RENCANA KERJA TAHUNANbapenda.banjarkab.go.id/administrator/dokumen/RKT 2019... · 2019. 11. 26. · rencana kerja tahunan badan pendapatan daerah kabupaten banjar tahun anggaran 2019

RENCANA KERJA TAHUNAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2019

Jl. PANGERAN HIDAYATULLAH, NO. 1 MARTAPURA TELP. (0511) 4721358 FAX. (0511) 4721027

KALIMANTAN SELATAN 70611

Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

Tahun Anggaran 2019

i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat

Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga

tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar

Tahun Anggaran 2019.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun sesuai dengan Rencana Strategis

(RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021

berdasarkan tugas pokok dan fungsi akan melaksanakan 39 (Tiga Puluh Sembilan)

kegiatan dengan dukungan dana APBD sebesar Rp. 7.874.713.740,- (Tujuh Milyar

Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus

Empat Puluh Rupiah). Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banjar dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban unit

kerja dan terwujudnya aparatur yang bersih dan bertanggungjawab serta bebas

Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini dibuat dan dijadikan pedoman

dalam peningkatan kinerja aparatur dimasa mendatang.

Martapura, Januari 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BANJAR

TTD

H. SYAHRIALLUDIN. S.Sos, MAP

Pembina Utama Muda NIP. 19650721 198602 1 001



Tahun Anggaran 2019

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banjar Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 yang didukung melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar yang tertuang dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 6.853.658.000,- (enam

milyar delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu

rupiah), mencakup 23 (dua puluh tiga) kegiatan yaitu :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Rp. 251.800.000)

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

(Rp. 13.580.000)

3. Penyediaan jasa administrasi Keuangan (Rp. 100.800.000)

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor (Rp. 30.394.800)

5. Penyediaan alat tulis kantor (Rp. 38.927.200)

6. Penyediaan barang cetak dan penggandaan (Rp. 22.100.000)

7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor (Rp. 4.800.000)

8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Rp. 18.000.000)

9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perUndang-Undangan (Rp. 11.340.000)

10. Penyediaan makanan dan minuman (Rp. 199.000.000)

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Rp. 430.000.000)

12. Penyediaan pendukung administrasi/teknis perkantoran (Rp. 819.748.720)

13. Pengadaan mobil jabatan (Rp. 450.000.000)

14. Pengadaan perlengkapan gedung kantor (Rp. 86.371.520)

15. Pengadaan peralatan gedung kantor (Rp. 560.500.000)

16. Pengadaan mebeleur (Rp. 10.500.000)

17. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan (Rp. 40.920.000)

18. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Rp. 134.700.000)

19. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (Rp. 25.000.000)

20. Pengadaan pakaian kerja lapangan (Rp. 6.000.000)

21. Bimtek teknis implementasi peraturan

perundang-undangan (Rp. 315.000.000)



Tahun Anggaran 2019

iii

22. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD (Rp. 11.820.000)

23. Penyusunan pelaporan keuangan semsteran (Rp. 11.110.000)

24. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (Rp. 1.845.000)

25. Pengembangan dan pengendalian perencanaan (Rp. 8.600.000)

26. Koordinasi penyusunan laporan kinerja SKPD (Rp. 4.245.000)

27. Penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah (Rp. 265.486.000)

28. Pengawasan pajak daerah (Rp. 283. 468. 700)

29. Penegakan hukum pajak daerah (Rp. 413.081.000)

30. Pemutakhiran data PBB (Rp. 905.210.400)

31. Penagihan PBB (Rp. 737.134.600)

32. Penetapan Zona Nilai Tanah (Rp. 152.300.000)

33. Verifikasi BPHTB ( Rp. 280.158.800)

34. Pendataan retribusi daerah ( Rp. 172.204.600)

35. Penyusunan regulasi retibusi daerah (Rp. 143.274.600)

36. Penilaian dan penetapan target retribusi (Rp. 298.087.700)

37. Rapat Koordinasi terkait bagi hasil laba perusahaan daerah dan Lain-lain

PAD yang sah (Rp. 98.888.200)

