NILAI - NILAI YANG TERKANDUNG DALAM PANCASILA

a. Nilai Ketuhanan

Nilai ketuhanan Yang Maha Esa Mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pancipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memilik arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antarumat beragama.

b. Nilai Kemanusiaan

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.

c. Nilai Persatuan

Nilai persatuan indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa indonesia..

d. Nilai Kerakyatan

Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan.

e. Nilai Keadilan

Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil dan Makmur secara lahiriah atauun batiniah. Nilai-nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif. Karena sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat dioperasionalkan. Agar dapat bersifat operasional dan eksplisit, perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Contoh nilai instrumental tersebut adalah UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

NILAI - NILAI YANG TERKANDUNG DALAM PANCASILA MENURUT NOTONEGORO DAN WALTER G EVERETT.

Menurut Prof. DR Notonagoro , nilai terbagi atas :

1. Nilai material berguna untuk jasmaniah2. Nilai vital berguna untuk aktifitas manusia3. Nilai kerohanian :a. Kebenaran bersumber pada logikab. Keindahan bersumber pada Estetikac. Kebaikan bersumber pada Etikad. Keyakinan/Religi bersumber pada Metafisika

Nilai (Hakikat) Pancasila Harus dilihat dari masing-masing sila dalam Pancasila :

Nilai (Hakikat) sila I : Religius MonotheismeNilai (Hakikat) sila II : Penghargaan terhadap kemanusiaan menghargai martabat manusia/HAMNilai (Hakikat) sila III : Persatuan Bangsa unifikasi/penyatuanNilai (Hakikat) sila IV : Kerakyatan diarahkan pada prinsip musyawarahNilai (Hakikat) sila V : Keadilan Sosial pemerataan

Sedangkan Menurut Walter G. Everett, nilai dibagi menjadi lima bagian sebagai berikut:

1. Nilai-nilai ekonomi (economic values) yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan sistem ekonomi. Hal ini berarti nilai-nilai tersebut mengikuti harga pasar.2. Nilai-nilai rekreasi (recreation values) yaitu nilai-nilai permainan pada waktu senggang,sehingga memberikan sumbangan untuk menyejahterakan kehidupan maupun memberikan kesegaran jasmani dan rohani.3. Nilai-nilai perserikatan (association values) yaitu nilai-nilai yang meliputi berbagai bentukperserikatan manusia dan persahabatan kehidupan keluarga, sampai dengan tingkat internasional.4. Nilai-nilai kejasmanian (body values) yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan kondisi jasmani seseorang.5. Nilai-nilai watak (character values) nilai yang meliputi semua tantangan, kesalahan pribadi dan sosial termasuk keadilan, kesediaan menolong, kesukaan pada kebenaran, dan kesediaan mengontrol diri.

Fungsi dan Kedudukan Pancasila

1.Pancasila Sebagai Dasar Negara Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu

memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu Pancasila. Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasar negara, merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni pemerintah, wilayah dan rakyat.

Pancasila dalam kedudukannya seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti menjadikan Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah seharusnya semua peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia bersumber pada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mempunyai implikasi bahwa Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal, dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar negara (Suhadi, 1998). Cita-cita hukum atau suasana kebatinan tersebut terangkum di dalam empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di mana keempatnya sama hakikatnya dengan Pancasila. Empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut lebih lanjut terjelma ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Barulah dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu diuraikan lagi ke dalam banyak peraturan perundang-undangan lainnya, seperti misalnya ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya.

2. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Setiap manusia di dunia pasti mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup adalah

suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama, lingkungan dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.

Pandangan hidup yang diyakini suatu masyarakat maka akan berkembang secara dinamis dan menghasilkan sebuah pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya maupun manfaatnya oleh suatu bangsa sehingga darinya mampu menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya di dalam sikap hidup sehari-hari.

Setiap bangsa di mana pun pasti selalu mempunyai pedoman sikap hidup yang dijadikan acuan di dalam hidup bermasyarakat. Demikian juga dengan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, sikap hdup yang diyakini kebenarannya tersebut bernama Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila tersebut berasal dari budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Pancasila sebagai inti dari nilai-nilai budaya Indonesia maka Pancasila dapat disebut sebagai cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-cita moral inilah yang kemudian memberikan pedoman, pegangan atau kekuatan rohaniah kepada bangsa Indonesia di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila di samping merupakan cita-cita moral bagi bangsa Indonesia, juga sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang pada waktu itu diwakili oleh PPKI. Oleh karena Pancasila merupakan kesepakatan bersama seluruh masyarakat Indonesia maka Pancasila sudah seharusnya dihormati dan dijunjung tinggi.

3. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa IndonesiaIdeologi berasal dari kata ‘idea’ = gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita.‘logos’= ilmu. Kata idea berasal dari kata bahasa Yunani ‘eidos’=bentuk. ‘Idein’=melihat.

Secara harfiah, Ideologi adalah ilmu pengetahuan tentang ide-ide (the science of ideas), atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar.

Ideologi menurut Kamus Umum Bhs Indonesia adalah keyakinan yang dicita-citakan sebagai dasar pemerintahan negara. Sedangkan pengertian ‘ideologi’ secara umum adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam pelbagai bidang kehidupan yang menyangkut bidang politik (termasuk bidang pertahanan dan keamanan), bidang sosial, bidang kebudayaan, dan bidang keagamaan.

