Rancangan KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/453/2016

TENTANG

TIM PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan kebijakan pembangunan kesehatan yang lebih responsif gender, telah ditetapkan Tim Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan;

b. bahwa Tim Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1981/MENKES/SK/IX/2011 tentang Tim Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan perlu diganti untuk disesuaikan dengan struktur organisasi Kementerian Kesehatan yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

-2- 3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

4. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Menteri Kesehatan Nomor 07/MEN.PP&PA/5/2010 dan Nomor 593/MENKES/SKB/V/2010 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Bidang Kesehatan;

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1459/Menkes/SK/X/2010 tentang Panduan Perencanaan dan Anggaran Responsif Gender Bidang Kesehatan;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1021/MENKES/SK/V/2011 tentang Sentra Pelatihan Gender Bidang Kesehatan di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG KESEHATAN.

KESATU : Tim Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut TIM PUG-BK terdiri dari:

1. Tim Pengarah;

2. Tim Pelaksana;

3. Kelompok Kerja; dan

4. Sekretariat.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas TIM PUG-BK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

-3- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, TIM PUG-BK

bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan berkewajiban menyampaikan laporan paling sedikit 1(satu) kali setiap tahun kepada Menteri Kesehatan.

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas 8 (delapan) kelompok kerja pada unit utama yang masing-masing dapat membentuk tim teknis di unit utama.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas TIM PUG-BK dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1981/MENKES/SK/IX/2011 tentang Tim Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 September 2016

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

-4- LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/453/2016 TENTANG TIM PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG KESEHATAN

A. Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Pengarah

No Jabatan

dalam Tim Jabatan Struktural Uraian Tugas

1. Ketua Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

1. Menentukan kebijakan dan strategi;

2. Memberikan arahan dan saran terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan (PUG-BK); dan

3. Melaporkan pelaksanaan PUG-BK baik nasional maupun internasional kepada Menteri Kesehatan.

2. Sekretaris Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat

3. Anggota 1. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan;

2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

3. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

4. Inspektur Jenderal

5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

6. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;dan

-5- B. Tim Pelaksana

No Jabatan dalam

Tim Jabatan Struktural Uraian Tugas

1. Ketua Bidang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal

1. Mengkoordinasikan perencanaan penganggaran dan kebijakan serta program yang responsif gender di bidang kesehatan; dan

2. Memfasilitasi penyusunan perencanaan yang responsif gender dengan menggunakan GAP (Gender Analysis Pathway) untuk penyusunan GBS (Gender Budget Statement).

2. Ketua Bidang Pengembangan Program Responsif Gender

Direktur Kesehatan Keluarga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

1. Memfasilitasi program dalam mengembangkan program responsif gender; dan

2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program responsif gender.

3. Ketua Bidang Penyediaan Data Terpilah

Kepala Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal

1. Menyediakan data terpilah di bidang kesehatan; dan

2. Memfasilitasi penyediaan data di unit utama.

4. Ketua Bidang Peningkatan advokasi Sosialisasi dan KIE

Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

1. Menyediakan bahan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang diperlukan bagi pelaksanaan advokasi, sosialisasi, KIE dan pelatihan pengarusutamaan gender

-6-

di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan

2. Membuat media KIE yang responsif gender.

5. Ketua Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Responsif

Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Menyediakan sumber daya manusia bagi pelaksanaan advokasi, sosialisasi KIE dan pelatihan pengarusutamaan gender di lingkungan Kementerian Kesehatan.

6. Ketua Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Responsif Gender

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

a. Melakukan kajian isu-isu gender di bidang kesehatan; dan

b. Menyiapkan evidence base untuk mendukung program atau kebijakan yang responsif gender

C. Susunan Keanggotaan dan Tugas Kelompok Kerja

1. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja:

a. Kelompok Kerja pada Sekretariat Jenderal

Ketua : Sekretaris Jenderal

Wakil :

1) Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara; 2) Kepala Biro Hukum dan Organisasi; 3) Kepala Biro Kepegawaian; 4) Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri; 5) Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat; 6) Kepala Biro Umum; 7) Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan; 8) Kepala Pusat Kesehatan Haji; 9) Pusat Krisis Kesehatan; dan 10) Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan Strategis dan Program.

-7- Anggota :

1) Kepala Bagian APBN I, Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal;

2) Kepala Bagian APBN II, Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal;

3) Kepala Bagian APBN III, Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal;

4) Kepala Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal;

5) Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal;

6) Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa, dan Barang Milik Negara, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal;

7) Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal;

8) Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan I, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal;

9) Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan II, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal;

10) Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal;

11) Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal;

12) Kepala Bagian Pengadaan Pegawai, Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal;

13) Kepala Bagian Mutasi dan Penilaian Kinerja Pegawai, Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal;

14) Kepala Bagian Pengembangan Pegawai, Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal;

15) Kepala Bagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal;

16) Kepala Bagian Kerja Sama Kesehatan Bilateral, Biro Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal;

17) Kepala Bagian Kerja Sama Kesehatan Regional, Biro Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal;

18) Kepala Bagian Kerja Sama Kesehatan Multilateral, Biro Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal;

-8- 19) Kepala Bagian Opini Publik, Produksi Komunikasi dan

peliputan, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal;

20) Kepala Bagian Hubungan Media dan Lembaga, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal;

21) Kepala Bagian Pelayanan Masyarakat, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal;

22) Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol, Biro Umum, Sekretariat Jenderal;

23) Kepala Bagian Kearsipan dan Administrasi, Biro Umum, Sekretariat Jenderal;

24) Kepala Bagian Rumah Tangga, Biro Umum, Sekretariat Jenderal;

25) Kepala Bagian Gaji dan Tata Usaha, Biro Umum, Sekretariat Jenderal;

26) Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Kesehatan Haji; 27) Kepala Bidang Pembimbingan dan Pengendalian Faktor

Risiko Kesehatan Haji; 28) Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya dan Fasilitasi

Pelayanan Kesehatan Haji; 29) Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Analisis Determinan

Kesehatan; 30) Kepala Bidang Analisis Lingkungan Strategis; 31) Kepala Bidang Analisis Perilaku dan Kesehatan

Inteligensia; 32) Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Krisis Kesehatan; 33) Kepala Bidang Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan; 34) Kepala Bidang Fasilitasi Penanggulangan Krisis Kesehatan; 35) Kepala Bidang Evaluasi dan Informasi; 36) Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pembiayaan dan Jaminan

Kesehatan; 37) Kepala Bidang Pembiayaan Kesehatan; 38) Kepala Bidang Jaminan Kesehatan; dan 39) Kepala Bidang Evaluasi Ekonomi Pembiayaan Kesehatan;

b. Kelompok Kerja pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

-9- Wakil :

1) Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat JenderalPelayanan Kesehatan;

2) Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

3) Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

4) Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; dan

5) Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

Sekretaris : Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

Anggota:

1) Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

2) Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

3) Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

4) Kasubdit Pusat Kesehatan Masyarakat, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

5) Kasubdit Klinik, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

6) Kasubdit Praktik Perorangan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

7) Kasubdit Pelayanan Medik dan Keperawatan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

8) Kasubdit Pelayanan Penunjang, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

9) Kasubdit Pelayanan Gawat Darurat Terpadu, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

-10- 10) Kasubdit Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah

Sakit, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

11) Kasubdit Rumah Sakit Pendidikan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

12) Kasubdit Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tradisional, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

13) Kasubdit Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tradisional, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

14) Kasubdit Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tradisional, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

15) Kasubdit Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

16) Kasubdit Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

17) Kasubdit Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya, Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

18) Kasubdit Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

19) Kasubdit Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; dan

20) Kasubdit Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Lainnya, Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

c. Kelompok Kerja pada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Wakil: 1) Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan,

DirektoratJenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

-11- 2) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Langsung, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

3) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

4) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan

5) Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Sekretaris : Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Anggota :

1) Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

2) Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

3) Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

4) Kasubdit Surveilans, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

5) Kasubdit Penyakit Infeksi Emerging, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

6) Kasubdit Kekarantinaan Kesehatan, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

7) Kasubdit Imunisasi, Direktorat Surveilans dan KarantinaKesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

8) Kasubdit Tuberkulosis, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

-12- 9) Kasubdit Infeksi Saluran Pernapasan Akut, Direktorat

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

10) Kasubdit HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

11) Kasubdit Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

12) Kasubdit Penyakit Tropis Menular Langsung, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

13) Kasubdit Malaria, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

14) Kasubdit Zoonosis, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

15) Kasubdit Filariasis dan Kecacingan, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

16) Kasubdit Arbovirosis, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

17) Kasubdit Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

18) Kasubdit Penyakit Paru Kronik dan Gangguan Imunologi, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

19) Kasubdit Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

20) Kasubdit Penyakit Kanker dan Kelainan Darah, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

-13- 21) Kasubdit Penyakit Diabetes Mellitus dan Gangguan

Metabolik, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

22) Kasubdit Gangguan Indera dan Fungsional, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

23) Kasubdit Masalah Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

24) Kasubdit Masalah Kesehatan Jiwa Dewasa dan Lanjut Usia, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan

25) Kasubdit Masalah Penyalahgunaan NAPZA, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

d. Kelompok Kerja pada Direktorat Jenderal Kesehatan

Masyarakat

Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

Wakil: 1) Direktur Kesehatan Keluarga, Direktorat Jenderal

Kesehatan Masyarakat; 2) Direktur Kesehatan Lingkungan Direktorat Jenderal

Kesehatan Masyarakat; 3) Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga Direktorat

JenderalDirektorat Jenderal Kesehatan Masyarakat; 4) Direktur Gizi Masyarakat Direktorat Jenderal

KesehatanMasyarakat; dan 5) Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

MasyarakatDirektorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Sekretaris : Kepala Bagian Program dan Informasi,

Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

-14- Anggota: 1) Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan

Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;

2) Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;

3) Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;

4) Kasubdit Kesehatan Maternal dan Neonatal Direktorat Kesehatan Keluarga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;

5) Kasubdit Kesehatan Balita dan Anak Prasekolah, Direktorat Kesehatan Keluarga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;

6) Kasubdit Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja, Direktorat Kesehatan Keluarga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;

7) Kasubdit Kesehatan Usia Reproduksi, Direktorat Kesehatan Keluarga, Direktorat Jenderal Kesehata Masyarakat;

8) Kasubdit Kesehatan Lanjut Usia, Direktorat Kesehatan Keluarga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;

9) Kasubdit Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;

10) Kasubdit Penyehatan Pangan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;

11) Kasubdit Penyehatan Udara, Tanah, dan Kawasan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;

12) Kasubdit Pengamanan Limbah dan Radiasi, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;

13) Kasubdit Kesehatan Okupasi dan Surveilans, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;

14) Kasubdit Kapasitas Kerja, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;

15) Kasubdit Lingkungan Kerja, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;

16) Kasubdit Kesehatan Olahraga, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;

-15- 17) Kasubdit Peningkatan Mutu dan Kecukupan Gizi,

Direktorat Gizi Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;

18) Kasubdit Kewaspadaan Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;

19) Kasubdit Penanggulangan Masalah Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;

20) Kasubdit Pengelolaan Konsumsi Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;

21) Kasubdit Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kesehatan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyararakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;

22) Kasubdit Advokasi dan Kemitraan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyararakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;

23) Kasubdit Potensi Sumber Daya Promosi Kesehatan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyararakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat; dan

24) Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyararakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

e. Kelompok Kerja pada Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat

Kesehatan

Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Wakil: 1) Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan; 2) Direktur Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Jenderal

Kefarmasian dan Alat Kesehatan; 3) Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Direktorat

Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan; 4) Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga, Direktorat Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan

5) Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Direktorat Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

-16- Sekretaris : Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat

Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Anggota: 1) Kepala Bagian Hukum, Orgaisasi, dan Hubungan

Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal kefarmasian dan Alat Kesehatan;

2) Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

3) Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

4) Kasubdit Perencanaan dan Penilaian Ketersediaan, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktoral Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

5) Kasubdit Pengendalian Harga dan Pengaturan Pengadaan, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

6) Kasubdit Pengendalian Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

7) Kasubdit Pemantauan Pasar Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

8) Kasubdit Manajemen dan Klinikal Farmasi, Direktorat Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

9) Kasubdit Analisis Farmakoekonomi, Direktorat Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

10) Kasubdit Seleksi Obat dan Alat Kesehatan, Direktorat Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

11) Kasubdit Penggunaan Obat Rasional, Direktorat Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

-17- 12) Kasubdit Obat dan Pangan, Direktorat Produksi dan

Distribusi Kefarmasian, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

13) Kasubdit Obat Tradisional dan Kosmetika, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

14) Kasubdit Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

15) Kasubdit Kemandirian Obat dan Bahan Baku Sediaan Farmasi, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

16) Kasubdit Alat Kesehatan Kelas A dan B, Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

17) Kasubdit Alat Kesehatan Kelas C dan D, Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

18) Kasubdit Produk Diagnostik dan Alat Kesehatan Khusus, Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

19) Kasubdit Produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Produk Mandiri, Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

20) Kasubdit Pembakuan dan Sertifikasi Produksi dan Distribusi, Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

21) Kasubdit Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi, Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan

22) Kasubdit Pengawasan Produk, Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

-18- f. Kelompok Kerja pada Inspektorat Jenderal

Ketua : Sekretaris Inspektorat Jenderal Wakil : 1. Inspektur I, Inspektorat Jenderal,

2. Inspektur II, Inspektorat Jenderal; 3. Inspektur III, Inspektorat Jenderal; 4. Inspektur IV, Inspektorat Jenderal; dan 5. Inspektur Investigasi, Inspektorat Jenderal,

Sekretaris : Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Anggota: 1) Kepala Bagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan, Sekretariat Inspektorat Jenderal, 2) Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara,

Sekretariat Inspektorat Jendera; dan 3) Kepala Bagian Tata Usaha, Hukum, dan Kepegawaian,

Sekretariat Inspektorat Jenderal;

g. Kelompok Kerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Ketua : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Wakil: 1) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan

Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

2) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan KesehatanBadan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

3) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya KesehatanMasyarakat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; dan

4) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora danManajemen Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

Sekretaris : Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Anggota : 1) Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian,

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

-19- 2) Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara,

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

3) Kepala Bagian Umum, Dokumentasi, dan Jejaring, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

4) Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

5) Kepala Bidang Biomedis, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

6) Kepala Bidang Teknologi Dasar Kesehatan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

7) Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

8) Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

9) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

10) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

11) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

12) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

13) Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

-20- 14) Kepala Bidang Humaniora Kesehatan, Pusat Penelitian

dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; dan

15) Kepala Bidang Manajemen Kesehatan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

h. Kelompok Kerja pada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan

Sumber Daya Manusia Kesehatan Ketua : Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan

Sumber Daya Manusia Kesehatan Wakil: 1) Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber

DayaManusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan PemberdayaanSumber Daya Manusia Kesehatan;

2) Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

3) Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan

4) Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Sekretaris : Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Anggota: 1) Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan

Masyarakat, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

2) Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

3) Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

-21- 4) Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

5) Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam Negeri, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

6) Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Luar Negeri, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

7) Kepala Bidang Fasilitasi Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan, Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

8) Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan, Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

9) Kepala Bidang Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan, Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

10) Kepala Bidang Analisis Kompetensi dan Kebutuhan Pelatihan, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

11) Kepala Bidang Pengembangan Pelatihan, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

12) Kepala Bidang Pengendalian Mutu Pelatihan, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

13) Kepala Bidang Fasilitasi Standardisasi dan Profesi Tenaga Kesehatan, Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

-22- 14) Kepala Bidang Pendidikan Berkelanjutan, Pusat

Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan

15) Kepala Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional, Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

2. Uraian Tugas Kelompok Kerja

Tugas Kelompok Kerja pada 8 (delapan) unit utama meliputi: a. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif

gender di bidang kesehatan; b. Menyusun dan mengembangkan program untuk memperoleh

data terpilah di bidang kesehatan; c. Meningkatkan kinerja Tim PUG-BK; d. Meningkatkan advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi dan

edukasi tentang pengarusutamaan gender; e. Melakukaan kajian isu-isu gender di bidang kesehatan; f. Menyediakan sumber daya manusia dan pelatihan

pengarusutamaan gender di bidang kesehatan; g. Bertanggungjawab terhadap terlaksananya PUG-BK di masing-

masing unit utama; h. Menyusun dan memfasilitasi perencanaan program kesehatan

yang responsif gender di masing-masing unit utama; i. Memfasilitasi dan mengadvokasi program-program kesehatan di

masing-masing unit utama agar responsif gender; j. Mengevaluasi dan memonitor hasil pelaksanaan

pengarusutamaan PUG-BK di masing-masing unit utama; k. Melaporkan pelaksanaan PUG-BK masing-masing pelaksanaan

PUG-BK kepada Menteri Kesehatan melalui Tim Pelaksana; l. Memastikan program responsif gender; dan m. Melakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja di unit utama

lain. D. Susunan Keanggotaan dan Tugas Sekretariat

1. Susunan Keanggotaan Sekretariat:

Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal

Anggota : a. Kepala Bagian Perencanaan Strategis dan Program, Sekretariat Jenderal;

-23- b. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; c. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

d. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;

e. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

f. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Inspektorat Jenderal;

g. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; dan

h. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

2. Tugas Sekretariat meliputi:

a. Mengoordinasikan perencanaan, dan terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya pada pelaksanaan PUG-BK di 8 (delapan) kelompok kerja;

b. Mengoordinasikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG-BK secara keseluruhan di 8 (delapan) kelompok kerja;

c. Mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan PUG-BK kepada Menteri Kesehatan; dan

d. Memfasilitasi pertemuan koordinasi yang melibatkan 8 (delapan) kelompok kerja.

MENTERI KESEHATAN, REPUBLIK INDONESIA

ttd NILA FARID MOELOEK