

Secara umum usulan dari masyarakat melalui Musrenbang dapat diakomodir dengan catatan setelah dilakukan peninjauan lapangan untuk menentukan memungkinkan atau tidaknya usulan tersebut dilaksanakan dari segi persyaratan yang ditentukan, misalnya ketersediaan lahan, ketersediaan sistem pengelolaan dan lain sebagainya. Yang juga menjadi pertimbangan adalah mengenai ketersediaan anggaran dan prioritas pendanaannya, karena usulan anggaran pada tahun 2020 ini masih belum termasuk pemenuhan untuk usulan musrenbang di atas.

62

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Mengacu pada RPJMN 2015 – 2020, salah satu sasaran pokok

pembangunan nasional di sektor lingkungan yaitu perbaikan lingkungan hidup

dengan sasaran berupa “Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup

melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara serta

peningkatan tutupan lahan”. Sasaran tersebut telah tercermin dalam indikator

kinerja utama daerah Kabupaten Malang yaitu Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup (IKLH), serta sesuai dengan misi Kabupaten Malang yang ketujuh yaitu

“Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian

lingkungan hidup”. Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Malang,

salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pencapaian

indikator kinerja daerah dan misi ketujuh tersebut adalah Dinas Lingkungan

Hidup.

Arah kebijakan umum pembangunan nasional yang berkaitan dengan

tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah “Meningkatkan

Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan

Iklim”. Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi

bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan

kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

hidup, penegakan hukum lingkungan hidup, mengurangi risiko bencana,

meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana,

serta memperkuat mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Dalam kaitan dengan arah kebijakan umum pembangunan nasional

tersebut, khususnya yang terkait dengan perubahan iklim, rencana

pelaksanaannya dituangkan dalam program lintas bidang dalam RPJMN 2015-

2020 dengan target penurunan emisi GRK sekitar 26% pada tahun 2019 dan

peningkatan ketahanan perubahan iklim di daerah.

Sasaran pokok pembangunan nasional kemudian diterjemahkan oleh

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui perumusan tujuan

pembangunan dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tahun 2015-2020 yaitu “Memastikan kondisi lingkungan berada pada

toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya

pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan

63

kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi

perekonomian nasional”.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis

pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan meliputi :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung

lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator

kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5 –

68,6, angka pada tahun 2016 sebesar 64,03. Anasir utama pembangunan

dari besarnya indeks ini yang akan ditangani yaitu air, udara dan tutupan

hutan;

2. Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara

lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang

berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi Sumber Daya

Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap devisa dan PNPB. Komponen

pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu

maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor;

3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta

keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung

pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat

keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan

agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan

dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan

kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan

konsumsi bahan perusak ozon dan lain-lain).

Selaras dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, agar

permasalahan lingkungan hidup tidak menjadi permasalahan yang dampaknya

berkesinambungan dan berkelanjutan bagi sosial ekonomi masyarakat, Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur merumuskan visi untuk memberikan

pelayanan berupa “Ketersediaan Lingkungan Hidup Jawa Timur yang

Baik dan Sehat”, dengan misi berupa :

1. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan prima;

2. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan;

3. Meningkatkan dan mengembangkan pengendalian pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup.

Mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi tersebut maka terjaganya

kualitas lingkungan hidup menjadi prioritas utama kinerja pelayanan Dinas

64

Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, dimana hal tersebut juga merupakan

salah satu misi utama Kabupaten Malang yang ditetapkan menjadi salah satu

strategi umum daerah serta ditetapkan menjadi salah satu indikator kinerja

daerah yaitu melalui pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Melalui hasil evaluasi terhadap pelaksanaan visi dan misi daerah yang

menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana telah

ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang 2016-

2021, maka tujuan pelaksanaan Renja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya

pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara;

2. Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan SDA

yang berkelanjutan.

Sedangkan sasarannya adalah :

1. Terpeliharanya kualitas lingkungan;

2. Meningkatnya penanganan sampah;

3. Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan

lingkungan;

4. Meningkatnya tutupan vegetasi dan fungsi koordinasi dalam identifikasi

tutupan vegetasi.

Untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran tersebut ditetapkan

indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana telah diformulasikan sebagai

berikut :

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Kualitas air dihitung menggunakan metode Indeks Kualitas Air (IKA)

dengan formula :

Keterangan :

PIj = indeks pencemaran

Ci = konsentrasi parameter kualitas air

Lij = konsentrasi parameter kualitas air yang dicantumkan dalam baku

peruntukan air

65

Transformasi nilai IKA ke dalam indeks kualitas air (IKA) dilakukan dengan

mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku mutu.

Rumus IKA tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan

Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu

Air.

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Perhitungan dan pengolahan data nilai indeks kualitas udara (IKU)

dirumuskan dengan cara :

Menghitung rerata setiap sampel dan ulangan untuk parameter SO2 dan

NO2

Membandingkan angka rerata SO2 dan NO2 dengan referensi EU, dalam

bentuk indeks sementara

Mentransformasikan indeks sementara ke dalam indeks kualitas udara

(IKU), dengan rumus sebagai berikut :

IKU = 100 − (50

54,3 x (Iev − 0,1))

Keterangan :

IKU = Indeks Kualitas Udara

Iev = Indeks Sementara Rerata NO2 dan SO2

Rumus IKU tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan

Hidup Nomor Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemaran Udara.

3. Meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Nilai indeks tutupan hutan didapatkan dengan formula:

ITH = 100 − ((84,3 − (𝑇𝐻 𝑥 100))𝑥 50

54,3)

dimana :

ITH = Indeks Tutupan Hutan

TH = Tutupan Hutan

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana program dan kegiatan prioritas (utama) merupakan uraian rinci

yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/

kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja,

kebutuhan dan sumber dana/pagu indikatif, catatan penting, prakiraan maju

Rencana Tahun 2021.

