RANCANGAN AWAL Rencana Kerja Pembangunan Daerahtanatidungkab.go.id/pustaka/61_RANWAL RKPD KTT 2019.pdf · Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ... 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN Rencana

PERCEPATAN PEMBANGUNAN, SARANA DAN PRASARANA LAYANAN DASAR DAN INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN PERDESAAN YANG BERORIENTASI POTENSI UNGGULAN

LOKAL

RANCANGAN AWAL

Rencana Kerja Pembangunan Daerah KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019

merupakan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021. Adanya Perubahan Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 menuntut untuk penajaman

terhadap prioritas tertuang dalam visi kabupaten yaitu “Meningkatkan Pembangunan

Kabupaten Tana Tidung melalui Harmonisasi dalam Pendayagunaan Potensi

Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Ekonomi Pro Rakyat, Budaya Lokal dan

IPTEK menuju Kesejahteraan Masyarakat yang berkelanjutan.

Penyusunan RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019, dilakukan penajaman

prioritas daerah untuk mengintegrasikan pembangunan antar perangkat daerah dan

desa. Pelaksanaan RKPD Tahun 2019 mengacu pada pembangunan berkelanjutan, tata

kelola pemerintahan yang baik, kerangka kelembagaan dan regulasi yang ada serta

norma-norma pembangunan. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan RKPD Tahun 2019

diperlukan sikronisasi perencanaan dan penganggaran sehingga terjadi kesinambungan

antara dokumen perencanaan dan penganggaran serta sebagai upaya pengendalian

pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah. RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan RKPD;

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;

3. Penyusunan Rancangan RKPD;

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Tana Tidung;

2

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD;

6. Penetapan RKPD Kabupaten Tana Tidung

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tana

Tidung Tahun 2019 didasarkan pada beberapa peraturan perundangan yang berlaku,

yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan

Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 22 Tahun 2010;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

3

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan hierarki perencanaan pembangunan daerah

dengan kewenangannya. Sehingga dapat dilihat keterkaitan antar dokumen sebagai

berikut :

Gambar 1.1 Keterkaitan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 disusun

dengan maksud agar tercipta sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan program dan

kegiatan pembangunan daerah, sehingga bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat.

Tujuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tana

Tidung Tahun 2019 adalah :

1. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun

2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;

2. Acuan dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2019;

3. Pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2019.

4

1.5 SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung

Tahun 2019 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN berisikan tentang Latar Belakang,Dasar Hukum

Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta

Sistematika Dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, berisikan tentang Kondisi Umum

Kondisi Daerah, Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan

Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah.

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI

TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD. PERMASALAHAN

PEMBANGUNAN DAERAH berisikan tentang permasalahan Daerah yang

berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah,

Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH, berisikan

tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, Arah Kebijakan Keuangan

Daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, berisikan tentang

Tujuan dan Sasaran Pembangunan, Prioritas Pembangunan Tahun 2018.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH, berisikan rencana program

dan kegiatan prioritas daerah dan capaian kinerja yang direncanakan

dalam RPJMD, yang dalam rencana program dan kegiatan tersebut

mewakil aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, berisikan

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan

sebagai panduan dalam pencapaian Kinerja Tahunan yang ditetapkan

menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) atauapun Indikator Kinerja Kunci

(IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

5

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Kondisi geografi dan demografi merupakan dua faktor penting dan mendasar yang

menentukan keberhasilan pembangunan. Kondisi geografi akan memberikan gambaran

tentang ketersediaan sumberdaya alam, mulai dari luas lahan, mineral dan bahan

tambang yang terkadung di dalamnya, hingga fisiografi lahan berserta flora dan fauna

yang berada di atasnya. Sedangkan, kondisi demografi merupakan gambaran tentang

ketersediaan sumberdaya manusia, baik ditinjau dari aspek kualitas maupun

kuantitasnya dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tana

Tidung.

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tana Tidung dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun

2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung, dan merupakan kabupaten

pemekaran dari Kabupaten Bulungan. Kabupaten ini kemudian di sahkan oleh Presiden

RI pada tanggal 10 Juli 2007 dan Kabupaten Tana Tidung resmi menjadi Kabupaten ke-

10 atau Daerah Otonom ke-14 di Provinsi Kalimantan Timur, dengan dilantiknya

Penjabat Bupati Tana Tidung pada tanggal 18 Desember 2007. Setelah lahirnya

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 pada tanggal 25 Oktober 2012 tentang

pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan

pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, maka Kabupaten Tana Tidung menjadi

salah satu kabupaten pada wilayah pemekaran Provinsi Kalimantan Utara tersebut.

Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten

Tana Tidung, Kabupaten Tana Tidung memiliki luas wilayah administrasi seluas

4.828,58 km2, dengan ibukota kabupaten terletak di Desa Tideng Pale Kecamatan

Sesayap, terdiri dari 3 wilayah kecamatan, yaitu: Kecamatan Sesayap, Kecamatan

Sesayap Hilir dan Kecamatan Tana Lia. Seiring dengan perkembangan dan

pertumbuhan pembangunan Kabupaten Tana Tidung, maka dipandang perlu

pemekaran wilayah kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung

Nomor 5 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 10 Tahun

6

2012, wilayah kecamatan Kabupaten Tana Tidung bertambah menjadi 5 wilayah

kecamatan. Sehingga Wilayah administratif Kabupaten Tana Tidung terdiri dari 5

Kecamatan dan 29 Desa/Kelurahan. yaitu Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir, Tana Lia

Kecamatan Betayau dan Kecamatan Muruk Rian. Melalui peta padu serasi Provinsi

Kalimantan Utara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Nunukan

Sebelah Timur : Laut Sulawesi, Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan

Sebelah Selatan : Kabupaten Bulungan

Sebelah Barat : Kabupaten Malinau

Wilayah administrasi Kabupaten Tana Tidung terdiri dari 5 kecamatan atau 32

Desa, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kecamatan Sesayap, luas wilayah sekitar 1.016,92 Km² membawahi 7 Desa, yaitu

Desa Tideng Pale, Limbu Sedulun, Sebidai, Sedulun, Tideng Pale Timur, Gunawan dan

Sebawang.

2. Kecamatan Sesayap Hilir, luas wilayah sekitar 1.317,53 Km² membawahi 8 Desa,

yaitu Desa Sesayap, Sengkong, Bebatu, Badan Bikis, Sepala Dalung, Seludau,

Menjeletung, dan Sesayap Selor.

3. Kecamatan Tana Lia, dengan luas 877,86 Km² membawahi 5 Desa, yaitu Desa

Tanah Merah, Tengku Dacing, Sambungan, Tanah Merah Barat, Sambungan Selatan.

4. Kecamatan Betayau, dengan luas 1.007,65 Km² membawahi 6 Desa, yaitu Desa

Buong Baru, Bebakung, Kujau, Mendupo, Maning, dan Periuk.

5. Kecamatan Muruk Rian, dengan luas 608,62 Km² membawahi 6 Desa, yaitu Seputuk,

Rian, Balayan Ari, Rian Rayo, Kapuak, Sapari

Tabel 2.1

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Tana Tidung

No Kecamatan Luas (Km2) Jumlah Desa

1 Sesayap 1.016,92 7

2 Sesayap Hilir 1.317,53 8

3 Tana Lia 877,86 5

4 Betayau 1.007,65 6

5 Muruk Rian 608,62 6

Jumlah 4.828,58 32

Sumber: Perda No. 5 Tahun 2011 dan Perda No. 10 Tahun 2012

7

Untuk lebih jelasnya pembagian wilayah administrasi Kabupaten Tana Tidung dapat

dilihat pada Gambar 2.1.

8

KECAMATAN

KEC. BETAYAU

KEC. MURUK RIAN

KEC. SESAYAP

KEC. SESAYAP HILIR

KEC. TANA LIA

(

(

(

((

!!!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!!!

!! !!

!!

!!

!!!!

!!

!!

!!

!!!!

!!!! KEC. SESAYAP HILIR

KEC. SESAYAP

KEC. BETAYAU

KEC. TANA LIA

KEC.MURUK RIAN

S.

Po

ndo

k

S. Te

rusan Te

lad

an

S. Bikis

S. Betayau

S

. Mengkudu

S.

S

enunuk

S . Siambun

S. B

etu

an

S. Linuang Kayam

S. S

em

bakung

S. Sesayap

S.

S embiling

Besar

S. Bengkaw a

t

S. Linuang Bajau

S. Tanjung Keramat

S. Sesayap

S. Bebatu

Sesayap

Tanah

Merah

Kapuak Sapari

Maning

BelayanAri

Periuk

Linuang

Kayam

TanahMerahBarat

SambunganSelatan

RianRayo

Sesayap

Selor

Sambungan

TanahMerah

Tengku

Dacing

Rian

Seputuk

Bebatu

BandanBikis

Menjelutung

SengkongLimbuSedulun Sebidai

Gunawan

Mendupo

Bebakung

Kujau

BuangBaru

Sebawang

Seludau

Sesayap

Sepala

Dalung

TidengPalaTimur

Sedulun

Gambar 2.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Tana Tidung

9

B. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Tana Tidung merupakan bagian dari wilayah Propinsi Kalimantan

Utara, secara astronomi terletak diantara 116° 42´ 50” - 117° 49’ 50″ Bujur Timur dan

3°12 ´02” - 3° 46´ 41” Lintang Utara. Kabupaten Tana Tidung berada di tengah-tengah

antara Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten

Nunukan yang merupakan jalur strategis perekonomian. Berada pada jalur poros

tengah wilayah utara yang menghubungkan Tarakan, Bulungan, Malinau, dan

Nunukan. Gambaran karakteristik wilayah Kabupaten Tana Tidung dapat

dideskripsikan berdasarkan karakteristik sumberdaya yang ada. Wilayah Kabupaten

Tana Tidung terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu: kawasan perbukitan dan

kawasan non perbukitan. Kawasan perbukitan termasuk hutan, hutan lindung, dan

kawasan-kawasan lain yang sejenis. Sedangkan kawasan Non perbukitan meliputi

daerah pemukiman penduduk, zona pertanian, dan kawasan-kawasan lain yang

sejenis.

Sedangkan karakteristik dasar Kabupaten Tana Tidung dapat digambarkan

sebagai berikut:

a. Kabupaten Tana Tidung merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam

(minyak bumi) dan gas, batubara, emas, sumberdaya hutan, ketersediaan lahan

perkebunan, dan wilayah perairan yang luas);

b. Kabupaten Tana Tidung berada diantara Kota Tarakan, Kab. Bulungan Kab.

Malinau, dan Kab. Nunukan yang merupakan jalur perekonomian yang strategis;

c. Kabupaten Tana Tidung berada pada jalur poros tengah wilayah utara yang

menghubungkan Tarakan, Bulungan, Malinau dan Nunukan (Serawak-Sabah).

C. Topografi

Kondisi Kabupaten Tana Tidung memiliki beberapa pulau, yang dialiri puluhan

sungai besar dan kecil, serta secara topografi memiliki daratan yang berbuit-bukit,

bergunung-gunung dengan tebing terjal dan kemiringan terjal dan kemiringan yang

tajam. Ibukota Kabupaten Tana Tidung berkedudukan di Tideng Pale Kecamatan

Sesayap.

10

Gambar 2.2 Persentase Kelas Ketinggian

Kabupaten Tana Tidung (Sumber: Analisis Data, 2017)

Adapun pulau yang terluas adalah Pulau Mandul (35.291,76 ha) dan sungai yang

terpanjang adalah sungai Sesayap (576 km). Sedangkan gunung yang tertinggi adalah

Gunung Rian yang berada di Kecamatan Sesayap dengan ketinggian 250 m.

Berdasarkan topografi Kabupaten Tana Tidung berada di ketinggian antara 250

m.dpl - 680 m.dpl di atas permukaan laut. Di Kabupaten Tana Tidung terdapat

dataran tinggi yang terjal yang ditumbuhi hutan belantara, perbukitan dengan

pegunungan dengan ketinggian ± 500 m di atas permukaan laut.

Tabel 2.2

Kelas Ketinggian Kabupaten Tana Tidung

No Ketinggian Kelas Ketinggian Prosentase

1 0-70 m.dpl 11.034 3,57

2 7-25 m.dpl 246.733 79,80

3 25-100 m.dpl 51.029 16,51

4 100-500 m.dpl 22 0,01

5 500-1000 m.dpl 302 0,10

6 >1000 m.dpl 0 0

Sumber: Data Pokok Pembangunan Kabupaten Tana Tidung, 2017

Berdasarkan kemiringan

tanah, wilayah Kabupaten

Tana Tidung cukup bervariasi

dari 0-2% sampai lebih dari

40%, dataran rendah hanya

sebagian besar di daerah

Kecamatan Sesayap, Sesayap

Hilir, Bebakung, Muruk Rian

maupun Tana Lia. Wilayah

Kabupaten Tana Tidung

didominasi dengan

kelerengan/ kemiringan tanah

0-8% (datar).

0-70 m.dpl

4%

7-25 m.dpl80%

25-100 m.dpl16%

100-500 m.dpl

0%

500-1000 m.dpl

0%

>1000 m.dpl0%

11

Tabel 2.3

Kelas Kemiringan Lahan (rata-rata) Kabupaten Tana Tidung

No Kemiringan Luas (Km²) Presentase (%)

1 Datar-landai 4.426,578 91,686

2 Berombak 101,395 2,100

3 Bergelombang 25,368 0,525

4 Berbukit 271,192 5,617

5 Bergunung 3,467 0,072

Jumlah 4.828 100,00

Sumber : Data Pokok Pembangunan Kabupaten Tana Tidung, 2017

Gambar 2.3 Persentase Kelas Kemiringan di


(Sumber: Analisis Data)

D. Geologi

Ditinjau dari aspek geologi, Kabupaten Tana Tidung memiliki beberapa pulau

yang dialiri beberapa sungai besar dan sungai kecil serta topografi memiliki sebagian

daratan yang berbukit-bukit. Terdapat 2 buah gunung di Kecamatan Sesayap, yaitu

Gunung Rian Dan Gunung Aung.

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tana Tidung terutama didominasi oleh

Ultisol, Inceptisol, Entisol dan Spodosol. Ultisol adalah tanah yang sudah tua dengan

tingkat kesuburan tanah yang rendah serta memiliki batuan mudah lapuk yang

miskin hara. Inceptisol adalah tanah sedang berkembang, biasanya berwarna coklat

kemerahan dan relatif agak subur, Entisol adalah tanah yang belum berkembang dan

Datar-landai 92%

Berombak 2%

Bergelombang

0%

Berbukit 6%

Bergunung 0%

12

merupakan hasil pengendapan dan doposisi longsoran tanah lainnya. Spodosol

adalah tanah yang memiliki horison spodik yang bersifat masam dengan kesuburan

tanah yang rendah.

Tabel 2.4

Pulau-pulau di Kabupaten Tana Tidung

No. Nama Pulau Luas (Ha) No. Nama Pulau Luas (Ha)

1 Baru 92,78 21 Sebidai Selatan 46,08

2 Baru Lumot 81,95 22 Sebidai Utara 18,96

3 Bekaro 102,80 23 Sekabat 51,50

4 Bengkalung 184,65 24 Sekapal 84,46

5 Fani 264,02 25 Sengato 3.484,85

6 Ijap 2.883,18 26 Sengato Tengah 88,47

7 Iting–iting 972,08 27 Sepakang 13,61

8 Kranggasan Barat 355,40 28 Sesayap 119,83

9 Kranggasan Timur 331,24 29 Siambun 74,53

10 Linuang Bujung 1.908,88 30 Sida 4.598,80

11 Lisan 17,72 31 Singa 78,19

12 Mandul 35.291,76 32 Sumbing 76,83

13 Mandul Lumot 3.397,90 33 Tembalang 220,58

14 Mangkudulis Besar 26.127,22 34 Tembangan 1.150,86

15 Mangkudulis Kecil 3.942,14 35 Tempudus 48,91

16 Mengkasak 1.696,90 36 Tengku Dacing 1.760,39

17 Mensatul 851,90 37 Tiga 516,86

18 Saka 19,50 38 Tiram 29,84

19 Sapunti 147,88 39 Umbus 38,2

20 Sebidai 173,16


Kondisi geologi di Kabupaten Tana Tidung memperlihatkan satuan batuan yang

terdapat dalam beberapa formasi terdiri dari kelompok batuan sedimen, batua

termalihkan dan batuann hasil prodak gunungapi ataupun batuan terobosan dari

yang berumur tua sampai muda. Struktur geologi yang berkembang di wilayah

Kabupaten Tana Tidung adalah lipatan dan sesar. Struktur lipatan, berupa antiklin

dan sinklin, dengan arah utama sumbu lipatan tenggara–barat laut, serta struktur

sesar normal yang dijumpai pada Formasi Sembakung searah dengan sumbu lipatan.

13

Peran struktur geologi sangat signifikan dalam keterdapatan sumber daya mineral.

Proses ini dapat terjadi baik dalam keterdapatan logam seperti emas yang akan

terangkat melalui celah-celah retakan akibat struktur geologi yang terjadi seperti

patahan, kekar dan lipatan. Khusus terhadap akumulasi minyak bumi, peran struktur

lipatan dan patahan sangat penting untuk terakumulasinya minyak dan gas bumi.

Dengan kondisi tersebut Kabupaten Tana Tidung mempunyai potensi adanya indikasi

keterdapatan minyak bumi dengan bentuk struktur bawah permukaan pada lapisan

sedimen di cekungan Tarakan/Sub Tidung.

E. Hidrologi

Berdasarkan kondisi hidrologinya Kabupaten Tana Tidung terdiri dari 3 daerah

aliran sungai utama, yaitu DAS Linuang Kayam, DAS Betayau dan DAS Sesayap

dengan panjang sungai yang bervariasi. Sungai terbesar adalah sungai sesayap yang

mengalir arah hampir Barat-Timur dengan ukuran lebar antara 5–500 m. Kabupaten

Tana Tidung terdapat 3 buah sungai yaitu Sungai Sesayap dengan panjang 270 km

(termasuk yang erada di wilayah Malinau), Sungai Bandan panjang 70 km, dan sungai

Betayau.

F. Klimatologi

Seperti iklim wilayah Indonesia pada umumnya, Kabupaten Tana Tidung

beriklim tropik dan mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim

penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan

Oktober, sedang musim penghujan terjadi pada bulan Nopember sampai dengan

bulan April. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim

peralihan pada bulan-bulan tertentu. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di

Stasiun Meteorologi Tanjung Selor pada tahun 2014 mengalami musim hujan

sepanjang tahun denan curah hujan 221 mm dengan rata-rata hari hujan per bulan 18

hari. Untuk penyinaran matahari rata-rata 59 persen/bulan. Rata-rata suhu udara

sepanjang tahun 2014 adalah 27,4 ºC, berkisar antara 21,3ºC- 36,4ºC. Untuk

kelembaban udara tercatat relatif tinggi berkisar antara 44% sampai 100% dengan

rata-rata selama tahun 2016 adalah 84%.

14

Tabel 2.5

Curah Hujan di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2016

Tahun Curah Hujan (mm rata-rata per bulan dalam 1 tahun)

2012 2.738,0

2013 3.154,3

2014 2.654,6

2015 2.473,0

2016 3.598,1


G. Penggunaan Lahan

Sumberdaya lahan di Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 – 2032, tentang status kawasan hutan,

seluas 4.828,58 Km2 atau 482.858 Ha, secara garis besar terbagi menjadi kawasan

budidaya kehutanan (KBK) dan kawasan budidaya non kehutanan (KBNK). Sesuai

dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/KPTS-II/2001 dan Surat

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 554/Menhut-II/2013, Kawasan budidaya

kehutanan (KBK) mencakup luasan 170.340,64 Ha (53%) yang terbagi lagi terdiri

dari hutan produksi (HP) seluas 151.378,24 Ha, hutan produksi terbatas (HPH) seluas

9.058,58 Ha serta hutan produksi konversi (HPK) seluas 9.876,82 Ha. Sedangkan

Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) yang terdri dari areal penggunaan lain

(APL) seluas 163.771,70 Ha (41%) dan Tubuh Air seluas 23.402,22 Ha (7%).

Hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Tana Tidung adalah hutan, karena

itu dari penggunaan lahan di Kabupaten Tana Tidung didominasi oleh sektor

kehutanan. Sekitar 53 % adalah hutan, baik itu hutan lindung, hutan negara, sebagian

digunakan untuk pertanian melalui pola pengelolaan konsesi. Disamping

peruntunkan tersebut, peruntukan lahan digunakan sebagai pemukiman, kawasan

konservasi, buffer zone, pusat pemerintahan, pemukiman desa, hutan lindung, dan

lain-lain. Selain digunakan kawasan pertanian dan perkebunan, lahan di Kabupaten

Tana Tidung juga digunakan sebagai pembangunan infrastruktur dan pemukiman

warga.

15

Tabel 2.6

Penggunaan Lahan di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016

No Tutupan Lahan Luas (Km2) Prosentase

1 Hutan Lahan Kering Primer 158,95 0,47

2 Hutan Lahan Kering Sekunder 897,66 19,00

3 Hutan Mangrove Primer 9,76 0,35

4 Hutan Mangrove Sekunder 102,40 5,86

5 Hutan Rawa Primer 122,49 4,66

6 Hutan Rawa Sekunder 505,00 24,09

7 Hutan Tanaman 5,24 0,11

8 Lahan Terbuka/Kosong 23,33 1,11

9 Pemukiman 24,78 0,08

10 Perkebunan 812,76 0,14

11 Pertambangan 59,86 0,22

12 Pertanian Lahan Kering Campur Semak 68,18 1,58

13 Semak Belukar 470,16 11,34

14 Semak Belukar Rawa 840,61 20,04

15 Tambak 727,40 10,96

Jumlah 4.828,58 100

Sumber : Interpretasi Citra Landsat 8 OLI/TIRS Tahun 2016

16

Sebagai daerah pemekaran, kondisi awal kabupaten tana tidung masih sangat

terbatas terutama dari segi infrastruktur, sarana dan prasarana yang mendukung

pada pelayanan masyarakat, antara lain belumnya terbangun kantor pemerintahan

yang representatif, sarana dan prasarana transportasi darat dengan status lahan

masih pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sulitnya

mendapatkan lahan produktif untuk aktifitas pertanian masyarakat, serta status

kepemilikan lahan yang secara riil dimiliki masyarakat belum mempunyai aspek

legalitas.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032, adapun potensi

pengembangan wilayah di Kabupaten Tana Tidung terdiri dari :

1. Sistem Pusat Pelayanan dengan potensi Pusat-pusat pelayanan di Kabupaten

Tana Tidung bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dengan adanya

ketersediaan fasilitas. Pusat pelayanan tersebut yang akan menentukan hierarki

pusat pelayanan sesuai dengan konsepsi perwilayahan dan visi pembangunan

kabupaten. Orientasi pusat pelayanan permukiman adalah ke wilayah Tideng Pale,

Sedulun dan Tideng Pale Timur. Pemekaran Kabupaten Tana Tidung secara

langsung diikuti pembangunan sarana prasarana pendukung dan akan

menarik pertumbuhan permukiman baru.

2. Sistem Perwilayahan Pembangunan dengan potensi Penentuan sistem

perwilayahan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung memiliki potensi yang

besar untuk mencapai keseimbangan dan kemerataan pembangunan antar

wilayah. Dengan adanya pembagian Wilayah Pengembangan (WP) yang

tersebar merata mencakup seluruh wilayah Kabupaten Tana Tidung, maka

distribusi fasilitas pelayanan umum tidak hanya akan terpusat di salah satu

wilayah saja, namun dapat merata ke semua Wilayah Pengembangan (WP) yang

melingkupi beberapa kecamatan di dalamnya. Kelengkapan fasilitas sosial

ekonomi di tiap sub satuan wilayah pengembangan berpotensi meningkatkan

aktifitas masyarakat di dalam wilayah tersebut. Pembentukan wilayah

pengembangan (WP) barat mutlak dilakukan mengingat wilayah ini merupakan

17

jantung Kabupten Tana Tidung dengan fungsi utamanya sebagai pusat

pemerintahan serta pusat perekonomian (jasa dan perdangangan).

3. Secara hirarki WP ini terdiri dari kota-kota hiraki I dan hiraki II, yang

diharapkan dapat menjadi pemicu terhadap perkembangan WP lainya, karena

memiliki dukungan infrastruktur yang memadai. Orientasi kegiatan lainya pada

wilayah pengembangan ini adalah pertanian, pertambangan, perkebunan,

kehutanan, dan pariwisata. Untuk pembentukan wilayah Tengah dan Timur

disesuaikan dengan karakteristik wilayah yang berorientasi pada kegiatan

pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan, dan pariwisata.

Penetapan pusat pertumbuhan utama tersebut diharapkan dapat menciptakan

pemerataan perkembangan menuju setiap bagian wilayah (spread effect).

4. Sistem Pusat Permukiman Perdesaan dan Perkotaan dengan potensi Kawasan

Ibukota Kabupaten Tana Tidung merupakan permukiman dengan segala

aktivitasnya. Pusat-pusat permukiman akan membentuk nodes atau simpul

wilayah yang akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan pelayanan

sosial ekonomi. Pusat permukiman di Kabupaten Tana Tidung baik permukiman

perdesaan maupun permukiman perkotaan memiliki potensi sebagai kawasan

permukiman yang berkembang memiliki skala pelayanan dan hirarki tertentu.

Permukiman perdesaan memiliki pusat pelayanan mulai dari Pusat Desa, Desa

Pusat pertumbuhan, dan perkotaan terdapat perkotaan sebagai pusat kegiatan

wilayah (PKW) dan pusat kegiatan lokal (PKL).