Di dalam Pancasila telah tertuang cita-cita, ide-ide, gagasan-gagasan yang ingin dicapai bangsa Indonesia. Oleh karena itu Pancasila dijadikan Ideologi Bangsa.Ideologi Terbuka dan Ideologi TertutupIdeologi Terbuka merupakan suatu sistem pemikiran terbuka sedangkan ideologi tertutup merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Ciri khas Ideologi tertutup :

1.      ideologi itu bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan membaharui masyarakat. Hal ini berarti demi ideologi masyarakat harus berkorban untuk menilai kepercayaan ideologi dan kesetiaannya sebagai warga masyarakat.

2.      Isinya bukan hanya berupa nilai-nilai dan cita-cita tertentu melainkan terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras.Jadi ideologi tertutup bersifat totaliter dan menyangkut segala segi kehidupan.Ciri khas ideologi terbuka :

1.      nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari suatu kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri.

2.      dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah.3.      tidak diciptakan oleh negara melainkan digali dan ditemukan masyarakat itu sendiri.4.      Isinya tidak operasional. Menjadi operasional ketika sudah dijabarkan ke dalam perangkat

peraturan perundangan.Jadi ideologi terbuka adalah milik seluruh rakyat dan masyarakat dalam menemukan dirinya, kepribadiannya di dalam ideologi tersebut.

4. Pancasila sebagai Sumbet Segala Sumber HukumSebagai sumber dari segala hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia maka

Setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikongkritisasikan atau dijabarkan dari UUD1945, serta hukum positif lainnya.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa serta idiologi bangsa dan negara, bukanlah hanya untuk sebuah rangkaian kata- kata yang indah namun semua itu harus kita wujudkan dan di aktualisasikan di dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasarakat, berbangsa dan bernegara.

5.    Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa IndonesiaPancasila dalam pengertian ini adalah seperti yang dijelaskan dalam teori "Von Savigny"

bahwa setiap Volksgeist (jiwa rakyat/jiwa bangsa) Indonesia telah melaksanakan Pancasila. Dengan kata lain, lahirnya Pancasila bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia.

6.    Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia

Pancasila dalam pengertian ini adalah bahwa sikap, tingkah laku, dan perbuatan Bangsa Indonesia mempunyai ciri khas. Artinya, dapat dibedakan dengan bangsa lain, dan kepribadian bangsa Indonesia adalah Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bansa Indonesia.

7.     Pancasila Sebagai Cita-Cita dan Tujuan NasionalArtinya cita-cita luhur Bangsa Indonesia tegas termuat dalam Pembukaan UUD 1945

karena Pembukaan UUD 1945 merupakan perjuangan jiwa proklamasi, yaitu Jiwa Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan Cita-Cita dan Tujuan Nasional Bangsa Indonesia (Alinea II dan IV Pembukaan UUD 1945).6. Pancasila Sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia

Pancasila disahkan bersama-sama dengan disahkannya UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI ini merupakan wakil-wakil dari seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian luhur tersebut.

PENGERTIAN,FUNGSI,MACAM DAN CIRI IDEOLOGI

1.)  PENGERTIAN IDEOLOGI

Ideology berasal dari bahasa Yunani dan merupakan gabungan dari dua

kata yaitu edios yang artinya gagasan atau konsep dan logos yang berarti

ilmu. Pengertian ideology secara umum adalah sekumpulan ide, gagasan,

keyakinan dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Dalam arti

luas, ideology adalah pedoman normative yang dipakai oleh seluruh

kelompok sebagai dasar cita-cita, nila dasar dan keyakinan yang dijunjung

tinggi.

Untuk Penjabaran lebih luas :

Dengan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Ideologi

adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang

menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan

manusia.

Ideologi merupakan cerminan cara berfikir orang atau masyarakat

yang sekaligus membentuk orang atau masyarakat itu menuju cita-cita yang

mereka inginkan. Ideologi merupakan sesuatu yang dihayati dan diresapi

menjadi suatu keyakinan. Ideologi merupakan suatu pilihan yang jelas

membawa komitmen (keterikatan) untuk mewujudkannya. Semakin

mendalam kesadaran ideologis seseorang, maka akan semakin tinggi pula

komitmennya untuk melaksanakannya.

Komitmen itu tercermin dalam sikap seseorang yang meyakini

ideologinya sebagai ketentuan yang mengikat, yang harus ditaati dalam

kehidupannya, baik dalam kehidupan pribadi ataupun masyarakat. Ideologi

berintikan seperangkat nilai yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang

dimiliki dan dipegang oleh seseorang atau suatu masyarakat sebagai

wawasan atau pandangan hidup mereka. Melalui rangkaian nilai itu mereka

mengetahui bagaimana cara yang paling baik, yaitu secara moral atau

normatif dianggap benar dan adil, dalam bersikap dan bertingkah laku untuk

memelihara, mempertahankan, membangun kehidupan duniawi bersama

dengan berbagai dimensinya. Pengertian yang demikian itu juga dapat

dikembangkan untuk masyarakat yang lebih luas, yaitu masyarakat bangsa.

2.)FUNGSI IDEOLOGI

Setelah mengetahui pengertian ideologi, kita juga harus mengetahui

fungsi dari ideologi tersebut. Soerjanto Poespowardojo mengemukakan

fungsi ideologi sebagai berikut:

  1.Struktur kognitif, yakni keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan

landasan untuk memahami kejadian dalam keadaan alam sekitarnya.

2.Orientasi dasar, dengan membuka wawasan yang memberikan makna

serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan masyarakat.

3.Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang.

4.Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menentukan identitasnya.

5.Kemampuan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang

untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.

6.Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami,

menghayati, serta mempolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan

norma-norma yang terkandung didalamnya.

Kesimpulan yang bisa ditarik adalah sekalipun pengertian ideologi

bervariasi, tetapi jika dicermati sesungguhnya terkandung inti-inti

kesamaan. Kesamaan-kesamaannya, yakni ideologi adalah prinsip, dasar,

arah, dan tujuan dalam kehidupan. Selain mengetahui pengertian ideologi,

kita juga harus mengetahui fungsi ideologi. Ideologi berfungsi mendasari

kehidupan masyarakat sehingga mampu menjadi landasan, pedoman, dan

bekal serta jalan bagi suatu kelompok, masyarakat, bangsa, dan negara.

3.)MACAM-MACAM IDEOLOGI

a)    Liberalisme 

Mengenai konsep liberalisme, dapat kita tarik beberapa pokok pemikiran

yang terkandung di dalamnya, sebagai berikut:

1. inti pemikiran : kebebasan individu

2. perkembangan : berkembang sebagai respons terhadap pola

kekuasaan negara yang absolut, pada tumbuhnya negara otoriter yang

disertai dengan pembatasan ketat melalui berbagai undang-undang dan

peraturan terhadap warganegara

3. landasan pemikirannya adalah bahwa menusia pada hakikatnya adalah

baik dan berbudi-pekerti, tanpa harus diadakannya pola-pola pengaturan

yang ketat dan bersifat memaksa terhadapnya.

4. system pemerintahan (harus): demokrasi

       b.) Konservatisme

Hal atau unsure yang terkandung di dalamnya, antara lain:

1. inti pemikiran : memelihara kondisi yang ada, mempertahankan

kestabilan, baik berupa kestabilan yang dinamis maupun kestabilan yang

statis. Tidak jarang pula bahwa pola pemikiran ini dilandasi oleh kenangan

manis mengenai kondisi kini dan masa lampau

2. filsafatnya adalah bahwa perubahan tidak selalu berarti kemajuan. Oleh

karena itu, sebaiknya perubahan berlangsung tahap demi tahap, tanpa

menggoncang struktur social politik dalam negara atau masyarakat yang

bersangkutan.

3. landasan pemikirannya adalah bahwa pada dasarnya manusia lemah dan

terdapat “evil instinct and desires” dalam dirinya. oleh karena itu perlu pola-

pola pengendalian melalui peraturan yang ketat

4. system pemerintahan (boleh): demokrasi, otoriter

c.) Komunisme

Gelombang komunisme abad kedua puluh ini, tidak bisa dilepaskan dari

kehadiran Partai Bolshevik di Rusia. Gerakan-gerakan komunisme

international yang tumbuh sampai sekarang boleh dikatakan merupakan

perkembangan dari Partai Bolshevik yang didirikan oleh Lenin

1. inti pemikiran: perjuangan kelas dan penghapusan kelas-kelas

dimasyarakat, sehingga negara hanya sasaran antara.

2. landasan pemikiran : a. penolakan situasi dan kondisi masa lampau,

baik secara tegas ataupun tidak, b. analisa yang cendrung negatif terhadap

situasi dan kondisi yang ada, c. berisi resep perbaikan untuk masa depan

dan, d. rencana-rencana tindakan jangka pendek yang memungkinkan

terwujudnya tujuan-tujuan yang berbeda-beda.

3. system pemerintahan (hanya): otoriter/totaliter/dictator

d.) Marxisme

Marxisme, dalam batas-batas tertentu bisa dipandang sebagai jembatan

antara revolusi Prancis dan revolusi Proletar Rusia tahun 1917. Untuk

memahami Marxisme sebagai satu ajaran filsafat dan doktrin revolusioner,

serta kaitannya dengan gerakan komunisme di Uni Soviet maupun di bagian

dunia lainnya, barangkali perlu mengetahui terlebih dahulu kerangka

histories Marxisme itu sendiri.

Berbicara masalah Marxisme, memang tidak bisa lepas dari nama-nama

tokoh seperti Karl Marx (1818-1883) dan Friedrich Engels (1820-1895).

Kedua tokoh inilah yang mulai mengembangkan akar-akar komunisme

dalam pengertiannya yang sekarang ini. Transisi dari kondisi masyarakat

agraris ke arah industrialisasi menjadi landasan kedua tokoh diatas dalam

mengembangkan pemikirannya. Dimana eropa barat telah menjdai pusat

ekonomi dunia, dan adanya kenyataan di mana Inggris Raya berhasil

menciptakan model perkembangan ekonomi dan demokrasi politik.

Tiga hal yang merupakan komponen dasar dari Marxisme adalah :

1. filsafat dialectical and historical materialism

2. sikap terhadap masyarakat kapitalis yang bertumpu pada teori nilai

tenaga kerja dari David Ricardo (1772) dan Adam Smith (1723-1790)

3. menyangkut teori negara dan teori revolusi yang dikembangkan atas

dasar konsep perjuangan kelas. Konsep ini dipandang mampu membawa

masyarakat ke arah komunitas kelas.

   Dalam teori yang dikembangkannya, Marx memang meminjam metode

dialektika Hegel. Menurut metode tersebut, perubahan-perubahan dalam

pemikiran, sifat dan bahkan perubahan masyarakat itu sendiri berlangsung

melalui tiga tahap, yaitu tesis (affirmation), antitesis (negation), dan sintesisI

(unification). Dalam hubungan ini Marx cendrung mendasarkan pemikiran

kepada argumentasi Hegel yang menandaskan bahwa kontradiksi dan

konflik dari berbagai hal yang saling berlawanan satu sama lain sebenarnya

bisa membawa pergeseran kehidupan social-politik dari tingkat yang

sebelumnya ke tingkat yang lebih tinggi. Selain dari itu, suatu tingkat

kemajuan akan bisa dicapai dengan jalan menghancurkan hal-hal yang lama

dan sekaligus memunculkan hal-hal yang baru.

e.) Feminisme

1. Inti pemikiran : emansipasi wanita

2. Landasan pemikiran: bahwa wanita tidak hanya berkutat pada urusan

wanita saja melainkan juga dapat melakukan seprti apa yang dilakukan oleh

pria. Wanita dapat melakukan apa saja.

3. System pemerintahan: demokrasi

f.) Sosialisme

Hal-hal pokok yang terkandung dalam Sosialisme, adalah:

1. inti pemikiran : kolektifitas (kebersamaan) (gotong royong)

2. filsafatnya : pemerataan dan kesederajatan

bahwa pengaturan agar setiap orang diperlakukan sama dan ada

pemerataan dalm berbagai hal (pemerataan kesempatan kerja, pemerataan

kesempatan berusaha,dll)

3. landasan pemikiran : bahwa masyarakat dan juga negara adalah suatu

pola kehidupan bersama. Manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri, dan

manusia akan lebih baik serta layak kehidupannya jika ada kerja sama

melalui fungsi yang dilaksakan oleh Negara

4. system pemerintahan (boleh): demokrasi, otoriter

g.) Fasisme

Semboyan fasisme, adalah “Crediere, Obediere, Combattere” (yakinlah,

tunduklah, berjuanglah). Berkembang di Italia, antara tahun 1992-1943.

setelah Benito Musolini terbunuh tahun 1943, fasisme di Italia berakhir.

Demikian pula Nazisme di Jerman. Namun, sebagai suatu bentuk ideology,

fasisme tetap ada.

Fasisme banyak kemiripannya dengan teori pemikiran Machiavelistis dari

Niccolo Machiavelli, yang menegaskan bahwa negara dan pemerintah perelu

bertindak keras agar “ditakuti” oleh rakyat. fasisme di Italis (=Nazisme di

Jerman), sebagai system pemerintahan otoriter dictator memang berhasil

menyelamatkan Italia pada masa itu (1922-1943) dari anarkisme dan dari

komunism. Walaupun begitu, kenyataannya adalah, bahwa fasisme telah

menginjak-nginjak demokrasi dan hak asasi.

1. Inti pemikiran : negara diperlukan untuk mengatur masyarakat

2. filsafat : rakyat diperintah dengan cara-cara yang membuat mereka

takut dan dengan demikian patuh kepada pemerintah. Lalu, pemerintah

yang mengatur segalanya mengenai apa yang diperlukan dan apa yang

tidak diperlukan oleh rakyat

3. landasan pemikiran : suatu bangsa perlu mempunyai pemerintahan

yang kuat dan berwibawa sepenuhnya atas berbagai kepentingan rakyat dan

dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa lain. oleh karena itu, kekuasaan

negara perlu dipergang koalisi sipil dengan militer yaitu partai yang

berkuasa (fasis di Italia, Nazi di Jerman, Peronista di Argentina) bersama-

sama pihak angkatan bersenjata

4. system pemerintahan (harus) : otoriter

h.) Kapitalisme

Kapitalisme adalah bentuk system perokonomian

1. inti pemikiran : perkonomian individu

2. fisafat : negara tidak boleh mencampuri kegiatan-kegiatan perekonomian,

khususnya menyangkut kegiatan perekonomian perseorangan

3. landasan pemikiran : kebebasan ekonomi yang bersifat perseorangan

pada instansi terakhir akan mampu mengangkat kemajuan perekonomian

seluruh masyarakat

4. system pemerintahan : demokrasi.

i.)  Demokrasi

Demokrasi artinya hukum untuk rakyat oleh rakyat. kata ini merupakan

himpunan dari dua kata : demos yang berarti rakyat, dan kratos berarti

kekuasaan. Jadi artinya kekuasaan ditangan rakyat.

Sebenarnya pemikiran untuk melibatkan rakyat dalam kekuasaan

sudah muncul sejak zaman dahulu. Di beberapa kota Yunani didapatkan

bukti nyata yang menguatkan hal ini, seperti di Athena dan Sparta. Hal ini

pernah diungkapkan Plato, bahwa sumber kepemimpinan ialah kehendak

yang bersatu milik rakyat. dalam suatu kesempatan Aristoteles menjelaskan

macam-macam pemerintahan, dengan berkata,“ada tiga mcam

pemerintahan: kerajaan, aristokrasi, republik, atau rakyat memagang sendiri

kendali urusannya.”

1. inti pemikiran: kedaulatan ditangan rakyat

2. filsafat : menurut Dr. M. Kamil Lailah menetapkan tiga macam justifikasi

ilmiah dari prinsip demokrasi, yaitu: a. ditilik dari pangkal tolak dan

perimabngan yang benar, bahwa system ini dimaksudkan untuk kepentingan

social dan bukan untuk kepentingan individu, b. unjustifikasi berbagai

macam teori yang bersebrangan dengan prinsip demokrasi, c. opini umum

dan pengaruhnya

3. landasan pemikiran. Rakyat membuat ketetapan hukum bagi dirinya

sendiri lewat dewan perwakilan, yang kemudian dilaksanakan oleh pihak

pemerintah atau eksekutif.

4. system pemerintahan (harus) : domokrasi

j.)  Neoliberalisme

1. Inti pemikiran : mengembalikan kebebasan individu

2. filsafat : sebagai perkembangan dari liberalism

3. landasan pemikiran : setiap manusia pada hakikatnya baik dan berbudi

pekerti

4. system pemerintahan : demokrasi

4.) CIRI-CIRI IDEOLOGI

Ciri-ciri ideologi adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan

kenegaraan.

2. Oleh karena itu, mewujudkan suatu asas kerohanian, pandanagn

dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang

dipelihara diamalkan dilestarikan kepada generasi berikutnya,

diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.

Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah Pancasila sebagai cita-cita

negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem

kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, serta menjadi

tujuan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Berdasarkan Tap. MPR No.

XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR tentang P4, ditegaskan

bahwa Pancasila adalah dasar NKRI yang harus dilaksanakan secara

konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna dari ideologi

terbuka adalah sebagai suatu sistem pemikiran terbuka.

Ciri-ciri ideologi terbuka dan ideologi tertutup adalah :

- Ideologi Terbuka

1. Merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat.

2. Berupa nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari dalam masyarakat

sendiri.

3. Hasil musyawarah dan konsensus masyarakat.

4. Bersifat dinamis dan reformis.

5. Ciri khas ideologi terbuka adalah cita-cita dasar yang ingin diwujudkan

masyarakat bukan berasal dar luar masyarakat atau dipaksakan dari

elit penguasa tertentu.

6. Terbuka kepada perubahan-perubahan yang datang dari luar, tetapi

memiliki kebebasan dan integritas untuk menentukan manakah nilai-

nilai dari luar yang mempengaruhi dan mengubah nilai-nilai dasar yang

selama ini sudah ada dan manakah yang tidak boleh berubah.

- Ideologi Tertutup

1. Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat.

2. Bukan berupa nilai dan cita-cita.

3. Kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku.

4. Terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara

mutlak.

Menurut Kaelan, nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai

ideologi terbuka adalah sebagai berikut:

Nilai dasar, yaitu hakekat kelima sila Pancasila.

Nilai instrumental, yang merupakan arahan, kebijakan strategi,

sasaran serta lembaga pelaksanaanya.

Nilai praktis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam

suatu realisasi pengamalan yang bersifat nyata, dalam kehidupan

sehari-hari dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama sebagai ideologi

nasional. Pancasila adalah cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa

Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan

makmur. Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena ia digali dan

dirumuskan untuk kepentingan membangun negara bangsa Indonesia.

Pancasila yang memberi pedoman dan pegangan bagi tercapainya

persatuan dan kesatuan di kalangan warga bangsa dan membangun

pertalian batin antara warga negara dengan tanah airnya.

Dengan ideologi nasional yang mantap seluruh dinamika sosial, budaya,

dan politik dapat diarahkan untuk menciptakan peluang positif bagi

pertumbuhan kesejahteraan bangsa. Jadi yang dimaksud dengan Pancasila

sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila terbuka kepada perubahan-

perubahan yang datang dari luar, tetapi memiliki kebebasan dan integritas

untuk menentukan manakah nilai-nilai dari luar yang mempengaruhi dan

mengubah nilai-nilai dasar yang selama ini sudah ada dan manakah yang

tidak boleh berubah.

Kesimpulan yang bisa ditarik adalah sekalipun pengertian ideologi

bervariasi, tetapi jika dicermati sesungguhnya terkandung inti-inti

kesamaan. Kesamaan-kesamaannya, yakni ideologi adalah prinsip, dasar,

arah, dan tujuan dalam kehidupan. Selain mengetahui pengertian ideologi,

kita juga harus mengetahui fungsi ideologi. Ideologi berfungsi mendasari

kehidupan masyarakat sehingga mampu menjadi landasan, pedoman, dan

bekal serta jalan bagi suatu kelompok, masyarakat, bangsa, dan negara.

Rapat Pertama BPUPKI, 1 Juni 1945 Diperingati Sebagai Hari Lahir Pancasila

Sebagai upaya mendapatkan dukungan bangsa Indonesia serta membuktikan janjinya bahwa Jepang datang ke Indonesia untuk membantu proses kemerdekaan Indonesia, maka pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, pemerintah pendudukan balatentara Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau (Jepang: Dokuritsu Junbi Cosakai atau dilafalkan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai). BPUPKI

beranggotakan 63 orang yang diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Hibangase Yosio (orang Jepang) dan R.P. Soeroso.

Di luar anggota BPUPKI, dibentuk sebuah Badan Tata Usaha (semacam sekretariat) yang beranggotakan 60 orang. Badan Tata Usaha ini dipimpin oleh R.P.Soeroso, dengan wakil Abdoel Gafar Pringgodigdo dan Masuda (orang Jepang).

Rapat Pertama

Rapat pertama diadakan di gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad, lembaga DPR pada zaman kolonial Belanda.

Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya 29 Mei 1945 dengan tema dasar negara. Pada rapat pertama ini terdapat 3 orang yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara.

Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin dalam pidato singkatnya mengemukakan lima asas yaitu:

1. peri kebangsaan2. peri ke Tuhanan3. kesejahteraan rakya4. peri kemanusiaan5. peri kerakyatan

 Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Soepomo mengusulkan lima asas yaitu

1.  persatu2. mufakat dan demokrasi3. keadilan sosial4. kekeluargaan5. musyawarah

 Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan lima asas pula yang disebut Pancasila yaitu:

1.  kebangsaan Indonesia2. internasionalisme dan peri kemanusiaan3. mufakat atau demokrasi4. kesejahteraan sosial5. Ketuhanan yang Maha Esa

Kelima asas dari Soekarno disebut Pancasila yang menurut beliau bilamana diperlukan dapat diperas menjadi Trisila atau Tiga Sila yaitu:

1. Sosionasionalisme

2. Sosiodemokrasi3. Ketuhanan yang berkebudayaan

Bahkan masih menurut Soekarno, Trisila tersebut di atas bila diperas kembali disebutnya sebagai Ekasila yaitu merupakan sila gotong royong merupakan upaya Soekarno dalam menjelaskan bahwa konsep tersebut adalah dalam satu-kesatuan. Selanjutnya lima asas tersebut kini dikenal dengan istilah Pancasila, namun konsep bersikaf kesatuan tersebut pada akhirnya disetujui dengan urutan serta redaksi yang sedikit berbeda. Sementara itu, perdebatan terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan Islam dalam Indonesia yang baru.

Masa antara Rapat Pertama dan Kedua

Sampai akhir rapat pertama, masih belum ditemukan kesepakatan untuk perumusan dasar negara, sehingga akhirnya dibentuklah panitia kecil untuk menggodok berbagai masukan. Panitia kecil beranggotakan 9 orang dan dikenal pula sebagai Panitia Sembilan dengan susunan sebagai berikut:

1. Ir. Soekarno (ketua)2. Drs. Moh. Hatta (wakil ketua)3. Mr. Achmad Soebardjo (anggota)4. Mr. Muhammad Yamin (anggota)5. KH. Wachid Hasyim (anggota)6. Abdul Kahar Muzakir (anggota)7. Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)8. H. Agus Salim (anggota)9. Mr. A.A. Maramis (anggota)

Setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum kebangsaan (nasionalis) dan 4 orang dari pihak Islam, tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang berisikan:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya2. Kemanusiaan yang adil dan beradab3. Persatuan Indonesia4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rapat Kedua

Rapat kedua berlangsung 10-17 Juli 1945 dengan tema bahasan bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan pengajaran. Dalam rapat ini dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar beranggotakan 19 orang dengan ketua Ir. Soekarno, Panitia Pembelaan Tanah Air dengan ketua Abikoesno Tjokrosoejoso dan Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai Mohamad Hatta.

Dengan pemungutan suara, akhirnya ditentukan wilayah Indonesia merdeka yakni wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor-Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya.

Pada tanggal 11 Juli 1945 Panitia Perancang UUD membentuk lagi panitia kecil beranggotakan 7 orang yaitu:

1. Prof. Dr. Mr. Soepomo (ketua merangkap anggota)2. Mr. Wongsonegoro3. Mr. Achmad Soebardjo4. Mr. A.A. Maramis5. Mr. R.P. Singgih6. H. Agus Salim7. Dr. Soekiman

Pada tanggal 13 Juli 1945 Panitia Perancang UUD mengadakan sidang untuk membahas hasil kerja panitia kecil perancang UUD tersebut.

Pada tanggal 14 Juli 1945, rapat pleno BPUPKI menerima laporan Panitia Perancang UUD yang dibacakan oleh Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut tercantum tiga masalah pokok yaitu: a. pernyataan Indonesia merdeka b. pembukaan UUD c. batang tubuh UUD

Konsep proklamasi kemerdekaan rencananya akan disusun dengan mengambil tiga alenia pertama Piagam Jakarta. Sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta.

Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau (Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai) dengan anggota berjumlah 21 orang sebagai upaya pencerminan perwakilan etnis, terdiri berasal dari 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari maluku, 1 orang dari Tionghoa.

Pokok-Pokok Pikiran yang Terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

(1) Pokok Pikiran Pertama : Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (2) Pokok pikiran Kedua ; Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam Pembukaan, dan merupakan suatu kuasa finalis (sebab tujuan), sehingga dapat menentukan jalan serta aturan-aturan mana yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar untuk sampai pada tujuan itu yang didasari dengan bekal persatuan.(3) Pokok Pikiran Ketiga ; Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.

Pokok pikiran ini dalam ‘pembukaan’ mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan/perwakilan (4) Pokok Pikiran Keempat : Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

Hal ini menegaskan pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengandung pengertian taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat itu merupakan Dasar Moral Negara yang pada hakikatnya merupakan suatu penjabaran dari Sila Kedua Pancasila.Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945Dalam sistem tertib hukum Indonesia, penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa Pokok Pikiran itu meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia serta mewujudkan cita-cita hukum, yang menguasai hukum dasar tertulis (UUD) dan hukum dasar tidak tertulis (convensi), selanjutnya Pokok Pikiran itu dijelmakan dalam pasal-pasal UUD 1945. Maka dapatlah disimpulkan bahwa suasana kebatinan Undang-Undang Dasar 1945 tidak lain dijiwai atau bersumber pada dasar filsafat negara Pancasila. Pengertian inilah yang menunjukkan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Rangkaian isi, arti makna yang terkandung dalam masing-masing alinea dalam pembukaan UUD 1945, rnelukiskan adanya rangkaian peristiwa dan keadaan yang berkaitan dengan berdirinya Negara Indonesia melalui pernyataan Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia. Adapun rangkaian makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

(1) Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara, yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi

Kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya negara Indonesia (alinea I, II dan III Pembukaan).

(2) Yang merupakan ekspresi dari peristiwa dan keadaan setelah negara Indonesia terwujud (alinea IV Pembukaan).Perbedaan pengertian serta pemisahan antara kedua macam peristiwa tersebut ditandai oleh pengertian yang terkandung dalam anak kalimat, "Kemudian daripada itu" pada bagian keempat Pembukaan UUD 1945, sehingga dapatlah ditentukan sifat hubungan antara masing-masing bagian Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945, adalah sebagai berikut:(1) Bagian pertama, kedua dan ketiga Pembukaan UUD 1945 merupakan segolongan pernyataan yang tidak mempunyai hubungan 'kausal organis' dengan Batang Tubuh UUD 1945.(2) Bagian keempat, Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan yang bersifat 'kausal organis' dengan Batang Tubuh UUD 1945, yang mencakup beberapa segi sebagai berikut:

(a) Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada.(b) Yang diatur dalam UUD, adalah tentang pembentukan pemerintahan negara

yang memenuhi pelbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara.(c) Negara Indonesia ialah berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat.(d) Ditetapkannya dasar kerokhanian negara (dasar filsafat negara Pancasila).

Atas dasar sifat-sifat tersebut maka dalam hubungannya dengan Batang Tubuh UUD 1945, menempatkan pembukaan UUD 1945 alinea IV pada kedudukan yang amat penting. Bahkan boleh dikatakan bahwa sebenamya hanya alinea IV Pembukaan UUD 1945 inilah yang menjadi inti sari Pembukaan dalam arti yang sebenarnya. Hal ini sebagaimana termuat dalam penje-lasan

resmi Pembukaan dalam Berita Republik Indonesia tahun II, No. 7, yang hampir keseluruhannya mengenai bagian keempat Pembukaan UUD 1945. (Pidato Prof. Mr. Dr. Soepomo tanggal 15 Juni 1945 di depan rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia).'Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan PancasilaHubungan antara Pembukaan UUD 1945 adalah bersifat timbal balik sebagai berikut: Hubungan Secara Formal Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam pembukaan UUD 45, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila.Jadi berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut:(1) Bahwa rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV.(2) Bahwa Pembukaan UUD 1945, berdasarkan pengertian ilmiah. merupakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan yaitu:

(a) Sebagai dasamya, karena Pembukaan UUD 1945 itulah yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia.

(b) Memasukkan dirinya di dalam tertib hukum tersebut sebagai tertib hukum tertinggi.(3) Bahwa dengan demikian Pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsi, selain sebagai Mukadimah dari UUD 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, juga berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya. Karena Pembukaan UUD 1945 yang intinya adalah Pancasila adalah tidak tergantung pada Batang Tubuh UUD 1945, bahkan sebagai sumbernya.(4) Bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai hakikat, sifat, kedudukan dan fungsi sebagai Pokok Kaidah Negara yang fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945.(5) Bahwa Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945, dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat diubah dan terlekat pada kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia.Hubungan Secara Material

Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila selain hubungan yang bersifat formal, sebagaimana dijelaskan di atas juga hubungan secara material sebagai berikut.

Bilamana kita tinjau kembali proses perumusan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, maka secara kronologis, materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila baru kemudian Pembukaan UUD 1945. Setelah pada sidang pertama Pembukaan UUD 1945 BPUPKI membicarakan dasar filsafat negara Pancasila berikutnya tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9, sebagai wujud bentuk pertama Pembukaan UUD 1945.

Jadi berdasarkan urut-urutan tertib hukum Indonesia Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi, adapun tertib hukum Indonesia bersumberkan pada Pancasila, atau dengan lain perkataan Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Hal ini berarti .secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam

Pancasila. Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi sumber bentuk dan sifat.

Selain itu dalam hubungannya dengan hakikat dan kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah negara yang Fundamental, maka sebenarnya secara material yang merupakan esensi atau inti sari dari Pokok Kaidah negara fundamental tersebut tidak lain adalah Pancasila (Notonagoro, tanpa tahun : 40).

Hubungan Antara Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945Sebagaimana telah disebutkan dalam ketetapan MPRS/MPR, bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan satu kesatuan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, oleh karena itu antara Pembukaan dan Proklamasi 17 Agustus 1945 tidak dapat dipisahkan. Kebersatuan antara Proklamasi dengan Pemburkaan UUD 1945 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.(1) Disebutkannya kembali pernyataan Proklamasi Kemerdekaan dalam alinea ketiga Pembukaan menunjukkan bahwa antara Proklamasi dengan Pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan.(2) Ditetapkannya Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan ditetapkannya UUD, Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi tindak lanjut dari Proklamasi.(3) Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya adalah merupakan suatu pernyataan kemerdekaan yang lebih terinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkanya kemerdekaan, dalam bentuk Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dengan berdasarkan asas kerokhanian Pancasila.Berdasarkan sifat kesatuan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka sifat hubungan antara Pembukaan dengan Proklamasi adalah sebagai berikut: Pertama, memberikan penjetasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu menegakkan hak kodrat dan hak moral dari setiap bangsa akan kemerdekaan, dan demi inilah maka Bangsa Indonesia berjuang terus menerus sampai bangsa Indonesia mencapai pintu gerbang kemerdekaan (Bagian pertama dan kedua Pembukaan). Kedua, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa perjuangan gigih bangsa Indonesia dalam menegakkan hak kodrat dan hak moral itu adalah sebagai gugatan di hadapan bangsa-bangsa di dunia terhadap adanya penjajahan atas bangsa Indonesia, yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu telah diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan kemudian bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya (Bagian ketiga Pembukaan). Ketiga, Memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakan Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperoleh melalui perjuangan luhur, disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi sehjruh rakyat Indonesia (Bagian keempat Pembukaan UUD 1945).Penyusunan UUD ini untuk dasar-dasar pembentukan pemerintahan jsegara Indonesia dalam melaksanakan tujuan negara, yaitu melindungi genap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan sejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa (tujuan ke

dalam). ut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan adilan sosial (tujuan ke luar atau tujuan internasional). Proklamasi pada hakikatnya bukanlah merupakan tujuan, melainkan prasyarat untuk tercapainya tujuan bangsa dan negara, maka proklamasi memiliki dua macam makna sebagai berikut.(1) Pernyataan bangsa Indonesia baik kepada diri sendiri, maupun kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. (2) Tindakan-tindakan yang segera harus dilaksanakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan tersebut.Seluruh makna Proklamasi tersebut dirinci dan mendapat pertang-gungjawaban dalam Pembukaan UUD 1945,sebagai berikut. (1) Bagian pertama Proklamasi. mendapatkan penegasan dan penjelasan pada bagian pertama sampai dengan ketiga Pembukaan UUD 1945.(2) Bagian kedua Proklamasi, yaitu suatu pembentukan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 aline IV. Adapun prinsip-prinsip negara yang terkandung dalam Pembukaan tersebut meliputi empat hal, pertama : tujuan negara yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan negara, kedua : ketentuan diadakannya UUD negara, sebagai landasan konstitusional pembentukan pemerintahan negara, ketiga : bentuk negara Republik yang berkedaulatan rakyat, dan keempat : asas kerokhanian atau dasar filsafat negara Pancasila.Berpegang pada sifat hubungan antara proklamasi 17 Agustus dengan Pembukaan UUD 1945 yang tidak hanya menjelaskan dan menegaskan akan tetapi juga mempertanggungjawabkan Proklamasi, maka hubungan itu tidak hanya bersifat fungsional korelatif, melainkan juga bersifat kausal orgtnis. Hal ini menunjukkan hubungan antara Proklamasi dengan Pembukaan merupakan suatu kesatuan yang utuh, dan apa yang terkandung dalam pembukaan adalah merupakan amanat dari seluruh Rakyat Indonesia tatkala mendirikan negara dan untuk mewujudkan tujuan bersama. Qleh karena itu merupakan suatu tanggung jawab moral bagi seluruh bangsa untuk memelihara dan merealisasikannya (Darmodihardjo, 1979 : 232,233).

PERJANJIAN LINGGARJATI (15 November 1946 - 25 Maret 1947) :

1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura.2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949.3. Pihak Belanda dan Indonesia Sepakat membentuk negara RIS.4. Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth /Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni.Pro dan Kontra di kalangan masyarakat IndonesiaPerjanjian Linggarjati menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, contohnya beberapa partai seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata.

Partai-partai tersebut menyatakan bahwa perjanjian itu adalah bukti lemahnya pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 6/1946, dimana bertujuan menambah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat agar pemerintah mendapat suara untuk mendukung perundingan linggarjati.

PERJANJIAN RENVILLE (8 Desember 1947 - 17 Januari 1948) :

1. Belanda hanya mengakui Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia.2. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda.3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur Indonesia di   Yogyakarta.

PERJANJIAN ROEM-ROIJEN (14 April 1949 - 7 Mei 1949) :

1. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya.2. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri Konferensi Meja Bundar.3. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta.4. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang.

KONFERENSI MEJA BUNDAR (23 Agustus 1949 - 2 November 1949) :

1. Serah terima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian barat. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan bahwa Papua bagian barat bukan bagian dari serah terima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.2. Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia, dengan monarch Belanda sebagai kepala negara3. Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat.

Bunyi Ikrar Sumpah PemudaKami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.