66

Rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020

disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja

tahun sebelumnya, yang mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana

Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 dan capaian Renstra, analisis

kinerja pelayanan perangkat daerah dan isu-isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi perangkat daerah. Selain itu juga diselaraskan dengan hasil

telaah terhadap kebijakan nasional, kebijakan Kementerian Dalam Negeri

(terkait urusan wajib dan pilihan), kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan (terkait SPM dan IKK), dan Kebijakan Pemerintah Provinsi

Jawa Timur.

Adapun rincian rencana program dan kegiatan prioritas dan pendukung

yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 meliputi :


Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan fungsi

lingkungan hidup melalui upaya pengendalian pencemaran air, udara dan

tanah. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Kualitas Lingkungan;

2. Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup;

3. Pemantauan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup;

4. Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup (DAK).

Pagu indikatif anggaran yang diusulkan untuk Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup ini sebesar Rp. 3.900.000.000,-

dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten

Malang Tahun 2020.


Daya Alam


lingkungan hidup melalui pengkajian strategis dan dampak lingkungan serta

melindungi sumber daya alam dari kerusakan dan mempertahankan

kelestarian sumber mata air. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Pengkajian Strategis Lingkungan Hidup;

2. Konservasi Sumber Daya Alam;

3. Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup.

Pagu indikatif anggaran yang diusulkan untuk Program Penataan

Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam ini sebesar Rp.

6.300.000.000,- dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Malang Tahun

2020.

67




lingkungan hidup melalui pengawasan pelaksanaan kebijakan peraturan

perundangan di bidang lingkungan hidup serta peningkatan kapasitas

kelembagaan lingkungan hidup. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang

Lingkungan Hidup;

2. Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;

3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

Hidup.

Pagu indikatif anggaran yang diusulkan untuk Program Pengawasan,

Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup ini

sebesar Rp. 3.075.000.000,- dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten

Malang Tahun 2020.

d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan


Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan

persampahan dan penanganan limbah B3. Kegiatan yang dilaksanakan guna

mendukung pencapaian tujuan tersebut meliputi :

1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah;

2. Penanganan dan Pengelolaan Sampah;

3. Penanganan dan Pengelolaan Sampah (DAK);

4. Pengelolaan B3 dan Limbah B3.

Pagu indikatif anggaran yang diusulkan untuk Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3 ini sebesar Rp.

17.680.250.000,- dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus

(DAK) Kabupaten Malang Tahun 2020.

e. Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis

Pelayanan Persampahan (UPTPP)


persampahan pada Unit Pelaksanan Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP).

Kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung pencapaian tujuan tersebut

meliputi :

1. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Singosari;

2. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Kepanjen;

68

3. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Tumpang;

4. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Bululawang;

5. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Turen;

6. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pagak;

7. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pujon.

Pagu indikatif anggaran yang diusulkan untuk Program Pelayanan

Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP) ini


Malang Tahun 2020.

f. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan

lingkungan sosial dengan sumber dana DBHCHT. Kegiatan yang dilaksanakan

guna mendukung pencapaian tujuan tersebut meliputi :

1. Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih

(DBHCHT);

2. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan

Industri (DBHCHT).

Pagu indikatif anggaran yang diusulkan untuk Program Pembinaan

Lingkungan Sosial ini sebesar Rp. 2.300.000.000,- dari Dana Bagi Hasil Cukai

Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Malang Tahun 2020.

g. Program Pendukung (Kesekretariatan)

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan

dan pencapaian tujuan program-program utama Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Malang, terutama dalam hal penyediaan administrasi perkantoran

dan fasilitas untuk aparatur pelaksana kegiatan.

Progam-program pendukung (kesekretariatan) yang dilaksanakan

meliputi:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur;


dan Keuangan.

Pagu indikatif anggaran yang dialokasikan untuk program-program

pendukung ini sebesar Rp. 5.953.370.000,- dari Dana Alokasi Umum (DAU)

Kabupaten Malang Tahun 2020.

69

Adapun rumusan (matrik) secara lebih detail terhadap Rencana Program

dan Kegiatan Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 pada Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

70

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021


Kode


Pemerintahahan

Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Keterangan

Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 5 Bidang Urusan : Lingkungan Hidup


Perkantoran



Dinas Lingkungan

Hidup

100% 4.880.370.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan

dan pencapaian tujuan program-program utama

100% 5.050.720.000

2 5 1 1 Kegiatan Penyediaan

Jasa Surat Menyurat

Jumlah registrasi surat

masuk dan surat keluar (buah)

Kantor Dinas

Lingkungan Hidup

8.200 surat 11.520.000 DAU Program rutin untuk

mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama

8.300 surat 11.520.000

2 5 1 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomuni-kasi dan internet (bulan)

Kantor Dinas Lingkungan Hidup

12 bulan 15.600.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama

12 bulan 15.600.000

2 5 1 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)


16 OB 4.100.000.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan

program-program utama

16 OB 4.200.000.000

2 5 1 4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah petugas kebersihan (OB)


48 OB 96.300.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan


48 OB 96.300.000

2 5 1 5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor yang disediakan

(jenis)


42 jenis 60.000.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan


42 jenis 65.000.000


Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan

yang disediakan (jenis)

Kantor Dinas

Lingkungan Hidup

5 jenis 60.000.000 DAU Program rutin untuk


5 jenis 65.000.000

2 5 1 7 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)


5 jenis 6.600.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama

5 jenis 7.300.000

71

Kode


Pemerintahahan Daerah dan Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting


Keterangan

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 5 1 8 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

yang disediakan (unit)


10 unit

140.000.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan


12 unit 170.000.000

2 5 1 9 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan yang disediakan (jenis)


3 jenis 36.600.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan


3 jenis 37.000.000


Bahan Logistik Kantor

Jumlah bahan logistik

kantor yang disediakan (jenis)

Kantor Dinas

Lingkungan Hidup

1 jenis 2.750.000 DAU Program rutin untuk


1 jenis 3.000.000

2 5 1 11 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu yang disediakan (HOK)