38. Rapat koordinasi dan konsultasi terkait dana transfer (Rp. 318.041.100)

39. Pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah (Rp. 200.405.800)

[Type the company name]Rencana Kerja Tahunan (RKT)


Tahun Anggaran 2019

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

HALAMAN RINGKASAN

EKSEKUTIF DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ........................................................................................................ 1

B. Tugas Pokok dan Fungsi ......................................................................................... 2

C. Sumber Daya Manusia ............................................................................................ 3

D. Struktur Organisasi .................................................................................................. 5

E. Maksud dan Tujuan ................................................................................................. 9

1. Maksud Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ............................................... 10

2. Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ................................................. 10

F. Ruang Lingkup....................................................................................................... 10

BAB II RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021

A. Visi ........................................................................................................................ 11

B. Misi ........................................................................................................................ 11

BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019

A. Program dan Kegiatan ........................................................................................... 16

B. Anggaran Program dan Kegiatan .......................................................................... 17

C. Dana APBD (Murni) Tahun 2019 ......................................................................... 19

D. Indikator Kinerja Utama (IKU) ............................................................................. 20

BAB IV P E N U T U P



Tahun Anggaran 2019

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Banjar Tahun Anggaran 2019 merupakan penjabaran dari Arah Kebijakan Umum

serta Strategi dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Banjar sebagai acuan

Perencanaan Pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun

Anggaran 2019.

Dasar Program Pembangunan Tahun 2019 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

yunto Peraturan Pemerintah Nomor 1008 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Dokumen Perencanaan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang

Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;

6. Peraturan Daerah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2017 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun

Anggaran 2018;

9. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banjar Tahun 2018 dan Renstra Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banjar yang berlaku efektif hingga tahun 2018 dengan setiap

tahun diadakan Validitas dengan bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT).



Tahun Anggaran 2019

2


Banjar tahun 2019 telah dirancang melalui berbagai tahapan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan peran serta semua pihak.

berbagai instansi terkait, stakeholders (PHRI, ASITA, HPI, Komite Pariwisata,

Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi terkait lain di Kabupaten Banjar serta DPRD

Kabupaten Banjar).

Musrenbang membahas dan merumuskan secara bersama-sama tentang isu

pokok yang terjadi, Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas

pembangunan. Hasilnya juga telah dibahas dan dikaji dengan pihak legislatif dan

telah disepakati yang kemudian akan dijadikan acuan kerja serta akan

dipertanggungjawabkan dalam bentuk bobot Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kedudukan, tugas pokok dan

fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tanggal 23

Desember 2016. Dalam Peraturan Bupati tersebut disebutkan bahwa Badan

Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang

keuangan yang menjadi kewenangan daerah serta bertanggung jawab kepada Bupati

Banjar melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar adalah membantu

Bupati melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan dalam bidang

pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Badan Pendapatan Daerah

mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis pendapatan daerah sesuai

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

2. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan

dan pengendalian serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan

kesekretariatan;



Tahun Anggaran 2019

3


dan pengendalian serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penerimaan

Pendapatan Asli Daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, bagi

hasil laba perusahaan daerah dan lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;


dan pengendalian serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penerimaan

Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan;


dan pengendalian serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan yang meliputi

pengelolaan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, pengkajian potensi

pendapatan, serta pembukuan dan pelaporan;


dan pengendalian serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengawasan,

penyuluhan, serta monitoring dan evaluasi;

7. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan asli daerah

yang dikelola oleh SKPD pemungut;

8. Pemberian pelayanan umum di bidang pendapatan;

9. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan

10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

C. Sumber Daya Manusia

Pegawai Bapenda Banjar sampai saat ini berjumlah 73 orang yang terdiri 33

orang PNS dan 40 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang diklasifikasikan

berdasarkan jenis kelamin, golongan dan pendidikan sebagaimana tabel halaman

berikut:

Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

JENIS KELAMIN

GOLONGAN

JUMLAH

PENDIDIKAN JUMLA

H PTT

PNS

I II III IV SD SLT

P SLTA D2 D3 D4 S1 S2

L 26 - 7 6 4 43 - 1 16 - 1 - 21 4 43

P 14 - - 12 4 30 - 1 4 - 1 1 19 4 30

Jumlah 40 - 7 18 8 73 - 2 20 - 2 1 40 8 73



Tahun Anggaran 2019

4

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah pegawai pada Bapenda

Banjar, yaitu pegawai laki-laki berjumlah 43 orang dan pegawai wanita berjumlah 30

orang yang diklasifikasikan berdasarkan status yaitu PNS laki-laki berjumlah 17

orang, PNS wanita berjumlah 16 orang, PTT laki-laki berjumlah 26 orang dan PTT

wanita berjumlah 14 orang.

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan dapat diketahui bahwa di

Bapenda Banjar tidak ada yang lulusan SD dan D2. Lulusan SLTP ada 1 orang laki-

laki dan 1 orang wanita yang kesemuanya adalah PTT, lulusan SLTA berjumlah 20

orang yang terdiri atas 7 orang laki-laki berstatus PNS, 2 orang wanita

bersatus PNS, 9 orang laki-laki berstatus PTT dan 2 orang wanita berstatus PTT,

lulusan D3 berjumlah 2 orang yang terdiri atas 1 orang laki – laki yang berstatus PNS

dan 1 orang wanita yang berstatus PTT, lulusan S1 berjumlah 40 orang yang terdiri

atas 5 orang laki-laki berstatus PNS, 9 orang wanita bersatus PNS, 16 orang laki-laki

berstatus PTT dan 10 orang wanita berstatus PTT, lulusan S2 berjumlah 8 orang

yang terdiri dari 4 orang laki-laki PNS dan 4 orang wanita PNS.

Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

Berdasarkan Komposisi Pekerjaan Perbidang

No

Bagian

Jumlah Pegawai

Eselonering Staf

II II

I

IV PN

S

CPN

S

PT

T

1 Kepala Badan 1 - - - - -

2 Sekretariat - 1 3 5 - 17

3 Bidang Pendapatan I - 1 3 2 - 6

4 Bidang Pendapatan II - 1 3 3 - 11

5 Bidang Pendapatan III - 1 2 2 - 3

6 Bidang Pengendalian Pendapatan - 1 3 3 - 3

Jumlah 1 5 14 15 - 40

Dari tersebut dapat diketahui bahwa pejabat eselonering pada Bapenda

Banjar berjumlah 20 orang yang terdiri dari 1 orang kepala badan, 1 orang sekretaris,

4 orang kepala bidang, 3 orang kasubbag dan 11 orang kepala sub bidang.

Sedangkan staf pada sekretariat berjumlah 5 orang PNS dan 17 orang PTT, bidang

Pendapatan I berjumlah 2 orang PNS dan 6 orang PTT, bidang Pendapatan II

berjumlah 3 orang PNS dan 11 orang PTT, bidang Pendapatan III berjumlah 2 orang

PNS dan 3 orang PTT serta pada bidang Pengendalian Pendapatan berjumlah 3 orang

PNS dan 3 orang PTT.



Tahun Anggaran 2019

5

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, SOTK Badan

Pendapatan Daerah terdiri atas terdiri atas:

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat, terdiri dari;

a. Sub Bagian Perencanaan;

b. Sub Bagian Keuangan; dan

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Pendapatan I terdiri dari:

a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;

b. Sub Bidang Penetapan dan Keberatan; dan

c. Sub Bidang Penagihan.

4. Bidang Pendapatan II terdiri dari:

a. Sub Bidang Pendaftaran dan Validasi;

b. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan; dan

c. Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan.

5. Bidang Pendapatan III terdiri dari:

a. Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak;

b. Sub Bidang Pengkajian Potensi Pendapatan; dan

c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

6. Bidang Pengendalian Pendapatan terdiri dari:

a. Sub Bidang Pengawasan;

b. Sub Bidang Penyuluhan; dan

c. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.



