RAPAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN

2

SISTEMATIKA

PENDAHULUAN

RPJPN 2005—2025

POTRET PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TINGGI

PENDIDIKAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

PENINGKATAN TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TINGGI

1

2

3

5

6

4

PENDAHULUAN 1

4

Pendahuluan (1)

Para pendiri negara-bangsa bertekad untuk mewujudkan cita-cita mulia dalam bernegara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum, dan melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana tertuang di dalam preambule UUD 1945.

Ikhtiar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan umum dapat ditempuh melalui pendidikan, yang di dalam konstitusi dinyatakan sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara.

Pendidikan dapat mendorong suatu bangsa mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Pendidikan dapat melahirkan insan-insan terpelajar, yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi – penggerak utama dalam proses transformasi sosial menuju masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera.

5

Pendahuluan (2)

Globalisasi merupakan gejala umum yang membuat dunia menjadi tanpa batas (borderless world), dan interaksi antarnegara semakin erat hampir dalam semua dimensi: ekonomi, politik, sosial, budaya, pariwisata.

Globalisasi ekonomi ditopang oleh dua kekuatan utama: perdagangan dan teknologi, yang menggerakkan dinamika perekonomian dunia melalui kapitalisasi hasil penemuan, yang ditransformasikan menjadi produk inovasi. Kekuatan teknologi yang melahirkan produk inovasi kian mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi makin meningkatkan kebutuhan tenaga kerja dengan pengetahuan canggih dan keterampilan tinggi. Hal ini sejalan dengan semakin berkembangnya ekonomi berbasis pengetahuan, sehingga kebutuhan akan pendidikan menengah dan tinggi yang berkualitas semakin mendesak untuk dapat dipenuhi.

Pendidikan mempunyai kaitan erat dengan kebangkitan ekonomi nasional karena mampu melahirkan SDM berkualitas yang memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi.

SDM berkualitas yang menguasai teknologi merupakan faktor penting dan determinan dalam peningkatan kapasitas produksi dalam perekonomian nasional yang dikenal dengan technology-driven economy.

RPJPN 2005—2025 2

7

Visi Pembangunan 2005-2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

(UU 17 TAHUN 2007)

KERANGKA PENTAHAPAN DAN PRIORITAS RPJPN 2005-2025

8

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong-royong"

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

VISI - MISI PEMBANGUNAN 2015 – 2019

9

NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

KONDISI PERLU

Kepastian dan Penegakan Hukum

Keamanan dan Ketertiban

Politik & Demokrasi

Tata Kelola & RB

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

Antarkelompok Pendapatan

Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran,

(3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan

Kemaritiman dan Kelautan

Pariwisata dan Industri

1) Membangun untuk manusia dan masyarakat; 2) Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan

ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan;

3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

Mental / Karakter

STRATEGI PEMBANGUNAN DALAM RPJMN 2015—2019

POTRET PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TINGGI 3

Permasalahan Akses Pendidikan Tinggi

97,289,7

87,8

74,4

70,0

34,5

92,5

74,8

71,0

50,6

44,9

18,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 LulusSD/MI

7 8 9 LulusSMP/MTs

10 11 12 Lulus SM Masuk PT

Kota Desa Rata-rata

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, masih terjadi disparitas yang cukup lebar antara mahasiswa dari kelompok termiskin dan kelompok terkaya. Tingkat partisipasi kelompok masyarakat kaya sebesar 45,5% dibandingkan dengan kelompok masyarakat miskin sebesar 14,1% (Susenas 2014).

Separuh dari lulusan jenjang SM yang berasal dari kelompok masyarakat kaya dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi (54,6%). Pada kelompok masyarakat miskin, persentasenya jauh lebih kecil (12,7%).

Akses ke layanan pendidikan tinggi antarkelompok pendapatan dan antarwilayah kota-desa belum merata.