920 OHK 76.000.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama

950 OHK 85.000.000

2 5 1 12 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah

(HOK)


100 OHK 175.000.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan


100 OHK 185.000.000

2 5 1 13 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah pegawai memenuhi penugasan

dinas ke dalam daerah (HOK)


280 OHK 100.000.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan


290 OHK 110.000.000

2 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur

(%)

Dinas Lingkungan

Hidup

100% 715.000.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan


100% 330.000.000

2 5 2 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional

roda 4 baru yang diadakan


1 unit 350.000.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan


0 unit 0

Jumlah kendaraan dinas/ operasional roda 2 baru yang diadakan


2 unit 70.000.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama

2 unit 75.000.000

72

Kode



Kegiatan

Indikator Kinerja

Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting


Keterangan

Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 5 2 2 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan




10 unit 70.000.000

2 5 2 3 Pemeliharaan Rutin/

Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung/kantor

yang dipelihara rutin/berkala (jenis)

Kantor Dinas

Lingkungan Hidup

1 unit 50.000.000 DAU Program rutin untuk


1 unit 60.000.000

2 5 2 4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin

dan berkala (unit)



17 unit 80.000.000

2 5 2 5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang

dipelihara rutin/berkala




40 unit 45.000.000

2 5 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)

Dinas Lingkungan

Hidup

100% 150.000.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan

pencapaian tujuan program-program utama

100% 160.000.000

2 5 3 1 Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-Hari Tertentu

Jumlah penyediaan

pakaian olahraga (stel)

Kantor Dinas

Lingkungan Hidup

385 stel 150.000.000 DAU Program rutin untuk


400 stel 160.000.000


Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)

Dinas Lingkungan

Hidup



100% 60.000.000

2 5 4 1 Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Jumlah pegawai yang

mengikuti pelatihan (orang)

Kantor Dinas

Lingkungan Hidup

5 orang 50.000.000 DAU Program rutin untuk


6 orang 60.000.000

73

Kode



Kegiatan

Indikator Kinerja

Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting


Keterangan

Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 5 5 Program Peningkatan Pengembangan


Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan

Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)

Dinas Lingkungan

Hidup

100% 158.000.000 DAU Program rutin untuk mendukung

pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama

100% 172.000.000

2 5 5 1 Penyusunan Laporan

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen

Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survey Kepuasan Masyarakat) (buku)

Kantor Dinas

Lingkungan Hidup

4 buku 150.000.000 DAU Pendukung

terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan (Rancangan Renja, Renja, SPM) dan

Laporan Kinerja

4 buku 160.000.000

2 5 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (buku)


1 buku 4.000.000 DAU Pendukung terlaksananya penyusunan dokumen laporan keuangan

semesteran

1 buku 6.000.000

2 5 6 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan

akhir (buku)


1 buku 4.000.000 DAU Pendukung terlaksananya

penyusunan dokumen laporan keuangan akhir tahun

1 buku 6.000.000

2 5 6 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu

Kab. Malang 85%

3.900.000.000 DAU/ DAK

86%

4.650.000.000

2 6 6 1 Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan


Kab. Malang 350 titik 1.250.000.000 DAU Merupakan strategi nasional dalam RPJMN

dalam hal penguatan instrumen pengelolaan lingkungan hidup Pendukung strategi dae-

rah peningkatan kualitas lingkungan hidup Pendukung strategi daerah pengentasan

kemiskinan dalam hal mendukung ketahanan air

400 titik 1.500.000.000


Kab. Malang 50 titik 55 titik

74

Kode



Kegiatan

Indikator Kinerja

Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting


Keterangan

Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pendukung strategi daerah bidang pariwisata

dalam hal pengawasan terhadap potensi pencemaran di daerah pariwisata

2 6 6 3 Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup


Tersebar di wilayah Kab Malang

20 unit 1.000.000.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup

25 unit 1.250.000.000 Kegiatan Pendukung PUG dan stunting pada

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH

2 6 6 4 Kegiatan Pemantauan dan Pemulihan Kerusakan

Lingkungan Hidup

Jumlah lahan kritis / rusak yang difasilitasi pemulihan

kerusakannya

Kab. Malang 5 lokasi 800.000.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan

hidup

7 lokasi 1.000.000.000

2 6 6 5 Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran

Lingkungan Hidup (DAK)

Jumlah instalasi pengolah limbah organik (biogas) yang

dibangun (DAK)

Tersebar di wilayah Kab

Malang

26 unit 850.000.000 DAK Menyesuaikan dengan pagu dan petunjuk teknis penggunaan DAK dari

Kementerian

26 unit 900.000.000

2 5 7 Program Pembinaan

Lingkungan Sosial

Persentase hasil

pemantauan kualitas lingkungan di sekitar industri yang memenuhi baku mutu

Kab. Malang 32%

2.300.000.000 DBHCH

T

Pendukung strategi

daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup

33% 2.450.000.000

2 5 7 1 Kegiatan Penyediaan / Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi

dan Air Bersih (DBHCHT)