5. Pengembangan prasarana wilayah yang dilihat dari aspek transportasi darat,

sungai/laut, telekomunikasi, prasarana lingkungan, air bersih dan prasarana

irigasi. Adapun potensi tersebut yaitu : Prasarana transportasi Untuk akses masuk

ke dalam dan ke luar Kabupaten Tana Tidung dapat dilakukan dengan dua

alternatif, yaitu melalui jalur darat (jalan raya) dan jalur perairan (sungai).

Transportasi darat dengan potensi : adanya jaringan jalan arteri primer sebagai

Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan beberapa daerah, yang

terbentang dari perbatasan Kecamatan Sesayap dan Sesayap Hilir, ke arah barat

menuju Kabupaten Malinau-Simanggaris dan ke arah selatan menuju Tanjung

Selor-Samarinda. Adanya jaringan jalan tersebut menjadi penghubung antar

18

wilayah sebagai transformasi aliran barang dan penumpang yang mempunyai

komposisi sebagai pembuka keterhubungan antar kawasan.

Transportasi Laut/ Perairan dengan potensi : Angkutan laut dan sungai

mempunyai peranan penting dalam hal transportasi di Kabupaten Tana Tidung.

Hal tersebut dikarenakan akses angkutan laut dan sungai lebih mudah

daripada melalui darat. Adanya Pelabuhan Tideng Pale memudahkan penduduk

untuk mengakses daerah lain. Adanya pelabuhan tersebut didukung pula oleh

aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Tideng Pale cukup tinggi. Adanya

potensi tersebut, maka perlu pengembangan agar akses ke suatu wilayah dengan

transportasi sungai/laut ditingkatkan.

Prasarana Energi/ Listrik dengan potensi : Wilayah Kabupaten Tana Tidung telah

terlayani oleh jaringan listrik, terutama pada kawasan permukiman dan sarana

umum. Prasarana kelistrikan dibutuhkan untuk menunjang berbagai aktivitas dan

kegiatan, seperti penerangan, kegiatan industri, dan lain sebagainya. Sambungan

listrik di Kabupaten Tana Tidung menggunakan listrik PLN dan non-PLN. Selain

itu, adanya PLTD akan membantu dalam pemenuhan kebutuhan listrik

Kabupaten Tana Tidung.

Prasarana Air Bersih dengan potensi : Pemenuhan kebutuhan air bersih di

Kabupaten Tana Tidung dengan memanfaatkan air permukaan (sungai) sebagai

sumber air baku yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Tana Tidung. Potensi

sumberdaya air di Kabupaten Tana Tidung terutama sungai relatif berlimpah. Hal

tersebut memberikan alternatif pemanfaatan sumber daya air yang relatif murah.

Sistem perpipaan yang telah ada membantu masyarakat dalam memenuhi

kebutuhan air bersihnya, sehingga kuantitas air bersih telah tercukupi. Selain itu,

masyarakat juga menampung air di tandon-tandon untuk mengantisipasi

kekurangan air.

Prasarana Irigasi dengan potensi : Luas tanah sawah di Kabupaten Tana Tidung

relatif kecil yaitu sebesar 335 hektar, dari luas lahan tersebut sebesar 55 hektar

beririgasi setengah teknis. Jenis pengairan yang masih mendominasi adalah

sawah pasang surut. Walaupun jumlah sawahnya yang relatif kecil, prasarana

irigasi tersebut memiliki potensi bagi produksi pertanian sebagai pendukung

19

sektor pertanian di Kabupaten Tana Tidung. Selain itu, adanya sungai di Kabupaten

Tana Tidung membantu untuk mengairi tanah pertanian sawah.

Prasarana Telekomunikasi dengan potensi : Sarana komunikasi yang tersedia di

Kabupaten Tana Tidung yaitu kantor pos dan giro. Selain itu, adanya sambungan

telepon kabel, telepon seluler memudahkan masyarakat untuk melakukan

komunikasi ke daerah lain. Mengingat, kegiatan masyarakat dalam hal bisnis dan

orientasi kegiatan masyarakat pada sektor-sektor tertentu juga tinggi.

Ketersediaan jaringan telekomunikasi tersebut akan berdampak pada aktivitas

masyarakat.

Prasarana Lingkungan dengan potensi : Pengembangan prasarana lingkungan

yaitu dengan peningkatan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Oleh karena

itu, limbah padat berupa persampahan harus ditanggulangi, tidak hanya oleh

pemerintah tetapi juga oleh masyarakat. Seluruh produksi sampahnya harus

dikelola secara terpadu, yaitu melalui mekanisme pewadahan,

pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir yang dikoordinasikan oleh

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dengan peran serta masyarakat. Selain itu

prinsip 3R (Reuse, Reduce dan Recycle) harus disosialisasikan ke masyarakat

yaitu menggunakan kembali bahan-bahan sisa yang dapat dimanfaatkan kembali

(seperti plastik pembungkus, kertas-kertas untuk pembungkus), mengurangi

penggunaan bahan-bahan yang bisa menimbulkan sampah serta mendaur ulang

sampah (pengolahan sampah organik untuk kompos).

6. Pola ruang Kawasan Lindung memiliki potensi untuk perlindungan, pengawetan,

konservasi dan pelestarian fungsi sumberdaya alam dan lingkungannya guna

mendukung kehidupan secara serasi yang berkelanjutan.

Kawasan Perlindungan Bawahannya Potensi : Kawasan perlindungan bawahan di

Kabupaten Tana Tidung memiliki potensi untuk melindungi atau memperkecil

bahaya tanah longsor atau banjir menuju kawasan bawahannya, melalui peresapan

air ke dalam tanah dapat meningkatkan volume air tanah, dan melindungi flora

dan fauna yang masih berkembang untuk menghindari kepunahan. Adanya

kawasan hutan lindung di Kabupaten Tana Tidung akan memberi perlindungan

pada kawasan bawahannya

20

Kawasan Perlindungan Setempat Potensi : Kawasan perlindungan setempat terdiri

dari perlindungan kawasan kawasan sekitar sempadan sungai, dan sempadan

pantai. Pengamanan sekitar sempadan sungai dan pantai akan mengurangi erosi

dan abrasi yang apabila didiamkan akan menimbulkan bencana bagi wilayah

tersebut.

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya Potensi : Kawasan suaka alam dan cagar

budaya di Kabupaten Tana Tidung meliputi kawasan pantai berhutan bakau

(mangrove). Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang

merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberikan

perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan. Ekosistem mangrove

mempunyai makna dan peranan dalam perlindungan keanekaragaman hayati,

perlindungan garis pantai, dan sumber daya pantai yang terkait termasuk

perikanan, dan melalui produk yang dihasilkan dari ekosistem tersebut sebagai

suatu sumber pendapatan bagi negara dan masyarakat setempat yang tinggal di

dalam dan di sekitar

Kawasan Rawan Bencana Potensi : Bencana alam di daerah rawan sering terjadi

akibat kurang memperhatikan wawasan lingkungan, potensi bencana di area

kawasan lindung seperti terjadinya banjir atau longsor. Potensi rawan banjir

terjadi pada daerah-daerah yang memiliki ketinggian lebih rendah dari permukaan

sungai jika terjadi luapan sungai yang besar pada musim hujan. Kawasan ini

dijumpai pada kawasan hutan rawa gambut sekitar Desa Tidung Pale Timur dan

daerah bantaran Sungai Sesayap. Kawasan longsor rawan terjadi pada daerah-

daerah yang memiliki kemiringan lahan 40% yang seharusnya merupakan

kawasan non budidaya, seperti pada kawasan perbukitan di Tidung Pale. Apabila

terjadi penebangan hutan akan membawa akibat terhadap lingkungan yang lebih

luas.

Kawasan Budidaya Hutan Produksi Potensi : Potensi kehutanan merupakan

potensi yang amat menonjol di Kabupaten Tana Tidung, disamping potensi

pertambangan. Kabupaten Tana Tidung merupakan salah satu kabupaten yang

mempunyai potensi kehutanan yang cukup besar dan memiliki areal yang sangat

potensial, baik ditinjau dari segi luas maupun dari segi kualitas hasil hutan adalah :

21

Pertanian Potensi : Pengembangan lahan pertanian tanaman dikembangkan sesuai

dengan kondisi jaringan irigasi. Walau, luas lahan pertanian relatif kecil,

Kabupaten Tana Tidung memiliki potensi pertanian untuk pengembangan sektor

pertanian, sehingga memiliki produksi pertanian yang mendukung sektor

pertanian Kabupaten Tana Tidung.

Perkebunan Potensi : Kondisi fisik di Kabupaten Tana Tidung yang terdiri atas

dataran tinggi dan dataran rendah menjadikan Tana Tidung secara alamiah

memiliki potensi besar untuk pengembangan perkebunan, seperti kelapa, kopi,

kakao, dan lada.

Peternakan Potensi : Potensi ternak besar, kecil maupun unggas juga ada di

Kabupaten Tana Tidung. Peternakan ini memiliki potensi untuk diolah menjadi

komoditas yang bernilai ekonomis tinggi. Peran serta masyarakat dan pelaku

ekonomi bidang ternak menjadikan ternak memiliki potensi untuk berkembang di

Tana Tidung.

Perikanan Potensi : perikanan di Kabupaten Tana Tidung mencakup potensi

budidaya air tawar, air payau, budidaya laut, dan perikanan tangkap. Potensi

tersebut tidak terlepas dari kondisi geografis Kabupaten Tana Tidung yang dilalui

sungai yang memiliki lebar permukaan terpanjang di Kalimantan mencapai 2,5 km.

Komoditas perikanan yaitu udang windu, ikan bandeng, dan kepiting bakau.

Pertambangan Potensi : Sektor pertambangan merupakan sektor yang berperan

cukup besar sebagai sumber penerimaan devisa terutama yang datang dari

pendapatan ekspor minyak dan gas, batubara, serta methanol. Kawasan

pertambangan yang terbesar yaitu tambang batu bara yang tersebar.

Permukiman Potensi : Pengembangan permukiman perdesan dan perkotaan

yang terintegrasi dapat mendorong terjadinya keseimbangan

perkembangan wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan secara

lebih merata. Kawasan permukiman dikembangkan sesuai potensi masing- masing

akan dapat mempercepat pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan serta

wilayah sekitarnya.

Industri Potensi : Adanya industri pemotongan kayu juga menyumbang kontribusi

bagi PDRB Kabupaten Tana Tidung. Untuk mempercapat petumbuhan ekonomi

Tana Tidung, maka pada dasarnya setiap wilayah akan dikembangkan kawasan

22

industri sesuai dengan potensi setiap kawasan. Sektor industri yang berpotensi

untuk dikembangkan adalah industri pertanian, industri perikanan, dan industri

pertambangan.

Pariwisata Potensi : Kawasan pariwisata di Kabupaten Tana Tidung dikategorikan

menjadi tiga jenis, yaitu wisata pantai, wisata alam, dan wisata budaya. Wisata

pantai terdapat di Kecamatan Tana Lia, wisata alam terdapat di Gunung Rian, dan

wisata budaya di semua kecamatan. Adanya sektor pariwisata tersebut perlu

adanya pengembangan sehingga bisa memberikan masukan bagi pendapatan

kabupaten.

7. Pengembangan Kawasan Strategis meliputi :

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi Potensi :

Potensi ekonomi Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat dari perkembangan PDRB

dan sektor ekonomi basis. Berdasarkan PDRB Kabupaten Tana Tidung Tahun

2016, lapangan usaha pertanian menjadi sektor unggulan yang memberikan

sumbangan terbesar bagi pembentukan PDRB Kabupaten Tana Tidung. Pertanian

saat ini merupakan sektor yang masih berperan terhadap pertumbuhan

perekonomian di Kabupaten Tana Tidung, hal ini dari ditinjau sumbangan per

sektor terhadap besaran PDRB Kabupaten Tana Tidung atas dasar harga

berlaku di tahun 2016, sektor pertanian menyumbang nilai Rp 1.290,16 (dalam

milyar) dari total nilai PDRB Kabupaten Tana Tidung. Wilayah potensial

untuk pengembangan pertanian tersebar di masing-masing wilayah kecamatan di

Kabupaten Tana Tidung. Sampai tahun 2014, luas lahan pertanian baik pertanian

lahan basah maupun lahan kering di Kabupaten Tana Tidung adalah sebesar 1.822

Ha.

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya Potensi Di Kabupaten

Tana Tidung terdapat beberapa jenis kesenian daerah yang berpotensi untuk

dikembangkan. Selain itu, juga masih terdapat upacara-upacara adat yang masih

mengindahkan kearifan lokal.

Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup Potensi : Penataan kawasan

menuju kualitas yang lebih baik sebagai kawasan yang

dikembangkan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dalam jangka waktu

23

20 tahun mendatang. Dengan demikian, program pembangunan fisik maupun

nonfisik secara bertahap diimplementasikan sesuai rekomendasi Kepala

Daerah/Bupati Tana Tidung.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, Kabupaten Tana Tidung termasuk

potensi rawan bencana longsor, banjir dan kebakaran skala ringan. Daerah tertentu

merupakan daerah rawan bencana skala menengah. Longsor kemungkinan terjadinya

berskala kecil terutama pada tebing sungai akibat erosi lateral sungai Daerah rawan

bencana tanahh longsor skala menengah lebih banyak oleh aktivitas manusia seperti

potongan lereng tanpa perhitungan dan perubahan batas peralihan litologi karena

adanya penggundulan hutan dan terjadi di musim hujan diatas normal.

Berdasarkan peta potensi bencana Kabupaten Tana Tidung terdapat kawasan

potensi bencana tanah longsor dan banjir: (perlu peta utuk sebarannya)

a. Kawasan potensi bencana longsor, meliputi kawasan yang berada di sekitar

Kecamatan Sesayap dan Kawasan Gunung Rian dan sekitarnya

b. Kawasan potensi banjir, meliputi Desa Sengkong, Bandan Bikis, Bebatu dan

Menjelutung.

Tabel 2.7

Bencana Alam Kabupaten Tana Tidung Tahun 2014-2015

No. Kecamatan Jenis Bencana Jumlah Korban

Meninggal (jiwa)

Perkiraan

Kerugian (Rp)

1. Sesayap Banjir - -

2. Betayau Banjir - -

3. Tana Lia Gempa Bumi - -

Sumber : Data Pokok Pembangunan Kabupaten Tana Tidung, Podes 2014-2015

Banjir lebih dominan di landform group gambut dan sebagian group fluviomarin

atau lebih spesifik di daerah delta dengan kejadian di musin hujan (curah hujan

diatas normal).

Gempa bumi sempat melanda Kabupaten Tana Tidung pada akhir Tahun 2015.

Sebelumnya wilayah ini tidak disebutkan termasuk daerah rawan gempa. Pada Senin

dinihari, 21 Desember 2015. Gempa dengan kekuatan 6,1 skala Richter terjadi di

24

sebagian besar wilayah Kalimantan Utara, Terjadi di 3,61 Lintang Utara, dan 117.71

Bujur Timur. Jika lihat di peta terjadi di sekitar wilayah Kecamatan Tanah Lia dengan

kedalaman 10 Kilometer, tepatnya di sekitar perairan dekat Kecamatan Tana Lia

Kabupaten Tana Tidung. Gempa ini dirasakan juga oleh masyarakat Kota Tarakan,

Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Bulungan.

Badan Meteorologi, Klimatalogi dan Geofisika (BMKG) Kota Tarakan

menyebutkan bahwa gempa bumi yang terjadi merupakan aktivitas gempa bumi

kerak dangkal (shallow crustal earthquake) jenis intraplate dengan hiposenter

dangkal. Itu terjadi karena sesar yang aktif, yang merupakan patahan mendatar

(strike-slip fault). Kondisi tektonik di bagian timur Pulau Kalimantan yang cukup

kompleks, sehingga zona ini merupakan kawasan paling rawan gempa bumi di Pulau

Kalimantan. Selain disebabkan adanya beberapa struktur geologi sesar turun

kerawanan, gempa bumi di zona ini juga terjadi karena adanya beberapa struktur

sesar mendatar. Zona Nunukan-Tarakan dan sekitarnya secara tektonik diapit tiga

sistem sesar mendatar. Di sebelah selatan terdapat dua sistem sesar yang berarah

barat daya-tenggara, yaitu zona Sesar Mangkalihat (Mangkalihat fault zone) dan zona

Sesar Maratua (Maratua fault zone). Zona Sesar Mangkalihat merupakan sesar

kelanjutan dari Sesar Palu-Koro yang melintas dekat Kota Tanjung

Redeb. Keberadaan zona Sesar Maratua juga tidak kalah penting untuk diperhatikan

karena ujung sesar ini terletak di lautan yang lokasinya berdekatan dengan Kota

Tanjung Selor. Adapun di sebelah utara Pulau Tarakan juga terdapat zona Sesar

Sempurna (Sempurna fault zone) yang melintas dari Laut Sulawesi hingga Sabah

Malaysia, dan melintasi kawasan yang berdekatan dengan Pulau Sebatik.

Akibat terjadinya gempa tersebut, menyebabkan kerusakan ringan pada

beberapa bangunan permanen dan semi permanen. Meskipun akibat gempa bumi ini,

tidak menimbulkan kerugian materiil yang relatif kecil dan tidak menimbulkan

korban jiwa, tetapi perlu mendapat perhatian dan cepat tanggap untuk penanganan

pascabencana.

2.1.4 Demografi

Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai sunjek dan objek

pembangunan, selain itu penduduk juga dapat menjadi potensi dan masalah

25

pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan bila disertai

dengan kualitas yang baik dan tinggi, sebaliknya jika memiliki kualitas yang rendah

maka penduduk akan menjadi beban pembangunan. Kabupaten Tana Tidung

memiliki jumlah penduduk yang semakin bertambah seiring dengan berjalannya

waktu. Pertambahan tersebut tidak hanya disebabkan faktor alami pertumbuhan

penduduk yakni kelahiran dan kematian tetapi juga faktor lain yang tidak kalah

pentingnya yakni migrasi.

A. Perkembangan Jumlah Penduduk

Indikator perkembangan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah

penduduk sehingga akan diketahui kebutuhan dasar penduduk. Jumlah penduduk

Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2016 tercatat sebesar 23.497 jiwa, meningkat

7,34 persen dibandingkan dengan jumlah penduduk di tahun 2015.

Tabel 2.8

Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Tidung

Tahun 2012-2016

No Tahun Jumlah (jiwa) Pertumbuhan (%)

1. 2012 17.079 4,42

2. 2013 18.985 11,16

3. 2014 20.400 7,45

4. 2015 21.891 7,31

5. 2016 23.497 7,34

6. 2017 25.084 6,75

Rata-rata Pertumbuhan (%) 7,99

Sumber : Data Pokok Pembangunan Kabupaten Tana Tidung

Pertumbuhan penduduk selama 6 tahun terakhir rata-rata adalah sebesar 7,99

persen. Angka ini cukup tinggi, mungkin disebabkan karena Kabupaten Tana Tidung

sebagai daerah otonom baru, yang menyebabkan migrasi masuk ke wilayah ini

meningkat.

26

Tabel 2.9

Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Tidung Per Kecamatan

Tahun 2012-2016

No. Kecamatan Jumlah (jiwa) Pertumbuhan

(%) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Sesayap 9.575 7.864 8.226 8.828 9.479 10.118 1,39

2. Sesayap Hilir 5.102 5.279 5.680 6.093 6.536 6.979 8,15

3. Tana Lia 2.402 2.665 2.863 3.073 3.299 3.522 10,04

4. Betayau * 2.072 2.225 2.388 2.563 2.736 9,71

5. Muruk Rian * 1.105 1.406 1.509 1.620 1.729 16,09

Jumlah 17.079 18.985 20.400 21.891 23.497 25.084 8,30


*data tidak tersedia

B. Kepadatan dan Sebaran Penduduk

Secara demografi penduduk Kabupaten Tana Tidung berdasarkan data BPS

pada tahun 2016 sebanyak 20.400 jiwa, penyebaran penduduk dari lima kecamatan

tidak merata seperti tahun-tahun sebelumnya. Jumlah penduduk tertinggi terdapat di

Kecamatan Sesayap sebanyak 8.226 jiwa sedangkan penduduk terendah terdapat di

Kecamatan Muruk Rian sebanyak 1.406 jiwa.

Pola persebaran penduduk Kabupaten Tana Tidung per kecamatan dilihat

berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduknya. Kepadatan rata-rata penduduk

Kabupaten Tana Tidung adalah 4,22 jiwa/km2.

27

Tabel 2.10

Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk kabupaten Tana Tidung Menurut

Kecamatan Tahun 2012-2016

No. Kecamatan Luas Wilayah

(Km2)

Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Sesayap 1.016,92 9,42 7,73 8,09 8,68 9,32 9,95

2. Sesayap Hilir 1.317,53 3,87 4,01 4,31 4,62 4,96 5,30

3. Tana Lia 877,86 2,74 3,04 3,26 3,50 3,76 4,01

4. Betayau 1.007,65 0,00 2,06 2,21 2,37 2,54 2,72

5. Muruk Rian 608,62 0,00 1,82 2,31 2,48 2,66 2,84

Jumlah 4.828,58 3,54 3,93 4,22 4,53 4,87 5,19


tad/bt =tidak ada data/belum terbentuk

Sedangkan berdasarkan pemuktahiran data penduduk dari Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, jumlah penduduk tahun

2017 per 1 Januari 2018 sebanyak 23.783 jiwa.

Tabel 2.11

Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Tidung berdasarkan data Kependudukan

dan Catatan Sipil Tahun 2017

No. Kecamatan Jumlah Jumlah Jiwa

Desa RT KK Laki-laki Perempuan Jumlah

1. Sesayap 7 28 2.951 5.173 4.685 9.858

2. Sesayap Hilir 8 31 1.896 3.531 3.102 6.633

3. Tana Lia 5 26 933 1.804 1.499 3.303

4. Betayau 6 21 695 1.342 1.234 2.576

5. Muruk Rian 6 12 419 737 676 1.413

Jumlah 32 118 6.897 12.587 11.196 23.783

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, 31 Desember 2017

Dari data diatas, menunjukkan bahwa sebaran penduduk di Kabupaten Tana Tidung

yang paling banyak adalah di Kecamatan Sesayap yaitu sebesar 41,45 persen dari

total keseluruhan jumlah penduduk. Kecamatan Sesayap merupakan daerah

perkotaan kabupaten dimana ibukota Kabupaten terletak di Desa Tideng Pale,

28

Kecamatan Sesayap. Terdapat pusat pemerintahan dan jasa. Sedangkan proporsi

sebaran penduduk yang terkecil adalah di Kecamatan Betayau dan Muruk Rian. Dua

kecamatan ini merupakan kecamatan baru yang dimekarkan pada tahun 2012 lalu.

C. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan data BPS Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016, jumlah penduduk

laki-laki Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2016 sebanyak 10.380 jiwa sedangkan

jumlah penduduk perempuan sebanyak 8.605 jiwa. Struktur umur penduduk pada

tahun 2016 memperlihatkan penduduk tertinggi terdapat pada usia 25 – 29 tahun

yaitu 2.030 jiwa, dan penduduk terendah terdapat pada usia > 75 tahun yaitu 91 jiwa.

Dilihat dari komposisi penduduk menurut umur, Kabupaten Tana Tidung dapat

dikatakan sebagai daerah dalam transisi komposisi penduduk dari kategori

penduduk usia muda ke arah pada usia tua. Komposisi penduduk tersebut dapat

diasumsikan karena Kabupaten Tana Tidung sebagai daerah terbuka dimana

mobilitas penduduk tinggi, sehingga pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tana

Tidung terus meningkat. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat

pada Tabel 2.12

Tabel 2.12

Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan

Jenis Kelamin Dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2017

No Kecamatan Penduduk

Rasio L/P Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Sesayap 5.411 4.707 10.118 114,96

2 Sesayap Hilir 4.154 2.825 6.979 147,04

3 Tana Lia 1.908 1.614 3.522 118,22

4 Betayau 1.436 1.300 2.736 110,46

5 Muruk Rian 891 838 1.729 106,32

Jumlah 13.800 11.284 25.084 122,30

Sumber: Data Pokok Pembangunan Kabupaten Tana Tidung, 2017

29

D. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut umur menunjukkan bahwa penduduk dengan

kelompok usia 0-4, 5-9 dan 10-14 mempunyai jumlah paling tinggi di Kabupaten

Tana Tidung pada Tahun 2017.

Piramida penduduk Kabupaten Tana Tidung mengembang dibagian atas, yang

berarti penduduk usia muda cukup dominan di Kabupaten ini. Komposisi penduduk

menurut umur ini memperlihatkan bahwa warga usia produktif harus menanggung

warga sudah tidak/belum produktif. Semakin besar proporsi penduduk usia

produktif, maka semakin besar yang ditanggung pemerintah.

Gambar 2.4 Penduduk Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan

Kelompok Umur Tahun 2017

(Sumber : Analisis Data, 2017)

E. Komposisi Penduduk Menurut Agama

Gambaran komposisi peduduk menurut agama diperlukan sebagai bahan untuk

perencanaan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan

program pembangunan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama.

Jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung berdasarkan agama yang dianut pada

Tahun 2016, mayoritas memeluk agam Islam yaitu sebanyak 77,30 persen, kemudian

diikuti pemeluk agama Protestan sebanyak 15,01 persen dan pemeluk Katolik

sebanyak 8,03 persen.

3.331 3.149

2.873 1.664

2.234 2.412

2.044 2.308

1.902 1.299

675 352 326 357

158

- 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

>70

30

F. Komposisi Penduduk Menurut Suku

Keanekaragaman suku di Kabupaten Tana Tidung cukup beragam. Suku Tidung,

Berusu, Lundayeh merupakan penduduk asli, sedangkan suku Jawa, Bugis, Banjar dan

Toraja merupakan penduduk pendatang.

Tabel 2.13

Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan

Pemeluk Agama Tahun 2016

No Agama Jumlah Penduduk

Jiwa %

1. Islam 18.512 78,52

2. Katholik 1.973 8,40

3. Protestan 3.038 12,93

4. Hindu 3 0,01

5. Budha 33 0,14

Jumlah 23.497 100,00

Sumber: Data Pokok Pembangunan Kabupaten Tana Tidung

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Kondisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian Kabupaten Tana Tidung sangat didominasi oleh sektor‐sektor

ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam (SDA), terutama dari sektor

pertambangan dan penggalian, serta pertanian. Jumlah seluruh nilai tambah yang

tercipta akibat kegiatan ekonomi (PDRB) harga konstan di Kabupaten Tana Tidung

pada tahun 2016 adalah sebesar 3.262.250,00 juta rupiah.

Sektor perekonomian Kabupaten Tana Tidung pada Tahun 2016 terbesar

sekitar 31,71% berasal dari nilai tambah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Terbesar kedua adalah dari nilai tambah 31,66% berasal dari sektor pertambangan

dan penggalian, selanjutnya disusul oleh sektor konstruksi sebesar 16,82%,

berikutnya sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib

sebesar 10,08%, dan sektor lainnya secara keseluruhan hanya memberikan

kontribusi dibawah 8%. Struktur ekonomi Kabupaten Tana Tidung Tahun 2014

seperti disajikan pada Gambar 2.5

31

Gambar 2.5 Struktur Ekonomi Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016

(Sumber: Analisis Data, 2017)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran kemampuan

suatu daerah mengelola sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM)

yang dimiliki. Kemampuan daerah ini menciptakan nilai tambah untuk berbagai

aktivitas ekonomi. Ada dua jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga konstan

(adhk) dan atas dasar harga berlaku (adhb). Hasil analisis pertumbuhan PDRB

Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2014 disajikan dalam Tabel 2.14 dan Tabel 2.15.

32

Tabel 2.13

Nilai dan Kontibusi Sektor Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kabupaten Tana Tidung atas Dasar Harga Konstan 2010

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014

Sumber: Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten Tana Tidung, 2010-2014

Keterangan: *) = Angka Sementara. **) = Angka Sangat Sementara

33

Tabel 2.15

Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kabupaten Tana Tidung atas Dasar Harga Berlaku

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014


Keterangan: *) = Angka Sementara. **) = Angka Sangat Sementara

Gambar 2.10 Trend Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Tana Tidung

menurut Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-

2014 (Sumber : Analisis Data, 2017)

34

Tabel 2.16

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tana Tidung Tahun 2011–2014 atas

Dasar Harga Konstan Tahun 2010


Pertumbuhan nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan Harga konstan tahun

2010-2014, masing-masing tumbuh sebesar 6 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa di

Kabupaten Tana Tidung terjadi peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga daya

beli masyarakat juga mengalami peningkatan.

Tabel 2.17

Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tana Tidung Tahun

2010–2014

Tahun

Dengan Migas (Milyar Rp) Tanpa Migas (Milyar Rp) Laju Pertumbuhan

(%)

Harga

Berlaku

Harga Konstan

2010

Harga

Berlaku

Harga Konstan

2010

Dengan

Migas

Tanpa

Migas

2010 2836.23 2836.23 2829.07 2829.07 0 0

2011 3139.12 2862.19 3124.57 2850.25 0.92 0.75

2012 3198.46 2889.51 3166.52 2867.78 0.95 0.62

2013*) 3617.07 3066.62 3601.45 3056.52 6.13 6.58

2014**) 4074.75 3262.25 4055.74 3251.35 6.38 6.37


35

Gambar 2.11 Perkembangan PDRB


tahun 2010-2014

(Sumber : Analisis Data, 2017)

Perekonomian Kabupaten Tana

Tidung dalam kurun waktu

2010-2014, menunjukkan

penguatan. Laju pertumbuhan

ekonomi di tahun 2011 hingga

2012 tercatat masing-masing

sebesar 0,91 % dan 0,95 %.

Sedangkan laju pertumbuhan

ekonomi pada kurun waktu

2013 hingga 2014 menguat pada

angka 6,13 % dan 6,38 %. Seperti pada umumnya daerah non perkotaan, penopang

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tana Tidung ini sebagian besarnya ditopang

oleh hasil sumber daya alam. Dengan adanya perubahan tahun dasar perhitungan

yang sebelumnya menggunakan tahun 2000, mulai tahun 2010 menggunakan

perhitungan tahun dasar 2010, sehingga pertumbuhan ekonomi terkesan rendah

akibat penyesuaian perhitungan tahun dasar, dimana pertumbuhan ekonomi tercatat

0,92 % pada tahun 2011, dan 0,95 % pada tahun 2012. Dua tahun berikutnya,

menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Tidung kembali

mengalami peningkatan dengan ditandai oleh laju pertumbuhan ekonomi 6,13 %

Gambar 2.12 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Tana Tidung tahun 2010-2014** (Sumber: Analisis Data, 2017)

36

pada tahun 2013. Hingga kini di tahun 2014 perekonomian di Kabupaten Tana

Tidung kokoh dengan pertumbuhan ekonomi sementara sebesar 6,38 %.

B. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan indikator yang berkaitan erat dengan harga barang dan

jasa yang dibutuhkan penduduk dalam suatu wilayah. Kenaikan dan/atau penurunan

laju inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat sehingga inidikator ini

merupakan salah satu aspek penting yang digunakan untuk mengukur tingkat

kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis nilai inflasi rata-rata, disajikan dalam Tabel

2.18

Tabel 2.18

Nilai Inflasi Rata-Rata Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009-2014

Uraian Nilai Inflasi Rata-Rata Rata-rata

pertumbuhan 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kabupaten Tana Tidung 5,71 5,48 5,20 5,18 5,42 10,35 5,52

Provinsi Kaltim 4,31 7,28 6,35 5,61 9,33 7,44 5,9

Nasional 2,78 6,96 3,79 3,73 3,73 4,3

Sumber : Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten Tana Tidung, 2010-2014

Ket : * Angka sementara

Tingkat laju inflasi di Kabupaten Tana Tidung cenderung menurun seiring

kecederungan penurunan inflasi nasional. Inflasi tertinggi di tahun 2008 sebesar 6,36

persen, dimana saat itu merupakan awal pembentukan daerah otonomi baru di

Kabupaten Tana Tidung, seiring dengan perkembangan daerah inflasi mengalami

penurunan dari tahun ke tahun sampai pada level 5,20 persen di tahun 2013.

Gambar 2.13 Perkembangan Inflasi Kabupaten Tana Tidung dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional


37

C. PDRB Perkapita

Nilai PDRB perkapita Kabupaten Tana Tidung setiap tahunnya mengalami

fluktuasi seiring dengan perkembangan nilai PDRB yang tercipta. Kabupaten Tana

Tidung sebagai daerah yang struktur perekonomiannya berbasis ekonomi kerakyatan

dimana sektor yang paling dominan adalah sektor pertanian. PDRB per-kapita

Kabupaten Tana Tidung menunjukkan peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2011,

kemudian mengalami penurunan pada tahun 2012, dan terus mengalami peningkatan

sampai dengan tahun 2014. Sementara itu pertumbuhan PDRB per-kapita secara

“riil” mengalami penurunan. Pada tahun 2014 pertumbuhan PDRB per-kapita sebesar

turun sebesar 0,97 persen. Pertumbuhan PDRB per-kapita ini senantiasa berada di

bawah pertumbuhan penduduk yang ada di Kabupaten Tana Tidung.

Tabel 2.19

Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita

Kabupaten Tana Tidung, Tahun 2010-2014

Tahun

Penduduk

Pertengahan

Tahun (Orang)

Nilai PDRB (Milyar Rp) PDRB Per Kapita

(Ribu Rp)

Atas Dasar

Harga Berlaku

(ADHB)

Atas Dasar

Harga

Konstan 2010

(ADHK)

Atas Dasar

Harga Berlaku

(ADHB)

Atas Dasar

Harga

Konstan 2010

(ADHK)

2010 15.200 2.836,23 2.836,23 186.594,08 186.594,08

2011 16.360 3.139,07 2.862,14 191.874,69 174.947,43

2012 17.080 3.200,57 2.889,39 187.387,00 169.168,03

2013 18.990 3.617,07 3.066,62 190.472,35 161.486,04

2014 20.400 4.074,75 3.262,25 199.742,65 159.914,21

Sumber : Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten Tana Tidung, 2010-2014

Pada tahun 2013 angka pendapatan per kapita kabupaten Tana Tidung tercatat

sekitar Rp.190.472.350,- yang mengandung maksud bahwa dari seluruh penduduk

Kabupaten Tana Tidung diperkirakan mempunyai pendapatan sebesar tersebut.

Angka pendapatan per kapita ini naik sekitar 1,65 persen bila dibandingkan dengan

angka pendapatan perkapita tahun 2012, maka artinya dengan tingkat kesejahteraan

masyarakat Kabupaten Tana Tidung sebesar 1,65 persen.

38

2010 2011 2012 2013 2014

ADHB 186,594.08 191,874.69 187,387.00 190,472.35 199,742.65

ADHK 2010 186,594.08 174,947.43 169,168.03 161,486.04 159,914.21

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00N

ila

i (R

ibu

Rp

.)

PDRB Per Kapita

Gambar 2.14 Grafik Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Tana Tidung Atas

Dasar Harga Berlaku Dan Konstan, Tahun 2010-2014 (Sumber : Analisis

Data, 2017)

D. Indeks Gini

Indeks Gini merupaan hasil perhitungan untuk menggambarkan distribusi

pendapatan penduduk dari suatu kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan

nonpangan). Rentang angka dalam indeks gini adalah 0-1, semakin mendekati 0 maka

diartikan bahwa pemerataan semakin baik, namun sebaliknya apabila semakin

mendekati angka 1 maka disimpulkan ketimpangan di dalam masyarakat semakin

besar.

Indeks Gini Kabupaten Tana Tidung dari tahun 2011-2014 secara umum

berada di bawah angka 0,27. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan

perekonomian masyarakat di Kabupaten Tana Tidung adalah rendah atau dapat

dikatakan distribusi pendapatan (distribusi pengeluaran) relatif cukup merata.

Tabel 2.20

Perkembangan Indeks Gini

Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2014

Uraian Prosentase Gini Rasio

2010 2011 2012 2013 2014

Indeks Gini Kabupaten Tana Tidung 0,258 0,191 0,296 0,242 0,270

Sumber: Analisis IPM Kabupaten Tana Tidung, 2010-2014

39

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

2010 2011 2012 2013 2014

Indeks Gini Kabupaten Tana Tidung

Gambar 2.15 Perkembangan Indeks Gini



E. Persentase Kemiskinan

Salah satu aspek penting dalam indikator kesejahteraan masyarakat adalah data

dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran untuk mendukung strategi

penanggulangan kemiskinan. Indikator persentase penduduk dibawah garis

kemiskinan merupakan lanjutan dari analisa kesejahteraan penduduk dari segi

pendapatan. Melalui indikator pemertaan pendapatan, diketahui bahwa terdapat

penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut

tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada di bawah di

garis kemiskinan.

Tabel 2.22

Perkembangan Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan Kabupaten

Tana Tidung tahun 2011-2016

No. Tingkat Kemiskinan 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Kabupaten Tana Tidung 11,41 9,81 10,21 9,50 6,35 6,11

Sumber : BPS Kabupaten Tana Tidung,

Dari tabel diatas pada tahun 2009, persentase penduduk miskin masih relative

besar yaitu 15,42 persen. Angka ini terus mengalami penurunan dari tahun 2009

sampai 2013 secara signifikan sampai pada angka 10,21 persen di tahun 2013, yang

berarti proporsi penduduk miskin semakin berkurang. Hal ini sejalan dengan

40

perkembangan PDRB perkapita yang mengalami kenaikan tiap tahunnya. Namun bila

dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Utara, tingkat kemiskinan Kabupaten Tana

Tidung masih lebih besar.

F. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Indikator angka kriminalitas yang tertangani digunakan sebagai langkah

mengindetifikasikan permasalahan kesenjangan kesejahteraaan yang dilihat dari

angka kriminal. Berdasarkan data dibawah, dalam beberapa tahun terakhir angka

penanganan tindak kriminal di Kabupaten Tana Tidung cenderung menurun dan

tergolong rendah.

Tabel 2.23

Angka Tindak Kriminal Tertangani dalam 1 Tahun

di Kabupaten Tana Tidung

Kepolisian Resort Jumlah dalam 1 tahun

2012 2013 2014 2015 2016

Sesayap 0 18 15 29 10

Sesayap Hilir 0 5 3 3 4

Tana Lia 0 0 0 0 3

Betayau 0 1 1 4 0

Muruk Rian 0 1 1 2 0


2.2.2 Fokus Kesejahtaraan Sosial

A. Pendidikan

Tinggi rendahnya pendidikan merupakan cerminan dari kualitas penduduk ,

oleh karena itu pendidikan dapat dijadikan ciri kualitas suatu bangsa dan kualitas

pembangunan serta merupakan ukuran dari derajat kepekaan penduduk terhadap

pembangunan baik sebagai pelaku pembangunan maupun sebagai objek

pembangunan. Aspek pendidikan pada Indeks Pembangunan Manusia dicerminkan

oleh Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS

dan HLS adalah indikator yang menggambarkan mutu sumber daya manusia yang

diukur dalam aspek pendidikan.

41

1. Harapan Lama Sekolah (HLS)(Expected Years of Schooling-EYS)

Angka Harapan Lama

Sekolah (HLS) didefnisikan

lamanya sekolah (dalam

tahun) yang diharapkan

akan dirasakan oleh anak

pada umur tertentu di masa

mendatang. Diasumsikan

bahwa peluang anak

tersebut akan tetap

bersekolah pada umur-

umur berikutnya sama

dengan peluang penduduk

yang bersekolah per jumlah

penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung

untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui

kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam

bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap

anak.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS/EYS) penduduk kabupaten Tana Tidung

meningkat dari 10,84 tahun pada tahun 2010 menjadi 12,14 tahun pada tahun 2014.

Angka ini mempresentasikan bahwa lama sekolah yang diharapkan dapat dicapai

oleh penduduk Kabupaten Tana Tidung usia 7 tahun ke atas pada tahun 2014

berkisar antara 11 sampai dengan 12 tahun.

Gambar 2.18 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2014 (Sumber : Analisis Pembangunan Manusia Kabupaten Tana Tidung)

42

Tabel 2.24

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)


Tahun 2010-2014

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 UNDP

Harapan Lama Sekolah (HLS)

(Expected Years of Schooling-EYS) 10,84 11,07 11,38 11,54 12,14 18,00

Sumber: Analisis Pembangunan Manusia Kabupaten Tana Tidung

2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Mean Years of Schooling - MYS)

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan

oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam

kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan

penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah

penduduk berusia 25 tahun ke atas

Gambar 2.19 Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tana Tidung

Tahun 2010-2014 (Sumber: Analisis Pembangunan Manusia

Kabupaten Tana Tidung)

Rata-rata lama sekolah lima tahun terakhir tampak ada peningkatan, hal ini

berarti program pembangunan di bidang pendidikan mengalami peningkatan,

sebagai akibat atas percepatan dalam mengupayakan capaian dari program

43

0

50

100

150

200

250

300

350

2010 2011 2012 2013 2014

115.43 105.91 110.24 113.72 115.24

105.4299.67 93.89 80.32

104.36

45.45 73 73.8270.01

85.47

7 – 12 Tahun / SD 13 – 15 Tahun / SMP 16 – 18 Tahun / SMA

Target MDG's

SD : 119,1

SMP : 110

SMA :85

pembangunan di bidang pendidikan itu sendiri, walaupun masih jauh dari target

yaitu 9-12 tahun.

3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan perbandingan antara rasio jumlah

siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu

terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan

tertentu. APK merupakan indikator paling sederhana untuk mengukur daya serap

penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

APK Kabupaten Tana Tidung dalam 5 (lima) tahun terakhir untuk tiap jenjang

umur relatif naik. Hal ini diperlihatkan pada Tabel 2.27. Hal ini menunjukkan bahwa

persentase jumlah anak yang seharusnya bersekolah pada jenjang pendidikan atau

umur usia sekolah pada level masing-masing semakin baik. Angka di atas 100% pada

usia 7 – 12 Tahun menunjukkan murid SD yang tercatat ada yang berusia kurang dari

7 tahun dan ada juga murid berumur lebih dari 12 tahun, dan angka di atas 100%

pada usia 13 – 15 Tahun menunjukkan murid SMP yang tercatat ada yang berusia

kurang dari 13 tahun dan ada juga murid berumur lebih dari 15 tahun.

Tabel 2.25 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tana Tidung Tahun

2010-2014

No. Usia Sekolah/ Jenjang

Pendidikan

Tahun Target

MDG’s

2015 2010 2011 2012 2013 2014

1 7 – 12 Tahun / SD 115,43 105,91 110,24 113,72 115,24 119,1

2 13 – 15 Tahun / SMP 105,42 99,67 93,89 80,32 104,36 110

3 16 – 18 Tahun / SMA 45,45 73 73,82 70,01 85,47 85


Gambar 2.20 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2014 (Sumber: Analisis Data)

44

Jika melihat dari data diatas, kecenderungan perkembangan APK Kabupaten

Tana Tidung terjadi penurunan pada tingkat SD dan SMP, sedangkan APK tingkat

SMA cenderung naik. APK SD terjadi penurunan dari 115,43 % di tahun 2010 menjadi

105,91 % di tahun 2011, kemudian mulai naik sebesar 110,24% pada tahun 2012,

dan semakin meningkat hingga sebesar 115,24% pada tahun 2014. Nilai ini masih

dibawah target MDG’s pada tahun 2015 dinyatakan untuk jenjang SD/MI adalah

sebesar 119,1 %. Begitu pula APK SMP turun dari tahun 2010 sebesar 105,42 %

menjadi 80,32% di tahun 2013, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2014

menjadi sebesar 104,36%, meskipun pencapaian ini masih dibawah target MDG’s

jenjang SMP/MTs tahun 2015 sebesar 110%. Sedangkan APK SMA naik dari 45,45 %

menjadi 85,47 % di tahun 2014, yang melampaui target MDG’s untuk jenjang SMA

Sederajat tahun 2015 sebesar 85%.

Dari ketiga nilai capaian APK jenjang SD, SMP dan SMA, hanya APK SMA yang

melampaui target MDG’s tahun 2015, sedangkan APK SD dan SMP masih belum

melampaui target MDG’s tahun 2015. Target MDG’s 2015 untuk pendidikan dasar

diharapkan semua anak-anak dimanapun, laki-laki maupun perempuan dapat

menyelesaikan pendidikan dasar. Dengan berakhirnya program MDG’s 2015, dan

mulai tahun 2016 berganti dan berlanjut dengan nama SDG’s (Sustainable

Development Goals) yang dicanangkan hingga tahun 2030. Salah satu target SDGs

dalam bidang pendidikan adalah memastikan mutu pendidikan yang inklusif dan

merata, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Tentu

hal ini perlu menjadi perhatian dan dibutuhkan usaha dan kerja keras yang harus

dilakukan oleh semua stakeholders dalam memenuhi standar target tersebut.

4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah angka yang digunakan untuk mengetahui

banyaknya anak usia sekolah yang seharusnya bersekolah pada jenjang pendidikan

yang sesuai. Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk melihat penduduk usia

sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Pada tabel dibawah, menunjukkan Angka

Partisipasi Murni Kabupaten Tana Tidung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

yaitu tahun 2010 s.d 2014. Angka dalam tabel tersebut menunjukkan kenaikan angka

yang cukup berarti.

45

0 50 100 150 200 250

2010

2011

2012

2013

2014

95.46

92.41

93.04

94.59

98.17

82.65

67.99

67.8

65.07

77.62

33.22

47.14

48.28

55.84

64.1

7–12 Tahun / SD 13–15 Tahun / SMP 16–18 Tahun / SMA

Tabel 2.26 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tana Tidung Tahun

2010-2014

No. Usia Sekolah/Jenjang

Pendidikan

Tahun Target

MDG’s 2015 2010 2011 2012 2013 2014

1 7 – 12 Tahun / SD 95,46 92,41 93,04 94,59 98,17 96

2 13 – 15 Tahun / SMP 82,65 67,99 67,80 65,07 77,62 76

3 16 – 18 Tahun / SMA 33,22 47,14 48,28 55,84 64,10

Sumber : Analisis Pembangunan Manusia Kabupaten Tana Tidung, 2014

Gambar 2.21 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tana Tidung Tahun

2010-2014 (Sumber: Analisis Data, 2016)

5. Angka Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (APT)

Angka pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah indicator untuk menhukur

besaran dan persentase masyarakat pada tahun tertentu yang berada pada jenjang

pendidikan tertentu. Dengan mengetahui angka rata-rata pendidikan tertinggi yang

ditamatkan maka dapat diketahui tingkat partisipasi dan pendidikan masyarakat

pada jenjang pendidikan tersebut.

Pada Tabel 2.29, terlihat bahwa persentase jumlah penduduk yang tidak/belum

pernah sekolah mengalami kenaikan. Di tahun 2014 persentase masyarakat yang

tidak pernah sekolah atau belum tamat SD dengan persentase sebesar 30,79%, ini

berarti terdapat sebanyak 30,79% penduduk yang belum pernah sekolah atau tamat

SD dari total seluruh masyarakat. Hal ini harus menjadi perhatian agar persentasenya

46

menurun. Sedangkan penduduk yang menamatkan SD/sederajat malah mengalami

penurunan dari 29,76% ditahun 2011 menjadi 28,23% di tahun 2014.

Sementara penduduk yang menamatkan SLTP/sederajat mengalami fluktuatif,

pada tahun 2011 tercatat sebesar 12,64%, meningkat menjadi 22,18% di tahun 2013,

kemudian menurun menjadi sebesar 15,04% pada tahun 2014. penurunan dari

29,76% ditahun 2011 menjadi 28,23% di tahun 2014. Yang lain, juga mengalami

kenaikan dan penurunan seperti jumlah yang menamatkan pendidikannya untuk

semua jenjang pendidikan. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk

bersekolah sudah lebih baik.

Walaupun mengalami kenaikan, yang perlu mendapat perhatian adalah

persentasenya yang masih kecil, sehingga perlu mendapatkan perhatian. Beberapa

alasan penyebab seseorang untuk tidak/belum pernah sekolah atau tidak

melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi diantaranya

adalah karena biaya, bekerja/mencari nafkah, menikah/mengurus rumah tangga,

merasa pendidikan sudah cukup, malu karena ekonomi, sekolah jauh, cacat, dan lain-

lain.

Tabel 2.27

Persentase Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk 10 tahun

keatas di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2011-2014

No. Jenjang Pendidikan Tahun

2011(%) 2012(%) 2013(%) 2014(%)

1 Tidak/Belum Pernah Sekolah 34,23 50,26 51,17 30,79

2 Tidak Punya Ijazah SD

3 SD/MI 29,76 0,42 0,99 28.23

4 SLTP/sederajat 12,64 19,97 22,18 15.04

5 SLTA/sederajat 15,74 19,16 16,80 16.83

6 Perguruan Tinggi (D-I/II/III

DIV/S-I S-2/3) 7,63 10,19 5,62 9,11


47

Tidak/Belum Pernah Sekolah

dan Tidak Punya Ijazah SD, 30.79%

SD/MI, 28.23%

SLTP/sederajat, 15.04%

SLTA/sederajat, 16.83%

Perguruan Tinggi (D-I/II/III

DIV/S-I S-2/3), 9.11%

Gambar 2.22 Persentase Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Penduduk Usia 10 Tahun keatas Tahun 2014

(Sumber: Analisis Data)

B. Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada saat bayi lahir sampai

bayi belum berusia tepat satu tahun. AKB menunjukkan banyaknya kematian bayi

berusia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Indikator ini

berguna untuk menggambarkan keadaan social ekonomi masyarakat dimana angka

kematian itu dihitung. Dari data AKB ini dapat digunakanuntuk dasar merencanakan

program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi.

Tabel 2.28

Angka Kematian Bayi


Tahun 2009-2013

No Uraian Tahun Target MDG’s

2015 2009 2010 2011 2012 2013

1 AKB 3,72 13,79 20,67 40,20 29,63 23

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Tanan Tidung

Angka kematian bayi di Kabupaten Tana Tidung pada kurun waktu 2009-2013

menunjukkan trend yang fluktuatif. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2012

mengalami kenaikan menjadi 40,20 per 1000 kelahiran hidup. Dua tahun terakhir

48

angka kematian bayi di kabupaten Tana Tidung di atas batas MDG’s, peningkatan

yang cukup besar ini perlu menjadi perhatian pemerintah.

2. Angka Kematian Balita (AKABA)

Kematian Balita adalah kematian yang terjadi pada anak sebelum mencapai usia

lima tahun. Angka Kematian Balita menunjukkan banyaknya kasus kematian anak

balita per 1000 kelahiran hidup di suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu

tertentu.

Tabel 2.29

Angka Kematian Balita

di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009-2013


2015 2009 2010 2011 2012 2013

1 AKABA tad tad 7,75 2,51 n/a 32

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Tana Tidung, 2012-2013

Angka kematian balita di Kabupaten Tana Tidung di tahun 2011 tercatat sebesar 7,75

per 1.000 kelahiran hidup, dan menurun angkanya di tahun 2012 menjadi 2,51.

MDG’s Indonesia menargetkan angka kematian balita sebesar 32 per 1000 kelahiran

hidup pada tahun 2015. Berdasarkan data tersebut, AKABA di Kabupaten Tana

Tidung jauh di bawah batas ambang MDG’s.

3. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)

Kematian ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa

kehamilan, persalinan dan masa nifas. Angka Kematian Ibu dihitung per 100.000

kelahiran hidup. AKI mnjadi salah satu indicator dalam menetukan derajat kesehatan

masyarakat, khususnya bagi ibu hamil. Indikator ini dapat dipengaruhi status

kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal, dan pertolongan

persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

49

Tabel 2.30

Angka Kematian Ibu Melahirkan


Tahun 2009-2013


2015 2009 2010 2011 2012 2013

1 AKI 372 - 516,8 502,51 - 102

Sumber : IPM Kabupaten Tana Tidung

Angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Tana Tidung, dari data 2009 cenderung

naik menjadi 516 dan 502 per 100.000 kelahiran hidup, namun tahun 2013 menurun

mencapai angka 0 di tahun 2013.

4. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata pendudukdengan

asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup

merupakan indicator untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan

kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada

khususnya. Variabel dalam meningkatkan angka usia harapan hidup perlu

memperhatikan hal-hal seperti penanganan terhadap kehamilan beresiko, cakupan

pertolongan persalinan, jumlah tenaga medis dan kesehatan lainnya, angka kesakitan,

kondisi geografis tempat tinggal, penyediaan air bersih, akses terhadap sarana

kesehatan hingga latar belakang pendidikan masyarakat.

Tabel 2.31

Angka Harapan Hidup


Tahun 2010-2014


2015 2010 2011 2012 2013 2014

1 AHH 70,09 70,26 70,47 70,68 70,80 85

Sumber : IPM Kabupaten Tana Tidung, 2010-2014

50

Angka harapan hidup

penduduk Kabupaten Tana

Tidung sejak tahun 2009

hingga tahun 2013 cenderung

selalu meningkat.

Peningkataan Angka Harapan

Hidup ini tidak terlepas dari

berbagai upaya yang selama ini

dilakukan pemerintah dengan

dukungan berbagai

kalangan/instansi terkait yang

memiliki relevansi atas AHH yang relatif baik. Hal ini merupakan salah satu wujud

dari hasil-hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah, disertai semakin tingginya

kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat.

5. Persentase Balita Gizi Buruk

Presentase gizi buruk dihitung dari banyaknya balita yang bersttatus gizi buruk

di suatu wilayah tertentu selama satu tahun dibandingkan dengan jumlah balita di

wilayah tersebut pada waktu yang sama.

Tabel 2.32

Persentase Gizi Buruk di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009-2013

No. Uraian

Tahun Target

MDG’s

2015 2009 2010 2011 2012 2013

1 Persentase Gizi Buruk 0 1,40 0,81 0,35 0,30 3,15

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Tana Tidung

Persentase gizi buruk di Kabupaten Tana Tidung berada pada angka yang

rendah yaitu tidak mencapai 1 % di tahun 2011-2013. Kecenderungan dari tahun

2010 sampai 2013 mengalami penurunan, hal ini berarti penanganan pencegahan gizi

buruk di Kabupaten Tana Tidung sudah baik dan terjadi perbaikan.

60

65

70

75

80

85

90

2009 2010 2011 2012 2013 UNDP

72.61

72.64 72.7 72.76 72.76

85

Gambar 2.23 Angka Harapan Hidup Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2014 (Sumber : Analisis Data, 2016)

51

2010 2011 2012 2013 2014

Pertanian 46.49 51.50 42.37 48.69 52.32

Pertambangan 11.21 6.36 8.41 8.48 10.85

Industri Pengolahan 1.04 0.48 0.73 0.67 0.44

Listrik, Gas & Air 0.49 0.54 0.36 0.46 1.11

Bangunan 4.16 6.86 8.15 5.98 1.11

Perdagangan 9.88 6.50 9.11 7.04 10.96

Angkutan & Komunikasi 3.13 3.10 2.91 1.72 0.67

Keuangan 1.02 0.00 1.46 1.8 1.82

Jasa 22.58 24.67 26.5 25.16 20.72

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Pe

ny

era

pa

n te

na

ga

Ke

rja

(%

)

6. Kesempatan Kerja

Pada kurun tahun 2010-2014, tenaga kerja tiap sektor relative stabil. Sektor

pertanian setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sementara, sektor pertambangan,

perdagangan dan jasa relative mengalami fluktuatif.

Gambar 2.24 Grafik Penyerapan Tenaga Kerja Per Sektor Kabupaten Tana

Tidung Tahun 2010-2014 (Sumber : Analisis Data, 2016)

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus seni budaya dan olahraga dapat diketahui dari pengelolaan kebudayaan

dengan indikator jumlah grup kesenian, jumlah gedung. Data situs yang ditangani

serta pengelolaan pemuda dan olahraga meliputi jumlah olahraga dan jumlah gedung

olahraga. Adapun capaian indikator belum optimalnya pengelolaan grup kesenian

serta belum terkelolanya gedung kebudayaan/balai adat yang ada di Kecamatan

Sesayap Hilir.

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

A. Pendidikan

Pendidikan merupakan aset social yang strategis dalam upaya meningkatkan

sumberdaya manusia dalam pembangunan. Pendidikan merupakan urusan wajib

52

menjadi kewajiban dan prioritas pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan

sumber daya manusia yang berkualitas.

1. Pendidikan Dasar (SD & SMP)

Angka partisipasi sekolah adalah ukuran daya serap sistem pendidikan

terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah menggambarkan

seberapa banyak/besar penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan

sesuai dengan jenjangnya. APS diketahui berdasarkan jumlah murid kelompok usia

penddikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan

dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

Tabel 2.35

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Kabupaten

Tana Tidung

Tahun 2011 s.d 2013

No Jenjang Pendidikan Tahun

SPM MDG’s 2011 2012 2013

1 APS SD/MI 96,92 99,58 99,62 90 99

2 APS SMP/MTs 84,02 94,97 97,70 90 95

Sumber : Data Pokok Pembangunan Kabupaten Tana Tidung, 2010-2014

Peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan,

terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan

pendidikan. APS usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun cenderung meningkat. Hal ini

berarti persentase anak usia sekolah yang mengenyam pendidikan semakin

meningkat. Pada tahun 2013 APS SD sebesar 99,62 persen yang berarti sudah 99,62

persen penduduk usia 7-12 tahun di daerah ini yang bersekolah, namun masih

terdapat sisanya 0,38 persen tidak bersekolah. Begitu pula dengan APS SMP usia 13-

15 tahun 2013 sebesar 97,70 persen yang berarti sudah 97,70 persen penduduk usia

13-15 tahun di daerah ini yang bersekolah dan masih terdapat sisanya 2,3 persen

tidak bersekolah. Jika dibandingkan dengan target SPM dan MDG’s, APS SD dan SMP

di Kabupaten Tana Tidung sudah dapat melampaui target di tahun 2013.

Sedangkan untuk Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk usia

sekolah, merupakan perbandinan antara jumlah sekolah dan penduduk dalam usia

53

sekolah. Indicator ini menunjukkan jumlah sekolah yang ada setiap 10.000 penduduk.

Jenjang pendidikan yang digunakan adalah jenjang SD dan SMP dan dibandingkan

dengan jumlah penduduk usia sekolah 7-12 tahun dan 13-15 tahun.

Tabel 2.36

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar


Tahun 2010 s.d 2013

No. Jenjang Pendidikan 2010 2011 2012 2013

1 7-12 TAHUN

1.1 Jumlah Gedung Sekolah 25 25 27 27

1.2 Jumlah penduduk kelompok usia 7

– 12 tahun 2.204 2.222 1.532 2.584

1.3 Rasio SD 113,43 112,51 176,24 104,49

2 13 – 15 TAHUN


2.2 Jumlah penduduk kelompok usia

13– 15 tahun 922 744 1.838 1.084

2.3 Rasio SMP 86,77 107,53 43,53 73,80

Sumber : Data Pokok Pembangunan Kabupaten Tana Tidung, 2011-2014, diolah

Gambar 2.28

Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Pendidikan Dasar Sekolah


Sumber : Analisis Data, 2014

0

50

100

150

200

Rasio SD Rasio SMP

2010 2011 2012 2013

54

Rasio Jumlah gedung sekolah dengan Jumlah penduduk usia kelompok 7 -12

tahun untuk jenjang pendidikan SD/MI semakin baik dimana dari tahun 2010 s/d

2012 rasio tersebut semakin naik. Sama halnya dengan jenjang pendidikan SMP/MTs

dimana rasionya semakin naik.

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per

1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga

pengajar dan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk saru guru agar tercapai

mutu pengajaran.

Tabel 2.37

Rasio antara Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten

Tana Tidung

Tahun 2010 s.d 2013

No. Usia Sekolah 2010 2011 2012 2013

1 7 – 12 Tahun

1.1 Jumlah Guru 383 313 306 303

1.2 Jumlah Murid 2.286 2.586 2.609 2.503

1.3 Rasio SD 167,54 121,04 117,29 121,05

2 13 – 15 Tahun

2.1 Jumlah Guru 87 97 95 95

2.2 Jumlah Murid 733 846 915 926

2.3 Rasio SMP 118,69 114,66 103,83 102,59


Gambar 2.29 Rasio Guru dan Murid JenjangPendidikan Dasar di Kabupaten Tana Tidung (Sumber : Analisis Data, 2014)

0

50

100

150

200

Rasio SD Rasio SMP

2010 2011 2012 2013

55

2. Pendidikan Menengah (SMA)

APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menenagh (16-19 tahun)

yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia

pendidikan menengah.

Tabel 2.38

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah


Tahun2011 s.d 2013

No Jenjang Pendidikan Tahun

SPM MDG’s 2011 2012 2013

1 APS SMA 64,66 80,00 62,58 60

Sumber : Data Pokok Pembangunan Kabupaten Tana Tidung, 2011-2014

Selanjutnya APS usia 16-18 tahun sebesar 62,58 persen di tahun 2013 yang

berarti sudah 62,58 persen penduduk usia 16-18 tahun di daerah ini yang bersekolah

dan masih terdapat sisanya 37,42 persen tidak bersekolah. Melihat perkembangan

selama tiga tahun terakhir ini, APS SMA di Kabupaten Tana Tidung cenderung

menurun. Semakin turunnya angka pasrtisipasi sekolah mungkin disebabkan

rendahnya apresiasi masyarakat terhadap nilai penting pendidikan.

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan

menengah merupakan perbandingan antara jumlah usia sekolah dengan penduduk

dalam usia sekolah 16 – 18 tahun jenjang SMA/SMK, yang mencerminkan jumlah

sekolah yang ada setiap 10.000 penduduk.

Tabel 2.39 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah

Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010 s.d 2013

No. Jenjang Pendidikan 2010 2011 2012 2013

1 16-18 TAHUN


1.2 Jumlah penduduk kelompok usia

16– 18 tahun 590 679 1.234 885

1.3 Rasio SMA 50,85 44,18 24,31 33,90


56

Gambar 2.30 Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia

Pendidikan Menengah Sekolah di Kabupaten Tana

Tidung (Sumber : Analisis Data, 2014)

Rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang SMA/SMK mengalami fluktuasi, pada

tahun 2010, rasio SMA sebesar 50,85, dan menurun di tahun 2013 menjadi 33,90. Hal

ini menjelaskan bahwa jumlah sekolah di Kabupaten Tana Tidung masih cukup

banyak dapat menampung penduduk usia 16-18 tahun, oleh karena penduduk usia

sekolah ini masih relative sedikit.

Rasio guru dan murid tingkat SMA adalah perbandingan jumlah guru

disbanding murid untuk jenjang pendidikan SMA sederajat. Dalam standar pelayanan

minimal, rasio guru dan murid untuk jenjang SMA sederajat adalah 1 : 5, yang berarti

satu guru mengajar 15 murid SMA. Sedangkan di Kabupaten Tana Tidung, nilai rasio

guru dan murid jenjang SMA

Tabel 2.40

Rasio antara Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Kabupaten

Tana Tidung

Tahun 2010 s.d 2016

No. Usia Sekolah 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 16 – 18 Tahun

1.1 Jumlah Guru 70 86 88 87

1.2 Jumlah Murid 369 502 665 871

1.3 Rasio SMA 189,70 171,31 132,33 99,89


0

10

20

30

40

50

60

2010 2011 2012 2013

57

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

2010 2011 2012 2013

Gambar 2.31 Rasio Guru dan MuridJenjang Pendidikan Menengah

Sekolah di Kabupaten Tana Tidung (Sumber : Analisis

Data, 2014)

3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Rasio PAUD merupakan perbandingan jumlah murid yang belajar di taman

kanak-kanak atau lembaga pendidikan anak-anak dalam usia 4-6 taun yang

mendapatkan pendidikan dasar. Rasio PAUD menggambarkan perbandingan antara

jumlah murid pada jenjang TK/RA/Penitipan Anank dengan jumlah penduduk usia 4-

6 tahun. Perkembangan PAUD di Kabupaten Tana Tidung dari tahun 2010 sampai

2013 cenderung meningkat, walaupun di tahun 2013 mengalami penurunan menjadi

31,13 persen dari 47,63 persen di tahun 2011.

Tabel 2.41

Rasio Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010 s.d 2016

No. Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Rasio PAUD 18,87 47,63 tad 31,13

Sumber : LPPD Kabupaten Tana Tidung 2010-2013

4. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan perbandingan antara jumlah murid putus

sekolah pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA dengan jumlah murid pada

jenjang pendidikan tertentu. Hasil perhitungan angka putus sekolah ini untuk

mengetahui banyaknya murid putus sekolah di suatu jenjang pendidikan pada

58

wilayah tertentu. Semakin tinggi nilainya berarti semakin banyak murid yang putus

sekolah.

Tabel 2.42

Angka Putus Sekolah


Tahun 2010 s.d 2016

No. Uraian 2010 2011 2012 2013* 2014 2015 2016

1. SD 0,45 0,76 0,00 0,1

2. SMP 2,17 9,03 5,05 0,32

3. SMA 36,84 35,25 20,09 0,0


5. Angka Kelulusan (AL)

Angka Kelulusan meruupakan perbandingan antara jumlah murid yang lulus

uian akhir nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian tersebut. Dari tahun

2012 sampai dengan 2013, angka kelulusan di Kabupaten Tana Tidung relative stabil

yang memiliki capaian 100%.

Tabel 2.43

Angka Kelulusan


Tahun 2010 s.d 2016 (%)

No. Uraian 2010 2011 2012 2013* 2014 2015 2016

1. SD 11,97 100 100

2. SMP 29.08 100 100

3. SMA 18,53 100 100


6. Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP dan SMP ke SMA

Angka melanjutkan sekolah merupakan perbandingan antara jumlah murid

yang melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dengan jumlah lulusanpada

tahun sebelumnya pada enjang pendidikan sebelumnya. Angka melanjutkan sekolah

ini merupakan cerminan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang

lebih tinggi.

59

Angka melanjutkan sekolah di Kabupaten Tana Tidung, perkembangan dari

empat tahun terakhir angkanya cukup tinggi. Bila dibandingkan dengan standar SPM

yaitu dari SD ke SMP minimal 95% dan SMP ke SMA minimal sebesar 60%, maka

capaian di Kabupaten Tana Tidung sudah terlampaui. Ini menunjukkan tingat

partisipasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

cukup besar.

Tabel 2.44

Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP dan SMP ke SMA


Tahun 2010 s.d 2016 (%)

No. Uraian 2010 2011 2012 2013* 2014 2015 2016

1. SD ke SMP 100 100 100

2. SMP ke SMA 100 97,41 97,41


7. Rasio Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV merupakan perbadingan jumlah guru

yang berijazah minimal S1/D-IV dengan total seluruh guru yang ada di Kabupaten.

Guru yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 tentu akan memiliki

kompetensi dan pemahaman tentang materi yang lebih baik, dan hal ini menjadi salah

satu indicator dalam pencapaian pendidikan yang berkualitas.

Tabel 2.45

Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP dan SMP ke SMA


Tahun 2010 s.d 2016 (%)

No. Uraian 2010 2011 2012 2013* 2014 2015 2016

1. Rasio Guru berkualifikasi S1/D-IV 40,91 48,21 87,59 87,59


Dari hasil tabel diatas, rasio guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dari tahun 2010

sampai 2013 makin meningkat. Meningkatnya kecenderungan jumlah guru yang

memenuhi standar minimal S1/D-IV membuktikan komitmen pemerintah untuk

60

meningkatan kompetensi dan keahlian para guru dalam sistem pendidikan di


B. Kesehatan

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk

mencapai keadaan seperti itu maka diperlukan fasilitas serta tenaga kesehatan yang

memadai. Bukan hanya soal kualitas namun juga kuantitas juga sangat menentukan

tercapainya kabupaten yang sehat.

1. Rasio Posyandu per satuan Balita

Rasio posyandu per satuan balita merupakan ukuran pelayanan posyandu

sebagai pelayanan kesehatan dasar masyarakat. Posyandu adalah wadah pelayanan

kesehatan masyarakat dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat

dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan

keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber

daya manusia sejak dini.

Tabel 2.46

Rasio Posyandu per satuan Balita


No. Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Rasio Posyandu per balita 0,81 1,17

Sumber : RPJPD Kalimantan Utara 2005-2025, 2014

Rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Tana Tidung mengalami

kenaikan. Berdasarkan jumlah ideal posyandu yaitu 1 per 100 balita maka rasio di

Kabupaten Tanna Tidung telah mencapai target.

2. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu

Indikator rasio puskesmas per 100.000 penduduk adalah salah satu indicator

yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas.

61

Tabel 2.47

Rasio Puskesmas dan Pustu


No. Uraian 2010 2011 2012 2013* 2014 2015 2016

1. Jumlah Penduduk 15.202 16.356 17.079 18.985

2. Puskesmas 3 3 3 4

3. Puskesmas Pembantu 11 11 12 11

4. Rasio Puskesmas 19,73 18,34 17,57 21,07

5. Rasio Pustu 72,36 67,25 70,26 57,94

Sumber :Data Pokok Pembangunan 2013, diolah 2014

Berdasarkan data diatas, rasio puskesmas per 100.000 penduduk di Kabupaten Tana

Tidung berada dikisaran 19, yang berarti 1 puskesmas melayani sekitar 5200

penduduk. Tingginya nilai rasio puskesmas per satuan penduduk dapat disebabkan

oleh jumlah penduduk di Kabupaten Tana Tidung yang tidak terlalu banyak. Untuk

meningkatkan jangkauan pelayanan puskesmas terhadap masyarakat, puskesmas

didukung oleh sarana pelayanan kesehatan berupa puskesmas pembantu (pustu).

Terlihat dari rasio pustu per satuan penduduk di Kabupaten Tana Tidung rata-rata 1

pustu melayani 1700 penduduk. Hal ini sesuai dengan fungsi puskesmas pembantu

yang meluaskan jangkauan pelayanan puskesmas dan mendekatkan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat.

Selain puskesmas dan puskesmas pembantu, puskesmas keliling (pusling) juga

memiliki peran yang sangat penting bagi Kabpaten dengan wilayah administrasi yang

luas dan daerah yang sulit dijangkau. Pada umumnya puskesmas keliling di

Kabupaten Tana Tidung berupa pusling roda dua, roda empat, dan pusling perairan

yang dapat berupa ketinting maupun speed boat.

Tabel 2.48 Data Puskesmas Keliling


No. Uraian 2011 2012 2013* 2014 2015 2016

1. Roda 2 6 6 6

2. Roda 4 (ambulance) 26 26 26

3. Perairan 1 1 1

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Tana Tidung 2013

62

Namun bila dilihat dari akses menuju sarana kesehatan akan membuat keberadaan

sarana esehatan tersebut kurang efektif.

Tabel 2.49

Jarak Rata-rata Desa Ke Puskesmas

di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2011

No. Kecamatan Jarak Rata2

(Km)

Kemudahan Mencapai Sarkes

Terdekat Dari Desa

SM M S SS

1. Sesayap 19,18 3 6 3

2. Sesayap Hilir 13,64 2 6

3. Tana Lia 23,00 2 1

17,63 7 12 3 1

30,43% 52,17% 13,04% 4,35%

Sumber : Podes 2011, Ket : SM = sangat mudah; M = mudah; S = Sulit, SS = sangat sulit

Dari data Podes 2011, rata-rata desa-desa di Kabupaten Tana Tidung harus

menempuh 17 Km untuk mencapai puskesmas terdekat. Desa-desa di Kecamatan

Tana Lia memiliki jarak paling jauh untuk menempuh puskesmas dibandingkan

kecamatan lain. Dari kemudahan mencapai akses, 30,43 % desa di Kabupaten Tana

Tidung dapat mengakses puskesmas dengan sangat mudah dan 52,17 % dengan

akses mudah. Sedangkan untuk Kecamatan Sesayap 13,04% mengalami kesulitan

untuk mencapai puskesmas, dan Kecamatan Tana Lia 4,35% sangat sulit mencapai

puskesmas.

2. Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi

menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara

berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita pasien.

Kabupaten Tana Tidung sampai tahun 2013, belum memiliki rumah sakit umum

daerah. Saat ini masih dalam proses pembangunan Rumah Sakit Type D yang mana

pembangunannya direncanakan akan selesai pada tahun 2014. Selama

63

beberapatahun terakhir ini, masyarakat yang sakit dirujuk ke rumah sakit di

kabupaten/kota tetangga, baik di RSUD Tarakan, RSUD Malinau dan RSUD Bulungan.

Sehingga bila dilihat dari cakupan kemudahan akses ke sarana kesehatan rumah

sakit, di Kabupaten Tana Tidung masih tergolong sulit untuk mencapai ke rumah

sakit, yakni sekitar 82,61% akses menuju rumah sakit terdekat sulit, dan 17,39%

sangat sulit.

Tabel 2.50

Jarak Rata-rata Desa Ke Rumah Sakit


No. Kecamatan Jarak Rata2 (km)

Kemudahan Mencapai Sarkes

Terdekat dari Desa

SM M S SS

1. Sesayap 99,8 9 3

2. Sesayap Hilir 83,62 8

3. Tana Lia 76,6 2 1

91,15 0 0 19 4

0% 0% 82,61% 17,39%

Sumber : BPS Kabupaten Tana Tidung, 2016

Ket : SM = sangat mudah; M = mudah; S = Sulit, SS = sangat sulit

3. Rasio Dokter per satuan Penduduk

Berdasarkan jenis profesinya, rasio dokter berdasarkan Indikator Sehat 2010

dibedakan menjadi tiga yaitu dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi. Rasio

dokter per 100.000 penduduk haru mencapai target 40 di tahun 2010, sedangkan

rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk adalah 6, dan rasio dokter gigi per

100.000 penduduk adalah 11.

Tabel 2.51 Rasio Dokter per satuan Penduduk


No. Uraian Rasio Dokter per 100.000 penduduk

2009 2010 2011 2012 2013

1. Dokter Umum 13,68 13,16 67,25 46,84

2. Dokter Spesialis 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Dokter Gigi n/a 0,00 24,46 17,57

Sumber: Data Pokok Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2013, diolah 2014

64

Jika dibandingkan dengan terhet Indonesia Sehat 2010 untuk rasio dokter umum dan

dokter gigi, pada tahun 2011 dan 2012 Kabupaten Tana Tidung sudah melampaui

target yang diharapkan., walaupun dari sebarannya masih banyak di perkotaan.

4. Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk

Berdasarkan PP nomor 32 Tahun 1996, tenaga kesehatan adalah setiap orang

yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan

keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan

tersebut terdiri dari : Tenaga medis (dokter dan dokter gigi), tenaga keperawatan,

tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat (epidemiologi, entomlogy,

mikrobiolog, administrator kesehatan dan sanitarian), tenaga gizi, tenaga kesehatan

fisik, tenaga keteknisan medis. Berikut jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ada di

Kabupaten Tana Tidung dari tahun 2010-2016.

Tabel 2.52

Data Puskesmas Keliling


Tahun 2011-2016

No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Dokter 10 12 10 10 10 10

2. Bidan 52 52 53 53 53 53

3. Perawat 97 101 97 97 97 97

4. Farmasi 8 8 7 7 7 7

5. Gizi 3 7 3 3 3 3

6. Sanitasi 5 6 6 6 6 6

7. Kesmas 11 7 9 9 9 9

Jumlah 194 193 185 185 185 185

Sumber : Data Pokok Pembangunan Tahun 2017

Keadaan tenaga kesehatan di suatu daerah dapat dilihat dengan indikator rasio

tenaga kesehatan yang dihitumg per 100.000 penduduk. Berdasarkan data yang ada

rasio beberapa tenaga kesehatan 100.000 penduduk adalah sebagai berikut : rasio

65

perawat 117,5, rasio bidan 100, rasio ahli gizi 22, rasio apoteker 10, rasio ahli sanitasi

40, rasio ahli kesehatan masyarakat 40.

Tabel 2.53

Rasio Tenaga Kesehatan per satuan Penduduk


No. Uraian Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 penduduk

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Perawat 593 210 510

2. Bidan 324 46 279

3. Farmasi 43 29 36

4. Gizi 18 12 15

5. Sanitasi 37 6 31

6. Kesmas 55 38 47


Dari data diatas, rasio perawat, bidan, ahli gizi dan ahli kesmas tahun 2013 di

Kabupaten Tana Tidung memenuhi target Indonesia Sehat 2010. Sedangkan rasio ahli

sanitasi masih belum memenuhi target. masih rendahnya rasio ahli sanitasi dapat

berdampak pada kuurangnya kepedulian tentang kesehatan lingkungan.

5. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Komplikasi kebidanan merupakan kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu

nifas yang mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Cakupan komplikasi kebidanan yang

ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan

definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar

dan rujukan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibandingkan dengan

jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu

yang sama. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam

menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara professional kepada ibu (hamil

bersalin, nifas) dengan komplikasi pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan

permasalahan setiap kasus komplikasi kebidanan.

66

Tabel 2.54

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani


No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1.

Cakupan

Komplikasi

Kebidanan

yang DItangani

n/a 32,61 72,04 73,91


Komplikasi kebidanan yang berhasil ditangani di Kabupaten Tana Tidung, di tahun

2012 masih sebatas 72,04% dan meningkat menjadi 73,91% di tahun 2013. Jika

dibandingkan dengan SPM bidang kesehatan dalam Permenkes

No.741/Menkes/Per/VII/2008, menargetkan cakupan komplikasi kebidanan yang

ditangani adalah sebesar 80% pada tahun 2015, cakupan di Kabupaten Tana Tidung

masih belum memenuhi target., namun melihat trend yang meningkat dari 4 tahun

terakhir diperkirakan dapat mencapai target SPM.

Belum tercapainya indikator ini dapat menunjukkan masih banyaknya ibu

dengan komplikasi kebidanan yang belum mendapatkan penanganan definitive

sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih. Banyaknya kasus komplikasi

kebidanan berdampak pada kesehatan dan keselamatan ibu dan janin yang

dikandungnya, hal ini dapat menjadi salah satu sebab angka kematian ibu yang masih

tinggi di Kabupaten Tana Tidung.

6. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki

Kompetensi Kebidanan

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki

Kompetensi Kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan

oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di suatu wilayah kerja

pada kurun waktu tertentu. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen

program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan persalinan yang professional.

67

Tabel 2.55

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

yang memiliki Kompetensi Kebidanan


No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2014

1.

Cakupan

Pertolongan

Persalinan

90,40 103,65 86,46 90,74


Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi

kebidanan di Kabupaten Tana Tidung, semakin membaik, walaupun di tahun 2012

sempat menurun. Jika mengacu pada SPM nasionla, target untuk indikator ini adalah

90% di tahun 2015. Di tahun 2013 Kabupaten Tana Tidung sudah mencapai target

yang diharapkan.

7. Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan desa/kelurahan UCI adalah desa/kelurahan dimana >80% dari jumlah bayi

yang ada I desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap(BCG 1 kali, DPT 3

kali, Hepatitis B 4 kali, Polio 4 kali dan campak 1 kali) dalam waktu satu tahun. SPM

menetapkan target 100% desa/kelurahan UCI pada tahun 2010 untuk setiap

kabupaten/kota.

Tabel 2.56

Cakupan Desa UCI


No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Cakupan Desa

UCI 21,74 60,87 73,91 52,17


Cakupan desa UCI di Kabupaten Tana Tidung dari tahun 2010 mengalami

peningkatan, walaupun di tahun 2013 menurun menjadi 52,17%, dari 23 desa hanya

68

12 desa yang mampu mencapai UCI, angka ini mengalami penurunan dari tahun

sebelumnya yaitu 17 dari 23 desa.

8. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan

Balita gizi buruk yang mendapat perawatan merupakan balita gizi buruk yang

dirawat/ditangani disarana pelayanan kesehatan sesuai tata laksana gizi buruk di

satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Tabel 2.57

Cakupan Desa UCI


No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1.

Cakupan Balita

gizi buruk yg

mendapat

perawatan

100 100 100 100


Di Kabupaten Tana Tidung, cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan

telah mencapai target SPM nasional.

9. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+)

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+) adalah

jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati pada satu wilayah

kerja selama 1 tahun disbanding dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA

(+) dalam kurun waktu yang sama.

Tabel 2.58 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+)

di Kabupaten Tana Tidung No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1.

Cakupan

penemuan dan

penanganan

penderita TBC

BTA

54,55 25,58 15,79 5,00


69

Terjadi penurunan yang cukup drastic cakupan penemuan dan penanganan penderita

penyakit TBC BTA (+) dari tahun 2010 sampai tahun 2013. Jika dibandingkan degan

target SPM sebesar 100% di tahun 2010, maka hasil capaian di Kabupaten Tana

Tidung masih jauh belum memenuhi target tersebut.

10. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penangangan penderita penyakit DBD adalah

persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar disuatu wilayah dalam

kurun waktu 1 tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang

ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Tabel 2.59

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD


No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1.

Cakupan

Penemuan dan

Penanganan

Penderita Penyakit

DBD

100

Tidak

ada

kasus

100 n/a


Penanganan penyakit DBD di Kabupaten Tana Tidung telah terlaksana 100%

cakupannya, dan telah memenuhi target SPM. Hal inimenunjukkan bahwa

penanganan terhadap penyakit DBD telah berjalan dengan baik dan dapat

dipertahankan hingga sekarang.

11. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin adalah jumlah

kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di suatu

wilayah pada kurun waktu tertentu. Sarana kesehatan strata pertama adalah tempat

pelayana kesehatan yang meliputi pusekesma, balai pengobatan pemerintah dan

swasta, praktek bersama dan perorangan.

70

Tabel 2.60

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin


No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1.

Cakupan

Pelayanan

Kesehatan Dasar

Pasien

Masyarakat

Miskin

91,77 70,63 82,15 139,42


Berdasarkan target SPM yang harus dicapai untuk indikator ini adalah 100% di tahun

2015. Tahun 2013, cakupan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin sebesar

139,42%, memenuhi target yang diharapkan.

12. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi merupkan cakupan kunjungan bayi berumur 29 hari-

11 bulan di saran pelayanan kesehatan maupun dirumah, posyandu, tpa, panti asuhan

dan sebagainya memalui kunjungan petugas disbanding dengan jumlah kelahiran

hidup. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam

melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan

kesehatan.

Tabel 2.61

Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Tana Tidung

No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Cakupan

Kunjungan Bayi 65,83 60,72 117,84 100,71


Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Tana Tidung mengalami kenaikan dari

60,72% di tahun 2011 menjadi 117,84% di tahun 2012. Pada tahun 2013, cakupan

kunjungan bayi mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2012. Jika

71

dibandingkan dengan target SPM sebesar 100%, sejak tahun 2012 telah mencapai

target dan melebihi 100%.

C. Lingkungan Hidup

1. Persentase Penanganan Sampah

Indikator persentase penanganan sampah adalah perbandingan jumlah volume

sampah yang ditangani dengan volume produksi sampah.

Tabel 2.62

Persentase Penanganan Sampah


No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Volume sampah yang

ditangani (m3) n/a n/a 1.413,6 1.413,6

2 Volume produksi sampah

(m3) n/a n/a 1.541,6 1.541,6

3. Persentase penanganan

sampah % n/a n/a 91,69 91,69


2. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Persentase penduduk berakses air minum adalah perbandingan jumlah

penduduk yang mendapatkan akses air minum dibandingkan dengan jumlah

penduduk keseluruhan pada suatu wilayah dalam kurun waktu yang sama. Syarat air

minum menurut Kementerian Kesehatan adaah tidak berasa, tidak berbau dan tidak

berwarna, serta tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam

dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh

bakteri atau zat-zat berbahaya.

Sumber air minum yang digunakan di Kabupaten Tana Tidung berasal dari

sumber baik yang terlindungi maupun tidak terlindungi. Berdasarkan data hasil

survey di tahun 2012, jumlah keluarga dengan sumber air minum terlindungi hanya

mencakup 9,81%. Dari data tersebut menunjukkan masih banyak warga yang

mengkonsumsi air dari sumber yang tidak terlindungi yang berarti kemungkinan ada

cemaran mikrobiologi maupun cemaran kimiawi.

72

Tabel 2.63

Persentase Keluarga Menurut Sumber Air Minum yang digunakan di Kabupaten

Tana Tidung Tahun 2017

Jumlah

keluarg

a yang

disurvei

Air

isi

Ula

ng

(%

)

Leden

g

Metera

n (%)

Pomp

a (%)

Sumur

Terlindun

gi (%)

Mata

Air

Terlind

ungi

(%)

Air

Hujan

(%)

Sumur

Tak

Terlindun

gi (%)

Mata Air

Tak

Terlindun

gi (%)

Air

Sung

ai

(%)

Keluarga

dgn

Sumber

Air

Minum

Terlindun

gi (%)

6.933 5,51 4,30 n/a n/a n/a 56,25 6,99 n/a 13,55 9,81

Sumber : Profil Kesehatan, 2017

Berdasarkan Podes tahun 2017, diperoleh juga data desa yang memanfaatkan sumber

air untuk minum dan masak sehari-hari.

Tabel 2.64

Sumber Air Minum/Masak Sebagian Besar Warga


Air

Kemasan

(%)

PAM/PDAM

(%)

Pompa

Listrik/

tangan

(%)

Sumur

(%)

Mata

Air

(%)

Sungai/

Danau

(%)

Air

Hujan

(%)

Lainnya

(%)

n/a 4,55 n/a 4,55 4,55 13,64 72,73 n/a


Persentase tersebut menunjukkan banyaknya desa yang mengakses air

minum/masak tertentu dibandingkan jumlah seluruh desa yang ada. Di Kabupaten

Tana Tidung sebagian besar masyarakat sebanyak 72,73% masih menggunakan air

hujan sebagai air minum. Permukimann adalah bagian dari lingkungan hidup diluar

kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat

kegiatan yang mendukung penghidupan.

Persentase luas permukiman yang tertata adalah perbandingan antara luas area

permukiman tertata dengan luas area permukiman keseluruhan. Data luas

permukiman yang tertata di Kabupaten Tana Tidung belum terdata dengan baik.

73

Namun ketersediaan data luas permukiman di kabupaten Tana Tidung belum terdata

dengan baik.

Tabel 2.65

Persentase Luas Permukiman yang Tertata


No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Luas area permukiman

tertata n/a n/a n/a n/a

2 Luas area permukiman

keseluruhan n/a n/a n/a n/a

3. Persentase luas

permukiman yang tertata n/a n/a n/a n/a

Sumber :

D. Pekerjaaan Umum

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Rasio panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah perbandingan antara

panjang jalan berkondisi baik dan panjang jalan seluruhnya. Rasio ini untuk

mengetahui tingkat pelayanan jalan di Kabupaten Tana Tidung. Rasio panjang

jaringan jalan dalam kondisi jalan.

Tabel 2.66

Rasio Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik


Tahun 2010-2016 (%)

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Rasio Jalan

dalam Kondisi

Baik

18,47 18,47 14,66 22,24 48,69

Sumber :Kabupaten Tana Tidung dalam Angka, 2010-2013

Rasio panjang jalan dalam kondisi baik memiliki kecenderungan meningkat dalam

kurun tahun 2008-2012. Walaupun belum memenuhi SPM sebesar 60%. Peningkatan

ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah, dalam memprioritaskan

pembangunan infrastruktur wilayah terutama jaringan jalan.

74

2. Rasio Jaringan irigasi

Rasio Jaringan Irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap

luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder,

tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan

budidaya pertanian.

3. Rasio Tempat Ibadah per satuan Penduduk

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah perbandingan dari jumlah

tempat ibadah dibagi dengan jumlah penduduk dikali 1000, sehingga dapat

menjelaskan rasio ketersediaan tempat ibadah per 1.000 penduduk.

Tabel 2.67

Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk


Tahun 2008-2012

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1. Rasio tempat Ibadah 2 2 2 3 3

Sumber : Kabupaten Tana Tidung dalam Angka, 2013

Di Kabupaten Tana Tidung, rasio tempat ibadah menunjukkan peningkatan .

berdasarkan data Kementerian Agama tahun 2010, rasio tempat ibadah di Indonesia

adalah 1 : 812 penduduk, sehingga tempat ibadah di Kabupaten Tana Tidung lebih

dari rata-rata nasional.

4. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah indikator yang menunjukkan

banyaknya rumah tinggal yang telah menguunakan sanitasi layak. Perhitungannya

dari perbandingan dari jumlah rumah tinggal yang telah bersanitasi layak dengan

jumlah seluruh rumah yang ada di Kabupaten Tana Tidung.

75

Tabel 2.68

Persentase Rumah Tingggal Bersanitasi


Tahun 2008-2016

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. Persentase Rumah

Tinggal bersanitasi 2,60 2,60 53,15 68,55 76,39

Sumber : Database Pembangunan Kalimantan Timur, 2013

Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan

kecenderungan meningkat, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat perlu akan

kebutuhan sanitasi. Berdasarkan SPM tingkat penyediaan sarana sanitasi terhadap

jumlah penduduk perkotaan adalh 80%, sehingga Kabupaten Tana Tidung masih

belum memenuhi persyaratan ini, maka perlu diadakan peningkatan penyediaan

sarana sanitasi.

5. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan Penduduk

Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk adalah indikator

ketersediaan volume tempat pembuangan sampah per satuan penduduk. Indikator

tersebut didapatkan dari rumus tempat pembuangan sampah dibagi jumlah

penduduk dikali 1.000, sehingga menunjukkan ketersediaan tempat pembuangan

sampah per. 1000 penduduk.

Tabel 2.69



Tahun 2010-2016

No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Rasio TPS per satuan

pajak

n/a 9,95 9,95

Sumber : LPPD Kabupaten Tana Tidung, 2013

76

Rasio tempat pembuangan sampah di Kabupaten Tana Tidung tahun 2012 yaitu 9,95

m3/1.000 penduduk, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap

pembuangan sampah sudah membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

6. Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan

rumah layak huni di kabupaten. Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah rumah

layak huni dibagi dengan jumlah penduduk dikali 1000, sehingga dapat diketahui

ketersediaan rumah layak huni per 1.000 penduduk. Berdasarkan target MDG’s tahun

2015, target rumah sehat ditentukan sebesar 80% atau sebesar 160 rumah/1.000

penduduk. Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2010, persentase rumah

sehat secara nasional sekitar 24,9% atau 50 rumah/1.000 penduduk.

Tabel 2.70



Tahun 2010-2016

No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Rasio Rumah layak huni 24 24

Sumber : LPPD Kabupaten Tana Tidung, 2013

Pada tahun 2012, rasio rumah layak huni di Kabupaten Tana Tidung berada pada

angka 24 rumah per 1.000 penduduk. Apabila rata-rata anggota keluarga 5 orang,

maka diperlukan 200 rumah layak huni untuk memenuhi 1.000 orang penduduk,

sehingga jumlah rumah layak huni di Kabupaten Tana Tidung perlu ditingkatkan.

Berdasarkan target MDG’s tahun 2015, target rumah sehat ditentukan sebesar 80%

atau sebesar 160 rumah/1.000 penduduk.

7. Data Bantuan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Tidak Mampu

Bantuan rumah layak huni di Kabupaten Tana Tidung berasal dari sumber dana

APBD Kabupaten dan APBD Provinsi. Indikator ini menginformasikan penambahan

jumlah bantuan rumah layak huni per tahun.

77

Tabel 2.71

Data Bantuan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Tidak Mampu


Tahun 2010-2013

No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Data Bantuan

Rumah Layak

Huni

78 120 75 100 80

Sumber : Data Pokok Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2017

Dari data diatas, menunjukkan Pemerintah Daerah turut mendukung banyaknya

masyarakat untuk mendaptkan tempat tinggal layak khususnya bagi masyarakat

tidak mampu di Kabupaten Tana Tidung.

8. Panjang Jalan dilalui Roda 4

Panjang jalan dilalui roda 4 merupakan indikator yang menunjukkan tingkat

pelayanan jalan berdasarkan rasio panjang jalan yang dapat dilalui roda 4 yang

disediakan oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melayani per 1.000

penduduk dengan rumus panjang jalan (km) dibagi jumlah penduduk dikali 1.000.

Tabel 2.72

Panjang Jalan dilalui Roda 4


No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Rasio panjang

jalan dilalui

roda 4

2,56 6,34 14,46 14,46


Panjang jalan yang dilalui roda 4 di Kabupaten Tana Tidung cenderung mengalami

peningkatan dalam 5 tahun terakhir yaitu dari 2,56 km/1.000 penduduk pada tahun

2009 menjadi 14,46 km/1.000 penduduk di tahun 2012. Berdasarkan SPM panjang

jalan yang dilalui roda 4 adalah 0,6 Km/1.000 penduduk, sehingga untuk indikator

78

panjang jalan dilalui roda 4 di Kabupaten Tana Tidung masih memenuhi standar

pelayanan minimal.

E. Perhubungan

1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Transportasi Air)

Jumlah arus penumpang transportasi air merupakan indikator untuk mengukur

arus penumpang transportasi air per tahun. Indikator ini merupakan jumlah total

arus penumpang transportasi air datang dan berangkat di Kabupaten Tana Tidung.

Tabel 2.73

Jumlah Arus Penumpang Transportasi Air


Tahun 2009-2016

No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Arus penumpang keluar 15.811 33.217 24.462 34.739 32.136

2. Arus penumpang

datang 18.271 30.214 26.420 38.577 38.887

3.

Jumlah arus

penumpang Angkutan

Air

34.082 63.341 50.882 73.316 71.023


Angkutan transportasi air merupakan salah satu angkutan utama masyarakat

Kabupaten Tana Tidung. Jumlah arus penumpang transportasi air di Kabupaten Tana

Tidung dari kurun waktu lima tahun cederung mengalami peningkatan. Hai ini terjadi

karena perkembangan daerah sebagai kabupaten otonom baru yang meningkatkan

arus penumpang dan barang.

2. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

Jumlah sarana transportasi merupakan indikator yang penting dalam rangka

menunjukkan perkembangan transportasi di daerah. Lajunya perkembangan daerah

biasanya didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang baik

dan layak.

79

Tabel 2.74

Jumlah Pelabuhan Sungai/Udara/Terimnal Bus


Tahun 2009-2016

No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Pelabuhan Laut/Sungai 1 1 1 1 1

2. Pelabuhan Udara - - - - -

3. Terminal Bus - - - - -


3. Rasio Ketersediaan Transportasi Air terhadap Penumpang

Rasio ketersediaan transportasi air terhadap penumpang transportasi air

menunjukkan ketersediaan transportasi air terhadap jumlah penumpang dengan

membandingkan jumlah armada transportasi air dibandingkan dengan jumlah

penumpang transportasi air per tahun.

Tabel 2.75

Rasio Keretsediaan Transportasi terhadap penumpang


Tahun 2009-2016

No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Jumlah armada yang

beroperasi 27 30 11 7 8

2. Jumlah penumpang 15.811 33.217 24.462 34.739 32.136

3. Rasio 0,17 0,09 0,04 0,02 0,02


Rasio ketersediaan transportasi di Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2013 berada

pada angka 0,02%, hal ini menunjukkan bahwa jumlah armada transportasi air belum

memadai jika dibandingkan dengan jumlah penumpang yang ada.

80

2.4.1. FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

A. Penanaman Modal

1. Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan banyaknya

investor PMDN berskala nasional dengan banyaknya investor PMA berskala nasional

yang aktif berinvestasi di daerah dan pada suatu periode tahun pengamatan.Semakin

banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan

penunjang yang dimililiki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan

investasinya di daerah.

Berdasarkan data dari Badan Perijinan Penanaman Modal Daerah (BPPMD)

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011, perkembangan trend PMA di Kabupaten

Tana Tidung meningkat investasinya, sedangkan investasi PMDN masih belum ada.

Data komoditas produk unggulan indusri menengah besar Kabupaten Tana Tidung

masih belum terinventarisir.

Tabel 2.76

PMDN dan PMA


Tahun 2009-2016

Tahun PMDN (Rp.Milyar) PMA (US$.Juta)

2010 - -

2011 - 106,00

2012

2013

2014

2015

2016

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Nakertrans, dan PTSP

Ada 3 (tiga) kendala besar yang seringkali menjadi keluhan para investor dalam

melaksanakan rencana investasi di daerah khususnya di Kabupaten Tana Tidung,

khususnya investor asing (PMA), yaitu hal-hal yang berkaitan dengan: (1) RTRW yang

belum jelas/belum selesai ditetapkan; (2) Ketidak-siapan infrastruktur; (3) Status

lahan yang tidak jelas.

81

Peranan investasi di daerah sangat penting karena akan menentukan kinerja

ekonomi yang ditandai dengan perkembangan atau penurunan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita, Inflasi dan

lain sebagainya.

Kenaikan atau penurunan investasi daerah dalam bentuk Penanaman Modal

Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di daerah dapat

menggambarkan daya saing atau daya tarik investasi bagi investor untuk

menanamkan modalnya di daerah. Kendala-kendala yang dapat mengurangi minat

investor untuk ber-investasi di Kalimantan Utara khususnya di Kabupaten Tana

Tidung harus di-eliminir, sehingga PMDN dan PMA dapat meningkat secara

maksimal.

B. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

1. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu sarana perekonomian yang difungsikan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kalangan menengah

ke bawah. Oleh karena itu, indikator koperasi aktif menjadi salah satu indikator

dalam fokus pelayanan umum. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun

terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun

terakhir melakukan kegiatan usaha.

Tabel 2.77 Data Koperasi


Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah Koperasi 15 18 21 26 35

Koperasi Aktif 30

Koperasi Tidak Aktif 5

Persentase Koperasi

Aktif 86%

Rasio Pelayanan

Koperasi per 1.000

penduduk

1,03 1,18 1,28 1,52

Sumber : RPJPD Provinsi Kaltara, 2016

82

Tabel 2.78 Jenis-jenis Koperasi dan Perkembangannya


No Indikator Tahun

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Jumlah Koperasi Unit

Desa (KUD)

1 1 1 5

2. Jumlah Koperasi Non

KUD

17 18 18 26

3. Koperasi Sekolah - - - -

Jumlah 18 19 19 31

Sumber: Profil Daerah KabupatenTana Tidung 2009-2017

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2009-2012 terjadi

peningkatan jumlah koperasi. Pada tahun 2011-2012 terjadi kenaikan yang signifikan

pada jumlah koperasi tersebut yang awalnya 19 menjadi 31 koperasi. Hal tersebut

terjadi karena adanya pertumbuhan ekonomi rakyat akibat efek dari adanya

koperasi. Oleh karena itu Pemerintah Daerah kabupaten Tana Tidung terus

membangun Koperasi agar pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat.Untuk ke

depannya pemerintah Kabupaten Tana Tidung di harapkan dapat membangun

Koperasi Sekolah. Selain dapat memberikan penghasilan tambahan lewat keuntungan

sisa hasil usaha kepada sekolah selain itu juga dapat melatih guru dan siswa dalam

menjalankan koperasi.

2. Jumlah UKM non BPR/LKMUKM

Usaha kecil maupun usaha menengah merupakan usaha mandiri yang dilakukan

oleh perorangan atau badan usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha

menengah atau besar. UKM merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang potensial

dikembangkan untuk membentuk perekonomian rakyat yang mandiri.

Perkembangan jumah UKM di Kabupaten Tana Tidung selama emapt tahun

terakhir ini mengalami peningkatan yang positif. Semakin banyak jumlah UKM non

BPR/LKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang

dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM.

83

Tabel 2.79 Aspek Pelayanan Umum

Dalam Bidang Perindagkop Tahun 2017

No Uraian Jumlah

1. Jumlah UKM / UKM Mitra Binaan 392 UKM (tahun 2011)

417 UKM (tahun 2014)

2. Jenis Usaha UKM / Mitra Binaan 15 UKM

3. Jumlah UKM/Mitra Binaan Yang diberikan akses

promosi/pemasaran produk

7 Jenis produk

4. Jumlah promosi produk lokal yang telah dilakukan 5 pameran

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tana Tidung, 2017

3. Jumlah BPR/LKM

Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu lembaga perekonomian

mikro yang memiliki peranan dalam membantu pendanaan/permodalan kegiatan

perekonomian masyarakat. Berdasarkan data Podes Tahun 2011, Kabupaten Tana

Tidung hanya memiliki 1 (satu) unit BPR. Minimnya jumlah BPR ini menunjukkan

Kabupaten Tana Tidung memperlukan perhatian khususnya dari segi pendanaan

sarana keuangan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

C. Kependudukan

1. Rasio Penduduk ber-KTP

Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun

ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah

menikah.

Tabel 2.80 Rasio Penduduk ber-KTP Kabupaten Tana Tidung

Tahun 2010-2016 Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah Penduduk > 17 tahun yang

ber-KTP

Jumlah Penduduk > 17 tahun atau

telah menikah / wajib KTP

Rasio Penduduk ber-KTP 0,41* 0,40* 0,29* 0,30*

0,29* 0,30*

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Tana Tidung, 2014

84

Dari data diatas, Kabupaten Tana Tidung memiliki rasio penduduk ber-KTP yang

masih rendah, tentunya hal ini akan menjadi suatu masalah dalam

mengindentifikasikan kondisi masyarakat dalam perencanaan pembanguna daerah.

2. Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran

Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1

tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama. Akte

kelahiran adalah sumber data jumlah kelahiran di suatu daerah, data tersebut penting

untuk memproyeksikan penduduk yang berdampak pada tidak maksimalnya

program pembangunan.

Tabel 2.81

Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran


Tahun 2010-2016

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah bayi yang ber-Akte

Kelahiran

Jumlah bayi yang lahir

Rasio Bayi ber-Akte

0,70* 0,68*

0,70* 0,68*

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Tana Tidung, 2014

Sesuai dengan SPM untuk kepemilikan akte lahir adalah 100 % atau rasio 1

(Permendagri No.62 Tahun 2008). Dari data diatas, rasio bayi ber-akte kelahiran di

Kabupaten Tana Tidung masih belum mencapai target SPM, yang artinya belum

semua bayi memiliki akte kelahiran.

3. Rasio Pasangan berakte Nikah

Rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah

berakte nikah terhadap jumlah keseluruhan pasangan yang telah menikah.

Kepemilikan akte nikah memudahkan dalam administrasi dan identifikasi

kependudukan.

85

Tabel 2.82

Rasio Pasangan berakte Nikah


Tahun 2010-2016

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2013 2016

Jumlah pasangan nikah berakte

Jumlah keseluruhan pasangan yang

telah menikah

Rasio Pasangan ber-Akte Nikah

0,27* 0,79*

0,79*

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Tana Tidung, 2014,

4. Rasio Kepemilikan KTP per 1000 penduduk

Rasio kepemilikan KTP per 1000 penduduk adalah perbandingan jumlah

penduduk yang memiliki KTP dengan jumlah penduduk wajib KTP per 1.000

penduduk. Rasio kepemilikan KTP di Kabupaten Tana Tidung masih rendah dan

cenderung perkembangannya fluktuatif.

Tabel 2.83

Rasio Kepemilikan KTP per 1.000 penduduk


Tahun 2010-2016

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rasio Kepemilikan KTP

per 1.000 penduduk 0,41 0,40 0,29 0,30 0,40 0,29 0,30

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Tana Tidung, 2014,

5. Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 Penduduk

Rasio kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 penduduk adalah perbandingan

jumlah penduduk yang memiliki KTP Akte Kelahiran dibandingkan jumlah penduduk

keseluruhan per 1.000 penduduk.

86

Tabel 2.84

Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran per 1.000 penduduk


Tahun 2010-2016

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rasio Kepemilikan Akte

Kelahiran per 1.000

penduduk*

0,54 0,53 0,50 0,58 0,53 0,50 0,58

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Tana Tidung, 2014

D. Ketenagakerjaan

1. Angkatan Kerja

Tenaga kerja merupakan seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat

bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Angka partisipasi kerja

menunjukkan ketersediaan sumber daya manusia di suatu daerah. Semakin tinggi

tingkat partisipasi angkatan kerja maka sumber daya manusi yang tersedia juga

semakin banyak.

Tabel 2.85

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)


Tahun 2010-2013

No Indikator

Tahun

2010 2011 2012 2013

L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml

1. Angkatan

kerja 5289 1929 7767 5764 2003 7767 5567 1659 7226 6096 1907 7903

2. Bukan

Angkatan

Kerja

948 2628 3301 518 2783 3301 n/a n/a 4227 1574 4036 5610

3. TPAK 84,80

42,3

3 66,87 91,75 41,85 70,18 85,62 33,17 62,82

79,4

8 30,93 58,48

Sumber : Profil Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2011-2017

87

Berdasarkan tabel diatas di Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat bahwa jumlah

angkatan kerja dan bukan angkatan kerja cenderung menurun dan fluktuatif.

Berdasarkan survei angkatan kerja nasional pada tahun 2010 Kabupaten Tana

Tidung mempunyai tingkat partisipasi kinerja sebesar 66,87% dan pada tahun

201358,48%. Secara tidak langsung tergambar bahwa peningkatan jumlah angkatan

kerja tidak seimbang dengan partisipasi angkatan kerja. Hal ini disebabkan

kurangnya lapangan kerja yang tersedia di Kabupaten Tana Tidung.

Oleh karena itu bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung agar dapat mencari

peluang lapangan kerja yang akan menampung seluruh angkatan kerja serta dapat

mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja tersebut dari tahun ke tahun. Sumber

daya manusia yang diperlukan tidak hanya kuantitas teapi juga kualitas

(kemampuan/skill).

2. Produktifitas Kerja

Produktivitas pekerja dapat diukur menggunakan data nilai tambah suatu

daerah, yaitu PDRB dengan jumlah pekerja. Rasio dari kedua data tersebut

menunjukkan produktivitas tenaga kerja.

Tabel 2.86

Produktifitas Kerja


Tahun 2010-2016

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PDRB 190.503,93 204.706,82 220.428,99 232.676,90 232.676,90 232.676,90 232.676,90

Jumlah Pekerja 6.350 7.249 6.590 7.727 7.727 7.727 7.727

Produktivitas

Kerja 30,00 28,24 33,45 30,11 30,11 30,11 30,11

Sumber : Data Pokok Pembangunan Tahun 2011-2017

3. Tingkat Kesempatan Kerja

Tingkat kesempatan kerja diperoleh dari perhitungan dengan cara jumlah

penduduk yang bekerja dibagi dengan jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi angka

TKK maka semakin tinggi pula pemyerapan terhadap angkatan kerja semakin baik,

88

atau pemenuhan dan perluasan kesempatan kerja bagi daerah dapat dikategorikan

berhasil.

Tabel 2.87

Tingkat Kesempatan Kerja


Tahun 2010-2016

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tingkat Kesempatan Kerja n/a n/a n/a 97,78 97,78 97,78 97,78


Pada tahun 2013, angka TKK di Kabupaten Tana Tidung tercatat 97,78 persen,

artinya dari setiap 100 orang angkatan kerja yang ada ditemukan 97 sampai 98 orang

diantaranya sedang bekerja.

Tabel 2.88

Jumlah Tenaga Kerja dan Perusahaan per Sektor


Tahun 2017

No. Sektor Jumlah Perusahaan Jumlah Tenaga Kerja

1. Sektor Perkebunan 4 1.057

2. Sektor Pertambangan 7 940

3. Sektor Migas 1 20

4. Sektor Kehutanan 3 140

5. Sektor Lainnya 403

Jumlah 15 2.560

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Nakertrans dan PTSP, 2017

Dari tahun ke tahun sektor pertanian masih tetap merupakan sector yang paling

banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Tana Tidung. Hali ini mungkin tidak

terlepas dari keadaan sumber daya alam Kabupaten Tana Tidung yang memang

potensial untuk pertanian. Tabel 2.4.59 menunjukkan bahwa persentase penduduk

yang bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan tahun

2013 sekitar 47 persen. Sektor lain yang juga menyerap tenaga kerja yakni jasa dan

pertambangan, masing-masing menjadi 26 persen dan 9 persen. Dengan demikian

89

terlihat bahwa sektor yang paling menyerap tenaga kerja didominasi oleh sector

pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan.

Tabel 2.89

Jumlah Penduduk 15 tahun keatas

yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu

Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

No. Lapangan Pekerjaan

Utama 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Pertanian, Perkebunan,

Kehutanan, Perburuan dan

Perikanan

2.952 3.733 2.740 3.661 3.661 3.661 3.661

2 Pertambangan dan

Penggalian 712 461 574 677 677 677 677

3 Industri 66 35 53 56 56 56 56

4 Listrik, gas dan Air Minum 31 39 22 33 33 33 33

5 Konstruksi 264 497 524 467 467 467 467

6 Perdagangan, Rumah

Tangga danJasa Akomodasi 627 471 616 544 544 544 544

7 Transporatsi, Pergudangan

dan Komunikasi 199 225 212 133 133 133 133

8 Lembaga Keuangan, Real

Estate, dan Usaha

Persewaan dan Jasa

Perusahaan

65 - 106 144 144 144 144

9 Jasa Kemasyarakatan, Sosial

dan Perorangan 1.434 1.788 1.743 2.012 2.012 2.012 2.012

Jumlah 6.350 7.249 6.590 7.727 7.727 7.727 7.727

Sumber : Profil Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2017

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka atau TPT adalah indikator yang mengukur hasil

pembagian antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Apabila

semakin rendah angkanya maka semakin baik pula angka pengangguran didaerah

tersebut. Jumlah pengganguran yang semakin meningkat tidak hanya karena jumlah

90

lapangan pekerjaan yang stagnan akan tetapi disebabkan juga oleh rendahnya daya

saing tenaga kerja.

Tabel 2.90

Tingkat Pengangguran Terbuka


Tahun 2009-2016

Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TPT 13,89 12,03 6,67 8,80 2,22 2,22 2,22 2,22

Sumber: IPM Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2017

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tana Tidung selama lima tahun terakhir

secara umum menunjukkan perkembangan yang baik, di tahun 2009 TPT sebesar

13,89% cenderung menurun di tahun-tahun berikutnya, walaupun naik kembali di

tahun 2012 namun di tahun 2013 angka TPT turun di angka 2,22%. Tentunya hal ini

menunjukkan perkembangan daerah melalui pembangunan lapangan kerja dan

peningkatan daya saing tenaga kerja di Kabupaten Tanat Tidung semakin baik.

E. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah merupakan wujud

keterlibatan perempuan dalam pembangunan serta sebagai sarana untuk

memperjuangkan hak perempuan.

Tabel 2.91

Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah


Tahun 2010-2016

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Partisipasi Perempuan di Lembaga

Pemerintah (%) 39,56 30,68 35,89 n/a n/a n/a n/a

Sumber: LPPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016

91

Kabupaten Tana Tidung memiliki persentase keterwakilan perempuan dalam

lembaga pemerintahan sebesar 35,89 % di tahun 2012. Keterwakilan perempuan di

Kabupaten Tana Tidung termasuk dari PNS/CPNS Pemda dan Anggota DPRD

Kabupaten Tana Tidung. Keterwakilan perempuan dalam lembaga pemerintah dapat

menjadi jalan bagi kaum perempuan untuk menyuarakan aspirasinya dalam kegiatan

pemerintahan termasuk dalam perencanaan maupun pengambilan kebijakan.

2. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Kesetaraan gender merupakan salah satu isu perempuan dalam era modern,

perempuan berhak mempunyai kesempatan yang sama dalam berbagai akses

terhadap pendidikan, pekerjaan dan aktualisasi diri yang setara dengan laki-laki.

Perempuan harus diberi kesempatan yang sama agar dapat mengembangkan

kemampuan/skill.

Tabel 2.92

Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah


Tahun 2010-2016

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Partisipasi Angkatan Kerja

Perempuan (%) 72,47 90,16 94,56 n/a n/a n/a n/a

Sumber: LPPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Tana Tidung meningkat selama

tahun 2010-2012. Dari angka 72,47% di tahun 2010 menjadi 94,56% di tahun 2012.

F. Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)

1. Rasio Akseptor KB

Akseptor KB adalah pasangan usia subur dimana salah seorang menggunakan

salah satu sara/alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan, baik melalui

program maupun non program. Cakupan peserta KB aktif menunjukkan tingkat

pemanfataan kontrasepsi diantara para PUS. Berdasarkan SPM dari BKKBN, target

92

SPM untuk indikator cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif adalah 65% di

tahun 2014.

Tabel 2.93

Rasio Akseptor KB


Tahun 2009-2016

Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rasio Akseptor KB terhadap

PUS (%) 53,93 73,85 65,59 59,87 78,27 78,27 78,27 78,27


Rasio akseptor KB terhadap pasangan usia subur di Kabupaten Tana Tidung selama

tahun 2009-2016 perkembangannya cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013, jumlah

peserta KB Aktif di sebanyak 2.690 orang dibandingkan dengan 3.437 PUS sehingga

cakupannya sebesar 78,27%. Banyaknya peserta KB aktif yang meningkat di tahun

2013 sebesar 78,27% terhadap pasangan usia subur merupakan salah satu tolak ukur

keberhasilan program KB di Kabupaten Tana Tidung.

2. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Bedasarkan UU No.52 Tahun 2009, keluarga sejahtera adalah keluarga yang

dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan

hidup yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang

serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat

dan lingkungan. Tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5(lima)

tahapan, yaitu : Keluarga Pra Sejahtera (KPS), Keluarga Sejahtera Tahap I (KSI),

Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, Keluarga Sejahtera

III plus.

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu

atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (basic nedds) sebagai keluarga sejahtera I,

seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan.

93

Keluarga sejahtera tahap I adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi

kebutuhan dasarnya secara minimal.

Tabel 2.94

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I


Tahun 2010-2016

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Keluarga Pra Sejahtera dan

Keluarga Sejahtera I 37,82 42,99 47,62 n/a


Berdasarkan kriteria keluarga sejahtera oleh BKKBN, maka dapat disimpulak bahwa

kesejahteraan di kabupaten Tana Tidung mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Hal ini dapat dilihat persentase jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I yang

semakin meningkat sejak tahun 2010 hingga tahun 2012.

G. Pertanahan

Pemerintah masih harus bekerja keras menuntaskan masalah konflik atau

sengketa lahan. Konflik kebijkan antara pemerintah provinsi dengan kementrian

kehutanan terkait dengan pemanfaatan lahan hutan untuk jalan tol, enclave, dan

infrastruktur lainnya yang dibangun oleh pemerintah daerah. Konflik tumpang tindih

batas-batas kepemilikan lahan antara perusahaan dengan masyarakat, antara

perusahaan dengan perusahaan lainnya. Permasalahan pengambil alihan lahan

pertanian untuk kepentingan tambang, dimana pengambil alihan tersebut kedepan

berpotensi mengancam program ketahanan pangan di Kabupaten Tana Tidung.

2.5. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.5.1. Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

A. Ketersediaan Air Bersih

1. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Air Bersih

94

Rumah tangga pengguna air bersih menunjukkan indikator jumlah rumah

tangga air bersih di Kabupaten Tana Tidung, dihitung dengan rumus jumlah rumah

tangga pengguna air bersih dibandingan dengan jumlah seluruh rumah tangga di


Tabel 2.95

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih


Tahun 2008-2012

No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1.

Rumah tangga

pengguna Air Bersih

(%)

18,45 18,45 19,14 13,11 13,11


Persentase rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Tana Tidung masih

relatif kecil dan menurun. Penurunan ini dikarenakan meningkatnya jumlah rumah

tangga yang berkembang selama lima tahun terakhir ini yang tidak sebanding dengan

ketersediaan sarana dan produksi air bersih. Sebagian masyarakat masih

menggunakan air tanah dan air hujan sebagai kebutuhan air. Berdasarkan SPM

penduduk yang terlayani akses air bersih adalah 55-75%, sehingga Kabupaten Tana

Tidung masih belum memenuhi standar sehingga perlu peningkatan.

B. Fasilitas Listrik dan Telepon

1. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Kebutuhan listrik di Kabupaten Tana Tidung menjadi salah satu prioritas utaa

dalam pembangunan dalam meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Perkembangan daerah yang makin meningkat menuntut pemenuhan kebutuhan

listrik. Salah satu permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan listrik di Kabupaten

Tana Tidung yaitu letak Geografis Wilayah Kabupaten Tana Tidung dimana sebagian

desa tidak terjangkau akses Jaringan karena berada jauh di seberang sungai, terkait

dengan pembangunan yang sedang digalakkan oleh Pemerintah Daerah sehingga

95

Jumlah

DesaRasio Desa Rasio Elektrifikasi/

Desa/

KelKK Penduduk PLN Non PLN Jumlah

Belum

BerlistrikPLN Non PLN Jumlah Berlistrik (%)

Rasio KK Berlistrik

(%)1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 + 7 9 = 3 - 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = (8:3)x 100% 14 = (12 : 4)x 100% 15

1 Kec. Sesayap 7 2.607 9.204 7 0 7 0 2.041 0 2.041 100 0,78 - Mesin genset beroperasi 24 jam

- Sebagian warga menggunakan

genset pribadi


PLTS SHS

2 Kec. Sesayap Hilir 7 1.502 5.452 3 4 7 0 474 159 633 100 0,42 - Utk 3 desa Listrik PLN 24 Jam

- Listrik dr perusahaan

- Beroperasi 6 jam (dari pukul

18.00-24.00)


PLTS SHS

3 Kec. Betayau 6 566 2.221 0 4 4 2 0 150 150 67 0,27- warga berlistrik masih

menggunakan PLTS SHS

- Desa Periuk dan Desa Maning

pendataan masih bergabung pada

Desa Mendupo dan Desa Buong

Baru

4 Kec. Muruk Rian 6 280 1.070 0 2 2 4 0 240 240 33 0,86- warga berlistrik masih

menggunakan PLTS SHS

- Desa Sapari, Belayan Ari, Kapuak

dan Rian Rayo pendataan masih

bergabung pada Desa Sedulun

(Kec. Sesayap) dan Desa Rian

3 Kec. Tana Lia 3 738 2.845 2 1 3 0 189 90 279 100 37,80


PLTS SHS

29 5.693 20792 12 11 23 6 2.704 639 3343 40,13

- Unit Listrik Desa Kab. Bulungan

yang beroperasi 12 jam (18.00-

06.00)

No Kecamatan

Jumlah Desa Berlistrik RT/KK Berlistrik

Keterangan

banyak masyarakat yang bermukim di Daerah yang baru terbuka dan agak sulit

dalam pemenuhan kebutuhan listrik kepada masyarakat yang agak jauh dari

jangkauan jaringan.

Tabel 2.96

Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi


Tahun 2014

Sumber :Dinas Pertambangan dan ESDM, Semester I, 2014

Dari data diatas, sebagian besar masyarakat Tana Tidung sudah teraliri listrik PLN,

sebanyak 12 desa dari 23 desa dengan 2.704 KK. Sedangkan sebagian masyarakat

teraliri listrik non PLN yaitu dari PLTS, genset, dan bantuan perusahaan, sebanyak 11

desa dengan 639 KK.

96

2. Jumlah Produksi Listrik

Jumlah produksi listrik merupakan indikator yang menunjukkan tingkat

pemakaian listrik di Kabupaten Tana Tidung, Adapun rincian produksi listrik dapat

dilihat pada tabel.

Tabel 2.97

Produksi Listrik di Kabupaten Tana Tidung

Tahun 2010-2016 (Juta KWh)

No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Persentase

Listrik Terjual 1,23 2,85 3,96 6,01 7,48 9,03 10,58


3. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Rumah tangga pengguna listrik menunjukkan indikator jumlah rumah tangga

yang menggunakan listrik di Kabupaten Tana Tidung, yang dihitung dengan rumus

jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi dengan jumlah rumah tangga

keseluruhan.

Tabel 2.98

Rumah Tangga Pengguna listrik


No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Rumah Tangga

pengguna Listrik

(%)

10,66 15,99 25,04 32,71 40,13 45 48


Persentase rumah tangga pengguna listrik cenderung meningkat di 5 tahun terakhir

ini, dari 10,66 persen di tahun 2010 menjadi 48 persen pada tahun 2016. Namun

demikian, tidak semua wilayah di Kabupaten Tana Tidung terlayani listrik, hanya di

bagian kawasan perkotaan pada kecamatan teraliri selama 24 jam dan sebagian

Kecamatan Muruk Rian masih belum teraliri listrik.

97

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Dalam bab ini berisikan kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan,

yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber

pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan

perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan

daerah.

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan

eksternal serta berpedoman pada dokumen perencanaan yang ada Rancangan RPJMD

Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 dan RPJPD Kabupaten Tana Tidung Tahun

2005-2025. Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, maka arah kebijakan

ekonomi Kabupaten Tana Tidung harus sejalan dengan kebijakan ekonomi Provinsi

Kalimantan Utara tahun 2019 dan kebijakan ekonomi secara nasional tahun 2019.

3.1.1 Perkembangan Terakhir Perekonomian Daerah

Perekonomian Kabupaten Tana Tidung dalam kurun waktu 2012-2016,

menunjukkan penguatan. Laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2012 hingga 2016

tercatat masing-masing sebesar 0,95%; 5,57%; 5,2%; 0,81%; 0,85%. Seperti pada

umumnya daerah non perkotaan, penopang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tana

Tidung ini sebagian besarnya ditopang oleh hasil sumber daya alam. Struktur

perekonomian di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan bahwa dari sisi

Penawaran/Lapangan Usaha, peranan terbesar diberikan oleh kategori Pertanian,

Kehutanan dan Perikanan sebesar 36,34% pada tahun 2016. Kemudian terbesar kedua

yakni kategori Pertambangan dan Penggalian dengan sumbangan sebesar 25,14% pada

tahun 2016. Kategori ketiga yakni Kategori Konstruksi dengan 16,55%, dan keempat

oleh Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar

10.93%. Sedangkan jika diamati dari sisi pengeluaran/permintaan, peran komponen

ekspor-impor sangat dominan dalam struktur perekonomian. Neraca perdagangan

Kabupaten Tana Tidung menunjukkan surplus meskipun cenderung menurun setiap

tahunnya. Peran ekspor neto pada perekonomian Kabupaten Tana Tidung pada tahun

98

2012 sekitar 42,99% dari total PDRB turun menjadi 27,97% pada tahun 2016.

Sedangkan peranan impor terhadap PDRB menunjukkan kecenderungan yang

meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2012 sebesar 69,15%, tahun 2013 sebesar

72,01%, tahun 2014 sebesar 71,87%, tahun 2015 sebesar 73,13%, dan 77,66% di tahun

2016. Begitu pula dengan pertumbuhannya, terlihat bahwa pertumbuhan impor tidak

jauh berbeda dengan ekspor. Kecuali di tahun 2016, tercatat laju impor Kabupaten Tana

Tidung yang lebih tinggi dibangdingkan tahun-tahun sebelumnya dan juga dari nilai

ekspor yakni sebesar 7,39%.

.Untuk tahun 2016, perkiraan realisasi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan

mencapai 0,85%. Hal ini sejalan dengan membaiknya perekonomian daerah Kabupaten

Tana Tidung. Sedangkan pendapatan perkiraan realisasi tahun 2016 sebesar Rp.

745.589.054.349,35 miliar yang penyumbang terbesar yaitu pada Dana Perimbangan

sebesar 90,08% dan 7,11% dari Lain-lain Pendapatan yang sah. Dari sisi belanja,

perkiraan terealisasi sebesar Rp. 918.225.737.725,00.

Tabel 3.1 Struktur Perekonomian Kabupaten Tana Tidung

Tahun 2012-2016 (dalam Persentase)

99

Tabel 3.2 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2016

(Milyar Rp)

3.1.2 Sasaran Dan Perkiraan Besaran Ekonomi Daerah Tahun 2019

Perkembangan ekonomi nasional sangat berpengaruh terhadap perekonomian

Kabupaten Tana Tidung di tahun 2019 di antaranya adalah i) perekonomian domestik

yang diperkirakan terus membaik, ii) adanya penambahan pendapatan yang akan

mempengaruhi kondisi belanja daerah yang akan digunakan untuk pembiayaan

pembangunan

Berdasarkan perkembangan terkini dari perekonomian global, domestik, dan

berbagai kebijakan yang telah diambil Pemerintah, maka dipandang perlu untuk

dilakukan penyesuaian terhadap beberapa asumsi dasar ekonomi makro dari RKPD

Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah

Kabupaten Tana Tidung mengasumsikan sasaran dan perkiraan besaran dasar ekonomi

makro tahun 2019, sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 3,95%.

2. Inflasi diperkirakan mencapai 116,06%.

100

3. Pendapatan Per Kapita akan diperkirakan mencapai level 184,50 Juta Rupiah.

4. Perkembangan PDRB, akan diperkirakan juga akan meningkat yaitu 453,336 Juta

Rupiah hal ini terdapat pada sektor pertanian yang mempunyai potensi yang sangat

besar untuk dikembangkan. Luas lahan yang besar serta banyaknya jumlah

penduduk yang bekerja pada sektor pertanian merupakan modal dasar. Sektor

pertanian mengalami kenaikan sebesar 1,68 persen. Pertumbuhan di tahun ini tidak

terlalu signifikan, hal ini dipengaruhi oleh penurunan produksi sektor perikanan

diantaranya dipengaruhi oleh pencemaran air akibat limbah pupuk perkebunan. Alih

fungsi lahan hutan menjadi pemukiman ataupun jalan serta banyaknya para petani

yang kemudian beralih menjadi pekerja/buruh dengan gaji tetap ditengarai juga

berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor pertanian. Selain daripada itu, potensi

pertanian yang cukup besar di Kabupaten Tana Tidung selayaknya diperhatikan

dengan lebih serius, dengan mengembangkan pola manajemen yang baik seperti

halnya membentuk koperasi-koperasi pertanian, sehingga memudahkan para petani

dalam hal pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian.

Berdasarkan tantangan dan prospek perekonomian daerah dan arah kebijakan

dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 dan RPJPD

Kabupaten Tana Tidung Tahun 2005-2025, sehingga tahun 2018 lebih menekankan

pada Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Layanan Dasar dan Infrastruktur

Perekonomian yang Berorientasi Potensi Unggulan Lokal di Kabupaten Tana Tidung.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Struktur APBD Kabupaten Tana Tidung mendasari Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja

Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Berdasarkan hasil analisis, arah kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kabuaten

Tana Tidung memiliki skala perioritas, maka semua kegiatan yang dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dapat diwujudkan dengan dilakukan secara

bertahap sesuai dengan potensi dan kemampuan keuangan daerah. Karena berdasarkan

amanat peraturan-perundangan tentang pengelolaan daerah bahwa kebijakan yang

101

akan ditempuh oleh setiap pemerintah daerah berkaitan keuangan daerah terdiri dari

pendapatan daerah, pembiayaan daerah,dan belanja daerah.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan

Dalam menentukan besarnya rencana pendapatan daerah, langkah pertama yang

dilakukan adalah melakukan evaluasi dan simulasi pada komponen pendapatan daerah

yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya berdasarkan komponen pendapatan tersebut

dibuat perkiraan total pendapatan daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran

2019 sebesar Rp. 816.502.928.079,11 selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi

sumber-sumber pendapatan daerah dituangkan kedalam Tabel 3.3

Tabel 3.3 Realisasi Dan Proyeksi/Target Pendapatan

Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2019

NO. URAIAN TAHUN

PERKIRAAN REALISASI 2017

TARGET 2018**

PROYEKSI 2019

1.1 Pendapatan Asli Daerah 46.293.059.365,93 28.510.000.000,00 39.785.083.410,24 1.1.1 Pajak daerah 2.965,000,000,00 2.965.000.000,00 8.930.524.491,85 1.1.2 Retribusi daerah 745,000,000,00 745.000.000,00 334.670.352.00

1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

10,800,000,000,00 8.000.000.000,00 22.363.578.421,58

1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

31,783,059,365,93 16.800.000.000,00 8.156.310.144,42

1.2 Dana Perimbangan 561,658,364,254,00 544.077.384.000,00 715.338.278.150,96

1.2.1 Dana bagi hasil pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

121.714.647.702,00 102.167.225.000,00 136.763.382.801,52

1.2.3 Dana alokasi umum 383.419.407.552,00 394.725.005.000,00 249.002.355.634,69 1.2.4 Dana alokasi khusus 56.524.309.000,00 47.185.154.000,00 329.572.539.717,74

1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah

62.326.241.124,19 53.342.115.130,44 54.942.378.584,35

1.3.1 Hibah 0,00 0,00 0,00

1.3.2 Dana darurat 0,00 0,00 0,00

1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya

10.366.031.124,19 6.382.340.370,44 11.429.501.506,55

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

30.836.210.000,00

34.235.379.000,00 45.640.770.691,76

1.3.5 Bantuan Keuangan dari provinsi atau Pemerintah daerah lainnya

21.124.000.000,00

10.000.000.000,00 4.309.294.319,60

JUMLAH

PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)

670.277.664.744,12 625.929.499.130,44 816.502.928.079,11

Sumber : *Data Diolah Bagian Keuangan dan Bappeda dan Litbang, 2018 **Target P-APBD TA.2018

102

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah

berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah.

a) Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Rencana pendapatan daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2019

bersumber penerimaan daerah terdiri atas 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; 2) Dana

Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi

Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang

Sah sebagai berikut :

1. Semua pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, yaitu jumlah

pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang

digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi

dengan bagian pemerintah pusat/daerah dalam rangka bagi hasil.

2. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang

Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB sebagai bentuk

kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;

3. Guna meningkatkan intensifikasi pendapatan daerah perlu diefektifkan

penerapan peraturan daerah yang sudah ada serta peningkatan mutu pelayanan

kepada para pengguna jasa layanan pemerintah.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dalam APBD merupakan

perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber

pendapatan, dengan berpedoman pada peraturan daerah yang telah ada

5. Rencana Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), mengacu pada Peraturan Menteri

Keuangan mengenai DAU Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran

2017, sampai dengan keluarnya penetapan alokasi definitif dari Menteri

Keuangan dan Menteri lainnya yang terkait atas hal tersebut ditetapkan.

6. Rencana Alokasi Dana Alokasi Khusus, mengacu pada Peraturan Menteri

Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2016.

7. Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak diasumsikan berkurang dari alokasi

Tahun Anggaran 2017.

103

8. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam (kehutanan, pertambangan

umum, perikanan, minyak bumi, gas bumi,royalty) sebagai dasar perhitungan

pembagian dalam Dana Perimbangan;

9. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

dalam perhitungan lokasi Dana Perimbangan;

10. Untuk kebijakan dana perimbangan ditambahkan: penggalangan pendanaan

pembangunan yang bersumber dari APBN/PHLN (khususnya DAK dan Dana

Infrastruktur Sarana dan Prasarana/DISP) dan Dana Alokasi Umum.

11. Penerimaan pendapatan Tunjangan Sertifikasi Guru dan Tunjangan Profesi Guru

dialokasikan pada jenis Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

12. Alokasi Dana Penyesuaian diasumsikan sebagai penerimaan daerah berkaitan

dengan pelaksanaan program kegiatan yang didanai dari pemerintah pusat dan

penetapan alokasi definitifnya disesuaikan dengan penetapan dari Kementerian

Keuangan atau Kementerian teknis lainnya sesuai peruntukannya, termasuk

Dana Insentif Daerah.

13. Alokasi Bantuan Keuangan dari Provinsi Kalimantan Utara mengacu pada

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas,target pendapatan terutama dari dana

perimbangan, yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang diperoleh

dari bagi hasil minyak dan gas alam dan royalty dari sektor pertambangan umum

diharapkan dapat meningkat, sedangkan Pendapatan Asli Daerah mengandalkan

pada Pajak Asli Daerah, terutama melalui kebijakan pengembangan lapangan usaha

dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya pada sektor-sektor potensial dapat

meningkat walaupuntidak begitu besar.

b) Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dari jumlah dana sebesar Rp. 816.502.928.079,11 tersebut diperkirakan akan

dibelanjakan sebesar Rp. 342.003.065.323,57 untuk Belanja dan Pengeluaran

Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat. Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010

bahwa Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib

dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh

Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, belanja

hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada

104

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa atau belanja sejenis lainnya.

Berdasarkan data proyeksi pendapatan dan proyeksi data belanja wajib dan

mengikat maka dapat disusun kapasitas riil keuangan daerah pada tahun 2019 yang

dapat dilihat pada tabel 3.4

Tabel 3.4 Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan

Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019

NO URAIAN APBD 2018** PROYEKSI 2019 1. Pendapatan 625.929.499.130,44 816.502.928.079,11

2. Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran

80.000.000.000,00 72.520.000.000,00

Total Penerimaan 705.929.499.130,44 889.022.928.079,11 3. Belanja Tidak Langsung 313.886.290.530,44 342.003.065.323,57

Total Belanja dan Pengeluaran 313.886.290.530,44 342.003.065.323,57 Pagu Anggaran Belanja Langsung SKPD = (Total Penerimaan - Total Belanja dan Pengeluaraan)

392.043.208.600,00 547.019.862.755,54

Sumber : *Hasil Rencana Bappeda dan Litbang, 2018 **APBD KTT TA.2018 (Murni)

Rencana belanja daerah tahun anggaran 2019 disusun dengan memperhatikan

dan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi. Belanja daerah diarahkan

kepada komponen-komponen penyediaan anggaran dan pembiayaan yang merupakan

kewajiban-kewajiban daerah, dengan harapan dapat mencapai hasil yang optimal pada

setiap bidang kewenangan pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran.

Komponen belanja daerah dan kinerja pelayanan selain berdasarkan aspirasi

masyarakat, juga dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

c) Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Rencana Arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Tana Tidung mengenai

kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan

pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan

dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan

pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang

daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan,

penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan

105

Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah

kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi

kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan

daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus

diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran

pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan

modal.

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri

dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan untuk

kebijakan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung adalah

Penerimaan pembiayaan yang berupa Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun

Dengan penyajian pada tabel 3.5 dapat terlihat komposisi APBD baik realisasi

maupun proyeksi terlihat pos SiLPA yang masih cukup besar yaitu Rp. 80 Milyar,

kebijakan penganggaran pos SiLPA sebesar ini merupakan kegiatan tahun sebelumnya

yang tidak terserap secara maksimal pada tahun anggaran 2017 dapat lebih

dimanfaatkan secara optimal pada tahun anggaran murni 2018. Selanjutnya

berdasarkan kapasitas riil yang diperoleh dapat disusun kerangka pendanaan

berdasarkan prioritas. Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 bahwa :

A. Prioritas I adalah : merupakan prioritas pembangunan daerah tahun rencana dengan

tema atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan

dalam RPJMD (program pembangunan daerah) dan amanat/kebijakan nasional yang

definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk

prioritas pendidikan 20% (duapuluh persen) yang terangkum dalam prioritas dan

sasaran pembangunan tahunan. Suatu prioritas I harus berhubungan langsung

dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki

kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya

ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

106

B. Prioritas II adalah : prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan dengan

pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya telah

mengandung penghitungan alokasi pagu kewilayahan dan dengan memperhatikan

prioritas I yang berhubungan dengan SKPD terkait. Suatu prioritas II berhubungan

dengan tema/program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada

masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani.

C. Prioritas III adalah : prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak

langsung, seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial

organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi dan

kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga.

Dari pemahaman Permendagri tersebut, maka disusun kerangka pendanaan

Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5 Proyeksi Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah

Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 Sampai Dengan Tahun 2019

NO. URAIAN TAHUN

Target 2018** 2019 A JUMLAH PENDAPATAN 625.929.499.130,44 816.502.928.079,11 B JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 313.886.290.530,44 342.003.065.323,57 Belanja pegawai 215.646.888.530,44 259.926.491.479,95 Belanja bunga 0.00 0.00 Belanja subsidi 0.00 0.00 Belanja hibah 10.464.800.000,00 10.500.000.000,00 Belanja bantuan sosial 1.850.000.000,00 1.500.000.000,00

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*

0.00 0.00

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*

83.924.602.000,00 68.576.573.843,62

Belanja tidak terduga 2.000,000,000.00 1.500.000.000,00 C JUMLAH BELANJA LANGSUNG 392.043.208.600,00 547.019.862.755,54 D TOTAL JUMLAH BELANJA (B+C) 705.929.499.130,44 889.022.928.079,11 Surplus/(Defisit) (80.000.000.000,00) (72.520.000.000,00)

E JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 80.000.000.000,00 72.520.000.000,00

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

80.000.000.000,00 72.520.000.000,00

F JUMLAH PENGELUARAAN PEMBIAYAAN 0.00 0.00 Pembiayaan Netto 80.000.000.000,00 72.520.000.000,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

0.00 0.00

Sumber : *Hasil Rencana Bappeda dan Litbang, 2018 **Target P-APBD TA. 2018

107

BAB 4

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam periodesasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di

Kabupaten Kabupaten Tana Tidung tahun 2019 merupakan tahun ketiga dari RPJMD

Kabupaten Kabupaten Tana Tidung 2016-2021. Dalam kaitan masa transisi rencana

pembangunan daerah tersebut, prioritas beserta fokus pembangunan daerah

Kabupaten Kabupaten Tana Tidun gtahun 2019 disusun berdasarkan evaluasi kinerja

pembangunan Kabupaten Kabupaten Tana Tidung tahun lalu dan proyeksi pencapaian

kinerja tahun 2018, rancangan program indikatif di tahun 2019 yang bersifat lintas

wilayah dan lintas waktu (multiyears) dari RPJMD Kabupaten Kabupaten Tana Tidung

2016-2021, telaah tujuan dan tahapan pembangunan dalam dokumen RPJPD Kabupaten

Kabupaten Tana Tidung 2005-2025, telaah arahan strategis pengembangan

kewilayahan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021, telaah prioritas

RPJMN 2015-2019 dan isu-isu kebijakan nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam bab ini akan dimuat dua hal, yakni 1)

menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan (termasuk di dalamnya yang

mencerminkan isu strategis pembangunan) dari berbagai dokumen perencanaan

pembangunan di lingkup nasional, provinsi, maupun kabupaten sebagai dasar

penetapan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2019; dan 2)

adalah penetapan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tana Tidung

Tahun 2019.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Visi pembangunan Kabupaten Tana Tidung yang ditetapkan untuk tahun 2016-

2021 adalah:

“Meningkatkan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Melalui Harmonisasi

Dalam Pendayagunaan Potensi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam,

Ekonomi Pro Rakyat, Budaya Lokal Dan Iptek Menuju Kesejahteraan Masyarakat

Yang Berkelanjutan”

108

Dalam rangka mewujudkan visi di atas menjadi ditetapkan Misi pembangunan

Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 , sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing.

2. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Melalui Peningkatan Nilai Tambah

Dan Berwawasan Lingkungan.

3. Mengembangkan Perekonomian Daerah Yang Berorientasi Pada Kepentingan Rakyat.

4. Menjadikan Budaya Lokal Sebagai Fondasi Pemanfaatan Kepariwisataan Dan

Ekonomi Kreatif Serta Konservasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Lokal.

5. Meningkatkan Kualitas Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Serta Infrastruktur

Berbasis Iptek.

6. Mengembangkan Kapasitas, Daya Inovasi Dan Kreativitas.

7. Mengembangkan Kabupaten Tana Tidung Sebagai Pusat Keunggulan Dan Daya Saing

Di Provinsi Kalimantan Utara.

8. Memberikan Pelayanan Publik Yang Cepat, Mudah, Murah, Adil Dan Transparan.

9. Mengembangkan Agroindustri Pertanian.

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan, maka tujuan dan sasaran umum

pembangunan Kabupaten Tana Tidung untu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai

berikut:

4.1.1 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Dalam rangka pencapaian misi ini, maka tujuan pembangunan ditetapkan yaitu

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dengan sasaran pembangunan :

1. Meningkatnya akses pelayanan bidang pendidikan;

2. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan;

3. Meningkatnya akses pelayanan bidang kesehatan;

4. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan;

5. Menurunnya tingkat pengangguran.

4.1.2 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Melalui Peningkatan Nilai

Tambah Dan Berwawasan Lingkungan.

Dalam rangka pencapaian misi ini, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai

berikut :

Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dengan sasaran pembangunan :

109

1) Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat;

2) Meningkatnya nilai tambah hasil produk pertanian;

3) Meningkatnya akses petani dan nelayan terhadap faktor produksi, teknolog,

informasi, pemasaran, dan permodalan sehingga memiliki daya saing;

4) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;

5) Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana;

6) Menurunnya kesenjangan antar wilayah;

7) Terselesaikannya penetapan batas wilayah desa dan kabupaten dan terintegrasi

dengan tata ruang wilayah kabupaten.

4.1.3 Mengembangkan Perekonomian Daerah Yang Berorientasi Pada

Kepentingan Rakyat.


Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran pembangunan :

1) Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi;

2) Berkurangnya tingkat kemiskinan;

3) Meningkatnya volume usaha UMKM, dan kualitas kelembagaan koperasi;

4) Meningkatnya investasi PMA dan PMDN;

5) Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat;

6) Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat;

7) Meningkatnya keadilan gender dalam berbagai bidang pembangunan.

4.1.4 Menjadikan Budaya Lokal Sebagai Fondasi Pemanfaatan Kepariwisataan

Dan Ekonomi Kreatif Serta Konservasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Lokal.


Pengembangan Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis kearifan lokal,

dengan sasaran pembangunan :

1) Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat;

2) Meningkatnya kontribusi kearifan lokal dalam pelaksanaan pembangunan Tana

Tidung sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

110

4.1.5 Meningkatkan Kualitas Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Serta

Infrastruktur Berbasis Iptek.


melanjutkan pembangunan infrastruktur , dengan sasaran pembangunan :

1) Meningkatnya kinerja pelayanan dan pembangunan sarana dan prasarana serta

infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas;

2) Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum

dan sanitasi;

3) Meningkatnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

4.1.6 Mengembangkan Kapasitas, Daya Inovasi Dan Kreativitas.


perkuatan peran kapasitas dalam peningkatan produktivitas daerah, dengan

sasaran pembangunan :

1) Meningkatnya produktivitas daerah pada aktifitas ekonomi dan industri kreatif dan

manufaktur yang didukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

2) Meningkatnya pengembangan inovasi dan kreativitas.

4.1.7 Mengembangkan Kabupaten Tana Tidung Sebagai Pusat Keunggulan Dan

Daya Saing Di Provinsi Kalimantan Utara.


Pengembangan pusat keunggulan daerah, dengan sasaran pembangunan :

1) Terwujudnya sekolah yang menjadi pusat unggulan pendidikan;

2) Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui sektor unggulan;

3) Meningkatnya daya saing produk berbasis keunggulan local.

4.1.8 Memberikan Pelayanan Publik Yang Cepat, Mudah, Murah, Adil Dan

Transparan.

Dalam rangka pencapaian misi ini, maka tujuan pembangunan ditetapkan yaitu :

a. Meningkatkan Pelayanan Publik, dengan sasaran pembangunan :

1) Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaran pemerintah

daerah;

111

2) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan

daerah;

3) Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program

serta kegiatan pembangunan;

4) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

b. Meningkatkan Jaminan Keamanan, dengan sasaran pembangunan yaitu

Terwujudnya stabilitas keamanan yang akan mendukung keberhasilan

pembangunan Tana Tidung yang di abdikan pada kesejahteraan masyarakat.

4.1.9 Mengembangkan Agroindustri Pertanian.


Mengupayakan Kemandirian Pangan, dengan sasaran pembangunan :

1) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian untuk kesejahteraan

masyarakat;

2) Meningkatnya hasil produksi maupun kualitas pangan komoditi pertanian mampu

memenuhi kebutuhan masyarakat Tana Tidung dan bahkan dapat disuplai ke

daerah lain (ekspor-impor).

Secara keseluruhan kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD

menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi antara visi, misi, tujuan dan

sasaran serta indikator sasaran kinerja menentukan pembangunan Kabupaten Tana

Tidung untuk masa 5 (lima) tahun mendatang. Berangkat dari tuntutan tersebut dapat

dijabarkan keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang disajikan pada Tabel 5.1.

112

Tabel 4.1 Matriks Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran VISI

Meningkatkan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Melalui Harmonisasi Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam , Ekonomi Pro Rakyat, Budaya Lokal Dan IPTEK Menuju

Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkelanjutan MISI TUJUAN SASARAN

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;

1. Meningkatnya Akses Pelayanan Bidang Pendidikan

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan

3. Meningkatnya Akses Pelayanan Bidang Kesehatan

4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan

5. Menurunnya Tingkat Pengangguran

2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah dan berwawasan lingkungan

2. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Alam;

6. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat

7. Meningkatnya nilai tambah hasil produk pertanian;

8. Meningkatnya akses petani dan nelayan terhadap

faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran, dan permodalan sehingga memiliki daya saing;

9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;

10. Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana;

11. Menurunnya kesenjangan antar wilayah;

12. Terselesaikannya penetapan batas wilayah desa dan kabupaten dan terintegrasi dengan tata ruang wilayah kabupaten.

3. Mengembangkan perekonomian daerah yang berorientasi pada kepentingan rakyat

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

13. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi

14. Berkurangnya tingkat kemiskinan;

15. Meningkatnya volume usaha UMKM, dan kualitas kelembagaan koperasi;

16. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN

17. Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat

18. Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat

19. Meningkatnya keadilan gender dalam berbagai bidang pembangunan.

4. Menjadikan budaya lokal sebagai fondasi pemanfaatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif serta konservasi nilai-nilai luhur budaya lokal

4. Pengembangan Budaya dan Pariwisata berbasis kearifan lokal;

20. Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat;

21. Meningkatnya kontribusi kearifan lokal dalam pelaksanaan pembangunan Tana Tidung sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

5. Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta infrastruktur berbasis Iptek

5. Melanjutkan pembangunan infrastruktur;

22. Meningkatnya kinerja pelayanan dan pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas;

23. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi;

24. Meningkatnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

6. Mengembangkan kapasitas, daya inovasi dan kreativitas

6. Perkuatan Peran Kapasitas Dalam Peningkatan Produktivitas Daerah;

25. Meningkatnya produktivitas daerah pada aktifitas ekonomi dan industri kreatif dan manufaktur yang didukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

26. Meningkatnya pengembangan inovasi dan kreativitas

7. Mengembangkan Kabupaten Tana Tidung sebagai pusat keunggulan dan daya

saing di Provinsi Kalimantan Utara

7. Pengembangan pusat keunggulan daerah

27. Terwujudnya sekolah yang menjadi pusat unggulan pendidikan

28. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui sektor unggulan;

29. Meningkatnya daya saing produk berbasis keunggulan lokal

113

VISI

Meningkatkan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Melalui Harmonisasi Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam , Ekonomi Pro Rakyat, Budaya Lokal Dan IPTEK Menuju

Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkelanjutan MISI TUJUAN SASARAN

8. Memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, adil dan transparan

8. Meningkatkan Pelayanan Publik;

30. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaran pemerintah daerah;

31. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan daerah;

32. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan;

33. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

9. Meningkatkan Jaminan Keamanan;

34. Terwujudnya stabilitas keamanan yang akan mendukung keberhasilan pembangunan Tana Tidung yang diabdikan pada kesejahteraan masyarakat

9. Mengembangkan agroindustri pertanian

10. Mengupayakan Kemandirian Pangan;

35. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian untuk kesejahteraan masyarakat;

36. Meningkatnya hasil produksi maupun kualitas pangan komoditi pertanian mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Tana Tidung dan bahkan dapat disuplai ke daerah lain (ekspor-impor).

4.2 ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN

Prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Kabupaten Tana Tidung tahun 2019

merupakan periode ketiga pada RKPD Kabupaten Kabupaten Tana Tidung tahun 2016-

2021. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 akan

mengarah pada “Percepatan Pembangunan sarana dan prasarana layanan dasar

dan infrastruktur prekonomian yang berorientasi potensi unggulan lokal” sehingga

segala capaian pembangunan Kabupaten Kabupaten Tana Tidung dalam berbagai

bidang akan terus dilanjutkan untuk mewujudkan kemandirian Kabupaten Tana

Tidung. Pembangunan Berkelanjutan menjadi kata kunci utama dalam menghasilkan

prioritas pembangunan di Kabupaten Tana Tidung. Prioritas pembangunan

berkelanjutan tentunya menjadi salah satu upaya guna menjaga serta dapat

meningkatkan pencapaian-pencapaian besar selama ini.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Kabupaten Tana Tidung yang paling

urgent adalah pada aspek kesejahteraan yaitu upaya peningkatan indeks pembangunan

manusia (IPM) yang terkendala karena minimnya pelayanan dasar baik pelayanannya

maupun infrastruktur penunjang layanan tersebut termasuk ketersediaan tenaga

Sumber Daya Manusia yang memiliki kapasitas yang baik serta jangkauan akses ke

pelayanan tersebut sangat terbatas dan terkendala oleh kualitas infrastruktur jalan

yang rendah. Permasalahan penyediaan infrastruktur dasar, infrastruktur strategis dan

114

infratruktur pedesaan dalam rangka pengungkit ekonomi perlu dicermati. Disamping

itu, isu lingkungan masih cukup mendominasi seperti misalnya persampahan,

pencemaran lingkungan dan polusi. Pengembangan sector unggulan juga perlu

mendapat perhatian, sector pertanian dalam arti luas, sector UMKM dan sector

pariwisata sebagai lokomotif pengungkit ekonomi juga perlu mendapat perhatian.

Secara garis besar permasalahan-permasalahan pembangunan di Kabupaten

Kabupaten Tana Tidungdapat diamati dalam rekapitulasi gambaran umum

permasalahan Kabupaten Kabupaten Tana Tidung berikut ini :

1. Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan Pendidikan

2. Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar

3. Masih kurangnya kualitas layanan kesehatan di Rumah Sakit

4. Peningkatan potensi ancaman budaya asing terhadap budaya lokal

5. Belum optimalnya kualitas dan daya saing sektor UMKM

6. Struktur pelaku usaha didominasi usaha mikro yang informal dengan produktivitas

terbatas

7. Belum terciptanya afirmasi terhadap Usaha Kecil Menengah

8. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM dan kurangnya kemampuan dan

kapasitas pelaku usaha

9. Belum optimalnya peran koperasi sebagai pelaku sektor riil

10. Kurangnya pertumbuhan wirausaha baru yang berkualitas

11. Kurangnya kualitas dan kuantitas fasilitas publik

12. Kurangnya kuantitas fasilitas public dan prasarana wilayah pendukung

perekonomian

13. Kurangnya kualitas infrastruktur perdesaan

14. Belum terbangunnya optimalisasi peningkatan pemberdayaan masyarakat di

perdesaan

4.3 PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program prioritas Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tana Tidung berisi program-

program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun

untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan daerah, serta mengakomodir program prioritas kepala daerah.

Selanjutnya, pagu masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk

115

program prioritas yang berhubungan dengan program pembangunan daerah (strategik)

dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Adapun Prioritas Pembangunan Daerah

dan Program Prioritas Tahun 2019 sebagai berikut :

4.3.1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Penyediaan Pelayanan

Dasar

Untuk pencapaian prioritas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui

Penyediaan Pelayanan Dasar terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang akan menjadi

target di tahun 2019 yaitu

1) Peningkatan Akses Dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;

2) Peningkatan Jaminan Kesehatan Dan Akses Serta Mutu Pelayanan Kesehatan;

3) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;

4) Peningkatan Kinerja Pelayanan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas,

dan

5) Peningkatan Pelayanan Publik Dasar.

Dengan diterjemahkan masing-masing sasaran strategis dengan program prioritas

sebagaimana tersaji pada gambar 5.1

Gambar 5.1 Program Prioritas pada Prioritas Daerah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Penyediaan Pelayanan Dasar

116

Secara umum, kebijakan pembangunan dibuatkan arah kebijakan berdasarakan

program prioritas meliputi :

1. Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas pendidikan

a. Penurunan kemiskinan

b. Peningkatan indeks pembangunan manusia

c. Meningkatkan sistem pendidikan yang bermutu

d. Memperkuat kelembagaan satuan pendidikan

e. Tersedianya tenaga pendidik yang berkualitas

2. Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan masyarakat

a. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan masyarakat

b. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan KB

c. Meningkatkan fasilitas kesehatan rumah sakit dan puskesmas

3. Mempercepat pengurangan kemiskinan

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan

b. Memperkuat pelaksanaan bantuan sosial dan sistem jamsos

c. Mempermudah akses kelola SDA Bagi Masyarakat

4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap insfrastruktur dasar layak

a. Meningkatkan akses perumahan,air bersih, dan air sanitasi yang layak

b. Menyediakan kases infrastruktur yang berkulitas

c. Meningkatkan kualitas lingkungn hidup

5. Meningkatkan tata kelola layanan dasar

a. Memperkuat layanan dan rujukan satu pintu

b. Memperkuat integtrasi sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil.

4.3.2 Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Dan Nilai Tambah Ekonomi Melelui

Pertanian, Industri Dan Jasa Produktif

Untuk pencapaian Prioritas Daya Saing Tenaga Kerja dan Nilai Tambah Ekonomi

melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang

akan menjadi target di tahun 2019 yaitu

1) Peningkatan Produksi Dan Nilai Tambah Pertanian;

2) Peningkatan Pelaku Usaha Melalui Pengembangan Kegiatan Ekonomi Wilayah;

3) Peningkatan Sektor Pariwisata Dan Kebudayaan Secara Integratif;

117

4) Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Dan Akses Tenaga Kerja Pada Sumber Daya

Produkti, dan

5) Pengembangan Dan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Iptek Dan Inovasi.



Gambar 5.2 Program Prioritas pada Prioritas Daerah

Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Nilai Tambah Ekonomi Melalui, Pertanian, Industri dan Jasa Produktif



1. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, peternakan dan

perikanan

a. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan

b. Peningkatan kesejahteraan petani

c. Peningkatan produksi hasil peternakan

d. Pengembangan budidaya perikanan dan perikanan tangkap

e. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan/peternakan/perikanan

f. pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan

2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing khususnya industri kecil menengah

a. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

b. Peningkatan kesempatan kerja

118

c. Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

d. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM

e. peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

3. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan SDA sebagai penciptaan nilai tambah jasa

produktif

a. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

b. Peningkatan efisiensi perdagangan

c. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

d. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

e. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

f. Peningkatan partisispasi masyarakat dalam membangun desa

g. Peningkatan kapasitas aparatur desa

h. Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

4. Peningkatan produktivitas tenaga kerja

a. Pengembangan nilai budaya

b. Pengembangan pengelolaan keragaman budaya

c. Pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata

5. Optimalisasi pemanfaatan iptek dan hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas

dan penciptaan nilai tambah.

a. Penelitian dan Pengembangan bidang strategis untuk menunjang produktivitas

b. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

c. Pengkajian dan penelitian bidang TIK

d. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

4.3.3 Pengembangan Kemandirian Pangan Melalui Peningkatan Ifrastruktur

Dan Konektivitas Ekonomi Lokal

Untuk pencapaian Prioritas Pengembangan Kemandirian Pangan melalui

Peningkatan Infrastuktur dan Konektivitas Ekonomi Lokal terdapat 4 (empat) sasaran

strategis yang akan menjadi target di tahun 2019 yaitu

1) Percepatan Pembangunan Infrastuktur;

2) Pengembangan Dan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Infrasttruktur

Telekomunikasi;

119

3) Pengembangan Pusat Kegiatan Ekonomi Pada Wilayah Transmigrasi Dan

Pembangunan Desa, dan

4) Pembangunan Konektivitas Melalui Pengembangan Sektor Unggulan.



Gambar 5.3 Program Prioritas pada Prioritas Daerah Pengembangan Kemandirian Pangan Melalui Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas

Ekonomi Lokal



1. Pembangunan Konektivitas dan jaringan jalan menuju pertumbuhan ekonomi

baru/kawasan sektor unggulan

a. pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan

b. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/peternakan/perikanan

c. Pengembangan sentra industri potensial

d. Perencanaan dan pemanfataan tata ruang

e. Pengembangan budidaya dan perikanan tangkap

f. Pengembangan destinasi pariwisata

2. Peningkatan aksesbilitas desa dan kawasan perdesaan termasuk kawasan

transmigrasi

120

a. Pembangunan Jalan dan Jembatan, Saluran Drainase, dan Turap

b. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

c. Pembangunan Infrastruktur perdesaan

d. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

e. Pembangunan saraa dan prasrana perhubungan

f. Peningkatan Pelayanan Angkutan

3. Peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika.

a. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

b. Kerjasama informasi dan media massa

c. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

4. Peningkatan kapasitas SDM di desa dalam meningkatan pertumbuhan ekonomi lokal

a. Pembangunan Infrastruktur perdesaan

b. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

c. Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

e. Peningkatan ketahanan pangan dan produksi pertanian

f. Pengembangan wilayah transmigrasi

4.3.4 Penguatan Tata Kelola Pemerintah Dan Reformasi Birokrasi

Untuk pencapaian Prioritas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi

Birokrasi terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang akan menjadi target di tahun 2019

yaitu

1) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemda;

2) Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pengelolaan Keuangan;

3) Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian Program Serta

Kegiatan Pembangunan, serta

4) Terwujudnya Stabilitas Keamanan.



121

Gambar 5.4 Program Prioritas pada Prioritas Daerah Pengembangan Kemandirian Pangan Melalui Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas

Ekonomi Lokal



1. Meningkatan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelengaraan pemda

a. Penigkatan sarana dan parasarana serta disiplin aparatur

b. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDF

c. Penataan peraturan perundang-undangan

d. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

e. Penataan dan penyempurnaan kebijakan sisdur

f. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

g. Pembinaan dan pengembangan aparatur

h. Peningkatan kualitas pelayanan informasi

2. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat

a. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

b. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

c. Pengembangan wawasan kebangsaan

d. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

122

e. Pendidikan politik masyarakat

f. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

g. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

3. Mainingkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran

a. Penigkatan sarana dan parasarana serta disiplin aparatur

b. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

c. Penataan peraturan perundang-undangan

d. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

e. Penataan dan penyempurnaan kebijakan sisdur

f. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

g. Pembinaan dan pengembangan aparatur

h. Peningkatan kualitas pelayanan informasi

4. Meningkatakan kinerja keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

a. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

b. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

c. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.4 SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019

Prioritas Pembangunan Tahun 2019 sebagaimana tersebut merupakan arahan

bagi Perangkat Daerah dalam menjabar program dan kegiatan tahun 2019 dan

berkorelasi dengan pencapaian tujaun dan sasaran pembangunan dalam RPJMD

Kabupaten Tana Tidung 2016-2021. Sasaran Pembangunan Tahun 2019 sebagai berikut

:

123

Tabel 4.1 Sasaran Pembangunan Tahun 2019 yang Mendukung Pembangunan pada Misi

No Indikator Kinerja Satuan Capaian Target

2016 2017 2018 2019 1 Indeks Pendidikan % 0,61 0,64 0,65 0,66

2 Persentase PAUD Formal Berakreditasi A % 0 50 70 80

3 Persentase Pendidikan Dasar Berakreditasi A

% 0 50 70 80

4 Cakupan KB Aktif % 0 100 100 100 5 Cakupan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat % 0 75,5 76 78

6 Indeks Kesehatan Keluarga % 0 0,793 0,796 0,799 7 Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran

hidup Jiwa 0 0 0 0

8 Persentase Fasilitasi Kesehatan Terakreditasi

% 0 80 85 90

9 Tingkat Kesehatan Rumah Sakit Nilai 0 100 100 100 10 Tingkat Pengangguran Terbuka Nilai 2,57 2,56 2,5 2,46 11 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Nilai Tad 93,5 94 94,5 12 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan

terhadap PDRB Nilai 36,34 38,70 39,96 41,21

13 Persentase Kelompok Tani yang Mengalami Peningkatan Kemampuan kelompok

% 60 100 100 100

14 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nilai tad 75 76,25 77,50 15 Persentase korban bencana tertangani

secara cepat dan tepat sasaran % 0 100 100 100

16 Indeks Gini Skala 0,26 0,27 0,24 0,21 17 Persentase Penyelesaian Tapal Batas

Wilayah % 0 100 100 100

18 Tingka Pertumbuhan Ekonomi

% 0,85 3,68 3,92 3,95

19 Tingka Kemiskinan % 6,11 5,87 5,63 5,39

20 Persentase Usaha Mikro dan kecil % 92,34 6 8,5 10

21 Persentase koperasi yang aktif % 88,09 60 70 80 22 Realisasi Investasi PMA dan PMDN

Rupiah tad 27

Milyar 28

Milyar 29

Milyar 23 Jumlah Minat Investasi PMA dan PMDN

Rupiah tad 10

Milyar 10

Milyar 10

Milyar 24 Persentase PMKS yang Tertangani % 50 100 100 100 25 Indeks Desa Membangun (IDM) Nilai 0,69 0,7 0,72 26 Jumlah Pemuda Terampil dan Berprestasi Orang 0 5 5 5 27 Indeks Pemberdayaan Gender (IGD) Nilai tad 60,5 62,2 62,6 28 Jumlah Kunjungan Wisata

Orang 0 8.000 8.500 9.000

29 Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

Kegiatan 0 1 1 1

30 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

% 0 20 40 60

31 Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik % 0 0,8 0,825 0,85 32 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi

baik (> 40 km/jam) % 0 80 82,5 85

33 Persentase kecukupan luasan RTH Publik % 0 20 22 25 34 Persentase Bangunan Layanan Publik

yang berfungsi baik % 0 100 100 100

35 Cakupan ketersediaan rumah layak huni % 0 0 25 50 36 Persentase penduduk berakses air minum % 0 60 70 80

124

No Indikator Kinerja Satuan Capaian Target

2016 2017 2018 2019 37 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi % 0 65 73,75 82,5 38 Persentase Cakupan Jangkauan TIK % 50 75 81,25 87,5 39 Jumlah Usaha Ekonomi dan Industri

Kreatif Unit 0 1 3 5

40 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan

% 0 100 100 100

41 Persentase Kreativitas yang diimplementasikan

% 0 100 100 100

42 Jumlah Sekolah Unggulan Unit 0 1 2 1 43 Persentase wirausaha baru % 0 20 50 50 44 Jumlah produk unggulan Unit 0 2 2 3 45 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 75,7 77 78,16 46 Nilai Akuntabilitas Kinerja Nilai C C CC B 47 Persentase terpenuhinya aspek kualitas

dalam dokumen perencanaan % 70 90 90 90

48 Opini BPK terhadap LKPD Nilai WDP WDP WDP WTP 49 Indeks Rasa Aman % 0 0,45 0,46 0,47 50 Nilai Tukar Petani (NTP) Nilai 98 98,4 98,8 51 Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidayaan

Ikan (NTPN) Nilai

115/ 98,2

116/ 98,5

117/ 98,7

52 Jumlah Produksi Pangan dan Divesifikasi Konsumsi Padi Jagung Daging Kelapa Sawit Kelapa Lada Perikanan Tangkap/Budidaya (Ton) Kosumsi Kalori (kkal) Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)

Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Kkal

Kg/kapita/tahun

2.000 50

100 2.000 300

5 2.846 1.875 41,2

2.250 113 125

3.500 350 16

2.953 1.906 41,7

2.500 175 150

5.000 400 28

3.061 1.938 42,1

125

BAB 5

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung merupakan

dokumen tahunan menurut program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari

RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021. RKPD Kabupaten Tana Tidung

Tahun 2019 yang berisi rencana program dan kegiatan priortas daerah yang disusun

berdasarkan evaluasi pembangunan tahun 2017 dan target yang akan dicapai di tahun

2018 dalam bentuk kerangka pendanaan dan sekaligus menjawab isu-isu strategis yang

ada dan menjawab aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2018 untuk mendukung

pencapaian prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal,

maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan

urusan pemerintah daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta pendanaannya

dapat dilihat pada tabel berikut :

126

BAB 6

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada Dasarnya keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah dicanangkan oleh

Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung pada akhir periode masa jabatan, dapat diukur

melalui indikator kinerja. Indikator kinerja ini merupakan gambaran dari akumulasi

pencapaian indikator program pembangunan daerah setiap tahun sehingga tercermin

pencapaian kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD.

Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan, maka telah dipilih dan

ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan, baik secara langsung maupun

tidak langsung terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan harus menjadi subjek

penerima terbesar maanfat dari pembangunan yang ada di Kabupaten Tana Tidung

sebagaimana yang disajikan dalam tabel 6.1

Sedang untuk penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberikan

gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian dalam penyelenggaraan pemerintah

daerah, khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum

dan daya saing. Hal ini bertujuan dalam akumulasi pencapaian indikator rogram

pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap

tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat

dicapai.

Adapun indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan Indikator

Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan

kabupaten tana tidung tersebut secara rinci disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 -2019

No Indikator Kinerja Utama Satuan Capaian Target Akhir RPJMD

2021 2016 2017 2018 2019 1 Indeks Pembangunan Manusia Skala 2 Indeks Gini Skala 3 Tingkat Kemiskinan % 4 Pertumbuhan Ekonomi % 5 Tingkat Pengangguran Terbuka %

127

Tabel 9.2 Proyeksi Capaian Kinerja Daerah terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan


NO Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Capaian Target Kondisi Kinerja

pada Akhir Periode RPJMD (2021)

2016 2017 2018 2019

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1. Pertumbuhan PDRB (%) 0,85 3,68 3,92 3,95 4,02 1.2. Laju inflasi 122,08 120,08 118,08 116,06 112,08 1.3. PDRB per kapita (Juta) 179,69 180,02 182,56 184,50 188,69 1.4. Indeks Gini 0,26 0,27 0,24 0,21 0,15 Fokus Kesejahteraan Sosial

1 Pendidikan 1.1. Angka melek huruf 94,74 94,74 94,74 94,74 94,74 1.2. Angka rata-rata lama sekolah (tahun) 8,11 8,11 8,11 8,11 8,11 1.3. Angka partisipasi kasar

SD (%) 90,2 94,6 96 98 100 SMP (%) 84,5 86,1 95 98 100 1.4. Angka pendidikan yang ditamatkan

1.5. Angka Partisipasi Murni 1.5.1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) 80,20 81,4 86,3 91,2 98 1.5.2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%) 57,52 62,2 68,8 75,4 85 2 Kesehatan 2.1. Angka kelangsungan hidup bayi

2.2. Angka usia harapan hidup (tahun) 71,31 71,31 71,31 71,31 71,31 2.3. Persentase balita gizi buruk 0 0 0 0 0 3 Pertanahan 3.1. Persentase luas lahan bersertifikasi (%) 7,23 8 10 12 16 4 Ketenagakerjaan 4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 60,24 (2015) 62 64 65 68

128




2016 2017 2018 2019

Fokus Seni Budaya dan Olahraga 1 Kebudayaan 1.1. Jumlah grup kesenian 20 25 25 25 25 1.2. Jumlah gedung 4 4 4 6 6 2 Pemuda dan Olahraga 2.1. a. Jumlah klub olahraga 30 32 35 38 42 2.2. b. Jumlah prasarana olahraga 15 20 25 28 32 ASPEK PELAYANAN UMUM

Fokus Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib

1 Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayan Dasar

1.1. Pendidikan

1.1.1. Angka partisipasi sekolah

1.1.2. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

SD/MI 1 : 115 1 : 115 1 : 115 1 : 115 1 : 115 SMP/MTs 1 : 160 1 : 160 1 : 160 1 : 160 1 : 160 1.1.3. Rasio guru/murid

SD/MI 1 : 8 1 : 8 1 : 8 1 : 8 1 : 8 SMP/MTs 1 : 10 1 : 10 1 : 10 1 : 10 1 : 10 1.1.4. Rasio guru/murid per kelas rata-rata

1.1.5. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%) 94,74 1.1.6. Persentase Sekolah memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP (%) 30 30 40 50 70 SD/MI 82,1 85,7 89,3 92,9 100 SMP/MTs 75,0 87,5 100 100 100 1.1.7. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%) 60 60 70 80 100 1.1.8. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) 0 0 0 0 0 1.1.9 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%) 0 0 0 0 0 1.1.10. Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) 100 100 100 100 100 1.6.11. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) 100 100 100 100 100 1.6.12. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%) 90,71 100 100 100 100 1.6.13. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MT ke SMA/SMK/MA (%) 100 100 100 100 100 1.6.14. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%) 64 65 70 80 100

129




2016 2017 2018 2019

1.2. Kesehatan 1.2.1 Rasio posyandu per satuan balita

1.2.2 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

1.2.3 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

1.2.4 Rasio dokter per satuan penduduk

1.2.5 Rasio tenaga medis per satuan penduduk

1.2.6 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) 73,33 100 100 100 100 1.2.7 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan (%) 103,48 100 100 100 100

1.2.8 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%) 82,75 100 100 100 100 1.2.9 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%) 100 100 100 100 100 1.2.10 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%) 35,71

1.2.11 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%) 100 100 100 100 100 1.2.12 Cakupan kunjungan bayi

1.2.13 Cakupan puskesmas

1.2.14 Cakupan pembantu puskesmas

1.3 Pekerjaan Umum 1.3.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 0,8 0,825 0,85 0,9 1.3.2 Rasio Jaringan Irigasi 1.3.3 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 1.3.4 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk 1.3.5 Panjang jalan dilalui Roda 4

1.3.6 Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk

(mimal dilalui roda 4) 1.3.7 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

1.3.8 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air

( minimal 1,5 m) 1.3.9 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

1.3.10 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

4 Perumahan 4.1. Persentase rumah tangga pengguna air bersih

130




2016 2017 2018 2019

4.2. Persentase rumah tangga pengguna listrik 46 48 60 75 90 4.3. Persentase rumah tangga ber-Sanitasi 10 65 73,75 82,5 100 4.4. Persentase rumah layak huni 0 0 25 50 100 5 Penataan Ruang 5.1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 5.2. Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 5.3. Ruang publik yang berubah peruntukannya

6 Perencanaan Pembangunan 6.1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Ada (2012) Ada Ada Ada Ada

6.2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada (2016) Ada Ada Ada Ada

6.3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Ada Ada Ada Ada Ada 6.4. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 7 Perhubungan 7.1. Jumlah arus penumpang angkutan umum 7.2. Rasio ijin trayek 7.3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 7.4. Angkutan darat 7.5. Pemasangan Rambu-rambu 8 Lingkungan Hidup 8.1. Persentase penanganan sampah 100 100 100 100 100 8.2. Persentase Penduduk berakses air minum 60 70 80 95 8.3. Pencemaran status mutu air 8.4. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air 8.5. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan 100 100 100 100 100 8.6. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 8.7. Penegakan hukum lingkungan (%) 100 100 100 100 100 9 Pertanahan 9.1. Persentase luas lahan bersertifikat 7,23 10 20 30 50 9.2. Penyelesaian kasus tanah Negara 100 100 100 100 100 9.3. Penyelesaian izin lokasi 100 100 100 100 100

131




2016 2017 2018 2019

10 Kependudukan dan Catatan Sipil 10.1. Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 70% 80% 85% 90% 100% 10.2. Rasio bayi berakte kelahiran 40% 80% 85% 90% 100% 10.3. Rasio pasangan berakte nikah 50% 80% 85% 90% 100% 10.4. Cakupan penerbitan KTP 70% 80% 85% 90% 100% 10.5. Cakupan penerbitan akta kelahiran 70% 80% 85% 90% 100% 10.6. Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten Ada Ada Ada Ada Ada 10.7. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 11.1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 46 46 46 46 46 11.2. Partisipasi perempuan di lembaga swasta 10 10 10 10 10 11.3. Rasio KDRT 0 0 0 0 0 11.5. Partisipasi angkatan kerja perempuan 25 25 25 25 25

11.6. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

100 100 100 100 100

12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 12.1. Rasio akseptor KB 12.2. Cakupan peserta KB aktif 13 Sosial 13.1. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi 0 0 0 0 1 13.2. Persentases PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%) 100 100 100 100 100 13.3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%) 100 100 100 100 100 14 Ketenagakerjaan 14.1. Rasio partisipasi angkatan kerja 0,97 0,96 0,96 0,96 0,96 14.2 Tingkat partisipasi angkatan kerja 60,24 59,58 58,93 58,27 59,58 14.3. Tingkat pengangguran terbuka 2,58 2,41 2,26 2,17 2,41 15 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 15.1. Persentase koperasi aktif 50% 60% 70% 80% 100% 15.2. Persentase Usaha Mikro dan Kecil 12% 14% 16% 18% 22% 16 Penanaman Modal

16.1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 3 3 3 3 3

132




2016 2017 2018 2019

16.2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

10 Milyar 10 Milyar 10 Milyar 10 Milyar 16.3. Rasio daya serap tenaga kerja 10 20 30 40 60 16.4. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 27 Milyar 28 Milyar 29 Milyar 31 Milyar 17 Kebudayaan 17.1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya 0 1 0 1 1 17.2. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 0 1 0 1 1 17.3. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 20% 20% 40% 60% 100% 18 Kepemudaan dan Olahraga 18.1. Jumlah organisasi pemuda

18.2. Jumlah organisasi olahraga

18.3. Jumlah kegiatan kepemudaan

18.4. Jumlah kegiatan olahraga

18.5. Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) 0 1 1 1 1 18.6. Lapangan olahraga 5 5 5 5 5 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 19.1. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 1 1 1 1 1 19.2. Kegiatan pembinaan politik daerah 1 1 1 1 1


20.1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 34 36 38 40 45 20.2. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 67 68 69 70 72 20.3. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan 100 100 100 100 100 20.4. Pertumbuhan ekonomi 0,85 3,68 3,92 3,95 0,85 20.5. Kemiskinan 6,11 5,87 5,63 5,39 4,91 20.6. Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah 1 1 1 1 1 20.7. Penegakan PERDA 0 100% 100% 100% 100% 20.8. Cakupan patroli petugas Satpol PP 100% 100% 100% 100%

20.9. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) 0 100% 100% 100% 100%

20.10. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

100% 100% 100% 100% 20.11. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

100% 100% 100% 100%

133




2016 2017 2018 2019

20.12. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

100% 100% 100% 100%

20.13. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik 80 100% 100% 100% 100% 20.14. Sistim Informasi Manajemen Pemda 1 1 1 1 1 20.15. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 73 75,7 77 78,16 75,7 21 Ketahanan Pangan 21.1. Regulasi ketahanan pangan 1 1 1 1 1 21.2. Ketersediaan pangan utama

100% 100% 100% 100%

22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

22.1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 22.2. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 22.3. Jumlah LSM 22.4. LPM Berprestasi 22.5. PKK aktif 22.6. Posyandu aktif

23 Statistik 23.1. Buku ”kabupaten dalam angka” Ada Ada Ada Ada Ada 23.2. Buku ”PDRB kabupaten” Ada Ada Ada Ada Ada 24 Kearsipan 24.1. Pengelolaan arsip secara baku 0% 20% 30% 40% 60% 24.2. Peningkatan SDM pengelola kearsipan 0% 20% 30% 40% 60% 25 Komunikasi dan Informatika

25.1. Jumlah jaringan komunikasi

25.2. Cakupan Layanan Telekomunikasi 50% 60% 70% 80% 100% 25.3. Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telpon 0% 10% 20% 30% 50% 25.4. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet 0% 10% 20% 30% 50% 25.5. Web site milik pemerintah daerah Ada Ada Ada Ada Ada 26 Perpustakaan 26.1. Jumlah perpustakaan 0 0 0 1 1 26.2. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 0 0 0 30% 90% 26.3. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 0 0 0 100 500

134




2016 2017 2018 2019

Fokus Layanan Urusan Pilihan 1 Pertanian 1.1. Produktivitas padi (ton) 1.678 2.000 2.250 2.500 3.000 1.2. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 36,34 38,70 39,96 41,21 43,71 1.3. Cakupan bina kelompok petani 10% 10% 20% 30% 50% 4 Pariwisata 4.1. Kunjungan wisata (Orang) 10.500 8.000 8.500 9.000 10.000 5 Kelautan dan Perikanan 5.1. Produksi perikanan (ton) 856,6 2.846 2.953 3.061 3.275 5.2. Konsumsi ikan 39 41,2 41,7 42,1 43 5.3. Cakupan bina kelompok nelayan 10% 10% 20% 30% 50% 5.4. Produksi perikanan kelompok nelayan 20% 30% 40% 50% 70% 6 Perdagangan 6.1. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 4,76 4,97 5,18 5,39 5,80 6.3. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 20% 21% 22% 23% 25% 7 Perindustrian 7.1. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 2,40 2,46 2,52 2,58 2,69 7.4. Cakupan bina kelompok pengrajin 10% 20% 30% 40% 60% 8 Ketransmigrasian 8.1. Transmigran swakarsa

ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah


1.1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rupiah) 633.564 714.166 794.768 875.370 1.036.575 1.2. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (Rupiah) 644.578 676.217 707.856 739.495 802.772 2 Pertanian 2.1. Nilai tukar petani 96 98 98,4 98,8 99,5 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur 1 Perhubungan 1.1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

135




2016 2017 2018 2019

1.2. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum 1.3. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun 2 Penataan Ruang 2.1. Ketaatan terhadap RTRW 10% 10% 10% 10% 10% 2.2. Luas wilayah produktif 10% 10% 10% 10% 10% 2.3. Luas wilayah industri 10% 10% 10% 10% 10% 2.4. Luas wilayah kebanjiran 10% 10% 10% 10% 10% 2.5. Luas wilayah kekeringan 10% 10% 10% 10% 10% 2.6. Luas wilayah perkotaan 10% 10% 10% 10% 10%


3.1. jumlah bank dan cabang 3 3 3 3 4 3.2. jumlah perusahaan asuransi dan cabang 0 0 0 1 1 3.3. Jumlah penginapan/ hotel 10 10 12 14 18 4 Lingkungan Hidup 4.1. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih 0 60 70 80 60 5 Komunikas dan Informatika 5.3. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon 0% 10% 20% 30% 50% Fokus Iklim Berinvestasi


1.1. Lama proses perijinan 1 Hari 1 Hari 1 Hari 1 Hari 1 Hari 1.2. Jumlah pajak dan retribusi daerah 5 5 5 5 5 1.3. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 0 0 1 0 2 1.4. Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa 0% 10% 12% 13% 15% Fokus Sumber Daya Manusia 1 Ketenagakerjaan 1.1. Rasio lulusan S1/S2/S3 0% 10% 11% 12% 15%

136

BAB 7

PENUTUP

Dengan tersusunnya RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 yang berisi

rencana program dan kegiatan priortas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi

pembangunan tahun 2017 dan target yang akan dicapai di tahun 2018 serta capaian

kinerja yang direncanakan pada periode RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-

2021. Dengan demikian, RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 merupakan

dokumen perencanaan tahun ketiga dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung, dah harus

dijadikan pedoman :

1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019;

2. penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA

dan PPAS) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019, dan

3. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tana

Tidung Tahun Anggaran 2019, serta

4. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan

antar wilayah, sektor dan perangkat daerah serta desa yang di Kabupaten Tana

Tidung.

Dalam pelaksanaanya RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 menunjukkan

adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, akan dilakukan penyesuaian-

penyesuaian dalam bentuk Perubahan RKPD dengan tetap berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Documents

RANCANGAN AWAL Rencana Kerja Pembangunan Daerahtanatidungkab.go.id/pustaka/61_RANWAL RKPD KTT 2019.pdf · Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ... 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN Rencana