RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI … Renaksi Aceh B5... · RINGKASAN EKSEKUTIF RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCABENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN ACEH

RENCANA AKSIREHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH

PASCA BENCANA GEMPA BUMIKABUPATEN ACEH TENGAH DAN BENER MERIAH

TAHUN 2013 - 2014

BADAN NASIONAL PENANGULANGAN BENCANA

PERATURANKEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANGRENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

WILAYAH PASCABENCANA GEMPA BUMIDI KABUPATEN ACEH TENGAH DAN BENER MERIAH

TAHUN 2013 - 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemulihan kembali kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali di wilayah pascabencana gempa bumi di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah pada tanggal 2 Juli 2013, diperlukan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Aceh Tengah Dan Bener Meriah Tahun 2013 - 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484),

2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828),

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 43. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829),

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

7. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala dan Pejabat Eselon I Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

8. Peraturan Kepala Badan No. 17 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCABENCANA GEMPA BUMI KABUPATEN ACEH TENGAH DAN BENER MERIAH TAHUN 2013 - 2014.

Pasal 1

Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Gempa Bumi Kabupaten Aceh Tengah Dan Bener Meriah Tahun 2013 - 2014, merupakan acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Propinsi. Pemerintah Kabupaten serta pihak lain yang terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana gempa bumi di Kabupaten Aceh Tengah Dan Bener Medah.

Pasal 2

Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal, 30 Agustus 2013

KEPALABADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si.

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana adalah

merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah terdampak, Pemerintah, Masyarakat

dan Dunia Usaha. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi akan melibatkan peran

berbagai pihak yang menyediakan sumber daya. Di tingkat Pusat pelaksanaan

rehabilitasi dan rekonstruksi akan dikoordinasikan oleh Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) dan di tingkat daerah akan dikoordinasikan oleh

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi

wilayah pasca bencana yang akan dilaksanakan oleh berbagai pihak, maka perlu

disusun dan ditetapkan suatu dokumen Rencana Aksi. Recana Aksi akan merupakan

acuan yang diharapkan dapat menyamakan persepsi dan langkah penyelenggaraan

rehabilitasi dan rekonstruksi bagi seluruh pihak yang terkait.

Sesuai dengan sifat rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca

bencana, maka penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

gempabumi di Wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah Tahun

2013-2014, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 01 Tahun 2013

Tanggal 30 Agustus 2013 dilakukan melalui suatu proses koordinasi dengan

Kementerian/Lembaga dari sektor terdampak maupun Pemerintah Aceh dan

Pemerintah Kabupaten terdampak bencana. Koordinasi telah dilaksanakan sejak

pelaksanaan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana serta pengkajian

kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Namun demikian, sebagaimana halnya suatu dokumen perencanaan, maka

Rencana Aksi ini terbuka untuk direvisi apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan

maupun dinilai perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi yang terkini demi

pencapaian tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana yang efektif,

efisien, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rencana Aksi Gempa bumi Aceh 2 Juli 2013 i

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana adalah

merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah terdampak, Pemerintah, Masyarakat

dan Dunia Usaha. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi akan melibatkan peran

berbagai pihak yang menyediakan sumber daya. Di tingkat Pusat pelaksanaan

rehabilitasi dan rekonstruksi akan dikoordinasikan oleh Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) dan di tingkat daerah akan dikoordinasikan oleh

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi

wilayah pasca bencana yang akan dilaksanakan oleh berbagai pihak, maka perlu

disusun dan ditetapkan suatu dokumen Rencana Aksi. Recana Aksi akan merupakan

acuan yang diharapkan dapat menyamakan persepsi dan langkah penyelenggaraan

rehabilitasi dan rekonstruksi bagi seluruh pihak yang terkait.

Sesuai dengan sifat rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca

bencana, maka penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

gempabumi di Wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah Tahun

2013-2014, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 01 Tahun 2013

Tanggal 30 Agustus 2013 dilakukan melalui suatu proses koordinasi dengan

Kementerian/Lembaga dari sektor terdampak maupun Pemerintah Aceh dan

Pemerintah Kabupaten terdampak bencana. Koordinasi telah dilaksanakan sejak

pelaksanaan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana serta pengkajian

kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Namun demikian, sebagaimana halnya suatu dokumen perencanaan, maka

Rencana Aksi ini terbuka untuk direvisi apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan

maupun dinilai perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi yang terkini demi

pencapaian tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana yang efektif,

efisien, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rencana Aksi Gempa bumi Aceh 2 Juli 2013ii

Akhir kata, kami memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terkait, khususnya Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (Bappenas), yang memberikan bantuan moril dan materiil demi

tersusunnya dan ditetapkannya Rencana Aksi ini.

Jakarta, 30 Agustus 2013

KEPALA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Ttd


Rencana Aksi rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempabumi Aceh Tanggal 2 Juli 2013 1

RINGKASAN EKSEKUTIF RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

WILAYAH PASCABENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN ACEH TENGAH DAN KABUPATEN BENER MERIAH

TAHUN 2013 - 2014

Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh, pada

hari Selasa tanggal 2 Juli 2013, pukul 14.37 WIB diguncang gempa berkekuatan 6.2

SR. BMKG melaporkan gempa berada dengan koordinat 4.70 LU, 96.61 BT, 35 Km

barat daya Bener Meriah pada kedalaman 10 kilometer. Lokasi gempa diperkirakan

di sekitar Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah berbatasan dengan

Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan Laporan posko BNPB,

gempa ini mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 34

orang meninggal dunia, 92 orang luka berat dan 352 orang luka ringan dengan

jumlah pengungsi sebanyak 48.563 jiwa. Di Kabupaten Bener Meriah mengakibatkan

korban meninggal dunia sebanyak 8 orang, 52 orang luka berat, dan 62 orang luka

ringan dengan jumlah pengungsi sebanyak 4.776 jiwa.

Kerusakan yang diakibatkan gempa bumi tersebut berdampak pada sektor

permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor yang mengakibatkan

terganggunya aktivitas dan layanan umum di wilayah terdampak bencana.

Berdasarkan hasil penilaian kerusakan dan kerugian yang dilaksanakan oleh

BNPB dengan melibatkan Kementerian/ Lembaga sektor terdampak dan Satuan

Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) Aceh Tengah dan Bener Meriah, gempa bumi

sudah mengakibatkan kerusakan dan kerugian sebesar Rp.1,419 Triliun. Kerusakan

dan kerugian terbesar terjadi pada sektor permukiman sebesar Rp.679,33 milyar

(47,87%), sektor sosial sebesar Rp.380,98 milyar (26,85%), sektor infrastruktur

sebesar Rp.229,57 milyar (16,18%), lintas sektor sebesar Rp.75,79 milyar (5,34%)

dan ekonomi produktif sebesar Rp.53,43 milyar (3,77%).

Akibat dampak kerusakan dan kerugian, diperkirakan total kebutuhan

pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan

Kabupaten Bener Meriah mencapai Rp.1,011 triyun, masing-masing Kabupaten Aceh

Tengah sebesar Rp.862,789 miliar dan Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp.148,345

Rencana Aksi Gempa bumi Aceh 2 Juli 2013 iii

Akhir kata, kami memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terkait, khususnya Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (Bappenas), yang memberikan bantuan moril dan materiil demi

tersusunnya dan ditetapkannya Rencana Aksi ini.

Jakarta, 30 Agustus 2013

KEPALA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Ttd



RINGKASAN EKSEKUTIF RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

WILAYAH PASCABENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN ACEH TENGAH DAN KABUPATEN BENER MERIAH

TAHUN 2013 - 2014

Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh, pada

hari Selasa tanggal 2 Juli 2013, pukul 14.37 WIB diguncang gempa berkekuatan 6.2

SR. BMKG melaporkan gempa berada dengan koordinat 4.70 LU, 96.61 BT, 35 Km

barat daya Bener Meriah pada kedalaman 10 kilometer. Lokasi gempa diperkirakan

di sekitar Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah berbatasan dengan

Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan Laporan posko BNPB,

gempa ini mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 34

orang meninggal dunia, 92 orang luka berat dan 352 orang luka ringan dengan



ringan dengan jumlah pengungsi sebanyak 4.776 jiwa.

Kerusakan yang diakibatkan gempa bumi tersebut berdampak pada sektor

permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor yang mengakibatkan

terganggunya aktivitas dan layanan umum di wilayah terdampak bencana.

Berdasarkan hasil penilaian kerusakan dan kerugian yang dilaksanakan oleh

BNPB dengan melibatkan Kementerian/ Lembaga sektor terdampak dan Satuan

Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) Aceh Tengah dan Bener Meriah, gempa bumi

sudah mengakibatkan kerusakan dan kerugian sebesar Rp.1,419 Triliun. Kerusakan

dan kerugian terbesar terjadi pada sektor permukiman sebesar Rp.679,33 milyar

(47,87%), sektor sosial sebesar Rp.380,98 milyar (26,85%), sektor infrastruktur

sebesar Rp.229,57 milyar (16,18%), lintas sektor sebesar Rp.75,79 milyar (5,34%)

dan ekonomi produktif sebesar Rp.53,43 milyar (3,77%).

Akibat dampak kerusakan dan kerugian, diperkirakan total kebutuhan

pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan

Kabupaten Bener Meriah mencapai Rp.1,011 triyun, masing-masing Kabupaten Aceh

Tengah sebesar Rp.862,789 miliar dan Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp.148,345

Rencana Aksi Gempa bumi Aceh 2 Juli 2013ivRencana Aksi rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempabumi Aceh Tanggal 2 Juli 2013 2

miliar. Kebutuhan pemulihan di peruntukkan bagi pendanaan sektor permukiman

sebesar Rp.530,951 miliar (52,51%), sektor sosial sebesar Rp.266,854 miliar

(26,39%), sektor infrastruktur sebesar Rp.143,970 miliar (14,24%), lintas sektor

sebesar Rp.36,787 miliar (3,74%) dan sektor ekonomi sebesar Rp.32,569 miliar

(3,22%).

Proses penyusunan rencana aksi pemulihan wilayah pascabencana

gempabumi Aceh tanggal 2 Juli 2013 dikoordinasikan oleh Badan Nasional

Penganggulangan Bencana (BNPB) dengan pelibatan partisipasi aktif dari Badan

Penanggulangan Bencana Kabupaten (BPBK) Aceh Tengah dan BPBK Bener Meriah

beserta Kementerian/ Lembaga terkait di tingkat pusat dan Satuan Kerja Pemerintah

Kabupaten (SKPK) terdampak. Penyusunan rencana aksi ini didasarkan kepada hasil

pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitu PB) yang dipadukan dengan kebijakan

dan kemampuan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi dari Pemerintah maupun

Pemerintah Daerah dan sumber dana lainnya yang sah.

Jitu PB ini dilakukan melalui penilaian kerusakan dan kerugian akibat

gempabumi Aceh dengan pendekatan sektoral serta penilaian kebutuhan pemulihan

kemanusiaan dengan metodologi riset sosial oleh tim terpadu. Hasil Jitu PB ini

dipadukan dengan kebijakan dan strategi pembangunan pemerintah daerah

terdampak serta penyediaan anggaran dari berbagai pihak yang berkomitmen untuk

membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksinya.

Beberapa arahan Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi bagian dalam

Rencana Aksi ini adalah sebagai berikut:

1. Bantuan pemulihan perumahan diberikan berupa dana stimulan untuk rumah

rusak berat sebesar Rp.40 Juta per unit, rumah rusak sedang sebesar Rp.20 Juta

per unit dan rumah rusak ringan sebesar Rp.10 Juta per unit.

2. Pembangunan rumah harus memenuhi persyaratan rumah yang ramah/tahan

gempa.

3. Warga yang berada di kawasan rawan bencana tinggi, yaitu Kampung Serapah

dan Kampung Bah harus dilakukan relokasi.

4. Prioritas pemulihan difokuskan pada pemulihan sektor perumahan.


5. Untuk program/kegiatan dan pembiayaan pemulihan harus mensinergikan

program/kegiatan Kementerian/Lembaga yang sudah ada.

Jangka waktu pemulihan di wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan Bener

Meriah adalah selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. Prioritas

pemulihan di sektor permukiman yaitu pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi

masyarakat terdampak gempabumi, sudah harus selesai dalam tahun 2013. Selama

pelaksanaan pembangunan Huntap ini Pemerintah melalui Kementerian Sosial

menyediakan dana sebesar Rp.2 miliar untuk jaminan hidup (jadup). BNPB juga

mengalokasikan dana melalui mekanisme Cash for Work yang untuk setiap pemilik

rumah (KK) sebesar Rp.50.000,- per hari sebagai bantuan untuk pembersihan puing-

puing rumah dengan jangka waktu untuk rumah rusak berat dan sedang maksimal 2

bulan dan untuk rusak ringan maksimal 1 bulan. Disamping itu, apabila masih

terdapat masyarakat korban yang berhak memperoleh bantuan perumahan namun

belum terakomodasi di dalam Rencana Aksi ini, maka Kementerian Perumahan

Rakyat akan menyediakan pendanaannya.

Perencanaan pembangunan di wilayah terdampak bencana merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur

dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Sama halnya dengan Rencana Aksi

Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah merupakan kebijakan yang di-integrasikan

dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dalam kaitannya

dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan,

Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dituangkan dalam Rencana Kerja

Pemerintah untuk penyusunan RAPBN, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota untuk penyusunan RAPBK, sesuai dengan mekanisme

dalam peraturan dan perundang-undangan terkait.

Sumber pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah

pascabencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten

Bener Meriah berasal dari APBN dan APBD. Mekanisme dan prosedur pendanaan

pemerintah dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

gempa bumi di wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah

mengikuti mekanisme dan prosedur baku pendanaan sebagaimana yang tertuang

Rencana Aksi Gempa bumi Aceh 2 Juli 2013 vRencana Aksi rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempabumi Aceh Tanggal 2 Juli 2013 2

miliar. Kebutuhan pemulihan di peruntukkan bagi pendanaan sektor permukiman

sebesar Rp.530,951 miliar (52,51%), sektor sosial sebesar Rp.266,854 miliar

(26,39%), sektor infrastruktur sebesar Rp.143,970 miliar (14,24%), lintas sektor

sebesar Rp.36,787 miliar (3,74%) dan sektor ekonomi sebesar Rp.32,569 miliar

(3,22%).

Proses penyusunan rencana aksi pemulihan wilayah pascabencana

gempabumi Aceh tanggal 2 Juli 2013 dikoordinasikan oleh Badan Nasional

Penganggulangan Bencana (BNPB) dengan pelibatan partisipasi aktif dari Badan

Penanggulangan Bencana Kabupaten (BPBK) Aceh Tengah dan BPBK Bener Meriah

beserta Kementerian/ Lembaga terkait di tingkat pusat dan Satuan Kerja Pemerintah

Kabupaten (SKPK) terdampak. Penyusunan rencana aksi ini didasarkan kepada hasil

pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitu PB) yang dipadukan dengan kebijakan

dan kemampuan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi dari Pemerintah maupun

Pemerintah Daerah dan sumber dana lainnya yang sah.

Jitu PB ini dilakukan melalui penilaian kerusakan dan kerugian akibat

gempabumi Aceh dengan pendekatan sektoral serta penilaian kebutuhan pemulihan

kemanusiaan dengan metodologi riset sosial oleh tim terpadu. Hasil Jitu PB ini

dipadukan dengan kebijakan dan strategi pembangunan pemerintah daerah

terdampak serta penyediaan anggaran dari berbagai pihak yang berkomitmen untuk

membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksinya.

Beberapa arahan Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi bagian dalam

Rencana Aksi ini adalah sebagai berikut:

1. Bantuan pemulihan perumahan diberikan berupa dana stimulan untuk rumah

rusak berat sebesar Rp.40 Juta per unit, rumah rusak sedang sebesar Rp.20 Juta

per unit dan rumah rusak ringan sebesar Rp.10 Juta per unit.

2. Pembangunan rumah harus memenuhi persyaratan rumah yang ramah/tahan

gempa.

3. Warga yang berada di kawasan rawan bencana tinggi, yaitu Kampung Serapah

dan Kampung Bah harus dilakukan relokasi.

4. Prioritas pemulihan difokuskan pada pemulihan sektor perumahan.


5. Untuk program/kegiatan dan pembiayaan pemulihan harus mensinergikan

program/kegiatan Kementerian/Lembaga yang sudah ada.

Jangka waktu pemulihan di wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan Bener

Meriah adalah selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. Prioritas

pemulihan di sektor permukiman yaitu pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi

masyarakat terdampak gempabumi, sudah harus selesai dalam tahun 2013. Selama

pelaksanaan pembangunan Huntap ini Pemerintah melalui Kementerian Sosial

menyediakan dana sebesar Rp.2 miliar untuk jaminan hidup (jadup). BNPB juga

mengalokasikan dana melalui mekanisme Cash for Work yang untuk setiap pemilik

rumah (KK) sebesar Rp.50.000,- per hari sebagai bantuan untuk pembersihan puing-

puing rumah dengan jangka waktu untuk rumah rusak berat dan sedang maksimal 2

bulan dan untuk rusak ringan maksimal 1 bulan. Disamping itu, apabila masih

terdapat masyarakat korban yang berhak memperoleh bantuan perumahan namun

belum terakomodasi di dalam Rencana Aksi ini, maka Kementerian Perumahan

Rakyat akan menyediakan pendanaannya.