Jumlah saluran air limbah (IPAL usaha mikro dan biodigester)

yang dibangun

Kab Malang 37 unit

2.000.000.000 DBHCHT Kegiatan yang bersumber DBHCHT dialihkan pada Program Pembinaan

Lingkungan Sosial sesuai PMK No 222 Tahun 2017

39 unit

2.100.000.000 Kegiatan Pendukung PUG dan stunting pada

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

2 5 7 2 Kegiatan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di

Jumlah titik pantau pengujian kualitas air dan udara di lingkungan industri


Malang

120 titik pantau

300.000.000 DBHCHT Kegiatan yang bersumber DBHCHT dialihkan pada Program Pembinaan Lingkungan Sosial sesuai

120 titik pantau

350.000.000

75

Kode



Kegiatan

Indikator Kinerja

Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting


Keterangan

Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


dan/atau rumah sakit PMK No 222 Tahun 2017

2 5 8 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan


Persentase Layanan Persampahan

Kab. Malang 70%

17.680.250.000 DAU/ DAK

Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup

75% 24.214.110.000

Persentase Kegiatan/Usaha yang

memiliki Ijin TPS B3

Kab. Malang 56% 74%

Persentase Pengurangan Sampah

Kab. Malang 22% 24%

2 5 8 1 Kegiatan Peningkatan Peran Serta

Masyarakat dalam Pengurangan Sampah

Jumlah volume sampah yang tereduksi

di sumbernya

Kab. Malang 156,42 ton/hr

780.000.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan

kualitas lingkungan hidup

160 ton/hr

800.000.000 Kegiatan Pendukung PUG dan stunting pada

Bidang Pengelolaan Sampah dan

Limbah B3

2 5 8 2 Kegiatan Penanganan dan Pengelolaan

Sampah


Kab. Malang

1.105,71 ton/hr

14.849.990.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan


1.165,71 ton/hr

21.330.000.000

2 5 8 3 Kegiatan Pengelolaan

B3 dan Limbah B3

Jumlah

kegiatan/usaha yang memiliki ijin TPS B3

Kab. Malang 132

kegiatan/usaha

1.050.260.000 DAU Pendukung strategi


177

kegiatan/ usaha

984.110.000

2 5 8 4 Kegiatan Penanganan

dan Pengelolaan Sampah (DAK)

Jumlah sarana dan

prasarana pengelolaan sampah yang disediakan

Kab. Malang

12 unit 1.000.000.000 DAK Pendukung strategi


12 unit 1.100.000.000

2 5 9 Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan

Persampahan (UPTPP)

Cakupan Kecamatan yang Mendapat Pelayanan Persampah

Kab. Malang 100% 3.000.000.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup

100% 3.350.000.000

2 5 9 1 Kegiatan Pelayanan


Jumlah kecamatan

yang mendapatan pelayanan persampahan

Kec. Singosari,


4

kecamatan

700.000.000 DAU Pendukung strategi


4 kecamatan

750.000.000

76

Kode



Kegiatan

Indikator Kinerja

Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting


Keterangan

Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 5 9 2 Kegiatan Pelayanan Persampahan pada

UPTPP Kepanjen

Jumlah kecamatan yang mendapatan


Kec. Kepanjen, Kec. Sumber-pucung,

Kec. Wonosari, Kec. Ngajum, Kec. Kromengan, Kec. Pakisaji, Kec. Wagir

7 kecamatan



7 kecamatan

650.000.000

2 5 9 3 Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP Tumpang

Jumlah kecamatan yang mendapatan pelayanan persampahan

Kec. Tumpang, Kec. Poncoku-sumo, Kec. Pakis, Kec. Jabung

4 kecamatan

425.000.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup

4 kecamatan

475.000.000

2 5 9 4 Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP Bululawang

Jumlah kecamatan yang mendapatan pelayanan

persampahan

Kec. Bulula-wang, Kec. Wajak, Kec. Gondanglegi, Kec.

Tajinan, Kec. Pagelaran

5 kecamatan

400.000.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan

hidup

5 kecamatan

450.000.000

2 5 9 5 Kegiatan Pelayanan

Persampahan pada UPTPP Turen

Jumlah kecamatan

yang mendapatan pelayanan persampahan

Kec. Turen, Kec.

Dampit, Kec. Tirtoyudo, Kec. Ampelgading, Kec. Sumber-manjing

Wetan

5

kecamatan

350.000.000 DAU Pendukung strategi


5 kecamatan

400.000.000

2 5 9 6 Kegiatan Pelayanan Persampahan pada

UPTPP Pagak

Jumlah kecamatan yang mendapatan


Kec. Pagak, Kec. Donomulyo, Kec.

Kalipare, Kec. Bantur, Kec. Gedangan

5 kecamatan



5 kecamatan

300.000.000

2 5 9 7 Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pujon


persampahan

Kec. Pujon, Kec. Ngantang, Kec. Kasembon

3 kecamatan


hidup

3 kecamatan

325.000.000

2 5 10 Program Pengawasan, Penertiban dan

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup

Persentase Hasil Pengawasan Kegiatan

/Usaha yang Taat terhadap Peraturan Perundangan

Kab. Malang 79% 3.075.000.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan


80% 3.325.000.000

Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

100% 100%

77

Kode



Kegiatan

Indikator Kinerja

Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting


Keterangan

Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Persentase Peningkatan Jumlah

Kelompok Masyarakat yang Berperan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

100%

100%

2 5 10 1 Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-

undangan di Bidang Lingkungan Hidup

Jumlah pengawasan ketaatan kegiatan/usaha

terhadap peraturan perundangan bidang lingkungan hidup

Kab. Malang 120 kegiatan/

usaha


hidup

130 kegiatan/

usaha

525.000.000

2 5 10 2 Kegiatan Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Jumlah pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran lingkungan yang

ditindaklanjuti

Kab. Malang 100% 350.000.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup

100% 400.000.000

2 5 10 3 Kegiatan Peningkatan Peran Serta

Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jumlah kecamatan yang memenuhi

indikator penilaian Kecamatan Berseri

Kab. Malang 10 kecamatan



10 kecamatan

2.400.000.000 Kegiatan Pendukung PUG dan stunting pada

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas

Lingkungan Hidup

2 5 11 Program Penataan Lingkungan,

Perlindungan dan Konservasi SDA

Persentase ketersediaan data/

informasi dan kajian strategis lingkungan yang akuntabel

Kab. Malang 92% 6.300.000.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan


93% 6.900.000.000

Persentase Peningkatan Kegiatan/Usaha yang

Memiliki Dokumen Lingkungan

10% 10%

Persentase Peningkatan Tutupan Vegetasi

3%

3%

78

Kode



Kegiatan

Indikator Kinerja

Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting


Keterangan

Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 5 11 1 Kegiatan Pengkajian Strategis Lingkungan

