Edisi XXVIII, 2016BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

pemeriksaan yang menerima LHP Kinerja pada acara

tersebut adalah Kabupaten Ngawi, Kabupaten

Nganjuk, Kabupaten Lumajang, dan Kota Malang.

Selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

melaksanakan penyerahan LHP Kinerja dan

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

kepada 11 (sebelas) entitas pemeriksaan pada Kamis,

29 Desember 2016. Adapun LHP Kinerja yang

diserahkan oleh BPK adalah LHP Kinerja atas

efektivitas pemerintah daerah dalam meningkatkan

kualitas pendidik dan mengoptimalkan penataan

pendidik pada jenjang pendidikan dasar di

Kabupaten Situbondo. Sedangkan LHP PDTT yang

diserahkan meliputi:

(1) Pemeriksaan belanja bidang kesehatan pada

RSUD dr. Soetomo - Provinsi Jawa Timur di Surabaya;

(2) Pemeriksaan belanja daerah bidang infrastruktur

jalan, jaringan, gedung, dan bangunan pada

Pemerintah Kota Surabaya, Kabupaten Gresik,

Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban,

Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung,

Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Pasuruan;

(3) Pemeriksaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada

Kota Batu;

(4) Pemeriksaan pelayanan kesehatan masyarakat

miskin dan pertanggungjawaban APBDes pada

Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan temuan yang disampaikan dalam LHP-

LHP tersebut, BPK memberikan berbagai

rekomendasi sebagai masukan bagi DPRD dan

Pemerintah Daerah untuk bersikap dan menindak-

Menutup Tahun 2016, BPK Perwakilan Provinsi Jawa

Timur melaksanakan kegiatan penyerahan Laporan

Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Pemeriksaan

Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada Bulan Desember.

Seluruh acara penyerahan LHP BPK diselenggarakan di

Ruang Auditorium – Lantai 2, Kantor BPK Perwakilan

Provinsi Jawa Timur. Rangkaian penyerahan LHP BPK

tersebut diselenggarakan selama 3 (tiga) kali dengan

total LHP yang diserahkan berjumlah 26 (dua puluh

enam) LHP.

Acara penyerahan yang pertama dilaksanakan pada

Jum’at, 16 Desember 2016, berupa penyerahan LHP

Kinerja kepada 9 (sembilan) entitas pemeriksaan, yaitu

Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kabupaten

Sidoarjo, Kabupaten Bojonegoro, Kota Madiun,

Kabupaten Madiun, Kabupaten Trenggalek, Kota

Kediri, dan Kabupaten Banyuwangi. LHP yang

diserahkan adalah LHP Kinerja atas efektivitas tata

kelola Pemerintah Daerah dalam pembinaan Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) dan LHP Kinerja atas

efektivitas tata kelola Pemerintah Daerah dalam

perencanaan dan penganggaran pembangunan

daerah.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali

melaksanakan acara penyerahan LHP BPK pada Senin,

19 Desember 2016. Kali ini LHP BPK yang diserahkan

adalah LHP Kinerja atas penyelenggaraan Jaminan

Kesehatan Nasional dan LHP Kinerja atas efektivitas

Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas

pendidik dan mengoptimalkan penataan pendidik

pada jenjang Pendidikan Dasar. Adapun entitas

>> Bersambung ke Halaman 7

Rangkaian Penyerahan LHP Kinerja dan PDTT

pada Beberapa Entitas Pemeriksaan di Jawa Timur

Dari Redaksikhir tahun 2016 sudah di depan mata. Saatnya melaksanakan Aevaluasi atas segala capaian dan kegagalan selama satu tahun

terakhir. Evaluasi tersebut hendaknya dapat digunakan

sebagai bahan menyusun perencanaan kegiatan serta pencapaian

target-target untuk satu tahun ke depan dan tahun-tahun selanjutnya.

Pada akhir tahun ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah

menyelesaikan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan

tertentu pada beberapa entitas di Jawa Timur. Atas pemeriksaan

tersebut, telah dilaksanakan penyerahan LHP BPK kepada entitas

pemeriksaan pada Bulan Oktober dan Desember 2016.

