Embed Size (px)
Citation preview
RELASI MEDIA DAN POLITIK : ANAL;ISIS WACANA KRITIS
SELEKSI ANGGOTA KOMISIONER KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DALAM PEMBERITAAN SIASAT POLITIK STASIUN TELEVISI
MAJALAH TEMPO
SKRIPSI
ANNISA HAISMAIDA
1110051100050
KONSENTRASI JURNALISTIK
JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2017 M / 1938 H
i
ii
iii
iv
ABSTRAK
Annisa Haismaida, 110051100050
RELASI MEDIA DAN POLITIK : ANALISIS WACANA KRITIS
PEMILIHAN ANGGOTA KOMISIONER KOMISI PENYIARAN
INDONESIA DALAM PEMBERITAAN SIASAT POLITIK STASIUN
TELEVISI DI MAJALAH TEMPO
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga penyiaran
independen pemerintah.KPI menjadi pemberitaan investigasi Majalah Tempo.
Mengenai proses pemilihan anggota komisioner yang diketahui tidak transparan
dan sesuai aturan. Adanya dugaan kuat campur tangan Partai politik terkait
menjelang pemilihan umum 2014.Peneliti melihat dari pemberitaan tersebut
adanya kenambungan kinerja KPI yang lemah menindak stasiun televisi nakal
yang melakukan pencitraan politik sebelum masa kampanye.Majalah Tempo
merupakan salah satu media yang mendalami isu ini ke dalam laporan investigasi.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah skripsi ini
adalah bagaimana memahami produksi teks serta praktik sosial budaya yang
dihasilkan Majalah Tempo dalam pemberitaan?Bagaimana penggambaran media
massa terhadap proses seleksi anggota komisoner kpi di Majalah Tempo?
Metodologi yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah metode
analisis wacana Norman Fairclough. Fairclough melakukan analisis berdasarkan
tiga dimensi yaitu analisis teks, discourse practice, dan sociocultural practice.
Metode ini memfokuskan bagaimana alur Majalah Tempo memberitakan KPI
kedalam laporan investigasi.Meteodologi penelitian dengan pendekatan
kualitatif.Data yang digunakan oleh peneliti laporan investigasi Siasat Politik
Stasiun Televisi yang terdapat dalam Majalah Tempo edisi 20-27 Januari 2014.
Peneliti menggunakan Ekonomi PolitikVincent Mosco dengan kosep
spasialisasi, komodifikasi dan strukturisasi (Vincent Mosco, 1996;138). Hal
tersebut agar mengetahui ideologi yang digunakan Majalah Tempo dalam
memberitakan proses seleksi anggota komisioner Komisi Penyiaran Indonesia.
Dapat disimpulkan, Majalah Tempo menekankan terhadap proses seleksi
anggota komisioner KPI yang berjalan tidak sesuai dengan aturannya dan dugaan
campur tangan partai politik. Hal tersebut terjadi saat awal mulai memasuki pesta
demokrasi pemilu tahun 2014.Teori ekonomi politik yang dilakukan Majalah
Tempo menampilkan mengenai para konglomerat media yang terjun didunia
politik sebagai pemicu menarik pembaca. Akan tetapi pemberitaan tersebut
sepenuhnya memberitakan mengenai proses pemilihan komioner KPI.
Kata kunci, Anggota Komisioner,KPI. Pemilu 2014. Siasat Politik Stasiun
Televisi
v
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmaanirrahiim
Assalamualaikum Warahmatullahhi Wabarakatuh
Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan nikmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan
skripsi ini. Shalawat beserta salam tak lupa peneliti panjatkan kepada junjungan
Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umat beliau yang
senantiasa mengikuti dan mengamalkan sunnah dan ajarannya.
Alhamdulillah akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang
berjudul ―Relasi Media Dan Politik: Analisis Wacana Kritis Seleksi Anggota
Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Pemberitaan Siasat Politik
Stasiun Televisi Majalah Tempo‖, yang disusun untuk memenuhi persyaratan
dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) di lingkungan Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Dalam kesempatan ini, peneliti secara khusus ingin menyampaikan ucapan
terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua peneliti, yaitu
Almarhumah Ibunda Dahniar Munir, saat menyusun skripsi, almarhumah masih
mendampingi dengan doa-doa terbaik untuk anak-anaknya. Ayahanda Hasbur
Bahrum yang telah mencurahkan kasih sayang dan dukungan baik materil maupun
moril, serta segala doa kepada peneliti. Semoga mereka selalu dalam lindungan
Allah SWT dan selalu diberikan keberkahan oleh-Nya.
Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat
kekurangan dan kelemahan. Skripsi ini tentu tidak dapat terselesaikan dengan baik
tanpa adanya motivasi, bantuan, dan kerjasama dari berbagai pihak baik secara
langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan
ucapan terima kasih kepada:
1. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, Dr. Arief Subhan. Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Suparto,
vi
M.Ed, Ph.D. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Dr. Roudhonah,
M.Ag. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Dr. Suhaimi, M.Si.
2. Ketua konsentrasi Jurnalistik, Kholis Ridho, M.Si, dan Sekretaris, Dra. Hj.
Musfirah Nurlaily, MA, yang telah banyak membantu dan memberikan
kemudahan, masukan, dan solusi kepada peneliti dalam menyelesaikan kuliah
walaupun sering merepotkan.
3. Dosen pembimbing skripsi sekaligus dosen pembimbing akademik, Dr. Rulli
Nasrullah, M.Si, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan
arahan, serta saran, selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas
segala doa, ilmu, perhatian, motivasi, saran, dan dukungan yang telah
diberikan kepada peneliti selama ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah
memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat untuk peneliti sejak awal
perkuliahan hingga selesai.
5. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang
telah membantu peneliti dalam urusan administrasi selama perkuliahan dan
penelitian skripsi.
6. Mas Agoeng Wijaya selaku narasumber yang turut membantu melengkapi
penelitian skripsi.
7. Kakak-kakak dan adik peneliti, Afrizal, Taufik Hidayat, Hasni Rahmayanti,
Rahmat Shaleh Rahmat Fauzi, Rahmi Dita dan adik peneliti Ilham Firdaus,
yang telah memberikan dukungan baik materiil dan moril, tanpa ada kalian
motivasi untuk peneliti kurang lengkap dan sempurna.
8. Keluarga Besar Zubaidah– Bahrun, Tek Deswita, Tek Yeni, Tek Des,
Pak‘Ngah Zatirman, Pak Etek Ir. Darwis, Tek Masril, Pak Dang H. Zarlis,
bibi terbaik yang beberapa waktu belakangan ini memberikan semangat
menggantikan Almarhumah Ibunda. Lalu, ada sepupu baper, Adde Syafitri
dan Desi Siska yang selalu menemani peneliti.
vii
9. Sahabat seperjuangan Irmalia, Fiqih Mutia, Indri Astuti, Regina Riwianti
yang telah berbagi motivasi, ilmu, pengalaman, inspirasi, dan bersedia
menerima semua keluh kesah peneliti dengan sabar. Semoga persahabatan
dan tali silaturahmi kita tidak akan pernah terputus sampai kapanpun.
10. Keluarga besar UKM KMF Kalacitra, UIN Jakarta, terlebih untuk angkatan
9enerasi Kece angkatan 9 ada Abdul Jalil, Ali Wafa, Ibnu Muhammad
(Gege), Zamzam, M. Fakhri, Husni, Rahmatia (Mamih), Icha, Amira, Icon,
Dewi, Cuplis, dan Helmi. Lalu ada keluarga kc lainnya, terimakasih Ka
Elisha, Bang Jose, Nidya Restu, Paul, Rahmat, Jean, Yara, Afida, dan anggota
KMF Kalacitranya yang telah membantu dan juga mau berteman dengan
peneliti sampai saat ini.
11. Gengs Rongo seperti Hanggi Tyo, M. Dwiyan, Nurfajria, Ika Suci, Athifah
Rahmah , Damar, Diyah, Latifah, Aulia Rahmi, Stiffani selalu menanyakan
kuliah peneliti sampai bosan, sampai masa waktu kuliah habis.
12. Teman-teman Jurnalistik Angkatan 2010 yang telah berjuang bersama-sama
dalam mengikuti perkuliahan Algi, Farid,Atep, Ardiansyah, Rulli, Budi,
Denisa, Amel dan Diyah. Terlebih untuk Power Of JB, Jurnalistik B 2010
Rizky Sholehudin, Dede Irvan, kompak terus yaa. Terima kasih atas
pertemanan, kenangan, pelajaran, dan pengalaman selama masa perkuliahan
juga masa sp khusus.
13. Teman-teman KKN Karisma 2013 yang telah saling support dan berbagi
keseruannya Ivan (Ipank), Egi. Jawahir, Intan Mayasari, Jawahir, Syahroni,
Firly, Novri, Ihwan, Lutfan, Amuk, Kiki, dan Sri.
14. Semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penyelesaian skripsi
ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Namun, hal ini tidak dapat
mengurangi rasa hormat dan ucapan terima kasih peneliti.
Akhir kata peneliti berharap semoga segala bantuan yang telah diberikan
kepada peneliti, baik berupa dukungan, ilmu, dan doa mendapat balasan yang
setimpal dari Allah SWT. Peneliti menyadari skripsi ini masih belum mencapai
viii
kesempurnaan, namun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat
menyelesaikannya dengan baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua
pihak, khususnya mahasiswa Konsentrasi Jurnalistik UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta.
Wassalamualaikum Warahmatullahhi Wabarakatuh
Tangerang, 30 April 2017
Peneliti
ix
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING ................................................ i
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN ............................................ ii
LEMBAR PERNYATAAN ......................................................................... iii
ABSTRAK .................................................................................................... iv
KATA PENGANTAR .................................................................................. v
DAFTAR ISI ................................................................................................ ix
DAFTAR TABEL ........................................................................................ xii
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ....................................................................... 1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .............................................. 6
C. Tujuan dan Signifikasi Penelitian .......................................... 7
D. Metodologi Penelitian ............................................................ 8
E. Tinjauan Pustaka .................................................................... 11
F. Sistematika Penulisan ............................................................ 12
BAB II LANDASAN TEORITIS
A. Berita ..................................................................................... 14
1. Konsep Berita.................................................................... 14
2. Jenis Berita ........................................................................ 16
3. Investigasi ......................................................................... 17
B. Media Cetak .......................................................................... 19
C. Analisis Wacana .................................................................... 20
1. Pengertian Analisis Wacana .............................................. 20
2. Norman Fairclough ........................................................... 22
D. Teori Ekonomi Politik ............................................................ 25
1. Komodifikasi .................................................................... 26
2. Spasialisasi ........................................................................ 27
3. Sktukturiasi ....................................................................... 27
x
BAB III PROFIL UMUM
A. TEMPO INTI MEDIA ........................................................... 28
1. Sejarah Singkat Tempo Inti Media .................................... 28
2. Visi dan Misi Tempo Inti Media ........................................ 32
a. Visi .............................................................................. 32
b. Misi .............................................................................. 32
3. Prestasi dan Penghargaan Tempo Inti Media ..................... 33
B. KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) .......................... 36
1. Dasar Pembentukan ........................................................... 36
2. Profil Komisi Penyiaran Indonesia .................................... 39
3. Visi dan Misi .................................................................... 42
4. Tentang Perizinan penyiaran ............................................. 42
5. Pengawasan Penyiaran ...................................................... 45
6. Tata Cara Penggantian Anggota KPI ................................. 47
BAB IV TEMUAN ANALISIS
A. Analisis Wacana Norman Fairclough ..................................... 52
1. Analisis Teks laporan investigasi berjudul ―Seleksi
Serampangan Punggawa Penyiaran” ..................................52
2. Analisis Teks Laporan Investigasi ―Ujian Tanpa Guna‖ .... 56
3. Analisis Teks Laporan Investigasi ―Cacat Sejak Lahir‖ ..... 60
4. Analisis Teks Laporan Investigasi ―Asal Tabrak Aturan‖ .. 63
5. Analisis Teks Laporan Investigasi ―Tim Bayangan
Senayan‖ ........................................................................... 67
6. Analisis Teks Laporan Investigasi ―Serangan Udara
Di Layar Kaca‖ ................................................................. 71
7. Analisis Teks Laporan Investigasi ―Loyo Hadapi Jurus
Iklan‖ ................................................................................ 74
B. Analisis Praktik Wacana ........................................................ 78
C. Analisis Sosial Budaya .......................................................... 82
D. Relasi media dan politik dalam pemberitaan Siasat Politik Stasiun
xi
Televisi .................................................................................. 85
1. Komodifikasi .................................................................... 85
2. Spasialisasi ........................................................................ 88
3. Strukturisasi ...................................................................... 89
E. Interpretasi ............................................................................. 90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan ............................................................................ 94
B. Saran ..................................................................................... 96
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 98
LAMPIRAN .................................................................................................. 101
xii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Kerangka Analisis Wacana Norman Fairclough .......................... 24
Tabel 3.1 Penghargaan Tempo ................................................................... 33
Tabel 3.2 Prestasi Tempo ........................................................................... 35
Tabel 4.1 Analisis Teks ―Seleksi Serampangan Punggawa Penyiaran‖ ...... 52
Tabel 4.2 Analisis Relasi dalan Teks ―Seleksi Serampangan
Punggawa Penyiaran‖ ................................................................ 54
Tabel 4.3 Analisis Identitas dalam Teks ― Seleksi Serampangan Punggawa
Penyiaran‖ ................................................................................. 54
Tabel 4.4 Analisis Teks ―Ujian Tanpa Guna‖ ............................................ 56
Tabel 4.5 Analisis Relasi dalam Teks ―Ujian Tanpa Guna‖ ....................... 58
Tabel 4.6 Analisis Identitas dalam Teks ―Ujian Tanpa Guna‖ .................... 59
Tabel 4.7 Analisis Teks ―Cacat Sejak Lahir‖ ............................................. 60
Tabel 4.8 Analisis Relasi dalam Teks ―Cacat Sejak Lahir” ..........................62
Tabel 4.9 Analisis Identitas dalam Teks ―Cacat Sejak Lahir” ......................62
Tabel 4.10 Analisis Teks ―Asal Tabrak Aturan‖ ......................................... 64
Tabel 4.11 Analisis Relasi dalam Teks ―Asal Tabrak Aturan” .......................65
Tabel 4.12 Analisis Identitas dalam teks ―Asal Tabrak Aturan” .....................66
Tabel 4.13 Analisis Teks ―Tim Bayangan Senayan‖ ..................................... 67
Tabel 4.14 Analisis Relasi dalam teks ―Tim Bayangan Senayan” ..................69
Tabel 4.15 Analisis Identitas dalam Teks ―Tim Bayangan Senayan” .............70
Tabel 4.16 Analisis Teks ―Serangan Udara Di Layar Kaca‖ ......................... 71
Tabel 4.17 Analisis Relasi dalam Teks ―Serangan Udara di Layar Kaca‖ ... 73
Tabel 4.18 Analisis Identitas dalam Teks ―Serangan Udara di Layar
Kaca‖ ......................................................................................... 73
Tabel 4.19 Analisis Teks ―Loyo Hadapi Jurus Iklan” ....................................75
Tabel 4.20 Analisis Relasi dalam Teks ―Loyo Hadapi Jurus Iklan‖ .............. 77
Tabel 4.21 Analisis Identitas dalam Teks ―Loyo Hadapi Jurus Iklan” ...........77
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Seleksi Serampangan Punggawa Penyiaran ................................ 56
Gambar 2 Ujian Tanpa Guna ...................................................................... 60
Gambar 3 Cacat Sejak Lahir ....................................................................... 63
Gambar 4 Asal Tabrak Aturan .................................................................... 67
Gambar 5. Tim Bayangan Senayan .............................................................. 70
Gambar 6 Serangan Udara Di Layar Kaca .................................................. 74
Gambar 7 Loyo Hadapi Jurus Iklan ............................................................. 78
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Media massa adalah salah satu faktor pembentuk opini publik dalam
memandang serta menilai suatu permasalahan. Media massa adalah media
komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal
dan dapat diakses secara massal pula.1
Terkait hal tersebut, berita saat ini menjadi kebutuhan untuk masyarakat.
Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar,
menarik dan penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti
surat kabar.2
Berita dalam dunia penyiaran kini memiliki pengaruh sangat luar biasa
terhadap masyarakat. Guna mencegah efek buruk yang tidak diinginkan,
pengembangan literasi media sangat penting diterapkan bagi masyarakat. Ada tiga
keuntungan jika masyarakat melek media yaitu masyarakat jadi memahami media
yang benar, masyarakat pun dapat menyikapi media secara benar, lalu masyarakat
akan memihak isi media yang benar.3
Saat ini media mulai kehilangan ideologinya dalam menyampaikan berita.
Informasi yang disuguhkan kemasyarakat tidak lagi secara murni ditayangkan,
1 Burhan Bungin, Sosiologi komunikasi, (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 72
2 Haris Samandria, Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis
Pofesional(Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2005) hal. 88 3http://www.kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/22-literasi-media/31129-literasi-media-
membentuk-pemahaman-dan-kepedulian-masyarakat-terhadap-isi-siaran
2
kini sudah banyak direkayasa demi kepentingan suatu pihak. Ini dikarenakan
mulai munculnya para konglomerat media yang memiliki kepentingan politik.
Terlebih menjelang pemilihan umum, terdapat banyak pelanggaran yang
dilakukan oleh beberapa stasiun televisi. Hal tersebut perlu ditanggapi, karena
mulai padamnya kebijakan regulasi terhadap media yang dapat meracuni opini
publik yang tidak sehat. Harus ada yang bertindak, jika adanya media yang
melakukan pelanggaran sesuai iaturan undang-undang penyiaran. Oleh sebab itu
pemerintah mendirikan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan wasit yang
memantau penyiaran yang tidak sehat di negeri ini.
Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama
bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Wewenangnya adalah
pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola
olehsebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun
kepentingan kekuasaan.4
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen
di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang
berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini
berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran
Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi.Wewenang dan lingkup tugas Komisi
4`http://www.kpi.go.id/index.php/2012-05-03-14-44-06/2012-05-03-14-44-38/dasar-
pembentukan (Diakses tanggal 12 November 2014)
3
Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga
Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran
Komunitas.5
Menjelang memasuki masa-masa pemilihan umum (pemilu), tahun 2014
tepatnya. KPI seakan lemah dan kurang tegas memberi sanksi dalam hal
penyiarannya saat itu. Pasalnya, 6 dari 13 stasiun televisi berskala nasional
dimiliki oleh beberapa orang yang mempunyai kepentingan di ranah politik.
Adanya dugaan lembaga independen pemerintah ini berafilifiasi dengan
konglomerator media yang terjun di partai politik.
.Literasi media masyarkat menyadari, KPI tidak melakukan kewajibannya
saat para konglomerat mudahnya menghiasi layar kaca televisi akan pencitraannya
yang bermuatan politik. Tentu saja penguasa media ini sangat tidak sehat dalam
iklim berdemokrasi dan perpolitikan bangsa ini mengingat pengaruh media yang
begitu kuat terhadap kognitif khalayak.
Keganjalan-keganjalan yang menunjukkan lemahnya KPI dalam ambil
sikap kepada stasiun televisi nakal, mengundang tanya keetegasan lembaga ini.
Tersebut. Peneliti melihat dugaan tersebut bermula dari pemilihan anggota
komisioner, KPI telah menuai berbagai protes. Mulai dari pemilihan anggota
komisioner yang kurang transparan hingga kecurigaan adanya campur tangan
anggota parpol di DPR.
5http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Penyiaran_Indonesia (Diakses tanggal 12 November 2014)
4
Permasalahan ini menjadi pemberitaan oleh Majalah Tempo atas
keganjalan dalam dunia penyiaran yang dapat merusak opini publik.Informasi
berita yang seharusnya rakyat dapatkan secara jujur dan adil, kini seakan
mengandung provokasi.Awalnya stasiun televisi yang yang berideologi
mencerdaskan masyarakat bangsa, kini berbelok dikarenakan adanya kepentingan
pribadi. Dalam reportase investigasinya, Majalah Tempo menelusuri akar dibalik
permasalahan ini.
Reportase investigasi merupakan sebuah kegiatan peliputan yang mencari,
menemukan dan menyampaikan fakta-fakta adanya pelanggaran, kesalahan atau
kejahatan yang merugikan kepentingan umum atau masyarakat6. Melalui proses
yang panjang, liputan demi liputan yang dikumpul oleh Tempo menghasilkan
alasan keganjalan dibalik penyiaran di Indonesia.
Majalah Tempo merupakan majalah mingguan yang terbit perdana pada
April 1971.Majalah ini populer dengan independensinya yang tinggi dan juga
keberaniannya dalam mengungkap fakta-fakta di lapangan.Selain itu, kritikan-
kritikan Tempo terhadap pemerintahan dituliskan dengan kata-kata yang kritis dan
menggelitik. Pemerintahan Orde Baru memang selalu was-was terhadap Tempo,
sehingga majalah ini selalu dalam pengawasan pemerintah. Meskipun Tempo
berani melawan pemerintah, namun bukan berarti Tempo bebas dari tekanan,
6 Santana,Septiawan, Jurnalisme Investigasi (Jakarta: Yayayasan Obor Jakarta, 2003)
h.135
5
apalagi dalam hal menerbitkan sebuah berita yang menyangkut politik serta
keburukan pemerintahan7.
Penyampaian berita gaya Tempo memang sangat khas. Berita yang ditulis
dengan gaya sastra membuat berita bisa bercerita dengan sendirinya. Walaupun
begitu, berita bercerita itu tak urung sering juga menempatkan Tempo pada saat-
saat kritis dan dituntut oleh banyak khalayak. Keberanian Tempo mengungkapkan
berita-berita sensitif memang luar biasa. Harga majalah ini pernah mencapai
ratusan ribu dan menjadi langka pada saat membahas tentang rekening para
petinggi Polri.8
Fenomena mengenai dominasi media yang terpolarisasi ini menyebabkan
kemunduran pembelajaran kesadaran politik rakyat karena rakyat sebenarnya tak
memiliki pilihan selain apa yang diyakini dan disukai oleh mereka sendiri. Media
yang tak independen mengarahkan rakyat terbelah dan berpikir partisan. Tentunya
ini menjadi penyakit baru, ketika tingkat literasi media pada masyarakat
meningkat. Dalam hal ini, dibutuhkan penengah atau lembaga yang menghakimi
baik kecurangan maupun kenakalan yang dilakukan oleh para konglomerat media
demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Dari penjabaran diatas, menguggah penulis untuk meneliti lebih lanjut
pemberitaan tentang proses pemilihan anggota komisioner Komisi Penyiaran
Indonesia yang menyalahkan aturan. Majalah Tempo memuat pemberitaan mulai
7Pembredelan majalah Tempo, http://nurlaila1204552.blogspot.co.id/2015/06/analisis-
mengenai-pembredelan-majalah.html (Diakses tanggal 12 November 2014) 8Tentang Majalah Tempo, http://www.anneahira.com/majalah-tempo.htm(Diakses tanggal 13
November 2014)
6
dari proses adanya dugaan campur tangan politik hingga lemahnya KPI dalam
mengawasi dan member sanksi. Oleh karena itu penulis memberikan judul
penelitian ini : “Relasi Media dan Politik :Analisis Wacana Kritis Seleksi
Anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia dalam Pemberitaan Siasat
Politik Stasiun Televisi di Majalah Tempo‖
B. Batasan dan Rumusan Masalah
1. Batasan Masalah
Mengingat Majalah Tempo adalah majalah terbit mingguan, maka untuk
membatasi pembahasan dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti analisis
pemberitaan yang bertema Seleksi Anggota Komisioner Komisi Penyiaran
Indonesia padalaporan InvestigasiSiasat Politik Stasiun Televisi.
2. Rumusan Masalah
Untuk memperjelas masalah yang akan diteliti oleh penulis, maka penulis
merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah teks, praktik wacana, dan praktik sosial budaya pada
pemberitaan Pemilihan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia di Majalah
Tempo?
2. Bagaimanakah relasi media dan politik terhadap pemberitaan Pemilihan
Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia di Majalah Tempo?
7
C. Tujuan dan Signifikasi Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui bagaimana Tempo
mewacanakan pemberitaan investigasi dan pengaruh terkait masa pemilihan
umum 2014.
a. Untuk mengetahui teks, praktik wacana, dan praktik sosial budaya
pada pemberitaan Pemilihan Komisioner Komisi Penyiaran
Indonesia di Majalah Tempo.
b. Untuk mengetahui relasi media dan politik terhadap pemberitaan
Pemilihan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia di Majalah
Tempo.
2. Signifikasi Penelitian
a. Manfaat Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi dalam perkembangan kajian media massa melalui majalah,
khususnya dalam mencari berita dalam bentuk investigasi atau
mendalam untuk Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi
konsentrasi Jurnalistik.
b. Manfaat Praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi
awal bagi penelitian serupa di masa mendatang. Selain itu juga
memberi masukan akademis bagi para tim produksi majalah dalam
mencari berita yang lebih mendalam.
8
D. Metodologi Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini mendasarkan diri kepada hal-hal yang bersifat
diskursif, seperti transkip dokumen, catatan lapangan, hasil wawancara,
dokumen-dokumen tertulis dan data nondiskursif (seperti candi,
monument, arsitektur, foto, musik, video, gerakan-gerakan tari, fashion,
dan hidangan makanan yang tersaji dalam suatu food festival). Pijakan
analisis dan penarikan kesimpulan dalam penelitian komunikasi kualitatif
adalah kategori-kategori substansif dari makna-makna atau lebih tepatnya
adalah interpretasi-interpretasi terhadap gelaja yang diteliti.9. Serta
memfokuskan diri pada kajian seputar pemaknaan suatu konsep yang
diasumsikan berdampak pada proses kinerja media, sehingga
menghasilkan teks-teks tertentu. Seperti alur pembuktian terbalik, maka
penelitian ini dimulai pada level teks guna mengidentifikasi ada tidaknya
inkonsistensi makna yang terjadi.10
2. Metode Penelitian
Dalam metode ini, penulis menggunakan metode kualitatif,
landasan yang dinilai tepat menyusun desain riset dengan demikian adalah
analisis wacana Norman Fairclough11
9 Parwito, Penelitian Komunikasi Kualitatif, Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2007,hal.37-
38.
10 Eriyanto, Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media (Yogyakarta: LKIS,2006) h.
28 11
Ibis, h.229
9
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi
Observasi adalah metode pertama yang digunakan dalam penelitian
ini, dengan melakukan pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-
fenomena yang diselidiki. Observasi pada penelitian ini diartikan sebagai
kegiatan mengamati subjek (Majalah Tempo) dan objek (isi berita pada
laporan majalah investigasi mengenai Siasat Politik Stasiun Televisi (
Pemilihan Anggota Komisioner KPI ) secara langsung. Pada penelitian ini,
peneliti hanya menggunakan analisis dokumen sebagai instrumen
observasi. Analisis dokumen hanya mengamati dokumen sebagai sumber
informasi dan menginterpretasikannya ke dalam hasil penelitian. Dokumen
yang digunakan yaitu pada laporan investigasi Majalah Tempo mengenai
Pemilihan Anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia.
b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah penelitian yang mengumpulkan, membaca dan
mempelajari berbagai bentuk data tertulis (buku, majalah atau jurnal) yang
terdapat di perpustakaan, internet atau instansi lain yang dapat dijadikan
analisis dalam penelitian ini.
4. Teknik Analisis Data
Dari isi berita investigasi yang dipaparkan Majalah Tempo yang
secara struktural mengenai Seleksi Anggota Komisioner Serampangan
Punggawa Penyiaran. Penulis menggunakan analisis wacana model
Norman Fairclough.
10
Wacana oleh Norman Fairclough digambarkan mempuyai tiga
dimensi, diantaranya : teks, analisis praktik wacana dan analisis social
budaya. Dalam dimensi teks yang dianalisis bagaimana struktur teks dan
strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Pada
level praktik wacana dipelajari bagaimana proses produksi teks berita yang
melibatkan media. Sedangkan, aspek analisis sosial budaya mempelajari
bagunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu
masalah12
5. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah media cetak Majalah Tempo.
Sedangkan objek pada penelitian ini adalah beberapa sekumpulan teks
berita dari laporan investigasi yang berjudul Siasat Politiik Stasiun
Televisi. Berdasarkan pengamatan penulis ada beberapa isi berita dalam
judul tersebut. Berikut adalah isi-isi bahasan pada berita investigasi
Majalah Tempo yaitu :
Seleksi Serampangan Punggawa Penyiaran :
Ujian Tanpa Guna
Cacat Sejak Lahir
Asal Tabrak Aturan
Tim Bayangan Senayan
Serangan Udara di Layar Kaca
12
Eriyanto, Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media (Yogyakarta: LKIS,2006) hal. 28
11
Loyo Hadapi Jurus Iklan
6. Waktu dan Tempat Penelitian
Tempat pengambilan data dalam penelitian ini akan dilaksanakan
di kantor redaksi majalah Tempo, Jalan Palmerah Barat No. 8, Jakarta
Barat.
E. Tinjauan Pustaka
Penulisan dalam penelitian ini mengacu kepada buku Pedoman Penulisan
Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis dan Disertasi) karya Hamid Nasuhi dkk; yang
diterbitkan oleh Center for Quality Development and Assurance (CeQDA)
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Sebelum menyusun skripsi lebih lanjut, maka peneliti terlebih dahulu
menelusuri penelitian dan skripsi-skripsi yang sudah ada di Fakultas Ilmu
Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FIDKOM) UIN Syarif Hidayatullah Jakartadan
perpustakaan dari Universitas lain. Maksudnya agar penelitian yang akan
dilakukan tidak sama dengan skripsi-skripsi sebelumnya dan ada pemetaan
perkembangan terhadap penelitian. Adapun beberapa tinjauan pustaka tersebut
ialah:
1. Skripsi karya Gana Buana, 108051000080, mahasiswa Jurusan komunikasi
Penyiaran Islam , Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi
(FIDIKOM) UIN Jakarta dengan judul ―Analisis Wacana Rubrik ―Media
dan Politik : Analisis Terhadap Eksistensi Harian Republika Dalam
Pemberitaan Partai Politik Islam Jelang Pemilu 2014 ‖ Metode yang
digunakan Ganasama dengan penulis yaitu Teori Ekonomi Poltik .
12
Perbedaan skripsi ini adalah subjek dan objek penelitian.
2. Skripsi karya Siti Nuhayati, mahasiswi Jurusan komunikasi Penyiaran
Islam , Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FIDIKOM) UIN
Jakarta dengan judul ―Citra Partai Politik Keadilan Sejahtera di Pemilu
2014 (Analisis wacana pemberitaan Partai Keadilan Sejahtera pada meda
online Detik.com ‖ Metode yang digunakan Sitisama dengan penulis yaitu
analisis wacana Norman Fairclugh. Perbedaan skripsi ini adalah subjek dan
objek penelitian.
F. Sistematika Penulisan
Secara sistematis penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Setiap bab
terdiri dari sub-sub yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya.
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui landasan awal kenapa
peneliti ingin meneliti kasus Seleksi Anggota Komisioner Komisi Penyiaran
Indonesia. Bab ini menjadi landasan awal untuk mengetahui arah peneliti
menganalisis kasus tersebut.
Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan
membagi dalam lima bab pembahasan, dengan sistematika penulisan sebagai
berikut:
BAB I Dalam Bab ini akan dijelaskan secara rinci tentang
Pendahuluan, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan
dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka serta Sistematika
Penulisan
13
BABII Bab ini berisikan teori-teori yang relevan digunakan dalam
penelitian ini seperti Berita, Media Cetak, Teori Analisis Wacana
dan Teori Ekonomi Politik Media. Serta dicantumkan juga
konseptualisasi berita,
BAB III Mengenai gambaran umum Tempo dan Komisi Penyiaran
Indonesia Tentang sejarah, visi, misi, dan tujuan Tempo dan
Komisi Penyiaran Indonesia
BAB IV Menjelaskan bagaimana penafsiran mengenai temuan data dan
menganalisis sesuai pemahaman teori yang digunakan.
BAB V Merupakan berisi tentang kesimpulan dan saran
14
BAB II
LANDASAN TEORITIS
A. Berita
1. Konsep Berita
Segala sesuatu yang diketahui oleh manusia merupakan berawal dari
informasi. Didapat melalui secara langsung dan tidak langsung.Informasi yang
kita dapatkan secara langsung misalnya kita mendapatkan dari komunikasi
bertatap muka seperti diskusi, seminar dan sebagainya. Sedangkan , secara tidak
langsung didapat melalui siaran radio, televisi dan berita teks (buku, koran, jurnal
dan sebagainya) . Informasi yang didapatkan secara tidak langsung merupakan
berita.
Medium berita terbagi-bagi yaitu melalui visual (gambar dan teks) , audio
(suara) dan audiovisual (gambar dan suara). Berita melalui teks, suara dan visual
merupakan salah satu cara masyarakat mengetahui informasi lainnya. Hal ini
menjadikan berita merupakan kebutuhan penting untuk masyarakat. Kehausan
masyarakat terhadap berita yang semakin meningkat saat ini, menjadi peluang
besar bagi pemilik modal untuk kepentingan tertentu.
Berita/be·ri·ta/ adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau
peristiwa yang hangat; kabar13
. Berita adalah laporan tentang kejadian yang
aktual, bermakna, menarik. Setiap hari selalu lebih banyak kejadian daripada
jumlah berita dalam media massa, termasuk dalam pers. Karena kejadian hanya
13
http://kbbi.web.id/berita. (Diakses tanggal 7Januari 2015)
15
menjadi berita setelah ―diangkat― oleh wartawan, maka terjadilah proses seleksi.
Koran, melalu wartawan, memilih-atau melakukan seleksi sejumlah kejadian yang
diliput menjadi berita.14
Terdapat delapan konsep berita yang harus diperhatikan oleh para praktisi
dan pengamat media massa. Menurut George Fox Mott dalam New Survey of
Jurnalism (1958). Kedelapan konsep itu meliputi ; (1) berita sebagai laporan
tercepat (news as timely report), (2) berita sebagai rekaman (news as record), (3)
berita sebagai fakta objektif (news as objective facts), (4) berita sebagai
interpretasi (news as interpretation),(5) berita sebagai sensasi (news assensation),
(6) berita sebagai minat insan (news as human interest),(7) berita sebagai lamaran
(news as prediction), dan (8) berita sebagai gambar(news as picture) (Effendy,
2013: 130-134)15
.
Paul De Messer dalam buku “Here‟s The News UNESCO Associate”
menyatakan, berita adalah sebuah informasi yang penting dan menarik perhatian
serta minat khalayak. Sedangkan Charlie dan James M. Neal menuturkan berita
adalah laporan tentang suatu peristiwa, opini, kecenderungan, situasi, kondisi,
interpretasi yang penting, menarik, masih baru dan harus secepatnya disampaikan
kepada khalayak (Errol Jonathan dalam Mirza, 2000:68-69)16
14
Oetama, Jakoeb. Pers Indonesia Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus.Penerbit Buku Kompas Jakarta. 2001. Hal.262
15AS Haris Sumadiria, Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita danFeature, Panduan Praktik
Jurnalis Profesional , hal.72
16Ibid . Hal 64
16
Tingkat pentingnya suatu berita atau issue dapat ditunjukkan dengan
penampakan yang menonjol (headline), halaman pertama, judul yang mencolok,
frekuensi pemuatan, rubrik-rubrik utama atau penyajian yang memiliki nilai berita
yang tinggi atau konflik)17
Istilah berita yang diambil dari Morrisan, M. A. mungkin akan lebih
menarik. Dalam bukunya ―Jurnalistik Televisi Mutakhir‖, Morrisan memberikan
definisi berita yang lebih kritis. Dia mengawali dengan mengkritisi istilah
informasi. Informasi itu berita namun belum tentu semua informasi diberitakan
dalam media massa. Tapi tentunya informasi yang menarik yang akan diberitakan
oleh media massa. Maka, kita dapat mendefinisikan berita adalah informasi yang
penting dan menarik bagi khalayak.
2. Jenis Berita
AS Haris menambahkan, bahwa berita dapat dikelompokan kepada
beberapa jenis tertentu, diantaranya18
b. Straight news report : adalah laporan langsung mengenai suatu
peristiwa.
c. Depth news report adalah laporan langsung suatu peristiwa secara
mendalam, wartawan mencari fakta-fakta lebih mengenai persitiwa itu
sebagai informasi tambahan.
d. Comprehensive news adalah laporan tentang suatu peristiwa secara
menyeluruh ditinjau dari berbagai aspek.
17
Hamidi,Metode Penelitian dan Teori Komunikasi, (Malang : UMM Press, 2007), hal. 8
18 AS Haris Sumadiria, Jurnalistik Indonesia : Menulis berita dan Feature panduan praktis jurnalis
professional, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, Hlm. 64
17
e. Interpratative report adalah berita ini memfokuskan pada sebuah isu,
masalah, atau peristiwa-peristiwa kontraversial.
f. Feature story adalah kisah peristiwa atau situasi yang menimbulkan
kegemparan atau imaji (pencitraan).
g. Depth reporting adalah pelaporan jurnalistik yang bersifat mendalam,
tajam, lengkap dan utuh tentang suatu peristiwa fenomenal atau aktual
h. Investigative reporting adalah wartawan melakukan penyelidikan
untuk memperoleh fakta yang tersembunyi di balik sebuah peristiwa.
i. Editorial writing adalah pikiran sebuah institusi yang diuji di depan
sedang pendapat umum, editorial menyajikan berita fakta dan opini
yang menafsirkan berita-berita yang penting dan mempengaruhi
pendapat umum
3. Investigasi
Menurut Atmakusumah Investigasi atau investigative berasal dari kata
vestigum, yang berarti jejak kaki. Hal ini menyiratkan bukti yang telah menjadi
fakta dalam suatu peristiwa. Investigasi merupakan sebuah peliputan yang
mencari, menemukan, dan menyampaikan fakta-fakta tentang adanya
pelanggaran, kesalahan atau kejahatan yang merugikan kepentingan umum.
Secara umum dapat juga dinamakan reportase investigasi untuk menunjukkan
pengertian investigasi dan kegiatan untuk melaporkannya.19
Jurnalisme investigasi biasanya memenuhi elemen-elemen ini20
:
19
Santana K, Septiawan. Jurnalisme Investigasi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 20019. Hal.7 20
Dwi Laksono, DAndhy. Jurnalisme Investigasi :Trik dan Pengalaman Para Wartawan Indonesia Membuat Liputan Investigasi Di MediaCetak, Radio dan Televisi.Penerbit Kaifa.2010. hal 33
18
1. Mengungkap kejahatan terhadap kepentingan publik, atau tindakan
yang merugikan orang lain.
2. Skala dari kasus yang diungkap cenderung terjadi secara luas atau
sistematis (ada kaitan atau benang merah)
3. Menjawab semua pertanyaan penting yang muncul dan memetakan
persoalan dengan gambling.
4. Mendudukan actor-aktor yang terlibat secara lugas, didukung
bukti-bukti yang kuat.
5. Publik bisa memahami kompleksitas masalah yang dilaporkan dan
bisa membuat keputusan atau perubahan berdasarkan laporan itu.
Tanpa kelima elemen tersebut, sebuah laporan panjang barangkali hanya
bisa disebut sebagai laporan mendalam (in-dept reporting).
Berita Investigasi merupakan sebuah berita serius yang mengungkapkan
apa yang sebenenarnya terjadi dibalik suatu peristiwa secara komprehensif, yang
dipersiapkan dengan sungguh-sungguh mulai dari fakta, data pendukung, analisis
sampai sudut pandang yang dipilih dealam penyajiannya.21
Goenawan Mohammad, wartawan senior Indonesia, menyatakan ia
melihat reportase investigasi itu bergerak mengikuti naluri penciuman untuk
mengungkap pihak-pihak yang menutupi suatu kejahatan. Mereka menelusuri
pelbagai dokumen, yang terkait dengan kejahatan tersebut, mencoba
mempelajarinya untuk menemukan adanya tindak kejahatan dilakukan di balik
21
Atmakusumah, dkk.Mengangkat masalah lingkungan hidup ke media massa. Yayasan Obor Indonesia.Jakarta:1996. hal 45
19
sebuah peristiwa. Maka itulah pekerjaan reportase investigasi terkait laporan
kegiatan mencari informasi tersembunyi22.
Ciri peliputan investigasi meliputi :
1) Pengujian berbagai dokumen dan rekaman;
2) Pemakaian informan;
3) Keseriusan; dan
4) Perluasan riset.23
Nilai kedalaman reportase investigasi terletak pada signifikasi kegunaan
informasinya bagi kesejahteraan publik (public welfare). Investigasi menjadi
sarana penting bagi pertanggung jawaban media dan pembuat berita (responsible
newsmen) , bahkan mutu jurnalisme kepada masyarakat.
B. Media Cetak
Saat ini media massa merupakan kebutuhan bagi masyarakat untuk
mengetahui segala informasi apapun dari berbagai sektor politik, ekonomi dan
sosial. Berbagai kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda hingga akhirnya
bermunculan media-media sesuai dengan ideologi dan kebutuhan masyarakat
sendiri. Namun, meskipun lahirnya banyak media massa dengan konsep mereka
sendiri, tak jarang terlepas dari para konglomerasi media untuk memanfaatkan
perkembangan zaman modern ini. Bahkan media dengan ruang lingkup ranah
pendidikan, masih terbawa dengan ranah politik.
22
Septiawan, Santana K. Jurnalisme Investigasi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 20019. Hal.7 hal.9
23Ibid hal.11
20
Media cetak merupakan media tertua yang ada di dunia. Media cetak
berawal dari media yang disebut dengan Acta diurnal dan Acta senates di
kerajaan Romawi, kemudian berkembang pesat setelah Johannes Guttenberg
menemukan mesin cetak, hingga kini sudah beragam bentuknya, seperti surat
kabar (koran), tabloid, dan majalah.24
Media cetak masih merupakan salah satu produk media yang paling
diminati oleh segala kalangan masyarakat. Media online merupakan salah satu
sumber referensi masyarakat yang tentu menjadi kebutuhan bagi publik.
Dengan media massa, manusia memenuhi kebutuhannya akan berbagai
hal. Salah satunya dengan media cetak yang tergolong media paling lama. Media
massa cetak tidak pernah dapat dihilangkan oleh media massa terbaru tetapi
mensubtitusinya.
Ada banyak pendapat dari para ahli mengenai fungsi media massa,
salah satunya menurut Jay Black dan Federick C. Whitney yang membagi
empat fungsi media massa yaitu:
a. To inform (menginformasikan)
b. To entertaint (memberi hiburan),
c. To persuade (membujuk), dan
d. Transmission of the culture (transmisi budaya).
C. Analisis Wacana
1. Pengertian Analisis Wacana
24
Mondry, Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2008),
hal.13
21
Dapat dikatakan studi analisis wacana merupakan pengungkapan maksud
tersembunyi yang terdapat didalam teks, itu dapat dikategorikan sedalam analisis
wacana kritis. Pemahaman dasar analisis wacana terlebih analisis wacana kritis
(AWK) adalah wacana tidak dipahami semata-mata sebagai objek studi bahasa
saja, akan tetapi adanya pengaruh dari sebuah teks. Bahasa dalam analisis wacana
kritis selain pada teks juga pada konteks, yaitu bahasa dapat difungsikan sebagai
alat dan praktik mencapai tujuan termasuk pula pada praktik ideologi.
Pendekatan analisis wacana sendiri merupakan penelitian bersifat
kualitatif. Jika, kuantitatif dalam studinya mengkaji dengan menekankan what
atau apa sedangkan kualitatif menekan how atau bagaimana.
Dalam bukunya, Eriyanto mengungkapkan mengenai posisi bahasa dalam
pandangan wacana kritis sebagai berikut, ―Bahasa dalam pandangan kritis
dipahami sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu,
tema-tema wacana tertentu, maupun strategi-strategi didalamnya‖25.
Analisis Wacana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
penyelidikan terhadap suatau peristiwa untuk mengetahui keadaan yang
sebenarnya; penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahann
bagian itu sendiri serta hubungan antar-bagian untuk memperoleh pengertian yang
tepat dan pemahaman arti keseluruhan26.
25
Eriyanto, Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media, (Yogyakarta, LKiS group,2012) hal 5
26 Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai
Pustaka, 2005)
22
Menurut pendapat Dedy, dalam buku Eriyanto berjudul Analisis Wacana.
Menuruttnya Analisis Wacana dapat mempelajari bagaimana kekuasaan disalah
gunakan, atau bagaimana dominasi serta ketidakadilan dijalankan dan diproduksi
melalui teks dalam sebuah konteks social politik27.
Berbeda, menurut pengertian Guy Cok menyebut ada tiga hal yang sentral
dalam pengertian wacana :teks, konteks dan wacana. Teks adalah semua bentuk
bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak dilembar kertas, tetapi juga semua
jenis ekspresi komunikasi, ucapan, music, gambar, efek suara, citra, dan
sebagainya.Konteks memasukkan semua situasi dan hal yang berada diluar teks
dan mempengaruhi pemakaian bahasa, seperti pasrtisipan dalam bahasa, situasi
dimana teks tersebut diproduksi, fungsi yang dimaksudkan dan
sebagainya.Wacana disini, dimaknai sebagai teks dan konteks bersama-sama.
Titik dari analisis wacana adalah menggambarkan teks dan konteks secara
bersama-sama dalam suatu proses komunikasi28.
2. Norman Fairclough
Setiap media memiliki isi sajian berita sesuai dengan ideologi masing-
masing.Segala informasi dikonstruksi terlebih dahulu oleh redaksi, sehingga
akhirnya sampai kepada pembaca.Baik isi teks dan judul berita, kini menjadi ciri
khas disuatu media.Dengan hal itu, masyarakat dapat memahami ideologi dari
masing-masing setiap media.Akan tetapi, kini sajian informasi dibentuk demi
27
Eriyanto, Analisis Wacana, hal. ix 28
Ibid hal. 9
23
untuk kepentingan sosial, ekonomi dan politik oleh sejumlah kalangan pemilik
modal.
Norman Fairclough membangun suatu model yang mengintegrasikan
secara bersama-sama analisis wacana yang didasarkan pada linguistik dan
pemikiran sosial dan politik, dan secara umum diintegrasikan pada perubahan
sosial29
. Bahasa dapat dikatakan sebagai praktik kekuasaan dan merupakan pusat
perhatian dalam model Fairclough.
Oleh karenanya, metode ini seringkali digunakan untuk kepentingan
menggali dan membongkar bentuk struktur, rasionalitas, kepentingan, serta
ideologi yang melekat (tersembunyi) dalam sebuah teks berita.Analisis wacana
kritis memungkinkan untuk membuka makna pesan baik yang tersirat maupun
tersurat dalam sebuah penelitian.30
Menurut Fairclough, wacana memiliki tiga efek yaitu :
a. Wacana memberikan andil dalam mengkonstruksi identitas sosial
dan posisi subjek
b. Wacana membantu mengkonstruksi realitas sosial diantara orang-
orang.
c. Wacana memberikan kontribusi dalam mengkontruksi sistem
pengetahuan dan kepercayaan31
.
29
Eriyanto, Analisis WacanaPengantar analisis teks media, (Yogyakarta: LKiS Group,
2012) hal. 286 30
Machyudin Agung Harahap, Kapitalisme Media : Ekonomi Politik Berita Dan Diskursus Televisi, (Yogyakarta : Aura Pustaka, 2013), hal.57
31 Eriyanto, Analisis wacana : Pengantar analisis teks media, (Yogyakarta: LKiS Group,
2012) hal. 285
24
Norman Fairclough menyatakan bahwa crictical discourse analysisi
(CDA) memperlihatkan keterpaduan analisis teks, analisis proses produksi,
konsumsi, dan distribusi teks, serta analisis sosiokultural yang berkembang
disekitar wacana itu. Untuk kepentingan analisis wacana media secara kritikal,
CDA dipakai untuk mengupas ketiga aspek wacana tersebut32
Fairclough membagi analisis wacana dalam tiga dimensi teks, discourse
practice, dan sociocultural practice.
Tabel 2.1 Kerangka Analisis Wacana Norman Fairclough
No Level Masalah Level Analisis Metode Penelitian
1. Text Mikro Teks Eklektif
Discourse Practice Meso dilakukan melalui depth interview
kepada pengelola media
Sociocultural Practice Makro Kajian dilakukan depth interview
kepada masyarakat dan didukung
kajian pustaka.
Teks sebagai level mikro dianalisis dengan menggunakan analisis wacana
eklektif. Didalam teks eklektif dapat ditemukan hasil konstruksi realitas yang
mencakup minimal tiga aspek : perlakuan atas peristiwa (tema yang diangkat dan
penempatan berita), strategi framing (sumber yang dikutip seperti nama, atribut
32
Ibid. hal. 280
25
social sumber dan cara penyajian yang meliputi pilihan fakta yang dimuat serta
struktur penyajian) dan fungsi bahasa lewat penggunaan simbol (verbal : kata,
istilah, frase dan non verbal: foto, gambar).
Pada level meso, discourse practice, digunakan metode wawancara
mendalam dengan pengelola media yang menjadi "sampel" penelitian. Data
sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan dengan media sampel juga digunakan
untuk kepentingan analisis yang sangat berarti. Pencarian data terutama
dipusatkan pada produksi teks. Bagaimana proses pra produksi dan penyusunan
teks, pertimbangan apa yang ada didalam proses tersebut dan konsumsi teks yaitu
tentang bagaiman faktor pembaca diperhitungkan dalam menyusun teks.
Pada level makro penggalian data dipusatkan pada seputar gerakan
reformasi dan perubahan struktur media dan komunikasi politik. Untuk isu-isu
tertentu metode ini dibantu dengan wawancara mendalam (depth interview)
bersama pakar sosial, budaya, komunikasi dan politik33
. Akan tetapi, suatu
wawancara akan lebih baik dan mendalam lagi jika dilakukan kepada masyarakat
yang merupakan pembaca setia atau selalu mengikuti perkembangan informasi
berita yang disajikan media massa.
4. Teori Ekonomi Politik
Peran media dalam struktur ekonomi dan politik yang berlaku disuatu
negara yang harus diperhatikan adalah dalam sistem industri kapitalis.Media
massa harus diberi fokus perhatian yang memadai sebagaimanainstitusi-
institusi produksi dan distribusi yang lain. Kondisi-kondisi yang ditemukan
33
Ibnu Ahmad, Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa, hal 48
26
padalevel kepemilikan media, praktik-praktik pemberitaan, dinamika industri
radio,televisi, perfilman, dan periklanan memiliki hubungan yang saling
menentukandengan kondisi-kondisi ekonomi dan politik spesifik yang
berkembang di suatu negara, serta pada gilirannya juga dipengaruhi oleh
kondisi ekonomi politikglobal.34
Pendekatan parameter yang dilakukan Vincent Mosco padaekonomi
politik komunikasi membagi menjadi tiga (3) aspek, yaitu komodifikasi,
spasialisasi, dan strukturasi. Komodifikasi merupakan perubahan bentuk nilai
guna menjadi nilai tukar.35
1. Komodifikasi
Komodifikasi adalah, proses pertukaran use value (nilai guna) kepada
exchange (nilai tukar). Proses pertukaran antara barang dan jasa kepada nilai
guna yang ditentukan dari harga pasar. Bagi Marx komodifikasi meliputi „a
double mystification‟, yaitu: secara natural komodifikasi berhubungan erat
dengan pemilik kapital dan kelas pekerja (terkait dengan how much the
production will earn as much). Selain itu komoditi adalah sebuah
―reifikasi‖, masuk kedalam individu dan masyarakat datang untuk
membentuk keduanya36
.
Nilai guna yang bisa menghasilkan nilai tukar ini berasal dari pemanfaatan
tenaga-tenaga buruh yang para kapitalis miliki. Sumber dayaalam yang ada pun
34
Peter Golding dan Graham Murdock, The Political Economy of the Media(Northamton:
Edward Edgar Publishing Limited, 1997), hal.4 35
Vincent Mosco, The Political of Communication (London: SAGE Publication Ltd,
1996), hal141. 36
Ibid hal. 172
27
tidak juga luput dari incaran pemilik modal ini. Oleh karena itu, komodifikasi
dapat diasumsikan memanfaatkan khalayak untuk dijadikan pendapatan yang
besar bagi media.
4. Spasialisasi
Spasialisasi dapat dikatakan penanggulangan atas ketidak leluasaan ruang
dan waktu dalam kehidupan sosial. Proses ini meliputi ruang dalam media massa
yang dapat menembus wilayah manapun tanpa terhambatwaktu37
.
Hal ini bisa lebih parah jika pemilik media terjun dalam dunia politik. Dapat
dikatakan jika pemilik tersebut melakukan hal demikian, dia akan memanfaatkan
kedudukannya untuk memanfaatkan ruang yang ada dalam media agar mencitrakan
kebaikannya kepada masyarakat. Masyarakat yang tidak bisa memilah pesan dari suatu
media akan terpengaruh dengan pemanfaatan ruangdan waktu yang dimiliki pemilik medi
aitu.
5. Sktukturiasi
Konsep terakhir yang dikemukakan Vincent Mosco adalah strukturasi.
Strukturasi berkaitan dengan hubungan ide antaragen masyarakat, prosessosial
dan praktik sosial dalam analisis struktur38
. Strukturasi dapat digambarkan
sebagai proses di mana struktur sosial saling ditegakkan oleh para agen sosial.
Para agen ini kemudian menjadi bagian dari struktur dan bertindak melayani
bagian yang lain. Hasil akhir dari strukturasi adalah serangkaian hubungan
sosial dan proses kekuasaan diorganisasikan di antara kelas, gender, ras dan
gerakan sosial yang masing-masing berhubungan satu sama lain
37
Ibid hal. 173 38
Ibid hal. 175
28
BAB III
PROFIL UMUM
A. TEMPO INTI MEDIA
1. Sejarah Singkat Tempo Inti Media
Tempo merupakan majalah berita mingguan Indonesia yang umumnya
meliput berita mengenai sosial dan politik.Tempo diterbitkan oleh PT Tempo Inti
Media Tbk.
PT Tempo Inti Media Tbk sudah berstatus perusahaan terbuka. Perseroan
ini tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 8 Januari 2001.Meski masih tergolong
pemain baru dalam bursa.Tempo mempunyai sejarah yang panjang39
.
Dalam perjalanannya, ada pasang surut yang dialami untuk mencapai
kejayaan. Pemberitaan yang disuguhkan Tempo yang sangat kritis sehingga
memunculkan rasa yang tidak nyaman bagi penguasa Orde Baru saat
itu.Akibatnya Tempo dibredel dua kali pada masa Orde Baru.
Tahun 1982, Tempo pertama kalinya mengalami pembredelan karena
dianggap terlalu tajam mengkritik rezim Orde Baru dan kendaraan politiknya,
Golkar. Saat itu, tengan dilangsungkannya kampanye dan proses Pemilihan
Umum. Tempo akhirnya diperbolehkan kembali dengan syarat menandatangai
sebuah perjanjian diatas kertas yang bersegel dengan Ali Moertopo, Menteri
39
www.tempo.co/kooperat
29
Penerangan saat itu (zaman Soeharto ada Departemen Penerangan yang
fungsinya, antara lain mengontrol Pers)40
.
Kemudian pada Juni 1994, untuk kedua kalinya Tempo dibredel oleh
pemerintah, melalui Menteri Penerangan Harmoko.Tempo dinilai terlalu keras
mengkritik Habibie dan Soeharto mengenai pembelian kapal-kapal bekas dari
Jerman Timur.Tempo kembali beredar pada 6 Oktober 1998.
Kantor pertama Tempo dikawasan Pecinan, Senen, Jakarta Pusat,
sekumpulan anak muda dengan umur yang masih 20-an berkeinginan untuk
menerbitkan sebuah majalah berita mingguan. Diantaranya Goenawan
Mohammad, Fikri Jufri, Bur Rasuanto, Christianto Wibisono, Yusril Djalinus, dan
Putu Wijaya. Maka dari salah satu blok gedung di Jl. Senen Raya 83, Jakarta pada
6 Maret 1971, Majalah Tempo untuk pertama kalinya terbit dengan Goenawan
Moehamad sebagai Pemimpin Redaksi.41
Goenawan Mohamad adalah salah seorang intelektual yang memiliki
wawasan yang begitu luas, mulai pemain sepak bola, ekonomi, politik, seni dan
budaya, music dan dunia perfilman. Paradigmanya yang sangat liberal dan terbuka
sehingga ia pernah dievakuasi kepolisian saat acara diskusi peluncuran buku
dengan judul "Allah, liberty and Love" karya Irshad Manji di Komunitas Salihara,
40
Tentang Majalah Tempo http://www.anneahira.com/majalah-tempo.htm. (Diakses
tanggal 11 November 2015)
41 Tentang Majalah Tempo http://www.anneahira.com/majalah-tempo.htm.
30
Jakarta Selatan. Acara ini dituding mendukung Homoseks, Lesbian dan
perkawinan sesama jenis.
Alasan nama Tempo diambil karena pertama, nama itu singkat dan
bersahaja, enak diucapkan oleh lidah Indonesia dari segala bahasa. Kedua, nama
itu terdengan netral, tidak mengejutkan ataupun merangsang. Ketiga, nama itu
bukan symbol suatu golongan. Arti Tempo sama saja dengan waktu, sebuah
pengertian yang dengan segala variasinya lazim dipergunakan oleh banyak
penerbitan jurnalistik diseluruh dunia.
Tempo adalah majalah mingguan yang rubriknya (lebih dari 30 rubrik),
dan selalu mengutamakan berita peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi dengan
maksud selalu tepat, aktual, dan tepat.Dalam peliputannya dilakukan secara jujur
dan harus pula dengan kenyataan yang terjadi ditempat.
Tempo bergerak secara independen yang tidak dipengaruhi oleh pihak
lain, baik pribadi atau lembaga. Tempo sebagai forum yang memperjuangkan hak
bicara bagi semua orang atau lembaga tanpa pengecualian42
.
Edisi pertama Tempo laku sekitar 10.000 eksemplar. Di edisi kedua yang
laku sekitar 15.000 eksmplar. Tempo terus mengalami peningkatan hingga pada
tahun ke 10, perjalanan Tempo mencapai 100.000 eksemplar.Puncak kejayaan
42
Tentang Majalah Tempo http://www.anneahira.com/majalah-tempo.htm. (Diakses tanggal 11
November 2015)
31
Tempo terjadi pada periode 1980-an, anggaran belanja iklan perusahaan-
perusahaan banyak masuk media cetak.
Tidak selamanya mencapai puncak tapi ada saatnya merasakan dibawah
dan Tempo mengalaminya.Setelah Tempo pindah ke Kuningan tahun 1986,
setahun kemudian terjadi eksodus puluhan wartawan.Mereka keluar Tempo untuk
mendirikan Majalah Editor.Beberapa wartawan pun ikut keluar karena merasa
Tempo sudah berubah yang tidak lagi sebagai institusi perjuangan melainkan
bisnis.Kemudian manajemen juga sering membela pemilik sehingga wartwan
tidak mencatat asset berharga lagi43
.
Terjadi pula dua ideologi kepemimpinan di tubuh Tempo antara
Goenawan dengan Bur. Perbedaan dua kubu ini terdapat dalam ide dasar.Jika
Goenawan ingin Tempo bergaya Feature (bercerita) namun Bur lebih bergaya ke
News.
Pada awal tahun 1990-an perlahan-lahan iklan televisi swasta muncul dan
perlahan pasti, iklan yang awalnya banyak dimedia cetak pun diambil alih dan
didominasi oleh media televisi. Sehingga indutri media cetak hanya memiliki 20-
30 persen dari total iklan yang ada, sedangkan media televisi mencapai 50 persen
yang dibagi dengan semakin banyak stasiun televisi.
Periode 1998 hingga sekarang inilah letak tantangan sesungguhnya yang
dialami oleh Tempo.Seiring dengan itu, Tempo Interaktif lahir sebagai situs berita
43
43 Tentang Majalah Tempo http://www.anneahira.com/majalah-tempo.htm. (Diakses
tanggal 11 November 2015)
32
dengan perkembangan media melalui internet.Portal berita ini ada sejak 6 Maret
1996.
Pada awalnya situs ini bernama www.tempointeraktif.com sementara
sekarang berubah menjadi www.tempo.co.Media ini menerapkan standar tinggi
jurnalisme saat meliput peristiwa dan menyajikannya secara cerdas, tajam dan
berimbang. Isi beritanya dibagi menjadi beberapa jenis berita, yakni nasional,
metro, bisnis, olahraga, teknologi, internasional, gaya hidup, seni dan budaya,
otomotif dan selebritis.
Dengan mengalami perkembangan teknologi pula, situs ini tidak hanya
bias diakses melalui komputer pribadi tapi juga aplikasi lainnya, seperti ponsel, I-
phone, Blackberry, Ipad dan tablet android
B. Visi dan Misi Tempo Inti Media
1. Visi
Menjadi acuan dalam usaha meningkatkan kebebasan publik untuk
berpikir dan berpendapat serta membangun peradaban yang menghargai
kecerdasan dan perbedaan.
2. Misi
Menghasilkan produk multimedia yang independen dan bebas dari
segala tekanan dengan menampung dan menyalurkan secara adil
suara yang berbeda-beda.
Menghasilkan produk multimedia bermutu tinggi dan berpegang pada
kode etik.
33
Menjadi tempat kerja yang sehat dan menyejahterakan serta
mencerminkan keragaman Indonesia.
Memiliki proses kerja yang menghargai dan memberi nilai tambah
kepada semua pemangku kepentingan.
Menjadi lahan kegiatan yang memperkaya khazanah artistik,
intelektual, dan dunia bisnis melalui pengingkatan ide-ide baru,
bahasa, dan tampilan visual yang baik.
Menjadi pemimpin pasar dalam bisnis multemedia dan pendukungnya.
C. Prestasi dan Penghargaan Tempo Inti Media
Tabel 3.1
Penghargaan Tempo44
No Tahun Penghargaan
1 1986 Best Cover-Asia Publishing Congress, Singapore
2 1989 Second Best Cover-Asia Publishing Congress, Hongkong
3 1989 Best Article, 25th
National Health Day Award
4 1990 Best Oudoor Ad, Adinegoro Award, Indonesia
5 1991 Best Photo, Adinegoro Award, Indonesia
6 1999 Best Foreign Series Foster, 7th
International Printed Graphid
44
www.tempo.co/koorporate-penghargaan (Diakses tanggal 15 November 2015)
34
Art, Pakistan
7 1999 The Most Read News Magazine, AC Nielsen
8 1999 The Most Satisfactory News Magazine, Frontier
9 1999 The Most Recognize Magazine, AMI
10 1999 The Most Popular Brand News Magazine, Mars-Frontier –
SWA
11 1999 The Most Read Magazine by Indonesian Bussinessman,
IPSOS-RSL (Hongkong) Asian Bussinessman Readership
Survey
12 2002 Penghargaan Index Customer Satisfaction Award-Frontier
13 2004 Penghargaan Medal Of Honor dari Missouri School Of
Journalism, Amerika Serikat
14 2004 Penghargaan Dewan Pers : Koran Tempoi sebagai harian
pemberitannya paling berimbang dan Harian kedua terbaik
secara umum
35
Tabel 3.2
Prestasi Tempo
No Tahun Prestasi
1 1971 Edisi Perdana TEMPO dapat menjual 20.000 kopi / eksmplar
2 1977 Penjualan mencapai 47.000 kopi
3 1988 Penjualan mencapai 166.000 kopi
4 1991 Menjadi satu-satunya jurnalis dari Indonesia yang meliput
perang teluk dari Bhagdad, Irak
5 1993 Penjualan mencapi 200.000 eksmplar
6 1996 Reporter TEMPO, Ahmad Taufik menerima penghargaan
Anugerah S Tasrieb Award
7 1997 Reporter Bina Bektiati menerima penghargaan US Woman
Journalist Award
8 1998 Penjualan pada edisi perdana TEMPO pasca dibredel
mencapai 150.000 kopi
9 1998 Goenawan mohamad menerima CPJ Award
10 2000 Media pertama yang mengungkap sengketa Buloggate,
sedangkan yang lain hanya mengutip dari TEMPO
36
11 2002 Hasil survey AC Nielsen, MBM paling banyak pembacanya
12 2002 Rommy Fibri menerima penghargaan sebagai nomine dari
international Federation of Journalist (IFJ) dan European
Union (EU) di Belgia
13 2003 Karaniya Dharmasaputra mendapat penghargaan dari AJI
(Aliansi Jurnalistik Independent) untuk tulisannya mengenai
Investasi Buloggate II
14 2003 Rommy F & Maria H menerima penghargaan Apresiasi
Jurnalis Jakarta dalam peringatan 9 tahun AJI
15 2003 Merupakan media yang paling komprehensif mengangkat isu
illegal logging periode 2002-2003 dari GreenCom & Inform
(TWI, WALHI, Telapak. AMAN, TNC, FFI, BLI, CI)
16 2004 Penghargaan kepada wartawan Tempo, Nezar Patria :
Tolerance Prize dari International Federation of journalist atas
pemberitaannya mengenai Aceh.
E. KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)
1. Dasar Pembentukan
Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama
bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).Semangatnyaadalah
37
pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh
sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun
kepentingan kekuasaan.
Berbeda dengan semangat dalam Undang-undang penyiaran sebelumnya,
yaitu Undang-undang No. 24 Tahun 1997 pasal 7 yang berbunyi "Penyiaran
dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh
pemerintah", menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari
instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan
pemerintah.
Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik
dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan
sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan
publik.Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran
harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat.Informasi terdiri
dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dll.
Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang
dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu Diversity of
Content (prinsip keberagaman isi) dan Diversity of Ownership (prinsip
keberagaman kepemilikan).
Apabila ditelaah secara mendalam, Undang-undang no. 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran lahir dengan dua semangat utama, pertama pengelolaan sistem
penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan
38
ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua
adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah
dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan.
Maka sejak disahkannya Undang-undang no. 32 Tahun 2002 terjadi
perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia.
Perubahan paling mendasar dalam semangat UU tersebut adalah adanya limited
transfer of authority dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak
ekslusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (Independent
regulatory body) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen
dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang
merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari
intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan.Belajar dari masa lalu dimana
pengelolaan sistem penyiaran masih berada ditangan pemerintah (pada waktu itu
rezim orde baru), sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari kooptasi
negara yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan
kekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk
mendukung hegemoni rezim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis,
tapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara
segelintir elit penguasa dan pengusaha.
Terjemahan semangat yang kedua dalam pelaksanaan sistem siaran
berjaringan adalah, setiap lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan
siarannya di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan
lembaga penyiaran lokal yang ada didaerah tersebut.Hal ini untuk menjamin tidak
39
terjadinya sentralisasi dan monopoli informasi seperti yang terjadi sekarang.Selain
itu, pemberlakuan sistem siaran berjaringan juga dimaksudkan untuk merangsang
pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin hak sosial-budaya masyarakat
lokal.Selama ini sentralisasi lembaga penyiaran berakibat pada diabaikannya hak
sosial-budaya masyarakat lokal dan minoritas.Padahal masyarakat lokal juga
berhak untuk memperolah informasi yang sesuai dengan kebutuhan polik, sosial
dan budayanya.Disamping itu keberadaan lembaga penyiaran sentralistis yang
telah mapan dan berskala nasional semakin menghimpit keberadaan lembaga-
lembaga penyiaran lokal untuk dapat mengembangkan potensinya secara lebih
maksimal.Undang-undang no. 32 Tahun 2002 dalam semangatnya melindungi hak
masyarakat secara lebih merata.45
F. Profil Komisi Penyiaran Indonesia
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang lahir atas amanat Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2002, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi).
Anggota KPI Pusat (9 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI
Daerah (7 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Selain itu,
anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan
Belanja Negara) dan KPI Daerah dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah).
45
http://www.kpi.go.id/index.php/2012-11-10-08-13-07/2012-11-10-13-10-08/Dasar-Pembentukan
40
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang lahir atas amanat Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2002, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi).
Anggota KPI Pusat (9 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI
Daerah (7 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Selain itu,
anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan
Belanja Negara) dan KPI Daerah dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah).
Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon
II yang stafnya terdiri dari staf pegawai negeri sipil serta staf profesional non
PNS. KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi
serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan
program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan
yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Pasal 3:
"Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi
nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa,
mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka
membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta
menumbuhkan industri penyiaran Indonesia."
Untuk mencapai tujuan tersebut organisasi, KPI dibagi menjadi tiga
bidang, yaitu bidang kelembagaan, struktur penyiaran dan pengawasan isi
siaran.Bidang kelembagaan menangani persoalan hubungan antar kelembagaan
KPI, koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI.Bidang struktur
41
penyiaran bertugas menangani perizinan, industri dan bisnis penyiaran.Sedangkan
bidang pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran, pengaduan
masyarakat, advokasi dan literasi media.
1. Anggota Bidang kelembagaan:
- Judhariksawan (Merangkap Ketua KPI Pusat)
- Bekti Nugroho (Koordinator)
- Fajar Arifianto Isnugroho
2. Anggota Bidang Struktur Penyiaran:
- Azimah Subagijo (Koordinator)
- Danang Sangga Buana
- Amirudin
3. Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran:
- Sujarwanto Rahmat
- Idy Muzayyad (Merangkap Wakil Ketua KPI Pusat)
- Agatha Lily (Koordinator)
Mekanisme pembentukan KPI dan rekrutmen anggota yang diatur oleh
Undang-undang nomor 32 tahun 2002 akan menjamin bahwa pengaturan sistem
penyiaran di Indonesia akan dikelola secara partisipatif, transparan, akuntabel
sehingga menjamin independensi KPI46
46
http://www.kpi.go.id/index.php/2012-05-03-14-44-06/2012-05-03-14-44-38/profil-kpi
42
G. Visi dan Misi
1. Visi
Terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat
untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Misi
- Mengembangkan kebijakan pengaturan, pengawasan dan pengembangan
Isi Siaran;
- Melaksanakan kebijakan pengawasan dan pengembangan terhadap Strutur
Sistem Siaran dan Profesionalisme Penyiaran;
- Membangun kelembagaan KPI dan partisipasi masyarakat terhadap
penyelenggaraan penyiaran;
- Meningkatkan kapasitas Sekretariat KPI47
.
H. Tentang Perizinan penyiaran
Perizinan adalah simpul utama dari pengaturan mengenai penyiaran.
Dalam rangkaian daur proses pengaturan penyiaran, perizinan menjadi tahapan
keputusan dari negara (melalui KPI) untuk memberikan penilaian (evaluasi)
apakah sebuah lembaga penyiaran layak untuk diberikan atau layak meneruskan
hak sewa atas frekuensi. Dengan kata lain, perizinan juga menjadi instrumen
pengendalian tanggungjawab secara kontinyu dan berkala agar setiap lembaga
penyiaran tidak melenceng dari misi pelayanan informasi kepada publik.
47
http://www.kpi.go.id/index.php/2012-05-03-14-44-06/2012-05-03-14-44-38/visi-dan-misi
43
Dalam sistem perizinan diatur berbagai aspek persyaratan, yakni mulai
persyaratan perangkat teknis (rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan
teknis perangkat penyiaran, termasuk jaringan penyiaran), substansi/format siaran
(content), permodalan (ownership), serta proses dan tahapan pemberian,
perpanjangan atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.
Sementara itu dari sisi proses dan tahapan, pemberian dan
perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran akan diberikan oleh
negara setelah memperoleh:
masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;
rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;
hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus
untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan
izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh
Pemerintah atas usul KPI.
Pemberian izin dilakukan secara bertahap, yakni, izin sementara dan izin
tetap. Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga
penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan
sedangkan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran
paling lama 1 (satu) tahun. Perlu dicatat, bahwa izin penyiaran yang sudah
diberikan dilarang dipindahtangankan (diberikan, dijual, atau dialihkan) kepada
pihak lain (badan hukum lain atau perseorangan lain).
Jangka waktu penggunaan izin penyelenggaraan penyiaran dibatasi
dalam batas waktu tertentu, yakni untuk izin penyelenggaraan
44
penyiaran radio adalah 5 (lima) tahun dan untuk penyelenggaraan
penyiaran televisi adalah 10 (sepuluh) tahun. Izin ini bisa diperpanjang
melalui pengajuan kembali untuk kemudian dilakukan evaluasi dan
verifikasi ulang terhadap berbagai persyaratan pemberian izin. Izin
penyelenggaraan penyiaran yang sudah diberikan dan masih berlaku
dimungkinkan untuk dicabut kembali oleh negara jika sewaktu-waktu
lembaga penyiaran tersebut:
Tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan (ini berlaku bagi
lembaga penyiaran yang belum memiliki izin tetap, yakni untuk
lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama
6 bulan dan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji
coba siaran paling lama 1 tahun);
Melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah
jangkauan siaran yang ditetapkan;
Tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa
pemberitahuan kepada KPI;
Dipindahtangankan kepada pihak lain;
Melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan
teknis perangkat penyiaran; atau
Melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya
putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.48
48
http://www.kpi.go.id/index.php/perizinan-penyiaran
45
I. Pengawasan Penyiaran
Eksistensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal
penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat
(UU Penyiaran, pasal 8 ayat 1).Legitimasi politik bagi posisi KPI dalam
kehidupan kenegaraan berikutnya secara tegas diatur oleh UU Penyiaran sebagai
lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran (UU
Penyiaran, pasal 7 ayat 2). Secara konseptual posisi ini mendudukkan KPI sebagai
lembaga kuasi negara atau dalam istilah lain juga biasa dikenal dengan auxilarry
state institution.
Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas)
menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan
antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup
semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian,
operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan kesemua
ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena
spektrum pengaturannya yang saling berkaitan.Ini misalnya terkait dengan
kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran yang oleh UU
Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana.Selain itu, KPI juga berhubungan
dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk
apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia
penyiaran pada umumnya.
46
Berikut ini adalah kewenangan, tugas dan kewajiban KPI dalam rangka
melakukan pengaturan penyiaran.
A. Wewenang
- Menetapkan standar program siaran
- Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
(diusulkan oleh asosiasi/masyarakat penyiaran kepada KPI)
- Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta
standar program siaran
- Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku
penyiaran serta standar program siaran
- Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga
penyiaran, dan masyarakat
B. Tugas dan Kewajiban
- Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar
sesuai dengan hak asasi manusia
- Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran
- Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan
industri terkait
- Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang
- Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik
dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran
47
- Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang
menjamin profesionalitas di bidang penyiaran49
J. Tata Cara Penggantian Anggota KPI
Adapun termaktub dalam UU No. 32 Pasal 11 ayat 3 yaitu Ketentuan
mengenai tata cara penggantian anggota KPI sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
diatur lebih lanjut oleh KPI. Termaktub dalam Pasal 10 :
(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI harus dipenuhi syarat
sebagai berikut:
a. warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang
setara;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
f. memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam
bidang penyiaran;
g. tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan
media massa;
h. bukan anggota legislatif dan yudikatif;
i. bukan pejabat pemerintah; dan
49
http://www.kpi.go.id/index.php/2012-05-03-15-54-45/pengawasan-penyiaran
48
j. non-partisan.
(2) Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan
kelayakan secara terbuka.
(3) Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas
usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI
Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
(4) Anggota KPI berhenti karena:
a. masa jabatan berakhir;
b. meninggal dunia;
c. mengundurkan diri;
d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 150
Pada pasal 10 menjelaskan syarat-syarat menjadi anggota komiosioner
Komisi Penyiaran Indonesia. Lalu pada pasal 11 menjelaskan alur tata cara
pergantian. Disebutkan dalam Pasal 11 yaitu :
(1) Apabila anggota KPI berhenti dalam masa jabatannya karena alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf
50
www.hukum online.com/UU-No.32.PKPI diakses tanggal 30 april
49
d, dan huruf e, yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti
sampai habis masa jabatannya.
(2) Penggantian anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh
Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan
anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur
atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
(3) Ketentuan mengenai tata cara penggantian anggota KPI sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh KPI.
Dalam kelembagaan pembentukan anggota komisioner, dalam Peraturan
KPI No,1 Tahun 2014, pada pasal 9 terbagi 3 ayat51
:
(1) Anggota KPI pusat dipilih oleh DPR RI atas usul masyarkat melalui uji
kepatutan dan kelayakan secara terbuka
(2) Anggota KPI Pusat secara administrative ditetapkan oleh Presiden atas
usul DPR RI
(3) DPR RI dapat dibantu oleh Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Pusat
yang bertanggung jawab kepada DPR RI
Lalu tata cara pemilihan anggota KPI pusat dituliskan sub bagian satu pada
pasal 10 Peraturan KPI No. 1 Tahun 2014
(1) Penetapan Tim Seleksi Pemilihan anggota KPI Pusat dilakukan oleh
DPR RI
51
51
www.hukum online.com/UU-No.32.PKPI diakses tanggal 30 april
50
(2) KPI Pusat dapat mengusulkan nama-nama calon anggota Tim Seleksi
Pemilihan Anggota KPI Pusat kepada DPR RI
(3) Tim seleksi pemilihan anggota KPI Pusat terdiri 5 (lima) orang
anggota yang dipilh dan ditetapkan oleh DPR RI dengan
memperhatikan keterwakilan unsure tokoh masyarakat,
akademisi/kampus. Pemerintah dan KPI Pusat.
(4) Surat Keputusa (SK) Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI
Pusat disusun dan ditanda tangani oleh DPR RI
(5) Tim seleksi pemilihan anggota KPI Pusat secara teknis dapat dibantu
oleh Sekretariat KPI Pusat
51
BAB IV
TEMUAN ANALISIS
Pada pembahasan ini, penulis menganalisis dari dua temuan berbeda
namun tetap berita yang sama. Dua temuan tersebut berasal dari Majalah Tempo
dan portal berita online Tempo.co. Pembahasan berita investigasi yang
disampaikan semua sama, namun yang membedakan adalah sub judul. Jika di
portal online terdapat sub judul, akan tetapi tidak ada di majalah. Oleh karena itu,
demi memudahkan pembahasan. Penulis menggunakan sub judul yang terdapat
pada berita online dan isi
Judul Halaman Utama Majalah Mingguan Tempo, 20 – 26 Januari 2014,
“Siasat Politik Stasiun Televisi : Permainan di balik seleksi anggota
komisioner Penyiaran Indonesia”
Sub judul penulisan terbagi :
1. Seleksi Serampangan Punggawa Penyiaran
2. Ujian Tanpa Guna
3. Cacat Sejak Lahir
4. Asal Tabrak Aturan
5. Tim Bayangan Senayan
6. Serangan Udara Di Layar Kaca
7. Loyo Hadapi Jurus Iklan
52
A. Analisis Wacana Norman Fairclough
1. Analisis Teks laporan investigasi berjudul “Seleksi Serampangan
Punggawa Penyiaran”
Pada pemberitaan ini, isu yang ditampilkan ialah berawal dari beberapa
stasiun televisi melakukan sejumlah pelanggaran demi suatu kepentingan.Hal ini
terkait, mendekati masa pesta demokrasi di Indonesia. Dalam pemberitaan kali ini
Tempo memaparkan kecurigaannya mengenai kelemahan KPI menindak lanjuti
kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh baik stasiun televisi swasta dan
nasional.
Tabel 4.1 Analisis Teks ―Seleksi Serampangan Punggawa Penyiaran‖
Tindakan Di hadapan mereka, duduk rombongan anggota staf Media
Nusantara Citra (MNC) Group yang dipimpin corporate secretary
mereka, Arya Sinulingga.Dalam pertemuan itu, KPI meminta
klarifikasi atas penayangan acara berjudul Mewujudkan Mimpi
Indonesia di RCTI pada 21 Desember lalu.
Proses Mental Pada awal Desember lalu, KPI mencoba mengantisipasi
perkembangan ini dengan mengirimkan surat peringatan kepada
enam lembaga penyiaran yang dinilai menyiarkan berita politik
secara tidak proporsional
Peristiwa KPI yang limbung dan tak gesit bertindak bisa punya implikasi
panjang, lebih-lebih pada tahun politik seperti sekarang.
Keadaan Posisi strategis KPI ini yang tak banyak disadari orang ketika
pemilihan komisioner lembaga itu mulai bergulir awal tahun lalu.
Proses seleksi berlangsung adem-ayem, tanpa banyak riak.
"Padahal proses seleksi KPI bermasalah sejak awal. Ada begitu
banyak kejanggalan," ucap Roy.
53
Pada penjabaran ini, tindakan merupakan suatu sikap atau langkah yang
diambil, demi terselesaikannya terhadap masalah. Representasi yang dihadirkan
ialah pertemuan Komisi Penyiaran Indonesia dengan para petinggi stasiun televisi
swasat nasional yaitu RCTI untuk mengklarifikasi program acara Mewujudkan
Mimpi Indonesia. Hal ini terlihat pada kata ‗atas‘ yang merupakan kata
penghubung. Dalam acara tersebut bermuatan politik yang menampilkan
kemeriahan acara ulang tahu salah satu partai politik. Dimana pemilik stasiun
televisi juga merupakan petinggi di parpol tersebut.
Pada tingkat proses mental ialah saat KPI memberi teguran awal kepada
enam stasiun televisi yang menayangangkan berita politik yang berlebihan atau
tidak sewajarnya. Hal ini terkait pada tayangan siaran bermuatan politik tidak
proposional. Kebijakan yang dilakukan KPI merupakan peringatan yang
seharusnya di patuhi oleh para stasiun televisi tersebut.
Terkait dengan peristiwa, Komisi Penyiaran Indonesia seperti tak dapat
berkutik lagi seperti kehabisan cara menindak lanjuti para stasiun televisi yang
melanggar aturan. Belum lagi mendekati pemilihan umum, masa-masa ini
dimanfaatkan oleh sejumlah pemilik televisi yang memiliki kepentingan politik.
Meskipun sudah beberapa kali diperingati, KPI seakan diacuhkan dan diabaikan
peringatannya. Ini memliki impilkasi, dimana adanya ketimpangan serta menyalah
gunakan frekuensi publik.
Berlanjut pada konteks keadaan, lemahnya KPI menindak lanjuti akan
kenakalan yang dilakukan oleh sejumlah stasiun televisi membuat kekhawatiran.
54
Pasalnya, pemilihan anggota ini harusnya publik turut mengawasi. Seleksi
komisioner KPI terjadi tidak terlalu dipublikasikan oleh pihak tim seleksi.
Dalam sebuah berita, relasi merupakan hal terpenting yang dilibatkan oleh
wartawan dalam membuat berita.Relasi merupakan hubungan antara tiga kategori
yaitu awak media (reporter, redaktur), khalayak media dan pertisipan media
(politisi, tokoh, pengamat).Relasi yang dihadirkan oleh Tempo dalam berita ini
ialah Roy Thaniago selaku Direktur Remote TV, yang dimintai pendapatnya
mengenai Komisi Penyiaran Indonesia.Hal ini terdapat pada kalimat.
Tabel 4.2 Analisis Relasi dalan Teks ―Seleksi Serampangan Punggawa
Penyiaran‖
Relasi yang dihubungkan oleh
Roy Thaniago mengenai KPI
Dia lalu menunjuk kasus siaran konvensi Partai
Demokrat di TVRI pada September tahun lalu
sebagai contoh. "Awalnya KPI bilang TVRI tidak
salah, tapi belakangan berubah," kata Roy sambil
menggelengkan kepala.
Dalam hal ini pembaca dihubungkan bagaimana gestur maupun sikap Roy
Thaniago saat memberikan tanggapannya mengenai KPI. Rangkaian kalimat lebih
mengarah terhadap pandangan Roy tentang kinerja lembaga penyiaran publik
tersebut.
Tabel 4.3 Analisis Identitas dalam Teks ― Seleksi Serampangan Punggawa Penyiaran‖
Identitas dengan Pengamat Penyiaran Ompongnya KPI membuat khalayak
khawatir. "Apalagi, dalam beberapa kasus,
mereka seperti bingung mengambil sikap,"
ujar Roy Thaniago, awal Januari lalu.
55
Pada tahap identitas, wartawan menempatkan posisi nya layaknya
melakukan percakapan biasa dengan pengamat. Dalam pemberitaan, pembaca
dibawa untuk kritis menghadapi keadaan siaran informasi dimasyarakat
mengalami ketimpangan demi kepentingan pribadi dan suatu kelompok. Hal ini
dipaparkan mengenai tayangan acara konvensi Partai Demokrat yang disiarkan
oleh TVRI, stasiun televisi milik pemerintah.
Dalam konteks ini,Komisi Penyiaran memberikan peringatan kepada
beberapa stasiun televisi swasta nasional yang diketahui melanggar aturan dan
membuat kekhatiwaran. Namun hal ini tidak luput bagi adanya kecurigaan baik
Tempo dan Roy Thaniaga selaku pengamat terhadap Komisi Penyiaran Indonesia,
selaku regulator siaran publik dinegeri ini yang dinilai kurang tegas.
Penggunaan gaya bahasa yang penulis teliti terdapat perumpamaan. Hal ini
pada sub judul Seleksi Serampangan Punggawa Penyiaran. Lalu ada,Inuendo52
yaitu gaya bahasa yang merupakan sindiran dengan mengecilkan dari kenyataan
sebenarnya. Seperti yang ada dalam kalimat ini :Ompongnya KPI membuat
khalayak khawatir. "Apalagi, dalam beberapa kasus, mereka seperti bingung
mengambil sikap," ujar Roy Thaniago, awal Januari lalu.
52
M.si, Syhaemi dan Ruli Nasrullah, M.si, Bahasa Jurnalistik, Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009. hl. 160
56
Gambar 1 - Seleksi Serampangan Punggawa Penyiaran
2. Analisis Teks Laporan Investigasi “Ujian Tanpa Guna”
Pelaporan yang dijabarkan mulai berawal dari proses seleksi yang
dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Dalam pemberitaannya, Tempo
memulai saat pada tahap akhir yaitu fit and proper di DPR .Informasi mengenai
pemilihan komisioner memang tidak banyak sorotan dari masyarakat.Seleksi
tersebut memicuTim Tempo, dikarenakan adanya kejanggalan demi kejanggalan
yang terjadi.
Tabel 4.4 Analisis Teks ―Ujian Tanpa Guna‖
Tindakan Riyanto salah satu dari tiga anggota Tim Seleksi
Komisioner KPI periode 2013-2016. Dia ikut
menentukan 20 nama calon yang lolos ujian
kompetensi dan berhak menjalani uji kelayakan dan
kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat
57
Proses Mental ..bulan kemudian, pada awal Oktober, barulah
pertanyaan Riza menemukan jawaban. Dono
Prasetyo, salah satu calon Komisioner KPI yang tak
lolos seleksi, menemukan bukti bahwa proses
pemilihan tidak berjalan semestinya.
Peristiwa Pada pekan pertama Juli, Komisi Informasi dan
Komunikasi Dewan Perwakilan Rakyat
mengadakan fit and proper test selama dua hari.
Lewat voting, sembilan orang akhirnya terpilih
menjadi Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia
masa bakti 2013-2016.
Keadaan ..mantan Komisioner Komisi Informasi Pusat ini
mengadukan amburadulnya proses seleksi KPI ke
Komisi Ombudsman Indonesia dan Sekretariat
Negara. Dia berharap proses seleksi diulang.
Dalam konteks tindakan dalam pemberitaan ini ialah selain panitia seleksi
(pansel) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) turut serta memilih calon
komisioner.Pemilihan yang dilakukan oleh DPR merupakan tahap final. Nama-
nama yang diajukan merupakan calon-calon yang dinilai telah lolos seleksi tahap
demi tahap yang dilakukan tim pansel. Disebutkan Riyanto yang merupakan salah
satu dari tiga anggota tim pansel, memang memiliki peran besar dalam proses.
Pada tahap proses Mental, Ahmad Riza merupakan salah satu calon
anggota yang gagal lolos seleksi untuk tahap selanjutnya. Riza mencoba cari tahu
akan kejanggalan atau keingin tahunannya yang besar. Maksud dalam hal ini, apa
yang menyebabkannya gagal lolos. Akan tetapi, tidak hanya Ahmad Riza, ada
Dono Prasetyo salah satu calon komisioner tidak lolos seleksi. Keduanya sama-
sama merasakan adanya kesalahan yang terjadi pada proses pemilihan anggotan
komisioner.
58
Akan tetapi, proses fit and proper test telah berjalan saat minggu pertama
bulan juli. Selama dua hari, Komisi 1 DPR menjalankan pada akhirnya telah
memilih sembilan anggota komisioner melalui voting. Saat itu, proses yang
diadakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia berlangsung tenang tanpa ada
permasalahan.
Pada tahap keadaan pemilihan yang telah selesai, Dono Prasetyo yang
merasa kecewa pada KPI.Usai menemukan bukti-bukti yang dia dapat, mantan
ketua Komisi Informasi Pusat melaporkan ke Ombudsman. Harapannya agar
proses pemilihan diulang kembali akan peraturan yang tidak dijalan sesuai UU
yang dibuat.
Tabel 4.5 Analisis Relasi dalam Teks ―Ujian Tanpa Guna‖
Relasi yang dihubungkan oleh
Ahmad Riza mengenai KPI
"Kalau saya dianggap bagus, bukankah saya tetap
bisa menjaga industri penyiaran di daerah dengan
menjadi Komisioner KPI pusat?" ujar dosen ilmu
komunikasi Universitas Lampung ini.
Relasi yang dihubungkan oleh
Dono Prsetyo mengenai KPI
"Saya menduga ada kepentingan politik untuk
mengamankan kepentingan industri televisi
menjelang pemilihan umum," ujar Dono. Berbekal
bukti itu, mantan Komisioner Komisi Informasi
Pusat ini mengadukan amburadulnya proses
seleksi KPI ke Komisi Ombudsman Indonesia dan
Sekretariat Negara.
Selanjutnya, dalam pemberitaan ini relasi yang dihadirkan oleh Tempo ada
dua orang yaitu Ahmad Riza dan Dono Prasetyo.Keduanya merupakan calon
anggota yang tidak lolos seleksi. Riza merupakan Komisioner KPI Lampung dan
59
Dono, mantan Ketua Komisi Informasi Pusat memaparkan akan kecurigaannya
terhadap proses seleksi.
Tabel 4.6 Analisis Identitas dalam Teks ―Ujian Tanpa Guna‖
Identitas dengan mantan
calon anggota komisioner
"Saya menduga ada kepentingan politik untuk
mengamankan kepentingan industri televisi menjelang
pemilihan umum," ujar Dono. Berbekal bukti itu, mantan
Komisioner Komisi Informasi Pusat ini mengadukan
amburadulnya proses seleksi KPI ke Komisi Ombudsman
Indonesia dan Sekretariat Negara. Dia berharap proses
seleksi diulang.
Kabar soal protes Dono menyebar cepat lewat media. Di
Lampung, Riza, yang mendengar soal ini, bergegas pergi
ke Jakarta. Diam-diam dia mendapat akses untuk melihat
sendiri hasil ujian tertulis yang membuatnya gagal lolos ke
Senayan. "Ternyata nama saya ada di urutan kedua
terbaik," katanya pelan
Terakhir pada tahap identitas, keberadaan Tempo dalam pemberitaan ini,
sebagai salah satu dari dua calon anggota komisioner yang kecewa akibat gagal
masuk karena proses seleksi yang tidak semestinya. Maksudnya, dalam hal ini
baik Riza dan Dono menganggap mereka sebagai korban pada proses pemilihan
komisioner KPI. Kecurigaan timbul berlandaskan akan bukti dan ketidak jelasan
yang dilakukan lembaya pengawas penyiaran masyarakat ini.
Dalam pemberitaan ini terdapat gaya bahasa menggunakan satire yaitu
gaya bahasa mengandung unsur kritik tentang kelemahan53
. Hal ini terdapat pada
kalimat “mantan Komisioner Komisi Informasi Pusat ini mengadukan
amburadulnya proses seleksi KPI ke Komisi Ombudsman Indonesia”.
53
Ibid hal. 165
60
Gambar 2 - Ujian Tanpa Guna
3. Analisis Teks Laporan Investigasi “Cacat Sejak Lahir”
Penulisan yang dihadirkan ialah mengenai jumlah anggota panitia seleksi
Komisioner KPI tidak sesuai dengan aturan. Hanya terdapat tiga dari lima anggota
dalam satu tim pansel. Jumlah tersebut dihawatirkan proses pemilihan yang
kurang maksimal. Instruksi dari Dewan Perwakilan Rakyart, untuk terus
melanjutkan proses pemilihan meskipun kurangnya anggota.
Tabel 4.7 Analisis Teks ―Cacat Sejak Lahir‖
Tindakan Mereka bekerja berdasarkan surat keputusan yang
diterbitkan Komisi Informasi Dewan Perwakilan Rakyat.
Mekanisme ini diatur dalam Peraturan KPI soal Pedoman
Rekrutmen KPI, yang disahkan pada April 2011.
Proses Mental Peraturan itu tegas-tegas menyebutkan bahwa anggota Tim
Seleksi seharusnya lima orang. Kelima anggota ini
mewakili pemerintah, tokoh masyarakat, dan akademikus.
61
Peristiwa Yang jadi masalah, nama-nama tersebut tidak dipilah-pilah
dulu sebelum diajukan ke DPR Nama Edi Lisdiono,
misalnya, hampir tak pernah terdengar rekam jejaknya
dalam dunia penyiaran.
Keadaan TIM Seleksi Pemilihan KPI terdiri atas tiga orang: Ketua
KPI Mochamad Riyanto, Sekretaris Umum Majelis Ulama
Indonesia Muhammad Ichwan Syam, dan dosen Fakultas
Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag)
Semarang, Edi Lisdiono.
Tindakan yang dihadirkan dalam pemberitaan ini, Komisi 1, DPR telah
menentukan tim panitia seleksi (pansel) untuk menjalankan proses pemilihan
anggota komisioner. Komisi Informasi dan komunikasi telah menerbitkan surat
keputusan sesuai dengan mekanisme peraturan KPI yang dishakna pada tahun
2011. Dalam peraturannya, sebelum proses komisioner dimulai harus dibentuk
panitia seleksi sebelumnya.
Pada proses mental, masih menekankan pada peraturan mengenai
pembentukan anggota tim pansel. Dalam aturan undang-undang yang ada, anggota
terdiri dari lima orang. Dalam peraturan tersebut, kelima orang itu mewakili dari
berbagai sektor bidang seperti dari pemerintah, tokoh masyarakat dan
akademikus.
Peristiwa yang hadirkan oleh Tempo adalah salah satu tim panitia seleksi
yaitu Edi Lisdiono seperi asing dan kurang dikenal. Dalam pemaparannya, Edi
seakan tidak memliki peran ataupun publisitas dalam dunia penyiaran.
62
Tahap keadaan yang terjadi dalam laporan ini, tim panitia seleksi hanya
terdapat tiga orang, yang seharusnya terdapat lima orang. Ketiga anggota tersebut
ialah Mochamad Riyanto, Muhammad Ichwan Syam dan Edi Lisdiono.Mereka
berasal dari berbagai bidang profesi.Riyanto dari ketua KPI, Ichwan Syam dari
Sekum MUI dan Edi merupakan dosen fakultas hukum dari Universitas Tujuh
Belas Agustus.
Tabel 4.8 Analisis Relasi dalam Teks ―Cacat Sejak Lahir”
Relasi yang
dihubungkan oleh
Mochammad Riyanto
mengenai KPI
. "Sudah saya minta tambahan nama kepada DPR, tapi mereka
bilang jalan saja terus," ucap Riyanto ketika dimintai
konfirmasi,
Relasi yang dihadirkan oleh Tim Tempo ialah Mochammad Riyanto,
selaku ketua panitia seleksi. Terkait tidak sesuai jumlah tim panitia seleksi,
beberapa nama calon telah diajukan akan tetapi banyak yang berhalangan. Riyanto
merasakan kekurangannya anggota Tim, akan tetapi DPR instruksikan proses
tetap dilanjutkan.
Tabel 4.9 Analisis Identitas dalam Teks ―Cacat Sejak Lahir”
Identitas sebagai awak
media
Walhasil, setelah ditetapkan DPR, baru terungkap bahwa
hampir semuanya berhalangan. "Sudah saya minta
tambahan nama kepada DPR, tapi mereka bilang jalan
saja terus," ucap Riyanto ketika dimintai konfirmasi,
akhir November lalu.
63
Dalam tahap identitas pada pelaporan ini, Tempo memposisikan sebagai
mestinyayaitu awak media yang berusaha menelusuri kebenaran serta kejanggalan
dalam tim pansel. Konfirmasi pernyataan Riyanto mengenai meminta tambahan
anggota merupakan bukti proses pemilihan ketua KPI berjalan tidak semestinya.
Penggunaan gaya bahasa yang digunakan terdapat Antitesis yang
merupakan jenis gaya bahasa yang mengadakan perbandingan antara dua anonim
yaitu kata-kata yang mengandung ciri-ciri semantik bertentangan54
. Hal ini ada
dalam kalimat , “Ahmad Riza Faisal tersingkir meski skornya terbaik kedua
dalam ujian tertulis”.
Gambar 3 – Cacat Sejak Lahir
4. Analisis Teks Laporan Investigasi “Asal Tabrak Aturan”
Dalam laporan ini, tim Tempo menuliskan pemaparan demi pemaparan
mengenai kronologis proses seleksi. Pemilihan yang tidak berjalan sesuai
54
Ibid hal 162
64
aturannya, berdampak salah satu calon anggota yang gagal masuk akibat
kewenangan tersendiri. Majalah Tempo menelusuri sesuai dengan bukti-bukti
dokumen yang diterima dari informan maupun narasumbernya.
Tabel 4.10 Analisis Teks ―Asal Tabrak Aturan‖
Tindakan Tim Seleksi bahkan berinisiatif membuat satu ujian lagi:
seleksi integritas. Cara penilaiannya amat subyektif. "Kami
menilai integritas berdasarkan pengamatan kami atas latar
belakang calon," kata Riyanto
Proses Mental Jika mengacu pada Peraturan KPI tentang Pedoman
Rekrutmen, seharusnya seleksi Komisioner KPI terdiri atas
tiga tahap
Peristiwa Nilai visi-misi itu lalu digabungkan dengan skor hasil
ujian tertulis, untuk menentukan kelulusan uji kompetensi.
Yang lebih parah, hasil tes psikologi, yang seharusnya jadi
salah satu dasar kelulusan, malah sama sekali tidak dipakai
Keadaan Akibat metode penilaian semacam itu, Ahmad Riza
Faisal tersingkir meski skornya terbaik kedua dalam ujian
tertulis. Selain dia, ada delapan peserta lain yang nilainya
memenuhi syarat tapi tak diloloskan ke DPR.
Pada tahap tindakan, adanya aturan tersendiri yang dibuat KPI tanpa
mengikuti peraturan yang ada. Seleksi Integritas merupakan tahapan yang berasal
dari inisiatif oleh tim Pansel. Menurut Riyanto, selaku ketua Tim Pansel, tahap
merpakan tahapan tim mengamati latar belakang calon.Menurut Tempo, aturan
yang baru dibuat ini, dalam penilaiannya sangat subyektif saat menseleksi calon
anggota komisioner.
Proses mental yang dihadapkan dalam hal ini, menekankan Pedoman
Rekrutment. Aturan terdapat pada peraturan saat proses seleksi Komisioner KPI
65
ada tiga tahap. Diantaranya ada tahap pertama yaitu seleksi administrasi yaitu
seleksi berkas para calon, tahap kedua adalah uji komepetensi terdiri dari ujian
tertulis dan tes psikologis. Tahap ketiga, yaitu fit and proper test, oleh DPR yang
merupakan tahap akhir proses seleksi.
Peristiwa yang disajikan dalam pemberitaan ini ialah, nilai visi-misi
merupakan tes dalam tahap pertama yaitu seleksi administrasi.Namun, hal itu
digabungkan bersama ujian tertulis yang merupakan prose tahap kedua. Tes
psikologi yang merupakan bagian tahap kedua tidak digunakan menurut
penelusuran tim Tempo.
Bentuk keadaan yang terjadi, dua mantan calon anggota komisioner yaitu
Ahmad Riza dan Dono Prasetyo, menjadi korban dalam ketidak jelasan alur
pemilihan. Selain dua orang tersebut yang tersingkir, terdapat delapan peserta
calon lainnya yang memiliki nilai sesuai syarat, akan tetapi tidak lolos ke tahap
selanjutnya yaitu Fit and Proper Test. Dalam temuan penilaian ini, Ahmad Riza
memiliki jumlah nilai terbaik kedua.
Tabel 4.11 Analisis Relasi dalam Teks ―Asal Tabrak Aturan”
Relasi yang dihubungkan
oleh Mochammad Riyanto
mengenai KPI
.... Hanya Riyanto yang bersedia bicara. Dia mengakui
semua pelanggaran aturan rekrutmen KPI. Menurut dia,
"Peraturan KPI soal pedoman rekrutmen itu kan cuma
pedoman saja."
Dalam penulisan ini, Riyanto masih dihadirkan sebagai narasumber untu
memperjelas. Dari riga orang anggota panitia seleksi, hanya Mochammad Riyanto
66
yang bersedia untuk memberikan penjelasan. Ketua tim pansel ini mengakui telah
melakukan pelanggaran,yang menurutnya pedoman rekrutmen hanya sebuah
pedoman.
Tabel 4.12 Analisis Identitas dalam teks ―Asal Tabrak Aturan”
Identitas dengan sebagai
calon anggota komisioner. Akibat metode penilaian semacam itu, Ahmad Riza Faisal
tersingkir meski skornya terbaik kedua dalam ujian
tertulis. Selain dia, ada delapan peserta lain yang nilainya
memenuhi syarat tapi tak diloloskan ke DPR.
Pada tahap identitas, wartawan menempatkan dirinya sebagai korban
sekaligus narasumber terkait kejanggalan-kejanggalan dalam pemilihan anggota
komisioner. Proses rekrutment yang dijalan tidak sesuai prosedur, tentu
menimbulkan pertanyaan dan permasalahan, KPI yang membuat aturan akan
tetapi, ia juga menyalahgunakan peraturan dibuatnya sendiri.
Penggunaan gaya bahasa yang digunakan terdapat antifrasis yaitu
mengandung makna dari kebalikannya. Contohnya pada sub judul yaitu ―Asal
Tabrak Aturan”. Lalu ada gaya bahasa Alusi merupakan yang menunjukkan
secara tidak langsung ke suatu peristiwa atau tokoh beranggapan adanya
pengetahuan bersama yang dimiliki oleh pengarang dan pembaca serta adanya
kemampuan para pembaca untuk menangkap pengacuan itu55
. Hal ini terdapat
pada yaituSekarang bola ada di Senayan.
