Makalah

Pelanggaran Reklamasi Pantai di Kawasan Pantura terhadap Hukum Tata Ruang dan Lingkungan

Sekitarnya

(http://gatra.com/artikel).

Oleh:

ROYHAN RIZKY 0910613061

M. IQBAL MUSLIM 0910613052

RENDI NUGRAHA 0910613058

SAMSUL ARIF H. 0910613063

TAQWA RIZALDI 0910613065

HENDRA HALIM 105060100111007

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONALFAKULTAS TEKNIK JURUSAN SIPIL UNIVERSITAS

BRAWIJYA MALANG

1

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha

Esa, atas karunia dan rahmatnya maka kami dapat menyelesaikan

makalah sebagai salah satu aspek penilain atas mata kuliah Aspek Hukum

Dalam Pembanguan.

Pembuatan makalah ini mengangkat topik yang dipublikasikan

melalui media masa ataupun media elektronik. Berdasarkan topik tersebut,

kemudian dikembangkan dan ditinjau permasalahan yang timbul. Dari

permasalahan tersebut dapat dianalisa semua aspek hukum yang ada

sesuai dengan undang – undang yang berlaku di indonesia. Dengan

demikian mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mengambil

pelajaran dari topik yang dibahas dalam makalah. Mahasiswa dapat

memahami aspek hukum yang berkaitan dengan dunia teknik sipil, sesuai

dengan undang- undang yang berlaku di indonesia.

Bersamaan dengan ini kami mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak ir. Widodo S., Meng & Agus Susansto SH. selaku

dosen mata kuliah Aspek Hukum Dalam Pembangunan.

2. Semua pihak yang membantu baik moril maupun materil

dalam proses penyusunan tugas ini.

Akhir kata penyusun memohon maaf apabila dalam penyusunan

makalah terdapat kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang

membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.

Malang , oktober 2011

Penyusun

2

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Abstrak

Bentuk geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan

tentunya memberikan berbagai keuntungan bagi pemerintah dan rakyat,

terlebih karena wilayah perairannya yang sangat luas bahkan melebihi

jumlah daratan yang dimiliki.

Namun, hal itu juga yang kemudian menimbulkan

permasalahan baru di negeri ini. Jumlah penduduk yang sangat banyak

dan ketidakmampuan pemerintah untuk memeratakan kepadatan penduduk

tersebut pada tiap daerah mengakibatkan kebutuhan akan tanah sebagai

area aktivitas penduduk menjadi suatu kebutuhan yang primer. Tanah

tambahan tersebut bisa didapat melalui proses reklamasi pantai. Oleh

sebab itu, muncullah keinginan pemerintah untuk melakukan reklamasi

pantai di wilayah-wilayah pesisir tertentu yang padat penduduk seperti di

Jakarta.

1 http://en.wikipedia.org/wiki/reclamation, 17 Maret 2010

3

Secara harfiah, reklamasi (reclamation) adalah “the procces

of reclaiming something from loss or from a less useful condition.”1 (proses

memperoleh kembali sesuatu dari kehilangan atau dari suatu keadaan yang

kurang bermanfaat). Kegiatan reklamasi pantai dan laut dengan melakukan

penimbunan pada wilayah pantai dan laut merupakan hal yang baru dikenal

di Indonesia dalam waktu dua puluh tahunan belakangan ini.

Reklamasi pantai sudah diatur juga dalam UU Nomor 27

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

pada pasal 23, yang memberikan definisi bahwa reklamasi adalah kegiatan

yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber

daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara

pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Ada beberapa jenis

reklamasi lainnya yang dapat dikaitkan dengan lingkungan fisik tertentu,

yaitu : land reclamation,water reclamation, river reclamation, dan mine

reclamation.2

Istilah reklamasi pantai pertama kali digunakan dan mulai

dikenal oleh ranah hukum positif Indonesia sejak tahun 1995, yang

dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang

Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun

1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuknaga, Tangerang. Menurut Hery

Hartawan, kedua Keputusan Presiden ini memiliki sifat pemberlakuannya

sendiri, yaitu:

2 http://en.wikipedia.org/wiki/reclamation, 17 Maret 2010

4

“Secara umum, kedua Keputusan Presiden ini menjadi awal munculnya landasan yuridis bagi reklamasi pantai. Hanya saja Keputusan Presiden ini bukanlah peraturan (regelling) yang dapat berlaku secara umum, karena sifat berlaku kedua Keputusan Presiden tersebut hanya terbatas pada wilayah yang telah di tentukan yaitu Pantai Utara Jakarta dan Pantai Kapuknaga, Tangerang. Dengan demikian sekalipun memiliki status hukum sebagai peraturan perundang-undangan, tetapi dua keputusan Presiden tersebut memiliki sifat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu hanya sebagai kebijakan pemerintah yang bersifat khusus untuk kegiatan tertentu, dalam hal ini khusus dalam rangka pelaksanaan kegiatan reklamasi pantai di dua lokasi tertentu.” 3

Sejak istilah reklamasi pantai digunakan dalam dua

Keputusan Presiden tersebut, maka istilah tersebut kemudian hampir

selalu dipergunakan untuk kegiatan penimbunan pantai atau laut. Namun

meskipun undang-undang mengenai reklamasi telah dibuat secara resmi,

masih saja terjadi pengusahaan-pengusahaan reklamasi yang tidak sesuai

dengan peraturan yang telah dibuat bahkan memberikan dampak buruk

bagi lingkungan, antara lain terjadi pada proses reklamasi pantai di

kawasan Pantai Utara Jakarta yang untuk selanjutnya akan disebut

Pantura.

Reklamasi pantai yang didasarkan pada Keputusan Presiden

Nomor 52 Tahun 1995 ini cukup banyak menyalahi ketentuan-ketentuan

Hukum Administrasi Negara yang seharusnya menjadi dasar bagi

pemerintah, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta pada saat mengeluarkan

ijin pelaksanaan reklamasi pantai tersebut.

3 Hartawan, Hery. 2010. Status Hukum Tanah Hasil Reklamasi Pantai Ancol Jakarta Dikaitkan Dengan Pendapatan Asli Daerah. Jakarta : Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia

5

Proses pelanggaran dan pertentangan antara Keputusan Tata Usaha

Negara berupa ijin pelaksanaan reklamasi pantai dan Rencana Tata Ruang

Wilayah DKI Jakarta serta lingkungan di sekitarnya inilah yang

membutuhkan pembahasan lebih mendalam dalam bab selanjutnya

2. Rumusan Masalah

• Bagaimanakah proses hukum perijinan dan pelaksanaan reklamasi

pantai di kawasan Pantura?

• Bagaimanakah pertentangan yang terjadi antara proses perijinan dan

pelaksanan reklamasi pantai di kawasan Pantura (Keputusan Tata

Usaha Negara) dengan Hukum Administrasi dan lingkungan

sekitarnya?

• Bagaimanakah langkah yang seharusnya diambil sehingga

pertentangan tersebut dapat diselesaikan?

3. Tujuan

• Untuk mengetahui proses hukum perijinan dan pelaksanaan reklamasi

pantai di kawasan Pantura.

• Untuk mengetahui pertentangan yang terjadi antara proses perijinan

dan pelaksanan reklamasi pantai di kawasan Pantura (Keputusan

Tata Usaha Negara) dengan Hukum Administrasi dan lingkungan

sekitarnya.

• Untuk mengetahui langkah yang seharusnya diambil sehingga

pertentangan tersebut dapat diselesaikan.

6

BAB II

PEMBAHASAN

1. Proses Hukum Perijinan dan Pelaksanaan Reklamasi Pantura

Keinginan serta perencanaan pejabat Provinsi DKI Jakarta

untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota pantai (waterfront city) di Asia

Pasifik seperti Sidney, Singapura, dan Hong Kong melalui reklamasi pantai

sejak tahun 1995 telah membuat kepentingan para nelayan di kawasan

Pantura terabaikan.

Untuk mewujudkan reklamasi tersebut, pemprov membuat

rencana pengembangan reklamasi Pantura Jakarta di lahan seluas 2.700

hektare. Dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 dan

Perda DKI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan

Rencana Tata Ruang Reklamasi Pantai Utara Jakarta juga dalam rangka

pelaksanaan reklamasi tersebut. Dengan itu, kewenangan dan tanggung

jawab reklamasi diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta.

Perusahaan swasta memenangkan tender proyek yang

diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta tersebut, yaitu PT Pelabuhan

Indonesia II, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jakarta Propertindo, PT

Manggala Krida Yudha, Bakti Bangun Era Mulia, dan PT Taman Harapan

Indah.4 Badan Pelaksana Reklamasi (BPR) kemudian melakukan kajian

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

4 Riyadi, M. Agung, dkk. 10 Juni 2010. Kembalikan Mangrove ke Pantai Jakarta. Gatra nomor 31

7

Namun rencana tersebut tidak berjalan lancar, karena

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengeluarkan Keputusan Menteri

Nomor 14 Tahun 2003 yang menilai bahwa amdal proyek reklamasi pantai

utara itu tidak layak. KLH menilai, proyek itu akan menimbulkan beberapa

masalah, seperti meningkatnya intensitas genangan banjir, kerusakan

ekosistem laut, gangguan terhadap PLTU Muara Karang, penyediaan air

bersih yang belum jelas, serta berpotensi memunculkan konflik dengan

nelayan dan mencemari wilayah Kepulauan Seribu.

“Keputusan Menteri itu digugat para pemenang tender reklamasi ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) dan para pengembang dimenangkan majelis hakim PTUN. Lalu pihak KLH mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Namun kalah lagi dan KLH diminta mencabut keputusan menteri itu. Kemudian KLH membawa perkara itu ke tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA).” 5

Ternyata saat kasus tersebut masih diproses secara hukum di

pengadilan, Pemprov DKI tetap mengeluarkan izin pembangunan, sehingga

para pengembang pun mempergunakannya sebagai landasan untuk tetap

melaksanakan reklamasi. Akibatnya, kini reklamasi pantai tersebut telah

berjalan dan banyak perumahan mewah, apartemen serta pusat hiburan

yang sudah berdiri di sekitar kawasan Pantura

Namun, persoalan kembali menjadi rumit karena di tingkat

kasasi, majelis hakim MA ternyata mengabulkan permohonan kasasi dari

KLH. Selain itu, MA juga membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara (PT TUN) yang menguatkan putusan PTUN tanggal 11

Februari 2004.

5 Riyadi, M. Agung, dkk. 10 Juni 2010. Kembalikan Mangrove ke Pantai Jakarta. Nasional Gatra nomor 3

8

2. Pertentangan antara Proses Hukum Reklamasi Pantura dengan

Hukum Administrasi dan Lingkungan Sekitarnya

Pengadaan reklamasi pantai di kawasan Pantura bisa

dianggap ilegal karena Peraturan Daerah nomor 6 tahun 1999 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta telah habis masa

berlakunya, sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta

untuk tahun 2010-2030 belum disahkan hingga saat ini. Padahal

seharusnya RTRW 2010-2030 sudah harus disahkan sebelum tahun 2010

berakhir. Hal ini tentunya melanggar asas Hukum Administrasi yaitu

wetmatigheid yang menghendaki setiap perbuatan hukum pemerintah

harus didasarkan pada Undang-undang sehingga barulah tindakan

pemerintah tersebut dapat dinilai tingkat keabsahannya.

Ketidaktepatan waktu dalam mengesahkan RTRW 2010-2030

juga menandakan bahwa pemprov DKI belum melaksanakan Asas-Asas

Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum

secara benar. Keterlambatan tindakan dari Pemprov DKI Jakarta tersebut

menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembangunan-pembangunan di

Jakarta dan hal tersebut sangatlah berbahaya karena dapat menyebabkan

berbagai macam pembangunan temasuk reklamasi pantai di kawasan

Pantura akan berlangsung tanpa rencana tata ruang dan payung hukum

yang jelas.

9

Selain itu, rencana reklamasi kawasan Pantura Jakarta juga

dinilai kontroversial, karena saat gugatan yang diajukan oleh Kementerian

Lingkungan Hidup (KLH) masih dalam proses peradilan, Pemprov DKI

Jakarta tetap mengeluarkan ijin pembangunan, padahal seharusnya proyek

itu dinyatakan status quo dan sementara tidak boleh dilanjutkan karena

amdal-nya masih dipersoalkan di pengadilan.

Gugatan yang diajukan oleh KLH didasarkan pada

pertimbangan bahwa proyek tersebut melanggar pasal 34 ayat 1 dan 2 UU

No. 27 Tahun 2007 tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang

berisi :

“(1) Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi.(2) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan :a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;b.keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; sertac. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan material.”

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan diatas seperti

pada reklamasi Pantura dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan

antara lain meningkatnya intensitas genangan banjir, kerusakan ekosistem

laut, gangguan terhadap PLTU Muara Karang, mencemari wilayah

Kepulauan Seribu serta berpotensi memunculkan konflik dengan para

nelayan yang merasa dirugikan kepentingannya.

Oleh sebab itu, KLH mengajukan tuntutan agar kawasan itu

dikembalikan ke fungsinya semula yaitu sebagai kawasan mangrove.

Tuntutan tersebut didasarkan pada fakta yang terjadi bahwa kawasan

10

mangrove yang pada awalnya mencakup wilayah seluas 514 kilometer

persegi dan membentang dari Tangerang, Jakarta, hingga Bekasi itu kini

sudah rusak hingga hanya tersisa seluas 3 kilometer persegi.

3. Langkah yang Harus Diambil untuk Menyelesaikan Pertentangan

Berbagai pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI

Jakarta dalam proses perijinan dan pelaksanaan reklamasi pantai di

kawasan Pantura serta berbagai pertentangan dan kelalaian hukum yang

ada di dalamnya, tentu tidak boleh dibiarkan terus berlarut-larut.

Jika pengadilan tidak bersikap tegas terhadap Pemprov DKI

Jakarta yang berani mengeluarkan ijin pelaksanaan reklamasi pantai bagi

para pengembang saat proyek tersebut masih bermasalah dengan amdal

dan RTRW-nya, tentunya hal tersebut tidak akan memiliki penyelesaian

yang benar secara hukum.

Hal itu juga bisa mengakibatkan semakin banyak Keputusan

Tata Usaha Negara (KTUN) yang tidak lagi mempertimbangkan secara teliti

dan benar kedudukan hukum administrasi sebagai dasar pembentukkannya

serta tentunya kesalahan-kesalahan yang sama memiliki kemungkinan

untuk dapat terulang kembali pada proyek-proyek reklamasi

(pembangunan) lainnya di berbagai daerah di tanah air.

Berkaitan dengan proyek reklamasi pantai di kawasan

Pantura Jakarta ini, Pemprov DKI Jakarta mengambil keputusan untuk

tetap melanjutkan proses reklamasi pantai namun dengan tetap

11

menghargai keputusan Mahkamah Agung (MA) yang telah memenangkan

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003.

Proses tersebut tetap dilanjutkan karena menurut mereka,

putusan MA tersebut tidak melarang berlanjutnya reklamasi di kawasan

Pantura, melainkan hanya menolak ketidaklayakan amdal dan menuntut

revitalisasi Pantai Utara Jakarta.6

Selain itu, langkah-langkah lain yang harus diambil

pemerintah dalam menyelesaikan perkara ini ialah dengan mengganti

kerugian para nelayan, menjamin kepentingan hidup mereka selanjutnya

sebagai nelayan di kawasan Pantura serta mengembalikan habitat asli

kawasan pesisir dengan menanami kembali hutan bakau yang ada. Hal

tersebut bukanlah merupakan pekerjaan mudah karena peluang hidup bibit

mangrove saat ini hanya 30% sehingga untuk mengembalikan kawasan

ekosistem pesisir seperti dulu, diperlukan waktu setidaknya 20 tahun.

6 Syamsir. 2 Maret 2011. DKI Lanjutkan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Berita Terkini, Megapolitan.

BAB III

12

PENUTUP

1. Kesimpulan

Reklamasi pantai yang merupakan kegiatan penimbunan dan

pengeringan laut di bagian perairan laut suatu wilayah, akhir-akhir ini

menjadi solusi bagi kebutuhan akan tanah di wilayah yang padat penduduk.

Reklamasi pantai di Indonesia telah diatur secara hukum,

salah satunya ialah reklamasi pantai di kawasan Pantai Utara (Pantura)

Jakarta yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995.

Namun ternyata baik dalam proses perijinan maupun pelaksanaan

reklamasi tersebut masih terdapat banyak penyimpangan dan pelanggaran

dari segi hukum administrasi dan lingkungan, antara lain kekosongan

RTRW di Jakarta, pelanggaran asas wetmatigheid, Amdal yang tidak layak

sehingga digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), status quo

dalam proses peradian di MA yang diabaikan, perusakan hutan mangrove,

pengabaian kepentingan para nelayan serta sejumlah akibat-akibat lainnya

yang mungkin saja dapat terjadi karena reklamasi tersebut.

2. Saran

13

Berbagai pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI

Jakarta dan para pengembang proyek reklamasi Pantura, serta berbagai

pertentangan dan kelalaian hukum yang ada di dalamnya, tentu tidak boleh

dibiarkan terus berlarut-larut. Penyelesaiannya antara lain dengan cara

mengulang uji kelayakan amdal, menghormati keputusan MA yang

memenangkan pihak KLH, mengganti kerugian para nelayan serta tetap

menjaga kelestarian lingkungan di sekitar proyek reklamasi Pantura.

Daftar Pustaka

Hartawan, Hery. 2010. Status Hukum Tanah Hasil Reklamasi Pantai Ancol

Jakarta Dikaitkan Dengan Pendapatan Asli Daerah. Jakarta :

Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

Kompas. 18 Januari 2011. Pembangunan Jakarta Tanpa Payung Hukum :

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum

14

Kalalo, Flora Pricilla. 2008. Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut Serta

Implikasinya Terhadap Status Hukum Tanah dan Hak Masyarakat

Pesisir. Malang : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya

Riyadi, M. Agung, dkk. 10 Juni 2010. Kembalikan Mangrove ke Pantai

Jakarta. Nasional Gatra nomor 31 (http://gatra.com/artikel).

Syamsir. 2 Maret 2011. DKI Lanjutkan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Berita Terkini, Megapolitan.

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara

Jakarta.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil.

Reklamasi Pantai. 13 Mei 2010 (http://en.wikipedia.org/wiki/reclamation)

15