A. Gambaran Umum Instansi 1. Keadaan Umum Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pengairan UPT PSA WS Buntung Paketingan merupakan Dinas yang melaksanakan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan yang berkaitan dengan masalah sumber daya air. Kantor DPU Pengairan UPT PSA WS Buntung Paketingan beralamatkan di Jl. Ngagel No.70 Surabaya. Luas UPT PSAWS Buntung Peketingan 2.134,47 km2 Terletak diantara 070 26' 49,10 s/d 070 21' 17,16 LS dan 1120 27' 53,10 s/d 1120 40' 10 BT. Secara administratif WS Buntung Peketingan meliputi 7 (tujuh) wilayah Kabupaten dan Kota yaitu Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Gresik. Luas masing masing bagian Kabupaten dan Kota sebagai berikut : Kabupaten Mojokerto = 974,24 km2 (44.6) Kota Mojokerto = 20,22 km2 (0.92)

Kabupaten Sidoarjo = 709,17 km2 (32,4) Kota Surabaya = 327,00 km2 (14,9)

Daerah hulu yakni di Kab. Mojokerto merupakan daerah pegunungan dan bukit dengan kemiringan lahan cukup besar, banyak mata air, kondisi hutan cukup kritis, disamping tekstur tanah yang kerikil berpasir, rawan erosi.

2. Visi dan Misi Instansi "Memayu Hayuning Tirto"

yang artinya usaha mempertahankan kelestarian sumberdaya air. Visi: Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air yang berwawasan lingkungan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, serta menjamin persatuan dan kesatuan Nasional yang dilaksanakan secara berkeadilan dengan bertumpu pada peran serta dan keswadayaan masyarakat. Misi: a. Melaksanakan pengelolaan sumberdaya air secara konsisten dan berkelanjutan untuk dapat memenuhi berbagai keperluan b. Melaksanakan tugas umum Pemerintahan dalam pengaturan pelayanan, pemberdayaan serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya air c. Melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengawasan dalam penanggulangan akibat bencana alam banjir, kekeringan dan lain-lain d. Melaksanakan penelitian dan pengembangan sumberdaya air Meningkatkan kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pengelolaan dan pengembangan sumberdaya air Memberdayakan perorangan dan kelompok masyarakat dalam pendayagunaan sumberdaya air agar memiliki kemandirian dan keswadayaan. 3. Tugas Pokok dan Fungsi a. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Timur dibidang Teknis Operasional Pengelolaan Sumberdaya Air pada Wilayah Sungai Buntung Paketingan - Surabaya. b. Fungsi : Sedangkan fungsi UPT PSAWS adalah ; 1) Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat dibidang pengelolaan SDA 2) Pelaksanaan operasional konservasi / pelestarian air dan sumber air permukaan 3) Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana SDA 4) Pengendalian banjir dan penanggulangan kekeringan

5) Pengendalian pencemaran air 6) Pelaksanaan ketatausahaan 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 4. Kewenangan Kewenangan Daerah Propinsi Jawa Timur dalam bidang Pekerjaan Umum Pengairan yang tercantum pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara keseluruhan telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai Perda No. 23 Th.2000 tentang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Timur, meliputi : a) Pengaturan penggunaan air irigasi b) Penyediaan dukungan / bantuan untuk pengelolaan sumberdaya air permukaan, pelaksanaan O&P jaringan irigasi dan drainase lintas kabupaten/kota c) Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan utama irigasi lintas kabupaten / kota beserta bangunan pelengkapnya d) Perijinan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan dan saluran, jaringan dan prasarana dan sarana lintas kabupaten / kota e) Penetapan Standar Pengelolaan Sumberdaya Air permukiman lintas kabupaten / kota f) Pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi dan produktivitas g) Pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumberdaya air lintas kabupaten / kotaSedangkan sesuai dengan UU No. 7 Th. 2004 tentang Sumberdaya Air, kewenangan Propinsi Jawa Timur di Bidang Sumberdaya Air adalah ; h) Menetapkan Kebijakan pengelolaan SDA di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional SDA dengan memperhatikan kepentingan Propinsi sekitarnya. i) Menetapkan pola pengelolaan SDA pada wilayah sungai lintas kabupaten / kota j) Menetapkan rencana pengelolaan SDA pada wilayah sungai lintas kabupaten / kota dengan memperhatikan kepentingan Propinsi sekitarnya k) Menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota l) Melaksanakan pengelolaan SDA pada wilayah sungai lintas kabupaten / kota dengan memperhatikan kepentingan Propinsi sekitarnya m) Mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan,