Jumlah dokumen kajian strategis



4 dokumen



4 dokumen

1.100.000.000

2 5 11 2 Kegiatan Konservasi

Sumber Daya Alam

Jumlah lokasi


Tersebar di

wilayah Kab. Malang

18 lokasi 4.400.000.000 DAU Pendukung strategi


18 lokasi 4.800.000.000 Kegiatan

Pendukung PUG dan stunting pada

Bidang Tata

Lingkungan

2 05 11 3 Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup

Jumlah dokumen lingkungan yang disusun oleh pelaku

kegiatan/usaha

Kab. Malang 160 dokumen


hidup

170 dokumen 1.000.000.000

JUMLAH 42.208.620.000 50.661.830.000

79

Rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum pada Tabel

3.1 di atas tentu merupakan rencana yang dapat mengalami perubahan pada

realisasinya tergantung dari beberapa faktor, misalnya menyesuaikan dengan

kemampuan anggaran pembiayaan daerah, terbitnya peraturan perundangan

yang mengganti peraturan yang berlaku saat ini, perubahan struktur

organisasi dan lain sebagainya. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Malang sebagai salah satu perangkat daerah yang memperoleh Dana Bagi

Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tentu perlu memperhatikan Peraturan

Menteri Keuangan yang berlaku mengenai panduan penggunaan DBHCHT

tersebut.

Terkait pelaksanaan program dan kegiatan, harus memiliki indikator yang

dapat diukur dan sebaiknya dilaksanakan oleh satu bidang saja sehingga alur

pertanggungjawaban keberhasilan program tersebut menjadi jelas. Oleh karena

itu nantinya diperlukan pula penyesuaian nama program dan kegiatan agar

tidak tumpang tindih antar bidang pelaksana dari program dan kegiatan

tersebut. Pada dokumen Rencana Kerja Tahun 2020 ini telah mencantumkan

nomenklatur program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Malang hasil pemetaan yang telah diverifikasi sebelumnya.

Program dan kegiatan yang direncanakan tersebut secara langsung

maupun tidak langsung pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan indeks

kualitas lingkungan hidup, baik melalui pengendalian pencemaran air dan

udara serta untuk meningkatkan tutupan vegetasi.

Dari keseluruhan program dan kegiatan yang ada, terdapat 5

program/kegiatan yang dikategorikan responsif gender, yaitu:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

dengan Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran

Lingkungan Hidup.

Kegiatan yang mendukung responsif gender adalah melalui

penanggulangan pencemaran limbah ternak dengan membangun pengolah

limbah organik (biogas). Gas yang dihasilkan dari pengolahan limbah

ternak tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengganti LPG bahan bakar

untuk memasak. Dengan demikian limbah ternak tersebut dapat

memberikan manfaat terhadap ketersediaan energi bagi rumah tangga.

2. Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

Alam dengan Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam.

Kegiatan yang mendukung responsif gender adalah melalui kegiatan

konservasi pada sumber air, yang memberikan dampak terlindunginya

80

sumber air dan berimbas pada tersedianya air bersih sehingga

mempermudah akses masyarakat dalam pemanfaatan air bersih tersebut.

Untuk itu diperlukan peran aktif masyarakat dalam menjaga tegakan yang

ditanam agar perlindungan pada sumber air dapat terus terlaksana secara

kontinyu.

3. Program Pengawasan, Penertiban, dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Lingkungan Hidup dengan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat

dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kegiatan yang mendukung responsif gender adalah meningkatkan peran

serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan

mengadakan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan

peran serta dengan membentuk kelompok masyarakat berbasis masyarakat

yang secara mandiri melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan

mengadakan beberapa lomba lingkungan hidup dengan indikator dan

kriteria yang terkait pengelolaan lingkungan hidup yaitu kebersihan,

kelembagaan, peran serta, kebijakan, aksi pengelolaan lingkungan.


Penanganan Limbah B3, dengan Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat

dalam Pengurangan Sampah.

Kegiatan yang mendukung responsif gender adalah Peningkatan Peran

Serta Masyarakat Dalam Pengurangan Sampah adalah mendorong

terciptanya paradigma baru masyarakat (laki-laki maupun perempuan)

dalam pengelolaan persampahan yang memandang sampah sebagai

sumber daya yang bernilai dan dapat memberikan dampak yang baik bagi

masyarakat baik dari segi sosial, ekonomi dan lingkungan.

5. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur dengan Kegiatan Pendidikan

dan Pelatihan Formal.

Kegiatan yang mendukung responsif gender adalah melalui pelaksanaan

pelatihan terkait perencanaan dan penganggaran daerah yang responsif

gender (PPRG) terhadap pejabat struktural dan staf yang menangani

program dan kegiatan.

Program dan kegiatan tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai

pendukung dari prioritas pembangunan daerah Kabupaten Malang yang

keenam, yaitu ”Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan,

Kesejahteraan Sosial Serta Peningkatan Peran Perempuan dan

Pengarusutamaan Gender”.

81

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN MALANG

Rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Malang Tahun 2020 disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan

Rencana Kerja tahun sebelumnya, yang mencakup evaluasi terhadap

pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 dan capaian

Renstra, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah dan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Selain itu juga

diselaraskan dengan hasil telaah terhadap kebijakan nasional, kebijakan

Kementerian Dalam Negeri (terkait urusan wajib dan pilihan), kebijakan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (terkait SPM dan IKK), dan

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Adapun rincian rencana program dan kegiatan prioritas dan pendukung

yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 meliputi :



lingkungan hidup melalui upaya pengendalian pencemaran air, udara dan

tanah. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Kualitas Lingkungan;

2. Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup;

3. Pemantauan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup;

4. Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup (DAK).

Pagu indikatif anggaran yang diusulkan untuk Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup ini sebesar Rp. 3.900.000.000,-

dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten

Malang Tahun 2020.


