REFORMASI KEJAKSAAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILANOLEH : BASRIEF ARIEF

NAMA: MANGARAJA SINAGANIM: 125010100111074KELAS: FTUGAS: RINGKASAN MATERI KULIAH UMUM

Berdasrkan hasil kuliah bersama yang dilakukan di gedung Widyaloka pada hari senin, 10 september 2012 tentang reformasi birokrasi Kejaksaan dalam Mewujudan Penegakan hukum yang berkeadilan yang dilaksanakan oleh kejaksaan agung RI, saya membuat ringkasan sebagai berikut.

I. PENDAHULUANPada pertemuan tersebut terdapat pendahuluan yaitu pertama, masalah penegakan hukum pada era reformasi menuntut adanya peningkatan kualitas yang lebih baik. Termasuk PT yang mengasilkan SH yang siap pakai dan memiliki komitmen dan integritas ( akhlak ) yang bagus. Kedua, masyarakat mengkehendaki hukum tidak lagi menjaadi alat penguasa dalam kepentingan pribadi ataupun politik walaupun ternyata ada banyak faktor yang turut menentukan bagaimana hukum senyatanya.

II. ISIAda banyak persepsi mengenai hukum jika ditanya pada seiap orang. Ada menyebutkan bahwa hukum adalah polisi. Dan pemikiran saya adalah hukum barulah diketahui apabila telah terjadi pelanggaran dan diberikan sanksi terhadap suatu pelanggaran. Selama masa penyidikan pihak yang terlibat disebut sebagai tersangka, setelah sampai ke pihak Pengadilan maka pihak yang terlibat disebut terdakwa, pada saat pihak Pengadilan menjatuhkan hukum maka pihak yang terlibat disebut terpidana.Mengapa dilakukan reformasi birokrasi? Alasannya adalah sebagai langkah strategis untuk membangun aparatur negara yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas dalam pelayanan nya terhadap masyarakat. Dengan demikian sebuah kualitas dari instansi yang lebih di tekankan.

III. RINGKASAN1. Reformasi BirokrasiPada seminar kuliah umum ini pihak Kejaksaan mengadakan suatu cara yang disebut Reformasi Birokrasi atau disingkat RB. Mengapa dilakukan Reformasi Birokrasi ?Langkah strategis membangun opneg agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dalam pembangunan nasional. Sasaran Utama Reformasi BirokrasiPerubahan perilaku untuk meningkatkan kapasitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dan lebih berkompeten.2. Program Percepatan (Ouick Wins) Jangka Pendek Penetapan kebijakan strategis penanganan perkara (pidana umum dan pidana khusus) Pengembangan website kejaksaan http//www.kejaksaan.go.id Pengembangan fasilitas pengaduan masyarakat melalui website kejaksaan RI Jangka Menengah Implementasi kebijakan strategis tentang percepatan penanganan perkara pada pidana umum dan pidana khusus pada keempat satuan kerja pilot project. Pembenahan infrastruktur SIMKARI (Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia) pada keempat satuan kerja pilot project dalam mendukung sistem onliine paroses percepatandan penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus. Tujuan Akhir Membangun kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan (public trust building) Menciptakan perubahan pola pikir, budaya kerja, dan perilaku aparatur kejaksaan(change, mindset work culture, behaviour) Perbaikan Produk Utama Kejaksaan melalui peningkatan kinerja pengaduan masyarakat (improvement of Bussiness Process/Core Busisiness) 3. Reformasi Kejaksaan dan Penegakan Hukum yang Berkeadilana. Perbaikan dan Pembenahan InstitusionalSusun berbagai program dan perencanaan stratejik kinerja kejaksaan Tahun 2010-2014 yang mengacu pada visi dan misi kejaksaan.b. Visi Kejaksaan 2010-2012Kejaksaan sebagai Lembaga Penegak Hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akutanbel untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supermasi hukum secara profersional, proporsional, dan bermartabat.

c. Misi Kejaksaan Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Mengoptimalkan peranan bidang pembinaan dan pengawasan Meningkatkan unit kerja kejaksaan Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi kejaksaan Meningkatkan sarana dan prasarana kejaksaan untuk mengoptimalkan kinerja

IV. ISTILAH DALAM SEMINAR P21: Pemberitahuan kepada penyidik, bahwa berkas penyidikan sudah lengkap. SOP: Sebagai alat tolak ukur untuk penyidikan,apa yang dilaksanakan, berapa lama waktu dilaksanakan.