penggunaan, dan pengusahaan SDA pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota

n) Mengatur, menetapkan dan memberikan rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten / kota o) Membentuk dewan SDA atau dengan nama lain di tingkat Propinsi dan / atau pada wilayah sungai lintas Kabupaten / kota p) Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Kabupaten / Kota dalam pengelolaan SDA q) Membantu Kabupaten/ Kota pada wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat air r) Menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan SDA pada wilayah sungai lintas kabupaten / kota s) Memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan SDA kepada pemerintah kabupaten / kota Sedangkan sesuai dengan PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, Pemerintah Propinsi berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, meliputi ; a) Menetapkan kebijakan propinsi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwilayahnya berdasarkan kebijakan nasional dengan mempertimbangkan

kepentingan propinsi sekitarnya b) Melaksanakan pengembangan sistem irigasi lintas kabupaten / kota c) Melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/ kota d) Memberikan rekomendasi teknis kepada pemerintah kabupaten/ kota atas penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungan air tanah lintas kabupaten/kota untuk irigasi e) Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten / kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi f) Menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten / kota irigasi primer dan sekunder pada daerah

g) Menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi lintas kabupaten / kota h) Memberikan bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada pemerintah kabupaten / kota i) Memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian, j) Membentuk komisi irigasi propinsi k) Bekerja sama dengan pemerintah propinsi yang terkait dapat membentuk komisi irigasi antar propinsi, dan ; l) Memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/ atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas kabupaten/kota Untuk PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air , Pemerintah Propinsi berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Air , meliputi ; a) Menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat disusun dan dirumuskan oleh Wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air propinsi dan ditetapkan Gubernur. b) Menyampaikan usulan penetapan wilayah sungai kepada Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan atau Wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air di daerah c) Membantu menyusun Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas propinsi dengan memperhatikan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat propinsi. d) Menyusun rancangan rencana pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas propinsi melalui konsultasi Publik dengan Dinas teknis dan unsur masyarakat. Menyusun rancangan rencana tahunan Operasi dan Pemeliharaan SDA. e) Melakukan kerjasama konstruksi dan atau operasi dan pemeliharaan prasarana SDA dengan kelompok masyarakat atau badan usaha dalam bidang konservasi SDA,pengembangan dan pengusahaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air.

B. Reformasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur UPT PSA-WS Buntung Paketingan 1. Dasar Hukum Reformasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur UPT PSA-WS Buntung Paketingan 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) UU Nomor 28/1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN 3) UU Nomor 43/1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8/1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian 4) UU Nomor 17/2003 Tentang Keuangan Negara 5) UU Nomor 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara 6) UU Nomor 15/2004 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan 7) UU Nomor 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional 8) UU Nomor 32/2004 Tentang Pemerintah Daerah 9) UU Nomor 17/2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 10) UU Nomor 39/2008 Tentang Kementerian Negara 11) UU Nomor 25/2009 Tentang Pelayanan Publik 12) Perpres Nomor 7/2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 13) Perpres Nomor 47/2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 14) Perpres Nomor 5/2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 15) Kepres Nomor 84/P/2009 Tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II 16) Kepres Nomor 14/2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional & Tim Reformasi Birokrasi Nasional 17) Inpres Nomor 5/2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 18) Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 19) Per/04/M.PAN/4/2009 Tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemda 20) Per/19/M.PAN/11/2008 Tentang Juklak Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah 21) Per/20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama

22) Per/21/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 23) Kepmen. PU 569.1/KPTS/M/2009 Tentang Pembentukan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Departemen PU 24) Kepmen PU 662/KPTS/M/2010 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi 2. Visi dan Misi Reformasi Birokrasi DPU Pengairan Provinsi Jawa Timur a. Visi Reformasi Birokrasi Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia Pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen

pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad 21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025. Pola pikir pencapaian visi reformasi birokrasi dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar: Pola pikir pencapaian visi reformasi birokrasi Penyempurnaan kebijakan nasional di bidang aparatur akan mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing K/L dan Pemda, manajemen pemerintahan dan manajemen SDM aparatur yang efektif, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mewujudkan pemerintahan yang berintegritas tinggi. Implementasi

