TRANSPARAN

2

POKOK BAHASAN

1. PENGERTIAN 2. FASILITAS FISKAL Pembebasan Bea Masuk Impor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Penghasilan (PPh) Badan 3. FASILITAS NON FISKAL Angka Pengenal Impor Tenaga Kerja Asing

3

Pelayanan Nonperizinan

“ Segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai

Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “

(Perpres No. 27 Tahun 2009)

4

Maksud & Tujuan

Mendorong investasi

Peningkatan daya saing

Kemudahan dalam

rangka prod komersial

Perlindungn industri nasional

Kemudahan dlm rangka

impor Barang Modal

Menjamin tersedianya

barang2 strategis

Pemerataan &

percepatan pembangunan

Maksud & Tujuan

Lingkup Fasilitas Fiskal & NonFiskal

Noorfuad@

6

7

8

Pembebasan / Pengurangan Bea

Masuk

Dilaksanakan oleh PTSP BKPM a/n.

KEMENKEU

Permohonan Persetujuan Pabean atas

Mesin setelah Perusahaan memiliki Izin

Prinsip

Permohonan Persetujuan Pabean atas Barang dan

Bahan setelah Perusahaan memiliki Izin Usaha

Pembebasan / Penangguhan PPN

Dilaksanakan oleh DIREKTORAT

JENDERAL PAJAK

Pembebasan PPN Dicantumkan pada

Persetujuan Pembebasan Bea Masuk Impor Mesin

Surat Keterangan Bebas PPN Diterbitkan oleh DIREKTORAT

JENDERAL PAJAK

Pembebasan/ Pengurangan PPh Badan

BKPM menyampaikan

permohonan Pembebasan/Penguranga

n PPh kepada Menteri Keuangan

KEMENKEU menerbitkan Persetujuan/Pemberian

Fasilitas PPh Badan

9

Alasan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk impor mesin, barang dan bahan

Belum diproduksi di dalam negeri

sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, atau

sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlah belum mencukupi kebutuhan industri

Ketepatan waktu penyerahan barang

11

12

UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan dan perubahannya

No. 17/2006

Permenkeu No. 176/PMK.011/2009 Jo 76/PMK.011/2012 tentang

Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang dan

Bahan untuk Pembangunan/ Pengembangan Industri

dalam rangka PM

Permenkeu No 154/PMK.011/2008 tentang

Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam rangka

pembangunan dan pengembangan industri

pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum

SK DirJen Bea dan Cukai No. KEP-55/BC/1999 tentang Tata Cara

Pemindahan Barang Modal bagi Perusahaan PMA/PMDN dan Perusahaan Non PMA/PMDN

13

UU No. 42/ 2009

tentang

Perubahan Ketiga

atas UU No. 8/1983

tentang PPN

PP No. 7/2007

tentang Impor

dan/atau Penyerahan Barang

Kena Pajak Tertentu yang

Bersifat Strategis yang

Dibebaskan dari Pengenaan

PPN

KEPMENKEU No. 155/KMK.03/2001 jo.

No. 31/PMK.03/2008

tentang

PPN yang Dibebaskan atas Impor dan/atau

Perolehan Barang Kena Pajak Tertentu

14

UU No. 36/2008 tentang

Perubahan Keempat atas UU No. 7 tahun

1983 ttg Pajak Penghasilan

PP No. 1/2007 Jis No. 62/2008 & No. 52/2011

tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman M odal

di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau

di Daerah-daerah Tertentu

Permenkeu No. 130/2011 tentang

Pembebasan / Pengurangan PPh

Badan untuk industri pionir

Permenkeu No. 144/2012 tentang pemberian fasilitas PPh untuk

penanaman modal di bidang-bidang perusahaan tertentu dan atau di daerah

daerah tertentu

15

Pengembangan pengembangan perusahaan atau pabrik yang telah ada

meliputi penambahan, modernisasi, rehabilitasi dan/atau restrukturisasi dari alat-alat produksi termasuk mesin,

untuk tujuan peningkatan jumlah,jenis, dan/atau kualitas hasil produksi.

Pemindahtanganan pemindahan hak, alih aset, perubahan penggunaan mesin

untuk kegiatan lain diluar kegiatan usaha, diekspor, atau penghapusan dari perusahaan.

16

•pengimporan selama 2 tahun terhitung sejak berlakunya pembebasan bea masuk

•dapat diperpanjang sesuai jangka waktu penyelesaian proyek

Jangka Waktu

17

• Perusahaan PM dapat mengimpor mesin bukan baru, setelah mendapat “Certificate of Inspection” atas kelayakan mesin oleh surveyor dari negara asal mesin.

Mesin Bekas

• Industri Jasa yang mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk (Sektor Primer dan Tersier) adalah Pariwisata dan Kebudayaan,Transportasi publik/ Perhubungan, Pelayanan Kesehatan Publik, Pertambangan, Konstruksi, Industri Telekomunikasi, Kepelabuhanan

Barang Jasa

18

• pemindahtanganan setelah jangka waktu 5 tahun sejak pemberitahuan pabean impor

• pemindahtanganan kurang dari 5 tahun ke perusahaan penerima fasilitas lainnya

• terjadi force majeur, atau diekspor

Syarat Pembebasan

• kurang dari 5 tahun ke perusahaan yang tidak mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk WAJIB membayar bea masuk yang terhutang dan bunga sebesar 2% per bln maksimal 24 bulan.

Pembatalan

19

PENANAMAN MODAL BARU/

PENGEMBANGAN

PERUBAHAN/ PENAMBAHAN

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU

PERMOHONAN

LAMPIRAN XVII

PERMOHONAN

LAMPIRAN XIX

PERMOHONAN

LAMPIRAN XXI

PERSETUJUAN

LAMPIRAN XVIII

7 HR

PERSETUJUAN

LAMPIRAN XX

PERSETUJUAN

LAMPIRAN XXII

7 HR 7 HR

20

keperluan produksi paling lama 2 tahun, sesuai kapasitas terpasang dengan jangka waktu pengimporan selama 2 tahun terhitung sejak berlakunya keputusan pembebasan BM

Perusahaan yang selesai pembangunan/ pengembangan & memiliki Izin Usaha

Perpanjangan waktu importasi

Penggunaan mesin produksi DN minimal 30% dari total nilai mesin & memiliki IU

apabila belum merealisasikan seluruh importasi barang dan bahan dalam jangka waktu 2 tahun, dapat diberikan perpanjangan waktu importasi selama 1 tahun terhitung sejak tanggal berakhirnya fasilitas pembebasan bea masuk sesuai keputusan.

diberikan pembebasan BM atas impor barang dan bahan untuk keperluan produksi/tambahan produksi selama 4 tahun sesuai kapasitas terpasang, dengan jangka waktu pengimporan selama 4 tahun sejak berlakunya keputusan pembebasan BM yang pertama

21

PENANAMAN MODAL BARU/

PENGEMBANGAN

PERUBAHAN/ PENAMBAHAN

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU

PERMOHONAN

LAMPIRAN XXIII

PERMOHONAN

LAMPIRAN XXV

PERMOHONAN

LAMPIRAN XXVII

PERSETUJUAN

LAMPIRAN XXIV

7 HR

PERSETUJUAN

LAMPIRAN XXVI

PERSETUJUAN

LAMPIRAN XXVIII

7 HR 7 HR

22

23

Pajak Pertambahan Nilai salah satu bentuk perpajakan yang merupakan dasar pelaksanaan pemungutan pajak negara yang selama ini berlaku adalah menerapkan

pajak atas kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan barang dan jasa

TARIF PPN

10 %

24

SURAT KETERANGAN

BEBAS PPN

DIRJEN PAJAK

SURAT

PERSETUJUAN

PEMBEBASAN

FASILITAS BEA

MASUK & PPN ATAS

PEMASUKAN MESIN

DITERBITKAN

a.n Menkeu.

SURAT

PERMOHONAN

25

Pengurangan Penghasilan netto sebesar 30% dari

total investasi selama 6 tahun atau 5% per tahun

Fasilitas PPh

PPh atas deviden dibayarkan kepada subyek pajak LN sebesar 10% atau

tarif yang lebih rendah menurut persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku

Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat

Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun

TAMBAHAN 1 TAHUN APABILA:

dilakukan di kawasan industri atau kawasan berikat

mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 orang tenaga kerja Indonesia selama 5 tahun berturut-turut

memerlukan investasi/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha minimal Rp. 10 miliar

mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri minimal 5% dari investasi dalam jangka waktu 5 tahun

menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% sejak tahun ke-4.

Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun, apabila:

Noorfuad@

Contoh Bidang-bidang usaha tertentu (Lampiran I, PP No 52/2011)

Contoh Bidang Usaha Tertentu & Daerah Tertentu

(Lampiran II, PP No 52/2011)

Dasar hukum

• UU 6/1983 terakhir diubah dg UU 16/2009 ttg Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

• UU 7/1983 terakhir diubah dg UU 36/2008 ttg PPh

• PP No. 94/2010

• PMK 130/PMK.11/2011

Kriteria

• Penanaman modal baru

• Industri pionir,

• Memiliki rencana PM senilai Rp 1 Triliun (telah disahkan)

• Menempatkan dana di perbankan min 10% dr total rencana PM dan tdk boleh ditarik s/d realisasi

• Status badan hukum Indonesia (pengesahan maks 12 bln sebelum PMK berlaku)

Pembebasan/Pengurangan PPh Badan untuk Industri Tertentu

30

Pembebasan/Pengurangan PPh Badan (Tax Holiday)

Industri pionir adalah industri yg memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah & eksternalitas tinggi, memperkenalkan teknologi baru, memiliki nilai strategis bg perekonomian nasional

1. Industri logam dasar 2. Industri pengilangan

minyak bumi dan/atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam

3. Industri permesinan 4. Industri di bidang

sumber daya terbarukan 5. Industri peralatan

komunikasi

Pembebasan PPh badan paling lama 10 th dan paling singkat 5 th pajak sejak tahun pajak produksi komersial

Pengurangan PPh badan sebesar 50% selama 2 th pajak

Pertimbangan kepentingan mempertahankan daya saing industri nasional, Menkeu dpt menetapkan cakupan industri pionir lebih luas dan memberikan dlm jangka waktu lebih lama

Syarat: merealisasikan seluruh rencana PM dan produksi secara komersial PerDirjen Pajak

Diajukan kepada Ka BKPM Menkeu 31

CAKUPAN

FASILITAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI INVESTASI DI WILAYAH TERTENTU

(Kepmenkeu No. 748/kmk.04/1990)

FASILITAS PBB

PENGURANGAN PAJAK BUMI

& BANGUNAN

PENGURANGAN 50% DARI PBB

SELAMA 8 TAHUN :

SEJAK DIPEROLEH IZIN PERUNTUKAN TANAH

PERLUASAN 30% DARI NILAI TOTAL INVESTASI

PERTANIAN

PERKEBUNAN

PETERNAKAN

PERKEBUNAN

PERIKANAN

PERTAMBANGAN

INVESTASI BIDANG

KEHUTANAN

PERINDUSTRIAN

REL ESTATE/INDUSTRIAL

ESTATE

PERHOTELAN DAN

JASA ANGKUTAN DARAT,

LAUT DAN UDARA

33

34

POKOK BAHASAN FASILITAS NON FISKAL

1. Angka Pengenal Importir (API-P & API-U) 2. Tenaga Kerja Asing RPTKA Visa Untuk Bekerja

Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)

1. UU No. 25/2007 tentang PENANAMAN MODAL

2. UU No. 13/2003 tentang KETENAGAKERJAAN

3. UU No. 9/1992 tentang KEIMIGRASIAN

4. PP No. 38/2007 tentang PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA

PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.02/MEN/III/2008 tentang TATA

CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

6. PP No. 75/1995 tentang PENGGUNAAN TENAGA ASING PENDATANG

7. Peraturan Menteri Perdagangan No. 27/M-DAG/PER/5/2012 Jis No.

59/M-DAG/PER/9/2012 , No. 84 /M-DAG/PER/12/2012 tentang

ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

8. Perka BKPM No. 12/2009 tentang PEDOMAN DAN TATA CARA

PERMOHONAN PENANAMAN MODAL

Non

Fiskal

API (API-P/API-U)

RPTKA

TA.01

Fasilitas Penanaman Modal Non Fiskal

IMTA

importir yang melakukan impor barang untuk dipergunakan

sendiri dan/atau untuk mendukung proses produksi dan

tidak diperbolehkan untuk memperdagangkan atau

memindah tangankan kepada pihak lain.

API Umum (API-U)

API Produsen (API-P)

importir yang melakukan impor barang untuk keperluan kegiatan

usaha dg memperdagangkan atau memindahtangankan barang kepada pihak lain.

tidak memiliki API, APIU/API-P sebesar 7,5% x nilai Impor

memiliki API APIT/API-P adalah 2,5% x nilai impor

Angka Pengenal Importir

(API)

Peraturan Menteri

Perdagangan No. 27/M-

DAG/PER/5/2012 Jis No.

59/M-DAG/PER/9/2012 ,

No. 84 /M-

DAG/PER/12/2012 tentang

ANGKA PENGENAL IMPORTIR

(API)

PPh impor terhutang

API

KETENTUAN LAIN

Importir adalah orang perorangan/badan usaha

yang berbentuk badan hukum/bukan badan

hukum

Setiap importir hanya dapat memiliki 1 (satu)

jenis API (API-P/API-U) .

API berlaku untuk setiap kegiatan impor di

seluruh wilayah Indonesia, & berlaku untuk

kantor pusat & seluruh kantor cabangnya.

Importir pemilik API (API-P/API-U wajib

melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit

setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan .

39

Pendelegasian Kewenangan Penerbitan API dari Menteri Perdagangan

API Umum (API-U)

Ka BKPM Dirjen Daglu

Ka Dinas Provinsi

API Produsen (API-P) Dirjen Daglu

(a) BU atau kontraktor di

bidang esdm & migas,

mineral serta pengelolaan

sda lainnya yang

melakukan kegiatan usaha,

berdasarkan perjanjian KK

dengan Pemerintah

API Produsen (API-P)

API Produsen (API-P)

(b) dalam rangka pma / pmdn

Selain (a) dan (b)

Ka BKPM */ Kadis Prov/

KPBPB

Ka Dinas Provinsi

* tms.kewenangan pemerintah

Terhadap API-P

Pembekuan & Pencabutan API-P

dapat dilakukan pembekuan

Dapat dikukan pengaktifan

kembali.

dapat dilakukan pencabutan

Bila perusahaan : tidak daftar ulang Tidak lapor realisasi Tidak lapor bila ada perubahan

Setelah pembekuan 2x

Setelah 30 hari pembekuan

Melanggar ketentuan impor

Tidak bertanggung jawab barang impor

Ajukan baru

setelah 1 – 2 tahun

Perusahaan penanaman

modal

Permohonan & Penerbitan API-P

Melampirkan persyaratan

Kepala BKPM Dirjen Daglu

Dinas /PTSP Provinsi KPBPB

API-P berlaku sejak ditetapkan, berlaku

seluruh wilayah Indonesia

Permohonan

API-P diterbitkan selambat-

lambatnya 4 HK sejak

diterimanya permohonan yang lengkap & benar

Perusahaan pemilik API-P wajib melakukan

pendaftaran ulang setiap

5 tahun sejak tanggal

penerbitan;

KETENTUAN API-U API-U hanya untuk mengimpor 1 (satu) jenis

kelompok /jenis barang/section HS Code ada 21

section

Kekecualian tersebut dapat dilakukan untuk

perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa &

perusahaan yang sebagian atau seluruhnya dimiliki

oleh negara .

Hubungan istimewa adalah hubungan antara pemilik

API dengan perusahaan di luar negeri dimana salah

satu pihak mempunyai kemampuan mengendalikan

pihak lain atau mempunyai pengaruh significant atas

pihak lain sesuai standar akutansi yang berlaku

Permohonan tersebut harus diketahui oleh

Perwakilan/Atase Perdagangan di LN.

API-U diajukan setelah perusahaan memiliki Izin

Usaha

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) • Pengesahan rencana jumlah, jabatan dan lama menggunakan TKA yang

diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan TKA dan penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01) • Rekomendasi yang diperlukan guna memperoleh visa untuk maksud kerja bagi

tenaga kerja warga negara asing

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) • Izin bagi perusahaan untukmempekerjakan tenaga kerja warga negara asing

dalam jumlah jabatan, jabatan dan periode tertentu

KETENAGAKERJAAN

VISA UNTUK BEKERJA

Warga Negara Asing yang masuk ke suatu negara memerlukan visa. Oleh karenanya tenaga kerja asing yang akan bekerja di perusahaan penanaman modal & KPPA

yang siap datang ke Indonesia wajib mempunyai visa untuk bekerja yang

diterbitkan oleh

Kantor Perwakilan Republik Indonesia

di luar negeri

Alur Proses Penerbitan RPTKA

RPTKA

Formulir

permohonan

Lamp XXXIII

Perka BKPM No.

12

Surat Keputusan

Pengesahan

RPTKA

Perubahan

RPTKA

1. Perubahan jabatan,

2. Lokasi,

3. Jumlah tenaga kerja

asing

PTSP BKPM,

PDPPM PDKPM

sesuai dengan

kewenangannya

Ditanda tangani

oleh pejabat

Kementerian

Nakertrans

di PTSP BKPM

perpanjangan RPTKA

Perusahaan

Penanaman

Perusahaan & KPPA yang mempekerjakan TKA

wajib memiliki

Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

IMTA BARU

IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)

TERIMA KASIH

Noorfuad@

Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Badan Koordinasi Penanaman

Modal (BKPM)

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44,

Jakarta Selatan 12190

Tel: 021-5252008 ext 1344,

1345, 1346, 1347

pusdiklat@bkpm.go.id