3,7

3,6 5,5

12

,1

14

,1

5,8 6,7 8,2 1

2,9 17

,4

9,2 10

,0 13

,0 16

,6 20

,1

15

,3

16

,9

19

,6

22

,2 27

,534

,2

35

,7

36

,9 40

,4 45

,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2011 2012 2013 2014

Kuintil 1 (termiskin) Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5 (terkaya)

Disparitas Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 19-23 tahun menurut status sosial ekonomi

keluarga 90,7

69,4 65,6

42,4

36,8

12,7

98,7 94,8 93,8

86,1

83,3

54,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 LulusSD/MI

7 8 9 LulusSMP/MTs

10 11 12 Lulus SM Masuk PT

Kuintil 1 (termiskin) Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5 (terkaya)

Kohor Pendidikan Tertinggi Penduduk Usia 19-23 Tahun menurut Status Sosial

Ekonomi Keluarga, 2014

Kohor Pendidikan Tertinggi Penduduk Usia 19-23 Tahun menurut Jenis Wilayah, 2014

11

Permasalahan Kualitas dan Daya Saing Pendidikan Tinggi

12

Institusi QS 2012 QS 2015

Dunia Asia Dunia Asia

UI 273 59 310 71

UGM 438 118 551 145

ITB 555 113 461 125

UNAIR - - - 127

PT Indonesia yang masuk dalam ranking Internasional

Sumber: QS (2012), QS (2015)

Dari 4.384 PT di Indonesia, baru 895 PT yang memiliki akreditasi institusi A/B/C

Dari 18.717 program studi yang terdaftar, hampir setengahnya hanya memiliki status akreditasi C

Di tingkat internasional, hanya 3 PT Indonesia yang masuk dalam ranking 500 dunia dan ranking Asia

Masih banyak dosen yang memiliki kualifikasi akademik S1, mayoritas pada Perguruan Tinggi Swasta

Sumber : Berdasarkan data BAN-PT, 12 Januari 2015.

Status Akreditasi Institusi PT

A, 26, 3%

B, 248, 28%

C, 621, 69%

Kualifikasi Pendidikan Dosen PTN/PTS/PTA

A, 1,996, 11%

B, 8,097, 43%

C, 8,624, 46%

Status Akreditasi Prodi PT

13

Publikasi Ilmiah oleh PT di Indonesia masih Rendah

Perbandingan Jumlah Publikasi Ilmiah: Indonesia & Negara Lain

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Jum

lah

Pu

blik

asi I

lmia

h

Indonesia Malaysia

Singapore

1215

2125

27 28

53

0

10

20

30

40

50

60

Indonesia Filipina China India Thailand Malaysia Brazil

pe

rce

nt

Sumber: SSCI database – dari KSI (2015)

• Hanya 12 persen dari publikasi penelitian sosial tentang Indonesia dalam peer-reviewed jurnal internasional yang ditulis oleh penulis Indonesia.

• Total jumlah publikasi ilmiah Indonesia masih jauh tertinggal dari Malaysia dan Singapura

14

Diskoneksi dalam Pendidikan Tinggi

Pemberi kerja

Perusahaan sebagai pengguna

penelitian

Lembaga Penelitian

LPT lain dan penyedia pelatihan

Pendidikan sebelumnya

Ren

dah

nya

kap

asit

as

Kura

ngn

ya in

form

asi

Ren

dah

nya

inse

nti

f

Deskripsi

Antara pendidikan tinggi dan pemberi kerja (pengguna keahlian)

Antara pendidikan tinggi dan perusahaan (pengguna penelitian)

Antara pendidikan tinggi dan lembaga penelitian (penyedia penelitian)

Di antara lembaga pendidikan tinggi sendiri dan antara PT dan penyedia pelatihan (diskoneksi horizontal di seluruh penyedia keahlian)

Antara pendidikan tinggi dan pendidikan sebelumnya (sekolah) (diskoneksi vertikal di seluruh penyedia keahlian)

Lembaga Pendidikan Tinggi

Penyebab Diskoneksi Pelaku yang Terdiskoneksi

Sumber: Putting Higher Education to Work, WB 2012

Status Pekerjaan Utama Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir,

2015

15

Sumber: Sakernas BPS, Feb 2015

• Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia masih berpendidikan rendah. Sekitar 63% (76,1 juta) tenaga kerja di Indonesia hanya berpendidikan SMP/sederajat ke bawah.

