Putusan Kontroversial Mahkamah Konstitusi Tentang

7/24/2019 Putusan Kontroversial Mahkamah Konstitusi Tentang

1/5

PUTUSAN KONTROVERSIAL MAHKAMAH KONSTITUSI BERNOMOR

21/PUU-XII/2014 YANG MENGABULKAN PERMOHONAN TERPIDANA

KORUPSI KASUS PROYEK BIOREMEDIASI PT CHEVRON PACIFIC

INDONESIA BACHTIAR ABDUL FATTAH

Diss! O"#$ %

S&'()! A*i F

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN RISET

UNIVERSITAS BRA+I,AYA

FAKULTAS HUKUM 201


2/5

Latar Belakang

MK Putuskan Penetapan Tersangka Masuk Objek Praperadilan Ranny Virginia Utami, CNN

Indonesia elasa, !"#$%#!$&' &()'* +I

ementara menga-u pada KU./P, Ma0kama0 Konstitusi berpandangan prinsip due

pro-ess o1 la2 belum diterapkan se-ara utu0 lantaran KU./P tidak mengakomodir

pengujian ter0adap alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka apaka0

diperole0 dengan -ara yang sa0 atau tidak34Penetapan tersangka adala0 bagian dari proses

penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan se2enang52enang dari

penyidik yang termasuk dalam perampasan 0ak asasi seseorang,4 mengutip putusan MK3

eperti diketa0ui, selama ini penetapan status tersangka yang diberikan ole0 penyidik

kepada seseorang dilekatkan tanpa batas 2aktu yang jelas3 /kibatnya, orang tersebut se-ara

terpaksa menerima statusnya tanpa memiliki kesempatan untuk menguji keabsa0an penetapan

itu3Ma0kama0 Konstitusi mengakui pemberlakuan KU./P pada &6"& masi0 belum

mengenal penetapan tersangka sebagai sala0 satu bentuk upaya paksa3 Namun seiring

perkembangan 2aktu, bentuk upaya paksa tela0 mengalami perkembangan dan modi1ikasi3

Ma0kama0 Konstitusi pun mempertimbangkan pendapat a0li 0ukum /rie1 0idarta

yang menyatakan ba02a 7jika ke0idupan sosial semakin kompleks, maka 0ukum perlu

dikonkretkan se-ara ilmia0 dengan menggunakan ba0asa yang lebi0 baik dan sempurna73

4erdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Ma0kama0, dalil pemo0on mengenai

penetapan tersangka menjadi objek yang didalili dalam pranata praperadilan adala0 beralasan

menurut 0ukum,4 mengutip putusan MK3 ebelumnya, a-0tiar melalui kuasa 0ukumnya

mengajukan permo0onan Pengujian Undang5Undang Nomor " Ta0un &6"& tentang .ukum/-ara Pidana ter0adap Undang5Undang 8asar Negara Republik Indonesia Ta0un &6%'

kepada Ma0kama0 Konstitusi pada &* 9ebruari !$&%3 ala0 satu dalil yang masuk ke dalam

pengujian tersebut adala0 Pasal ** ayat :a; KU./P mengenai ke2enangan praperadilan3

eperti diketa0ui, a-0tiar merupakan tersangka kasus normalisasi la0an ter-emar

minyak atau bioremediasi di Riau pada kurun !$$(5!$&&3 Kejaksaan /gung menetapkan

a-0tiar sebagai tersangka pada &! Maret !$&!3 Namun status tersangka itu kemudian lepas


3/5

setela0 0akim tunggal uko .arsono memutuskan penetapan tersangka a-0tiar tidak sa0

dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri , a-0tiar tela0 kembali ditangkap3 Ia di=onis dua

ta0un penjara dan denda Rp !$$ juta pada Oktober !$&>3Putusan MK Penetapan

tersangka,Penggelede0an dan Penyitaan Masuk dalam Rana0 .ukum Praperadilan

erdasarkan putusan Ma0kama0 Konstitusi :MK; bernomor !PUU5?II#!$&% yang

mengabulkan permo0onan terpidana korupsi kasus proyek biomediasi PT C0e=ron a-0tiar

/bdul 9ata0 8an putusan MK ini tentunya seiring dengan keputusan .akim sarpin ri@aldi

yang berani mengambil pandangan berbeda dengan 0akim lainnya yg sangat 1ormalistik

dengan menyatakan penetapan tersanagka masuk dalam yurisdiksi Praperadilan pada kasus

Praperadilan yang diajukan Komjen udi Auna2an atas penetapannya sebagai tersangka yg

dilakukan KPK3

Komentar dan Analisis Putusan MK

Ma0kama0 konstitusi menyatakan ba02a Pasal ** KU./P tentang objek

Praperadilan menamba0kan ba02a penetapan tersangka, penggeleda0an, dan penyitaan

sebagai obyek praperadilan 3 elain itu ma0kama0 konstitusi menguba0 Pasal & angka &%,

Pasal &*, dan Pasal !& ayat :&; dengan menamba0kan 1rasa 7minimal dua alat bukti7 dalam

proses penetapan tersangka dan penyidikan

8alam pasal ** KU./P memang dijelaskan ba2a0 Pengadilan negeri ber2enang untuk

memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang5undang ini

tentang)

& sa0 atau tidaknya penangkapan, pena0anan, peng0entian penyidikan atau peng0entian

penuntutanB

! ganti kerugian dan atau re0abilitasi bagi seorang yang perkara pidananya di0entikan pada

tingkat penyidikan atau penuntuta


4/5

Kemudian ketentuan Praperadilan diatur dalam lebi0 lanjut dalam pasal & angka &$ KU./P

:UU No3 " Ta0un &6"& tentang .ukum /-ara Pidana;, praperadilan adala0 2e2enang 0akim

untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang5undang

tentang)

&3 a0 atau tidaknya suatu penangkapan dan atau pena0anan atas permintaan tersangka atau

keluarganya atau pi0ak lain atas kuasa tersangka

!3 a0 atau tidaknya peng0entian penyidikan atau peng0entian penuntutan atas permintaan

demi tegaknya 0ukum dan keadilanB

>3 Permintaan ganti kerugian atau re0abilitasi ole0 tersangka atau keluarganya atau pi0ak lain

atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan3

8engan keluarnya putusana MK ini maka Pasal ** ku0ap serta pasal & angka &$

Ku0ap diuba0 MK dengan memasukkan penetapan tersangka masuk dalam objek

Praperadilan ditamba0 lagi tindakan penggeleda0an dan penyitaan juga masuk dalam objek

praperadilan3 dapat dipastikan tindakan penyalagunaan ke2enangan yg dilakukan penyidik

dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka bisa di0indari3 8engan adanya -ontrol

melalui praperadilan3 elain itu bukan 0anya penetapan tersangka yg menjadi objek

Praperadilan akan tetapi MK juga memutuskan ba02a tindakan penggeleda0an dan penyitaan

yg dilakukan penyidik masuk sebagai objek Praperadila3

/pabila jika suatu tindakan penyelidikan dan penyididkan yang akan dilakukan

penyelidik dan penyidik 0arus senantiasa mendasarkan keputusannya dalam menetapkan

seseorang menjadi tersangka berdasarkan alat bukti yang sa0 sesuai pasala &"% KU./P dan

tak bole0 menetapkan seseorang sebagai tersangka 0anya berdasarkan asumsi belaka3keluarnya keputusan MK ini akan menjadi landasan para 0akim untuk menerima,memeriksa

dan memutuskan ba02a penetapan tersangka masuk dalam objek Praperadilan dan

perselisi0an pendapat yg kadang terjadi dan ba0kan sampai kepada disparitas putusan 0akim

mengenai Praperadilan tentang penetapan tersangka bisa dika0iri dan kini putusan MK ini

menjadi angin segar bagi para tersangka yg tidak puas atas keputusan penyidik yg

memberikan keputusan penetapan tersangka kepada dirinya ,bisa menempu0 upaya

Praeradilan untuk mendapatkan keadilan3 +alaupun demikian banyak dampak buruk dari

dikeluarkannya putusan MK tentang perluasan ke2enangan Praperadilan banyak oknum


5/5

oknum kasus korupsi yang ak0irnya menggugat terkait penetapan tersangka , ini dikarenakan

ada peruba0an mendasar tentang pembuktian yakni diruba0nya obyek praperadilan 0anya

men-akup penggeleda0an, penyitaan, dan pena0anan, kini juga meliputi penetapan tersangka3

MK juga memperjelas 1rasa 4bukti permulaan yang -ukup4 dalam Kitab Undang5Undang

.ukum /-ara Pidana3 8asar penetapan tersangka itu, menurut putusan MK, 0arus

mengandung minimal dua alat bukti3

Putusan MK mengenai obyek praperadilan juga akan membuat proses pengadilan

menjadi bertele5tele3 Peluang untuk menyala0gunakan gugatan praperadilan juga amat besar

karena sidangnya dipimpin ole0 0akim tunggal3 MK tela0 menjelma menjadi pembuat norma

baru atau undang5undang karena soal penetapan tersangka sebelumnya sama sekali tidak

masuk obyek praperadilan dalam KU./P3

Documents

Putusan Kontroversial Mahkamah Konstitusi Tentang