Tahun Anggaran 2019

6

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing unit organisasi pada Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar tersebut

adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan,

membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan,

pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang pendapatan I, pendapatan

II, pendapatan III dan pengendalian pendapatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai

fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan I, pendapatan II, pendapatan III dan

pengendalian pendapatan;

b. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan pendapatan I, pendapatan II,

pendapatan III dan pengendalian pendapatan;

c. Perumusan Visi, Misi, Rencana strategis dan rencana kerja Badan;

d. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Badan serta pengendalian pelaksanaan operasional

kegiatan Badan;

e. Pengawasan dan pengendalian bidang pendapatan I, pendapatan II, pendapatan III dan


f. Penanggung jawab seluruh kegiatan Badan dan pencapaian sasaran kegiatan Badan;

g. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pendapatan I,

pendapatan II, pendapatan III dan pengendalian pendapatan;

h. Pelaksanaan pelayanan teknis seluruh masyarakat dibidang pendapatan dan


i. Perencanaan dan kerjasama dengan instansi terkait berkenaan dengan kegiatan

pendapatan daerah dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan;

j. Pembinaan dan peningkatan kemampuan prestasi para pegawai dilingkungan Badan;

dan

k. Pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui

sekretaris daerah.



Tahun Anggaran 2019

7

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan

Badan;

b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga,

perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Badan;

dan

c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan

fungsinya.

3. Bidang Pendapatan I

Bidang Pendapatan I dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas

mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang

meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang inventarisasi pendapatan asli

daerah, pendataan dan pendaftaran, penetapan dan keberatan serta penagihan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendapatan I

mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja dan program dibidang pendataan dan pendaftaran,

penetapan dan keberatan serta penagihan;

b. Pengkoordinasian kegiatan dibidang pendataan dan pendaftaran, penetapan dan

keberatan serta penagihan;

c. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang pendataan dan pendaftaran,

penetapan dan keberatan serta penagihan;

d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan pendataan dan

pendaftaran, penetapan dan keberatan serta penagihan;

e. Penyelenggaraan teknis urusan pendataan dan pendaftaran, penetapan dan keberatan

serta penagihan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan

fungsinya.

4. Bidang Pendapatan II

Bidang Pendapatan II dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas



Tahun Anggaran 2019

8

mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang

meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang pendaftaran dan validasi,

penilaian dan penetapan serta penagihan dan pengaduan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendapatan II

mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja dan program dibidang pendaftaran dan validasi, penilaian

dan penetapan serta penagihan dan pengaduan;

b. Pengkoordinasian kegiatan dibidang pendaftaran dan validasi, penilaian dan

penetapan serta penagihan dan pengaduan;

c. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang pendaftaran dan validasi,

penilaian dan penetapan serta penagihan dan pengaduan;

d. Penyelenggaraan teknis urusan pendaftaran dan validasi, penilaian dan penetapan

serta penagihan dan pengaduan;

e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan pendaftaran dan validasi, penilaian

dan penetapan serta penagihan dan pengaduan; dan


fungsinya.

5. Bidang Pendapatan III

Bidang Pendapatan III dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas

mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang

meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang bagi hasil pajak dan bagi

hasil bukan pajak, pengkajian potensi pendapatan dan pembukuan dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendapatan III

mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja dan program dibidang bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan

pajak, pengkajian potensi pendapatan dan pembukuan dan pelaporan;

b. Pengkoordinasian kegiatan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, pengkajian

potensi pendapatan dan pembukuan dan pelaporan;

c. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang bagi hasil pajak dan bagi

hasil bukan pajak, pengkajian potensi pendapatan dan pembukuan dan pelaporan;

d. Penyelenggaraan teknis urusan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak,

pengkajian potensi pendapatan dan pembukuan dan pelaporan;



Tahun Anggaran 2019

9

e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan bagi hasil pajak dan bagi

hasil bukan pajak, pengkajian potensi pendapatan dan pembukuan dan pelaporan; dan


fungsinya.

