DINAMIKA

3POLKAMRABU, 16 FEBRUARI 2011 | MEDIA INDONESIA

Konsistensi Golkar Diuji

PARTAI Golkar (PG) mengaku tetap maju mengusung hak ang-ket perpajakan, yang

akan dibacakan dalam rapat paripurna, pekan ini.

“Kami tetap komitmen. Gol-kar memiliki tekad kuat untuk meloloskan hak angket pajak ini. Ada tujuh fraksi yang solid mendukung, kecuali PKB dan Demokrat,” kata anggota F-PG Bambang Soesatyo, kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Golkar berkeras mendukung usulan hak angket pajak ka-rena, menurut Bambang, itu sudah harga mati. “Kami me-nilai berbagai kebijakan saat ini telah merugikan penerimaan keuang an negara,” imbuhnya.

Tadinya, dukungan hak ang-ket yang diberikan kepada pimpinan DPR diusung 114 anggota DPR dari delapan fraksi. Mereka berasal dari Partai Golkar (75 orang), PKS (10), PDIP (15), Partai Gerindra (2), Partai Hanura (8), PAN (1), PKB (1), dan PPP (2).

H a n y a F r a k s i P a r t a i Demokrat (F-PD) yang tidak mau mendukung usulan yang ditandatangani 114 anggota DPR dari delapan fraksi itu. F-PD lalu melancarkan lobi-lobi untuk membendung hak angket pajak.

Sebagai pengusung terba-nyak hak angket perpajakan, Bambang mengaku, Golkar adalah salah satu pihak yang

dilobi pertama kali. “Kami menyadari adanya serangan lobi-lobi dari Demokrat, mulai iming-iming hingga ancaman reshuffl e kabinet. Itu membuat tantangan meloloskan hak angket pajak semakin berat,” beber Bambang.

Mencuatnya isu hak angket perpajakan memang diiringi dengan wacana masuknya PDIP dalam kabinet.

Namun, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku masih akan mena-nyakan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal pe-luang masuknya PDIP. Sejauh ini komunikasi antara Partai Demokrat dan PDIP masih se-

batas komunikasi reguler. “Sejauh ini kami me nye-

rahkan ke Presiden,” katanya, seusai melakukan pertemuan dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Ja-karta, tadi malam.

Walk outSerangan Demokrat itu di-

hadapi Golkar dengan mera-patkan barisan bersama enam parpol lain. Bambang mengaku opsi walk out di rapat paripurna belum ada dalam rencana Gol-kar. “Kami belum berpikir itu. Kecuali ada aksi-aksi curang, kami baru akan bersikap.”

Sementara itu, PDIP seba-gai pengusung hak angket terbanyak menyatakan tidak akan mengambil opsi walk out. Seandainya usulan hak angket dimentahkan dalam paripurna. “Kalau kami sam-pai walk out, kami malah tidak bisa ikut proses penghitungan suara. Kami jadi kalah,” tegas anggota Komisi III DPR dari F-PDIP Eva Kusuma Sundari.

Menurut Eva, sikap itu men-jadi bukti konsistensi PDIP dan mereka mengharapkan hal yang sama dari parpol lain. Du-kungan dari Golkar saja dinilai tidak cukup. “Saya berharap empat partai ini (PDIP, Golkar, Hanura, dan Gerindra) bisa kompak,” sergahnya.

Saat dihubungi terpisah, Ketua F-PKS Mustafa Kamal mengaku baru memfinalkan sikap mereka seusai pemba-caan usulan hak angket perpa-jakan dalam rapat paripurna. (*/AO/P-4)

henri@mediaindonesia.com

Partai Golkar dan PDIP pemegang kunci lolosnya pansus pajak.

HENRI SIAGIAN

TNI Terima Hibah Pesawat F-16AKHIRNYA Tentara Nasional Indonesia (TNI) memutuskan untuk menerima tawaran hibah dua skuadron pesawat tempur F-16A/B Fighting Falcon dari Amerika Serikat (AS). Proses persetujuan sudah disampaikan dan kini menunggu konfi rmasi dari pihak AS. “Prosesnya sedang berjalan,” kata Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono di Jakarta, Senin (14/2).

Agus menuturkan, pertimbangan TNI menerima hibah itu karena lebih efektif dan efi sien jika dibandingkan dengan mem-beli enam pesawat sejenis yang baru. Dari sisi teknologi, dua skuadron pesawat hibah itu dapat di-upgrade disesuaikan dengan teknologi terbaru setara dengan F-16 varian terbaru, yakni F-16 C/D Block 52.

Masa pakai pesawat F-16 yang dihibahkan itu mencapai 20-25 tahun lagi. Kadispen TNI-AU Marsekal Pertama Bambang Samoedro berharap hibah itu bisa memaksimalkan skuadron tempurnya. “Tidak harus menunggu hingga 2014.” (Ant/P-4)

Rencana Aksi Inpres Gayus RampungSATUAN Tugas Pemberantasan Mafi a Hukum (Satgas PMH) ternyata baru membuat rencana aksi untuk menindaklanjuti In-struksi Presiden (Inpres) 1/2011 tentang Penuntasan Kasus Mafi a Pajak dan Hukum Gayus Tambunan.

Presiden menerbitkan inpres itu pada 17 Januari 2011. Rencana aksi yang disusun secara bersama ini diharapkan mampu men-jawab secara langsung kelemahan sistem yang selama ini ada.

“Sehingga aksi yang dilakukan bersama itu dapat pula terukur secara jelas,” ucap Ketua Satgas Kuntoro Mangkusubroto di Kan-tor Presiden, Jakarta, Senin (14/2).

Rencana aksi diharapkan menjadi salah satu kunci keberhasil an untuk mendorong perubahan sistemik. Langkah prioritas disepa-kati satgas dengan cara pengangkatan pejabat di pos-pos strategis secara ketat, manajemen perkara, sampai ke sistem peng awasan dan whistle blower system. “Itu menjadi prioritas dalam mencegah dan memberantas mafi a hukum,” ujarnya. (Nav/P-4)

KPK Sita Lagi Harta Syamsul ArifinKOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini telah menyita sebanyak Rp64 miliar uang pengembalian dari mantan Bupati Langkat H Syamsul Arifi n yang sudah diterima pemerintah kabupaten di daerah itu.

Penyitaan yang pertama dilakukan tim KPK, Jumat (28/12/2010) senilai Rp20 miliar dan yang kedua Jumat (11/2) senilai Rp44 miliar. “Jadi jumlah seluruhnya uang pengembalian yang disita KPK sebanyak Rp64 miliar,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Langkat Syah-rizal ketika ditemui di Stabat, Selasa (15/2). Penyitaan uang yang dilakukan KPK tersebut amat mungkin sebagai alat bukti dalam persidangan di pengadilan nantinya.

Menurut Syahrizal, penyitaan uang yang dilakukan tim KPK itu juga disaksikan sejumlah pejabat Pemkab Langkat. tersebut, menurutnya, tidak mengganggu penyelesaian RAPBD Langkat tahun 2011. (Ant/P-4)

D

TAmFisuAA

kabeskteC

25Sate

RSAtestrPa

akjaw

seto

unkasedada

KKOmBuka

semKPPerizdipe

itumta

HARI SAYANG PRESIDEN: Aktivis yang tergabung dalam Gerakan Sayang Presiden menggelar aksi damai di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (14/2). Mereka membagikan cokelat, bunga mawar, dan mengumpulkan uang koin yang akan diberikan kepada Presiden karena belum naik gaji.

ANTARA/YUDHI MAHATMA

SUMBER: TIM RISET MI/GRAFIS: TIYOK