hal-hal tersebut pada masing-masing K/L dan Pemda akan mendorong perubahan mind set dan culture set pada setiap birokrat ke arah budaya yang lebih profesional, produktif, dan akuntabel. b. Misi Reformasi Birokrasi 1) Membentuk dan menyempurnakan Peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 2) Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya aparatur, pengawasan, akuntabilitas Kualitas pelayanan publik, mind set dan culture set. 3) Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif. 4) Mengelola sengketa administratif. Setiap perubahan diharapkan dapat memberikan dampak pada penurunan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, pelaksanaan anggaran yang lebih baik, manfaat program-program pembangunan bagi masyarakat meningkat, kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik meningkat, produktivitas aparatur meningkat, kesejahteraan pegawai meningkat, dan hasil-hasil pembangunan secara nyata dirasakan seluruh masyarakat. Secara bertahap, upaya tersebut diharapkan akan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kondisi ini akan menjadi profil birokrasi yang diharapkan. Kondisi tersebut di atas akan dicapai melalui berbagai upaya, antara lain dengan penerapan program quick wins, yaitu suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit. Quick wins bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif dan meningkatkan kepercayaan instansi untuk melakukan sesuatu perubahan yang berat. Penyelesaian sesuatu yang berat merupakan inti dari suatu program besar. Quick wins dilakukan di awal dan dapat berupa quick wins untuk penataan organisasi, tata laksana, peraturan perundangundangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan penataan budaya kerja aparatur. Selanjutnya, pelaksanaan reformasi birokrasi harus disertai monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara periodik dan melembaga. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan melakukan koreksi bila

terjadi kesalahan/penyimpangan arah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Selain itu, perlu juga didukung oleh beberapa hal berikut: a. penerapan manajemen perubahan (change management) agar tidak terjadi hambatan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi; b. penerapan knowledge management agar terjadi suatu proses pembelajaran dan tukar pengalaman yang efektif bagi K/L dan Pemda dalam melaksanakan reformasi birokrasi; c. penegakan hukum agar terwujud batasan dan hubungan yang jelas antara hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan masing-masing pihak. d. membentuk dan menyempurnakan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. e. melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya aparatur, pengawasan, akuntabilitas Kualitas pelayanan publik, mind set dan culture set. f. mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif. Mengelola sengketa administratif 3. Rencana Kinerja Organisasi DPU Pengairan Jatim 2014

4. Penataan Kelembagaan

Penataan kelembagaan dilingkungan DPU Pengairan Jatim UPT PSAWS Buntung Kapetingan di dasarkan pada pedoman perundang-undangan yang telah diamanatkan dan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan organisasi. a. Struktur OrganisasiKepala UPT DPU PSAWS Buntung Kapetingan

Bidang Tata Usaha

Seksi Tata Operasional

Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan

Susunan organisasi UPT PSAWS Buntung Paketingan berdasarkan Pergub Jawa Timur Nomor : 126 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur terdiri dari : * Kepala UPT * Sub Bagian Tata Usaha * Seksi Tata Operasional * Seksi pemeliharaan dan Perbaikan b. Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural 1) Kepala UPT Kepala UPT Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai Buntung Paketingan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis operasional pengelolaan sumberdaya air pada wilayah sungai yakni memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya air dan sumber air pada wilayah sungai serta urusan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. 2) Bagian Tata Usaha

a) Melaksanakan administrasi kepegawaian. b) Melaksanakan administrasi keuangan, c) Melaksanakan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan kehumasan d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT 3) Seksi Tata Operasional a) Melaksanakan pembagian air pada saluran irigasi b) Melaksanakan pengoperasian waduk, bendungan, danau, telaga dan embung untuk berbagai kepentingan dan sebgai upaya konservasi dan mempertahankan kelestarian fungsinya. c) Melaksanakan pemantauan dan pengelolaan data kuantitas air, sumber air dan pelaksanaan pengoperasiannya. d) Melaksanakan pemberian rekomendasi teknis perijinan air dan sumber air. e) Melaksanakan pengendalian banjir dan penanggulangan kekeringan. f) Melaksanakan pengendalian pencemaran dan pengotoran air serta sumber sumber air. g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. 4) Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan a) Melaksanakan pemantauan dan inventarisasi kondisi serta fungsi prasarana dan sarana sumberdaya air yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi. b) Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi lintas Kabupaten / Kota dengan luas < 3000 Ha dan 1000 s/d 3000 Ha. c) Melaksanakan perencanaan dan pemeliharaan pada sungai, waduk, embung yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi. d) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber air permukaan serta melakukan penyuluhan. e) Melaksanakan pemberian rekomendasi teknis perijinan pemanfaatan tanah. f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT

5. Penataan Ketatalaksanaan

Pelaksanaan kegiatan di UPT PSAWS Buntung Kapetingan di dasarkan pada program kegiatan dan renstra yang telah di rumuskan sebagai acuan dalam melaksanakan segala tujuan yang akan dicapai. a. Kerangka Pikir Rencana Strategis

Kinerja DPU Pengairan Provinsi Jawa Timur sudah menunjukkan kearah pengelolaan SDA yang efektif, efisien dan akuntabel. Namun penyesuaian dengan paradigma baru, kebijakan publik dan penyusunan Rencana Stratejik dalam pengelolaan sumber daya air sesuai dengan UU SDA No. 7 Tahun 2004 masih menunjukkan perlu adanya peningkatan. Hal yang demikian disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satu diantaranya adalah ketersediaan air yang ada dan terkelola masih belum memenuhi kebutuhan yang dari waktu ke waktu makin meningkat.

Indikator tingkat Kinerja dalam melaksanakan tugas dibidang pengelolaan sumberdaya air yang efektif, efisien dan akuntabell dapat dilihat dari beberapa hal seperti berikut ini : 1) Dari capaian kinerja atau produktifitas kerja didalam pengelolaan SDA apakah terus meningkat, apakah tepat waktu, tepat tujuan, tepat sasaran, apakah sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. 2) Dari produktifltas kerja, apakah sesuai dengan ketentuan, apakah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, apakah semakin mantap sesuai dengan kompetensi dibidang pengelolaan SDA. 3) Dari kompetensi kinerja DPU Pengairan Provinsi Jawa Timur apakah semakin meningkat, sehingga pelayanan dan pengelolaan SDA sesuai dengan ketersediaan dan permintaan. Apakah keluhan masyarakat penggguna air makain berkurang. b. Sasaran Sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana sumber daya air adalah : 1) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian, dan industri, dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat miskin dan pertanian rakyat di daerah sulit air. 2) Berkurangnya dampak bencana banjir, dan kekeringan, yang ditandai dengan berkurangnya luas daerah genangan banjir, dan luas areal yang mengalami kekeringan. 3) Pulihnya kondisi sumber-sumber air dan prasarana sumber daya air, dan ketersediaan air baku bagi masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya kapasitas tampung air baku, berkurangnya jumlah jaringan dan bangunan irigasi yang rusak, meningkatnya perubahan areal sawah tadah hujan menjadi areal irigasi teknis. 4) Berlanjutnya pembentukan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA). 5) Terkendalinya pemanfaatan air tanah. 6) Tercapainya pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan. 7) Terkendalinya potensi konflik air. 8) Terkendalinya pencemaran air.

9) Terlindunginya daerah pantai dari abrasi air laut, terutama pada pulau-pulau kecil, dan wilayah strategis. 10) Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat. 11) Meningkatnya kualitas koordinasi dan kerja sama antar instansi. 12) Terciptanya pola pembiayaan yang berkelanjutan. c. Kebijakan 1) Strategi Kebijakan Strategi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : a) Meningkatkan kemampuan penyediaan air b) Penyempurnaan peraturan perundang-undangan dibidang pengairan c) Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya air d) Peningkatan Koordinasi Tata pengaturan air e) Mewujudkan azas kemanfaatan umum, keseimbangan dan kelestarian lingkungan f) Meningkatkan daya resap didaerah tangkapan air dan pengamannya g) Peningkatkan peran serta swasta dan masyarakat h) Pengelolaan manajemen data i) Melibatkan stakeholders dan contemers untuk sadar air j) Memenfaatkan potensi yang ada dengan meningkatkan efisiensi 2) Arah Kebijakan Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana sumber daya air dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan : a) Mendayagunakan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga penduduk miskin, terutama di wilayah rawan defisit air. b) Pemulihan awal pelayanan sumber daya air yang rusak akibat bencana alam dilakukan secara darurat, terutama penyediaan air baku bagi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi sumber-sumber air permukaan, dan pengendalian banjir dengan pendekatan flood management. c) Penanggulangan banjir diutamakan pada wilayah berpenduduk padat yang dihuni masyarakat miskin, dan wilayah strategis.

d) Penanggulangan banjir berulang pada wilayah tertentu dilakukan melalui perbaikan manajemen air daerah aliran sungai (DAS). e) Pengelolaan sumber daya air memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan demand dan pengelolaan supply, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang untuk menciptakan pola pengelolaan sumber daya air yang lebih berkeadilan. f) Konservasi sumber-sumber air menggunakan pendekatan vegetatif, diimbangi upaya lain, antara lain rekayasa keteknikan, yang lebih bersifat quick yielding. g) Mengedepankan pembangunan tampungan air berskala kecil. Pembangunan tampungan air berskala besar perlu pertimbangan lebih hati-hati, karena menghadapi masalah lebih kompleks, terutama isu sosial dan lingkungan. h) Meningkatkan konservasi sumber-sumber air ditujukan untuk melestarikan kuantitas air, dan juga memelihara kualitas air. i) Meningkatkan upaya konservasi air tanah melalui pengisian kembali (recharging), pembuatan sumur resapan, atau aplikasi teknologi lain yang tersedia dan layak. j) Meningkatkan pelestarian waduk, bendungan, dan embung, serta pengamanan daerah aliran sungai untuk melindungi sumber daya air dan bencana banjir. k) Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi, difokuskan pada peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi areal irigasi berfungsi yang rusak, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan. l) Rehabilitasi dan peningkatan fungsi jaringan diprioritaskan pada areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah siap, terutama di daerah lumbung padi. m) Penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan dalam seluruh proses kegiatannya dilakukan berbasis partisipasi masyarakat. n) Mengendalikan kecenderungan meningkatnya alih fungsi lahan melalui pengembangan berbagai skema insentif kepada petani agar bersedia mempertahankan lahan sawahnya. o) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan tidak hanya pada saat kejadian banjir, tapi juga pada tahap pencegahan, serta pemulihan-pasca bencana.

p) Mengamankan pantai-pantai dari abrasi, terutama pada pulau-pulau kecil, serta pusat kegiatan ekonomi. q) Mengendalikan pemanfaatan air tanah untuk menjaga kelestarian lingkungan. r) Mengembangkan modal sosial pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan budaya, dengan menggali dan merevitalisasi kearifan lokal (local wisdom). s) Menata kelembagaan pengelolaan sumber daya air melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. t) Mendorong keterpaduan pengelolaan sumber daya air dalam satu wilayah sungai antara pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. d. Manajemen Asset Untuk pelaksanaan inventarisasi barang bergerak dan tidak bergerak telah dilaksanakan secara rutine setiap tahunnya. Penyediaan belanja barang dilaksanakan berdasarkan pada rencana kebutuhan barang daerah dengan membuat Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) yang disusun berdasarkan kebutuhan per tribulan. Belanja barang yang dilaksanakan harus benar-benar barang yang sangat diperlukan, tidak bergaya mewah dan masuk pada inventarisasi barang sebagai alat kendali. Sebelum dilakukan pembelajaan terlebih dahulu dibuat perencanaan pengadaan belanja barang yang dilakukan secara cermat dan mengutamakan pengadaan / pembelian barang dan jasa produksi Dalam Negeri sebagaimana Peraturan Menteri Perindustrian No : II / M IND / PER / 3 / 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). terutama produk pengusaha ekonomi lemah. Penggunaan peralatan Unit Kerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sedangkan penggunaan bahan dilaksanakan seefisien mungkin. Artinya bahwa penggunaan sarana dan prasarana peralatan kantor disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan, yang menjadi tanggung jawab UPT. Sedang pemeliharaan peralatan yang bersifat rutin dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pemeliharaan yang bersifat servis / perbaikan agak berat dilaksanakan sesuai ketersediaan dana yang ada dalam DPA SKPD dan tidak melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan. Untuk UPT (UPT) pengurus barangnya adalah Petugas Pembantu Pengurus Barang, yang bertugas melaksanakan pengendalian dan monitor setiap saat terhadap semua kondisi barang / peralatan yang ada pada per ruangan

maupun yang di luar ruangan seperti, meja kursi, kendaraan roda 2 (dua), roda 4 (empat) dll. Tujuan agar barang/ peralatan tersebut dapat terjaga dengan baik dan aman dan jika dibutuhkan / dipakai sewaktu waktu, tidak sampai terjadi ketidak lancaran dalam penyelesaian suatu kegiatan. Ketentuan perbaikan kendaraan dinas / penggantian suku cadang yang rusak berat harus dilengkapi hasil pemeriksaan teknis dari Depo Peralatan Dinas PU Pengairan Propinsi Jawa Timur. Petugas Pengurus Barang juga harus meregistrasi kuantitas dan kualitas barang/ peralatan yang ada maupun yang baru dan dicatat dimasukkan dalam daftar inventarisasi barang. Penggunaan bahan keperluan kegiatan rutin harus dilakukan secara selektif dan efisien, baik untuk keperluan kegiatan di kantor maupun kegiatan di lapangan, Sasarannya adalah agar bisa lebih berdaya guna dan berhasil guna peningkatan etos dan mitos kerja petugas dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Sedang untuk penambahan asset baru akibat pembelian barang atau pembangunan sarana dan prasarana sumderdaya air, harus dilaksanakan dengan baik dan selektif, memperhatikan kualitas, kondisi barang / bangunan dan disesuaikan dengan dana yang disediakan, sehingga bisa dijamin lebih bisa bertahan lama masa pakainya. Untuk Laporan Pengelolaan Barang Daerah (LPBD) ada 5 (lima) macam yaitu Laporan Hasil Pengadaan Barang, Laporan Barang Persediaan, Laporan Mutasi Barang, Laporan Hasil Pemeliharaan Barang, dan Laporan Perubahan Status Hukum Barang Daerah. Semua Janis Laporan tersebut telah dilaksanakan oleh UPT PSAWS Buntung Paketingan. Guna tertibnya dalam menginventarisasi barang yang bergerak dan tidak bergerak, sejak tahun anggaran 2005 telah diadakan pelatihan petugas

pengurusbarang untuk menggunakan program simbada dengan peralatan komputer dan printernya yang dot matrik double folio. Editing data, telah dikerjakan secara bertahap dan berkelanjutan sampai dengan saat sekarang (uptoodate). Dengan adanya program simbada tersebut pelaksanaan administrasi inventarisasi barang dapat lebih cepat diakses datanya dan hasilnya juga cukup akurat dan teratur rapi serta aman. Status Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Aset sampai dengan tahun anggaran 2007 tetap dilaksanakan secara rutin dengan produk registrasi pada buku inventarisasi barang, dan masuk dalam program SIMBADA. Laporan Hasil Pengadaan Barang dilakukan setiap Bulanan, Tribulanan, Semesteran dan Tahunan

dikirim ke Gubernur melalui Kepala Biro Perlengkapan dan Administrasi Asset dan Kepala Dinas PU Pengairan Propinsi Jawa Timur. e. Penataan Sumber Daya Manusia 1) Pelaksanaan Analisis Jabatan

Penataan pegawai dilingkungan kementrian Pekerjaan Umum secara khusus DPU Pengairan Jatim mengandakan Analisis Jabatan sebagai ujung tombak penataan SDM yang berkualitas. Perencanaan kebutuhan pegawai pada suatu unit kerja adalah mutlak diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai yang tepat, berkaitan dengan waktu, kualitas dan kuantitas. Melalui Analisa Beban Kerja akan dapat diperoleh gambaran pegawai yang dibutuhkan pada suatu unit kerja ya ng dirinci menurut jabatan dan unit kerja. Dalam rangka mendapatkan informasi yang diperlukan, kegiatan pengkajian ini dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu : 1. Pendekatan Organisasi Organisasi sebagai wadah dan sistem kerjasama dari jabatan-jabatan. Melalui pendekatan ini berbagai informasi akan diperoleh, baik informasi yang menyangkut struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, visi misi dan tanggung jawab organisasi, yang untuk selanjutnya tugas dan fungsi dari setiap satuan kerja dihitung besar beban tugasnya; 2. Pendekatan Analisis Jabatan Jabatan tidak terbatas pada jabatan Strukturan dan Fungsional saja akan tetapi lebih diarahkan pada jabatan Non Struktural Umum. Melalui pendekatan ini akan diperoleh berbagai jenis informasi jabatan, meliputi identitas jabatan, hasil kerja, beban kerja serta rincian tugas. Selanjutnya

informasi hasil kerja dan rincian tugas dimanfaatkan sebagai bahan pengkajian beban kerja 3. Pendekatan Administratif Melalui pendekatan ini akan diperoleh berbagai informasi yang mencakup berbagai kebijaksanaan dalam suatu organisasi yang erat kaitannya dengan sistem administrasi kepegawaian. Dengan demikian Analisis Beban Kerja menjadi sangat penting dan perlu dilakukan oleh setiap unit kerja, mengingat Analisis Beban Kerja disamping merupakan tindak lanjut dari kegiatan Analisis Jabatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendagri No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi perangkat Daerah Pasal2, yang menegaskan bahwa penataan Organisasi Perangkat Daerah dilakukan melalui Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana yang dijelaskan tersebut diatas bahwa maksud dan tujuan pelaksanaan Analisis Beban Kerja untuk mengetahui tingkat beban tugas suatu unit kerja yang kemudian disesuaikan dengan tingkat kebutuhan tenaga kerjanya. Hal ini dimaksudkan agar antara beban tugas dan jumlah tenaga kerja yang tersedia untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi unit kerja dimaksud benar benar berimbang. Dari hasil pelaksanaan analisis jabatan yang dilanjutkan dengan analisis beban kerja pada UPT PSAWS Madiun yang merupakan UPT Dinas PU pengairan Propinsi Jawa Timur secara umum beban kerja sudah berimbang dengan jumlah pegawai yang ada.Kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja diperlukan 107 orang pegawai, sesuai dengan jumlah pegawai yang ada 107 orang, hal ini menunjukkan adanya keseimbangan atau kesesuaian antara beban kerja yang ada dengan jumlah pegawai namun penempatan pegawai masih belum sesuai dengan jabatannya sehingga perlu penataan lebih lanjut sesuai dengan kompetensi masing-masing pegawai. f. Pelaksanaan Program Pengembangan Pegawai

Guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sumberdaya manusia khususnya Staf Balai PSAWS Buntung Peketingan - Surabaya telah diikuti berbagai macam pelatihan baik secara Klasikal, OnThe Job Training (OJT) dan Loka Karya, diantaranya: 1. Pelatihan OPS dan pemeliharaan 2. Pelatihan River Basin Organization Performance Benchmarking 3. Pelatihan Pengelolaan SDA 4. Pelatihan Konversi Sumberdaya Air Berbasis Masyarakat 5. Kalibrasi Perl. Hidrologi 6. Diklat Pim Tk IV/LAN 7. Penataran P4 Tipe C g. Akuntabilitas Sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah, serta mengetahui dengan persis keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka setiap instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip). Mengingat arti pentingnya akuntabilitas kinerja, maka akuntabilitas kinerja menjadi salah satu program utama dalam reformasi birokrasi instansi pemerintah. Secara umum Lakip merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja suatu instansi atas rencana strategis maupun rencana tahunan yang telah disusun oleh suatu Instansi Pemerintah, baik Kementerian/Lembaga maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah. Namun dalam realita yang ada selama ini banyak instansi pemerintah belum berfokus ke Hasil, belum dapat menunjukkan akuntabilitas kinerjanya, penetapan kinerja belum memperlihatkan ukuran kinerja yang baik, laporan akuntabilitas kinerja belum dapat menghubungkan antara kinerja atau hasil, dengan sumber daya yang dimiliki, sulit untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik Karena itu perlu penguatan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah diantaranya dengan mendorong mekanisme akuntabilitas yang baik dan

kontrol yang kuat agar tujuan tercapai, membudayakan pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, mendorong budaya sadar berkinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi. h. Pelayanan dan Kualitas Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pengairan UPT PSA WS Buntung Paketingan merupakan Dinas yang melaksanakan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan yang berkaitan dengan masalah sumber daya air. Oleh karenanya, pelaksanaan kegiatan walaupun secara langsung tidak berinteraksi dengan masyarakat, namun tentunya peran UPT PSAWS Buntung Paketingan sangat penting dalam pengeolaan sumber daya air yang sangat berpengaruh begi kepentingan masyarakat. Program yang tepat tentunya sangat diperlukan oleh masyarakat. Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan yang telah di jelaskan, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program-program pembangunan, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu program prioritas dan penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan. 1) Program Prioritas a) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program ini bertujuan meningkatkan penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan, serta industri. Kegiatan pokok yang dilaksanakan

dititikberatkan antara lain pada : Operasi dan pemeliharaan, serta rehabilitasi saluran pembawa dan prasarana air baku lainnya. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku, terutama pada kawasan-kawasan dengan tingkat kebutuhan air baku tinggi di wilayah penduduk miskin yang sulit air. Pembangunan sumur-sumur air tanah dengan memperhatikan prinsipprinsip conjuctive use pada daerah-daerah rawan air, pulau-pulau kecil, dan daerah tertinggal.

Sinkronisasi kegiatan antara penyediaan air baku dengan kegiatan pengolahan dan distribusi. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat lokal untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya air melalui swa-organisasi dan swa-kelola. Pembentukan mekanisme subsidi silang sebagai alternatif pembiayaan dalam penyediaan air bersih untuk masyarakat miskin. b) Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Program ini bertujuan mengurangi tingkat risiko dan periode genangan banjir, serta menanggulangi akibat bencana banjir dan abrasi pantai yang menimpa daerah produksi, permukiman, dan sarana publik lainnya, sehingga dampak bencana banjir dan kekeringan dapat dikurangi, serta terlindunginya daerah pantai dari abrasi air laut, terutama pada pulau-pulau kecil, dan wilayah strategis. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan antara lain pada : Peningkatan pembangunan prasarana pengendali banjir dan pengamanan pantai, terutama pada daerah-daerah rawan bencana banjir dan abrasi air laut pada wilayah strategis, daerah tertinggal, serta pulau-pulau kecil. Peningkatan pembangunan embung-embung untuk penampungan air hujan di wilayah rawan banjir, sekaligus berfungsi untuk kegiatan perikanan, irigasi, dan sumber air bersih. Pengembangan manajemen air Sungai Bengawan Solo di wilayah kabupaten Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, agar air tak langsung terbuang ke laut, dengan membuat waduk yang sejajar dengan aliran sungai. Rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan, prasarana pengendali banjir, dan pengamanan pantai, termasuk tanggul dan normalisasi sungai. Peningkatan operasi dan pemeliharaan, serta perbaikan alur sungai. Pengendalian aliran air permukaan (run off) di daerah tangkapan air dan badan-badan sungai melalui pengaturan dan penegakkan hukum. Penggalian dan pengembangan budaya masyarakat setempat dalam mengendalikan banjir.

c) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Program ini bertujuan mewujudkan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, serta jaringan pengairan lainnya untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan air pertanian, dan pengendalian pemanfaatan air tanah untuk irigasi. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan antara lain pada : Pemberdayaan petani pemakai air, terutama dalam pengelolaan jaringan irigasi. Peningkatan jaringan irigasi yang belum berfungsi. Rehabilitasi jaringan irigasi, terutama pada daerah penghasil pangan, dan jaringan rawa. Pengelolaan jaringan irigasi dan rawa, serta jaringan pengairan lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Optimalisasi pemanfaatan lahan irigasi dan rawa yang telah dikembangkan. Peningkatan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Revitalisasi peran-peran lokal tradisional dalam pengelolaan dan

pemeliharaan sumber daya air untuk irigasi pertanian 2) Program Penunjang a) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya Program ini bertujuan meningkatkan keberlanjutan fungsi dan pemanfaatan sumber daya air, mewujudkan keterpaduan pengelolaan, serta menjamin kemampuan keterbaharuan dan keberlanjutannya sehingga dapat dicapai pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan serta mengendalikan eksploitasi air tanah. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan antara lain pada: Penatagunaan sumber daya air. Penyelenggaraan konservasi air tanah pada wilayah kritis air. Peningkatan kegiatan operasi dan pemeliharaan waduk, danau, embung, serta bangunan penampung air lainnya. Rehabilitasi bangunan tampungan air seperti waduk/embung.

Percepatan pembangunan waduk, embung, dan bangunan penampung air lainnya dalam skala kecil di wilayah rawan kekeringan. Peningkatan pemanfaatan potensi kawasan dan air waduk, danau, embung, dan bangunan penampung air lainnya, termasuk untuk pengembangan wisata tirta. Pengembangan pembiayaan kompetitif (competitive fund) untuk konservasi air oleh kelompok masyarakat maupun pemerintah daerah. Penggalian dan pengembangan budaya masyarakat dalam konservasi air. Pengembangan teknologi tepat guna. b) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program ini bertujuan mewujudkan kelembagaan yang efektif sehingga potensi konflik air dapat dikendalikan; dan meningkatkan partisipasi masyarakat, kualitas koordinasi serta kerja sama antar-instansi Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan antara lain pada : Penyusunan/penyesuaian Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; Sungai; Pengusahaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai; Irigasi;Pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai; Perum Jasa Tirta. Penataan dan perkuatan kelembagaan pengelola sumber daya air daerah provinsi, maupun kabupaten/kota. Pengembangan dan pembentukan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat provinsi, SWS, dan/atau kabupaten/kota. Perkuatan balai pengelolaan sumber daya air. Pembangunan sistem informasi dan pengelolaan data yang dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi yang akurat, aktual, dan mudah diakses. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan sumber air lainnya. Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dalam hal teknis, organisasi, dan administrasi pengembangan dan pengelolaan irigasi dan sumber daya air lainnya. Penegakan hukum dan peraturan terkait dengan pengelolaan sumber daya air.