PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN TAHUN 2017bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2018/04/LAKIP... · mencapai tujuan/sasaran strategis. Pencapaian sasaran menyajikan informasi

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA

MANUSIA KESEHATAN J a l a n H a n g J e b a t 3 B l o k F 3 K e b a y o r a n B a r u J a k a r t a S e l a t a n 1 2 1 2 0

LAPORAN KINERJA PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN

TAHUN 2017

Laporan Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2017 ii

KATA PENGANTAR KEPALA PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa

karena atas izin-Nya maka Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pendidikan Sumber

Daya Manusia Kesehatan Tahun 2017 telah selesai

disusun.

Laporan ini merupakan gambaran capaian kinerja Pusdik

SDM Kesehatan Tahun 2017, dibuat dalam rangka

pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Pusdik SDM Kesehatan sebagai penjabaran prinsip

transparansi dan akuntabilitas dalam rangka menciptakan Good Governance dan Clean

Goverment serta sebagai sarana evaluasi dalam mencapai kinerja Pusdik SDM Kesehatan

yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Pusdik SDM Kesehatan dengan

Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

(PPSDMK), serta sebagai masukan dalam upaya meningkatkan kinerja pada tahun

mendatang.

Pusdik SDM Kesehatan telah berupaya untuk mencapai target kinerja sesuai dengan

indikator kinerja yang telah ditetapkan dan terus berupaya memperbaiki segala

kekurangan, walaupun masih terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan

kegiatan.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan

LAKIP ini, namun kami menyadari LAKIP ini tidaklah sempurna untuk itu saran, kritik, dan

masukan sangat kami harapkan. Semoga LAKIP ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan

sebagaimana mestinya.

Laporan Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2017 iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 disusun sesuai

dengan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 53 Tahun 2014 dan Permenpan No 12 Tahun 2015

sebagai bentuk pertanggungjawaban Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kesehatan kepada Menteri Kesehatan RI, khususnya kepada Kepala Badan Pengembangan

dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK).

Laporan kinerja ini berisi pertanggungjawaban kinerja Pusdik SDM Kesehatan dalam

mencapai tujuan/sasaran strategis. Pencapaian sasaran menyajikan informasi tentang

pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi pencapaian indikator kinerja kegiatan organisasi,

penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator

kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang telah

direncanakan.

Pusdik SDM Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis,

pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan sumber daya

manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya

pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan tersebut dilaksanakan melalui; 1) Fasilitasi

Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan; 2) Penyelenggaraan Pendidikan SDM

Kesehatan; 3) Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan; 4) Tata Usaha

Pendidikan SDM Kesehatan.

Pusdik SDM Kesehatan telah menetapkan 2 indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian

Kinerja yaitu jumlah program studi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi sangat baik dan

jumlah tenaga kesehatan yang mendapat bantuan biaya pendidikan (peserta baru dan lama).

Capaian kinerja jumlah program studi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi sangat baik

tercapai memuaskan sebesar 314 prodi (114,59%) dari target 274 prodi. Jika dibandingkan

dengan capaian tahun 2015 dan 2016, indikator ini dapat dicapai dengan baik.

Indikator kinerja jumlah tenaga kesehatan yang belum Diploma III penerima program bantuan

biaya pendidikan tercapai sebanyak 15.388 orang atau 95.05% dari target 16.190 orang.

Laporan Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2017 iv

Alokasi anggaran Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2017 sebesar Rp 77.732.549.000 dengan

rincian Rp 77.502.155.000 dari APBN dan Rp 230.394.000 dari dana Hibah langsung

(UNFPA). Realisasi anggaran Pusdik SDM Kesehatan sebesar Rp 74.998.635.282 (96.48%)

terdiri dari anggaran APBN sebesar Rp.74.768.241.282,- (96.19%) dan hibah langsung

UNFPA sebesar Rp 230.394.000 (100%). Berdasarkan alokasi dan realisasi anggaran diatas,

terdapat kenaikan alokasi dan realisasi anggaran dari tahun 2016 sebesar Rp 63.297.010.000

(termasuk hibah langsung/UNFPA Rp 176.160.000) terealisasi sebesar Rp 51.706.883.741

(81.69%). Sedangkan pada tahun 2015 dari alokasi sebesar Rp 44.000.000.000,- terealisasi

sebesar Rp 36.854.264.772 (83.76%). Capaian kinerja dan realisasi anggaran diharapkan

dapat terus meningkat untuk tahun berikutnya.

Evaluasi akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk perencanaan,

pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan/

sasaran strategis Pusdik SDM Kesehatan khususnya dan Badan PPSDM Kesehatan

umumnya.

Laporan Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2017 v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

RINGKASAN EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI vi

DAFTAR GRAFIK vii

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Maksud dan Tujuan

C. Susunan Organisasi dan Tata Laksana

2

3

D. Sistematika Penulisan Laporan Kinerja 6

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 8

A. Perencanaan Kinerja 8

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

13

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 17

A. Capaian Kinerja Pusdik Sumber Daya Manusia Kesehatan 17

B. Realisasi Anggaran 51

C. Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan Berdasarkan Output Kegiatan yang

disandingkan dengan Anggaran Pusdik SDM Kesehatan

55

BAB IV. PENUTUP 58

LAMPIRAN

Laporan Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2017 vi

DAFTAR GRAFIK

Bagan 1 Susunan Organisasi Pusat Pendidikan SDM Kesehatan 5

Bagan 2 Keterkaitan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan PPSDM Kesehatan

dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusdik SDM Kesehatan

9

Grafik 1 Capaian Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Berdasarkan Renstra

Kemenkes Indikator Jumlah Program Studi Poltekkes Kementerian

Kesehatan yang terakreditasi sangat baik.

20

Grafik 2 Capaian Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Berdasarkan Indikator Jumlah

Tenaga Kesehatan yang belum Diploma III Mendapat Bantuan Biaya

Pendidikan

21

Grafik 3 Analisis Capaian Kinerja Jumlah Program Studi Poltekkes Kemenkes

yang terakreitasi sangat baik

23

Grafik 4 Analisis Capaian Kinerja Jumlah Tenaga Kesehatan yang belum

Diploma III Mendapat Bantuan Biaya Pendidikan

26

Grafik 5 Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2017 37

Grafik 6 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017 38

Grafik 7 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan Tahun 2017 39

Grafik 8 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2017 40

Laporan Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2017 vii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan

Berdasarkan Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2015-2019

10

Tabel 2 Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017

11

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2017 14

Tabel 4 Indikator Kinerja Kegiatan Pendukung Perjanjian Kinerja Pusdik SDM

Kesehatan Tahun 2017

15

Tabel 5 Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2017

18

Tabel 6 Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Tahun 2017 36

Tabel 7 Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2017 37

Tabel 8 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017 38

Tabel 9 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan Tahun 2017 38

Tabel 10 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2017 39

Tabel 11 Target dan Pencapaian Kinerja Kegiatan Pendukung Perjanjian Kinerja

yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan

Tahun 2017

42

Tabel 12 Alokasi dan Realisasi Berdasarkan Realisasi Bruto dan Netto Pusdik

SDM Kesehatan Tahun 2017

51

Tabel 13 Alokasi dan Realisasi Berdasarkan Sumber Anggaran dengan Realisasi

Bruto dan Netto Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2017

51

Tabel 14 Alokasi dan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja dengan Realisasi Bruto

dan Netto Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2017

52

Tabel 15 Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Anggaran Dalam

Mencapai Indikator Kinerja Pusdik SDM Kesehatan

53

Tabel 16 Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan Pusdik


55

Laporan Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2017 viii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Lampiran 2 Pernyataan Perjanjian Kinerja Tingkat Unit Organisasi Tahun 2017

Lampiran 3 Formulir Perjanjian Kinerja Tingkat Satuan Kerja

Kementerian/Lembaga Tahun 2017

Lampiran 4 Formulir Rencana Kinerja Tahunan Tingkat Satuan Kerja

Kementerian/Lembaga Tahun 2017

Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017

Lampiran 6 Pengukuran Kinerja Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan


Lampiran 7 Target dan Realisasi Pengukuran Kinerja Rencana Aksi Kegiatan

Pusat Pendidikan SDM Kesehatan

Lampiran 8 Capaian Jumlah Program Studi Poltekkes Kemenkes Yang

Terakreditasi Sangat Baik

Lampiran 9

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

HK.01.07/III/359/2017 tentang Penerima Bantuan Biaya

Pendidikan Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi

Pendidikan Tenaga Kesehatah Tahun 2017 dan Peserta yang

Drop.

Lampiran 10 Penghargaan Pusdik SDM Kesehatan

Lampiran 11 Daftar Inventaris Barang Milik Negara Pusdik SDM Kesehatan

Tahun 2017

Laporan Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2017 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi

pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam

penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan

(disclousure) secara memadai hasil terhadap pengukuran kinerja.

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun

perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian

kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan

pemberi amanah atas kinerja yang terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan

wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak terbatas pada

tahun berjalan, namun diharapkan ada kesinambungan dari tahun ke tahun sehingga

terwujud kesinambungan kinerja dalam mencapai hasil yang diharapkan.

Laporan kinerja Pusdik SDM Kesehatan disusun dengan tujuan memberikan informasi

kinerja yang terukur, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pusdik SDM

kesehatan untuk meningkatkan kinerjanya dan sebagai bentuk pertanggungjawaban

terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2017 kepada Kementerian

Kesehatan RI, khususnya BPPSDMK, Pemerintah dan rakyat Indonesia.

Pusdik SDM Kesehatan telah menetapkan indikator kinerja yang dituangkan dalam

perjanjian kinerja untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, yang mengacu pada Rencana

Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Tahun 2015-2019, Rencana

Aksi Program Badan PPSDMK 2015-2019 dan Rencana Aksi Kegiatan Pusdik SDM

Kesehatan Tahun 2015-2019. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 merupakan dokumen

perjanjian kinerja antara Kepala Pusdik SDM Kesehatan dan Kepala Badan PPSDM


Kesehatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dokumen perjanjian kinerja

tersebut akan dievaluasi secara berkala sebagai tolak ukur kegagalan atau keberhasilan

program sesuai dengan indikator dan target yang telah ditetapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja Pusdik SDM Kesehatan berisikan informasi tentang pencapaian target

indikator kinerja kegiatan Pusdik SDM Kesehatan dimaksudkan untuk:

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja Pusdik SDM Kesehatan;

2. Umpan balik peningkatan kinerja Pusdik SDM Kesehatan;

3. Peningkatan perencanaan program, kegiatan dan perencanaan organisasi Pusdik

SDM Kesehatan;

4. Peningkatan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Pusdik SDM

Kesehatan;

5. Pemahaman dan penilaian pencapaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan

tanggungjawab Pusdik SDM Kesehatan;

6. Menjadikan Pusdik SDM Kesehatan lebih akuntabel, sehingga penyelenggaraan

organisasi lebih efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Penyusunan laporan kinerja Pusdik SDM Kesehatan bertujuan untuk memberikan

informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan

berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Adapun tujuan khusus penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk:

1. Menyampaikan pernyataan dari perjanjian kinerja Pusdik SDM Kesehatan

2. Menjelaskan hasil dari kinerja yang telah ditetapkan Pusdik SDM Kesehatan

3. Mengevaluasi perencanaan program, kegiatan dan perencanaan organisasi Pusdik

SDM Kesehatan.

4. Menjelaskan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Pusdik SDM

Kesehatan

5. Menjelaskan pencapaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab

Pusdik SDM Kesehatan

6. Menjelaskan kinerja yang lebih akuntabel, agar penyelenggaraan organisasi lebih

efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat dan lingkungannya.


C. SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64/Menkes/Per/VIII/2015 tanggal 29

September 2016 Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan dipimpin

oleh pejabat eselon II-a yaitu Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Dalam bagian kelima pasal 788 Pusdik SDM Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di

bidang pendidikan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Pusdik SDM Kesehatan

menyelenggarakan empat fungsi, yaitu:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan

kemitraan, penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan, dan

fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia

kesehatan;

2. Pelaksanaan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan,

penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan, dan pengendalian

mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan.

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang fasilitasi pengembangan pendidikan

dan kemitraan, penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan, dan

fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia

kesehatan

4. Pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusdik SDM kesehatan merupakan organisasi yang terdiri dari :

1. Bidang Fasilitasi Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan

2. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan

3. Bidang Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan

4. Subbagian Tata Usaha

5. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Bidang Fasilitasi Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan

Bidang Program dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan

kemitraan. Bidang ini menyelenggarakan dua fungsi, yaitu :

a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengembangan

pendidikan sumber daya manusia kesehatan dan kemitraan.


b. Penyiapan pelaksanaan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan sumber daya

manusia kesehatan dan kemitraan.

Bidang Fasilitasi Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan terdiri atas :

a. Subbidang Fasilitasi Pengembangan Pendidikan mempunyai tugas melakukan

penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi

pengembangan pendidikan sumber daya manusia

b. Subbidang Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan

kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang kemitraan pendidikan sumber daya

manusia kesehatan.

2. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan pendidikan sumber daya

manusia kesehatan. Bidang ini menyelenggarakan dua fungsi, yaitu:

a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi teknis pendiidkan dan

penunjang penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan

b. Penyiapan pelaksanaan di bidang fasilitasi teknis pendidikan dan penunjang

penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan terdiri atas :

a. Subbidang Fasilitasi Teknis Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan

penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi teknis pendidikan

sumber daya manusia kesehatan.

b. Subbidang Fasilitasi Penunjang Pendidikan mempunyai tugas melakukan

penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi

penunjang penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan.

3. Bidang Faslitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan

Bidang Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi akreditasi dan

pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan. Bidang ini

menyelenggarakan dua fungsi, yaitu :

a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi akreditasi dan

pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan.


b. Penyiapan pelaksanaan di bidang fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu

pendidikan sumber daya manusia kesehatan.

Bidang Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan terdiri atas :

a. Subbidang Fasilitasi Akreditasi mempunyai tugas melakukan penyiapan

penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi akreditasi

sumber daya manusia kesehatan.

b. Subbidang Pengendalian Mutu Pendidikan mempunyai tugas melakukan

penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengendalian

mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan.

4. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana,

program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan

pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta

kerumahtanggaan Pusat.

Susunan Organisasi Pusdik SDM Kesehatan digambarkan dalam bagan sebagai

berikut :

Bagan 1.

Susunan Organisasi Pusdik SDM Kesehatan


D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan LAKIP Pusdik SDM Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri

Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan perihal latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan pelaporan, visi

dan misi, susunan organisasi dan tata laksana Pusdik SDM Kesehatan serta sistematika

penulisan laporan

BAB II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan perencanaan dan perjanjian kinerja Pusdik SDM Kesehatan dalam bentuk

tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target sesuai dengan kebijakan dan Program Pusdik

SDM Kesehatan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis Pusdik SDM Kesehatan sesuai dengan

hasil pengukuran kinerja Pusdik SDM Kesehatan. Untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai

berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

5. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.


B. Realisasi Anggaran

Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan untuk

mewujudkan kinerja Pusdik SDM Kesehatan sesuai dengan dokumen

Perjanjian Kinerja

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Pusdik SDM Kesehatan untuk

meningkatkan kinerjanya.

Lampiran


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Program Indonesia sehat merupakan salah satu program dari agenda ke-5 Nawa cita, yaitu

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia, yang menjadi program utama

pembangunan kesehatan. Sasaran dari Program Indonesia Sehat adalah meningkatnya

derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan

pelayanan kesehatan. Sasaran ini telah sesuai dengan sasaran pokok RPJMN 2015-2019

yaitu : (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya

pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan

pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan

SJSJN kesehatan, obat dan vaksin; (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan,

obat dan vaksin serta; (6) meningkatnya responsivitas sistem kesehatan.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan menegakkan tiga pilar utama, yaitu (1)

penerapan paradigma sehat, (2) penguatan pelayanan kesehatan dan (3) pelaksanaan

Jaminan Kesehatan Nsional (JKN). Penerapan paradigma sehat dilakukan dengan strategi

pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan upaya promotif dan

preventif, serta pemberdayaan masyarakat . Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan

dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan

peningkatan mutu menggunakan continuum of care dan intervensi berbasis risiko

kesehatan. Sedangkan pelaksanaan JKN dilakukan dengan Strategi perluasan sasaran

dan manfaat, serta kendali mutu dan biaya. Kesemuanya itu ditujukan untuk tercapainya

keluarga-keluarga sehat. Program yang sedang digalakkan oleh Kementerian Kesehatan

adalah Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Salah satu

upayanya yaitu dengan adanya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Agar

upaya germas dapat tercapai secara optimal diperlukan dukungan dan penguatan

diberbagai lini, salah satunya penyediaan tenaga kesehatan baik dari jumlah, jenis,

kualitas dan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan.


Badan PPSDM Kesehatan menetapkan sasaran programnya yaitu meningkatnya

jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan kesehatan dalam rangka memastikan

penyediaan tenaga kesehatan cukup dan tersedia. Berbagai upaya dan strategi dilakukan

oleh Badan PPSDMK termasuk Pusdik SDM Kesehatan yang merupakan salah satu

Satker dibawah Badan PPSDM Kesehatan yang turut mendukung tercapainya

ketersediaan tenaga kesehatan baik dari jumlah, jenis, kualitasnya. Atas dasar tersebut

Pusdik SDM Kesehatan menetapkan sasaran program akreditasi program studi poltekkes

Kemenkes RI dan program bantuan biaya pendidikan bagi tenaga kesehatan yang belum

D3.

Keterkaitan program Badan PPSDM Kesehatan dengan Pusdik SDM Kesehatan, dapat

dilihat pada bagan berikut :

Bagan 2.

Keterkaitan Indikator Kinerja Utama Badan PPSDM Kesehatan dengan Indikator

Kinerja Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan

Berdasarkan bagan 2 sasaran program di atas peran Pusdik SDM Kesehatan adalah

memastikan jumlah tenaga kesehatan dibawah diploma III meningkat kualifikasinya

menjadi diploma III dan prodi/ Institusi pendidikan yang terakreditasi minimal B dalam

rangka menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang berkualitas dan memiliki daya saing.

Dalam mendukung sasaran tersebut ditetapkanlah tujuan dan Sasaran Pusdik SDM

Kesehatan sebagai berikut :


1. Tujuan

Tujuan Pusdik SDM Kesehatan adalah ”Meningkatnya ketersediaan jumlah dan jenis

tenaga kesehatan yang berkualitas dan memiliki daya saing.”

2. Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan Pusdik SDM Kesehatan, telah ditetapkan sasaran yang akan

dicapai sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah tenaga kesehatan yang belum diploma III penerima bantuan program

bantuan biaya pendidikan sebanyak 37.819 orang (kumulatif)

b. Jumlah program studi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi sangat baik

sebanyak 351 prodi (kumulatif)

3. Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2015-2019 berdasarkan

Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1

Indikator Kinerja Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan Berdasarkan Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019

Sasaran

Strategis

Indikator

Target

2015 2016 2017 2018 2019

Akreditasi

Program Studi

Poltekkes

Kemenkes RI

Jumlah program studi

Poltekkes Kemenkes

yang terakreditasi

sangat baik

153k) 213k) 274 k) 321k) 351k)

Program

bantuan biaya

pendidikan

bagi tenaga

kesehatan

yang belum

D3

Jumlah Tenaga

Kesehatan yang belum

DIII penerima program

bantuan biaya

pendidikan

- - 16.190

orang k)

30.620k

)

37.819k

)

Berdasarkan Revisi Renstra 2015-2019 Pusdik SDM Kesehatan


4. Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017

Indikator kinerja kegiatan Pusdik SDM Kesehatan berdasarkan RKP dan Renja Tahun

2017 dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2

Indikator Kinerja Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan Berdasarkan Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) dan Renja Tahun 2017

Sasaran Strategis Indikator Target

Akreditasi Program

Studi Poltekkes

Kemenkes RI

Persentase program studi/institusi

Poltekkes Kemenkes yang

terakreditasi baik

70%

Program bantuan biaya

pendidikan bagi tenaga

kesehatan yang belum

D3

Jumlah Tenaga Kesehatan yang

belum DIII penerima program

bantuan biaya pendidikan

19.490 orang

Berdasarkan RKP dan RenjaK/L tahun 2017

5. Strategi

Dalam rangka mewujudkan tujuan Pusdik SDM Kesehatan dan mendukung

pencapaian sasaran, maka ditetapkan strategi berdasarkan tugas pokok dan fungsi

bidang dan sub bidang/sub bagian, yaitu sebagai berikut :

a. Pengembangan Pendidikan SDM Kesehatan.

Pengembangan Pendidikan SDM Kesehatan dilakukan untuk memenuhi

kebutuhan pembangunan kesehatan/pelayanan kesehatan yang dilaksanakan

secara berkelanjutan dan didasarkan atas kajian kebutuhan pendidikan tenaga

kesehatan berbasis data dan informasi pendidikan tenaga kesehatan yang akurat

dan tepat waktu, serta memperhatikan standar nasional pendidikan


b. Pengembangan sistem pembelajaran pendidikan SDM Kesehatan.

Sistem pembelajaran pendidikan dikembangkan melalui penyusunan dan

pengembangan pedoman, petunjuk teknis (juknis) ataupun petunjuk pelaksanaan

(juklak) pendidikan tenaga kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi.

c. Peningkatan mutu penyelenggaran pendidikan SDM Kesehatan.

Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan dilakukan

melalui peningkatan kerjasama/ kemitraan dengan semua pemangku kepentingan

yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat termasuk

swasta serta pemangku kepentingan di luar negeri

d. Kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam pengadaan SDM Kesehatan

sangat diperlukan terutama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Dikti,

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi dan Organisasi Profesi.

e. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan SDM Kesehatan dikembangkan

berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi dalam rangka pelaksanaan tri

dharma perguruan tinggi tenaga kesehatan untuk mewujudkan mutu pendidikan

kesehatan yang berkualitas, berdaya saing dan unggul.

f. Perencanaan peningkatan kapasitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan

didasarkan atas kajian kebutuhan bagi pendidik dan tenaga kependidikan berbasis

data dan informasi yang akurat dan tepat waktu, serta memperhatikan

penggunaan metodologi dan teknologi yang inovatif, kreatif dan tepat guna dengan

menerapkan prinsip peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang

berkesinambungan.

g. Peningkatan Mutu dan pengembangan pengadaan SDM Kesehatan melalui

akreditasi program studi dan institusi pendidikan serta sertifikasi dosen. Evaluasi

pendidikan dilakukan guna pengembangan pengadaan SDM Kesehatan yang

sesuai dengan kebutuhan program/pelayanan kesehatan dan perkembangan

IPTEK. Akreditasi diselenggarakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu

pendidikan tenaga kesehatan.


h. Peningkatan mutu tenaga kesehatan dilakukan melalui program peningkatan

kompetensi dan kualifikasi dari pendidikan JPM/Diploma I ke Diploma III

i. Peningkatan mutu pendidikan tenaga kesehatan, dilakukan melalui penjaminan

mutu pendidikan kesehatan yang didasarkan pada sistem penjaminan mutu

Internal (SPMI) dan pangkalan data perguruan tinggi Kemenristekdikti.

j. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dan kegiatan lainnya pada

program pendidikan SDM Kesehatan dilakukan dengan meningkatkan

kepemimpinan, koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas,

meningkatkan dukungan sumber daya (SDM, dana dan sarana prasarana yang

memadai), pengelolaan, pembinaan & pengawasan ketatausahaan, kepegawaian,

keuangan serta tugas teknis & kegiatan lainnya.

B. PERJANJIAN KINERJA 1. Perjanjian Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2017

Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi

pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja

(outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang

dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan

kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai Kepala Pusdik SDM

Kesehatan kepada Kepala BPPSDMK dalam satu tahun sebagai bentuk akuntabilitas

kinerja. Perjanjian Kinerja mengacu pada Rencana Strategis yang telah disesuaikan

dengan Permenkes No 64 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan.


Tujuan penyusunan perjanjian kinerja :

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, tramsparansi, dan kinerja Aparatur

b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi dan sebagai dasar pemberian pengharagaan dan sanksi

d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan

supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah

e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Kinerja Pusdik SDM Kesehatan tahun 2017 yang telah dilaksanakan sesuai dengan

perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3

Perjanjian Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2017

Sasaran Strategis Indikator Target

Akreditasi Program

Studi Poltekkes

Kemenkes RI

Jumlah program studi Poltekkes

Kemenkes yang terakreditasi

sangat baik

274 prodi

Program bantuan

biaya pendidikan bagi

tenaga kesehatan

yang belum D3

Jumlah Tenaga Kesehatan yang

belum DIII penerima program


16.190 orang

Sumber : PK Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2017

2. Kegiatan Pendukung Perjanjian Kinerja yang tertuang dalam Rencana Aksi

Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan

Indikator kinerja kegiatan dalam Rencana Aksi Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan

merupakan indikator dukungan manajemen, pelaksanaan tugas teknis dan kegiatan

lainnya, secara rinci dapat dilihat dalam tabel 4.


Tabel 4

Indikator Kinerja Kegiatan Pendukung Perjanjian Kinerja

Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2017

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN

A Kebijakan Teknis dan pelaksanaan pendidikan SDM kesehatan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan

Jumlah dokumen rancangan kebijakan teknis pengembangan Pendidikan SDM Kesehatan

2 Dokumen

Jumlah dokumen pengembangan pendidikan SDM kesehatan

1 Dokumen

Jumlah dokumen dalam rangka mendukung pendidikan jarak jauh dan peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kesehatan

3 Dokumen

Jumlah tenaga kesehatan yang belum diploma III penerima bantuan biaya pendidikan

16.190 Orang

Jumlah dokumen kajian pendidikan terkait implementasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan pendidikan, kompetensi lulusan pendidikan SDM kesehatan, kebutuhan kompetensi SDM kesehatan menurut jenis SDM kesehatan

1 Dokumen

Jumlah dokumen kebijakan teknis tentang kerjasama pendidikan bidang kesehatan

2 Dokumen

Jumlah dokumen fasilitasi kerjasama pendidikan bidang kesehatan di dalam dan luar negeri

5 Dokumen

Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pendidikan bidang kesehatan di dalam dan luar negeri

1 Dokumen

B

Kebijakan teknis pendidikan dan pelaksanaan pendidikan di bidang fasilitasi teknis pendidikan dan penunjang penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan

Jumlah dokumen kebijakan teknis pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi bidang kesehatan sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Ringgi (SNPT)

2 Dokumen

Jumlah dokumen pengembangan Penyelenggarakan Pendidikan SDM Kesehatan

4 Dokumen

Jumlah dokumen kebijakan teknis penunjang pendidikan yang disusun dengan peraturan

1 Dokumen


Jumlah dokumen pengembnagan penunjang pendidikan akademik dan non akademik

2 Orang

C Kebijakan teknis dan pelaksanaan pendidikan sumber daya manusia kesehatan di bidang fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manuasia kesehatan

Jumlah Kebijakan teknis akreditasi program studi/ Institusi Poltekkes Kemenkes RI

2 Dokumen

Persentase program studi/institusi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi baik

0 Prodi

Jumlah program studi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi sangat baik

274k) Prodi

Jumlah Institusi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi sangat baik

20k) Institusi

Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi Poltekkes Kemenkes RI

2 Dokumen

Jumlah dokumen kebijakan teknis pengendalian mutu pendidikan SDM Kesehatan

6 Dokumen

Jumlah dokumen pengendalian mutu internal pendidikan SDM Kesehatan

6 Dokumen

Jumlah pendidik dan kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya

0 Orang

Jumlah kurikulum dan modul peningkatan mutu pendidikan tenaga kesehatan

0 Dokumen

Jumlah dokumen Peningkatan Mutu pendidikan tenaga kesehatan

1 Dokumen

D Terlaksananya

ketatausahaan

pendidikan SDM

kesehatan

Jumlah dokumen

Perencanaan, Program dan

Anggaran, Evaluasi dan

Pelaporan

10 Dokumen

Jumlah dokumen Pengelolaan

Keuangan dan BMN

6 Dokumen

Jumlah Dokumen urusan

kepegawaian, tata laksana,

kearsipan, dan tata persuratan

serta kerumahtanggaan

15 Dokumen

Jumlah layanan Internal

Perkantoran Pusat Pendidikan

SDM Kesehatan

12 Bulan

Layanan

Berdasarkan lampiran Rencana Aksi Kegaitan revisi Penyesuaian Permenkes 64/201


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pusdik SDM Kesehatan

Pengukuran kinerja merupakan bagian suatu proses dari sistem akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah sebagai tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban.

Pengukuran kinerja merupakan kegiatan memantau, menilai, dan membandingkan antara

kinerja yang seharusnya terjadi/target dengan kinerja yang diharapkan/capaian.

Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sejauh keberhasilan/kegagalan Pusdik

SDM Kesehatan dalam kurun waktu Renstra tahun 2015-2019.

Pada tahun 2017 Pusdik SDM Kesehatan telah melakukan perjanjian kinerja sebagai pakta

integritas yang harus dipertanggungjawabkan dalam kontribusinya untuk mencapai

sasaran strategis Badan PPSDM Kesehatan dan Kementerian Kesehatan dalam

mendukung pencapaian Nawacita Presiden. Perjanjian kinerja Pusdik SDM Kesehatan

memuat dua indikator kinerja yang telah dilaksanakan dan dapat diukur yang secara rinci

diuraikan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun

2017

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK), realisasi pelaksanaan program/

kegiatan Pusdik SDM Kesehatan selama tahun 2017 dapat diuraikan pada tabel 5

tentang capaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2017, sebagai berikut :


Tabel 5

Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja


Sasaran Strategis Indikator Target Capaian Persentase

Akreditasi

Program Studi

Poltekkes

Kemenkes RI

Jumlah program studi

Poltekkes Kemenkes

yang terakreditasi

sangat baik

274

prodi

314

prodi

114.59

Program bantuan

biaya pendidikan

bagi tenaga

kesehatan yang

belum D3

Jumlah Tenaga

Kesehatan yang

belum DIII penerima

program bantuan

biaya pendidikan

16.190

orang

15.388

orang

95.05

Berdasarkan PK Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2017

Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah program studi Poltekkes

Kemenkes yang terakreditasi sangat baik tercapai 314 prodi (114.59%) dari target 274

prodi. Capaian indikator kinerja ini untuk tahun 2017 melebihi 100%. Tercapainya

target tentunya tidak lepas dari peran Pusdik SDMK dan Poltekkes Kemenkes. Peran

Poltekkes Kemenkes adalah menerapkan sistem penjaminan mutu dan berupaya

memenuhi persyaratan akreditasi serta melakukan evaluasi dan penilaian secara

komprehenship atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas

penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang mencerminkan kelayakan

program studi.

Peran Pusdik SDM Kesehatan dalam akreditasi adalah melakukan penyiapan

penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan dibidang fasilitasi akreditasi pendidikan

SDM Kesehatan dalam memfasilitasi Poltekkes agar prodi-prodi di Poltekkes

Kemenkes menghasilkan akreditasi yang sangat baik atau unggul. Kegiatannya

meliputi pendampingan dari persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan akreditasi.

Berdasarkan data per 31 Desember 2017, masih terdapat 54 Prodi Poltekkes yang

terakreditasi C, terdiri dari 40 prodi diploma III dan 14 prodi diploma IV yang tersebar


di 20 Poltekkes Kemenkes RI, diantaranya Medan, Palembang, Tanjung Karang,

Tanjung Pinang, Pangkalpinang, Jakarta I,II,III, Mataram, Kalimantan Timur,

Banjarmasin, Palu, Palangkaraya, Gorontalo, Kendari, Mamuju, Maluku, Ternate,

Sorong, Jayapura.

Untuk jumlah tenaga kesehatan yang belum DIII penerima program bantuan biaya

pendidikan tercapai 15.388 orang (95.05%) dari target yang ditetapkan sebanyak

16.190 orang. Tidak tercapainya target disebabkan adanya peserta yang tidak

memenuhi syarat, mengundurkan diri, sakit, meninggal dunia, tidak mendapat izin

dari pimpinan langsung dan letak geografis (DTPK) yang sulit bagi peserta untuk

menjangkau Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan.

Peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kesehatan dari pendidikan jenjang

JPM/Diploma I ke Diploma III sesuai dengan Undang-Undang Nomo 36 tahun 2014

pasal 9 dan 88 yang mensyaratkan bahwa “ tenaga kesehatan harus memiliki

kualifikasi minimum diploma III, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 tahun 2016

tentang program percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan,

serta telah terbitnya Permenristekdikti Nomor 26 tentang rekognisi pembelajaran

lampau (RPL), maka Kementerian Kesehatan (Pusdik SDM Kesehatan) bersama

dengan Kemenristekdikti telah mengembangkan program percepatan pendidikan

tenaga kesehatan untuk diploma III melelui RPL. Program RPL khusus tenaga

kesehatan Jenjang Pendidikan Menengah dan Diploma I ke jenjang penyetaraan

kualifikasi ke Diploma III bertujuan untuk mendapatkan pengakuan capaian

pembelajaran dengan pendekatan modus ganda melalui tatap muka dan belajar

mandiri menggunakan modul atau dengan teknologi informasi.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusdik SDM

Kesehatan Tahun 2015-2017.

Indikator kinerja tahun 2015-2017 tidak dapat dibandingkan karena berbeda indikator

kinerja, hal ini dikarenakan terbitnya Permenkes No.64 Tahun 2016 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, sehingga indikator kinerja Pusdik SDM

Kesehatan harus menyesuaikan dengan perubahan tugas pokok dan fungsi tersebut.


153

213

274

165

247

314

0

50

100

150

200

250

300

350

2015 2016 2017

Grafik 1Jumlah program studi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi

sangat baik

Target Capaian

3. Capaian Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun

2015-2019

Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019

dapat dilihat pada grafik 1 dan grafik 2 sebagai berikut :

Target dan capaian berdasarkan Revisi Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019

Berdasarkan grafik diatas, dapat diketahui bahwa capaian akreditasi prodi dapat

dicapai pada setiap tahunnya dan terjadi peningkatan capaian pada setiap tahunnya.

Pada grafik dapat dilihat pada tahun 2015 dari target 153 prodi tercapai sebanyak 165

prodi (107.84%), pada tahun 2016 dari target 213 tercapai sebanyak 247 prodi

(115.96%) sedangkan pada tahun 2017 dari target sebanyak 274 prodi tercapai

sebanyak 314 prodi (114.60%). Target pada tahun 2018 sebanyak 321 prodi

terakreditasi sangat baik sedangkan target sampai tahun 2019 sebanyak 351 prodi.

Jika dibandingkan dengan target sampai dengan tahun 2019 dari target sebanyak 351

prodi telah tercapai sebanyak 314 prodi atau 89.46%. Artinya masih ada sebanyak

10.54% prodi yang harus terakreditasi sangat baik atau minimal B. Dalam mencapai

target tersebut Pusdik SDM Kesehatan terus mendorong dengan melakukan upaya-

upaya, koordinasi dan fasilitasi Poltekkes Kemenkes dalam proses akreditasi baik dari

persiapan, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring evaluasi hasil akreditasi sehingga

diharapkan akreditasi Poltekkes Kemenkes dapat tercapai unggul.


16.190

15.388

13.500

15.000

16.500

2017

Grafik 2Jumlah Tenaga Kesehatan yang belum Diploma III penerima

program bantuan pendidikan

target capaian

Target dan capaian berdasarkan Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019

Tahun 2015 dan 2016 indikator kinerja pusdik SDM Kesehatan masih mengacu pada

Permenkes 1144 tahun 2011 yaitu jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang di

tingkatkan kapasitasnya sesuai dengan tugas dan fungsi yang tertuang dalam

Permenkes tersebut. Terbitnya Permenkes 64 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi

dan Tata Kelola Kementerian Kesehatan terjadi perubahan tugas dan fungsi sehingga

indikator kinerja Pusdik SDM Kesehatan direvisi menjadi jumlah tenaga kesehatan

yang belum DIII penerima program bantuan biaya pendidikan. Revisi indikator kinerja

tersebut menjadi masukan perubahan indikator rencana strategis tahun 2015-2019

untuk indikator kinerja Pusdik SDM Kesehatan, sehingga kinerja Pusdik SDM

Kesehatan Tahun 2015-2017 tidak dapat dibandingkan.

Adanya indikator jumlah tenaga kesehatan yang belum DIII penerima program bantuan

biaya pendidikan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang

tenaga kesehatan pada Pasal 9 yang menyatakan bahwa Tenaga Kesehatan harus

memiliki kualifikasi minimum Diploma Tiga, kecuali tenaga medis. Lebih lanjut Pasal

88 menyatakan bahwa tenaga kesehatan lulusan pendidikan di bawah Diploma III yang

telah melakukan praktik, tetap diberikan kewenangan untuk menjalankan praktik


sebagai tenaga kesehatan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun setelah Undang-

Undang diundangkan. Apabila sampai batas waktu masa transisi yang bersangkutan

belum meningkatkan pendidikan ke jenjang Diploma III, maka status tenaga kesehatan

tersebut akan berubah menjadi asisten tenaga kesehatan. Dalam undang-undang

tersebut pemerintah diberi waktu selama 6 (enam) tahun.

Pada tahun 2016 Pusdik SDM Kesehatan mulai menyiapkan regulasi dan persiapan

sarana prasana, jaringan, koordinasi dan persiapan lainnya terkait program percepatan

pendidikan dengan pemberian bantuan kepada tenaga kesehatan JPM/Diploma I ke

Diploma III tersebut, sehingga pada tahun 2017 program tersebut siap dilaksanakan

sampai tahun 2019.

Capaian program tersebut pada tahun 2017 dari target 16.190 orang tercapai

sebanyak 15.388 orang (95.05%). Target indikator kinerja ini pada tahun 2018

sebanyak 30.620 orang, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 37.819 orang. Jika

dibandingkan dengan target tahun 2019 baru tercapai 40.70%, berarti masih ada

59.30% yang harus dicapai sampai tahun 2019.

4. Analisa Capaian Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2017 Berdasarkan

Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Definisi operasional dari indikator ini adalah Jumlah program studi Poltekkes

Kemenkes yang terakreditasi minimal B yang dihitung dari habis masa berlakunya,

reakreditasi dan prodi baru yang diakumulasikan dari tahun sebelumnya.

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan merupakan Institusi Pendidikan vokasi

bidang kesehatan yang mempunyai tugas dalam menghasilkan tenaga kesehatan

professional dan mempunyai daya saing. Saat ini Kementerian Kesehatan memiliki 38

Institusi Pendidikan Poltekkes Kemenkes dan masing-masing memiliki program studi

yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 410 prodi yang terdiri dari 262 program

studi D3 dan 132 program studi D4, sisanya Diploma III PJJ, Profesi dan S2 Terapan.

a. Indikator : Jumlah program studi poltekkes kemenkes yang terakreditasi

sangat baik.


274

314

210 280 350

Tahun 2017

Grafik 3Capaian Indikator Jumlah program studi poltekkes kemenkes yang

terakreditasi sangat baik.

Capaian Target

Poltekkes Kemenkes mempunyai 20 prodi yang tersebar di 38 Poltekkes di 34 Provinsi

di Indonesia meliputi Akupuntur, Analis Kesehatan, Analis Farmasi dan Makanan,

Farmasi, Fisioterapi, Gizi, Kebidanan, Keperawatan, Keperawatan Gigi, Jamu,

Okupasi Terapi, Artetik Prostetik, Pikes, Promkes, Terapi Wicara, teknik Elektromedik,

Teknik Gigi, Teknis Radiodiagnostik dan Radioterapi, Asuransi Kesehatan dan

Sanitasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik

Indonesia nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program studi dan Perguruan

Tinggi pada Bab I pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa tujuan akreditasi yaitu untuk

menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang

mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan menjamin mutu Program Studi

dan perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik

untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

Mengacu pada Permenristekdikti itu pula pada Bab II, pasal 3 ayat 5 yang

menyebutkan bahwa peringkat akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terbagi

tiga kategori yaitu terakreditasi baik, baik sekali, dan unggul. Pada ayat selanjutnya

dijelaskan pula bahwa terakreditasi baik yaitu memenuhi Standar Nasional Pendidikan

Tinggi sedangkan terakreditasi baik sekali dan terakreditasi unggul yaitu melampaui

Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Untuk melihat capaian jumlah program studi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi

sangat baik pada tahun 2017 dapat dilihat pada grafik 3 sebagai berikut :


Dari grafik 3 dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan terhadap

indikator jumlah program studi Politeknik Kemenkes dari target 274 prodi terakreditasi

minimal sangat baik tercapai sebanyak 314 prodi dengan capaian kinerja sebesar

114.60%. Capaian kinerja ini dapat tercapai dengan sangat baik.

Capaian akreditasi prodi sampai dengan Desember 2017 adalah 314 prodi yang terdiri

dari 9 prodi terakreditasi A, 305 prodi terakreditasi B dan 54 prodi terakreditasi C.

Secara rinci dapat dilihat pada lampiran 9.

Akreditasi pendidikan adalah merupakan

bagian sistem penjaminan mutu pendidikan

yaitu sistem penjaminan mutu eksternal.

Akreditasi institusi pendidikan dinilai oleh

BAN PT. Akreditasi program studi dinilai

oleh LAM-PT Kes. Target yang diharapkan

tercapai adalah semua program studi Poltekkes Kemenkes adalah terakreditasi sangat baik

(minimal B). Dengan terakreditasinya program studi maupun institusi pendidikan tinggi

merupakan cerminan bahwa prodi dan institusi pendidikan tersebut berkualitas dan

menjamin lulusannya berkompeten.

Salah satu fokus program kegiatan Pusdik SDM Kesehatan pada tahun 2017 adalah

terakreditasinya semua program studi minimal B sehingga dapat mendukung untuk

akreditasi Institusi oleh AIPT. Untuk itu maka program dan kegiatan diarahkan untuk

mendukung/memfasilitasi prodi dan institusi poltekkes yang sudah habis masa berlaku

akreditasinya dan reakreditasi bagi prodi yang masih terakreditasi C agar menjadi

terakreditasi minimal B, sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di Pusdik SDM kesehatan

diarahkan untuk mendukung tercapainya

akreditasi tersebut seperti pengembangan

pendidikan, kerjasama dan kemitraan,

penyelenggaraan pendidikan dalam rangka

Tri dharma perguruan tinggi, pengendalian

mutu dan akreditasi prodi.


Kegiatan program akreditasi yang dilaksanakan meliputi menyusun pedoman dan juknis,

mengadakan workshop dan pertemuan terkait dengan akreditasi dan visitasi pembinaan

dan pendampingan.

Kegiatan workshop yang

dilaksanakan untuk memfasilitasi

akreditasi yang diikuti oleh

pengelola yang diikuti pengelola

Poltekkes, unit penjaminan mutu

dan tim akreditasi serta operator

PD DIKTI.

Workshop tersebut diantaranya :

a. Workshop sinkronisasi dengan PD Dikti

b. Workshop Penyusunan Evaluasi Diri di Poltekkes Kemenkes

c. Workshop Fasilitasi Akreditasi Poltekkes Kemenkes

Kegiatan visitasi dilaksanakan dalam rangka bimbingan teknis maupun pendampingan

penilaian akreditasi. Bimbingan teknis sudah dilaksanakan di 33 lokasi Poltekkes dengan

melibatkan pengelola Poltekkes, unit Penjaminan Mutu, Tim Akreditasi. Pendampingan

dilaksanakan kepada prodi/institusi Poltekkes yang akan diakreditasi maupun yang

reakreditasi.

Definisi Operasional indikator ini adalah Jumlah peserta penerima program bantuan

biaya pendidikan (baru dan lama).

Pada tahun ini telah ditetapkan target sebanyak 16.190 orang dengan besaran

anggaran sebesar Rp 48.570.000.000 dan telah dilakukan pembayaran terhadap

b. Indikator : Jumlah Tenaga Kesehatan yang belum DIII penerima program



16.190

15.388

14.000

15.000

16.000

17.000

2017

Grafik 4Target dan Capaian Indikator Kinerja

Jumlah tenaga kesehatan yang belum DIII penerima program bantuan biaya pendidikan

Target Capaian

15.388 orang atau 95.05% dari target yang telah ditetapkan dengan besaran anggaran

sebesar Rp 46.164.000.000 atau 95.05%.

Untuk melihat capaian jumlah tenaga kesehatan yang belum diploma III penerima

program bantuan biaya pendidikan dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Dari grafik 4 dapat diketahui bahwa indikator kinerja jumlah tenaga kesehatan yang

belum DIII penerima program bantuan biaya pendidikan tahun 2017 sebanyak 15.388

orang (95.05%) dari target 16.190 orang.

Dalam mendukung tercapainya program ini telah dilakukan beberapa tahapan

kegiatan, diantaranya:

1. Tahap persiapan, merupakan penyusunan regulasi Program Percepatan

Pendidikan Tenaga Kesehatan, usulan PT penyelenggara program serta usulan

calon peserta program dari Dinas Kesehatan Provinsi/UPT Pusat/TNI/Polri.

2. Tahap perancangan merupakan tahap penyusunan perangkat pelaksanaan

berupa pedoman dan petunjuk teknis dan aturan penyelenggaraan lainnya.

3. Tahap pengembangan merupakan tahap pengembangan sumber daya meliputi

pengembangan SDM terdiri dari pengelola program, asesor RPL, tutor dan

instruktur klinik dan pengembangan Bahan Ajar Cetak (BAC).


4. Implementasi program merupakan tahap implementasi program, terdiri dari dimulai

dari proses penerimaan peserta program, pelaksanaan pembelajaran (belajar

mandiri, tutorial, praktikum, dan praktek klinik), evaluasi hasil belajar (ujian tertulis,

dan uji kompetensi) dan wisuda.

Dari tahapan tersebut, hasil yang telah dicapai sebagai berikut :

1. Tahap persiapan (penyusunan regulasi)

Sudah dihasilkan regulasi terdiri dari :

a) Permenkes No. 41 Th 2016 tentang Program Peningkatan Kompetensi dan

Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan dari Pendidikan JPM dan JPT-DI)

ke Jenjang D-III;

b) Permenristek Dikti No. 26 Tahun 2016 tentang RPL;

c) Kepmenristek Dikti No 113/M/KPT/2017 tentang PT Penyelenggara Program

Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Melalui RPL;

d) Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan No. HK.02.02/IV/000693/2017

tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan

Tenaga Kesehatan

e) Keputusan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti

Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan RPL

f) Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan HK.02.02/IV/001860/2017

Petunjuk Teknis Ka.Badan PPSDM ttg Bantuan Biaya Program Percepatan

Pendidikan Tenaga Kesehatan

g) Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan No. HK.02.02/IV/001861/2017

Petunjuk Teknis Ka.Badan PPSDM ttg Tutorial Penyelenggaraan Program

Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan

Dalam Keputusan tersebut terdapat perguruan tinggi yang mendapat penugasan

menyelenggarakan program percepatan, terdiri dari 30 Perguruan Tinggi (PT)

rayon dan 387 PT sub rayon serta 55 PT mitra yang dapat dijadikan sebagai

tempat pelaksanaan program percepatan bagi penyelenggara perguruan tinggi

rayon atau sub rayon.


Berdasarkan usulan calon peserta program tahun 2017 dari Dinas Kesehatan

Provinsi, yang selanjutnya ditetapkan melalui keputusan Kepala Badan PPSDM

Kesehatan Nomor HK.02.02/IV/001899/2017 tentang Penetapan Kuota Calon

Peserta Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan diperoleh calon

peserta program tahun 2017 sebanyak 16.190 orang (terlampir).

2. Tahap perancangan

Pada tahap perancangan dihasilkan beberapa pedoman, petunjuk teknis serta

beberapa kegiatan seperti workshop, uji coba dan sounding, diantaranya:

a. Badan PPSDM Kesehatan juga sudah mengeluarkan berbagai panduan

penyelenggaraan yang sudah disesuaikan sehingga para peserta program

percepatan pendidikan dapat tetap bekerja sambil melaksanakan proses

belajar mengajar di perguruan tinggi penyelenggara program percepatan

pendidikan tenaga kesehatan dengan tetap memperhatikan rambu – rambu

penyelenggaraan pendidikan yang berlaku. Panduan tersebut terdiri dari :

1) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan

Tenaga Kesehatan;

2) Petunjuk Teknis Desain Pembelajaran pada Program Afirmasi dengan

Pendekatan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);

3) Instrumen Asesmen RPL Prodi D-III bagi 8 jenis tenaga kesehatan;

4) Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Pendidikan Program Percepatan

Pendidikan Tenaga Kesehatan;

5) Petunjuk Teknis Tutorial Penyelenggaraan Program Percepatan

Pendidikan Tenaga Kesehatan;

6) Penyusunan modul pembelajaran bagi 8 jenis program studi.


b. Kegiatan dilaksanakan melalui berbagai workshop penyusunan, uji coba di

lapangan, serta sounding dengan melibatkan berbagai pihak di antaranya

Pusdik SDM Kesehatan, Direktorat Pembelajaran Kemenristek Dikti, Poltekkes

Kemenkes, organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan bidang

kesehatan.

3. Tahap pengembangan

Dalam pengembangan SDM pengelola program telah dilaksanakan sosialisasi

melalui rapat rapat koordinasi dan workshop dengan melibatkan nara sumber dari

Kemenkes, Kemenristek Dikti, Kementerian PAN RB, dan Badan Kepegawaian

Negara dengan peserta dari Dinas Kesehatan Provinsi, Perguruan Tinggi

Penyelenggara serta organisasi profesi terdiri dari :

a. Workshop asesor dan tutor RPL bagi 506 tenaga dosen dari 8 (delapan)

Program Studi

Workshop Asesor RPL dan Tutor dilaksanakan untuk menyamakan persepsi

terhadap instrument assessment dan design pembelajaran yang telah dibuat

dan memberikan masukan terhadap instrument dan design yang ada sebelum

digunakan pada saat assessment terhadap calon mahasiswa dan pelaksanaan

PBM.

Workshop RPL dan Tutor dilaksanakan pada 3 regional yaitu :

Bapelkes Lampung pada tanggal 7 – 9 Juni dan 12 – 14 Juni dengan jumlah

peserta 230 orang yang berasal dari jurusan keperawatan, Kebidanan,

Farmasi dan Analis Kesehatan


Bapelkes Kalimantan Selatan pada tanggal 12 – 14 Juni 2017 dengan

jumlah peserta 165 orang yang berasal dari jurusan keperawatan,

kebidanan, Kesehatan Lingkungan, Gizi

Bapelkes Denpasar pada tanggal 19 – 21 Juni 2017 dengan jumlah peserta

108 orang yang berasal dari jurusan Keperawatan, Kebidanan,

Keperawatan Gigi, Farmasi, Kesehatan Lingkungan, Analis Kesehatan,

RMIK

Workshop asesor RPL dan Tutor di Bapelkes Lampung, 7-9 Juni 2017

Workshop asesor RPL dan Tutor di Bapelkes Prov Kalsel, 12-16 Juni 2017


Workshop asesor RPL dan Tutor di BPPTKI Denpasar, 19-21 Juni 2017

b. Pertemuan koordinasi PT Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan

Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka persiapan pemberian dana

bantuan biaya pendidikan. Pertemuan pertama dilakukan pada tanggal 8 – 10

Maret 2017, dengan agenda kegiatan adalah mensosialisasikan dan

menyamakan persepsi mekanisme pelaksanaan program percepatan

pendidikan di PT penyelenggara program terdiri dari usulan calon peserta

program dari Dinkas Kesehatan Provinsi, proses rekruitmen calon peserta oleh

PT penyelenggara, asesmen RPL, penetapan peserta program percepatan

melalui RPL oleh pimpinan PT penyelenggara, dan Peserta yang diundang

adalah Institusi Poltekkes Kemenkes dan Institusi Swasta yang

menyelenggarakan Program Percepatan untuk Jurusan Keperawatan,

Kebidanan dan Farmasi.

Pertemuan persiapan pemberian bantuan biaya pendidikan program percepatan pendidikan

(Hotel Santika Slipi, 8-10 Maret 2017)


Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 13 - 15 juli 2017, dengan agenda

kegiatan adalah menyepakati jumlah kuota masing-masing Provinsi dan PT

penyelenggara program, sesuai dengan usulan dari Dinas Kesehatan

Provinsi/UPT Pusat/TNI/Polri. Selain itu juga melakukan koordinasi lintas sektor

dengan Kemenpan RB, Kemenristek, BKN dalam rangka dukungan terhadap

program percepatan pendidikan melalui RPL.

Pertemuan koordinasi lintas sektor Program Percepatan Pendidikan melalui RPL ,

Hotel Mercure Ancol, 13-15 Juli 2017

Pertemuan selanjutnya adalah penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS)

bantuan biaya pendidikan Program percepatan Pendidikan antara Pusdik

SDM Kesehatan dengan pimpinan PT Penyelenggara yang dilanjutkan

dengan lauching Program Percepatan Pendidikan melalui RPL oleh Menteri

Kesehatan dan dilanjutkan dengan dialog interaktif melalui video conference

dengan pengelola dan peserta program percepatan di wilayah Provinsi NAD,


Kaltim, NTT dan Papua. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 28-30

September 2017.

Launching Program Percepatan Pendidikan oleh Ibu Menteri Kesehatan,

29 September 2017

4. Implementasi Program

Sebanyak 255 Prodi dari PT Penyelenggara program telah melaksanaan proses

penerimaan calon peserta program melalui asesmen RPL. Pada proses asesmen

RPL di masing-masing PT, calon peserta program memperoleh informasi terlebih

dahulu sebagai tahap konsultasi untuk pengisian formulir asesmen mandiri dan

aplikasi RPL yang berisi portofolio dilengkapi dengan bukti pendukungnya. Pada

tahap ini, calon peserta diberi waktu kurang lebih 2 minggu untuk mengisi formulir

asesmen mandiri dan formulir aplikasi RPL serta mengumpulkan berkas

kelengkapannya.


Calon peserta melakukan asesmen RPL di Poltekkes Kemenkes Jayapura

Peserta yang telah mengikuti asesmen RPL kemudian ditetapkan melalui Surat

Keputusan Pimpinan PT penyelenggara sebagai peserta Program Percepatan

Pendidikan melalui RPL. SK pimpinan PT tersebut kemudian dikirim ke Pusdik

SDMK Badan PPSDM Kesehatan dan selanjutnya akan dibuatkan surat keputusan

Menteri Kesehatan tentang Daftar Penerima Dana Bantuan Pendidikan Bagi

Peserta Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2017. Saat

ini telah terdaftar sebagai peserta program dan telah mengikuti proses PBM

sebanyak 15.388 peserta atau 95.05% dari target peserta tahun 2017.

Analisa Tidak tercapainya indikator ini disebabkan :

a) Telah dilakukan pembayaran pada 15.513 orang, namun terjadi pengembalian

sebanyak 125 orang dikarenakan mengundurkan diri, dengan alasan

kesehatan, ekonomi dan meninggal yang tersebar di 16 Poltekkes Kemenkes

RI dan 6 PT lainnya.

b) Sebanyak 677 orang disebabkan hal sebagai berikut :

Sebanyak 2,1% tidak memenuhi syarat seperti calon peserta non PNS,

sudah memiliki ijazah D3 bid.Kesehatan, non nakes, memiliki pengalaman

kurang dari 5 tahun

Sebanyak 1,5 % distribusi calon peserta tersebar di DTPK sehingga

kesulitan dalam akses ke PT yang letak georafis belum mendukung.


Sebanayak 0,4 calon mengundurkan diri karena tidak memperoleh ijin dari

atasan langsung .hal ini terjadi karena surat izin dari KemenPANRB belum

terbit

Sebanyak 0,2% mengundurkan diri karena sakit atau meninggal.

5. Analisa Capaian Kinerja Terhadap Penggunaan Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah potensi manusiawi sebagai penggerak

organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. SDM di Pusdik SDM Kesehatan

sebagai penggerak utama program dan kegiatan memiliki beragam potensi dan

kompetansi dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran kinerja Pusdik

SDM Kesehatan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA) pada

tanggal 31 Desember 2017, Pusdik SDM Kesehatan memiliki jumlah pegawai

sebanyak 82 orang pegawai negeri sipil dan 10 orang pegawai honorer. Jumlah

SDM Pusdik SDM Kesehatan tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun 2016

sebanyak 10 orang, yaitu dari 102 pegawai negeri sipil menjadi 92 pegawai negeri

sipil dan tenaga honorer dan pada tahun 2017. Hal ini terjadi karena adanya yang

pensiun dan mutasi pegawai. Namun ada juga penambahan pegawai karena

pindah dari unit lain, sehingga penurunan tersebut masih bisa ditutupi meskipun

tetap terjadi penurunan jumlah pegawai.

Karakteristik SDM Pusdik SDM Kesehatan akan diuraikan pada tabel dan grafik

berikut berdasarkan jabatan, kelompok umur, jenis kelamin, golongan dan

pendidikan terakhir.

1. Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan Tahun 2017

Untuk melihat gambaran jumlah SDM Pusdik SDM Kesehatan tahun 2017

berdasarkan Jabatan dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini :


Tabel 6

SDM PUSDIK SDM KES BERDASARKAN JABATAN

No Jabatan Jenis Jabatan Jumlah Persentase

1 Kepala Pusat Jabatan Struktural 1 1,09

2 Kepala Bidang Jabatan Struktural 3 3,26

3 Kepala Sub Bidang/Bagian Jabatan Struktural 7 7,61

4 Perencana Jabatan Fungsional Umum 2 2,17

5 Pengevaluasi Jabatan Fungsional Umum 4 4,35

6 Analis Data Jabatan Fungsional Umum 17 18,48

7 Verifikator Keuangan Jabatan Fungsional Umum 15 16,30

8 Penata Laporan Keuangan Jabatan Fungsional Umum 2 2,17

9 Pengolah Data Jabatan Fungsional Umum 7 7,61

10 Analis Kepegawaian Pemula Jabatan Fungsional Umum 1 1,09

11 Arsiparis Pemula Jabatan Fungsional Umum 14 15,22

12 Pengelola BMN Jabatan Fungsional Umum 1 1,09

13 Caraka Jabatan Fungsional Umum 2 2,17

14 Pengemudi Jabatan Fungsional Umum 0 0,00

15 Administrator Kesehatan Jabatan Fungsional Umum 2 2,17

16 Pranata Komputer Jabatan Fungsional Umum 3 3,26

17 Bendahara Jabatan Fungsional Umum 1 1,09

18 Tenaga Pramubakti Honorer 5 5,43

19 Tenaga Pengemudi Honorer 5 5,43

Jumlah 92 100

Sumber : Bagian Kepegawaian Pusdik SDM Kesehatan (SIMKA)

Pada tabel 6 diatas diketahui bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi

Pusdik SDM Kesehatan, sebanyak 92 orang SDM terdiri dari Kepala Pusat

Pendidikan SDM Kesehatan (eselon II), dan tiga orang pejabat eselon III, yaitu

Kepala Bidang Fasilitasi Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan, Kepala

Bidang Penyelenggaran Pendidikan, dan Kepala Bidang Fasilitasi Akreditasi

dan Pengendalian Mutu serta tujuh orang eselon IV, yaitu : Kepala Sub Bidang

Fasilitasi Pengembangan Pendidikan, Kepala Sub Bidang Kemitraan, Kepala

Sub Bidang Fasilitasi Teknis Pendidikan, Kepala Sub Bidang Fasilitasi

Penunjang Pendidikan, Kepala Sub Bidang Fasilitasi Akreditasi, Kepala Sub

Bidang Pengendalian Mutu dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, serta 71 orang

kelompok jabatan fungsional umum dan 10 orang tenaga honorer, yang terdiri

dari 5 orang pengemudi dan 5 orang pramubakti.


2. Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kelompok Umur

Untuk melihat gambaran jumlah SDM berdasarkan kelompok umur secara rinci

dapat dilihat pada tabel 7 dan grafik 5.

Tabel 7

JUMLAH SDM PUSDIK SDM KES BERDASARKAN KELOMPOK

UMUR

TAHUN 2017

No Kelompok Umur Jumlah Persentase

1. < 30 6 6.52

2. 31-40 33 35.87

3. 41-50 18 19.57

4. 51-55 21 22.83

5. > 56 14 15.22

Jumlah keseluruhan 92 100

Grafik 5

JUMLAH SDM BERDASARKAN KELOMPOK UMUR TAHUN 2017


Pada tabel 7 dan grafik 5 dapat diketahui bahwa jumlah SDM Pusdik SDM

Kesehatan jika dikelompokkan berdasar kelompok umur didapatkan bahwa

SDM Pusdik SDM Kesehatan berada pada kelompok paling banyak pada umur

31-40 tahun yaitu sebanyak 33 orang atau 35.87 dari seluruh pegawai Pusdik

SDM Kesehatan. Sedangkan SDM pada kelompok paling sedikit yaitu

kelompok umur <30 tahun sebanyak 6 orang atau sebesar 6.52%.

0

10

20

30

40

< 30 31-40 41-50 51-55 > 56

6

33

1821

14

< 30

31-40

41-50

51-55

> 56


3. Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk melihat gambaran jumlah SDM Pusdik SDM Kesehatan berdasarkan

jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 8 dan grafik 6 berikut ini :

Tabel 8

JUMLAH SDM BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2017

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase

1 Laki-laki 28 34,15

2 Perempuan 54 65,85


Grafik 6

JUMLAH SDM BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2017


Pada tabel 8 dan grafik 6 diatas dapat diketahui bahwa jumlah SDM Pusdik

SDM Kesehatan tahun 2016 berdasarkan jenis kelamin didapatkan bahwa

lebih dari 50% adalah perempuan yaitu sebanyak 54 orang (65,85%),

sedangkan laki-laki sebanyak 28 orang (34,15%).

4. Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

Untuk melihat gambaran jumlah SDM Pusdik SDM Kesehatan tahun 2017

berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 9 dan grafik 7 berikut ini :

54

28

Perempuan Laki-Laki


Tabel 9

JUMLAH SDM BERDASARKAN GOLONGAN

Grafik 7

JUMLAH SDM BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2017


Pada tabel 10 dan grafik 7 dapat diketahui bahwa jumlah SDM Pusdik SDM

Kesehatan tahun 2017 berdasarkan golongan didapatkan bahwa mayoritas

pegawai Pusdik SDM Kesehatan berada pada golongan III yaitu sebanyak 64

orang (78.05%), golongan IV sebanyak 10 orang (12.20%) dan golongan II

sebanyak 8 orang (9.76%). Golongan kepegawaian tersebut ditentukan oleh

masa kerja dan latar belakang pendidikan.

5. Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Untuk melihat jumlah SDM berdasarkan Tingkat pendidikan terakhir dapat pada

tabel 10 dan grafik 8 berikut ini :

0

20

40

60

80

10

64

8

Golongan IV

Golongan III

Golongan II

No Golongan Jumlah Persentase

1 IV 10 12,20

2 III 64 78,05

3 II 8 9,76



0

5

10

15

20

25

30

0 1

25

2

2826

SD SLTP SLTA D-III S1/D-IV S2

Tabel 10

JUMLAH SDM BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No Tingkat Akhir Pendidikan Jumlah Persentase

1 SD 0 0

2 SLTP 1 1,22

3 SLTA 25 30,49

4 D-III 2 2,44

5 S1/D-IV 28 34,15

6 S2 26 31,71

Jumlah keseluruhan 82 100 Sumber : Bagian Kepegawaian Pusdik SDM Kesehatan (SIMKA)

Grafik 8

JUMLAH SDM BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR TAHUN 2017


Pada tabel 11 dan grafik 8 diatas dapat diketahui bahwa jumlah SDM Pusdik SDM

Kesehatan tahun 2017 mayoritas tingkat pendidikan terakhir adalah D-IV/SI (38

orang), SLTA sebanyak 25 orang, pendidikan S2 sebanyak 26 orang.

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, Pusdik SDM Kesehatan memberikan

kesempatan kepada pegawai mengikuti pendidikan berkelanjutan melalui tugas

belajar dan ijin belajar. Pendidikan yang diikuti diarahkan dan disesuaikan dengan

tugas pokok pegawai tersebut dalam rangka mendukung pencapaian program dan

kegiatan Pusdik SDM Kesehatan. Selain itu peningkatan kualitas SDM Pusdik

SDM Kesehatan juga dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pegawai

untuk mengikuti pelatihan-pelatihan atau seminar/ workshop dan lain-lain


6. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan program dan kegiatan Pusdik SDM Kesehatan ditunjang oleh adanya

sarana dan prasarana yang memadai. Operasional perkantoran Pusdik SDM

Kesehatan berada di Gedung Badan PPSDM Kesehatan lantai 3 untuk urusan

administrasi perkantoran, ketatausahaan, pengelolaan administrasi keuangan,

pengelolaan administrasi kepegawaian, dan pengelolaan administrasi

perlengkapan. Dan untuk urusan Bidang Teknis Pendidikan SDM Kesehatan yang

meliputi Bidang Fasilitasi Pengembanagn Pendidikan dan Kemitraan, Bidang

Pendidikan SDM Kesehatan dan Bidang Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian

Mutu berada di lantai 5. Selain itu operasional perkantoran didukung juga dengan

sarana penunjang seperti peralatan perkantoran, komputer, printer, internet,

kendaraan roda 4/2. Secara lengkap daftar sarana prasarana penunjang

operasional perkantoran dapat dilihat pada lampiran 11.

6. Analisa Program/ Kegiatan Pendukung Perjanjian Kinerja Terhadap Capaian

Kinerja Pusdik SDM Kesehatan

A. Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan Pendukung Perjanjian Kinerja


Berdasarkan dokumen Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan,

realisasi pelaksanaan program/kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan tahun

2017 dapat diuraikan pada tabel 11 berikut :


Tabel 11

Target dan Pencapaian Kinerja Kegiatan Pendukung Perjanjian Kinerja


Tahun 2017

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

CAPAIA

N

PER-

SENTASE



2 2 100%


1 3 300%


3 4 133.3%


16.190k) 15.388k) 95,05%


1 0 0%


2 2 100%


5 4 80%


1 1 100%

B


Jumlah dokumen kebijakan teknis pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi bidang kesehatan sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT)

2 2 100%


4 8 200%


1 1 100%

Jumlah dokumen pengembangan penunjang pendidikan akademik dan non akademik

2 4 200%

C Kebijakan teknis dan pelaksanaan pendidikan


2 2 100%


sumber daya manusia kesehatan di bidang fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manuasia kesehatan

Persentase program studi Polteknik Kemenkes yang terakreditasi baik

0 0 0%


274k) 314k) 114,59%


20k) 17k) 85%


2 3 150%


2 9 450%


6 4 66.67%

Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya

0 0 100%


0 0 100%


1 2 200%

D Terlaksananya

ketatausahaan

pendidikan

sumber daya

manusia

kesehatan

Jumlah dokumen Perencanaan,

Program dan Anggaran,

Evaluasi dan Pelaporan

10 12 120%


Keuangan dan BMN

6 6 100%





15 15 100%



SDM Kesehatan

12 12 100%

RATA-RATA KINERJA

119.66 %

Dari tabel di 11 dapat dilihat bahwa rata-rata pencapaian kinerja Pusdik SDM

Kesehatan sebesar 119.66 %. Pencapaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan pada

tiap indikator pada tahun 2017 tercapai dengan baik. Jika dibandingkan dengan

capaian tahun 2016 mengalami penurunan, hal ini disebabkan ketersediaan

anggaran lebih rendah di tahun 2017 sehingga berakibat pada pelaksanaan

kegiatan dan adanya efisiensi anggaran.


B. Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Pendukung Perjanjian Kinerja yang

tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan 2017

Pencapaian kinerja kegiatan pendukung secara rinci dapat dilihat pada tabel 8,

dengan analisis sebagai berikut :

1. Kebijakan teknis pelaksanaan pendidikan SDM kesehatan di bidang fasilitasi

pengembangan pendidikan dan kemitraan dengan rata-rata pencapaian

kinerja pada indikator ini adalah 100 %, dengan penjelasan singkat sebagai

berikut ;

a. Dokumen fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan menetapkan

target 15 ( sepuluh ) telah terealisasi 16 ( enam belas ) dokumen atau

realisasi sebesar 106.67%, yaitu telah tersusun :

1. Dokumen pedoman penelitian unggulan nasional poltekkes kemenkes

2. Dokumen pedoman pengembangan program studi/institusi pendidikan

bidang kesehatan

3. Dokumen pengabdian masyarakat di Poltekkes berbasis hasil riset

4. Dokumen laporan bantuan biaya pendidikan

5. Dokumen laporan workshop Assesor RPL dan Tutor

6. Dokumen koordinasi PT Rayon dan Sub Rayon Penyelenggaraan

Program Percepatan

7. Dokumen Monitoring dan evaluasi program bantuan biaya pendidikan

8. Dokumen Monev Pengembangan prodi dan institusi Poltekkes Kemenkes

9. Dokumen peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan jarak

jauh

10. Dokumen panduan kerjasama pendidikan tinggi kesehatan

11. Dokumen petunjuk teknis Kerjasama dalam Negeri

12. Dokumen peningkatan mutu tenaga kesehatan, akses pelayanan mutu

kesehatan dalam rangka pembinaan wilayah

13. Dokumen koordinasi kerjasama pendidikan tinggi kesehatan

14. Dokumen penulisan kerjasama pendidikan tinggi kesehatan

15. Dokumen Sosialisasi jenis pendidikan teanga kesehatan dalam rangka

pemenuhan pelayanan kesehatan

16. Dokumen monitoring dan evaluasi kerjasama bidang pendidikan tenaga

kesehatan.


b. Pedoman penelitian dilaksanakan sebagai pengembangan terhadap

regulasi yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran tahun

Anggaran 2017 dan buku panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian

Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI yang di keluarkan oleh

Kemenristekdikti. Pedoman yang disusun berisi uraian setiap skema

program penelitian dan pengabdian masyarakat, yang didalamnya

menjelaskan secara rinci tentang cara pengajuan, seleksi proposal,

monitoring dan evaluasi pelaksanaan, serta pelaporan hasil kegiatan.

Pedoman ini diharapkan dapat menjasi panduan dalam pelaksanaan

penelitian dan pengabdian kepada masyarakt dan lebih meningkatkan

produktivitas dosen di perguruan tinggi. Drfat pedoman ini disusun telah

diselaraskan dengan sistem pengelolaan berbasis TIK, sehingga dapat

menjamin efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan penelitian

dan pengabdian masyarakat.

c. Pengembangan sistem pendidikan tinggi dalam rangka program

peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kesehatan dari pendidikan

JPM/DI ke Diploma III telah dilaksanakan di 111 PT dengan target sebanyak

16.190 orang dan tercapai sebanyak 15.388 orang ( sesuai dengan amanat

undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan.

d. Kerja sama berperan penting dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi

dan merupakan salah satu unsur penilaian akreditasi institusi maupun

prodi. Pada tahun 2016 telah disusun Petunjuk Teknis Kerja sama

Poltekkes dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan pihak lain di Luar

Negeri. Tahun 2017 juknis tersebut diturunkan dalam kegiatan penyusunan

panduan kerjasama pendidikan tinggi. Kegiatan ini bertujuan untuk

menghasilkan panduan dalam menyelenggarakan kerja sama luar negeri di

bidang penelitian, transper kredit, dan pertukaran dosen dan mahasiswa.

Dengan adanya juknis kerjasama ini, Poltekkes kemenkes dapat

memperoleh panduan dalam mengembangkan kerja sama dalam rangka

panduan dalam mengembangkan kerja sama dalam rangka

meningkatkanefektifitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas , inovasi, mutu,

dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan

meningkatkan tersedianya sumber daya yang bermutu.


2. Kebijakan teknis pendidikan dan pelaksanaan pendidikan di bidang fasilitasi

teknis pendidikan dan penunjang penyelenggaraan pendidikan sumber daya

manusia kesehatan dengan rata-rata pencapaiannya 100%, dengan uraian

sebagai berikut;

a. Dokumen fasilitasi teknis pendidikan dan fasilitasi penunjang pendidikan

dengan target sebanyak 9 (sembilan) dokumen dan tercapai sebanyak

16 (enam belas) dokumen atau realisasi sebesar 177.78%, yang terdiri

dari :

1. Dokumen Petunjuk Teknis Desain pembelajaran pada program

afirmasi dengan pendekatan RPL

2. Dokumen rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang

pembinaan teknis penyelenggaraan pendidikan tinggi tenaga

kesehatan

3. Dokumen kurikulum inti D-III Teknik Elektromedik

4. Dokumen kurikulum inti D-III Radiologi

5. Dokumen kurikulum inti D-III Okupasi Terapi

6. Dokumen kurikulum inti D-III Rekam Medik dan Informasi

Kesehatan

7. Dokumen Studi Pembentukan unit pengembangan pendidikan

profesional kesehatan di Poltekkes

8. Dokumen Pedoman Pengembangan Rintisan Kelas Internasional

9. Dokumen Draft Standar Nasional Pendidikan Kebidanan

10. Dokumen Laporan hasil sosialisasi penguatan implementasi

kolaborasi antar profesi di layanan primer melalui reformasi tenaga

kesehatan.

11. Dokumen Laporan fasilitasi kebijkan penyiapan pendidikan Dokter

Layanan Primer (DLP)

12. Dokumen Pedoman studi guiden DLP

13. Dokumen Laporan pendampingan implementasi e-learning

14. Dokumen Laporan Workshop E-Learning

15. Dokumen Bahan Ajar Cetak Program Percepatan Pendidikan

16. Dokumen Draft Standar Nasional Pendidikan Kebidanan


b. Penyiapan bahan kurikulum inti pendidikan vokasi dan profesi bidang

pendidikan kesehatan dilakukan agar kurikulum yang digunakan sesuai

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Panduan penyusunan kurikulum studi DLP disusun dalam rangka

penyiapan pendidikan DLP yang mengacu pada Undang-Undang

Kedokteran, pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP) merupakan

lanjutan dari pendidikan profesi dokter dan program internsif.

d. Pengembangan Metode Pembelajaran E-Learning dengan Virtual

Learning Poltekkes Kemenkes (VILEP). Pengembangan model

pembelajaran e-learning telah diinisiasi sejak tahun 2016 dengan

tahapan persiapan yaitu pembangunan paltform aplikasi dalam bentuk

learning management system (LMS) yang bernama Virtual Learning

Poltekkes Kemenkes (VILEP). VILEP akan dikembangkan untuk 38

Poltekkes Kemenkes di seluruh Indonesia. Untuk tahun 2017, VILEP

telah dikembangkan di 18 Poltekkes yaitu Poltekkes Jakarta I,II,III,

Medan, Palembang,Riau,Tanjungkarang, Banten, Tasikmalaya,

Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin,Pontianak,

Makassar dan Manado.

e. Bahan Ajar Cetak dilaksanakan dalam mendukung program percepatan

pendidikan untuk program studi Kesehatan Lingkungan, Keperawatan

Gigi, RMIK, TLM, Gizi, Kebidanan, Keperawatan, Farmasi. Telah

disusun sebanyak 301 modul dan 64 mata kuliah untuk 8 program studi.

3. Kebijakan teknis dan pelaksanaan pendidikan sumber daya manusia

kesehatan di bidang fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan

sumber daya manusia kesehatan dengan rata-rata pencapaiannya 100%,

dengan penjelasan singkat sebagai berikut;

a. Dokumen fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu dengan target

sebanyak 13 (tiga belas) dokumen telah tercapai 19 (empat belas)

dokumen atau tercapai sebesar 107.69%, terdiri dari :

1. Dokumen penyusunan Juknis Pengelolaan PDDIKTI di Poltekkes

Kemenkes

2. Dokumen sinkronisasi data Prodi Poltekkes dengan PDDIKTI


3. Dokumen penyusunan evaluasi diri Poltekkes Kemenkes

4. Dokumen Juknis Pelaksanaan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi

(AIPT) di Poltekkes Kemenkes

5. Dokumen Laporan Fasilitasi akreditasi Poltekkes Kemenkes

6. Dokumen Standar Laboratorium Analisa Farmasi dan Makanan

7. Dokumen Standar Laboratorium Fisioterapi

8. Dokumen Standar Laboratorium Kesehatan gigi

9. Dokumen Standar Laboratorium Teknik Lab.Medik

10. Dokumen Standar Laboratorium Teknik Elektromedik

11. Dokumen Standar Laboratorium Teknik Radiodiagnostik

12. Dokumen Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Tenaga

Kesehatan

13. Dokumen Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Poltekkes

Kemenkes TA 2017/2018

14. Dokumen Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Poltekkes

Kemenkes TA 2018/2019

15. Dokumen Draft Standar Nasional Pendidikan Tinggi tenaga

Kesehatan

16. Dokumen paket soal ukom (15 jenis pendidikan)

17. Dokumen blue print dan paket soal ukom RPL

18. Dokumen evaluasi penyelenggaraan pendidikan SDM Kesehatan

19. Dokumen Penilaian Dosen Berprestasi

b. Akreditasi merupakan sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai

bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi.

c. Penyusunan Standar Pendidikan Tenaga Kesehatan dilakukan untuk

meningkatkan mutu pendidikan sehingga pendidikan sesuai dengan

standar nasional pendidikan tinggi.

d. Program dan kegiatan pengendalian mutu pendidikan diarahkan kepada

peningkatan mutu pendidikan di Politeknik Kesehatan di seluruh

Indonesia. Tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan ini adalah

peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian

masyarakat di Poltekkes Kemenkes. Poltekkes diharapkan dapat

melampaui standar nasional perguruan tinggi yang ditentukan oleh

Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (SNPT). Ada 8 standar


nasional perguruan tinggisesuai SNPT yaitu Standar Kompetensi

Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran,

Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga

Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar

Pengelolaan Pembelajaran dan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

4. Terlaksananya Ketata-usahaan Pendidikan SDM Kesehatan

Telah terlaksananya perencanaan, program dan anggaran, evaluasi dan

pelaporan, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), urusan

kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan serta

kerumahtanggaan dengan rata-rata capaian 100 % dengan rincian sebagai

berikut:

a. Dokumen dalam rangka mendukung peningkatan pelaksanaan

pendidikan SDM kesehatan dengan target 31 (tiga puluh satu) tercapai

sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dokumen, dengan rata-rata capaian sebesar

106.45%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dokumen bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

2. Dokumen bahan Renja-K/L

3. Dokumen bahan Renstra Kemenkes

4. Dokumen bahan Rencana Aksi Program (RAP)

5. Dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK)

6. Dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL)

7. Dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)

8. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)

9. Dokumen Rencana Kerja Kegiatan/rencana Kerja dana (RPK/RPD)

10. Dokumen laporan triwulan

11. Dokumen laporan tahunan

12. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

13. Dokumen Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

14. Dokumen laporan keuangan (LK)

15. Dokumen laporan SIMAK BMN

16. Dokumen Laporan SIBARJA

17. Dokumen laporan penghapusan

18. Dokumen laporan pengadaan Barang Jasa

19. Dokumen urusan kepegawaian


20. Dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

21. Dokumen Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

22. Dokumen Kenaikan Pangkat (KP)

23. Dokumen SIMKA

24. Dokumen Usulan Pensiun

25. Dokumen Mutasi dan Permasalahan Pegawai

26. Dokumen Analisis Beban Kerja (ABK)

27. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)

28. Dokumen Info Jabatan

29. Dokumen tata laksana organisasi

30. Dokumen penataan arsip

31. Dokumen penyusutan arsip

32. Dokumen e- filling

33. Dokumen tata persuratan dan kearsipan

Pencapaian Kinerja Kegiatan Pendukung Perjanjian Kinerja yang tertuang

dalam Rencana Aksi Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan tahun 2017 secara

umum telah dilaksanakan secara baik dan dengan capaian baik dengan rata-

rata capaian 119.66% dan terjadi penurunan dari tahun sebelumnya 138%. Hal

ini dipengaruhi ketersediaan anggaran.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran Pusdik SDM Kesehatan berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Pusdik SDM Kesehatan Nomor: DIPA-024.12.1.258490/2016 tanggal 7 Desember

2016. Alokasi awal yang diterima Pusdik SDM Kesehatan untuk pencapaian indikator

kinerja sebesar Rp. 99.803.209.000,-. Namun pada tanggal 14 agustus 2017 dilakukan

efisiensi sebesar Rp.22.301.054.000,- sehingga alokasi anggaran Pusdik SDM kesehatan

pada tahun 2017 sebesar Rp. 77.502.155.000. Penghematan/efisiensi dilakukan sesuai

Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Efisiensi Belanja

Barang Kemneterian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2017. Pusdik SDM Kesehatan mendapatkan hibah langsung

(UNFPA) sebesar Rp 230.394.000, sehingga alokasi Pusdik SDM Kesehatan tahun

anggaran 2017 sebesar Rp. 77.732.549.000,-


Untuk melihat alokasi dan Realisasi Pusdik SDM Kesehatan tahun 2017 dapat dilihat pada

tabel 12 berikut ini:

Tabel 12

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN REALISASI BRUTO DAN NETTO

PUSDIK SDM KESEHATAN TAHUN 2017

Kode Fungsi Alokasi Realisasi Bruto (lap.Keuangan

pusdik tgl 2 Januari 2018)

% Realisasi Netto

(SMART DJA Kemenkeu tgl 23

Januari 2018)

%

2077

Pendidikan SDM Kesehatan

77.732.549.000

74.998.635.282

96,48%

72.651.255.198

93.46%

Sumber : Laporan Keuangan Subbagian TU dan e-Monev SMART DJA tahun 2017

Pada tabel 12 dapat diketahu bahwa realisasi berdasarkan brutto dan netto Pusdik SDM

Kesehatan tahun 2017 tidak berbeda jauh hanya selisih 3.99%, dmana realisasi bruttonya

sebasar 96.48% sedangkan realisasi netto sebesar 92.49% dari total anggaran Rp.

77.732.549.000.

Untuk melihat gambaran alokasi dan realisasi anggaran Pusdik SDM Kesehatan tahun 2017

berdasarkan sumber anggaran dan jenis belanja dengan realisasi Bruto dan Netto dapat

dilihat pada tabel 13 dan tabel 14 berikut ini :

Tabel 13 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BRUTO DAN NETTO

PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN BERDASARKAN SUMBER ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017

Sumber

Anggaran Alokasi Realisasi

Bruto (Lap.bag. Keuangan tgl 2 Januari 2018)

% Realisasi Netto (e-monev SMART DJA tgl

23 Januari 2017)

%

APBN 77.502.155.000 74.639.229.882 96,47% 72.420.861.198 93.44%

UNFPA 230.394.000 230.394.000 100% 230.394.000 100%

Total Alokasi

77.732.549.000 74.998.635.282 96,48% 72.651.255.198 93.46%

Sumber : Laporan keuangan subbag TU Pusdik SDM Kesehatan DAN E-Monev SMART DJA


Jika dilihat berdasarkan sumber anggaran, anggaran dari DIPA Pusdik SDM Kesehatan

pada tahun 2017 sebesar Rp. 77.502.155.000. Pada bulan Desember 2017 terdapat

penambahan anggaran belanja barang dari dana hibah (UNFPA) sebesar Rp 230.394.000

dan terealisasi sebesar Rp 230.394.000,- atau sebesar 100%. Penambahan tersebut

terdapat pada output Prodi dan Institusi Pendidikan yang terakreditasi baik. Anggaran

tersebut digunakan untuk Kajian Kesenjangan Standar Pendidikan dan Standar Pelayanan

Kebidanan di Indonesia. Dari penambahan tersebut total alokasi Pusdik SDM Kesehatan

pada tahun 2017 sebesar Rp. 77.732.549.000,-.Realisasi anggaran sebesar Rp.

74.998.635.282,- dengan persentase sebesar 96.48%. untuk realisasi netto setelah

dilakukan pengembalian sebesar 93.46%.

Tabel 14 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN PER JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017

Alokasi dan Realisasi Per Belanja

Alokasi

%

Realisasi Bruto

(SP2D bagian Keuangan

Pusdik SDM Kesehatan)

%

Realisasi Netto (e-Monev SMART

DJA per tgl 23 Januari 2018)

%

Belanja Barang

77.368.650.000

99,53%

74.639.229.882

96,47%

72.291.849.798

93,44%

Belanja Modal

363.899.000

0,47%

359.405.400

98,77%

359.405.400

98,77%

Total Alokasi

77.732.549.000

100%

74.998.635.282

96,48%

72.651.255.198

93,46%

Sumber : Laporan keuangan subbag TU Pusdik SDM Kesehatan dan e-Monev SMART DJA

Jika dilihat berdasarkan jenis belanja, alokasi belanja barang sebesar Rp 77.368.650.000

dan belanja modal sebesar Rp 363.899.000. Realisasi belanja barang sebesar Rp

74.639.229.882 (96,47%) dan realisasi belanja modal Rp 359.405.400 (98,77%). Sedangkan

untuk realisasi netto belanja barang sebesar Rp 72.291.849.798 atau sebesar 93,44%

sehingga realisasi netto Pusdik SDM Kesehatan per tgl 23 januari berdasarkan e-monev

SMART DJA sebesar Rp 72.651.255.198 atau 93,46%.

Alokasi dan realisasi anggaran yang mendukung indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 15

berikut :


Tabel 15 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN

INDIKATOR KINERJA PUSDIK SDM KESEHATAN TAHUN 2017 (BRUTO DAN NETTO)

Sasaran Strategis

Indikator Alokasi Realisasi Bruto (SP2D bagian

Keuangan Pusdik SDM Kesehatan)

% Realisasi Netto (e-Monev SMART

DJA tgl 23 Jan 2018)

%

Akreditasi Program Studi Poltekkes Kemenkes RI


14.886.642.000 14.596.431.115 98,05% 13.547.721.435 91,01%

Program bantuan biaya pendidikan bagi tenaga kesehatan yang belum D3

Jumlah Tenaga Kesehatan yang belum DIII penerima program bantuan biaya pendidikan

58.086.860.000 55.720.031.790 95,93% 54.435.768.719 93,71%

Ketatausahaan Penyelenggaraan Pendidikan SDM Kesehatan Dalam Mendukung Sasaran Program Pusdik SDM Kesehatan

4.759.047.000 4.682.172.377 98,38% 4.667.765.044 98,08%

Jumlah 77.732.549.000 74.998.635.282 96,48% 72.651.255.198 93,46%

Sumber : Laporan Keuangan Subbagian TU Pusdik SDMK dan e-Monev SMART DJA tgl 23 Januari 2017

Pada indikator jumlah tenaga kesehatan yang belum diploma III penerima program bantuan

biaya pendidikan terdapat anggaran untuk peserta bantuan sebesar Rp. 48.570.000.000 atau

62,48% dari anggaran Pusdik SDM Kesehatan. Anggaran tersebut digunakan untuk

pembayaran tenaga kesehatan yang belum diploma III sebesar Rp. 46.164.000.000 (95.05%)

untuk 15.388 orang.

Pada tabel 15 dapat dilihat bahwa realisasi berdasarkan indikator pada tahun anggaran 2017

jika berdasarkan realisasi bruto tertinggi pada Ketaatausahaan Penyelenggaraan Pendidikan

SDM Kesehatan Dalam Mendukung Sasaran Program Pusdik SDM kesehatan sebesar

98.38%. sedangkan yang terendah pada indikator jumlah tenaga kesehatan belum Diploma III

penerima program bantuan biaya pendidikan sebesar 95,95%. Namun jika dilihat berdasarkan

realisasi netto realisasi tertinggi pada ketatausahaan penyelenggaraan pendidikan SDM

kesehatan dalam mendukung sasaran program Pusdik SDM Kesehatan sebesar 98.08%,

sedangkan yang terendah pada indikator jumlah program studi Poltekkes Kemenkes yang

terakreditasi sangat baik sebesar 91.01%. Hal ini disebabkan adanya pengambalian belanja

sebesar 2.347.380.084 atau 3.02% dari alokasi anggaran Pusdik SDM Kesehatan Tahun

2017.


Hambatan pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai kinerja dan

realisasi anggaran disebabkan oleh berbagai hal, antara lain:

1. Indikator kinerja jumlah program studi poltekkes kemenkes yang terakreditasi sanagt baik

tercapai dengan baik, namun masih terdapat hambatan/kendala dalam proses tercapainya

akreditasi, diantaranya :

Kekurangan dosen dan tenaga kependidikan

Dosen yang belum menjadi jabatan fungsional dosen

Pendidikan dosen tetap tidak linier

Kurangnya sarana dan prasarana Proses Belajar Mengajar (PBM)

Keterbatasan ruangan sarana prasarana, laboratorium, perpustakaan, kelas,

pembelajaran berbasis IT

Gedung Poltekkes yang masih sewa

Program studi belum meluluskan

Kurangnya pengetahuan prodi Poltekkes dalam pengisian borang akreditasi

2. Indikator kinerja jumlah tenaga kesehatan yang belum diploma III penerima program

bantuan biaya pendidikan yaitu :

Sebanyak 2,1% tidak memenuhi syarat seperti calon peserta non PNS, sudah memiliki

ijazah D3 bid.Kesehatan, non nakes, memiliki pengalaman kurang dari 5 tahun

Sebanyak 1,5 % distribusi calon peserta tersebar di DTPK sehingga kesulitan dalam

akses ke PT yang letak georafis belum mendukung.

Sebanayak 0,4 calon mengundurkan diri karena tidak memperoleh ijin dari atasan

langsung .hal ini terjadi karena surat izin dari KemenPAN dan RB belum terbit

Sebanyak 0,2% mengundurkan diri karena sakit atau meninggal

3. Adanya kebijakan pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2017

tanggal 22 Juni 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, sehingga

anggaran Pusdik SDM Kesehatan diefisiensi.

4. Seringnya revisi kegiatan sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga

pelaksanaan kegiatan menumpuk di akhir tahun

5. Perubahan kebijakan yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan dan

anggaran

6. Adanya pelaksanaan kegiatan yang tergantung pada jadual pihak ketiga/Narasumber

sehingga jadual jadi berubah dari rencana yang telah disusun


C. Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan Berdasarkan Output Kegiatan yang

disandingkan dengan Anggaran Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2017

Berdasarkan Output kegiatan realisasi anggaran dalam pelaksanaan program/ kegiatan

Pusdik SDM Kesehatan tahun 2017 mempunyai 6 output kegiatan, dimana masing-masing

output telah mencerminkan pelaksanaan kegiatan didalamnya. Alokasi dan realisasi per

output kegiatan dapat diuraikan pada tabel 16 berikut :

Tabel 16

Alokasi dan Realisasi Anggaran Disandingkan Dengan Output Kegiatan


Kode Fungsi/Output Target Capaian % Alokasi Realisasi Bruto

(SP2D bagian Keuangan Pusdik SDM Kesehatan)

% Realisasi Netto (SMART DJA Kemenkeu tgl 23 Jan 2018)

%

2077 Pendidikan SDM Kesehatan

77.732.549.000

74.998.635.282

96,48% 72.651.255.198

93,46%

2.077.501 Prodi dan Institusi Pendidikan yang terakreditasi baik (minimal B)

274 314 114,60%

11.799.484.000

11.579.610.193

98,14%

10.756.554.063

91,16%

2.077.502 Tenaga kesehatan yang belum D.III yang mendapatkan Program bantuan biaya pendidikan

16.190

15.388

95,05%

58.086.860.000

55.720.031.790

95,93%

54.435.768.719

93,71%

2.077.503 Program studi dan institusi poltekkes kemenkes yang dikembangkan

3

3

100,00%

865.272.000

848.915.389

98,11%

813.578.974

94,03%

2.077.504 Kerjasama dan kemitraan diknakes

7

7

100,00%

2.221.886.000

2.167.905.533

97,57%

1.977.588.398

89,00%

2.077.951 Layanan Internal (Overhead)

1

1

100,00%

2.458.088.000

2.421.457.631

98,51%

2.407.350.298

97,94%

2.077.994 Layanan Perkantoran

12

12

100,00%

2.300.959.000

2.260.714.746

98,25%

2.260.414.746

98,24%

Sumber : Laporan Keuangan Subbagian TU Pusdik SDMK dan e-Monev SMART DJA tgl 23 Januari 2017

Tabel 16 menunjukkan capaian output pada masing-masing output dapat tercapai 100%,

kecuali output tenaga kesehatan yang belum DIII yang mendapatkan Program Bantuan Biaya

Pendidikan hanya tercapai sebesar 95,05%. Untuk realisasi anggaran bruto berdasarkan

output kegiatan rata-rata pencapaian baik diatas 90%. Sedangkan untuk realisasi netto juga

masih pada kategori baik diatas 85% hanya ada 1 output dibawah 90% seperti output

Kerjasama dan kemitraan diknakes sebesar 89,00%. Realisasi Bruto tertinggi terdapat pada

output Layanan Internal sebesar 98,51% dan terendah terdapat pada output tenaga kesehatan

yang mendapatkan program bantuan biaya pendidikan sebesar 95.93%. Sedangkan realisasi

netto tertinggi pada layanan perkantoran sebesar 98,24% dan terendah terdapat pada output

kerjasama dan kemitraan diknakes sebesar 89,00%.


Rencana tindak lanjut:

1. Indikator jumlah program studi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi sangat baik,

sebagai berikut :

Koordinasi dengan bagian kepegawaian Sekretariat badan PPSDM Kesehatan untuk

solusi dosen

Koordinasi dengan bagian Program dan Informasi Sekretariat Badan PPSDM

Kesehatan untuk pemenuhan Sarana dan Prasarana.

Mendorong program studi dan Institusi Poltekkes Kemenkes untuk melakukan upaya-

upaya dalam mencapai akreditasi minimal B

Melakukan pendampingan dalam penyusunan borang akreditasi

2. Indikator tenaga kesehatan penerima yang belum diploma III penerima bantuan biaya

pendidikan, sebagai berikut :

Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan Dinas Kesehatan Provinsi UPT

Kemenkes/TNI Polri sebagai pengusul tenaga kesehatan dibawah Diploma III, untuk

dapat mengusulkan calon peserta pada tahun 2018, berupa data calon peserta yang

benar-benar ingin mengikuti Program ini dilengkapi dengan surat pernyataan dari

calon peserta.

Melakukan koordinasi lebih intensif dengan Kemenpan RB, untuk dapat segera

mengeluarkan regulasi tentang izin belajar program, sehingga PPK dari calon peserta

dapat mengeluarkan surat izin belajar mengikuti Program Percepatan Pendidikan

melalui RPL.

Mengusulkan revisi PT Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan ke

Kemenristek Dikti, yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Kepmenristek Dikti No.113

Tahun 2017, sehingga dapat mengakomodir tenaga kesehatan yang masih banyak

dibawah Diploma III namun tidak bisa mengikuti program tsb karena tekendala tidak

ada PT Penyelenggara Program di wilayah tsb.

3. Agar sub bidang di lingkungan Pusdik SDM Kesehatan melakukan evaluasi terhadap

indikator di Rencana Aksi Kegiatan untuk dapat disesuaikan dengan kegiatan dan usulan

kegiatan yang akan dilaksankan.

4. Melakukan perencanaan kegiatan secara SMART yaitu Specific (terperinci), Measurable

(jelas dan terukur), Achievable (dapat dicapai), Relevant (keterkaitan antara target

output), Time-bond (memiliki jangka waktu).

5. Meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien

6. Meningkatkan optimalisasi efisiensi secara baik dan tepat dalam mendukung program

pelaksanaan kegiatan sehingga tujuan dapat tercapai.


7. Meningkatkan peran sistem dan manajemen organisasi sehingga pelaksanaan kegiatan

dapat berjalan baik dan lancar melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan

kegiatan dan anggaran secara berkala.


BAB V

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Pendidikan SDM Kesehatan tahun 2017 merupakan

perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan program terhadap

pencapaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan RI Tahun 2015-2019.

Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian

kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan Renstra Kemenkes

Tahun 2015-2019 dapat tercapai sesuai dengan sasaran, walaupun indikator kinerja jumlah

tenaga kesehatan yang belum DIII penerima program bantuan biaya pendidikan tidak tercapai

100%.

Hasil pengukuran dan evaluasi Indikator Kinerja Pusat Pendidikan SDM Kesehatan tahun

2017 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019

adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Jumlah program studi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi sangat

baik dapat tercapai dengan memuaskan dari target 274 prodi terakreditasi sangat baik

tercapai sebanyak 314 prodi dengan nilai kinerja sebesar 114.60%.

2. Indikator Kinerja jumlah tenaga kesehatan yang belum DIII penerima program bantuan

biaya pendidikan tidak tercapai dari target 16.190 orang yang mendapat bantuan biaya

pendidikan tercapai sebesar 15.388 atau dengan kinerja sebesar 95.05%. Tidak

tercapainya target disebabkan adanya peserta yang tidak memenuhi syarat,

mengundurkan diri, sakit, meninggal dunia, tidak mendapat izin dari pimpinan langsung

dan letak geografis (DTPK) yang sulit bagi peserta untuk menjangkau Perguruan Tinggi

penyelenggara pendidikan.

3. Pencapaian kinerja pada tahun ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada

tahun sebelumnya karena adanya perubahan indikator kinerja yang menyesuaikan

Permenkes 64 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kementerian

Kesehatan.

4. Alokasi awal Pusdik SDM Kesehatan sebesar Rp 99.803.209.000, namun pada tanggal

14 agustus 2017 terjadi efisiensi anggaran Pusdik SDM Kesehatan sebesar Rp

22.301.054.000, sehingga alokasi Pusdik SDM Kesehatan pada tahun 2017 sebesar Rp

77.502.155.000, kemudian Pusdik SDM Kesehatan mendapatkan hibah langsung


sebesar Rp 230.394.000 sehingga total alokasi Pusdik SDM Kesehatan tahun 2017

sebesar Rp. 77.732.549.000 dan telah terealisasi secara bruto sebesar Rp.

74.998.635.282 (96.48%) dan realisasi Netto sebesar Rp. 72.651.255.198 (93.46%).

5. Menurut data e-Monev SMART DJA berdasarkan jenis belanja realisasi belanja barang

Pusdik SDM Kesehatan sebesar Rp 72.285.849.798 (93.43%) dari alokasi Rp

77.368.650.000 dan belanja modal sebesar Rp 359.405.400 (98.77%) dari alokasi

anggaran Rp 363.899.000.

6. Jika dibandingkan dengan alokasi tahun 2015 dan 2016 terdapat kenaikan realisasi

anggaran dimana pada tahun 2016 dari alokasi Rp 63.297.010.000 (termasuk hibah

UNFPA 176.160.000) terealisasi sebesar Rp 51.706.883.741 (81.69%). Sedangkan pada

tahun 2015 dari alokasi sebesar Rp 44.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp

36.854.264.772 (83.76%).

Setiap capaian indikator telah direviu secara berkala melalui evaluasi triwulan dan digunakan

untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala. Berdasarkan hasil reviu maka

dirumuskan langkah strategis untuk bahan pertimbangan perencanaan dan penganggaran

tahun berikutnya, yaitu :

1. Indikator jumlah program studi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi sangat baik,

sebagai berikut :

Koordinasi dengan bagian kepegawaian Sekretariat badan PPSDM Kesehatan untuk

solusi dosen

Koordinasi dengan bagian Program dan Informasi Sekretariat Badan PPSDM

Kesehatan untuk pemenuhan Sarana dan Prasarana.

Mendorong program studi dan Institusi Poltekkes Kemenkes untuk melakukan upaya-

upaya dalam mencapai akreditasi minimal B

Melakukan pendampingan dalam penyusunan borang akreditasi

2. Indikator tenaga kesehatan penerima yang belum diploma III penerima bantuan biaya

pendidikan, sebagai berikut :

Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan Dinas Kesehatan Provinsi UPT

Kemenkes/TNI Polri sebagai pengusul tenaga kesehatan dibawah Diploma III, untuk

dapat mengusulkan calon peserta pada tahun 2018, berupa data calon peserta yang

benar-benar ingin mengikuti Program ini dilengkapi dengan surat pernyataan dari

calon peserta.

Melakukan koordinasi lebih intensif dengan Kemenpan RB, untuk dapat segera

mengeluarkan regulasi tentang izin belajar program, sehingga PPK dari calon peserta


dapat mengeluarkan surat izin belajar mengikuti Program Percepatan Pendidikan

melalui RPL.

Mengusulkan revisi PT Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan ke

Kemenristek Dikti, yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Kepmenristek Dikti No.113

Tahun 2017, sehingga dapat mengakomodir tenaga kesehatan yang masih banyak

dibawah Diploma III namun tidak bisa mengikuti program tsb karena tekendala tidak

ada PT Penyelenggara Program di wilayah tsb.

3. Agar sub bidang di lingkungan Pusdik SDM Kesehatan melakukan evaluasi terhadap

indikator di Rencana Aksi Kegiatan untuk dapat disesuaikan dengan kegiatan dan usulan

kegiatan yang akan dilaksankan.

4. Melakukan perencanaan kegiatan secara SMART yaitu Specific (terperinci), Measurable

(jelas dan terukur), Achievable (dapat dicapai), Relevant (keterkaitan antara target

output), Time-bond (memiliki jangka waktu).

5. Meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien

6. Meningkatkan optimalisasi efisiensi secara baik dan tepat dalam mendukung program

pelaksanaan kegiatan sehingga tujuan dapat tercapai.

7. Meningkatkan peran sistem dan manajemen organisasi sehingga pelaksanaan kegiatan

dapat berjalan baik dan lancar melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan

kegiatan dan anggaran secara berkala.

Laporan kinerja ini berisikan informasi tentang pencapaian target indikator kinerja kegiatan

Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2017 dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang

pelaksanaan akuntabilitas, umpan balik peningkatan kinerja, peningkatan perencanaan baik

perencanaan program/kegiatan maupun perencanaan organisasi, peningkatan kredibilitas dan

kepercayaan masyarakat terhadap Pusdik SDM Kesehatan, pemahaman dan penilaian

pencapaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta menjadikan Pusdik

SDM Kesehatan lebih akuntabel, sehingga penyelenggaraan organisasi lebih efisien, efektif

dan responsif terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Laporan Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2017

59

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Lampiran 1

Lampiran 2

Lampiran 3

Lampiran 4

Lampiran 5

LAPORAN ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN DALAM RANGKA

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PUSDIK SDM KESEHATAN TAHUN 2017

Sasaran Strategis

Indikator Alokasi Realisasi Bruto (SP2D bagian

Keuangan Pusdik SDM Kesehatan)

% Realisasi Netto (e-Monev SMART

DJA tgl 23 Jan 2018)

%

Akreditasi Program Studi Poltekkes Kemenkes RI


14.886.642.000 14.596.431.115 98,05% 13.547.721.435 91,01%

Program bantuan biaya pendidikan bagi tenaga kesehatan yang belum D3

Jumlah Tenaga Kesehatan yang belum DIII penerima program bantuan biaya pendidikan

58.086.860.000 55.720.031.790 95,93% 54.435.768.719 93,71%

Ketatausahaan Penyelenggaraan Pendidikan SDM Kesehatan Dalam Mendukung Sasaran Program Pusdik SDM Kesehatan

4.759.047.000 4.682.172.377 98,38% 4.667.765.044 98,08%

Jumlah 77.732.549.000 74.998.635.282 96,48% 72.651.255.198 93,46%

Lampiran 6

MATRIK RENCANA AKSI PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

TAHUN 2015-2019 NO

KEGIATAN

PELAKSANAAN

SASARAN

RINCIAN KEGIATAN

INDIKATOR

DEFINISI OPERASIONAL

CARA

PERHITUNGAN

BASELI

NE

(2014)

TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

I PENDIDIKAN SDM KESEHATAN

Fasilitasi

pengembangan

pendidikan dan

kemitraan

Kebijakan teknis

dan pelaksanaan

pendidikan SDM

kesehatan di

bidang fasilitasi

pengembangan

pendidikan dan

kemitraan

(1) Fasilitasi

pengembangan

pendidikan, meliputi :

(a) Penyusunan

kebijakan teknis

tentang

Pengembangan

Pendidikan SDM

Kesehatan

Jumlah dokumen

rancangan

kebijakan teknis

Pengembangan

Pendidikan SDM

Kesehatan

dokumen rancangan

kebijakan teknis

pengembangan pendidikan

SDM Kesehatan sesuai

dengan kebutuhan program

kesehatan, perkembangan

IPTEK dan peraturan yang

berlaku seperti : pedoman

pengembangan prodi,

juknis, juklak

Menghitung jumlah

dokumen

rancangan

kebijakan yang

telah disahkan

oleh Kepala Pusat

atau Kepala Badan

atau Menteri

Kesehatan

2 1 2 1 1

(b) Pengembangan

pendidikan SDM

kesehatan

Jumlah dokumen

pengembangan

pendidikan SDM

Kesehatan

dokumen rencana

pengembangan pendidikan

SDM Kesehatan dalam

rangka Tri Dharma

Perguruan Tinggi

(Pendidikan/Pengajaran,

Penelitian dan Pengabmas)

seperti fasilitasi roadmap

pendidikan termasuk PJJ,

fasilitasi roadmap

pengembangan penelitian

dan pengabmas

Nilai absolut

dokumen rencana

pengembangan

pendidikan SDM

Kesehatan pada

tahun berjalan

1 1 1 1 1

(c) Penyusunan

dokuman dalam

rangka

mendukung

pendidikan jarak

jauh dan

peningkatan

kompetensi dan

kualifikasi

tenaga

kesehatan

Jumlah dokuman

dalam rangka

mendukung

pendidikan jarak

jauh dan

peningkatan

kompetensi dan

kualifikasi

tenaga

kesehatan

dokumen dalam rangka

mendukung pelaksanaan

pendidikan jarak jauh dan

percepatan peningkatan

kompetensi dan kualifikasi

pendidikan tenaga

kesehatan, seperti

panduan bagi dosen dan

tutor PJJ,instrumen RPL,

laporan kegiatan dan

laporan monev

Nilai absolut

dokumen

mendukung

pelaksanaan

pendidikan jarak

jauh dan program

percepatan

pendidikan dalam

satu tahun berjalan

1 2 3 3 3

(d) Program

peningkatan

kompetensi dan

kualifikasi

tenaga

kesehatan dari

pendidikan

jenjang

JPM/Diploma I

ke Dimploma III

Jumlah tenaga

kesehatan yang

belum diploma III

penerima

bantuan program

bantuan biaya

pendidikan

Jumlah tenaga kesehatan

yang bekerja di pelayanan

kesehatan (PNS) dengan

kualifikasi pendidikan

JPM/DI yang mendapatkan


kejenjang Diploma III

Jumlah peserta

baru dan lama

penerima bantuan

pendidikan.

0 0 16.190

k)

30.620

k)

37.819

k)

(e) Kajian

Pendidikan SDM

Kesehatan

Jumlah dokumen

kajian

pendidikan

terkait

implementasi

penyelenggaraa

n pendidikan,

pengembangan

pendidikan,

kompetensi

lulusan

pendidikan SDM

kesehatan,

kebutuhan

kompetensi SDM

kesehatan

menurut jenis

SDM kesehatan

Dokumen kajian pendidikan

terkait implementasi

penyelenggaraan

pendidikan,

pengembangan pendidikan,

kompetensi lulusan

pendidikan SDM kesehatan,

kebutuhan kompetensi

tenaga kesehatan menurut

jenis SDM kesehatan

seperti kajian program PJJ,

kajian kompetensi lulusan,

kajian kebutuhan

pendidikan (prodi) SDM

kesehatan (termasuk kajian

kebutuhan pendidikan

tenaga kesehatan/program

studi)

Nilai absolut

dokumen kajian

pendidikan SDM

kesehatan dalam

satu tahun berjalan

1 0 1 1 1

2) Kemitraan, meliputi :

(a) Penyusunan

kebijakan teknis

tentang

kemitraan

pendidikan

bidang

kesehatan

Jumlah dokumen

kebijakan teknis

tentang

kerjasama

pendidikan

bidang

kesehatan

dokumen kebijakan teknis

tentang kerjasama

pendidikan bidang

kesehatan seperti petunjuk

teknis, pedoman, panduan

kerjasama pendidikan

bidang kesehatan

Menghitung jumlah

dokumen

kebijakan teknis

tentang kerjasama

pendidikan bidang

kesehatan

- 2 2 2 2

(b) Kemitraan

pendidikan

bidang

kesehatan di

dalam dan luar

negeri

Jumlah dokumen

fasilitasi

kerjasama

pendidikan

bidang

kesehatan di

dalam dan luar

negeri

dokumen fasilitasi

kerjasama bidang akademik

dan/atau non akademik

perguruan tinggi dengan

pihak lain baik di dalam dan

luar negeri seperti

rekomendasi, telaah,

laporan, rancangan

MoU/MoA

Menghitung jumlah

dokumen fasilitasi

kerjasama bidang

akademik dan/atau

non akademik

perguruan tinggi

dengan pihak lain

baik di dalam dan

luar negeri

- 3 5 5 5

(c) Monitoring dan

evaluasi

pelaksanaan

kemitraan

pendidikan

bidang

kesehatan di

dalam dan luar

negeri

Jumlah dokumen

monitoring dan

evaluasi

pelaksanaan

kerjasama

pendidikan

bidang

kesehatan di

dalam dan luar

negeri

dokumen monitoring dan

evaluasi pelaksanaan

kerjasama pendidikan

bidang kesehatan di dalam

dan luar negeri

Menghitung jumlah

dokumen

monitoring dan

evaluasi

pelaksanaan

kerjasama

pendidikan bidang

kesehatan di

dalam dan luar

negeri

- 1 1 1 1

2.

Penyelenggaraan

pendidikan

Kebijakan teknis

pendidikan dan

pelaksanaan

pendidikan di

bidang fasilitasi

teknis pendidikan

1) Fasilitasi teknis


dan penunjang

penyelenggaraan

pendidikan sumber

daya manusia

kesehatan

(a) Penyusunan

kebijakan teknis

pelaksanaan Tri

Dharma

Perguruan

Tinggi

pendidikan SDM

Kesehatan

Jumlah dokume

kebijakan teknis

pelaksanaan Tri

Dharma

Perguruan

Tinggi bidang

kesehatan

sesuai dengan

Standar

Nasional

Perguruan

Tinggi (SNPT)


pelaksanaan Tri Dharma

Perguruan Tinggi Bidang

Kesehatan sesuai dengan

SNPT seperti pedoman,

juklak, juknis dan protap

Menghitung jumlah

dokumen

kebijakan yang

telah disahkan

oleh Kepala Pusat

atau Kepala Badan

atau Menteri

Kesehatan

2 2 1 1

(b) Pengembangan

dokumen

penyelanggaraa

n Pendidikan

SDM Kesehatan

Jumlah dokumen

pengembangan

penyelenggraan

Pendidikan SDM

Kesehatan

dokumen pengembangan

teknis penyelenggaraan

Tridharma Perguruan Tinggi

pendidikan tenaga

kesehatan, seperti

penyusunan kurikulum inti,

IPE, IPC

Menghitung

Jumlah dokumen

pengembangan

teknis pelaksaan

pendidikan SDM

Kesehatan

4 4 4 4

2) Fasilitasi penunjang


(a) Penyusunan

kebijakan teknis

penunjang

pendidikan

Jumlah dokumen

kebijakan teknis

penunjang

pendidikan yang

disusun sesuai

dengan

peraturan


penunjang pendidikan yang

disusun sesuai dengan

peraturan seperti pedoman,

juknis, juklak , protap

Menghitung jumlah

dokumen yang

disusun terkait

kebijakan teknis

penunjang

pendidikan yang

disahkan oleh

Kepala Pusat atau

Kepala Badan atau

Menteri Kesehatan

1 1 1 1

(b) Pengembangan

penunjang

pendidikan

akademik dan

non akademik

Jumlah dokumen

pengembangan

penunjang

pendidikan

akademik dan

non akademik

dokumen pengembangan

penunjang pendidikan

akademik dan non

akademik sesuai dengan

kebutuhan

penyelenggaraan

pendidikan, perkembangan

IPTEK dan peraturan yang

berlaku seperti : sistem

informasi, manajemen

laboratorium dan

perpustakaan,

pengembangan modul

pembelajaran,pengembang

an sarana prasarana

pembelajaran dan kegiatan

kemahasiswaan

Menghitung jumlah

dokumen

pengembangan

penunjang

pendidikan

akademik dan non

akademik pada

tahun berjalan

yang disahkan

oleh Kepala Pusat

atau Kepala Badan

atau Menteri

Kesehatan

2 2 2 2

3

Fasilitasi

Akreditasi dan

Pengendalian

Mutu pendidikan

Kebijakan teknis

dan pelaksanaan

pendidikan sumber

daya manusia

kesehatan di

bidang fasilitasi

akreditasi dan

pengendalian mutu

pendidikan sumber

daya manusia

kesehatan

1) Fasilitasi Akreditasi,

meliputi :

(a) Penyusunan

kebijakan teknis

akreditasi

program

studi/institusi

pendidikan

nakes

Jumlah

kebijakan teknis

akreditasi

program studi/

Institusi

Poltekkes

Kemenkes RI


seperti pedoman, juknis,

kajian akreditasi

prodi/institusi

Menghitung jumlah

dokumen

kebijakan teknis

akreditasi program

studi dan institusi

yang ditanda

tangan oleh Kapus

atau Ka badan

0 1 2 1 1

Persentase

program

studi/Institusi

Poltekkes

Kemenkes yang

terakreditasi baik

Jumlah prodi/Poltekkes

kemenkes yang

terakreditasi baik

dibandingkan dengan

jumlah prodi yang habis

masa berlakunya dan prodi

baru dikali seratus persen

Jumlah program

studi/ Poltekkes

yang terakreditasi

baik dibandingkan

dengan jumlah

prodi yang habis

masa berlakunya

dan prodi baru

dikali seratus

persen

50% 60% 0 0 0

(b) Fasilitasi

Pelaksanaan

Akreditasi

program studi

Pendidikan

Poltekkes

Kemenkes

jumlah program

studi Politeknik

Kesehatan

Kementerian

Kesehatan yang

terakreditasi

sangat baik

Program studi Poltekkes

yang terakreditasi minimal B

Jumlah prodi

poltekkes

kemenkes yang

terakreditasi

minimal B yang

dihitung dari habis

masa berlaku dan

reakreditasi yang

diakumulasikan

dari tahun

sebelumnya

153k) 213k) 274 (k) 321(k) 351 (k)

(c) Fasilitasi

Pelaksanaan

Akreditasi

Institusi

Pendidikan

(Poltekkes)

Kemenkes

jumlah Institusi

poltekkes yang

terakreditasi

sangat baik

Institusi Poltekkes yang

terakreditasi minimal B

Jumlah Institusi

poltekkes

kemenkes yang

terakreditasi

minimal B yang

dihitung dari habis

masa berlaku dan

reakreditasi yang

diakumulasikan

dari tahun

sebelumnya

4(k) 6 (k) 20 (k) 25 (k) 30 (k)

(d) Monitoring dan

Evaluasi

Fasilitasi

Pelaksanaan

Akreditasi

Poltekkes

Kemenkes RI

Jumlah dokumen

Monitoring dan

Evaluasi

Fasilitasi

Pelaksanaan

Akreditasi

Poltekkes

Kemenkes RI

Dokumen Monitoring dan

Evaluasi Fasilitasi

Pelaksanaan Akreditasi

Poltekkes Kemenkes RI

seperti workshop pasca

akreditasi, PD-DIKTI, Profil

Diknakes, analisis data

pelaksanaan akreditasi

prodi/institusi

Menghitung

Dokumen

Monitoring dan

Evaluasi Fasilitasi

Pelaksanaan

Akreditasi

Poltekkes

Kemenkes RI

dalam tahun

berjalan

2

1

2

2

2

2) Pengendalian mutu


(a) penyusunan

kebijakan

teknis

pengendalian

mutu

pendidikan

SDM kesehatan

Jumlah dokumen

kebijakan teknis

pengendalian

mutu pendidikan

SDM Kesehatan


Pengendalian Mutu

Pendidikan SDM

Kesehatan, seperti :

standar, pedoman,

juknis,juklak, SOP terkait

dengan Pengendalian mutu

pendidikan SDM kesehatan

Menghitung jumlah

dokumen

kebijakan teknis

Pengendalian

Mutu SDM

Kesehatan yang

ditanda tangan

oleh Kapus atau

Ka badan atau

Menteri Kesehatan

1 2 2 2 2

(b) Pengendalian

mutu internal

pendidikan SDM

kesehatan

Jumlah dokumen

pengendalian

mutu internal

pendidikan SDM

kesehatan

dokumen kegiatan

pengendalian mutu internal

pendidikan SDM Kesehatan

sesuai dengan peraturan

yang berlaku seperti Sistem

Informasi SPMI berbasis

Web, Audit Mutu Internal,

Try Out/Uji Kompetensi,

Pemantauan

Penyelenggaraan Tri Darma

Perguruan Tinggi, yang

sudah dilakukan

pengolahan dan analisis

data

Menghitung jumlah

dokumen

pengendalian mutu

internal pendidikan

SDM Kesehatan

3 6 6 6 6

(c) Peningkatan

kapasitas bagi

pendidik

Jumlah pendidik

dan tenaga

kependidikan

yang

ditingkatkan

kapasitasnya

Pendidik yang telah

ditingkatkan kapasitasnya

melalui pelatihan yang

tersertifikasi

menghitung

jumlah tenaga

pendidik yang

telah ditingkatkan

kapasitasnya

1.200 2.310 0 0 0

(d) Penyusunan

kurikulum dan

modul

peningkatan

mutu nakes

Jumlah

kurikulum dan

modul

peningkatan

mutu nakes

kurikulum dan modul yang

telah disusun dan dicetak

terkait dengan peningkatan

mutu nakes seperti

peningkatan kapasitas

dosen dalam membuat soal,

peningkatan kapastitas

dosen dalam metodologi

penelitian

menghitung jumlah

kurikulum dan

modul yang telah

disusun pada

tahun berjalan

10 9 0 0 0

(e) Peningkatan

Mutu Pendidikan

tenaga

Kesehatan

Jumlah dokumen

Peningkatan

Mutu pendidikan

tenaga

kesehatan

dokumen Peningkatan Mutu

pendidikan tenaga

kesehatan yang berkaitan

dengan mutu lulusan, mutu

pendidik dan kependidikan

seperti Sipenmaru,

Sertifikasi dosen

menghitung jumlah

dokumen laporan

Peningkatan Mutu

pendidikan tenaga

kesehatan

1 2 1 1 1

4. Ketata-usahaan

Pusat Pendidikan

SDM Kesehatan

Peningkatan

kualitas

Pendidikan SDM

Kesehatan

(a) Penyusunan

Dokumen

Perencanaan,

Program dan

Anggaran ,

Evaluasi dan

Pelaporan

Jumlah

Dokumen

Perencanaan,

Program dan

Anggaran,

Evaluasi dan

Pelaporan

Dokumen Perencanaan,



seperti Bahan Rencana

Kerja Pemerintah (RKP),

Bahan Renja KL,Bahan

Renstra, Bahan RAP,

RAK,DIPA RKA-KL, POK,

PK,RPD/RPK, Laporan

Triwulan, Laporan Tahunan,

LAKIP

Menghitung

Jumlah Dokumen

Perencanaan,

Program dan

Anggaran,

Evaluasi dan

Pelaporan

10 10 10 10 10

(b) Penyusunan

Dokumen

Pengelolaan

Keuangan dan

BMN

Jumlah

Dokumen

Pengelolaan

Keuangan dan

BMN

Dokumen Pengelolaan

Keuangan dan BMN seperti

Laporan SAI, LK, SIMAK

BMN, SIBARJA, Laporan

Penghapusan, Pengadaan

Barjas

Menghitung

Jumlah Dokumen

Pengelolaan

Keuangan dan

BMN

6 6 6 6 6

(c) Penyusunan

Dokumen urusan

kepegawaian,

tata laksana,

kearsipan, dan

tat persuratan

serta

kerumahtanggaa

n

Jumlah

Dokumen urusan

kepegawaian,

tata laksana,

kearsipan, dan

tata persuratan

serta

kerumahtanggaa

n

Dokumen urusan


kearsipan, dan tat

persuratan serta

kerumahtanggaan seperti

SKP,KGB,KP,SIMKA,

usulan pensiun, mutasi dan

permasalahan

kepegawaian,ABK,SOP,

Infojab,PMPRB online,

tatalaksana organisasi,

penataan arsip, penyusutan

arsip dan e-filling)

Menghitung

Jumlah Dokumen

urusan

kepegawaian, tata

laksana,

kearsipan, dan tat

persuratan serta

kerumahtanggaan

15 15 15 15 15

(d) Layanan Internal

Perkantoran

Jumlah Layanan

Internal

Perkantoran

Pusat

Pendidikan SDM

Kesehatan

Layanan internal

Perkantoran Pusat

Pendidikan SDM Kesehatan

yang dilaksanakan dalam

kurun waktu satu tahun (12

kali layanan) seperti

Pengawalan Pimpinan,

Pembinaan,Rapat

Koordinasi Pemeliharaan

Perkantoran, Pencetakan.

Menghitung

layanan dalam

satu tahun (12

layanan)

12 12 12 12 12

Lampiran 7

TARGET DAN CAPAIAN RENCANA AKSI PUSAT PENDIDIKAN SUMBER

DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2017

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

CAPAI

AN

PER-

SENTASE



2 2 100%


1 3 300%


3 4 133.3%


16.190k) 15.388k)

95,05%


1 0 0%


2 2 100%


5 4 80%


1 1 100%

B


Jumlah dokumen kebijakan teknis pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi bidang kesehatan sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT)

2 2 100%


4 8 200%


1 1 100%

Jumlah dokumen pengembangan penunjang pendidikan akademik dan non akademik

2 4 200%

C Kebijakan teknis dan pelaksanaan pendidikan sumber daya manusia kesehatan di bidang fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manuasia kesehatan


2 2 100%

Persentase program studi Polteknik Kemenkes yang terakreditasi baik

0 0 0%


274k) 314k) 114,59%


20k) 17k) 85%


2 3 150%


2 9 450%


6 4 66.67%

Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya

0 0 100%


0 0 100%


1 2 200%

D Terlaksananya

ketatausahaan

pendidikan sumber

daya manusia

kesehatan

Jumlah dokumen Perencanaan,



10 12 120%


Keuangan dan BMN

6 6 100%





15 15 100%



SDM Kesehatan

12 12 100%

RATA-RATA KINERJA

119.66 %

Lampiran 8

HASIL AKREDITASI PRODI POLTEKKES

31 DESEMBER 2017

DIPLOMA III

NO POLTEKKES ITEM PRODI TEMPAT AKREDITASI PRODI SKOR

NILAI DALUARSA

BANPT LAM

1 ACEH 1 Kebidanan Langsa B 320 31/01/2021

2 Kebidanan Meulaboh B 317 19/03/2021

3 Kebidanan Banda Aceh B 311 31/01/2021

4 Kesehatan Lingkungan Banda Aceh B 306 26/11/2021

5 Gizi Banda Aceh B 301 30/10/2021

6 Keperawatan Gigi Banda Aceh B 309 09/05/2020

SUB TOTAL 6

2 MEDAN

1 Keperawatan Medan B 330 21/12/2020

2 Kebidanan Medan B 333 30/12/2020

3 Kebidanan Pematang Siantar

B 323 30/12/2020

4 Kebidanan Padang Sidempuan

B 329 20/02/2021

5 Keperawatan Gigi Medan B 306 21/12/2020

6 Farmasi Medan B 311 08/11/2020

7 Analis Kesehatan Medan B 302 21/12/2020

8 Gizi Lubuk Pakam B 304 31/01/2021

9 Kesehatan Lingkungan Kabanjahe B 311 20/02/2021

SUB TOTAL 9

3 PADANG

1 Keperawatan Padang B 351 31/01/2021

2 Keperawatan Solok B 331 30/12/2020

3 Keperawatan Gigi Bukit Tinggi B 335 28/01/2022

4 Kebidanan Padang B 322 21/12/2020

5 Kebidanan Bukittinggi B 344 21/12/2020

6 Kesehatan Lingkungan Padang B 327 30/05/2020

7 Gizi Padang B 328 12/09/2020

SUB TOTAL 7

4 RIAU

1 Keperawatan Pekanbaru B 325 30/07/2021

2 Gizi Pekanbaru B 307 24/07/2020

3 Kebidanan Pekanbaru B 344 30/07/2021

SUB TOTAL 3

5 JAMBI

1 Keperawatan Jambi B 302 16/04/2021

2 Kebidanan Jambi B 303 21/05/2021

3 Kesehatan Lingkungan Jambi B 310 10/07/2020

SUB TOTAL 3

6 BENGKULU

1 Keperawatan Curup B 319 21/12/2020

2 Keperawatan Bengkulu B 352 31/01/2021

3 Gizi Bengkulu B 347 19/09/2020

4 Kebidanan Bengkulu B 342 21/12/2020

5 Kebidanan Curup B 347 01/10/2021

6 Analis Kesehatan Bengkulu B 339 01/10/2021

7 Kesehatan Lingkungan Bengkulu B 323 30/10/2021

SUB TOTAL 7

7 PALEMBANG

1 Keperawatan Palembang B 316 31/01/2021

2 Keperawatan Baturaja B 318 26/11/2021

3 Keperawatan Lubuk Linggau B 309 23/12/2021

4 Kebidanan Palembang B 325 31/01/2021

5 Gizi Palembang B 310 03/09/2020

6 Keperawatan Gigi Palembang B 311 30/05/2020

SUB TOTAL 6

8 TANJUNG KARANG

1 Keperawatan Tanjung Karang B 340 30/10/2021

2 Keperawatan Kota Bumi B 314 01/10/2021

3 Kebidanan Metro B 326 01/10/2021

4 Kebidanan Tanjung Karang B 333 30/10/2021

5 Kesehatan Lingkungan Tanjung Karang B 317 30/10/2021

6 Keperawatan Gigi Tanjung Karang B 301 30/10/2021

7 Analis Kesehatan Tanjung Karang B 324 01/10/2021

8 Gizi Tanjung Karang B 322 31/10/2020

9 Teknik Gigi Tanjung Karang B 313 30/10/2021

10 Farmasi Tanjung Karang B 329 01/10/2021

SUB TOTAL 10

9 TANJUNG PINANG

1 Kesehatan Lingkungan Tanjung Pinang B 317 20/02/2021

SUB TOTAL 1

10 JAKARTA I

1 Keperawatan Jakarta Selatan B 351 30/12/2020

2 Kebidanan Jakarta Selatan B 310 30/12/2020

3 Keperawatan Gigi Jakarta Selatan B 311 09/05/2020

SUB TOTAL 3

11 JAKARTA II

1 Kesehatan Lingkungan Jakarta Selatan A 363 10/07/2020

2 Teknik Elektromedik Jakarta Selatan B 306 28/03/2020

3 Teknik Radiologi & Radioterapi

Jakarta Selatan B 318 12/12/2020

4 Gizi Jakarta Selatan B 356 10/07/2020

5 Teknik Gigi Jakarta Selatan B 324 03/09/2020

6 Analis Farmasi & Makanan

Jakarta Selatan B 319 15/08/2020

7 Farmasi Jakarta Pusat B 313 29/12/2020

SUB TOTAL 7

12 JAKARTA III

1 Analis Kesehatan Jakarta Timur B 308 07/08/2020

2 Keperawatan Jakarta Timur B 355 20/02/2021

3 Kebidanan Jakarta Timur A 361 30/12/2020

SUB TOTAL 3

13 BANDUNG

1 Keperawatan Bandung A 363 08/11/2020

2 Keperawatan Bogor B 321 21/12/2020

3 Kebidanan Bandung B 331 08/11/2020

4 Kebidanan Bogor B 309 21/12/2020

5 Kebidanan Karawang B 328 21/12/2020

6 Kesehatan Lingkungan Bandung B 324 24/07/2020

7 Gizi Bandung B 349 03/09/2020

8 Keperawatan Gigi Bandung B 314 24/07/2020

9 Analis Kesehatan Bandung B 325 10/07/2020

10 Farmasi Bandung B 322 18/06/2021

SUB TOTAL 10

14 TASIKMALAYA

1 Keperawatan Tasikmalaya B 350 20/02/2021

2 Keperawatan Cirebon B 328 20/02/2021

3 Kebidanan Tasikmalaya B 342 20/02/2021

4 Kebidanan Cirebon B 335 31/01/2021

5 Keperawatan Gigi Tasikmalaya B 311 31/01/2021

6 Gizi Tasikmalaya B 316 27/06/2019

7 Gizi Cirebon B 310 27/06/2019

8 Pikes Tasikmalaya B 308 08/08/2019

9 Pikes Cirebon B 28/01/2022

10 Farmasi Tasikmalaya B 30/10/2021

SUB TOTAL 10

15 SEMARANG

1 Keperawatan Semarang B 319 18/01/2018

2 Keperawatan Purwokerto B 312 10/10/2018

3 Keperawatan Pekalongan B 310 14/02/2018

4 Keperawatan Blora B 339 19/03/2021

5 Keperawatan Magelang B 340 16/04/2021

6 Kebidanan Semarang B 358 04/04/2018

7 Kebidanan Magelang B 321 07/02/2018

8 Kebidanan Purwokerto B 312 20/072018

9 Kebidanan Blora B 336 26/11/2021

10 Gizi Semarang B 318 31/01/2018


Semarang B 313 04/04/2018


Purwokerto B 323 12/02/2019

13 Keperawatan Gigi Semarang B 301 15/12/2017

14 Kesehatan Lingkungan Purwokerto B 325 04/01/2018

15 Analis Kesehatan Semarang B 318 22/05/2019

SUB TOTAL 15

16 SURAKARTA

1 Keperawatan Surakarta B 321 28/12/2019

2 Fisioterapi Surakarta B 335 07/12/2019

3 Ortotik Prostetik Surakarta B 340 30/05/2020

4 Okupasi Terapi Surakarta B 348 24/07/2020

5 Kebidanan Klaten B 312 28/12/2019

6 Terapi Wicara Surakarta B 319 09/05/2020

7 Akupunktur Surakarta B 316 26/09/2020

8 Jamu Surakarta B 341 27/08/2021

SUB TOTAL 8

17 YOGYAKARTA

1 Keperawatan Yogyakarta A 365 08/11/2020

2 Kebidanan Yogyakarta B 348 21/12/2020

3 Kesehatan Lingkungan Yogyakarta B 317 03/09/2020

4 Gizi Yogyakarta B 317 14/12/2019

5 Keperawatan Gigi Yogyakarta B 321 10/07/2020

6 Analis Kesehatan Yogyakarta B 340 29/12/2020

SUB TOTAL 6

18 MALANG

1 Keperawatan Malang B 345 08/11/2020

2 Keperawatan Blitar B 350 21/09/2020

3 Keperawatan Lawang B 330 08/11/2020

4 Kebidanan Malang B 323 21/09/2020

5 Kebidanan Kediri B 348 08/11/2020

6 Kebidanan Jember B 350 08/11/2020

7 Gizi Malang B 347 14/12/2019

8 Pikes Malang B 314 08/11/2020

SUB TOTAL 8

19 SURABAYA

1 Keperawatan Jl.Sutomo Sby B 353 21/12/2020

2 Keperawatan Jl.Sutopo Sby B 330 31/01/2021

3 Keperawatan Sidoarjo B 318 30/12/2020

4 Keperawatan Tuban B 304 21/05/2021

5 Kebidanan Surabaya B 334 08/11/2020

6 Kebidanan Magetan B 351 21/12/2020

7 Kebidanan Bangkalan B 339 21/12/2020

8 Analis Kesehatan Surabaya B 344 31/10/2020

9 Kesehatan Lingkungan Surabaya B 334 10/07/2020

10 Kesehatan Lingkungan Magetan B 351 14/03/2020

11 Teknik Elektromedik Surabaya B 323 14/03/2020

12 Keperawatan Gigi Surabaya B 328 10/07/2020

13 Gizi Surabaya B 329 31/01/2021

SUB TOTAL 13

20 BANTEN

1 Keperawatan Tangerang B 334 30/12/2020

2 Kebidanan Rangkasbitung B 312 31/01/2021

3 Analis Kesehatan Tangerang B 342 26/11/2021

SUB TOTAL 3

21 DENPASAR

1 Keperawatan Denpasar B 335 31/01/2021

2 Kebidanan Denpasar B 321 21/12/2020

3 Kesehatan Lingkungan Denpasar B 333 10/07/2020

4 Keperawatan Gigi Denpasar B 328 29/12/2020

5 Gizi Denpasar B 334 10/07/2020

6 Analis Kesehatan Denpasar B 314 10/07/2020

SUB TOTAL 6

22 MATARAM

1 Keperawatan Mataram B 304 31/01/2021

2 Kebidanan Mataram B 309 31/01/2021

3 Gizi Mataram B 307 10/07/2020

4 Analis Kesehatan Mataram B 306 09/05/2020

SUB TOTAL 4

23 KUPANG

1 Keperawatan Kupang B 327 31/01/2021

2 Keperawatan Ende B 303 31/01/2021

3 Keperawatan Waingapu B 311 30/12/2020

4 Keperawatan Gigi Kupang B 302 20/02/2021

5 Kebidanan Kupang B 317 31/01/2021

6 Kesehatan Lingkungan Kupang B 321 31/01/2021

7 Farmasi Kupang B 309 30/12/2020

8 Gizi Kupang B 335 30/10/2021

9 Analis Kesehatan Kupang B 337 27/08/2021

SUB TOTAL 9

24 PONTIANAK

1 Kesehatan Lingkungan Pontianak A 365 15/08/2020

2 Gizi Pontianak B 351 10/07/2020

3 Keperawatan Gigi Pontianak B 335 10/07/2020

4 Kebidanan Pontianak B 302 20/02/2021

5 Keperawatan Singkawang B 316 20/02/2021

6 Analis Kesehatan Pontianak B 316 10/07/2020

SUB TOTAL 6

25 PALANGKA RAYA

1 Keperawatan Palangka Raya B 304 30/12/2020

2 Gizi Palangka Raya B 331 23/12/2021

3 Kebidanan Palangka Raya B 342 30/12/2020

SUB TOTAL 3

26 KALIMANTAN TIMUR

1 Keperawatan Samarinda B 314 20/02/2021

2 Analis Kesehatan Samarinda B 335 30/10/2021

3 Kebidanan Samarinda B 320 30/10/2021

SUB TOTAL 3

27 BANJARMASIN

1 Keperawatan Banjarbaru B 318 19/03/2021

2 Keperawatan Gigi Banjarbaru B 311 29/08/2020

3 Kebidanan Banjarmasin B 323 31/01/2021

4 Kesehatan Lingkungan

Banjarbaru B 342 10/07/2020

5 Analis Kesehatan Banjarbaru B 304 29/08/2020

6 Gizi Banjarmasin B 323 31/10/2020

SUB TOTAL 6

28 MANADO

1 Keperawatan Manado B 301 21/12/2020

2 Keperawatan Gigi Manado B 313 30/10/2021

3 Kebidanan Manado B 329 30/12/2020


Manado B 303 10/07/2020

5 Gizi Manado B 320 26/09/2020

6 Farmasi Manado B 350 23/12/2021

7 Analis Kesehatan Manado A 365 23/12/2021

SUB TOTAL 7

29 PALU

1 Keperawatan Palu B 316 20/02/2021

2 Kebidanan Palu B 316 31/01/2021


Palu B 324 20/02/2021

SUB TOTAL 3

30 MAKASSAR

1 Keperawatan Makassar B 310 16/04/2021

2 Keperawatan Pare-pare B 307 30/10/2021

3 Analis Kesehatan Makassar B 306 22/06/2020

4 Kebidanan Makassar B 329 21/05/2021


Makassar B 334 10/07/2020

6 Gizi Makassar B 338 31/10/2020

7 Farmasi Makassar B 334 19/09/2020

8 Fisioterapi Makassar B 325 10/07/2020

9 Keperawatan Gigi Makassar B 320 21/05/2021

SUB TOTAL 9

31 KENDARI

1 Keperawatan Kendari B 307 31/01/2021

2 Gizi Kendari B 314 21/01/2021

SUB TOTAL 2

32 GORONTALO

1 Keperawatan Gorontalo B 302 31/01/2021

2 Kebidanan Gorontalo B 306 30/12/2020

3 Gizi Gorontalo B 312 31/01/2021

SUB TOTAL 3

33 MALUKU

1 Keperawatan Masohi B 312 20/02/2021


Ambon B 302 31/01/2021

SUB TOTAL 2

36 TERNATE

1 Keperawatan Ternate B 319 20/02/2021

2 Gizi Ternate B 325 01/10/2021

SUB TOTAL 2

37 SORONG

1 Keperawatan Manokwari B 305 21/05/2021

2 Gizi Sorong B 302 23/12/2021

SUB TOTAL 2

38 JAYAPURA

1 Keperawatan Merauke B 303 18/06/2021

2 Keperawatan Nabire B 302 01/10/2021

3 Gizi Jayapura B 306 18/06/2021

4 Kebidanan Biak B 306 23/12/2021

5 Kebidanan Mimika B 304 23/12/2021


Jayapura B 304 18/06/2021

7 Analis Kesehatan Jayapura B 304 01/10/2021

8 Farmasi Jayapura B 302 10/07/2020

SUB TOTAL 8

TOTAL 213 78 135

HASIL AKREDITASI PRODI POLTEKKES

31 DESEMBER 2017

DIPLOMA IV

NO POLTEKKES ITEM PRODI AKREDITASI SKOR

NILAI DALUARSA BAN-

PT LAM-

PT

1 ACEH 1 Keperawatan B 326 23/12/2021

2 Gizi B 326 26/11/2021

3 Keperawatan Gigi B 303 10/04/2020

4 Kesehatan Lingkungan B 305 07/12/2019

SUB TOTAL 4

2 Padang 1 Kebidanan B 320 23/12/2021

2 Gizi B 314 04/03/2022


SUB TOTAL 3

3 Riau 1 Kebidanan B 332 27/05/2022

2 Keperawatan B

SUB TOTAL 2

4 Jambi 1 Keperawatan B 305 26/11/2021


SUB TOTAL 2

5 Bengkulu 1 Keperawatan B 320 01/10/2021

2 Kebidanan B 335 01/10/2021

3 Gizi B 332 15/08/2019

SUB TOTAL 3

6 Palembang 1 Keperawatan B 309 30/10/2021

2 Kebidanan B 306 01/10/2021

SUB TOTAL 2

7 Tanjung Karang 1 Kesehatan Lingkungan B 302 30/10/2021

2 Keperawatan B 315 30/10/2021

3 Analis Kesehatan B 320 01/10/2021

SUB TOTAL 3

8 Jakarta II 1 Kesehatan Lingkungan A 365 10/07/2020

2 Teknik Radiodiagnostik & Radioterapi B 332 12/06/2020

3 Gizi B 304 27/05/2019

SUB TOTAL 3

9 Jakarta III 1 Kebidanan B 333 26/11/2021


SUB TOTAL 2

10 Bandung 1 Analis Kesehatan B 314 30/07/2021

2 Gizi B 306 18/06/2021


SUB TOTAL 3

11 Tasikmalaya 1 Kebidanan Cirebon B 350 23/12/2021

2 Kebidanan Tasikmalaya B 345 26/11/2021


SUB TOTAL 3

12 Semarang 1 Keperawatan B 311 14/12/2019

2 Teknik Radiodiagnostik & Radioterapi B 324 14/02/2018


4 Gizi B 316 04/03/2022

5 Kebidanan B 322 14/02/2018

6 Kebidanan Magelang B 307 14/02/2018


8 Keperawatan Jiwa Magelang B 28/02/2020

SUB TOTAL 8

13 Surakarta 1 Fisioterapi B 343 20/05/2020

2 Kebidanan B 349 09/05/2020


4 Okupasi Terapi B 302 23/07/2019

5 Ortotik Prostetik B 303 23/07/2019

6 Akupunktur B 323 27/06/2019

7 Terapi Wicara B 320 28/06/2019

SUB TOTAL 7

14 Yogyakarta 1 Gizi B 308 14/12/2019


3 Keperawatan A 362 16/04/2021

4 Kebidanan B 319 01/10/2021



SUB TOTAL 6

15 Surabaya 1 Keperawatan B 334 26/11/2021


3 Kebidanan B 322 26/11/2021

4 Teknik Elektromedik B 317 30/10/2021



SUB TOTAL 6

16 Malang

1 Keperawatan Malang B 348 28/01/2022

2 Keperawatan Lawang B 307 21/12/2020

3 Gizi B 329 28/12/2019

4 Kebidanan Malang B 349 28/01/2022

5 Kebidanan Kediri B 318 28/01/2022

SUB TOTAL 5

17 Denpasar 1 Gizi B 349 23/12/2021

2 Kebidanan B 301 26/11/2021



SUB TOTAL 4

18 Mataram 1 Kebidanan B 319 26/11/2021

2 Gizi B 303 30/10/2021

3 Keperawatan Mataram B 302 26/11/2021


SUB TOTAL 4

19 Pontianak 1 Kesehatan Lingkungan A 361 30/10/2021

2 Gizi B 324 09/01/2020

3 Keperawatan Singkawang B 321 27/08/2021

4 Kebidanan B 305 01/10/2021


SUB TOTAL 5

20 Kalimantan Timur 1 Keperawatan B 345 26/11/2021

2 Kebidanan B 330 04/03/2022

SUB TOTAL 2

21 Banjarmasin 1 Kebidanan B 308 28/04/2022

2 Gizi B 324 26/11/2021




SUB TOTAL 5

22 Manado

1 GIZI B 328 01/10/2021


3 Kebidanan B 306 30/10/2021


SUB TOTAL 4

23 Makassar 1 Kebidanan B 327 23/12/2021


3 GIZI B 339 04/03/2022

4 Fisioterapi B 335 23/12/2021




SUB TOTAL 7

24 Palu 1 Kebidanan B 308 23/12/2021

SUB TOTAL 1

25 Kendari

1 Gizi B 307 10/11/2021

2 Kebidanan B 303 28/01/2022

SUB TOTAL 2

26 Gorontalo 1 Kebidanan B - 27/05/2022

SUB TOTAL 1

27 Jayapura 1 Keperawatan B 310 26/11/2021

2 Kebidanan B 310 01/10/2021

3 Gizi B 304 07/12/2019

SUB TOTAL 3

28 Banten 1 Keperawatan B 316 23/12/2021

SUB TOTAL 1

TOTAL 101 29 72

Total Diploma III dan Diploma IV = (213+101) = 314 Prodi

Lampiran 9

SURAT KEPUTUSAN DAN DAFTAR TENAGA KESEHATAN BELUM DIPLOMA III

PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

PROGRAM PERCEPATAN PENDIDIKAN JPM/DI KE DIPLOMA III

PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN TAHUN 2017

JUMLAH PESERTA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN TH 2017

NO PROVINSI JUMLAH PESERTA

1. NAD 591 2. SUMATERA UTARA 1039 3. SUMATERA BARAT 573 4. RIAU 454 5. JAMBI 334 6. SUMATERA SELATAN 846 7. BENGKULU 492 8. LAMPUNG 465 9. BANTEN 110 10. DKI JAKARTA 726 11. JAWA BARAT 989

12. JAWA TENGAH 1003

13. DIY 330 14. JAWA TIMUR 924 15. BALI 414 16. NUSA TENGGARA BARAT 163 17. NTT 1176 18. KALIMANTAN BARAT 705 19. KALIMANTAN TENGAH 192 20. KALIMANTAN TIMUR 348 21. KALIMANTAN SELATAN 537 23. SULAWESI SELATAN 266 24. SULAWESI TENGAH 291 25. SULAWESI TENGGARA 171 26. SULAWESI UTARA 543 27. GORONTALO 86 28. MALUKU 248 29. PAPUA 811 Jumlah Kelas Karyawan dan PJJ 14.827

PJJ Kupang dan Kaltim (semester Genap) 561

JUMLAH 15.388

Lampiran 10

Lampiran 11

Documents

PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN TAHUN 2017bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2018/04/LAKIP... · mencapai tujuan/sasaran strategis. Pencapaian sasaran menyajikan informasi