6. Bidang Pengendalian Pendapatan

Bidang Pengendalian Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan

tugas dinas yang meliputib pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang

pengawasan, penyuluhan serta monitoring dan evaluasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian

Pendapatan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja dan program dibidang pengawasan, penyuluhan serta

monitoring dan evaluasi;

b. Perumusan bahan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang pengawasan,

penyuluhan serta monitoring dan evaluasi;

c. Pengkoordinasian kegiatan bidang pengawasan, penyuluhan serta monitoring dan

evaluasi;

d. Penyelenggaraan teknis urusan pengawasan, penyuluhan serta monitoring dan

evaluasi;

e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan pengawasan, penyuluhan

serta monitoring dan evaluasi; dan


fungsinya.

E. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu bentuk komitmen

pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis, antisipatif,

realistis untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Banjar. Selain itu RKT juga

merupakan jembatan antara Renstra Badan Pendapatan daerah Kabupaten Banjar 2016-

2021 yang telah disusun dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun.



Tahun Anggaran 2019

10

1. Maksud Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

Adapun maksud Rencana Kinerja Tahunan ini adalah sebagai acuan pelaksanaan

kegiatan terukur berdasarkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam pelaksanaan

pembangunan dalam kurun waktu tahun 2019.

2. Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

Adapun tujuan Rencana Kinerja Tahunan ini adalah sebagai bahan monitoring,

evaluasi dan updating kinerja yang akan dipertanggungjawabkan sebagai akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah (good governance) sesuai tugas dan kewenangannya.

F. Ruang Lingkup

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 memuat informasi

tentang visi dan misi pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar, tujuan,

sasaran, kebijakan umum anggaran, strategi prioritas, program, kegiatan, serta kelompok

indikator kinerja dan rencana capaiannya.



Tahun Anggaran 2019

11

BAB II

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 yang mempunyai tugas pokok membantu

Bupati melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan dalam bidang pendapatan

daerah yang menjadi kewenangan daerah.

A. VISI

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara ontologis, visi

merupakan das sollen, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal

yang disepakati oleh seluruh stakeholders dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Pada

umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat

berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk

menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis

membangun daerah.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021, visi pembangunan

Kabupaten Banjar adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera

dan Barokah”. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar sebagai salah satu Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di

bidang pendapatan daerah harus mendukung terwujudnya visi tersebut.

B. MISI

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar Tahun

2016-2021, dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama;

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan,

kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial;

3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan,

peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan

pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan;

4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk

mendukung daya saing ekonomi daerah;

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah.



Tahun Anggaran 2019

12

Adapun penjelasan dari misi tersebut adalah:

1. Misi 1: Mewujudkan kondisi masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai ajaran

agama berbasis keilmuan sehingga terjaga nuansa keindahan kehidupan beragama,

ketertiban di lingkungan masyarakat, terpelihara kerukunan dan toleransi antar umat

beragama serta kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

2. Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan indikasi adanya

peningkatan mutu pendidikan terhadap siswa sekolah umum dan agama,

meningkatnya minat baca masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat,

kualitas ketenagakerjaan serta perlindungan sosial terhadap penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS).

3. Misi 3: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan indikasi adanya

pertumbuhan ekonomi khususnya PDRB sektor pertanian umum, sektor perikanan,

mantapnya kondisi ketahanan pangan daerah yang disertai peningkatan pendapatan,

produksi dan produktifitas, peningkatan nilai tambah, daya saing produk unggulan

daerah, pengembangan industri hilir, agroindustri, kebijakan (regulasi) yang tepat

dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan serta

prinsip tata kelola lingkungan yang baik.

4. Misi 4: Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang berkeadilan

dan menyelenggarakan pembangunan pada segala aspek dan sendi kehidupan yang

hasilnya dapat dirasakan secara merata, seimbang dan proporsional oleh seluruh

lapisan masyarakat dan antar wilayah dengan mengurangi kesenjangan sosial secara

menyeluruh. Keberpihakan kepada masyarakat dan wilayah yang tertinggal,

menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama

terhadap pelayanan sosial dan sarana prasarana ekonomi serta menghilangkan

diskriminasi dalam berbagai aspek.

