23
RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN Page 1 of 23 Batang Tubuh Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.03/2016 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.03/2016 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan I. Umum Kemudahan akses perkreditan/pembiayaan merupakan aspek penting dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudahan akses perkreditan/pembiayaan perlu didukung dengan adanya sistem informasi yang berfungsi untuk mempertukarkan informasi kredit antar Lembaga Jasa Keuangan. Sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank yang dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan. Oleh sebab itu, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Otoritas Jasa Keuangan memandang perlu mengembangkan sebuah sistem baru untuk mendukung akses informasi perkreditan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. Sistem Layanan Informasi Keuangan dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko, penilaian kualitas Debitur, dan meningkatkan disiplin industri keuangan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Sistem Layanan Informasi Keuangan, maka diperlukan pengaturan mengenai pelaporan dan permintaan informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. Menimbang a. bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank maupun lembaga lain di bidang keuangan, khususnya dalam rangka memperoleh dan menyediakan informasi debitur; b. bahwa dalam rangka memperlancar proses penyediaan dana untuk mendorong pembangunan ekonomi, penerapan manajemen risiko oleh lembaga jasa keuangan, serta mendukung pengawasan yang efektif di sektor jasa keuangan, maka diperlukan adanya sistem layanan informasi keuangan yang andal, komprehensif, dan terintegrasi di sektor jasa keuangan;

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA … · penyediaan dana untuk mendorong ... jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, ... kewajiban komitmen dan kontinjensi yang

Embed Size (px)

Citation preview

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN

INFORMASI KEUANGAN

Page 1 of 23

Batang Tubuh Penjelasan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor .../POJK.03/2016

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor .../POJK.03/2016

Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur

melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur

melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

I. Umum

Kemudahan akses perkreditan/pembiayaan merupakan aspek penting dalam menciptakan

sistem keuangan yang sehat dalam rangka

mendukung pertumbuhan ekonomi suatu

negara. Kemudahan akses

perkreditan/pembiayaan perlu didukung dengan adanya sistem informasi yang

berfungsi untuk mempertukarkan informasi

kredit antar Lembaga Jasa Keuangan.

Sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, Otoritas Jasa

Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan

penyelenggaraan sistem informasi antar bank

yang dapat diperluas dengan menyertakan

lembaga lain di bidang keuangan.

Oleh sebab itu, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Otoritas Jasa

Keuangan memandang perlu mengembangkan

sebuah sistem baru untuk mendukung akses

informasi perkreditan melalui Sistem Layanan

Informasi Keuangan.

Sistem Layanan Informasi Keuangan dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses

penyediaan dana, penerapan manajemen

risiko, penilaian kualitas Debitur, dan

meningkatkan disiplin industri keuangan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Sistem Layanan

Informasi Keuangan, maka diperlukan

pengaturan mengenai pelaporan dan

permintaan informasi Debitur melalui Sistem

Layanan Informasi Keuangan.

Menimbang

a. bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang

untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar

bank maupun lembaga lain di bidang

keuangan, khususnya dalam rangka

memperoleh dan menyediakan informasi

debitur;

b. bahwa dalam rangka memperlancar proses penyediaan dana untuk mendorong

pembangunan ekonomi, penerapan

manajemen risiko oleh lembaga jasa

keuangan, serta mendukung pengawasan

yang efektif di sektor jasa keuangan, maka

diperlukan adanya sistem layanan informasi keuangan yang andal, komprehensif, dan

terintegrasi di sektor jasa keuangan;

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN

INFORMASI KEUANGAN

Page 2 of 23

Batang Tubuh Penjelasan

c. bahwa dalam rangka pengembangan sistem

layanan informasi keuangan yang andal,

komprehensif, dan terintegrasi di sektor jasa

keuangan implementasinya dilakukan secara bertahap dimulai dengan layanan

Informasi Debitur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

huruf b, dan huruf c, dipandang perlu

untuk menetapkan Peraturan otoritas Jasa

Keuangan tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui

Sistem Layanan Informasi Keuangan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4867);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5253);

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009

tentang Lembaga Pembiayaan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor ....);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

TENTANG PELAPORAN DAN PERMINTAAN

INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM

LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini

yang dimaksud dengan:

Cukup jelas.

1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya

disingkat OJK adalah lembaga independen

yang mempunyai fungsi, tugas dan

wewenang pengaturan, pengawasan,

pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN

INFORMASI KEUANGAN

Page 3 of 23

Batang Tubuh Penjelasan

Keuangan.

2. Lembaga Jasa Keuangan adalah Lembaga

Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

3. Bank Umum adalah: a. Bank Umum sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 tentang Perbankan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di

luar negeri;

b. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha

Syariah sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah;

4. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah:

a. Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1992 tentang Perbankan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;

dan

b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah;

5. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan

dalam bentuk penyediaan dana atau barang

modal sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009

tentang Lembaga Pembiayaan, termasuk di dalamnya Perusahaan Pembiayaan,

Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan

Pembiayaan Infrastruktur.

6. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah

pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga

pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan

pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan

pengelolaan dana masyarakat yang bersifat

wajib, meliputi penyelenggara program

jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan,

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian,

penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor

Indonesia, perusahaan pembiayaan

sekunder perumahan, dan pengelolaan dana

masyarakat yang bersifat wajib, serta

lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

7. Pelapor adalah Bank Umum, BPR, Lembaga

Pembiayaan, Lembaga Jasa Keuangan

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN

INFORMASI KEUANGAN

Page 4 of 23

Batang Tubuh Penjelasan

Lainnya, dan Lembaga lain di luar Lembaga

Jasa Keuangan.

8. Laporan Debitur adalah informasi yang

disajikan dan dilaporkan oleh Pelapor

kepada OJK menurut tata cara, bentuk laporan, dan media yang ditetapkan oleh

OJK.

9. Debitur adalah perorangan, perusahaan

atau badan yang memperoleh fasilitas

Penyediaan Dana dari Pelapor.

10. Fasilitas Penyediaan Dana adalah

penyediaan dana oleh Pelapor kepada Debitur, baik dalam rupiah maupun valuta

asing dalam bentuk kredit, pembiayaan

syariah, surat berharga, dan transaksi

rekening administratif, serta bentuk fasilitas

lainnya yang dapat dipersamakan dengan

itu.

11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

pinjam meminjam antara Pelapor dengan

Debitur yang mewajibkan pihak Debitur

untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian

bunga.

12. Pembiayaan Syariah adalah penyediaan

dana atau tagihan yang dipersamakan

dengan itu berupa:

a. transaksi bagi hasil dalam bentuk

mudharabah dan musyarakah; b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk

ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah

muntahiya bittamlik;

c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;

d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan

e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam

bentuk ijarah untuk transaksi multijasa,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

antara Pelapor dan Debitur yang mewajibkan Debitur untuk mengembalikan

dana tersebut setelah jangka waktu tertentu

dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau

bagi hasil.

13. Surat Berharga adalah surat pengakuan

utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau

setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari Debitur, dalam

bentuk yang lazim diperdagangkan dalam

pasar modal dan pasar uang.

14. Transaksi Rekening Administratif adalah

kewajiban komitmen dan kontinjensi yang

antara lain meliputi penerbitan jaminan, letter of credit (LC), standby letter of credit

(SBLC), dan/atau kewajiban komitmen dan

kontinjensi lain.

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN

INFORMASI KEUANGAN

Page 5 of 23

Batang Tubuh Penjelasan

15. Informasi Debitur adalah informasi

mengenai Debitur, Fasilitas Penyediaan

Dana yang diterima Debitur, beserta

informasi terkait lainnya yang disajikan berdasarkan Laporan Debitur yang diterima

oleh OJK dari Pelapor.

16. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang

selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem

informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan

dan memberikan layanan informasi kepada

para pemangku kepentingan di sektor jasa

keuangan.

17. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan

yang selanjutnya disingkat LPIP adalah lembaga yang memperoleh izin dari OJK

untuk menghimpun informasi debitur dan

data lainnya untuk menghasilkan Informasi

Perkreditan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan tentang LPIP.

BAB II

PELAPOR

Pasal 2 Pasal 2

Pihak yang diwajibkan menjadi Pelapor adalah:

a. Bank Umum; b. Bank Perkreditan Rakyat;

c. Lembaga Pembiayaan yang melakukan

kegiatan penyediaan dana; dan

d. Lembaga Jasa Keuangan lainnya yang melakukan kegiatan penyediaan dana.

Cukup Jelas

Pasal 3 Pasal 3

(1) Lembaga lain di luar Lembaga Jasa

Keuangan dapat menjadi Pelapor setelah

mendapat persetujuan OJK dengan syarat:

a. melakukan kegiatan penyediaan dana;

b. memiliki infrastruktur yang memadai; c. memiliki data yang diperlukan dalam

SLIK; dan

d. menandatangani Perjanjian

Keikutsertaan dalam SLIK.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “infrastruktur” antara lain adalah struktur organisasi, sumber daya

manusia, perangkat komputer, jaringan

telekomunikasi yang diperlukan dalam SLIK.

Huruf c

Cukup jelas. Huruf d

Yang dimaksud dengan “Perjanjian

Keikutsertaan dalam SLIK” adalah perikatan

antara Pelapor dan OJK mengenai

keikutsertaan Pelapor dalam SLIK.

(2) Tata cara untuk menjadi Pelapor bagi

Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran

OJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

BAB III

LAPORAN DEBITUR

Pasal 4 Pasal 4

(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan

Debitur kepada OJK secara lengkap, akurat,

terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan.

Ayat (1)

Cukup jelas.

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN

INFORMASI KEUANGAN

Page 6 of 23

Batang Tubuh Penjelasan

(2) Laporan Debitur meliputi informasi

mengenai:

a. Debitur;

b. Fasilitas Penyediaan Dana; c. Agunan;

d. Penjamin;

e. Pengurus dan Pemilik; dan

f. Keuangan Debitur.

Ayat (2)

Huruf a

Informasi mengenai Debitur, antara lain berisi

informasi mengenai nama, nomor identitas, alamat, nomor telepon, nomor seluler, alamat email, Nomor Pokok Wajib Pajak, nama gadis

ibu kandung, informasi pasangan, pekerjaan,

hubungan keterkaitan debitur,

pengurus/pemilik, dan keuangan debitur.

Huruf b Informasi mengenai Fasilitas Penyediaan Dana

antara lain berisi informasi mengenai jenis

Penyediaan Dana, jumlah fasilitas yang

diberikan serta kualitas penyediaan dana

termasuk penyediaan dana yang

dihapusbuku, dihapustagih ataupun diselesaikan dengan cara pengambilalihan

agunan.

Huruf c

Informasi mengenai agunan antara lain berisi

informasi mengenai bukti kepemilikan, nilai agunan, ketersediaan agunan, lokasi agunan

dan jenis pengikatan agunan.

Huruf d

Informasi mengenai penjamin antara lain

berisi informasi mengenai Nomor Induk

Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penjamin, nama penjamin,

alamat penjamin, dan persentase bagian yang

dijamin.

Huruf e

Informasi mengenai pengurus dan pemilik antara lain berisi informasi mengenai

nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan

(NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),

jabatan serta pangsa kepemilikan.

Huruf f

Informasi mengenai keuangan Debitur diperoleh dari laporan keuangan Debitur

antara lain berisi informasi mengenai pos-

pos neraca dan laba rugi.

(3) Laporan Debitur mencakup informasi dari

kantor pusat Pelapor dan seluruh kantor

cabang.

Ayat (3)

Laporan Debitur yang disampaikan

mencakup laporan dari kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu atau

sejenisnya yang menyalurkan kredit/

pembiayaan.

(4) Laporan Debitur wajib disampaikan melalui

kantor pusat Pelapor.

Ayat (4)

Laporan debitur disampaikan melalui kantor

pusat LJK tanpa mengurangi sumber

informasi tersebut berasal, baik dari kantor pusat maupun kantor cabang.

(5) Laporan Debitur wajib disusun sesuai

dengan pedoman penyusunan Laporan

Debitur yang ditetapkan oleh OJK.

Ayat (5)

Cukup jelas.

(6) Cakupan Laporan Debitur sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut

dalam Surat Edaran OJK.

Ayat (6)

Cukup jelas.

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN

INFORMASI KEUANGAN

Page 7 of 23

Batang Tubuh Penjelasan

Pasal 5 Pasal 5

(1) Informasi mengenai keuangan Debitur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2) huruf f hanya disampaikan dalam hal

Debitur merupakan perusahaan atau badan yang menerima fasilitas dari 1 (satu)

Pelapor, dengan total plafon sebesar

Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah)

atau lebih.

Ayat (1)

Cukup jelas.

(2) Informasi mengenai keuangan Debitur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f wajib merupakan laporan

keuangan tahunan terkini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6 Pasal 6

Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur

untuk pertama kali kepada OJK dalam jangka

waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak

diberikan hak akses SLIK oleh OJK.

Yang dimaksud dengan hak akses adalah pemberian user-id dan password aplikasi SLIK

yang digunakan sebagai autentikasi ke dalam

aplikasi.

BAB IV

KOREKSI LAPORAN DEBITUR

Pasal 7 Pasal 7

Pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debitur yang telah disampaikan kepada OJK

dalam hal Laporan Debitur tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

atas temuan Pelapor yang bersangkutan

dan/atau atas temuan OJK.

Cukup jelas.

BAB V

PERIODE PENYAMPAIAN LAPORAN DEBITUR

DAN KOREKSI LAPORAN DEBITUR

Pasal 8 Pasal 8

(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan

Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 ayat (1) secara bulanan paling lambat tanggal 12 (dua belas) setelah bulan Laporan

Debitur yang bersangkutan.

Ayat (1)

Contoh:

Laporan Debitur bulan data Maret 2017 wajib disampaikan paling lambat tanggal 12 April

2017.

(2) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan

Laporan Debitur pada tanggal diterimanya

Laporan Debitur oleh OJK.

Ayat (2)

Tanggal diterimanya Laporan Debitur oleh

OJK adalah tanggal yang tercantum pada

tanda terima Laporan Debitur dari SLIK untuk penyampaian secara daring (online) maupun secara luring (off-line).

Pasal 9 Pasal 9

(1) Pelapor dinyatakan terlambat

menyampaikan Laporan Debitur apabila

menyampaikan Laporan Debitur melampaui

batas waktu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1) sampai dengan akhir bulan setelah bulan Laporan Debitur yang

bersangkutan.

Ayat (1)

Contoh:

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan

Laporan Debitur bulan data Maret 2017,

apabila Pelapor menyampaikan Laporan Debitur pada tanggal 13 April 2017 sampai

dengan 30 April 2017.

(2) Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan

Laporan Debitur apabila belum

menyampaikan Laporan Debitur melampaui

batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (2)

Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan

Laporan Debitur bulan data Maret 2017,

apabila Pelapor belum menyampaikan atau menyampaikan Laporan Debitur melampaui

tanggal 30 April 2017.

Pasal 10 Pasal 10

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN

INFORMASI KEUANGAN

Page 8 of 23

Batang Tubuh Penjelasan

Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian

Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, Minggu,

atau hari libur, maka Laporan Debitur disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Yang termasuk hari libur adalah Hari Libur

Nasional dan hari libur bersama.

Yang dimaksud dengan “hari kerja

sesudahnya” adalah hari kerja yang jatuh setelah hari libur tersebut berlangsung.

Contoh:

Laporan Debitur bulan data Juli 2017 yang

wajib disampaikan paling lambat tanggal 12

Agustus 2017 jatuh pada hari Sabtu, maka

batas akhir penyampaian Laporan Debitur bulan data Juli 2017 adalah hari Senin

tanggal 14 Agustus 2017.

Pasal 11 Pasal 11

(1) Pelapor wajib menyampaikan koreksi

Laporan Debitur sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7:

a. atas dasar temuan Pelapor yang bersangkutan, paling lambat tanggal 12

(dua belas) setelah bulan Laporan Debitur

yang bersangkutan;

b. atas dasar temuan OJK, paling lambat

tanggal 12 (dua belas) pada periode

penyampaian Laporan Debitur berikutnya.

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

Koreksi Laporan Debitur untuk bulan data Mei 2017 wajib disampaikan paling lambat

pada tanggal 12 Juni 2017.

Huruf b

Contoh 1:

Apabila teguran Otoritas Jasa Keuangan

disampaikan kepada Pelapor pada tanggal 20 Mei 2017, maka koreksi Laporan Debitur

wajib dilakukan paling lambat tanggal 12 Juni

2017.

Contoh 2:

Apabila teguran Otoritas Jasa Keuangan disampaikan kepada Pelapor pada tanggal 1

Mei 2017, maka koreksi Laporan Debitur

wajib dilakukan paling lambat tanggal 12 Juni

2017.

(2) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan

koreksi Laporan Debitur pada tanggal diterimanya koreksi Laporan Debitur oleh

OJK.

Ayat (2)

Tanggal diterimanya koreksi Laporan Debitur oleh OJK adalah tanggal yang tercantum pada

tanda terima koreksi Laporan Debitur dari

SLIK untuk penyampaian secara daring (online) maupun secara luring (off-line).

Pasal 12 Pasal 12

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan

koreksi Laporan Debitur apabila menyampaikan

koreksi Laporan Debitur melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Contoh 1:

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan

koreksi Laporan Debitur bulan data Mei 2017, apabila koreksi Laporan Debitur disampaikan

melampaui tanggal 12 Juni 2017.

Contoh 2:

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan

koreksi Laporan Debitur berdasarkan

permintaan Otoritas Jasa Keuangan melalui surat teguran tanggal 20 Mei 2017, apabila

koreksi Laporan Debitur disampaikan

melampaui tanggal 12 Juni 2017.

Contoh 3:

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur berdasarkan

permintaan Otoritas Jasa Keuangan melalui

surat teguran tanggal 1 Mei 2017, apabila

koreksi Laporan Debitur disampaikan

melampaui tanggal 12 Juni 2017.

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN

INFORMASI KEUANGAN

Page 9 of 23

Batang Tubuh Penjelasan

Pasal 13 Pasal 13

Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian

koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (1) jatuh pada hari Sabtu,

Minggu atau hari libur, maka koreksi Laporan Debitur disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Yang termasuk hari libur adalah Hari Libur

Nasional dan hari libur bersama.

Yang dimaksud dengan “hari kerja

berikutnya” adalah hari kerja yang jatuh sesudah hari libur dimaksud.

Contoh:

Koreksi Laporan Debitur yang disampaikan

paling lambat tanggal 12 Agustus 2017 yang

jatuh pada hari Sabtu, maka batas akhir

penyampaian koreksi Laporan Debitur adalah hari senin tanggal 14 Agustus 2017.

BAB VI

PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN DEBITUR

DAN KOREKSI LAPORAN DEBITUR

Pasal 14 Pasal 14

(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan

Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring (on-line) melalui SLIK.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Menyampaikan

Laporan dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring (on-line)” adalah penyampaian

Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan

Debitur oleh Pelapor dengan cara mengirim

atau mentransfer rekaman data Laporan

Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur

secara langsung melalui jaringan yang terhubung ke SLIK.

(2) Pelapor yang mengalami gangguan teknis

dalam menyampaikan Laporan Debitur

dan/atau koreksi Laporan Debitur wajib menyampaikan secara luring (off-line) paling

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah batas akhir

periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dengan

surat pemberitahuan tertulis kepada OJK

dengan melampirkan dokumen yang

menyatakan telah ada upaya melakukan

penyampaian laporan SLIK secara daring (on-line) dan dokumen pendukung dari

instansi yang terkait kondisi gangguan

dimaksud.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis”

adalah gangguan yang menyebabkan Pelapor

tidak dapat menyampaikan Laporan Debitur

dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring (on-line), antara lain gangguan pada

jaringan telekomunikasi.

Yang dimaksud dengan “penyampaian

Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring (off-line)”, adalah

penyampaian Laporan Debitur dan/atau

koreksi Laporan Debitur oleh Pelapor yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman

data Laporan Debitur dan/atau koreksi

Laporan Debitur kepada OJK antara lain dalam bentuk compact disc atau USB Flashdisk.

Yang dimaksud dengan Dokumen pendukung dari instansi yang terkait dengan kondisi

gangguan teknis antara lain surat dari

penyedia jaringan telekomunikasi dalam hal

Pelapor mengalami gangguan telekomunikasi.

(3) Pelapor dinyatakan terlambat

menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring (off-

line) apabila menyampaikan Laporan

Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring (off-line) melampaui batas

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ayat (3)

Contoh: Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan

Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur bulan data Mei 2017 secara daring (on-line)

yang wajib disampaikan paling lambat tanggal

12 Juni 2017, kemudian Pelapor

menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring (off-line)

pada tanggal 15 Juni 2017, apabila tanda

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN

INFORMASI KEUANGAN

Page 10 of 23

Batang Tubuh Penjelasan

terima Laporan Debitur dan/atau koreksi

Laporan Debitur dari SLIK tersebut melebihi

tanggal 15 Juni 2017 maka Pelapor

dinyatakan terlambat.

(4) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) sehingga tidak

memungkinkan untuk menyampaikan

Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring (on-line) dan luring

(off-line) sampai dengan batas akhir periode

penyampaian Laporan Debitur dan/atau

koreksi Laporan Debitur, wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK

untuk memperoleh pengecualian

penyampaian Laporan Debitur dan/atau

koreksi Laporan Debitur.

Ayat (4) Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa (force majeure)” antara lain kebakaran,

kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata,

sabotase, serta bencana alam seperti banjir

dan gempa bumi yang mengganggu kegiatan

operasional Pelapor.

(5) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring (off-line) sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (4), wajib disampaikan kepada:

a. Departemen Perizinan dan Informasi

Perbankan c.q. Pengelolaan Informasi

Kredit, bagi Pelapor yang berkedudukan di wilayah kerja kantor pusat OJK; atau

b. Kantor Regional atau Kantor OJK

setempat, bagi Pelapor yang

berkedudukan di luar wilayah kerja

kantor pusat OJK.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15 Pasal 15

(1) Dalam hal terjadi kerusakan pada Laporan

Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur yang diterima karena adanya gangguan

teknis atau gangguan lainnya pada sistem

dan/atau jaringan telekomunikasi, maka

OJK dapat meminta Pelapor untuk

menyampaikan ulang Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur.

Ayat (1)

Cukup jelas.

(2) Pelapor wajib menyampaikan ulang Laporan

Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur

atas permintaan OJK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16 Pasal 16

Pelapor wajib memiliki kebijakan dan prosedur

tertulis mengenai penyampaian Laporan Debitur

dan/atau koreksi Laporan Debitur yang paling kurang mencakup:

a. wewenang dan tanggung jawab petugas yang

melakukan verifikasi dan menyampaikan

Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan

Debitur ke OJK; b. langkah-langkah yang dilakukan dalam

rangka pengamanan data;

c. langkah-langkah yang dilakukan dalam

rangka memastikan kelengkapan,

keakurasian, keterkinian, dan keutuhan

Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur;

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b Yang dimaksud dengan “langkah-langkah

pengamanan data” adalah prosedur dalam

rangka mencegah akses data perkreditan baik

yang berasal dari eksternal maupun internal.

Huruf c Yang dimaksud dengan “retensi data” adalah

jadwal penyimpanan data berdasarkan

periode tertentu yang disertai dengan prosedur backup data.

Huruf d

Cukup jelas. Huruf e

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN

INFORMASI KEUANGAN

Page 11 of 23

Batang Tubuh Penjelasan

d. jadwal retensi data dan mekanisme backup

data; dan

e. langkah-langkah yang dilakukan dalam hal

terjadi gangguan atau keadaan memaksa (force majeure) untuk memastikan

kesinambungan penyampaian Laporan

Debitur kepada OJK beserta wewenang dan

tanggung jawab petugas yang ditunjuk.

Cukup jelas.

BAB VII

PENGKINIAN DATA LAPORAN OLEH OJK

Pasal 17 Pasal 17

(1) OJK dapat melakukan pengkinian data

Laporan Debitur di SLIK dalam hal: a. Pelapor dicabut izin usahanya;

b. Pelapor tidak mampu melakukan

pengkinian Laporan Debitur karena

sebab lainnya.

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b

Pengkinian Laporan Debitur tidak dapat lagi

dilakukan oleh Pelapor antara lain karena:

a. data telah dialihkan kepada pihak lain

yang bukan Pelapor seperti kepada Perusahaan Penyelesaian Aset

(PPA)/Badan Urusan Penyelesaian Piutang

dan Lelang Negara (BUPLN).

b. secara teknis Pelapor tidak dapat

melakukan pengkinian Laporan Debitur.

(2) Pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan

permohonan tertulis dari:

a. pihak yang melakukan pengelolaan

data debitur;

b. Pelapor yang bersangkutan dalam hal

Pelapor secara teknis tidak mampu melakukan pengkinian data karena

sebab lainnya.

Ayat (2) Huruf a

Pihak yang melakukan pengelolaan data

debitur antara lain adalah:

a. pihak yang ditunjuk untuk melakukan

penyelesaian kewajiban Pelapor, bagi

Pelapor yang mengalami pencabutan izin usaha atau likuidasi;

b. Perusahaan Penyelesaian Aset (PPA) atau

Badan Urusan Penyelesaian Piutang dan

Lelang Negara (BUPLN) untuk data yang

telah dialihkan ke pihak lain. Huruf b

Cukup Jelas

BAB VIII

INFORMASI DEBITUR

Pasal 18 Pasal 18

(1) Pihak yang dapat meminta Informasi

Debitur adalah:

a. Pelapor;

b. Debitur; c. LPIP; atau

d. Pihak lain.

Ayat (1)

Cukup jelas.

(2) Cakupan Informasi Debitur yang dapat

diminta oleh pihak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), antara lain:

a. Identitas Debitur;

b. Pemilik dan Pengurus bagi Debitur Badan Usaha;

c. Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima

Debitur;

d. Agunan;

e. Penjamin; dan

Ayat (2)

Cukup jelas.

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN

INFORMASI KEUANGAN

Page 12 of 23

Batang Tubuh Penjelasan

f. Kualitas.

(3) Cakupan Informasi Debitur untuk masing-

masing pihak diatur lebih lanjut dalam

Surat Edaran OJK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19 Pasal 19

(1) Pelapor yang telah memenuhi kewajiban

pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat meminta Informasi Debitur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) kepada OJK secara daring (on-line)

melalui SLIK.

Ayat (1)

Cukup jelas.

(2) Permintaan Informasi Debitur secara daring (on-line) sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dapat dilakukan melalui kantor pusat Pelapor dan/atau kantor cabang Pelapor

yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

(3) Pelapor wajib menatausahakan semua

permintaan Informasi Debitur yang

dilakukan oleh Pelapor, paling kurang

memuat informasi mengenai:

a. tanggal permintaan; b. nomor identitas Debitur;

c. nama Debitur;

d. peruntukan Informasi Debitur; dan

e. petugas yang mengajukan permintaan

dan menerima Informasi Debitur.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menatausahakan”

adalah melakukan penatausahaan atas setiap

permintaan Informasi Debitur baik secara

manual maupun melalui sarana teknologi informasi.

Pasal 20 Pasal 20

(1) Informasi Debitur yang diperoleh Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

(1) hanya dapat digunakan untuk keperluan

Pelapor dalam rangka:

a. kelancaran proses pemberian Fasilitas

Penyediaan Dana;

b. penerapan manajemen risiko; c. identifikasi kualitas Debitur dalam

rangka pemenuhan ketentuan OJK.

Ayat (1) Cukup jelas.

(2) Pelapor wajib memberikan Informasi Debitur

atas permintaan Debitur dari Pelapor yang

bersangkutan.

Ayat (2)

Pemberian informasi Debitur kepada Debitur

yang bersangkutan merupakan salah satu

bentuk pelaksanaan transparansi Pelapor kepada Debitur untuk mengetahui informasi

mengenai Penyediaan Dana yang diperoleh.

(3) Segala akibat hukum yang timbul

sehubungan dengan penggunaan Informasi

Debitur untuk keperluan Pelapor yang tidak

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepenuhnya

menjadi tanggung jawab Pelapor yang

bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21 Pasal 21

(1) Dalam hal Pelapor menolak memberikan

Fasilitas Penyediaan Dana kepada Debitur

atau calon Debitur karena akibat langsung

dari Informasi Debitur, Pelapor wajib memberikan penjelasan tertulis kepada

Debitur atau calon Debitur tersebut.

Ayat (1)

Pemberian penjelasan tertulis Pelapor kepada

Debitur dilakukan dengan menggunakan

surat pemberitahuan formal.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2)

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN

INFORMASI KEUANGAN

Page 13 of 23

Batang Tubuh Penjelasan

ayat (1) hanya berlaku apabila terdapat

permintaan tertulis dari Debitur atau calon

Debitur yang bersangkutan.

Permintaan tertulis Debitur kepada Pelapor

dilakukan dengan menggunakan surat

permohonan formal.

Pasal 22 Pasal 22

Pelapor wajib memiliki kebijakan dan prosedur

tertulis mengenai permintaan dan penggunaan Informasi Debitur yang paling kurang memuat:

a. wewenang dan tanggung jawab petugas yang

diberi akses untuk mengajukan permintaan

dan menerima Informasi Debitur;

b. langkah-langkah yang dilakukan dalam permintaan Informasi Debitur termasuk

memastikan bahwa permintaan hanya

dilakukan untuk keperluan Pelapor

sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1);

c. langkah-langkah yang dilakukan dalam

penyediaan Informasi Debitur kepada Debitur Pelapor yang bersangkutan;

d. penatausahaan Informasi Debitur; dan

e. pengamanan Informasi Debitur.

Cukup jelas.

Pasal 23 Pasal 23

(1) Debitur dapat meminta Informasi Debitur

hanya atas nama Debitur yang

bersangkutan kepada OJK atau kepada Pelapor yang memberikan Penyediaan Dana

kepada Debitur tersebut.

Ayat (1)

Cukup jelas.

(2) Permintaan Informasi Debitur oleh Debitur

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diajukan dengan permohonan tertulis yang

disampaikan langsung oleh Debitur yang

bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa, dengan menunjukkan asli bukti identitas

diri dan asli surat kuasa dari Debitur

kepada pihak yang diberi kuasa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan identitas diri adalah :

a. KTP untuk WNI;

b. Paspor untuk WNA;

c. NPWP dan Akta Pendirian Perusahaan atau Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir,

untuk Debitur Badan Usaha.

(3) Segala akibat hukum yang timbul

sehubungan dengan penggunaan Informasi

Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepenuhnya menjadi tanggung jawab

Debitur yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24 Pasal 24

(1) LPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

ayat (1) huruf c dapat memperoleh Informasi

Debitur dalam rangka pelaksanaan kegiatan

usaha sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan tentang LPIP.

Ayat (1)

Cukup jelas.

(2) Segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan penggunaan Informasi

Debitur oleh LPIP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yang tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan,

sepenuhnya menjadi tanggung jawab LPIP yang bersangkutan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 25 Pasal 25

(1) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (1) huruf d dapat meminta

Informasi Debitur kepada OJK dalam

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara

lain:

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN

INFORMASI KEUANGAN

Page 14 of 23

Batang Tubuh Penjelasan

rangka pelaksanaan Undang-Undang. - Bank Indonesia, Lembaga Penjamin

Simpanan, dan instansi publik dalam

rangka pelaksanaan Undang-Undang.

- Penegak hukum dalam rangka melaksanakan proses penyelidikan,

penyidikan, atau pembuktian oleh aparat

penegak hukum.

(2) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak

lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

ayat (1) huruf d dapat dilakukan secara:

a. rutin; atau b. insidental.

Ayat (2)

Cukup jelas

(3) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak

lain secara rutin sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan

dengan perjanjian dan/atau nota

kesepahaman antara OJK dan pihak lain yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

(4) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak

lain secara insidental sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan

dengan memenuhi persyaratan sebagai

berikut: a. Permohonan Informasi Debitur

disampaikan secara tertulis kepada OJK

oleh pihak yang memiliki kewenangan,

dengan menyampaikan peruntukan

penggunaan Informasi Debitur

dimaksud; dan b. pemohon menyatakan bahwa segala

akibat yang timbul berkaitan dengan

penggunaan Informasi Debitur

sepenuhnya menjadi tanggung jawab

pemohon.

Ayat (4)

Cukup jelas.

BAB IX KETERBUKAAN KEPADA DEBITUR

Pasal 26 Pasal 26

(1) Dalam rangka keterbukaan Pelaporan

Informasi Debitur, Pelapor wajib

berpedoman pada peraturan perundang-

undangan mengenai perlindungan

konsumen jasa keuangan

Ayat (1)

Cukup jelas

BAB X

PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Pasal 27 Pasal 27

(1) Debitur dapat mengajukan pengaduan

mengenai ketidakakuratan Informasi

Debitur secara langsung kepada Pelapor

yang bersangkutan;

Ayat (1)

Cukup jelas.

(2) Dalam hal tidak mencapai kesepakatan

penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Debitur dapat

menyampaikan permohonan kepada OJK

untuk memfasilitasi penyelesaian

pengaduan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28 Pasal 28

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN

INFORMASI KEUANGAN

Page 15 of 23

Batang Tubuh Penjelasan

(1) Pelapor wajib menindaklanjuti pengaduan

yang diajukan oleh Debitur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 dalam hal

ketidakakuratan Informasi Debitur disebabkan Laporan Debitur dari Pelapor

yang bersangkutan.

Ayat (1)

Cukup jelas.

(2) Dalam menindaklanjuti pengaduan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pelapor wajib melakukan penelitian atas

permasalahan yang diadukan berdasarkan

dokumen dan/atau data yang dimiliki oleh Pelapor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

pengaduan disebabkan oleh kesalahan

Pelapor, maka Pelapor wajib

menindaklanjuti dengan menyampaikan koreksi Laporan Debitur kepada OJK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29 Pasal 29

Dalam rangka menyelesaikan pengaduan

Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

ayat (1), Pelapor wajib memiliki kebijakan dan

prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:

a. wewenang dan tanggung jawab petugas yang menangani pengaduan;

b. tata cara penerimaan pengaduan;

c. langkah-langkah dalam penanganan dan

penyelesaian pengaduan; dan

d. pemantauan penanganan dan penyelesaian

pengaduan.

Cukup jelas.

Pasal 30 Pasal 30

(1) Pelapor wajib menyelesaikan pengaduan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal

28 ayat (1) paling lama dalam jangka waktu

20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak

tanggal diterimanya pengaduan.

Ayat (1) Cukup jelas.

(2) Dalam hal permasalahan yang diadukan

oleh Debitur memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Pelapor,

Pelapor dapat memperpanjang jangka waktu

sampai dengan paling lama 20 (dua puluh)

hari kerja berikutnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memerlukan penelitian khusus” adalah dalam hal terdapat indikasi fraud di bidang perkreditan.

(3) Pelapor wajib menginformasikan batas

waktu penyelesaian pengaduan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Debitur yang mengajukan

pengaduan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

(4) Dalam hal Pelapor telah menyelesaikan

pengaduan Debitur, Pelapor wajib

menyampaikan hasil penyelesaian

pengaduan dimaksud kepada Debitur secara tertulis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

BAB XI

PETUGAS PELAKSANA

Pasal 31 Pasal 31

(1) Pelapor wajib menunjuk petugas pelaksana

dan/atau pejabat yang mencakup fungsi

Ayat (1)

Cukup jelas.

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN

INFORMASI KEUANGAN

Page 16 of 23

Batang Tubuh Penjelasan

untuk:

a. menyampaikan Laporan Debitur;

b. melakukan verifikasi Laporan Debitur;

c. mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitur;

d. melakukan administrasi dan pengelolaan

hak akses pengguna SLIK di internal

Pelapor;

e. menangani pengaduan Debitur; dan

f. melakukan pengamanan data informasi debitur.

(2) Penunjukan petugas pelaksana dan/atau

pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib mempertimbangkan prinsip pemisahan tugas (segregation of duties) serta

disesuaikan dengan kompleksitas Pelapor.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip pemisahan

tugas” antara lain pemisahan tugas antara

satuan kerja/unit yang melakukan

penyampaian, verifikasi Laporan Debitur dengan satuan kerja/unit yang melakukan

dan menyelesaikan pengaduan Debitur.

(3) Pelapor wajib menyampaikan daftar pihak-

pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kepada OJK c.q. Departemen

Perizinan dan Informasi Perbankan dalam

jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan OJK

ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

(4) Dalam hal terjadi perubahan atas pihak-

pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Pelapor wajib:

a. menyampaikan perubahan daftar dimaksud kepada OJK; dan

b. melakukan penyesuaian hak akses

pengguna SLIK di internal Pelapor, paling

lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah

terjadinya perubahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 32 Pasal 32

(1) OJK melakukan pengawasan secara onsite

maupun offsite terhadap pemenuhan

kewajiban Pelapor yang terkait dengan

pelaksanaan SLIK.

Ayat (1)

Pengawasan dilakukan melalui: a. pengawasan onsite adalah pengawasan

langsung yang dilakukan dengan cara

melakukan pemeriksaan kepada Pelapor

untuk meneliti dan mengevaluasi tingkat keakuratan Laporan Debitur yang

disampaikan Pelapor. b. Pengawasan offsite adalah pengawasan

tidak langsung melalui penelitian, analisis,

dan evaluasi atas Laporan Debitur yang

disampaikan oleh Pelapor kepada OJK dan/atau informasi lain yang diperoleh

OJK.

(2) Pelapor wajib memberikan informasi yang

dibutuhkan oleh OJK dalam rangka

pelaksanaan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

BAB XIII

SANKSI

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN

INFORMASI KEUANGAN

Page 17 of 23

Batang Tubuh Penjelasan

Pasal 33 Pasal 33

(1) Pelapor yang dinyatakan terlambat

menyampaikan Laporan Debitur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) dan Pasal 14 ayat (3) baik secara daring (online) maupun luring (offline) dikenakan

sanksi berupa denda dan penundaan

pemberian informasi Debitur sampai dengan

diterimanya Laporan Debitur dimaksud oleh

OJK.

Ayat (1)

Cukup jelas.

(2) Pengenaan sanksi denda sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. Bagi Pelapor dengan aset lebih dari sama

dengan Rp500.000.000.000 (Lima Ratus

Miliar Rupiah), sebesar Rp1.000.000,00

(Satu Juta Rupiah) per hari kerja keterlambatan; dan

b. Bagi Pelapor dengan aset kurang dari

Rp500.000.000.000 (Lima Ratus Miliar

Rupiah), sebesar Rp100.000,00 (Seratus

Ribu Rupiah) per hari kerja

keterlambatan.

Ayat (2)

Huruf a Contoh:

Apabila Pelapor dengan aset lebih dari sama

dengan Rp500.000.000.000 (Lima Ratus

Miliar Rupiah) menyampaikan Laporan

Debitur bulan Mei 2017 pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017, Pelapor dinyatakan

terlambat menyampaikan Laporan Debitur

selama 4 (empat) hari kerja yaitu hari Selasa,

Rabu, Kamis dan Jumat sehingga Pelapor

dikenakan sanksi denda sebesar 4 (empat) x

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Huruf b

Contoh:

Apabila Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000 (Lima Ratus Miliar

Rupiah) menyampaikan Laporan Debitur

bulan Mei 2017 pada hari Jumat tanggal 16

Juni 2017, Pelapor dinyatakan terlambat

menyampaikan Laporan Debitur selama 4

(empat) hari kerja yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat sehingga Pelapor dikenakan

sanksi denda sebesar 4 (empat) x

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) =

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Pasal 34 Pasal 34

(1) Pelapor yang dinyatakan tidak

menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(2) dikenakan sanksi berupa denda dan

penundaan pemberian informasi Debitur

sampai dengan diterimanya Laporan Debitur

dimaksud oleh OJK.

Ayat (1)

Cukup jelas.

(2) Pengenaan sanksi denda sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. Bagi Pelapor dengan aset lebih dari sama

dengan Rp500.000.000.000 (Lima Ratus

Miliar Rupiah), sebesar Rp50.000.000,00

(Lima Puluh Juta Rupiah) per Laporan Debitur; dan

b. Bagi Pelapor dengan aset kurang dari

Rp500.000.000.000 (Lima Ratus Miliar

Rupiah), sebesar Rp5.000.000,00 (Lima

Juta Rupiah) per Laporan Debitur.

Ayat (2)

Huruf a Contoh:

Apabila Pelapor dengan aset lebih dari sama

dengan Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus

Miliar Rupiah) tidak menyampaikan Laporan

Debitur bulan Mei 2017 sampai dengan batas akhir bulan Juni 2017, kemudian Pelapor

menyampaikan Laporan Debitur tersebut

pada tanggal 10 Agustus 2017, maka Pelapor

dinyatakan tidak menyampaikan Laporan

Debitur dan dikenakan sanksi berupa:

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN

INFORMASI KEUANGAN

Page 18 of 23

Batang Tubuh Penjelasan

sanksi denda sebesar Rp50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah); dan

penundaan pemberian Informasi Debitur

dari tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan 10 Agustus 2017.

Huruf b

Ilustrasi:

Apabila Pelapor dengan aset kurang dari

Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah) tidak menyampaikan Laporan Debitur

bulan Mei 2017 sampai dengan batas akhir

bulan Juni 2017, kemudian Pelapor

menyampaikan Laporan Debitur tersebut

pada tanggal 10 Agustus 2017, maka Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan

Debitur dan dikenakan sanksi berupa:

sanksi denda sebesar Rp5.000.000,00

(lima juta rupiah); dan

penundaan pemberian Informasi Debitur

dari tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan 10 Agustus 2017.

Pasal 35 Pasal 35

(1) Pelapor yang dinyatakan terlambat

menyampaikan koreksi Laporan Debitur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(1) huruf a, Pasal 12, Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) baik secara daring (online) maupun luring (offline) dikenakan sanksi berupa

denda:

a. Bagi Pelapor dengan aset lebih dari sama

dengan Rp500.000.000.000,00 (Lima

Ratus Miliar Rupiah), sebesar

Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per hari kerja keterlambatan dengan batas

maksimal sebesar Rp20.000.000,00 (Dua

Puluh Juta Rupiah); dan

b. Bagi Pelapor dengan aset kurang dari

Rp500.000.000.000 (Lima Ratus Miliar

Rupiah), sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per hari kerja

keterlambatan dengan batas maksimal

sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta

Rupiah).

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

Apabila Pelapor dengan aset lebih dari sama

Rp500.000.000.000 menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan Mei 2017 pada pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 (online),

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan

Laporan Debitur selama 4 (empat) hari kerja

yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat

sehingga Bank Umum dan Lembaga Jasa Keuangan selain Bank Umum dengan aset

lebih dari sama Rp500.000.000.000

dikenakan sanksi denda sebesar 4 (empat) x

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) =

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Huruf b

Apabila Pelapor dengan aset kurang dari

Rp500.000.000.000 (Lima Ratus Miliar

Rupiah) menyampaikan koreksi Laporan

Debitur bulan Mei 2017 pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 (offline), Pelapor

dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi

Laporan Debitur selama 3 (tiga) hari kerja

yaitu hari Kamis, Jumat, dan Senin sehingga

Pelapor dikenakan sanksi denda sebesar 3

(tiga) x Rp100.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) = Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dikecualikan terhadap

keterlambatan koreksi atas program

peningkatan kualitas data yang dilaksanakan oleh OJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN

INFORMASI KEUANGAN

Page 19 of 23

Batang Tubuh Penjelasan

Pasal 36 Pasal 36

(1) Pelapor yang atas dasar temuan OJK

diketahui menyampaikan Laporan Debitur

tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi berupa denda:

a. Bagi Pelapor dengan aset lebih dari sama

dengan Rp500.000.000.000 (Lima Ratus

Miliar Rupiah), sebesar Rp50.000,00

(Lima Puluh Ribu Rupiah) per debitur

dengan batas maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta

Rupiah); dan

b. Bagi Pelapor dengan aset kurang dari

Rp500.000.000.000 (Lima Ratus Miliar

Rupiah), sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) per debitur dengan batas

maksimal sebesar Rp10.000.000,00

(Sepuluh Juta Rupiah).

Ayat (1)

Temuan OJK antara lain dapat berasal dari

hasil pengawasan OJK, informasi dari

Debitur, dan/atau informasi dari Pelapor lain. Huruf a

Contoh:

Apabila Pelapor adalah Bank Umum dan

Lembaga Jasa Keuangan selain Bank Umum

dengan aset lebih dari sama dengan

Rp500.000.000.000 (Lima Ratus Miliar Rupiah), Otoritas Jasa Keuangan menegur

Pelapor untuk melakukan koreksi terhadap 10

(sepuluh) Debitur.

Atas teguran tersebut, Pelapor dikenakan

sanksi denda sebesar 10 (sepuluh) x Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) =

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Huruf b

Contoh:

Apabila Pelapor adalah Lembaga Jasa Keuangan selain Bank Umum dengan aset

kurang dari Rp500.000.000.000 (Lima Ratus

Miliar Rupiah) dan Lembaga di luar Lembaga

Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan

menegur Pelapor untuk melakukan koreksi terhadap 10 (sepuluh) Debitur.

Atas teguran tersebut, Pelapor dikenakan

sanksi denda sebesar 10 (sepuluh) x

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) =

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(2) Pelapor yang dinyatakan terlambat

menyampaikan koreksi Laporan Debitur atas dasar temuan Otoritas Jasa Keuangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(1) huruf b dan Pasal 12 dikenakan sanksi

berupa:

a. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

b. Teguran tertulis; dan

c. Penundaan pemberian informasi Debitur

sampai dengan diterimanya seluruh

koreksi Laporan Debitur dimaksud oleh

OJK.

Ayat (2)

Huruf a Contoh:

OJK per tanggal 1 Mei 2017 menegur 1 (satu)

Pelapor untuk melakukan koreksi terhadap 10

(sepuluh) Debitur sehingga koreksi tersebut

wajib disampaikan paling lambat tanggal 12 Juli 2017. Apabila Pelapor dengan aset lebih

dari sama dengan Rp500.000.000.000 (Lima

Ratus Miliar Rupiah) melakukan koreksi pada

tanggal 14 Juli 2017, maka Pelapor dikenakan

sanksi denda sebesar 10 (sepuluh) x

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sanksi

administratif berupa teguran tertulis, dan

sanksi penundaan pemberian informasi

Debitur sampai dengan diterimanya seluruh

koreksi Laporan Debitur oleh OJK.

Pasal 37 Pasal 37

Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur atau koreksi Laporan Debitur secara luring (off-line) yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2)

dikenakan sanksi berupa denda:

a. Bagi Pelapor dengan aset lebih dari sama

dengan Rp500.000.000.000 (Lima Ratus

Cukup jelas

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN

INFORMASI KEUANGAN

Page 20 of 23

Batang Tubuh Penjelasan

Miliar Rupiah), sebesar Rp1.000.000,00

(Satu Juta Rupiah) per laporan debitur; dan

b. Bagi Pelapor dengan aset kurang dari

Rp500.000.000.000 (Lima Ratus Miliar Rupiah), sebesar Rp100.000,00 (Seratus

Ribu Rupiah) per laporan debitur.

Pasal 38 Pasal 38

Pelapor yang meminta dan menggunakan

informasi Debitur tidak sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)

dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)

untuk setiap Informasi Debitur dan teguran

tertulis.

Cukup jelas.

Pasal 39 Pasal 39

(1) Pelapor yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal

5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1),

Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), Pasal 16,

Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) dan ayat

(2), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 28,

Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32

ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:

a. Teguran tertulis;

b. Penurunan tingkat kesehatan;

c. Pembekuan kegiatan usaha; dan

d. Pencantuman anggota pengurus dalam

daftar tidak lulus melalui mekanisme uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

Ayat (1)

Cukup jelas.

(2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat

diberikan paling banyak 3 (tiga) kali

berturut-turut dengan masa berlaku

masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

(3) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi teguran tertulis sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Pelapor telah

memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut

sanksi teguran tertulis.

Ayat (3) Cukup jelas.

(4) Dalam hal masa berlaku teguran tertulis

ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan Pelapor tetap tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), OJK dapat mengenakan sanksi

administratif lainnya berupa:

a. penurunan tingkat kesehatan; b. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau;

c. pencantuman anggota pengurus dalam

daftar tidak lulus melalui mekanisme uji

kepatutan dan kelayakan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40 Pasal 40

Bagi Pelapor baru, pelaksanaan pengenaan

sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,

Cukup jelas.

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN

INFORMASI KEUANGAN

Page 21 of 23

Batang Tubuh Penjelasan

Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 mulai

berlaku 9 (sembilan) bulan sejak batas waktu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41 Pasal 41

(1) Bank Umum, BPR, Lembaga Pembiayaan yang melakukan kegiatan penyediaan dana,

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang

melakukan kegiatan penyediaan dana dan

Lembaga Lain di luar Lembaga Jasa

Keuangan yang pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, telah

menjadi pelapor Sistem Informasi Debitur

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016

tentang Perubahan atas Peraturan Bank

Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur, wajib

menyampaikan Laporan Debitur kepada

Otoritas Jasa Keuangan mulai bulan data

laporan Maret 2017 yang disampaikan pada

bulan April 2017.

Ayat (1) Cukup jelas.

(2) BPR dan Lembaga Pembiayaan yang melakukan kegiatan penyediaan dana yang

pada saat berlakunya Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan ini, belum menjadi pelapor

Sistem Informasi Debitur sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia

Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi

Debitur, wajib menjadi pelapor SLIK paling

lambat tanggal 31 Desember 2018.

Ayat (2) Cukup jelas.

(3) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang

melakukan kegiatan penyediaan dana yang pada saat berlakunya Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan ini, belum menjadi pelapor

Sistem Informasi Debitur sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia

Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan

atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007

tentang Sistem Informasi Debitur, wajib

menjadi pelapor SLIK paling lambat tanggal

31 Desember 2022.

Ayat (3)

Cukup jelas.

(4) Khusus pelaporan bulan data Maret 2017

sampai dengan November 2017, Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur

dan/atau koreksi Laporan Debitur paling

lambat 5 (lima) hari kerja setelah batas

akhir periode penyampaian Laporan Debitur

dan/atau koreksi Laporan Debitur

sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan pasal 14 ayat (2).

Ayat (4)

Laporan Debitur bulan data Juni 2017 wajib dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 19

Juli 2017.

Laporan Debitur bulan data Juli 2017 wajib

dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 22

Agustus 2017. Laporan Debitur secara offline bulan data Juli

2017 wajib dilaporkan selambat-lambatnya

tanggal 25 Agustus 2017.

(5) BPR dan Lembaga Pembiayaan yang

melakukan kegiatan penyediaan dana yang

Ayat (4)

Cukup jelas.

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN

INFORMASI KEUANGAN

Page 22 of 23

Batang Tubuh Penjelasan

tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dikenakan sanksi administratif berupa

teguran tertulis.

(6) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang melakukan kegiatan penyediaan dana yang

tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)

dikenakan sanksi administratif berupa

teguran tertulis.

Ayat (5) Cukup jelas

(7) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan

paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut

dengan masa berlaku masing-masing paling

lama 2 (dua) bulan.

Ayat (6) Cukup jelas.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42 Pasal 42

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan ini akan diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Cukup jelas.

Pasal 43 Pasal 43

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini

mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Bank

Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia

Nomor 9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 195) dan peraturan pelaksanaannya

tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2017.

Sampai dengan 31 Desember 2017, kewajiban

pelaporan mengikuti ketentuan sebagaimana

diatur dalam PBI dan POJK.

Pasal 44 Pasal 44

(1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai

berlaku sejak tanggal diundangkan dan ditetapkan.

Cukup jelas.

(2) Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b, c dan

d, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25,

Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 33, Pasal

34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal

40 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Cukup jelas.

Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan ini dengan

penempatannya dalam Lembaga Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal ........ 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal ..... 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN

INFORMASI KEUANGAN

Page 23 of 23

Batang Tubuh Penjelasan

YASONA HAMONANGAN LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2016 NOMOR ....