Embed Size (px)
Citation preview
QANUN KABUPATEN BENER MERIAHNOMOR : 08 TAHUN 2009
TENTANG
PEMERINTAHAN MUKIM
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI BENER MERIAHMenimbang : a. bahwa dengan diakuinya keistimewaan Aceh sebagai kesatuan
masyarakat hukum yang diberikan wewenang khusus untuk mengaturdan mengurus sendiri urusan Pemerintahan serta kepentingan masyarakatsetempat diperlukan pengaturan mengenai tugas, fungsi dan wewenangPemerintahan Mukim dalam penyelenggaraan Pemerintahan kemukimansecara demokratis dan partisipatif berlandaskan sejarah dan Adat yangtelah berakar dalam sistem sosial budaya masyarakat Aceh secara turuntemurun;
b. bahwa Mukim telah memiliki peranan yang sangat penting dalamperjuangan Pembangunan kemasyarakatan pada khususnya dan bangsaserta negara Indonesia pada umumnya, sehingga perlu diperkuateksistensinya dalam struktur Pemerintahan Aceh sesuai dengankedudukan dan kewenangan Mukim sebagai Pemerintahan Adat yangdibentuk melalui gabungan Kampung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan b di atas, maka perlu diatur dalam Qanun tentang PemerintahanMukim.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanKeistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang PembentukanKabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah,sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005,tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangNomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang................
2
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No.62,TambahanLembaran Negara Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi PerangkatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1262);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2005, tentang PedomanTata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis danBentuk Produk Hukum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang ProsedurPenyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang LembaranDaerah dan Berita Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang PedomanPenataan Perangkat Daerah;
13. Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2007 tentang Tata Cara PembentukanQanun;
Dengan Persetujuan bersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BENER MERIAHdan
BUPATI BENER MERIAH
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PEMERINTAH MUKIMDALAM KABUPATEN BENER MERIAH.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai BadanEksekutif Daerah;
c. Bupati………….
3
c. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
e. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
f. Aceh adalah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yangbersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur danmengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempatsesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem Negara kesatuanRepublik Indonesia berdasarkan Undang-undang Negara Republik IndonesiaTahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur;
g. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah yangdilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan RakyatKabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
h. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintahKabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiriatas Bupati dan perangkat pemerintah Kabupaten.
i. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten.
j. Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis PeraturanDaerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan Pemerintah dankehidupan masyarakat Kabupaten Bener Meriah.
k. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat Pemerintahkabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintah kecamatan yang dipimpinoleh Camat.
l. Mukim adalah kesatuan masyarakat Hukum di bawah Kecamatan yang terdiriatas gabungan berapa Kampung yang mempunyai batas-batas wilayahtertentu yang dipimpin oleh Kepala Mukim yang berkedudukan langsungdibawah Camat.
m. Harta Kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Mukimyang ada pada waktu pembentukan Kampung atau nama lain dan tidakdiserahkan kepada Kampung serta sumber pendapatan lainnya yang sah.
n. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukimyang dipimpin oleh kepala Kampung atau yang berhak menyelenggarakanurusan rumah tangga sendiri.
o. Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah Mukim yang dikuasaidan diatur oleh Hukum Adat.
p. Hukum Adat adalah norma hukum yang bersumber dari Adat-Istiadat yanghidup dan berkembang dalam masyarakat kemukiman setempat yang bersifatmengikat dan menimbulkan akibat hukum.
q. Musyawarah Mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan dalamberbagai kegiatan Adat, Pemerintah, pembangunan,dan kemasyarakatan yangdihadiri oleh para kepala Kampung, lembaga-lembaga Adat dan parapemimpin agama yang dipimpin oleh Kepala Mukim.
r. Penyelesaian Persengketaan Adat Mukim adalah permusyawaratan dalamproses penyelesaian berbagai perkara Adat, perselisihan antar penduduk atausengketa-sengketa di bidang hukum Adat dalam kemukiman yangdilaksanakan oleh Kepala Mukim dan Sarakopat Mukim.
s. Kepala Mukim adalah Kepala Pemerintah Mukim;
t.Sarak Opat............
4
t. Sarakopat Mukim adalah kelengkapan lembaga Mukim yang terdiri dariunsur ulama, tokoh Adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai.
u. Keuangan Mukim adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilaidengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barangyang dapat dijadikan milik Mukim berhubung dengan pelaksanaan hak dankewajiban tersebut.
v. Hak-hak dasar masyarakat adalah hak-hak azasi manusia sebagaimana diaturdalam Peraturan Perundang-undangan.
BAB IIKEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
MUKIM
Pasal 2Mukim berkedudukan sebagai institusi Pemerintah Adat di bawah kecamatanyang membawahi gabungan dari beberapa Kampung dalam struktur kemukimansetempat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasidalam wilayah kemukiman, melestarikan Adat beserta Adat Istiadat setempat,melindungi fungsi ekologi dan sumber daya alam (SDA) sesuai dengankesadaran, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam Kampung yang bergabungdalam struktur kemukiman.
Pasal 3
Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintah kemukiman,melaksanakan pembangunan, melindungi Adat dan Adat Istiadat, membina danmeningkatkan kesejahteraan masyarakat kemukiman dan meningkatkan kualitaspelaksanaan syari’at Islam.
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Mukimmempunyai fungsi :a. Penyelenggaraan Pemerintah berdasarkan Adat, asas desentralisasi maupun
asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta segala urusan Pemerintahlainnya yang berada di Mukim;
b. Pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dankehidupan berdemokrasi secara berkeadilan yang inklusif di Mukim;
c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Syariat Islam, kehidupan beragama danantar umat beragama;
d. Pembinaan dan fasilitas kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan,sosial budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketentraman dan ketertibanmasyarakat di kemukiman;
e. Penyelesaian persengketaan Adat di kemukiman;f. Pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di
kemukiman;
Pasal 5
(1) Kewenangan Mukim dalam Qanun ini meliputi :a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Mukim dan
ketentuan Adat serta Adat Istiadat :b. Kewenangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan;c. Kewenangan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan belum
menjadi/belum dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, PemerintahKabupaten dan Pemerintah Kecamatan;
5
d. Kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat,pemerintah aceh, pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan;
e. Kewenangan pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber DayaAlam (SDA) di kemukiman.
(2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d disertaidengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan.
(3) Pemerintah Mukim berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yangtidak disertai dengan pembiayaan sarana/prasarana serta personalia yangmelaksanakan.
BAB IIIPEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA MUKIM SERTA
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH MUKIM
Pasal 6
Mukim dipimpin oleh seorang Kepala Mukim.
Pasal 7
(1) Tugas dan kewajiban Kepala Mukim adalah :a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Mukim secara demokratis,
transparan, partisipatif dan akuntabel;b. Membina kehidupan beragama, kerukunan beragama dan antar umat
beragama serta peningkatan kualitas pelaksanaan syariat Islam dalammasyarakat;
c. Mengembangkan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat;d. Menjaga dan memelihara kelestarian Adat dan Adat Istiadat, kebiasaan-
kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyakarat;e. Membina dan memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
serta memelihara kelestarian fungsi ekologi dan sumber daya alam(SDA);
f. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta sikap saling menghargaisecara inklusif dalam masyarakat;
g. Menjadi hakim Adat dalam penyelesaian persengketaan Adat dikemukiman;
h. Mengajukan rancangan Peraturan Mukim kepada Sarakopat Mukimuntuk dibahas bersama dan selanjutnya setelah mendapat persetujuandiundangkan menjadi Peraturan Mukim;
i. Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim(APBM) kepada Sarakopat Mukim untuk dibahas bersama danselanjutnya setelah mendapat persetujuan diundangkan melaluiPeraturan Mukim menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim;
j. Mewakili Mukim dan yang dipimpinnya di dalam dan di luarpengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum yang sah untukmewakilinya.
(2) Kepala Mukim sebagai Hakim Adat dalam penyelesaian persengketaanAdat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibantu oleh SarakopatMukim.
Pasal 8...............
6
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal7, Kepala Mukim bersikap dan bertindak adil, demokratis, tegas, arif danbijaksana.
Pasal 9
(1) Kepala Mukim memimpin penyelenggaraan Pemerintah Mukimberdasarkan kebijakan yang ditetapkan dengan persetujuan SarakopatMukim;
(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Mukimmenyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Majelis MusyarawahMukim pada akhir masa jabatannya atau sewaktu-waktu diminta olehSarakopat;
(3) Kepala Mukim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepadaMajelis Musyarawah Mukim sekurang-kurangnya sekali dalam setahunyaitu pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu diminta olehSarakopat Mukim;
(4) Kepala Mukim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya yang berasaldari wewenang desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepadaCamat pada akhir tahun anggaran dan pada akhir tahun masa jabatannyaatau sewaktu-waktu diminta oleh Camat.
Pasal 10
(1) Kepala Mukim diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui Camatberdasarkan hasil pemilihan yang sah;
(2) Pemilihan Kepala Mukim dilakukan rakyat Mukim yang bersangkutansecara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
(3) Masa jabatan Kepala Mukim selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilihkembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
P a s a l 11
Syarat-syarat untuk menjadi Kepala Mukim :
(1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankansyari’at Islam secara benar dan sungguh-sungguh;
(2) Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
(3) Mampu membaca, memahami dan melaksanakan Al-Qur’an dengan baikdan benar;
(4) Mampu menjadi imam, khatib dan membawakan khotbah dalam sholatjum’at.
(5) Mampu memandikan jenazah;
(6) Memiliki ijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ataumemiliki kemampuan pengetahuan sederajat;
(7) Berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enampuluh) tahun;
(8) Telah berkeluarga dan dapat menjadi panutan dalam masyarakat;
(9).Sehat..................
7
(9) Sehat rohani dan jasmani;
(10) Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
(11) Berkelakuan baik, jujur dan adil serta bersikap tegas, arif dan bijaksana;
(12) Berasal dan berdomisili paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut dikemukiman dan mengenal serta dikenal oleh masyarakat kemukiman yangbersangkutan;
(13) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap ;
(14) Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan perbuatan yang diancamdengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
(15) Mengenal kondisi geografis, Adat dan Adat Istiadat, sosial budayakemukiman serta dikenal secara luas oleh masyarakat kemukiman setempat;
(16) Memiliki wawasan dan keberpihakan terhadap upaya-upaya pelestarianfungsi ekologi dan Sumber Daya Alam yang terdapat di wilayahkemukiman setempat;
(17) Berpengalaman di bidang Pemerintah, kemasyarakatan dan peradatan;
(18) Memahami dengan baik Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Mukimsetempat, Peraturan Kampung yang bergabung dalam kemukiman yangbersangkutan, Adat dan Adat Istiadat serta tidak pernah melakukanperbuatan yang melanggar Adat dan Adat Istiadat tersebut;
(19) Bersedia mencalonkan diri atau dicalonkan oleh pihak lain.
Pasal 12
(1) Untuk melaksanakan pemilihan Kepala Mukim, Sarakopat Mukimmembentuk komisi/panitia pemilihan independen pemilihan KepalaMukim dan komisi/panitia pengawas independen yang berasal darimasyarakat;
(2) Panitia Pemilihan Kepala Mukim terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu)orang wakil ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretarisdan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota;
(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Mukim dilakukan olehpanitia pengawas independen;
(4) Panitia pengawas tersebut terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orangwakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga)orang anggota;
(5) Anggota komisi/panitia pemilihan Kepala Mukim sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) yang ikut mencalonkan diri atau dicalonkan oleh pihak laindiberhentikan dari keanggotaanya dan selanjutnya keanggotaanyadigantikan oleh anggota yang tidak ikut dalam pencalonan;
(6) Komisi/panitia pemilihan Kepala Mukim dan komisi/panitia pengawassebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnyabertanggung jawab kepada Musyawarah Majelis Mukim danmenginformasikan pelaksanaan tugasnya kepada camat.