5. Misi 5: Meningkatkan penyelengaraan administrasi pemerintahan yang efisien,

efektif dan akuntabel, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi

publik, kondisi keamanan dan politik yang kondusif serta pelayanan publik yang

berorientasi pada pelayanan prima secara terpadu.



Tahun Anggaran 2019

13

Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai salah satu unsur pelaksana otonomi daerah

Kabupaten Banjar dibidang pengelolaan pendapatan daerah. Dalam hal ini Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar menjadi bagian untuk mewujudkan misi ke-5 yaitu

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah melalui

penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efesien, efektif, akuntabel dan berorientasi

pada pelayanan prima.

Visi dan misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut memiliki keterkaitan

dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan di dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banjar 2016-2021, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran


Misi Ke-Lima : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah

Tujuan: Sasaran:

Meningkatnya kualitas tata kelola

pemerintahan

Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah

Daerah Sumber: Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar memiliki peran strategis dalam

menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah di Kabupaten Banjar. Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan semakin dioptimalkan setiap tahunnya. Yang

bertujuan untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Banjar. Untuk itu optimalisasi

pendapatan daerah sangat penting sehingga daerah mampu memiliki keuangan yang mandiri

sebagai pendanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah

nilai kekayaan bersih, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan

daerah yang bersumber dari pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah, serta

pemanfaatan potensi atau sumber daya daerah, baik yang dimiliki oleh pemerintah daerah

maupun yang terdapat di wilayah daerah bersangkutan, yang mana pemungutannya

merupakan tanggungjawab pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan keleluasaan Kepala

Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan

asas Desentralisasi, yang mana komponennya terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah,

Bagi Hasil Laba Perusahaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah.

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang paling menentukan (strategis)



Tahun Anggaran 2019

14

bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Indikator Kinerja Utama merupakan indikator

kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi tersebut.

Fungsi indikator kinerja utama antara lain :

a. Memperjelas apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program

dan kebijakan.

b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait.

c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja.

Tujuan ditetapkannya indikator kinerja utama yaitu:

a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan

manajemen kinerja secara baik;

b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan

peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pertimbangan Penyusunan Indikator Kinerja Utama meliputi :

a. Dokumen Perencanaan (RPJM, Renstra, Kebijakan Umum dan dokumen strategis

lainnya yang relevan);

b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi;

c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;

d. Kebutuhan data statistik pemerintah;

e. Kelaziman pada bidang tertentu;

f. Melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi pemerintah yang

bersangkutan.

g. Kriteria Indikator Kinerja

h. Sumber pengumpulan data kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar yang

terdapat pada RPJMD Kabupaten Banjar adalah persentase capaian penerimaan pendapatan

daerah dengan target persentase capaian sebagai berikut:

TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V

1 Meningkatnya

Akuntabilitas

Pemerintah Daerah

Jumlah Pendapatan Asli

Daerah

% - - - 185 M 190 M 192 M 192 M

KONDISI

AKHIRNO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN

KONDISI

AWAL

TARGET

Sumber: IKU Bapenda Kabupaten Banjar yang terdapat pada RPJMD Perubahan Kabupaten Banjar



Tahun Anggaran 2019

15

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 merupakan salah satu bentuk

komitmen pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik,

demokratis, antisipatif, dan realistis untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten

Banjar khususnya di bidang pendapatan daerah yang dijabarkan dengan program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2019.

A. Program dan Kegiatan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar mempunyai 10 (Sepuluh)

program yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Program peningkatan disiplin aparatur

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

6. Program peningkatan kepatuhan membayar pajak daerah

7. Program akurasi data pajak bumi dan bangunan (PBB)

8. Program pemutakhiran data bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

(BPHTB)

9. Program pencapaian target retribusi daerah

10. Program singkronisasi data pendapatan daerah.

Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar terdiri dari 39 (tiga

puluh sembilan) kegiatan, yaitu:


a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

c. Penyediaan jasa administrasi Keuangan

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor

e. Penyediaan alat tulis kantor

f. Penyediaan barang cetak dan penggandaan

g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



Tahun Anggaran 2019

16

h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perUndang-Undangan

j. Penyediaan makanan dan minuman

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

l. Penyediaan pendukung administrasi/teknis perkantoran


a. Pengadaan mobil jabatan

b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

c. Pengadaan peralatan gedung kantor

d. Pengadaan mebeleur

e. Pemeliharan rutin/berkala mobil jabatan

f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional

g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor


a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan


a. Bimtek teknis implementasi peraturan perundang-undangan


keuangan

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b. Penyusunan pelaporan keuangan semsteran

c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

d. Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan

e. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja SKPD


a. Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah

b. Pengawasan Pajak Daerah

c. Penegakan Hukum Pajak Daerah


a. Pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

b. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

8. Program Program pemutakhiran data bea perolehan hak atas tanah dan



Tahun Anggaran 2019

17

bangunan (BPHTB)

a. Penetapan Zona Nilai Tanah (ZNT)

b. Verifikasi Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)


a. Pendataan Retribusi Daerah

b. Penyusunan Regulasi Retribusi Daerah

c. Penilaian dan Penetapan Target Retribusi Daerah

10. Program singkronisasi data pendapatan daerah

a. Rapat koordinasi terkait bagi hasil laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD

yang sah

b. Rapat koordinasi dan konsultasi terkait dana transfer

c. Pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah

B. Anggaran Program dan Kegiatan

Anggaran program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banjar dapat dilihat pada tabel berikut:

Anggaran Per Program (Belanja Langsung)


Tahun 2019

Anggaran Keterangan

1.940.490.720 Program pendukung

1.307.991.520 Program pendukung

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.000.000 Program pendukung

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 315.000.000 Program pendukung

37.620.000 Program pendukung

6. Program Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak Daerah 962.035.700 Program pendukung

7. Program Akurasi Data Pajak Bumi dan Bangunan 1.642.345.000 Program pendukung

8. Program Pemuktahiran Data Bea Perolehan Hak Atas 432.458.800 Program Utama

Tanah dan Bangunan

9. Program Pencapaian Target Retribusi Daerah 613.436.900 Program Utama

10. Program Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah 617.335.100 Program Utama

7.874.713.740 Total Anggaran

Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5. Pencapaian Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



Tahun Anggaran 2019

18


a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Rp. 251.800.000,-)

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

(Rp. 13.580.000,-)

c. Penyediaan jasa administrasi Keuangan (Rp. 102.000.000,-)

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor (Rp. 30.394.800,-)

e. Penyediaan alat tulis kantor (Rp. 38.927.200,-)

f. Penyediaan barang cetak dan penggandaan (Rp. 22.100.000,-)

g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

(Rp. 4.800.000,-)

h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Rp. 18.000.000,-)

i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perUndang-Undangan

(Rp. 11.340.000,-)

j. Penyediaan makanan dan minuman (Rp. 199.000.000,-)

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Rp. 430.000.000,-)

l. Penyediaan pendukung administrasi/teknis perkantoran (Rp. 818.548.720,-)


a. Pengadaan mobil jabatan (Rp. 450.000.000,-)

b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor (Rp. 86.371.520,-)

c. Pengadaan peralatan gedung kantor (Rp. 560.500.000,-)

d. Pengadaan mebeleur (Rp. 10.500.000,-)

e. Pemeliharan rutin/berkala mobil jabatan (Rp. 40.920.000,-)

f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional (Rp. 134.700.000,-)

g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (Rp. 25.000.000,-)


a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (Rp. 6.000.000,-)


a. Bimtek teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Rp. 315.000.000,-)


keuangan

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

(Rp. 11.820.000,-)



Tahun Anggaran 2019

19

b. Penyusunan pelaporan keuangan semsteran (Rp. 11.110.000,-)

c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (Rp. 1.845.000,-)

d. Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan (Rp. 8.600.000,-)

e. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja SKPD (Rp. 4.245.000,-)


a. Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah (Rp. 265.486.000,-)

b. Pengawasan Pajak Daerah (Rp. 283.468.700,-)

c. Penegakan Hukum Pajak Daerah (Rp. 413.081.000,-)


a. Pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Rp. 905.210.400,-)

b. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Rp. 737.134.600,-)

8. Program Program pemutakhiran data bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan (BPHTB)

a. Penetapan Zona Nilai Tanah (ZNT) (Rp. 152.300.000,-)

b. Verifikasi Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

(Rp. 280.158.800,-)


a. Pendataan Retribusi Daerah (Rp. 172.074.600,-)

b. Penyusunan Regulasi Retribusi Daerah (Rp. 143.274.600,-)

c. Penilaian dan Penetapan Target Retribusi Daerah (Rp. 298.087.700,-)

10. Program singkronisasi data pendapatan daerah

a. Rapat koordinasi terkait bagi hasil laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD

yang sah (Rp. 98.888.200,-)

b. Rapat koordinasi dan konsultasi terkait dana transfer (Rp. 318.041.100,-)

c. Pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah (Rp. 200.405.800,-)

C. Dana APBD (Murni) Tahun 2019

Sumber dana yang ada untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Badan

Pendapatan daerah Kabupaten Banjar pada tahun 2019 terdiri dari belanja tidak langsung

dan belanja langsung dengan rincian tampak pada tabel berikut:



Tahun Anggaran 2019

20

Dana APBD Murni Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2019

D. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Data Indikator Kinerja Utama Sekaligus Target RPJMD Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar 2016-2021

TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp - - - 185 M 190 M 192 M 192 M

Persentase kepatuhan

membayar pajak daerah

% - - - 90% 92% 95% 95%

Persentase capaian penerimaan

Pajak Bumi dan Bangunan

% - - - 100% 100% 100% 100%

Persentase capaian penerimaan

Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan

% - - - 100% 100% 100% 100%

Persentase SKPD Pemungut

yang Mencapai Target Retribusi

Daerah

% - - - 70% 80% 90% 90%

Program sinkronisasi data

pendapatan daerah

% - - - 95% 97% 99% 99%

KONDISI

AKHIR

1 Meningkatnya

Akuntabilitas

Pemerintah Daerah

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUANKONDISI

AWAL

TARGET

Indikator Kinerja Utama


Tahun Anggaran 2019

SASARAN STRATEGIS TARGET 2019

1 3

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 185 Milyar

- Persentase kepatuhan membayar pajak daerah 90%

- Persentase capaian penerimaan PBB 100%

- Persentase capaian penerimaan BPHTB 100%

- Persentase SKPD pemungut yangpencapaip target retribusi

daerah

70%

- Program sinkronisasi data pendapatan daerah 95%

INDIKATOR

2

Meningkatnya

Akuntabilitas

Pemerintah Daerah

Jenis Belanja Anggaran (Rp.)

Belanja Tidak Langsung Rp. 7.179.808.241,00

Belanja Langsung Rp. 7.874.713.740,00

Jumlah Rp. 15.054.521.981,00



Tahun Anggaran 2019

21

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, merupakan suatu acuan

dan komitmen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar. Rencana Kinerja

Tahunan ini memuat tentang Tujuan, Sasaran, Arah dan Kebijakan Umum, Strategi

dan Prioritas serta Kegiatan dan Indikator Kinerja. Rencana Kinerja Tahunan harus

dimonitoring dan dievaluasi untuk menilai kinerja Lembaga/Dinas/Badan yang

bersangkutan yang kemudian dituangkan dalam bentuk penilaian prestasi Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

Tahun 2019.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 Badan

Pendapatan daerah Kabupaten Banjar dibuat, kiranya dapat dijadikan sebagai

pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019.

Documents

RENCANA KERJA TAHUNANbapenda.banjarkab.go.id/administrator/dokumen/RKT 2019... · 2019. 11. 26. · rencana kerja tahunan badan pendapatan daerah kabupaten banjar tahun anggaran 2019