Reksadana Kik Eba

BAB II

PERJANJIAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET (ASSET BACKED SECURITIES)

DALAM PASAR MODAL INDONESIA

A. Latar Belakang Penerbitan KIK-EBA

1. Landasan Hukum KIK-EBA

EBA ini pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat sebagai upaya

pemerintah untuk mendukung sektor perumahan melalui fasilitas pembiayaan

kredit kepemilikan rumah (Mortgage Backed Securities). Kemudian model

sekuritisasi aset ini terus berkembang ke sektor lainnya seperti perbankan hingga

telekomunikasi seperti yang dilakukan oleh Telmex (Mexico) pada 1987 yang

melakukan sekuritisasi aset berupa telephone receivables, yaitu tagihan atas

penggunaan pulsa telepon di masa mendatang. Di dunia internasional instrumen

EBA sangat populer dengan nama Asset Backed Securities (ABS).32

a. Dalam Knowledge Bank dari Lyons Financial Solutions Holdings Ltd

khususnya yang berkaitan dengan penelitiannya yang berjudul

Securitization Explained

Beberapa definisi efek beragun aset adalah sebagai berikut :

“Asset-backed securities are securities that are primarily serviced by cash

flows of a securitized assets that attracts interest on the basis of either

being fixed or variable for maturities that can be fixed, revolving, either

32 M. Sadli Siregar., “Stimulus pajak untuk EBA”, Bisnis Indonesia, Rabu, 27 April 2005,

diakses melalui http://www.dannydarussalam.com/dd15/index.php?view=article&catid=84%3Atax-article&id=4943%3Astimulus-pajak-untuk-eba&format=pdf&option=com_content&Itemid=151, pada tanggal 14 Desember 2009.

Universitas Sumatera Utara

http://www.dannydarussalam.com/dd15/index.php?view=article&catid=84%3Atax-article&id=4943%3Astimulus-pajak-untuk-eba&format=pdf&option=com_content&Itemid=151�


long term or short term, that by their own terms convert into cash over the

duration attached to them”.

b. Ian H. Giddy, Professor of Finance New York University, memaparkan

dalam situsnya33

“Asset–backed securities are securities which are based on pools of

underlying assets”.

c. Dalam slide Dr. Tsui KaiChong berjudul Asset Backed Securities34

“Bonds or notes that are backed by financial assets”.

Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-19/PM/2002

Peraturan Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek

Beragun Aset, Efek beragun Aset (EBA) yang dikenal dengan asset backed

securities (ABS) adalah Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif yang

portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat

berharga komersial, sewa guna usaha, perjanjian jual beli bersyarat, perjanjian

pinjaman cicilan, tagihan kartu kredit, pemberian kredit termasuk kredit pemilikan

rumah atau apartemen, Efek bersifat hutang yang dijamin oleh pemerintah, Sarana

Peningkatan Kredit (Credit Enhancement) / Arus Kas (Cash Flow), serta aset

keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan

tersebut.35

33

Karena berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, maka dalam proses

http://www.absresearch.com/, dikutip dari Tim Studi Perdagangan Efek Beragun Aset, Op.Cit., hlm. 8

34 Seminar Workshop, The Future & Opportunities of Asset Backed Securities in Indonesia, Jakarta 1 & 2 Oktober 2003, dikutip dari Ibid.

35 Peraturan Bapepam Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities), lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-28/PM/2003 tanggal 21 Juli 2003.


http://www.absresearch.com/�

pengelolaannya akan melibatkan Manajer Investasi sebagai mengelola portofolio

investasi kolektif dan Bank Kustodian untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.36

EBA sendiri merupakan salah satu jenis efek yang pengaturannya tidak

dapat ditemukan dalam UUPM. Jika dikilas balik terhitung sejak tahun 1997 yang

lalu Bapepam telah mengeluarkan tidak kurang dari lima peraturan (sebagaimana

telah berkali-kali diubah) yang terkait dengan penerbitan unit penyertaan EBA.

Kelima peraturan tersebut, secara berurutan dapat disebutkan sebagai berikut.

37

a. Peraturan BAPEPAM No. V.G.5. tentang Fungsi Manajer Investasi

Berkaitan Dengan EBA (Asset Backed Securities);

b. Peraturan BAPEPAM No. VI.A.2. tentang Fungsi Bank Kustodian

Berkaitan Dengan EBA (Asset Backed Securities);

c. Peraturan BAPEPAM No. IX.C.9. tentang Pernyataan Pendaftaran

Dalam Rangka Penawaran Umum EBA (Asset Backed Securities);

d. Peraturan BAPEPAM No. IX.C.10. tentang Pedoman Bentuk dan

Isi Propektus Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset

(Asset Backed Securities);

e. Peraturan BAPEPAM No. IX.K.1. tentang Pedoman Kontrak

Investasi Kolektif EBA (Asset Backed Securities).

Di samping kelima peraturan tersebut, di tahun 2005, melalui Peraturan

Presiden No. 19 Tahun 2005 telah juga dikeluarkan pengaturan mengenai

pembiayaan sekunder perumahan (sebagai salah satu bentuk sekuritisasi aset).

Peraturan ini pada prinsipnya merupakan kelanjutan dari Keputusan Menteri

36 http://www.optimainvestama.com/artikel/Sekuritisasi%20Aset.pdf 37 Gunawan Widjaja, Transplantasi Trusts dalam KUH Perdata, KUHD, dan Undang-

Undang Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 532-533.


http://www.optimainvestama.com/artikel/Sekuritisasi%20Aset.pdf�

Keuangan No. 132/KMK.014/1998 tentang Perusahaan Fasilitas Pembiayaan

Sekunder Perumahan (yang sering kali disebut dengan Secondary Mortgage

Facility). Di samping itu, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan

Bank Indonesia No. 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas

Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum. Selain itu, diketahui ada pula Rancangan

Undang-undang (RUU) tentang Sekuritisasi yang sudah cukup lama disiapkan,

yaitu sejak tahun 2001 yang sampai saat ini belum selesai. Dan ada juga Surat

Edaran Bank Indonesia No.7/51/DPNP tanggal 9 Nopember 2005 tentang Prinsip

Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum.38 Sedangkan

aspek perpajakan KIK-EBA diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-

147/PJ/2003 tanggal 13 Mei 2003 tentang Pajak Penghasilan Yang Diterima atau

diperoleh KIK-EBA dan Para Investornya.39

2. Karakteristik Yuridis KIK-EBA

Seperti halnya perjanjian pada umumnya, kontrak investasi adalah juga

merupakan peristiwa hukum, dengan objek yang disepakati berupa investasi

dibidang efek. Bahwa sesuai asas konsensual, perjanjian sudah dilahirkan sejak

terjadinya kesepakatan, sudah sah dalam arti mengikat sejak tercapainya

kesepakatan, sekalipun dalam beberapa hal undang-undang mensyaratkan harus

38 http://edratna.wordpress.com/2009/03/22/sekilas-mengenal-apa-yang-dimaksud-

dengan-sekuritisasi/diakses/, pada tanggal 14 Desember 2009. 39 Ishwahjudi A. Karim, Loc.Cit., hlm. 1.


http://edratna.wordpress.com/2009/03/22/sekilas-mengenal-apa-yang-dimaksud-dengan-sekuritisasi/diakses/�

http://edratna.wordpress.com/2009/03/22/sekilas-mengenal-apa-yang-dimaksud-dengan-sekuritisasi/diakses/�

dibuat secara tertulis.40 Hal ini dapat dilihat dari peraturan No. IX.K.1 sebagai

Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-53/PM/1997 butir (a) yang berbunyi: 41

Apabila melihat lebih lanjut dalam Peraturan IX.K.1 Pasal 2:

“Kontrak Investasi Kolektif adalah Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.”

Dikatakan bahwa Kontrak Investasi Kolektif adalah Kontrak antara

Manajer Investasi dan Bank Kustodian, jelas menegaskan bahwa pembentuk

undang-undang yang dalam hal ini adalah keputusan yang dikeluarkan oleh

Bapepam, menentukan bahwa kontrak investasi ini adalah hanya antara Manajer

Investasi dan Bank Kustodian, artinya secara tertulis hanya dua pihak, namun

mengikat pemegang unit penyertaan yang dalam hal ini adalah investor.

42

“Aset yang membentuk portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek

Beragun Aset dapat diperoleh dari Kreditur Awal melalui pembelian atau

tukar menukar

Jelas bahwa kontrak pertama antara kreditur awal dengan manajer

investasi ataupun issuer dapat didasari kontrak ataupun perjanjian jual beli yang

diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata dan ataupun perjanjian tukar menukar yang

diatur dalam ketentuan 1541 KUH Perdata. Segala peraturan tentang perjanjian

dengan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset.”

40 Yunus Edward Manik, Op.Cit. hlm. 25. 41 Peraturan No. IX.K.1 sebagai Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-53/PM/1997

butir (a) 42 Pasal 2, Peraturan Bapepam Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi

Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities).


jual beli juga berlaku terhadap perjanjian tukar menukar sebagaimana ketentuan

Pasal 1546 KUH Perdata.43

Berkaitan dengan Investor ataupun pemegang unit Penyertaan KIK-EBA

apabila kita lihat dalam Peraturan IX.K.1 Pasal 6:

44

“Pemegang Efek Beragun Aset wajib menandatangani pernyataan bahwa

yang bersangkutan telah menerima dan membaca Dokumen Keterbukaan

Efek Beragun Aset, sebelum membeli

Ataupun kalau dilihat dalam pernyataan Jes Lederman dalam bukunya The

Hand book of Asset-Backed Securities dikatakan dengan tegas Securitization is the

open market selling of financial instrument backed by asset cash flow or asset

value. Jelaslah investor adalah merupakan pembeli dari Efek Beragun Aset

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan jual beli KUH Perdata.

Efek Beragun Aset.”

45

43 Yunus Edward Manik, Op.Cit. hlm. 26. 44 Pasal 6, Peraturan Bapepam Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi

Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities). 45 Yunus Edward Manik, Loc.Cit.

Konstruksi hukum ini tentunya berbeda jika dikaitkan dengan latar

belakang terjadinya perikatan antara debitur awal dan kreditur awal. Perjanjian

yang mendasari terjadinya perikatan antara mereka tentunya dilandasi atas suatu

kewajiban atau yang kita kenal dengan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana

yang diatur dalam Pasal 1765 KUH Perdata.


Dari aspek perikatannya KIK-EBA ini ternyata telah mendasari atas tiga

jenis perikatan yaitu perikatan jual beli, tukar menukar dan perikatan pinjam

meminjam.46

Agar suatu transaksi dapat dikategorikan sebagai transaski sekuritisasi

harus memenuhi sejumlah kriteria. Pertama, struktur transaksi diciptakan

sedemikian untuk meminimalkan dampak yang mungkin dihadapi investor bila

seluruh pihak yang terlibat di dalam transaksi mengalami masalah keuangan,

khususnya bila kreditor asal mengalami kebangkrutan. Kedua, dalam transaksi

penjualan aset keuangan dari kreditor asal kepada penerbit EBA harus memenuhi

kriteria penjualan putus. Ketiga, Aset keuangan yang dijual putus oleh kreditor

asal harus melalui proses penyempurnaan klaim atas tagihan beserta seluruh

jaminan melekat. Ini dimaksudkan sebagai salah satu perlindungan bagi investor.

Ketika terjadi gagal bayar, kewajiban kepada investor masih dapat dipenuhi

berdasarkan hasil eksekusi atas jaminan yang melekat pada aset.

47

3. Persyaratan True Sale dalam KIK-EBA

Banyak Negara maju maupun Negara berkembang sumber pendanaannya

menggunakan konsep pemanfaatan resiko kredit. Sekuritisasi sebagai salah satu

teknik keuangan yang menggunakan konsep pemanfaatan resiko kredit karena

sekuritisasi merupakan suatu proses transformasi aset keuangan

46 Ibid. 47 http://www.dannydarussalam.com/dd15/index.php?view=article&catid=84%3Atax-

article&id=4943%3Astimulus-pajak-untuk-eba&format=pdf&option=com_content&Itemid=151, diakses pada tanggal 14 Desember 2009.




kreditur/originator yang tidak likuid menjadi likuid yaitu menjadi surat berharga

yang dapat diperdagangkan sesuai dengan kebutuhan investor. Dengan demikian,

perusahaan akan mendapatkan dana dengan menyerahkan aset keuangan yang

dimilikinya dan kemudian diterbitkan suatu surat berharga oleh pihak lain yang

dikenal dengan sebutan special purpose vehicle yang bertindak sebagai mediator

antara pihak yang membutuhkan dana dengan investor sehingga mengubah

ketergantungan kreditur kepada kemampuan debitur untuk melunasi pinjaman.48

Oleh karena itu, definisi sekuritisasi adalah: 49

Pengertian pengalihan aset keuangan yang terjadi secara true sale pada

sekuritisasi asset pada umumnya adalah penjualan piutang tersebut haruslah

merupakan penjualan putus, artinya originator tidak lagi memiliki kewajiban

untuk membeli kembali piutang yang tidak tertagih oleh pembeli karena proses

“Securitization is the process of transforming and illiquid asset into a

tradeable security thereby rendering it liquid by the deployment or

creation of some market mechanism”.

Menurut Daniel Singer, kunci sukses sekuritisasi aset adalah kemampuan

untuk memprediksi kelayakan kumpulan aset keuangan tersebut dan pengalihan

aset keuanggan tersebut merupakan true sale dan bukan merupakan pendanaan

oleh originator. Oleh karena itu, salah satu elemen terpenting dalam proses

sekuritisasi aset adalah pengalihan aset keuangan yang terjadi secara true sale.

48 Tim Studi Perdagangan Efek Beragun Aset, Loc.Cit., hlm. 2. 49 Hairani Saban, Corporate Debt Securitization Regulation and Documentation,

Butterworths, 1994, hlm. 41, diakses melalui http://cfisel.blogspot.com/2007/08/true-sale-dalam-sekuritisasi-aset.html, 18 Juni 2009.


http://cfisel.blogspot.com/2007/08/true-sale-dalam-sekuritisasi-aset.html�


penjualannya dilakukan secara on balance sheet dimana risiko penjual telah

dialihkan kepada pembeli.

Oleh karena itu, tujuan disyaratkannya true sale adalah: 50

a. untuk memisahkan aset yang akan disekuritisasi tersebut dari resiko kredit

atas aset lainnya dan resiko entitasnya originator. Jika originator -sebagai

penjual- mengalami pailit maka Undang-undang Kepailitan tidak dapat

diterapkan karena aset yang dialihkan tersebut terlepas dari boedel pailit

originator;

b. originator dapat memperoleh pendanaan lebih murah;

c. adanya pengalihan resiko kredit;

d. akses ke pasar modal;

e. menjadikan aset originator dalam posisi off-balance sheet sehingga akan

memperbaiki tingkat leverage (debt to equity) rasio dari originator karena

semakin tinggi leverage suatu perusahaan maka semakin tinggi resiko

default dan insolven.

f. investor menjadi secured lender sedangkan jika tidak true sale maka

investor akan menjadi unsecured lender.

Aspek true sale menjadi suatu hal yang penting untuk dicermati dalam

sekur itisasi aset karena salah satu kunci sukses dari proses sekuritisasi asset

adalah terjadinya pengalihan aset keuangan secara true sale. Melalui true sale,

50 http://cfisel.blogspot.com/2007/08/true-sale-dalam-sekuritisasi-aset.html, diakses pada tanggal 18 Juni 2009.



investor menjadi pemilik atas aset keuangan tersebut sehingga menjadi secured

investor. Selain itu, dengan terjadinya penjualan aset secara true sale maka

terdapat pemisahan antara aset originator dengan resiko kredit originator. Oleh

karena itu, sangat penting kiranya mengetahui kriteria apa saja yang harus

dipenuhi agar terjadi pengalihan aset secara true sale dalam sekur itisasi aset.51

Dalam hal aset yang membentuk portofolio kontrak investasi KIK EBA

diperoleh dari kreditur awal dengan true sale dengan efek beragun aset yang

penerbitannya didasarkan pada aset keuangan yang telah dialihkan dari kreditur

awal tersebut, maka kreditur awal hanya dapat melakukan true sale dimaksud

paling banyak 10 persen dari nilai aset keuangan yang dialihkan itu.

Secara lebih rinci, materi muatan baru dalam penyempurnaan peraturan

Nomor IX.K.1 tentang Asset Backed Securities yang bermaksud mempertegas

sifat true sale pada pengalihan aset kuangan dari kreditur awal ke KIK EBA

adalah penambahan ketentuan yang menyatakan bahwa aset yang membentuk

portofolio KIK EBA diperoleh dari kreditur awal melalui true sale secara hukum

dengan KIK EBA.

