Click here to load reader

RANCANGAN LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI III dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14-b6ef5d37af88  · PDF filedan HAM RI di Tahun 2017. ... Apakah kasus orang asing ini murni atau bertujuan

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RANCANGAN LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI III dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14-b6ef5d37af88...

1

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN MENKUMHAM REPUBLIK INDONESIA

--------------------------------------------------- (BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2016-2017 Masa Persidangan : III Rapat ke : Sifat : Terbuka Jenis Rapat : Rapat Kerja Hari/tanggal : Kamis, 19 Januari 2017. Waktu : Pukul 10.40 15.30 WIB. Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI. Acara : Penjelasan Menteri Hukum dan HAM terhadap hal-hal sebagai

berikut: Evaluasi pelaksanaan strategi dalam mengurangi

overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan dan kendala yang masih dihadapi.

Pengawasan terhadap Pengunaan Izin Tinggal oleh Orang Asing terutama di berbagai tempat-tempat rawan.

Evaluasi Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam menciptakan masyarakat sadar hukum dan harmonisasi dalam pembentukan produk-produk hukum di daerah yang berorientasi pada kepentingan supremasi hukum di masyarakat yang patuh.

Realisasi dan Evaluasi terhadap Penggunaan Anggaran di Tahun 2016 sehingga dapat dijadikan dasar arah kebijakan Penggunaan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM RI di Tahun 2017.

Penjelasan tentang pengajuan Kewarganegaraan Indonesia atas nama Sdr. Leung Sze Mau Als. Jackson Leung.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI dibuka pukul 10.40 WIB dipimpin oleh Desmon J Mahesa, S.H.,M.H. dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

2

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan Komisi III DPR RI kepada Menteri Hukum dan HAM RI, diantaranya adalah sebagai berikut : Terkait dengan fungsi Legislasi, meminta penjelasan Menteri Hukum dan HAM

RI terkait dengan Strategi dan Kebijakan di Tahun 2017 yakni: 1. Sejauh mana implementasi terhadap kebijakan Hukum Presiden RI terkait

dengan penataan regulasi untuk pelayanan publik dan profesionalisme penegakan hukum.

2. Upaya untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi pembentukan produk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan harmonis dengan Pancasila dan Konstitusi.

3. Pelaksanaan paket kebijakan hukum untuk menciptakan pembangunan dan kebudayaan sadar hukum yang dapat dilakukan melalui sosialisasi regulasi dan produk kebijakan lainnya yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan.

Meminta penjelasan terkait dengan pembangunan program yang efektif dalam pengawasan terhadap penggunaan izin tinggal terbatas oleh Orang Asing maupun pencegahan dan pemberantasan terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pengawasan Orang Asing di berbagai Provinsi (TIM PORA) yakni efektifitas dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan hambatannya.

Bentuk Koordinasi dan Kerja sama dengan berbagai instansi terutama dalam mencegah Tenaga Kerja Asing Ilegal dan Imigran Gelap.

Demikian pula penjelasan mengenai strategi untuk membangun sistem informasi yang terpadu dan transparan serta kendala yang masih dihadapi.

Meminta penjelasan Menteri Hukum dan HAM RI terkait berbagai permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan, terutama permasalahan over-kapasitas di berbagai Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan yang terjadi. 1. Evaluasi terhadap berbagai kendala yang masih dihadapi dan langkah-

langkah yang direncanakan pada Tahun 2017. Termasuk pula pelaksanaan pembentukan lapas atau rutan baru di Indonesia atau kerja sama dengan institusi lainnya pada Tahun 2017.

2. Langkah untuk penataan dalam manajemen relokasi narapidana atau pemisahan narapidana (seperti Tindak Pidana Terorisme dan Narkotika).

3. Upaya lain seperti pembenahan regulasi atau produk peraturan perundang-undangan untuk menjamin dan memenuhi hak-hak narapidana atau warga binaan yang dilakukan secara transparan, obyektif, dan bebas pungutan liar.

4. Meminta penjelasan evaluasi terhadap program dan kebijakan yang diterapkan dalam upaya pengawasan dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran Narkoba di Lapas/Rutan.

Meminta penjelasan Menteri Hukum dan HAM RI terkait dengan Realisasi dan Evaluasi terhadap Penggunaan Anggaran di Tahun 2016 sehingga dapat dijadikan dasar arah kebijakan Penggunaan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM RI di Tahun 2017.

Meminta penjelasan Menteri Hukum dan HAM RI terkait dengan pengajuan kewarganegaraan Indonesia atas nama Sdr. Leuang Sze Mau alias Jacson Leuang.

3

Mengenai keberadaan orang asing yang terkait pariwisata tetapi menjadi isu tenaga kerja asing illegal, apakah soal bebas visa ini menaikkan pendapatan pariwisata. Berapa PNBP yang hilang akibat pemberlakuan bebas visa ini, lalu bagaimana dengan dampaknya.

Apakah kasus orang asing ini murni atau bertujuan mengganggu jalannya pemerintahan dengan memperbanyak warga negara asing yang diduga masuk dengan cara illegal.

Masalah Over Capacity lapas dan narkoba harus menjadi perhatian. Diharapkan ada koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait permasalahan ini agar dibicarakan dalam rapat antar Kementerian , mengingat penghuni lapas adalah warga dari daerah tersebut.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu peningkatan SDM di Lapas mengingat jumlah SDM dan napi yang tidak seimbang, termasuk permasalahan ruang lapas yang tidak manusiawi, 80 persen penghuni lapas adalah terkait kasus narkoba dan 50 persen adalah wanita.

Meminta penjelasan tentang adanya informasi bahwa Kepulauan Riau mendapat hibah sembilan hektar lahan dan Kakanwil Kepri ingin membangun lapas di kepulauan Natuna.

Meminta agar Kemenkumham mengapresiasi petugas lapas dan imigrasi karena mereka punya kelebihan jam kerja.

Menyoroti perlakuan istimewa di rutan detensi untuk WNA yang mewah sementara tahanan untuk WNI menyedihkan

Meminta dibuat pusat informasi hukum di kemenkumham sehingga masyarakat bisa mengikuti. Meminta penjelasan apakah Dirjen Lapas pernah dilibatkan dalam rencana pelaksanaan hukuman kerja sosial dalam Pembahasan RUU KUHP.

Meminta peran Kanwil Hukum dan Ham untuk bekerjasama dengan Pemda untuk mengatasi over capacity lapas

Berharap ada penjelasan dari imigrasi dan Kementerian Tenaga Kerja soal tenaga kerja asing. Disampaikan bahwa di Cikarang dekat kantor Pemda ada Pabrik Wuling yang semuanya Warga Negara China dan tidak bisa berbahasa China dan mereka tinggal di rumah rumah penduduk, minta agar hal ini ditindaklanjuti.

Pembebasan visa menghilangkan PNBP 2 Trilyun rupiah. Kalau memang ketentuan bebas visa ini banyak mudharatnya lebih baik ketentuan bebas visa ini ditinjau kembali.

2. Penjelasan Menteri Hukum dan HAM RI terhadap beberapa permasalahan

diantaranya, adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pengawasan Orang Asing di berbagai Provinsi (TIM PORA) yakni efektifitas dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan hambatannya. Bahwa adanya peningkatan pengawasan terhadap orang asing baik yang menyangkut kegiatan maupun keberadaannya. Pada umumnya kegiatan pengawasan orang asing tersebut dilaksanakan dengan melibatkan Timpora yang telah ada di seluruh Indonesia, SAAT INI pembentukan Tim pengawasan orang asing telah mencapai 97%, hanya 4 Kantor Imigrasi baru yang belum memiliki Tim Pora yaitu Kantor Imigrasi Kelas III Kerinci, Kantor Imigrasi Kelas III Ketapang, Kantor Imigrasi Kelas III Bima dan Kantor Imigrasi Kelas III Palopo. Telah terbentuk 613 (enam ratus tiga belas) Tim Pora serta 224 (dua ratus dua puluh empat) Sekretariat Tim Pora baik di Kantor Wilayah maupun Kantor Imigrasi diseluruh wilayah Indonesia.

4

Bentuk koordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi terutama dalam mencegah Tenaga Kerja Asing Ilegal dan Imigran Gelap. Operasi Pengawasan keimigrasian diimplementasikan melalui kegiatan pengecekan keberadaandan kegiatan orang asing serta kegiatan lainnya dalam rangka pengawasan keimigrasian. Kegiatan operasi dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat, hasil operasi intelijen, dan tukar menukar informasi dalam TIMPORA.

Tim Pora baik tingkat pusat sampai daerah terdiri dari unsur anggota yang melibatkan berbagai instansi. Anggota Tim Pora terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap. Anggota tetap antara lain melibatkan unsur POLRI, TNI, Kemendagri/Pemda, BIN, Kemenaker/Disnaker, dan angota tidak tetap yang berhubungan dengan pengawasan serta keberadaan Orang Asing antara lain BNN, BNPT, Kemendikbud, BKPM/KP3M, Kemenag, Kemenkes/Dinas Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenlu, Ditjen Pajak Kemenkeu, dan Kementerian agraria danTata Ruang.

Selain Tim Pora yang dilaksanakan oleh Ditjen Imigrasi, operasi pengawasan orang asing baik di tingkat pusat maupun daerah juga hasil kerja sama serta inisiatif dari instansi lain seperti Kemenaker/Disnaker dengan melibatkan unsur imigrasi serta unsur instansi yang terlibat dalam Tim Pora guna pencegahan terhadap pelanggaran izin Orang Asing serta keberadaannya di Indonesia.

Berikut hasil dari kegiatan pengawasan keimigrasian selama Tahun 2016, sebagai berikut :

Data jumlahTAK (Tindakan Administratif Keimigrasian) Dit.

Wasdakim

NO. JANUARI S/D DESEMBER 2016

1. Ditjenim 3.101 TAK

2. UPT/Kanim 4.686 TAK

Total 7.787 TAK

Data jumlahTAK (Tindakan Administratif Keimigrasian)berdasarkanJenisTindakanPeringkat 10 Besar Warga

Negara

NO. NEGARA JUMLAH

1. RRT/China 1.837

2. Afghanistan 655

3. Bangladesh 389

4. Vietnam 213

5. Malaysia 245

6. Somalia 198

Search related