Daya Alam


lingkungan hidup melalui pengkajian strategis dan dampak lingkungan serta

melindungi sumber daya alam dari kerusakan dan mempertahankan

kelestarian sumber mata air. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Pengkajian Strategis Lingkungan Hidup;

2. Konservasi Sumber Daya Alam;

3. Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup.

82

Pagu indikatif anggaran yang diusulkan untuk Program Penataan

Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam ini sebesar Rp.

6.300.000.000,- dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Malang Tahun

2020.




lingkungan hidup melalui pengawasan pelaksanaan kebijakan peraturan

perundangan di bidang lingkungan hidup serta peningkatan kapasitas

kelembagaan lingkungan hidup. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang

Lingkungan Hidup;

2. Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;

3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

Hidup.

Pagu indikatif anggaran yang diusulkan untuk Program Pengawasan,

Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup ini


Malang Tahun 2020.

d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan



persampahan dan penanganan limbah B3. Kegiatan yang dilaksanakan guna

mendukung pencapaian tujuan tersebut meliputi :

1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah;

2. Penanganan dan Pengelolaan Sampah;

3. Penanganan dan Pengelolaan Sampah (DAK);

4. Pengelolaan B3 dan Limbah B3.

Pagu indikatif anggaran yang diusulkan untuk Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3 ini sebesar Rp.

17.680.250.000,- dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus

(DAK) Kabupaten Malang Tahun 2020.

e. Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis

Pelayanan Persampahan (UPTPP)


persampahan pada Unit Pelaksanan Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP).

83

Kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung pencapaian tujuan tersebut

meliputi :

1. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Singosari;

2. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Kepanjen;

3. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Tumpang;

4. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Bululawang;

5. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Turen;

6. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pagak;

7. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pujon.

Pagu indikatif anggaran yang diusulkan untuk Program Pelayanan

Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP) ini


Malang Tahun 2020.

f. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan

lingkungan sosial dengan sumber dana DBHCHT. Kegiatan yang dilaksanakan

guna mendukung pencapaian tujuan tersebut meliputi :

1. Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih

(DBHCHT);

2. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan

Industri (DBHCHT).

Pagu indikatif anggaran yang diusulkan untuk Program Pembinaan

Lingkungan Sosial ini sebesar Rp. 2.300.000.000,- dari Dana Bagi Hasil Cukai

Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Malang Tahun 2020.

g. Program Pendukung (Kesekretariatan)

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan

dan pencapaian tujuan program-program utama Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Malang, terutama dalam hal penyediaan administrasi perkantoran

dan fasilitas untuk aparatur pelaksana kegiatan.

Progam-program pendukung (kesekretariatan) yang dilaksanakan

meliputi:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur;

84


dan Keuangan.

Pagu indikatif anggaran yang dialokasikan untuk program-program

pendukung ini sebesar Rp. 5.953.370.000,- dari Dana Alokasi Umum (DAU)

Kabupaten Malang Tahun 2020.

85

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021


Nomor Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Keterangan Lokasi



Indikatif

Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran



Dinas

Lingkungan Hidup

100% 4.880.370.000 DAU Program rutin untuk mendukung


1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)

Kantor Dinas Lingkungan

Hidup

8.200 surat 11.520.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama

1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



Hidup

12 bulan 15.600.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama

1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan



Hidup

16 OB 4.100.000.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama

1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



Hidup

48 OB 96.300.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama

1.5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah alat tulis kantor yang

disediakan (jenis)

Kantor Dinas

Lingkungan Hidup

42 jenis 60.000.000 DAU Program rutin untuk mendukung


1.6 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)


Hidup


1.7 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



Hidup


1.8 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (unit)


Hidup

10 unit

140.000.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama

86




Rencana Tahun 2020

Keterangan Lokasi



Indikatif

Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.9 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (jenis)


Hidup


1.10 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)


Hidup


1.11 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman



Hidup


1.12 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)


Hidup


1.13 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)


Hidup


2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Penunjang Aparatur (%)

Dinas Lingkungan

Hidup



2.1

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional



Hidup




Hidup


2.2 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan


Hidup


2.3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung/kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)


Hidup


87




Rencana Tahun 2020

Keterangan Lokasi



Indikatif

Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

2.4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (unit)


Hidup


2.5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala


Hidup


3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Dinas Lingkungan

Hidup

100% 150.000.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama

3.1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Jumlah penyediaan pakaian olahraga (stel)


Hidup

385 stel 150.000.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Dinas Lingkungan

Hidup


4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)


Hidup

5 orang 50.000.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)

Dinas Lingkungan

Hidup


5.1 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survey Kepuasan

Masyarakat) (buku)


Hidup

4 buku 150.000.000 DAU Pendukung terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan (Rancangan Renja, Renja, SPM) dan

Laporan Kinerja

5.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran



Hidup

1 buku 4.000.000 DAU Pendukung terlaksananya penyusunan dokumen laporan keuangan semesteran

88




Rencana Tahun 2020

Keterangan Lokasi



Indikatif

Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

5.3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (buku)


Hidup

1 buku 4.000.000 DAU Pendukung terlaksananya penyusunan dokumen laporan keuangan akhir tahun

6 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu

Kab. Malang 85%

3.900.000.000 DAU/ DAK Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup

6.1 Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan


Kab. Malang 350 titik 1.250.000.000 DAU Merupakan strategi nasional dalam RPJMN dalam hal penguatan instrumen pengelolaan lingkungan hidup Pendukung strategi dae-rah peningkatan kualitas lingkungan hidup Pendukung strategi daerah pengentasan kemiskinan dalam hal

mendukung ketahanan air Pendukung strategi daerah bidang pariwisata dalam hal pengawasan terhadap potensi pencemaran di daerah pariwisata


Kab. Malang 50 titik

6.2 Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup



Malang

20 unit 1.000.000.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup

Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup (DAK)

Jumlah instalasi pengolah limbah organik (biogas) yang dibangun (DAK)