Adapun untuk kegiatan non-pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi

Jawa Timur ikut terlibat dalam penyelenggaraan Dialog Pemantapan

Pemahaman Pengelolaan Dana Desa yang dihadiri oleh Ketua BPK di

Tulungagung. Selain itu, telah dilaksanakan diklat-diklat bagi para

pemeriksa serta pegawai nonpemeriksa. Ada juga kegiatan sosialisasi

dari KPPU, Media Workshop, dan kunjungan dari Universitas Ciputra

Surabaya ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Akhir kata, selamat membaca Jurnal Pahlawan dan tetap semangat .. !!

Ketua BPK Hadir dalam Dialog Pengelolaan Dana Desa

2

Dalam rangka mengantisipasi

berbagai permasalahan yang

timbul dalam pemeriksaan

pengelolaan dana desa, Ketua

BPK hadir dalam dialog

b e r t e m a “ P e m a n t a p a n

Pemahaman Pengelolaan

Dana Desa”. Acara dialog ini

diselenggarakan pada Sabtu,

2 9 O k t o b e r 2 0 1 6 d a n

bertempat di Crown Victoria Hotel – Tulungagung. Dalam

acara tersebut, Ketua BPK didampingi oleh Kepala BPK

Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto dan

Kepala Auditorat V.A Ayub Amali. Pada kesempatan ini, turut

hadir Anggota Komisi XI DPR Muhammad Sarmuji dan

Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Indra Fauzi.

Dalam sambutannya, Ketua BPK menjelaskan bahwa salah

satu tujuan penyaluran dana desa adalah agar rakyat di desa

dapat menikmati berbagai fasilitas untuk meningkatkan

kesejahteraan seperti yang dirasakan oleh masyarakat kota.

“Pedoman pengelolaan dana desa diatur oleh Menteri Dalam

Negeri dan Menteri Desa. Tugas BPK adalah memeriksa

apakah pelaksanaan pengelolaannya sudah sesuai peraturan

atau belum. Pada tahun 2016 ini, pemeriksaan BPK baru

sebatas penyaluran dana desa dari Pemerintah Pusat dan

ADD (alokasi dana desa) dari APBD kepada desa,” terang

Ketua BPK.

Dialog tentang dana desa ini diikuti oleh sekitar 600 orang

peserta yang mayoritas adalah aparat desa yang terlibat

dalam pengelolaan dana desa. Dialog ini menghadirkan

Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) V BPK

Bambang Pamungkas sebagai pembahas bersama Wakil

Bupati Tulungagung Maryoto Birowo. Tortama KN V

menyampaikan pemaparan mengenai peraturan-peraturan

terkait pengelolaan dana desa, sedangkan Wakil Bupati

Tulungagung menjelaskan tentang penyaluran dana desa di

Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016.

Setelah pemaparan oleh kedua pembahas, acara

dilanjutkan dengan dialog bersama aparat desa. Dalam

dialog ini, aparat desa menyampaikan pertanyaan, keluhan,

dan usulan mereka terkait pengelolaan dana desa di

Kabupaten Tulungagung. Pada tahun 2016, Kabupaten

Tulungagung mendapatkan dana desa sebesar Rp 159,4

miliar. Dari total dana tersebut, setiap desa rata-rata

memperoleh dana desa sebesar Rp 620 juta yang dicairkan

ke Rekening Kas Desa sebanyak dua kali yaitu pada April dan

Agustus 2016. Dana desa di Kabupaten Tulungagung

digunakan untuk program pembangunan desa dan

program pemberdayaan masyarakat desa.

Melalui dialog ini, diharapkan aparat pemerintah daerah

dan aparat desa dapat lebih memahami tentang

akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana

desa. Dengan demikian dana desa dapat dikelola secara

akuntabel dan transparan sesuai peraturan yang berlaku

serta kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa

dapat meningkat.