• Meningkatkan partisipasi bersekolah perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Profil Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

0 20 40 60 80 100

<=SD/sederajat

SMP/sederajat

SMA

SMK

D1/2/3/ Akademi

Universitas

21,3

19,8

16,3

13,2

7,4

4,3

24,7

14,2

10,2

7,7

4,3

2,7

17,2

34,5

53,5

64,0

78,4

85,7

19,1

16,9

10,7

7,2

4,0

2,3

Berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tak dibayar

Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar Buruh/Karyawan/Pegawai

Pekerja bebas di pertanian Pekerja bebas di nonpertanian

Pekerja keluarga/tak dibayar

<=SD45%

SMP18%

SMA16%

SMK10%

Diploma3% Universitas

8%

16

Keahlian/Keterampilan dalam Pekerjaan Menurut Tingkat Pendidikan

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pri

ma

ry o

r le

ss

Ba

sic

Se

nio

r S

eco

nd

ary

Te

rtia

ry

Pri

ma

ry o

r le

ss

Ba

sic

Se

nio

r S

eco

nd

ary

Te

rtia

ry

2001 2010

skilled

Semi-skilled

Unskilled

SD

ata

u L

eb

ih r

en

da

h

SD

ata

u L

eb

ih r

en

da

h

SM

P/s

ed

era

jat

SM

P/s

ed

era

jat

SM

A/s

ed

era

jat

Pe

nd

idik

an

Tin

gg

i

Pe

nd

idik

an

Tin

gg

i

SM

A/s

ed

era

jat

Tidak Terampil

Semi - Terampil

Terampil

Kualitas lulusan PT yang terserap di pasar kerja belum memadai: Sebagian besar (60%) bekerja di

bidang pekerjaan yang termasuk kategori white-collar jobs (manajer, profesional), yang menuntut keahlian/keterampilan tinggi dan penguasaan ilmu khusus (insinyur, dokter, guru).

sebagian lagi (30%) bekerja di bidang pekerjaan yang bersifat semi-terampil (tenaga administrasi, sales).

Bahkan ada juga (10%) yang berketerampilan rendah sehingga harus bekerja di bagian produksi (blue-collar jobs).

PENDIDIKAN TINGGI & PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN 4

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan beberapa hal sebagai berikut:

Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.

UU Pendidikan Tinggi tentang Inovasi Teknologi & Daya Saing (1)

18

Sejumlah pasal berkaitan dengan pendidikan tinggi dan penelitian untuk menopang daya saing bangsa, yaitu:

Pasal 45 (1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan

Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Pasal 46 (1) Hasil Penelitian bermanfaat untuk:

Pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pembelajaran; peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kemajuan peradaban bangsa; peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa.

19

UU Pendidikan Tinggi tentang Inovasi Teknologi & Daya Saing (2)

Kemampuan suatu bangsa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sangat bergantung pada penemuan baru (invention) dan inovasi teknologi yang signifikan.

Kehadiran teknologi informasi (TI) mampu mendorong akselerasi persebaran inovasi berskala masif dan memacu percepatan pertumbuhan ekonomi bangsa.

Peningkatan produktivitas nasional menuju keunggulan kompetitif akan dicapai seiring dengan upaya meningkatkan kualitas lulusan-lulusan perguruan tinggi dengan kemampuan inovasi tinggi.

Peningkatan kemampuan modal manusia terdidik yang menguasai iptek sangat diperlukan ketika bangsa Indonesia memasuki era baru pembangunan: knowledge-based economy & innovation-driven economy.

Inovasi Teknologi & Peran Pendidikan Tinggi dalam Membangun SDM yang Menguasai IPTEK (1)

20

Bangsa Indonesia perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya investasi untuk pendidikan tinggi yang bermutu. Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam pembangunan pendidikan dengan memperkuat perguruan tinggi, agar lebih inovatif dan responsif dalam menjawab tantangan kompetisi global, ekonomi berbasis pengetahuan, dan perubahan pasar kerja yang mensyaratkan SDM yang bermutu.

Pendidikan tinggi seyogianya tidak dimaknai sebagai kelanjutan dari pendidikan menengah semata, karena perguruan mempunyai fungsi utama, yaitu: pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baik melalui riset dasar maupun riset terapan.

Riset-riset inovatif menjadi tumpuan bagi kemajuan bangsa dan keunggulan ekonomi nasional, yang menentukan kemampuan bangsa Indonesia dalam menghadapi persaingan antarbangsa di dunia.

