- 1-

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-

UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,

DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur dan

wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota

dan wakil walikota yang demokratis, perlu dilakukan

penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan

gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati,

serta walikota dan wakil walikota;

b. bahwa dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan

pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil

bupati, serta walikota dan wakil walikota, beberapa

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-

Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 20 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- 2-

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-

UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN

GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG

UNDANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,

Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5678) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 huruf g, huruf s, dan huruf t diubah serta ketentuan

Pasal 7 huruf r dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon

Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon

Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

- 3-

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus

1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau

sederajat;

d. dihapus;

e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur

dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon

Wakil Walikota;

f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan

kesehatan menyeluruh dari tim dokter;

g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana

telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa

yang bersangkutan mantan terpidana;

h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan

surat keterangan catatan kepolisian;

j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan

dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang

merugikan keuangan negara;

l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota

selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk

Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;

o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk

Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota;

p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati,

Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di

daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;

q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan

penjabat Walikota;

r. dihapus;

s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah dan anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan

calon peserta Pemilihan;

- 4-

t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara

Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai

Negeri Sipil serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan

sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan

u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan

usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

2. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27A

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

Tugas dan wewenang Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilihan, yaitu

sebagai berikut:

a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis pengawasan untuk setiap

tahapan Pemilihan;

b. memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas

Kabupaten/Kota dalam melanjutkan pengawasan Pemilihan jika

Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota tidak dapat

melanjutkan pengawasan Pemilihan secara berjenjang;

c. menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi kepada KPU terkait

terganggunya tahapan Pemilihan Gubernur; dan

d. melakukan evaluasi pengawasan penyelenggara Pemilihan.

3. Ketentuan Pasal 30 huruf a ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 11

sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:

1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan

penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;

2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara

pencalonan;

3. proses dan penetapan calon;

4. pelaksanaan Kampanye;

5. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;

6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil

Pemilihan;

7. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;

8. penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi,

Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan; dan

10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang,

Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan;

- 5-

11. pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati/Walikota;

b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan

peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;

c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan

Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;

e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya

kepada instansi yang berwenang;

f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk

mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya

dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan

penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten,

dan Kota;

g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang

pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan

KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang

sedang berlangsung;

h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan

i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan

perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 33 huruf b diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 33

Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam Pemilihan meliputi:

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan

yang meliputi:

1. pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan

penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;

2. pelaksanaan Kampanye;

3. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;

4. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil

Pemilihan;

5. penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK;

6. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh

TPS; dan;

7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang,

Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan;

b. mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU

Kabupaten/Kota;

- 6-

c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan

penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;

e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya

kepada instansi yang berwenang;

f. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan;

g. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan

laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana

Pemilihan; dan

h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan

perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 40 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 40

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan

pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling

sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi

perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

(2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam

mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh

paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika

hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi

dihitung dengan pembulatan ke atas.

(3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan

pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit

25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku

untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.

(4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan

pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik

atau gabungan Partai Politik lainnya.

(5) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

tidak mengusulkan pasangan calon, Partai Politik atau gabungan

Partai Politik tersebut tidak boleh mengusulkan pasangan calon pada

pemilihan berikutnya dan dapat mengusulkan kembali setelah

pemilihan berikutnya.

- 7-

6. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 40A

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

(1) Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon adalah Partai

Politik yang terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

(2) Dalam hal terjadi sengketa kepengurusan Partai Politik, Partai Politik

yang dapat mendaftarkan pasangan calon adalah Partai Politik yang

susunan kepengurusannya terdaftar pada kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak

asasi manusia sampai terdapat putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap atas sengketa kepengurusan Partai

Politik tersebut dan kepengurusannya didaftarkan pada kementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan

hak asasi manusia.

7. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 41 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur

dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah

penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat pada daftar pemilih

tetap di daerah bersangkutan pada pemilu sebelumnya, dengan

ketentuan:

a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar

pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus

didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);

b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar

pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan

6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5%

(delapan setengah persen);

c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar

pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan

12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit

7,5% (tujuh setengah persen);

d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar

pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus

didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan

e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,

huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen)

jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud.

(2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan

Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika

memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak

pilih dan termuat pada daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan

pada pemilu sebelumnya, dengan ketentuan:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada

daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh

- 8-

ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada

daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu)

sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung

paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);

c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada

daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai

dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit

7,5% (tujuh setengah persen);

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada

daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus

didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan

e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,

huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen)

jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

(3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat

dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu

Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau

identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan

kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

8. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) diubah dan ketentuan Pasal 45 ditambah 1

(satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur,

pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon

Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian

kelengkapan dokumen persyaratan.

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon

sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf g, huruf n, huruf

o, huruf p, huruf q, huruf s, huruf t, dan huruf u;

b. surat keterangan:

1. hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani

dari tim dokter yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota, sebagai bukti pemenuhan syarat calon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f;

2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi

tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara

- 9-

terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang

bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media

massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai

bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf g;

3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari

Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat

tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h;

4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan

dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti

pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 huruf i;

5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan

dan/atau secara badan hukum yang menjadi

tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari

Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat

tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k;

6. tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah

hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti

pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 huruf l;

c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang

berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara,

sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf j;

d. fotokopi:

1. ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang,

sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;

2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima

penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak

penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk

masa 5 (lima) tahun terakhir, dan tanda bukti tidak

mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak

tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti

pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada dalam

7 huruf m;

3. kartu tanda penduduk elektronik dengan nomor induk

kependudukan;

- 10-

e. daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh

calon perseorangan dan bagi calon yang diusulkan dari Partai

Politik atau gabungan Partai Politik ditandatangani oleh calon,

pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik;

f. pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur,

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan

Calon Wakil Walikota;

g. naskah visi dan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon

Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon

Wakil Walikota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan

kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) diatur dengan Peraturan KPU.

9. Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 54A

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

(1) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi

kondisi:

a. setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya

masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan

calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan

calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;

b. terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan

berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan

calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan

penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali

pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau

pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian

dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya

terdapat 1 (satu) pasangan calon;

c. sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya

masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap,

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan

calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon

pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang

mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;

d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari

pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan

tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak

mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau

calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak

memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu)

pasangan calon; atau

- 11-

e. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan

sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1

(satu) pasangan calon.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan 1 (satu) pasangan

calon diatur dengan Peraturan KPU.

10. Ketentuan Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 71

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1) Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau

sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan

yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa

Kampanye.

(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan

Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat

6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai

dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari

Menteri.

(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan

Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan program dan

kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam)

bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan

penetapan pasangan calon terpilih.

(4) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati,

dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana

tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi

atau KPU Kabupaten/Kota.

11. Ketentuan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal

73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau

memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2a) Dalam hal Calon yang ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih

terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon

terpilih oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dikenai

sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 12-

(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 85 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat

(2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

(1) Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara:

a. memberi tanda satu kali pada surat suara; atau

b. memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara

elektronik.

(2) Pemberian tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam

penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilihan.

(2a) Pemberian suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah

Daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan

prinsip efisiensi dan mudah.

(2b) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan

berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan

memenuhi syarat, pemberian suara untuk Pemilihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berupa setuju atau tidak setuju.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian suara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

13. Ketentuan Pasal 107 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal

107 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

(1) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon

Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak

ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota

terpilih.

(2) Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota, pasangan calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang

lebih merata penyebarannya di seluruh kecamatan di kabupaten/kota

tersebut ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil

Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota

terpilih.

- 13-

(3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon

Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota

peserta Pemilihan memperoleh suara 50% (lima puluh persen) atau

lebih dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati

dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan

Calon Wakil Walikota terpilih.

14. Ketentuan Pasal 109 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal

109 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

(1) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang

memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon

Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih.

(2) Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon yang

memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di

seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai

pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih.

(3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan

Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan memperoleh suara 50% (lima

puluh persen) atau lebih dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai

pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih.

15. Di antara Pasal 133 dan Pasal 134 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal

133A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133A

Pemerintahan Daerah wajib mengembangkan kehidupan demokrasi berupa

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih.

16. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153

Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul

dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan

Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon

Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU

Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi

dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

- 14-

17. Ketentuan Pasal 157 ayat (8) diubah sehingga Pasal 157 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 157

(1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan

peradilan khusus.

(2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.

(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan

diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya

badan peradilan khusus.

(4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan

penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan

KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

(5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah

Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24

(tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan

suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

(6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dilengkapi alat bukti dan Keputusan KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara.

(7) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi

permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak

diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.

(8) Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa

hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak

diterimanya permohonan.

(9) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

bersifat final dan mengikat.

(10) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti

putusan Mahkamah Konstitusi.

18. Ketentuan Pasal 160A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 160A

(1) Dalam hal DPRD Provinsi tidak menyampaikan pengesahan

pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih,

dalam waktu 7 (tujuh) hari semenjak KPU Provinsi menyampaikan

penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih

kepada DPRD Provinsi, Presiden melalui Menteri dapat melakukan

pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil

Gubernur terpilih berdasarkan usulan KPU Provinsi melalui KPU.

- 15-

(2) Dalam hal DPRD Kabupaten/Kota tidak menyampaikan pengesahan

pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta

pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih, dalam waktu 7

(tujuh) hari semenjak KPU Kabupaten/Kota menyampaikan penetapan

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon

Walikota dan Wakil Walikota terpilih kepada DPRD Kabupaten/Kota,

Menteri melalui Gubernur dapat melakukan pengesahan

pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta

pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih berdasarkan

usulan KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi.

(3) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan penetapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri, Menteri dapat melakukan

pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati

serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih

berdasarkan usulan KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi.

(4) Pengesahan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak

diterimanya usulan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengesahan pengangkatan

pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),

dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

19. Ketentuan Pasal 162 ayat (3) diubah sehingga Pasal 162 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 162

(1) Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal

161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak

tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam

jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan

selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan

sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya

untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(3) Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian

pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau

Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak

tanggal pelantikan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

- 16-

20. Ketentuan Pasal 164 ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 164 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 164

(1) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik

oleh Gubernur di ibu kota Provinsi yang bersangkutan.

(2) Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati

serta Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh Wakil Gubernur.

(3) Dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur tidak dapat

melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) dan

ayat (2), Menteri mengambil alih kewenangan Gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat.

(4) Pelantikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

dilaksanakan di ibu kota negara.

21. Di antara Pasal 164 dan Pasal 165 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal

164A dan Pasal 164B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 164A

(1) Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dan Pasal 164

dilaksanakan secara serentak.

(2) Pelantikan secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan pada akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota periode

sebelumnya yang paling akhir.

Pasal 164B

Presiden sebagai pemegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan

urusan pemerintahan dapat melantik Bupati dan Wakil Bupati serta

Walikota dan Wakil Walikota secara serentak.

22. Ketentuan Pasal 165 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 165

Ketentuan mengenai tata cara dan waktu pelantikan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

diatur dengan Peraturan Presiden.

23. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 166 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat

(1a) sehingga Pasal 166 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 166

(1) Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- 17-

(1a) Pendanaan kegiatan pengamanan Pemilihan dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Ketentuan mengenai dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur

dengan Peraturan Menteri.

24. Ketentuan Pasal 174 tetap, dengan perubahan Penjelasan Pasal 174 ayat (2)

sehingga Penjelasan Pasal 174 berbunyi sebagaimana tercantum dalam

penjelasan Pasal demi Pasal Undang-Undang ini.

25. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 176 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat

(2a) sehingga Pasal 176 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 176

(1) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota

berhalangan tetap, berhenti, atau diberhentikan, pengisian Wakil

Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui

mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan

Partai Politik pengusung.

(1a) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2

(dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal

dari calon perseorangan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan

Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-

masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan

usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

(2a) Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan,

tidak dilakukan pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil

Walikota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan

pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon

Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur

dalam Peraturan Pemerintah.

- 18-

26. Di antara Pasal 187 dan Pasal 188 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal

187A dan Pasal 187B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 187A

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan

uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara

Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk

mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih,

menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi

tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat)

bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling

sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja

menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 187B

Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan

sengaja melanggar ketentuan larangan menerima imbalan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47 dipidana dengan pidana penjara paling singkat

24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan

denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)

dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

27. Di antara Pasal 190 dan Pasal 191 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal

190A dan Pasal 190B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 190A

Setiap orang, Penyelenggara Pemilihan, atau perusahaan yang dengan

sengaja mencetak surat suara melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 80 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24

(dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda

paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh puluh miliar rupiah).

Pasal 190B

Setiap Orang dan/atau lembaga yang dengan sengaja melakukan tindak

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana

penjara paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling

sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) paling banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- 19-

28. Di antara Pasal 198 dan Pasal 199 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal

198A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 198A

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau

menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan

tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas)

bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling

sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak

Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

29. Ketentuan Pasal 201 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (10)

diubah serta di antara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni

ayat (7a), sehingga Pasal 201 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 201

(1) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari

sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan

bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015.

(2) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan

Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun

2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan

Februari tahun 2017.

(3) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019

dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni

tahun 2018.

(4) Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan

tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020.

(5) Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan

tahun 2017 dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2022.

(6) Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan

tahun 2018 dilaksanakan pada bulan September tahun 2023.

(7) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

dilaksanakan pada bulan September tahun 2027.

- 20-

(7a) Dalam hal hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hanya diikuti oleh 1

(satu) pasangan calon dan mayoritas Pemilih tidak setuju terhadap

pasangan calon tersebut, pemilihannya akan dilaksanakan pada

pemilihan serentak berikutnya.

(8) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat

Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai

dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat

Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama

sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pemilihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat

(5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (7a) diatur dengan Peraturan KPU.

30. Di antara Pasal 201 dan Pasal 202 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal

201A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 201A

(1) Dalam hal terdapat sengketa tata usaha negara Pemilihan Calon

Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil

Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang belum

memperoleh kekuatan hukum tetap, waktu pemungutan suara

serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 tetap dilaksanakan

dan hanya ditunda untuk Pemilihan yang bersengketa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penundaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

31. Di antara Pasal 205A dan Pasal 206 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal

205B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 205B

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-

undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5678), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

- 21-

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-

Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal …

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …

- 22-

RANCANGAN PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-

UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,

DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG UNDANG

I. UMUM

Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota

masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota

dipilih secara demokratis. Untuk mewujudkan amanah tersebut telah ditetapkan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

dirasakan masih menyisakan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Di sisi

lain, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 perlu

diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga perlu

disempurnakan. Beberapa penyempurnaan tersebut, antara lain:

a. tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain terkait:

1) persyaratan atas kewajiban bagi pegawai negeri sipil untuk

menyatakan pengunduran diri sejak penetapan sebagai pasangan calon

pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

2) persyaratan atas kewajiban bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk

menyatakan pengunduran diri sejak penetapan sebagai pasangan calon

pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

3) persyaratan terkait mantan narapidana dapat maju sebagai pasangan

calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jika telah mengumumkan

kepada masyarakat luas bahwa yang bersangkutan pernah menjadi

narapidana;

4) dihapusnya persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan

petahana;

5) pengaturan terkait pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

jika hanya terdapat 1 (satu) pasangan;

- 23-

b. penegasan terkait pemaknaan atas nomenklatur Petahana untuk

menghindari multitafsir dalam implementasinya;

c. pengaturan mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat

didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. penyederhanaan penyelesaian sengketa proses pada setiap tahapan

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota agar keserentakan pencoblosan maupun

pelantikan dapat terjamin;

e. penetapan mengenai waktu pemungutan suara untuk pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota pada tahun 2020, 2022, 2023, dan 2027;

f. pengaturan mengenai pelantikan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik secara

serentak oleh Presiden di ibu kota Negara serta penegasan terkait waktu

pelantikan agar selaras dengan kebijakan penyelenggaraan pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota secara serentak, yang pelantikan tersebut dilaksanakan

pada akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebelumnya yang paling

akhir;

g. pengaturan sanksi yang jelas bagi yang melakukan politik uang (money

politic) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

h. pengaturan terkait pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang

diberhentikan.

Selain hal tersebut, Undang-Undang ini juga menyempurnakan beberapa

ketentuan teknis lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

- 24-

Huruf d

Dihapus.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “mantan terpidana” adalah

orang yang pernah berstatus terpidana atau pernah

berstatus narapidana dan tidak sedang menjalani

pidana bersyarat, pidana pengganti, hukuman

percobaan, atau pidana penjara lainnya.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penjabat

Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota

mengundurkan diri untuk mencalonkan diri menjadi

Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Huruf r

Dihapus.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

- 25-

Angka 2

Pasal 27A

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 40A

Yang dimaksud “putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap” adalah putusan pengadilan tingkat

pertama, banding, dan kasasi.

Angka 7

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 54A

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka Gubernur,

Bupati, dan Walikota menunjuk pejabat pelaksana

tugas.

Yang dimaksud dengan “penggantian” adalah hanya

dibatasi untuk mutasi dalam jabatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “petahana” adalah Gubernur atau

Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota

atau Wakil Walikota yang sedang menjabat dan terpilih

melalui proses politik serta mencalonkan diri dalam

Pemilihan.

- 26-

Angka 11

Pasal 73

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 85

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 107

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 109

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 133A

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 153

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 157

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 160A

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 162

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 164

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 164A

Cukup jelas.

Pasal 164B

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 165

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 166

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 174

- 27-

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Partai Politik atau gabungan

Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) pasangan

calon” adalah Partai Politik atau gabungan Partai Politik

yang masih memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah pada saat dilakukan pengisian jabatan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 176

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Partai Politik atau gabungan

Partai Politik pengusung” adalah Partai Politik atau

gabungan Partai Politik yang masih memiliki kursi di

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat dilakukan

pengisian jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan

Wakil Walikota melalui Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 187A

Cukup jelas.

Pasal 187B

Cukup jelas.

- 28-

Angka 27

Pasal 190A

Cukup jelas.

Pasal 190B

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 198A

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 201

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 201A

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 205B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …