RANGKUMAN UUD.doc

7/25/2019 RANGKUMAN UUD.doc

1/34


2/34

I Bentuk dan

Kedaulatan

Bentuk 1 1 Negara Indonesia adalah Ne

Bentuk = Republik

Kedaulatan 2 Kedaulatan di tangan rakyat

Kedaulatan berdasarkan UU

Negara Hukum 3 Negara Indonesia -> Negara

II MPR Anggota MPR 2 1 MPR = DPR + DPD

DPR + DPD dipilih melalui

Pemilu DPR + DPD berdasa

Sidang MPR 2 Sidang MPR minimal 1x 5 t

Sidang MPR di Ibukota Neg

Putusan MPR 3 Putusan MPR berdasarkan v

Wewenang MPR 3 1 Wewenang MPR = Mengub

Menetapkan UUD

2 Wewenang MPR = Melantik

Wapres


3/34

3 Wewenang MPR = Member

Presiden + Wapres menurut

III Kekuasan

Pemerintahan

Negara

Wewenang Utama

Presiden

4 1 Wewenang Presiden = Mem

kekuasaan pemerintahan me

2 Presiden dibantu 1 orang W

5 1 Wewenang Presiden = Meng

pada DPR

2 Wewenang Presiden = Meng

Syarat Presiden/Wapres 6 1 Syarat Utama menjadi Presi

a. WNI sejak lahir

b. tidak pernah menerima W

kemauan sendiri

c. tidak pernah mengkhianat

d. mampu secara jasmani da

melaksanakan tugas

2 Syarat menjadi Presiden/Wa

Pemilihan 6A 1 Presiden/Wapres dipilih satu


4/34

Presiden/Wapres Presiden/Wapres dipilih lang

rakyat

2 Capres/Cawapres diusulkan

Parpol/gabungan Parpol seb

3 Syarat Pemilu 1 Putaran:

a. >50% dari total suara

b. Minimal 20% suara di set

dari >50% total provinsi

4 Jika tidak memenuhi Syarat

Putaran:

2 pasang Capres-Cawapres y

memperoleh suara terbanyak

menentukan pemenang (2 Pu

5 Tata Cara Pemilihan Preside

diatur UU

Masa Jabatan

Presiden/Wapres

7 Presiden/Wapres menjabat s

setelah itu Presiden/Wapres

lagi untuk 1x masa jabatan.

Pemberhentian

Presiden/Wapres

7A Presiden/Wapres dapat dibe

MPR atas usul DPR apabila

a. melakukan pelanggaran h


5/34

(pengkhianatan negara, koru

penyuapan, tindak pidana be

perbuatan tercela)

b. tidak lagi memenuhi syar

Presiden/Wapres

Mekanisme

Pemberhentian

Presiden/Wapres

7B 1 Usul pemberhentian Preside

hanya dapat dilakukan setela

permintaan kepada MK

2 Usul tersebut dalam rangka

pengawasan DPR

3 Pengajuan permintaan kepad

dapat dilakukan jika:

a. Sidang Paripurna dihadiri

jumlah anggota DPR

b. Disetujui oleh minimal 2/

anggota DPR yang hadir

4 MK wajib memeriksa, meng

memutuskan permintaan ter

maksimal 90 hari sejak diter

permintaan oleh MK

5 Jika MK menyetujui, DPR m

sidang paripurna untuk mem

pemberhentian Presiden/Wa

MPR


6/34

6 MPR wajib mengadakan sid

memutuskan usul pemberhe

Presiden/Wapres maksimal

diterimanya usul tersebut ol

7 Keputusan MPR tersebut ha

jika:

a. Sidang Paripurna dihadiri

jumlah anggota MPR

b. Disetujui oleh minimal 2/

anggota MPR yang hadir

c. Setelah Presiden/Wapres

kesempatan menyampaikan

Pembekuan/

Pembubaran DPR

7C Presiden tidak berwenang

membekukan/membubarkan

Kekosongan

Kekuasaan Eksekutif

8 1 Jika terjadi kekosongan Pres

kekuasaan eksekutif digantik

Wapres

2 Jika terjadi kekosongan Wap

a. Presiden mengajukan 2 ca

b. MPR mengadakan sidang

menentukan Wapres maksim

3 Jika terjadi kekosongan Pres


7/34

Wapres dalam waktu bersam

a. Kekuasaan eksekutif dilak

Menlu, Mendagri, dan Menh

bersama-sama

b. MPR mengadakan sidang

menentukan Presiden dan W

Parpol peraih suara terbanya

kedua dalam Pemilu sebelum

Sumpah Janji

Presiden/Wapres

9 1 Sebelum menjabat, Presiden

bersumpah atau berjanji di hMPR/DPR

2 Jika MPR/DPR tidak dapat

sidang, Presiden/Wapres ber

berjanji di hadapan pimpina

disaksikan pimpinan MA

Kekuasaan Tertinggi

TNI

10 Wewenang Presiden = Mem

kekuasaan tertinggi atas AD

Perjanjian Internasional 11 1 Wewenang Presiden = Meny

perang, membuat perdamaia

mengadakan perjanjian deng

2 Jika Perjanjian Internasional

a. berdampak signifikan pad

keuangan negara

b. mengharuskan perubahan


8/34

UU

Maka Perjanjian Internasion

harus dengan persetujuan DP

3 Ketentuan Perjanjian Interna

UU

Pernyataan Keadaan

Bahaya

12 Wewenang Presiden = Meny

keadaan bahaya

Hal ini diatur UU

Duta dan Konsul 13 1 Wewenang Presiden = Meng

dan konsul

2 Pengangkatan duta dan kons

memperhatikan pertimbanga

3 Penerimaan duta negara lain


Grasi, Rehabilitasi

Amnesti, dan Abolisi

14 1 Wewenang Presiden = Mem

dan rehabilitasi

Pemberian grasi dan rehabilmemperhatikan pertimbanga



9/34

amnesti dan abolisi

Pemberian amnesti dan abol


Gelar, Tanda Jasa, dan

Tanda Kehormatan


tanda jasa, dan tanda kehorm

Pemberian gelar, tanda jasa,

kehormatan diatur UU

Dewan Pertimbangan 16 Wewenang Presiden = Mem

pertimbangan yang betugas

nasehat dan pertimbangan k

IV Dewan

Perimbangan

Agung

V Kementerian

Negara

Kementerian Negara 17 1 Presiden dibantu oleh mente

negara

2 Wewenang Presiden = Meng

memberhentikan menteri

3 Setiap menteri membidangi

4 Pembentukan, pengubahan,

pengubahan kementerian ne


10/34

VI Pemerintah

Daerah

Pemerintahan Daerah 18 1 NKRI terdiri dari provinsi-p

Provinsi dibagi atas kabupat

Tiap provinsi, kabupaten, da

mempunyai pemeintahan da

diatur dengan UU

2 Pemerintahan daerah menga

pemerintahan sendiri menur

otonomi dan tugas pembantu

3 Pemerintahan daerah memil

yang anggotanya dipillih me

4 Gubernur, Bupati, dan Walik

secara demokratis

5 Pemerintahan daerah menjalseluas-luasnya, kecuali urus

Pusat yang ditentukan UU

6 Pemerintahan daerah berhak

perda dan peraturan lain

7 Susunan dan tata cara pemerdiatur UU

Otonomi Daerah 18A 1 Hubungan wewenang Peme

dan Pemerintah Daerah, sert


11/34

Pemerintah Daerah, diatur U

memperhatikan kekhususan

keragaman daerah

2 Hubungan keuangan, pelaya

SDA, dan sumber daya lainn

Otonomi Khusus 18B 1 Negara mengakui dan meng

pemerintahan daerah yang b

atau bersifat istimewa yang

2 Negara mengakui dan meng

kesatuan masyarakat hukum

tradisionalnya sepanjang ma

sesuai perkembangan masya

prinsip NKRI yang diatur U

VII DPR Anggota DPR 19 1 Anggota DPR dipilih melalu

Susunan DPR 2 Susunan DPR diatur UU

Sidang DPR 3 DPR bersidang minimal 1x

Wewenang UtamaDPR 20 1 Wewenang DPR = Memben

2 RUU dibahas DPR dan Pres

persetujuan bersama


12/34

3 Jika tidak mendapat persetuj

RUU tidak boleh diajukan la

sidang DPR masa itu

4 Presiden mengesahkan RUU

disetujui bersama untuk men

5 Apabila RUU tersebut tidak

dalam waktu 30 hari sejak d

bersama, RUU tersebut sah

Fungsi DPR dan Hak

DPR

20A 1 DPR memiliki fungsi legisla

dan pengawasan

2 Wewenang DPR = Dalam m

fungsi tersebut, DPR mempu

interpelasi, hak angket, dan

menyatakan pendapat

3 Wewenang DPR = DPR me

mengajukan pertanyaan, me

usul dan pendapat, dan hak i

4 Ketentuan mengenai hak DP

DPR diatur UU

Pengajuan RUU oleh

Anggota DPR

21 Anggota DPR berhak menga


13/34

Peraturan Pemerintah

Pengganti UU (Perpu)

22 1 Wewenang Presiden = Dala

genting, Presiden berhak me

Perpu

2 Perpu tersebut harus mendap

persetujuan DPR dalam sida

3 Jika tidak mendapat persetuj

harus dicabut

Pembentukan UU 22A Ketentuan Pembentukan UU

Pemberhentian

Anggota DPR

22B Anggota DPR dapat diberhe

jabatannya, diatur UU

VIIA DPD Anggota DPD 22C 1 Anggota DPD dipilih dari se

melalui pemilu

Jumlah Angota DPD 2 Anggota DPD dari setiap pr

jumlahnya sama

Jumlah seluruh anggota DPD

dari 1/3 jumlah anggota DPR

Sidang DPD 3 DPD bersidang minimal 1x

Susunan DPD 4 Susunan dan kedudukan DP


14/34

Wewenang DPD 22D 1 Wewenang DPD = Mengaju

kepada DPR berkaitan deng

a. otonomi daerah

b. hubungan pusat-daerah

c. pembentukan, pemekaran

penggabungan daerah

d. pengelolaan SDA dan sum

ekonomi

e. perimbangan keuangan pu

2 Wewenang DPD = Ikut mem

yang berkaitan dengan:

a. otonomi daerah


c. pembentukan, pemekaranpenggabungan daerah


ekonomi

e. perimbangan keuangan pu

Wewenang DPD = Member

pertimbangan atas:

a. RUU APBN

b. RUU yang berkaitan deng

pendidikan, dan agama


15/34

3 Wewenang DPD = Melakuk

pengawasan dan menyampa

pengawasan kepada DPR at

UU mengenai:

a. otonomi daerah


c. pembentukan, pemekaran

penggabungan daerah


ekonomi

e. pelaksanaan APBN, pajak

dan agama

Pemberhentian

Anggota DPD

4 Anggota DPD dapat diberhe

jabatannya, diatur UU

VIIB Pemilihan

Umum

Asas Pemilu dan

Waktu Pemilu

22E 1 Pemilu dilaksakanan secara

umum, bebas, jujur, dan adil

sekali

Tujuan Pemilu 2 Pemilu dilaksanakan untuk m

a. Anggota DPR

b. Anggota DPD

c. Presiden dan Wakil Presid

d. Anggota DPRD


16/34

Peserta Pemilu 3 Peserta Pemilu untuk memil

DPR dan anggota DPRD ad

politik

4 Peserta Pemilu untuk memil

DPD adalah perseorangan

Penyelenggara Pemilu 5 Pemilu diselenggarakan oleh

Pemilihan Umum yang bers

tetap, dan mandiri

Ketentuan Pemilu 6 Ketentuan mengenai Pemilu

VIII Hal

Keuangan

APBN 23 1 APBN ditetapkan setiap tahu

dan dilaksanakan secara terb

bertanggungjawab untuk seb

kemakmuran rakyat

2 RUU APBN diajukan Presid

dibahas bersama DPR denga


3 Apabila RUU APBN tidak d

Pemerintah menjalankan AP

Pajak 23A Pajak dan pungutan lain yan

memaksa untuk keperluan n

UU


17/34

Mata Uang 23B Macam dan harga mata uang

dengan UU

Hal-hal Lain Mengenai

Keuangan Negara

23C Hal-hal lain mengenai keuan

diatur UU

Bank Sentral 23D Negara memiliki bank sentr

ketentuannya diatur UU

VIIIA BadanPemeriksa

Keuangan

Fungsi BPK 23E 1 BPK dibentuk untuk memerpengelolaan dan tanggungja

negara

BPK bebas dan mandiri

Hasil Pemeriksaan

BPK

2 Hasil pemeriksaan BPK dise

DPR, DPD, dan DPRD sesu

kewenangannya

3 Hasil pemeriksaan BPK ters

ditindaklanjuti sesuai UU

Anggota BPK 23F 1 Anggota BPK dipilih oleh D


Anggota BPK diresmikan ol

Pimpinan BPK 2 Pimpinan BPK dipilih dari d

anggota BPK


18/34

Kedudukan BPK 23G 1 BPK berkedudukan di Ibuko

BPK memiliki perwakilan d

provinsi

Ketentuan BPK 2 Ketentuan mengenai BPK d

IX Kekuasaan

Kehakiman

Fungsi Kekuasaan

Kehakiman

24 1 Kekuasaan kehakiman adala

yang merdeka untuk menega

dan keadilan

MA dan MK 2 Kekuasaan kehakiman dilak

dan badan yang berada di ba

lingkungan:

a. peradilan umum

b. peradilan agama

c. peradilan militer

d. peradilan tata usaha negar

Kekuasaan kehakiman dilak

Ketentuan Kekuasaan

Kehakiman

3 Badan-badan lain yang berk

kekuasaan kehakiman diatur

Wewenang MA 24A 1 Wewenang MA = Mengadil

Wewenang MA = Menguji p

bawah UU dengan UU


19/34

Wewenang MA = Diatur UU

Syarat Hakim Agung 2 Syarat Hakim Agung:

a. memiliki integritas dan ke

tidak tercela

b. adil

c. profesional

d. berpengalaman di bidang

Mekanisme Hakim

Agung

3 Calon Hakim Agung diusulk

DPR

Setelah disetujui DPR, diteta

Presiden

4 Ketua dan wakil ketua MA dHakim Agung

Ketentuan MA 5 Ketentuan MA diatur UU

Wewenang KY 24B 1 KY bersifat mandiri

Wewenang KY = MengusulHakim Agung

Wewenang KY = Menjaga d

menegakkan kehormatan, ke

martabat, serta perilaku haki


20/34

Syarat Anggota KY 2 Syarat Anggota KY:

a. mempunyai pengetahuan

pengalaman di bidang hukum

b. memiliki integritas dan ke

tidak tercela

Mekanisme Anggota

KY

3 Anggota KY diangkat dan d

oleh Presiden dengan perset

Ketentuan KY 4 Ketentuan KY diatur UU

Wewenang MK 24C 1 Wewenang MK = Mengadil

pertama dan tingkat terakhir

putusannya bersifat final un

UU terhadap UUD

Wewenang MK = Memutus

kewenangan lembaga yang dUUD


pembubaran Parpol


perselisihan tentang hasil Pe

Wewenang MK atas

Usul Pemberhentian

Presiden/Wapres

2 Wewenang MK = Memberik

atas usul dugaan pelanggara

Presiden/Wakil Presiden me

Anggota MK dan 3 Anggota MK terdiri dari 9 o


21/34

Mekanisme Anggota

MK

ditetapkan oleh Presiden, ya

a. 3 orang oleh MA

b. 3 orang oleh DPR

c. 3 orang oleh Presiden

4 Ketua dan wakil ketua MK d

oleh Hakim Konstitusi

Syarat HakimKonstitusi

5 Syarat Hakim Konstitusi:

a. memiliki integritas dan ke

tidak tercela

b. adil

c. menguasai konstitusi dan

d. tidak merangkap sebagai p

Ketentuan MK 6 Ketentuan mengenai Hakim

MK diatur UU

Syarat Menjadi dan

Diberhentikan sebagai

Hakim

25 Syarat menjadi dan untuk di

sebagai hakim diatur UU

IXA Wilayah

Negara

Wilayah NKRI 25A NKRI adalah negara kepulau

NKRI berciri Nusantara den

yang batas-batas dan hak-ha


22/34

ditetapkan dengan UU

X WargaNegara dan

Penduduk

Warga Negara 26 1 WN =

a. bangsa Indonesia asli

b. bangsa lain yang disahkan

Penduduk 2 Penduduk =

WN dan orang asing yang b

tinggal di Indonesia

Ketentuan WN dan

Penduduk

3 Ketentuan mengenai WN da

diatur UU

Hak dan Kewajiban

WN dalam Hukum

27 1 Semua WN sama kedudukan

hukum dan pemerintahan

Semua WN wajib menjunju

pemerintahan

Hak WN atas Pekerjaan

dan Penghidupan yang

Layak

2 Setiap WN berhak atas peke

penghidupan yang layak bag

Hak dan Kewajiban

WN dalam Upaya Bela

Negara

3 Setiap WN berhak dan wajib

dalam upaya pembelaan neg


23/34

Hak Berserikat,

Berkumpul, dan

Berpendapat

28 a. Kemerdekaan berserikat d

b. Kemerdekaan mengeluark

dengan lisan dan tulisan

Keduanya ditetapkan dengan

XA Hak Asasi

Manusia

Hak Hidup 28A Hak untuk hidup dan memp

hidup

Hak Berkeluarga dan

Melanjutkan Keturunan

28B 1 Hak untuk berkeluarga dan m

keturunan melalui perkawin

Hak Anak 2 Anak berhak untuk melangs

tumbuh, berkembang, dan p

dari kekerasan dan diskrimin

Hak Pengembangan

Diri dan Pendidikan

28C 1 Hak untuk:

a. mengembangkan diri

b. mendapatkan pendidikan

c. memperoleh manfaat dari

dan teknologi, seni dan buda

d. meningkatkan kualitas hid

Hak Memajukan

Pembangunan

2 Hak untuk memajukan diri d

memperjuangkan hak secara

membangun masyarakat, ba

negara


24/34

Hak dalam Hukum 28D 1 Hak atas:

a. pengakuan hukum

b. jaminan hukum

c. perlindungan hukum

d. kepastian hukum

Hak dalam Pekerjaan 2 Hak untuk:

a. bekerja

b. mendapat imbalan kerja

c. mendapat perlakukan yan

layak dalam pekerjaan

Hak dalam

Pemerintahan

3 Hak untuk memperoleh kese

sama dalam pemerintahan

Hak atas KeWNan 4 Hak atas status kewarganega

Hak untuk Memilih 28E 1 Hak untuk memilih:

a. agama dan beribadah

b. pendidikan dan pengajara

c. pekerjaan

d. kewarganegaraan


25/34

e. tempat tinggal

f. meninggalkan tempat ting

g. kembali ke tempat tingga

Hak dalam Keyakinan

Hati Nurani

2 Hak untuk:

a. meyakini kepercayaan

b. menyatakan pikiran dan s

keduanya sesuai hati nurani

Hak Berserikat,

Berkumpul, dan

Berpendapat

3 Hak untuk berserikat, berku

mengeluarkan pendapat

Hak dalam Komunikasi

dan MemperolehInformasi

28F Hak untuk berkomunikasi d

informasi

Hak untuk mencari, memper

memiliki, menyimpan, meng

menyampaikan informasi de

media

Hak Perlindungan dan

Rasa Aman

28G 1 Hak atas perlindungan diri, k

kehormatan, martabat, dan h

miliknya

Hak atas rasa aman dan perl

ancaman untuk berbuat atau

sesuatu


26/34

2 Hak untuk bebas dari penyik

perlakuan yang merendahka

martabat manusia

Hak memperoleh suaka poli

lain

Hak Hidup Layak 28H 1 Hak untuk hidup sejahtera la

bertempat tinggal, dan meda

lingkungan hidup baik dan s

berhak memperoleh pelayan

Hak Perlakuan Khusus 2 Hak mendapat kemudahan d

khusus untuk memperoleh k

manfaat yang sama guna me

persamaan dan keadilan

Hak Jaminan Sosial 3 Hak atas jaminan sosial yan

memungkinkan pengembang

secara utuh sebagai manusiabermartabat.

Hak Kepemilikan 4 Hak mempunyai hak milik p

milik tersebut tidak boleh di

secara sewenang-wenang ol

Hak yang Tidak DapatDikurangi

28I 1 a. hak untuk hidup

b. hak untuk tidak disiksa

c. hak kemerdekaan pikiran


27/34

d. hak beragama

e. hak untuk tidak diperbuda

f. hak untuk diakui sebagai p

hadapan hukum

g. hak untuk tidak dituntut a

hukum yang berlaku surut

Hak untuk Bebas dari

Perlakuan

Diskriminatif

2 Hak untuk bebas atas perlak

diskriminatif

Hak untuk mendapat perlind

perlakuan diskriminatif

Hak Kebudayaan 3 Identitas kebudayaan dan ha

dihormati selaras dengan pe

zaman

Tanggungjawab Negara

atas HAM

4 Negara, khususnya Pemerin

bertanggungjawab atas pem

pemajuan, penegakkan, dan

HAM

Ketentuan UU 5 HAM diatur UU

Kewajiban atas HAM 28J 1 Setiap orang wajib menghor

orang lain

2 Setiap orang wajib tunduk p


28/34

HAM yang diatur UU

XI Agama Dasar Ketuhanan YangMaha Esa

29 1 Negara berdasarkan Ketuhan

Kebebasan Beragama

dan Beribadah

2 Negara menjamin kemerdek

untuk memeluk agama dan b

menurut agama dan keperca

XII Pertahanandan Keamanan

Negara

Hak dan KewajibanWN dalam HANKAM

30 1 Tiap WN berhak dan wajib usaha pertahanan dan keama

Sistem

HANKAMRATA

2 Usaha pertahanan dan keam

dilaksanakan melalui sistem

HANKAMRATA oleh TNI

sebagai kekuatan utama dan

kekuatan pendukung

TNI 3 TNI terdiri atas AD, AL, dan

alat negara

Tugas TNI adalah memperta

melindungi, dan memelihara

kedaulatan negara

POLRI 4 POLRI sebagai alat negara y

keamanan dan ketertiban ma

Tugas POLRI adalah melind

mengayomi, melayani masy


29/34

menegakkan hukum

Ketentuan HANKAM 5 Ketentuan mengenai TNI, Phubungan keduanya, serta k

WN dalam pertahanan dan k

negara diatur UU

XIII Pendidikan

dan Kebudayaan

Hak WN atas

Pendidikan

31 1 Setiap WN berhak mendapa

Pendidikan Dasar 2 Setiap WN berhak mengiku

dasar dan pemerintah wajib

Sistem Pendidikan

Nasional

3 Pemerintah mengusahakan s

pendidikan nasional yang di

Anggaran Pendidikandalam APBN dan

APBD

4 Negara memprioritaskan angpendidikan minimal 20% da

APBD

IPTEK 5 Pemerintah memajukan IPT

menjunjung nilai agama dan

bangsa

Kebebasan Berbudaya 32 1 Negara memajukan kebuday

dengan menjamin kebebasan

dalam mengembangkan dan

kebudayaannya


30/34

Bahasa Daerah 2 Negara menghormati dan m

bahasa daerah sebagai kekay

nasional

XIV

Perekonomian

Nasional &

Kesejahteraan

Sosial

Asas Perekonomian

Nasional

33 1 Perekonomian disusun atas u

atas asas kekeluargaan

Bidang Produksi Vital 2 Cabang-cabang produksi pe

menguasai hajat hidup orang

dikuasai negara

Bumi dan Kekayaan

Alam

3 Bumi dan kekayaan alam di

dan digunakan untuk sebens

kemakmuran rakyat

Prinsip Perekonomian

Nasional

4 Perekonomian nasional disu

atas demokrasi ekonomi den

a. kebersamaan

b. efisiensi berkeadilan

c. berkelanjutan

d. berwawasan lingkungan

e. kemandirian

f. menjaga keseimbangan ke

kesatuan ekonomi nasional

Ketentuan

Perekonomian Nasional

5 Ketentuan Perekonomian N

UU


31/34

Fakir Miskin dan Anak

Terlantar

34 1 Fakir miskin dan anak terlan

negara

Jaminan Sosial dan

Pemberdayaan

Masyarakat

2 Negara mengembangkan sis

sosial bagi seluruh rakyat

Negara memberdayakan ma

lemah dan tidak mampu sesu

martabat kemanusiaan

Pelayanan Kesehatan

dan Fasilitas Umum

3 Negara bertanggung jawab a

pelayanan kesehatan dan fas

yang layak

Ketentuan

Kesejahteraan Sosial

4 Ketentuan Kesejahteraan So

XV Bendera,

Bahasa, Lambang

Negara, serta

Lagu Kebangsaan

Bendera Negara 35 Bendera Negara Indonesia =

Putih

Bahasa Negara 36 Bahasa Negara = Bahasa Ind

Lambang Negara 36A Lambang Negara = Garuda

dengan semboyan Bhinneka

Lagu Kebangsaan 36B Lagu Kebangsaan = Indones

Ketentuan Bendera,

Bahasa, Lambang

36C Ketentuan mengenai Bender

Lambang Negara, serta Lagu


32/34

Negara, serta Lagu

Kebangsaan

diatur UU

XVI Perubahan

UUD

Syarat dan Mekanisme

Perubahan UUD

37 1 Usul perubahan UUD dapat

dalam sidang MPR jika:

Diajukan minimal 1/3 jumla

MPR

2 Usul perubahan UUD diajuk

dijelaskan bagian yang diusu

diubah serta alasannya

3 Syarat mengubah UUD:

Sidang MPR dihadiri 2/3 jum

MPR

4 Putusan untuk mengubah padilakukan jika:

Disetujui minimal 50% ditam

anggota dari seluruh anggot

5 Khusus mengenai bentuk NK

dilakukan perubahan

Aturan Peralihan I Semua peraturan perundang

tetap berlaku selama belum

baru menurut UUD


33/34

II Semua lembaga negara yang

berfungsi sepanjang untuk m

UUD dan belum diadakan b

UUD

III MK dibentuk selambat-lamb

Agustus 2003

Sebelum dibentuk, kewenan

dilakukan oleh MA

Aturan Tambahan I MPR melakukan peninjauan

status hukum TAP MPRS da

untuk diambil putusan pada

tahun 2003

II Dengan ditetapkannya UUD

Negara RI Tahun 1945 terdi

Pembukaan dan Pasal-Pasal

Rangkuman UUD 1945 Amandemen IV

oleh Fachri Reza Kusuma

Pembukaan

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu,

maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan

perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat


34/34

yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke

depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu,

berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh

keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat

Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia

itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam

suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan

berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan

Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan

suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Documents

RANGKUMAN UUD.doc