Click here to load reader

RASIONALISASI TARIF TOL Pembahasan Belum Kelar

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RASIONALISASI TARIF TOL Pembahasan Belum Kelar

32-HAL.pdfPEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM KEDUA
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.
Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Kedua (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 4 Mei 2018 Waktu : 14.00 WIB - selesai Tempat : Ruang Auditorium PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Jakarta 12510 – Indonesia Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut: 1. Persetujuan Spin Off Departemen TOD dan Hotel. Penjelasan: Perseroan akan melakukan pemisahan (Spin Off) aktiva dan pasivanya yang berada di Departemen Transit Oriented
Development (TOD) dan Hotel, dan dialihkan kepada Anak Perusahaan Perseroan yaitu PT Adhi Commuter Properti sesuai ketentuan Pasal 135 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas. Pemisahan dilakukan agar kegiatan usaha yang terkait dengan TOD dan Hotel dapat ditangani secara khusus dan lebih fokus oleh Anak Perusahaan.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Penjelasan: Perubahan anggaran dasar dilakukan karena adanya program standardisasi anggaran dasar BUMN Terbuka terkait tata
kelola sesuai ketentuan di bidang Pasar Modal oleh Kementerian BUMN selaku wakil Pemegang Saham Seri A Dwi Warna. Rapat Kedua ini diadakan oleh karena kedua Mata Acara Rapat tersebut diatas yang merupakan Mata Acara Kedelapan dan Kesepuluh bagian c RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 13 April 2018 tidak memenuhi persyaratan kuorum yang ditentukan dalam Pasal 28 POJK 32/2014 juncto Pasal 22 ayat 1 Anggaran dan Pasal 29A POJK 10/2017 sehingga kedua Mata Acara Rapat tersebut tidak dapat dibahas dan tidak dapat diambil keputusan dalam RUPS Tahunan tersebut. Catatan: 1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini
dianggap sebagai undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dan atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang sub-rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 16 April 2018.
pemegang saham membuka rekening efeknya. 4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi identitas diri yang
masih berlaku sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar terakhir serta susunan pengurus terakhir.
5. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
6. Fomulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek (“BAE”) dan setelah Formulir Surat Kuasa diisi oleh Pemegang Saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui BAE yakni PT DATINDO ENTRYCOM, Jalan Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10129 Telp. (021) 3508077.
7. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dan dapat diambil pada jam kerja Kantor Perseroan dengan alamat PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 Jakarta 12510 Telp. 62-21 7975312, Fax. 62-21 7975311.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 17 April 2018 PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
DIREKSI
JAKARTA — Badan usaha jalan tol masih menunggu aturan konkret perihal rasionalisasi tarif yang rencananya diterapkan di 39 ruas.
Yanita Petriella & Irene Agustine [email protected]
Sampai dengan saat ini, peme- rintah masih belum menerbitkan aturan penurunan tarif yang akan dikompensasi dengan penambahan konsesi dan dibarengi dengan pe- nyederhanaan golongan kendaraan tersebut. Harapannya, rencana tersebut dapat menekan ongkos logistik yang selama ini dinilai kemahalan.
Direktur Utama PT Waskita Toll Road Herwidiakto mengatakan bahwa dia masih belum bisa me- metakan dampak terhadap arus kas dan bisnis perusahaan karena aturan konkret dari rencana ter- sebut belum juga terbit.
Ditambah lagi, menurutnya, berdasarkan rencana pemerintah akan ada perbedaan perlakuan
terhadap ruas yang dirasionalisasi. Ada yang tarifnya tetap, tetapi terkena imbas penyederhanaan golongan.
Selain itu, Herdiwiakto juga menuturkan bahwa perusahaan masih menunggu kepastian ada- kah kompensasi yang sebelumnya dijanjikan dapat membantu badan usaha agar dalam menanggulangi defi sit arus kas.
“Kami masih tunggu realisasi konkretnya seperti apa, belum bisa diperkirakan [dampaknya]. Sekalian kompensasinya beru- pa apa,” katanya kepada Bisnis, Minggu (15/4).
Beberapa ruas tol milik Was- kita yang rencananya terkena dampak rasionalisasi antara lain Pejagan—Pemalang, Pemalang— Batang, Bekasi—Cawang—Kam-
pung Melayu, Ciawi—Sukabumi, dan Pasuruan—Probolinggo.
Sementara itu, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) Desi Arryani mengatakan bahwa dia belum bisa menjelas- kan dampak rencana rasionalisasi tarif untuk menurunkan tarif tol terhadap operasional bisnis per- seroan saat ini.
Namun, dia memperkirakan rencana penurunan tarif dengan kompensasi perpanjangan konsesi berpotensi mengakibatkan defi sit arus kas, utamanya pada awal pemberlakuan aturan tersebut.
“Kami masih menunggu konsep pemerintah, baik penurunan tarif dengan konsesi maupun re-cluste- ring. Kami sampai saat ini masih menunggu kompensasi jika terjadi adanya defi sit cashfl ow,” katanya belum ini.
Ruas tol JSMR sendiri tercatat yang paling banyak bakal dirasio- nalisasi tarifnya, Beberapa ruas tol itu di antaranya yakni Batang— Semarang, Surabaya—Mojokerto, Bogor Ring Road, Jakarta Cikampek Elevated II, Medan—Kualanamu— Tebing Tinggi, Balikpapan—Sa- marinda, dan Manado—Bitung.
Sementara itu, operator jalan tol Cikampek—Palimanan (Ci- pali), PT Lintas Marga Sedaya (LMS) juga menunggu aturan konkret mengingat ruas tolnya masuk dalam daftar yang akan dirasionalisasi, padahal tarif tol yang dikenakan kepada kendaraan golongan 1 di ruas itu sudah di bawah Rp1.000/km.
Wakil Direktur Utama LMS Fir- daus Azis mengatakan bahwa tarif tol Cipali untuk golongan I saat ini yaitu Rp875/km atau sudah di bawah keinginan pemerintah
yang akan menyamaratakan tol bertarif di atas Rp1.000/ km untuk turun ke angka Rp1.000/km.
“Kami sebagai BUJT masih menunggu penjelasannya se- perti apa. Mungkin kalau dari kami, yang akan berdampak yang penyederhanaan golong- an ya, karena tarif kami sudah di bawah yang diharapkan pemerintah,” ujarnya.
Dia mengakui bahwa pasti ada dampak dari penyeder- hanaan golongan mengingat Cipali merupakan salah satu jalan tol yang kerap dilewati angkutan barang skala be- sar. Jika selama ini kendaraan tersebut berada di golongan V, dengan rencana aturan pengelompokan hanya akan membayar untuk golongan III.
“Untuk penyederhanaan go- longan kami rasa akan ada dampak, tetapi kami masih belum bisa memperkirakan. Masih menunggu,” ujarnya.
Dalam rencana regula- si penurunan tarif dengan kompensasi penambahan konsesi, tarif tol yang saat ini pada kisaran Rp1.200/km— Rp1.300/km pada golongan I
akan diturunkan menjadi Rp1.000/km.
Penurunan juga bertu- rut-turut berlaku dihitung dari tarif dasar tersebut menjadi 1,5 kali dan 2 kali pada golongan II dan III.
Implementasi aturan tersebut nantinya hanya akan diterapkan pada 39 ruas tol yang seluruhnya merupakan tol yang diba- ngun di atas 2010. Pasal- nya, tarif tol sejak tahun itu rata-rata sudah berada di atas Rp1.000/km.
Sebagai gantinya, masa konsesi tol yang rata-rata berkisar 35 tahun—40 tahun akan diperpanjang sampai maksimal menjadi 50 tahun.
Pemerintah menilai internal rate of return investasi tidak terganggu karena penambahan masa konsesi akan mengom- pensasi penurunan tarif.
Sementara itu, skema penyederhanaan golong- an nantinya akan meng- klasterisasi golongan I, II, III, dan IV, menjadi tiga golongan baru. Renca- nanya, golongan I tidak berubah, sedangkan go- longan II, III, IV, dan V akan ditetapkan menjadi dua golongan yakni di golongan II dan III.
Kendaraan yang masuk dalam golongan ini adalah angkutan logistik dengan kapasitas besar, yang me- ngeluh dengan tingginya tarif tol untuk golongan mereka selama ini.
MASIH DIBAHAS Sementara itu, Dirjen
Bina Marga Kemente- rian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Arie Setiadi Moerwanto mengatakan bahwa pe- merintah masih memba- has aturan terkait dengan harmonisasi tarif tol yang rencananya diterapkan pada 39 ruas tol di In- donesia. Pembahasan aturan harmonisasi tol masih dilakukan peng- kajian secara mendetail.
“Ini masih dilakukan pembahasan, secepatnya akan diselesaikan,” ujarnya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.
Adapun, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Kemente- rian Keuangan Brahmantio Isdijoso menuturkan saat ini, pembahasan insentif kepada badan usaha ja- lan tol diberikan dalam rangka harmonisasi tarif jalan tol.
Kebijakan pemberian insentif ini, lanjutnya, dikaji secara men- dalam terutama terkait dengan implikasinya khususnya kepada investor jalan tol.
“Kami enggak ingin ada yang sifat diskriminatif, kami menjaga, kami harus tetap dilihat negara yang menghormati kontrak dan investor, menjaga kepercayaan investor di sektor infrastruktur,” ujarnya.
Pembahasan insentif dilihat mu- lai dari tahun pembangunan, lalu jumlah trafi k, dan sebagainya. Terlebih, pembangunan jalan tol di Indonesia berlansung dalam beberapa periode, mulai dari era 1970-an sampai dengan saat ini.
Pembahasan aturan harmonisasi tol masih dilakukan secara mendetail.
TATA RUANG PALEMBANG
Seberang Ulu Jadi Kota Baru PALEMBANG — Kawasan Se-
berang Ulu Palembang, Sumat- ra Selatan, akan dikembangkan menjadi kota baru sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh Ba- dan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengem- bangan sejak 2016.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palem- bang Harrey Hadi mengatakan bahwa pengembangan kawasan Seberang Ulu sekaligus meme- ratakan pembangunan Kota Pa- lembang mengingat selama ini lebih terkonsentrasi di kawasan Seberang Ilir.
Sejak dikembangkannya ka- wasan Jakabaring Sport City terjadi pertumbuhan signifi kan di kawasan Seberang Ulu.
“Dengan perencanaan yang
matang kawasan Seberang Ulu akan menjadi kawasan yang lebih berkembang pada 2019,” ujarnya, Senin (16/4).
Menurut Harrey, rencana pe- ngembangan kawasan baru ini akan dilaksanakan oleh peme- rintah pusat mulai 2019. Saat ini kawasan kota baru di wilayah Seberang Ulu sudah masuk tahap penyusunan masterplan.
Berdasarkan rencana itu, pada 2019 akan dilakukan peman- cangan tiang perdana pengerjaan fi sik Kota Baru.
Sejauh ini, Pemkot Palembang telah melakukan penataan tata ruang melalui dua kecamatan pemekaran di wilayah tersebut.
“Saat ini Kementerian Pekerja- an Umum dan Penataan Ruang sedang menyusun masterplan sehingga pembangunan belum
dilakukan dalam waktu dekat ini,” katanya.
Harrey mengatakan bahwa pe- ngembangan dan pembangunan ke depan tidak hanya terlihat di wilayah Seberang Ilir sehingga pemerataan pembangunan dapat terwujud di Kota Palembang.
Keseriusan tersebut sudah tera- sa sejak 2016, melalui pengerjaan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan, drainase, pedesterian, air minum, ruang terbuka hijau.
Pengembangan kota baru ini melibatkan delapan unsur yakni Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kemendagri, Badan Perencanaan Infrastruk- tur Wilayah Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Cipta Kar- ya Kementerian PUPR, Provinsi Sumsel, Pemkot Palembang dan masyarakat Seberang Ulu. (Antara)
Semarang—Demak Dibangun September
JAKARTA — Pemerintah me- nargetkan pembangunan jalan tol Semarang—Demak sepanjang 27 kilometer akan dimulai pada September tahun ini.
Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Arie Setiadi Moerwanto mengatakan bahwa saat ini pro- yek jalan tol Semarang—Demak masih dalam proses penyelesai- an analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).
“Masih dilakukan penyelesai- an amdal, tinggal sedikit lagi,” ujarnya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.
Pelelangan, menurutnya, akan dimulai setelah penyelesaian am- dal yakni pada akhir April ini.
Proses prakualifi kasi jalan tol Semarang—Demak sebelumnya telah dilakukan, tetapi diulang kembali setelah adanya rencana penambahan pengerjaan paket proyek tol tersebut bersama dengan pembangunan tanggul.
“Ini kan ide awalnya bagaima- na caranya penanggulangan rob di utara Semarang yang sering terjadi, dibarengi dengan pem- bangunan tanggul tepi laut,” ucapnya.
Pembangunan jalan tol Se- marang—Demak ini utamanya ditujukan untuk mengatasi kon- disi area pesisir antara Semarang dan Demak yang kerap terendam banjir dan rob.
“Pembangunan jalan tol Sema- rang—Demak ini akan dilakukan groundbreaking pada September tahun ini,” kata Arie.
Saat ini tidak ada kendala besar dan perkembangan ma- sih dalam tahap menyelesaikan amdal terutama yang berkaitan dengan rencana Kementerian PUPR membangun kawasan sekitar jalan tol.
Jalan tol ini juga dibangun untuk melancarkan kepadatan jalan dan menjadi tanggul laut yang membendung luapan air laut masuk ke daratan, serta area penanaman tanaman hutan mangrove dan kawasan tambak.
Sebelumnya, Kepala Panitia Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Eka Pria Anas menga- takan bahwa adanya perubahan cakupan proyek membuat pro- ses prakualifi kasi proyek harus kembali diulang sebelum masuk ke proses lelang.
Adapun, terdapat dua konsor- sium yakni PT Pembangunan Perumahan (persero) Tbk.-PT Wijaya Karya (persero) Tbk. serta PT Jasa Marga (persero) Tbk.-PT Waskita Toll Road telah ditetapkan lulus prakualifi kasi pelelangan pengusahaan jalan tol Semarang—Demak.
Dengan prakualifi kasi ulang ini terbuka kemungkinan ba- dan usaha maupun konsorsium lain yang berminat pada ruas tol tersebut untuk ikut serta. “Yang dulu [prakualifi kasi] tidak berlaku karena beda scope of project.”
Nilai investasi tol Semarang— Demak diestimasi mencapai Rp20 triliun—Rp21 triliun.
Adapun, pengerjaan jalan tol sepanjang 25,25 km tersebut rencananya satu paket dengan pembangunan tanggul.
Pemerintah rencananya mem- beri viability gap fund (VGF) atau dana tunai infrastruktur dalam proyek yang dikerjakan dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha tersebut. Perkiraan awal VGF yang akan dikucurkan pemerintah yakni Rp9 triliun—Rp10 triliun. (Ya-
nita Petriella)
A. Trans-Jawa (Antarkota)
18. 6 Ruas Tol Dalam Kota 69,78 km
19. Becakayu 21,04 km
21. Bogor Ring Road 11 km
22. Serpong—Balaraja 30 km
23. Jakarta Cikampek Elevated II 36,40 km
24. Akses Tj. Priok 11,40 km
B. Jabodetabek (Perkotaan)
26. Soreang—Pasir Koja 8,15 km
27. Gempol—Pandaan 13,61 km
28. Krian—Legundi—Bunder—Manyar 38,29 km
29. Cisumdawu 58,50 km
C. Nontrans-Jawa (Antarkota)
32. Terbanggi Besar—Kayu Agung 185 km
33. Kayu Agung—Palembang—Betung 111,69 km
34. Palembang—Indralaya 22 km
35. Pekanbaru—Dumai 135 km
36. Medan—Kuala Namu—Tebing Tinggi 61,70 km
37. Medan—Binjai 16,72 km
38. Balikpapan—Samarinda 99,35 km
39. Manado—Bitung 39,90 km
D. Sumatra & Lainnya (Antarkota)
Rasionalisasi Tarif pada 39 Ruas Tol Baru
Pekerja menyelesaikan konstruksi tiang penyangga jembatan pada proyek jalan tol Batang—Semarang di Kalikuto, Weleri, Kendal, Jateng, pekan lalu.
Antara/Anis Efizudin
RASIONALISASI TARIF TOL
Pembahasan Belum Kelar