Pantai Bentar Indah Jalan-jalan

Jalan-jalan

Jalan-jalanSiapa sangka Probolinggo ternyata mempunyai pantai yang begitu cantik. Pantai ini sangat

indah dan memiliki panorama sunset yang bagus. Pantai yang kondang dengan nama Pantai

Bentar ini juga menjadi lokasi favorit sebagai tempat foto Pre Wedding. Masalah keindahan,

pantai ini tak kalah cantik dibandingkan dengan pantai sejenis yang ada di Indonesia.

Apa yang Menarik di Sini ?Apa yang Menarik di Sini ?Apa yang Menarik di Sini ?

3

Penyerahan LHP BPK atas Manajemen Aset

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar

Ada satu tempat yang mungkin sering Anda lewati jika

melewati jalur utara di wilayah Provinsi Jawa Timur menuju

Banyuwangi / Bali: Pantai Bentar. Pantai Bentar adalah

destinasi alternatif bagi traveler di deretan pantai-pantai

utara Pulau Jawa. Setelah mengunjungi Bromo atau air terjun

Madakaripura, pantai ini jangan sampai Anda lewatkan.

Cukup mudah untuk menuju ke Pantai Bentar karena

lokasinya yang berada di tepi jalan raya utama jalur

Probolinggo - Situbondo - Banyuwangi. Pantai Bentar Indah,

terletak di tepi jalan raya Surabaya - Banyuwangi, tepatnya

berada di Kecamatan Gending, sekitar 7 Km dari pusat kota

Probolinggo. Jika mengendarai kendaraan bermotor dari arah

barat (Surabaya) menuju Banyuwangi melalui jalur pantai

utara, sudah dipastikan Anda akan melewati daerah yang

terletak di pesisir pantai ini.

Sekilas Pantai BentarSekilas Pantai BentarSekilas Pantai Bentar

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melakukan

pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas

manajemen aset/pengelolaan barang milik daerah

tahun anggaran 2015 dan semester I tahun anggaran

2016 pada Kabupaten Blitar. Atas pemeriksaan

tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang

dilaksanakan pada Kamis, 27 Oktober 2016.

Penyerahan LHP BPK tersebut bertempat di ruang

kerja Kepala Perwakilan, Kantor BPK Perwakilan

Provinsi Jawa Timur. LHP BPK diserahkan Kepala BPK

Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto

kepada Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito dan

Wakil Bupati Blitar Marhaenis Urip Widodo. Dalam

acara ini, turut hadir Kepala Subauditorat Jawa Timur

III Walujo dan Inspektur Kabupaten Blitar Suyanto.

Melalui pemeriksaan atas manajemen aset pada Kabupaten

Blitar, BPK berharap terjadi perbaikan dalam tata kelola

barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Blitar. Selanjutnya BPK menghimbau kepada pimpinan

daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang

disampaikan BPK dalam LHP tersebut dan menyampaikannya

kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari

setelah LHP BPK diserahkan.

Rute PerjalananRute PerjalananRute Perjalanan

Sumber : www.anekawisatabahari.com

Terdapat sebuah dermaga yang memanjang ke arah tengah laut.

Dermaga ini bisa dilalui dengan aman dan menambah keindahan Pantai

Bentar saat pengunjung berada di ujung dermaga.

Selain panorama pemandangan alam yang sangat indah, berbagai

permainan telah tersedia untuk anak-anak di pantai ini. Di sini kita juga

dapat menikmati keindahan matahari terbenam (Sunset).

Pantai ini tidak terlalu ramai dikunjungi, tetapi menawarkan satu

pemandangan yang indah dan menawan. Karena terletak

berseberangan dengan bukit dan hutan bakau, menjadikan pantai ini

serasa menyatu dengan alam yang hijau.

Sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan

tindak lanjut hasil pemeriksaan atas Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) BPK yang telah diserahkan kepada

pemerintah daerah, BPK Perwakilan Provinsi Jawa

Timur menyelenggarakan kegiatan pemantauan dan

pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil

pemeriksaan (TLRHP) semester II tahun 2016. Kegiatan

ini dilaksanakan selama 4 (empat) hari, 13 s.d 16

Desember 2016 dan bertempat di Ruang Auditorium –

Lantai 2, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan pemantauan dan pembahasan TLRHP pada

hari pertama dan kedua diikuti oleh perwakilan dari 21

(dua puluh satu) pemerintah daerah di wilayah Provinsi

Jawa Timur, sedangkan kegiatan pada hari ketiga dan

keempat diikuti oleh perwakilan dari 18 (delapan belas)

pemerintah daerah yang lain. Kegiatan pemantauan

dan pembahasan TLRHP selama empat hari tersebut

berlangsung dengan baik dan lancar hingga akhir acara.

Jum’at, 18 November 2016, BPK Perwakilan Provinsi

Jawa Timur melaksanakan Sosialisasi Ke-BPK-an

dalam rangka kunjungan Universitas Ciputra Surabaya

ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Rombongan

yang berkunjung terdiri dari seorang dosen

pendamping dan 24 mahasiswa dari Program Studi

Accounting, Fakultas Manajemen dan Bisnis,

Universitas Ciputra.

Setelah sambutan oleh Kepala BPK Perwakilan

Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto,

dilaksanakan pertukaran cenderamata antara BPK

Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan Universitas

Ciputra. Selanjutnya Pengendali Teknis pada

Subauditorat Jatim IV Yuliana Wahyu Eko Hardani

memberikan paparan mengenai organisasi dan tugas

BPK Pusat di Jakarta serta BPK Perwakilan Provinsi

Jawa Timur. Sesi pemaparan ini dipandu oleh

Pengendali Teknis pada Subauditorat Jatim II Puthu

Ayu Purbaningsih selaku moderator.

Acara sosialisasi ditutup dengan pembagian bingkisan

kepada peserta yang aktif bertanya dan dilanjutkan

dengan sesi foto bersama.

Pemantauan dan Pembahasan

TLRHP Semester II - 2016

4

Diseminasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur bekerja sama

dengan Biro Teknologi Informasi (TI) BPK Pusat

menyelenggarakan Diseminasi Sistem Informasi

Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Kegiatan

diseminasi ini diselenggarakan pada Kamis,

8 Desember 2016 dan bertempat di Ruang Auditorium

– Lantai 2, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Peserta kegiatan adalah perwakilan dari seluruh

inspektorat pemerintah daerah di wilayah Provinsi

Jawa Timur.

Diseminasi ini bertujuan untuk mengenalkan cara

pengoperasian aplikasi SIPTL kepada seluruh entitas

pemeriksaan di Jawa Timur. Kegiatan ini juga

dimanfaatkan untuk memperoleh masukan dari

entitas pemeriksaan mengenai kelemahan-kelemahan

dari aplikasi SIPTL untuk selanjutnya diperbaiki dan

dikembangkan sebelum di-launching secara nasional

pada awal tahun 2017. SIPTL sendiri sebelumnya telah

disosialisasikan pada Bulan Juli 2016 bersamaan

dengan kegiatan pemantauan tindak lanjut

rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Kegiatan Diseminasi SIPTL ini dipandu langsung oleh

Kepala Biro Teknologi Informasi Ria Anugriani dan

Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informasi BPK

Novis Pramantyabudi. Melalui penerapan aplikasi

SIPTL, entitas pemeriksaan dapat melakukan update

tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan lebih cepat

karena aplikasi ini berbasis web sehingga dapat

diakses dimanapun dan kapanpun selama terhubung

dengan jaringan internet.

Kunjungan

Universitas Ciputra Surabaya

Selasa, 1 November 2016, BPK Perwakilan Provinsi

Jawa Timur menyelenggarakan In-House Training

Pemeriksaan Jalan bagi 43 orang pemeriksa di

lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan pelatihan ini bertempat di Ruang

Auditorium Lantai 2 – Kantor BPK Perwakilan Provinsi

Jawa Timur. Adapun narasumber pelatihan

merupakan ahli di bidang jalan yang berasal dari Balai

Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII, yaitu Achmad

Subki (Kepala Bidang Pembangunan dan Pengujian),

Herry Budianto (Tenaga Ahli Profesional), dan

Ngadiono (Kepala Laboratorium Jalan).