55
Ibid hal.164
67
Gambar 4 – Asal Tabrak Aturan
5. Analisis Teks Laporan Investigasi “Tim Bayangan Senayan”
Pada tulisan ini, majalah Tempo, membahas awal proses sebelum memulai
pemilihan anggota komisioner KPI. Mula-mual, Komisi Informasi DPR,
membentuk sebuah tim khusus yang dinamakan tim sembilan untuk mengawasi
proses seleksi. Tim ini terdiri dari setiap anggota fraksi partai.Setelah Tim khusus
dibuat, barulah dibentuk Tim Panitia Seleksi atau Pansel memulai sepanjang
pemilihan anggota komisione KPI.
Tabel 4.13 Analisis Teks ―Tim Bayangan Senayan‖
Tindakan ...... , sebelum terbentuknya Tim Seleksi, pada akhir
Januari lalu, Komisi Informasi DPR membentuk
sebuah tim khusus bernama Tim Sembilan.
Anggotanya adalah perwakilan setiap fraksi di
parlemen
Proses Mental Sepanjang proses seleksi di KPI, Tim Sembilan
beberapa kali meminta laporan dari Tim Seleksi.
Dalam satu rapat, seorang anggota DPR secara
68
terbuka meminta keterangan soal latar belakang para
calon
Peristiwa Pada pekan pertama Juli, uji kepatutan dan kelayakan
atas 27 calon Komisioner KPI akhirnya digelar di
Komisi Informasi DPR. Di sinilah pertarungan politik
resmi dimulai. Setiap fraksi memiliki calon unggulan
sendiri.
Keadaan Menjelang tengah malam pada Rabu pertama Juli
lalu, sembilan komisioner baru Komisi Penyiaran
Indonesia akhirnya terpilih. Sekarang, lebih dari enam
bulan kemudian, buah dari proses seleksi yang
serampangan itu mulai dirasakan publik..
Pada bagian tindakan, menjelaskan DPR memiliki peran memilih anggota
Tim seleksi, sebelum proses pemilihan anggota komisioner. Akan tetapi, sebelum
menentukan keduanya, Komisi I membentuk Tim sembilan terdiri dari anggota
setiap fraksi di DPR. Tujuan pembentukan tim khusus untuk memonitor dan
mendampingi proses seleksi komisioner yang dilakukan oleh Tim Seleksi.
Bagian proses mental, Tim sembilan selalu memonitor perkembangan
yang dilakukan oleh Tim Seleksi. Komisi Informasi meminta setiap laporan baik
dari latar belakang setiap calon hingga hasil perkembangan tes ujian yang
diadakan.
Lanjut bagian peristiwa, pada awal bulan juli pertama tahun 2013, Komisi
I DPR menyelenggarakan fit and proper test yang dilakukan selama dua hari.
Jumlah calon yang lolos uji kelayakan dan kepatutan terdapat 27 orang. Pemilihan
mulai menegangkan, dimana setiap anggota fraksi memiliki calon unggulan.
Bentuk keadaan yang tergambarkan disini, setelah menjalani perjalan
proses pemilihan selama enam bulan. Akhirnya anggota DPR telah menteapkan
69
sembilan anggota KPI yang terpilih pada masa bakti 2013-2016. Ketika usai
pemilihan, publik mulai menyadari akan proses yang dilakukan tidak berjalan
semestinya.
Relasi yang dihadirkan oleh Majalah Tempo semuanya merupakan
anggota Komisi baik Wakil Ketua DPR dan anggota tergabung dalam tim
sembilan yaitu Ramdani Pohan, Tantowi Yahya, dan sumber yang tidak ingin
disebutkan akan tetapi memberikan keterangan kepada Tim Tempo.
Anggota Tim Sembilan adalah Hayono Isman (Demokrat), Tantowi
Yahya/Meutia Hafidz (Golkar), Evita Nursanti (Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan), Mardani (Partai Keadilan Sejahtera), Djazuli (Partai Kebangkitan
Bangsa), Muhammad Najib (Partai Amanat Nasional), Husnan Bey (Partai
Persatuan Pembangunan), Ahmad Muzani (Gerindra), dan Susaningtyas
Kertopati (Hanura)56
Tabel 4.14 Analisis Relasi dalam teks ―Tim Bayangan Senayan”
Relasi yang dihubungkan oleh
Ramdani Pohan mengenai
Seleksi Pemilihan
Wakil Ketua Komisi Informasi DPR Ramadhan Pohan
menjelaskan tugas tim itu dengan gamblang. "Sesuai
dengan UU Penyiaran, DPR yang berwenang memilih
Komisioner KPI pusat. Untuk itu, kami memberi
mandat penuh kepada Tim Sembilan untuk memilih
Komisioner KPI," ucapnya.
Relasi yang dihubungkan oleh
Tantowi Yahya mengenai
Seleksi Pemilihan
Ketika ditanya soal ini, anggota Tim Sembilan,
Tantowi Yahya, buru-buru meluruskan. "Kami tidak
cawe-cawe soal siapa yang lulus ujian atau tidak,"
ujarnya
Relasi yang dihubungkan oleh
Susaningtyas Kertopati
mengenai Seleksi Pemilihan
.. Politikus Hanura, Susaningtyas Kertopati, tak malu
mengakuinya. "Yang menguntungkan MNC, saya suka.
Yang tidak menguntungkan, ya, enggak suka," ujarnya
terus terang.
Relasi yang dihubungkan oleh
Sumber tidak disebutkan
SumberTempo yang mengikuti proses lobi antarfraksi
pada malam penentuan hasil uji kelayakan mengakui
panasnya negosiasi. Bahkan, kata dia, pola tawar-
56
Tim Bayangan Senayan” dalam laporan investigasi Siasat Politik Stasiun Televisipada Majalah Tempo
70
mengenai Seleksi Pemilihan menawarnya pun berbeda dengan lobi pada penentuan
pemimpin lembaga negara lain, seperti Komisi
Pemberantasan Korupsi dan Komisi Yudisial.
Di tahap Identitas, Tim Tempo hadir menjadi awak media yang selalu
mengikut rangakaian proses uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh
DPR. Selain hadir menjadi bagian notulensi dalam rapat, Tim Tempo tetap
mencoba telusuri secara mendalam seperti lobi-melobi politik saat masa fit and
proper test berlangsung.
Tabel 4.15 Analisis Identitas dalam Teks ―Tim Bayangan Senayan”
Identitas dengan Tim
Majalah Tempo Pernyataan politikus Partai Demokrat ini tercantum dalam
notulensi rapat yang salinannya diperoleh Tempo. Maka
sejak awal parlemen sebenarnya sudah mengambil alih
proses pemilihan KPI. Tim Seleksi Riyanto hanya
kepanjangan tangan dari fraksi-fraksi di Senayan.
Terdapat penggunaan gaya bahasa alusi, sebagaimana dijelaskan
perumpaan yang diketahui oleh pengarang dan pembaca. Hal ini terdapat pada
bagian sub judul yaitu ―Tim Bayangan Senayan‖.
Gambar 5. Tim Bayangan Senayan
71
6. Analisis Teks Laporan Investigasi “Serangan Udara Di Layar Kaca”
Tulisan mengenai Serangan Udara di Layar Kaca merupakan strategi yang
dilakukan oleh bebeapa pemilik stasiun televisi yang memiliki kepentingan
politik.Dalam artian demi meningkatkan elektabilitas partai politik yang dinaungi
oleh para konglomerator media. Hal ini diakui secara terang-terangan baik dari
elite partai dan pemilik media akan pemuatan pemberitaan yang sudah
direncanakan untuk mendobrak popularitas di depan publik.
Tabel 4.16 Analisis Teks ―Serangan Udara Di Layar Kaca‖
Tindakan ....kampanye Hanura banyak mengandalkan media massa. Siaran
televisi diyakini mampu menyebarkan informasi secara cepat dan
akurat untuk audiens dalam jumlah yang amat besar. "Kami
menyebutnya serangan udara," ujarnya. Berita positif dan iklan yang
terus-menerus adalah "peluru-peluru" untuk memenangi pertempuran
di udara itu.
Proses Mental Tentu bukan hanya Hanura dan Hary Tanoesoedibjo yang gencar
melakukan "serangan udara" di layar kaca. Ketua Umum Partai
Golkar Aburizal Bakrie juga beriklan di dua stasiun TV miliknya: TV
One dan ANTV. Kepada wartawan, Aburizal mengakui memasang
iklan sebanyak-banyaknya adalah bagian dari strategi kampanyenya
Peristiwa rekaman audio yang diunggah ke situs media sosial YouTube pada
Mei tahun lalu itu punya makna luar biasa. Inilah untuk pertama
kalinya rencana pengurus sebuah partai memanfaatkan lembaga
penyiaran demi kepentingan kampanye politik terbongkar dengan
terang-benderang
Keadaan Berkat strategi itu, kini elektabilitas Hanura, NasDem, dan Golkar
terus merambat naik. Sebuah survei terakhir bahkan menyebutkan
dukungan buat Hanura dan NasDem sudah di atas 6 persen, di atas
partai lama, seperti Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan
Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera.
72
Dalam pembahasan Tindakan, dimulai dari pengakuan salah satu elite
partai Hanura, mengakui akan media massa merupakan media kampanye utama.
Menyebarkan informasi mengenai kegiatan partai merpakan salah satu strategi
kampanye paling efektif.Selain cepat sampai ke publik, televisi merupakan media
yang paling banyak diminati.Mulai dari iklan hingga menyisipkan informasi di
sela-sela acara menjadi peluru atau serangan dalam persaingan politik.
Lalu, pembahasan pada proses mental ialah strategi kampanye melalui
media massa tidak hanya dilakukan oleh Partai Hanura melalui MNC Group. Hal
yang sama juga dilakukan oleh beberapa pemilik media yang berafiliasi politik
seperti Aburizal Bakrie, memanfaatkan medianya untuk meningkatkan
popularitasnya dimasyarakat. Bahkan, ketua umum partai Golongan Karya ini
mengakui salah satu strategi kampanyenya ialah memasang iklan yang banyak.
Peristiwa yang digambarkan oleh Tempo ialah berawal dari beredarnya
sebuah rekaman audio kepublik dalam sebuah situs media sosial yaitu
Youtube.Dimana terjadi sebuah percakapan yang dilakukan oleh beberapa para
pejabat dan elite partai, untu merencanakan sebuah strategi untuk kepentingan
politik.Hal ini mengungkapkan terbongkarnya, kecurangan yang dilakukan oleh
salah satu partai politik.
Konteks keadaan dalam pemberitaan ini, ialah bukti keberhasilan yang
dilakukan oleh beberapa pemilik media yang memiliki kepentingan politik dapat
meningkatkan popularitas partai politik dinaunginya.Strategi cukup ampuh dan
mengalahkan elektabilitas partai-partai yang tidak memiliki media.Dalam artian,
73
Parta Nasdem dan Hanura, berhasil mendapatkan dukungan masyarakat diatas6%
dari partai-partai lama.
Tabel 4.17 Analisis Relasi dalam Teks ―Serangan Udara di Layar Kaca‖
Relasi yang
dihubungkan oleh Arya
Srinulingga mengenai
Serangan Udara Di
Layar Kaca
kata Arya, kampanye Hanura banyak mengandalkan media
massa. Siaran televisi diyakini mampu menyebarkan
informasi secara cepat dan akurat untuk audiens dalam
jumlah yang amat besar. "Kami menyebutnya serangan
udara," ujarny
Relasi yang
dihubungkan oleh
Aburizal Bakrie
mengenai Serangan
Udara Di Layar Kaca
Kepada wartawan, Aburizal mengakui memasang iklan
sebanyak-banyaknya adalah bagian dari strategi
kampanyenya. "Iklan itu saya bayar," kata Aburizal pada
akhir November lalu. "Meskipun dapat diskon banyak juga,"
ujarnya sambil tersenyum lebar
Terdapat dua relasi yang dihadirkan oleh Tim Tempo, sebagai sumber
yang melengkapi pemberitaan.Ada Arya Sinulingga yang merupakan sekretaris
perusahaan PT Media Nusantara Citra (MNC) Group sekaligus Wakil Ketua
Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura.Lalu, ada Aburizal Bakrie selaku Ketua
Umum Partai Golkar dan pemilik Viva Group yaitu ANTV dan Tv One.
Tabel 4.18 Analisis Identitas dalam Teks ―Serangan Udara di Layar Kaca‖
Identitas dengan para
pemilik media
Berkat strategi itu, kini elektabilitas Hanura, NasDem, dan
Golkar terus merambat naik. Sebuah survei terakhir bahkan
menyebutkan dukungan buat Hanura dan NasDem sudah di
atas 6 persen, di atas partai lama, seperti Partai Amanat
Nasional, Partai Persatuan Pembangunan,
Identitas dipaparkan tim redaksi tempo dalam penulisan ini ialah para
pemilik media yang memiliki kepentingan politik. Salah satu pejabat partai
sekaligus petinggi media dinaunginya bahwa masa waktu kampanye yang
74
disediakan Komisi Pemilihan Umum cukup singkat.Sehingga memulai kampanye
lebih dulu sebelum memasuki masanya.Hal ini diakui cukup meningkatkan
elektabilitas baik pemilik media dan partai politik yang dianunginya.
Penggunaan gaya bahasa perumpamaan yang terdapat dalam tulisan ini
yaitu Serangan Udara Di Layar Kaca pada sub judul. Lalu ada, gaya bahasa
klimaks dimana terdapat susnan ungkapan yang semakin lama mengandung
penekanan yaitu Ketika popularitas mulai terkerek naik, barulah para politikus
Hanura turun ke lapangan, mengetuk pintu dari rumah ke rumah, untuk mencari
dukungan riil.
Gambar 6 – Serangan Udara Di Layar Kaca
7. Analisis Teks Laporan Investigasi “Loyo Hadapi Jurus Iklan”
Dalam penulisan ini menjelaskan akan tindakan Komisi Penyiaran
Indonesia yang lemah menghadapai para konglomerator media memanfaatkan
untuk kepentingan meningkatkan elektabilitas partai yang dinaungi. Dalam hal
75
ini, KPI menjadi lembaga yang mengawasi dan menegur akan relugasi
pemanfaatan frekuensi publik. Ditulisan ini, menggambarkan baik pemilik media
dan partai politiknya membuat sebuah program acara sebagai bentuk kampanye.
Tabel 4.19 Analisis Teks ―Loyo Hadapi Jurus Iklan”
Tindakan ..ketika rekaman itu pertama kali terungkap pada Mei
lalu, KPI langsung memanggil Hary Tanoesoedibjo
sebagai Direktur Utama MNC Group dan kakaknya,
Direktur Utama PT MNC SkyVision Bambang
Roedijanto Tanoesoedibjo. Komisioner meminta mereka
menjelaskan ada apa di balik rencana kongkalikong itu.
Tapi keduanya tak pernah datang.
Proses Mental Menghadapi model kampanye baru seperti ini, KPI
tampak mati langkah. Agatha Lily, komisioner baru KPI
yang bertanggung jawab mengawasi isi siaran, mengaku
tak menemukan pelanggaran Undang-Undang Penyiaran
ataupun Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar
Program Siaran di acara kuis itu
Peristiwa Bersamaan dengan meredupnya kelanjutan kasus itu,
Hanura menemukan cara baru melakukan "serangan
udara". Strategi anyar ini melibatkan acara berjudul Kuis
Kebangsaan, yang ditayangkan setiap hari di RCTI.
Keadaan KPI memilih merampungkan aturan teknis baru sebagai
senjata mereka. Rancangan peraturan KPI yang
dinamakan Pengaturan Pemanfaatan Lembaga Penyiaran
untuk Kepentingan Politik ini mulai disosialisasi pada
November lalu.
Tindakan dalam tulisan ini mengenai ketika KPI memanggil Hary
Tanoedoedibjo dan Bambang Roedijanto Tanoesoedibjo selaku Direktur Utama
baik dari MNC Group dan PT MNC Skyvision terkait rekaman yang tersebar di
76
media sosial Youtube. Akan tetapi, kedua tidak memenuhi panggilan untuk
menjelas perihal tersebut.
Proses Mental, ketika bergantinya para anggota komisioner lama dengan
anggota komisioner baru di KPI. Tentunya, akan ada kebijakan baru yang dibuat.
Salah satu, anggota komisioner yang menaungi isi siaran tidak menemukan
adanya kesalahan yang dilakukan oleh media MNC.Berbeda denga, anggota
komisioner sebelumnya, berani memanggil untuk mengklarifikasi terkait rekaman
meskipun rencana program siaran itu belum direalisasikan.
Peristiwa yang dihadirkan dalam tulisan ini, saat partai Hanura
menayangkan ―Kuis Kebangsaan‖ setiap hari di media yang dimiliki oleh Wakil
Ketua Umum Partai tersebut.Ini merupakan salah satu strategi kampanye demi
menaikkan popularitas pasangan yang diusung dari Parta Hanura. Selain
menyebutkan nama pasangan, slogan dari pasangan tersebut turut disebutkan
setiap acara berlangsung.
Lanjut pada keadaan yang digambarkan langkah Komisi Penyiaran
Indonesia membuat rancangan kebijakan baru.Aturan tersebut merupakan
Pengaturan Pemanfaatn Lembaga Penyiaran untuk Kepentingan Politik.Dimana,
aturan ini mengawasi serta membuat regulasi isi penyiaran terkait afilliasi
politik.Aturan ini didukung oleh Komisi I DPR, sehingga dengan cepat segera
disosialisasikan.
77
Tabel 4.20 Analisis Relasi dalam Teks ―Loyo Hadapi Jurus Iklan‖
Relasi yang dihubungkan
oleh Agatha Lily mengenai
Serangan Udara Di Layar
Kaca
Agatha Lily, komisioner baru KPI yang bertanggung jawab
mengawasi isi siaran, mengaku tak menemukan
pelanggaran Undang-Undang Penyiaran ataupun Pedoman
Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran di acara
kuis itu. "Diubrek-ubrek juga enggak ketemu," ujarnya.
Selanjutnya relasi yang dihadirkan oleh tim Tempo terdapat dua
narasumber yaitu Arya Srinulingga selaku Wakil Ketua Badan Pemenangan
Pemilu Partai Hanura dan Agatha Lily selaku anggota komisioner baru yang
bertugas mengawasi isi siaran publik. Keduanya dihadirkan untuk melengkapi
akan tanggapan kelemahan KPI menindak para pelaku media yang melakukan
kecurangan.
Tabel 4.21 Analisis Identitas dalam Teks ―Loyo Hadapi Jurus Iklan”
Identitas dengan
masyarakat Acara ini tanpa malu-malu mempromosikan Hanura dan
pasangan calon presiden-wakil presiden mereka: Wiranto-
Hary Tanoesoedibjo. Setiap kali Kuis Kebangsaan
ditayangkan, pembawa acara kuis ini meminta warga yang
menelepon untuk berseru, "Bersih, Peduli, Tegas." Tiga kata
itu adalah slogan kampanye "Win-HT"—begitu pasangan
Wiranto-Hary Tanoe menyebut diri mereka. Arya sendiri
membantah kalau acara itu disebut kampanye. "Itu iklan,
kok. Silakan diperiksa," katanya
Penulis menggambarkan identitas Tim Tempo, sebagai masyarakat yang
melakukan pengamatan mengenai isi siaran yang ada di beberapa stasiun televisi
salah satunya adalah MNC Tv. Media yang dimiliki oleh pejabat partai Hanura ini
melakukan publisitas melalui tayangan apapun salah satunya adalah kuis
78
interaktif. Lemahnya KPI dalam memberi sanksi merupakan buah hasil dari
pemilihan yang dicurigai adanya kepentingan politik.
Terdapat gaya bahasa Antifrasis yang merupakan penggunaan kata dengan
makna kebalikannya. Hal ini terdapat pada sub judul yaitu Loyo Hadapi Jurus
Iklan”. Lalu, ada Inuendo yang terdapat pada kalimatSayangnya, itu pun kini
makin jauh panggang dari api.
Gambar 7 – Loyo Hadapi Jurus Iklan
B. Analisis Praktik Wacana
Pada umumnya, cara kerja media dalam memproduksi berita adalah sama.
Sebelum disiarkan berita, ada proses awal yang dilakukan yaitu rapat redaksi.
Dimana seluruh awak redaksi berkumpul menentukan isu yang dibahas untuk
konsumsi publik.
Khusus pemberitaan investigasi, majalah Tempo selalu mempersiapkan
minimal satu bulan sebelumnya tergantung isu dan topik hangat di masyarakat.
79
Setiap hari senin, seluruh awak media berkumpul untuk mempersiapkan berita
investigasi ataupun meninjau ulang perkembangan berita yang akan diterbitkan.
Kegiatan rutin tersebut dapat dikatakan pula sebagai sidang redaksi,
dimana para awak media atau staff redaksi, bebas mengemukakann pendapat,
mengajukan usulan berita yang akan diangkat atau menggarap lebih dalam lagi isu
yang tengah hangat ditelinga masyarakat.
“Jadi setiap senin itu kita mengadakan sidang redaksi, kita semua kumpul, baik pimred,
redaktur, para staff redaksi kita rembukin bareng-bareng. Isu apa nih yang akan tayang
untuk satu bulan kedepan. Jadi persiapan kita untuk sebuah laporan investigasi itu
kurang lebih satu bulan.Semua bebas berpendapat, mau suka atau ngga suka, datanya
gimana, narasumbernya, semua diperhitungkan untuk laporan lebih mendalam.Tentunya
kamu paham dong, perbedaan berita investigasi dan Hard news dalam media”57
.
Proyek pembahasan mengenai pemilihan anggota komisioner Komisi
Penyiaran, dibentuk oleh satu tim. Tim investigasi tersebut yaitu Wahyu
Dhyatmika selaku penanggung jawab dan Agoeng Wijaya selaku pimpinan
proyek.
Dalam satu tim investigasi terdapat beberapa bagian tugas kerja yaitu
Penanggung Jawab, Pimpinan Proyek, Penyumbang bahan, penulis, penyunting,
periset foto, dan grafis. Penyumbang bahan di tim investigasi ini, ada Agoeng
Wijaya, Agung Sedayu, Ananda Badudu dan Budi Riza. Sedangkan tim penulis
ada Agoeng Wijaya, Budi Riza Sukma N. Loppies. Ada tim penyunting yaitu
Wahyu Dhyatmika dan Sukma N. Loppies. Tim Penata letak ada Aji Yuliarto dan
Djuanedi.Terakhir , tim bahasa yaitu Iyan Bastian.
57
Wawancara dengan Agoeng Wijaya
80
Adanya pembagian tim masing-masing, secara keseluruhan dilakukan
bersama. Penyumbang bahan bisa jadi penulis begitu juga sebaliknya. Ketika
semua sudah terangkum, hasil akhir akan diserahkan ke penanggung jawab dan
pimpinan redaksi.
Majalah Tempo juga memperhatikan faktor masyarakat dalam memilih
sebuah isu. Hal itu karena bukan dari kalangan pejabat atau pengusaha saja yang
menjadi pembaca setia Majalah Tempo, tapi beragam masyarakat. Ketika sebuah
isu menarik, tapi tidak terlalu penting dan disukai masyarakat, maka Majalah
Tempo tidak menaikkan kasus tersebut. Salah satu informasi yang memudahkan
publik untuk memahami sebuah kasus, Majalah Tempo memberikan info grafis
dihalaman utama.
Awal dari pemilihan berita ini ketika terdengar siar kabar ada keributan
terjadi saat memasuki fit and proper test komisioner KPI di DPR. Pemilihan
anggota komisioner lembaga penyiaran ini, menyalahkan aturan yang telat
dibuatnya sendiri.
―yang aku mau bilang adalah setidaknya dari investigasi kami, kami bisa
membuktikan, bahwa ternyata seleski KPI itu tidak dijalankan dengan sesuai dengan
aturan, Terlepas dari hasilnya, apakah ternyata dia benar membela kepentingan sesuatu
atau tidak? kita tidak bicara itu. Tapi yang jelas adalah ketika seleksi dan itu
celaka.Sekalipun, sekarang komisionernya berkata kami benar kok.Kami netral.Terserah.
Whatever”58
Alasan Majalah Tempo mengangkat isu pemilihan seleksi komisioner
Komisi Penyiaran Indonesia ialah KPI merupakan lembaga kecil di pemerintah
tapi mempunyai pengaruh besar untuk mengawasi isi penyiaran masyarakat.
Pada saat pemilihan prosesnya menyalahkan aturan dan waktu dilakukan mulai
58
Wawancara dengan Agoeng Wijaya
81
memasuki masa pemilu raya tahun 2014. Adanya ketimpangan maupun
kecurangan yang dilakukan oleh beberapa media televisi pada saat pemilu,
berindikasi pada KPI sendiri. KPI seharusnya tidak hanya bekerja mengawasi
tapi lebih tegas memberikan sanksi.
―Waktu mengajukan membahas isu KPI, awalnya kita punya hanya dua lembar.
Ketika itu disetujui dimeja redaksi, dan semua tim terus-menerus gali-gali info dari mana
aja. Waktu itu Riza, kita temui. Kita ngga pernah tahu dan kenal namanya Riza-riza itu
awalnya. Kita tahu saat dia lagi berkicau menunjukkan protesnya sama proses pemilihan.
Ini pas banget nih dengan, isu yang akan kita jalanin. Kita hubungin lah Riza. Saat itu
kita, wanti-wanti sama Riza. Kita sebelumnya tanyain dulu ke dia, udah ada buka
omongan belum ke media lain? Karena kamu tahu ngga ? kalau sampai dia ngomong ke
media lain, itu artinya gagal kita mewawancarai narasumber secara investigatif.59
‖
Berita yang diangkat oleh Majalah Tempo memang dapat dikatakan
sebuah lembaga kecil pemerintah tak seperti KPK misalnya. Akan tetapi lembaga
ini memiliki peranan yang besar untuk masyarakat Indonesia agar mendapatkan
informasi yang lebih baik. Ada bukti bahwa KPI menyalahkan aturan
sendiri.Selain itu, ditambah pernyataan oleh beberapa narasumber dari anggota
DPR, membenarkan adanya kepentingan politik saat memilih anggota komisioner.
Salah satu fraksi yang jelas punya kepentingan untuk mengamankan
industri televisi adalah Hanura.Bos MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, adalah
calon wakil presiden dari partai itu. Politikus Hanura, Susaningtyas Kertopati,
tak malu mengakuinya. "Yang menguntungkan MNC, saya suka. Yang tidak
menguntungkan, ya, enggak suka," ujarnya terus terang60
Memang dalam Tim Majalah Tempo, terbagi beberapa tugas kerja masing-
masing.Seperti halnya, penyumbang bahan, bukan berarti bahan laporan didapat
dari staff redaksi yang turun dari lapangan saja, tapi juga didapat dari litbang.Lalu,
ketika semua bahan terkumpul, ada beberapa orang yang bertugas menuliskan
59
Wawancara dengan Agoeng Wijaya 60
Tim Bayangan Senayan dalam Laporan Investigasi Siasat Politik Stasiun Televsi, Majalah Tempo, 20-26 Januari 2014.
82
data yang sudah diperoleh.Ketika tulisan sudah rampung, baru diserahkan ke
redaktur pelaksana untuk ditinjau ulang kembali.
Terkait dengan penulisan gaya bahasa yang identik dengan Tempo yaitu
Singkat dan mendalam. Baik judul dan sub judulnya membuat rasa penasaran oleh
pembaca untuk mengetahui maksud dan makna yang dituliskan.
“Kalo yang bertanggung jawab, semua redaksi Tempo yang bertanggung jawab
Pemred.Siapa yang menentukan judul atau style, semua itu berangkat dari penulis, itu
tidak dikuasai oleh satu orang. Karena di Tempo itu punya tradisi belajar, maksudnya,
setiap hari selasa kami ada kelas misalnya, kelas bahasa, cara penulisan. Jadi itu udah
sesuatu yang by sistem, misalnya ada reporter yang menulisnya kurang baik, yah aku
edit. Sampai akhirnya nanti, untuk produk investigasi, editor terakhirnya adalah redaktur
pelaksan, dalam timnya yah mas wahyu Dhyatmika itu. Dia yang mengawasi sampai isi
redaksi. Semua proses dipercayakan oleh Redpel”61
Diakui oleh Agoeng Wijaya, penulisan berita investigasi ini tidak semata-
mata menyalahkan kinerja Komisi Penyiaran Indonesia.Akan tetapi KPI
menyalahkan aturannya sendiri atau tidak menjalankan pedoman pada
semestinya.Hal ini dikhawatirkan berindikasi pada masyarakat yang mengalami
ketimpangan mendapat informasi yang lebih dan mencerdaskan.Terlebih stasiun
televisi merupakan media alternatif yang paling banyak diminati oleh publik
dalam mencari informasi.
C. Analisis Sosial Budaya
Pada tahap analisis sosial budaya, Fairclough membagi tiga level yaitu ada
situasional, institusional dan sosial62
. Asumsi dari analisis ini merupakan hasil
dari praktik wacana yang dibuat.
61
Wawancara pribadi dengan Agoeng Wijaya 62
Eriyanto, Analisis Wacana
83
Mulai dari konteks situasional, kita dapat memahami perkembangan media
yang begitu pesat berindikasi meningkatnya kebutuhan informasi yang
diinginkan publik. Semua keingintahuan yang diinginkan masyarakat kini lebih
mudah didapatkan. Bisa melalui internet, radio, koran dan televisi. Media televisi
merupakan tempat sumber informasi alternatif yang diminati meskipun media
lainnya memiliki keunggulan masing-masing.
Sebelum masa era reformasi, media memiliki keterbatasan untuk
mempublikasi hal-hal yang bersinggungan dengan pemerintah. Semenjak
lahirnya, kebebasan pers di negeri ini, masyarakat lebih mudah mengetahui dan
memantau kinerja kepemerintahan. Baik media dan masyarakat bebas
memberikan kritik dan sarannya. Hal ini memberikan dampak positif yaitu dapat
mengingkatkan literasi masyarakat akan politik, sosial, budaya dan hiburan
Akan tetapi, perkembangan ini juga memiliki dampak negatif. Kebebasan
dalam menyajikan informasi acapkali dimanfaatkan oleh beberapa pihak tertentu
termasuk pemilik yang mempunyai kepentingan.
Penulis beranggapan, adanya kebebasan dalam menyiarkan informasi
mengakibatkan ketimpangan konsumsi berita kepada masyarakat, terlebih yang
memiliki kepentingan ekonomi politik. Saat ini beberapa media stasiun televisi
dimiliki oleh orang-orang yang terjun didunia politik. Sehingga pemberitaan
menjadi tidak berimbang dikarenakan isi siaran dari stasiun tersebut cenderung
menyiarkan hal-hal baik terkait partai politik dinaungi pemilik media. Lain hal,
mempublikasikan kejelekan dan kelemahan sistem kepemerintahan yang saat ini.
84
Tentu tujuan dari semua ini, tak lain menarik dukungan masyarakat baik untuk
parpol maupun pemilik media.
Contoh situasional yang ada dalam bahasan penulis adalah strategi
kampanye yang dilakukan Partai Nasional Demokrat di stasiun televisi Metro Tv,
beberapa kali menyisipkan berita agenda partai dalam program acara berita yang
ada di setiap jam. Ada lagi, strategi kampanye Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
di RCTI mengadakan kuis kebangsaan dengan menyisipkan slogan pasangan yang
diusung, acara ini dilakukan setiap hari. Tahap situsional yang digambarkan
dalam pemberitaan Tempo adalah saat menjelang pemilihan umum (pemilu) raya.
Pemberitaan yang dituliskan Majalah Tempo lebih kepada proses
pemilihan anggota komisioner tidak dijalan semestinya. Semakin menggali
informasi, sampai akhirnya Tim investigasi mengindikasi adanya campur tangan
baik dari DPR hingga pemilik media.
Pada tahap institusional tentunya menekan kepada Komisi Penyiaran
Indonesia. Lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi isi siaran publik dan
tidak punya kekuatan untuk memberi sanksi tegas untuk televisi-televisi yang
melakukan pelanggaran atau menyiarkan acara tidak relevan untuk ditayangkan.
Saat memasuki masa-masa pemilu raya, tentu setiap partai politik bebas
melakukan kampanye sesuai aturan kebijakan dan waktu yang ditentukan. Namun,
beberapa pelaku media sekaligus politik seringkali, memulai pencitraan atau
kampanye terselubung sebelum masuk masa kampanye. Acara kuis kebangsaan,
menyiarkan berita tentang partai atau mengiklankan diri secara terang-terangan.
85
Disinilah fungsi KPI tidak hanya sekedar menegur akan tetapi tegas memberikan
sanksi.
“Sejauh ini, apa sih sanksinya KPI ? Cuma itu-itu aja. Kamu tahu tentang soal
kuis kebangsaan dan sebagainya itu ? Apa itu jawaban KPI itu? Itu aku ingat-ingat
persis, bahwa itu adalah urusan Banwaslu”63
.
Meskipun hanya lembaga kecil, KPI memiliki peranan besar untuk
mengatur siaran publik. Terlebih, KPI pusat tidak hanya memantau untuk satu
region saja akan tetapi turut memantau Komisi-komisi disetiap daerah. Peranan
Lembaga penyiaran ini memberikan kontribusi besar untuk turut membantu
mencerdaskan kehidupan bangsa.
Lalu, terakhir pada level sosial, saat pemilihan komisioner usai. KPI
mendapat petisi dari masyarakat untuk mengulang kembali proses seleksi. Dengan
harapan, bagaimanapun proses seleksinya, masyarakat harus nya tahu info ini
sama sepertinya publik konsumsi berita pemilihan ketua KPK.
Adanya petisi yang ditujukan untuk KPI merupakan bahan evaluasi untuk
lembaga penyiaran tersebut. Dengan harapan untuk pemilihan selanjutnya,
masyarakat perlu tahu. Publik tentunya harus mengenal para pejabat-pejabat
dibalik perizinan tayang acara diseluruh stasiun televisi.
B. Relasi media dan politik dalam pemberitaan Siasat Politik Stasiun
Televisi
1. Komodifikasi
Pemberitaan mengenai Pemilihan Komisioner Komisi Penyiaran
Indonesia menjadi pembahasan dan mengundang petisi dari masyarakat. Proses
63
Wawancara pribadi dengan Agoeng Wijaya
86
seleksi yang dilakukan secara diam-diam cukup mengundang perhatian
publik.Alasan dibalik pemilihan tak terlalu diekspos karena KPI dianggap tidak
terlalu penting untuk masyarakat ketahui. Sebagian banyak pemilihan ini penting
diikuti informasi hanyalah dari kalangan menekuni bidang komunikasi.
Komodifikasi menurut Vincent Mosco adalah perubahan bentuk nilai
guna menjadi nilai tukar.55
Masyarakat merupakan objek utama Majalah Tempo
untuk komodifikasiini.Pada konteks ini, Majalah Tempo menjadikan Pemilihan
Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia sebagai berita lalu diberikan kepada
masyarakat yang menjadi nilai tukar.
Publik yang menjadi tujuan utama diberikan konten yang menarik
sehingga mereka penasaran untuk menikmat produk tersebut. Pemberitaan yang
menarik untuk pembaca seperti ini adalah produk utama media massa.56
Memang
awalnya pemberitaan akan proses seleksi komisioner komisi hanya menarik
disebagian kalangan masyarakat dan penggiat komunikasi.
Setiap laporan investigasi yang disajikan, Majalah Tempo memang
meninjau kembali akan tanggapan masyarakat. Mereka gunaka skala respon yang
disebut call rendah dan call tnggi. Skema ini merupakan komodifikasi dalam
Majalah Tempo.
“waktu kita pas beritain tentang KPI ini, tanggapan masyarakat ngga ada. Tapi
begini, kita melihat dari callnya saja, pemberitaan seleksi ini dibilang terlalu tinggi
atau tinggi ngga, dan dibilang call rendah juga ngga yah, anya hamper mendekati call
tinggi”64
Memang Komisi Penyiaran Indonesia publik tidak terlalu mengikuti
ataupun antusias terhadap pengaruh lembaga ini seperti Ombudsman misalnya.
64
Awancara prbad dengan Agoeng Wijaya
87
Pada mulanya publik hanya mengetahui jika adanya penyiaran yang tidak
sewajarnya ataupuk merusak opini, masyarakat dapat melakukan pengaduan
kepada lembaga ini.
Walaupun kasus ini termasuk dituntaskan, mulai dari awal hingga akhir
proses pemilihan diikuti dan dicari tahu. Akan tetapi, masih ada kekurangan
ataupun ketidak jelasan dalam memaparkan baik data maupun bukti yang
disampaikan.
Pemberitaan pemilihan komisi menjadi menarik perhatian karena pengaruh
sisipan sejumlah nama para konglomerator beserta foto dan gambarnya terliput
dalam pemberitaan ini. Sebenarnya, masyarakat saat ini cukup antusias akan
permasalahan, mengapa para pemilik media yang terjun didunia politik ini dengan
bebas mempromosikan diri dan partainya.
Dari segi tulisan, kasus ini menjadi sumber utama Tempo dalam
mengubah peristiwa menjadi penghasilannya.Kerja utama sebuah mediaadalah
mencari berita.Jika berita menarik dan unik, banyak masyarakat yangakan
penasaran untuk membacanya .Semakin banyak yang menikmati, semakin besar
pula keuntungan yang dimiliki sebuah media, salah satunya adalah Majalah
Tempo.
Majalah Tempo, merupakan salah satu majalah tertua di Indonesia. Media
hadir dari masa ke masa pemerintahan Indonesia yang ada.Pemberitaannya selalu
ditunggu terutama oleh kalangan pejabat, politisi dan intelek. Sajian informasi
yang disampaikan lebih sering mengungkapkan keburukan dan kelemahan baik
88
untuk orang maupun lembaga dan instansi di pemerintahan.Majalah Tempo tetap
menganggap berita mengenai KPI ini penting dan harus diberitakan agar
masyarakat terbuka pikirannya mengenai kinerja lembaga pemerintahan.
2. Spasialisasi
Majalah Tempo merupakan media yang pertama dibuat sehingga
berkembang lagi menjadi adanya media online dan Koran.Akan tetapi yang
membedakan adalah waktu terbit dan penyebarannya.Majalah Tempo sering kali
merupakan hasil pendalaman berita-berita harian yang ada di Koran Tempo dan
media online Tempo.co
Majalah Tempo memanfaatkan fungsi media massa sebagaipenyebar
informasi untuk Komisi Penyiaran Indonesia lebih terbuka kepada publik selain
menjadi tempat pengaduan. Meskipun pemilihannya dipilih oleh DPR, akan tetapi
masyarakat seharusnya diajak untuk mengenali para pejabat dibidang penyiaran
ini, layaknya mengenal para pemimpin KPK.
Pemberitaan Investigasi yang dilakukan oleh Tempo ini, bermaksud agar
kedepannya pemilihan KPI selanjutnya kedepan menjalankan prosesnya sesuai
dengan aturannya sendiri. Dalam penulisannya, Majalah Tempo membeberkan
kesalahan-kesalahan yang ada saat pemilihan berlangsung. Seperti yang yang ada
dalam tulisan Cacat Sejak Lahir , bahawa tim panitia seleksi (pansel) yang
harusnya berjumlah lima orang. Akan tetapi hanya ada tiga orang bekerja,
sehingga proses yang dilakukan kurang maksimal.
“mengacu pada Peraturan KPI tentang Pedoman Rekrutmen, seharusnya seleksi
Komisioner KPI terdiri atas tiga tahap. Tahap pertama adalah seleksi administrasi atas
89
berkas pendaftaran calon. Tahap kedua adalah uji kompetensi, yang terdiri atas tes
tertulis dan tes psikologis. Mereka yang tak lolos di setiap tahap langsung dicoret. Fit
and proper test di parlemen adalah tahap ketiga dan final dari proses seleksi
komisioner65
.
Publik dalam kasus ini hanya berfungsi sebagai konsumen.Konsumen
dalam arti hanya orang yang menerima hasil peliputan dan wawancara dalam
wartawan Majalah Tempo. Mereka pasrah dengan apa yang disajikan Majalah
Tempo.
Pembaca dibuat percaya dengan terbitan Majalah Tempoyang
menggambarkan Komisi Penyiaran Indonesia menyalahkan aturan dalam
pemilihan anggota Komisioner dan adanya campur tangan dari konglomerator
media yang memiliki kepentingan politik. Majalah Tempo merupakan salah satu
media yang menyajikan pembahasan mengenai pemilihan anggota komisioner
secara mendalam.
3. Strukturisasi
Strukturasi berkaitan dengan hubungan ide antaragen masyarakat, proses
sosial dan praktik sosial dalam analisis struktur. Strukturasi dapat digambarkan
sebagai proses di mana struktur sosial saling ditegakkan oleh para agensosial. Para
agen ini kemudian menjadi bagian dari struktur dan bertindakmelayani bagian
yang lain. Hasil akhir dari strukturasi adalah serangkaian hubungan sosial dan
proses kekuasaan diorganisasikan di antara kelas, gender, ras dan gerakan sosial
yang masing-masing berhubungan satu sama lain.
Majalah Tempo memanfaatkan halaman depan sebagai nilai berita yang
65
Laporan investigasi Siasat Politik Stasiun Televisi sub judul Ujian Tanpa Guna.
90
layak dikonsumsi masyarakat. Gambar yang ditampilkan beberapa pemilik
media juga salah satu pemicu menarik pembaca. Lalu, judul yang di sajikan
membuat penasaran publik.Bagi penulis, Majalah Tempo cukup baik dan cerdas
menyakikan laporan investigasi mengenai KPI ini. Pasalnya, publik mungkin
akan mengira bahwa berita yang ditampilkan mungkin adalah strategi kampanye
akan tetapi tentang pemilihan anggota komisioner KPI.
Tentu pemberitaan tersebut merupakan hasil kerjasama dari antar divisi
dimulai dari para staff redaksi yang awalnya menentukan isu dibahas, lalu
melakukan wawancara dan riset secara mendalam. Setelahnya, ketika data-data
untuk tulisan sudah sipersiapkan tinggal meminta data foto atau grafik untuk
pelengkap laporan. Terakhir ketika, semua dusah disusun baik secara judul dan
naskah. Kini, tinggal mempersiapkan coveratau halaman depan untuk
ditampilkan agar menarik pembaca.
C. Interpretasi
Pemahaman bagi penulis, akan pandangannya terhadap pemberitaan
Majalah Tempo memang bukan bermaksud menjatuhkan reputasi kinerja Komisi
Penyiaran Indonesia. Hanya saja, memberikan kritikan dengan pemaparan-
pemaparan yang didapatkan oleh Tim Redaksi Tempo. Laporan pemberitaan, akan
aturan-aturan seleksi komisioner yang ada, penulis mencerna proses dijalankan
tidak sesuai dengan pedoman rekrutmen.
Meskipun Komisi Penyiaran Indonesia lembaga pemerintah yang kecil
tidak sebesar Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, lembaga ini memiliki
91
pernanan tugas yang besar melebihi KPK.Selain mengawasi dari pusat, tentu
setiap daerah seluruh Indonesia turut diawasi fungsinya. Ini tentunya merupakan
dampak dari perkembangan pesat yang terjadi dalam teknologi media massa.
KPI hadir sebagai lembaga regulator yang sangat diandalkan, semenjak
masa rezin Presiden Soeharto turun.Media-media mulai merasakan kebebasannya
dalam mengatur isi pemberitaan serta tampilan secara terang-terangan tanpa harus
takut kecaman maupun pembredelan dari pemerintah.Namun, tentunya ini
menjadi ancaman.Dalam artian kebebasan tersebut dapat dimanfaatkan semata-
semata bukan hanya menguntungkan nilai jual perusahaan dari segi ekonomi tapi
juga menguntungkan popularitas pemilik saat memiliki kepentingan politik.
Komisi Penyiaran Indonesia dapat lebih tegas dalam dan selektif dalam
mengawasi frekuensi publik yang di saluran televisi Indonesia.Kebebasan isi
siaran baik dalam memberikan informasi serta menyajikan hiburan haruslah
cerdas dalam membentuk opini publik.Tidak adanya keberpihakan serta campur
tangan kepentingan seseorang.
Menurut pandangan penulis, meskipun seleksi pemilihan anggota
komisioner KPI selanjutnya tahun 2016 ini diserahkan ke DPR, Diharapkan
publik dapat mengenali dan mengetahui para calon anggota. Publik sama-sama
dapat mengawasi proses berjalannya seleksi ini. Agar kedepan tak ada lagi
tudingan yang disasarkan untuk KPI.
Pemberitaan Siasat Politik Stasiun Televisi di Majalah Tempo memang
dihadirkan saat memasuki jelang pesta demokrasi. Bagi penulis, tudingan adanya
92
permainan para konglomerator media benar adanya. Ini tentunya menjadi
ketimpangan isu untuk masyarakat memahami demokrasi yang baik. Pandangan
penulis ini dikarenakan saat masa-masa sebelum memasuki pemilu raya, beberapa
stasiun televisi yang dimiliki oleh sekelompok elite partai dengan mudahnya
mengiklankan diri. Seperti, menyisipkan pemberitaan kegiatan partai politik, kuis
interaktif, hadirnya disela-sela tayangan sinetron dan lainnya.
Adanya campur tangan pemilik media yang mempunyai kepentingan
politik, menurut pandangan beberapa pengamat. Ini menyebabkan adanya lagi-
lagi ketimpangan isu dan informasi bagi masyarakat untuk literasi demokrasi atau
politik di Indonesia. Belum lagi, ini menjadikan kesenjangan dalam memperoleh
berita terbaru sehingga menjadikan menjadi sempitnya ruang opini publik.KPI
merupakan regulator penyiaran publik sekaligus yang menunggangi jika ada
spekulasi dalam memanfaatkan frekuensi penyiaran.
Proses pembuatan laporan investigasi, baik wawancara, riset, dan temuan-
temuan data yang diperoleh tim redaksi Majalah Tempo cukup singkat sekitar satu
bulan. Awal pemberitaan mengenai pemilihan komisioner Komisi Penyiaran
Indonesia ini di tayangkan melalui Koran Tempo dan media online Tempo.co
.Pemberitaan yang dilakukan saat itu tidaklah secara mendalam bentuk
investigasi. Hanya pemberitaan harian pada umumnya yaitu melaporkan kinerja
yang dilakukan oleh DPR.
Pemberitaannya secara mendalam baru ditayangkan enam bulan
kemudian setelah proses seleksi berakhir dan para komisioner telah dilantik dan
93
menjalankan tugasnya. Sehingga, untuk menarik perhatian publik tidaklah tinggi
meskipun telah keluar adanya petisi untuk KPI mengulang kembali pemilihan.
Hal ini timbul atas keresahan masyarakat yang tidak mendapatkan informasi yang
berimbang dan terbaru akan perkembangan menjelang pemilu raya.
Tim redaksi Majalah Tempo, mulai mendalami pemberitaannya ketika
mendapatkan dua lembar bukti akan kesalahan yang terjadi saat masa pemilihan
anggota komisioner. Lalu, kembali mendapatakan isi siaran dan persaingan yang
tidak sehat yang dilakukan oleh sejumlah kalangan elite politik yang memiliki
media saat masa mulai memasuki pemilu.
Sampai akhirnya, satu per satu temuan yang dilakukan Majalah Tempo
mulai melebar.Mulanya hanya mengkritik KPI sampai beberapa stasiun televisi
dan beberapa anggota DPR ikut terkait dalam pemilihan ini. Sehingga adanya
opini publik dibalik lemahnya Komisi Penyiaran Indonesia saat masa kampanye
ini merupakan permainan campur tangan dari beberapa pihak yang memiliki
kepentingan. Harapan yang muncul dari masyarakat akan pemilihan komisioner
KPI selanjutnya, dilakukan lebih selektif, kredibel dan berani.
94
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Setelah melakukan penelitian, melakukan wawancara dengan
Pimpinan Proyek, Agoeng Wijaya, dan menganalisis setiap laporan
investigasi Pemilihan Anggota KomisionerKomisi Penyiaran Indonesia
pada Majalah Tempo, peneliti memiliki kesimpulan pada penelitianini.
1. Dari segi teks, Majalah Tempo lebih menekankan terhadap proses
seleksi anggota komisione Komisi Penyiaran Indonesia tidak berjalan
sesuai dengan aturannya. Meskipun terdapat pembahasan adanya
campur tangan dari beberapa fraksi partai di parlemen. Lemahnya KPI
menindak lanjuti larangan-larangan yang dilakukan oleh para
konglomerator media demi kepentingan pribadai dan politik. Lebih dari
setengah berita yang diteliti juga condong dengan awal proses
menyalahkan aturan yang dibuat hingga jumlah panitia seleksi tidak
sesuai dengan Pedoman Rekrutmen. Akan tetapi Majalah Tempo secara
tidak langsung banyak memaparkan yang dilakukan baik salah satu
partai dan media yang berkesinambungan.
2. Perencanaan Majalah Tempo dalam membuat berita investigasi kurang
lebih dalam satu bulan. Setiap awal bulan ataupun akhir bulan, seluruh
staff redaksi berkumpul untuk membahas isu yang akan dinaikkan ke
publik. Perencanaan adanya membahas proses seleksi tentunya
95
mengundang pro dan kontra. Baik yang tidak setuju menganggap, KPI
tidak terlalu penting. Akan tetapi, mereka yang setuju menemukan
kecurigaan-demi kecurigaan untuk ditelusuri. Berbekal data dua
lembar, data untuk melengkapi pemberitaan menjadi sebuah tumpukan
krtas dalam satu bundel.
3. Kondisi sosial budaya yang terjadi saat awal mulai pemilihan memang
saat banyak partai politik tengah melakukan lobi-lobi politik untuk
mencalonkan pasangan Presiden Wakil Presiden Tahun 2014—2019.
Awalnya, tidak ada sangkut paut akan KPI dengan pemilu. Akan tetapi,
pemilihan terasa berbeda saat memasuki pesta demokrasi. Isu ini
diangkat saat masa-masa memasuki pemilihan imum Presiden dan
Wakil Presiden 2014-2019.
4. Dari segi relasi media dan politik Majalah Tempo, dalam teori
ekonominya. Dalam pelaporannya memaparkan kejanggalan yang
terjadi pada proses seleksi komisioner. Berbeda dengan judul berita
investigasi dan sampul majalah yang memperlihatkan wajah-wajah
konglomerat media yang terjun di dunia politik. Peneliti menyimpulkan
ini menjadi nilai jual Tempo kepada masyrakat. Sehingga khalayak
dinuat penasaran dengan penulisan judul dilatar belakangi gambar
frekuesnsi televisi dan terdapat beberapa sosok konglomerator media
ini, dengan wajah setengah dilatar belakangi gambar bar frekuensi
siaran. Masyarakat yang tertarik dengan kasus ini, akan membeli produk
96
Majalah Tempo sehingga menghasilkan pendapatan bagi mereka. Tentu
semakin banyak pembaca, pengiklan semakin banyak pula pengiklan
yang tertarik memasarkan produknya di Majalah Tempo.
B. Saran
Memasuki masa-masa perkembangan teknologi dan informasi,
semakin tera meningkatnya kebutuhan masyarakat mencarai banyak
informasi. Media massa merupakan tempat dimana penyampai kabar untuk
masyarakat. Seperti halnya, Majalah Tempo, merupakan salah satu media
cetak tertua di Indoensia dan masih menjadi primadona untuk publik.
Seharusnya media massa harus menjelaskan secara retoris dan bukti yang
jelas dipaparkan.Masih dengan pemaparan, Majalah Tempo sebaiknya dapat
menjaelaskan bukti yang valid. Seperti misalnya, ada panita seleksi KPI yang
namanya belum dikenal dan ada rekam jejaknya. Seakan menambah kesan
negatif lagi, bahwa panitia seleksi bukan berasal dari tenaga yang kompetitif.
Dalam mewawancarai seorang narasumber, wartawanprofesional
seharusnya sedikit lebih skeptis dengan pernyataan narasumber. Dari berita
yang ada, masih banyak pertanyaan didalam benak peneliti yang harus
dipertanyakan kepada narasumber, seperti Ahmad Riza, Dono Prasetyo, Edi
Lisdiono sebagai narasumberutama MajalahTempo.
Dalam pencarian data profil seseorang harus lebih mendalami lagi.
Hal tersebut, tentunya membuat tanggapan masyarakat terhadap Majalah
Tempo kurang kredible atau seada-adanya data mentah langsung dijadikan
97
berita. Selain itu, waktu jeda tayang pemberitaan oleh Tempo terbilang
cukup lama usai pemilihan anggota komisioner berlangsung. Meskipun saat
pemberitaan ini keluar dan mengundang petisi akan tetapi dirasa kurang
menarik pandangan publik.
98
DAFTAR PUSTAKA
BUKU
Atmakusumah, dkk.Mengangkat masalah lingkungan hidup ke media
massa.Yayasan Obor Indonesia.Jakarta:1996.
AS, Haris Sumadiria, Jurnalistik Indonesia : Menulis berita dan Feature
Panduan praktis jurnalis professional, Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2005
Bungin, Burhan, Sosiologi komunikasi, (Jakarta : Kencana, 2008)
Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta : Balai Pustaka, 2005)
Dwi Laksono, Dandhy. Jurnalisme Investigasi :Trik dan Pengalaman
Para Wartawan Indonesia Membuat Liputan Investigasi Di
MediaCetak, Radio dan Televisi.Penerbit Kaifa.2010
Eriyanto, Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media
(Yogyakarta: LKIS,2006)
Hamidi, Metode Penelitian dan Teori Komunikasi, (Malang : UMM Press, 2007)
Machyudin Agung Harahap, Kapitalisme Media : Ekonomi Politik Berita
Dan Diskursus Televisi, (Yogyakarta : Aura Pustaka, 2013
Mondry, Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik,
(Bogor: PenerbitGhalia Indonesia, 2008)
99
M.si, Syhaemi dan Ruli Nasrullah, M.si, Bahasa Jurnalistik, Jakarta :
Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009
Oetama, Jakoeb. Pers Indonesia Berkomunikasidalam Masyarakat Tidak
Tulus.Penerbit Buku Kompas Jakarta. 2001
Parwito, Penelitian Komunikasi Kualitatif, Yogyakarta:
(LKis Pelangi Aksara, 2007)
Peter Golding dan Graham Murdock, The Political Economy of the Media
(Northamton: Edward Edgar Publishing Limited, 1997),
Santana, Septiawan, Jurnalisme Investigasi
(Jakarta: Yayayasan Obor Jakarta, 2003) Vincent Mosco,
The Political of Communication (London: SAGE Publication Ltd,
1996)
JURNAL
Ibnu Ahmad, Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa,
Fakultas Komunikasi, Universitas Indonesia
REFERENSI PENDUKUNG
Transkip wawancara Pribadi dengan Agoeng Wijaya, Redaktur Produksi,
dikantor Tempo pada tanggal 22 Desember 2015
100
Tentang Majalah Tempo http://www.anneahira.com/majalah-
tempo.htm.
http://www.kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/22-literasi-media/31129
literasi-media-membentuk-pemahaman-dan-kepedulian
masyarakat-terhadap-isi-siaran
http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Penyiaran_Indonesia
http://kbbi.web.id/berita
101
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Transkip wawancara dengan : Pimpinan Proyek dalam lamporan investigasi
“Siasat Politik Stasiun Televisi”
Nama narasumber : Agoeng Wijaya
Jabatan :Pimpinan Proyek dalam lamporan investigasi “Siasat
Politik Stasiun Televisi”
Hari/Tangga : Selasa,22Desember 2015
Jam :13:30WIB
Q : Bagaimana alur proses redaksional Majalah Tempo dalam menyajikan laporan
Investigasi?
A :―Jadi gini, di Tempo itu ngga ada namanya awak media, tapi kita sebut sebagai
staff redaksi. Jadi setiap senin itu kita mengadakan sidang redaksi, kita semua
kumpul, baik pimred, redaktur, para staff redaksi kita rembukin bareng-bareng.
Isu apa nih yang akan tayang untuk satu bulan kedepan. Jadi persiapan kita untuk
sebuah laporan investigasi itu kurang lebih satu bulan.Semua bebas berpendapat,
mau suka atau ngga suka, datanya gimana, narasumbernya, semua diperhitungkan
untuk laporan lebih mendalam.Tentunya kamu paham dong, perbedaan berita
investigasi dan Hard news dalam media
Q : Siapa saja yang terlibat saat mencanangkan isu Seleksi Komisioner disini?
102
A :Siapa saja, pada saat itu semua kumpul dari berbagai departmen, yaitu ada
departemen redakasi politik dan hukum, ekonomi, sosial dan budaya, olahraga,
kesehatan semua departemen redaksi berkumpul semua ikut sidang redaksi.
Misalnya dari departmen ini, dia punya isu ini, dari departement ekonomi ada isu
ini, mana nih yang akan disetujui? Tergantung keputusan suara yang ada di sidang
redaksi.
Nah, kalau untuk liputan sehari-hari, tentu akan ditayangkan ke koran dan
onlinenya dan isu-isu yang hangat diperbincangkan kadang akan menjadi isu
utama, atau pelengkap isu yang sebelumnya atau berkembanglah. Tapi ada saja,
isu berita yang hangat bisa dijadikan laporan investigasi, ketika kita punya celah
melihat, berita ini layak untuk nanti tayang di majalah, ‖
Q : Bagaimana awal prosesnya, meliput isu seleksi komisioner ini hingga selesai ?
A :Awalnya, kita dengar-dengar kalau terjadi ribut-ribut saat pemilihan komisiner
KPI ini di komisi satu. Kita dapat informasi ada kisruh-kisruh katanya
penyelewengan aturan lah, terus lobi-lobian politik lah.Ada lah, isu-isu
kejanggalan yang terima informasinya.Pokoknya kita tahu-tahu ada info,
pemilihan komisioner KPI sudah pada tahap fit and proper test aja di DPR. Loh,
proses pemilihannya ini kok udah sampai sejauh ini saja. Ini kan lembaga
pemerintah yang harusnya diketahui secara transparan dan tau-tau mau tek dung
aja, melahirkan komisioner.Waktu mengajukan membahas isu KPI, awalnya kita
punya hanya dua lembar. Ketika itu disetujui dimeja redaksi, dan semua tim terus-
menerus gali-gali info dari mana aja.Sampai akhirnya, waktu itu Riza, kita temui.
103
Kita ngga pernah tahu dan kenal namanya Riza-riza itu awalnya. Kita tahu saat
dia lagi berkicau menunjukkan protesnya sama proses pemilihan. Ini pas banget
nih dengan, isu yang akan kita jalanin. Kita hubungin lah Riza. Saat itu kita,
wanti-wanti sama Riza. Kita sebelumnya tanyain dulu ke dia, udah ada buka
omongan belum ke media lain? Karena kamu tahu ngga? kalau sampai dia
ngomong ke media lain, itu artinya gagal kita mewawancarai narasumber secara
investigatif. Gagal juga kita dalam menuliskan investigasi.Kalau bicara soal
informan, kita dapat dari berbagai sumber seperti para calonnya yang gagal seperti
Riza dan Dono, terus-temuan-temuan lain kita temukan di lapangan.Berawal
tadinya data itu dua lembar, itu menjadi tumpuk segini masuk ke dapur redaksi
jadi berita investigasi.
Q : Apa sih sebenenarnya yang ingin disampaikan mengenai seleksi komisioner
KPI dari hasil investigasi ini ?
A : Sekarang gini, KPI lembaga yang bisa orang bilang itu lembaga apaan sih? Itu
lembaga ngga penting-penting amat.Terus, KPI juga, bisa dibilang lembaga kecil
tapi dia punya peran besar sekali.Luar biasa pentingnya mengawasi isi siaran
televisi di negeri ini.Dia memiliki peran mengawasi frekuensi publik yang begitu
banyak. Hanya sayangnya, tidak memiliki taring. Sejauh ini, apa sih sanksinya
KPI ?Cuma itu-itu aja, paling sebatas teguran dan basa-basi. Kamu tahu tentang
soal kuis kebangsaan dan sebagainya itu ?Apa jawaban KPI? Itu aku ingat-ingat
persis, bahwa itu adalah urusan Banwaslu. Maksudnya coba kamu ini teliti, ini
mungkin ngga relevan dengan skripsi mu .pokoknya ngga relevan
104
Tapi, yang aku mau bilang adalah setidaknya dari investigasi kami, kami bisa
membuktikan, bahwa ternyata seleski KPI itu tidak dijalankan dengan sesuai
dengan aturan, Terlepas dari hasilnya, apakah ternyata dia benar membela
kepentingan sesuatu atau tidak? kita tidak bicara itu. Tapi yang jelas adalah ketika
seleksi dan itu celaka.Sekalipun, sekarang komisionernya berkata kami benar
kok.Kami netral.Terserah.Whatever. Tapi, menjadi celaka, beruntung kalau
komisioner yang dipilih memang benar baik. Nah kalau seleksi model pemilihan
seleksi ini diterapin dan ngga banyak orang yang ngawasin dan yang dipilih
adalah orang-orang yang memiliki kepentingan bagaimana? Pertanyaannya kan
begitu? Syukurlah kalau memang yang dipilih itu memang baik, terserah
meskipun itu produk orang-orang yang melanggar aturan.Alhamdulillah aja.Nah
kalau, kejadian lagi dan hasilnya ternyata berkebalikan gimana? Kan disitu
Q :Sejauh ini pendapat publik sendiri mengenai pemberitaan ini muncul?
A : Aku udah lupa yah, bagaimana tanggapan publik setelah ini muncul.
Sepertinya tidak ada sih, baik tanggapan baik atau miring, karena kita harus sadar,
ngga ada yang melihat KPI.
Q : Menurut Mas Agung sendiri, ada ngga sih mas, perubahan yang terjadi di
KPI?
A : Sejauh ini, aku udah ngga pernah mantau, tapi waktu itu, fakta-fakta yang
awal-awal banget ya, komisioner yang baru itu memang sepertinya mereka galak
banget, entah apa itu dari efek berita ini, untuk membuktikan berita-berita Tempo
itu tidak benar. Aku ngga tahu, apa ada efek atau tidak. Tapi memang ada sedikit
105
cercah dalam KPI, kemudian mau terlihat tegas.Semoga kita harap kedepan KPI
memiliki taring yang disegani oleh untuk mengawasi dan memberi sanksi kepada
satsiun-stasiun yang membuat ketimpangan opini publik dan ga mendidik.
Q : Ada tinjauan ulang ngga sih mas, dari Tempo sendiri?
A : Jika mengenai informasi apa dipantau? Jelas kita tetap memantau.Dinamika,
dari dalam kita tetap terus memantau entah dari antar komisioner berantem, kita
tetap memantau bahwa, ini sedikit mengindikasikan kita tetap memantau.Karena
itu sudah berlalu, kami tidak telalu memantau kembali tentang seleksinya.Tapi
itupun kalau memang KPI memang ngga melakukan apa-apa pasti ngga ada
beritanya. Kalo Cuma menegur, pasti akan kalah dengan berita lain, tapi ngga tahu
juga.
Q : Dengan pemberitaan ini, apakah tempo, merasa pencapaiannya kah?
A : Belum. Dalam setiap project kami memiliki call tinggi dan call rendah. Nah
mungkin ini proses yang memenuhi call rendah tapi diatas ekspetasi call
rendahlah.
Ya call tinggi perlu pengejaran yang lebih intens, lebih lama, dan perlu data lebih
banyak. Next time, jika kita dapat project lagi, mungkin call tinggi mudah
tercapai.
Q : Gaya penulisan Tempo ? siapa yang bertanggung jawab? Sehubungan dengan
A : Kalo yang bertanggung jawab, semua redaksi Tempo yang bertanggung jawab
Pemred. Siapa yang menentukan judul atau style, semua itu berangkat dari
106
penulis, itu tidak dikuasai oleh satu orang. Karena di Tempo itu punya tradisi
belajar, maksudnya, setiap hari selasa kami ada kelas misalnya, kelas bahasa, cara
penulisan. Jadi itu udah sesuatu yang by sistem, misalnya ada reporter yang
menulisnya kurang baik, yah aku edit. Sampai akhirnya nanti, untuk produk
investigasi, editor terakhirnya adalah redaktur pelaksan, dalam timnya yah mas
wahyu Dhyatmika itu. Dia yang mengawasi sampai isi redaksi. Semua proses
dipercayakan oleh Redpel.
Q : Apa yang membedakan tugas kerja yang dilakukan Penanggung jawab,
Pimpinan Proyek dan tim lainnya seperti penulis dan penyumbang bahan?
A : Pimpinan proyek, itu adalah saya. Penulis tetap dia yang menulis. Lalu,
biasanya, Pimpro merupakan yang menulis berita front up nya dan paling banyak
yang diawal dan yang penting kan ada beberapa yang menulis tulisan 1, tulisan
ke-2 sepertinya loyo hadapi jurus iklan, tabrak aturan, itu ditulis mungkin bukan
saya misalnya Mas Agung.
Jadi ketika bahan semua sudah kumpul, oke kita deadline, apa yang akan kita dari
berapa bab.kalo penyumbang bahan kankami bisa, misalnya minta bantuan
korespinden untuk meminta bantuan tanggapan dari beberapa orang, mungkin
orang litbang baik yang ada dari dalam dan luar Tempo. Terus kalo periset foto,
tentunya dia mencarikan foto-foto yang bisa melengkapi liputan investigasi
ini.Semua bekerjasama saling berkordinasi untuk melengkapi agar berita
investigasi yang kita buat sudah layak dan sesuai dengan pembaca Tempo.
107
20-26 JANUARI 2014
Permainan di balik
seleksi anggota Komisi
Penyiaran Indonesia.
RP 33.000 WWW.TEMPO.CO MAJALAH BERITA MINGGUAN ISSN: 0126 - 4273
00047 9 770126 427302
SELEKSI
SERAMPANGAN
PUNGGAWA
PENYIARAN
PEMILIHAN sembilan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia mengundang pertanyaan. Investigasi Tempo menemukan bukti
bagaimana hasil uji kompetensi justru dikesampingkan.
Menjelang pemilihan umum, pemilik stasiun televisi yang
punya kepentingan politik diuntungkan.
PERTEMUAN itu digelar di gedung
Komisi Penyiar-an Indonesia (KPI) di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, pada awal pekan kedua Ja-nuari lalu. Wakil Ketua KPI
Idy Muzayyad memimpin rapat, didam-pingi
komisioner bidang pengawasan isi si-aran,
Agatha Lily. Di hadapan mereka, du-duk
rombongan anggota staf Media Nusan-tara
Citra (MNC) Group yang dipimpin cor-porate
secretary mereka, Arya Sinulingga. Dalam pertemuan itu, KPI meminta kla-
rifikasi atas penayangan acara berjudul
Mewujudkan Mimpi Indonesia di RCTI
pada 21 Desember lalu. Acara itu ditengarai
ber-muatan kampanye politik karena merupa-
kan siaran langsung gegap-gempita pera-yaan
ulang tahun Partai Hati Nurani Rak-yat
(Hanura) di Sentul International Con-vention
Center, Bogor. Bukan kebetulan kalau Hary Tanoesoe-
dibjo, pemilik MNC Group—yang mengua-sai
RCTI serta dua stasiun TV lain, MNC TV dan
Global TV—adalah Ketua Badan Peme-
nangan Pemilu Partai Hanura. Dia baru pindah
ke partai yang didirikan mantan Panglima TNI
Jenderal Purnawirawan Wi-ranto itu pada
Februari tahun lalu. Sebe-lumnya, Hary aktif di
Partai NasDem, yang dipimpin mantan
politikus Golkar, Surya Paloh.
”Tayangan ini mendapat banyak kri-tik dari
masyarakat luas,” ujar Agatha Lily pada awal
pertemuan. ”Kami ingin menda-pat
penjelasan,” dia menambahkan. Tapi, sampai
rapat itu berakhir, penjelasan yang diminta
Agatha tak sepenuhnya diperoleh. Perwakilan
MNC berkeras semua program siaran di stasiun
televisi mereka sudah di-kemas sesuai dengan
peraturan. Tak ada yang dilanggar.
Menyemprit acara ulang tahun partai politik
seperti ini hanya satu dari seabrek
ILU
ST
RA
SI:
KE
ND
RA
PA
RA
MIT
A
50 | | 26 JANUARI 2014
pekerjaan rumah yang sedang menumpuk di
meja KPI. Mendekati hari-H pemilihan umum
pada 9 April mendatang, materi si-aran
sejumlah stasiun televisi memang te-rasa kian
tak berimbang. Kepentingan pe-milik media
makin kencang berkibar. Pada awal Desember lalu, KPI menco-ba
mengantisipasi perkembangan ini de-ngan
mengirimkan surat peringatan kepa-da enam
lembaga penyiaran yang dinilai menyiarkan
berita politik secara tidak pro-porsional. Selain
menyemprit RCTI, para punggawa penyiaran
menegur dua stasiun TV lain milik MNC
Group. Stasiun Metro TV milik bos Partai
NasDem, Surya Paloh, ser-ta dua media milik
kelompok media Viva Group, ANTV dan TV
One, tak ketinggal-an dijewer. Pemilik Viva,
Aburizal Bakrie, adalah Ketua Umum Partai
Golkar. ”Ada ketimpangan informasi karena afi-liasi
politik. Soalnya, para pemilik stasiun televisi
ini juga politikus,” kata Ketua KPI
Judhariksawan ketika mengumumkan ke-
putusan itu. Jika keenam redaksi stasiun te-
levisi itu tidak memperbaiki diri, Judha me-
mastikan lembaganya akan menerbitkan surat
teguran kedua, yang bisa berujung pada sanksi
penghentian siaran. Sayangnya, ancaman Judha sepertinya tak
bikin jeri. Buktinya, tak sampai dua pe-kan
setelah surat teguran itu, RCTI mena-yangkan
acara ulang tahun Partai Hanu-ra. Promosi
partai berlambang anak panah itu malah
menjadi-jadi dengan munculnya acara-acara
berbau kampanye, seperti Kuis Kebangsaan
dan Kuis Indonesia Cerdas di Global TV.
Ompongnya KPI membuat khalayak kha-
watir. ”Apalagi, dalam beberapa kasus, me-
reka seperti bingung mengambil sikap,” ujar
Roy Thaniago, awal Januari lalu. Roy adalah
Direktur Remotivi, lembaga yang meman-tau
isi siaran stasiun televisi nasional.
Dia lalu menunjuk kasus siaran konven-si
Partai Demokrat di TVRI pada September
tahun lalu sebagai contoh. ”Awalnya KPI bi-
lang TVRI tidak salah, tapi belakangan ber-
ubah,” kata Roy sambil menggelengkan ke-
pala. KPI yang limbung dan tak gesit bertindak
bisa punya implikasi panjang, lebih-lebih pada
tahun politik seperti sekarang. Berha-sil-
tidaknya lembaga negara ini mengawal
kepentingan publik di ranah penyiaran bisa jadi
faktor kunci yang menentukan ha-
26 JANUARI 2014 | | 51
Unjuk rasa Gerakan Frekuensi Milik
Publik menuntut ketegasan KPI di
Bundaran HI, Jakarta, 16 Januari 2014.
sil pemilihan umum.
Posisi strategis KPI ini yang tak banyak
disadari orang ketika pemilihan komisio-ner
lembaga itu mulai bergulir awal ta-hun lalu.
Proses seleksi berlangsung adem-ayem, tanpa
banyak riak. ”Padahal pro-ses seleksi KPI
bermasalah sejak awal. Ada begitu banyak
kejanggalan,” ucap Roy.
■ ■ ■
AHMAD Riza Faisal masih ingat betul
percakapannya dengan Ketua Komisi Pe-
nyiaran Indonesia Mochamad Riyanto pada
pertengahan Juni lalu. Komisioner KPI daerah
di Lampung itu dihubungi Ri-yanto lewat
telepon dan mendapat kabar buruk: dia tak
lulus seleksi menjadi Komi-sioner KPI pusat.
Ketika itu, proses pemilihan Komisio-ner
KPI sudah memasuki babak terakhir. Dimulai
sejak April, semula ada 120 orang yang
melamar menjadi pejabat negara yang bertugas
mengawal frekuensi publik itu. Riza lolos
seleksi administrasi, tapi ter-
sandung di tahap ujian tertulis.
Riyanto salah satu dari tiga anggota Tim
Seleksi Komisioner KPI periode 2013-2016.
Dia ikut menentukan 20 nama calon yang lolos
ujian kompetensi dan berhak menja-lani uji
kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan
Rakyat. Selain mereka, tujuh ko-misioner
inkumben yang mencalonkan diri lagi otomatis
ikut seleksi final di Senayan. Jadi total ada 27
orang yang lolos ke DPR. ”Pak Riyanto bilang saya tidak lolos kare-na
saya masih muda dan bagus,” kata Riza kepada
Tempo, akhir November lalu. ”Dia ingin saya
tetap di daerah, menjaga Lam-pung.” Nada
suaranya bingung. ”Kalau saya dianggap bagus, bukankah saya
tetap bisa menjaga industri penyiaran di daerah
dengan menjadi Komisioner KPI pusat?” ujar
dosen ilmu komunikasi Uni-versitas Lampung
ini.
Sederet pertanyaan Riza itu tak segera
mendapat jawaban. Proses seleksi mengge-
linding cepat. Pada pekan pertama Juli, Ko-
misi Informasi dan Komunikasi Dewan Per-
wakilan Rakyat mengadakan fit and proper
test selama dua hari. Lewat voting, sembi-lan
orang akhirnya terpilih menjadi Komi-sioner
Komisi Penyiaran Indonesia masa
bakti 2013-2016.
Tiga wajah lama bertahan: Judhariksa-wan,
Azimah Subagijo, dan Idy Muzayyad. Enam
lainnya nama baru, yakni Bekti Nu-groho,
Agatha Lily, Amirudin, Sujarwanto Rahmat M.
Arifin, Danang Sangga Buwana, dan Fajar
Arifianto Isnugroho. Pada awal Agustus,
Presiden Susilo Bambang Yudho-yono
menandatangani keputusan presiden yang
mengukuhkan mereka menjadi komi-sioner
baru Komisi Penyiaran Indonesia. Dua bulan kemudian, pada awal Okto-ber,
barulah pertanyaan Riza menemukan jawaban.
Dono Prasetyo, salah satu calon Komisioner
KPI yang tak lolos seleksi, me-nemukan bukti
bahwa proses pemilihan ti-dak berjalan
semestinya.
”Tim Seleksi KPI tidak transparan dan tidak
akuntabel,” kata Dono ketika dihu-bungi
Tempo, akhir Desember lalu. Dia pu-nya dua
lembar dokumen yang berisi daf-tar skor calon
komisioner yang ikut ujian tertulis. Mereka
yang nilainya bagus jus-tru gugur, termasuk
Dono. Jika dokumen itu otentik, ada indikasi
Tim Seleksi sengaja mengesampingkan hasil
ujian kompetensi tersebut.
Apa motifnya? ”Saya menduga ada ke-
pentingan politik untuk mengamankan ke-
pentingan industri televisi menjelang pe-
milihan umum,” ujar Dono. Berbekal bukti itu,
mantan Komisioner Komisi Informasi Pusat ini
mengadukan amburadulnya pro-ses seleksi KPI
ke Komisi Ombudsman In-donesia dan
Sekretariat Negara. Dia berha-rap proses
seleksi diulang. Kabar soal protes Dono menyebar cepat
lewat media. Di Lampung, Riza, yang men-
dengar soal ini, bergegas pergi ke Jakarta.
Diam-diam dia mendapat akses untuk me-lihat
sendiri hasil ujian tertulis yang mem-buatnya
gagal lolos ke Senayan. ”Ternya-ta nama saya
ada di urutan kedua terbaik,” katanya pelan.
■ ■ ■
TIM Seleksi Pemilihan KPI terdiri atas tiga
orang: Ketua KPI Mochamad Riyanto,
Sekretaris Umum Majelis Ulama Indone-sia
Muhammad Ichwan Syam, dan dosen Fakultas
Hukum Universitas Tujuhbelas
RO
SZ
AN
DI
TIM INVESTIGASI PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Dhyatmika PEMIMPIN PROYEK: Agoeng Wijaya PENYUNTING: Wahyu Dhyatmika, Sukma N. Loppies
PENULIS: Agoeng Wijaya, Budi Riza, Sukma N. Loppies PENYUMBANG BAHAN: Agoeng Wijaya, Agung Sedayu, Ananda Badudu, Budi Riza PERISET FOTO: Nita Dian DESAIN: Aji Yuliarto, Djunaedi BAHASA: Iyan Bastian
TE
MP
O/D
AS
RIL
52 | | 26 JANUARI 2014
INVESTIGASI: SELEKSI SERAMPANGAN PUNGGAWA PENYIARAN
TE
MP
O/A
MS
TO
N P
RO
BE
L
Agustus (Untag) Semarang, Edi Lisdiono.
Mereka bekerja berdasarkan surat ke- putusan yang diterbitkan Komisi Informa-si
Dewan Perwakilan Rakyat. Mekanisme ini
diatur dalam Peraturan KPI soal Pedo-man
Rekrutmen KPI, yang disahkan pada April
2011. Peraturan ini merupakan pen-jabaran
dari Undang-Undang Penyiaran yang mengatur
tata cara umum seleksi Ko-misioner KPI. Peraturan itu tegas-tegas menyebutkan
bahwa anggota Tim Seleksi seharusnya lima
orang. Kelima anggota ini mewakili
pemerintah, tokoh masyarakat, dan aka-
demikus.
Sumber Tempo di KPI menyebutkan se-
mula memang ada lebih dari 20 nama yang
diajukan ke DPR sebagai anggota Tim Se-
leksi. Mereka di antaranya Rektor Univer-sitas
Islam Negeri Komaruddin Hidayat; to-koh
pers dari Lembaga Penelitian, Pendi-dikan,
dan Penerbitan Yogyakarta, Asha-di Siregar;
dan eks Direktur Antara Moha-mad Sobary.
Selain itu, praktisi penyiaran Inke Maris dan
psikolog Elly Rusman Musa diusulkan.
Yang jadi masalah, nama-nama terse-but
tidak dipilah-pilah dulu sebelum diaju-kan ke
DPR. Nama Edi Lisdiono, misalnya, hampir
tak pernah terdengar rekam jejak-nya dalam
dunia penyiaran. Edi dan Riyan-to sama-sama
tenaga pengajar di Untag Se-marang.
Selain itu, nama-nama ini diajukan tan-
pa ditanya kesediaannya. Walhasil, setelah
ditetapkan DPR, baru terungkap bahwa hampir
semuanya berhalangan. ”Sudah saya minta
tambahan nama kepada DPR, tapi mereka
bilang jalan saja terus,” ucap Riyanto ketika
dimintai konfirmasi, akhir November lalu.
Dengan proses yang karut-marut itu, pada
Mei lalu, Tim Seleksi mulai bekerja.
■ ■ ■
JIKA mengacu pada Peraturan KPI ten-tang
Pedoman Rekrutmen, seharusnya se-leksi
Komisioner KPI terdiri atas tiga tahap. Tahap
pertama adalah seleksi administra-si atas
berkas pendaftaran calon. Tahap kedua adalah
uji kompetensi, yang terdiri atas tes tertulis dan
tes psikologis. Mereka yang tak lolos di setiap
tahap langsung di-coret. Fit and proper test di
parlemen ada-lah tahap ketiga dan final dari
proses selek-si komisioner.
Kenyataannya, semua tahapan itu di-
abaikan. Dokumen-dokumen hasil pemi-lihan
yang diperoleh Tempo menunjuk-kan
bagaimana Tim Seleksi membuat atur-an
sendiri untuk menilai calon. Makalah mengenai
visi dan misi calon komisioner— yang
seharusnya dinilai di tahap seleksi
administrasi—justru dinilai pada tahap uji
Penghitungan voting uji kelayakan
pemilihan Komisioner Komisi Penyiaran
Indonesia di DPR, Jakarta, 3 Juli 2013.
kompetensi.
Nilai visi-misi itu lalu digabungkan de-ngan
skor hasil ujian tertulis, untuk me-nentukan
kelulusan uji kompetensi. Yang lebih parah,
hasil tes psikologi, yang seha-rusnya jadi salah
satu dasar kelulusan, ma-lah sama sekali tidak
dipakai.
Tim Seleksi bahkan berinisiatif membu-at
satu ujian lagi: seleksi integritas. Cara pe-
nilaiannya amat subyektif. ”Kami menilai
integritas berdasarkan pengamatan kami atas
latar belakang calon,” kata Riyanto.
Meski sudah dihubungi berkali-kali, dua
anggota Tim Seleksi KPI, Ichwan Syam dan
Edi Lisdiono, menolak diwawanca-rai. Hanya
Riyanto yang bersedia bicara. Dia mengakui
semua pelanggaran aturan rekrutmen KPI.
Menurut dia, ”Peraturan KPI soal pedoman
rekrutmen itu kan cuma pedoman saja.”
Akibat metode penilaian semacam itu,
Ahmad Riza Faisal tersingkir meski skor-nya
terbaik kedua dalam ujian tertulis. Se-lain dia,
ada delapan peserta lain yang ni-lainya
memenuhi syarat tapi tak diloloskan ke DPR.
Posisi mereka diisi oleh sembilan orang lain
yang nilainya pas-pasan tapi terdong-krak oleh
hasil ujian ”visi-misi” dan ”peni-laian
integritas”. Ada calon yang nilai ujian
kompetensinya amat buruk tapi tetap lolos
karena mengantongi rekomendasi sebuah
lembaga negara. Satu calon lain lolos kare-na
”sudah senior”. Bukan hanya itu. Hasil tes psikologi yang
menemukan ada 13 calon komisioner yang
tidak disarankan menjadi pejabat publik juga
diabaikan. Dua Komisioner KPI seka-rang
sebenarnya tak lolos psikotes.
Pada akhir Juni tahun lalu, daftar 20 nama
yang dihasilkan dari proses seleksi nan
semrawut itu kemudian disetorkan ke DPR,
bersama nama tujuh komisioner in-kumben
yang kembali mencalonkan diri. Sekarang bola
ada di Senayan.
■ ■ ■
TIDAK banyak yang tahu, sebelum ter-
bentuknya Tim Seleksi, pada akhir Januari lalu,
Komisi Informasi DPR membentuk se-buah
tim khusus bernama Tim Sembilan.
Anggotanya adalah perwakilan setiap frak-si di
parlemen. Dalam pertemuan konsultasi Tim Selek-si
dengan Tim Sembilan pada 14 Mei tahun
26 JANUARI 2014 | | 53
Priyo Budi Santoso
memberikan
selamat kepada
Agatha Lily
disaksikan delapan
Komisioner KPI
lainnya di gedung
DPR, Jakarta,
11 Juli 2013.
lalu, Wakil Ketua Komisi Informasi DPR Ra-
madhan Pohan menjelaskan tugas tim itu
dengan gamblang. ”Sesuai dengan UU Pe-
nyiaran, DPR yang berwenang memilih Ko-
misioner KPI pusat. Untuk itu, kami mem-beri
mandat penuh kepada Tim Sembilan untuk
memilih Komisioner KPI,” ucapnya. Pernyataan politikus Partai Demokrat ini
tercantum dalam notulensi rapat yang
salinannya diperoleh Tempo. Maka sejak awal
parlemen sebenarnya sudah meng-ambil alih
proses pemilihan KPI. Tim Se-leksi Riyanto
hanya kepanjangan tangan dari fraksi-fraksi di
Senayan. Ditanya soal ini, Ramadhan membenar-kan.
”Yang menyeleksi nantinya kan DPR juga.
Jadi sebelas-dua belaslah,” katanya Desember
lalu. Riyanto juga mengaku tahu soal ini.
”Tugas Tim Seleksi hanya mem-presentasikan
hasil pemilihan kepada Tim Sembilan,”
ujarnya. ”Semua kami lapor-kan kepada
mereka.” Anggota Tim Sembilan adalah Hayono
Isman (Demokrat), Tantowi Yahya/Meutia
Hafidz (Golkar), Evita Nursanti (Partai De-
mokrasi Indonesia Perjuangan), Mardani
(Partai Keadilan Sejahtera), Djazuli (Par-tai
Kebangkitan Bangsa), Muhammad Na-jib
(Partai Amanat Nasional), Husnan Bey (Partai
Persatuan Pembangunan), Ahmad Muzani
(Gerindra), dan Susaningtyas Ker-
topati (Hanura).
Sepanjang proses seleksi di KPI, Tim
Sembilan beberapa kali meminta laporan dari
Tim Seleksi. Dalam satu rapat, seorang
anggota DPR secara terbuka meminta kete-
rangan soal latar belakang para calon. ”Ka-lau
perlu CV-nya sekalian,” kata seorang politikus,
seperti tercantum dalam notu-lensi rapat KPI
yang diperoleh Tempo. Ketika ditanya soal ini, anggota Tim Sem-
bilan, Tantowi Yahya, buru-buru melurus-kan.
”Kami tidak cawe-cawe soal siapa yang lulus
ujian atau tidak,” ujarnya, November lalu. Tim
ini, kata dia, hanya ingin memas-tikan siapa
saja yang ikut seleksi KPI. ”Supa-ya kami
tidak kecolongan,” ucapnya. ”Inter-vensi” DPR
sejak awal proses seleksi sema-cam ini tak
pernah terjadi sebelumnya. Pada pekan pertama Juli, uji kepatutan dan
kelayakan atas 27 calon Komisioner KPI
akhirnya digelar di Komisi Informasi DPR. Di
sinilah pertarungan politik resmi dimulai.
Setiap fraksi memiliki calon ung-gulan sendiri.
Salah satu fraksi yang jelas punya ke-
pentingan untuk mengamankan industri televisi
adalah Hanura. Bos MNC Group, Hary
Tanoesoedibjo, adalah calon wakil presiden
dari partai itu. Politikus Hanura, Susaningtyas
Kertopati, tak malu meng-akuinya. ”Yang
menguntungkan MNC,
saya suka. Yang tidak menguntungkan, ya,
enggak suka,” ujarnya terus terang. Fraksi Golkar, yang terafiliasi dengan grup
media Viva (ANTV dan TV One), juga tak
menutupi kepentingannya. ”Fraksi lain juga
begitu, apa bedanya? Ini demokrasi,” kata
Agus Gumiwang Kartasasmita, politi-kus
Golkar di Komisi Informasi. Sumber Tempo yang mengikuti proses lobi
antarfraksi pada malam penentuan hasil uji
kelayakan mengakui panasnya ne-gosiasi.
Bahkan, kata dia, pola tawar-mena-warnya pun
berbeda dengan lobi pada pe-nentuan
pemimpin lembaga negara lain, seperti Komisi
Pemberantasan Korupsi dan Komisi Yudisial.
”Biasanya setiap fraksi punya daftar nama
yang didukung, kali ini ada frak-si yang terang-
terangan minta ada nama yang tidak boleh
lolos,” ujar sumber ini. Dia mengaku tak
pernah mengalami dinamika politik sekencang
itu dalam proses pemi-lihan komisioner
lembaga lain. ”Ini non-ne-gotiable,” katanya
menirukan tuntutan se-orang politikus fraksi
itu. Menjelang tengah malam pada Rabu per-
tama Juli lalu, sembilan komisioner baru
Komisi Penyiaran Indonesia akhirnya ter-pilih.
Sekarang, lebih dari enam bulan ke-mudian,
buah dari proses seleksi yang se-rampangan itu
mulai dirasakan publik. ●
TE
MP
O/T
ON
Y H
AR
TA
WA
N
54 | | 26 JANUARI 2014
INVESTIGASI: SELEKSI SERAMPANGAN PUNGGAWA PENYIARAN
KETUA TIM SELEKSI KOMISI PENYIARAN INDONESIA 2013-2016 MOCHAMAD RIYANTO:
SEHARUSNYA INI TIDAK BOCOR
TE
MP
O/D
AS
RIL
RO
SZ
AN
DI
MOCHAMAD Riyanto bukan wajah baru di
dunia penyiar-an. Dia pernah menjadi Ke-tua Komisi Penyiaran Indo-
nesia Daerah Jawa Tengah selama tiga ta-hun
sebelum naik kelas menjadi anggota Komisi
Penyiaran Indonesia (KPI) pusat pada 2007.
Pada masa baktinya yang ke-dua (2010-2013),
Riyanto dipercaya menja-di Ketua KPI sampai
melepas jabatan pada pertengahan tahun lalu.
Tak banyak yang tahu bahwa dosen Fa-
kultas Hukum Universitas Tujuhbelas Agus-
tus Semarang ini juga pengurus Pemuda
Pancasila; pembina organisasi kemasyara-
katan Golkar, Musyawarah Kekeluargaan
Gotong Royong; dan aktif di Forum Komu-
nikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Pol-ri di
kampung halamannya di Jawa Tengah. Selepas
mengawal frekuensi publik selama enam tahun
lebih, kini Riyanto menjadi Sek-retaris
Perusahaan Kompas TV. Dihubungi akhir November lalu, Riyan-to
bersedia berbicara soal proses seleksi
Komisioner KPI yang kini banyak diperta-
nyakan. Meski agak kaget ketika tahu Tem-po
telah memiliki semua dokumen hasil se-leksi
yang seharusnya dirahasiakan, ia te-tap
menjawab semua pertanyaan dengan tangkas.
Sekarang ada suara yang
mempertanyakan keabsahan proses seleksi
Komisioner KPI. Apa tanggapan Anda? Tidak etis buat saya untuk bicara menge-nai
KPI lagi. Saya sudah tidak berkompe-ten
karena sudah lama tidak di sana. Bukankah Anda ketua tim seleksinya.... Bukan. Ketuanya Ichwan Syam, Sekjen
Majelis Ulama Indonesia. Saya hanya fasili-
tator yang mewakili KPI. Dalam dokumen seleksi, nama Anda ter-
cantum sebagai ketua tim.... Iya, ha-ha-ha.... Mengapa jumlah anggota Tim Seleksi
Pe-milihan KPI melanggar peraturan KPI? Beberapa orang mengundurkan diri dari
Tim Seleksi. Saya sudah meminta pe-
nambahan anggota kepada DPR, tapi tidak
dikabulkan.
Kami punya dokumen yang menunjukkan
hasil seleksi KPI melanggar peraturan KPI
sendiri. Apa tanggapan Anda?
Begini. Di dalam Tim Seleksi, kami mem-
buat kesepakatan untuk tidak semata-mata
menggunakan skor hasil ujian tertu-lis saja
(untuk meloloskan calon ke DPR). Kami juga
menilai latar belakang peng-alaman mereka,
serta membaca makalah yang mereka tulis
mengenai visi dan misi-nya. Jadi hasil ujian
tertulis adalah bagian dari penilaian akumulatif
mengenai kom-petensi calon.
Jadi kesepakatan Tim Seleksi itu
boleh me-langgar peraturan KPI? Peraturan KPI mengenai Pedoman
Rekrutmen itu kan hanya pedoman.... Benarkah ada calon komisioner yang
dico-ret karena terlalu muda? Itu usul dari Pak Ichwan Syam, agar
kami juga mempertimbangkan kapasitas,
integritas, dan usia para calon.
Jadi, meski memenuhi semua syarat, seo-
rang calon bisa dicoret karena terlalu muda?
Saya memang meminta beberapa calon
yang berusia muda berkonsentrasi meng-awal
eksistensi KPI di daerah dulu, karena kami
membutuhkan tenaga bagus di sana. Tak ada
maksud merekayasa. Tim Seleksi juga melakukan uji integritas
calon. Bagaimana cara penilaiannya? Kami melihat latar belakang orang per
orang. Saya sebagai Ketua KPI, misalnya,
memperhatikan semua calon komisioner yang
berasal dari KPI daerah. Ada bebera-pa calon
yang sudah senior, sudah dua pe-riode
menjabat di KPI daerah, itu juga di-
pertimbangkan. Ada calon yang nilai ujiannya buruk tapi te-
tap lolos.... Kami mempertimbangkan juga apakah calon
itu mewakili instansi tertentu, seper-ti Dewan
Pers. Jadi ada banyak pertimbangan lain…. Saya tidak tahu hasil penilaian siapa yang
Anda maksud. Itu kan seharusnya ti-dak
boleh bocor. Apa peran Tim Sembilan DPR dalam
proses seleksi di KPI? Tim Seleksi selalu mempresentasikan
perkembangan proses pemilihan kepada Tim
Sembilan untuk dievaluasi. Kalau ha-sil kerja
kami diterima, berarti tugas kami sudah
selesai. Apakah Tim Sembilan menitipkan
nama-nama tertentu agar diloloskan? Tidak. Saya hanya melaporkan apa yang
dilakukan Tim Seleksi. Kalau laporan kami
kurang, mereka mengoreksi. Setelah kami
menyelesaikan seleksi dan mendapatkan 27
nama calon komisioner untuk ikut fit and
proper test, kami sampaikan dulu ke-pada
Tim Sembilan sebelum diumumkan ke publik.
Kenapa Anda laporkan ke Tim
Sembilan dulu sebelum diumumkan? Itu sudah kewajiban kami.
●
26 JANUARI 2014 | | 55
1
SERANGAN UDARA
DI LAYAR KACA
Partai politik memanfaatkan televisi untuk mendongkrak
elektabilitas. Remnya hanya ada di Komisi Penyiaran.
salahnya di mana?” ujar Arya tenang ketika
didesak soal benar-tidaknya isi percakap-an itu.
Suaranya berubah serius. Dia meng-klaim
permintaan kader-kader Hanura itu tak pernah
benar-benar dipenuhi MNC. Tanpa berusaha menutupi, Arya—yang juga
menjabat Pemimpin Redaksi Global TV—
menjelaskan bahwa percakapan dua menit itu
terjadi di kantor Perindo di Sura-baya, Jawa
Timur. Perindo adalah singkat-an dari
Persatuan Indonesia, organisasi ke-
masyarakatan yang didirikan Hary Tanoe
REKAMAN percakapan itu terdengar samar-
samar. Se-jumlah pria berbicara, seba-gian dengan logat Jawa Timur yang kental. Sesekali terde-
ngar nama Partai Hati Nurani Rakyat (Ha-
nura) disebut, juga nama stasiun televisi RCTI
dan Indovision. Mereka berbincang dua menit
lebih sedikit. Sepotong-sepotong tertangkap kalimat
seperti ini: ”Kami kepingin ada satu chan-
nel di Indovision itu, yaitu informasi
tentang Partai Hanura.” Di bagian lain, percakapan mengarah ke soal
kampanye dan bantuan pemberitaan. ”Nanti aku
mau izin, pokoknya kalian mau bikin berita,
baik teks atau apa pun, langsung ke Willy
saja. Willy yang koordinir semua.” Satu suara menyahut, terdengar berse-
mangat, ”Ini sudah kami programkan di
par-tai lama. Mudah-mudahan bersama
Hanura bisa dilakukan lagi, Pak Arya.”
Meski singkat, rekaman audio yang di-
unggah ke situs media sosial YouTube pada
Mei tahun lalu itu punya makna luar bia-sa.
Inilah untuk pertama kalinya renca-na
pengurus sebuah partai memanfaat-kan
lembaga penyiaran demi kepenting-an
kampanye politik terbongkar dengan te-rang-
benderang.
■ ■ ■
ARYA Sinulingga semula hanya terta-wa
ketika diingatkan soal insiden video YouTube
itu. Ditemui pada awal Desem-ber lalu,
Sekretaris Perusahaan PT Media Nusantara
Citra (MNC) Group ini tak mem-bantah kalau
rekaman percakapan terse-but berkaitan
dengan rencana pemenang-an Partai Hanura di
Jawa Timur. Arya sendiri adalah Wakil Ketua Badan
Pemenangan Pemilu Hanura. Ketua badan itu
adalah bos MNC, Hary Tanoesoedibjo.
”Itu hanya permintaan pemberitaan. Lalu
selepas dia keluar dari Partai NasDem.
Menurut Arya, permintaan pemberitaan semacam itu seharusnya bisa dimaklumi.
Soalnya, Komisi Pemilihan Umum mela-rang
partai dan calon legislator memasang iklan di
media sampai tiga pekan menjelang hari
pemungutan suara. ”Waktunya sempit sekali
untuk memperkenalkan diri secara langsung
kepada masyarakat,” ucapnya.
Karena itulah, kata Arya, kampanye Ha-nura
banyak mengandalkan media massa. Siaran
televisi diyakini mampu menyebar-kan
informasi secara cepat dan akurat un-tuk
audiens dalam jumlah yang amat be-sar. ”Kami
menyebutnya serangan udara,” ujarnya. Berita
positif dan iklan yang terus-menerus adalah
”peluru-peluru” untuk memenangi
pertempuran di udara itu. Ketika popularitas mulai terkerek naik,
barulah para politikus Hanura turun ke la-
pangan, mengetuk pintu dari rumah ke ru-mah,
untuk mencari dukungan riil. ”Ini na-
FO
TO
-FO
TO
: Y
OU
TU
BE
56 | | 26 JANUARI 2014
INVESTIGASI: SELEKSI SERAMPANGAN PUNGGAWA PENYIARAN
2 manya serangan infanteri,” kata Arya. Un-tuk
mendongkrak elektabilitas Hanura tiga bulan
menjelang pemilihan legislatif 9 April nanti,
dia mengakui partainya sedang mela-kukan
serangan udara dan infanteri secara besar-
besaran. ”Ini harus simultan.” Tentu bukan hanya Hanura dan Hary Ta-
noesoedibjo yang gencar melakukan ”se-
rangan udara” di layar kaca. Ketua Umum
Partai Golkar Aburizal Bakrie juga berik-lan di
dua stasiun TV miliknya: TV One dan ANTV.
Kepada wartawan, Aburizal meng-akui
memasang iklan sebanyak-banyak-nya adalah
bagian dari strategi kampanye-nya. ”Iklan itu
saya bayar,” kata Aburizal pada akhir
November lalu. ”Meskipun da-pat diskon
banyak juga,” ujarnya sambil tersenyum lebar.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Pa-loh
tak mau ketinggalan. Sebagai bos Me-dia
Group, yang terafiliasi dengan Metro TV,
wajah Surya kerap muncul di acara sta-siun
TV itu. Acara Partai NasDem juga se-ring
ditayangkan, lebih banyak daripada
pemberitaan mengenai partai lain. Berkat strategi itu, kini elektabilitas Ha-
nura, NasDem, dan Golkar terus merambat
naik. Sebuah survei terakhir bahkan menye-
butkan dukungan buat Hanura dan NasDem
sudah di atas 6 persen, di atas partai lama,
seperti Partai Amanat Nasional, Partai Per-
satuan Pembangunan, dan Partai Keadilan
Sejahtera. Sedangkan Golkar tak pernah tu-run
dari kisaran 15-20 persen.
■ ■ ■
SATU-SATUNYA harapan untuk menge-
rem pemanfaatan frekuensi publik buat
kampanye ada di pundak Komisi Penyiar-an
Indonesia. Sayangnya, itu pun kini ma-kin jauh
panggang dari api. Kasus rekaman Hanura di
YouTube saja kini tak jelas kelan-jutannya.
Padahal, ketika rekaman itu pertama kali
terungkap pada Mei lalu, KPI langsung
memanggil Hary Tanoesoedibjo sebagai
Direktur Utama MNC Group dan kakaknya,
Direktur Utama PT MNC SkyVision Bam-
bang Roedijanto Tanoesoedibjo. Komisio-ner
meminta mereka menjelaskan ada apa di balik
rencana kongkalikong itu. Tapi ke-duanya tak
pernah datang. Dua Komisioner KPI yang getol menin-
daklanjuti kasus ini, Eski Tri Rezeki Widi-anti
dan Nina Mutmainnah Armando, se-karang tak
terpilih lagi menjadi komisio-ner. Kasus ini
pun seperti dipetieskan.
Bersamaan dengan meredupnya kelan-jutan
kasus itu, Hanura menemukan cara baru
melakukan ”serangan udara”. Strate-gi anyar
ini melibatkan acara berjudul Kuis
Kebangsaan, yang ditayangkan setiap hari di RCTI.
Acara ini tanpa malu-malu mempromosi-kan
Hanura dan pasangan calon presiden-wakil
presiden mereka: Wiranto-Hary Ta-
noesoedibjo. Setiap kali Kuis Kebangsaan
ditayangkan, pembawa acara kuis ini me-minta
warga yang menelepon untuk ber-
1 Aburizal Bakrie
tampil di ANTV.
2 Wiranto dan Hary
Tanoesoedibjo dalam
tayangan deklarasi
pasangan calon
presiden dan wakil
presiden Partai
Hanura di stasiun
televisi RCTI.
3 Suryo Paloh
di Metro TV.
3 seru, ”Bersih, Peduli, Tegas.” Tiga kata itu
adalah slogan kampanye ”Win-HT”—begi-tu
pasangan Wiranto-Hary Tanoe menye-but diri
mereka. Arya sendiri membantah kalau acara
itu disebut kampanye. ”Itu ik-lan, kok. Silakan
diperiksa,” katanya. Menghadapi model kampanye baru se-perti
ini, KPI tampak mati langkah. Agatha Lily,
komisioner baru KPI yang bertang-gung jawab
mengawasi isi siaran, mengaku tak
menemukan pelanggaran Undang-Un-dang
Penyiaran ataupun Pedoman Perila-ku
Penyiaran dan Standar Program Siaran di acara
kuis itu. ”Diubrek-ubrek juga eng-gak
ketemu,” ujarnya. Karena itulah, kata Agatha, KPI memilih
merampungkan aturan teknis baru sebagai
senjata mereka. Rancangan peraturan KPI yang
dinamakan Pengaturan Pemanfaat-an Lembaga
Penyiaran untuk Kepentingan Politik ini mulai
disosialisasi pada Novem-ber lalu. Sepekan
kemudian, pada awal De-sember, Komisi
Informasi Dewan Perwakil-an Rakyat
menyatakan dukungannya terha-dap rancangan
peraturan tersebut. Masalahnya, entah dengan pertimbang-an
apa, KPI juga menyodorkan rancangan aturan
itu kepada industri penyiaran, yang kemudian
menolaknya mentah-mentah. Walhasil, senjata
baru KPI itu langsung ma-suk kotak. Padahal
”serangan udara” dari berbagai partai kini
makin kerap menyer-bu layar kaca.
●
26 JANUARI 2014 | | 57