Perencanaan pembangunan di wilayah terdampak bencana merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur

dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Sama halnya dengan Rencana Aksi

Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah merupakan kebijakan yang di-integrasikan

dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dalam kaitannya

dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan,

Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dituangkan dalam Rencana Kerja

Pemerintah untuk penyusunan RAPBN, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota untuk penyusunan RAPBK, sesuai dengan mekanisme

dalam peraturan dan perundang-undangan terkait.

Sumber pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah

pascabencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten

Bener Meriah berasal dari APBN dan APBD. Mekanisme dan prosedur pendanaan

pemerintah dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

gempa bumi di wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah

mengikuti mekanisme dan prosedur baku pendanaan sebagaimana yang tertuang

Rencana Aksi Gempa bumi Aceh 2 Juli 2013viRencana Aksi rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempabumi Aceh Tanggal 2 Juli 2013 4

dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang tentang Perbendaharaan serta aturan

pelaksanaan yang terkait dengan undang undang dimaksud. Setiap Kementerian/

Lembaga sesuai dengan sharingnya akan langsung menyampaikan bantuan

pendanaannya kepada Pemerintah Kabupaten terkait sesuai dengan mekanisme dan

prosedur yang berkenaan dengan bentuk kegiatannya masing-masing dan alokasi

pendanaannya.

Seluruh rangkaian penyelenggaraaan rehabilitasi dan rekonstruksi sejak

perencanaan kegiatan termasuk identifikasi dan penghimpunan sumber pembiayaan,

pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, pengorganisasian pelaksana

kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan termasuk pengawasan baik yang dilaksanakan oleh pihak

internal maupun eksternal pemerintah dan/atau pemerintah daerah sampai kepada

langkah pengalihan hasil rehabilitasi dan rekonstruksi kepada program

pembangunan yang berkelanjutan pada daerah tersebut dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku baik yang bersifat

umum maupun yang bersifat khusus.

Pemantauan diperlukan sebagai upaya pengendalian proses rehabilitasi dan

rekonstruksi, sedangkan evaluasi dilakukan dalam rangka menilai efisiensi dan

efektifitas penggunaan anggaran serta manfaat kegiatan rehabilitasi dan

rekonstruksi di wilayah pascabencana. Pelaporan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan

rekonstruksi.

Rencana Aksi Gempa bumi Aceh 2 Juli 2013 viiRencana Aksi rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempabumi Aceh Tanggal 2 Juli 2013 4

dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang tentang Perbendaharaan serta aturan

pelaksanaan yang terkait dengan undang undang dimaksud. Setiap Kementerian/

Lembaga sesuai dengan sharingnya akan langsung menyampaikan bantuan

pendanaannya kepada Pemerintah Kabupaten terkait sesuai dengan mekanisme dan

prosedur yang berkenaan dengan bentuk kegiatannya masing-masing dan alokasi

pendanaannya.

Seluruh rangkaian penyelenggaraaan rehabilitasi dan rekonstruksi sejak

perencanaan kegiatan termasuk identifikasi dan penghimpunan sumber pembiayaan,

pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, pengorganisasian pelaksana

kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan termasuk pengawasan baik yang dilaksanakan oleh pihak

internal maupun eksternal pemerintah dan/atau pemerintah daerah sampai kepada

langkah pengalihan hasil rehabilitasi dan rekonstruksi kepada program

pembangunan yang berkelanjutan pada daerah tersebut dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku baik yang bersifat

umum maupun yang bersifat khusus.

Pemantauan diperlukan sebagai upaya pengendalian proses rehabilitasi dan

rekonstruksi, sedangkan evaluasi dilakukan dalam rangka menilai efisiensi dan

efektifitas penggunaan anggaran serta manfaat kegiatan rehabilitasi dan

rekonstruksi di wilayah pascabencana. Pelaporan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan

rekonstruksi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................... iRINGKASAN EKSEKUTIF ...................................................................................iiiDAFTAR ISI .....................................................................................................viiDAFTAR GAMBAR ............................................................................................. xiDAFTAR TABEL .................................................................................................. x

BAB I PENDAHULUAN .....................................................................................1A. Latar Belakang .........................................................................................1B. Maksud dan Tujan ....................................................................................4C. Ruang Lingkup .........................................................................................6D. Sistematika Penulisan ...............................................................................6

BAB II KONDISI UMUM WILAYAH BENCANA ................................................... 9A. Kabupaten Aceh Tengah ............................................................................... 9B. Kabupaten Bener Meriah ............................................................................ 17

BAB III PENGKAJIAN KEBUTUHAN PEMULIHAN WILAYAH PASCA BENCANA .... 25A. Penilaian Kerusakan Dan Kerugian .............................................................. 26B. Kajian Kebutuhan Pemulihan Pasca Bencana ................................................ 53

BAB IV PRINSIP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCABENCANA ....................................... 61A. Prinsip Dasar Rehabilitasi dan Rekonstruksi ................................................ 63B. Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi ..................................................... 65C. Ruang Lingkup Rehabilitasi dan Rekonstruksi .............................................. 66D. Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi ........................................................ 68

BAB V PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCABENCANA ................................................................................. 77A. Perencanaan Dan Pendanaan Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi ............................................................................................ 77B. Mekanisme Pelaksanaan Anggaran ............................................................. 83C. Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi ................................... 86D. Kelembagaan Pelaksana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi ................................ 89E. Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi .......... 91

Rencana Aksi Gempa bumi Aceh 2 Juli 2013viii

F. Kesinambungan Pemulihan Pasca Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Dan Manajemen Berbasis Pengurangan Risiko Bencana ............................... 96

BAB VI PENUTUP ............................................................................................... 99

LAMPIRAN .......................................................................................................... 101

Rencana Aksi Gempa bumi Aceh 2 Juli 2013 ix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Sebaran Dampak Akibat Bencana Gempa Bumi Aceh Tengah dan Bener Meriah ................................................................................ 2Gambar 4.1 Proses Penilaian Kebutuhan Pascabencana s/d Penyusunan Rencana Aksi ................................................................................................... 62Gambar 4.2 Penyusunan Rencana Aksi .................................................................... 68Gambar 5.1 Kedudukan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam sistem Perencanaan Pembangunan ....................................................... 78Gambar 5.2 Mekanisme Penyaluran BLM ................................................................. 85Gambar 5.3 Mekanisme Penyaluran Non BLM .......................................................... 86Gambar 5.4 Siklus Pelaksanaan Program REKOMPAK ................................................ 88Gambar 5.5 Organisasi Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB ....................... 91

Rencana Aksi Gempa bumi Aceh 2 Juli 2013x

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk dan Sex Rasio Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 ................................................... 10Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 ................................................... 11Tabel 2.3 Banyaknya TK/BA/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Di Kabupaten Aceh Tengah .................................................................... 11Tabel 2.4 Jumlah Sarana Kesehatan dan Tenaga Medis Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 ................................................... 12Tabel 2.5 Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 ....................................................................... 13Tabel 2.6 Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 .......................................................................................... 14Tabel 2.7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2008 2011 (Juta Rupiah) ........................................................................................ 15Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2008 2011 (%) ......................................................................... 15Tabel 2.9 Penggunaan Tanah Menurut Kecamatan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 (Ha) ................................................................................... 16Tabel 2.10 Panjang Jalan Berdasarkan Kewenangan, Kondisi dan Jenis Di Kabupaten Aceh Tengah .................................................................... 17Tabel 2.11 Jumlah Penduduk dan Sex Rasio Per Kecamatan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011 ...................................................................... 18Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis kelamin Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011 ...................................................... 19Tabel 2.13 Banyaknya Sekolahan di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011 .................. 20Tabel 2.14 Jumlah Sarana Kesehatan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011 ................ 20Tabel 2.15 Jumlah Sarana Kesehatan dan Tenaga Medis Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011 .......................................................................................... 21Tabel 2.16 Realisasi Pendapatan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011 ....................... 21Tabel 2.17 Realisasi Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011 ............................. 22Tabel 2.18 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008 2011 (Juta Rupiah) ........................................................................................ 23Tabel 2.19 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008 2011 (%) ........................................................................ 23Tabel 2.20 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi dan Jenis Permukaan di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011 ...................................................................... 24Tabel 3.1 Sektor, Sub. Sektor Penilaian Kerusakan dan Kerugian .............................. 27

Rencana Aksi Gempa bumi Aceh 2 Juli 2013 xi

Tabel 3.2 Penilaian Kerusakan dan Kerugian Di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah (Dalam Ribu Rupiah) ......................................... 28Tabel 3.3 Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Di Kabupaten Aceh Tengah (Dalam Ribu Rupiah).......................................................... 29Tabel 3.4 Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Di Kabupaten Aceh Tengah Sektor Permukiman (Dalam Ribu Rupiah) ............................ 31Tabel 3.5 Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Di Kabupaten Aceh Tengah Sektor Infrastruktur (Dalam Ribu Rupiah) ............................ 32Tabel 3.6 Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Di Kabupaten Aceh Tengah Sektor Ekonomi (Dalam Ribu Rupiah) .................................. 35Tabel 3.7 Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Di Kabupaten Aceh Tengah Sektor Sosial (Dalam Ribu Rupiah) ...................................... 37Tabel 3.8 Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Di Kabupaten Aceh Tengah Sektor Lintas Sektor (Dalam Ribu Rupiah)............................ 40Tabel 3.9 Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Di Kabupaten Bener Meriah (Dalam Ribu Rupiah) ......................................... 41Tabel 3.10 Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Di Kabupaten Bener Meriah Sektor permukiman (Dalam Ribu Rupiah) ............................ 43Tabel 3.11 Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Di Kabupaten Bener Meriah Sektor Infrastuktur (Dalam Ribu Rupiah) ............................. 45Tabel 3.12 Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Di Kabupaten Bener Meriah Sektor Ekonomi (Dalam Ribu Rupiah) ................................. 47Tabel 3.13 Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Di Kabupaten Bener Meriah Sektor Sosial (Dalam Ribu Rupiah) ..................................... 49Tabel 3.14 Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Di Kabupaten Bener Meriah Sektor Lintas Sektor (Dalam Ribu Rupiah) ........................... 52Tabel 3.15 Rekapitulasi Penilaian Kebutuhan Pemulihan Pasca Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah ...................... 55Tabel 4.1 Total Dampak Bencana .......................................................................... 69Tabel 4.2 Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana ............................ 69Tabel 5.1 Indikasi Sumber Pendanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pada Kabupaten Aceh Tengah (ribu rupiah) ............................................. 81Tabel 5.2 Komposisi Alokasi APBN Pada Kabupaten Aceh Tengah ............................. 81Tabel 5.3 Indikasi Sumber Pendanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruski pada Kabupaten Bener Meriah (ribu rupiah) ............................................ 82Tabel 5.4 Komposisi Alokasi APBN pada Kabupaten Bener Meriah ............................ 83Tabel 5.5 Jadwal Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana pada Kab. Aceh Tengah dan Kab.Bener Meriah ........................................ 89Tabel 5.6 Mekanisme Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi Sumber Dana APBN ......... 92

Rencana Aksi Gempa bumi Aceh 2 Juli 2013xii

Rencana Aksi Gempabumi Aceh 2 Juli 2013 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dataran Tinggi Gayo adalah daerah yang berada di salah satu bagian punggung

pegunungan Bukit Barisan yang membentang sepanjang Pulau Sumatera. Secara

administratif dataran tinggi Gayo meliputi wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan Bener

Meriah serta Gayo Lues. Tiga kota utamanya adalah Takengon, Simpang Tiga Redelong

dan Blang Kejeren.

Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013,

pukul 14.37 WIB diguncang gempa berkekuatan 6.2 SR. BMKG melaporkan gempa

berada dengan koordinat 4.70 LU, 96.61 BT, 35 km barat daya Bener Meriah pada

kedalaman 10 kilometer. Lokasi gempa diperkirakan di sekitar Kecamatan Timang

Gajah, Kabupaten Bener Meriah berbatasan dengan Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh

Tengah. Gempa ini mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Aceh Tengah sebanyak

34 orang meninggal dunia, 92 orang luka berat dan 352 orang luka ringan dengan



ringan dengan jumlah pengungsi sebanyak 4.776 jiwa (sumber data Laporan Harian

Posko BNPB per tanggal 17 Juli 2013). Peta sebaran dampak bencana gempa bumi di

Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah sebagaimana terdapat pada Gambar 1.1.

Sampai dengan tanggal 17 Juli 2013, penanganan darurat yang telah

dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Membentuk Posko terpadu tanggap darurat bencana gempa bumi di Mess

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah.

2. Upaya pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana akibat gempa bumi.

3. Presiden RI mengunjungi lokasi pengungsian di Desa Kute Gelime, Kec. Ketol,

Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 9 Juli 2013.

Rencana Aksi Gempa bumi Aceh 2 Juli 2013 1


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dataran Tinggi Gayo adalah daerah yang berada di salah satu bagian punggung

pegunungan Bukit Barisan yang membentang sepanjang Pulau Sumatera. Secara

administratif dataran tinggi Gayo meliputi wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan Bener

Meriah serta Gayo Lues. Tiga kota utamanya adalah Takengon, Simpang Tiga Redelong

dan Blang Kejeren.

Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013,

pukul 14.37 WIB diguncang gempa berkekuatan 6.2 SR. BMKG melaporkan gempa

berada dengan koordinat 4.70 LU, 96.61 BT, 35 km barat daya Bener Meriah pada

kedalaman 10 kilometer. Lokasi gempa diperkirakan di sekitar Kecamatan Timang

Gajah, Kabupaten Bener Meriah berbatasan dengan Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh

Tengah. Gempa ini mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Aceh Tengah sebanyak

34 orang meninggal dunia, 92 orang luka berat dan 352 orang luka ringan dengan



ringan dengan jumlah pengungsi sebanyak 4.776 jiwa (sumber data Laporan Harian

Posko BNPB per tanggal 17 Juli 2013). Peta sebaran dampak bencana gempa bumi di

Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah sebagaimana terdapat pada Gambar 1.1.

Sampai dengan tanggal 17 Juli 2013, penanganan darurat yang telah

dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Membentuk Posko terpadu tanggap darurat bencana gempa bumi di Mess

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah.

2. Upaya pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana akibat gempa bumi.

3. Presiden RI mengunjungi lokasi pengungsian di Desa Kute Gelime, Kec. Ketol,

Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 9 Juli 2013.

Rencana Aksi Gempa bumi Aceh 2 Juli 20132


Gambar 1.1

Peta Sebaran Dampak Akibat Bencana Gempa Bumi Aceh Tengah dan Bener Meriah

4. Memobilisasi sumber daya (yang tercatat):

a. Mobilisasi personil untuk penanganan darurat bencana yang terdiri dari 1.003

personil TNI, 676 Polisi, 25 orang BPBA, 38 orang BNPB, 60 petugas BASARNAS,

15 PEMDA dan 9 RAPI.

b. BNPB memberikan bantuan Dana Siap Pakai dan bantuan logistik dan peralatan

berupa tenda keluarga 25 unit, tenda pengungsi 4 unit, tenda pengungsi payung

4 unit, tenda dapur umum 3 unit, selimut 5.000 lembar, genset 1,2 KW 30 unit,

lampu solar 100 unit, velbed 200 buah, lauk pauk 203 koli, makanan siap saji

273 kardus.

c. Kementerian Sosial telah memberikan bantuan tenda keluarga 71 unit dan

kurma 2.000 kg.


d. Kementerian Pekerjaan Umum telah memberikan bantuan berupa mobil tangki

air 10 unit dari 19 unit yang sudah dioperasikan, hidran umum 40 unit, WC

darurat 40 unit dan jerigen 400 unit.

e. Kementerian Kesehatan telah memberikan bantuan obat-obatan emergency

untuk RSUD Bener Meriah, RSUD Datu Beru dan Dinas Kesehatan Kabupaten

Aceh Tengah yang cukup selama masa tanggap darurat.

f. Kementerian Kesehatan memberikan bantuan vaksin rabies, paket obat diare,

kelambu, abate, emergency kit dan pamflet kesehatan keliling.

g. Negara - negara anggota ASEAN melalui AHA Centre memberikan bantuan

berupa 500 paket peralatan pertukangan dan 250 tenda keluarga.

h. Aus-AID memberikan bantuan tenda gulung sebanyak 1.020 lembar untuk

Kabupaten Bener Meriah, dan 1.000 lembar untuk Kabupaten Aceh Tengah.

i. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional Sumatera Utara membantu 1

paket alat kesehatan untuk operasi di RSUD Datu Beru dan 1 unit tenda

pelayanan kesehatan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah.

j. BPBA Provinsi Aceh telah membantu logistik senilai Rp. 150.000.000,00 dan

telah mengoperasikan Communications Mobile, dapur umum lapangan dan mobil

toilet dan truk serbaguna.

k. Dinas Sosial Provinsi Aceh telah membantu logistik senilai Rp. 450.000.000,00.

l. Dinas Kesehatan Provinsi Aceh telah menurunkan tim medis (4 dokter umum, 2

dokter spesialis bedah dan 3 perawat bedah) dan tim surveilans serta tim

kesehatan lingkungan.

m. Telah dioperasikan 2 unit dapur umum TNI dengan kapasitas 1000 porsi

ditempatkan di Blang Mancung dan Simpang Rajawali.

n. Telah dilakukan distribusi air bersih, pangan, selimut dan tenda telah di

distribusikan kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan.

5. Pelayanan kesehatan yang telah dilakukan antara lain:

a. Pelayanan darurat bagi korban luka.

b. Pelayanan rujukan ke Rumah Sakit PMI di Lhokseumawe dan RSU Zainal Abidin

Banda Aceh.



Gambar 1.1

Peta Sebaran Dampak Akibat Bencana Gempa Bumi Aceh Tengah dan Bener Meriah

4. Memobilisasi sumber daya (yang tercatat):

a. Mobilisasi personil untuk penanganan darurat bencana yang terdiri dari 1.003

personil TNI, 676 Polisi, 25 orang BPBA, 38 orang BNPB, 60 petugas BASARNAS,

15 PEMDA dan 9 RAPI.

b. BNPB memberikan bantuan Dana Siap Pakai dan bantuan logistik dan peralatan

berupa tenda keluarga 25 unit, tenda pengungsi 4 unit, tenda pengungsi payung

4 unit, tenda dapur umum 3 unit, selimut 5.000 lembar, genset 1,2 KW 30 unit,

lampu solar 100 unit, velbed 200 buah, lauk pauk 203 koli, makanan siap saji

273 kardus.

c. Kementerian Sosial telah memberikan bantuan tenda keluarga 71 unit dan

kurma 2.000 kg.


d. Kementerian Pekerjaan Umum telah memberikan bantuan berupa mobil tangki

air 10 unit dari 19 unit yang sudah dioperasikan, hidran umum 40 unit, WC

darurat 40 unit dan jerigen 400 unit.

e. Kementerian Kesehatan telah memberikan bantuan obat-obatan emergency

untuk RSUD Bener Meriah, RSUD Datu Beru dan Dinas Kesehatan Kabupaten

Aceh Tengah yang cukup selama masa tanggap darurat.

f. Kementerian Kesehatan memberikan bantuan vaksin rabies, paket obat diare,

kelambu, abate, emergency kit dan pamflet kesehatan keliling.

g. Negara - negara anggota ASEAN melalui AHA Centre memberikan bantuan

berupa 500 paket peralatan pertukangan dan 250 tenda keluarga.

h. Aus-AID memberikan bantuan tenda gulung sebanyak 1.020 lembar untuk

Kabupaten Bener Meriah, dan 1.000 lembar untuk Kabupaten Aceh Tengah.

i. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional Sumatera Utara membantu 1

paket alat kesehatan untuk operasi di RSUD Datu Beru dan 1 unit tenda

pelayanan kesehatan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah.

j. BPBA Provinsi Aceh telah membantu logistik senilai Rp. 150.000.000,00 dan

telah mengoperasikan Communications Mobile, dapur umum lapangan dan mobil

toilet dan truk serbaguna.

k. Dinas Sosial Provinsi Aceh telah membantu logistik senilai Rp. 450.000.000,00.

l. Dinas Kesehatan Provinsi Aceh telah menurunkan tim medis (4 dokter umum, 2

dokter spesialis bedah dan 3 perawat bedah) dan tim surveilans serta tim

kesehatan lingkungan.

m. Telah dioperasikan 2 unit dapur umum TNI dengan kapasitas 1000 porsi

ditempatkan di Blang Mancung dan Simpang Rajawali.

n. Telah dilakukan distribusi air bersih, pangan, selimut dan tenda telah di

distribusikan kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan.

5. Pelayanan kesehatan yang telah dilakukan antara lain:

a. Pelayanan darurat bagi korban luka.

b. Pelayanan rujukan ke Rumah Sakit PMI di Lhokseumawe dan RSU Zainal Abidin

Banda Aceh.



c. Membuka Pos Pelayanan Kesehatan Lapangan di 6 titik pengungsian di

Kabupaten Aceh Tengah.

6. Pelayanan sosial yang telah dilakukan :

a. Pendistribusian air bersih, pangan dan selimut kepada warga yang rumahnya

mengalami kerusakan.

b. Pendistribusian tenda di titik lokasi pengungsian.

c. Pelayanan dapur umum lapangan bagi pengungsi.

d. PMI melakukan pendataan masyarakat korban bencana.

Selain menimbulkan korban jiwa, gempa ini juga menimbulkan kerusakan dan

kerugian yang cukup besar tersebar di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener

Meriah. Dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan akibat kejadian gempa di

dataran tinggi Gayo ini, maka perlu disusun sebuah dokumen perencanaan rehabilitasi

dan rekonstruksi pasca bencana Gempabumi, sebagaimana diamanatkan oleh

Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi

wilayah pasca bencana secara komprehensif dan terpadu, perlu memperhatikan :

1. Hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana.

2. Penentuan prioritas.

3. Pengalokasian sumberdaya dan waktu pelaksanaan.

4. Dokumen rencana kerja pemerintah baik pusat maupun daerah.

5. Dokumen perencanaan pembangunan terkait lainnya.

B. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana

Gempa Bumi di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah Tahun 2013 - 2014, disusun

sebagai rencana program dan kegiatan dalam rangka:

1. Membangun kesepahaman dan komitmen antara pemerintah, pemerintah daerah,

dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi/akademisi, dan lembaga swadaya

masyarakat, untuk membangun kembali seluruh sendi kehidupan masyarakat yang

terkena dampak bencana di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah.


2. Menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah

pascabencana Gempa Bumi yang disusun oleh Pemerintah (Kementerian/Lembaga),

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

3. Memaduserasikan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana

Gembumi dengan perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan

pemerintah, dan pemerintah kabupaten.

4. Memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan (stakeholders)

lainnya mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sehingga

tidak terjadi tumpang tindih kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

5. Mengembangkan sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari sumber APBN

APBA dan APB Kabupaten serta masyarakat secara efektif, efisien, transparan,

partisipatif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good

governance).


Gempabumi di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah Tahun 2013 - 2014

bertujuan untuk mewujudkan:

1. Keseragaman pemahaman dan persepsi di antara Pemerintah dan Pemerintah

Daerah serta unsur-unsur swasta, masyarakat nasional dan daerah, agar

pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana dapat berlangsung

dengan baik.

2. Perencanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

3. Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan sesuai dan selaras dengan

dokumen perencanaan nasional dan daerah.

4. Perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan konsultatif, yakni program dan

kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang telah dikonsultasikan dan

memuat masukan dari dan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) .

5. Kemudahan dalam pemantauan dan pengendalian atas kegiatan rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana.



c. Membuka Pos Pelayanan Kesehatan Lapangan di 6 titik pengungsian di

Kabupaten Aceh Tengah.

6. Pelayanan sosial yang telah dilakukan :

a. Pendistribusian air bersih, pangan dan selimut kepada warga yang rumahnya

mengalami kerusakan.

b. Pendistribusian tenda di titik lokasi pengungsian.

c. Pelayanan dapur umum lapangan bagi pengungsi.

d. PMI melakukan pendataan masyarakat korban bencana.

Selain menimbulkan korban jiwa, gempa ini juga menimbulkan kerusakan dan

kerugian yang cukup besar tersebar di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener

Meriah. Dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan akibat kejadian gempa di

dataran tinggi Gayo ini, maka perlu disusun sebuah dokumen perencanaan rehabilitasi

dan rekonstruksi pasca bencana Gempabumi, sebagaimana diamanatkan oleh

Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi

wilayah pasca bencana secara komprehensif dan terpadu, perlu memperhatikan :

1. Hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana.

2. Penentuan prioritas.

3. Pengalokasian sumberdaya dan waktu pelaksanaan.

4. Dokumen rencana kerja pemerintah baik pusat maupun daerah.

5. Dokumen perencanaan pembangunan terkait lainnya.

B. Maksud dan Tujuan


Gempa Bumi di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah Tahun 2013 - 2014, disusun

sebagai rencana program dan kegiatan dalam rangka:

1. Membangun kesepahaman dan komitmen antara pemerintah, pemerintah daerah,

dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi/akademisi, dan lembaga swadaya

masyarakat, untuk membangun kembali seluruh sendi kehidupan masyarakat yang

terkena dampak bencana di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah.


2. Menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah

pascabencana Gempa Bumi yang disusun oleh Pemerintah (Kementerian/Lembaga),

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

3. Memaduserasikan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana

Gembumi dengan perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan

pemerintah, dan pemerintah kabupaten.

4. Memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan (stakeholders)

lainnya mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sehingga

tidak terjadi tumpang tindih kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

5. Mengembangkan sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari sumber APBN

APBA dan APB Kabupaten serta masyarakat secara efektif, efisien, transparan,

partisipatif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good

governance).


Gempabumi di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah Tahun 2013 - 2014

bertujuan untuk mewujudkan:

1. Keseragaman pemahaman dan persepsi di antara Pemerintah dan Pemerintah

Daerah serta unsur-unsur swasta, masyarakat nasional dan daerah, agar

pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana dapat berlangsung

dengan baik.

2. Perencanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

3. Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan sesuai dan selaras dengan

dokumen perencanaan nasional dan daerah.

4. Perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan konsultatif, yakni program dan

kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang telah dikonsultasikan dan

memuat masukan dari dan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) .

5. Kemudahan dalam pemantauan dan pengendalian atas kegiatan rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana.



6. Penggunaan dan pengelolaan sumber dana untuk kegiatan rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana yang mematuhi prinsip kehati-hatian dan bertanggung

jawab.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca

Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah Tahun 2013 - 2014

meliputi:

1. Aspek kemanusiaan, antara lain terdiri dari sosial psikologis, pelayanan kesehatan,

pelayanan pendidikan, partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi

kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.

2. Aspek permukiman, terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian

bantuan perbaikan rumah masyarakat.

3. Aspek infrastruktur, terdiri dari perbaikan sarana prasarana umum, pembangunan

kembali sarana prasarana umum, peningkatan fungsi pelayanan publik dan

peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

4. Aspek ekonomi, terdiri dari pemulihan ekonomi, peningkatan kondisi ekonomi,

mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan dan industri.

5. Aspek sosial, terdiri dari pemulihan konstruksi sosial, pemulihan kearifan dan tradisi

masyarakat, pemulihan keagamaan dan pembangkitan kembali kehidupan sosial

budaya masyarakat.

6. Aspek lintas sektor yang antara lain terdiri dari pemulihan dan peningkatan kegiatan

yang meliputi tata pemerintahan, ketertiban, keamanan dan perbankan.

D. Sistematika Penulisan


Gempa Bumi Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah Tahun 2013 2014 terdiri dari

6 (enam) bab yaitu :


1. Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang perlunya penyusunan rencana aksi rehabilitasi

dan rekonstruksi pasca bencana gempabumi Kabupaten Aceh Tengah dan Bener

Meriah, tindakan penanganan darurat yang telah dilakukan sebelumnya, maksud

dan tujuan yang ingin dicapai, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika

penulisan.

2. Bab II. Kondisi Umum Wilayah Bencana

Bab ini menguraikan gambaran singkat atas karakteristik wilayah sebelum kejadian

bencana, yang ditinjau dari kondisi geografi, demografi, sosial, ekonomi, dan

infrastruktur.

3. Bab III. Pengkajian Kebutuhan Pemulihan Wilayah Pascabencana

Bab ini menguraikan hasil penilaian kerusakan dan kerugian dan hasil kajian

kebutuhan pemulihan termasuk pemulihan kemanusiaan, yang dianalisis dalam 5

sektor, yaitu Sektor Permukiman, Sektor Infrastruktur, Sektor Ekonomi Produktif,

Sektor Sosial dan Lintas sektor.

4. Bab IV. Prinsip, Kebijakan, Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bab ini menguraikan prinsip dasar, kebijakan, ruang lingkup, serta strategi

rehabilitasi dan rekonstruksi.

5. Bab V. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana

Bab ini menguraikan proses perencanaan dan pendanaan, mekanisme pelaksanaan

anggaran, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, kelembagaan pelaksanaan

rehabilitasi dan rekonstruksi, pemantauan dan evaluasi, serta kesinambungan

pemulihan berbasis pengurangan risiko bencana.

6. Bab VI. Penutup

Bab ini menjelaskan bahwa Dokumen Rencana Aksi ini merupakan acuan rehabilitasi

dan rekonstruksi yang masih harus dijabarkan lebih lanjut mengenai teknis

pelaksanaannya oleh setiap pihak pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca

bencana gempabumi tanggal 2 Juli 2013 di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten

Bener Meriah.



6. Penggunaan dan pengelolaan sumber dana untuk kegiatan rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana yang mematuhi prinsip kehati-hatian dan bertanggung

jawab.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca

Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah Tahun 2013 - 2014

meliputi:

1. Aspek kemanusiaan, antara lain terdiri dari sosial psikologis, pelayanan kesehatan,

pelayanan pendidikan, partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi

kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.

2. Aspek permukiman, terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian

bantuan perbaikan rumah masyarakat.

3. Aspek infrastruktur, terdiri dari perbaikan sarana prasarana umum, pembangunan

kembali sarana prasarana umum, peningkatan fungsi pelayanan publik dan

peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

4. Aspek ekonomi, terdiri dari pemulihan ekonomi, peningkatan kondisi ekonomi,

mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan dan industri.

5. Aspek sosial, terdiri dari pemulihan konstruksi sosial, pemulihan kearifan dan tradisi

masyarakat, pemulihan keagamaan dan pembangkitan kembali kehidupan sosial

budaya masyarakat.

6. Aspek lintas sektor yang antara lain terdiri dari pemulihan dan peningkatan kegiatan

yang meliputi tata pemerintahan, ketertiban, keamanan dan perbankan.

D. Sistematika Penulisan


Gempa Bumi Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah Tahun 2013 2014 terdiri dari

6 (enam) bab yaitu :


1. Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang perlunya penyusunan rencana aksi rehabilitasi

dan rekonstruksi pasca bencana gempabumi Kabupaten Aceh Tengah dan Bener

Meriah, tindakan penanganan darurat yang telah dilakukan sebelumnya, maksud

dan tujuan yang ingin dicapai, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika

penulisan.

2. Bab II. Kondisi Umum Wilayah Bencana

Bab ini menguraikan gambaran singkat atas karakteristik wilayah sebelum kejadian

bencana, yang ditinjau dari kondisi geografi, demografi, sosial, ekonomi, dan

infrastruktur.

3. Bab III. Pengkajian Kebutuhan Pemulihan Wilayah Pascabencana

Bab ini menguraikan hasil penilaian kerusakan dan kerugian dan hasil kajian

kebutuhan pemulihan termasuk pemulihan kemanusiaan, yang dianalisis dalam 5

sektor, yaitu Sektor Permukiman, Sektor Infrastruktur, Sektor Ekonomi Produktif,

Sektor Sosial dan Lintas sektor.

4. Bab IV. Prinsip, Kebijakan, Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bab ini menguraikan prinsip dasar, kebijakan, ruang lingkup, serta strategi

rehabilitasi dan rekonstruksi.

5. Bab V. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana

Bab ini menguraikan proses perencanaan dan pendanaan, mekanisme pelaksanaan

anggaran, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, kelembagaan pelaksanaan

rehabilitasi dan rekonstruksi, pemantauan dan evaluasi, serta kesinambungan

pemulihan berbasis pengurangan risiko bencana.

6. Bab VI. Penutup

Bab ini menjelaskan bahwa Dokumen Rencana Aksi ini merupakan acuan rehabilitasi

dan rekonstruksi yang masih harus dijabarkan lebih lanjut mengenai teknis

pelaksanaannya oleh setiap pihak pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca

bencana gempabumi tanggal 2 Juli 2013 di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten

Bener Meriah.


Rencana Aksi rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa bumi Aceh Tanggal 2 Juli 2013 9

Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempabumi Aceh 2 Juli 2013 1

BAB II

KONDISI UMUM WILAYAH BENCANA

Dataran tinggi Gayo adalah daerah yang berada di salah satu bagian punggung

pegunungan Bukit Barisan yang membentang sepanjang Pulau Sumatera, secara

administratif dataran tinggi Gayo meliputi wilayah Kabupaten Aceh Tengah, Bener

Meriah dan Gayo Lues. Terkait dengan kejadian gempa bumi tanggal 2 Juli 2012 yang

melanda Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, diuraikan kondisi umum sebelum

bencana dari daerah terdampak bencana sebagai berikut:

A. Kabupaten Aceh Tengah

1. Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Aceh Tengah terletak pada 4 10 33 - 5

57 50 LU dan 95 15 40 - 97 20 25 BT dengan luas wilayah 4.318,39 Km.

Tinggi rata-rata Kabupaten Aceh Tengah adalah 200 2.600 meter diatas

permukaan laut. Batas wilayah Kabupaten Aceh Tengah yaitu :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya dan Pidie.

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2011 sebanyak

179.546 jiwa, dengan kepadatan penduduk 42 jiwa/km. Sebagian besar

penduduknya berasal dari suku Gayo. Selain itu terdapat pula suku-suku lainnya,

seperti Suku Aceh, Suku Jawa, Suku Minang, Suku Batak, Suku Tionghoa dan 99

persen masyarakat Aceh Tengah beragam Islam. Pada umumnya orang Gayo

sangat menentang segala bentuk penjajahan dan dikenal sebagai kawasan yang

sangat menentang pemerintahan kolonial Belanda. Masyarakat di Gayo banyak

yang memelihara kerbau sehingga, jika melihat banyak kerbau di Aceh maka

orang itu sedang berada di Gayo.

Rencana Aksi rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa bumi Aceh Tanggal 2 Juli 201310


Jumlah penduduk Laki-laki di Kabupaten Aceh Tengah lebih besar

daripada jumlah penduduk perempuan dengan sex rasio 102 dengan jumlah

penduduk laki-laki sebesar 90.826 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan

sebesar 88.720 jiwa. Gambaran jenis kelamin, jumlah penduduk dan sex rasio

menurut kecamatan dan di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2011 dijelaskan pada

tabel 2.1.

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk dan Sex Rasio Menurut Kecamatan

di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011

No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah Sex Rasio

1. Linge 4.557 4.401 8.958 104 2. Bintang 4.417 4.282 8.699 103 3. Lut Tawar 9.176 9.196 18.372 100 4. Kebayakan 7.112 7.250 14.362 98 5. Pegasing 9.242 8.802 18.044 105 6. Bebesen 17.457 17.672 35.129 99 7. Kute Panang 3.634 3.337 6.971 109 8. Silih Nara 10.589 10.423 21.012 102 9. Ketol 5.979 5.623 11.602 106 10. Celala 4.393 4.165 8.558 105 11. Jagong Jeget 4.676 4.398 9.074 106 12. Atu Lintang 3.058 2.877 5.935 106 13. Bies 3.225 3.336 6.561 97 14. Rusip Antara 3.311 2.958 6.269 112

Total : 2011 90.826 88.720 179.546 102 Total : 2010 175.527

Sumber: Aceh Tengah Dalam Angka 2012 - BPS Kab. Aceh Tengah

Perkembangan/ laju pertambahan penduduk di Kabupaten Aceh Tengah

mengalami kenaikan sebesar 2,3 persen, dari tahun 2010 sebesar 175.527 jiwa

terhadap tahun 2011 menjadi 179.546 jiwa, sedangkan jumlah penduduk

berdasarkan golongan umur dan jenis kelamin di Kabupaten Aceh Tengah tahun

2011 dijelaskan pada tabel 2.2.


Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin


No Golongan Umur Laki-laki Perempuan Jumlah

1. 0-4 10.521 10.022 20.543 2. 5-9 10.335 9.993 20.328 3. 10-14 9.420 9.309 18.729 4. 15-19 7.961 7.871 15.832 5. 20-24 7.818 7.875 15.693 6. 25-29 8.271 8.319 16.590 7. 30-34 8.173 8.049 16.222 8. 35-39 7.492 6.907 14.399 9. 40-44 5.933 5.419 11.352 10. 45-49 4.615 4.420 9.035 11. 50-54 3.492 3.207 6.699 12. 55-59 2.437 2.299 4.736 13. 60-64 1.607 1.803 3.410 14. 65-69 1.298 1.306 2.604 15. 70-74 699 861 1.560 16. 75+ 754 1.060 1.814

Total 90.826 88.720 179.546


3. Kondisi Sosial

Pada tahun 2011, Kabupaten Aceh Tengah memiliki 121 TK/BA/RA, 207

SD/MI, 46 SMP/MTs dan 33 SMA/MA/SMK, dengan total jumlah sekolah yang

dimiliki 418 buah dengan jumlah murid sebanyak 23.507 orang. Gambaran sub

sektor Pendidikan dapat dijelaskan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3. Banyaknya TK/BA/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK

Di Kabupaten Aceh Tengah

No Sekolah Negeri Swasta Jumlah 1. TK/BA/RA 5 116 121 2. SD 179 3 182 3. MI 22 3 25 4. SMP 39 2 41 5. MTs 7 9 16 6. SMA 15 4 19 7. MA 3 7 10 8. SMK 4 - 4

Total 274 144 418




Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin


No Golongan Umur Laki-laki Perempuan Jumlah

1. 0-4 10.521 10.022 20.543 2. 5-9 10.335 9.993 20.328 3. 10-14 9.420 9.309 18.729 4. 15-19 7.961 7.871 15.832 5. 20-24 7.818 7.875 15.693 6. 25-29 8.271 8.319 16.590 7. 30-34 8.173 8.049 16.222 8. 35-39 7.492 6.907 14.399 9. 40-44 5.933 5.419 11.352 10. 45-49 4.615 4.420 9.035 11. 50-54 3.492 3.207 6.699 12. 55-59 2.437 2.299 4.736 13. 60-64 1.607 1.803 3.410 14. 65-69 1.298 1.306 2.604 15. 70-74 699 861 1.560 16. 75+ 754 1.060 1.814

Total 90.826 88.720 179.546


3. Kondisi Sosial

Pada tahun 2011, Kabupaten Aceh Tengah memiliki 121 TK/BA/RA, 207

SD/MI, 46 SMP/MTs dan 33 SMA/MA/SMK, dengan total jumlah sekolah yang

dimiliki 418 buah dengan jumlah murid sebanyak 23.507 orang. Gambaran sub

sektor Pendidikan dapat dijelaskan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3. Banyaknya TK/BA/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK


No Sekolah Negeri Swasta Jumlah 1. TK/BA/RA 5 116 121 2. SD 179 3 182 3. MI 22 3 25 4. SMP 39 2 41 5. MTs 7 9 16 6. SMA 15 4 19 7. MA 3 7 10 8. SMK 4 - 4

Total 274 144 418




Pada Tahun 2011, jumlah dokter yang berada di Kabupaten Aceh Tengah

sebanyak 49 dokter dengan total tenaga paramedis sebanyak 654 orang dan

terdapat 1 Rumah Sakit, jumlah Puskesmas sebanyak 14 Unit dan Puskesmas

Pembantu 51 unit. Gambaran sub sektor Kesehatan dijelaskan pada tabel 2.4.

Tabel 2.4. Jumlah Sarana Kesehatan dan Tenaga Medis

Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011

No Kecamatan Rumah Sakit

Pos -yandu

Polin - des

Pus -kesmas

Pustu Dokter Pera wat

Bidan Far -masi

1. Linge - 25 9 1 7 2 6 27 2

2. Bintang - 24 7 1 4 2 7 29 1

3. Lut Tawar - 21 3 1 1 1 12 23 2

4. Kebayakan 1 21 3 1 3 2 11 29 1

5. Pegasing - 32 11 1 4 2 10 26 1

6. Bebesen 1 28 8 1 2 2 9 40 1

7. Kute Panang - 24 8 1 6 3 6 24 -

8. Silih Nara - 30 14 1 6 2 7 38 1

9. Ketol - 25 12 1 6 3 18 29 1

10. Celala - 17 9 1 2 2 7 23 -

11. Jagong Jeget - 11 6 1 3 2 8 17 -

12. Atu Lintang - 10 5 1 2 2 6 37 -

13. Bies - 12 5 1 3 2 11 19 2

14. Rusip Antara - 16 7 1 2 3 9 27 -

Total 2 296 107 14 51 49 187 447 20

Sumber: Aceh Tengah Dalam Angka 2012 - BPS Kabupaten Aceh Tengah

4. Kondisi Ekonomi

Realisasi anggaran pendapatan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011

sebesar Rp.612.461.523.677,- dimana sumber pendanaan terbesar dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp.20.834.397.526,- dan terkecil bersumber dari

Pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp.133.743.173.768,-. Realisasi

anggaran pendapatan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2011

tergambar pada tabel 2.5.


Tabel 2.5. Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah

Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011

No Uraian Jumlah (Rp.)

Realisasi Anggaran Pendapatan 612.461.523.677

I Pendapatan Asli Daerah 20.834.397.526

1.1 Pajak Daerah 4.000.506.268

1.2 Retribusi Daerah 8.909.909.452

1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1.758.157.071

1.4 Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah 6.165.824.735

II Perimbangan 457.883.952.383

2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 31.764.158.383

2.2 Dana Alokasi Umum 388.635.894.000

2.3 Dana Alokasi Khusus 37.483.900.000

2.4 Lain-lain -

III Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 133.743.173.768

3.1 Hibah -

3.2 Dana Darurat -

3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov. dan Pemda Lainnya 7.628.079.835

3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 106.331.597.320

3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya 13.580.260.728

3.6 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 6.203.235.885


Realisasi belanja Pemerintah di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2011

sebesar Rp.609.372.962.628,- dimana belanja terbesar berasal dari Belanja

Tidak Langsung sebesar Rp.375.595.325.322,- dan terkecil dari belanja

Pembiayaan Daerah sebesar Rp.7.582.340.306,- dengan rincian tergambar pada

tabel 2.6.



Pada Tahun 2011, jumlah dokter yang berada di Kabupaten Aceh Tengah

sebanyak 49 dokter dengan total tenaga paramedis sebanyak 654 orang dan

terdapat 1 Rumah Sakit, jumlah Puskesmas sebanyak 14 Unit dan Puskesmas

Pembantu 51 unit. Gambaran sub sektor Kesehatan dijelaskan pada tabel 2.4.

Tabel 2.4. Jumlah Sarana Kesehatan dan Tenaga Medis

Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011

No Kecamatan Rumah Sakit

Pos -yandu

Polin - des

Pus -kesmas

Pustu Dokter Pera wat

Bidan Far -masi

1. Linge - 25 9 1 7 2 6 27 2

2. Bintang - 24 7 1 4 2 7 29 1

3. Lut Tawar - 21 3 1 1 1 12 23 2

4. Kebayakan 1 21 3 1 3 2 11 29 1

5. Pegasing - 32 11 1 4 2 10 26 1

6. Bebesen 1 28 8 1 2 2 9 40 1

7. Kute Panang - 24 8 1 6 3 6 24 -

8. Silih Nara - 30 14 1 6 2 7 38 1

9. Ketol - 25 12 1 6 3 18 29 1

10. Celala - 17 9 1 2 2 7 23 -

11. Jagong Jeget - 11 6 1 3 2 8 17 -

12. Atu Lintang - 10 5 1 2 2 6 37 -

13. Bies - 12 5 1 3 2 11 19 2

14. Rusip Antara - 16 7 1 2 3 9 27 -

Total 2 296 107 14 51 49 187 447 20


4. Kondisi Ekonomi

Realisasi anggaran pendapatan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011

sebesar Rp.612.461.523.677,- dimana sumber pendanaan terbesar dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp.20.834.397.526,- dan terkecil bersumber dari

Pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp.133.743.173.768,-. Realisasi

anggaran pendapatan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2011

tergambar pada tabel 2.5.


Tabel 2.5. Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah

Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011


Realisasi Anggaran Pendapatan 612.461.523.677

I Pendapatan Asli Daerah 20.834.397.526

1.1 Pajak Daerah 4.000.506.268

1.2 Retribusi Daerah 8.909.909.452

1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1.758.157.071

1.4 Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah 6.165.824.735

II Perimbangan 457.883.952.383

2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 31.764.158.383

2.2 Dana Alokasi Umum 388.635.894.000

2.3 Dana Alokasi Khusus 37.483.900.000

2.4 Lain-lain -

III Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 133.743.173.768

3.1 Hibah -

3.2 Dana Darurat -

3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov. dan Pemda Lainnya 7.628.079.835

3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 106.331.597.320

3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya 13.580.260.728

3.6 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 6.203.235.885


Realisasi belanja Pemerintah di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2011

sebesar Rp.609.372.962.628,- dimana belanja terbesar berasal dari Belanja

Tidak Langsung sebesar Rp.375.595.325.322,- dan terkecil dari belanja

Pembiayaan Daerah sebesar Rp.7.582.340.306,- dengan rincian tergambar pada

tabel 2.6.



Tabel 2.6. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011


Realisasi Belanja Daerah 609.372.962.628

I Belanja Tidak Langsung 375.595.325.322

1.1 Belanja Pegawai 322.925.664.267

1.2 Belanja Bunga 46.246.323

1.3 Belanja Subsidi -

1.4 Belanja Hibah 25.477.598.100

1.5 Belanja Bantuan Sosial 5.212.922.632

1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./ Kab./ Kota -

1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./ Kab./ Kota 21.070.340.000

1.8 Belanja Tidak Terduga 82.554.000

1.9 Lain-lain -

II Belanja Tidak Langsung 233.777.637.306

2.1 Belanja Pegawai 28.231.664.816

2.2 Belanja Barang dan Jasa 71.219.523.322

2.3 Belanja Modal 134.326.449.168

Surplus/ (Defisit) 3.088.561.049

III Pembiayaan Daerah 7.582.340.306

3.1 Penerimaan Pembiayaan 3.750.798.186

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 3.831.542.120


Perekonomian tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 Kabupaten Aceh Tengah

yang dilihat dari kontribusi sektor usaha terhadap Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) berdasarkan atas dasar harga konstan, digambarkan pada tabel

2.7.


Tabel 2.7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2008 2011

(Juta Rupiah)

No Lapangan Usaha 2008 2009 2010 2011

1. Pertanian 505.975 507.056 508.643 514.883

2. Pertambangan dan penggalian 7.272 7.438 7.730 8.042

3. Industri Pengolahan 25.652 26.795 27.788 28.875

4. Listrik, gas dan air bersih 5.963 6.886 8.042 8.925

5. Bangunan 119.640 128.311 138.613 150.769

6. Perdagangan, hotel dan bangunan 124.796 136.339 146.989 159.618

7. Pengangkutan dan komunikasi 64.344 70.736 76.828 82.359

8. Keuangan dan persewaan 16.022 16.914 17.942 18.955

9. Jasa-jasa 221.814 237.638 254.659 273.374

Jumlah 1.091.481 1.138.118 1.187.238 1.245.800


Laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan nilai Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000 Kabupaten Aceh Tengah pada

tahun 2009 sebesar 4,27%, tahun 2010 sebesar 4,32% dan Tahun 2011

sebesar 4,93%, rincian gambaran pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan pada

tabel 2.8.

Tabel 2.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2008 2011 (%)


NO Sektor 2009 2010 2011

1 Pertanian 0.21 0.31 1.23

2 Pertambangan dan penggalian 2.28 3.93 4.04

3 Industri Pengolahan 4.46 3.71 3.91

4 Listrik, gas dan air bersih 15.48 16.79 10.98

5 Bangunan 7.25 8.03 8.77

6 Perdagangan, hotel dan bangunan 9.25 7.81 8.59

7 Pengangkutan dan komunikasi 9.93 8.61 7.20

8 Keuangan dan persewaan 5.57 6.08 5.65

9 Jasa-jasa 7.13 7.16 7.35

4.27 4.32 4.93 Laju Pertumbuhan Ekonomi



Tabel 2.7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2008 2011

(Juta Rupiah)

No Lapangan Usaha 2008 2009 2010 2011

1. Pertanian 505.975 507.056 508.643 514.883

2. Pertambangan dan penggalian 7.272 7.438 7.730 8.042

3. Industri Pengolahan 25.652 26.795 27.788 28.875

4. Listrik, gas dan air bersih 5.963 6.886 8.042 8.925

5. Bangunan 119.640 128.311 138.613 150.769

6. Perdagangan, hotel dan bangunan 124.796 136.339 146.989 159.618

7. Pengangkutan dan komunikasi 64.344 70.736 76.828 82.359

8. Keuangan dan persewaan 16.022 16.914 17.942 18.955

9. Jasa-jasa 221.814 237.638 254.659 273.374

Jumlah 1.091.481 1.138.118 1.187.238 1.245.800


Laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan nilai Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000 Kabupaten Aceh Tengah pada

tahun 2009 sebesar 4,27%, tahun 2010 sebesar 4,32% dan Tahun 2011

sebesar 4,93%, rincian gambaran pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan pada

tabel 2.8.

Tabel 2.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2008 2011 (%)


NO Sektor 2009 2010 2011

1 Pertanian 0.21 0.31 1.23

2 Pertambangan dan penggalian 2.28 3.93 4.04

3 Industri Pengolahan 4.46 3.71 3.91

4 Listrik, gas dan air bersih 15.48 16.79 10.98

5 Bangunan 7.25 8.03 8.77

6 Perdagangan, hotel dan bangunan 9.25 7.81 8.59

7 Pengangkutan dan komunikasi 9.93 8.61 7.20

8 Keuangan dan persewaan 5.57 6.08 5.65

9 Jasa-jasa 7.13 7.16 7.35

4.27 4.32 4.93 Laju Pertumbuhan Ekonomi



Penggunaan tanah dalam rangka peningkatan perekonomian di

Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2011 paling besar digunakan untuk

perkebunan yaitu sebesar 50.843 hektar dan terkecil untuk kolam/tambak

sebesar 772 hektar, Gambaran penggunaan tanah menurut kecamatan pada

tahun 2011 tertuang pada tabel 2.9.

Tabel 2.9. Penggunaan Tanah Menurut Kecamatan

Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 (Ha)

No Kecamatan Tanah Sawah

Tanah Bangunan

Tegal/Kebun

Ladang/Huma

Perke -bunan

Kolam/ Tambak

1. Linge 826 176 1.002 595 1.795 20

2. Bintang 1.221 35 2.840 1.208 2.808 20

3. Lut Tawar 693 318 243 98 2.101 9

4. Kebayakan 346 203 415 106 3.053 20

5. Pegasing 1.008 122 1.088 759 3.678 304

6. Bebesen 510 823 100 90 2.104 130

7. Kute Panang 80 352 348 216 2.050 10

8. Silih Nara 850 419 638 300 6.072 95

9. Ketol 680 310 1.500 125 9.296 63

10. Celala 697 664 494 232 3.213 32

11. Jagong Jeget 12 373 10 246 4.338 24

12. Atu Lintang - 108 571 221 1.320 10

13. Bies 119 116 156 142 1.365 15

14. Rusip Antara 285 550 1.320 1.430 7.650 20

Total 7.327 4.569 10.725 5.768 50.843 772


5. Kondisi Infrastruktur/ Sarana Prasarana Umum

Sesuai dengan kewenangan Kabupaten Aceh Tengah memiliki jalan

sepanjang 694,97 Km, dengan gambaran mengenai kondisi dan jenis

permukaan jalan pada tabel 2.10.


Tabel 2.10. Panjang Jalan Berdasarkan Kewenangan, Kondisi dan Jenis


No Keadaan Panjang Jalan (km)

I Kewenangan

1.1 Jalan Negara 189,69

1.2 Jalan Provinsi 207,99

1.3 Jalan Kabupaten 694,97

Total 1.092,65

II Kondisi Jalan

2.1 Baik 345,07

2.2 Sedang 52,28

2.3 Rusak 131,94

2.

Documents

RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI … Renaksi Aceh B5... · RINGKASAN EKSEKUTIF RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCABENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN ACEH