Pelatihan berlangsung dinamis karena narasumber

dan peserta saling berdialog mengenai teori yang

dijelaskan dan praktik yang ditemui di lapangan.

Melalui In-House Training Pemeriksaan Jalan ini,

pemeriksa BPK diharapkan dapat memahami alur

pekerjaan konstruksi jalan dan mampu menyusun

rencana kegiatan pemeriksaan yang terkait dengan

pemeriksaan infrastruktur jalan.

Pelayanan prima saat ini merupakan tuntutan yang

harus dipenuhi oleh setiap unit pelayanan di

lingkungan pemerintah. Sebagai unit kerja yang

bersentuhan langsung dengan kebutuhan-

kebutuhan pegawai internal maupun masyarakat

umum, Sekretariat Perwakilan BPK Perwakilan

Provinsi Jawa Timur berupaya menerapkan

pelayanan prima dalam menunjang pelaksanaan

kegiatan pemeriksaan maupun non-pemeriksaan di

lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Untuk lebih memahami konsep pelayanan prima

dan penerapannya dalam pelaksanaan tugas sehari-

hari, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur bekerja

sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan

(Pusdiklat) BPK RI menyelenggarakan Diklat

Pelayanan Prima. Diklat ini diselenggarakan selama

2 (dua) hari, 1 s.d. 2 Desember 2016 dengan

menghadirkan Muhammad Hairil Anwar dan

Muhammad Satya Pradana sebagai instruktur

diklat. Diklat yang bertempat di Ruang Auditorium

ini diikuti oleh 35 orang pegawai di lingkungan BPK

Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

In-House Training

Pemeriksaan Jalan

Diklat Pemeriksaan Belanja DaerahBPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur bekerja sama

dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)

BPK RI menyelenggarakan Diklat Pemeriksaan

Belanja Daerah. Kegiatan diklat berlangsung selama

empat hari, 8 s.d. 11 November 2016. Diklat yang

bertempat di Ruang Auditorium, Lantai 2 – Kantor

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ini diikuti oleh

40 orang pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan

Provinsi Jawa Timur.

Rangkaian kegiatan diklat dibuka oleh Kepala

Sekretariat Perwakilan Provinsi Jawa Timur Joko

Agus Setyono. Selanjutnya dilaksanakan sesi pre-

test yang diikuti oleh seluruh peserta diklat. Setelah

pre-test, diklat dimulai dengan pemaparan materi

diklat oleh instruktur diklat. Instruktur dalam Diklat

Pemeriksaan Belanja Daerah ini adalah widyaiswara

dari Pusdiklat BPK RI Iwan Novarian dan Ketua Tim

Senior N. Diva Mahaendra.

Selain penjelasan mengenai gambaran umum dan

siklus belanja daerah, peserta diklat juga mendapat

teori serta melakukan praktik tentang langkah-

langkah pengujian substantif atas belanja modal,

belanja pegawai, serta belanja barang dan jasa.

Seluruh peserta diklat juga diminta mengisi post-

test pada akhir diklat untuk mengetahui

perkembangan peserta sebelum dan sesudah

mengikuti kegiatan diklat. Setelah Kepala

Subbagian SDM Made Yuni Hartiwi menutup

rangkaian diklat secara resmi, panitia diklat

memberikan bingkisan kepada enam peserta yang

dinilai paling aktif selama mengikuti proses diklat.

5Diklat Pelayanan Prima

Bangun Sinergi, KPPU Selenggarakan Sosialisasi

di BPK Perwakilan Provinsi Jawa TimurMenindaklanjuti nota kesepahaman (Memorandum of

Understanding/MoU) antara BPK dengan Komisi

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada 24 Mei 2016,

Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Surabaya

menyelenggarakan sosialisasi mengenai tugas dan

wewenang KPPU kepada seluruh pegawai di lingkungan

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Sosialisasi ini

diselenggarakan pada Senin, 7 November 2016 dan

bertempat di Ruang Auditorium, Lantai 2 – Kantor BPK

Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Dari KPD KPPU

Surabaya, hadir Kepala KPD KPPU Surabaya Aru Armando

dan Kepala Bagian Penegakan Hukum Ima Damayanti.

Sosialisasi dibuka oleh Kepala Subbagian Hukum Sigit

Pratama Yudha, mewakili Kepala BPK Perwakilan Provinsi

Jawa Timur. Dalam sambutan pembukaannya, Sigit

menyampaikan bahwa banyak pemeriksa yang belum

mengenal tugas dan fungsi KPPU. Melalui sosialisasi ini,

diharapkan pemeriksa BPK dapat lebih mengenal KPPU

sehingga keberadaan KPPU dapat dipertimbangkan

dalam merumuskan rekomendasi atas temuan-temuan

hasil pemeriksaan BPK.

Kepala KPD KPPU Surabaya Aru Armando, yang

bertindak sebagai narasumber, menyampaikan bahwa

KPPU dibentuk pada tahun 2000 untuk mengawasi

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

tentang Larang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat. Berdasarkan undang-undang tersebut,

KPPU berwenang untuk melakukan penyelidikan

dan/atau pemeriksaan atas kasus dugaan monopoli

dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Atas penyelidikan

dan pemeriksaannya tersebut, KPPU juga berwenang

menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha

yang terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tersebut,

KPPU telah menjalin sinergi dengan berbagai lembaga

yang salah satunya adalah BPK. Melalui kerjasama dengan

BPK, diharapkan proses penanganan perkara di KPPU

dapat semakin baik antara lain dengan memanfaatkan

hasil pemeriksaan BPK dalam mengungkap perkara-

perkara persaingan usaha. Sebaliknya, BPK dapat

memperoleh informasi dari KPPU mengenai dugaan

praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat

y a n g t e r k a i t d e n g a n p e n g e l o l a a n d a n

pertanggungjawaban keuangan negara.

Setelah pemaparan materi, acara sosialisasi dilanjutkan

dengan sesi tanya jawab. Selanjutnya sosialisasi ditutup

dengan pertukaran cenderamata antara KPPU dan BPK

Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Kuliner Daerahinggah di Probolinggo merupakan kesempatan baik untuk menikmati

Sketan kratok yang legendaris. Tetapi tidak hanya itu yang bisa anda cicipi di

sini. Ada kuliner lain yang membuat anda selalu kepingin kembali terus ke

Probolinggo. Tunggu apa lagi ? Ayo kita telusuri wisata kuliner Probolinggo ..!!

Sumber: www.wisataindonesia.co.id 6

Ketan KratokKetan KratokKetan Kratok

i Probolinggo, kita bisa menemukan pedagang ketan ini di kawasan jalan Soetomo, Dpersis di depan bangunan bekas bioskop Garuda. Ketan kratok merupakan sajian

beras ketan dan kratok. Kratok adalah sejenis kacang-kacangan dari tanaman

merambat yang umumnya tumbuh di hutan atau ladang-ladang kering di sekitar Jawa Timur.

Ketan kratok selalu tampil dengan parutan kelapa muda dan diberi siraman gula merah.

Rawon NgulingRawon NgulingRawon Nguling

okasi Rawon Nguling dengan mudah kita jumpai Lkarena jaraknya yang hanya beberapa ratus

meter dari gerbang perbatasan Pasuruan-

Probolinggo. Satu porsi Rawon Nguling merupakan

sajian kuliner yang terdiri dari semangkuk daging

rawon,sepiring nasi putih, serta satu mangkuk kecil

penuh taoge segar sebagai pelengkap. Rawon ini

melegenda karena rasanya yang khas dan tak terkikis

dari masa ke masa. Rasa khas dari Rawon Nguling

didapat dari keluak sebagai salah satu bumbu utamanya.

asi jagung adalah makanan pokok pengganti beras

Nyang cukup populer di kota ini. Salah satu warung

makan yang sangat terkenal dengan menu nasi

jagung adalah Warung Merpati. Warung makan ini hanya

menjual satu menu, yaitu nasi jagung yang ditumbuk kasar.

Layaknya nasi rames, nasi jagung disajikan bersama aneka

lauk rumahan yang pilihannya beragam. Salah satu sajian

yang membuat warung ini begitu istimewa adalah

kehadiran pelengkap sambal nikmat yang konon tak ada

lawannya di kota ini. Sambal terung namanya.

Nasi Jagung MerpatiNasi Jagung MerpatiNasi Jagung Merpati

7

dasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada semester I

tahun 2016.

Dalam sesi dialog, para awak media mengemukakan

pertanyaan kepada Kepala BPK Perwakilan. Pertanyaan

yang dikemukakan antara lain peran BPK dalam mendorong

transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah serta

menyukseskan program pemberantasan pungli, cara

menyampaikan pengaduan terkait penyimpangan

pengelolaan keuangan daerah ke BPK, upaya BPK dalam

mendorong penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan,

peran BPK dalam mendorong perbaikan pengelolaan dana

desa, serta sinergi BPK dengan aparat pengawas internal

pemerintah dan aparat penegak hukum.

Kedepan acara seperti ini akan diselenggarakan secara rutin

untuk bisa lebih mendekatkan antara BPK dengan media.

Melalui acara ini, diharapkan sinergi antara BPK dengan

media massa dapat terjalin dengan baik agar kinerja BPK,

khususnya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dapat

tersampaikan kepada masyarakat dengan akurat.

Sebagai upaya membina dan mengembangkan hubungan

baik dengan media massa sebagai sarana komunikasi antara

organisasi dan publik, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

kembali menyelenggarakan media workshop pada Jum’at,

21 Oktober 2016. Kegiatan yang bertempat di Ruang

Auditorium - Lantai 2, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa

Timur ini dihadiri beberapa perwakilan dari media massa

cetak dan elektronik di Jawa Timur. Media workshop ini juga

dihadiri para Kepala Subauditorat serta beberapa pejabat

struktural dan fungsional lainnya di lingkungan BPK

Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Acara dibuka dengan pengenalan organisasi BPK Perwakilan

Provinsi Jawa Timur secara singkat oleh Kepala BPK

Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto. Dalam

pemaparannya, Kepala BPK Perwakilan juga menyampaikan

hasil pemeriksaan pada semester I 2016 serta pemeriksaan

yang sedang dan akan dilaksanakan pada tahun 2016 oleh

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

“Untuk temuan atas sistem pengendalian intern dan

kepatuhan terhadap perundang-undangan, kami bagi

menjadi enam klasifikasi temuan. Totalnya ada 611 kasus

dengan nilai Rp 76,13 miliar,” tutur Novian.

Media workshop kali ini juga menghadirkan Kepala

Subauditorat Jawa Timur II Imam Muslich dan Kepala

Subauditorat Jawa Timur III Walujo sebagai pembicara.

Dalam pemaparannya, Imam menjelaskan secara rinci

mengenai organisasi, tugas pokok, dan fungsi BPK

Perwakilan Provinsi Jawa Timur serta mengenai jenis-jenis

pemeriksaan BPK. Sementara itu, Walujo menyampaikan

progres pemantauan tindak lanjut atas temuan dan rekomen

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Jalin Kerjasama Dengan Pers Melalui Media Workshop

Quiz ini terbuka khusus bagi

pegawai BPK Perwakilan Jawa Timur.

Pertanyaan edisi kali ini adalah:

1. Berapakah jumlah LHP BPK yang diserahkan ke entitas pada triwulan IV Tahun 2016 ?

2. Apa saran dan kritikmu untuk kemajuan Buletin Jurnal Pahlawan ke depan ?

Segera kirim jawaban via surat elektronik (e-mail) ke:

humas.jatim@bpk.go.iddengan mencantumkan nama, unit kerja, dan NIP. Jawaban

ditunggu sampai akhir Maret 2017. Redaksi akan

memberikan hadiah menarik kepada 3 (tiga) pemenang

yang paling benar dan paling dulu mengirim jawaban.

Jawaban QUIZ edisi lalu:

Tiga. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, BPK Perwakilan

Provinsi Jawa Tengah, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

Pemenang:

1. Arianti (Subbagian TU Kalan)

2. Dica Surya Cardina (Subbagian TU Kalan)

3. Hendy Ramadhani N. (Subauditorat Jatim IV)

Sambungan dari Halaman 1 <<

lanjuti permasalahan yang ada. Rekomendasi tersebut

diharapkan dapat menjadi masukan untuk membantu

mengamankan kepentingan masyarakat yang menjadi

pemilik kepentingan sesungguhnya atas pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan daerah yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah.

Melalui hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada

DPRD dan Kepala Daerah, BPK berharap dapat memberi

manfaat bagi upaya peningkatan transparansi dan

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pada

Pemerintah Daerah. Dengan demikian terciptanya clean

and good governance yang selama ini dicita-citakan dapat

segera terwujud.

Galeri FotoGaleri FotoGaleri Foto

Media Workshop di

BPK Perwakilan Prov. Jawa Timur

In-House Training

Pemeriksaan Jalan

Knowledge Transfer Forum

Bertema “SDG’s”

8

Tortama KN V BPK dalam

Dialog Pengelolaan Dana Desa

Upacara Peringatan Hari Ibu

Kuliah Umum Ketua BPK

di Univ. Internasional Semen Indonesia

Diklat Pelayanan Prima

RedaksiPenanggungjawab : Novian Herodwijanto Penanggungjawab : Novian Herodwijanto Ketua : Joko Agus SetyonoKetua : Joko Agus SetyonoWakil Ketua : Beny KurniawanWakil Ketua : Beny KurniawanSekretaris : Ardiana KartikawatiSekretaris : Ardiana KartikawatiTim Redaksi : Iwan Santoso, Nur Afiatur Rodliyah, Muh. Sa’adus Sulton, Prima Tegar Pribadi, Teguh Budisantoso Tim Redaksi : Iwan Santoso, Nur Afiatur Rodliyah, Muh. Sa’adus Sulton, Prima Tegar Pribadi, Teguh Budisantoso Alamat Redaksi : Jl. Raya Juanda, Gedangan, Sidoarjo Telp./Fax 031-8669244/031-8669206Alamat Redaksi : Jl. Raya Juanda, Gedangan, Sidoarjo Telp./Fax 031-8669244/031-8669206E-mail : humas.jatim@bpk.go.idE-mail : humas.jatim@bpk.go.id

Redaksi menerima saran, kritik, maupun artikel Redaksi menerima saran, kritik, maupun artikel yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan, kegiatan ke-BPK-an dan materi lainnyayang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan, kegiatan ke-BPK-an dan materi lainnya

Penanggungjawab : Novian Herodwijanto Ketua : Joko Agus SetyonoWakil Ketua : Beny KurniawanSekretaris : Ardiana KartikawatiTim Redaksi : Iwan Santoso, Nur Afiatur Rodliyah, Muh. Sa’adus Sulton, Prima Tegar Pribadi, Teguh Budisantoso Alamat Redaksi : Jl. Raya Juanda, Gedangan, Sidoarjo Telp./Fax 031-8669244/031-8669206E-mail : humas.jatim@bpk.go.id

Redaksi menerima saran, kritik, maupun artikel yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan, kegiatan ke-BPK-an dan materi lainnya

Kunjungan Universitas Ciputra ke

BPK Perwakilan Prov. Jawa Timur

Sosialisasi KPPU

Diklat Aplikasi Bidang

Pemeriksaan (SiAP dan SMP)

Kepala BPK Perwakilan Prov. Jatim

dalam Acara Seminar IAPI

Unjuk Rasa GaSAK Mojokerto

ke BPK Perwakilan Prov. Jatim