Inovasi Teknologi & Peran Pendidikan Tinggi dalam Membangun SDM yang Menguasai IPTEK (2)

21

22

Global Competitiveness Index Indonesia (37—4.5)

Singapura (2—5.7)

Jepang (6—5.5)

Korea (26—5.0)

Malaysia (18—5.2)

China (28—4.9)

Thailand (32—4.6)

Pilar 5: Pendidikan Tinggi dan Pelatihan

5.01. Partisipasi Pendidikan Menengah 88 17 24 48 100 74 79

5.02. Partisipasi Pendidikan Tinggi 75 9 40 2 69 83 52

5.03. Kualitas Sistem Pendidikan 41 3 27 66 6 56 74

5.04. Kualitas Matematika dan Sains 52 1 9 30 12 49 79

5.05. Kualitas Sekolah Manajeman 49 4 51 59 22 85 77

5.06. Akses Internet di Sekolah 43 2 37 19 26 47 54

5.07. Ketersediaan Lembaga Penelitian dan Pelatihan di Tingkat Lokal 47 8 19 48 12 63 70

5.08. Pelatihan Staf 33 4 6 36 3 50 41

Pilar 12: Inovasi

12.01. Kapasitas Inovasi 30 19 14 24 7 49 54

12.02. Kualitas Lembaga Penelitian 41 12 7 27 20 42 53

12.04. Kerjasama Penelitian Industri–PT

30 5 16 26 12 32 45

12.06. Ketersediaan Ilmuwan & Ahli Teknologi

34 11 3 40 5 36 47

Daya Saing Pendidikan Tinggi versi Global Competitiveness Index, 2015

23

AGENT OF EDUCATION

AGENT OF RESEARCH

AGENT OF CULTURE, KNOWLEDGE, TECHNOLOGY TRANSFER

AGENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT

PEOPLE EXPECTATION MAIN PERFORMANCE INDICATORS

ULTIMATE CONTRIBUTION

Educating People

Researching Basic and Applicative Problems

Transferring Culture, Knowledge, Technology to Society and Industry

Innovating to Develop Local and National Competitiveness

# Innovation, # Employment # Industry # Rp Generated

# Innovation, # Employment # Industry # Rp Generated

# Publication # Patent # Citation University Ranking

# Graduate Employability Waiting Time

PERLU REFORMASI PENDIDIKAN TINGGI AGAR UNIVERSITAS, SELAIN DAPAT MENGHASILKAN LULUSAN, RISET, TRANSFER TEKNOLOGI KE MASYARAKAT, JUGA DAPAT MENGHASILKAN INOVASI YANG BISA MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Paradigma Baru Peran Perguran Tinggi

‚...university encompasses a ‘third-mission’ of economic development in addition to research and teaching.‛ Readings (1996)

24

*) Note: 10 Besar Negara-Negara OKI Sumber: SESRIC staff calculation 2012/2013; UNESCO, UIS Data Center

Indikator Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (1)

Indonesia masih sangat minim dalam hal rasio ilmuwan/peneliti – hanya 205/1 juta penduduk.

Rasio sarjana sains-teknik per 1 juta populasi juga tertinggal, Indonesia: 2.671 vs 5.174 (AS), 5.730 (China), 4.121 (Thailand), 3.380 (Malaysia)

Source: ChartsBin, http://cdn3.chartsbin.com

25


Sumber: SESRIC staff calculation 2012/2013; World Bank, KEI, and KI Indexes

Knowledge Economy Index mengukur bagaimana iptek dijadikan sebagai kekuatan penggerak & percepatan pembangunan ekonomi. Knowledge Index mengukur kemampuan suatu negara mengadopsi & melakukan difusi iptek untuk meningkatkan kemajuan bangsa.

Posisi Indonesia tidak diketahui pasti, mungkin karena data tidak tersedia atau kapasitas negara yang memang masih lemah. Sementara Korea Selatan, Taiwan & Malaysia dianggap punya keunggulan dalam hal pengembangan iptek untuk menopang pembangunan ekonomi.

26


Sumber: SESRIC staff calculation 2012/2013; World Bank

Di tengah kian menguatnya KBE, inovasi & ICT merupakan faktor determinan. Namun, Indonesia belum tercatat sebagai negara yang punya keunggulan di kedua aspek tersebut. Sementara Singapura, Malaysia, Turki, bahkan Tunisia & Azerbaijan sudah berhasil membukukan negara di dalam indeks untuk Innovation & ICT.

27


Sumber: SESRIC staff calculation ; World Economic Forum, Global Competitveness 2012-2013, INSEAD Business School and WIPO

Meskipun demikian, Indonesia sesungguhnya memiliki potensi dan dipandang punya kapasitas untuk melakukan inovasi. Karena itu, perguruan tinggi harus diperkuat agar berperan lebih optimal dalam pengembangan iptek yang mengarah pada inovasi.

28

Sumber: SESRIC staff calculation 2012/2013; World Bank, WDI Online

Meskipun masih jauh tertinggal dibanding Malaysia, Indonesia sudah relatif bagus dalam hal kemampuan ekspor produk-produk teknologi. HTE-High Technology Export mencakup produk-produk dengan bobot R & D yang sangat tinggi: teknologi penerbangan, perangkat lunak komputer, semikonduktor, teknologi farmasi, mesin elektrik dan aneka peralatan canggih, yang bertumpu pada infrastruktur IPTEK dan investasi industri teknologi tinggi.


29


Sumber: SESRIC staff calculation;UNESCO, UIS Data Centre * Data for the most recent year available between 1999 and 2010

Dengan potensi SDM unggul, Indonesia sesungguhnya memiliki kapasitas untuk meningkatkan intensitas dalam melakukan riset-riset inovatif & pengembangan. Negara-negara Afrika seperti Tunisia, Gabon, Maroko, bahkan Sudan & Uganda ternyata lebih tinggi intensitas R&D dibandingkan Indonesia.

30


DISTRIBUTION OF GERD BY SECTOR OF PERFORMANCE (%)

31


DISTRIBUTION OF GERD BY SOURCE OF FUNDS (%)

PENINGKATAN TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI 5

Tata Kelola Perguruan Tinggi: Prinsip & Elemen (1)

Tata kelola perguruan tinggi sangat penting sebagai mekanisme yang mengatur bagi semua pemangku kepentingan, untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Tata kelola perguruan tinggi sangat esensial karena berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang berorientasi pada:

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

akitivitas penelitian ilmiah dan publikasi di jurnal-jurnal domestik & internasional

Tata kelola perguruan tinggi mencakup, paling kurang, lima elemen pokok, yaitu:

Transparansi & akuntabilitas

Standar pelayanan pendidikan tinggi

Pemanfaatan sumber daya secara efisien

Sistem pengendalian dalam tata kelola

Sistem pengelolaan data & informasi

34

Tata Kelola Perguruan Tinggi: Pemantapan Otonomi (2)

Otonomi mengandaikan ada pergeseran peran pemerintah dalam pengelolaan perguruan tinggi:

Otonomi perguruan tinggi: peran pemerintah lebih diutamakan dalam hal perumusan kebijakan strategis, yang terfokus pada empat hal pokok:

Otonomi dengan model PTN-BH

Mengembangkan otonomi perguruan tinggi yang lebih luas, selain universitas/institut yang sudah berstatus PTN-BH.

Model BLU merupakan bentuk pengelolaan perguruan tinggi yang relatif moderat, karena PT diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya sesuai kebutuhan masing-masing universitas.

Empowering Enabling Facilitating Allocating Resources

Scientific Development: Knowledge production Invention Innovation Technology development

35

Organisasi yang sehat dalam pengelolaan perguruan tinggi:

Mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam rangka menjaga keberlanjutan pengelolaan perguruan tinggi;

Manajemen universitas dengan menerapkan prinsip otonomi PT (e.g. kebebasan akademik & kebebasan finansial) kemandirian dalam pengelolaan pendidikan tinggi;

Meneguhkan otoritas dalam pengelolaan program akademik a.l. mencakup: Pembukaan progran studi Penyusunan kurikulum & pilihan mata kuliah Penetapan jumlah mahasiswa sesuai daya tampung – size of

student enrolment Penelitian inovatif, penulisan karya ilmiah, penerbitan jurnal

ilmiah


36

Perubahan pendekatan dalam pengelolaan anggaran: Mengubah itemized budget menjadi lump-sum budget atau

blockgrant Mendorong pemerintah daerah dan sektor swasta untuk

mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi

Meningkatkan mutu SDM berbasis sistem pengembangan

karir dan pembinaan tenaga akademik yang berbeda dengan sistem kepegawaian negeri sipil: UU ASN memberi peluang untuk mengangkat pegawai

kontrak pemerintah dengan masa kerja tertentu dan penilaian berdasarkan kinerja

Jaminan kualitas dengan mengembangkan standar

pelayanan minimum sebagai dasar pengelolaan perguruan tinggi.


ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TINGGI 6

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pendidikan Tinggi di dalam RPJMN 2015—2019(1)

38

Arah Kebijakan Strategi

1. Peningkatan pemerataan akses pendidikan tinggi

1.1. Peningkatan daya tampung perguruan tinggi sesuai dengan pertambahan jumlah lulusan sekolah menengah.

1.2 Peningkatan efektivitas affirmative policy.

1.3. Penyediaan beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin dan penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh yang berkualitas.

1.4. Penyediaan biaya operasional untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan PT.

2. Peningkatan kualitas pendidikan tinggi

2.1. Peningkatan kualitas dosen dan peneliti melalui program S2/S3.

2.2. Peningkatan anggaran penelitian dan merancang sistem insentif untuk mendukung kegiatan riset inovatif.

2.3. Penambahan jumlah dan penguatan assessor BAN PT; pembentukan LAM untuk program studi profesi; dan pembentukan LPUK untuk pengujian kompetensi lulusan PT.

2.4. Penjaminan mutu penyelenggaraan program kependidikan melalui reformasi LPTK.

2.5. Penegakan aturan terkait penjaminan mutu dalam penyelenggaraan perguruan tinggi melalui peningkatan efektivitas proses akreditasi institusi dan program studi perguruan tinggi.

2.6 Peningkatan pemerataan kualitas perguruan tinggi antardaerah melalui percepatan akreditasi program studi perguruan tinggi di luar Jawa.

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pendidikan Tinggi di dalam RPJMN 2015—2019(2)

39

Arah Kebijakan Strategi

3. Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi

3.1. Pengembangan jurusan-jurusan inovatif sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan industri, disertai peningkatan kompetensi lulusan berdasarkan bidang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, terutama bidang pertanian, maritim, pariwisata, industri manufaktur dan ekonomi kreatif.

3.2. Peningkatan keahlian dan keterampilan lulusan perguruan tinggi yang bersertifikat untuk memperpendek masa tunggu bekerja.

3.3. Penguatan kerjasama PT dan dunia industri untuk kegiatan riset dan pengembangan.

3.4. Penilaian usulan pembukaan program studi baru di PTN dan PTS secara lebih selektif sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dengan menyeimbangkan disiplin ilmu–ilmu sosial dan humaniora, sains, keteknikan, dan kedokteran.

3.5. Perlindungan bagi prodi–prodi yang mengembangkan disiplin ilmu langka peminat (seperti sastra jawa, arkeologi, filologi, filsafat, dan tafsir hadits).

3.6. Pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang terintegrasi di dalam mata kuliah, dengan menjalin kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri.

4. Memantapkan otonomi Perguruan tinggi

4.1. Fasilitasi PT menjadi PTN-BH dalam rangka memperkuat kelembagaan dan meningkatkan tata kelola, serta menjauhkan perguruan tinggi dari pengaruh Politik.

4.2. Penguatan institusi PT dengan membangun pusat keunggulan di bidang ilmu dan kajian tertentu sebagai perwujudan mission differentiation, yang didasarkan pada kapasitas kelembagaan.

4.3. Peninjauan ulang pendekatan penganggaran agar tidak berdasarkan mata anggaran (itemized budget), sehingga PT lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan program-program akademik dan riset ilmiah.

4.4. Penyusunan skema pendanaan yang inovatif dengan mengembangkan kemitraan pemerintah, universitas, industri.

40

Catatan Penting untuk Meningkatkan Peran PT dalam Pengembangan IPTEK

a) Perguruan tinggi harus Iebih strategis dalam memilih bidang keahlian yang ditekuni, dengan mempertimbangkan keunggulan lokal dan nasional;

b) Perguruan tinggi harus mengembangkan 'fasilitas pendukung' yang memungkinkan para akademisi untuk berinteraksi dengan pelaku industri;

c) Perguruan tinggi perlu memperkuat dukungan untuk kemitraan Perguruan Tinggi-Industri-Lembaga Litbang Pemerintah, seperti unit hubungan industri, aspek legal dalam penyusunan kontrak industri, pengembangan kerjasama serta komersialisasi hasil riset dan pengembangan.

d) Perguruan tinggi perlu memiliki pengelolaan SDM yang lebih fleksibel, yang memungkinkan kegiatan kemitraan dengan industri dapat berjalan mulus; dan

e) Perguruan tinggi perlu mengembangkan skema insentif kepada dosen yang berhasil mengembangkan kemitraan dengan industri dan mengomersialkan hasil risetnya.

CaCatatan Khusus:

- Pengelolaan Sarpras yang efisien

- LPTK Penghasil guru yang kompeten

TERIMA KASIH

Documents

RAPAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN