PUTUSAN HAKIM DALAM MENGABULKAN TUNTUTAN CERAI …repository.uinjambi.ac.id/218/1/HELDA YANTI, SHK141608... · 2019. 7. 25. · Cerai adalah terputusnya perkawinan antara suami dan

PUTUSAN HAKIM DALAM MENGABULKAN TUNTUTAN CERAI

SEORANG ISTRI KARENA SUAMI TERPIDANA KASUS PEMERKOSAAN

(Studi di Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B Muaro Jambi)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

Dalam Hukum Keluarga Islam

Pada Fakultas Syariah

Oleh:

HELDA YANTI SHK.141608

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

JAMBI

2018

i

ii

iii

iv

MOTTO

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita

dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena

hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan

kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan

bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai

mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu,

Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.1

1QS. An-Nisa (4): 21

v

ABSTRAK

Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh oleh suami-

isteri dalam mengakhiri ikatan perkawinan setelah mengadakan upaya perdamaian

secara maksimal. Maksud Cerai Gugat adalah permintaan istri kepada suaminya

untuk menceraikan (melepaskan) dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai

iwadh berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan

penjatuhan talaqnya. Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap putusan hakim

dalam mengabulkan tuntutan cerai seorang istri karena suami terpidana di

Pengadilan Agama Sengeti.

Skripsi ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif di mana mengkaji

ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di

masyarakat dengan metode kualitatif di mana untuk mengetahui atau

menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti dengan metode

pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data

melalui mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan

sebagai berikut: (1) Propses permohonan perceraian terhadap gugatan cerai

seorang istri karena suami terpidana kasus pemerkosaan diantaranya; Mengajukan

dan Mendaftarkan Permohonan, di mana penggugat melengkapi semua persyaratan

dan mengajukan ke bagian pendaftaran perkara, Mempelajari Perkara dan

Menyiapkan Panitera Sidang, di mana dengan menelaah persayaratan yang telah

diajukan dan Penetapan Mejelis Hakim dan Memberi Putusan, di mana

pembentukan tim siding dan juga pemberian keputusan berdasarkan perkara yang

ada.; (2) Dasar hakim dalam memutuskan perkara gugatan cerai seorang istri

karena suami terpidana adalah dengan menelaah perkara tersebut dan sungguh-

sungguh mencoba mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap

mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan, akan

tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan dijatuhkan.

Kata Kunci: putusan hakim, cerai seorang istri, suami terpidana

vi

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Lagi Maha Penyayang…

“dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada yang

berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir.” Qs. Yusuf : 87

“dan Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan

kesanggupannya.”

Qs. Al-Baqarah : 286

Yang Utama Dari Segalanya…

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT.

Taburan cinta dan kasih sayang Mu telah memberikan ku kekuatan

Membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkan dengan cinta

Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan, Akhirnya tugas akhir ini dapat

terselesaikan. Tak lupa sholowat dan salam kita ucapkan kepada Rasulullah

Muhammad SAW.

Ayahanda dan Ibunda Tersayang…

Tampak garis kelopak mata yang dah mulai bekerut

Tersadar bahwa dia selalu memperhatikan ku dari kecil hinga kini

Tampak rambutnya yang hitam dah mulai memutih

Dan aku sadar dia selalu memikirkan keadaan ku lagi waktu aku kecil hinga kini

vii

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, yang

telah melimpahkan karunia, taufiq dan hidayah-Nya. Semoga shalawat serta salam

selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi dengan judul “Putusan Hakim Dalam Mengabulkan

Tuntutan Cerai Seorang Istri Karena Suami Terpidana Kasus Pemerkosaan

(Studi di Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B Muaro Jambi)”.

Meskipun skripsi ini penulis susun dengan segenap kemampuan yang ada,

namun penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan peneliti.

Dan berkat adanya bantuan dari para pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang

diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan

baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih

kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali

kepada yang Terhormat:

1. Bapak Dr. Hadri Hasan, MA, selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin

Jambi

2. Bapak Dr. A.A. Miftah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari‟ah UIN Sulthan

Thaha Saifuddin Jambi.

3. Bapak Hermanto Harun, Lc, M.HI., Ph.D, selaku Wakil Dekan Bidang

Akademik.

viii

4. Ibu Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag., M.HI, selaku Wakil Dekan Bidang

Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.

5. Ibu Dr. Yuliatin, S. Ag., M.HI, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan

dan Kerjasama di Lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

6. Ibu Siti Marlina, S. Ag., M. HI selaku Ketua Jurusan dan Ibu Dian Mustika S.

HI., MA, selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.

7. Bapak Dr. Fuad Rahman, S. Ag., M. Ag selaku Pembimbing I dan Ibu

Maryani, S. Ag., M. HI. selaku Pembimbing II.

8. Bapak dan Ibu dosen, Asisten dosen dan Seluruh Karyawan/Karyawati

Fakultas Syari‟ah UIN STS Jambi.

9. Para Hakim dan staf pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Sengeti Kelas I

B Muaro Jambi yang telah memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Semua pihak yang terlibat dalam Penyusunan skripsi ini, baik secara langsung

maupun tidak langsung.

Disamping itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan

layaknya sebuah karya tulis ilmiah, oleh karena itu diharapkan pada semua pihak

untuk dapat memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun dan positif

guna kesempurnaan skripsi ini. Kepada Allah SWT penulis memohon ampunan

atas semua kesalahan yang terdapat dalam skripsi ini dan kepada sesama

ix

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................. i

LEMBAR PERNYATAAN ...................................................................... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................ iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN .......................................................... iv

MOTTO ...................................................................................................... v

ABSTRAK .................................................................................................. vi

PERSEMBAHAN ...................................................................................... vii

KATA PENGANTAR ............................................................................... viii

DAFTAR ISI .............................................................................................. xi

DAFTAR SINGKATAN ........................................................................... xiii

DAFTAR TABEL ...................................................................................... xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ...................................................... 1

B. Rumusan Masalah ............................................................... 6

C. Batasan Masalah .................................................................. 7

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian ........................ 7

E. Kerangka Teori .................................................................... 8

F. Tinjauan Pustaka ................................................................. 19

BAB II METODE PENELITIAN A. Tempat dan Waktu Penelitan .............................................. 22

B. Jenis Penelitian .................................................................... 22

C. Pendekatan Penelitian ......................................................... 23

D. Jenis dan Sumber Data ........................................................ 23

E. Unit Analisis ........................................................................ 24

F. Instrumen Pengumpulan Data ............................................. 25

G. Teknik Analisis Data ........................................................... 27

H. Sistematika Penulisan .......................................................... 29

BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Sengeti ..................................... 31

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sengeti ........................... 34

C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sengeti .................. 40

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Dasar Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Gugatan Cerai Seorang Istri Karena Suami Terpidana ........ 43

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Gugatan Cerai Seorang Istri Karena Suami Terpidana ........ 53

xi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan………………………………………….……... 62

B. Saran-Saran..............…...……………………............……... 63

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………..

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

xii

DAFTAR SINGKATAN

KHI :Kompilasi Hukum Islam

PA : Pengadilan Agama

RT : Rukun Tetangga

SD : Sekolah Dasar

STS : Sulthan Thaha Saifuddin

SWT : Subhanahu Wata‟ala

SAW : Shallallahu Alaihi Wasallam

UIN : Universitas Islam Negeri

UUP : Undang-Undang Perkawinan

xiii

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Putusan hakim dari tahun 2015-2018 Tentang Cerai Gugat ......... 5

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cerai adalah terputusnya perkawinan antara suami dan isteri, dengan

tekanan terputusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami isteri.Sedang talak

adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama.2 Dengan demikian,

bahwa cerai talak adalah terputusnya tali perkawinan (akad nikah) antara suami

dengan isteri dengan talak yang diucapkan suami di depan siding pengadilan

Agama. Al-Qur‟an menyerukan bahwa laki-laki dan perempuan tidak dibeda-

bedakan, laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan tanggung jawab dan balasan

amal, ada keseimbangan (timbal balik) antara hak dan kewajiban suami dan isteri.

Meskipun demikian, ada kesan seruan keseimbangan ini diikuti dengan adanya

diskriminasi terhadap perempuan, misalnya disebutkan bahwa suami memiliki

kelebihan satu derajat dibanding isteri, dan suami mempunyai status pemimpin.

Sedangkan perempuan tidak cocok memegang kekuasaan ataupun memiliki

kemampuan yang dimiliki laki-laki.3

Ketika suami istri yang tidak dapat lagi meneruskan perkawinan, dalam arti

adanya ketidakcocokan pandangan hidup dan percekcokan rumah tangga yang

tidak bisa didamaikan lagi, maka Islam memberikan jalan keluar yang dalam

istilah fiqh disebut dengan Thalaq (perceraian). Agama Islam membolehkan suami

2Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013),

hlm. 7. 3Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, (Jakarta: Perpustakaan Nasional KDT, 1999), hlm. 235.

2

istri bercerai, tentunya dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu

(sangat) dibenci Allah SWT. Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat

ditempuh oleh suami-isteri dalam mengakhiri ikatan perkawinan setelah

mengadakan upaya perdamaian secara maksimal.4 Perceraian dapat dilakukan atas

kehendak suami atau permintaan si isteri, perceraian yang dilakukan atas

permintaan isteri disebut Cerai Gugat.

Maksud Cerai Gugat adalah permintaan istri kepada suaminya untuk

menceraikan (melepaskan) dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai iwadh

berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan

talaqnya.5 Cerai Gugat adalah pemberian hak yang sama bagi wanita untuk

melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada

kemaslahatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada

pasa 19 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-

alasan; a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi,

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b) Salah satu pihak meninggalkan

pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa

alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c) Salah satu pihak

mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah

perkawinan berlangsung; d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau

penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e) Salah satu pihak

mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan

4Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, (Yogyakarta: Pustaka

Bru Press, 2016), hlm. 141. 5Rindang Resita Rizki, “Peran Kearifan Dalam Pengambilan Keputusan Untuk Istri Yang

Mengajukan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama”, Jurnal Psikologi, 2011, hlm. 4.

3

kewajibannya sebagai suami/isteri; f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga.6 Sebagaimana dapat dilihat dalam alquran surat An-Nisa ayar 21,

sebagai berikut:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita

dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena

hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan

bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai

mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu,

Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.7

Dari ayat di atas menunjukkan ancaman yang sangat keras bagi seorang

laki-laki melakukan perbuatan yang keji terhadap wanita, melainkan bila wanita

tersebut yang berbuat keji, jangan sekali-kali meminta perceraian tanpa ada sebab

yang diizinkan oleh syariat. Artinya dalam situasi tertentu istri atau suami yang

sangat tersiksa akibat ulah pasangannya mempunyai hak menuntut cerai dengan

imbalan sesuatu.

Dari observasi awal yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Sengeti

Kelas I B dapat diketahui bahwa perceraian tersebut terjadi karena suami terpidana

6Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

7QS. An-Nisa (4): 21

4

disebabkan suami terjerat kasus kasus pemerkosaan dan juga suami yang suka

ringan tangan kepada istri. Dalam skripsi ini penulis memfokuskan pada perceraian

karena suami terpidana disebabkan suami terjerat kasus pemerkosaan, di mana

penulis menemukan lima kasus cerai gugat pada tahun 2017 dan yang diterima

hanya dua kasus dan yang ditolak tiga kasus.8 Sedangkan putusan hakim yang

telah diputuskan terhitung dari tahun 2015 sampai 2017 dapat dilihat pada table

berikut:

Table 1.1

Putusan hakim dari tahun 2015-2018 Tentang Cerai Gugat

No Tahun Pemohon Dikabulkan Ditolak

1 2015 5 1 4

2 2016 7 2 5

3 2017 5 3 2

4 2018 2 1 1

Sumber: Kantor Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B Muaro Jambi

Dari tabel di atas dapat dicermati bahwa terhitung dari tahun 2015 hingga

2018 kasus gugat cerai yang telah dikabulkan hakim Pengadilan Agama Sengeti

Kelas I B Muaro Jambi sebanyak sembilan kasus Cerai Gugat dan yang ditolak

sebanyak sepuluh kasus. Ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya mengalami

penurunan, ini dikarenakan peran serta BP4 dalam memberikan pengarahan

terhadap pasangan yang ingin melakukan perceraian. Sebagaimana yang

dikemukakan oleh Bapak Sutan Maulana selaku pegawai di Kantor Pengadilan

Agama Sengeti Kelas I B Muaro Jambi sebagai berikut:

“Dalam tahun 2017 kita menerima permohonan gugat cerai dari istri

kepada suami yang berada terpidana dikarenakan terjerat kasus

pemerkosaan. Tentunya kami proses dengan prosedur hokum yang benar,

8Observasi Kasus Cerai Gugat, di Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B Kabupaten Muaro

Jambi, 27 Februari 2018

5

kami hadirkan penggugat, tergugat dan juga saksi. Setelah menjalai proses

persidangan beberapa kali, maka ada delapan kasus gugat cerai istri di sini,

sedangkan yang kami kabulkan gugatannya itu hanya tujuh kasus, ini

dikarenakan sangsuami sudah tidak bisa lagi menafkahi sang istri. Namun

ada yang tidak kami kabulkan dikarenakan bukti-buki yang menguatkan

tidak dapat kami terima.9

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa keberadaan suami

terpidana, sudah tentu suami tidak lagi memberikan nafkah wajib yaitu nafkah

lahir maupun batin kepada sang istri, karena dituntut untuk memenuhi kebutuhan

isteri meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga pada

umumnya. Nafkah tersebut adalah kebutuhan pokok isteri berkaitan dengan

manfaat suatu benda yang keberadaananya sangat penting. Dari permasalahan ini

kemudian timbul berbagai pertimbangan yang berujung pada perceraian.

Oleh karena itu penulis ingin meneliti tentang bagaimana pandangan

hakim terhadap masalah cerai gugat istri karena suami terpidana serta dasar

yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan untuk

menyelesaikan perkara gugatan cerai seorang istri. Dikarenakan keterbatasan

biaya dan sulitnya untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian

dikalangan masyarakat dikarenakan mereka sangat sulit ditemui dan juga tidak

ingin diminta keterangan seputar masalah privasinya, maka peneliti memilih

untuk melakukan penelitian dilingkungan Pengadilan Agama Sengeti dengan

kasus yang sejenis.

Meninjau dari pembahasan di atas, penulis tergugah untuk meneliti tentang

perkara Cerai Gugat karena suami terpidana ataupun istri tidak ridho karena sudah

diterlantarkan dan tidak diberikan nafkah lahir maupun bathin, dan terjadilah Cerai

9Wawancara Bapak Sutan Maulana selaku pegawai di Kantor Pengadilan Agama Sengeti

Kelas I B Muaro Jambi, 27 Februari 2018, Dokumentasi catatan lapangan.

6

Gugat, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Putusan

Hakim Dalam Mengabulkan Tuntutan Cerai Seorang Istri Karena Suami

Terpidana Kasus Pemerkosaan (Studi di Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B

Muaro Jambi)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan

sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana proses permohonan perceraian terhadap gugatan cerai seorang istri

karena suami terpidana kasus pemerkosaan?

2. Apa yang menjadi dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara gugatan

cerai seorang istri karena suami terpidana kasus pemerkosaan?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas yang

menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang

telah penulis buat sebelumnya, maka penulis memberikan batasan masalah ini

hanya membahas mengenai putusan hakim dalam mengabulkan tuntutan cerai

seorang istri karena suami terpidana yang beragama Islam, khususnya dibatasi di

Kantor Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B Muaro Jambi pada putusan Nomor

90/Pdt.G/2017/PA Sgt.

7

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu

kejelasan yang dijelaskan dan dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui proses permohonan perceraian terhadap gugatan cerai

seorang istri karena suami terpidana kasus pemerkosaan.

b. Untuk mengetahui dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara gugatan

cerai seorang istri karena suami terpidana kasus pemerkosaan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai putusan hakim dalam mengabulkan tuntutan cerai

seorang istri karena suami terpidana, ini diharapkan dapat memberikan manfaat,

sebagai berikut:

a. Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat menjadikan suatu pengalaman dan

wawasan bagi penulis sendiri terhadap putusan hakim dalam mengabulkan

tuntutan cerai seorang istri karena suami terpidana pada Kantor Pengadilan

Agama Sengeti Kelas I B Muaro Jambi, serta menjadi bahan bacaan yang

menarik bagi siapapun yang akan membacanya.

b. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu

(S1) di Fakultas Syari‟ah, Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi.

8

c. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk di Fakultas Syari‟ah

khususnya jurusan Hukum Keluarga dan dosen-dosen Fakultas Syari‟ah

lainnya.

d. Sebagai sumber referenci dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan

praktisi masyarakat di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan

bermamfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut istilah hukum islam sama dengan kata nikah dan kata

zawaj. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) yakni dham

yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul.10

Nikah mempunyai arti

kiasan yakni wathaa yang berarti setubuh atau aqad yang berarti mengadakan

perjanjian pernikahan. Dengan begitu perkawinan adalah aqad antara calon suami

istri untuk memenuhi hajad jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Itu artinya

perkawinan adalah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanits

yang diakui oleh negara untuk bersama /bersekutu yang kekal.11

Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

memberikan batasan pengertian perkawinan, yaitu sebagai berikut : “ Perkawinan

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sebagai kesimpulan bahwa perkawinan

10

Muhammad Syaifuddin, Pluralitas Hukum Perceraian, (Bandung: Tunggal Mandiri

Publishing, 2012), hlm. 4 11

Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, hlm. 184

9

adalah suatu aqad (perjanjian) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan

dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya sebagai manusia . Selain itu

juga merupakan suatu anjuran dari agama agar kebutuhan jasmani dan rohaninya

itu tersalur dengan jalan yang halal dan suci, sehingga menghasilkan keturunan

yang baik disamping mendapat tempat yang terpandang dalam masyarakat dengan

berlandaskan kepada ketentuan syara‟ dan ketentuan- ketentuan umum yang

berlaku.

2. Pengertian Cerai Gugat

Di dalam perkawinan masalah putusnya hubungan perkawinan (perceraian,

talak). Dalam hal putusan untuk bercerai tidak tergantung kepada seorang laki-laki

(suami), perempuan (istri) bisa mengajukan gugatan perceraian apabila si istri

sudah merasa tidak cocok dan tidak tahan lagi dengan keadaan suaminya, yang

dikarenakan suami kasar, pemabuk pezinar; dan pejudi.12

Oleh karena itu

perceraian bukan hanya milik bagi kaum laki-laki saja melainkan perempuan pun

(istri) bisa menggugat cerai suaminya bilamana tidak ada kecocokan dari

keduanya.

Gugat cerai khulu‟ terdiri dari lafazd kha-la-„a yang berasal dari bahasa

arab, secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian.13

Dihubungkan kata khulu‟ dengan perkawinan karena dalam Al-Qur‟an disebutkan

suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan istrinya merupakan pakaian bagi

suaminya. Gugatan cerai yang dilakukan istri kepada suaminya disebut dengan

khulu‟. Khulu‟ ialah perceraian yang dilakukan pihak istri kepada suami, dengan

12

Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, hlm. 145. 13

Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, hlm. 134.

10

iwadh/ fidyah (uang pengganti/ tebusan) kepada suami, dalam hal ini tetap

diucapkan oleh suami dan keputusannya tetap berada ditangan laki-laki (suami).14

Khulu‟ menurut bahasa berarti tebusan.15

Dari beberapa definisi dapat ditarik

kesimpulan bahwa khulu‟ ialah permintaan cerai oleh pihak istri kepada suami

dengan mernberi kembali mahar yang telah diberikan suami.

3. Hukum Cerai gugat (khulu’)

Cerai gugat khulu‟ merupakan salah satu jalan bagi istri untuk menentukan

arah dan tujuan hidupnya, apakah perkawinannya mau dilanjutkan atau diputuskan,

cerai gugat khulu‟ adalah kehendak istri. Dasar kebolehan khulu‟. Jika pasangan

suami istri saling berselisih, dan membenci karena keburukan akhlak, ketaatannya

terhadap agama, atau karena kesombongan yang menyebabkan istri khawatir tidak

dapat rnenunaikan hak-hak Allah SWT, maka diperbolehkan baginya mengkhulu‟

dengan cara memberikan ganti berupa tebusan untuk menebus dirinya dari

suaminya.16

Menurul imam Syafi‟i khulu‟ dibolehkan pada waktu terjadi

perselisihan dan pada saat rukun dengan cara yang lebih baik dan tepat. Adapun

hukum dari khulu‟ adalah mubah (boleh).17

Sesuai dengan firman Allah dalarn

surat Al-Bagarah ayat 229:

14

Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta Timur: Sinar Garafika,

2015), hlm.. 230. 15

Mustafha Dib Al-Bugha, Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi‟i, (Jakarta Selatan: PT Mizan

Publike, 2009), hlm. 204. 16


Mustafha Dib Al-Bugha, Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi‟i, hlm. 205.

11

Artinya: … jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat

menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya

tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah

hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa

yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang

zalim.18

Dengan adanya khulu‟ maka si istri akan terhindar dari kesulitan yang ia

rasakan, tanpa merugikan pihak si suami karena kebun yang dijadikan mahar telah

dikembalikan kepada suami. Apabila seorang istri menggugat cerai tanpa suatu

alasan, lalu ia meminta tebusan dari suaminya.19

Banyak ulama salaf dan para

imam khalaf yang menyatakan, bahwa tidak boleh khulu‟ kecuali jika terjadi

perselisihan dari pihak istri. Maka pada saat itu, bagi suami diperbolehkan untuk

menerima fidyah (tebusan). Berdasarkan dalil-dalil Al-Qur‟an di atas cukuplah

menjadi fakta kekuatan pengadilan dalam menangani kasus khulu‟ sehingga untuk

melindungi hak wanita dalam perkawinan, pemberian hak khulu‟ kepada wanita

sangat diperlukan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

4. Rukun-Rukun dan Syarat-Syarat cerai gugat

a. Rukun Cerai Gugat

Suatu akad dilakukan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan rukun-

rukun dan syarat-syarat yang sempurna dan sesuai dengan ketentuan agama. Begitu

pula clengan khulu‟. Untuk tejadinya khulu‟ ada rukun dan syarat. Adapun rukun

khulu‟ sebagai berikut: 20

1) Istri sebagai yang mengajukan khulu‟

18

QS. Al-Baqarah, (2): 229 19

Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, hlm. 138. 20

Ibid,, hlm. 216.

12

Para ulama sepakat bahwa istri yang mengajukan khulu‟ kepada suaminya itu

wajib sudah baligh, dan berakal sehat, mereka juga sepakat bahwa istri yang

safih (idiot) tidak boleh mengajukan khulu‟ tanpa izin walinya.

2) Suami sebagai penerima „Iwadh

Seluruh mazhab, kecuali mazhab Hambali sepakat bahwa baligh dan berakal

merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh laki-laki yang melakukan khulu‟.

Sedangkan hambali mengatakan khulu‟, sebagaimana halnya dengan talak,

dianggap sah bila dilakukan oleh orang yang mumayyiz (telah mengerti

sekalipun belum baligh).

3) Adanya uang ganti („iwadh), „iwadh berupa suatu yang berharga dan dapat

dinilai sebanding dengan mahar yang diterimanya waktu akad nikah, ganti rugi

ini diberikan oleh istri sendiri atau oleh pihak ketiga atas persetujuan suami

istri.

Bentuk barang ganti rugi menurut Imam mazhab bahwa segala sesuatu

yang bisa dijadikan mahar (maskawin), boleh pula dijadikan tebusan itu harus

diketahui sccara rinci mana kala benda-benda terscbut cenderung bisa diketahui

dengan mudah. Dan mengenai kadar barang ganti rugi yang harus diberikan, imam

Malik, Syafi‟i dan golongan fuqaha berpendapat bahwa seorang istri boleh

melakukan khulu‟ dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang

diterimanya dari suaminya. Ini berdasarkan Firman Allah SWT Surat Al-Baqarab

ayat 229:

13

Artinya: Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar

hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.21

Bentuk barang ganti rugi menurut Imam mazhab bahwa segala sesuatu

yang bisa dijadikan mahar (maskawin), boleh pula dijadikan tebusan itu harus

diketahui sccara rinci mana kala benda-benda tersebut cenderung bisa diketahui

dengan mudah. Dan mengenai kadar barang ganti rugi yang harus diberikan, imam

Malik, Syafi‟i dan golongan fuqaha berpendapat bahwa seorang istri boleh

melakukan khulu‟ dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang

diterimanya dari suaminya. Ayat di atas yang menjadi dasar hukum khulu‟ dan

penerimaan „iwadh. Khulu‟ yaitu permintaan cerai kepada suami dengan

pembayaran yang disebut „iwadh. Akan tetapi segolongan Ulama seperti Imam

Ahmad, Abu ubaid, dan Ishak bin Rawaih mengatakan, Suami tidak boleh

menerima tebusan istri lebih dari pada mahar yang diberikan dulu. Demikian juga

pendapat Said bin Musayyah Atha‟, Amr bin Syu‟aib az-Zuhri, Thawus, hasan al-

Basri, sya‟bi, Hamad bin abi Sulaiman, Rabi Bin Anas.22

Shigat, yaitu ucapan cerai yang disampaikan oleh suami yang dalam

ungkapan tersebut dinyatakan dengan uang ganti (i„iwadh). Adapun lafaz khulu‟

terbagi menjadi dua, yaitu sharih dan kiasan. Khulu‟ sharih itu terdapat tiga lafaz

yaitu :

a) Khalaluki (aku meng-khulu‟-mu) seperti saya khulu‟ kamu dengan „iwadh

sebuah sepeda motor.

b) Mufadah (tebusan) seperti saya bercerai denganmu dengan tebusan sekian.

21

Al-Baqarah, (2): 229 22


14

c) Fasakhtu nikahaki, seperti “saya faskh kamu dengan iwadh sebuah kitab suci

Al-Qur‟an”.

b. Syarat-syarat khulu‟

Syaikh Hasan Ayyub menyatakan bahwa syarat-syarat khulu‟ itu ada tiga yaitu:

1) Seorang istri boleh meminta kepada suaminya untuk melakukan khulu‟ jika

tampak adanya bahaya yang mengancam dan ia akuttidak akan menegakkan

hukum Allah Azza wa jalla.

2) Khulu‟ itu hendaknya dilakukan sarnpai selesai tanpa dibarengi dengan

tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh suarni. Jika pihak suarni

rnelakukan penganiayaan, maka tidak boleh mengambil sesuatu pun dari

istrinya.

3) Khulu‟ itu berasal dari pihak istri dan bukan dari pihak suami.23

Adapun alasan-alasan dalam perceraian sebagaimana terdapat dalam

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 adalah sebagai berikut:24

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan

lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar

kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

23


Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam

15

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

membahayakan pihak yang lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

g. Suami melanggar taklik talak.

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan

dalam rumah tangga.

5. Penyebab Perceraian

Ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur di

dalam fikih maupun di dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP). Meskipun

perkawinan tersebut dipandang mutlak atau tidak boleh dianggap tidak dapat di

putuskan. Perkawinan Islam tidak boleh dipandang sebagai sebuah sakramen

seperti yang terdapat di dalam Agama Hindu dan Kristen, sehingga tidak dapat

diputuskan. Ikatan perkawinan harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, bisa

bertahan dengan bahagia dan bisa juga putus di tengah jalan.25

Para Ulama klasik juga telah membahas masalah putusnya perkawinan ini di

dalam lembaran kitab-kitab fikih. Menurut Imam Malik sebab-sebab putusnya

perkawinan adalah thalak, khulu‟, khiyar atau fasakh, syiqoq, nusyuz, ila‟ dan

zihar. Imam syafi‟i menuliskan sebab-sebab putusnya perkawinan adalah thalak,

khulu‟ khiyar atau fasakh, syiqaq, nusyuz, ila‟ dan zihar. Islam mendorong

25

Nurhasana dan Rozalinda, “Persepsi Perempuan Terhadap Perceraian:Studi Analisis

Terhadap Meningkatnya Angka Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Padang”, Jurnal Ilmiah

Kajian, Gender Vol. 4 No. 2 Tahun 2014, hlm. 183.

16

terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal dan menghindarkan terjadinya

perceraian (talak). Dapatlah dikatakan, pada hal-hal yang darurat.26

Ada empat

kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat

memicu terjadinaya perceraian, yaitu.

a. Terjadinya Nusyuz dari Pihak Istri

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap

suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan

dan hal-hal yang dapat menggangu keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan

firman Allah SWT memberi opsi sebagai berikut:

1) Istri diberi nasihat dengan cara ma‟ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan

yang diperbuatnya.

2) Pisah ranjang, cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi istri dan

dalam kesendirianya tersebut ia dapat melakukan koreksi terhadap

kekeliruanya.

3) Apabila dengan cara ini tidak berhasil, langkah berikutnya adalah memberi

hukuman fisik dengan cara memukulnya, penting untuk dicatat yang boleh

dipukul adalah bagian yang tidak membahayakan si istri, seperti betisnya.

b. Nusyuz Suami Terhadap Istri

Kemungkinan nusyuz ternyata tidak hanya datang dari istri tetapi dapat juga

datang dari seorang suami. Selama ini sering disalah pahami bahwa nusyuz datang

dari seorang istri saja, padahal Al-Quran juga menyebutkan adanya nusyuz dari

suami sebagaimana yang tercantum pada firman Allah SWT An-nisa ayat 128.

26


17

Artinya: dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari

suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian

yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)

walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul

dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan

sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa

yang kamu kerjakan.27

Adapun nusyuznya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak

suami untuk memenuhi kewajibannya terhadap istri, baik nafkah lahir ataupun

bathin.

c. Terjadinya Syiqoq

Jika kedua kemungkinan di atas disebutkan di muka menggambarkan satu

pihak yang melakukan nusyuz sedangkan pihak yang lain dalam kondisi normal,

maka kemungkinan yang ketiga ini terjadi karena kedua-duanya terlibat dalam

Syiqoq (percekcokan), misalnya disebabkan karena faktor ekonomi, sehingga

keduanya sering bertengkar. Tampaknya alasan untuk terjadinya perceraian lebih

disebabkan oleh alasan Syiqoq. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 dinyatakan bahwa Syiqoq adalah perselisihan yang tajam dan terus

menerus antara suami istri. Untuk sampai kesimpulan bahwa istri tidak dapat lagi

di damaikan harus di lalui beberapa proses. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S.

An-nisa: 35.

27

QS. Annisa, (4): 128.

18

Artinya: dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka

kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari

keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.28

d. Salah Satu Pihak Melakukan Perbuatan Zina yang Menimbulkan Saling Tuduh

Menuduh Antar Keduanya.

Cara menyelesaikan adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang di

dakwakan dengan cara li‟an seperti telah di singgung di muka. Li‟an sesungguhnya

telah memasuki “gerbang putusnya” perkawinan, dan bahkan untuk selama

lamanya. Karena akibat Li‟an adalah terjadinya talak ba‟in kubro.29

Jika diamati

aturan-aturan fiqh yang berkenaan dengan talak, terkesan seolah-olah fikih

memberi aturan yang sangat longgar bahkan dalam tingkat tetentu memberikan

kekuasaan yang terlalu besar pada laki-laki. Seolah-olah talak menjadi hak laki-

laki sehingga bisa saja seorang suami bertindak otoriter. Misalnya, mencerai istri

secara sepihak. Jika fikih terkesan mempermudah terjadinya perceraian, maka,

UUP dan aturan-aturan lainya terkesan mempersulit terjadinya perceraian ini untuk

dapat terwujudnya sebuah perceraian harus ada alasan-alasan tertentu yang

dibenarkan Undang-undang dan ajaran agama. Jadi semata-mata diserahkan

kepada aturan-aturan agama.

28

QS. An-nis, (4): 35. 29

Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, hlm. 153.

19

F. Tinjauan Pustaka

Terdapat penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang

peneliti lakukan, yaitu;

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hendrix, mahasiswa Program Studi

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar Program Studi

Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negerisyarif

Hdayatullah Jakarta, ditulis pada tahun 2013, dengan judul “Cerai Gugat Karena

Suami Pengguna Narkoba (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa

Nomor 0154/Pdt.G/2013/PA)”.30

Penelitian ini berfokus pada permasalahan dalam

KHI yang tidak tertera alasan perceraian karena faktor narkoba. Hasil dari

penelitian ini menunjukkan bahwa setelah melihat dan menganalisa putusan

Pengadilan Agama Tigaraksa ada beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan

pembahasan gugat cerai karena suami pemakai narkoba, yaitu: Dalam memutuskan

perkara tersebut, hakim berusaha objektif dan berhati - hati dengan teliti karena

tidak sedikit juga kasus yang timbul bukan murni dari faktor narkoba, tetapi dari

unsur lain seperti masalah ekonomi, komunikasi pasif, perselingkuhan, bahkan

kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan unsur narkoba, sebagai alasan

tambahan dalam pengajuan gugatan perceraian.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Anda Faridah, mahasiswi Program

Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Al-Ahwal

Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari‟ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta, ditulis pada tahun 2012, dengan judul “Gugatan Perceraian

30

Hendrix, “Cerai Gugat Karena Suami Pengguna Narkoba (Analisis Putusan Pengadilan

Agama Tigaraksa Nomor 0154/Pdt.G/2013/PA), Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga Fakultas

Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negerisyarif Hdayatullah Jakarta, 2013, hlm. 4

20

Dikarenakan Suami Seorang Homoseksual (Studi Terhadap Putusan

Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0542/Pdt.G/2009/PA.Yk.)”.31

Penelitian ini

berfokus pada gambaran tentang dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan

Hakim dalam memutuskan Perkara No: 0542/ Pdt.G/ 2009/ PA. Yk dan bagaimana

tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum Hakim dalam

memutuskan perkara tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

pertimbangan yang digunakan majelis Hakim dalam memutuskan perkara

perceraian ini adalah bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang

sedang dalam kondisi yang tidak baik dikarenakan perilaku tergugat yang seorang

homoseksual sehingga ia melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dalam

memberikan nafkah lahir maupun batin. Hukum Islam membenarkan pertimbangan

dan putusan yang diambil oleh majelis Hakim, karena perilaku homoseksual

memang merupakan perilaku menyimpang yang tidak dibolehkan dalam Islam.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Suni, mahasiswi UIN Raden Fatah

Palembang, ditulis pada tahun 2016, dengan judul“Cerai Gugat Istri Akibat

Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus

di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang)”.32

Penelitian ini bertujuan

mengetahui pemahaman dan pengetahuan tentang cerai gugat istri akibat suami di

penjara menurut hukum islam dan hukum positif. Hasil analisis dan dan

pembebahasan dapat disimpulkan bahwa menurut hukum islam perceraian yang

31

Anda Faridah “Gugatan Perceraian Dikarenakan Suami Seorang Homoseksual (Studi

Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No.0542/Pdt.G/2009/PA.Yk.)”, Skripsi: Program

Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas Syari‟ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, hlm. 4 32

Suni “Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum

Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang)”, Skripsi: UIN Raden Fatah

Palembang, 2016, hlm. 4.

21

diajukan oleh istri kepada suami dibolehkan, namun tetapi mengucapkan kepada

syarat dan rukun cerai sesuai sariat islam. Hal ini dibolehkan selama keduabelah

pihak memiliki dasar yang atau alasannya yang kuat untuk bercerai menurut

hukum islam di mana salah satu pihak tidak memberikan nafkah lahir dan batin

dalam pernikahan selama tiga bulan berturut turut dan kekerasan rumah tangga dan

juga baik suami atau istri masuk penjara lebih dari 5 tahun dalam hukum islam

cerai halal atau diolehkan baik yang mengugat adalah istri atau suami namun

dibenci allah SWT sedangkan menurut hukum positif bahwa perceraian yang

diajukan istri kepada suami karena suami masuk penjara di bolehkan selama

keduabelah pilahak memiliki dasar yang kuat untuk bercerai sesuai dengan undang

undang No.1 Tahun 1974 tetang Perkawinan dan perceraian hal ini istri mengugat

cerai menjadi halal apabila memang suami tidak dapat memenuhi tanggung jawab

sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah lahir dan batin..

Dari beberapa contoh hasil penelitian di atas, maka dapat digambarkan

beberapa persamaan dan perbedaannya. Persamaan skripsi ini dengan hasil-hasil

penelitian sebelumnya adalah pada pendekatan penelitain deskriptif kualitatif

dengan mengunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan, perbedaan

antara skripsi ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah pada fokus

penelitian dan lokasi penelitian, di mana dalam skripsi ini kajian lebih difokuskan

untuk menjelaskan secara deskriptif mengenai penulis menfokuskan pada putusan

hakim dalam mengabulkan tuntutan cerai seorang istri karena suami terpidana pada

Kantor Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B Muaro Jambi.

22

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini tentang putusan hakim dalam mengabulkan tuntutan cerai

seorang istri karena suami terpidana pada Kantor Pengadilan Agama Sengeti Kelas

I B Muaro Jambi terhitung dati mulai tanggal 11 Mei 2018 sampai 18 Mei 2018.

Kegiatan penelitian ini dimulai sejak disahkannya penelitian ini. Pemilihan lokasi

ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kantor Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B Muaro Jambi telah memutuskan

cerai gugat istri karena suami terpidana sehingga penulis tertarik untuk

mengetahui bagaimana putusan hakim dalam mengabulkan tuntutan cerai

seorang istri karena suami terpidana.

2. Adanya kemudahan untuk mendapatkan data dan informasi dan berbagai

keterangan yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk

mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.33

Sehingga

memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka

mengetahui putusan hakim dalam mengabulkan tuntutan cerai seorang istri karena

suami terpidana. Menurut Sugiyono menyatakan bahwa “Metode penelitian

33

Umar, Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2011), hlm. 22.

23

kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi

objek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah

sebagai instrument kunci”.34

Kualitatif adalah suatu rencana dan cara yang akan

digunakan peneliti untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai

lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci,

teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data

bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan

makna dari pada generalisasi

C. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dengan

kata lain adalah mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi

dalam kenyataannya di masyarakat.35

Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian

yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di

masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan

data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju

kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian

masalah Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena hendak

mengetahui putusan hakim dalam mengabulkan tuntutan cerai seorang istri karena

suami terpidana pada Kantor Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B Muaro Jambi.

D. Jenis dan Sumber Data

34

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta,

2009), hlm. 9. 35

Ibid, hlm. 39.

24

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Adapun

jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan

secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat

dipercaya.36

Data yang penulis ambil dari informasi dilapangan melalui

observasi dan wawancara dilokasi penelitian, data primer yang dimaksud dalam

penelitian ini hasil wawancara dan juga berdasarkan pada putusan Nomor

90/Pdt.G/2017/PA Sgt.

2. Data skunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada

pengumpul data.37

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data

yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan

melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan obyek penelitian baik

yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan

dengan objek penelitian.

E. Unit Analisis

Unit analisis dalam penulisan skripsi perlu dicantumkan apabila penelitian

tersebut adalah penelitian lapangan yang tidak memerlukan populasi dan sampel.

Unit analisis dapat berupa organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun

organisasi swasta atau sekelompok orang.38

Unit analisis juga menjelaskan kapan

waktu (tahun berapa, atau bulan apa) penelitian dilakukan, jika judul penelitian

tidak secara jelas menggambarkan mengenai batasan waktu tersebut. Dalam skripsi

36

Umar, Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Bisnis, hlm. 16. 37

Ibid, hlm. 18 38

Sayuti Una (ed), Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi: Fakultas Syari‟ah IAIN STS

Jambi, (2012), hlm. 62.

25

ini penulis menggunakan unit analisis dengan analisis judul: “Putusan Hakim

Dalam Mengabulkan Tuntutan Cerai Seorang Istri Karena Suami Terpidana

pada Kantor Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B Muaro Jambi.” Penelitian

ini, unit analisisnya adalah putusan hakim dalam mengabulkan tuntutan cerai

seorang istri karena suami terpidana pada Kantor Pengadilan Agama Sengeti Kelas

I B Muaro Jambi. Penetapan unit analisis tersebut, karena penelitian yang

dilakukan tidak menggunakan populasi dan sampel, namun hanya menggunakan

dokumen-dokumen dari Penjara pada Kantor Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B

Muaro Jambi. dan informasi-informasi yang berasal dari karyawan atau pegawai di

sana saja. Maka yang menjadi informannya adalah: 2 (dua) Hakim dan 2 (dua),

pegawai Kantor Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B Muaro Jambi, jadi

keseluruhan informannya berjumlah 4 orang.

F. Instrumen Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik

tertentu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi

terstruktur (semistructure interview) di mana pelaksanaannya lebih bebas bila

dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Oleh karena itu dalam melakukan

wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan.

Bedanya dengan semi terstruktur di sini adalah tidak memakai alternatif jawaban,

namun pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

26

Alat-alat yang digunakan penulis dalam wawancara adalah buku catatan,

laptop, tape recorder dan camera karena penulis menggunakan wawancara catatan

lapangan. Hal ini bermanfaat untuk mencatat dan mendokumentasikan semua

percakapan dengan sumber data, di mana kesemuanya telah digunakan setelah

mendapat izin dari sumber data. Karena wawancara yang digunakan adalah semi

terstruktur. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode wawancara yang

dilakukan kepada subyek dengan menggunakan dokumentasi catatan lapangan.

Adapun pedoman wawancara yang telah disusun sebagai berikut:

a. Latar belakang, lingkungan dan aktivitas dalam putusan hakim dalam

mengabulkan tuntutan cerai seorang istri karena suami terpidana pada Kantor

Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B Muaro Jambi.

b. Kegiatan dan aktivitas putusan hakim dalam mengabulkan tuntutan cerai

seorang istri karena suami terpidana pada Kantor Pengadilan Agama Sengeti

Kelas I B Muaro Jambi.

c. Kondisi sarana dan sumberdaya

d. Hasil pencapaian dan harapan

2. Dokumentasi

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber

terpidana pada Kantor Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B Muaro Jambi, dari

arsip dan dokumen baik yang berada di Kantor Pengadilan Agama Sengeti Kelas I

B Muaro Jambi, yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Dalam hal ini

dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga

yang di teliti. Menurut Martinis, “dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-

27

hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainy.”39

Dokumentasi dalam penelitian

sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Teknik

dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun di dalam skripsi ini

penulis mengumpulkan data mengenai sejarah, visi-misi, profil, serta bukti-bukti

putusan hakim dalam mengabulkan tuntutan cerai seorang istri karena suami

terpidana pada Kantor Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B Muaro Jambi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang

penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan

kepada orang lain. Aktivitas analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan

mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan

tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan

membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis

memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak

relevan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Adapun data yang direduksi akan

39

Ibid., hlm. 219.

28

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam

penelitian ini, data diperoleh melalui catatan lapangan dan wawancara, kemudian

data tersebut dirangkum, dan diseleksi sehingga akan memberikan gambaran yang

jelas kepada penulis.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah data display atau

menyajikan data. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.

Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel. Penyajian data juga

dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat antara kategori dan sejenisnya.

Dalam penulisan kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian

singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, tetapi yang paling sering

digunakan adalah teks yang bersifat naratif dan di dalam skripsi ini peneliti

menggunakan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dilakukan dengan

mengelompokkan data sesuai dengan sub bab-nya masing-masing. Data yang telah

didapatkan dari hasil wawancara, dari sumber tulisan maupun dari sumber pustaka.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teks yang bersifat naratif.

3. Kesimpulan/Verifikasi

Langkah yang terakhir dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih

bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.40

Kesimpulan dalam

penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

40

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, hlm. 252.

29

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya

kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti. Dari ketiga metode analisis

data di atas penulis menyimpulkan bahwa, ketiga metode ini yang meliputi reduksi

data, penyajian data dan kesimpulan akan penulis lakukan setelah semua data telah

diperoleh melalui wawancara catatan lapangan, dan juga memudahkan penulis di

dalam mengetahui dan menarik kesimpulan terhadap putusan hakim dalam

mengabulkan tuntutan cerai seorang istri karena suami terpidana pada Kantor

Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B Muaro Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan

skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut:

Pembahasan diawali dengan BAB I, Pendahuluan. BAB ini pada hakiatnya

menjadi pijakan bagi penulisan skripsi, baik mencakup background, pemikiran

tentang tema yang dibahas. BAB I mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan

Masalah, Batsan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori,

Kerangka Pemikiran, Tinjauan Pustaka.

BAB II dipaparkan, Metode Penelitian yang mencakup Pendekatan

Penelitian, Jenis Dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Unit Analsis dan

Alat Analisis Data, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

BAB III dipaparkan tentang gambaran umum tempat penelitian. Sejarah

Berdirinya, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, dan Sarana dan Prasarana

BAB IV merupakan inti dari penulisan skripsi yaitu pemaparan tentang

pembahasan dan hasil penelitian.

30

BAB V merupakan akhir dari penulisan skripsi yaitu BAB V penutup yang

terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kata penutup serta dilengkapi dengan

Daftar Pustaka, Lampiran dan Curriculum Vitae.

32

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Sengeti

Eksistensi PA Sengeti didasarkan pada Keputusan Presiden Indonesia

Nomor 62 Tahun 2002 tanggal 28 Agustus 2002 . PA Sengeti sebelumnya

merupakan bagian dari PA Muara Bulian. PASengeti diresmikan oleh Direktur

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji rs. H. Taufiq

Kamil pada tanggal 23 April 2003 di Kantor Bupati Muaro Jambi. Pada periode

awal Kantor PA Sengeti menempati rumah penduduk Desa Sengeti yang bernama

Drs. Thohri Yasin dan Endrawati. Pada tahun 2004 Kantor PA pindah dan

memakai gedung Dinas Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi.41

Pada tahun 2005

mulailah dibangun Gedung PA Sengeti yang permanen dan selesai pada tahun itu.

Gedung PA Sengeti terletak di komplek perkatoran Bukit Cinto Kenang

Pemerintahan Daerah Kabupaten Muaro Jambi yang diresmikan pada hari Senin

tanggal 20 Februari 2006 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1427 H oleh

Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial dan

ditanda tangani oleh Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH.,MH. Pada saat yang sama

diresmikan pula Gedung PA Tebo dan Sabak yang juga masuk Wilayah

Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Ketua PA Sengeti yang pertama dijabat oleh Drs. Usman Karim dan

wakilnya adalah Drs. H. Wachid Ridwan. Panitera/Sekretaris dijabat oleh Drs.

41

Profil Pengadilan Agama Sengeti, di Pengadilan Agama Sengeti pada 14 Mei 2018,

dokumetasi catatan lapangan.

33

Thohri Yasin. Setelah Ketua memasuki masa purnabakti tahun 2004, jabatan Ketua

dilaksanakan oleh wakil ketua sebagai PLH Ketua PA Sengeti. Sejak tanggal 1

Desember 2005 hingga sekarang PA Sengeti dipimpin oleh Drs. S. Syekhan Al

Jufri selaku Ketua PA Sengeti. Sedangkan untuk jabatan wakil ketua telah

mengaami tiga kali pergantian, yaitu: Drs. H. Wachid Ridwan, Drs. Nuryahya

MH., dan sekarang dijabat oleh Drs. Faizal Kamil, SH., MH. Terhitung sejak 28

Oktober 2010 tongkat kepemimpinan PA Sengeti beralih dari Drs. HS Syekhan Al

jufri kepada Drs. Azwar, SH., M.Ei. Sebelum menjabat sebagai Ketua PA Sengeti,

Drs. Azwar, SH., M.Ei adalah Ketua PA Muara Tebo. Sedangkan Drs. H. S.

Syekhan Al jufri saat ini menjabat sebagai Ketua PA Jambi. Untuk jabatan

Panitera/Sekretaris yang pertama dijabat oleh Drs. Thohri Yasin sampai dengan 31

Desember 2007. Kemudian digantikan oleh Drs. Pitir Ramli terhitung mulai

tanggal 03 Januari 2008 . Jabatan Panitera Sekretaris saat ini dipegang oleh Drs.

Zubir Ishak (sebelumnya Panitera/Sekretaris PA Sarolangun).

Akses menuju PA Sengeti melalui Angkutan Kota (angkot): Dari Pasar

Angso Duo Jambi naik angkot jurusan Sengeti, turun di Pasar Sengeti dengan

ongkos sekitar Rp 10.000,-. Dari Pasar Sengeti naik ojek ke Kantor PA Sengeti

dengan biaya sekitar Rp 5.000, Naik taksi: Dari Bandara Sultan Thaha Jambi atau

tempat lain di kota Jambi naik taksi (taksi sedan atau taksi kijang plat hitam) tujuan

Kantor PA Sengeti dengan biaya sekitar Rp. 150.000. Jarak Kota Jambi ke Sengeti

sekitar 35 KM. 42

Jam kerja: hari senin s/d kamis : 08. 00 wib s/d 12.00 wib :

pelayanan 12.00 wib s/d 13.00 wib : istirahat/sholat/makan 13.00 wib s/d 16.30

wib : pelayanan hari jum'at : 07. 30 wib s/d 12.00 wib : pelayanan 12.00 wib s/d

42

Ibid

34

13.30 wib : istirahat/sholat/makan 13.30 wib s/d 16.30 wib : pelayanan contact pa

sengeti: call centre: 0852.6711.0843. Yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti

meliputi wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang terdiri dari 8 kecamatan sebagai

berikut:

Sumber: Pengadilan Agama Sengeti 2018

1. Kecamatan Sekernan

2. Kecamatan Jambi Luar Kota

3. Kecamatan Maro Sebo

4. Kecamatan Mestong

5. Kecamatan Kumpeh

6. Kecamatan Kumpeh Ulu

7. Kecamatan Sungai Gelam

8. Kecamatan Sungai Bahar

9. Kecamatan Bahar Utara

10. Kecamatan Bahar Selatan

11 Kecamatan Taman Rajo

35

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sengeti

1. Visi pengadilan Agama Sengeti

Terwujudnya Pengadilan Agama Sengeti yang Agung.

2. Misi Pengadilan Agama Sengeti

a. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan jujur.

b. Menciptakan aparat peradilan yang professional, berakhlak serta bermartabat.

c. Menjungjung tinggi akuntabilitas dan transparansi biaya perkara kepada pihak-

pihak yang menceri keadilan yustiabelen.

d. Menciptakan aparat pengadilan yang memiliki disiplin, loyalitas dan dedikasi

dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas kedinasan.

e. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada semua pencari

keadilan. 43

3. Fungsi dan Tugas Pokok Pengadilan Agama Sengeti

Pengadilan Agama Sengeti melaksanakan tugasnya sesuai dengan

ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang

beragama Islam di bidang: 44

a. Perkawinan

b. Waris

c. Wasiat

d. Hibah

43

Ibid 44

Ibid

36

e. Wakaf

f. Zakat

g. Infaq

h. Shadaqah

i. Ekonomi syari'ah.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal -hal yang diatur dalam

atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang

dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1) izin beristri lebih dari seorang;

2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh

satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada

perbedaan pendapat;

3) dispensasi kawin;

4) pencegahan perkawinan;

5) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

6) pembatalan perkawinan;

7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;

8) perceraian karena talak;

9) gugatan perceraian;

10) penyelesaian harta bersama;

11) penguasaan anak-anak;

37

12) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak

yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya;

13) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas

istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;

14) putusan tentang sah tidaknya seorang anak;

15) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

16) pencabutan kekuasaan wali;

17) penunjukan orang lain sebagai wall oleh pengadilan dalam hal kekuasaan

seorang wall dicabut;

18) penunjukan seorang wall dalam hal seorang anak yang belum cult-up umur 18

(delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;

19) pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di

bawah kekuasaannya;

20) penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak

berdasarkan hukum Islam;

21) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan

perkawinan campuran;

22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang- Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan

yang lain. 45

a) Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli

waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-

masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalap tersebut,

45

Ibid

38

serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan

siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing- masing ahli waris.

b) Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan

suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang

berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

c) Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pembe gan suatu benda secara sukarela

dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau

badan hukum untuk dimiliki.

d) Yang dimaksud dengan “wakaf'”adalah perbuatan seseorang atau sekelompok

orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harts benda

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu

sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan

umum menurut syari'ah.

e) Yang dimaksud dengan “zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh

seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai

dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

f) Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan

sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan,

minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan

sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu

Wata'ala.

g) Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatar seseorang memberikan

sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan

39

sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap

ridho Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata.

h) Yang dimaksud dengan “ekonomi syari'ah” adalah perbuatan atau kegiatan

usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

bank syari'ah; 46

(1) lembaga keuangan mikro syari'ah.

(2) asuransi syari'ah

(3) reasuransi syari'ah

(4) reksa dana syari'ah

(5) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;

(6) sekuritas syari'ah;

(7) pembiayaan syari'ah;

(8) pegadaian syari'ah;

(9) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan k. bisnis syari'ah. 47

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai

fungsi, antara lain sebagai berikut :

(a) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan

menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama

dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

(b) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk

kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik

menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi

46

Ibid 47

Ibid

40

umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal

53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor

KMA/080/VIII/2006).

(c) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan

tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan

Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan

diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan

(2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan

administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor

KMA/080/VIII/2006).

(d) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum

Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide :

Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

(e) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis

dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan

umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006). 48

48

Ibid

41

C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sengeti

STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN AGAMA SENGETI KELAS 1 B

K

Ketua Pengadilan

Drs. Abbdan Khubban, SH., MH

Hakim

1. Mohaman Syafii, SH., MH

2. Apip Fsrid, MH

Hakim

Yunizar Hidayati, SH

Rahmatullah, S. D., SH

Dra. Emaneli, MH

Panitera Drs. Idwal

Maris, SH

Sekretaris Youstra Adi

Pinto, SH

Wakil Panitera

Dakardi, S. Ag., M. Sy

Panitera Muda Permohonan

Sandi Hasan, SH

Panitera Muda Gudatan

Siti Amriah, SH

Panitera Muda Hukum

Enda Herian, MH

Wakil Ketua Pengadilan

Rizlan Hasanudin, Lc

Kasubbag Kepegawaian

M. Solihi, S.Sos., MH

Kasubbag Umum

Jangga Setiyawan, SH.,

MH

42

Dengan mengetahui struktur organisasi Pengadilan Agama Sengeti

tersebut, langkah selanjutnya melakukan penyesuaian dan menetapkan prosedur

kerja secara proporsional sesuai dengan urutan kedudukan/jabatan yang ada. Oleh

karena itu dalam memanfaatkan struktur organisasi sebagai alat untuk menetapkan

pembagian tugas atau job description dari suatu jabatan. Hal ini dapat dilihat dari

tugas pokok dan fungsinya pejabat di Pengadilan Agama Sengeti seperti pada

bagan struktur di atas yaitu: 49

1. Ketua Pengadilan, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin pelaksanaan

tugas Pengadilan Agama Jambi dalam melaksanakan, mengawasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan dan menurut peraturan

Perundang- Undangan yang berlaku.

2. Wakil Ketua, tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua Pengadilan

Agama Sengeti dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pokok

dan fungsi sebagai wakil Ketua Pengadilan Agama Sengeti serta

mengkoordinir dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua Pengadilan

Agama Sengeti.

3. Hakim, tugas pokok dan fungsinya adalah menerima, dan meneliti berkas

perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi

wewenangnya baik dalam proses penyelesaiannya sampai dengan minutasi,

bekerja sama dengan pejabat terkait dalam penyusunan program kerja


4. Panitera, tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua

Pengadilan Agama Sengeti dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan

49

Ibid

43

tekhnis di bidang administrasi perkara, yang berkaitan dengan penyiapan

konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan pelaksanaan tugas kegiatan

Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang, jangka

menengah dan jangka pendek serta bertanggung jawab kepada Ketua


5. Sekretaris, tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua

Pengadilan Agama Sengeti dalam melaksanakan tugas dan memimpin

pelaksanaan tugas pada bagian Kesekretariatan dan bertanggung jawab sebagai

Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan yang menggerakkan

dan menyiapkan konsep serta memecahkan masalah yang muncul di bidang

Kesekretariatan dan menyusun program kerja jangka panjang, jangka

menengah dan jangka pendek ; serta bertanggung jawab kepada Ketua


6. Panitera Muda Gugatan, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan

mengkoordinir serta menggerakkan seluruh akhtivitas pada kepaniteraan

gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan

mengevaluasi dan membut laporan / bertanggung jawab kepada Panitera.

7. Panitera Muda Permohonan, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan


permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan

mengevaluasi dan membut laporan/bertanggung jawab kepada panitera.

8. Panitera Muda Hukum, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan


44

Hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan

mengevaluasi dan membut laporan / bertanggung jawab kepada Panitera.

9. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala, tugas pokok dan fungsinya adalah

memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh aktifitas pada

urusan kepegawaian dan Ortala serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan

dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membut laporan/ bertanggung jawab

kepada Sekretaris.

10. Kasubbag Umum dan Keuangan, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin

dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh akhtivitas pada urusan umum

(rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan

dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membut laporan/ bertanggung jawab

kepada Sekretaris.50

50

Ibid

45

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Permohonan Perceraian Terhadap Gugatan Cerai Seorang Istri

Karena Suami Terpidana Kasus Pemerkosaan

Berdasarkan Bentuk perkara di pengadilan ada 2 (dua) macam, yaitu perkara

gugatan (kontentius) dan perkara permohonan (voluntair). Prosedur pengajuan

perkara permohonan sama dengan prosedur mengajukan gugatan. Berdasarkan

hasil pengamatan dan wawancara di lapangan dan berdasarkan perkara Nomor

90/Pdt.G/2017/PA Sgt enulis menemukan bahwa mekanisme proses permohonan

perceraian terhadap gugatan cerai seorang istri karena suami terpidana kasus

pemerkosaan di Pengadilan Agama Sengeti, sebagai berikut:

1. Mengajukan dan Mendaftarkan Permohonan

Mengakhiri sebuah pernikahan tentu bukanlah hal yang mudah. Ada begitu

banyak aspek yang perlu diperhatikan. Namun, yang terpenting adalah kesiapan

dan kemantapan seseorang saat mengambil keputusan untuk bercerai. Tak jarang,

keputusan cerai diambil dengan tergesa-gesa dan penuh emosi. Rasa menyesal pun

hadir belakangan. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Amran selaku Jurusita di

Pengadilan Agama Sengeti, sebagai berikut:

Untuk mengajukan cerai gugat, maka perlu dilakukan pemenuhan

persyaratan yang telah ditentukan di sini. Walaupun persyaratanya agak

rumit, biasanya penggugat tetap mengajukan permohonan tersebut guna

terpenuhi keinginannya dalam perceraian. Jadi kami terus berupaya dalam

memberikan pemahaman dan perlengkapan administrasi yang harus

46

ditempuh. Kalau ada yang tidak meu mengurus tapi melimpahkan kepada

pengacara juga bisa.51

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa banyak sekali pasangan

yang mengurus sendiri perceraian mereka. Meskipun prosesnya sedikit lebih rumit,

namun hal ini tidak mustahil dilakukan. Kuncinya, bekali diri dengan pengetahuan

yang cukup dan jangan malu bertanya. Jika memutuskan tidak menggunakan

bantuan dari pengacara maupun (Lembaga Bantuan Hukum) LBH di pengadilan,

penggugat tetap dapat berkonsultasi kepada pegawai tentang tata cara perceraian.

Peran konsultan hukum juga akan sangat membantu, kalau penggugat memutuskan

mewakili diri sendiri di depan hakim. Cara yang paling mudah adalah mendatangi

pengadilan agama atau pengadilan negeri di wilayah penggugat, dan tanyakan tata

cara mengurus perceraian kepada petugas yang berjaga. Ibu Rohaini selaku

pegawai administrasi di Pengadilan Agama Sengeti menambahkan, sebagai

berikut:

Dalam pemenuhan surat cerai maka penggugat tentu harus memenuhi

persyaratannya, dengan permohonan untuk bercerai, pengasuhan anak atau

juga mengenai harta gono-gini yang telah didapatkan selama hidup

berkeluarga. Setelah semua persyaratan telah terpenuhi maka akan kita

lanjutkan untuk memnuhi, dari identitas penggugat dan bukti-bukti

pernikahan.52

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa umumnya ada tiga poin

yang biasa digugat, yaitu status untuk bercerai, hak pemeliharaan anak, dan hak

mendapatkan harta gono-gini. Sebagai contoh, surat gugatan cerai biasanya berisi:.

Identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat) Terdiri atas nama suami dan istri

51

Wawancara bersama Bapak Amran selaku Jurusitas di Pengadilan Agama Sengeti, pada

21 Maret 2018. 52

Wawancara bersama Ibu Rohaini selaku pegawai administrasi di Pengadilan Agama

Sengeti, pada 21 Maret 2018.

47

(beserta bin/binti), umur dan tempat tinggal. Identitas para pihak juga disertai

dengan informasi tentang agama, pekerjaan, dan status kewarganegaraan. Hal ini

diatur dalam pasal 67 (a) Undang-Undang Nomor. 7/1989. Posita (dasar atau

alasan gugat) Atau istilah hukumnya adalah Fundamentum Petendi, berisi

keterangan berupa kronologis sejak mulai perkawinan Anda dengan suami,

peristiwa hukum yang ada (misal, lahirnya anak-anak), hingga munculnya

ketidakcocokan antara pasangan yang mendorong terjadinya perceraian. Alasan-

alasan yang diajukan dan uraiannya kemudian menjadi dasar tuntutan (petitum).

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Darwansyah

selaku pegawai administrasi di Pengadilan Agama Sengeti menambahkan, sebagai

berikut:

Permohonan biasanya mengajukan petitum ke sini dengan melengkapi

persyaratannya, banyak sekali yang bisa kita berikan guna mencari solusi

tebaik dalam sebuah permasalahan. Penggugat tentu berharap majelis

hakim dapat mengabulkan permohonannya, tentu semua itu harus melewati

proses yang panjang dan pembuktian yang menyatakan bahwa keputusan

yang diambil nanti dapat memberikan putusan yang baik.53

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa petitum (tuntutan hukum)

Yaitu tuntutan yang diminta oleh istri sebagai Penggugat agar dikabulkan oleh

hakim. Bentuk tuntutan itu misalnya: Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka

dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus sebagai

berikut: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2.

Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat sah putus karena

perceraian. 3. Menyatakan pihak Penggugat berhak atas hak pemeliharaan anak

dan berhak nafkah dari tergugat 4. Mewajibkan pihak Tergugat membayar biaya

53

Wawancara bersama Bapak Darwansyah selaku pegawai administrasi di Pengadilan

Agama Sengeti, pada 21 Maret 2018.

48

pemeliharaan anak (jika anak belum dewasa) 5. Menyatakan bahwa harta berupa

yang merupakan harta bersama (gono-gini) menjadi hak Penggugat. Setelah

gugatan cerai selesai dibuat, fotokopi berkas tersebut sebanyak lima buah.

Keenam berkas tersebut akan dibagikan kepada pihak-pihak yang

berkepentingan dalam pengadilan nanti. Satu berkas akan dikirim oleh pengadilan

kepada si suami (Tergugat), tiga berkas untuk para hakim, satu berkas untuk

panitera pengadilan (pegawai yang bertugas mencatat jalannya sidang), dan satu

berkas yang tersisa menjadi pegangan milik penggugat. Pendaftaran gugatan

dilakukan di ruang administrasi oleh pegawai pengadilan yang bertugas untuk

menerima gugatan. Petugas akan memberikan cap atau pengesahan kepada keenam

berkas yang diserahkan. Dengan begitu, surat gugatan sudah sah didaftarkan.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Setelah berkas terdaftarkan maka pengadilan

agama akan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, telah

mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di muka sidang. Sebagaimana

yang disampaikan Ibu Baihna Selaku Hakim Anggota di Pengadilan Agama

Sengeti, sebagai berikut:

Benar adanya Perkara 90/Pdt.G/2017/PA Sgt enulis menemukan bahwa

mekanisme proses permohonan perceraian terhadap gugatan cerai seorang

istri karena suami terpidana kasus pemerkosaan yang telah diputuskan,

semuanya melalui proses yang benar dan juga pertimbangan yang matang,

karena inikan permasalahannya adalah suami terpidana kasus pemerkosaan.

Dan setelah melalui proses panjang maka keputusan itu telah diberikan54

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Perkara 90/Pdt.G/2017/PA

Sgt telah diputuskan melui proses panjang berdasarkan ketentuan yang berlaku,

54

Wawancara bersama Ibu Baihna Selaku Hakim Anggota di Pengadilan Agama Sengeti,

pada 21 Maret 2018.

49

dengan memanggil penggugat dan tergugat guna dimintai keterangannya, dan juga

beberapa saksi pun dipanggil agar membuktikan kebenaran dari perkara di atas.

2. Mempelajari Perkara dan Menyiapkan Panitera Sidang

Setiap perkara yang hendak diselesaikan, maka Pengadilan Agama Sengeti

melihat dalil-dalil gugatan yang digunakan sebagai acuan dalam membarikan

putusan, dengan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri

sah, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama. Sebagaimana dapat dilihat dari

hasil wawancara bersama Ibu Rohaini selaku pegawai administrasi di Pengadilan

Agama Sengeti menambahkan, sebagai berikut:

Benar memang penggugat dalam putusan Perkara 90/Pdt.G/2017/PA Sgt

mengajukan gugat cerai kepada suaminya yang dengan itu menunjukkan

surat sah menikah yang dicatat di kantor urusan agama dikarenakan

terpidana pemerkosaan, maslah ekonomi dan pekerjaan menjadi faktor

utamanya.55

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tergugat memang benar

telah mengalami gangguan jiwa yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak

bisa berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Dengan berbagai permasalahan

yang dihadapi untuk itu penggugat mengajukan permohonan perceraian dengan

tergugat. Seorang hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempunyai sebuah

landasan, agar putusan yang dihasilkan pun dapat dipertanggungjawabkan, baik

kepada para pihak yang berperkara, masyarakat, negara maupun Allah SWT.

Selain itu pula dasar hakim dalam memutuskan tentu memastikan bahwa

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 April

2013, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Sekernan, Kabupaten Muaro

55



50

Jambi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 138/19/IV/2013, tanggal 12 April 2013.

Dengan begitu perkara tersebut dapat dilanjutkan untuk ditinjau dan

dipersidangkan.

Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah

orangtua Penggugat di Desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota,

Kabupaten Muaro Jambi selama 1 tahun, hingga terjadi pisah dan selama

pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan

layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai satu orang anak bernama Sutan

bin Sutris, umur 4 tahun, dan saat ini seluruh anak tersebut diasuh oleh Penggugat.

Sejak awal pernikahan pada tahun 2013 keluarga penggugat berjalan harmonis,

namun diakhir tahun 2014 mengalami permasalahan, di mana tergugat tersangkut

kasus kriminal. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Rijlan Hasanudin selaku

Hakim di Pengadilan Agama Sengeti, sebagai berikut:

Betul, tersangkut kriminal di tergugat, lagian perempuan mana yang mau

bertahan kalau kasusnya adalah seperti itu, yang membawa tergugat

kepenjara itu adalah melakukan pemerkosaan anak di bawah umur, tentu itu

akan mencoreng nama baik keluarga dan membuat keluarga menjadi

berantakan. Dengan begitu kita telaah bukti-bukti yang ada dan juga dasar

hukumnya juga, setelah itu diputuskan bersama terkait perkara ini.56

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pada awalnya rumah tangga

Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan November 2014, rumah

tangga sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan Tergugat tersandung kasus pemerkosaan yang mana

sekarang Tergugat di tahan oleh pihak yang berwajib. Sebagaimana yang

56

Wawancara bersama Bapak Rijlan Hasanudin selaku Hakim di Pengadilan Agama

Sengeti, pada 14 Mei 2018

51

disampaikan oleh Bapak Zulkarnain Selaku Pegawai Administrasi di Pengadilan

Agama Sengeti, sebagai berikut:

Ketika tergugat ditahan oleh pihak kepolisian tentu penggugat merasa tidak

nyaman dengan itu, ditambah lagi kasusnya yang menjerat tergugat

pemerkosaan di bawah umur, sehingga penggugat memutuskan untuk

bercerai, ditambah lagi memang sebelum itu, penggugat dan tergugat sering

tejadi pertengkaran yang menyebabkan penggugat pulang kerumah

orangtuanya, dan setelah dua tahun tidak ada nafkah lahir dan batin maka

penggugat mengajukan permohonan cerai gugat, yang hasilnya sekarang

putusan ini.57

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa puncak ketidakharmonisan

Desember 2014, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah,

Tergugat di tahan oleh pihak kepolisian. Penggugat merasa tidak bisa lagi

menerima dan melanjutkan rumah tangga bersama dengan Tergugat, Penggugat

dan Tergugat pun telah pisah rumah selama lebih dari dua tahun hingga sekarang.

Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin. Bahwa pihak

keluarga belum pernah "mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan penggugat

tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk

membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan

putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, menceraikan perkawinan

Penggugat (lea Lestari binti Idrus) dengan Tergugat (Sutris bin Marsani) dan

membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

57

Wawancara bersama Bapak Zulkarnain Selaku Pegawai Administrasi di Pengadilan

Agama Sengeti, pada 16 Mei 2018

52

3. Penetapan Mejelis Hakim dan Memberi Putusan

Penetapan Mejelis Hakim PMH disebut sebagai pelaksana dalam

pengambilan keputusan yang telah ditetapkan membuat Penetapan Hari Sidang

PHS. Memanggil para pihak melalui juru sita dan menyidangkan perkara, dengan

menerima berkas dari majelis hakim, memberitahukan isi putusan kepada pihak-

pihak lewat jurusita memberitahukan ke meja II dan kasir yang berkaitan dengan

tugas mereka, menetapkan kekuatan hakim, menyerahkan salinan putusan kepada

penggugat dan instansi terkait, menyerahkan berkas kepada panitera muda.

Panitera muda, mendata perkara, melaporkan dan mengarsipkan.

Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan

kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran fisolofis (keadilan). Seorang Hakim

harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan

mempeertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya. Dalam permohonan yang

diajukan Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara seraca cuma-

cuma (prodeo), dan telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sengeti

dengan Nomor W5-A10/262/HK.05/II/2017, tertanggal 20 Februari 2017, tentang

Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo). Bahwa, pada hari persidangan yang telah

ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan

tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun

menurut Relaas Panggilan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 07 Maret 2017

dan 30 Maret 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sehingga

Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan

53

tanpa hadirnya Tergugat. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Rahmatullah

Ramadan selaku Hakim Anggota di Pengadilan Agama Sengeti, sebagai berikut:

Tentunya pihak Pengadilan sudah menghubungi tergugat agar berkenan

hadir atau pun yang mewakili, dengan begitu akan mendengarkan tuntutan

di pemngugat, namun tidak hadir maka dari itu persidangan dilanjutkan

dengan melihat bukti-bukti yang ada sehingga layak untuk dikabulkan.58

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa hakim atas gugatan

Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang

berperkara di persidangan dengan menasihati Penggugat agar tetap

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha

tersebut tidak berhasil. Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena

Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan

membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti

surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat,

yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 138/19/IV/2013, tanggal

12 April 2013, yang telah di-nazzege/en, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai,

diberi tanda P.1. Fotokopi Petikan Putusan atas nama Aris Sutris alias Tenok bin

Marsani, Nomor 114/Pid.SUS/2014/PN.Sgt, tanggal 02 September 2014, yang

aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengeti, yang telah di-

nazzege/en, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.2. Bahwa,

Penggugat mencukupkan dengan alat bukti tersebut dan menyatakan tidak akan

mengajukan sesuatu apa pun lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa

58

Wawancara bersama Bapak Rahmatullah Ramadan selaku Hakim Anggota di Pengadilan


54

Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis agar

menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat

telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan. Bahwa, untuk

mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana

tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari putusan ini.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum hakim dalam

memutuskan perkara gugatan cerai seorang istri karena suami terpidana

diantaranya; Permohonan Penggugat ke Pengadilan Agama Sengeti, di mana

hakim sebagai pelaksana melihat, menilai dan memutuskan atau membenarkan

telah terjadinya peristiwa yang diajukan pemohon atau membuktikan benar atau

tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak melalui alat-alat bukti yang sah

menurut hukum pembuktian yang diuraikan dalam duduk perkara dan setelah

menerima, memeriksa permohonan Penggugat telah dipenuhi dan kemudian

mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padannya, Seringkali

Terjadi Perselisihan, di mana Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir

dan batin dan Tergugat Ditahan Pihak Kepolisian, di mana Tergugat di tahan oleh

pihak kepolisian akibat Tergugat tersandung kasus pemerkosaan. Sebagaimana

dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Ibu Rohaini selaku pegawai

administrasi di Pengadilan Agama Sengeti menambahkan, sebagai berikut:

Pihak pengadilan di sini telah mengeluarkan surat pemberitahuan pada

tergugat untuk berkenan hadir atau dengan diwakili, tertera telah

diberitahukan selam tiga kali untuk menghadiri persidangan. Namun

dengan suatu alsan maka persidangan terus melanjutkan.59

59



55

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa majelis Hakim telah

memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun

usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya

untuk bercerai dengan Tergugat. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Baihna

Selaku Hakim Anggota di Pengadilan Agama Sengeti, sebagai berikut:

Tentu kita sudah memberikan saran kepada penggugat untuk rukun kembali

dala keluarga, namun rupanya tekat penggugat telah bulat ingin berpisah,

dengan begitu kami tidak berhasil dalam membuat keluarga rukun kembali,

karena dia tetap dengan pilihannya.60

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa perkara ini tidak dapat

dimediasi karena Tergugat/ Wali pengampu tidak pernah datang menghadap

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan

dengan membacakan surat gugatan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa permohonan perceraian

terhadap gugatan cerai seorang istri karena suami terpidana kasus pemerkosaan

diantaranya; Mengajukan dan Mendaftarkan Permohonan, di mana penggugat

melengkapi semua persyaratan dan mengajukan ke bagian pendaftaran perkara,

Mempelajari Perkara dan Menyiapkan Panitera Sidang, di mana dengan menelaah

persayaratan yang telah diajukan dan Penetapan Mejelis Hakim dan Memberi

Putusan, di mana pembentukan tim siding dan juga pemberian keputusan

berdasarkan perkara yang ada.

60

Wawancara bersama Ibu Baihna Selaku Hakim Anggota di Pengadilan Agama Sengeti,

pada 29 Maret 2018.

56

B. Dasar Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Gugatan Cerai

Seorang Istri Karena Suami Terpidana

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar

hakim mengabulkan gugatan Penggugat; menceraikan perkawinan Penggugat (lea

Lestari binti Idrus) dengan Tergugat (Sutris bin Marsani) dan membebankan biaya

perkara kepada Penggugat. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha

dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap

mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan quod est

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah. Sebagaimana yang

disampaikan Bapak Rahmatullah Ramadan selaku Hakim Anggota di Pengadilan

Agama Sengeti, sebagai berikut:

Kita sudah melakukan pengadilan berdasarkan ketentuan yang ada, agar

semuanya bisa dipertanggungjawabkan putusan tersebut. Sehingga apa

yang sudah diberikan bisa menjadikan pelajaran kepada Pengguagat dan

juga Tergugat, sehingga semuanya dapat dirasakan keputusan ini memang

betul dan benar adanya dengan hukum yang sudah ada.61

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan Undang-

Undang Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan,Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil

untuk mendamaikan sampai putusan ini dijatuhkan. Menimbang, bahwa sesuai

ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur

61

Wawancara bersama Bapak Rahmatullah Ramadan selaku Hakim Anggota di Pengadilan


57

Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses

persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Hakim harus mendasarkan putusannya dalam mengadili kepada peraturan

perundang-undangan. Dalam hal perkara yang diadili tidak ada atau tidak jelas

dasar hukumnya, hakim pun tetap wajib untuk mengadili perkara tersebut.

Sehingga pada prinsipnya, asas legalitas harus dijadikan pedoman awal bagi hakim

untuk mengadili kasus yang sedang ditangani. Hakim diartikan sebagai pelaksana

Undang-Undang atau hukum dari suatu Negara. Kebebasan kekuasaan kehakiman

sering kali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan

pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian

penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim

dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara penulis di kantor Pengadilan

Agama Sengeti terkait dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara gugatan

cerai seorang istri karena suami terpidana pada putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA

Sgt, Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2017, yang

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor

90/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 20 Februari 2017, telah mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal

10 April 2013, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Sekernan,

Kabupaten Muaro Jambi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 138/19/IV/2013,

tanggal 12 April 2013;

58

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah

orangtua Penggugat di Desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota,

Kabupaten Muaro Jambi selama 1 tahun, hingga terjadi pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah

melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai satu

orang anak bernama Sutan bin Sutris, umur 4 tahun, dan saat ini seluruh anak

tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun

sejak bulan November 2014, rumah tangga sudah tidak harmonis lagi akibat

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat

tersandung kasus pemerkosaan yang mana sekarang Tergugat di tahan oleh

pihak yang berwajib;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan Desember 2014, akibatnya antara

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat di tahan oleh pihak

kepolisian. Penggugat merasa tidak bisa lagi menerima dan melanjutkan rumah

tangga bersama dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat pun telah pisah

rumah selama lebih dari dua tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada

lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga belum pernah "mendamaikan Penggugat dan

Tergugat;

7. Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini,

karena miskin

59

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk

membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

menjatuhkan putusan sebagai berikut: Primer: Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menceraikan perkawinan Penggugat (lea Lestari binti Idrus) dengan

Tergugat (Sutris bin Marsani); dan Membebankan biaya perkara kepada

Penggugat. Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadannya. Peradilan Agama sebagai

salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk

menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang

diajukan kepadannya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila

demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia (pasal 1 dan 2 UU No.

4/2004). Hakim menerima perkara, jadi dalam hal ini sikapnya adalah pasif atau

menunggu adanya perkara. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Rijlan

Hasanudin selaku Hakim di Pengadilan Agama Sengeti, sebagai berikut:

Tentu semua sudah ada mekanismenya, kalau ada seseorang yang ingin

menggugat sesuatu, tentu harus sesuai dengan prosedur yang ada di sini,

dari mulai pengisian formulir sampi penyerahan bukti-bukti pemohon

dalam perkara yang dia ajukan, jika tidak adanya bukti-bukti pemohon

maka itu bisa menyulitkan untuk bisa sampai persidangan. Tapi tetap

dengan alasan tertentu.62

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa hakim sebagai pelaksana

melihat, menilai dan memutuskan atau membenarkan telah terjadinya peristiwa

yang diajukan pemohon atau membuktikan benar atau tidaknya peristiwa/fakta

62



60

yang diajukan para pihak melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum

pembuktian yang diuraikan dalam duduk perkara dan berita acara. Hakim juga

melihat dan memeriksa identitas para pihak dan memeriksa kuasa hukum para

pihak. Selain itu pula hakim dituntut untuk mendamaikan pihak-pihak dan juga

memeriksa seluruh fakta / peristiwa yang dikemukakan para pihak dan memeriksa

alat-alat bukti sesuai tata cara pembuktian serta memeriksa jawaban, sangkalan,

keberatan dan bukti-bukti pihak lawan hingga menetapkan pemeriksaan sesuai

hukum acara yang berlaku.

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara: lca Lestari binti Idrus,

umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan

Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat tinggal di Rukun Tetangga (RT) 02, Desa

Pematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai

Penggugat yang diarahkan kepada saudara Sutris bin Marsani, umur 30 tahun,

agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Lembaga

Pemasyarakatan Kota Jambi, sebagai Tergugat. Sebagaimana yang disampaikan

oleh Bapak Nurdin Selaku Pegawai Administrasi di Pengadilan Agama Sengeti,

sebagai berikut:

Benar adanya saudari lca Lestari binti Idrus telah melakukan gugatan cerai

terhadap suaminya Sutris, sebagaimana dapat dilihat di putusan ini. Itu

artinya penggugat telah merasakan ketidaknyamanan untuk bersama

kembali dengan tergugat, sehingga penggugat mengajukan cerai terhadap

suaminya. Itu disebabkan karena tergugat berada ditahanan kepolisian

61

dengan kasusnya, sehingga tidak ada lagi nafkah lahir dan batin terhadap

penggugat. Itulah sebabnya penggugat mengajukan permohonannya.63

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Penggugat dalam surat

gugatannya tertanggal 20 Februari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Sengeti Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 20 Februari

2017, dengan masuknya permohonan Penggugat maka pihak pengadilan menilai

peristiwa itu termasuk menemukan dalam kemudian dituangkan dalam

pertimbangan hukum dengan merumuskan pokok-pokok perkara,

mempertimbangan beban pembuktian, mempertimbangkan keabsahan peristiwa /

fakta sebagai peristiwa atau fakta hukum. Mempertimbangkan secara logis,

kronologis, dan yuridis fakta-fakta hukum menurut hukum pembuktian dan

menemukan hukumnya baik tertulis maupun yang tak tertulis dengan menyebutkan

sumber-sumbernya serta mempertimbangkan biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis

Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu legal standing Penggugat dalam

mengajukan perkara a quo). Dalam mengajukan perkara a quo Penggugat

mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalan pasangan suami istri sah, yang

telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang

perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti

tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat

bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan

Pasal 285 R.Bg., alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat

63

Wawancara bersama Bapak Nurdin Selaku Pegawai Administrasi di Pengadilan Agama


62

dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum

Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam

pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan

perkara a quo;

Berdasarkan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa

Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan

pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan

Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki

kompetensi absolut untuk mengadili perkara a quo.

Dalam hal kompetensi relatif Penggugat telah mendalilkan bahwa

Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, dan hal tersebut

tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal

di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti. oleh karena itu sesuai dengan

ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki

kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo;

Dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan

bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan

dalil kurang lebih sejak bulan November 2014, ketenteraman rumah tangga

63

Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat telah

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tersandung kasus

pemerkosaan, dan sekarang Tergugat ditahan oleh pihak berwajib. Puncaknya

terjadi pada bulan Desember 2014, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat

berpisah rumah selama lebih dari dua tahun hingga sekarang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan

Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan

pertimbangan bahwa terhadap petiturr gugatan Penggugat poin 1 tentang

mengabulkan gugatan Penggugat, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan

Majelis Hakim pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum

berikutnya, menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 tentang menceraikan

perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mengemukakan

pertimbangan hukum sebagai berikut dan atas gugatan Penggugat tersebut,

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Tergugat tidak pernah hadir,

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga patut dinyatakan Tergugat

tidak hadir ke persidangan.

Dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di

atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat,

sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian

64

karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mengarah ke alasan salah

satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun maka Majelis Hakim cukup

menerima salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara, sesuai dengan

pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 74 Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat

bukti P.1 dan P.2, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan merupakan satu

kesatuan pertimbangan dan tak terpisahkan dari pertimbangan alat bukti surat dan

Penggugat mengajukan alat bukti P.2 yang aslinya merupakan akta autentik yang

mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan

ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang

mengikat dan sempurna. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Tergugat telah

dihukum penjara di atas lima tahun.

Hakim menghubungkan surat gugatan Penggugat dan alat bukti di

persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum Penggugat dan Tergugat

adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan Tergugat telah

dihukum penjara selama 13 (tiga belas) tahun lamanya. Sebagaimana yang

disampaikan Bapak Rijlan Hasanudin selaku Hakim di Pengadilan Agama Sengeti,

sebagai berikut:

Dengan kondisi tergugat di penjara, otomatis penggugat tidak lagi bisa

menghidupi keluarganya, dan selama itu pula mereka telah lama pisah

65

dikarenakan permasalahan yang timbul dari terkecil menjadi besar.

Sehingga tergugat mendekam di penjara selama 13 tahun.64

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang sakinah,

mawaddah, warahmah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Tujuan berumah tangga

menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat al-Qur'an surat ar-

Rum ayat 21, sebagai berikut:

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.65

Dari ayat di atas dicermati bahwa melihat keretakan rumah tangga antara

Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan

mempertahankan rumah tangga keduanya Jebih besar kemudharatannya dibanding

mashlahatnya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi

rasa saling cinta mencintai, sehingga kalaupun Penggugat dan Tergugat tetap

dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi

rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai. Menimbang,

64


Sengeti, pada 14 Mei 2018 65

QS. Ar-Rum: 21

66

bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'/ berupa Hadis

Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sebagai berikut: Artinya: Janganlah kamu

berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati

(dicelakai). Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar‟i yang lain, berupa

kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhair yang

selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut: Artinya :

Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis

Hakim kemukakan, quod est Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (c) Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (c) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam,

Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan

hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 patut untuk dikabulkan;

Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka

sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam,

Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra

Tergugat terhadap Penggugat. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekenan,

67

Kabupaten Muaro Jambi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, serta Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, untuk dicatat

dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-

cuma, dan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sengeti Nomor

W5-A10/262/HK.05/II/2017, tanggal 20 Februari 2017, yang menyatakan

mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, maka

biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sengeti tahun 2017.

Pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum gugatan

Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan

Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang

sah, maka quod est ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat

dikabulkan dengan verstek. segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam

memutuskan perkara gugatan cerai seorang istri karena suami terpidana adalah

dengan meninjau perkara tersebut dan sungguh-sungguh mencoba mendamaikan

dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya

dengan Tergugat di setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak

berhasil sampai putusan dijatuhkan. Tergugat tidak hadir selama proses

68

persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Penggugat mengajukan

alat bukti-bukti tertulis yang menguatkan Penggugat dengan dalil mengajukan

gugatan cerai terhadap Tergugat yang bermula sejak bulan November 2014,

ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

disebabkan Tergugat tersandung kasus pemerkosaan, dan sekarang Tergugat

ditahan oleh pihak berwajib. Puncaknya terjadi pada bulan Desember 2014, yang

akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama lebih dari dua tahun

hingga sekarang, dengan begitu putusan hakim dalam mengabulkan perkara ini

telah sesuai dengan dalil yang telah ditetapkan.

69

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang putusan hakim dalam

mengabulkan tuntutan cerai seorang istri karena suami terpidana di Pengadilan

Agama Sengeti Kelas I B Muaro Jambi sudah berjalan baik, untuk itu secara

khusus dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Permohonan perceraian terhadap gugatan cerai seorang istri karena suami

terpidana kasus pemerkosaan diantaranya; Mengajukan dan Mendaftarkan

Permohonan, di mana penggugat melengkapi semua persyaratan dan

mengajukan ke bagian pendaftaran perkara, Mempelajari Perkara dan

Menyiapkan Panitera Sidang, di mana dengan menelaah persayaratan yang telah

diajukan dan Penetapan Mejelis Hakim dan Memberi Putusan, di mana

pembentukan tim siding dan juga pemberian keputusan berdasarkan perkara

yang ada.

2. Dasar hakim dalam memutuskan perkara gugatan cerai seorang istri karena

suami terpidana adalah dengan melihat perkara tersebut dan sungguh-sungguh

mencoba mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap

mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan, akan

tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan dijatuhkan. Tergugat

tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan

dan Penggugat mengajukan alat bukti-bukti tertulis yang menguatkan

70

Penggugat dengan dalil mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang

bermula sejak bulan November 2014, ketenteraman rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tersandung kasus

pemerkosaan, dan sekarang Tergugat ditahan oleh pihak berwajib. Puncaknya

terjadi pada bulan Desember 2014, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat

berpisah rumah selama lebih dari dua tahun hingga sekarang, dengan begitu

putusan hakim dalam mengabulkan perkara ini telah sesuai dengan dalil yang

telah ditetapkan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat disajikan oleh peneliti

adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Sengeti diharapkan melakukan pemeriksaan dengan adil

dan tidak memihak sesuai dengan fakta-fakta dan dengan menerapkan

prinsip-prinsip hukum yang baik dan benar, serta menjadi gambaran bagi

Peradilan Agama lain agar senantiasa menjalankan aturan yang telah

diberikan oleh Instansi Peradilan Tertinggi Negara dalam pemeriksaan

terhadap masyarakat pencari keadilan.

2. Hendaknya para keluarga tidak mengambil jalur perceraian selagi masih

dapat diperdamaikan.

3. Hendaknya pihak keluarga ikut serta mendamaikan agar terhindar dari

dampak perceraian terhadap salah seorang suami atau isteri karena dipenjara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Departemen Agama, Qur‟an Tafwid dan Tejermahan, Jakarta: Magfirah Pustaka,

2008.

Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, Jakarta Timur: Sinar

Garafika, 2015.

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, Jakarta: Perpustakaan Nasional KDT, 1999.

Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, Yogyakarta:

Pustaka Bru Press, 2016.

Djam‟an Satori Dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:

Alfabeta, 2013.

Moh. Nazir, Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, Jakarta Timur: Sinar Grafika,

2013.

Muhammad Syaifuddin, Pluralitas Hukum Perceraian, Bandung: Tunggal Mandiri

Publishing, 2012.

Mustafha Dib Al-Bugha, Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi‟i , Jakarta Selatan: PT

Mizan Publike, 2009.

Sayuti Una (ed), Pedoman Penulisan Skripsi, Jambi: Fakultas Syari‟ah IAIN STS

Jambi, 2012.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta,

2009.

Umar, Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2011.

B. Jurnal

Anda Faridah “Gugatan Perceraian Dikarenakan Suami Seorang Homoseksual

(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta

No.0542/Pdt.G/2009/PA.Yk.)”, Skripsi: Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Al-Ahwal Asy-

Syakhsiyyah Fakultas Syari‟ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Farhatul Muwahidah “Pandangan Hakim Terhadap Gugat Cerai Seorang Istri

Dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang

No.789/Pdt.G/2008/PA.Mlg), Skripsi: Program Studi Al-Ahwal Al-

Syakhsiyyah Fakultas Syariahuniversitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang, 2010.

Hendrix, “Cerai Gugat Karena Suami Pengguna Narkoba (Analisis Putusan

Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0154/Pdt.G/2013/PA), Program Studi

Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam

Negerisyarif Hdayatullah Jakarta, 2013.

Nurhasana dan Rozalinda, “Persepsi Perempuan Terhadap Perceraian:Studi

Analisis Terhadap Meningkatnya Angka Gugatan Ceraidi Pengadilan

Agama Padang”, Jurnal Ilmiah Kajian Gender, Vol. 4 No. 2 Tahun 2014.

Rindang Resita Rizki, “Peran Kearifan Dalam Pengambilan Keputusan Untuk Istri

Yang Mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama”, Jurnal Psikologi,

2011.

Suni “Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Dan

Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang)”

Skripsi:UIN Raden Fatah Palembang, 2016.

Suhaimi, “Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Kesehatan Mental Islam”, Jurnal

RISALAH, Vol. 26, No. 4, Desember 2015.

C. Lainnya

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

DAFTAR INFORMAN

No Nama Jabatan

1 Bapak Rahmatullah Ramadan Hakim Anggota di Pengadilan Agama Sengeti

2 Bapak Rijlan Hasanudin Jurusita di Pengadilan Agama Sengeti

3 Bapak Nurdin Pegawai administrasi di Pengadilan Agama Sengeti

4 Bapak Zulkarnain Pegawai administrasi di Pengadilan Agama Sengeti

DOKUMENTASI

Documents

PUTUSAN HAKIM DALAM MENGABULKAN TUNTUTAN CERAI …repository.uinjambi.ac.id/218/1/HELDA YANTI, SHK141608... · 2019. 7. 25. · Cerai adalah terputusnya perkawinan antara suami dan