Malang

26 unit 850.000.000 DAK Menyesuaikan dengan pagu dan petunjuk teknis penggunaan DAK dari Kementerian

6.3 Kegiatan Pemantauan dan Pemulihan Kerusakan

Lingkungan Hidup

Jumlah lahan kritis / rusak yang difasilitasi pemulihan

kerusakannya

Kab. Malang 5 lokasi 800.000.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan

hidup

89




Rencana Tahun 2020

Keterangan Lokasi



Indikatif

Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8


Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan di sekitar industri yang memenuhi baku mutu

Kab. Malang 32%

2.300.000.000 DBHCHT Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup

7.1 Kegiatan Penyediaan / Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih

(DBHCHT)

Jumlah saluran air limbah (IPAL usaha mikro dan biodigester) yang dibangun

Kab Malang 37 unit

2.000.000.000 DBHCHT Kegiatan yang bersumber DBHCHT dialihkan pada Program Pembinaan Lingkungan Sosial sesuai PMK No 222

Tahun 2017

7.2 Kegiatan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (DBHCHT)

Jumlah titik pantau pengujian kualitas air dan udara di lingkungan industri dan/atau rumah sakit


Malang

120 titik pantau

300.000.000 DBHCHT Kegiatan yang bersumber DBHCHT dialihkan pada Program Pembinaan Lingkungan Sosial sesuai PMK No 222 Tahun 2017



Kab. Malang 70%

17.680.250.000

DAU/ DAK

Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup

Persentase Kegiatan/Usaha

yang memiliki Ijin TPS B3

Kab. Malang 56%


Kab. Malang 22%

8.1 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah


Kab. Malang 156,42 ton/hr


8.2 Kegiatan Penanganan dan Pengelolaan Sampah


Kab. Malang

1.105,71 ton/hr

14.849.990.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup

Kegiatan Penanganan dan Pengelolaan Sampah (DAK)

Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang disediakan

Kab. Malang

12 unit 1.000.000.000 DAK Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup

8.3 Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3


Kab. Malang 132 kegiatan/ usaha


90




Rencana Tahun 2020

Keterangan Lokasi



Indikatif

Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

9 Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP)

Cakupan Kecamatan yang Mendapat Pelayanan Persampah


9.1 Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP Singosari


Kec. Singosari, Kec. Lawang, Kec.

Karangploso, Kec. Dau

4 kecamatan


9.2 Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP Kepanjen


Kec. Kepanjen, Kec. Sumber-pucung, Kec. Wonosari, Kec.

Ngajum, Kec. Kromengan, Kec. Pakisaji, Kec. Wagir

7 kecamatan


9.3 Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP Tumpang


Kec. Tumpang, Kec. Poncoku-sumo, Kec. Pakis, Kec. Jabung

4 kecamatan


9.4 Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP Bululawang


Kec. Bulula-wang, Kec. Wajak, Kec. Gondanglegi, Kec. Tajinan, Kec.

Pagelaran

5 kecamatan


9.5 Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP Turen


Kec. Turen, Kec. Dampit, Kec. Tirtoyudo, Kec.

Ampelgading, Kec. Sumber-manjing Wetan

5 kecamatan


9.6 Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP


Kec. Pagak, Kec. Donomulyo, Kec.

5 kecamatan


91




Rencana Tahun 2020

Keterangan Lokasi



Indikatif

Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Pagak persampahan Kalipare, Kec. Bantur, Kec. Gedangan

hidup

9.7 Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pujon


Kec. Pujon, Kec. Ngantang, Kec. Kasembon

3 kecamatan



Persentase Hasil Pengawasan Kegiatan /Usaha yang Taat terhadap Peraturan Perundangan



100%

Persentase Peningkatan Jumlah Kelompok Masyarakat yang Berperan dalam Pengelolaan

Lingkungan Hidup

100%

10.1 Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup


Kab. Malang 120 kegiatan/ usaha


10.2 Kegiatan Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup


Kab. Malang 100% 350.000.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup

10.3 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jumlah kecamatan yang memenuhi indikator penilaian

Kecamatan Berseri

Kab. Malang 10 kecamatan 2.250.000.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan

hidup

11 Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan

Persentase ketersediaan data/ informasi dan kajian strategis lingkungan yang


92




Rencana Tahun 2020

Keterangan Lokasi



Indikatif

Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Konservasi SDA akuntabel

Persentase Peningkatan Kegiatan/Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan

10%


3%

11.1 Kegiatan Pengkajian Strategis Lingkungan

Jumlah dokumen kajian strategis lingkungan yang disusun


4 dokumen


11.2 Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam



18 lokasi 4.400.000.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup

11.3 Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup

Jumlah dokumen lingkungan yang disusun oleh pelaku kegiatan/usaha

Kab. Malang 160 dokumen 900.000.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup

JUMLAH 42.208.620.000

93

Tabel 4.2 Rencana Kerja, Pendanaan dan Target Penyerapan Anggaran Per Triwulan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2020

No Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

dan Kegiatan (Output)

Rencana Tahun 2020 Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per

Triwulan (%)

Keterangan Target Capaian Kinerja


(Rp) I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)

100% 4.880.370.000

1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)

8.200 surat 11.520.000 10% 35% 35% 20%

1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


12 bulan 15.600.000 10% 25% 35% 30%

1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


16 OB 4.100.000.000 20% 30% 20% 30%

1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


48 OB 96.300.000 25% 25% 25% 25 %

1.5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)

42 jenis 60.000.000 10% 35% 35% 20%

1.6 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)

5 jenis 60.000.000 10% 35% 40% 15%

1.7 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor


5 jenis 6.600.000 10% 35% 40% 15%

1.8 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

yang disediakan (unit)

10 unit

140.000.000 - 50% 50% -

94


Kegiatan




Triwulan (%)



(Rp) I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.9 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (jenis)

3 jenis 36.600.000 10% 40% 40% 10%

1.10 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan

(jenis)