Pasal 13................
8
Pasal 13
(1) Pemilihan Kepala Mukim dilaksanakan melalui tahap-tahap pencalonan,pelaksanaan pemilihan, pengesahan hasil dan pelantikan calon KepalaMukim.
(2) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakanmelalui:a. Pendaftaran pemilih yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala
Mukim;b. Pendaftaran dan seleksi administratif bakal calon yang dilaksanakan
oleh panitia pemilihan Kepala Mukim;c. Penyampaian visi, misi dan program kerja oleh bakal calon di hadapan
Musyawarah Majelis Mukim;d. Penetapan bakal calon oleh Sarakopat Mukim sekurang-kurangnya 2
(dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;e. Penetapan calon oleh Sarakopat Mukim.
(3) Tahap pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilaksanakan melalui :a. Pemungutan suara untuk pemilihan Kepala Mukim dilaksanakan oleh
panitia Pemilihan Kepala Mukim dan pengawasannya dikoordinasikanoleh panitia pengawas;
b. Perhitungan suara di tempat pemungutan suara segera setelahpemungutan suara dinyatakan selesai, dilaksanakan oleh panitiapemilihan dan diawasi oleh panitia pengawas serta dihadiri olehMusyawarah Majelis Mukim dan dihadiri oleh para pemilih;
c. Pembuatan laporan dan berita acara hasil perhitungan suara yangditandatangani oleh ketua, wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretarisPanitia Pemilihan Kepala Mukim dan para saksi;
d. Penyampaian laporan dan berita acara hasil perhitungan suara olehMusyawarah Majelis Mukim disampaikan kepada Camat.
(4) Tahap pengesahan dan pelantikan Kepala Mukim terpilih meliputi :a. Pengesahan Kepala Mukim terpilih oleh Bupati dengan menerbitkan
Keputusan pengangkatannya;b. Kepala Mukim dilantik oleh Camat untuk dan atas nama Bupati dalam
suatu upacara yang secara khusus diadakan;
Pasal 14
(1) Pada tahap pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20ayat (3), calon Kepala Mukim turut hadir untuk menyaksikan pelaksanaanpemilihan;
(2) Ketidakhadiran calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakmempengaruhi keabsahan hasil pemilihan.
Pasal 15
(1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak;
(2) Apabila dalam pemilihan Kepala Mukim tidak berhasil diperoleh calondengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) makadiadakan pemilihan ulang;
(3) Pemilihan ulang yang diadakan terhadap dua orang atau lebih calon yangmendapat suara terbanyak yang sama;
Pasal 16…………..
9
Pasal 16
(1) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pencalonan, pemilihan,pengesahan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Mukim diatur lebihlanjut dalam Peraturan Bupati;
(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materiantara lain :a. Tata cara pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Mukim dan Panitia
Pengawasan Pemilihan Kepala Mukim oleh Musyawarah Mukim;b. Tata cara pendaftaran pemilih, format dan bentuk daftar pemilih, bukti
pendaftaran pemilih yang berlaku sebagai undangan;c. Bentuk dan ukuran Tempat Pemungutan Suara;d. Format dan isi surat suara, surat suara yang dinyatakan sah dan surat
suara yang dinyatakan tidak sah;e. Tata cara pemungutan suara;f. Tata cara perhitungan suara, format dan isi laporan dan berita acara
hasil perhitungan suara;g. Tata cara pengucapan sumpah, termasuk teks sumpah, pelantikan dan
serah terima jabatan Kepala Mukim;h. Tata Cara penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Mukim, apabila
Kepala Mukim berhalangan atau berhalangan tetap;i. Mekanisme pemberhentian Kepala Mukim yang belum habis masa
jabatannya dan penunjukan pejabat sementara;j. Pengaturan mengenai ketentuan jumlah pemilih terdaftar yang harus
hadir pada saat pemungutan suara dan mekanisme penundaannya;k. Pengaturan mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Mukim yang
tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya;l. Biaya pemilihan Kepala Mukim dan pembebanannya; dan
Pasal 17
(1) Kepala Mukim berhenti karena :
a. Meninggal dunia;
b. Mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
c. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Mukim yang baru;
d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 11;
e. Mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus-kasusyang melibatkan tanggung jawab dan keterangannya atas kasus ituditolak oleh Sarakopat Mukim.
(2) Kepala Mukim diberikan honorarium karena jabatannya setiap bulan yangbesarnya ditentukan sekurang-kurangnya sama dengan upah minimumregional yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan BelanjaKabupaten Bener Meriah.
(3) Kepala Mukim yang berhenti dengan alasan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) huruf a dan c diberikan penghargaan oleh Bupati dengan ketentuansebagai berikut :
No Masa Kerja Besarnya Uang Penghargaan1 0 – 6 Bulan 1 x honorarium yang diterima setiap bulannya2 6 – 12 bulan 2 x honorarium yang diterima setiap bulannya3 1 – 3 tahun 3 x honorarium yang diterima setiap bulannya4 4 – 6 tahun 4 x honorarium yang diterima setiap bulannya5 7 – 9 tahun 5 x honorarium yang diterima setiap bulannya6 10 – 12 tahun 6 x honorarium yang diterima setiap bulannya
10
(4) Mekanisme dan prosedur pemberian honorarium sebagaimana dimaksuddalam ayat (2), penghargaan serta fasilitas kesejahteraan lainnyasebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur melalui Peraturan Bupati.
Pasal 18
Untuk efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Mukim, maka dibentukkelengkapan Mukim terdiri dari :
a. Sekretariat Mukim;
b. Majelis Musyarawah Mukim;
Pasal 19
(1) Sekretariat Mukim dipimpin oleh seorang Sekretaris Mukim yang diangkatdan diberhentikan oleh Kepala Mukim.
(2) Dalam struktur Pemerintah Mukim dibentuk seksi-seksi meliputi:
a. Seksi Tata Usaha, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsiadministrasi umum dan inventarisasi perlengkapan serta inventarisMukim;
b. Seksi Pemerintah, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsipembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PemerintahKampung dan pelayanan masyarakat di bidang Pemerintah Mukim;
c. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, yang memiliki tugas danmelaksanakan fungsi pembinaan perekonomian rakyat dan peningkatankesejahteraan rakyat di kemukiman;
d. Seksi Perlindungan Ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA), yangmemiliki tugas dan melaksanakan fungsi ekologi dan pengelolaanSumber Daya Alam (SDA) di kemukiman;
e. Seksi Keistimewaan Aceh, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsipemberdayaan lembaga-lembaga Adat dan pembinaan kehidupanperAdatan di kemukiman;
f. Seksi Pemberdayaan Perempuan, yang memiliki tugas dan melaksanakanfungsi pemberdayaan perempuan, pembinaan organisasi-organisasiwanita dan pembinaan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dikemukiman.
(3) Jumlah seksi dalam struktur Pemerintah Mukim sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) bersifat fakultatif disesuaikan dengan kemampuan keuanganMukim dan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Mukim setempat, yangpaling sedikit harus ada Seksi Pemerintah serta Seksi Perekonomian danKesejahteraan Rakyat.
(4) Pedoman susunan organisasi dan tata kerja Mukim dan Sekretariat Mukimdiatur melalui Peraturan Bupati dengan melibatkan Pemerintah Mukimyang bersangkutan.
(5) Honorarium bagi sekretaris Mukim, pimpinan dan staf dalam strukturPemerintah Mukim dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaKabupaten Bener Meriah.
Pasal 20…………..
11
Pasal 20
(1) Majelis Musyawarah Mukim berfungsi sebagai badan Musyawarah gunamemberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Mukimdalam rangka menyelenggarakan Pemerintah Mukim, pelestarian Adatbeserta Adat Istiadat, peningkatan kualitas pelaksanaan syariat islam,pengawasan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA), perekonomiandan peningkatan kesejahteraan rakyat, pembinaan kemasyarakatan,pelaksanaan keistimewaan aceh dan pemberdayaan perempuan sertamenetapkan syarat-syarat lainnya untuk menjadi calon Kepala Mukim.
(2) Majelis Musyawarah Mukim terdiri dari :a. Tengku Imem Kampung;b. Para Petue Kampung;c. Sekretaris Mukim;d. Para Pemimpin lembaga Adat yang ada di Mukim yang bersangkutan.
(3) Majelis Musyawarah Mukim dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu olehseorang wakil ketua yang dipilih oleh dan dari Anggota MusyawarahMukim ;
(4) Majelis Musyawarah Mukim mengadakan pertemuan paling sedikit 3 (tiga)bulan sekali;
(5) Masa jabatan Majelis Musyawarah Mukim selama 5 (lima) tahun.
Pasal 21
(1) Penyelesaian persengketaan Adat Mukim dipimpin oleh Kepala Mukim dandibantu oleh Sekretaris Mukim bersama dengan seluruh anggota SarakopatMukim;
(2) Proses penyelesaian persengketaan Adat dilakukan atas usul Kepala Mukimguna menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan persoalan Adat danAdat Istiadat;
(3) Penyelesaian persengkataan Adat Mukim berfungsi sebagai mekanismeuntuk memelihara dan mengembangkan Adat, menyelenggarakanperdamaian, menyelesaikan dan memberikan putusan-putusan Adatterhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran Adat berdasarkanprinsip-prinsip pembuktian secara Adat sesuai dengan PeraturanPerundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan putusan-putusanpenyelesaian persengketaan Adat yang bersangkutan.
Pasal 22
Tengku Imem Kampung diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Mukimberdasarkan hasil kesepakatan Majelis Musyawarah Mukim.
Pasal 23
(1) Tengku Imem Kampung mempunyai tugas :
a. Mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yangberkenaan dengan kemakmuran mesjid;
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peningkatanperibadatan serta pelaksanaan Syari’at Islam dalam kehidupanmasyarakat;
(2) Tengku Imem Kampung mendapat honorarium yang besarnya ditentukansekurang-kurangnya sebesar upah minimum regional
12
.
BAB IV
PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN MUKIM
Pasal 24
(1) Guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan,pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh danpemberdayaan perempuan serta peningkatan pelayanan kepadamasyarakat, perlindungan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA)dimungkinkan untuk dilakukan pembentukan, pemekaran danpenggabungan Mukim.
(2) Tata Cara pembentukan, pemekaran dan penggabungan Mukim diatur lebihlanjut dengan Peraturan Bupati.
(3) Subtansi materi yang perlu diatur sebagaimana diatur dalam ayat (2),memuat antara lain :
a. Penegasan mengenai pengertian pembentukan Mukim, yang diartikanpembentukan Mukim baru di luar Mukim yang sudah ada, pembentukanbaru akibat dari pemekaran dan penggabungan;
b. Pembentukan Mukim atara lain memperhatikan jumlah persyaratanjumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Kampung, kondisi sosialbudaya, kondisi ketenteraman dan ketertiban, potensi ekonomi dansumber daya alam, serta dan prasarana pemerintah;
c. Penegasan mengenai batas wilayah Mukim adalah dalam setiappembentukan Mukim;
d. Mekanisme pelaksanaan pembentukan, pemekaran dan penggabunganMukim, mulai dari usul Kepala Mukim melalui Camat atas prakarsamasyarakat;
e. Pembagian wilayah Mukim;
f. Perincian tentang kewenangan Mukim.
Pasal 25
Perubahan batas Mukim dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan MusyawarahMukim dari Mukim-Mukim yang berbatasan dan perubahan atas Mukim diaturdengan Peraturan Bupati yang bersangkutan.
Pasal 26
(1) Pusat Pemerintah Mukim berpusat disalah satu Kampung yang dipandangstrategis yang dapat meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahdan peningkatan pelayanan kepada rakyat;
(2) Pusat Pemerintah Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaturmelalu Peraturan Bupati atas usulan dari gabungan (federasi) Kampung;
BAB V
PERENCANAAN PEMERINTAH MUKIM
Pasal 27
(1) Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Mukim disusun RancanganPemerintah Mukim Jangka Panjang, Rencana Pemerintah Mukim JangkaMenengah dan Rancangan Pemerintah Mukim Jangka Pendek sebagai satukesatuan sistem perencanaan Daerah Kabupaten dalam struktur PemerintahAceh;
13
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secarademokratis dan partisifasi oleh Pemerintah Mukim sesuai dengankewenangannya;
(3) Dalam penyusun perencanaan Pembangunan Mukim sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga keagamaan, lembagaAdat dan lemabaga sosial kemasyarakatan Mukim serta masyarakatsetempat;
(4) Perencanaan disusun dengan pendekatan kinerja disesuaikan dengankewenangan dan kapasitas Pemerintah Mukim serta diselaraskan dengansistem Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah secarakeseluruhan;
(5) Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan Kecamatan wajib melakukansupervisi dan memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan dalampenyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi perencanaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengefektifitaskan pelaksanaanperencanaan Pemerintah Mukim sebagai satu kesatuan sistem perencanaanPembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah;
(6) Subtansi, mekanisme dan tata cara penyusunan perencanaan Mukim diaturlebih lanjut melalui Peraturan Bupati berpedoman pada Qanun Aceh;
BAB VI
HARTA KEKAYAAN, PENDAPATAN MUKIM DAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA MUKIM (APBM)
Pasal 28
(1) Harta Kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang telah ada, atau yangdikuasai Mukim, berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau, gunung,paya, rawa dan lain-lain yang menjadi ulayat Mukim sepanjang tidakbertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(2) Jenis jumlah kekayaan Mukim harus diinventarisasikan dan didaftarkanserta pemanfaatannya diatur oleh Bupati berdasarkan atas kesepakatanMusyawarah Mukim;
(3) Pengawasan terhadap harta kekayaan Mukim dilakukan oleh SarakopatMukim.
Pasal 29
(1) Pendapatan Mukim terdiri dari :a. Pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil kekayaan Mukim;b. Hasil-hasil dari tanah musara yang dikuasai Mukim;
c. Persentase tertentu APBD Kabupaten yang dialokasikan kepada Mukim;
d. Uang Adat; dan
e. Bantuan dan sumbangan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat;
(2) Pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola melaluiAnggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) yang disusun olehKepala Mukim dengan persetujuan Sarakopat Mukim;
(3) Besarnya Alokasi Anggaran dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Qanun Kabupaten;
Pasal 30…………..
14
Pasal 30
(1) Pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dipergunakanuntuk kepentingan kelancaran penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaanpembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaanAceh, perlindungan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) danpeningkatan pelayanan masyarakat;
(2) Tata Cara pengelolaan dan penggunaan pendapatan Mukim sebagaimanadimaksud pada ayat (1), diatur dan di tetapkan dalam Musyawarah Mukim;
Pasal 31
(1) Sumber pendapatan Mukim yang sah sudah memiliki dan dikelola olehMukim tidak boleh dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah yang lebihtinggi;
(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan Mukim sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) diatur melalui Peraturan Bupati;
(3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materiantara lain :
a. Jenis-jenis pendapatan asli Mukim sesuai dengan potensi dan kondisitempat;
b. Jenis-jenis kekayaan Mukim;
c. Pengurusan dan pengembangan sumber pendapatan Mukim;
d. Pengawasan terhadap sumber pemdapatan Mukim;
(4) Sumber pendapatan Mukim dikelola melalui Anggaran Pendapatan danBelanja Mukim;
(5) Anggaran Pendapatan Mukim terdiri atas Anggaran Pendapatan, anggaranbelanja dan pebiayaan;
(6) Anggaran pendapatan dan belanja Mukim disusun sesuai dengankebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Kampung dan kemampuanpendapatan Mukim;
(7) Pemerintah Kabupaten menyusun pedoman yang digunakan olehPemerintah Mukim untuk menyusun rencana kerja Pemerintah Mukimdalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan PemerintahMukim untuk mensejahterakan dan memberdayakan rakyat Mukim;
(8) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumberpemberdayaan untuk menutup difisit tersebut dalam Peraturan Mukimtentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim;
(9) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplustersebut dalam Peraturan Mukim tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaMukim;
Pasal 32
(1) Sumber pendapatan Kabupaten yang ada di Mukim baik pajak maupunretribusi yang telah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten, tidak boleh adapungutan oleh Mukim;
(2) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan bagian atas sumber pendapatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Mukim dengan pembagiansecara Proporsional, layak dan adil yang diatur melalui Peraturan Bupati;
15
Pasal 33
(1) Kepala Mukim menyampaikan kebijakan umum Anggaran pendapatan danBelanja Mukim tahun berikutnya sejalan dengan rencana kerja PemerintahMukim, sebagai landasan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan danBelanja Mukim kepada Sarakoprat Mukim selambat-lambatnyapertengahan bulan juni tahun berjalan;
(2) Sarakopat Mukim membantu kebijakan umum Anggaran Pendapatan danBelanja Mukim dalam dalam Musyawarah Sarakopat Mukim;
(3) Berdasarkan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukimyang telah disepakati bersama dengan Sarakopat membahas Prioritas danPlafon anggaran sementara untuk dijadikanacuan bagi Perangkat Mukim;
(4) Keuangan Mukim dikelola secara tertib, taat pada norma hukum, efsien,ekonomis, epektif, trasparan berorentasi hasil, bertanggungjawan denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
(5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Mukim, dan pertangungjawaban pelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Mukim setiap tahun diatur melaluiPeraturan Mukim;
(6) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadikewajiban Mukim dalan tahun Anggaran yang bersangkutan harusdimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim;
(7) Surplus Penerimaan Mukim dapat digunakan untuk membiayaipengeluaran Mukim tahun Anggaran berikutnya;
(8) Tahun Anggaran meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januarisampai dengan tanggal 31 Desember;
Pasal 34
(1) Dalam rangka penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan belanjaMukim, pimpinan setiap unsur perangkat Mukim selaku penggunaanggaran menyusun rencana kerja dan anggaran unsur perangkat Mukim;
(2) Rencana kerja unsur perangkat Mukim disusun dengan pendekatanberdasakan prestasi kerja yang akan dicapai (Performance budgeting);
(3) Rencana kerja anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertaiprakiraan (Estimasi) belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaranyang sudah disusun;
(4) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ) dan (2)disampaikan kepada Sarakopat Mukim untuk dibahas MusyawarahSarakopat dengan melibatkan unsur rakyat Mukim secara langsung;
(5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada KepalaMukim sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Mukim tahun berikutnya;
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaransetiap unsur perangkat Mukim diatur dengan Peraturan Mukim;
Pasal 35
(1) Menjelang tahun anggaran baru Bupati memberikan pedoman tentangpenyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim kepada PemerintahMukim dan Sarakopat Mukim;
16
(2) Pemerintah Mukim mengajukan rancangan Peraturan tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Mukim disertai penjelasan atau dokumen-dokumenpedukungnya kepada Sarakopat Mukim pada minggu pertama bulanoktober tahun sebelumnya;
(3) Pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukimdilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur susunan dankedudukan Sarakopat Mukim;
(4) Sarakopat Mukim dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahanjumlah penentuan dan pengaturan dalam rancangan Peraturan AnggaranPendapatan dan Belanja Mukim;
(5) Pengambilan keputusan oleh Sarakopat Mukim mengenai RancanganPeraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dilakukanselambat-lambatnya satu bulan sebelun tahun anggaran yang bersangkutandilakukan;
(6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim yang disetujui telah sampaidengan satuan perangkat dan kelembagaan Mukim, fungsi, program,kegiatan dan jenis Belanja;
(7) Apabila Sarakopat Mukim tidak menyetujui rancangan Peraturan Mukimsebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), untuk membiayai keperluan setiapbulan Pemerintah Mukim dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan belanja Mukim tahunanggaran sebelumnya;
Pasal 36
(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim diatur dalam Peraturan Mukim,pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut Peraturan Kepala Mukim;
(2) Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh bendaharawan Kepala Mukimyang diangkat dan diberhentiakan oleh Kepala Mukim dengan persetujuanSarakopat Mukim;
(3) Kepala Mukim menyusun laporan realisasi semester pertama AnggaranPendapatan dan Belanja Mukim dan prognosis untuk 6 (enam) bulanberikutnya;
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepadaSarakopat Mukim selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yangbersangkutan, untuk dibahas bersama antara Kepala Kampung danSarakopat Mukim;
(5) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim denganperkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama antaraKepala Kampung dan Sarakopat dalam rangka penyusunan prakiraanperubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun anggaranyang bersangkutan, apabila terjadi :
a. Perkembangan kebutuhan sosial ekonomi yang tidak sesuai denganasumsi yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaMukim;
b. Perubahan Pokok-pokok kebijakan keuangan Mukim;
17
c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaranantara satuan perangkat dan kelembagaan Mukim, antara kegiatan danantara kegitan antar jenis belanja;
d. Keadaan menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harusdigunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan;
(6) Dalam keadaan darurat dan/atau dalam hal terjadi keadaan sebagaimanadimaksud dalam ayat (5), Pemerintah Mukim dapat melakukan pengeluaranyang belum tersedia anggarannya, yang selanjunya diusulkan dalamRancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dan/ataudisampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten;
(7) Kepala Mukim mengajukan Rencangan Peraturan Mukim tentangPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun anggaran yangbersangkutan berdasarkan alasan perubahan sebagaimana dimaksud dalamayat (3) untuk mendapatkan persetujuan Sarakopat Mukim sebelum tahunanggaran berakhir;
Pasal 37
(1) Kepala Mukim menyampaikan Rancangan Peraturan tentangpertangungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukimkepada Sarakopat berupa laporan keuangan selambat-lambatnya 6 (enam)bulan setalah tahun anggaran berakhir;
(2) Laporan keuangan dimaksud sekurang-kurangnya meliputi LaporanRealisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, Laporan Arus Kas, dancatatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan Laporan KeuanganBadan Usaha yang dikelola oleh Mukim serta lembaga-lembaga lainnya;
(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukimdiatur dengan Peraturan Bupati;
(4) Peraturan Bupati Sebagaimana dimaksud pada ayat (7), memuat materiantara lain :
a. Tata cara dan mekanisme penyusunan anggaran;
b. Tata kelola keuangan mengacu pada Peraturan Perundang-undanganyang berlaku di bidang keuangan Negara dan pembendaharaan Negara;
c. Persyaratan Pengangkatan Bendaharawan Mukim;
d. Tata cara pembahasan anggaran dan penetapan anggaran;
e. Tata cara perubahan anggaran sebagai pelaksana teknis dari qanun ini;
f. Tata cara perhitungan anggaran;
g. Mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban keuangan;
h. Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran oleh Sarakopatsebagai pelaksana teknis dari Qanun ini;
i. Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
BAB VII
Keanggotaan, Persyaratan, Tugas dan Fungsi Sarakopat Mukim
Pasal 38
(1) Unsur-unsur Sarakopat Mukim terdiri dari :
a. Unsur Ulama Kampung;
b. Tokoh masyarakat termasuk Pemuda dan Perempuan;
18
c. Pemuka Adat;
d. Cerdik Pandai/Cendikiawan.
(2) Jumlah Anggota Sarakopat Mukim berjumlah ganjil dengan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang yangditentukan berdasarkan berjumlah gabungan (Federasi) Kampung sesuaidengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya pada kemukiman setempat.
(3) Masa jabatan anggota Sarakopat Mukim 6 (enam) tahun dan dapat dipilihkembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
(4) Pimpinan Sarakopat Mukim deberikan uang jabatan, honorarium sebesarsekurang-kurangnya upah minimum regional dan uang sidang.
(5) Anggota Sarakopat Mukim diberikan Honorarium sebesar sekurang-kurangnya upah minimum regional dan uang sidang.
(6) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran untuk keperluanpendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) yang disalurkanmelalui anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.
(7) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur lebih lanjutdengan Qanun Kabupaten.
Pasal 39
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berlaku juga bagi calonanggota Sarakopat Mukim.
Pasal 40
(1) Sarakopat Mukim dibentuk melalui Musyawarah Mukim sebagaimanadimaksud dalan Pasal Qanun ini.
(2) Pengangkatan pengesahan Sarakopat Mukim dilaksanakan oleh Bupatisebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
Pasal 41
(1) Sarakopat Mukim sebagai Badan Perwakilan Mukim, merupakan wahanauntuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan, dan partisipasi rakyatdalam penyelenggaraan Pemerintah Mukim.
(2) Sarakopat berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari PemerintahMukim dalam menyelenggarakan Pemerintah Mukim.
\Pasal 42
(1) Sarakopat Mukim mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Syari’at Islam dan Adat Istiadatdalam masyarakat;
b. Memelihara kelestarian Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budayasetempat;
c. Melaksanakan tugas legislasi, yaitu membahas/merumuskan danmeberikan persetujuan atas pengundangan Kepala Mukim terhadapPeraturan Mukim;
d. Malaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan danmemberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan danBelanja Mukim sebelum diudangkan menjadi Anggaran Pendapatan danBelanja Mukim;
19
e. Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadappelaksanaan Peraturan Mukim, pelaksanaan Peraturan serta Kebijakanlainnya dari Mukim;
f. Menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat Mukim kepadaPemerintah Mukim.
(2) Pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur lebih lanjut melalui Peraturan Tata Tertib Sarakopat Mukim denganmemperhatikan pedoman umum yang diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 43
(1) Pimpinan sarakopat Mukim dipilih secara demokrtis oleh dari anggotaSarakopat Mukim.
(2) Rapat Pemilihan Pimpinan sarakopat Mukim untuk pertama kalinyadipimpin oleh anggota yang tertua dan dibantu oleh anggota yang termudausianya.
Pasal 44
(1) Pimpinan anggota Sarakopat Mukim tidak diperbolehkan merangkapjabatannya dengan Pemerintah Mukim.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)berakibat yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari salah satujabatannya;
Pasal 45
(1) Untuk kelancaran tugas dan fungsi Sarakopat dibentuk SekretariatSarakopat Mukim.
(2) Sekretariat Sarakopat Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bukan anggota Sarkopat Mukim, yangberada langsung dan bertanggungjawab kepada Pimpinan SarakopatMukim.
(3) Sekretaris Sarakopat Mukim dapat dibantu oleh beberapa orang tenaga stafsesuai dengan kebutuhan dan kemapuan Mukim.
(4) Sekretaris dan tenaga staf Sekretariat Sarakopat Mukim tidak boleh diberiunsur Perangkat Mukim.
Pasal 46
(1) Pimpinan,anggota sekretaris dan tenaga Staf Sekretariat Sarakopat dapatdiberikan uang sidang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja Pemerintah Kabupaten dan dialokasikan melalui AnggaranPendapatan dan Belanja Mukim.
(2) Uang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) besarnya diatur setiaptahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.
BAB VIIIKEDUDUKAN KEPALA MUKIM, IMEM KAMPUNG, SARAKOPAT MUKIM
DAN PERANGKAT MUKIM
Pasal 47
(1) Kedudukan Kepala Mukim, Imem Kampung, Sarkopat Mukim danPerangkat Mukim diberikan penghasilan tetap setiap bulannya sebesarminimal upah minimum regional, yang dianggarkan melalui AnggaranPendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten pada setiap tahun anggaran.
20
(2) Perincian mengenai jenis penghasilan dan tunjangan yang akan diberikankepada Kepala Mukim, Imem Kampung, Sarakopat Mukim dan PerangkatMukim ditetapkan melalui Qanun Kabupaten.
BAB IX
PERATURAN MUKIM
Pasal 48
(1) Peraturan Mukim dibentuk berdasarkan pada asas Pembentukan PeraturanPerundang-undangan yang meliputi :
a. Kejelasan tujuan;
b. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat;
c. Kesatuan antara jenis dan materi muatan;
d. Dapat dilaksanakan;
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. Kejelasan rumusan; dan
g. Keterbukaan;
(2) Materi muatan Peraturan Mukim mengandung asas-asas :
a. Pengayoman;
b. Kemanusiaan;
c. Kebangsaan;
d. Kekeluargaan;
e. Kenusantaraan;
f. Bhineka Tunggal Ika;
g. Keadilan;
h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan Pemerintah;
i. Ketertiban dan kepastian Hukum; dan
j. Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan;
(3) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Mukim dapatmemuat asas lain sesuai dengan substansi Peraturan Mukim yangbersangkutan;
(4) Pemerintah Mukim dapat memberdayakan masyarakat dalam memberikanmasukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyiapan ataupembahasan rancangan Peraturan Mukim;
(5) Persiapan, pembentukan, pembahasan dan pengesahan rancanganPeraturan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Pasal 49
(1) Rancangan Peraturan Mukim dapat berasal dari Mukim atau dari SarakopatMukim;
21
(2) Apabila dalam satu masa sidang, Kepala Kampung atau Sarakopatmenyampaikan rancangan Peraturan Mukim mengenai materi yang sama,maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan Mukim yang disampaikanoleh Sarakopat, sedangkan rancangan yang berasal dari Kepala Kampungdigunakan sebagai bahan untuk dipersidangkan;
(3) Dalam rangka pembahasan terhadap rancangan Peraturan Mukimsebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sarakopat mengadakansidang/Musyawarah yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3(dua pertiga) dari jumlah anggota;
(4) Putusan dalam sidang/Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen)ditambah 1 (satu) suara dari anggota yang hadir;
(5) Peraturan Mukim yang telah disetujui bersama ditandatangani oleh KepalaMukim dan ditandatangani serta oleh Ketua Sarkopat Mukim;
(6) Pengundangan untuk syarat formal mengikatnya Peraturan Mukim yangtelah disetujui bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilaksanakanmelalui lembaran Mukim oleh Sekretrais Mukim;
(7) Peraturan Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6) harusdisampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya dalamwaktu 30 (tiga puluh) hari sesudah diundangkan;
(8) Bupati harus sudah menyetujui Peraturan Mukim sebagaimana yangdimaksud dalam ayat (7) dalam waktu paling lama 30 (tuga puluh) harisejak diterima;
(9) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksuddalam ayat (8) belum mendapat pengesahan, maka Peraturan Mukimtersebut dinyatakan berlaku demi Hukum
(10) Sekretaris Mukim wajib menyebarluaskan Peraturan Mukim kepadamasyarakat seluas-luasnya melalui media informasi sesuai dengan PeraturanPerundang-undangan;
Pasal 50
(1) Peraturan lebih lanjut mengenai Peraturan Mukim diatur melalui PeraturanBupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materiantara lain :
a. Bentuk Peraturan Mukim;
b. Materi muatan Peraturan Mukim;
c. Mekanisme dan tata cara mempersiapkan rancangan Peraturan Mukim;
d. Mekanisme dan tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Mukim;
e. Pengaturan lebih lanjut apabila jumlah anggota Sarakopat Mukim yanghadir tidak mencapai sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga);
f. Ketentuan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Mukim;
g. Tata cara penyebarluasan Peraturan Mukim oleh Sekretaris Mukim;
Pasal 51
(1) Untuk keperluan kegiatan Sarakopat Mukim disediakan biaya rutin yangdialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupatenyang dikelola oleh Sekretaris Sarakopat Mukim;
22
(2) Biaya rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) besarnya diatur setiaptahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim yang dialokasikandari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten;
Pasal 52
(1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Sarakopat Mukim diatur lebih lanjutdengan Pareturan Bupati;
(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materiantara lain :
a. Mekanisme pelaksanaan Musyawarah Mukim dalam rangkapengangkatan Sarakopat Mukim;
b. Hak Sarakopat Mukim;
c. Hak, kewajiban dan larangan bagi anggota Sarakopat Mukim;
d. Kewajiban Sarakopat;
e. Larangan bagi Sarakopat;
f. Pengaturan terntang Peraturan tata tertib Sarakopat Mukim;
g. Pemberhentian dan masa jabatan;
h. Penggantian antar waktu;
i. Sekretariat Sarakopat Mukim;
BAB X
KERJA SAMA ANTAR MUKIM
Pasal 53
(1) Beberapa Peraturan Mukim dapat mengadakan kerjasama yang diaturdengan Peraturan Bersama antar Mukim dengan persetujuan Bupati;
(2) Guna melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatdibentuk Badan Kerja Sama;
(3) Kerja sama yang memberikan beban kepada masyarakat, harus terlebihdahulu dibahas bersama dan dimintakan persetujuan dari MusyawarahMajelis Mukim;
(4) Perselisihan antar Mukim harus diselesaikan oleh Bupati;
(5) Apabila Mukim tidak bisa menerima putusan penyelesaian sebagaimanadimaksud dalam ayat (4) dapat mengajukan banding kepada KepalaPemerintah Aceh yang putusannya bersifat final dan mengikat;
Pasal 54
(1) Peraturan lebih lanjut mengenai kerja sama antar Mukim diatur lebih lanjutmelalui Peraturan Bupati;
(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materiantara lain :
a. Tata cara mengerjakan kerja sama antara Mukim;
b. Bentuk kerja sama antar Mukim;
c. Objek Kerja sama;
23
d. Materi muatan Peraturan Bersama antar Mukim;
e. Biaya Pelaksanaan kerja sama;
f. Penyeesaian perselisihan yang terjadi akibat kerja sama;
BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 55
(1) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan wajib melakukansupervisi dan memfasilitasi penyelenggaraan Peraturan Mukim;
(2) Kegiatan memfasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakanuntuk memberdayakan dan mengefektifkan penyelenggaraan PeraturanMukim melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, pengawasandan penyediaan anggaran yang diperlukan untuk mendukung sepenuhnyakinerja Peraturan Mukim;
Pasal 56
(1) Dalam rangka pengawasan, Peraturan Mukim dan Peraturan Kepala Mukimdisampaikan kepada Bupati melalu Camat dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diundangkan;
(2) Apabila Peraturan Mukim atau Peraturan Kepala Mukim sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum danPeraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Bupati dapatmembatalkan Peraturan Mukim dan Peraturan Imeum tersebut;
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 57
Mukim yang telah ada sekarang dinyatakan sebagai Mukim untukmenyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 2,3 dan 4Qanun ini;
Pasal 58
Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata cara penyelenggaraanPeraturan Mukim tetap seperti semula sampai diadakan penyusunan menurutPeraturan;
Pasal 59
Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakanmasih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini;
Pasal 60
Peraturan Bupati yang diperintahkan pembuatannya menurut Qanun ini, sudahharus diundangkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannyaQanun ini;
24
BAB XIIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 61
Hal-hal yang belun jelas dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut olehBupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dan dengan memperhatikanPeraturan dan pedoman yang berlaku
Pasal 62Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,Agar setiap orang mengetahinya memerintahkan pengundangan Qanun inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.
Ditetapkan di : RedelongPada Tanggal : 27 Juli 2009
BUPATI BENER MERIAH,
H. TAGORE ABUBAKARDiundangkan di : RedelongPada tanggal : 27 Juli 2009
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN BENER MERIAH
ISHAK. MS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2009 NOMOR 59