52

Mengenai kriteria tentang true sale hanya diatur dalam Pasal 5 PBI No. 7

/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi

Bank Umum, yaitu:

53

1) Kondisi jual putus terjadi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

51 http://www.tedyslaw.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=58 diakses pada tanggal 6 Februari 2010. 52 http://bisnis.vivanews.com/news/read/11790-bapepam_lk_sempurnakan_aturan_kik_eba, diakses pada tanggal 15 Januari 2010. 53 http://cfisel.blogspot.com/2007/08/true-sale-dalam-sekuritisasi-aset.html, diakses pada tanggal 18 Juni 2009.


http://www.tedyslaw.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=58�

http://bisnis.vivanews.com/news/read/11790-bapepam_lk_sempurnakan_aturan_kik_eba�

http://bisnis.vivanews.com/news/read/11790-bapepam_lk_sempurnakan_aturan_kik_eba�


a) seluruh manfaat yang diperoleh dan atau akan diperoleh dari aset

keuangan telah dialihkan kepada Penerbit;

b) risiko kredit dari aset keuangan yang dialihkan secara signifikan telah

beralih kepada Penerbit; dan

c) Kreditur Asal tidak memiliki pengendalian baik langsung maupun

tidak langsung atas aset keuangan yang dialihkan.

2) Pemenuhan kondisi jual putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

dilengkapi dengan pendapat auditor independen dan pendapat hukum yang

independen.

Mengenai kondisi tersebut diatas, Bank Indonesia tidak memberikan

penjelasan lebih lanjut mengenai ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan

terpenuhi atau tidaknya kondisi-kondisi tersebut diatas. Selain itu, bagaimana

pengertian kata “akan” sebagaimana terdapat dalam butir 1 a tersebut apabila

originator pailit ?, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 jo Pasal 21 UU No. 37

tahun 2004 tentang Kepailitan54

54 Pasal 1 angka 6 jo Pasal 21 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan. Pasal 1 angka 6 UUKepailitan “kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata

uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”

Pasal 21 UU Kepailitan: “akibat kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit

diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.”

maka seluruh kewajiban originator termasuk juga

kewajiban yang timbul dikemudian hari akan masuk boedel pailit. Sedangkan,

dalam ketentuan PBI tersebut tidak ada pernyataan bahwa dalam rangka transaksi


sekuritisasi aset maka ketentuan dalam Undang-undang Kepailitan tersebut

dikecualikan sehingga akan ada kemungkinan aset yang telah dijual tersebut akan

masuk dalam boedel pailit dalam hal si originator pailit. Oleh karena itu, perlu

adanya kejelasan mengenai kata “akan” sebagaimana terdapat dalam butir 1 a

tersebut diatas apakah terhadap transaksi penjualan piutang dalam rangka

sekuritisasi, ketentuan dalam Undang-undang Kepailitan menjadi tidak berlaku

atas transaksi tersebut.

Oleh karena itu, dapat dicontoh seperti yang dilakukan di negara lain,

yaitu: 55

1) Maksud dari para pihak dalam transaksi sekuritisasi aset dengan

melihat berdasarkan economic substance yang tercermin dalam tujuan

dari adanya transaksi tersebut.

a. untuk menentukan bahwa seluruh manfaat dan risiko dari aset keuangan

telah dialihkan kepada penerbit, Indonesia dapat mencontoh penilaian

yang dilakukan di Amerika dan Malaysia menilai hal-hal seperti dibawah

ini:

2) semua risiko dan keuntungan dari kepemilikan asset tersebut telah

dialihkan atau tidak. Karena menurut Pasal 1460 KUH Perdata adalah

terhadap barang yang telah ditentukan dari awalnya oleh pembeli maka

atas segala risiko ditanggung oleh si pembeli kecuali si penjual salah

memberikan barang yang telah ditentukan maka si pembeli dapat




meminta ganti atas barang yang salah tersebut sesuai dengan yang

telah ditentukan;56

3) Pemisahan aset keuangan dari originator dan kreditornya dalam hal

originator pailit;

4) Kewenangan SPV untuk tidak meminta kembali (recourse) kepada

originator untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan

dari aset keuangan tersebut serta kewenangan untuk melakukan

identifikasi aset.

b. untuk menilai bahwa kreditur asal/originator tidak memiliki pengendalian

baik langsung maupun tidak langsung atas aset keuangan yang telah

dialihkan tersebut, dapat dilakukan penilaian atas hal-hal sebagaimana

dilakukan di Jerman, Malaysia dan Thailand yaitu:

1) originator tidak mengatur aset keuangan tersebut;

2) originator tidak mengawasi pengalihan aset tersebut;

3) originator tidak disyaratkan untuk meningkatkan posisi kredit dan juga

tidak disyaratkan untuk mengubah secara sistematik underlying aset

dalam rangka memperbaiki kualitas kredit;

56 Pasal 1460 s/d 1462 KUH Perdata.

Ps 1460. Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya. Ps 1461. Jika barang dijual bukan menurut tumpukan melainkan menurut berat, jumlah dan ukuran, maka barang itu tetap menjadi tanggungan penjual sampai ditimbang, dihitung atau diukur. Ps 1462. Sebaliknya jika barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur.


c. originator tidak lagi sebagai pemegang hak atas aset keuangan tersebut

dan originator tidak boleh dalam posisi sebagai pengendali SPV dalam

transaksi sekuritisasi aset;

d. analisa terhadap mekanisme harga – apakah harganya merupakan harga

yang wajar?

e. Analisa atas kewenangan SPV dalam hal:

1) penggantian dan pengawasan kegiatan service agent serta servicing fee

telah dinegosiasikan secara wajar sesuai dengan term dan kondisi yang

umum berlaku.

2) pengawasan pengumpulan underlying aset misalnya melihat semua

catatan, baik dalam bentuk dokumen maupun soft copy yang

berhubungan dengan piutang yang telah dialihkan tersebut.

3) mengeluarkan kebijakan mengenai kredit dan pengumpulan

pembayaran atas piutang tersebut.57

B. Perjanjian KIK-EBA

1. Perjanjian KIK-EBA

Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari

masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh

Manajer Investasi. Reksadana merupakan perseroan atau investasi kolektif

masyarakat pemodal yang diinvestasikan ke dalam efek oleh manajer investasi.




Secara sederhana dapat dikatakan bahwa reksadana adalah sertifikat yang

menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada manajer investasi selaku

pengelola reksadana, untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar modal.

Dengan membeli sebagian Unit Penyertaan, Investor individual yang memiliki

dana terbatas dapat menikmati manfaat atas kepemilikan berbagai macam efek

dan terbebas dari kesulitan untuk menganalisis Efek.58

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pasar Modal, ada dua

bentuk reksa dana, yaitu berbentuk perseroan dan berbentuk Kontrak Investasi

Kolektif (KIK).

59

Reksadana berbentuk KIK dibentuk berdasarkan perjanjian antara Manajer

Investasi dan Bank Kustodian, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk

mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang

untuk melaksanakan penitipan kolektif yakni jasa penitipan atas Efek yang

dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak.

60

Selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian, dalam setiap penerbitan

awal EBA, paling tidak terdapat dua pihak inti yang memiliki peranan utama

antara lain Kreditur Awal (Originator) dan Penyedia Jasa (Servicer). Selain kedua

pihak tersebut, terdapat juga beberapa lembaga penunjang sebagai lembaga

pendukung pembentukan Efek Beragun Aset seperti Akuntan Publik, Konsultan

Hukum, Perusahaan Penilai dan Notaris.

61

58 M. Paulus Situmorang, Op.Cit., hlm. 61. 59 Ibid, hlm. 62. 60 Rudhy A. Lontoh dkk, Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang, (Bandung: Penerbit Alumni, 2001), hlm. 585.

61 http://www.optimainvestama.com/artikel/Sekuritisasi Aset.pdf, diakses pada tanggal 18 November 2009.



Adapun pihak-pihak yang dapat terlibat dalam penerbitan suatu KIK-EBA

adalah: 62

a. Originator atau Kreditur awal yaitu pihak yang mengalihkan aset tagihannya

kepada para pemegang EBA secara kolektif dimana aset tersebut diperoleh

originator karena adanya tagihan kepada pihak ketiga.

b. Debitur atau pelanggan yaitu pihak penerima kredit dari originator yang wajib

memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur baru atau investor.

c. Penyedia Jasa atau servicer yaitu pihak yang menyediakan jasa untuk

memproses dan mengawasi pembayaran yang dilakukan debitur, melakukan

tindakan awal berupa peringatan dan atau hal lain sesuai dengan kontrak.

d. Bank Kustodian yaitu pihak yang diberi wewenang untuk melaksanakan

penitipan kolektif dan mencatatkan underlying KIK-EBA atas namanya untuk

kepentingan Investor.

e. Manajer Investasi yaitu pihak yang diberi wewenang untuk mengelola

portofolio investasi kolektif.

f. SPV/SPC yaitu pihak yang membeli sejumlah aset tagihan dari originator dan

menerbitkan EBA untuk dijual kepada investor.

g. Lembaga Pemeringkat Efek yaitu pihak yang melakukan pemeringkatan atas

efek yang diterbitkan.

h. Lembaga Sarana Peningkatan Kredit atau Credit Enhancer yaitu pihak yang

memberi jaminan pembayaran guna mendukung peningkatan kualitas EBA.

i. Investor yaitu pihak yang membeli EBA.

62 Ishwahjudi A. Karim, Prespektif Hukum Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA), (Jakarta: KarimSyah Law Firm, 2005), hlm. 1-2.


j. Pihak pendukung seperti konsultan hukum, akuntan publik, notaris, dll.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu

perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

orang atau lebih. Menurut Abdulkadir Muhamad bahwa perjanjian dapat

dirumuskan sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling

mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.63

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu hubungan

hukum mengenai harta benda atau pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau

dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu sedangkan pihak lain berhak

menuntut pelaksanaan.64

KIK-EBA adalah perjanjian sui generis, maka kegiatan bisnis antara

manajer investasi dan bank kustodian dapat dikategorikan sebagai persekutuan

perdata berdasarkan Pasal 1618 KUH Perdata.

65

63 Abdulkadir Muhammad, (1993:224), dikutip dari

Sempat terjadi perdebatan di antara praktisi dan akademisi di bidang

hukum perihal apakah perjanjian di antara dua atau lebih badan hukum untuk

melakukan satu kegiatan dengan tujuan yang sama dapat dikategorikan sebagai

persekutuan perdata, misalnya perjanjian kerja sama operasi. Yang lebih penting

lagi apakah kata ”orang” dalam pasal a quo dimaksudkan untuk manusia (natural

person) saja atau juga melingkupi badan hukum (legal entity).

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19692/kepailitan-spv-dalam-transaksi-kikeba-, pada tanggal 15 Januari 2010. 64 Wirjono Prodjodikoro, (1973:9), dikutip dari Ibid. 65 Hendra Setiawan Boen, Kepailitan SPV dalam transaksi KIK-EBA, diakses melalui Ibid.


http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19692/kepailitan-spv-dalam-transaksi-kikeba-�

Akhirnya pandangan badan hukum dapat membentuk persekutuan perdata-

lah yang diterima. Dalam hal penerbitan KIK-EBA sebagai SPV, dapat dicermati

salah satu syarat persekutuan perdata dalam Pasal 1618 KUH Perdata tidak

terpenuhi, yaitu syarat adanya pembagian untung – rugi antara sekutu, sebab bank

kustodian memperoleh imbalan berupa fee, dan prakteknya tidak ada perjanjian

pembagian keuntungan / kerugian antara manajer investasi dan bank kustodian.

Dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.K.1 Lampiran Keputusan Ketua

Bapepam Nomor Kep-28/PM/2003 tanggal 21 Juli 2003 mengenai Pedoman

Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities),66

ditentukan bahwa bentuk dari SPV adalah Kontrak Investasi Kolektif antara

Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan

dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi

kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan

Kolektif.67

Pasal 1 ayat (1) UUPM mendefinisikan Manajer Investasi sebagai pihak

yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau

mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Para investor

yang memanfaatkan jasa Manajer Investasi untuk mengelola dananya

dikategorikan sebagai ”investor pasif”, karena mempercayakan analisis mengenai

efek serta melakukan order jual dan beli efek itu kepada Manajer Investasi.

68

66 Peraturan Bapepam Nomor IX.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-28/PM/2003 tanggal 21 Juli 2003 mengenai Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities).

67 Tim Studi Perdagangan Efek Beragun Aset, Op.Cit., hlm. 12-13. 68 Jusuf Anwar, Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Investasi, (Bandung:

Penerbit Alumni, 2008), hlm. 166.


Para pemilik dana menyerahkan kepecayaan kepada Manajer Investasi

untuk mengelola dana mereka. Meskipun demikian, pengelolaan dana tersebut

baik dana perorangan, institusi, maupun dana sekelompok nasabah semuanya

berdasarkan kontrak. Kontrak itu diperlukan terutama untuk mengetahui arah

investasi (pembentukan portofolio efek) yang akan dilakukan oleh Manajer

Investasi, dan hal-hal lain yang merupakan hak dan kewajiban masing-masing

pihak.69

a. Adanya pemisahan yang tegas antara kekayaan organ Pengurus dengan

kekayaan SPV;

Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang dibuat antara Manajer

Investasi dengan Bank Kustodian memenuhi persyaratan sebagai SPV, karena

mempunyai karakteristik sebagai berikut:

b. Sifat mobilitas atas Efek Beragun Aset;

c. Prinsip pengurusan melalui suatu organ (Manajer Investasi dan Bank

Kustodian);

d. Adanya kewenangan dan tanggung jawab mewakili kepentingan

pemegang Efek Beragun Aset di dalam maupun di luar Pengadilan bila

terjadi perkara; dan

e. Mempunyai keberadaan yang kontinyu (kesinambungan).

69 Peraturan Nomor IV.B.1. Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak.

Keputusan Ketua Bapepam No. Kep. -22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, diubah dengan No. Kep. -07/PM/1997 tanggal 30 April 1997.


Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset wajib mencantumkan: 70

a. nama penyedia jasa (servicer) yang memberikan jasanya atas aset

keuangan tertentu dalam portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek

Beragun Aset dan menetapkan tanggung jawabnya;

b. nama Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal Efek Beragun Aset

ditawarkan melalui Penawaran Umum;

c. nama Akuntan yang terdaftar di Bapepam yang ditunjuk untuk memeriksa

laporkan keuangan sekurang-kurangnya setiap tahun;

d. nama Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam yang ditunjuk untuk

membuat pendapat hukum mengenai peralihan aset keuangan ke dalam

portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;

e. ketentuan tentang penggantian Manajer Investasi, Bank Kustodian,

Akuntan, Penyedia Jasa, Lembaga Pemeringkat, Konsultan Hukum,

Notaris dan Pihak lain yang berkaitan dengan Kontrak Investasi Kolektif

Efek Beragun Aset; dan

f. imbalan jasa yang akan diterima oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan

Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak yang Terlibat dalam Perjanjian KIK-EBA

Fungsi para pihak dalam perjanjian KIK EBA terbagi dua yaitu :

a. Fungsi Manajer Investasi berkaitan dengan Efek Beragun Aset

70 Tim Studi Perdagangan Efek Beragun Aset, Op.Cit., hlm. 14.


Dalam Peraturan Nomor V.G.5 mengenai Fungsi Manajer Investasi

Berkaitan Dengan Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities) Lampiran

Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-46 /PM/1997, tanggal 26 Desember 1997

diatur mengenai persyaratan dan kewajiban untuk menjadi Manajer Investasi

dalam Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset. Manajer Investasi adalah

Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabah atau

mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali

perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan

usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.71

Manajer Investasi atas Efek Beragun Aset wajib mempunyai Modal Kerja

Bersih Disesuaikan (MKBD) sekurang-kurangnya 25 milliar rupiah. Jumlah ini

kiranya cukup menunjukkan kemampuan permodalan terutama pada awal

pengembangan Efek Beragun Aset sekarang ini. Selain itu, dipersyaratkan pula

bagi Manajer Investasi untuk mempunyai sekurang-kurangnya 2 orang pegawai

yang mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 6 bulan dalam kegiatan

perorganisasian, strukturisasi, dan pengelolaan aset yang mendukung Efek

Beragun Aset.

72

Manajer Investasi wajib mengembangkan likuiditas Efek Beragun Aset

dan Membantu pemegang Efek Beragun Aset untuk menjual Efek Beragun

Asetnya. Selain itu agar terjadi obyektivitas dalam tugas Manajer Investasi, maka

dipersyaratkan pula untuk tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Kreditur

Awal/Originator yaitu Pihak yang telah mengalihkan asetnya.

71 Tim Studi Perdagangan Efek Beragun Aset, Op.Cit. hlm. 15. 72 Ibid.


Adapun fungsi Manajer Investasi berkaitan dengan Efek Beragun Aset,

adalah sebagai pihak yang membeli tagihan yang dijual originator dan

mengeluarkan sertifikat hutang atau Unit Penyertaan untuk dijual kepada Investor

berdasarkan kontrak. Berkaitan dengan fungsi tersebut maka Manajer Investasi

wajib: 73

1) mengelola Efek Beragun Aset sebagaimana ditentukan dalam Kontrak

Investasi Kolektif;

2) bertanggung jawab atas pengelolaan Efek Beragun Aset sesuai dengan

ketentuan dalam kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;

3) melaporkan hasil pemantauan terhadap Bank Kustodian dan Penyedia Jasa

sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Bapepam;

4) melaporkan kepada setiap pemegang Efek Beragun Aset setiap bulan;

5) mengganti Bank Kustodian dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu

kepada Bank Kustodian tersebut dan melaporkan kepada Bapepam

selambat-lambatnya 5 (lima) hari sesudah penggantian sesuai dengan

Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset; dan

6) mewakili kepentingan pemegang Efek Beragun Aset di dalam dan di luar

pengadilan sehubungan dengan aset dalam portofolio Kontrak Investasi

Kolektif Efek Beragun Aset atau berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian

dan Penyedia Jasa.

Dalam peraturan tersebut juga ditentukan bahwa guna melindungi

kepentingan masyarakat investor, maka Bapepam mempunyai kewenangan untuk

73 Ibid. hlm. 16.


mengganti Manajer Investasi dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan

kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku.74

Manajer Investasi fungsinya semata-mata untuk mengelola, efek apa yang

akan dibeli, berapa banyaknya, kapan dijual, kapan dibeli dan sebagainya. Dengan

cara seperti ini ada pemisahan fungsi pengelolaan dan fungsi penyimpanan dan

pengadministrasian.

Para pemilik uang yang telah menyetorkan uangnya akan mendapat bukti

penyertaan pada reksadana tersebut, yang disebut Unit Penyertaan. Nilai unit

penyertaan dimaksud sama dengan jumlah kekayaan bersih reksadana (kas dan

seluruh portofolio dikurangi beban biaya) dibagi dengan jumlah Unit Penyertaan

yang telah dikeluarkan. Semua kekayaan reksadana, kas dan efek, atau deposito

disimpan oleh Bank Kustodian.

75

b. Fungsi Bank Kustodian berkaitan dengan Efek Beragun Aset

Peraturan Nomor VI.A.2 Lampiran Keputusan Nomor Kep-47/PM/1997

tanggal Tanggal: 26 Desember 1997 mengenai Fungsi Bank Kustodian Berkaitan

Dengan Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities). Menetapkan fungsi dari

Bank Kustodian dalam kaitannya dengan Efek Beragun Aset.

Fungsi Bank Kustodian berkaitan dengan Efek Beragun Aset antara lain: 76

1) Melaksanakan penitipan kolektif;

74 Ibid. 75 Jusuf Anwar, Op.Cit., hlm. 168.

76 Tim Studi Perdagangan Efek Beragun Aset, Op.Cit., hlm. 17.


2) Memisahkan aset Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dari aset

Bank Kustodian dan atau kekayaan nasabah lain dari Bank Kustodian;

3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana ditentukan dalam

Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset kepada Bapepam;

4) Memenuhi instruksi dari Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam

Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset; dan

5) Melaporkan secara tertulis kepada Bapepam apabila Manajr Investasi

melakukan kegiatan yang merugikan pemegang Efek Beragun Aset

selambat-lambatnya akhir hari kerja berikutnya.

Dalam pelaksanaan Efek Beragun Aset Bank Kustodian wajib memenuhi

instruksi Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Sedangkan apabila instruksi tersebut bertentangan dengan Kontrak Investasi

Kolektif atau bertentangan dengan tanggung jawabnya untuk melindungi aset

keuangan portofolio Kontrak Investasi Kolektif, maka Bank Kustodian wajib

melaporkan instruksi tersebut secara tertulis kepada Bapepam dan selanjutnya

Bank Kustodian dapat melaksanakan instruksi tersebut jika ada persetujuan

terlebih dahulu dari Bapepam.77

Kustodian hanya dapat diselenggarakan oleh Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat

persetujuan Bapepam. Kegiatan penitipan adalah salah satu kegiatan bank umum,

oleh karena itu bank umum tidak lagi memerlukan izin, untuk melakukan kegiatan

penitipan. Namun, untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian yang merupakan

77 Ibid.


kegiatan yan lebih luas dari kegiatan penitipan dan terkait dengan kegiatan

lembaga lainnya seperti Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Perusahaan

Efek maka Bank Umum wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bapepam.

Sedangkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Perusahaan Efek tidak

lagi memerlukan izin atau persetujuan secara terpisah, oleh karena izin yang telah

diberikan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Perusahaan Efek

sudah mencakup kegiatan kustodian.78

Jasa Kustodian tidak hanya terbatas pada penyimpanan atau penitipan

Efek, dana atau harta yang berkaitan dengan Efek, atau dana milik para

nasabahnya, akan tetapi juga termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain,

menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemilik Efek yang termasuk dalam

penitipan kolektif. Efek dan dana atau harta, lain milik nasabah yang disimpan

pada Kustodian wajib diadministrasikan secara terpisah dari harta milik Kustodian

tersebut.

79

C. Mekanisme Perdagangan Efek Beragun Aset

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan KIK-EBA

Pihak-pihak yang terkait dan terlibat dalam proses sekuritisasi adalah

sebagai berikut:80

a. Originator adalah pihak pemilik aset (pada umumnya piutang-piutang

yang berjangka waktu menengah dan panjang, yaitu berjangka waktu lebih

dari 1 tahun) yang dijadikan jaminan untuk menerbitkan EBA tersebut.

78 Rudhy A. Lontoh dkk, Op.Cit., hlm. 581.

79 Ibid. 80 Gunawan Widjaja, Op.Cit., hlm. 334.


Setiap perusahaan dapat menjadi originator, dengan syarat bahwa

perusahaan yang bersangkutan memiliki piutang-piutang, pada umumnya

piutang-piutang jangka menengah dan panjang dengan masa jatuh tempo

yang lebih dari satu tahun atau penghasilan di masa mendatang (future

cash flow)

b. Servicer adalah pihak yang memeperoleh kuasa dari issuer untuk

melakukan collection atas piutang yang menjadi jaminan penerbitan EBA

tersebut. Sebagai pemegang kuasa, servicer menjalankan fungsinya

dengan mendapatkan upah atau bayaran. Pada umumnya servicer ini

adalah originator.81

c. Issuer adalah pihak yang melakukan penerbitan EBA. Dalam Asset

Securitization : A Financial Service to be Nurtured, dikatakan bahwa

issuer dapat mengambil bentuk :

1) Trusts;

2) Special Purpose Vehicle (SPV);

3) Conduit.

Sehubungan dengan lembaga issuer ini, Timothy C Leixner

mengemukakan bahwa issuer adalah the special purpose entity, usually an

owner trust (but can be another form of trust or a corporation, partnership

or fund), created pursuant to a trust agreement between the originator (or

in a two step structure, the intermediate SPE) and the trustee, that issues

the securities and avoid taxation at the entity level. Dalam konteks ini,

81 Ibid. hlm. 335.


Leixner tidak memberikan pembedaan secara khusus, seperti yang

dilakukan oleh Hyderabad. Leixner hanya mensyaratkan bahwa issuer ini

haruslah suatu lembaga khusus yang dibentuk atau didirikan untuk

melakukan proses sekuritisasi. Issuer ini haruslah suatu lembaga yang

bankrupty free, yang tidak dapat dipailitkan. Jika memperhatikan

pengertian issuer yang diberikan oleh Leixner, dapat diketahui juga bahwa

issuer dapat mengambil bantuk trusts (yang dinamakan dengan owner

trusts) atau bentuk-bentuk usaha lainnya, baik suatu perseroan terbatas

yang berbadan hukum atau bentuk-bentuk usaha lainnya.

d. Trustee. Dalam konteks penerbitan EBA yang bersifat penyertaan, trustee

adalah pihak yang diberikan kepercayaan untuk menjadi pemilik dari asset

yang dijadikan sebagai jaminan penerbitan EBA tersebut, yang merupakan

owner trust. Sementara itu, dalam konteks penerbitan EBA bersifat utang,

(indenture) trustee adalah wakil investor pemegang surat utang.82

Dalam kaitannya dengan owner trust dan wakil pemegang surat

utang, perlu diperhatikan bahwa dalam tulisan selanjutnya, Leixner

membedakan owner trustee dari indenture trustee. Jika owner trustee

merupakan pemilik piutang yang tidak terbagi (undivided ownership) yang

merupakan aset milik bersama pemegang unit penyertaan yang diterbitkan

oleh owner trustee ini, indenture trustee merupakan pihak yang mewakili

kepentingan pemegang obligasi yang diterbitkan dengan jaminan piutang-

piutang yang disekuritisasi tersebut. Dalam konteks ini dapat dilihat bahwa

82 Ibid. hlm. 336.


ABS atau EBA yang diterbitkan dalam bentuk penyertaan melibatkan

owner trustee, sedangkan EBA yang diterbitkan dalam bentuk utang

melibatkan indenture trustee.

Ini berarti peran trustee dalam proses sekuritisasi aset merupakan

atau terwujud dalam bentuk sebagai berikut :

1) Owner Trustee, yaitu pihak yang menjadi pemilik terdaftar dalam

hukum (legal owner) dari piutang-piutang yang menjadi underlying

asset dalam penerbitan EBA. EBA tersebut merupakan bukti

pemilikan bersama yang tidak terbagi (undivided ownership) atas

piutang-piutang yang dicatatkan atas nama owner trust tersebut.

2) Indenture Trustee, yaitu pihak yang mewakili kepentingan

pemegang EBA yang diterbitkan dalam bentuk surat utang, atas

jaminan berupa piutang-piutang yang dibeli oleh issuer.

e. Underwriter atau penjamin emisi efek, perusahaan yang bergerak sebagai

penjamin emisi bagi issuer dalam rangka penerbitan EBA tersebut.83

f. Custodian adalah suatu lembaga penitipan (kolektif) yang menyimpan aset

yang dijadikan jaminan berdasarkan pada pernyataan pemisahan piutang-

piutang yang dijadikan sebagai dasar penerbitan EBA.

g. Credit Enhancer adalah pihak yang diperlukan untuk meningkatkan

peringkat piutang EBA yang diterbitkan tersebut. Dengan credit enhancer,

diharapkan marketability dan liquidity EBA tersebut dapat meningkat,

seiring dengan meningkatnya kepercayaan investor atas EBA tersebut.

83 Ibid. hlm. 337.


Bentuk dan jenis credit enhancement dapat berbeda-beda, bergantung pada

jenis EBA yang diterbitkan. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan

menjadi : credit enhancement yang bersumber dari piutangnya sendiri

(internal credit enhancement) dan credit enhancement yang berasal dari

jaminan pihak ketiga (external credit enhancement).

h. Credit Rating Agency adalah perusahaan yang melakukan penilaian

terhadap kualitas piutang-piutang yang dijual dan dijadikan dasar bagi

penerbitan EBA. Dalam praktik dikenal beberapa lembaga yang

melaksanakan kegiatan penilaian ini. Lembaga-lembaga itu anatar lain:

Moody’s, S&P, Fitch IBCA, Duff & Phelps.84

i. Investor.

2. Proses Sekuritisasi Dalam KIK-EBA

Secara umum, Instrumen EBA merupakan salah satu bentuk Sekuritisasi

Aset dalam pasar keuangan. Sekuritisasi aset adalah suatu proses transformasi aset

keuangan yang tidak likuid menjadi dana yang likuid dengan menerbitkan

efek/surat berharga kepada prospektif investor yang dijamin oleh aset finansial.

Tujuan dari sekuritisasi aset adalah untuk meningkatkan kemampuan likuiditas

Kreditur Awal dan memberikan hasil investasi dalam bentuk bunga bagi para

investor.85

84 Ibid. hlm. 338.

85 http://www.optimainvestama.com/artikel/Sekuritisasi Aset.pdf, diakses pada tanggal 19 November 2009.



Black’s Law Dictionary, 7th edition memberikan definisi mengenai

sekur itisasi, yaitu sebagai berikut.86

Securitization-is the process of homogenizing and packaging financial

instruments into a new fungible one. Acquisition, classification,

collateralization, composition, pooling and distribution are functions

within this process.

87

Securitization, menurut Dictionary of Financial Risk Management, adalah:

88

Menurut Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2005 tentang Perusahaan

Sekunder Perumahan, pengertian sekuritisasi dalam Pasal 1 huruf 14 adalah:

The process of converting assets which would normally serve as collateral

for a bank loan into securities which are more liquid and can be traded at

a lower cost than the underlying assets. The largest category of securitized

assets is real estate mortgage loans which serve as collateral for

mortgage-backed securities.

89

86 Black’s Law Dictionary 7th edition dikutip dari buku Gunawan Widjaja dan E. Paramitha Sapardan, Asset Securitization (Pelaksanaan SMF di Indonesia) Seri Aspek Hukum Dalam Pasar Modal, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm 9.

“transformasi asset yang tidak likuid menjadi likuid dengan cara

pembelian aset keuangan dari kreditor asal dan penerbitan Efek Beragun

Aset.”

87 http://www.vinodkothari.com, securitization glossary, dikutip dari Ibid. 88 Ibid., hlm. 208. 89 Pasal 1 huruf 14 Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2005 tentang Perusahaan Sekunder Perumahan.


http://www.vinodkothari.com/�

Ini berarti sekuritisasi aset terjadi atau dilaksanakan melalui suatu

transformasi dari asset-aset keuangan (berupa piutang/tagihan) yang tidak dapat

segera diubah menjadi dana yang likuid dengan cara kreditor asal melepaskan

kepemilikannya, di mana transformasi tersebut dilakukan dengan cara

menerbitkan efek yang dapat dijual (marketable securities) kepada investor

dengan dijamin oleh aset keuangan yang bersangkutan.

Sekuritisasi aset menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/4/PBI/2005,

dalam Pasal 1 butir 2 adalah: 90

Menurut pengertian Peraturan BI tersebut, sekuritisasi adalah suatu

kegiatan sekuritisasi penerbitan surat berharga, yang dimulai dengan kegiatan

pengalihan suatu aset keuangan dari kreditor asal (originator), yaitu piutang-

piutang yang dijamin dengan hak agunan (Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2005,

Pasal 1 huruf 2) oleh suatu lembaga yang disebut dengan nama issuer, yang

diakhiri dengan penjualan surat berharga yang dapat diperdagangkan, yang

diterbitkan oleh issuer tersebut kepada pihak investor. Hasil penjualan surat

berharga tersebut itulah yang dipergunakan untuk membeli piutang-piutang milik

“Penerbitan surat berharga oleh penerbit Efek Beragun Aset yang

didasarkan pada pengalihan aset keuangan dari kreditor asal yang diikuti

dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan Efek Beragun Aset

kepada pemodal.”

90 Pasal 1 butir 2, Peraturan Bank Indonesia No. 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-

hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum.


kreditor asal (originator), sebagai dasar terjadinya peralihan hak milik dari

piutang-piutang tersebut dari originator kepada issuer.

Pada saat ini, sekuritisasi di dunia telah berkembang pesat. Aset yang

dapat disekuritisasi tidak hanya terbatas pada aset keuangan, namun telah meluas

pada aset lainnya seperti pesawat terbang, bangunan dan disisi lain telah pula

diterapkan sekuritisasi atas resiko, seperti resiko asuransi, resiko cuaca dan lain

sebagainya.

Pembentukan efek beragun aset sebagaimana proses sekuritisasi lazimnya

merupakan suatu proses pembentukan efek, yang merupakan instrumen pasar

modal, dari sekumpulan aset yang biasanya merupakan aset keuangan dan beupa

tagihanyang nantinya secara legal akan berada di bawah pengendalian pemegang

efek beragun aset (investor) yang diwakili oleh suatu Special Purpose Vehicle, di

Indonesia dalam bentuk kontrak investasi kolektif. Pengembalian atas investasi

dalam efek beragun aset berasal dari likuidasi atas sekumpulan aset yang menjadi

jaminan (asal) pembentukannya, yang dapat juga berasal dari peningkatan kredit

(credit enhancement) yang disediakan baik secara internal maupun eksternal.91

91 Tim Studi Perdagangan Efek Beragun Aset, Op.Cit., hal. 9-10.


Secara sederhana proses sekuritisasi aset dapat dijelaskan dalam gambar

berikut di bawah ini: 92

1. Originator menawarkan aset tidak likuid beupa piutang-piutang

jangka menengah atau panjang kepada issuer.

2. Issuer melakukan repackaging piutang-putang tersebut untuk

ditawarkan kepada investor.

3. Issuer mengundang underwriter untuk melakukan penjajakan

penjualan ABS atau EBA kepada investor.

4. Credit rating akan menilai peringkat piutang-piutang yang akan

dijual oleh originator kepada issuer.

5. Credit enhancement dilakukan untuk menentukan harga dan jenis

atau macam proses sekuritisasi yang akan ditempuh.

6. Investor membayar kepada issuer atas pembelian atau pemesanan

ABS atau EBA yang diterbitkan oleh issuer.

92 Gunawan Widjaja dan E. Paramitha Sapardan, Op.Cit., hlm. 37.

Originator

Underwriter Trusts / SPV / Conduit

Credit Enhancement

Investor Credit Rating


7. Issuer membayar jumlah uang yang diterima dari investor kepada

originator dengan kontra prestasi penyerahan hak milik atas

piutang tersebut dari originator kepada issuer. Piutang-piutang

tersebut akan menjadi milik bersama investor dalam pass-through

securities yang diterbitkan oleh trusts maupun jaminan pemenuhan

kewajinan issuer dalam pay-through securities yang diterbitkan

oleh SPV.93

8. Originator yang juga berfungsi sebagai servicer, setelah

melakukan ”collection” piutang yang telah jatuh tempo dan

dibayarkan oleh debitor pokok menyerahkan hasil collection

tersebut kepada issuer.

9. Issuer selanjutnya menyerahkan hasil yang diperoleh dari servicer

kepada investor, baik secara langung pada saat ia menerima

pembayaran dari servicer (dalam pass-through securities), atau

pada saat ABS atau EBA jatuh tempo (dalam pay-through

securities).

Dalam aktivitas Sekuritisasi Aset, Bank dapat melakukan fungsi-fungsi

sebagai Kreditur Asal, Penyedia Kredit Pendukung, Penyedia Fasilitas Likuiditas,

Penyedia Jasa, Bank Kustodian, dan atau Pemodal. Bank yang berfungsi sebagai

Kreditur Asal dan atau Penyedia Jasa tidak dapat bertindak sebagai Bank

Kustodian

93 Ibid., hlm. 38.


Bagan sekuritisasi dan fungsi Bank, sesuai PBI, dapat dilihat sebagai

berikut: 94

Efek Beragun Aset (EBA) adalah surat berharga yang diterbitkan oleh penerbit

berdasarkan aset keuangan yang dialihkan oleh kreditur asal.

Kredit Pendukung (Credit Enhancement), adalah fasilitas yang diberikan kepada

Penebit untuk meningkatkan kualitas aset keuangan yang dialihkan dalam rangka

pembayaran kepada Pemodal.

Fasilitas Likuiditas (Liquidity Facility), adalah fasilitas talangan yang diberikan

kepada Penerbit untuk mengatasi mismatch pembayaran kepada Pemodal.

94 http://edratna.wordpress.com/2009/03/22/sekilas-mengenal-apa-yang-dimaksud-dengan-sekuritisasi/, diakses pada tanggal 14 Desember 2009.


http://edratna.wordpress.com/2009/03/22/sekilas-mengenal-apa-yang-dimaksud-dengan-sekuritisasi/�

http://edratna.wordpress.com/2009/03/22/sekilas-mengenal-apa-yang-dimaksud-dengan-sekuritisasi/�

Penyedia Jasa (Servicer), adalah pihak yang menatausahakan, memproses,

mengawasi, dan melakukan tindakan2 lainnya dalam rangka mengupayakan

kelancaran arus kas aset keuangan, yang dialihkan kepada Penerbit sesuai

perjanjian antara pihak tsb dengan Penerbit, temasuk memberikan peringatan

kepada Reference Entity, apabila terjadi keterlambatan pembayaran, melakukan

negosiasi dan menyelesaikan tuntutan.

Bank Kustodian, adalah Bank yang memberikan Jasa penitipan EBA dan harta

serta jasa lain yang berkaitan dengan Sekuritisasi Aset sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

Pemodal (investor), adalah pihak yang membeli EBA.

Adapun manfaat dari adanya proses sekuritisasi ini adalah :95

1. Bagi Industri Perbankan dan Pembiayaan

a. Sumber pendanaan KPR jangka panjang

b. Mengurangi resiko kredit atas KPR

c. Diversifikasi sumber pendanaan dengan memperoleh dana dari

Pasar Modal, dan

d. mengatasi mismatch antara aset dan liabilities

2. Bagi Pemodal

a. Alternatif investasi pada surat berharga yang menawarkan :

1) Rating terbaik, Tenor Jangka Panjang dan Aman.

95 http://www.dayamandiri.co.id/images/upload/File/OVERVIEW%20-%20EBA_120109.pdf, diakses pada tanggal 3 Januari 2010.


http://www.dayamandiri.co.id/images/upload/File/OVERVIEW%20-%20EBA_120109.pdf�

http://www.dayamandiri.co.id/images/upload/File/OVERVIEW%20-%20EBA_120109.pdf�

2) Minimum resiko dengan cara antara lain pemilihan KPR

yang hanya berkualitas dan diversifikasi wilayah originasi

KPR

b. Mendapat imbal hasil yang menarik

c. Kontribusi langsung kepada sektor riil secara umum dan sektor

perumahan secara khusus

3. Bagi Pemerintah dan Perekonomian

a. tersedianya sumber pendanaan yang menunjang pertumbuhan

sektor industri perumahan

b. stimulus pertumbuhan perumahan yang layak dan terjangkau

c. meningkatkan efisiensi pasar primer perumahan dan institusi

terkait.

Ada beberapa alasan mengapa perusahaan-perusahaan tertentu memilih

untuk mencari dana melalui pola sekuritisasi aset antara lain: 96

a. Biaya finansial yang sangat rendah, maksudnya adalah cukup dengan

menggunakan aset yang dimiliki, perusahaan dapat melakukan penjualan

efek dengan kualitas kredit yang tinggi dibandingkan dengan nilai

perusahaan tersebut.

b. Penghematan modal. Apabila dikaitkan dengan pembatasan hutang

perusahaan khususnya bagi lembaga keuangan, oleh ketentuan pasar

modal, maka transaksi dengan pola penjualan aset (true sale) dalam sistem

96 Lederman (1996: 5), dikutip dari Yunus Edward Manik, Op.Cit. hlm. 20.


akutansi dapat mengurangi kebutuhan untuk kebutuhan modal yang besar

(higher cost equity).

c. Pendanaan / strategi pendanaan yang sesuai. Dengan sekuritisasi efek

perusahaan dapat manawarkan pola, jangka waktu dan harga dasar atas

efek tersebut.

d. Pendapatan. Apabila konsep sekuritisasi adalah penjualan aset (true sale),

penerbit atau penjual diperbolehkan untuk mengetahui, sesuai prinsip

standard akutansi (GAAP) keuntungan atau kerugian penjualan aset

tersebut diperhitungkan dengan nilai saat ini (present value) dan

ekspektasi nilai yang akan datang.

Dari sisi investor ada beberapa manfaat yang didapatkan melalui

pembelian instrumen ini yakni: 97

a. Sebagai alternatif pendanaan jangka panjang 3-10 tahun KIK EBA lebih

menarik bagi investor dibanding surat utang lain, seperti obligasi dan

promes, karena didukung dengan aset yang likuid dengan resiko yang

relatif kecil.

b. Meski originator (penerbit) bangkrut, tagihannya tetap ada. Ini berbeda

dari pemebeli obligasi atau promes, yang akan kehilangan dananya kalau

perusahaan yang bersangkutan bangkrut.

Dari sisi investor, penerbitan efek ini dapat memberikan wacana baru dan

memperluas perbendaharaan jenis instrumen investasi yang ada di pasar modal.

97 Personal & Corporate Finance (edisi 2 : hal 13), dikutip dari Ibid.


Yang pasti, investor dapat lebih mendiversifikasikan portofolionya guna

meningkatkan return dengan batasan risiko tertentu yang dapat ditoleransi.98

3. Badan Hukum Penerbit KIK-EBA

Efek beragun aset merupakan salah satu instrumen Pasar Modal yang

mempunyai latar belakang aspek hukum yang cukup kompleks dan perlu

memperoleh perhatian, terutama mengenai bentuk hukum yang dapat diapaki

sebagai SPV dan pengalihan hak atas aset. Secara umum Efek Beragun Aset

mempunyai konstruksi yang sama di semua negara, namun peraturannya terutama

mengenai bentuk Special Purpose Vehicle-nya dapat berbeda untuk masing-

masing negara. Di Amerika Serikat benuk hukum dari Special Purpose Vehicle

dalam Efek Beragun Aset adalah Trust atau Corporation. Namun bentuk hukum

Trust ini tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia, oleh karena itu perlu

ditetapkan bentuk hukum lain yang sesuai untuk suatu SPV.

Banyak pihak mengajukan agar SPV dalam Efek Beragun Aset

mempunyai bentuk hukum Perseroan Terbatas (PT). Dengan bentuk hukum PT,

hubungan hukum antara Originator dengan SPV tidak menjadi masalah karena

keduanya memenuhi kriteria sebagai subyek hukum. Bapepam selaku pemegang

otoritas Pasar Modal di Indonesia mengajukan bentuk hukum SPV dalam Efek

Beragun Aset ini berupa Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum ini

diintrodusir oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

98 http://www.optimainvestama.com/artikel/Sekuritisasi Aset.pdf, diakses pada tanggal 18

November 2009.



dalam kaitannya dengan Reksa Dana dan mempunyai karakteristik hampir sama

dengan Trust di Amerika Serikat.

Kontrak Investasi Kolektif dianggap sebagai bentuk hukum SPV yang

paling cocok, karena bentuk hukum ini lebih fleksibel atau luwes serta dibuat

berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338

KUH Perdata. SPV juga tidak seperti bentuk hukum PT yang mempunyai organ-

organ yang terdiri atas Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.

Disamping itu biasanya PT dibentuk untuk melakukan kegiatan bisnis seperti

memproduksi atau menjual produk-produk tertentu, sedangkan Special Purpose

Vehicle dalam Efek Beragun Aset tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan

bisnis.

Menurut pengertian resmi yang diberikan oleh Undang-undang Pasar

Modal No. 8 Tahun 1995, maka manajer investasi merupakan pihak yang kegiatan

usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio

investasi kolektif untuk kelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana

pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian yang mengelola

dana dalam suatu perusahaan reksa dana adalah pihak manajer investasi ini.99

Beberapa langkah dan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan

manajer investasi, khususnya reksa dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif

antara lain sebagai berikut:

100

1. Manajer investasi menetapkan strategi dan tujuan reksa dana yang

bersangkutan.

99 Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), (Bandung: Citra Aditya Bakti,

1996), hlm. 109. 100 Ibid. hlm. 110-111.


2. Pemilihan kustodian.

3. Pembuatan Master Investment Contract (Kontrak Induk).

4. Penandatanganan Kontrak Induk oleh Manajer Investasi dengan

Kustodian.

5. Manajer Investasi menyampaikan ”pernyataan pendaftaran” kepada

Bapepam untuk menawarkan kepada umum terhadap Unit Penyertaan

Reksadana.

6. Pernyataan Efektif pernyataan pendaftaran oleh Bapepam.

7. Penawaran unit penyertaan kepada investor via prospektus yang telah

dibuatnya.

8. Investor, mengisi, menyetujui, dan menandatangani formulir pemesanan.

9. Manajer investasi kemudian menandatangani formulir pemesanan.

10. Formulir tersebut dan uang harga pembelian diserahkan kepada Kustodian.

11. Kustodian menyerahkan Unit Penyertaan kepada investor sesuai pesanan.

12. Manajer investasi membuat order beli atas efek tertentu lewat para pialang.

13. Pialang melakukan pembelian efek dan menyerahkan efek dan menerima

uang harga pembelian dari kustodian.

14. Kustodian menyimpan efek dan melakukan pencatatan.

15. Kustodian menyiapkan rekening harian yang menunjukkan posisi

portofolio efek.

16. Manajer investasi menetapkan nilai pasar yang wajar atas efek tersebut.

17. Kustodian menghitung nilai aktiva bersih dan unit penyertaan per unit.

18. Nilai aktiva bersih unit penyertaan tersebut dimuat dalam surat kabar.


19. Investor menjual unit dengan mengajukan permintaan untuk pelunasan

kembali unit penyertaan kepada kustodian.

20. Kustodian menghitung nilai unit penyertaan per unit berdasarkan nilai

aktiva bersih.

21. Manajer investasi membeli kembali unit penyertaan berdasarkan nilai

aktiva bersih per unit penyertaan.

22. Manajer investasi melakukan pelunasan kembali dengan membuat order

jual kepada pialang untuk menjual efek atas nama rekening reksa dana.

23. Kustodian menyerahkan efek kepada pialang dan menerima uang.

24. Uang tersebut dipergunakan untuk pelunasan kembali unit penyertaan.

4. Proses Penerbitan Efek Beragun Aset

Penerbitan Efek Beragun Aset dapat dilakukan melalui Penawaran Umum

dan dapat juga diterbitkan melalui private placement. Dalam hal Efek Beragun

Aset ditawarkan melalui Penawaran Umum, maka Manajer Investasi wajib

menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam. Sedangkan apabila

Efek Beragun Aset tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum maka Manajer

Investasi hanya diwajibkan untuk menyampaikan dokumen kepada Bapepam

paling lambat 10 hari sejak ditandatangani Kontrak Investasi Kolektif berupa

dokumen keterbukaan, Kontrak Investasi Kolektif yang bersangkutan dan

spesimen sertifikat Efek Beragun Aset.101

101 Tim Studi Perdagangan Efek Beragun Aset, Op.Cit., hlm. 17-18.


Originator sebagai Kreditur Awal mengadakan transaksi jual beli aset

dengan Manajer Investasi untuk kemudian dicatatkan atas nama Bank Kustodian

berdasarkan kontrak Investasi kolektif. Selanjutnya Kreditur Awal dapat

melaksanakan fungsi sebagai Penyedia Jasa. Penyedia Jasa adalah Pihak yang

bertanggung jawab untuk memproses dan mengawasi pembayaran yang dilakukan

debitur, melakukan tindakan awal berupa peringatan atau hal-hal lain karena

debitur terlambat atau gagal memenuhi kewajibannya, melakukan negosiasi,

menyelesaikan tuntutan terhadap debitur dan jasa lain yang ditetapkan dalam

kontrak. Untuk hal tersebut penyedia jasa mendapat fee atas jasanya tersebut.

Dalam hal penerbitan Efek Beragun Aset dilakukan melalui Penawaran

Umum, Manajer Investasi wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada

Bapepam dengan menyertakan dokumen antara lain: 102

a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang dibuat dalam akta

notariil oleh Notaris yang terdaftar di Bapepam;

b. Rancangan akhir propektus (diberi materai dan ditandatangani para Pihak);

c. Sertifikat Efek Beragun Aset;

d. Contoh formulir pemesanan pembelian Efek Beragun Aset;

e. Perjanjian berkaitan dengan Efek Beragun Aset;

f. Laporan pemeriksaan hukum (legal Audit) dan pendapat hukum (legal

opinion);

g. Proyeksi arus kas Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;

102 Ibid. hlm. 18-19.


h. Laporan Keuangan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang

telah diaudit Akuntan;

i. Hasil pemeringkatan;

j. Dokumen tentang Manajer Investasi;

k. Dokumen Bank Kustodian; dan

l. Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal.

Adapun dokumen yang harus disampaikan dengan cara private placement

dalam penerbitan Efek Beragun Aset adalah sebagai berikut: 103

1) Dokumen Keterbukaan Efek Beragun Aset;

2) Kontrak Investasi Kolektif; dan

3) Spesimen sertifikat Efek Beragun Aset.

Dana yang terkumpul dari penerbitan Efek Beragun Aset digunakan untuk

membeli aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial,

sewa guna usaha, perjanjian jual beli bersyarat, perjanjian pinjaman cicilan,

tagihan kartu kredit, pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau

apartemen, Efek bersifat hutang yang dijamin oleh Pemerintah, Sarana

Peningkatan Kredit/Arus Kas, serta aset keuangan setara dengan aset lain yang

berkaitan dengan aset keuangan tersebut dari pihak Kreditur Awal (Originator).104

103 Ibid. hlm. 19.

104 Ibid.


Documents

Reksadana Kik Eba