1

REKLAMASI DAN JAMINAN REKLAMASI,

BAGAIMANA PENGATURANNYA ?

Apa dan bagaimana pelaksanaan reklamasi ?

Bagaimana mekanisme penyediaan jaminan reklamasi ?

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber

daya energi dan mineral, baik berupa minyak dan gas bumi, tembaga,

nikel, dan lain-lain. Salah satu jenis bahan tambang andalan, diluar

minyak dan gas, adalah adalah batu bara (coal), yang berdasarkan data

yang dimiliki Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

tahun 2007, produksi batu bara telah mencapai 2.313 ribu BOEPD (barel

oil equivalen per day), dan tahun 2008, produksi batu bara diproyeksikan

akan mencapai 2.359 ribu BOEPD.1

Kegiatan pertambangan, apapun jenisnya, menimbulkan dampak

positif maupun dampak negatif. Termasuk sebagai dampak positif adalah

sumber devisa negara, sumber pendapatan asli daerah (PAD),

menciptakan lahan pekerjaan, dan sebagainya. Sedangkan dampak negatif

dapat berupa bahaya kesehatan bagi masyarakat sekitar areal

pertambangan, kerusakan lingkungan hidup, dan sebagainya.

Untuk meminimalisir dampak negatif tersebut, khususnya terkait

dengan kerusakan lingkungan hidup, sesuai Pasal 30 Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Pertambangan, setiap pemegang kuasa pertambangan diwajibkan untuk

mengembalikan tanah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan

bahaya penyakit atau bahaya lainnya, antara lain melalui kegiatan

‘reklamasi’.

1 http://www.esdm.go.id/berita/batubara/44-batubara/1643-produksi-batubara-diperkirakan-meningkat-tahun-ini.html

2

Peraturan perundang-undangan terkait pertambangan mewajibkan

perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi atas areal sisa

tambang yang diusahakannya. Untuk memberikan efek memaksa bagi

para pengusaha pertambangan guna melakukan reklamasi, para

pengusaha tersebut diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah uang

sebagai jaminan reklamasi, yang harus ditempatkan sebelum perusahaan

melakukan kegiatan operasi produksi. Kewajiban penyerahan jaminan

reklamasi tersebut tidak menghilangkan kewajiban para pengusaha

pertambangan untuk melaksanakan reklamasi. Dalam kenyataannya, di

lapangan didapati adanya pengusaha pertambangan yang melakukan

kegiatan usaha pertambangan tanpa memberikan jaminan reklamasi.

Lebih buruk lagi, didapati pula kenyataan bahwa pengusaha dapat

mencairkan uang jaminan reklamasi, dalam arti dikembalikan kepada

pengusaha pertambangan, tanpa melakukan reklamasi.

B. Permasalahan

1. Apa dan bagaimana pelaksanaan reklamasi ?

2. Bagaimana mekanisme penyediaan jaminan reklamasi ?

C. Reklamasi

Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan

pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat

dalam perut bumi. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11

Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

ditentukan jenis-jenis usaha pertambangan, yang meliputi:

(1) penyelidikan umum;2

(2) eksplorasi;3

(3) eksploitasi;4

(4) pengolahan dan pemurnian;5 2 Penyelidikan umum adalah usaha untuk menyelidiki secara geologi umum atau fisika, di daratan, perairan, dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya. 3 Eksplorasi adalah adalah segala penyeldidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan letak sifat letakan bahan galian. 4 Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.

3

(5) pengangkutan;6 dan

(6) penjualan.7

Kegiatan penambangan merupakan kegiatan dengan penggunaan

lahan yang bersifat sementara, yang berlangsung selama bijih/material

berharga yang akan ditambang masih tersedia dan masih memiliki nilai

ekonomis untuk diusahakan. Dalam hal cadangan bijih/material telah

habis, maka dilakukan penutupan tambang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan penambangan dapat

menimbulkan kerusakan dan pencemaran yang bersifat tidak dapat

berbalik (irreversible damages). Sekali suatu daerah dibuka untuk operasi

pertambangan, maka daerah tersebut akan berpotensi menjadi rusak

selamanya. Dalam rangka mengembalikan kondisi tanah sedemikian rupa

sehingga dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya, maka

terhadap lahan bekas pertambangan, selain dilakukan penutupan

tambang, juga harus dilakukan pemulihan kawasan bekas pertambangan.

Kewajiban perusahaan pertambangan8 untuk melakukan pemulihan

kawasan bekas pertambangan diatur dalam berbagai peraturan

perundang-undangan, yaitu:

1. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan

Pokok Pertambangan, yang berbunyi sebagai berikut:

Apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat sekitarnya.

2. Pasal 46 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1969, yang berbunyi sebagai berikut:

5 Pengolahan dan pemurnian Adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu. 6 Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian. 7 Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian. 8 Perusahaan pertambangan adalah pemegang Surat Ijin Pertambangan Daerah, Kuasa Pertambangan (Ijin Usaha Pertambangan), Kontrak Karya, dan Perjanjian

4

(4) Sebelum meninggalkan bekas wilayah Kuasa Pertambangannya, baik karena pembatalan maupun karena hal yang lain, pemegang Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.

(5) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang Kuasa Pertambangan sebelum meninggalkan bekas wilayah Kuasa Pertambangan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, perusahaan

pertambangan berkewajiban melakukan upaya pengamanan sedemikian

rupa terhadap perlengkapan/infrastruktur pertambangan, termasuk tanah

bekas areal pertambangan dan tanah sekitar bekas pertambangan

sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat sekitar, yang dapat

dilakukan, baik melalui pelaksanaan penutupan pertambangan sesuai

dengan prosedur penutupan pertambangan yang ditetapkan Pemerintah,

maupun melalui pelaksanaan reklamasi areal bekas pertambangan.

Ketentuan mengenai reklamasi diatur dalam Peraturan Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Reklamasi dan Penutupan Tambang.9

Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau

menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha

pertambangan agar dapat berfungsi dan berdayaguna sesuai dengan

peruntukkannya. Beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan

dengan pelaksanaan reklamasi adalah sebagai berikut:

1. Reklamasi wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tidak

ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu, yang

meliputi:

a. Lahan bekas tambang ; dan

9 Berlaku sejak tanggal 29 Mei 2008. Dengan berlakunya Peraturan Menteri tersebut, maka:

- Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum; dan

- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum,

sepanjang ketentuan yang berkaitan dengan reklamasi dan penutupan tambang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

5

b. Lahan di luar bekas tambang, yang meliputi:

(1) timbunan tanah penutup ;

(2) timbunan bahan baku/produksi ;

(3) jalur transportasi ;

(4) pabrik/instalasi pengolahan/pemurnian ;

(5) kantor dan perumahan ;

(6) pelabuhan/dermaga.

Pelaksanaan reklamasi tersebut dilaporkan oleh perusahaan

pertambangan setiap tahun kepada Menteri, Gubernur, atau

Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya10.

Dalam hal Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menilai bahwa

perusahaan tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan

reklamasi, baik berdasarkan evaluasi laporan dan atau berdasarkan

penilaian lapangan, maka Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota

sesuai kewenangannya dapat menunjuk pihak ketiga untuk

melaksanakan kegiatan reklamasi dengan menggunakan Jaminan

Reklamasi, sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah.

2. Reklamasi dilakukan oleh perusahaan pertambangan sesuai dengan

Rencana Reklamasi, termasuk perubahan Rencana Reklamasi, yang

telah disetujui oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota, sesuai

dengan kewenangannya.

Rencana Reklamasi disusun untuk pelaksanaan setiap 5 (lima) tahun

dengan rincian tahunan yang meliputi tata guna lahan sebelum dan

sesudah ditambang, rencana pembukaan lahan, program reklamasi,

dan rencana biaya reklamasi. Dalam hal, umur pertambangan kurang

dari 5 (lima) tahun, maka Rencana Reklamasi disusun sesuai dengan 10 Masalah pembagian kewenangan antara Pusat dengan Daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal pemberian ijin usaha pertambangan diberikan oleh Menteri ESDM, maka segala kegiatan yang terkait dengan pengusahaan pertambangan berdasarkan ijin Menteri ESDM tersebut, diajukan, dimintakan persetujuan/penetapan, dilaporkan kepada Menteri yang bersangkutan. Dalam hal ijin dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, baik oleh Gubernur, maupun oleh Bupati/Walikota, maka segala kegiatan yang terkait dengan pengusahaan pertambangan berdasarkan ijin Gubernur atau Bupati/Walikota tersebut, diajukan, dimintakan persetujuan/penetapan dan dilaporkan kepada pejabat-pejabat yang bersangkutan.

6

umur tambang tersebut. Rencana reklamasi tersebut wajib

disampaikan sebelum memulai kegiatan eksploitasi/operasi produksi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya

pengembalian kondisi tanah agar dapat berfungsi sesuai dengan

peruntukannya melalui reklamasi, bukan semata tanggung jawab

perusahaan pertambangan, tapi juga tanggung jawab Pemerintah, dalam

hal ini Menteri, Gubernur, maupun Bupati/Walikota, karena merekalah

yang melakukan penilaian dan persetujuan Rencana Reklamasi, sekaligus

melakukan pengawasan atas pelaksaan reklamasi oleh perusahaan-

perusahaan pertambangan tersebut.

Biaya reklamasi yang diperlukan untuk mengebalikan kondisi

tanah harus ditanggung oleh Perusahaan Pertambangan. Biaya reklamasi,

sebagai bagian dari biaya pengelolaan lingkungan hidup yang timbul

selama tahap produksi, merupakan bagian dari beban produksi, yang

merupakan salah satu faktor pengurang penjualan usaha (pendapatan

yang berasal dari hasil tambang perusahaan) untuk memperoleh laba

(rugi) kotor.

D. Jaminan Reklamasi

Dalam rangka menjamin ketaatan perusahaan pertambangan

untuk melakukan reklamasi sesuai dengan Rencana Reklamasi,

perusahaan pertambangan wajib menyediakan Jaminan Reklamasi, yang

besarnya sesuai dengan Rencana Biaya Reklamasi yang telah mendapat

persetujuan Menteri, Gubernur, maupun Bupati/Walikota sesuai

kewenangannya. Penetapan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan

jaminan reklamasi ini dapat pula memberikan kepercayaan kepada

masyarakat dan instansi terkait dengan kemampuan perusahaan

pertambangan dalam rangka melaksanakan rencana pengelolaan

lingkungan, khususnya dalam melaksanakan reklamasi lahan bekas

tambang.

Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008

menentukan bahwa jaminan reklamasi tersebut wajib ditempatkan oleh

7

perusahaan sebelum perusahaan tersebut melakukan kegiatan

eksploitasi/operasi produksi. Peraturan ini tidak mengatur jaminan

reklamasi dalam kegiatan eksplorasi. Perlu dilakukan penelitian secara

teknis, apakah pada tahap kegiatan eksplorasi tidak akan menimbulkan

kerusakan lingkungan sehingga Pemerintah tidak mengatur mengenai

jaminan reklamasi pada tahap ini.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sehubungan dengan

penyediaan jaminan reklamasi adalah sebagai berikut :

1. Komponen Biaya Reklamasi

Rencana Biaya Reklamasi disusun untuk setiap tahun untuk

jangka waktu 5 (lima) tahun yang perhitungannya meliputi biaya

langsung dan biaya tidak langsung dan dibuat dalam mata uang

Rupiah atau Dollar Amerika Serikat.

Biaya langsung antara lain biaya untuk penatagunaan lahan,

revegetasi, pencegahan dan penanggulangan air asam tambang, dan

pekerjaan sipil. Sementara biaya tidak langsung antara lain biaya

mobilisasi dan demobilisasi, perencanaan kegiatan reklamasi,

administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai kontraktor

pelaksana reklamasi, dan supervisi.

2. Bentuk Jaminan Reklamasi

Jaminan reklamasi diberikan dalam beberapa bentuk, yaitu :

(a) Deposito berjangka, ditempatkan pada bank Pemerintah di

Indonesia atas nama Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota qq.

Perusahaan yang bersangkutan, dengan jangka waktu penjaminan

sesuai dengan jadwal reklamasi.

(b) Bank garansi, yang diterbitkan oleh bank Pemerintah di

Indonesia atau cabang bank asing di Indonesia atau lembaga

penjamin milik Pemerintah, dengan jangka waktu penjaminan

sesuai dengan jadwal reklamasi.

(c) Asuransi diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia atau

cabang bank asing di Indonesia atau lembaga penjamin milik

8

Pemerintah, dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan

jadwal reklamasi; atau

(d) Cadangan Akuntansi (Accounting Reserve), dapat

ditempatkan apabila Perusahaan tersebut memenuhi salah satu

persyaratan sebagai berikut:

1. Merupakan perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek di

Indonesia, atau yang terdaftar di bursa efek di luar Indonesia;

atau

2. Perusahaan mempunyai jumlah modal disetor tidak kurang dari

US $ 25.000.000,00 (dua puluh lima juta dolar Amerika

Serikat) seperti yang dinyatakan dalam laporan keuangan yang

telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Departemen

Keuangan.

Perusahaan yang menempatkan Jaminan Reklamasi dalam bentuk

Cadangan Akuntansi (Accounting Reserve), wajib menyampaikan

laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Bentuk jaminan reklamasi yang ditempatkan oleh perusahaan

pertambangan ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/

Walikota sesuai kewenangan masing-masing.

3. Penempatan Jaminan Reklamasi

Penempatan jaminan reklamasi harus dilakukan sebelum

perusahaan melakukan kegiatan ekspoitasi/operasi produksi,

meskipun demikian penempatan tersebut tidak menghilangkan

kewajiban Perusahaan untuk melaksanakan reklamasi. Dalam hal

reklamasi memakan biaya yang lebih besar dari pada

Jaminan Reklamasi yang telah ditetapkan, maka Perusahaan

bertanggungjawab untuk menutupi kekurangan biaya

tersebut. Hal ini berlaku pula bagi pelaksanaan reklamasi oleh pihak

ketiga yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota,

dalam hal Perusahaan Pertambangan dinilai tidak berhasil dalam

melakukan reklamasi.

9

4. Pencairan atau Pelepasan Jaminan Reklamasi

Permintaan untuk melakukan pencairan jaminan reklamasi dalam

bentuk deposito atau pelepasan jaminan reklamasi dalam bentuk Bank

Garansi, Asuransi, dan Cadangan Akuntansi, dapat diajukan secara

bertahap sesuai dengan tahap pelaksanaan reklamasi, dengan

melampiri laporan pelaksanaan Reklamasi.

Permintaan tersebut diajukan oleh Perusahaan kepada Menteri,

Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing-masing,

yang kemudian akan melakukan penilaian untuk menentukan

besarnya jaminan reklamasi yang dicairkan atau dilepaskan tersebut.

Untuk kepentingan penilaian tersebut, Menteri, Gubernur atau

Bupati/Walikota dapat melakukan peninjauan lapangan guna menilai

keberhasilan reklamasi yang kemudian harus dituangkan dalam

bentuk berita acara.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai

berikut :

1. Reklamasi lahan bekas pertambangan adalah kegiatan yang bertujuan

untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu

sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan

berdayaguna sesuai dengan peruntukkannya. Sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku saat ini, setiap Perusahaan

Pertambangan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan, kecuali

kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi, berkewajiban melakukan

reklamasi atas lahan areal bekas kegiatan pertambangan yang

dilakukannya tersebut.

Biaya untuk melakukan reklamsi merupakan bagian dari beban

produksi, yang menjadi salah satu faktor pengurang penjualan usaha

(pendapatan yang berasal dari hasil tambang perusahaan) untuk

memperoleh laba (rugi) kotor.

10

2. Dalam rangka menjamin ketaatan perusahaan pertambangan untuk

melakukan reklamasi sesuai dengan Rencana Reklamasi, perusahaan

pertambangan wajib menyediakan Jaminan Reklamasi, yang besarnya

sesuai dengan Rencana Biaya Reklamasi yang telah mendapat

persetujuan Menteri, Gubernur, maupun Bupati/Walikota sesuai

kewenangannya. Jaminan reklamasi dapat berbentuk deposito

berjangka, bank garansi, asuransi, dan cadangan akuntansi

(accounting reserve). Jaminan tersebut harus ditempatkan oleh

Perusahaan Pertambangan sebelum Perusahaan tersebut memulai

usaha produksi atau eksploitasi pertambangan.