1 jenis 2.750.000 10% 30% 40% 20%

1.11 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman


920 OHK 76.000.000 10% 35% 40% 15%

1.12 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)

100 OHK 175.000.000 10% 25% 35% 30%

1.13 Kegiatan Rapat-Rapat

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah pegawai

memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)

280 OHK 100.000.000 15% 30% 35% 20%

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)

100% 715.000.000

2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional


1 unit 350.000.000 - 100% - -


2 unit 70.000.000 - 100% - -

2.2 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan

20 unit 140.000.000 - 50% 50% -

2.3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung/kantor yang dipelihara

1 unit 50.000.000 10% 35% 40% 15%

95


Kegiatan




Triwulan (%)



(Rp) I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

rutin/berkala (jenis)

2.4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan

berkala (unit)

16 unit 70.000.000 10% 30% 35% 25%

2.5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala

40 unit 35.000.000 10% 35% 40% 15%

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur


100% 150.000.000

3.1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Jumlah penyediaan pakaian olahraga (stel)

385 stel 150.000.000 - 100% - -

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


100% 50.000.000

4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan

(orang)

5 orang 50.000.000 - 25% 50% 25%

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)

100% 158.000.000

5.1 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survey Kepuasan

Masyarakat) (buku)

4 buku 150.000.000 10% 30% 35% 25%

5.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran


1 buku 4.000.000 - - 100% -

96


Kegiatan




Triwulan (%)



(Rp) I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (buku)

1 buku 4.000.000 - - 100%

6 Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Persentase hasil

pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu

85%

3.900.000.000

6.1 Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan


350 titik 1.250.000.000 11% 19% 49% 21%


50 titik

6.2 Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup


20 unit 1.000.000.000 42% 22% 15% 21%

Kegiatan Pengendalian dan

Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup (DAK)

Jumlah instalasi

pengolah limbah organik (biogas) yang dibangun (DAK)

26 unit 850.000.000 1% 1% 97% 1%

6.3 Kegiatan Pemantauan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup

Jumlah lahan kritis / rusak yang difasilitasi pemulihan kerusakannya

5 lokasi 800.000.000 70% 5% 18% 7%


Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan di sekitar

industri yang memenuhi baku mutu

32%

2.300.000.000

97


Kegiatan




Triwulan (%)



(Rp) I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.1 Kegiatan Penyediaan / Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih (DBHCHT)

Jumlah saluran air limbah (IPAL usaha mikro dan biodigester) yang dibangun

37 unit

2.000.000.000 1% 1% 97% 1%

7.2 Kegiatan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi

Masyarakat di Lingkungan Industri (DBHCHT)


dan udara di lingkungan industri dan/atau rumah sakit

120 titik pantau

300.000.000 7% 5% 55% 33%



70%

17.680.250.000

Persentase Kegiatan/Usaha yang memiliki Ijin TPS B3

56%


22%

8.1 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah


156,42 ton/hr

780.000.000 5% 30% 35% 30%

8.2 Kegiatan Penanganan dan Pengelolaan Sampah


1.105,71 ton/hr

14.849.990.000 5% 30% 35% 30%

Kegiatan Penanganan dan Pengelolaan Sampah (DAK)

Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang disediakan

12 unit 1.000.000.000 5% 30% 35% 30%

8.3 Kegiatan Pengelolaan B3 dan

Limbah B3

Jumlah kegiatan/usaha

yang memiliki ijin TPS B3

132

kegiatan/ usaha

1.050.260.000 5% 30% 35% 30%

9 Program Pelayanan

Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP)

Cakupan Kecamatan

yang Mendapat Pelayanan Persampah

100% 3.000.000.000

98


Kegiatan




Triwulan (%)



(Rp) I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9.1 Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP Singosari


4 kecamatan

700.000.000 10% 30% 35% 25%

9.2 Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP Kepanjen


7 kecamatan

600.000.000 10% 30% 35% 25%

9.3 Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP Tumpang


4 kecamatan

425.000.000 10% 30% 35% 25%

9.4 Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP Bululawang


5 kecamatan

400.000.000 10% 30% 35% 25%

9.5 Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP Turen


5 kecamatan

350.000.000 10% 30% 35% 25%

9.6 Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pagak


5 kecamatan

250.000.000 10% 30% 35% 25%

9.7 Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pujon


3 kecamatan

275.000.000 10% 30% 35% 25%


Persentase Hasil Pengawasan Kegiatan /Usaha yang Taat terhadap Peraturan Perundangan

79% 3.075.000.000


100%

Persentase

Peningkatan Jumlah Kelompok Masyarakat yang Berperan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

100%

99


Kegiatan




Triwulan (%)



(Rp) I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10.1 Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup


120 kegiatan/

usaha

475.000.000 15% 35% 30% 30%

10.2 Kegiatan Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup


100% 350.000.000 10% 20% 35% 35%

10.3 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jumlah kecamatan yang memenuhi indikator


10 kecamatan

2.250.000.000 7% 33% 25% 35%

11 Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi SDA

Persentase ketersediaan data/ informasi dan kajian strategis lingkungan

yang akuntabel

92% 6.300.000.000

Persentase Peningkatan Kegiatan/Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan

10%


3%

11.1 Kegiatan Pengkajian Strategis Lingkungan

Jumlah dokumen kajian strategis lingkungan

yang disusun

4 dokumen

1.000.000.000 5% 15% 50% 30%

100


Kegiatan




Triwulan (%)



(Rp) I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11.2 Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam


18 lokasi 4.400.000.000 20% 35% 35% 10%

11.3 Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup

Jumlah dokumen lingkungan yang

disusun oleh pelaku kegiatan/usaha

160 dokumen

900.000.000 21% 33% 21% 25%

JUMLAH 42.208.620.000 9,4% 32,6% 36,8% 21,2%

Documents

RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP ...lh.malangkab.go.id/uploads/dokumen/DLH Malangkab-RENJA...Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra